## Abstract
The death penalty is a polemic in the discourse of law and human rights in today’s modern world. This is because there is a presumption that the death penalty was considered inhuman punishment. Therefore, the United Nations International Covenant megeluarkan on Civil and Political Rights (ICCPR) as a global treaty that restricts the execution of the country that still has the death penalty. It was considered a solution to keep kelansungan human life includes the right to life, freedom, and human beings have the right to determine his life. View as it affected the Islamic law that still impose the death penalty is deemed to violate human rights. Therefore, the author tries to find common ground between the ICCPR and the fundamental Islamic law. ICCPR and Islamic law possessed the same goal is to maintain public order, protect the whole of society and the state, and yet both of these elements possessed a different approach.

## Abstrak
Hukuman mati merupakan suatu polemik dalam wacana hukum dan HAM di dunia modern saat ini. Hal ini karena ada anggapan bahwa hukuman mati itu dianggap hukuman yang tidak manusiawi. Oleh karena itu PBB megeluarkan International Covenan on Civil and Political Right (ICCPR) sebagai perjanjian dunia yang membatasi dalam pelaksanaan hukuman mati bagi negara yang masih

## PENETAPAN PIDANA MATI DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM DAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR)

## Muhammad Rifai
Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Depan Masjid An Nur Bangsri Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
memberlakukan hukuman mati. Hal itu dianggap suatu solusi untuk menjaga kelansungan hidup manusia yang meliputi hak untuk hidup, memiliki kebebasan, dan manusia mempunyai hak untuk menentukan hidupnya. Pandangan seperti itu berimbas kepada hukum Islam yang masih memberlakukan hukuman mati dinggap melanggar Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu penyusun mencoba mencari titik temu yang mendasar diantara ICCPR dan hukum Islam. ICCPR dan hukum Islam mempunya tujuan sama yaitu menjaga ketertiban masyarakat, melindungi segenap masyarakat dan negara, dan tetapi kedua elemen tersebut mempunya cara pendekatan yang berbeda.
Kata Kunci: hukuman mati, hukum Islam, ICCPR, hak asai manusia

## A. Pendahuluan
Tidak ada permasalahan hukum yang lebih mendatangkan banyak reaksi dari masyarakat umum selain perdebatan mengenai hukuman mati. Baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, sejak dahulu permasalahan ini telah membangkitkan respon dari setiap lapisan masyarakat. Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. 1 Pada saat ini, setelah 68 tahun diproklamasikannya deklalarasi Hak Asasi Manusia sedunia (tahun 1948) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dunia diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Pelanggaran- pelanggaran ini masih terus berlanjut di mayoritas negara di seluruh dunia; dan seluruh wilayah besar, blok-blok politik dan ideologi ikut terlibat. 2 Bilamana diskriminasi klasik masih belum semuanya lenyap, maka bentuk baru perlakuan yang tak wajar akan menjadi ciri ketidak perikemanusiaan sesama umat manusia. Bilamana terdapat ancaman- ancaman terhadap kebebasan dan martabat manusia yang sekarang telah timbul struktur masyarakat yang berteknologi modern, dan semua usaha untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang menghambat
1 Pan Mohamad Faiz, Hukuman Mati dan Hak Untuk Hidup, pada http:// jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-danhak. html diakses pada tanggal 05 Maret 2014.
2 Amnesty International Publication , Amnesty International Report (England: 1977), hlm.10.
pelaksanaannya di dalam sebuah kerangka sekuler terus gagal mencapai titik tertentu, maka sangatlah dibutuhkan untuk meninjau kembali dasar-dasar yang memuat konsep tentang hak-Hak Asasi Manusia yang berpijak pada sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3
Penetapan pidana mati kini menjadi salah satu agenda utama dalam pembahasan dunia internasional yang kemudian agenda tersebut kian menguat hingga saat ini. Lahirnya konvensi ICCPR memberikan suatu titik terang terhadap negara-negara peserta dalam melaksanakan hak- hak sipil dan politik yang termasuk didalamnya hak untuk hidup, batas- batas pemberlakuan terhadap hukuman mati yang termasuk didalamnya keringanan terhadap negara peserta yang masih belum menghapuskan hukuman mati didalam konstitusi domestiknya. Keringanan terebut berupa pemberlakuan hukuman mati hanya pada kejahatan yang paling serius saja. 4 Pidana mati tidaklah bertentangan dengan HAM, justru pidana mati menjaga eksistensi manusia, karena dengan ancaman seberat itu, sesorang akan berpikir ulang jika ingin mengganggu bahkan menghilangkan hak hidup orang lain. 5
Terlepas dari konsep tersebut, ketentuan agama Islam juga mengatur tentang pidana mati. termasuk hukum pidananya juga bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta kepentingan manusia. Tujuan utama penjatuhan pidana dalam syar i > ’ ah Islam adalah untuk pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. 6 Selain itu syar i > ’ ah Islam tidak lupa memberikan perhatian kepada diri pelaku, bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, oleh karena itu hukum Islam sampai saat ini masih memberlakukan hukuman mati bertujuan untuk melindungi segenap jiwa-manusia dari kesewenang-wenangan pihak lain, sehingga penjauhan manusia terhadap jin a > yah bukan karena takut akan dipidana, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap
3 Hussain Syaukat, Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 4 4 Mansyur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) (Bogor : Ghalia Indonesia. 2005), hlm. 67.
5 Mansyur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)..., hlm. 29.
6 Soerjono Soekanto, Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta: IND HILL CO,1988), hlm. 87
tindakan kriminal, oleh karena itu jiwa-jiwa didalam hukum Islam sangat dilindungi.
Pidana mati bagi sebagian masyarakat modern menganggap bahwa pidana mati itu melanggar Hak Asasi Manusia. Berhubung Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga Hak Asasi Manusia itu tidak bisa dikurangi ( non derogable right). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merskipun itu suatu ketetapan pidana mati yang telah berlaku disuatu negara hukum. 7
Dari permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara hukum Islam dan ICCPR ada suatu benturan paradigma yang urgen. Hukum Islam masih menggunakan pidana mati bagi pelangaran- pelanggaran yang dianggap merugikan masyarakat dan merusak moral dan akhlak, sedangkan ICCPR lebih condong unutk menghapuskan hukuman mati, terkecuali pelanggaran-pelanggaran yang dianggap seirus dan berat. Tulisan ini mencoba meretas perbedaan yang ada dengan menggunakan berbagai perspektif untuk menarik suatu benang merah. Perspektif yang coba penulis angkat adalah perspektif hukum Islam dan ICCPR. Hal ini dianggap penting karena mungkin bisa menyatukan paradigma barat yaitu berupa ICCPR dan paradigma timur yaitu hukum Islam. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan titik temu diantara keduanya. Karena pada prinsipnya hukum itu diciptakan hanya untuk menertibkan, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

## B.  Pidana Mati dalam Tinjauan Islam
Dalam syariat Islam, konsep hukuman mati dikenal dengan istilah qi s } a > s } dan diy a > t. Qi s } a > s } berasal dari bahasa Arab dari kata yang berarti mencari jejak seperti al-Qa s } a > s } . Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota
7 Rozali Abdullah, Syamsir, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 10.
tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. 8 Sedang diy a > t artinya denda adalah sejumlah uang tebusan yang diberikan kepada ahli waris korban karena pembunuhan atau pelukaan. Ketentuan qi s } a > s } dan diy a > t ini dapat ditemukan dalam al-Qur’an, antara lain : QS. al-Baqarah (1): 178-179, Surat al-Isra’ (17): 33, Surat al-Maidah (5): 45. dan beberapa hadist Rasululah SAW. 9
Ayat dan hadits tentang qisas menunjukkan wali (keluarga) korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk membunuh pelaku tersebut ( qi s } a > s } ) bila menghendakinya, bila tidak, bisa memilih diy a > t dan pengampunan. Pada asalnya pengampunan lebih utama, selama tidak mengantar kepada mafsadat (kerusakan) atau ada kemashlahatan lainnya. 10
Ada dua macam perbuatan pelanggar hukum yang bakal dikenai qi s } a > s } , yaitu :
1.  Dilakukan terhadap orang yang pembunuhan yang sebenarnya tidak layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak), yaitu pembunuhan dengan sengaja, beberapa orang membunuh satu orang dan orang merdeka membunuh budak dan ahli kitab membunuh wanita muslimah.
2.  Pencederaan terhadap anggota badan tanpa hak.
Secara umum wali (keluarga) korban berhak menuntut qi s } a > s } apabila telah memenuhi syarat berikut:
a.  kejahatannya termasuk yang disengaja 11
b.  Korban termasuk orang yang dilindungi darahnya
c.  Pembunuh atau pelaku kejahatan seorang yang mukallaf yaitu berakal dan baligh.
d. At-tak a > fu’ (kesetaraan) antara korban dan pembunuhnya ketika terjadi tindak kejahatan dalam sisi agama, merdeka dan budak. Sehingga
8 Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimi > n, Asy-Syarhul-Mumti’ ‘Ala Z a > dil- Mustaqni’, cetakan pertama tahun 1428 H, (Da > r Ibnul-Jauzi) KSA 14/34 9 Imam Nasa > i , sunan nas a > ’ i, Jilid 14, hadist No. 4703, CD ROM al-Maktabah Sya > milah, Global Islamic Software, 1991-1997, hlm. 430 10 Sha > lih bin Fauza > n al-Fauza > n, al-Mulakhash al-Fiqh , cetakan ke-2 tahun 1426 H, (Jam’iyah Ihya > ’ at-Tura > ts al-Isla > mi). Jilid 2 hlm 473 Dan Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimi > n, Asy-Syarhul-Mumti’ ‘Ala Z a > dil-Mustaqni’, cetakan pertama tahun 1428 H, (Da > r Ibnul-Jauzi) KSA 14/34.
11 Imam Ibnu Quda > mah, ‘Abdulla > h bin ‘Abdil Muhsin at-Turki, al-Mughn i > wa tahq i > q , cetakan ke-2 tahun 1413 H, (Penerbit Hajar), 11/457.
tidak diqi s } a > s } seorang Muslim karena membunuh orang kafir; dengan dasar hadis Rasulullah SAW. 12
e.  Tidak ada hubungan keturunan (melahirkan) dengan ketentuan korban yang dibunuh adalah anak pembunuh atau cucunya. 13
Sedangkan anak bila membunuh orang tuanya tetap terkena keumuman kewajiban qi s } a > s } .
Ancaman pidana mati dalam pidana Islam mencakup empat kejahatan 14 :
1.  perbuatan zina bagi yang telah bersuami istri dengan dirazam 2.  perampokan ( hirabah), diatur dalam surat al-Maidah ayat 33:
3.  Pembunuhan sengaja (menghilangkan nyawa orang lain) dalam hal tidak mendapat kemaafan dari ahli waris.
4.  pengkhianatan terhadap agama ( murtad) atau riddah. 15
Pemberian hukuman dalam hukum Islam bukan semata-mata untuk balas dendam (bila ayat ayat dimaknai secara tektual saja), melainkan untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hukum tersebut, baik oleh pelakunya maupun masyarakat secara umum. 16 Asas-asas yang terkandung dalam penetapan hukumaan adalah konsekuensi, manfaat, reformasi, dan pencegahan. 17 Jika hal tersebut dilakukan maka tujuan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Dalam hukum Islam, hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk
12 HR-Bukha > ri, kitab diyat, bab tebusan (diya > t) No. 6394, lidwa hadist i-software.
13 HR Ibnu Ma > jah, kitab diyat, Bab: Bapak tidak dibunuh karena membunuh anak, hadist No. 2651, diambil dari lidwa hadist i-software
14 Zaidan, ‘Abdul- Karim, Prof. Dr., “al-Madkhal Li Dir a > sat as-Syar i > ’at al- Isl a > miyah” , Terbitan D a > r ‘Umar Ibn al-Khattab , Alexandria (Mesir, 1969), hlm. 404 15 Shahih al-Bukhari, kitab: Meminta taubat orang-orang murtad dan para pembangkan serta memerangi mereka, Bab : Laki-laki dan wanita murtad serta tawaran meminta bertaubat, Hadits no, 6411, diambil dari lidwa hadist i- software.
16 Ali Sodiqin, Hukum Qisas: Dari Hukum Adat Menuju Sistem Modern , Cet.I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 155
17 Mustafa A. Kara, The Philosophy Of Punisment In Islamic Law (Ann Arbor, Michigan: University Microfilm International, 1983), hlm.199
tindak kejahatan tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi sendi dasar kemanusiaan. 18
Dasar filosofi hukuman qisas adalah reformatif, yaitu bertujuan untuk memperbaiki dan sebagai pembelajaran untuk pelaku kejahatan terutama masyarakat umumnya agar tidak mengulanginya lagi. Reformatif perilaku mengandung asas pendidikan, yaitu memberikan pelajaran kepada pelaku kriminal agar insaf dan bertobat dan mengakui sepenuh hati bahwa kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku adalah melanggar hukum. Penentuan tentang bentuk hukuman reformatif ini menjadi kewenangan hakim, dengan mempertimbangkan tingkat atau kualitas kejahatan dan jenis hukumannya. Dari sinilah para fuqoha merumuskan tingkatan pembunuhan sekaligus tingkatan hukumannnya. Semakin tinggi tngkatan kejahtannya, semakin berat pula tingkatan hukumannnya. 19
Hukuman mati dalam Islam tidak semerta-merta mudah dilakukan, ia melakukan proses panjang dan pertimbangan untuk menetapkan hukuman mati. Dalam konteks modern seperti ini, hukuman ini hanya dilakukan kepada kejahatan-kejahatan tertentu. semisal narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman ta’zir yang disebut dengan ‘al-qatlu al-siyasi , yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al- Qur’an dan al-Sunnah, tapi diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya. Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. 20
Dengan demikian, ada kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam hukum Islam yang memungkinkan suatu tindak kejahatan tersebut dapat dijatuhi hukuman mati. Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Dalam setiap peristiwa
18 Lihat Abd al-Wahab al-Kalmaf, Ilmu U s } u > l al-Fiqh , (Kuwait: Da > r al-Qalam, 1992), hlm. 198. Lihat pula Muhammad Abu Zahrah, Us u > l al-Fiqh, (Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957), hlm. 351
19 Ali Sodiqin, Hukum qisas..., hlm.158 20 Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Khaeron Sirin, “Eksekusi Mati Trio Bom Bali”, Koran Tempo, 25 Nopember 2008.
itu, tidak ada satu pun individu yang memiliki hak untuk mengadili secara main hakim sendiri. 21
Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak untuk hidup. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka diibaratkan seperti memelihara menusia seluruhnya. 22 Tujuan Allah SWT mensyari’atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat , baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif , yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur’an dan Hadist. Dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. 23
C.  Hukuman Mati ditinjau dari Internasional Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR).
Patut dicatat bahwa makin banyak negara di dunia yang tidak lagi menerapkan atau membatasi hukuman mati untuk hal-hal tertentu saja seperti keadaan perang atau keadaan gawat lainnya. Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1989 pada prinsipnya melarang hukuman mati kecuali dalam keadaan tertentu, seperti dalam keadaan gawat lainnya. Namun demikian, masih harus dipertanyakan, apakah hukuman mati merupakan pelanggaran HAM menurut hukum internasional?
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, menyatakan bahwa hak atas hidup adalah hak yang mendasar dan tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun ( non-derogable rights ). Pengecualian hak atas hidup dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik terkait dengan masalah hukuman mati, ada beberapa pasal yang mengaturnya. Pasal 6 ayat (1) tidak melarang hukuman mati, namun demikian Pasal 6 ayat (2) dan
21 Maulana Abul A’la Maududi, Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam (terjemah) ( Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 12
22 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda ( Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 71.
23 Fathhurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.
Pasal 6 ayat (6) meletakkan sejumlah pembatasan pada penerapannya. Lima pembatasan spesifik terhadap hukuman mati bisa diidentifikasi dari ketentuan-ketentuan Pasa1 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6), yaitu:
1.  Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2.  Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3.  Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan
Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
4.  Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5.  Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6.  Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini. 24
Komite Hak Asasi Manusia juga mengamati bahwa ketentuan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6) mengisyaratkan keinginan mengabolisi hukuman mati dalam hukum internasional. Bagaimanapun, belum ada kata mufakat di antara Negara-negara dunia tentang abolisi hukuman mati. Walaupun sebagian Negara dianggap sebagai ‘Negara
24 Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16
Desember 1966, Terbuka untuk penandatangan, ratifikasi dan akses
negara abolisionis’, sebagian lain dianggap sebagai ‘Negara-negara non- abolisionis’ berkenaan dengan hukuman mati. Sebagian besar Negara Muslim termasuk dalam ‘Negara-negara non-abolisionis’. Selain Republik Azerbaijan, dan belakangan Turki, tidak ada Negara Muslim lain yang mengabolisi hukuman mati atau menjadi Pihak dalam Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 yang secara khusus bertujuan mengabolisi hukuman mati.
Dalam perkembangannya, anggota-anggota PBB pada 1989 memutuskan bahwa “penghapusan hukuman mati membantu peningkatan martabat manusia dan pengembangan HAM secara bertahap,” dan kemudian menetapkan Protokol Kedua kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (KIHSP) yang secara eksplisit bertujuan menghapus hukuman mati. Negara-negara yang telah meratifikasi Protokol Kedua sepakat untuk menghapus penggunaan hukuman mati untuk kejahatan biasa. Negara yang telah meratifikasi Protokol Kedua hanya dapat melakukan pengecualian kalau sudah dengan jelas membuat reservasi terhadap Protokol tersebut, dan pengecualian itu hanya untuk kejahatan yang dilakukan “pada saat perang untuk kejahatan yang paling berat yang bersifat kejahatan militer” (Pasal 2).
Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara- negara di dunia telah menghapuskan praktik hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara negara malakukan moratorium ( de facto tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati. Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Protokol Kedua ICCPR, walaupun pada beberapa kali kesempatan, Komnas HAM merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia segera meratifikasi Protokol Pertama dan Kedua Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.
Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa hak hidup sebagai “ supreme human rights ” yang artinya bahwa tanpa pemenuhan hak hidup maka hak-Hak Asasi Manusia lainnya tidak mempunyai arti apa-apa. Hak hidup jug menempati urutan pertama sebagai hak substantif yang diatur baru kemudian disusul oleh hak-hak lainnya. Dengan demikian, hak hidup termasuk hak yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apa pun ( non derogable rights ) bahkan dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa sekalipun.
Hukum nasional yang memuat ketentuan hukuman mati dengan demikian harus pula memenuhi ketentuan tersebut dan tidak mengandung unsur-unsur ketidaksahan dan bersifat tidak adil. Dengan demikian, frasa ‘tidak seorang pun dapat dirampas hidupnya secara sewenang-wenang’ dalam pasal 6 Kovenan menunjukkan adanya maksud bahwa sewenang wenang/ arbitrarily bermakna baik secara tidak sah/ illegally maupun tidak adil/ unjustly . 25 Ditegaskan pula bahwa kalimat tersebut meminta pula tidak adanya unsur tidak dapat dijadikan pegangan ( capriciousness) dan ketakmasukaakalan ( unreasonableness). 26
Arti filosofi dari pasal 6 ICCPR tentang larangan untuk menjatuhkan hukuman mati adalah: pertama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Kedua, ICCPR memberikan keringanan untuk “masih” memberlakukan hukuman mati hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja. Ketiga, ICCPR membatasi hukuman mati karena hal ini menyangkut hak hidup (hak dasar) atau nyawa seseorang yang tidak akan dapat direhabilitasi bila eksekusi mati telah dilaksanakan. Keempat, ICCPR membatasi hukuman mati dan menyarankan negara teritori tidak buru-buru menetapkan hukuman mati karena menganggap keefektifan ditetapkannya pidana mati masih diragukan. Kelima, jiwa-jiwa manusia yang harus dilindungi karena setiap manusia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan sangat menghormati kebebasan serta menjunjung tinggi martabat manusia.
ICCPR mempunyai pegangan “melarang” penetapan hukuman mati, hal ini didasari oleh sejarah pengalaman pemidanaan dunia, yaitu tentang detterent effect pidana mati. Hal itu (penetapan pidana mati) ternyata tidak juga berhasil mengurangi sepenuhnya tindak pidana yang ingin diperangi. Bukti ilmiah yang klasik maupun modern, sebagaimana diterangkan oleh para ahli, merupakan hal yang sesungguhnya tidak terbantahkan.
25 Sir Nigel Rodley, The United Nation’s Work in the Field of the Death Penalty. .., hlm. 137
26 Nowak, M. (2005), U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary .., hlm. 128
Akan tetapi fakta yang dikemukakan ahli yang diajukan Pemerintah dan Pihak Terkait, bahwa karena sebagian (besar) negara di Asean masih memperlakukan pidana mati.
Pasal 6 Internasional Covenant Civil And Politic Rights ( ICCPR) juga menentukan bahwa pemerintah-pemerintah tersebut harus meninjau kembali praktek-praktek, peraturan dan undang-undang mereka untuk mempertimbangkan restitusi sebagai pilihan penjatuhan vonis dalam kasus kasus kejahatan, terutama sanksi pidana mati. Hal tersebut dilakukan karena penerapan hukuman mati sudah dianggap sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi.
ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparatur represif negara yang telah meratifikasi ICCPR. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif ( negative rights ). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatasi atau terlihat minus. Tetapi apabila negara berperan intervensionis, tak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara.
Singkatnya hak-hak yang terdapat dalam ICCPR ini bersifat justiciable . Inilah yang membedakannya dengan tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICESCR, yang tidak harus segera dijalankan pemenuhannya. Tetapi secara bertahap ( progressive realization), dan karena itu bersifat non-justiciable. Kewajiban negara yang lainnya, yang tak kalah pentingnya, adalah kewajiban memberikan tindakan pemulihan bagi para korban pelanggaran hak atau kebebasan yang terdapat dalam Kovenan ini secara efektif. Sistem hukum suatu negara diharuskan mempunyai perangkat yang efektif dalam menangani hak-hak korban tersebut.

## D. Komparasi Hukuman Mati Menurut Hukum Islam Dan

## International Covenan On Civil And Political Right (ICCPR)
Sejak dahulu sampai sekarang, dikotomi hukuman mati antara HAM / ICCPR dengan hukum Islam terus berlanjut. Perspektif HAM/ICCPR dianggap perspektif yang dianggap paling pas untuk menjustifikasi argumentasi sebagian orang yang menentang pidana mati. Sedangkan beberapa pihak yang tidak setuju dengan hukum Islam beranggapan bahwa hukum Islam itu adalah produk-produk terdahulu (masa
jahiliyah) yang mana dalam penetapannya sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang dan ketinggalan zaman. Pemaknaan hukuman mati yang sempit menyebabkan pihak-pihak yang menentang pidana mati lebih eksklusif dan mengabaikan makna/ ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam.
ICCPR mupun hukum Islam memandang bahwa dalam ketentuan hukuman mati itu merupakan bagian dari proses memelihara kehidupan itu sendiri. Sehingga para ahli fiqh lebih memilih menghindari hukuman mati, melalui ketentuan-ketentuan prosedural atau keringanan yang dalam bahasa teknis hukum internasional disebut dengan procedural and commutative provision . Dalam hukum Islam, sekalipun terdapat ketentuan hukuman yang disebut dengan hudud untuk beberapa jenis pelanggaran yang lebih bersifat retributif semisal qi s } a > s } , namun dalam banyak kasus hukum Islam lebih mengedepankan pada aspek diskresioner yang dikenal dengan ta’zir . Misalnya dengan pembayaran diat ( blood money ), sebagai ganti hukuman mati. 27
Hukum Islam seperti halnya ketentuan pembatasan dalam ICCPR pasal 6, sangat menekankan pada proses pemeriksaan yang adil dan tidak diskriminatif.  Dalam kaitan ini, hukum Islam membedakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dengan pendapat hukum seorang mufti yang terkait. Putusan akhir yang bisa mengeksekusi hanya bisa dijatuhkan oleh hakim setelah pertimbangan penuh sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Sementara fatwa hanyalah opini hukum yang tidak mengikat dan tidak pula bisa mengeksekusi.
Hukum Islam menganjurkan pemberian ampunan atas pelaku dosa, ini artinya dalam hukum Islam mengakui prinsip amnesti. Prinsip amnesti ini bisa diberikan oleh penguasa sesuai dengan prinsip haq al afw an al-uq u > bah, yakni untuk mengampuni hukuman. Sebahagian ahli fiqh berpendapat pertimbangan remisi merupakan alternatif yang lebih baik ketimbang hukuman mati dalam perkara pembunuhan.
Jika Pasal 6 ICCPR dibaca secara keseluruhan kita akan melihat bahwa hak untuk hidup adalah semangat yang utama yang harus terus dihormati sampai nanti ia betul-betul menjadi hak asasi yang absolut, yang sifatnya ‘ non-derogable’ dalam keadaan apa pun.
27 Nabi sendiri dalam beberapa kasus menganjurkan sebisa mungkin menghindarkan hukuman mati. Lihat  dalam 32 Wahbah Zuhayli, Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Vol 7, hlm 5037
Hukum Islam, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentaraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan pemberi hukuman mati dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan ummat dan sekaligus akan ditegakkan keadilan.
Hukuman mati yang ditegakkan dalam syar i > ’ ah Islam mempunyai tiga aspek, preventif (pencegahan), represif (pendidikan) dan reformatif (nasihat tersirat agar perbuatan tidak terjadi dikemudian hari). Dengan ditetapkan ketiga aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.
ICCPR dan hukum Islam meskipun mempunyai banyak kesamaan, tetapi kedua perspektif tersebut mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dan mendalam. Perbedaan itu ialah: pertama, ICCPR adalah produk daripada manusia yang sangat mungkin mengalami suatu kesalahan dalam penetapan hukumnya. Sedangkan hukum Islam adalah produk dari Allah swt yang absolut dan tidak akan mungkin mengalami suatu kesalahan sedikitpun, meskipun dalam kenyataannya dalam memahami suatu teks al-Qur’an masih mengalami suatu kelemahan-kelamahan dalam menafsirkannya. Oleh karena itu masih banyak orang yang memahami penetapan hukuman mati itu dipahami secara tekstual saja, tidak melihat secara hermeutik maupun filosofinya. Sehingga terjadi suatu penyempitan pemahaman tentang pemaknaan hukuman mati dalam hukum Islam.
Kedua, ICCPR dan hukum Islam dalam menilai kadar kejahatannya sangatlah berbeda. Ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana dalam ICCPR terlihat tidak jelas indikator penetapannya, berbeda dengan hukum Islam, yang sangat jelas indikator dan obyeknya yang telah diterangkan dalam Al-Qur’an. Dalam ICCPR hanya dijelaskan bahwa hukuman mati itu hanya diterapkan kepada kejahatan berat saja, tidak jelas obyek kejahatannya. Apakah diberikan berdasarkan dampak kejahatan? atau melihat tingkat keseriusan kejahatan ( gravity of the crimes) ? Oleh karena itu jelas bahwa ada perbedaan yang mendasar antara ICCPR dengan hukum Islam.
Ketiga, ICCPR menetapkan hukuman mati hanya kepada kejahatan kejahatan yang dianggap paling serius saja. Contohnya Kejahatan genosida, Membunuh anggota kelompok, kejahatan yang Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, kejahatan yang mengakibatkan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, atau Memaksakan tindakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Jika dilihat dari tingkat keseriusan kejahatan dan dampaknya, kejahatan ini lebih serius ( the most serious crimes) daripada apa yang telah diterapkan dalam hukum Islam. Kejahatan ini lebih mempunyai gravity yang lebih berat daripada kejahatan apa yang telah dijelaskan dalam hukum Islam.

## E. Penutup
ICCPR menerapkan “pelarangan” hukuman mati dengan tujuan untuk menciptakan ketentaraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakata, baik yang berkenaan dengan jiwa, nyawa, maupun kehormatan. Sedangkan tujuan pemberi hukuman mati dalam Islam terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abul A’la Maududi, Maulana, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Terjemah) Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
Abu Zahrah, Muhammad, U s } u > l al-Fiqh, Kairo :Maktabah Muhaimar, 1957.
Ahmed An-Na’im, Abdullahi, Dekonstruksi Syar i > ’ ah , Jakarta: LKIS, Cet- 4, 2004.
Abdul Wahid Wafi, Ali , Prinsip Hak Asasi Dalam Islam (Terjemahan), Solo: Pustaka Mantiq, 1991.
Al-Qadir Audah, Abdul, al-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islami: Muqaranah Bi al- Qanun al-Wadh’i, Beirut: Muassasah al-Risa > lah, 1992.
Al-Wahab Al-Khalaf, Abdul, Ilmu U s } u > l al-Fiqh, Kuwait: Dar al- Qalam,1992.
Al-Mawardi, Iman, Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam , Jakarta: Gema Insani Press, Cet- I, 2000.
Adopted And Opened For Signature, Ratification And Accession By General Assembly Resolution 2200A (XXI) Of 16 December 1966 Entry Into Force 23 March 1976, In Accordance With Article 49.
Anderson,” Homicide In Islamic Law”, Bulletin Of Thw Oriental And African.
Abu Zahrah, Muhammad , U s } u > l al-Fiqh , Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957.
Amin Suma, Muhammad, Dkk, Pidana Islam Di Indonesia, Peluang,Prospek, Dan Tantangan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
Djamil, Fathhurrahman Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Ifdhal, Konvensi Hak-Hak Sipil Dan Politik Sebuah Pengantar , Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005.
Kamil, Sukron Dkk, Syar i > ’ ah Islam Dan HAM , Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2007.
Khaeron Sirin, “ Eksekusi Mati Trio Bom Bali”, Koran Tempo, Tanggal 26 Nopember 2008.
Lukman Hakim, Muhammad, Deklarasi Islam Tentang HAM , Risalah Gusti, Surabaya, 1993.
Munajat , Makhrus, Fiqh Jin a > yah (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
Nigel Rodley, Sir, The United Nation’s Work In The Field Of The Death Penalty, The Death Penalty Beyond Abolition , Council Of Europe Publishing, 2004.
Nowak, M. (2005), U.N. Covenant On Civil And Political Rights CCPR Commentary, 2nd Revised Edition, N.P.Engel, Publishers. Studies 13, ( 1951).
Prokosch, Eric, The Death Penalty Versus Human Rights Dalam Death Penalty Beyond Abolition , Council Of Europe Publishing, 2004.
Penjelasan Atas Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
Prakoso, Djoko Dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
Sodiqin, Ali, Hukum Qi s } a > s } : Dari Hukum Adat Menuju Sistem Modern , Cet.I
Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
Sembiring, Sentosa, Penjelasan Atas Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
Santoso, Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syari’at Dalam Wacana Dan Agenda , Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
Wardi Muslich, Ahmad, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) , Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I, 2004.
Zafrullah Khan, Muhammad, Islam And Human Rights, (Islam abad: Islam International Publications Ltd, 1988).
Zaidan, `Abdul- Karim, “Al-Madkhlm Li Dirasat As-Syari`At Al- Islamiyah” , Terbitan Dar `Umar Ibn Al-Khattab , Alexandria, Mesir, 1969.
http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman- matidan-hak.html
http://ekomiharjahmarzoeki.blog.friendster.com/hak-asasi-manusia- dalamperspektif-Islam/
http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-fact-eng.http://www.ohchr.org