## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Volume 12 Nomor 1, Maret 2024

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## PENETAPAN TANDA BATAS BIDANG TANAH DAN DAMPAKNYA PADA KEPASTIAN HAK
U. Nurzia 1 *
1 *  U.  Nurzia;  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Soelthan  M.  Tsjafioeddin  Jalan  Soelthan  M.  Tsjfioeddin  No.  29 Singkawang 79123 Kalbar Email: NurziaSTIH@yahoo.co.id
INFO ARTIKEL Abstract Riwayat Artikel Diterima: 12 Februari 2024 Direvisi: - Diterima: 12 Februari 2024 Diterbitkan: Maret 2024 Land  often  causes  problems  and  becomes  a  source  of  conflict  in society. Even though the community itself always wants certainty of  rights  and  legal  certainty  of  the  land  they  own/control.  In obtaining  clarity  and  recognition  of  these  land  parcels,  accurate evidence is required.Usually, people only have a Land Declaration Letter  (SPT).  The  basis  for  tenure  rights  over  land  parcels  is  still based  on documents  whose  strength  of  proof  is  still weak in  the eyes of the law. The irony is that there are still parcels of land that do not have clear boundaries, thus providing an opening for certain people to claim rights over other people's land.
Boundary signs must be made clear, so that irresponsible parties do not easily move and shift them. Boundary signs form the basis for making a basic map in land registration. So if the boundary markers are only growing plants, wooden stakes that are not durable and makeshift ditches can cause legal and rights uncertainty.

## Keywords:
Tanda  batas  bidang  tanah;  Kepastian hak.
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1
Copyright  ©2024  by  Author(s);  This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN
Tanah bagi manusia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, mempunyai hubungan batiniah yang kuat.Tanah menjadi benda yang sangat berharga,karena manusia selalu menggantungkan sumber penghidupannya pada tanah,bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan tanah sebagai tempat bercocok tanam sedangkan untuk masyarakat kota
tanah  selain  menjadi  tempat  tinggal  juga  dijadikan  tempat  investasi  dan  komoditas  yang bernilai ekonomis, hu bungan tanah dengan pemiliknya juga mengandung makna batiniah dari  nilai-nilai  budaya  dan  adat  setempat.Fungsi  tanah  terus  mengalami  perkembangan disebabkan  tingkat  kebutuhan  masyarakat    akan  tanah    cukup  tinggi  dan  makin beragam.Tanah  juga  menjadi  simbol  yang  dapat  menunjukkan  “status  sosial”  seseorang dalam  masyarakat,semakin  luas  tanah  yang  dimilikinya  akan  semakin  “  terpandang” kedudukannya.
Permasalahan tanah sangat rentan dan seringkali timbul karena secara kuantitas tanah bersifat statis sementara jumlah manusia terus bertambah. Keberadaannya terus di eksploitir untuk  kepentingan  tertentu.  Banyak  konflik  yang  terjadi  baik  antara  masyarakat  dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan lembaga tertentu termasuk Pemerintah, bahkan perkelahian antar kampung saling memperebutkan batas kampung mereka.Oleh karena itu Pemerintah harus dapat membuat regulasi yang memberikan  jaminan kepastian hukum dan kepastian hak  bagi pemilik tanah tersebut.
Adanya  kepastian  hak  dan  kewajiban  masyarakat    dalam  menguasai  sebidang  tanah harus jelas,ditandai dengan batas-batas supaya tidak terjadi saling mengklaim dari ang gota masyarakat  yang letak tanahnya berdekatan, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria  (UUPA) yakni UU Nomor 5 Tahun 1960, sebagai landasan yuridis.
Dalam  pasal    19  ayat  (1) disebutkan bahwa:  “untuk  menjamin  kepastian hukum  oleh Pemerintah  di  dalam  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah” . Penetapan dan pemasangan tanda batas suatu bidang tanah sangat diperlukan dalam pembuatan peta dasar pendaftaran tanah guna penerbitan sertifikat.
Bidang-bidang    tanah  yang  sudah  ditetapkan  batas-batasnya  kemudian  diukur  dan dipetakan dalam peta dasar pendaftaran tanah. Untuk menghindari konflik di kemudian hari akan  lebih  baik  lagi  pengukurannya  dihadiri  oleh  para  pihak  yang  letak  tanahnya bersebelahan. Penguasaan luas atas bidang tanah yang dihaki tergambar pada tanda-tanda (patok-patok) yang dipasang pada sudut sudut bidang tanah tersebut.
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:
1. Sejauhmana  penetapan  tanda  batas  suatu    bidang  tanah  berpengaruh  pada  hak-hak penguasaan atas tanah.
2. Apakah  ketidakjelasan  tanda    batas  suatu  bidang  tanah  berkorelasi  dengan  sertifikat sebagai hasil akhir dari pendaftaran tanah dan yang diawali dengan pembuatan peta dasar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mempergunakan  metode  kualitatif/naturalistik  dengan  pendekatan yuridis  empiris,yakni  memberikan  gambaran  secara  kualitatif  tentang  penetapan  dan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah oleh masyarakat yang masih dilakukan secara tradisional  dengan  menggunakan  tanam  tumbuh  (pepohonan),sehingga  sulit  diperoleh kepastian haknya.Pada gilirannya karena belum ada kepastian hak maka tidak ada kepastian hukumnya.Selain itu penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi (pengamatan) lapangan dan dokumentasi .

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Hak-Hak Penguasaan Tanah
Penguasaan  yuridis  dilandasi  hak  yang  dilindungi  oleh  hukum  dan  memberikan kewenangan  kepada  pemegang  hak  untuk  menguasai  secara  fisik  tanah  yang dihaki.Disamping  penguasaan  yuridis  pada  kenyataannya  ada  pula  penguasaan  fisiknya dilakukan pihak lain. contohnya tanah yang disewakan disini penyewa menguasai secara fisik tanah itu  namun  tidak  mempunyai  penguasaan  secara  yuridis  karena  pemilik  tanah  dapat menuntut diserahkannya tanah itu kepada pemiliknya secara fisik. Disamping itu ada pula penguasaan tanah secara yuridis namun tidak memberi kewenangan menguasai secaa fisik misalnya  tanah  yang  menjadi  jaminan  atau  agunan.  Kreditur  pemegang  hak  jaminan  atas tanah yang menjadi agunan akan tetapi penguasaan secara fisik tetap ada pada orang yang mempunyai yanah atau empunya.
Dalam  memahami  arti  penguasaan  dan  menguasai  atas  tanah,  hukum  Indonesia mengaturnya  dengan  mendahulukan  kepentingan  nasional  yaitu  kepentingan  Bangsa Indonesia  ketimbang  kepentingan  perorangan.  Pasal  1  UUPA  Nomor  5  Tahun  1960 menetapkan bahwa :
(1)  Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai bangsa Indonesia.
(2)  Seluruh  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
(3)  Hubungan bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan bersifat abadi.
Selanjutnya  dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang UUPA juga dinyatakan :
Bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya di  perjuangkan  oleh  bangsa  sebagai  keseluruhan,  menjadi  hak  pula  dari  bangsa Indonesia,  jadi  tidak  semata-mata  menjadi  hak  dari  pemiliknya  saja.  Demikian  pula tanah-tanah  di  daearah-daerah  dan  pulau-pulau  tidaklah  semata-mata  menjadi  hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka  hubungan  bangsa  Indonesia  merupakan  semacam  hubungan  hak  ulayat  yang diangkat pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara.
Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 UUPA selanjutnya Bernhard Limbong mengatakan: Hak bangsa atas tanah adalah merupakan  hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi  semua  tanah  yang  ada  dalam  wilayah  negara,yang  merupakan  tanah bersama,bersifat  abadi  dan  menjadi  induk  bagi  hak-hak  penguasaan  yang  lain  atas tanah.Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UUPA.
Hak bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik. Itu berarti semua tanah yang  ada  dalam  wilyah  negara  Republik  Indonesia  merupakan  tanah  bersama  rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai  bangsa Indonesia. Selain itu,hak ini  juga mempunyai sifat religius, artinya seluruh tanah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah  bersifat  abadi,  artinya  hubungan  antara  bangsa  Indonesia  dan  tanah  akan berlangsung  untuk  selamanya.  Jadi  selama  rakyat  Indonesia  masih  bersatu  sebagai bangsa  Indonesia  dan  selama  tanah  bersama  tersebut  masih  ada  pula,dalam  keadaan yang bagaimanapun tidak ada satu kekuasaanpun yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.
Hak bangsa Indonesia atas tanah merupakan induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa semua hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada hak Bangsa Indonesia atas tanah.Dengan demikin
hak penguasaan apapun atas tanah,hak yang bersangkutan tidak meniadakan eksistensi hak bangsa Indonesia atas tanah 1 .
Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat  menguasai  seluruh  tanah  dalam wilayah  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  bukan  dalam  pengertian  memiliki  melainkan hanya  mempunyai  fungsi  dan  wewenang  mengatur  peruntukan,persediaan  dan penggunaannya  saja  yang  berkenaan  dengan  tanah.Hak  menguasai  dari  negara  adalah sebutan  yang  diberikan  oleh  UUPA  kepada  lembaga  hukum  dan  berhubungan  hukum konkret antara negara dan tanah Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA. Pada penjelasan umum II UUPA disebutkan bahwa UUPA berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak perlu dan  tidak  pada  tempatnya  bahwa  bangsa  Indonesia  atau  pun  negara  bertindak  sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara bertindak sebagai badan penguasa saja.
Oleh karena itu sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang tertinggi. maka yang terlibat sebagai  petugas  bangsa  tersebut  bukan  hanya  penguasa  legislatif  dan  eksekutif tetapi  juga penguasa yudikatif.
- Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan  legislatif  mengandung  pengertian    mengatur  dan  menentukan  apa  yang dilaksanakan oleh badan legislatif seperti pembuatan undang-undang, ataupun Keputusan Presiden  (KEPRES)dan  Menteri  yang  berwenang  dalam  bidang  pertanahan  dan  bentuk Peraturan Menteri (PERMEN).
- Kekuasaan Eksekutif.
Kekuasaan  eksekutif  mengandung  pengertian  untuk  menyelenggarakan  dan menentukan.Hal  ini  dilakukan  oleh  Presiden  dengan  dibantu  oleh  Menteri  atau  pejabat yang  berwenang  lainnya  dalam  bidang  pertanahan.  Kewenangan  ini  sebagian  dapat diserahkan  pelaksanaan  tugasnya  kepada  pejabat  pusat  yang  bertugas  di  daerah  dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi.
- Kekuasaan Yudikatif.
Kekuasaan yudikatif ini mengandung penugasan menyelesaikan sengketa-sengketa dalam bidang  pertanahan  antara  perseorangan    dengan  perseorangan  yang    lain  atau  antara perseorangan    dengan  pemerintah  melalui  badan  peradilan  umum  atau  peradilan  tata usaha Negara.
1 Bernhard Limbong, 2012, Hukum Agraria Nasional,Jakarta,Margaretha Pustaka, hlm 221
Tanah yang dikuasai oleh negara meliputi semua tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia,  baik  tanah-tanah  yang  sudah  dihaki    secara  perseorangan  (tanah  negara  pasif) maupun yang belum (tanah negara aktif) yang oleh UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Lahirnya  hak  menguasai  Negara  adalah  sebagai  dampak  keberhasilan    tugas  dan kewenangan yang diemban oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada saat menyusun Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 dan membentuk Negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu hak menguasai dari negara sebagai lembaga hukum lahir pada waktu  tercetusnya hubungan hukum konkrit antara negara dengan tanah Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 itu. Negara telah mendapat pengakuan dunia Internasional sebagai suatu negara yang berdaulat dan mempunyai kedaulatan serta hak untuk menguasai seluruh tanah yang menjadi tumpah darah bagi bangsa Indonesia.
Hak menguasai negara tidak dapat dipindahkan kepada siapa pun, akan tetapi tanah negara dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain. Pemberian hak atas tanah negara kepada seseorang atau badan hukum,bukan berarti bahwa negara melepaskan hak  menguasainya  terhadap  tanah  yang  bersangkutan,tanah  tersebut  tetap  berada  dalam penguasaan  Negara.  Negara  tidak  melepaskan  kewenangannya  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 2 UUPA,yakni  sebagai berikut :
(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang  dimaksud  dalam  Pasal  1,  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
(2) Hak menguasai dair negara termasuk dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk: a.  Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c.  Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-  orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
(3)  Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini  digunakan  untuk  mencapai  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  dalam  arti
kebahagiaan,  kesejahteraan  dan  kemerdekaan  dalam  masyarakat  dan  negara  hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.
(4)  Hak  menguasai  dari  negara  tersebut  diatas  pelaksanannya  dapat  dikuasakan  kepada daerah-daerah  swatantra  dan  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sekedar  diperlukan dan  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  Nasional,  menurut  ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.
Hak menguasai negara sebagai perwujudan dari hak bangsa tidak akan hapus selama- lamanya,sepanjang  negara Republik Indonesia masih berdiri dan masih ada sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Hak menguasai dari negara terletak pada kekuasaannya dan kewenangannya yang diberikan dan diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia Internasional. Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  mempunyai  otoritas  penuh  untuk  menguasai  dan mempergunakan  tanah  yang  ada  wilayah  teritorialnya  serta  mengeksploitasi  sumber  daya alam  yang  ada  di  dalamnya  untuk  kepentingan  kesejahteraan  dan  kemakmuran    bangsa Indonesia.
Selain hak menguasai dari negara atas tanah, maka UUPA juga mengakui adanya hak menguasai  dari  masyarakat  yang  disebut  dengan  hak  Ulayat  masyarakat  hukum  adat. Berkenaan  dengan  hak  ulayat  ini  di  dalam  UUPA  diatur  pada  Pasal  3  yang  menetapkan: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak  yang    serupa  itu  dari  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut kenyataannya  masih  ada,  harus  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan  kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan  Negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".
Pasal  3  UUPA  mengandung  pernyataan  pengakuan  terhadap  eksistensi  hak  ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada,artinya bila sudah tidak ada  lagi  tidak  dapat  dihidupkan  kembali  dan  tidak  dapat  diciptakan  hak  ulayat  baru.Hak ulayat  dibiarkan  tetap  diatur  oleh  masyarakat  hukum  adat  masing-masing.Hak  ulayat masyarakat  hukum  adat  adalah  “serangkaian  wewenang  dan  kewajiban  suatu  masyarakat hukum adat,yang berhubungan dengan tanah yang terletak  dalam lingkungan wilayahnya”.
Menurut  Boedi  Harsono  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  dinyatakan  masih  ada apabila memenuhi tiga (3) unsur berikut ini, yakni pertama,masih adanya suatu kelompok orang  sebagai  warga  suatu  persekutuan  hukum  adat  tertentu,yang  merupakan  suatu
masyarakat hukum adat;kedua, masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum  adat  tersebut,yang  disadari  sebagaitanah  kepunyaan  bersama  warganya  sebagi “lebenstraum”; ketiga, masih adanya penguasaan adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan,melakukan kegiatan sehari-hari sebagi pelaksana hak ulayat. 2
Pada dasarnya hak ulayat mengandung dua unsur yaitu unsur kepunyaan yang masuk dalam  wilayah hukum perdata dan unsur kewenangan untuk mengatur penguasaan tanah masuk dalam wilayah hukum publik. Unsur kewenangan yang merupakan wilayah publik ini pelaksanaannya diserahkan kepada ketua adat.
Di  dalam  Hukum  Pertanahan  Nasional  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  UUPA keberadaan  hak  ulayat  masih  diakui  sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada. Keberadaan hak ulayat itu masih ada atau tidak, dapat diketahui dari kegiatan ketua adat dalam mengatur dan memimpin penggunaan dan peruntukan tanah ulayat yang merupakan tanah bersama masyarakat hukum adat.Biasanya sebelum diakhirinya hak ulayat ini dengan suatu pemberian hak lainnya maka akan didengar terlebih dahulu pendapat dari masyarakat hukum adat tersebut.

## 2. Hak Milik Atas Tanah.
Hak  atas  tanah  yang  bersumber  dari  hak  menguasai  negara  dapat  diberikan  kepada perseorangan,baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing,sekelompok orang secara  bersama-sama  dan  badan  hukum  baik  badan  hukum  privat  maupun  badan  hukum publik. 3
Menurut  Soedikno  Mertokusumo,wewenang  yang  dipunyai  oleh  pemegang  hak  atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2,yaitu:

## 1.  Wewenang umum.
Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai  wewenang untuk  menggunakan  tanahnya,  termasuk  juga  tubuh  bumi  dan  air  dan  ruang  yang  ada diatasnya  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
2 Boedi  Harsono,  1995,Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria,Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, hlm 209.
3 Urip Santoso,2008,Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah,Kencana Prenada Media Group,hlm 87.

## 2.  Wewenang khusus.
Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk  menggunakan  tanahnya  sesuai  dengan  macam  hak  atas  tanahnya,  misalnya wewenang  pada  tanah  hak  milik  adalah  dapat  untuk  kepentingan  pertanian  dan  atau kepentingan  bangunan,  sedangkan  wewenang  pada  tanah  Hak  Guna  Bangunan  adalah menggunakan  tanah  hanya  untuk  mendirikan  dan  mempunyai  bangunan  diatas  tanah yang bukan miliknya dan wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan tanah  hanya  untuk  kepentingan  perusahaan  di  bidang  pertanian,perikanan,peternakan atau perkebunan. 4
Indonesia  adalah  Negara Kesatuan  yang  berbentuk  Republik  yang  berdasarkan  UUD 1945  adalah  Negara  hukum  yang  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  atas  hak-hak warganegara, antara lain hak untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak milik.
Hak  milik  atas  tanah  sangat  penting  bagi  manusia  untuk  dapat  melangsungkan  dan mempertahankan hidupnya. Semakin tinggi nilai hak milik atas suatu benda,semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan terhadap benda tersebut. Dari kehidupan nyata sehari-hari, setiap anggota  masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya ataupun pencapaian tujuan akan selalu terkait dengan benda dan terbukti benda tak pernah lepas dari kegiatan hidup  manusia  dalam  waktu  kurun  waktu  kapanpun  dan  pada  taraf  peradaban  yang manapun. Salah satu diantaranya adalah tanah sebagai hak milik yang paling berharga dalam hidup manusia.
Bagi  bangsa  dan  rakyat  Indonesia  sebagai  masyarakat  yang  sedang  mengalami  masa transisi dari masyarakat agraris menuju kepada masyarakat industrialis, dimana pada saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan menganggap tanah adalah benda yang paling bernilai. Tanah menjadi sumber kehidupan utama dan mendasar dalam memenuhi kebutuhan namun kenyataannya ini  akan selalu dihadapkan pada beberapa hal, antara lain:
a.  Keterbatasan  tanah,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas  dibandingkan  dengan kebutuhan yang harus dipenuhi,
b.  Pergeseran pola hubungan antara pemilik dan tanah miliknya sebagai akibat perubahan yang disebabkan oleh proses pembangunan dan perubahan social lainnya,
c.  Tanah telah tumbuh dan berkembang sebagai objek perniagaan, spekulasi dan komoditi serta objek investasi
4 Ibid, hlm 88.
d.  Tanah selain harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya   kemakmuran rakyat secara adil  merata dan  harus dijaga kelestariannya.
Hak milik sebagai suatu lembaga hukum  dalam hukum tanah telah diatur baik dalam UUPA maupun  di dalam peraturan-peraturan sebelum berlakunya  UUPA, yakni hak milik menurut hukum adat dan hak milik menurut hukum Perdata Barat yang disebut dengan hak eigendom dan pemiliknya di sebut dengan eigenaar .
Hak milik berdasarkan kedua macam sistem hukum tersebut,sesuai dengan ketentuan UUPA  telah  dikonversi  menjadi  hak milik,sehingga  hanya  ada  satu  macam  hak  milik  atas tanah.Dalam  ketentuan  konversi  Pasal  II  UUPA  dinyatakan  bahwa,  Hak  Agrarische Eigendom,  Milik  Yasan,  Andarbeni,  Hak  Atas  Druwe,Pesini,  Hak  atas  Druwe  desa,  Grant Sultan Landerijen-bezitrecht, Altijd durende, Erfpacht, Hak Usaha bekas tanah partikelir dan hak lainnya dengan nama apapun menjadi hak milik. 5
UUPA sebagai peraturan dasar hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok dan garis- garis besarnya saja. Ketentuan selanjutnya diatur dalam berbagai  Peraturan Pelaksana.
Pengaturan  mengenai  hak  milik  diatur  dalam  pasal  20  sampai  dengan  pasal  27 UUPA.Dalam pasal 56 dinyatakan bahwa selama Undang-undang tentang hak milik seperti tersebut  dalam    pasal    50  ayat  (1)    belum  terbentuk  maka  yang  berlaku  adalah  ketentuan ketentuan hukum adat setempat.
Dalam UUPA, pengertian hak milik dirumuskan sebagai berikut, yakni:
1.  Hak  milik  adalah  hak  yang  turun  temurun,terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai orang  atas tanah, dengan mengingat bahwa hak milik berfungsi sosial (pasal 6 UUPA).
2.  Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Hak  milik  mempunyai  sifat  turun  temurun,artinya  tidak  hanya  berlangsung  selama pemiliknya masih hidup hidup tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris dari si pemilik tanah jika ia meninggal dunia dan tidak terbatas jangka waktunya seperti hak-hak lainnya,misalnya Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha.Bahwa hak milik merupakan hak yang terkuat dimaksudkan hak tersebut tidak mudah hapus dan dapat dipertahankan terhadap gangguan dari  pihak- pihak  lain.Sementara  kata  “terpenuh”  mengandung  arti  bahwa  hak  milik  itu memberikan wewenang yang paling luas kepada kepada si pemiliknya karena merupakan induk dari pada hak-hak lainnya. Pemilik tanah dapat memberikan tanah kepada pihak lain
5 AdrianSutedi, 2007, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Jakarta , Sinar Grafika, hlm 2.
dengan hak dibawah kewenangan dari hak milik, seperti: hak sewa, hak pakai, hak bagi hasil, hak  gadai dan hak guna bangunan.
Ketentuan pasal 20 dapat diartikan  sebagai sifat-sifat hak milik yang berbeda dengan hak-hak  lainnya,yaitu  hak  yang  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  seseorang  atas tanah.  Pemberian  sifat  ini  tidak  berarti  bahwa  hak  tersebut  merupakan  hak  mutlak,  tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana hak eigendom dalam Hukum Agraria Barat.  Hal  ini  telah    menegaskan  bahwa  UUPA    telah  menjamin  hak  milik    atas  tanah perseorangan.
Dengan  dilakukannya  amandemen  UUD  1945  sebanyak  4  kali,  khususnya  yang berkaitan  dengan  hak  milik,  memposisikan  bahwa  hak  milik  perseorangan  tidak    boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, seperti yang tercantum dalam pasal 28 H  ayat  (4)  UUD  1945.Sebelumnya  hal  ini  diatur  dalam  pasal  32  TAP  MPR  No. XVII/MPR/1998,yang  selanjutnya  dirumuskan  lebih  rinci  dalam  UU  No.39  Tahun  1999 tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 36 ayat (1) dan ayat (2).

## 3. Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Fungsi  Tanda  Batas  bidang  Tanah  Dalam Menjamin Kepastian Hak
James  C.Riddel  merumuskan  tentang  penguasaan  dan  pemilikan  atas  tanah  adalah “abundle of right”, dimana masing -masing hak dapat dilekatkan pada individu atau entitas ekonomi,politik  dan  agama.  Setiap  sistem  penguasaan  tanah  (land  tenurial  system)  pada prinsipnya memiliki tiga (3) komponen utama :
1.  Adanya subyek hak,
2.  Obyek hak yang berupa persil tanah,yang diberi batas-batas dengan simbol tertentu,
3.  Jenis haknya,setiap hak selalu dapat dijelaskan batasannya,yang membedakannya  dengan hak yang lain. 6 .
Tidak  ditetapkannya  atau  tidak  terpasangnya  tanda  batas  (patok-patok  tanah)  pada bidang-bidang tanah dapat menimbulkan sengketa atas tanah tersebut dibelakang hari. Hal ini disebabkan pengukuran terhadap bidang-bidang tanah itu tidak dapat dilakukan secara pasti sebagai akibat belum pastinya objek yang akan dijadikan patokan dalam pengukuran tanah yang bersangkutan.
6 Farida Fitriyah,2016,Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi, Setara Press, Malang,Jawa Timur, hlm 35
Dalam  hal  jika  terjadi  sengketa  tentang  tanda  batas  dari  bidang-bidang  tanah  yang berbatasan, maka Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan/petugas pengukuran  yang telah ditunjuk dalam pendaftaran tanah secara sporadik  berusaha  menyelesaikannya  secara  damai  melalui  musyawarah  antara  pemegang hak  dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan yang apabila berhasil penetapan batas yang dihasilkannya  dituangkan dalam Risalah Penyelesaian sengketa Batas (daftar isian 200) 7 . Penetapan  dan  pemasangan  tanda  batas  merupakan  penyebab  sengketa  yang  sering terjadi.Hal tersebut pula yang sering dihadapi oleh petugas pengukuran di lapangan dalam melakukan  pendaftaran  tanah  baik  secara  sporadik  maupun  secara  sistematis.Disini diperlukan pula peran aktif masyarakat untuk ikut serta memberikan data dan informasi yang mereka ketahui berkaitan dengan bidang-bidang tanah yang akan didaftarkan.
Ada  korelasi  yang  cukup  erat  antara  penetapan  tanda-tanda  batas  tanah yang  akurat dengan  jaminan  kepastian  hak  dan  kepastian  hukum.Pembuatan  peta  dasar  pendaftaran tanah untuk terbitnya sertifikat didasarkan pada penetapan tanda batas secara faktual.Oleh karena  itu  kalau  terjadi  penetapan  yang  kurang/tidak  akurat  maka  akibatnya  juga fatal,bahkan dapat mengakibatkan sertifikat ganda.
Pendaftaran tanah bertujuan,antara lain :
1.  Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain  yang  terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemeganghak yang bersangkutan.
2.  Menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk  Pemerintah agar  dapat  dengan  mudah  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3.  Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. (pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997)
Selanjutnya untuk keperluan tertib administrasi dalam pengumpulan serta pengolahan data  fisik  tersebut  berdasarkan  pasal  14  Peraturan  Pemerintah,  maka  dilakukan  kegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi:
a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
b. Penetapan batas-batas bidang tanah
7 Waskito dan Hadi Arnowo,2015,Cara Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan). PT Media Adji Internasional, Jakarta Timur,hlm 32
c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
d. Pembuatan daftar tanah
e. Pembuatan surat ukur.
Penetapan  dan  pemasangan  serta  pemeliharaan  tanda-tanda  batas  pada  tanah  yang dikuasai  sangat  penting.Tujuannya   agar  adanya  kepastian  luas  dan  batas  atas  tanah  yang dimilikinya atau di hakinya. Masih sering terjadi di kalangan masyarakat yang mempunyai hak  atas  tanah  bahwa  tanda  batas  (patok  tanah)  itu  berpindah-pindah.  Hal  ini  bisa  saja dilakukan  oleh  pemilik  tanah  “nakal”  yang  letaknya  berdekatan  (bersebelahan),  sehingga tanah milik tetangga sebelah berkurang ukuran luas nya (mengecil).
Ketidakjelasan tanda batas tanah berdampak pula pada tidak jelasnya objek hak yang akan didaftarkan.Petugas ukur di lapangan tidak dapat menen tukan secara pasti dan faktual batas-batas dari tanah tersebut. Masyarakat sendiri tidak memahami bahwa  tanda-tanda batas itulah  yang  di  pakai  oleh  petugas  sebagai  dasar  pembuatan  peta  dalam  pendaftaran tanah.Biasanya  masyarakat  hanya  membuat  pembatas  tanah  dengan  parit  dengan  kondisi yang  tidak terawat bentuknya. Ada pula yang memberikan tanda-tanda batas seadanya saja dari  patok-patok yang terbuat dari kayu yang tidak tahan lama dan dapat dicabut dengan mudah.
Tujuan dari pada pendaftaran tanah adalah sebagai mana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk pemerintah  agar  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Untuk  keperluan  tertib  administrasi  dan  pengolahan  data  fisik  dilakukankegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi :
a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan petapendaftaran;

## d. Pembuatan daftar tanah;
e. Pembuatan surat ukur (Pasal 14 PP Nomor 24 Tahun 1997).
Sebagai  tindak  lanjut  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  ketentuan  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah.  Pasal  19  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  3  Tahun  1997 menetapkan :
(1)  Untuk  keperluan  penetapan  batas  bidang  tanah  sebagaimana  dimaksud  Pasal  18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 :
a  Pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic atau;
b.  Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau yang surat ukur / gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang  tanah  yang  bersangkutan,  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematik, diwajibkan  menunjukkan  batas-batas  bidang  tanah  yang  bersangkutan  dan  apabila sudah  ada  kesepakatan  mengenai  batas  tersebut  dengan  pemegang  hak  atas  bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya.
(2)  Penetapan  batas  bidang  tanah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh panitia  Ajudikasi  dalam  pendaftaran  tanah.  Secara  sistematik,  dan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan atau Pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
(3)  Dalam hal permohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  maka  penunjukkan  batas  itu  dapat dikuasakan  dengan  kuasa tertulis kepada orang lain.
(4)  Dalam hal tanda batas yang sudah terpasang ternyata tidak sesuai dengan hasil penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon pengukuran dan pemgang hak yang hersangkutan  memindahkan  tanda  batas  tersebut  sesuai  dengan  batas  yang  telah ditetapkan.
(5)  Penetapan  batas  dituangkan  dalam  risalah  penelitian  data  yuridis  danpenetapan  batas (daftar isian 201).
(6)  Apabila dalam penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, maka Hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam berita acara penataan batas (daftar isian 201 A).
(7)  Penataan batas sebagai mana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui olehpemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan jugadalam berita acara penataan batas.
Tanda-tanda  batas  bidang  tanah  baik  yang  telah  diukur  atau  digambarkan  sangat penting artinya untuk diperlihara, karena hal itu untuk memudahkan dan memberi kepastian terhadap  pemegang  hak  dan  pada  orang  lain.  Tanda  batas  bidang  tanah  sering  sekali menimbulkan konflik mengklaim batas tanah sesuai dengan yang ada dalam ingatan saja. Hal ini bisa terjadi karena batas hanya ditandai dengan tanaman dan atau patok-patok kayu yang tidak mempunyai tanda spesifikasi sebagai tanda batas.
Sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat tanda batas bidang tanahhanya dibuat dengan  menanam  pepohonan  seperti  buah-buahan  dan  dengannya  masyarakat  setempat mengakui  bahwa  bidang  tanah  tersebut    berada  dalam  penguasaan  seseorang  yang diketahui/dikenal  oleh mereka.
Sengketa  perbatasan  akan  muncul  apabila  bidang  tanah  yang  bersangkutan dipindahtangankan  kepada  orang  lain  yang  nota  bene  bukan  warga  masyarakat  setempat. Pemahaman  masyarakat  terhadap  tanda-tanda  batas  bidang  tanah  masih  berpegang  kuat pada  kebiasaan  masyarakat  berdasarkan  pengakuan  saja,ini  tentunya  tidak  memiliki kepastian secara hukum karena bukti lisan mudah terbantahkan.Apalagi dengan keterbatasan daya ingat seseorang, dapat menimbulkan kekeliruandan kondisi bidang tanahpun dapat saja berubah  karena  perubahan  alam.Jika  kita  merujuk  pada  kebiasaan  masyarakat  yang menggunakan tanda- tanda batas bidang tanah dengan tanaman/tumbuh-tumbuhan tertentu tentunya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam UUPA dan berbagai peraturan pelaksananya.
Dalam  hal  ini  tampak  bahwa  masyarakat  kurang  mempunyai  pemahaman  terhadap peraturan    perundang-undangan  yang  berlaku  dan  aparatur  di  lapangan  kurang  memiliki kemampuan  dalam  menjelaskan  aturan  yang  berlaku  kepada  masyarakat.  Adakalanya kepatuhan  masyarakat  ditentukan  oleh  pemahaman  mereka  terhadap  ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Kepatuhan hukum merupakan bagian dari kesadaran hukum seseorang.
Hukum akan bekerja atau berfungsi efektif jika ditegakkan/dipaksakan berlakunya oleh penguasa,  terlepas  masyarakat  menerima  atau  menolaknya.  Efektifitas  bekerjanya  hukum
juga  dapat  ditentukan  oleh  bagaimana  pengakuan  masyarakat  terhadap  hukum  itu sendiri,apakah sesuai dengan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri masyarakat tersebut.
Berfungsinya  hukum  secara  yuridis,sosiologis  dan  filosofis  sangat  bergantung  pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan modal penting untuk mematuhi  hukum.Derajat  kepatuhan  terhadap  hukum  sangat  menunjang  efektifitas bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat.Selain  faktor  kesadaran  hukum,faktor  lain  yang mendorong  masya  rakat  mematuhi  hukum  yaitu  faktor  compliance,  identification, internalization dan terjaminnya kepentingan masyarakat dalam hukum. 8
Faktor  compliance  adalah  kepatuhan  terhadap  hukum  disebabkan  takut  pada sanksi.Identification artinya patuh terhadap hukum terjadi karena adanya kesesuaian antara kaidah hukum dengan keinginan masyarakat, sedangkan internalization artinya masyarakat mematuhi hukum karena ada kesesuaian antara kaidah hukum dengan nilai-nilai yang hidup dan diyakini dalam masyarakat. Hukum yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat serta dapat menunjang kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
Efektifitas  bekerjanya  hukum  juga  dapat  ditelaah  dengan  pemikiran  Laurence  M. Friedman  yang  menyatakan  bahwa  efektifitas  bekerjanya  hukum  dipengaruhi  oleh  tiga faktor,yaitu: struktur, substansi dan kultur. 9
Faktor struktur adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan aparatur hukum,lembaga- lembaga hukum, birokrat dan instansi lain yang terkait. Faktor struktur sering diidentikkan dengan  hal-hal  yang  berhubungan  pada  kekuasaan  Pemerintah.  Faktor  substansi  adalah faktor yang berkaitan dengan isi atau kaidah yang terkandung dalam hukum.Isi atau kaidah hukum  yang  jauh  dari  nilai-nilai  yang  hidup  dimasyarakat  akan    mengurangi  efektifitas bekerjanya  hukum.  Sedangkan  faktor  kultur  adalah  hal-hal  yang  berkaitan  dengan kebudayaan  masyarakat,  budaya  masyarakat  yang  kurang  menghargai  hukum  akan menghambat bekerjanya hukum dalam masyakat.
Terbentuknya  kesadaran  hukum  masyarakat  itu  sendiri  erat  kaitannya  dengan pengetahuan hukum dan pemahaman pola perilaku karena melalui pola perilaku inilah dapat dilihat  apakah  suatu  peraturan  hukum  itu  berlaku  secara  efektif  atau  tidak  dalam
8 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, hlm 78.
9 Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum Dan Masyarakat. Angkasa Bandung, hlm 11.
masyarakat.Tingginya  kesadaran  hukum  mengakibatkan  warga  masyarakat  mentaati ketentuan hukum yang berlaku dan demikian pula sebaliknya.

## 4. Penetapan dan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Suatu Bidang Tanah
Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan apabila dianggap  perlu  oleh  petugas  yang  melaksanakan  pengukuran  juga  pada  titik-titik  tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut. Untuk bidang tanah yang Iuasnya kurang dari 10 Ha digunakan tanda-tanda batas sebagai herikut :
a. Pipa  besi  atau  batang  besi,  panjang  sekurang-kurangnya  100  cm  dan  bergaris-garis sekurang-kurangnya  5  cm,  dimaksudkan  kedalam  tanah  sepanjang  80  cm  sedangkan selebihnya 20 cm diberi tutup dan dicat merah, atau;
b. Pipa paralon yang diisi dengan beton (pasir campur kerikil dan semen) panjang sekurang- kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 780 cm, sedangkan selebihnya 20 cm dicat merah, atau;
c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 100 cm, lebar kayu sekurang-kurangnya 7,5 cm dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm,  sedangkan  selebihnya  20  cm  dipermukaan  tanah  di  cat  merah,  dengan    ketentuan bahwa untuk daerah rawa panjangnya kayu tersebut sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebas sekurang-kurangnya 10 cm, yang 1 m dimasukkan ke dalam tanah, sedangkan yang muncul dan permukaan tanah dicat merah;
d. Tugu  dari  baru  atau  batako  yang  dilapisi  dengan  semen  yang  besarnya  sekurang- kurangnya  0,20  m  x  0,20  m  dan  tinggi  sekurang-kurangnya  0,40  m  yang  setengahnya dimasukkan ke dalam tanah, atau;
e. Tugu dari beton, batu kali atau granit di pahat sekurang-kurangnya sebesar 0,10 m² dan panjang 0,50 m, yang 0,40 m dimasukkan ke dalam tanah dengan ketentuan bahwa apabila tanda batas itu terbuat dari beton di tangah-tangahnya dipasang paku atau hesi.
Untuk tanah yang luasnya 10 Ha atau lebih dipergunakan tanda-tanda batas sebagai berikut :
a. Pipa besi panjang sekurang-kurangnya 1,5 m bergaris tengah sekurang-ku rangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, sedangkan selebihnya diberi tutup besi dan di cat merah atau;
b. Besi balok dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1m, pada bagian yang muncul di atas tanah dicat merah, atau;
c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m lebarnya sekurang-kurangnya  10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, pada kira-kira 20 cm dari ujung bawah di pasang 2 pohon kayu sejenis yang merupakan salin,  dengan  ukuran  sekurang-kurangnya  0,05  x  0,05  x  0,7  m,  pada  bagian  atas  yang muncul di atas tanah dicat merah atau;
d. Tugu  dari  batu  bata  atau  batako  yang  dilapisi  dengan  semen  atau  beton yang  besarnya sekurang-kurangnya 0,30 m x 0,30 m dan tinggi sekurang-kurangnya 0,60 m, dan berdiri di atas batu dasar yang dimasukkan ke dalam tanah sekurang-kurangnya berukuran 0,70 x 0,70 x 0,40 m, atau;
e. Pipa  paralon  yang  diisi  dengan  beton  dengan  panjang  sekurang-kurangnya  1,5  m  dan diameter sekurang-kurangnya 10 cm, yang dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m dan yang muncul di atas tanah dicat merah.
Ketentuan tanda-tanda batas yang telah diuraikan di atas merupakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997.Setiap tanah yang telah diberi tanda-tanda  batasanya  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematis  maupun  sporadik  diberi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
Lemahnya pemahaman masyarakat tentang pemasangan tanda-tanda batas pada sudut bidang tanah menyebabkan sering kali menimbulkan masalah. Masyarakat pemilik hak saling mengklaim batas tanah satu sama lainnya sehingga menimbulkan konflik tentang batas tanah. Masyarakat  perkotaan  biasanya  penguasaan  atas  tanah  dalam  bentuk  tanah  kavling  yang peruntukannya untuk perumahan.Dalam hal ini juga sering terjadi pertengkaran karena pada saat  penetapan  batas-batas  kavling  tidak  disertai  dengan  pemasangan  tanda-tanda  batas bidang tanah sebagaimana dianjurkan oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Biasanya tanda batas kavling dibuat dengan parit yang tidak dapat menjamin batas yang pasti karena dapat saja terjadi pelebaran yang masuk dalam tanah hak orang lain.

## PENUTUP
Pemahaman  masyarakat  terhadap  tanda-tanda  batas  suatu  bidang  tanah  masih berpegang  pada  kebiasaan  masyarakat  yang  hanya  berdasarkan  pengakuan  lisan  semata.
Secara hukum hal ini tidak mempunyai kepastian karena akan mudah dibantah. Keterbatasan daya ingat yang ada pada seseorang, dapat menimbulkan kekeliruan  dan kesalahpahaman mengenai ukuran dan luas bidang tanah tersebut.Kondisinyapun  dapat saja berubah karena pengaruh perubahan yang terjadi pada alam. Jika kita merujuk pada kebiasaan masyarakat yang  menggunakan  tanaman/tumbuh-tumbuhan  tertentu  sebagai  tanda,tentunya  terdapat ketidaksesuaian  dengan  ketentuan-ketentuan  di  dalam  UUPA  dan  berbagai  peraturan pelaksananya.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  masih  kurang  memahami  pera-  turan perundang-undangan yang berlaku dan aparatur di lapangan kurang me miliki  kemampuan dalam  menjelaskan  aturan  yang    berlaku  kepada  masyara-  kat.  Ada  kalanya  kepatuhan masyarakat  ditentukan  oleh  pemahaman  mereka  terhadap  penjelasan  dari  ketentuan- ketentuan  hukum  yang  ada.Kepatuhan  hukum  merupakan  bagian  dari  kesadaran  hukum seseorang.
Kejelasan  dan  kepastian  dalam    penetapan  tanda  batas  suatu  bidang    tanah  sangat penting  karena  dijadikan    sebagai    landasan  dalam  pembuatan  peta  dasar  pendaftaran tanah.Nantinya    pula  akan  menentukan  batas  hak  penguasa  annya    secara  pasti  dalam sertifikat  yang  akan  diterbitkan.  Dalam  kegiatan  pen  daftaran  tanah  baik  secara  sporadis maupun  sistematis  diperlukan  penetapan  batas  oleh  pemegang  haknya,untuk  selanjutnya diukur dan dipetakan dalam pe ta dasar pendaftaran.Pemerintah harus dapat memberikan jaminan  tentang  ke  pastian  hukum  dan  kepastian  hak  dalam  bentuk  regulasi  yang  mudah dipahami serta mencegah terjadinya konflik  di tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2007, PeralihanHak Atas Tanah Dan Pendaftarannya , Jakarta, Sinar Grafika. Bernhard Limbong, 2012. Hukum Agraria Nasional ,Jakarta, MargarethaPustaka.
Boedi  Harsono,1995.  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jakarta,Djambatan.
Farida  Fitriyah,  2016,  Hukum  Pengadaan  Tanah  Transmigrasi,  Setara  Press,  Malang,  Jawa Timur.
Irawan Soerodjo, 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia , Surabaya, Arkola.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah. Satjipto Rahardjo, 1980. Hukum Dan Masyarakat , Bandung,Angkasa.
Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta, Rajawali. Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Urip Santoso, 2008, Hukum Agraria DanHak-Hak Atas Tanah , Jakarta, KencanaPrenada Media Group.
Waskito  &  Hadi  Arnowo,  2015,  Cara  Praktis  Memahami  Bidang  Agraria  (Pertanahan),  PT
Media Adji Internasional, Jakarta Timur