e-ISSN : 2621-4105

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING

## Agus Priyonggojati
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan    untuk  mengkaji  dan  menganalisa  perlindungan  hukum terhadap penerima pinjaman dalam penyelenggaran financial technology.  Perubahan dalam bidang keuangan saat ini adanya Fintech (Financial Technology ) salah satunya Peer to Peer lending . Menjamurnya fintech berbasis peer too peer lending di Indonesia sering menjadi masalah meskipun disisi lain juga jadi jawaban bagi masyarakat yang membutuhkan  pendanaan  dengan  cepat  dan  mudah.  Bahwa  terhadap  maraknya pinjaman online (Peer to peer Lending) maka pemerintah dalam hal ini adalah OJK ( Otoritas Jasa Keuangan) telah melakukan berbagai cara untuk melindungi masyarakat serta menumbuhkan iklim usaha yang baik namun masalah yang dihadapi masyarakat mash terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan penyelenggaraan financial technology  berbasis peer to peer lending? Permasalahan – permasalahan apa yang timbul dalam  penyelenggaraan financial technology  berbasis peer to peer lending serta bagaimana  solusinya dalam perlindungan hukum terhadap penerima  pinjaman  dalam    penyelenggaraan  financial  technology    berbasis  peer  to peer  lending.Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normative.  Penyelenggaraan  finansial  teknologi  yang  berbasis  peer  to  peer  lending belum  berjalan  dengan  baik.  Permasalahan  yang  timbul  dalam    penyelenggaraan financial technology  berbasis peer to peer lending serta solusinya dalam perlindungan hukum  terhadap  penerima  pinjaman  dalam    penyelenggaraan  financial  technology berbasis  peer  to  peer  lending  belum  melindungi  masyarakat  sehingga  perlu  adanya peraturan perundang-undangan serta kerjasama semua pihak untuk mewujudkanya.

## Kata kunci : Perlindungan hukum; pinjaman; peer to peer lending
e-ISSN : 2621-4105

## LEGAL PROTECTION FOR LOAN RECIPIENTS IN CONDUCTING FINANCIAL TECHNOLOGY BASED ON PEER TO PEER LENDING

## Agus Priyonggojati
Master of Law, University of Semarang, Semarang

## ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the legal protection of loan recipients in the delivery of financial technology. Changes in the current field of finance the existence of the Fintech (Financial Technology) Peer to Peer lending ..progres fintech peer  to peer lending in Indonesia often becomes a problem though on the other hand as well so  the  answer  for  people  who  need  quick  and  easy  funding.  That  against  rampant online  loan  (Peer  to  peer  Lending)  then  the  Government  in  this  respect  is  OJK (Financial Services Authority) has done a variety of ways to protect the public and foster a business climate which is good but the problems encountered mash community occurred.  The  problem  in  this  research  is  that  the  process  of  implementing  the financial technology based peer to peer? lending Problems  that which has come up in the financial technology based peer to peer lending and how the solution in legal protection against the loans in the financial technology based peer to peer lending? Research  methods  that  were  used  in  this  research  was  juridical  normative.The financial based technology peer to peer lending not run.What problems arose in the financial technology based peer to peer lending and the solution in legal protection on recipients loan in the financial technology based peer to peer lending not protect the public and need ruler  to cooperation all parties to mewujudkanya
Keywords: legal protection;  credit; peer to peer lending
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk terbanyak di Asia, memiliki lebih dari 260 juta penduduk yang tersebar di antara 17.000 pulau dan tersebar dari barat ke timur dan dari utara ke selatan.
Kondisi geografis seperti tersebut menimbulkan tantangan dan masalah yang berkaitan  dengan  aspek  pemerataan  pembangunan  dan  perkembangan  ekonomi. Permasalahan  yang  dihadapi  salah  satunya  pemerataan  layanan  perbankan  di Indonesia  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak  menjadi  salah  satu  permasalahan.  karena  hal  tersebut  diyakini  akan mendukung  program  penanggulangan  kemiskinan  dan  penurunan  kesenjangan kemampuan ekonomi masyarakat.
Hal ini terjadi karena berdasarkan letak geogarfis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi sulit karena perbankan itu sendiri tidak merata. Layanan perbankan hanya tertumpuk di pusat  kota  saja,  kurang  menyentuh  masyarakat  yang  ada  di  pelosok  daerah.  Hal inilah  yang  menyababkan  kesenjangan  kesejahteraan  di  Indonesia  akibat  tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional.
Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan bisnis yang  penuh  resiko  ( full  risk  business )  karena  aktivasinya  sebagian  besar mengandalkan dana titipan masyarakat. Besarnya peran perbankan dalam kegiatan perekonomian  harus  didukung  dengan  peraturan  yang  kuat.  Hal  tersebut  sebagai upaya mewujudkan perbankan yang sehat. 1 .
Namun  seiring  dengan  perkembangan  masa  di  era  globalisasi  ini,  apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga  keuangan  yang  kini  mulai  bergeser  pada  lembaga  keuangan  berbasis teknologi.  Salah  satu  kemajuan  dalam  bidang  keuangan  saat  ini  adanya  adaptasi Fintech (Financial Technology)
1 Zaini  Zulfi  Diane, Aspek  Hukum  dan  Fungsi  Lembaga  Penjamin  Simpanan ,  Keni  Media, Bandung 2014, hlm. 31
e-ISSN : 2621-4105
Bentuk dasar fintech antara lain Pembayaran ( digital wallets, P2P payments ), Investasi  ( equity  crowdfunding,  Peer  to  Peer  Lending ),  Pembiayaan ( crowdfunding, micro-loans, credit facilities ), Asuransi ( risk management ), Lintas – proses ( big data analysis, predicitive modeling ), Infrastruktur ( security).
Kemunculan  fintech  memunculkan  perusahaan-perusahaan  keuangan  salah satunya dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ( peer-to-peer  atau  P2P  lending ).  Semakin  banyaknya  bermunculan  perusahaan fintech  dalam  bidang  ( peer-to-peer  atau  P2P  lending )  tentunya  semakin mendapatkan  perhatian  publik  dan  pemerintah  dalam  hal  ini  regulator  yakni Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  Bank  Indonesia.  Hal  tersebut  tertuang  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tersebut belum mampu melindungi masayarakat sehingga hal tersebut berpotensi merugikan masyarakat sehingga bila diibaratkan sepertii  madu atau racun,  fintech legal bisa dianalogikan dengan madu dan fintech ilegal dianalogikan dengan racun. Keduanya berjalan secara bersamaan menawari pinjaman online kepadamasyarakat. Tetapi, penentu terakhirnya adalah masyarakat yang menikmati layanan itu sendiri, mau minum madu atau racun.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  dapat  dirumuskan permasalahanya sebagai berikut :
1. Bagaimana  proses  pelaksanaan  penyelenggaraan  financial  technology berbasis peer to peer lending?
2. Permasalahan  –  permasalahan  apa  yang  timbul  dalam    penyelenggaraan financial technology  berbasis peer to peer lending serta bagaimana  solusinya dalam perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dalam penyelenggaraan financial technology  berbasis peer to peer lending?
e-ISSN : 2621-4105

## C. TINJAUAN PUSTAKA

## I. Financial Technology
Di Indonesia fintech telah  dikenal luas oleh mayarakat, salah satunya, fintech yang  dikenal  yaitu  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi. Mengenai fintech pinjam meminjam telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Pada  Pasal  1  Angka  3  POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi    adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung. II. Aspek perjanjiaan pada umumnya dan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Menurut Prof. Subekti dalam bukunya  Hukum Perjanjian,  “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuat hal 2
Asas – asas utama Hukum Perjanjian menurut KUHPer ada 5 (lima) yaitu:
a. asas kebebasan berkontrak ( freedom of contract )
b. asas konsensualisme ( concsensualism )
c. asas kekuatan mengikat ( pacta sunt servanda )
d. asas itikad baik ( good faith ) dan
e. asas kepribadian ( personality)
Di  dalam  KUH  Perdata  Pasal  1338  menyebutkan  “semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang  –  undang  bagi  mereka  yang membuatnya”.  Kata“secara  sah”  berarti  memenuhi  semua  syarat  –  sayarat  yang ditentukan oleh undang undang sedangkan kata “berlaku sebagai undang – undang” berarti mengikat para pihak yang membuatnya.
Munir  Fuady  mengartikan  wanprestasi  (defaultatau  non  fulfilment  ataupun yang disebut juga dengan istilah breach of contract) yang dimaksudkan adalah tidak
2 Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1
e-ISSN : 2621-4105
dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak – pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. 3
Perjanjian  dalam  pengaturan  KUHPerdata  yang  dapat  mengatur  perjanjian pinjam-meminjam uang dibagi kedalam 2 (dua) perjanjian, yaitu perjanjian khusus atau perjanjian bernama atau perjanjian  nominaat  yang telah diatur secara khusus dalam KUHPer dan Perjanjian  innominaat  yang timbul berkembang dan tumbuh dalam praktik diluar ketentuan KUHPerdata.

## III. Perlindungan Hukum
Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Hukum  dapat  difungsikan  untuk  mewujudkan perlindungan  yang  sifatnya  tidak  sekedar  adaptif  dan  fleksibel,  melainkan  juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. 4
Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen  pada  Pasal  2    menyebutkan  “ Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.
Bahwa  untuk  melindungi  terhadap  penerima  pinjaman  maka  pemerintah melalui  OJK  (otoritas  Jasa  keuangan)  mengeluarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
3 Munir Fuady, Hukum Kontrak(Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),Bandung,PT.Citra Aditya Bakti,2001, Hal.87
4 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Cetakan Kedelapan,, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2014, hlm 54
e-ISSN : 2621-4105

## D. PEMBAHASAN
I. Proses  Pelaksanaan  Penyelenggaraan  Financial  Technology    Berbasis Peer To Peer Lending.
Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa dikenal  Peer to Peer Lending  (  P2P Lending) memberikan kemudahan kepada peminjam  mendapatkan  pinjaman  terjangkau  dengan  proses  mudah  dan  cepat, sedangkan pemberi pinjaman mendapatkan pengembalian berbasis bunga karena telah mendanai pinjaman.
Syarat-syarat  yang  dilakukan  penyelenggara  jika  ingin  menjadi  platform penyedia  P2P  Lending    diatur  Pada  Pasal    2  ayat  1  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  (POJK  LPMUBTI)  bahwa  penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan lainya sedangkan badan hukum dari penyelenggara  dapat  berupa  Perseroan  Terbatas  atau  pun  koperasi  diatur  pada Pasal    2  ayat  2  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI)
Sesuai  Pasal  15  ayat  1,2  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77 /POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi (POJKLPMUBTI) yang berbunyi:
1. Penerima  Pinjaman  harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penerima  Pinjaman  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a) orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
b) badan hukum Indonesia.
Peminjam  pada  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi, syarat utama melakukan perjanjian  peer to peer lending adalah itikad baik  dalam  melakukan  perjanjian  dan  tentu  saja  cakap  dalam  melakukan perbuatan  hukum.  Syarat-syarat  yang  perlu  dilakukan  oleh  penerima  pinjaman
e-ISSN : 2621-4105
saat akan bertransaksi dalam  platform peer to peer lending  adalah mengunggah semua  dokumen  yang  dibutuhkan  untuk  mengajukan  pinjaman  secara    online (yang  relatif  cepat  prosesnya),  yang  di  antaranya  merupakan  dokumen  berisi identitas  diri,foto  peminjam,  surat  keterangan  gaji/penghasilan.  Permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak.
Permohonan  dari  penerima  pinjaman  ditolak  maka  penerima  pinjaman apabila  tetap  ingin  melakukan  transaksi  peminjaman  maka  harus  memperbaiki segala  hal  yang  menjadi  alasan  penolakan  permohonan.  Faktor  yang  dapat mempengaruhi adalah kurang lengkapnya dokumen dan informasi yang diisi oleh penerima  pinjaman,  keakuratan  data,  dan  tidak    misleading  (menyesatkan). Kemudian,  jika  diterima,  suku  bunga  pinjaman akan  diterapkan  dan  pengajuan pinjaman  penerima  pinjaman  akan  dimasukkan  ke  dalam  marketplace    yang tersedia agar semua pemberi pinjaman (lender/investor) bisa melihat pengajuan pinjaman  penerima  pinjaman.  Setelah  mendapatkan  dana  tersebut,  peminjam hanya  perlu  mencicil  sesuai  dengan  ketentuan  cicilan  dan  waktu  pengembalian dana.
Bahwa proses penyelengaraan peer to peer lending antara pemberi pinjaman dan penerima  pinjaman  yang  telah  sepakat  serta  telah  di  tuangkan  dalam  dokumen elektronik , maka kedua belah telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal  1320  KUHPerdata  yaitu  kseepakatan,  kecakapan,kausa  yang  halal,  hal tertentu.  Bahwa  perjanjian  yang  telah  disepakati  antara  pemberi  pinjaman  dan penerima  pinjaman  pada  penyelengaraan  peer  to  peer  lending  harus  ditaati keduanya  hal  itu  sesuai  dalam  KUH  Perdata  Pasal  1338  menyebutkan  “semua perjanjian yang dibuat secara  sah berlaku sebagai undang  – undang bagi mereka yang membuatnya.
Akibat tidak ditaatinya kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman  pada  penyelengaraan  peer  to  peer  lending  maka  terjadi  wanprestasi sehingga  pemberi  pinjaman  dapat  memperingatkan  kepada  penerima  pinjaman untuk  melaksanakan  perjanjiannya  namun  pada  praktiknya  penerima  pinjaman
e-ISSN : 2621-4105
banyak  yang    tidak  memenuhi  kewajiban  maka  pemberi  pinjaman  melakukan peringatan kepada penerima pinjaman sering melanggar hukum.
Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas. (1) Teori  Kepastian  Hukum  atau rechtmatigheid .  Teori  ini  meninjau  dari  sudut yuridis.  (2)  Teori  Keadilan  Hukum  ( gerectigheit ),  asas  ini  meninjau  dan  sudut filosofis.  (3)  Teori  Kemanfaatan  Hukum  ( zwechmatigheid )  atau doelmatigheid atau utility. Teori ini meninjau dari sosiolgis.
Berdasarkan hal tersebut penyelenggaraan financial technology  berbasis peer to peer  lending  belum  sesuai  dengan    peraturan  yang  ada  karena  masih  banyak pelanggaran atas penyelenggaran financial technology.
II. Permasalahan Yang Timbul Dalam  Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Dan  Solusinya Dalam Perlindungan Hukum Terhadap  Penerima  Pinjaman  Dalam    Penyelenggaraan  Financial Technology  Berbasis Peer To Peer Lending?
Penyelenggaran  finasial  technology  berbasis  peer  to  peer  lending  atau  yang dikenal  dengan  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  berbasis  teknologi  informasi pada  praktiknya  mengalami  banyak  masalah  sehinga  terhadap  hal  tersebut Pengguna layanan P2P Lending berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan  praktek  layanan  ini,  dengan  kata  lain  pemerintah  harus  menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan praktek P2P Lending.
Prinsip  dasar  dalam  perlindungan  seorang  pengguna  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  adalah  bahwa  penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara  cepat,  sederhana,  dan  biaya  terjangkau.  Penyelenggara  wajib  untuk memberikan  informasi  terkini  yang  akurat,  jujur,  jelas  dan  tidak  menyesatkan. Jika  ada  penerimaan,  penundaan, atau  penolakan  permohonan  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  penyelenggara  wajib  untuk menyampaikan informasi tersebut kepada penerima pinjaman.
e-ISSN : 2621-4105
Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Jakarta  meminta  agar  Otoritas  jasa Keuangan  segera  ikut  andil  dalam  menyelesaikan  permasalahn  hukum  yang menimpa  nasabah  pinjaman  online.  Berdasarkan  data  sementara  yang  mereka terima  dari  aduan  masyarakat  ,  pinjaman  online  telah  memakan  korban  sekitar 1.330 korban. 5
Peraturan untuk mendungi masayarakat telah dikeluarkan dan dijalankan namun,  LBH  Jakarta  mencatat  sebanyak  14  pelanggaran  hukum  dan  hak  asasi manusia  yang  dialami  oleh  korban  apllikasi  pinjaman  online.Pelanggaran  – pelanggaran tersebut sebagai berikut :
1. Bunga sangat tinggi.
2. Penagihan  yang  tidak  hanya  dilakukan  pada  peminjamn  atau  kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
3. Ancaman fitnah,penipuan dan pelecehan seksual.
4. Penyebaran data pribadi.
5. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam.
6. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam.
7. Kontak  dan  lokasi  kantor  penyelenggara  aplikasi  pinjaman  online  yang tiidak jelas.
8. Biaya admin yang tidak jelas.
9. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga terus berkembang.
10. Peminjam  sudah  membayar  pinjamanya  namun  pinjaman  tidak  hapus dengan alasan tidak masuk sistem.
11. Aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari Appstore/Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
12. Penagihan dilakukan oleh orang – orang yang berbeda.
13. Data  KTP  dipakai  oleh  penyelenggara  aplikasi  pinjaman  online  untuk mengajukan pinjaman diaplikasi lain.
5 http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209153903-78-3522422/lbhpidanakan-ojk-jika- tak-selesaikan-masalah-pinjaman-online,Akses25/08/2019,Pukul 01.13 Wib
e-ISSN : 2621-4105
Virtual account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan. 6
Upaya  pemerintah  melalui  Satgas  Waspada  Investasi  yang  merupakan gabungan Otoritas jasa keuangan (OJK) dan Breskrim Polri serta Kemenkominfo telah memblokir yang tidak terdaftar dan berizin sesuai POJK No.77/POJK.01/2016 sebanyak 1.230 perusahaan finasial teknologi peer to peer lending pada tahun 2018 – 2019.
Menurut  penadapat  Gustav  Radbruch,  hukum  harus  mengandung  tiga  nilai identitas. (1) Teori Kepastian Hukum atau rechtmatigheid . Teori ini meninjau dari sudut  yuridis.  (2)  Teori  Keadilan  Hukum  ( gerectigheit ),  asas  ini  meninjau  dan sudut  filosofis.  (3)  Teori  Kemanfaatan  Hukum  ( zwechmatigheid )  atau doelmatigheid atau utility serta menurut Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak
Penyelenggaraan financial  technology  berbasis peer to peer lending masih muncul  permasalahan  sehingga  perlu  danya  peraturan  perundang  –  undangan karena  peraturan  yang  ada  belum  mampu  melindungi  kepentingan  masyarakat serta diperlukan adanya upaya perlindungan hukumnya oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan kewaspadaan,sosialisasi serta mengantisipasi dan menindak terhadap  penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis layanan teknologi informasi illegal  yaitu dengan kerjasama dengan semua  komponen  yaitu  kominfo,polri  untuk  menertibkan  aplikasi  yang  tidak terdaftar  dan  tidak  berizin  sehingga  penyelenggaraan  financial  technology berbasis  peer  to  peer  lending  ada  kepastian  hukum,keadilan,kemanfaatan  serta perlindungan bagi masyarakat.
6 https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6acf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat- perusahaan-fintech-ilegal/ Akses 25/08/20019 pukul 00.35Wib
e-ISSN : 2621-4105

## E. PENUTUP
Penyelenggaraan finansial teknologi yang berbasis peer to peer lending belum berjalan dengan baik sehingga perlu adanya aturan yang jelas karena peraturan yang ada belum memadai agar ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan Permasalahan yang  timbul  dalam    penyelenggaraan  financial  technology    berbasis  peer  to  peer lending  serta  perlindungan  hukum  terhadap  penerima  pinjaman  dalam penyelenggaraan  financial  technology    berbasis  peer  to  peer  lending  masih  muncul permasalahan.
Perlindungan  hukum  terhadap  penerima  pinjaman  dalam    penyelenggaraan financial technology  berbasis peer to peer lending serta belum melindungi masyarakat sehingga perlu adanya peraturan perundang– undangan serta adanya kerjasama semua pihak untuk mewujudkanya penyelenggaraan financial technology   berbasis peer to peer  lending  yang  baik  agar  ada  kepastian  hukum,  keadilan,  kemanfaatan  serta perlindungan bagi masyarakat.
.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum
Bisnis),Bandung,PT.Citra Aditya Bakti,2001, Hal.87
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Cetakan Kedelapan,, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2014.
Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta: Intermasa, 2005. Zaini  Zulfi  Diane, Aspek  Hukum  dan  Fungsi  Lembaga  Penjamin  Simpanan ,  Keni Media, Bandung 2014.

## INTERNET
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6acf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang- bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/ Akses 25/08/20019 pukul 00.35Wi
http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209153903-78-3522422/lbhpidanakan- ojk-jika-tak-selesaikan-masalah-pinjaman-online,Akses25/08/2019,Pukul  01.13 Wib