Fahrul Alam 1123

## Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang)
Fahrul Alam Masruri STIE Sebelas April Sumedang Jalan Angkrek Situ No.19 Sumedang email: masruri2012af@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  digulirkannya  program  kegiatan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  tentang  reformasi  administrasi  perpajakan  jangka menengah (3-5 tahun). Reformasi administrasi perlu dilakukan untuk tercapainya tingkat  kepatuhan  yang  tinggi  mengingat  masih  rendahnya  peningkatan kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dari  tahun  ke  tahun  di  Kabupaten Sumedang  ini.  Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  survei  dengan pendekatan  deskriptif  analisis,  dengan  pengambilan  sampel  menggunakan rumus  Slovin.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi dan  studi  literatur.  Analisis  data  dilakukan  secara  kuantitatif  dengan menggunakan  uji  korelasi  product  moment  dan  uji  f.  Hasil  penelitian  diperoleh nilai  koefisien  korelasi  -0,261  dan  derajat  determinasi  pengaruh  reformasi administrasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  6,8% sedangkan  93,2%  dipengaruhi  faktor  lain.  Hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh nilai
lebih besar dari (
4,964> 3,998) sehingga hipotesis
diterima  atau  terdapat  pengaruh  reformasi  administrasi  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang.
Kata Kunci : Reformasi administrasi perpajakan, Kepatuhan wajib pajak

## 1. PENDAHULUAN
Mengingat  begitu  pentingnya  peranan  pajak,  maka  pemerintah  dalam  hal  ini Direktorat  Jenderal  Pajak  di  bawah  naungan  Kementerian  Keuangan  telah melakukan  berbagai  upaya  strategis  untuk  memaksimalkan  penerimaan  pajak. Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  melalui  reformasi  perpajakan  dengan diberlakukannya self  assesment  system . Self  assesment  system merupakan

## ISSN 2460-030X
pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang,  kepercayaan,  tanggung  jawab kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar,  dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010: 17). Reformasi  di  bidang  administrasi  dilaksanakan  melalui  program  modernisasi administrasi  perpajakan.  Eksistensi  modernisasi  administrasi  perpajakan mencakup  4  hal  utama,  yaitu  (i)  restrukturisasi  organisasi  berdasarkan  fungsi dan  penerapan  berdasarkan  fungsi  dan  penerapan  prinsip  segmentasi  wajib pajak,  serta  debirokratisasi  pelayanan  melalui  penerapan  struktur  organisasi berdasarkan  fungsi;  (ii)  penyempurnaan  proses  bisnis  melalui  optimalisasi penggunaan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang  mengarah  kepada full automation (otomatis  lengkap);  (iii)  penyempurnaan  sistem  manajemen  sumber daya  manusia  melalui  pengembangan  manajemen  sumber  daya  manusia berbasis  kompetensi yang  berlandaskan “transparency,  fairness, dan performance b ased” ; serta (iv) penerapan Kode Etik Pegawai secara tegas pada semua  lini  organisasi  untuk  menjamin  terwujudnya  pelaksanaan “good governance” .
Reformasi  pajak  sebenarnya  lebih  diarahkan  pada  upaya  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak,  terutama  dalam  hal  pembayaran  pajak.  Wajib  pajak patuh  bukan  berarti  wajib  pajak  yang  membayar  pajak  dalam  nominal  besar, melainkan  wajib  pajak  yang  mengerti  dan  mematuhi  hak  dan  kewajibannya dalam  bidang  perpajakan  serta  telah  memenuhi  kriteria-kriteria  tertentu. Pemerintah  telah  berusaha  keras  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak.
Kepatuhan  pajak  merupakan  salah  satu  kendala  yang  dapat  menghambat keefektivan  pengumpulan  pajak.  Agar  target  pajak  tercapai,  perlu  ditumbuhkan secara  terus  menerus  kepatuhan  dan  kesadaran  masyarakat  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakan.  Menurut  Murray  dalam  Fitriah  (2011  :  5)  menyatakan bahwa  “rendahnya  kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat  disebabkan  oleh  banyak  hal, tetapi  yang  paling  utama  adalah  karena  tidak  adanya  data  tentang Wajib  Pajak yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  kepatuhannya”.  Sedangkan ketidakpatuhan  tersebut  terlihat  dari  adanya  gap  antara  jumlah  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  terdaftar  yang  menyampaikan  SPT  dan  jumlah  SPT  yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sehingga tingkat kepatuhan dinilai masih relatif rendah.
Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Sumedang,  terdapat  fenomena kepatuhan  yang  rendah  khususnya  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Data mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

## Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi
Fahrul Alam 1125
Tabel 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Sumedang Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib pajak SPT 78.740 89.817 65.175 66.683 71.024 SPT tahunan PPh 35.090 35.034 31.876 30.977 42.178 Rasio kepatuhan 44,56% 27,22% 49,91% 46,45% 59,38%
Sumber : seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Sumedang
Rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  KPP  Pratama Sumedang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya wajib pajak orang pribadi kurang mengerti tata cara mendaftarkan diri dan persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masih rendahnya  wajib pajak orang pribadi yang  menyetorkan  kembali  SPT  tahunannya,  wajib  pajak  yang  menggunakan sistem Self  Assessment belum  sepenuhnya  memahami  cara  perhitungan  dan pembayaran  pajak  terutang,  dan  masih  banyak  wajib  pajak  orang  pribadi  yang melakukan pembayaran pajak terutang pada waktu jatuh tempo. Berdasarkan  latar  belakang  diatas  penulis  tertarik  untuk  membahas permasalahan  mengenai  pengaruh  reformasi  administrasi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak, dengan objek penelitian pada KPP  Pratama Sumedang. Maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul : “PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI  PERPAJAKAN  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK ORANG  PRIBADI  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama Sumedang)”
1.2  Rumusan masalah
1. Bagaimana  reformasi  administrasi  perpajakan  pada  KPP  Pratama Sumedang.
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang.
3. Bagaimana pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang.
1.3  Tujuan penelitian
1. Untuk  mengetahui  reformasi  administrasi  perpajakan  pada  KPP  Pratama Sumedang.
2. Untuk  mengetahui  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  KPP Pratama Sumedang.
3. Untuk  mengetahui  pengaruh  reformasi  administrasi  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang.

## 2. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (Direktorat  Jenderal Pajak,  2013:  4):  “Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang

## ISSN 2460-030X
oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .” Sementara itu tata cara pemungutan Pajak adalah sebagai berikut: 1.  Asas-asas Pemungutan Pajak
Menurut  Waluyo  dan  B.  Ilyas  dalam  Fitriah  (2011  :  12)  asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku An  inquiri  into  the  Nature  ang  Cause  of  the  Wealth  of  Nations menyatakan bahwa  “pemungutan  pajak  hendaknya  didasarkan  pada  E quality,  Certainty, Convenience, dan Economy .” 2. Sistem Pemungutan Pajak Dalam  memungut  pajak  dikenal  beberapa  sistem  pemungutan  pajak,  yaitu official  assesment  system,  self  assesment  system,  dan  with  holding  system (Resmi dalam Fitriah, 2011 : 13).
Menurut Resmi dala m Fitriah (2011 : 14) menyatakan bahwa “wajib pajak adalah orang  pribadi  atau  badan  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu”.
Menurut  Nasucha  dalam  Angkoso  (2010  :  20)  menyatakan  bahwa:  Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan kinerja administrasi, baik secara individu,  kelompok,  maupun  kelembagaan  agar  lebih  efisien,  ekonomis  dan cepat. Agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan:
a.  Struktur  pajak  disederhanakan  untuk  kemudahan,  kepatuhan,  dan administrasi.
b.  Strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan.
c.  Komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan.
Dimensi Reformasi Perpajakan, adalah sebagai berikut: a.  Struktur Organisai b.  Prosedur Organisasi c.  Strategi Organisasi d.  Budaya Organisasi Menurut Budiatmanto dalam Angkoso (2010: 42) berpendapat bahwa“kepatuhan wajib  pajak  adalah  perilaku  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpaj akannya  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku”.  Jadi  kepatuhan  wajib pajak  dapat  diartikan  sebagai  tunduk,  taat  dan  patuhnya  wajib  pajak  dalam melaksanakan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Nurmantu dalam Fitriah (2011  :25)  mengatakan  bahwa  “kepatuhan  perpajakan  dapat  didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya”.  Terdapat  dua  macam kepatuhan,  yakni:  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  material  (Ony  dalam  Fitriah 2011 : 25).

## Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi
Fahrul Alam 1127
2.2 Kerangka Pemikiran
Tabel 2. Paradigma Penelitian

## Sumber: Nasucha dalam Angkoso (2010)

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  metode  survey pendekatan  deskriptif  analisis.  Menurut  Sugiyono  (2012:11)  yang  dimaksud metode  survey  adalah:  “Metode  survey  yaitu  metode  penelitian  yang  dilakukan pada  populasi  besar  maupun  kecil,  tetapi  data  yang  dipelajari  adalah  data  dari sampel  yang  diambil  dari  populasi  tersebut,  sehingga  ditemukan  kejadian- kejadian  relatif,  distribusi,  dan  hubungan-hubungan  antara  variabel  sosiologis maupun psikologis”.

## 3.1 Tempat dan Waktu Penelitiaan
Tempat  yang  dijadikan  objek  penelitian  oleh  penulis  adalah  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  Sumedang  yang  beralamat  di  Jl.  Ibrahim  Adjie  No.  371 Bandung. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret, April, Mei tahun 2017.

## 3.2 Desain Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2012:  86)  “Desain  penelitian  adalah  menjabarkan  berbagai variabel  yang  akan  diteliti  kemudian  membuat  pengaruh  antara  satu  variabel terhadap  variabel lainnya,  shingga akan mudah dirumuskan masalah penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis dan kesimpulan yang diharapkan”.

## 3.3 Operasionalisasi Variabel
Tabel 3. Operasionalisasi Variabel Variabel Konsep Dimensi Indikator Skala Reformasi Administrasi Perpajakan (X) Menurut  Nasucha dalam Angkoso (2010:18), reformasi administrasi perpajakan  adalah penyempurnaan atau perbaikan 1.  Struktur Organisasi 2.  Prosedur Organisasi 1.  Pembenahan fungsi pelayanan  dan pemeriksaan
2.  Pemberian sanksi  sesuai
Inter val

## Variabel X

## Reformasi Administrasi Perpajakan
1. Pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan
2. Pemberian sanksi sesuai Peraturan
3. Pendelegasian otoritas kegiatan
4. Sistem pelaporana secara rutin
5. Jalur pengawasan tugas.
6. Pemahaman  terhadap  misi  dan  tanggung  jawab organisasi
7. Informasi perpajakan
8. Penyederhanaan formulir dan prosedur pelayanan.

## Variabel Y

## Kepatuhan Wajib Pajak
1. Mendaftarkan diri
2. Menyetorkan kembali SPT
3. Perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Pembayaran denda administrasi

## ISSN 2460-030X
Volume 4 No. 2, September 2018
kinerja administrasi,  baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Agar reformasi administrasi perpajakan  dapat berhasil, dibutuhkan: 1.  Struktur pajak disederhanakan
untuk kemudahan,
kepatuhan,  dan administrasi.
2.  Strategi reformasi  yang cocok harus dikembangkan 3. Komitme n  politik  yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan
3.  Strategi Organisasi 4.  Budaya Organisasi Peraturan 3.  Pendelegasian otoritas kegiatan
4.  Sistem
pelaporana secara rutin
5.  Jalur pengawasan
tugas.
6.  Pemahaman terhadap  misi
dan  tanggung jawab organisasi
7.  Informasi
perpajakan
8.  Penyederha- naan formulir dan prosedur pelayanan. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Menurut Budiatmanto dalam Angkoso (2010: 42) berpendapat bahwa: Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 1.  Kepatuhan Formal 2.  Kepatuhan Material 1.  Mendaftarkan diri 2.  Menyetorkan kembali SPT
3.  Perhitungan
dan pembayaran pajak terutang 4.  Pembayaran tunggakan dan denda administrasi Inter val
Fahrul Alam 1129

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftarpada KPP  Pratama  Sumedang  pada  tahun  2016.Adapun  jumlah  populasi  yang  diteliti tersebut yaitu sebanyak 71.024 orang.
Dalam  penelitian  ini,  untuk  menghitung  jumlah  sampel  yang  akan  digunakan penulis  menggunakan  rumus slovin .  Jumlah  sampel  yang  akan  digunakan  oleh peneliti  adalah  sebanyak  70  responden  dengan  metode random  sampling yakni pengambilan sampel dari populasi secara acak.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1       OBJEK PENELITIAN
Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  adalah  kantor  yang  khusus melayani  pelaporan  dalam  perpajakan,  sangat  membantu  para  Wajib  Pajak untuk memenuhi kewajibannnya yaitu membayar pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama  Sumedang  merupakan  kantor  pembentukan  baru  sejak  tanggal 28  Agustus  2007  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 55/PMK.01/2007  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat Jenderal  Pajak.  KPP  Pratama  Sumedang  merupakan  pemecahan  dari  Kantor Pelayanan  Pajak  Karees  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Garut.
Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  adalah  instansi  vertikal Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  berada  dibawah  pengawasan  dan  bimbingan Kantor  Wilayah  DJP  Jawa  Barat  I  yang  mempunyai  tugas  melaksanakan pelayanan bidang Perpajakan dengan pelayanan kelas dunia dengan penerapan sistem  administrasi  modern,  serta  berusaha  menerapkan  trisukses  yaitu  sukses data, sukses pelayanan, dan sukses penerimaan, dalam mendukung tercapainya sasaran, dan mengamankan tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh APBN.

## 4.2  Analisis Data

## Tabel 4.Penilaian Variabel Reformasi Administrasi Perpajakan (X)
No. Item 5 4 3 2 1 Jumlah Skor empirik Skor max Capaian % 1 43 13 14 70 309 350 88.3 2 18 48 25 70 294 350 84 3 36 25 9 70 307 350 87.7 4 17 40 11 2 70 282 350 80.6 5 31 28 9 2 70 298 350 85.1 6 20 38 11 1 70 287 350 82 7 28 27 14 1 70 292 350 83.4 8 20 35 12 3 70 282 350 80.6

## ISSN 2460-030X
9 27 28 14 1 70 291 350 83.1 10 23 36 11 70 292 350 83.4 11 31 30 8 1 70 301 350 86 12 27 21 20 2 70 283 350 80.9 Skor total 321 369 158 13 0 840 3518 4200 83.8
Berdasarkan  tabel  terlihat  bahwa  skor  total  untuk  variabel  reformasi administrasi  perpajakan  adalah  3518  dari  skor  harapan  4200.  Penilaian responden  mengenai  reformasi  administrasi  perpajakan  secara  keseluruhan yang  dinilai  berdasarkan  indikator-indikatornya  berada  pada  kategori  sangat tinggi.

## Tabel 5.Penilaian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
No. Item 5 4 3 2 1 Jumlah Skor empirik Skor max Capaian % 1 48 21 1 70 327 350 93.4 2 38 32 70 318 350 90.9 3 38 32 70 318 350 90.9 4 27 41 2 70 305 350 87.4 5 27 41 2 70 305 350 87.4 6 34 33 3 70 311 350 88.9 7 40 30 70 320 350 91.4 8 24 44 2 70 302 350 86.3 9 21 48 1 70 300 350 85.7 10 29 41 70 309 350 88.3 11 29 41 70 309 350 88.3 12 36 31 3 70 313 350 89.4 Skor total 391 435 14 0 0 840 3737 4200 89
Sumber: Data kuesioner setelah diolah, 2017
Berdasarkan  tabel  terlihat  bahwa  skor  total  untuk  variabel  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  adalah  3737  dari  skor  harapan  4200.  Penilaian responden  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  secara  keseluruhan yang  dinilai  berdasarkan  indikator-indikatornya  berada  pada  kategori  sangat tinggi.

## 4.3 Pengujian Data
Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variable X
Pernyataan R hitung R tabel Keterangan 1 0,333 0,232 Valid 2 0,482 0,232 Valid
Fahrul Alam 1131
3 0,443 0,232 Valid 4 0,520 0,232 Valid 5 0,280 0,232 Valid 6 0,380 0,232 Valid 7 0,437 0,232 Valid 8 0,506 0,232 Valid 9 0,545 0,232 Valid 10 0,491 0,232 Valid 11 0,530 0,232 Valid 12 0,520 0,232 Valid
Sumber: Data Kuesioner setelah diolah, 2017
Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variable Y
Pernyataan R hitung R tabel Keterangan 1 0,489 0,232 Valid 2 0,667 0,232 Valid 3 0,667 0,232 Valid 4 0,489 0,232 Valid 5 0,489 0,232 Valid 6 0,471 0,232 Valid 7 0,293 0,232 Valid 8 0,471 0,232 Valid 9 0,334 0,232 Valid 10 0,465 0,232 Valid 11 0,465 0,232 Valid 12 0,247 0,232 Valid Sumber: Data Kuesioner setelah diolah, 2017 Uji Reliabilitas
Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variable X dan Variabel Y
Variabel Cronbach Alph N of item Keterangan X 0,645 12 Reliabel Y 0,702 12 Reliabel Sumber: Data Kuesioner setelah diolah, 2017 Uji Normalitas Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-smirnov test Kolmogorov-smirnov tabel keterangan 0.171 0.144 Normal
Sumber: Data Kuesioner setelah diolah, 2017

## ISSN 2460-030X
Volume 4 No. 2, September 2018
Analisis Regresi Sederhana Tabel 10. Analisis Regresi Sederhana
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 39.940 3.512 11.373 .000 Reformasi administrasi perpajakan -.206 .092 -.261  -2.228 .029
a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Berdasarkan tabel diatas, nilai konstanta (a) adalah sebesar 39,940, sedangkan nilai (b) adalah -0,206 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:
atau
Tabel 11. Hasil Uji Korelasi Reformasi administrasi perpajakan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Reformasi administrasi perpajakan Pearson Correlation 1 -.261 * Sig. (2-tailed) .029 N 70 70 Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pearson Correlation -.261 * 1 Sig. (2-tailed) .029 N 70 70
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Berdasarkan tabel diatas, diperoleh harga sebesar -0,261 maka hasilnya ada pada klasifikasi rendah, karena berada pada klasifikasi -0,20 - -0,399.
Fahrul Alam 1133
Tabel 12. Hasil Uji T Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 39.940 3.512 11.373 .000 Reformasi administrasi perpajakan -.206 .092 -.261  -2.228 .029
a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak orang pribadi Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  bahwa  nilai
adalah  sebesar  -2,228.
Sedangkan nilai
pada taraf signifikan 0,05 (α = 5%) dan derajat kebebasan
(dk) = 70 – 2 = 68 adalah 1,9955. Dengan demikian lebih besar dari
( -2,228  > 1,9955)  sehingga  variabel  X  terdapat  pengaruh  terhadap variabel Y.
Tabel 13. Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .261 a .068 .054 3.74205
a. Predictors: (Constant), reformasi.administrasi.perpajakan
b. Dependent Variable: kepatuhan.wajib.pajak.orang.pribadi
Berdasarkan  tabel  diatas,  besarnya  hubungan  antara  reformasi  administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada kolom R  Square  yaitu  sebesar  6,8  %  (0,068  x  100%  =  6,8  %),  artinya  variabel kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (Y)  dipengaruhi  oleh  variabel  reformasi administrasi  perpajakan  (X)  sebesar  6,8  %  sedangkan  sisanya  sebesar  93,2  % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

## ISSN 2460-030X
Volume 4 No. 2, September 2018
Tabel 14. ANOVA ( Analysis Of Variance) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 69.513 1 69.513 4.964 .029 a Residual 952.197 68 14.003 Total 1021.710 69
a. Predictors: (Constant), reformasi administrasi perpajakan
b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Berdasarkan tabel diatas,  diperoleh nilai
sebesar 4,964.Sedangkan besar pada taraf signifikasi 0,05 (α = 5%) dan derajat kebebasan (dk) = 70 – 1 = 69,  setelah  dilihat  dari  tabel  f  ternyata  (0,05)(69)  tidak  diperoleh  dalam  tabel. Untuk memperolehnya digunakan cara interpolasi.Setelah dilakukan peprhitungan  tersebut,besar  nilai  f  pada  taraf  signifikasi 0,05  (α  =  5%)  dan derajat  kebebasan  (dk)  =  70 –  1  =  69  adalah  3,998.  Maka  dapat  disimpulkan
bahwa lebih  besar  dari
(
4,964  > 3,998).  Sehingga
hipotesis yang telah diajukan penulis diterima.

## 5.   KESIMPULAN
1. Reformasi  administrasi  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama Sumedang diantaranya:
a.  Reformasi  dibidang  struktur  organisasi  yaitu  fungsi  organisasi  menjadi seksi organisasi.
b.  Reformasi  pada  prosedur  organisasi  yaitu  penyederhanaan  prosedur untuk mengisi formulir Surat Setoran Pajak, dan pelaporan pajak melalui program  komputerisasi,  seperti  pelaporan  pajak  ( e-reporting,  e-SPT  on line) .
c.  Reformasi  pada  strategi  organisasi  yaitu  mengembangkan  mekanisme internal quality control atas pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan.
d.  Reformasi  budaya  organisasi  yang  dilakukan  KPP  Pratama  Sumedang diantaranya  pembentukan  komite  kode  etik  dengan  meningkatkan efektivitas,  penyiapan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan profesional.
Sedangkan  berdasarkan  pada  analisis  terhadap  indikator  reformasi administrasi  perpajakan  yakni  struktur  organisasi,  prosedur  organisasi, strategi  organisasi  dan  budaya  organisasi  berada  pada  kategori tinggi.Artinya  wajib  pajak  orang  pribadi  menyatakan  tingkat  kesetuan  yang tinggi  terhadap  reformasi  administrasi  perpajakan  yang  dilaksanakan  oleh KPP Pratama Sumedang.
2. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang berada pada  kategori  tinggi.  Karena  berdasarkan  pada  analisis  terhadap  indikator

## Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi
Fahrul Alam 1135
kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  yakni  mendaftarkan  diri  untuk mendapatkan  NPWP,  menyetorkan  kembali  SPT,  perhitungan  dan pembayaran  pajak  terutang,  dan  pembayaran  denda  administrasi  berada pada  kategori  tinggi.  Artinya  wajib  pajak  orang  pribadi  memiliki kecenderungan untuk kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Sumedang.
3. Reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang rendah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang. Artinya dengan diadakannya reformasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Sumedang menyebabkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melakukan kewajiban perpajakannya meskipun presentasenya rendah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Aminah,  Siti.2014.  ”Pengaruh  Penerapan  Sistem  Administrasi
Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Kota  Surakarta”.  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Angk oso,  Berly.  2010.  “Pengaruh  Reformasi  Administrasi  Perpajakan, Pengetahuan  Dasar  Wajib  Pajak  Tentang  Perpajakan,  Dan Kesadaran  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Empiris:  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Wilayah  Jakarta Selatan)”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional.2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
Fitriah.2011.  ” Analisis  Pengaruh  Reformasi  Administrasi  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang Satu ”.UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lubis, Irwansyah. 2011. “ Hukum Pajak Indonesia”. Jakarta: YP2SDM. Kurniadi.  2014.  “ Pengaruh  Promosi  Terhadap  Terhadap  Minat  Beli
Konsumen Objek Wisata Pangjugjugan Kabupaten Sumedang”. STIE Sebelas April Sumedang. Mardiasmo.2010. ” Perpajakan Edisi Revisi 2010”. Yogyakarta: ANDI. Mohammad  Zain.  2008.  “ Manajemen  Perpajakan” .  Edisi  3.  Jakarta: Salemba Empat. Nasucha,Chaizi  Dr.  2004.“ Reformasi  Administrasi  Publik  :  Teori  dan Praktik”. Jakarta: PT Gramedia WidiasaranaIndonesia. Nurkhasanah,  Septiyani.2014.  ” Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan, Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ”.Universitas Negeri Yogyakarta. Resmi,  Siti.  2010.  “ Perpajakan:  Teori  dan  Kasus”. Jakarta:  Salemba Empat. Satriyo,  Andika.  2007  .  “ Pengaruh  Reformasi  Administrasi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  PadaKantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  Pratama  Jakartsa  Setiab udi”. Universitas  Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

## ISSN 2460-030X
Volume 4 No. 2, September 2018
Siti  Kurnia  Rahayu.  2010.  “ Perpajakan  Indonesia”. Yogyakarta:  Graha Ilmu. Sugiyono. 2012. “ Statistik untuk Penelitian”. Bandung: Alfabeta. Waluyo.2010. “ Perpajakan Indonesia" . Jakarta: Salemba Empat.