Permasalahan dan Rumusan Perbaikan Pengelolaan Dana Penelitian di Indonesia
Elih Dalilah, Fitrah Pratama Komisi Pemberantasan Korupsi
elih.dalilah@kpk.go.id, fitrah.pratama@kpk.go.id

## Abstract
Research budget increased to 0.28% of GDP, although its use was dominated by operational costs rather than for the research activity itself in 2019. The operational cost is also tended to skyrocket  from  2016  and  reach  47.22%  of  the  total  cost  in  2019.  Besides  the  allocation inappropriateness, research fund is allegedly misused in forms of fictitious research, overlapped activities, fund reduction to 10%-50%, unregulated allocation and use, and budget deposition. Therefore, Corruption Eradiacation Commission was conducting a study using policy research based  on  qualitative  approach  in  order  to  identify    problems  and  formulate  research  policy corrective recommendation. Based on the study, the main research problems experienced by Indonesia was caused by the absence of detailed standard regarding to definition, sources, use mechanism, budget monitoring of research fund as well as the unclear research expenditure component. These problems potentially escalate the researcher’s mens rea to manipulate their research activities. Therefore, the government and stakeholders are encouraged to regulate in detail including those problems which is applied to all research institution.
Keywords : Research, Budget, Misallocation, Recommendation, Policy

## Abstrak
Anggaran  penelitian  2019  meningkat  menjadi  0,28%  dari  PDB,  meskipun  penggunaannya didominasi  oleh  biaya  operasional  dari  pada  untuk  kegiatan  penelitian  itu  sendiri.  Biaya operasional cenderung naik dari 2016 dan mencapai 47,22% dari total biaya penelitian dan pengembangan pada tahun 2019. Selain ketidaktepatan alokasi, penggunaan anggaran riset diduga mengalami penyimpangan dalam bentuk penelitian fiktif, tumpang tindih aktivitas, pemotongan dana antara 10%-50%, pemberian dan penggunaannya tidak sesuai aturan, dan pengendapan anggaran. Oleh karena itu, Komisi Pemberantsaan Korupsi melakukan kajian kebijakan  dengan  pendekatan  kualitatif  untuk  mengidentifikasi  permasalahan  dan merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan. Berdasarkan hasil kajian, hambatan utama pengelolaan  anggaran  riset  disebabkan  oleh  tidak  adanya  standar  rinci  definisi,  sumber, mekanisme penggunaan, pola pengawasan anggaran litbang serta tidak jelasnya komponen belanja litbang sehingga meningkatkan potensi mens rea peneliti untuk tindakan manipulatif. Untuk itu, pemerintah dan stakeholder perlu menyusun regulasi rinci mencakup hal di atas yang berlaku untuk semua lembaga penelitian dan pengembangan kementerian/lembaga.
Kata Kunci : Penelitian, Anggaran, Penyimpangan, Rekomendasi, Kebijakan

## Pendahuluan
Latar Belakang Dana  penelitian  Indonesia  sangat minim. Sejak tahun 2016 alokasi anggaran hanya mencapai 0,25% dari PDB (Produk Domestik  Bruto).  Angka  tersebut  terus meningkat  walaupun  tidak  signifikan. Tahun  2017  meningkat  menjadi  0,27%, dan tahun 2018 meningkat menjadi 0,28% (Kementerian Ristek/BRIN, 2019).
Selain minimnya anggaran, penggunaan  dana  penelitian  dinilai  tidak tepat  sasaran.  Karena  penggunaan  dana penelitian,  justru  didominasi  oleh  biaya operasional  dibandingkan  dengan  biaya kegiatan penelitian, seperti pada Gambar 1 (Kementerian Ristek/BRIN, 2019).
Permasalahan  lainnya  terjadi  pula pada  penyimpangan  penggunaan  dana penelitian. Data pada Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK menunjukkan bahwa  telah  terjadi  penelitian  fiktif, tumpang  tindih  penelitian,  pemotongan dana  penelitian  sebesar  10%-50%, pemberian dan penggunaan dana penelitian  tidak  sesuai  aturan,  dan pengendapan dana penelitian.
Adanya  permasalahan  tersebut menyebabkan  KPK  melakukan  kajian untuk  merumuskan  akar  masalah  pada penggunaan dana penelitian dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Tujuan Penelitian Penelitian  ini  bertujuan  untuk memetakan masalah pengelolaan anggaran  penelitian  dan  menyusun langkah  strategis  dan  teknis  untuk memperbaiki  permasalahan  pengelolaan dana penelitian.

## Kerangka Teori
Definisi  anggaran  penelitian  sangat beragam.  Namun benchmarking di  dunia, menggunakan  definisi  pada Manual
Frascati yang  diterbitkan  oleh  OECD (2015),  yang  diimplementasikan  dalam perhitungan Gross Expenditure on Research  and  Development (GERD)  suatu negara. GERD  menjadi  salah  satu  indikator seberapa besar suatu negara mengalokasikan anggaran penelitian dengan  menghitung  jumlah  pengeluaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  lokal,  lembaga  litbang pemerintah,  perguruan  tinggi,  dan  lain- lain  dalam  suatu  negara,  termasuk  yang dibiayai oleh luar negeri, akan tetapi tidak memperhitungkan  pendanaan  litbang yang dilakukan oleh entitas ekonomi non- domestik (OECD, 2015).

## Permasalahan dan Rumusan Perbaikan Pengelolaan Dana Penelitian di Indonesia
Pada Manual  Frascati ,  penelitian diartikan  sebagai  kegiatan  kreatif  dan sistematis dengan tujuan untuk menambah pengetahuan, termasuk
pengetahuan  mengenai  manusia,  budaya, dan masyarakat, serta merancang aplikasi baru  dari  pengetahuan  yang  telah  ada (OECD,  2015).  Sedangkan,  Indonesia merumuskan  definisi  penelitian  pada Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2002 (yang  telah  digantikan  oleh  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2019)  pasal  1, yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  menurut kaidah  dan  metode  ilmiah  secara sistematis  untuk  memperoleh  informasi, data,  dan  keterangan  yang  berkaitan dengan  pemahaman  dan  pembuktian kebenaran  atau  ketidakbenaran  suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Sementara  pengembangan diartikan sebagai kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu  pengetahuan  yang  telah  terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi,  manfaat,  dan  aplikasi  ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
Anggaran litbang pemerintah  pusat adalah  anggaran  yang  dialokasikan  pada kementerian/lembaga
untuk melaksanakan  kegiatan  dengan  kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk menambah pengetahuan ( stock of knowledge ), dan pemanfaatan pengetahuan untuk merancang penerapan baru ( to devise new application ), termasuk kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  dan jasa ilmiah dan teknologi yang dilaksanakan  di  unit  kerja  yang  memiliki tugas dan fungsi litbang.  Anggaran litbang tersebut terdiri dari:
1. Kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan, meliputi semua kegiatan yang terdapat
pada pendidikan tinggi non-universitas dan  semua  pendidikan  di  universitas dan  pelatihan  ilmiah  dan  teknologi yang  diselenggarakan  untuk  para peneliti (ilmuwan) dan perekayasa;
2. Dana  jasa  ilmiah  dan  teknologi,  yang meliputi  kegiatan  yang  berkaitan dengan penelitian ilmiah dan pengembangan  eksperimental  serta berkontribusi untuk generasi, penyebaran, dan penerapan pengetahuan ilmiah dan teknis;
3. Belanja  yang  terdiri  dari  gaji  pegawai dan  pengeluaran  operasional  lainnya (seperti  listrik,  air,  dll-bukan  belanja modal), yang digunakan untuk kegiatan litbang; dan
4. Belanja  modal, yang digunakan  terus menerus  dalam  kegiatan  litbang  yaitu pengeluaran untuk tanah dan bangunan,  mesin  dan  peralatan, software , produk properti lainnya. Dalam  Manual  Frascati  (OECD,
2015)  didefinisikan  bahwa  pengeluaran biaya  penelitian  meliputi  biaya  tenaga kerja litbang internal, biaya litbang lainnya (personil  litbang  eksternal,  belanja  jasa, belanja  peralatan,  belanja  operasional), dan belanja modal.
Anggaran  dana  penelitian  harus dikelola dengan mengedepankan akuntabilitas.  Peneliti  harus  akuntabel yang  memiliki  arti  peneliti  bertindak secara  bertanggung  jawab  dan  sesuai standar  kepatutan  yang  telah  ditentukan. Akuntabel juga menggambarkan  seberapa orang  tersebut  dapat  diperhitungkan (diandalkan). Artinya peneliti mengetahui tugasnya dan melakukannya dengan jujur dan  bertindak  dengan  jujur.  Dengan demikian,  makna  akuntabilitas  modern merupakan  gabungan  antara  kewajiban, baik  legal  maupun  moral  (Dimock  dan Dimock  (1969)  dalam  Denhardt  and Denhardt, 2007).
Salah satu negara di kawasan ASEAN
yang  memiliki  komitmen  tinggi  dalam usaha memajukan penelitian dan pengembangan adalah Malaysia.
Komitmen  tersebut  ditunjukkan  dengan beberapa  pencapaian  menurut  Laporan World  Economic  Forum  Competitiveness 2015  diantaranya  menempati  urutan  ke- 18  kategori  negara  dengan  tingkat perekonomian  paling  kompetitif  diantara 140  negara  di  dunia,  peringkat  pertama diantara negara berkembang di Asia,  dan berhasil  naik  sebanyak  13  peringkat menuju  posisi  47  dari  indikator  tingkat kesiapan  teknologi  (World  Economic Forum, 2015).
Kesuksesan  kegiatan  riset  Malaysia tidak  lepas  dari  peran  lembaga  MOSTI ( Ministry  of  Science,  Technology,  and Inovation ) yang
bertanggungjawab menjaga  agar  aspek  sains,  teknologi,  dan inovasi  di  dalam  agenda  pembangunan negara  (Kementerian  Sains,  Teknologi, dan Inovasi Malaysia, 2017). Lembaga ini juga berfungsi untuk menyusun perencanaan  dengan  menetapkan  enam fokus  strategis  bersama  dengan  rencana aksi  yang  dapat  diukur  melalui Key Performance  Indicator (KPI)  dan  tahun sasaran untuk setiap rencana aksi.
Pemerintah  Malaysia  menyusun skala prioritas bidang untuk kegiatan riset sebagai dasar untuk alokasi sumber daya dalam 10 tahun ke depan yang secara garis besar terdiri dari kegiatan riset yang akan mendukung  pembentukan  pengetahuan baru  dan  menguatkan  beberapa  area, antara  lain  teknologi  multidisiplin,  sains dasar, dan ilmu sosial serta kegiatan riset di  bidang  utama  yang  berkontribusi terhadap  kesejahteraan  nasional  dan menjawab  permasalahan  utama  untuk membawa  dampak  jangka  panjang terhadap negara (Rahim & Emran, 2012).
Pengeluaran Malaysia
untuk kegiatan  litbang  (GERD)  tahun  2012
tercatat  sebesar  10,6  miliar  RM  (Kadir, 2017). Anggaran ini sebesar 1,13 dari total PDB dan masih jauh dari negara tetangga lainnya,  seperti  Singapura  (2,23%). Taiwan  (3,02%),  dan  Korea  Selatan (3,47%).  Akan  tetapi,  alokasi  anggaran riset Malaysia terus mengalami peningkatan  dari  tahun  2006-2012 (MASTIC, 2013). Komposisi dari keseluruhan anggaran litbang didominasi oleh  sektor  badan  usaha,  yakni  sebesar 6,89 miliar RM (64,45%) lalu diikuti oleh sektor  pendidikan  tinggi  sebesar  3,04 miliar RM (28,67%).
Di Malaysia, terdapat 23 perguruan tinggi negeri dan diklasifikasikan menjadi beberapa  jenis,  salah  satunya  adalah perguruan  tinggi  penelitian  yang  terdiri dari  lima  universitas  (Universiti  Malaya, Universiti  Putra  Malaysia,  Universiti Kebangsaan  Malaysia,  Universiti  Sains
Malaysia,  dan  Universiti  Teknologi Malaysia). Selanjutnya, anggaran penelitian didukung oleh lembaga litbang pemerintah  yang  berjumlah  33  lembaga untuk berkontribusi sebanyak 0,73 miliar RM (6,88%).
Pola  anggaran  kegiatan  penelitian dan  pengembangan  yang  berasal  dari pemerintah  akan  diberikan  melalui beberapa  skema  dan  akan  diberikan kepada lembaga litbang, perguruan tinggi, maupun badan usaha dengan mekanisme kompetisi.  Dana  penelitian  tersebut  akan dikelola oleh beberapa kementerian yang berhubungan  dengan  kegiatan  litbang, antara  lain  Kementerian  Tenaga,  Sains, Teknologi,  Alam  Sekitar,  dan  Perubahan Iklim (MESTECC).
Proses pengawasan terhadap proses pendanaan  penelitian  dilakukan  oleh pemerintah Malaysia menggunakan mekanisme  tertentu.  Contohnya  dalam skema  pendanaan SMART  Fund ,  dalam proses pengawasan, peneliti yang mengajukan  proposal  penelitian  wajib
untuk  mengirimkan  laporan  secara periodik,  termasuk  laporan  pencapaian luaran  dan  keuangan,  serta  dokumen lainnya  yang  termuat  dalam  perjanjian pendanaan.  Apabila  dalam  perencanaan penelitian terdapat jangka waktu 6 bulan diantara  target  capaian  luaran  penelitian maka penerima dana harus mengirimkan laporan perkembangan
kemajuan
penelitian.  Jika  penerima  dana  tidak sanggup  untuk  memenuhi  kewajibannya dan  patuh  terhadap  perencanaan  waktu penyelesaian,  maka  pihak  pemerintah memiliki wewenang untuk menunda atau membatalkan kelanjutan pendanaan (MESTECC Fund Division, 2017). Selain itu, proses pengawasan harus melibatkan  kegiatan  kunjungan  lapangan untuk  menilai  secara  lebih  objektif mengenai  perkembangan  pencapaian luaran  penelitian.  Untuk  keperluan lanjutan  pendanaan,  maka  pemerintah akan menilai berdasarkan tingkat kepuasan  kinerja  dari  target  capaian luaran dengan mempertimbangkan ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan pendanaan.
Pada saat akhir kegiatan pendanaan, peneliti  wajib  menyusun  laporan  akhir dan laporan keuangan yang sudah diaudit dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah  kegiatan  penelitian  dinyatakan sudah  selesai.    Laporan  akhir  penelitian harus  menerangkan  beberapa  informasi mengenai  luaran  langsung  dari  kegiatan, capaian  dari  sasaran  target  yang  ada dalam  rencana  penelitian,  perencanaan mengenai  komersialisasi  atau  transfer teknologi, manfaat dari kegiatan penelitian,  dampak  sektoral  maupun nasional  dari  penelitian,  serta  daftar pembelian  peralatan  dan  perlengkapan penelitian dan pengembangan.
Setelah  disampaikan  laporan  akhir, pihak  pemberi  dana  memiliki  wewenang untuk  meminta  informasi  periodik mengenai perkembangan
lanjutan
kegiatan litbang dalam bentuk mengundang  peneliti  untuk  melakukan presentasi,  pameran,  ataupun  kunjungan lapangan.  Lebih  lanjut  lagi,  segala perubahan  yang  menyangkut  hasil penelitian bisa diajukan ke pihak pemberi dana dengan mengirimkan surat permohonan 3 bulan sebelum perubahan tersebut akan dilakukan.

## Metode penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam kategori  penelitian  kebijakan  dengan pendekatan kualitatif. Menurut Majchrzak &  Markus  (2013),  penelitian  jenis  ini bermaksud untuk memberikan rekomendasi kepada pengambil
keputusan untuk mengatasi permasalahan yang  dihadapi  ketika  sebuah  kebijakan diterapkan. Rekomendasi yang dihasilkan akan  menjadi  dasar  bagi  pemerintah dalam  menentukan  arah  kebijakan berlandaskan bukti (evidence-based decision  making) serta  akan  berdampak positif  dan  luas  terhadap  kehidupan masyarakat.
Dalam  proses  pengumpulan  data, peneliti menggunakan metode antara lain Focus  Group  Discussion (FGD)  dengan berbagai pemangku kepentingan meliputi pakar/akademisi, kepala badan penelitian dan  pengembangan  kementerian,  kepala lembaga badan penelitian dan pengembangan pemerintah non kementerian, wawancara mendalam pada stakeholder terkait, dan analisis peraturan perundang-undangan, artikel, bahan paparan stakeholder terkait, dan informasi dari pemberitaan media.
Focus  Group  Discussion (FGD) dilakukan  dua  kali  dengan  peserta  yang berbeda. FGD pertama dilakukan terhadap 8 (delapan) Kepala Balitbang Kementerian dan  LPNK.  Sementara  FGD  kedua dilakukan  terhadap  6  (enam)  Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat
Perguruan  tinggi.  FGD  dimoderatori langsung oleh Direktur Litbang KPK.
Adapun  wawancara  mendalam dilakukan terhadap ±20 (dua puluh) pakar pada  instansi  Kementerian  Ristekdikti  di lingkungan  Dirjen  Penguatan  Penelitian dan Pengembangan, LIPI, Bappenas, DIPI,
LPDP, Perusahaan Swasta, Dewan Penelitian Nasional, dan universitas, serta Lembaga Penelitian masyarakat. Berdasarkan hasil FGD dan Wawancara  mendalam,  tim  pengkaji merumuskan  akar  masalah  dengan menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA). Root  Cause  Analysis (RCA) merupakan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi
faktor-faktor berpengaruh    pada  satu  atau  lebih kejadian  yang  lalu  agar  dapat  digunakan untuk  meningkatkan  kinerja  (Corcoran 2004  dalam  Nugroho,  2018).  Untuk mengidentifikasi  akar  penyebab  ( root cause )  suatu  kejadiaan  yang  tidak diharapkan ( undesired outcome ) dari yang sederhana  sampai  dengan  kompleks, peneliti  menggunakan  metode  5 Why methods (Jing,  2008  dalam  Nugroho, 2018).

## Pembahasan
Permasalahan pada dana penelitian di Indonesia dianalisis dengan menggunakan Root  Cause  Analysis (RCA) yang  terpetakan  dengan  ruang  lingkup Regulasi,  Tata  Kelola,  Kelembagaan,  dan Sumber  Daya  Manusia  seperti  pada gambar 2.
Berdasarkan  RCA  terpetakan  bahwa penyebab nilai manfaat penelitian rendah disebabkan  oleh  lemahnya  regulasi, Kelembagaan, SDM dan Tata Kelola.
Pada  jurnal  ini  peneliti  membatasi pembahasan  hanya  pada  permasalahan tata  kelola  dana  penelitian  dan  regulasi yang  terkait  dengan  anggaran  penelitian, yang  terbagi  menjadi  4  (empat)  bagian, yaitu  tidak  ada  regulasi  mengenai  politik anggaran  dan  mekanisme  penggunaan dana  penelitian,  tidak  ada  penandaan anggaran  ( budget  tagging )  penelitian, permasalahan prioritas, pencairan, pemotongan,  dan  pertanggungjawaban anggaran,  serta  tidak  ada  standar, pemantauan, dan evaluasi kualitas luaran hasil penelitian.
Pola  analisis  akan  dimulai  dengan mendeskripsikan  kondisi  saat  ini  dan kriteria  (kondisi  ideal).  Kemudian  akan dianalisis  apa  yang  menjadi  penyebab adanya  perbedaan  antara  kriteria  dan kondisi saat ini.
1. Tidak  ada  regulasi  mengenai politik  anggaran  dan  mekanisme penggunaan dana penelitian (definisi anggaran penelitian, sumber dana penelitian, pengelolaan, dan pengawasan) Menurut  Setiawan  (2015),  anggaran harus  dipahami  sebagai  dokumen  politik untuk mengalokasikan sumber daya yang sifatnya  terbatas  kepada  masyarakat diantara kepentingan yang sangat kompleks, kompetitif, dan memicu konflik. Hal  tersebut  sejalan  dengan  teori  politik anggaran yang dikemukakan oleh Wildavsky & Caider (2004) dalam Pratiwi (2012)  bahwa  penganggaran  merupakan proses  dimana  bermacam-macam  orang atau kelompok kepentingan mengekspresikan keinginan-keinginan berbeda dan membuat keputusan berbeda. Untuk mencapai suatu keputusan
dari  berbagai  kepentingan  yang  beragam tersebut,  pemerintah  sebagai  pengambil keputusan akhir akan melewati suatu fase konflik dalam pemilihan kebijakan dalam penganggarannya karena berbagai kelompok kepentingan tersebut menyampaikan argumen-argumen tentang apa yang benar dan adil. Sehubungan  dengan  dana  yang  akan dibagikan  terbatas,  maka  pemerintah harus memiliki mekanisme dalam membagi  pilihan  pembelanjaan  tersebut agar  menghindari  adanya  kelompok tertentu yang mengatur proses penganggaran dengan tidak memperhatikan  kepentingan  kelompok lainnya.  Politik  anggaran  penelitian merupakan  komitmen  pemerintah  dalam mengalokasikan  sumber  daya  berupa anggaran dan sumber daya manusia dalam penelitian.  Sejak  awal,  pemerintah  tidak menargetkan  persentase  alokasi  dana penelitian pada setiap tahun penganggaran.
Selain  itu,  definisi  dana  penelitian setiap  negara  berbeda.  Negara  OECD berdasarkan Frascati  Manual (OECD,
2015)  mendefinisikan  dana  penelitian
meliputi current  cost (biaya  tenaga  kerja litbang  internal,  biaya  personil  litbang eksternal,  belanja  jasa,  belanja  peralatan, belanja  operasional),  dan  belanja  modal (OECD,  2015).  Sementara  di  Indonesia, berdasarkan  struktur  anggaran  saat  ini mengategorikan  dana  pendidikan  dan pelatihan  menjadi  bagian  dari  dana penelitian. Anggaran kegiatan ini termasuk  dalam  dana  penelitian  karena dianggap  sebagai  aktivitas  spesifik  yang mendukung riset atau menjadi bagian dari aktivitas  penelitian  itu  sendiri  (OECD, 2002).  Perbandingan  definisi  tersebut tergambarkan pada Tabel 1.
Perbedaan  tersebut  menunjukkan bahwa  anggaran  penelitian  di  Indonesia jauh lebih kecil dari angka 0,28%. Karena kondisi  saat  ini,  Indonesia  masih menghitung  anggaran  pendidikan  dan pelatihan  menjadi  bagian  dari  dana penelitian.
Selain  itu,  dana  penelitian  di
Indonesia  masih  didominasi  oleh  biaya operasional. Bahkan memiliki kecenderungan terus meningkat
dibandingkan  dengan  tahun  2016.  Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 1. Perbandingan Penggunaan Dana Penelitian di Indonesia dan Manual Frascati OECD
Kementerian Ristek/BRIN Manual Frascati OECD Kegiatan Penelitian √ √ Kegiatan Pendidikan √ Kegiatan Pelatihan √ Jasa Ilmiah dan teknologi √ √ Belanja operasional √ √ Belanja modal √ √ Tabel 2 . Perbandingan Biaya Operasional dan Biaya Kegiatan Litbang Pemerintah Pusat tahun 2016-2019 Tahun Biaya Kegiatan Litbang Biaya Operasional 2016 43,74% 30,68% 2017 28,40% 41,18% 2018 35,63% 40,96% 2019 25,72% 47,22%
Sumber:    data Kementerian Ristek/BRIN diolah KPK
Studi kasus yang terjadi di Balitbang Kementerian  Pertanian  dalam  kurun waktu  tahun  2015-2018,  rata-rata  biaya penelitian  hanya  10,1%  dari  total anggaran Balitbang, seperti pada Tabel 3. Tidak ada adanya mekanisme pengaturan penggunaan  dana  penelitian  pun  terlihat pula pada kerangka anggaran pemerintah pusat.
Berdasarkan  sub  fungsi  anggaran, penelitian tersebar pada 20
kementerian/lembaga  (dari  total  86 kementerian/lembaga)  meliputi  8  sub fungsi  yaitu  Litbang  Pelayananan  Umum, Litbang  Pertahanan,  Litbang  Ekonomi, Litbang  Pendidikan,  Litbang  Kesehatan, Litbang  Agama,  Litbang  Perlindungan
Sosial, Penelitian Dasar dan Pengembangan Iptek. Padahal  kegiatan  penelitian  dan pengembangan  dilakukan  pula  oleh kementerian/lembaga yang tidak memiliki sub  fungsi  Litbang,  sebagai  contoh  KPK hanya  memiliki  Fungsi  Ketertiban  dan Keamanan. Sub Fungsi yang dimiliki hanya pembinaan  dan  hukum.  KPK  hanya memiliki 2 (dua) Program, yaitu Program Dukungan  Manajemen  dan  Program Pemberantasan  Tindak  Korupsi,  yang salah satu kegiatannya adalah penyelenggaraan penelitian dan pengembangan  KPK,  serta  pengkajian sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.
Atas  permasalahan  tersebut,  KPK merekomendasikan Kementerian Ristekdikti,  Kementerian  Keuangan  dan
Bappenas  agar  menyusun  aturan  yang menjelaskan definisi anggaran penelitian,
pengaturan  komponen  belanja  anggaran
penelitian,  sumber  dana  penelitian, pengelolaan dana penelitian, dan pengawasan dana penelitian 2. Tidak  ada  penandaan  anggaran ( budget tagging ) penelitian Berdasarkan  sub  fungsi  anggaran, hanya  16  dari  total  34  kementerian dengan  rincian,  yaitu  3  (tiga)  dari  27 Lembaga Non Kementerian Struktural, dan 1 (satu) dari 97 Lembaga Non Struktural yang  mematuhi  penandaan  anggaran ( budget tagging ) untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Penandaan anggaran ( budget tagging ) merupakan suatu proses untuk  memberikan  tanda  terhadap dokumen  anggaran  dengan  tujuan  agar dapat melakukan penelusuran,
identifikasi,  dan  membandingkan  luaran ( output ) dari kegiatan yang menggunakan anggaran  tersebut  dengan  besaran anggarannya  yang  termaktub  dalam rencana kerja dan anggaran suatu institusi pemerintahan  (Mutiara,  Krishnadianty, Setiawan, & Tri Haryanto, 2019). Idealnya melalui penandaan anggaran, suatu negara mengetahui  jumlah  total  anggaran  yang digunakan untuk suatu kegiatan.
Pemerintah sulit menghitung
besaran  dana  penelitian  di  Indonesia.
Karena  tidak  ada  penandaan  anggaran ( budget  tagging )  yang  standar  untuk kegiatan penelitian. Pendanaan penelitiaan menggunakan kata kunci yang beragam meliputi penelitian, pengembangan,  kajian,  studi,  penelitian, galur dan lain-lain. Sementara kata kunci yang digunakan oleh balitbang kementerian  antara  lain  badan,  kajian, pengembangan, penelitian dan studi. Tabel 3. Penggunaan anggaran Balitbang Kementerian Pertanian 2015-2018 (%)
No Uraian ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 Rerata 1 Penelitian dan Pengkajian 9,6  12,9  9,1 8,9 10,1

## Sumber: data Balitbang Kementan diolah KPK
Dana penelitian tidak terpantau nilai riilnya sehingga kesulitan dalam penghitungan  dan  pengawasan  terhadap dana penelitian. Ketidakjelasan penandaan  anggaran  menjadikan  luaran penelitian  sangat  beragam.  Berdasarkan data  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, kegiatan penelitian  masih  didominasi  oleh  luaran berupa  Layanan  Perkantoran.  Sebagai contoh, kegiatan Penelitian dan
Pengembangan  Bidang  Arkeologi  di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurun  waktu  2015-2017,  58%  memiliki luaran layanan kantor, sementara berupa laporan hanya 33%. Pusat-pusat
penelitian setingkat satker/eselon 2 yang tidak  memiliki  struktur  di  bawahnya, memasukkan  layanan  perkantoran  pada kategori kegiatan penelitian.
Langkah  perbaikan  yang  dapat dilakukan Kementerian Ristekdikti, Kementerian  Keuangan  dan  Bappenas adalah  menyusun  penandaan  anggaran ( budget tagging ) penelitian yang terstandar  untuk  diberlakukan  pada semua  pemangku  kepentingan  yang melakukan  tugas  dan  fungsi    penelitian dan pengembangan.
3. Permasalahan prioritas, pemotongan, pencairan, dan pertanggungjawaban anggaran.
3.1 Sub-kondisi: prioritas dan pemotongan anggaran
Pemotongan  anggaran  penelitian sering  kali  terjadi  bahkan  lebih  dari  satu kali  pemotongan  pada  tahun  berjalan.
Kementerian  Ristekdikti  tahun  2017 melakukan  pemotongan  dua  kali,  yaitu pada  tanggal  30  September  2017  dan  30 Oktober  201.  Hal  ini  tentu  akan berdampak  pada  luaran  penelitian  yang dihasilkan. Sementara itu, saat pemotongan  anggaran  dilakukan,  tidak disertai dengan adanya perubahan luaran penelitian  atau addendum kontrak penelitian  serta  tidak  disertai  dengan komitmen  akan  keberlanjutan  penelitian sehingga  peneliti  berpotensi  melakukan fraud . Padahal Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 11 Tahun 2018 pasal 3 ayat 1 poin (d) menyebutkan bahwa revisi anggaran  dilakukan  sepanjang  tidak mengakibatkan  pengurangan  alokasi anggaran  terhadap  paket  pekerjaan  yang telah
dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga dananya menjadi minus. Pemotongan anggaran
yang dilakukan  menunjukkan  tidak  adanya prioritas  penelitian  di  awal.  Berdasarkan hasil  wawancara,  perencanaan  penelitian lebih ditujukan kepada kuantitas sehingga pendanaan cenderung tersebar merata di setiap kegiatan riset. Hal ini menyebabkan adanya pemotongan anggaran serentak di seluruh kegiatan penelitian  ketika terjadi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Menurut  Rahim  &  Emran  (2012),  hal  ini sangat  bertolak  belakang  dengan  praktik riset  di  Malaysia  ketika  Pemerintah Malaysia menyusun skala prioritas bidang untuk  kegiatan  riset  sebagai  dasar  untuk alokasi  sumber  daya  dalam  10  tahun  ke depan.
2 Diseminasi (Penyuluh dan Peneliti) 20,2  16,2  19,5  33,8 22,4 3 Pemberdayaan  Kelembagaan  dan  Koordinasi Penyuluh (Pusat dan Daerah) 0,0 1,1 0,3 0,9 0,6 4 Manajemen 14,6  13,7  12,2  9,5 12,5 5 Belanja Modal 18,7  18,6  17,0  12,9 16,8 6 Belanja Barang Operasional 8,4 8,9  10,3  8,5 9,0 7 Belanja Pegawai 28,5  28,6  31,6  25,4 28,5
Padahal sejatinya kementerian yang membidangi  keuangan  serta  riset  dapat menjamin ketercukupan
anggaran penelitian    di  suatu  instansi  dengan meriviu  rencana  anggaran  dan  kegiatan yang  memuat  data  dan  informasi mengenai  target  dan  tujuan  penelitian yang diajukan setiap lembaga riset (Xu & Huang, 2019).
Kedepan,  Kementerian  Ristekdikti
harus mematuhi aturan mengenai pemotongan  anggaran  dengan  tidak melakukan pemotongan terhadap
penelitian yang sudah berkontrak.

## 3.2 Sub-kondisi: keterlambatan pencairan anggaran
Keterlambatan  pencairan  dana penelitian ditemukan pada kegiatan yang didanai  Kementerian  Ristekdikti  melalui skema Simlitabmas. Kementerian
Ristekdikti  sudah  menyusun  waktu  ideal penelitian  mulai  dari  pengumuman penerimaan  proposal  hingga  seminar hasil.  Permasalahan  yang  terus  berulang setiap tahunnya adalah masalah pencairan anggaran  yang  tidak  ideal  (melebihi Februari). Berdasarkan hasil FGD dengan lembaga  penelitian  dan  pengabdian masyarakat  di  suatu  politeknik  negeri  di Indonesia, pada tahun 2018 dalam kontrak penelitian  tertulis  masa  penelitian  mulai dari 10 April-30 November 2018. Namun peneliti menerima dana sebesar 70% dari total  anggaran  pada  25  Mei  2018, kemudian  pada  Agustus-September  di tahun  yang  sama,  peneliti  harus menyampaikan  hasil  penelitian  dengan target  capaian  70%  sebagai  syarat pencairan anggaran sisa sebesar 30% dari total pendanaan.
Artinya  dalam  kurun  waktu  sekitar tiga bulan, peneliti harus memiliki capaian penelitian  sebesar  70%  dan  pada  30 November sudah mencapai 100%.  Dengan melihat  alur  proses  tersebut  kegiatan
penelitian  hanya  berlangsung  efektif selama  enam  bulan.  Hal  ini  tentu  akan berpengaruh pada kualitas penelitian dan menyebabkan  potensi  peneliti  untuk sekadar  memenuhi  syarat  administratif penelitian tercapai 100%.
Keterlambatan  pencairan  anggaran disebabkan  oleh  proses  penyusunan  dan penyelesaian  surat  keputusan  pejabat pembuat komitmen di lingkungan Kementerian  Ristekdikti  membutuhkan waktu  yang  lama  hingga  bulan  Maret. Sehingga kedepannya proses administrasi tersebut harus diselesaikan pada Desember  tahun  sebelumnya.  Artinya Kementerian Ristekdikti harus memastikan  masa  penelitian  minimal  10 (sepuluh)  bulan  dengan  mengendalikan pencairan anggaran yang terlambat.

## 3.3 Sub-kondisi: pertanggungjawaban penggunaan anggaran
Berdasarkan hasil wawancara mendalam  dan  FGD,  argumen  peneliti yang merasa terbebani urusan administrasi keuangan penelitian melebihi beban  substannsi  penelitian  menjadi alasan Kementerian Ristekdikti mengubah paradigma  penelitian  yang  semula berbasis  proses  menjadi  penelitian berbasis luaran. Untuk itulah Kementerian  Ristekdikti  mengajukan Standar  Biaya  Keluaran  Umum  (SBKU) Penelitian.
Selanjutnya Kementerian Keuangan mengesahkan  SBKU  melalui  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2017. Selain  peraturan  ini,  Peraturan  Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 62 ayat 10 juga menegaskan paradigma penelitian berbasis luaran yang berbunyi “ pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat  9  dilakukan  berdasarkan  produk luaran  sesuai  ketentuan  dalam  kontrak penelitian .”

## Permasalahan dan Rumusan Perbaikan Pengelolaan Dana Penelitian di Indonesia
Peraturan  Presiden  Nomor  16
Tahun  2018  juga  mengamanatkan kegiatan  penelitian  dan  pengembangan diatur lebih lanjut oleh peraturan menteri yang membidangi penelitian dan teknologi.  Untuk  itu  maka  Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian pasal 17 ayat 4 disusun untuk  menegaskan  konsep  penelitian berbasis luaran yang menyebutkan bahwa pelaksana penelitian tidak perlu menyampaikan bukti rincian pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada penyelenggara penelitian. Hal ini menjadi kontradiktif dengan aturan  yang  telah  dikeluarkan  oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian  Keuangan  dalam  Lampiran Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor
15  Tahun  2017  yang  menegaskan  bahwa format  surat  pertanggung  jawaban anggaran penelitian menyatakan untuk:
1. Bersedia  menyimpan  dengan  baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan, dan
2. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan bukti-bukti  pengeluaran  oleh  aparat pengawas fungsional pemerintah.
Tidak harmonisnya
antara
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun 2018,  Peraturan  Menteri  Ristekdikti Nomor  20  Tahun  2018,  Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 15  Tahun  2017,  dan  peraturan  terkait pertanggungjawaban  keuangan  negara berdampak pada potensi praktik manipulasi  bukti  pembayaran  yang disesuaikan dengan kaidah pertanggungjawaban.
Penyusunan  pertanggungjawaban anggaran  penelitian  berdasarkan  Satuan Biaya  Masukan  (SBM)  juga  tidak menjadikan  peneliti  memiliki  integritas. Untuk  pemenuhan  bukti-bukti  dukung, peneliti  melakukan  manipulasi  kegiatan
dengan kuitansi, honor narasumber fiktif, dan  lain-lain.  Hasil  pemeriksaan  Badan
Pemeriksa Keuangan tahun 2017 menyebutkan  pertanggungjawaban  dana penelitian  pada  salah  satu  universitas negeri di Indonesia yang berindikasi tidak riil sebesar Rp63.510.000. Hasil pemeriksaan  secara  uji  petik  pada universitas tersebut selaku satuan kerja di bawah Kementerian Ristekdikti menunjukkan  bahwa  terdapat  kegiatan yang  berindikasi  tidak  riil  sebesar Rp63.510.000.
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan secara  uji  petik  pada  98  dokumen pertanggungjawaban  penggunaan  dana tim  peneliti  dan  hasil  pemeriksaan  serta konfirmasi dengan kepala/pengurus laboratorium  diketahui  bahwa  bukti pembayaran yang terdapat pada pertanggungjawaban  keuangan  beberapa peneliti tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti kuitansi dari peneliti mencantumkan biaya sewa untuk penggunaan  fasilitas  di  lingkungan kampus  negeri  tersebut. Para  pihak  yang dikonfirmasi  yaitu  yang  menandatangani bukti  pembayaran  menyatakan  bahwa yang  bersangkutan  diminta  peneliti menandatangani kuitansi untuk kelengkapan pertanggungjawaban
penggunaan  dana  penelitian  tetapi  yang bersangkutan  tidak  pernah  menerima pembayaran  sesuai  yang  tertera  pada bukti kuitansi tersebut.
Bukti pembayaran yang tidak sesuai dengan  kondisi  yang  sebenarnya  sebesar
Rp63.510.000 dan ketidaksesuaian pertanggungjawaban
penggunaan anggaran menjadi temuan BPK. Selain itu, berdasarkan  LHP  BPK  2017,  belanja barang  penelitian  tidak  didukung  bukti yang memadai pada dua perguruan tinggi negeri  di  lingkungan  Kementerian Ristekdikti Sebesar Rp4.564.774.850.
Perbedaan perlakuan pada berbagai skema  penelitian  menyebabkan  potensi adanya mens  rea oleh  peneliti  dalam melakukan  pertanggungjawaban  dana penelitian contohnya permasalahan mengenai  honor  peneliti.  Sejak  diatur melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  37  Tahun  2012,  honor  peneliti sudah  tidak  dicantumkan  pada  SBM. Peraturan tersebut hanya mencantumkan ketentuan mengenai honorarium penunjang  penelitian/perekayasaan  yang terdiri dari pembantu peneliti,
koordinator  peneliti,  sekretariat  peneliti, pengolah  data,  petugas  survei,  dan pembantu  lapangan.  Aturan  tersebut hanya berlaku pada skema pendanaan dari
Kementerian Ristekdikti melalui Simlitabmas.  Sementara  penelitian  yang memperoleh dana dari Lembaga Pengelola Dana  Pendidikan  (LPDP)  Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Inovasi Kementerian Ristekdikti tetap memperbolehkan adanya honor peneliti. Selain  honorarium,  belanja  modal,
biaya  diseminasi,  dan  aturan  lain  yang beragam menjadikan adanya potensi mens rea oleh  peneliti  dengan  melakukan tindakan manipulatif. Hal ini terkonfirmasi pada hasil wawancara yang menyebutkan bahwa:
1. Untuk  mendapatkan  alokasi  honor penelitian, peneliti cenderung menggunakan istilah lain atau bahkan melakukan  manipulasi  honor.  Pada pelaporan pertanggungjawaban kuangan,  komponen  honor  peneliti tertulis  sebagai  honor  publikasi, honor narasumber, honor pengolahan data, atau honor analisis data,
2. Terjadi  pemotongan  honor  resmi untuk pengumpul data yang kemudian  diberikan  kepada  peneliti yang tidak mendapatkan honor, dan 3. Peneliti  melakukan  manipulasi  biaya diseminasi  internasional  menjadi perjalanan pencarian data.
Berdasarkan  tiga  informasi  di  atas, secara  administratif  peneliti  sudah melaporkan  semua  pengeluaran  melalui bukti atau kuitansi namun secara prinsip akuntabilitas belum terpenuhi. Kesesuaian dengan  standar  kepatutan  yang  telah ditentukan  tidak  tercapai  karena  peneliti melakukan  tugasnya  dengan  tidak  jujur. Artinya  gabungan  antara  kewajiban  legal dan  moral  tidak  terpenuhi  (Dimock  dan Dimock  1969,  123  dalam  Denhardt  and Denhardt, 2007).
Apabila  dibandingkan  dengan  pola pengawasan pendanaan berbasis keluaran di  Malaysia,  sebagai  contoh  pada  skema pendanaan SMART  Fund ,  peneliti  yang mengajukan  proposal  penelitian  wajib untuk  mengirimkan  laporan  secara periodik,  termasuk  laporan  pencapaian luaran  dan  keuangan,  serta  dokumen lainnya  yang  termuat  dalam  perjanjian pendanaan.  Apabila  dalam  perencanaan penelitian terdapat jangka waktu 6 bulan di antara target capaian luaran penelitian maka penerima dana harus mengirimkan laporan perkembangan kemajuan penelitian.  Jika  penerima  dana  tidak sanggup  untuk  memenuhi  kewajibannya dan  patuh  terhadap  perencanaan  waktu penyelesaian,  maka  pihak  pemerintah memiliki wewenang untuk menunda atau membatalkan kelanjutan pendanaan (MESTECC Fund Division, 2017).
Selain itu, proses pengawasan harus melibatkan  kegiatan  kunjungan  lapangan untuk  menilai  secara  lebih  objektif mengenai  perkembangan  pencapaian luaran  penelitian.  Untuk  keperluan lanjutan  pendanaan,  maka  pemerintah akan menilai berdasarkan tingkat kepuasan  kinerja  dari  target  capaian luaran dengan mempertimbangkan
ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan pendanaan.
Pada saat akhir kegiatan pendanaan, peneliti  wajib  menyusun  laporan  akhir dan laporan keuangan yang sudah diaudit dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah  kegiatan  penelitian  dinyatakan sudah  selesai.    Laporan  akhir  penelitian harus  menerangkan  beberapa  informasi mengenai  luaran  langsung  dari  kegiatan, capaian  dari  sasaran  target  yang  ada dalam  rencana  penelitian,  perencanaan mengenai  komersialisasi  atau  transfer teknologi, manfaat dari kegiatan penelitian,  dampak  sektoral  maupun nasional  dari  penelitian,  serta  daftar pembelian  peralatan  dan  perlengkapan penelitian dan pengembangan.
Berdasarkan permasalahan di lapangan serta perbandingan pada negara lain,  maka  Kementerian  Keuangan  dan Kementerian Ristekdikti harus melakukan riviu  mengenai  SBKU  Penelitian  dengan menyusun  regulasi  yang  mengatur  rinci bagaimana pengelolaan, pelaporan, rincian komponen SBK
dan pertanggungjawaban  penggunaan  dana, dan merinci  jenis  komponen  biaya  pada
SBK  biaya  penelitian  sehingga  dapat ditentukan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya.
4. Tidak ada standar, pemantauan, dan evaluasi kualitas luaran hasil penelitian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94  Tahun  2017  Tentang  Petunjuk Penyusunan  dan  Penelaahan  Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga  Dan  Pengesahan  Daftar Isian  Pelaksanaan  Anggaran,  Layanan
Penelitian  Dan  Pengembangan  (kode: 967),  luaran  (luaran)  kegiatan  layanan penelitian  dan  pengembangan  memiliki komponen pelaksanaan
penelitian, pelaksanaan  pengkajian,  pelaksanaan
pengembangan, penerapan hasil penelitian, dan penyusunan laporan.
Sementara di lapangan, luaran yang tercatat  menggunakan  dana  penelitian beragam  mulai  dari  dokumen  hasil penelitian,  rumah  peradaban,  basis  data, teknologi,  infrastruktur,  model  dan rekomendasi,  layanan  pendidikan  dan pelatihan,  Pengelolaan  Bayt  Al-Qur'an, Museum  Istiqlal  dan  Dokumentasi,  peta arah  politik, Agro  Techno  Park dan National  Science  Techno  Park ,  Akreditasi BAN-PT,  Alumni  Diklat  Administrasi  di Lembaga Pendidikan, Buku, capaian iptek, CPNS  yang  Telah  Mengikuti  Pendidikan dan  Pelatihan  Pra  Jabatan,  Daerah  yang melaksanakan inovasi daerah, dll.
Luaran  penelitian  yang  beragam menjadikan  kesulitan  mengukur  capaian luaran  penelitian  nasional  dibandingkan dengan  dana  penelitian  nasional  yang telah  dikeluarkan.  Selain  itu  kesulitan pengawasan  penggunaan  dana  penelitian terhadap  luaran  penelitian.  Padahal  di berbagai  negara  sudah  beranjak  pada upaya  penelitian  yang  mengarah  pada penemuan berupa paten, seperti di Korea Selatan,  Amerika  Serikat,  dan  Jepang. Karena  Paten  yang  diterapkan  atau diberikan  menjadi  sebuah  ukuran output yang  positif  dari  investasi  Litbang  (de Rassenfosse dan de la Potterie, 2009; Han dan Lee , 2007; Jaffe ,1989; Branstetter dan Sakakibara,  2000  dalam  Jin,  2017). Menurut Tijssen (2018), riset diidentikan dalam  luaran  berupa  jurnal  ilmiah  yang telah  disitasi,  sementara  pengembangan memiliki luaran berupa paten.
Luaran  penelitian  ini  akan  sangat berkaitan dengan system pendanaan yang diberikan. Pada pendanaan standar biaya keluaran  (SBK),  maka  mutlak  diperlukan adanya reviewer (sesuai dengan PMK 106 Tahun  2016  pasal  15).    Peran reviewer sangat  penting  dalam  menentukan kualitas  penelitian  mulai  dari  proposal ( reviewer proposal)  hingga luaran
( reviewer keluaran). Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 27 Tahun 2019 menyebutkan  bahwa reviewer luaran bertugas melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian, mengevaluasi kesesuaian target dan capaian sub keluaran penelitian yang  dilakukan,  menilai  kelayakan  sub keluaran  pelaksanaan  penelitian  yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan sub keluaran pelaksanaan  penelitian  yang  dilakukan, menilai  substansi  pelaksanaan  penelitian yang  sedang  berjalan  dan/atau  sudah selesai, menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub keluaran pelaksanaan  penelitian  yang  dicapai,  dan memberikan  rekomendasi  kelayakan  sub keluaran  pelaksanaan  penelitian  kepada Penyelenggara Penelitian.
Adanya reviewer masih  terbatas pada  lingkup  kementerian  ristekdikti dalam  skema  SIMLITABMAS.  Sementara pada  Balitbang  Kementerian  lainnya belum sepenuhnya menerapkan reviewer . Untuk menegakkan standarisasi nasional, maka Kemenristekdikti perlu merumuskan perbaikan. Langkah  perbaikan  yang  harus dilakukan  oleh  Kementerian  Ristekdikti adalah membangun regulasi yang
mengatur  rinci  bagaimana  pengelolaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan  dana  penelitian  berbasis luaran.

## Penutup
Tidak  ada  standar  aturan  yang
menjelaskan dengan rinci definisi anggaran  penelitian,  jenis-jenis  sumber anggaran penelitian, mekanisme penggunaan  anggaran  penelitian,  pola pengawasan  penggunaan  dana  penelitian beserta komponen-komponen yang diperbolehkan  atau  tidak  diperbolehkan dalam  anggaran  penelitian  menjadi  akar
masalah  penggunaan  dana  penelitian. Selain itu, menimbulkan potensi mens rea oleh  peneliti  untuk  melakukan  tindakan yang manipulatif.
Atas  permasalahan  tersebut,  KPK
mendorong instansi terkait untuk melakukan perbaikan yang meliputi: 1. Kementerian Ristekdikti, Kementerian Keuangan dan Bappenas agar menyusun aturan yang menjelaskan definisi anggaran penelitian,  pengaturan  komponen belanja  anggaran  penelitian,  sumber dana  penelitian,  pengelolaan  dana penelitian,  dan  pengawasan  dana penelitian,
2. Kementerian Keuangan, Kementerian Ristekdikti, dan Bappenas menentukan politik anggaran, persentase anggaran penelitian untuk kegiatan  prioritas  nasional,  dan memastikan keberlanjutan penelitian prioritas, 3. Kementerian Ristekdikti agar mematuhi aturan mengenai pemotongan  anggaran  dengan  tidak melakukan  pemotongan  terhadap penelitian yang sudah berkontrak, 4. Kementerian  Ristekdikti  menjaga masa penelitian minimal 10 (sepuluh) bulan dengan mengendalikan pencairan anggaran yang terlambat, 5. Kementerian Ristekdikti perlu membangun  regulasi  yang  mengatur rinci bagaimana pengelolaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian berbasis luaran, 6. Kementerian Keuangan dan Kementerian  Ristekdikti  melakukan riviu  mengenai  SBKU  Penelitian (menyusun  regulasi  yang  mengatur rinci bagaimana pengelolaan, pelaporan,  rincian  komponen  SBK dan pertanggungjawaban penggunaan  dana  dan  merinci  jenis
komponen  biaya  pada  SBK  biaya penelitian sehingga dapat ditentukan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya), dan 7. Kementerian  Ristekdikti  membuat standar  luaran  penelitian  yang berlaku  untuk  semua  lembaga penelitian di tingkat kementerian/lembaga.

## Referensi
Badan  Pemeriksa  Keuangan.  (2017). Laporan Hasil Pemeriksaan.
Jakarta.
Denhardt, Janet V  and Robert B. Denhard.
(2007). The New Public Service. M .E.Sharpe Inc. Armonk. New York.
Jin,  Yanhong.,Yahung  Hu,  Carl  Pray.
(2017). Impact  of  government science  and  technology  policies with  a  focus  on  biotechnology research on commercial agricultural  innovation  in  China. China Agricultural Economic Review 9 (3): 438-452. Kadir,  B.  (2017).  Market-Oriented  R&D Commercialization at Public Universities  and  Government Resarch  Institutes  in  Malaysia:
Issues  and  Potential  Research Areas. Journal  of  Engineering  and
Applied  Sciences 12  (6):  1386- 1392. Kementerian Ristek/BRIN. (2019). Paparan. Jakarta.
Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi
Malaysia.  (2017). Peran  Strategik Kementerian  Sains,  Teknologi,  dan Inovasi (MOSTI) 2016-2020. Putrajaya.
MASTIC.  (2013). National  Survey  of  R&D 2013 .
Majchrzak,  A.,  &  Markus,  M.  (2013). Methods  for  Policy  Research:
Taking Socially Responsible Action . SAGE Publications.
MESTECC  Fund  Division.  (2017). Smart Challenge  Fund  Guideline  for Applicants. Putrajaya.
Mutiara, Z. Z., Krishnadianty, D., Setiawan, B.,  &  Tri  Haryanto,  J.  (2019). Climate Budget Tagging: Amplifying Sub-national Government's  Role  in  Climate Planning and Financing.
OECD, Frascati Manual  (2015). Guidelines for  Collecting  and  Reporting  Data on  Research  and  Experimental Development,  The  Measurment  of Scientific, Technological, and Innovation Activities. OECD Publishing. Paris.
Pratiwi,  R.  N.  (2012).  Politisasi  Anggaran Sektor  Publik. Interaktif:  Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 15 Tahun 2017. (2017). Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar  Biaya  Keluaran  Sub
Keluaran Penelitian. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  11 Tahun  2018.  (2018). Tata  Cara Revisi  Anggaran  Tahun  Anggaran 2018. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  37 Tahun 2012. (2012). Standar Biaya Tahun Anggaran 2013. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  86 Tahun 2017. (2017). Standar Biaya Keluaran  Tahun  Anggaran  2018. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  94
Tahun  2017.  (2017). Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana  Kerja  dan  Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Ristekdikti  Nomor  20 Tahun  2018.  (2018). Penelitian. Jakarta.
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun 2018.  (2018). Pengadaan  Barang dan Jasa . Jakarta.
Rahim,  R.  A.,  &  Emran,  N.  M.  (2012). Streamlining  Malaysia's  National R&D Areas . Malaysia.
Setiawan,  A.  (2015). Politik  Anggaran: Kebijakan  Dana  Hasil  Bagi  Migas dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015. Tijssen, Robert J. W., Jos J. Winnink. (2018). Capturing ‘R&D excellence’: indicators, international statistics, and innovative universities.
Scientometrics 2018  (114):  687–
699.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2019. (2019). Sistem  Nasional  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2002. (2002). Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan,  dan  Penerapaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
World  Economic  Forum.  (2015). The Global  Competitiveness  Report 2015-2016.
Xu, J., & Huang, C. (2019). The Budget and Expenditure  of  Basic  Research:  A Comparison  between  China  and United States. 2019 Proceedings of PICMET:  Technology  Management in The World of Intelligent System.