## Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Penolakan Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Perusahaan Asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## Avan Oktabrian Buchori
avan.oktabrian.buchori-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Bankruptcy is one form of general confiscation of all debtor's assets, in the arrangement of the laws and regulations in Indonesia. Based on the provisions in Article 2 paragraph (5) of Law no. 37 of 2004 jo. Article 55 of Law no. 21 of 2011, the Financial Services Authority has the authority to apply for a declaration of bankruptcy against an insurance company. However, a problem arises, regarding legal protection  for  creditors  if  the  submission  of  the  application  for  a declaration  of  bankruptcy  is  rejected  by  the  Financial  Services Authority.. This aims to analyze and provide explanations regarding legal  protection  for  creditors  for  the  rejection  of  applications  for bankruptcy statements against insurance companies by the Financial Services Authority. Keywords: Bankruptcy;  Financial  Services  Authority;  Insurance; Rejection.

## Abstrak
Kepailitan merupakan salah satu bentuk sita umum atas semua kekayaan debitor, dalam pengaturan pada peraturan perundang- undangan di Indonesia. Berdasarkan pengaturan pada Pasal 2 ayat (5)
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo. Pasal 55 Undang-Undang No.
21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perusahaan asuransi. Namun, timbul permasalahan yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor apabila pengajuan permohonan pernyataan pailit nya ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor atas penolakan permohonan pernyataan pailit atas perusahaan asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan.. Yang mana memiliki tujuan agar dapat menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor atas penolakan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kata Kunci: Kepailitan; Otoritas Jasa Keuangan; Asuransi; Penolakan.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
How to cite:
Avan Oktabrian Buchori,
‘Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Penolakan Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Perusahaan Asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40071 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 2104 Avan Oktabrian: Perlindungan Hukum Terhadap...

## Pendahuluan
“ As  long  as  there’s  credit,  Bankruptcy  Law  will  exist ” (Selama masih ada utang, hukum kepailitan akan selalu ada). 1 Hukum kepailitan telah ada sejak zaman Romawi pada tahun 118 SM, atau dapat dikatakan hukum kepailitan telah berdiri sekitar 2000 tahun yang lalu.2 Pada Romawi berdiri, bilamana terdapat debitor yang tidak memiliki kapasitas untuk membayar utangnya, debitor tersebut lah yang memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya tersebut. Kepailitan merupakan salah satu ilmu yang memiliki peran penting untuk perkembangan perekonomian di Indonesia.
Hadi  Shubhan  mendefinisikan  pailit  merupakan  kondisi  pada  saat  suatu debitor tidak dapat melakukan tindakan untuk membayar suatu utang dari suatu kreditornya.3 Menurut Algra N.E. kepailitan adalah bentuk sita umum kepada seluruh harta kepemilikan debitor demi melunasi seluruh utangnya terhadap kreditor.  Kepailitan adalah salah satu alternatif yang memiliki sifat komersial agar dapat meninggalkan seluruh persoalan utang yang mendesak debitor, di mana dalam suatu posisi suatu debitor tidak dapat melunasi utangnya terhadap kreditor.
Apabila berbicara mengenai kepailitan, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan adanya utang, Dalam hukum kepailitan, konsep utang tertulis dalam Pasal 1 Angka 6 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut:
“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.
Utang dapat muncul dari adanya suatu perjanjian atau karena diatur dalam undang- undang. Utang Piutang dalam asuransi, berkaca pada ketentuan dalam UU Asuransi, dimana pemegang polis memiliki kedudukan hukum sebagai kreditur. Namun,
1 Thomas H. Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law (Beard Books 2001).[1].
2 Epstein, [et.,al.], Bankruptcy (West Publishing Co 1993).[1].
3 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).[1].
hal ini terbatas apabila tidak adanya pembayaran terhadap hak dari pemegang polis, yaitu berupa klaim dari asuransi tersebut. 4 Sehingga, apabila adanya telat pembayaran atau pun tidak adanya pembayaran dari perusahaan asuransi terhadap pemegang polis atas adanya permohonan pencairan polis, maka hal itu merupakan salah satu bentuk utang yang dapat dipailitkan. Namun, dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terdapat pengaturan dalam Pasal 2 UU Kepailitan dimana pengajuan permohonan pernyataan pailit dalam beberapa subjek hukum harus melalui lembaga tertentu.
Dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, UU Kepailitan mengatur bahwa terdapat perbedaan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, salah satunya adalah OJK. Beberapa kewenangan dalam lembaga-lembaga pemerintahan beralih kepada OJK, dan salah satunya merupakan peralihan kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit. Hal ini pun dipertegas dalam UU Asuransi Pasal 50 hingga Pasal 52. Pengajuan permohonan kepailitan kepada perusahaan asuransi wajib melalui OJK.
PT. Asuransi Adisarana WanaArtha (WanaArtha) merupakan salah satu perusahaan asuransi yang bergerak dalam berbagai bidang asuransi yang ada di Indonesia, sejak Februari 2020 WanaArtha tidak melakukan pembayaran pencairan polis jatuh tempo. Hal ini, membuat beberapa nasabah mengeluh karena WanaArtha tidak melakukan pembayaran terhadap beberapa permohonan pencairan polis hingga jatuh tempo. Dan dalam kasus antara WanaArtha dengan Anita Lie. 5 Anita Lie merupakan salah satu pemegang polis asuransi di WanaArtha. Dalam kasus ini, Anita Lie telah mengajukan permohonan pencairan polis asuransi. Namun hingga jatuh tempo, WanaArtha tidak kunjung mencairkan polis asuransinya. Sehingga Anita Lie selaku kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada OJK namun di tolak oleh OJK.
4 Ida Ayu Agung Saraswati, ‘Kedudukan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit’ (2019) 7 Kertha Semaya.[10].
5 Ferrika Sari, ‘Rekening disita Kejagung, nasabah Wanaartha Life ajukan keberatan ke pengadilan’, (Keuangan 2020) <https://keuangan.kontan.co.id/news/rekening-disita-kejagung- nasabah-wanaartha-life-ajukan-keberatan-ke-pengadilan>, diakses pada 26 Maret 2021.

## 2106 Avan Oktabrian: Perlindungan Hukum Terhadap...
Penulis akan membahas kasus ini sebagaimana terdapat penolakan terhadap pengajuan permohonan pernyataan pailit atas perusahaan asuransi yang di lakukan oleh OJK, serta dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai aspek perlindungan hukum yang dimiliki oleh kreditor dengan adanya penolakan permohonan pailit atas perusahaan asuransi yang di lakukan oleh OJK.

## Lembaga Yang Memiliki Wewenang Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Atas Perusahaan Asuransi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga baru yang berwenang dalam pengaturan serta pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia.
Sebelum berdirinya OJK dengan disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), kewenangan mengenai sektor keuangan terbagi dalam beberapa lembaga-lembaga di Indonesia dan hal ini telah beralih ke OJK. Seperti Bank Indonesia mendapatkan wewenang untuk mengatur serta mengawasi sektor Perbankan, lalu Bapepam-LK yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi berbagai sektor perasuransian, pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan, beserta lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan, berbagai pengaturan tersebut dinilai belum mencukupi dalam pengawasan sektor keuangan di Indonesia.
Latar belakang di bentuk nya OJK dapat di lihat dalam pertimbangan pembentukan UU OJK. Bahwa perlu adanya suatu lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang independen, terpadu, dan akuntabel. Hal ini juga berkesinambungan dengan tiga latar belakang dibentuknya OJK yaitu:
1. Berkembangnya seluruh industri sektor jasa keuangan;
2. Industri jasa keuangan yang memiliki suatu masalah dalam lintas sektoral;
3. Amanat Pasal 34 Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 6
6 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Penebar Swadaya Grup 2014).[36].
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga baru yang berwenang dalam pengaturan serta pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Sebelum berdirinya OJK dengan disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), kewenangan mengenai sektor keuangan terbagi dalam beberapa lembaga-lembaga di Indonesia dan hal ini telah beralih ke OJK.
Salah satunya yaitu kewenangan yang berasal dari Menteri Keuangan, Bapepam- LK, dan Bank Indonesia beralih ke OJK dengan Pasal 55 UU OJK. Peralihan kewenangan juga berlaku terhadap wewenang untuk pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi. Yang awalnya berada pada Menteri Keuangan beralih ke OJK.
Dalam hal ini terdapat beberapa kasus pengajuan permohonan pernyataan pailit atas perusahaan asuransi oleh OJK diantaranya yaitu:
1. Kasus PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (PT AJBAJ)
PT AJBAJ merupakan salah satu mantan perusahaan asuransi di Indonesia yang berdomisili di Jl. Matraman Raya No. 165-167, Jakarta. PT AJBAJ memiliki beberapa utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga debitor dari PT AJBAJ mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT AJBAJ melalui OJK. OJK melakukan pengecekan terhadap pembukuan keuangan dan tingkat solvabilitas dari PT AJBAJ, dan ditemukan bahwa PT AJBAJ tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh deviasi pada pengelolaan kekayaan dan kewajiban dan ekuitas minus sebesar Rp.931,56 miliar.
2. Kasus PT AIA Financial (AIA)
PT AIA Financial (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi di Indonesia yang berdomisili di Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan. Dalam kasus ini terdapat dua mantan agen AIA yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap utang yang dimilikinya kepada AIA melalui OJK. Setelah melakukan pengecekan terhadap pembukuan perusahaan AIA, AIA mencatatkan laba bersih sebelum pajak pada kuartal tiga 2020 yaitu sebesar Rp. 1.076 miliar, Perusahaan juga membukukan mendapatkan premi sebesar Rp. 9,73 triliun, AIA memiliki

## 2108 Avan Oktabrian: Perlindungan Hukum Terhadap...
rasio solvabilitas sebesar 686% pada kuartal tiga 2020 dan terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu terdapat peningkatan sebesar 112%, Penolakan permohonan pernyataan pailit ini diambil guna melindungi kebaikan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait.
Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa OJK dalam mempertimbangkan untuk menerima maupun menolak suatu permohonan pernyataan pailit akan menilai dari pembukuan keuangan perusahaan asuransi terkait. Yaitu dengan melihat pada tingkat solvabilitas, catatan laba dan rugi, dan mempertimbangkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan asuransi tersebut. Selain hal tersebut, perusahaan asuransi juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan laporan berkala secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (POJK Laporan Perusahaan Asuransi).
Peralihan kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada OJK diharapkan dapat memberikan OJK dalam pengaturan secara sentral untuk mengawasi serta mengatur seluruh kegiatan jasa keuangan dan pembiayaan dalam Indonesia. Sehingga diharapkan dapat membawa perubahan positif terhadap sektor keuangan terutama pada perasuransian yang ada di Indonesia. Pada praktik dengan adanya sistem sentralisasi pada pengaturan sektor keuangan termasuk dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi oleh OJK menimbulkan beberapa dampak positif berupa:
1. Kehadiran OJK yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi memiliki tujuan agar pemegang polis asuransi lainnya dapat terlindungi yang tidak memiliki permasalahan serupa. Sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian untuk kedepannya.
2. Kehadiran OJK juga mampu melindungi perusahaan asuransi itu sendiri, karena dalam usaha perusahaan asuransi melibatkan dana yang dimiliki oleh masyarakat banyak. Tidak hanya pihak-pihak tertentu saja.
Namun dibalik dampak positif, sentralisasi ini juga memiliki beberapa dampak negatif berupa; Dengan sentralisasi pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi kepada OJK, Seyogianya tidak dimonopoli oleh satu pihak saja. Karena pengajuan permohonan pernyataan pailit harus didasarkan pada kepentingan banyak orang. Dan hal tersebut dapat menimbulkan kesewenangan yang terjadi. Lebih baik apabila kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit diberikan kepada lembaga-lembaga independen lainnya. Dengan mengikutsertakan lembaga lain untuk dapat memiliki wewenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terutama pada lembaga jasa keuangan, pembiayaan ataupun terkhusus nya yaitu perusahaan asuransi. Dengan hal tersebut diharapkan ada check and balance antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh OJK tidak terjadi. Dan kepentingan dari kreditor juga dapat lebih terlindungi untuk kedepannya. 7
Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit Atas Perusahaan Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan
Burgerlijk Wetboek (BW) terdapat beberapa pembagian terhadap buku nya, salah satu nya adalah buku ketiga yaitu tentang Perikatan. Dalam Pasal 1233 BW, mengatakan bahwa perikatan dapat lahir karena adanya perjanjian maupun karena undang-undang. Salim HS mendefinisikan hukum perikatan adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur suatu hubungan hukum antar subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam suatu bidang tertentu, Dimana satu pihak berhak atas prestasi sedangkan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Sedangkan Subekti  mendefinisikan  hukum  perikatan  adalah  hubungan  hukum  yang  terjadi antara dua orang atau dua pihak, pihak satu berhak untuk menuntut sesautu dari pihak lainnya yang memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan menurutnya merupakan suatu pengertian yang abstrak. Sedangkan, Abdulkadir Muhammad mendefinisikan hukum perikatan merupakan suatu hubungan hukum
7 Sutan Remy Sjahdeini, Pedoman  Menangani  Perkara  Kepailitan (PT.  Raja  Grafindo Persada 2015).[32].

## 2110 Avan Oktabrian: Perlindungan Hukum Terhadap...
yang dapat terjadi antara orang satu dengan lainnya dikarenakan suatu peristiwa, perbuatan, atau keadaan. 8
1. Wanprestasi
Dalam menjalankan suatu perjanjian, kedua belah pihak tidak selalu dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi perjanjian yang telah diatur. Walau dilakukan dengan sengaja, atau dikarenakan adanya kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perjanjian yang telah dibuat, maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi.
Dalam perjanjian asuransi, perlu diketahui bahwa terdapat unsur-unsur lain selain yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW, apabila kita melihat pengertian dari asuransi pada Pasal 1 UU Asuransi, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dalam asuransi harus memenuhi unsur-unsur yaitu:
1. Perjanjian, mendasari terbentuknya perikatan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, sekaligus suatu bentuk terjadinya hubungan keperdataan;
2. Premi, berupa sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi;
3. Adanya suatu bentuk ganti kerugian, dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis apabila terjadi klaim atau masa perjanjian telah selesai;
4. Adanya suatu peristiwa yang belum tentu terjadi, disebabkan adanya suatu risiko yang tidak pasti. 9
Dalam suatu perjanjian asuransi, hak dan kewajiban antara pemegang polis dan perusahaan asuransi merupakan hal yang wajib dipenuhi satu sama lain. Dalam hal terjadinya kelalaian pada salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya, seperti tidak terjadinya pembayaran terhadap klaim polis yang dilakukan oleh pemegang polis terhadap perusahaan asuransi. Maka, atas dasar perjanjian yang telah di buatnya pemegang polis seharusnya dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap perusahaan asuransi kepada Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian Sengketa Alternatif
Penyelesaian suatu sengketa tidak hanya terbatas pada penyelesaian melalui
8 Rustam Magun Pikahulan, Hukum Perikatan (IAIN Parepare Nusantara Press 2018).[3-4].
9 Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi (Media Pressindo 2018).[30].
upaya litigasi saja, terdapat suatu mekanisme berupa penyelesaian sengketa melalui upaya non-litigasi, yang biasa disebut penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa diluar jalan melalui pengadilan atau biasa disebut litigasi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penyelesaian Sengketa) mengatur mengenai penyelesaian suatu permasalahan antara konsumen dengan suatu lembaga jasa keuangan. OJK memiliki wewenang untuk menentukan daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yaitu berupa kumpulan suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip yang telah diterapkan oleh OJK. Lembaga-lembaga yang masuk dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa harus sesuai dengan Pasal 4 POJK Penyelesaian Sengketa.
Perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut terlebih dahulu sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) POJK Penyelesaian Sengketa. Apabila tidak terdapat kesepakatan antara kreditor dan perusahaan asuransi maka disinilah peran dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang dapat berupa Mediasi, Ajudikasi, atau Arbitrase. Maka disini kreditor berdasarkan POJK Penyelesaian Sengketa Alternatif juga dapat menyelesaian suatu sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebelum kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui OJK.
3. Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
Objek utama dari PTUN merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dan pada Pasal 1 ayat (4) mendefinisikan KTUN yang berbunyi:
“KTUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa KTUN memiliki beberapa unsur yang dapat dibagi sebagai berikut:

## 2112 Avan Oktabrian: Perlindungan Hukum Terhadap...
1.  Penetapan tertulis, dalam hal ini menunjukkan bahwa suatu keputusan tersebut harus di buat secara tertulis, namun persyaratan tertulis ini tidak tertuju pada bentuk formal seperti surat keputusan pengangkatan, dan lainnya. Hal ini hanya menegaskan untuk menentukan suatu eksistensi KTUN pada substantif/materiilnya, bukan pada kriteria formal nya. Persyaratan ini untuk memudahkan pada saat pembuktian.
2.  Badan atau pejabat tata usaha negara, pada hal ini hanyalah badan atau pejabat di pusat ataupun daerah yang melakukan suatu kegiatan bersifat eksekutif saja yang memiliki kewenangan. Pada UU PTUN sudah menuliskan secara implisit bahwa tindakan diskresi tidak dapat diujikan di PTUN, dikarenakan KTUN hanya hanya terbatas pada yang memiliki karakteristik kegiatan bersifat eksekutif, dalam arti lain yaitu dalam rangka melaksanakan undang- undang/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur.
3.  Tindakan tata usaha negara adalah suatu perbuatan hukum dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berasal dari Hukum Tata Usaha Negara dan dapat menimbulkan hubungan hak atau kewajiban pada subjek hukum lainnya.
4.  Konkret, Individual, dan Final. Konkret memiliki arti bahwa objek yang di keluarkan dalam suatu KTUN tidak bersifat abstrak, namun berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Individual memiliki arti bahwa KTUN tersebut tidak dapat ditujukan untuk umum, namun terfokus pada suatu objek yang secara jelas tertulis. Dapat berupa perorangan, maupun lebih dari satu orang. Final memiliki arti bahwa keputusan tersebut bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum. Sedangkan, apabila suatu keputusan yang masih memerlukan suatu persetujuan dari instansi atau lembaga lain tidak dapat bersifat final karena masih belum dapat mengakibatkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang tertuju. 10
Dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Asuransi), OJK memiliki wewenang untuk menerima atau pun menolak permohonan tersebut sebelum diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima oleh OJK secara lengkap. Serta berdasarkan Pasal 51 ayat (3) UU Asuransi jo. Pasal 55 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK Asuransi) dalam hal OJK menolak suatu permohonan pernyataan pailit pada perusahaan asuransi, maka OJK wajib untuk menyampaikan penolakan permohonan tersebut secara tertulis kepada kreditor, dengan disertai alasan penolakan tersebut.
10 W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, (Sinar Grafik 2021).[162].
Dalam kasus PT AIA Financial (AIA), mantan agen dari AIA mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada OJK. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh OJK, sehingga OJK mengeluarkan penolakan tersebut secara tertulis melalui Surat OJK No. S-517/NB.211/2020. 11 Apabila dilihat pada ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dapat dilihat bahwa KTUN memiliki beberapa unsur. Dan apabila kita telaah dari Surat OJK yang dikeluarkan oleh OJK mengenai penolakan dari permohonan pernyataan pailit oleh kreditor, dapat memenuhi dari unsur dari KTUN dengan penelaahan sebagai berikut:
1.  Penetapan tertulis, dalam Surat OJK sudah pasti dapat terlihat bahwa OJK mengeluarkan suatu surat yang notabene nya merupakan suatu penetapan terhadap penolakan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor secara tertulis.
2.  Badan atau pejabat tata usaha negara, Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga negara di luar kekuasaan legislatif dan yudisiil, maka OJK merupakan suatu lembaga eksekutif yang memiliki kewenangan sehingga OJK memiliki wewenang untuk melakukan tindakan yang bersifat eksekutif.
3.  Tindakan tata usaha negara, dengan penolakan terhadap kreditor dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit pada perusahaan asuransi melalui Surat OJK, hal ini bersumber pada ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) UU Asuransi jo. Pasal 55 ayat (2) POJK Asuransi. Maka, dengan dikeluarkannya Surat OJK berupa penolakan tersebut, akan timbul hak dan kewajiban untuk pemegang polis beserta perusahaan asuransi.
4.  Konkret, Individual, dan Final. Surat OJK, merupakan suatu penetapan yang menjelaskan bahwa OJK menolak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor (pemegang polis) dan telah memiliki sifat definitif dikarenakan menimbulkan akibat hukum. Sehingga unsur konkret, individual, dan final telah terpenuhi.
Maka apabila dapat melihat baik-baik dari unsur suatu KTUN, dapat dikatakan bahwa Surat OJK tersebut merupakan salah satu bentuk dari KTUN. Dalam kasus antara Anita Lie dengan Wanaartha, OJK tidak menjawab permohonan yang diajukan oleh Anita Lie dengan beberapa kreditor lainnya. Dalam permohonan tersebut, hingga jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada balasan ataupun jawaban dari pihak OJK. Sehingga Anita Lie mengajukan permohonan
11 Yudho Winarto, ‘OJK Menolak Permohonan Pailit Mantan Agen AIA’, (Kontan, 2020) <https://nasional.kontan.co.id/news/ojk-menolak-permohonan-pailit-mantan-agen-aia>,diakses pada 10 Juni 2021.

## 2114 Avan Oktabrian: Perlindungan Hukum Terhadap...
fiktif positif terhadap hal tersebut. Dikarenakan dalam mengeluarkan jawabannya, OJK akan mengeluarkan Surat OJK yang telah dijelaskan diatas bahwa Surat OJK merupakan salah satu bentuk dari KTUN.

## Kesimpulan
Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo. Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Menyebutkan bahwa kewenangan-kewenangan pada perasuransian yang ada pada OJK. Sehingga OJK memiliki kewenangan terhadap pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, dan OJK memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut sebelum diajukan kepada Pengadilan Niaga, namun hal ini menimbulkan polemik karena OJK berpotensi untuk melakukan monopoli terhadap wewenangnya sehingga kepentingan kreditor dapat terganggu.
Dalam hal perlindungan hukum terhadap kreditor, kreditor dapat melakukan gugatan wanprestasi atas dasar perjanjian asuransinya kepada Pengadilan Negeri. Disini perusahaan asuransi juga memiliki kewajiban untuk menyelesaian sengketa tersebut melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Apabila ditelaah Surat OJK yang merupakan jawaban terhadap pengajuan permohonan pailit kepada perusahaan asuransi yang diberikan kepada kreditor memenuhi unsur dari KTUN dan dapat diajukan kepada PTUN berdasarkan Surat OJK tersebut.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adrian Sutedi, Aspek  Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan (Penebar Swadaya Grup 2014).
Epstein, [et.,al.], Bankruptcy (West Publishing Co 1993).
M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).
Rustam Magun Pikahulan, Hukum  Perikatan (IAIN Parepare Nusantara Press 2018).
Sutan Remy Sjahdeini, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan (PT. Raja Grafindo Persada 2015).
Thomas H. Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law (Beard Books 2001).
Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi (Media Pressindo 2018).
W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara (Sinar Grafik 2021).

## Jurnal
Ida Ayu Agung Saraswati, ‘Kedudukan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit’ (2019) 7 Kertha Semaya.

## Laman
Ferrika Sari, ‘Rekening disita Kejagung, nasabah Wanaartha Life ajukan keberatan ke pengadilan’, (Keuangan 2020) <https://keuangan.kontan.co.id/news/ rekening-disita-kejagung-nasabah-wanaartha-life-ajukan-keberatan-ke- pengadilan>.
Yudho Winarto, ‘OJK Menolak Permohonan Pailit Mantan Agen AIA’, (Kontan, 2020) <https://nasional.kontan.co.id/news/ojk-menolak-permohonan-pailit- mantan-agen-aia>.

## Avan Oktabrian: Perlindungan Hukum Terhadap...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--