HUKUM MEDIA MASSA DAN REGULASI

## MEMANDANG KEDAULATAN RAKYAT DALAM UNDANG- UNDANG PILKADA
Muhamad Zainuri Institut Agama Islam Tulang Bawang muhamadzainuri919@gmail.com
Abstrak
Pemilu yang selalu dijadikan alasan untuk menegakkan kedaulatan rakyat,akan tetapi peraturan pemilu sendiri tidak sesuai dengan kehendak rakyat  karena  mempersulit  rakyat  itu  sendiri.  Pendekatan  Branston  dan Stafford (2003: 90-106) akan digunakan untuk mengeksplorasi lebih jauh terkait bagaimana teori hukum media massa dan regulasi dengan berbagai pertanyaan seperti permasalahan seputar deregulasi dan liberalisasi, wilayah pembuat  kebijakan  kontemporer,  dan  yang  terakhir  tentang  pasar  bebas. Hasil menunjukkan  Undang pemilu  cenderung  lebih banyak berdasarkan kepentingan para politikus, dan rakyat hanya bisa menjadi penonton akan suatu  kekuasaan  yang  tidak  bisa  diganggu  gugat.  Walaupun  memang undang-undang pemilu sudah sangat baik, akan tetapi tetap saja masih saja ada celah bagi para oknum tertentu untuk merusak berjalannya demokrasi di Indonesia ini.
Kata kunci : Hukum Media Massa, Pemilukada, Regulasi, Undang-Undang
Abstract
Elections are always used as an excuse to uphold people's sovereignty, but the election regulations themselves are not in accordance with the will of the people because they make it difficult for the people themselves. Branston and Stafford's (2003: 90-106) approach will be used to further explore how mass media law theory and regulation relate to various questions such as issues around deregulation and liberalization, the realm of contemporary policymakers, and finally about free markets. The results show that election laws tend to be more based on the interests of politicians, and the people can only be spectators of a power that cannot be contested. Even though the election law is very good, there are still gaps for certain individuals to undermine the functioning of democracy in Indonesia.
Keywords: Mass Media Law, Regional Head Election, Regulation, Law

## A. PENDAHULUAN
Kedaulatan  rakyat  melahirkan  demokrasi  yang  diwujudkan  dengan pemilu, selanjutnya dijadikan alasan berjalannya suatu pemerintahan yang demokratis,  akan  tetapi  sekarang  dalam  perjalannya  pemilu  masih  belum mencerminkan  suatu  sistem  demokrasi  yang  sesungguhnya. 1 Terbukti dengan masih maraknya budaya sogok, salam tempel, serangan fajar, jual beli  suara  dan  kecurangan  dalam  proses  penghitungan  suara  menghiasi proses  dimulainya  demokrasi  langsung  atau  Pilkada  langsung  ini,  yang sekarang  hal  ini  sudah  sangat  akrab  dengan  telinga  para  pemilih  di Indonesia. 2 Para  pemilih  masih  banyak  yang  bersifat  pragmatis,  dengan  tidak terlalu peduli latar belakang siapa yang akan di pilih, bahkan nilai dan makna pemilu  di  mata  masyarakat  seakan  nihil. 3 Disamping  para  pemilih  yang bersifat kurang peduli terhadap pemilu ternyata dalam partaipun tidak luput dari  kepentingan-kepentingan  pribadi  untuk  kesuksesan  partai  ataupun perorangan yang berkuasa di partai tersebut. 4
Permasalahan  yang  selalu  dipandang  serius  olah  para  pembuat kebijakan dan para pengamat dan para ahli hukum dan tata Negara adalah terkait dengan biaya yang dihabiskan untuk anggaran pemilu bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata, mulai dari proses pelaksanaan oleh para panitia pemilu juga dari para calon dan juga dana untuk pemilih yang begitu rumit  dan  menghabiskan  banyak  dana.  Ditambah  lagi  jalan  pintas  yang sering  digunakan  oleh  para  calon  untuk  mendapatkan  dana  yang  cukup
1 Saparuddin,  Pilkada  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  Dan Permasalahannya,  Artikel  EBuletin  LPMP  Sulsel  .  20  September  2014. http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=291: pilkada-dalamsistem-ketatanegaraan-indonesia-dan- permasalahannya&catid=42:ebuletin&Itemid=215
2 Dyah Mutiarin,Nur Hayati,dan Delina Asriyani, Analisis Dampak Positif dan Negatif  Dalam  Pemilukada Langsung  Bagi  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Daerah,  Paper disajikan dalam Forum Ilmiah Nasional Program Pascasarjana, UMY, 24 Desember 2011
3 Neny Agustin IrmaYuningsih dan Warsono, Partisipasi Politik Remaja (Pemilih Pemula) Pada Pemilukada Mojokerto Tahun 2010 Di Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 2 Volume 1 Tahun 2014, hal 16-30
4 Helmi  Mahadi,  Pragmatisme  Politik:  Studi  Kasus  Proses  Rekrutmen Politik Pdi-P Pada Pilkada, Kabupaten Sleman, Jurnal Studi Pemerintahan Volume 2 Nomor 1 Februari 2011. h. 1-33
demi keperluan kampanye dengan kemudian adanya fenomena penebusan modal bagi yang sudah terpilih dan menang dalam pemilu tersebut. 5
Melihat struktur dari pancasila yang mana Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa  berada  di  puncak,  yaitu  Sila  Pertama  menggambarkan  bahwasanya bangsa ini bukan bangsa yang sekuler dikarenakan kedaulatan Tuhan Yang Maha  Esa  menjadi  pedoman  utama  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia. 6 Kedaulatan rakyat yang merupakan implementasi dari cita-cita para  pendiri  bangsa  yang  berharap  bangsa  ini  benar-benar  berdiri  tegak sesuai  dengan  kehendak  dan  kemauan  rakyat,  dikarenakan  rakyat merupakan  hasil  dari  segenap  perjuangan  semua  rakyat  yang  ada  di nusantara. 7 Tata  cara  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  terbaik  adalah dengan menjalankan proses demokratisasi yang sebaik mungkin. Menurut peneliti  LP3ES  Taftazani  mengatakan  bahwasanya  pemilihan  secara langsung merupakan solusi yang terbaik. 8
Menurut pandangan seorang guru besar Prof. Andi Faisal Bakti dalam acara konferensi internasional dengan tema “Good Governance:  A Workable Solution For Indonesia? ”  yang di adakan di Universitas McGill Kanada, beliau memaparkan bahwasanya pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang tergambar di dalamnya efektifitas, efesiensi, kejujuran, keadilan, transparan, dan terbuka. 9

## B. PEMBAHASAN
a. Kerangka Teori
Harus  disadari  bahwasanya  media  memberikan  pengaruh  dalam terbentuknya suatu kebijakan atau regulasi. Perspektif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memakai teori Regulasi dari Branston. 10
5 Didik  Supriyanto  (Editor),  Lia  Wulandari,  Armanda  Pransiska,  dan Catherine  Natalia,  Dana  Kampanye  Pilkada  Pengaturan  Teknis  Tentang Sumbangan, Pengeluaran, Dan Pelaporan Berdasarkan Uu No 1/2015 Juncto Uu No 8/2015, Jakarta: Yayasan Perludem, 2015. h. iii
6 Mahfud  MD,  Penuangan  Pancasila  di  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan, www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_8.pdf
7 UUD 1945 8 Taftazani, dalam acara dialog kebangsaan bertajuk "Quo Vadis Pilkada", Senin (15/9/2014).
9 Andi Faisal Bakti (ed.), Good Governance: A Workable Solution For Indonesia? (Jakarta: Logos, 2000), 3 10 Gill Branston and Roy Stafford, The Media Student’s Book , Third Edition (London and New York: Routledge, 2003). 473-488
Dalam pembahasan tentang regulasi terdapat beberapa pertanyaan penting, diantaranya:
1. Haruskah  masyarakat  berharap  organisasi  media  untuk  melakukan tindakan tertentu dan berhenti dari tindakan yang lain?
2. Apakah  ada  beberapa  bentuk  penggunaan  media  yang  yang  lebih sering digunakan dari pada yang lain?
3. Siapa  yang  harus  memutuskan  ini  dan  jenis  kontrol  yang  mungkin bisa membatasi kegiatan media?
Sebelum melakukan pembahasan mengenai regulasi, perlu diketahui terlebih dahulu akan konsep dari institusi media yang mengambil dari ide- ide  dari  sosiologi,  psikologi  dan  politik  serta  studi  ekonomi  dan  bisnis. Institusi  telah  digambarkan  sebagai  struktur  peraturan  dan pengorganisasian  abadi  setiap  masyarakat,yang  membatasi  dan mengendalikan individu dan individualitas yang mendasari prinsip dan nilai- nilai yang menurut banyak praktek-praktek sosial dan budaya terorganisir dan terkoordinasi dalam sumber sosial utama seperti kode, aturan dan relasi. Terdapat kata-kata kunci seperti kontrol, nilai, terorganisir, dan lainnya yang penting  dalam  pembahasan  institusi  media.  Produksi  media  dan penggunaannya tergantung pada kebutuhan sosial, konteks ekonomi, dan politik yang berkembang saat itu. Media memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari diantaranya:
1. Media sebagai aktivitas sosial, yang dapat membawa dampak positif sebagai sarana informasi, wawasan, dan interaksi antar media. Media juga  bisa  menimbulkan  dampak yang  negatif  apabila  menyebabkan meningkatnya kebodohan, kekerasan dan prilaku anti-sosial lainnya.
2. Media sebagai aktivitas budaya yang menggambarkan nilai seni dan mengeksplorasi  ide-ide  sehingga  bermanfaat  untuk  warisan  budaya yang hidup dalam masyarakat.
3. Media  sebagai  aktivitas  ekonomi  yang  bisa  dijadikan  lahan  untuk mencari lapangan pekerjaan sebagai informasi untuk perusahaan dan lain  sebagainya.  Aspek  yang  terpenting  dalam  aktivitas  ekonomi adalah adanya persaingan di pasar media.  Organisasi yang biasanya mengambil bagian dalam pengelolalan kebijakan adalah: 11
- Pemerintah
- Institusi media
- Pengelola pasar
- Dan yang lainnya.
11 Gill Branston and Roy Stafford, The Media Student’s Book , h. 474
Dalam pembahasan teori Regulasi dari Branston terdapat beberapa permasalahan  seputar  regulasi  diantaranya:  Deregulasi  dan  liberalisasi, Wilayah pembuat kebijakan kontemporer, dan Pasar Bebas.
1. Deregulasi dan liberalisasi. 12
Pembahasan  bagian  ini  menjelaskan  bahwasanya  pemerintah memiliki  peran  dan  fungsi  tersendiri  sebagai  lembaga  dalam  pembuatan kebijakan. Kebijakan yang sudah ada, bisa dengan mudah dirubah dengan adanya  kepentingan-kepentingan  tertentu,  dan  pemerintah  juga  bisa mengontrol  pelayanan  publik.  Adanya  permainan  monopoli  dan penguasaan dalam sebuah kebijakan dengan  perubahan dari aspek media menandakan adanya leberalisasi pasar. Jadi inti dari teori ini menjelaskan bahwasanya peraturan atau kebijakan itu berubah mengikuti keinginan para penguasa  dan  kelompok  tertentu  dengan  mengendalikan  media  sebagai perantaranya.  Kebijakan  yang  berhubungan  dengan  pemerintah diantaranya:
- Privatisasi sektor publik dengan memonopoli  dibagian berita dan telekomunikasi.
- Hilangnya kontrol dari pembuat kebijakan.
- Dibukanya pasar media yang menyebabkan terjadinya perselisihan perebutan kepemilikan media tersebut.
Pada akhirnya kurangnya pembatasan terhadap aktivitas yang ada di media merupakan tujuan dari deregulasi.

## 2. Wilayah pembuat kebijakan kontemporer 13
Perlu  adanya  wewenang  bagi  penguasa  untuk  melakukan pembuatan  kebijakan  demi  terciptanya  ketertiban  dan  keteraturan,  baik dalam kehidupan pada umumnya juga secara khusus dalam tatanan media. Ditemukan  enam  tipe  regulasi  yang  berbeda-beda  yang  mana  bisa diterapkan  dalam    media kontemporer,  dibedakan  sesuai  dengan  dimana kekuatan regulasi itu diberlakukan, diantranya:
1. Kontrol langsung oleh pemerintah.
2. Delegasi dari pemerintah ke pembuat kebijakan independen.
3. Kebijakan sendiri oleh produser media
4. Framework  umum undang-undang sebagai pengendali.
12 Gill Branston and Roy Stafford, The Media Student’s Book , h. 477
13 Gill Branston and Roy Stafford, The Media Student’s Book , h. 478
5. Kekuatan pasar sebagai kebijakan.
6. Kebijakan dari tuntutan masyarakat.
3. Pasar Bebas. 14
Kebijakan  untuk  mengontrol  keadaan  pasar  yang  terjadi  pada media,  seperti  kebebasan  ketika  membuat  iklan,  sponsor,  kampaye,  dll. Semestinya dalam  kebijakan harus ada yang menjamin dan  memberikan batasan  agar  terlepas  dari  unsur-unsur  korup.  Semestinya  para  pakar ekonom  bersaing  secara  sehat  mengamati  pola  yang  ada  di  pasar.  pasar, kompetisi, dan intervensi terhadap kontrol harga dalam suatu pasar tanpa adanya  campuran  dari  kepentingan  pribadi  pemodal  dan  penguasa.  Ada beberapa pendukung penyebab terjadinya pasar bebas di dalam dunia media persiaran diantarnya:
- Kebutuhan manusia akan program atau siaran yang populer.
- Terdapat  banyaknya  macam-macam  siaran  yang  bersaing  di pasaran.
- Pasaran  menuntut  para  produser  untung  lebih  fokus  dan  lebih efisien.
- Ketika  mayoritas  para  pembuat  program  memakai  system  yang lama.
Penelitian ini dalam kerangkanya menggunakan teori Regulasi yang ada dalam buku Branston, kemudian dibantu dengan beberapa teori pendukung yaitu  teori  kedaulatan  rakyat  dan  demokrasi,  teori  keadilan,  dan  teori hegemoni. Teori kedaulatan rakyat yang akan digunakan dalam penelitian ini  jelas  berbeda  dari  teori  kedaulatan  yang  ada  pada  umumnya.  Teori kedaulatan  rakyat  yang  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan pancasila  yang  memuat  pernyataan  yang  pada  intinya  menjelaskan bahwasanya  rakyat  dalam  hal  hak-hak  asasi  manusianya  tidak  secara menyeluruh menyerahkannya kepada penguasa atau wakil rakyat dalam tata pemerintahan  Indonesia.  Hak-hak  rakyat  tetap  utuh  dan  selalu  ada menempel di setiap individu masyarakat tersebut. Rakyat akan selalu ikut andil  dalam  perjalanan  pemerintahan  dengan  berbagai  sistemnya,  dan demokrasi  yang  merupakan  tata  cara  pelaksanaan  sistem  pemerintahan tersebut, yang kemudian di Indonesia dikenal dengan sebutan Demokrasi
14 Gill Branston and Roy Stafford, The Media Student’s Book , h. 483
Pancasila. 15 Selanjutnya  teori  kedaulatan  rakyat  ini  akan  dihubungkan dengan  teori  regulasi  dalam  bagian  pertanyaan  tentang  deregulasi  dan liberalisasi,  sehingga  diharapkan  dengan  menggunakan  teori  ini  bisa menganalisa sajauh mana pengaruh dan peran pemerintah dengan media dalam pembuatan Undang-Undang atau peraturan yang berkaitan dengan pilkada,  melihat  dampak  yang  dihasilkan  oleh  para  pembuat  kebijakan tersebut.
Selanjutnya  menggunakan  teori  keadilan  Jhon  Rawls  yang mengatakan bahwasanya keadilan baru bisa terwujud apabila diantara para pelaksana  keadilan  mulai  melakukan  perbaikan  dan  koreksi  terhadap keadilan  yang  sudah  dilakukan  sejauh  mana  pencapaiannya,  kemudian melakukan koreksi terhadap struktur dasar dari institusi-institusi sosial yang utama, sperti pengadilan, pasar, dan konstitusi Negara. 16 Selanjutnya teori keadilan Jhon Rawls ini akan digabungkan dengan teori regulasi Branston yang  pada  bagian  pertanyaan  tentang  wilayah  para  pembuat  kebijakan kontemporer, dengan menggunakan teori ini diharapkan bisa menganalisa sejauh    mana  penegakan  keadilan  oleh  para  pembuat  kebijakan  dengan melihat hasil yang telah mereka capai yaitu kebijakan khususnya yang terkait dengan undang-undang PILKADA tersebut.
Bagian terakhir dalam metodologi ini adalah pembahasan mengenai teori hegemoni Gramci yang menyatakan bahwasanya kekuasaan itu supaya bisa bertahan lama membutuhkan dua hal. Pertama, bagian yang memiliki kekuatan  untuk  memaksa  masyarakat  atau  semacam    penegakan  hukum. Seperti  lembaga-lembaga  Negara  yaitu  militer,  polisi,  dan  pengadilan. Kedua,  bagian  yang  mengajak  masyarakat  dengan  cara  bujukan,  seperti kekuasaan melalui lingkungan pendidikan, keberagamaan, kesenian, bahkan juga lingkungan keluarga. Menurut Grimci hegemoni itu bisa diwujudkan dengan  adanya  usaha  di  bidang  politik,  kultur  dan  juga  intelektualitas. 17 Selanjutnya teori hegemoni akan dihubungkan dengan teori regulasi yang terkait  dengan  pertanyaan  tentang  pasar  bebas,  dengan  adanya  teori  ini diharapkan bisa menganalisa sejauh mana pengaruh yang disebabkan oleh pasar bebas dalam pembentukan undang-undang PILKADA tersebut.
15 S. Fudiman, Membedah Konsep Kedaulatan Rakyat dari Pancasila dan UUD 1945, Jurnal Pendidikan Penabur - No.07/Th.V/Desember 2006. h. 100-107
16 Pan  Mohamad  Faiz,  Teori  Keadilan  Jhon  Rawls,  Jurnal  Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, h.136-149
17 Winner  Agung  Pribadi,  “Sumbangan  Perspektif  Gramscian  dalam Memahami  Gerakan  Globalisasi  Alternatif  ”,Global  &  Strategis,  Th.  II,  No.  1, Januari-Juni 2008, hlm. 23-37.

## b. Kasus
Seperti yang telah di uraikan dalam pendahuluan tulisan ini, yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah adanya sebuah permasahan yang selalu  di  pertanyakan  oleh  berbagai  kalangan,  baik  para  akademisi,  para ulama,  masyarakat  biasa  dan  semua  golongan.  Permasalahan  pemilihan pemimpin atau kepala daerah yang pada kesempatan ini kasus yang akan diambil  adalah  undang-undang  atau  kebijakan  hukum  yang  mengatur tentang jalannya sebuah agenda besar demokrasi di daerah.
c. Analisis
Berdasarkan  pengamatan  dari  hasil  analisis  data  yang  ada, kedaulatan  rakyat  dalam  undang-undang  pilkada  berdasarkan  perspektif regulasi  sudah  bisa  dibilang  bagus  dan  baik  akan  tetapi  masih  banyak terdapat celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pencari kesempatan untuk mencari  kelemahan  dan  merusak  jalannya  demokrasi  di  Indonesia. Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang pertama tentang deregulasi dan liberalisasi  yang  di  sandingkan  dengan  teori  kedaulatan  rakyat  dan demokrasi. Kemudian tentang pertanyaan yang berkaitan dengan wilayah pembuat kebijakan kontemporer dengan teori keadilan, dan yang terakhir yaitu pertanyan yang terkait tentang pasar bebas dengan teori hegemoni.

## C. KESIMPULAN
Masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan penelitian, akan tetapi  kesimpulan  sementara  menyatakan  bahwasanya  undang-undang pilkada yang sudah baik masih membutuhkan banyak perbaikan lagi, juga butuhnya dukungan dari berbagai pihak untuk menjalankan peraturan yang sudah ada ini.
Refrensi - Bakti, Andi Faisal (ed.), Good Governance: A Workable Solution For Indonesia? (Jakarta: Logos, 2000), 3
- Branston, Gill and Roy Stafford, The Media Student’s Book , Third Edition (London and New York: Routledge, 2003). 473-488
- Faiz, Pan Mohamad. Teori Keadilan Jhon Rawls, Jurnal Konstitusi , Volume 6, Nomor 1, April 2009, h.136-149
- Mahadi, Helmi. Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik Pdi-P Pada Pilkada, Kabupaten Sleman,
Jurnal Studi Pemerintahan Volume 2 Nomor 1 Februari 2011. h. 1-33
- MD, Mahfud, Penuangan Pancasila di Dalam Peraturan Perundang-Undangan ,
www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_8.pdf
- Mutiarin, Dyah,Nur Hayati,dan Delina Asriyani, Analisis Dampak Positif dan Negatif Dalam Pemilukada Langsung Bagi Kualitas Pelayanan Publik di Daerah, Paper disajikan dalam Forum Ilmiah Nasional Program Pascasarjana, UMY, 24 Desember 2011
- Pribadi,Winner Agung. “Sumbangan Perspektif Gramscian dalam Memahami Gerakan Globalisasi Alternatif ”,Global & Strategis, Th. II, No. 1, Januari-Juni 2008, hlm. 23-37.
- S. Fudiman, Membedah Konsep Kedaulatan Rakyat dari Pancasila dan UUD 1945, Jurnal Pendidikan Penabur - No.07/Th.V/Desember 2006. h. 100-107
- Saparuddin, Pilkada Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Permasalahannya , Artikel EBuletin LPMP Sulsel . 20 September 2014. http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=291:pilkada-dalamsistem- ketatanegaraan-indonesia-dan- permasalahannya&catid=42:ebuletin&Itemid=215
- Supriyanto, Didik (Editor), Lia Wulandari, Armanda Pransiska, dan Catherine Natalia, Dana Kampanye Pilkada Pengaturan Teknis Tentang Sumbangan, Pengeluaran, Dan Pelaporan Berdasarkan Uu No 1/2015 Juncto Uu No 8/2015, Jakarta: Yayasan Perludem, 2015. h. iii
- Taftazani, dalam acara dialog kebangsaan bertajuk "Quo Vadis Pilkada", Senin (15/9/2014).
- Yuningsih, Neny Agustin Irma dan Warsono, Partisipasi Politik Remaja (Pemilih Pemula) Pada Pemilukada Mojokerto Tahun 2010 Di Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Kajian Moral dan Kewarganegaraan , Nomor 2 Volume 1 Tahun 2014, hal 16-30