## MELACAK PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DI JAYAPURA

## Muh. Anang Firdaus
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) al-Fatah di Jayapura
Abstrak :  Tulisan  ini  membahas  tentang  “bagaimana  konstruksi kerukunan umat beragama di Jayapura berdasar peran FKUB dalam memelihara  kerukunan?”  pertanyaan  ini  ditleusuri  dengan penelitian  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  yuridis,  historis  dan  sosiologis.  Penelitian  ini  melihat kenyataan  bahwa  FKUB  tidak  memberi  peran  memelihara kerukunan  umat  beraga  karena  belum  mampu  menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah PBM No. 9 dan 8 tahun 2006.  Pola hubungan  umat  beragama  di  Jayapura  telah  mengalami  perubahan dari  sikap  toleransi  bergerak  menjadi  sikap  akseptansi  dalam menjalin  kerukunan.  Sikap  toleransi  masyarakat  yang  memahami keberagaman,  menghargai  dan  mengakui  eksistensi  agama seseorang  serta  rnembiarkannya  melaksanakan  ajaran  agamanya telah  masuk  dalam  tataran  akseptansi  yang  saling  menerima keberagaman  dan  bckcrjasama  untuk  mengatasi  problem-problem kemanusiaan dan menciptakan kemaslahatan uinum di masa depan.
This  paper  outlines  how  the  construction  of  religious  harmony  in Jayapura  based  on  the  role  of  FKUB  is  in  keeping  harmony?.  This question is explored with qualitative descriptive analysis by the use of  juridical,  historical,  and  sociological  approaches.  The  research looked  at  the  fact  that  FKUB  have  not  played  the  pivotal  role  to maintain religious harmony since they are not able to carry out their duties in accordance with the mandate of PBM No. 9 and 8 in 2006. The  pattern  of  religious  relations  in  Jayapura  has  undergone  a change  of  attitude  from  the  tolerance  attitude to  the  acceptance  in keeping  harmony. Jayapura people's attitude which understand the tolerance  of  diversity,  respect  as  well  as  recognize  the  existence  of one's  religion  and  also  let  him/her  to  implement  his/her  religious teachings has entered the level of acceptance of diversity, of working together in recovering human's problems and of creation of general aims in the future.
Keywords: Kerukunan, Toleransi, Pluralisme

## I. Pendahuluan
Kemajemukan  bangsa  Indonesia  bukanlah  realitas  yang  baru  terbentuk. Kemajemukan  etnis,  budaya,  bahasa  dan  agama  merupakan  realitas  yang sudah berlangsung lama di negeri ini. Penduduk Indonesia tersebar di pulau- pulau dengan komposisi yang tidak merata; ada pulau yangrelatif kecil tetapi padat  pcnduduknya  seperti  pulau  Jawa  dengan  luas  6,88%  dari  wilayah Indonesia dihuni oleh 59,99% dari penduduk Indonesia. Sebaliknya pulau Irian Jaya  atau  Papua  dengan  luas  wilayah  21,99%  dari  wilayah  Indonesia  hanya dihuni  oleh  0,92%  penduduk  Indonesia  Demikian  juga  dari  scgi  jumlah  dan komposisi jumlah nemeluk agama. Mayoritas penganut Islam tersebar di Jawa, Sumatera Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Sumbawa dan pulau-pulau di  Maluku  Utara.  Penganut  Kristen  Protest  an  mayoritas  terbesar  di  Papua, Katolik  di  Flores  dan  Hindu  di  Bali. 1 Kemajcmukan  itu  menjadi  himpunan kekuatan bangsa dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Kemajemukan telah  menjadi  slogan  kesatuan  bangsa,  yakni  Binneka  Tunggal  Ika  '(berbeda- beda tetapi tetap satu).
Kondisi bangsa Indonesia yang majemuk dengan penduduk dari pelbagai etnis,  bahasa,  dengan  letak  geografis  antardaerah  yang  luas  dan  dipisahkan oleh  ribuan  pulau,  serta  keanekaragaman  agama  yang  mempunyai kecenderungan  kuat  terhadap  identitas  agama  masing-masing,  sangat berpotensi  lahirnya  konflik.  Oleh  karena  itu,  untuk  mewujudkan  kerukunan hidup  antarumat  beragama  yang  sejati,  harus  tercipta  satu  konsep  hidup bernegara yang mcngikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama untuk menghindari terjadinya konflik antarumat beragama.
Pancasila  sebagai  dasar  falsafah  negara  merupakan  model  ideal pluralisme  ala  Indonesia.  Pancasila  merupakan  konsep  ideal  untuk menciptakan kerukunan aktif dimana anggota masyarakat bisa hidup rukun di atas azas kesepahaman pemikiran. Harus diakui bahwa keberadaan Pancasila menjadi  kalimah  sawa'  bagi  masyarakat Indonesia.  Hal  ini  dipertegas  dengan jaminan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia dan untuk beribadah  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  sebagaimana  tercantum dalam UUD 1945.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  muncul  pro  dan  kontra  mengenai beberapa  regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah  tentang  kebebasan  beragama dan  intervensi  pemerintah  dalam  kehidupan  beragama  warga  negara.  Oleh karena  itu,  perlu  adanya  upaya  untuk  melakukan  penafsiran  lebih  lanjut tentang  kehidupan  beragama  dan  kerukunan  umat  beragama  di  Indonesia sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai.
Pemerintah Orde Baru telah melakukan usaha untuk mengatur kehidupan beragama,  membangun  kerukunan  dan  keharmonisan  hubungan  antarumat beragama.  Mukti  Ali,  ketika  menjadi  Menteri  Agama  RI,  telah  membangun
1 Lihat  pengantar  Mursyid  Ali  dalam  Badan  Litbang  dan  Diklat  Puslitbang  Kehidupan Keagamaan,  Pemetaan  kerukunan  kehidupan  beragama  di  Berbagai  daerah  di  Indonesia, Mursyid Ali, ed. (Jakarta: Maloho Jaya press, 2009) h. viii
landasan teoritik kerukunan di Indonesia dengan mcngajukan konsep agree in disagree.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  Menteri  Agama  Alarnsyah  Ratu Perwiranegara  menerapkan  kebijakan  Trilogi  Kerukunan  Umat  Beragama, yakni 1) kerukunan intern uraat beragama 2) kerukunan antarumat beragama clan  3)  kerukunan  antarumat  beragama  dengan  pemerintah.  Pemerintah  juga membentuk  statu  wadah  untuk  mendukung  kebijakan  tersebut  dengan  nama Wadah Musyawarah  Antar Umat  Beragama (WMAUB) 2 . Kemudian kebijakan dalam  memelihara  kerukunan  diteruskan  oleh  Menteri  Agama  selanjutnya Tannidzi  Taher  dengan  membuat  proyek  pembinaan  kerukunan  umat beragama  dengan  narna  Lembaga  Pengkajian  Kerukunan  Umat  Beragama (LPKUB).
Setelah Orde Baru runtuh dan digantikan Orde Reformasi, terjadi banyak konflik terbuka di beberapa daerah di Indonesia. Pada saat yang sama muncul kesadaran  masyarakat  dalam  upaya  membangun  kehidupan  yang  damai, rukun baik antarumat beragama maupun antaretnis. Kehidupan yang tentram dan damai sangat diidamkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di daerah konflik  yang  merasa  jenuh  dengan  konflik  yang  berkepanjangan.  Terbitlah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan  8  Tahun  2006,  tentang  pembentukan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama (FKUB)  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/Kota.  Adanya  wadah  FKUB memberikan angin segar dan peluang yang besar bagi terwujudnya kerukanan umat beragama di berbagai daerah di Indonesia. Keluarnya PBM Nomor 9 dan 8  Tahun  2006  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  memelihara  kerukunan antarumat beragama dengan lebih intensif di berbagai daerah di Indonesia.
Jayapura  merupakan  ibu  kota  Provinsi  Papua  yang  secara  demografis maupun  sosiologis  merupakan  wilayah  yang  penduduknya  sangat  majemuk. Keragaman tersebut tumbuh dan berkembang di Papua, sehingga Papua sering disebut  dengan  'Indonesia  Mini'.  Pada  satu  sisi,  kernajemukan  merupakan kekayaan  bangsa  yang  sangat  bernilai,  namun  pada  sisi  yang  lain  memiliki potensi bagi terjadinya  disintegrasi atau perpecahan. Seringkali kemajemukan menjadi  alat  pemicu  munculnya  konflik  suku,  agama,  ras  dan  antargolongan (SARA).
Kondisi  Kota  Jayapura  dengan  penduduk  yang  berasal  dari  berbagai etnis,  agama  dan  golongan,  amat  rentan  terhadap  munculnya  konflik  di dalamnya. Banyak konplik telah terjadi di Kota Jayapura dengan latar belakang yang  beragam  namun  akhirnya  berpotensi  menyinggung  perbedaan  suku, agama  dan  golongan.  Menyadari  adanya  potensi  munculnya  konflik,  seluruh elemen  masyarakat  di  Jayapura  berupaya  untuk  menjaga  kerukunan  dan kedamaian sesuai dengan motto yang dipopulerkan oleh Provinsi Papua, yaitu
2 Masykuri Abdillah, Alamsyah Rat Prawiranegara; Stabilitas Nasional dan Kerukunan” dalam Azyumardi Azra, ed. “ Menteri-menteri Agama RI; Biografi Sosial Politik” (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998) h. 340
'Papua  Tanah  Damai' 3 .  Mereka  bertekad  supaya  konflik  sosial  yang  pernah terjadi di Ambon Poso dan daerah lain beberapa waktu yang lalu tidak terjadi di  Jayapura.  Salah  satu  langkah  yang  dilakukan  adalah  membentuk  suatu wadah  atau  forum  yang  menjalin  komunikasi  dan  membangun  hubungan antarumat  beragama  dalam  menyelesaikan  permasalahan  antarumat  yang mungkin terjadi. Terbentuknya FKUB Kota Jayapura berdasar PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, dan Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 135 Taliun 2007 tentang Forum Kerukunan Beragama dan Dewan Penasehat Farum Kerukunan Umat  Beragama  Provinsi  Papua  dan  Kabupalen/Kota  Se-Papua  merupakan salah satu hal yang mendukung pemeliharaan kerukunan umat beragama.
Dari  uraian  di  atas  dapat  di  pahami  bahwa  dalam  realitasnya,  regulasi yang dikeluarkan pemerintah dan dibentuknya lembaga-Iembaga adalah untuk menjamin  kerukunan  antarumat  beragama.  Setelah  sekian  lama  kerukunan antarumat  beragama  berjalan  di  Indonesia  dengan  mengedepankan  sikap toleransi,  tenggang  rasa  dari  lain-lain  serta  berbagai  regulasi  yang  ditetapkan pemerintah, masih banyak terjadi konflik yang melanggar kebebasan beragama dan  kerukunan  antarumat  beragama.  Hal  ini  memerlukan  upaya  bersama pemerintah  dan  seluruh  elemen  masyarakat  untuk  memaknai  kehidupan beragama yang rukun dana damai.

## II. Pengertian Agama dan Hak Kebebasan Beragama
Beberapa  pakar  Muslim  mengetengahkan  beragam  pengertian  tentang agama.  Diantaranya,  Musthafa  Abdul  Raziq  yang  menyatakan  bahwa  agama adalah terjemahan  dari kata din yang  berarti peraturan-pcraturan yang  terdiri atas  kepercayaan-kepercayaan  yang  berhubungan  dengan  keadaan-keadaan suci 4 .  Mukti  Ali  menyatakan,  agama  adalah  kepercayaan  pada  adanya  Tuhan Yang Maha Esa dan hukum-hukum yaag diwahyukan kepada utusan-Nya bagi kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. 5 Dalam pengertian ini Mukti Ali membatasi  pengcrtian  agama  hanya  pada  aspek  kepercayaan  dan  hukum. Quraish Shihab menyatakan, agama adalah hubungan antara makhluk dengan Khaliknya. Hubungan ini terwujud dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin dalam sikap kesehariannya 6
3 Slogan  ”Papua  Tanah  Damai”  pada  mulanya  digagas  oleh  ketua  MUI  Provinsi  Papus  dan Kemudian disepakati oleh semua pihak, termasuk tokoh agama dan pemerintah daerah. Slogan dan motto ini selanjutnya disosialisasikan dan dipergunakan sebagai motto pada saat perayaan peringatan  hari  perkabaran  injil  (HPI)  pada  setiap  tanggal  5  Februari  di  Papua.  Tanggal  5 pebruari  kemudian  ditetapkan  sebagai  hari  ”Papua  Tanah  Damai”.  Lihat  Badan  Litbang  dan Diklat Kementerian Agama RI, Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara Melalui Dialog Pengembangan  Wawasan  Multikultural  antara  Pemuka  Agama  Pusat  dan  Daerah  di  Provinsi Maluku Utara, Papua dan Maluku (Jakarta; Maloho Jaya Abadi Press, 2010) h. 57-58
4 Amsal  Bakhtiar Filsafat  Agama:  Wisata  Pemikiran  dan  Kepercayaan  Manusia (Jakarta:  Rajawali Press, 2009), h.13
5 A. Mukhtar, Tunduk Kepada Allah: Fungsi dan Peran Agama dalam Kehidupan Manusia (Jakarta: Khasanah Baru, 2001), h.10
6 M.  Qurais  Sihab  Membumikan  Al-Qu‟an:  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  dalam  Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 2003) h. 210
Nampaknya  pengertian  agama  yang  telah  ada  dianggap  belum  lengkap. Hal ini sebagaimana pernyataan oleh Max Muller bahwa definisi agama secara lengkap belum tcrcapai karena penelitian terhadap agama terus dilakukan dan para ahli agama masih menyelidiki asal usul agama. Karenanya definisi yang pasti  dan  lengkap  tentang  agama  belum  terealisir. 7 Meski  demikian,  unsur- unsur  pokok  dalam  agama  telah  terungkap  dari  beberapa  pengertian  yang telah ada.
Salah  satu  tujuan  orang  menganut  agama  adalah  untuk  mendapatkan kedamaian hidup. Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka dan tidak ada pencabutan  hak  atas  kemerdekaan.  Setiap  manusia  mempunyai  hak  yang  tak terpisahkan  atas  segala  bentuk  kemerdekaan.  Karenanya,  manusia  perlu berjuang dengan segala cara untuk melawan atas pencabutan hak ini, termasuk hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan.
Prinsip  kebebasan  meyakini  suatu  agama  tanpa  ada  paksaan dikemukakan  dalam  berbagai  ayat,  mislanya  dalam  Q.S.  Al-Baqarah/2:  256 8 . Ayat tersebut merupakan alasan yang jelas dan dalil yang terang bahwa Tuhan tidak  memperkenankan  penggunaan  kekuasaan  dan  paksaan  dalam  suatu masalah  yang  berhubungan  dengan  keyakinan,  Allah  memberi  keleluasaan dalam masalah tersebut kepada hamba-hamba-Nya.

## 1. Toleransi antar umat beragama
Toleransi  merupakan  harmoni  dalam  perbedaan  yang  menimbulkan perdamaian. 9 secara  bahasa  toleransi  berasal  dari  bahasa  latin tolerac atau tolenrantia yang  berarti  menahan,  menanggung,  membetahkan,  membiarkan dan tabah. Dalam bahasa inggris, kata tersebut berubah menjadi tolerance yang berarti  sikap  membiarkan,  mengakui  dan  menghormati  keyakinan  orang  lain tanpa  memerlukan  persetujuan. 10 dalam  bahasa  arab,  kata  toleransi  biasa disebut  dengan  istilah tasamuh yang  berarti  sikap  membiarkan  atau  lapang dada, juga bisa diartikan dengan saling mengizinkan dan saling memudahkan. Dalam  menjalankan  toleransi,  setiap  umat  beragama  hendaknya berpedoman  pada  prinsip-prinsip  yang  telah  digariskan  oleh  ajaran  masing- masing. Dalam kaitannya dengan toleransi antar umat beragama terdapat dua hal  yang  berpotensi  besar  menimbulkan  bahaya,  yaitu:  pertama,  apabila seseorang  hanya  terpaku  pada  tugas-tugas  dalam  lingkungan  agamanya sendiri  tanpa  menghiraukan  hak-hak  golongan  agama  lain.  Kedua,  apabila seseorang  terlalu  bersemangat  menjalankan  toleransi  sehingga  menganggap semua agama sama saja, sama benarnya atau sama salahnya. Sikap seperti ini akan  mendorong  seseorag  melakukan  pendangkalan  terhadap  ajaran  agama.
7 Amsal Bakhtiar, op.cit.h.14
8 Departemen  Agama  RI,  Al-Qura‟an  dan  Terjemahnya  (Jakarta;  PT  Sigma  Examedia Arkanleema, 2010), h.42
9 Lihat  prolog  Irwan  Mazduqi,  Berislam  Secara  Toleran:  Teologi  Kerukunan  Umat  Beragama (Bandung; Mizan,2011),h. 4
10 Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  RI,  Toleransi  Beragama  Mahasiswa,  Bahari, ed., (Jakarta; Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h.50.
Dicari-cari  persamaan-persamaan  di  antara  agama  untuk  merumuskan  suatu intisari,  yang  bahkan  berpotensi  untuk  menegasikan  agama  yang sesungguhnya.
Secara konseptual dan metodologis, dapat diambil benang merah bahwa pertama , toleransi tidak merujuk pada perbedaan, tetapi menerima perbedaan, sebab  berapapun  besar  dan  jauhnya  perbedaan  tidak  menggambarkan  kodisi toleransi  beragama. Kedua, toleransi  beragam  sebenarnya  merujuk  kepada suatu  situasi  relasional  yang  relatif  damai  dianatara  pelbagai  umat  beragama yang  berlainan.  Terlepas  dari  kegaduhan  dan  ketegangan  yang  ditimbulkan dari aktivitas-aktivitas berbagai kelompok partisan di ranah publik, sepanjang mereka  tidak  benar-benar  menolak  atau  bahkan  menghilangkan  eksistensi kelompok agama lain.

## 2. Problematika kebebasan beragama
Hingga  saat  ini,  karakter  masyarakat  yang  lembut,  santun  dan  toleran masih  terpelihara  di  negeri  ini.  Namun  akhir-akhir  ini,  citra  masyarakat indonesia yang santun, toleran, moderat dan sebagainya seakan telah memudar dan  hilang  dari  bangsa  ini,  berubah  dengan  karakter  yang  sebaliknya  sepert memaksakan  kehendak,  brutal,  beringas  dan  sebagainya.  Karakter-karakter negatif ini bisa terlihat dalam fakta tragedi pengeboman atau bom bunuh diri di beberapa tempat, konflik di ambon dan poso, nsiden yang menimpa jamaah Ahmadiyah  di  Bogor  da  Kuningan  serta  bentuk-bentuk  kekerasan  lainnya hingga ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa negeri ini adalah sarang teroris ( the nest of terorism ).
Fenomena seperti ini menimbulkan kesangsian akan kedamaian, kebebsan dan  jaminan  keamanan  di  negeri  ini.  Masih  dapatkah  para  pemeluk  agama menikmati  kemerdekaan  dalam  memeluk  agamanya  dan  menjalankan  ibadah menurut  agamanya  sebagaimana  diamanahkan  dalam  UUD  1945  pasal  29. Meski peristiwa-peristiwa di atas cukup mengerikan, tetapi secara umum fakta di  lapangan  menunjukkan  bahwa  kebebasan  beragama  masih  terwujud  di negeri ini. Namun kita masih merasa waswas karna peristiwa-peristiwa di atas tidak  lepas  dari  aroma  agama.  Kondisi  seperti  ini  jelas  mengganggu  bagi kebebasan  beragama  dan  mengusik  kerukunan  beragama  pada  suatu  negara yang  konstitusinya  dengan  jelas  menjamin  kebebasan  beragama.  Dari peristiwa-peristiwa  kekerasan  di  atas  dapat  dikemukakan  beberapa permasalahan  yang  nampaknya  mengganggu  kebebasan  beragama  seperti sikap radikalisme, eksklusivisme dan pemahaman agama yang sempit.

## 3. Titik temu kerukunan
Agama  mengandung  norma-norma  dan  nilai-nilai  yang  dapat megakomodir kepentinga manusia yang berbeda-beda sehingga tercipta suatu tatanan  kehidupan  yang  damai  dan  tentram.  Ajaran  agama  juga  merupakan suatu formula yang biasa menyejukkan kegalauan jiwa dan keresahan roghani dalam  kehidupan  manusia.  Oleh  karenana,  pada  prinsipnya  ajaran  agama mengajarkan kebaikan dan membawa kedamaian dalam kehidupan.
Namun  bila  kita  menengok  pada  sejarah  agama-agama,  kita  akan
menemukan  sebuah  realitas  bahwa  kehidupan  keberagamaan  manusia  tidak hanya  meberika  dampak  yang  positif,  tetapi  banyak  juga  ekses-ekses  negatif yang  justru  merusak  kedamaian  dan  ketentraman.  Ketika  agama  menyerah, maka  keberagaman  para  pemeluknya  tidak  lagi  seperti  tujuan  asasi diturunkannya  agama  tersebut,  tetapi  justru  mengalamami  deviasi  dan sembiose,  sehinggga  sering  kali  agama  dituding  sebagai  biang  pertikaian, perpecahan, kerusuhan, kebrutalan dan berbagai ekses negatif yang lain 11 . Ketika  agama sebagai kebenaran absolut, maka siapapun  mengamininya denga  tanpa  ada  perbedaa  bahwa  agama  yang  disari  oleh  ajarannya  yang bersifat universal merupakan rahmat bagi alam semesta. Namun ketika ajaran- ajaran tersebut diterapkan oleh penganutnya, dengan segala keterbatasan yang dimilikinya,  ajaran  yang  universal  itu  akan  terpecah-pecah  dalam  bentuk partikular  dan  bisa  jadi  masing-masing  individu  ,merasa  benar  sendiri  dalam merealisasikan  pemahamannya  terhadap  ajaran  universal  itu.  Masalah  klam kebenaran ini berimplikasikan pada klaim keselamatam. Dalam hal ini, masing- masinh  pemeluk  agama  mengklaim  bahwa  agama  yang  dipeluknya  yang paling  benar  dan  mengatakannya  meraih  keselamatan,  sedangkan  agama  lain salah  dan  menyesatkan.  Klaim-klaim  semacam,  inilah  yang  telah  memicu terjadinya berbagai konflik antara umat beragama.
Hal ini merupakan sesuatau yang wajar selama masing-masing penduduk paham  yang  berbeda  itu  tidak  saling  tuding  dan  menghujat,  yang  pada akhirnya bermuara pada terjadinya konflik di masyarakat. Fenomena seperti ini membutuhkan  solusi  dengan  mengadakan  kajian  terhadap  agama  secara  arif, melihatnya  secara  proporsional-komprehensif  dengan  mencermati  berbagai dimensinya  dan  kelapanagan  dada  bersedia  membuka  mata  melihat  agama- agama lain.
Solusi  ata  kekerasa  atau  kebrutalan  yang  timbul  akibat  ‟agama‟  atau pemeluk agama sebaiknya buka dengan cara menghapus agama, tetapi dengan memehami  dan  menyelami  pokok  ajaran  agama  secara  fundamental.  Sebab pada prinsipnya, tidak mungkin agama yang suci mendorong umatnya untuk melakukan tindakan kekerasan, saling serang dan saling bunuh. Agama tidak seharusnya  dipahami  hanya  dari  segi  penampilan  lahiriahnya  semata (eksoteris)  yang  beragama,  semntara  subtansinya  (eksoteris)  secara fundamental tidak dilihat secara mendalam.
Fritchof Schon mengangkat perbedaaan antara dimensi-dimensi eksoteris dan  eksiteris  sekaligus  menyingkap  titik  temu  metafisik  (transenden)  semua agama  ortodok.  Ia  mengungkapkan  konsep  satu-satunya  realitas  akhir,  yang mutlak,  yang  tidak  terbatas  dan  maha  sempurna.  Ia  menyeruh  suapaya manusia mendekat kepada-Nya 12 .
Tiap  agama  tampil  dengan  wajah  dan  penampilan  yang  berbeda  antara
11 Yunasril Ali, SUfisme dan Pluralisme Memahami Hakekat Agama dan Relasi Agama-agama (Jakarta; PT. Elex Meida Komputindo, 2012), h.92
12 Media Zainul Bahri, Satu  Tuhan Banyak Agama: Pandangan SUfistik Ibn „Arabi, Rumi dan Al-Jili (Bandung; Mizan, 2011),.h.15
satu  agama  dengan  agama  yang  lain  sehingga  ditemukan  berbagai  form keberagaman dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, penapilan yang berbeda- beda antara agama-agamatidak menafikan adanya sesuatu yang substantif dari agama-agama  itu.  Dibalik  bentuk  laihiriah  terhadap  substansi  keberagamaan yang terdapat dalam semua agama 13 .
Kesadaran terhadap aspek eksoteris dan eksoteris merupakan cara terbaik untuk mencari titik teu agama-agama. Pada saat yang sama, diterimanya aspek eksoteris  dan  eksoteris  dalam  agama  akan  menanamkan  sikap  inklusifis. Namun  oerlu  ditegaskan  ahwa  kesadaran  tidak  lantas  mencampuradukkan keimanan  setiap  umat  beragama,  tetapi  justru  harus  memperkuat  dan memperkokohnya,  serta  menambah  kesadaran  bahwa  ajaran  agama  yang dianutnya  merupakan  jalan  yag  paling  sempurna  yang  membawa keselamatannya baginya didunia dan akhirat.

## III.  Penataan Kerukunan Umat Beragama

## 1. Landasan Teriologis- Yuridis tentang Kerukunan
a. Kitab Suci AL-Quran
Islam dengan jelas menunujkan akan adanya pruralitas dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa  dipahami dari firman  Allah swt, antara lain  dalam Q.S. Yunus/10: 99, Q.S. Al- Kahfi/18: 29,Q.S. Al-Baqarah/2: 256.
Islam  telah  mengantisipasi  terjadinya  pemaksaan  dalam  hal  keyakinan atau  agama  dengan  berbagai  bentuknya,  dan  menganggapnya  sebagai  suatu tindakan yang bertentangan dengan hakekat agama itu sendiri.

## b. Piagam Madinah
Ketika  Nabi  Muhammad  saw.  hijrah  ke  Madinah  beliau  membuat  suatu konstitusi  yang  mengatur kehidupan bermasyarakat dan  bernegara, termasuk di  dalamnya  menyangkut  tentang  kerukunan  hidup  beragama.  Konstitusi  ini dikenal dengan Piagam Madinah/ Sahifah Madinah yang disusun pada 622 M.
Piagam ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. telah meletakkan konsep  kerukunan  hidup  umat  beragama  bagi  komunitas-komunitas  yang hidup  di  Madinah  yang  meliputi;  pertama,  semua  pemeluk  Islam,  meski berasal dari banyak suku tetapi merupakan satu komunitas. Kedua, hubungan antara  sesama  anggota  komunitas  Islam  dan  antara  anggota  komurjitas  Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: (a) bertetangga baik, (b) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, (c) membela  mereka  yang  teraniaya,  (d)  saling  menasehati,  dan  (e)  menghormati
13 Inilah yang disinyalir dalam firman Allah Q.S. Al-Syura/42:13: terjemahnya:  “dia  telah  mensyariatkan  bagi  kamu  tentang  agama  apa  yang  telah  wasiatkan- Nya  kepada  Nuh  dan  apa  yang  telah  kami  wahyukan  kepadamu  dan  apa  yang  telah  kami wasiatkan kepada Ibrahim, Mus dan Isa Yaitu: Tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah  tentangnya.  Amat  berat  bagi  orang-orang  musyrik  agama  yang  kamu  serumereka kepadanya.  Allah  menarik  kepada  agama  itu  orang  yang  dikehendaki-Nya  dan  memberi pentunjuk kepada (agama)-Nya”. Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (jakarta: PT. Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 42.
kebebasan beragama.
c. Undang-Undang Dasar 1945
UUD 45 rnenyatakan bahwa Agama merupakan hak asasi setiap manusia. UUD  45  menjamin  kebebasan  tiap  warga  negara  untuk  memeluk  agama  dan beribadah menurut agamanya. UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Demikian  juga  dalam  menjalankan hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  pada  pembatasan  yang ditetapkan  dengan  undang-undang  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral  nilai-nilai  agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian  bahwa  secara  konstitusional,  setiap  orang  diberi  kebebasan  untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya dengan tetap menjunjung tinggi  penghormatan  dan  pengakuan  terhadap  kebebasan  orang  lain  yang menganut  agama  yang  berbeda  dan  menjalankan  ajaran  agamanya.  Menjaga keharmonisan  hubungan  umat  beragama  mutlak  harus  dilakukan  dalam rangka  menjalankan  amar  konstitusional  tersebut  dan  dijadikan  paradigma dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa di atas pluralitas agama. 14

## 2. Potensi Kultural dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama
Agama  di  satu  sisi,  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  bisa berfungsi sebagai kekuatan integratif, namun di sisi lain dapat juga merupakan kekuatan disintegratif.
Indonesia  dianggap  sebagai  bangsa  yang  mempunyai  ciri  khusus  dalam dinamika  kehdupan  beragama  yang  mengagumkan.  Ciri  tersebut  sekaligus dipersepsikan  sebagai  model  dalam  kerukunan  hidup  beragama  global. Karenanya, sinergi antara agama-budaya merupakan faktor yang periting bagi tercipt  anya  kehidupan  plural  yang  harmonis  dan  lebih  dinamis  pada masyarakat  Indonesia  masa  mendatang.  Keadaan  scperti  ini  akan  mampu bertahan  sepanjang  penganut  agama  dan  pendukung  kebudayaan  dapat menegakkan jati dirinya di tengah gempuran globalisasi. Dikatakan demikian, karena masyarakat yang berbeda agama sejak semula  telah dipertemukan oleh norma-norma dan nilai-nilai adat yang sama.

## 3. Membangun dialog
Dialog  merupakan  sarana  yang  paling  efektif  guna  mengkomunikasikan berbagai  maslah  yang  muncul  ditengah  masyarakat  beragama  di  Indonesia. Setiap  agama  dalam  ajarannya  mewajibkan  umatnya  untuk  mencintai sesamanya  dan  hidup  rukun.  Tentu  saja,  kerukunan  hidup  beragama  yang dicita-citakan  bukan  sekadar  “rukun-rukunan”,  melainkan  kerukunan  yang mantap,  kerukunan  yang  otenik,  positif,  kerukunan  melalui  pendekatan komunikasi teologis yang saling pengertian. Aspek kerukunan merupakan nilai
14 Bahrul Hayat, Mengelola Kemajemukan Umat Beragama (Jakarta: PT Saadah Cipta Mandiri, 2012),h. 96-98
yang  dapat  ditemukan  dalam  ajaran  setiap  agama  maupun  dalam  aktifitas sosialnya.  Kerukunan  merupakan  nilai  yang  universal  diman  pada  dasarnya, semua  manusia  berkepentingan  untuk  merealisasikannya.  Diantara  usaha- usaha untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama itu adalah dialog antara agama.
Pluralitas  agama  merupakan  tantangan  untuk  terciptanya  kerukuna hidup  beragama,  mengingat  agama  merupakan  potensi  disintegrasi  amupun potensi  integrasi.  Dalam  rangka  mengantisipasi  potensi  disintegrasi,  perlu adanya upaya-upaya mencapai kesaling mengrtian seperti uapaya mencari titik temu agama. Yakni, dengan menyadari terdapatnya dimensi yang relative dan absolute  dari  setiap  agama.  upaya  untuk  mencapai  kesaling  mengertian  akan mencerminkan  dinamikakehidupan  beragama,  seperti  yang  terjadi  dalam dialog lintas agama.
Mencari titik temu adalah tujuan dari mendialogkan pemilik keagammaan meski  dalam  kerangka  agree  in  disagree.  Dalam  kehidupan  beragama,  yang perlu ditonjolkan bukan klaimkebenaran tunggal, siapa yang paling benar dan siapa  yang  salah,  siapa  yang  berhak  masuk  surga  dan  siapa  yang akanmmenghuni neraka. Tetapi yang  dibutuhkan adalah tekat dan komitmen ntuk membangun sebuah peradaban tunggal yang berbasisi pada kebersamaan dan persaudaraan sebagaiman dicontohkan Rasulullah saw, dalam masyarakat Madinah.
Sudah  saaatnya  memikirkan  bagaimana  memberdayakan  umat  dan masyaraka  melalui  pengkajian  secara  kritis  terhadap  ide  pemikiran  dan masalah  social  keagamaan  melalui  penelitian  bersama,  diskusi  dan  seminar dengan  melibatkan  pihak-pihak  yang  berpolemik  sebagai  upaya  nyata  untuk membangun  kerukunan  dalam  kemajemukan.  Kemudian  upaya  itu  perkuat dengan  sosialisai  serta  publikasi  ide  dan  pemikiran  yang  kritsi,  terbuka  dan transformasi  ditegah  masyarakat.  Upaya  –upaya  semacam  ini  jauh  lebih bermanfaat,  bermartabat  dan  berperadabaan  dari  pada  meneror,  menyeang, memfitnah, merusak tempat ibadah bahkan menghilangkan nyawa orang lain hanya karena perbedaan. 15

## 4. Upaya pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama
Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan mengatur kehidupan beragama yang harmonis. Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai otoritas dan  kewenangan  telah    melakukan  berbagai  langka  strategis,  baik  secara konstitusional maupun politik. Sesungguhnya telah banyak produk peraturan perunang-undanagn  yang  mengatur  penataan  kehidupan  antaraumat beragamdi Indonesia. Mulai dari UUD 1945, khususnya pasal 29, hingga pada peraturan-peraturan  turunannya  yang  berkaitan  dengan  penataan  kehidupan antaraumat beragama di Indonesia.
Peraturan  perundang-undanagn  yang  telah  dilakukan  dikeluarkan pemerintah  merupakan  usaha  untuk  memenuhi  kewajibannnya  dalam
15 Barsihannor, Islam dan Wacana Modernitas (Makassar: alauddin University press, 2011), h. 95-
menjamin  kebebasab  beragama,  yaitu  melindungi  (to  protect),  menghormati  ( to  respect)  memenuhi  (to  fulfill).  Bila  suatu  pemerintah  belum  memenuhi standar tersebut diharuskan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang bisa menjamin terlaksananya tugas tersebut. Akan tetapi selalu ada pihak yang  pro  dan  kontrak  terhadap  suatu  keputusan  atau  tindakan  yang  diambil oleh pemerintah dalam perjalan kehidupan berbagsa dan bernegara.

## 5. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Pada tahun 2005 terjadi polemic yang terjadi d masyarakat tentang surat keputusan  bersama  (SKB)  menteri  agama  dan  menteri  dalam  negeri  No. 01/BER/MDM-MAG/1969  tentang  pelaksanaan  tugas  aparatur  pemerintah dalam  menjamin  ketertiban  dan  kelancaran  pelaksanaan  pengembangan  dan ibadah  agama  oleh  pemeluk-pemeluknya.  Sebagai  kalangan  mansyarakat menginginkan agar SKB tersebut dicabut karena diaggap  menghabt pendirian rumah ibadah. Di pihak lain ada sebagian masyrakat yan menghendaki supaya SKB  tersebut  tetap  dipertahankan.  Menghadapi  polemic  yang  berkembang  di masyarakat  ini,  presiden  memerintahkan  kepada  menteri  agama,  untuk mengkaji SKB No. 01 tahun 1969. Dari hasil kajian  yang dilakukan oleh Badan Litbang  dan  DIklat  Departemen  Agama  menyatakan  bahwa  keberadaan  SKB tersebut masih diperlukan, tetapi perlu disempurnakan. 16
Berdasarkan  hasil  kajian  ini,  menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri membentuk  satu  tim  khusus  untuk  membahas  penyempurnaan  SKB  No.  01 tahun  1969.  Dalam  prosesnya,  penyempurnaan  ini  melibatkan  anggota  tetap dan  majelis-majelis  agama  yang  masing-masing  agama  diwakili  oleh  dua orang,  pertemuan  ini  berlangsung  sampai  11  kali  pertemuan.  Hasil  kajian kajian  tersebut  dirumuskan  dalam  bentuk  peraturan  menteri  Agama  dan menteri  dalam  negeri  (PBM)  nomor  9  dan  nomor  8  tahun  2006,  yang ditandatangani oleh menteri agama dan menteri dalam negeri pada tanggal 21 maret  2006. 17 PBM  tersebut  memuat  tiga  hal,  yaitu;  pertama,  pedoman pelaksanaan  tugas  kepala  daerah/  wakil  kepala  daerah  dalam  pemeliharaan kerukunan  umat  beragama.  Kedua,  pemberdayaan  forum  kerukunan  umat beragama (FKUB). Ketiga, pendirian rumah ibadat. 18
FKUB  merupakan  forum  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  di  tingkat provinsi  dan  kabupate/kota,  dan  difasilitasi  oleh  pemerintah  daerah  dalam rangka  membangun,  memelihara  dan  memberdayakan  umat  beragama  untuk kerukunan  dan  kesejahteraan.  Sedangkan  jumlah  pengurus,  komposisi  dan keanggotaan,  serta  tugas  FKUB  Provinsi  dan  kabupaten/kota  telah  diatur dalam  peraturan  bersama  menteri  agama  dan  meteri  dalam  negeri  (PBM)
16 Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 (Jakarta: Maloho Jaya ABadi, 2010) h.2-3
17 Kata pengantar Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Ibid, h.i-iii 18 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Peranan Forum kerukunan Umat Beragama dalam  pelaksanaan  pasal  8,9  dan  10  peraturan  bersama  menteri  agama  dan  menteri  dalam negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, kustini., ed., (jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2010), h.190
nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006.

## IV. Selayang Pandang Kota Jayapura
Nama  kota  jayapura  apada  awalnya  adala  Numbay.  Kemudian  dalam perjalanan  sejarahnya,  kota  ini  berganti  nama  sampai  empat  kali,  yaitu: holandia,  kota  baru,  soekarnopura,  dan  jayapura  yang  dipakai  hingga sekarang. 19 Kota  jayapura  berdiri  sejak  7  maret  1910,  dan  sampai  sekarang tanggal 7 maret diperingati sebagai hari jadi kota jayapura.
Luas kota Jayapura adalah 940 km2 atau 940.000 Ha, terdiri dari 5 distrik, terbagi  menjadi  25  kelurahan  dan  14  kampung.  Batas  wilayah  kota  jayapura sebelah  utara  berbatasan  dengan  samudra  pasifik,  sebelah  selatan  berbatasan dengan  distrik  Arso  kabupaten  Keerom  dan  sebelah  timur  dengan  distrik Depapre kabupaten jayapura dan sebelah barat dengan papua nugini.
Jumlah  penduduk  kota  Jayapura  sebanyak  261.776  orang  terdiri  atas 139.523  laki-laki  dan  122.253  perempuan.  Rata-rata  tingkat  kepadata penduduknya  278 jiwa per km2.  Distrik yang  paling  tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah distrik jayapura selatan yakni sebanyak 542 jiwa per Km2 sednagkan  yang  paling  rendah  adalah  distrik  muara  tami  yakni  18  jiwa  per km2.  penyebaran  penduduk  bertumpu  di  distrik  abepura  sebesar  28,58%, kemudian diikuti oleh distrik Jayapura selatan sebesar 25,56%, distrik jayapura utara  26,23%,  distrik  Heeram  16,23%  sedangkan  distrik  muara  tami  4,34%. Abepura  merupakan  distrik  dengan  urutan  teratas  yang  memiliki  jumlah penduduk  terbanyak  berjumlah  74.669  Jiwa.  Jayapura  selatan  dan  jayapura utara berada pada posisi kedua dan ketiga  yakni 66.923 jiwa dan 66.339 jiwa. Distrik  Heeram  merupakan  distrik  termuda  di  jayapura,  pecahan  dari  distrik abepura  penduduknya  menempati  urutan  keempat  yakni  42,489  jiwa.  Distrik muara  tami  memiliki  wilayah  terluas  dan  berada  pada  wilayah  pedesaan jumlah penduduknya hanya 11.356 jiwa.
Masyarakat Jayapura termasuk ke dalam kategori masyarakat yang hidup di wilayah pesisir pantai dan juga tanah rawa yang ada di sekitarnya. Tapi ada juga  yang  tinggal  di  lereng  gunung  karena  wilayah  jayapura  berbukit-bukit. Meski demikian tipe masyarakat jayapura lebih terbuka dan mudah menerima hal  baru  sehingga  kehidupan  sosial  ekonomi,  tingkat  pendidikan  dan kesejahteraannya lebih baik dan maju dibandingkan masyarakat lain di wilayah Papua.
Dalam  sistem  kepemimpinan  di  wilayah  ini  masih  terdapat  pola kepemimpinan non-formal di samping pemimpin yang formal. Kepemimpinan yang  formal adalah pemimpin yang  mengepalai suatu daerah tertentu seperti walikota, camat dan sebagainya. Sednag kepemimpinan non formal terdiri dari pemuka masyarakat dan pemimpinadat, seperti kepala suku, ondoafi, dan lain- lain. Para pemuka masyarakat, pemuka agama dan pemimpin adat ini punya peran penting dalam kehidupan sosial keagamaan dan kemsyarakatan di kota
19 Kota jayapura wikipedia the free encyclopedia http://id.wikipedia.org/wiki/kota_jayapura (25 Maret 2013)

## jayapura.
Pembangunan  di  bidang  ekonomi  bertujuan  untuk  meningkatkan pendapatan  masyarakat,  oleh  karena  itu  pemerintah  jayapura  berusaha meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi. Mata pencaharian penduduk kota  Jayapura  sangat  heterogen.  Jenis  pekerjaan  seperti  nelayan,  petani,  dan karyawan  swasta  maupun  pegawai  negeri  sipil  merupakan  bidang  pekerjaan yang  mayoritas  digeluti  oleh  penduduk  asli  papua.  Sedangkan  bidang ekonomi, industri, jasa dan perdagangan lebih banyak dikelola oleh masyarakat pendatang.
Pendidikan di Kota Jayapura dari lahun ke tahun semakin menunjukkan keadaan  yang  sernakin  baik.  Demikian  juga  dengan  pertisipasi  masyarakat dalam  dunia  pendidikan  juga  semakin  meningkat.  Pendidikan  dari  mulai tingkat  PAUD  atau  TK  sampai  Universitas  atau  Sekolah  Tinggi  di  Kota Jayapura  semakin  meningkat  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitasnya. Persebaran  lembaga  pendidikan  di  Kota  Jayapura  hampir  merata,  namun Distrik Abepura menjadi pusat pendidikan dimana beberapa sekolah unggulan dan beberapa Universitas baik negeri maupun swasta berada di sara.
Penduduk  kota  Jayapura  dilihat  dari  segi  kepemelukan  agama  sangat bervariasi.  Keadaan  pemeluk  agama  di  penduduk  Kota  Jayapura  mayoritas memeluk agama Kristen.
Pemerintah  Kota  Jayapura  senantiasa  mengembangkan  spirit  toleransi dan  memberikan  perhatian  yang  besar  kepada  kerukunan  hidup  umat beragama.  Hal  ini  mendorong  terwujudnya  sikap  hidup  yang  saling menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan sehingga kondisi aman, tenteram, rukun dan damai dapat terwujud di Kota Jayapura.
Kota  Jayapura  ditinjau  dari  segi  keagamaan,  menunjukkan  peta keagamaan  yang  relatif  merata.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  ketersedian  tempat ibadat  yang  memadai  bila  dibandingkan  dengan  jumlah  pemeluk  agama. Terlihat  ada  keseimbangan  antara  jumlah  tempat  ibadat,  jumlah  pemeluk agama dan jumlah rohaniawan di Kota Jayapura.

## 1. Tugas FKUB Kota Jayapura
FKUB Kota Jayapura terbentuk pada tahun 2008 sebagai pelaksanaan dari terbitnya  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Papua  Nomor  135  tahun  2007  tentang Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  dan  Dewan  Pcnasehat  Forum  kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota Se Papua, dan sckarang kepengurusan FKUB Kota Jayapura telah mcmasuki periode kedua.
Sebelum  lahirnya  FKUB  baik  tingkat  Provinsi  Papua  maupun  Kota Jayapura,  tclah  terbentuk  sebuah  wadah  aUiu  forum  yarg  mcrupakan  forum kornunikasi  yang  dibentuk  oleh  para  pemuka  agama  di  Papua.  Forum  ini diberi  nama  Forum  Konsultasi  Para  Pemuka  Agama  di  Tanah  Papua  yang disingkat dengan FKPPA.
Pada  mulanya,  ketika  terbit  PBM  Namor  9  dan  8  tahun  2006  yang  di dalamnya  mengatut  tentang  pembentukan  FKUB  pada  tingkat  provinsi  dari kabupaten/kota,  terjadi  miskomunikasi  dan  sedikit  ketegangan  antara  pihak
FKPPA  dengan  pemerintah.  Di  satu  sisi,  pihak  FKPPA  menganggap  bahwa adanya  FKPPA  telah  lama  eksis  dan  telah  banyak  memberikan  kontribusi sebagai  penyerap  aspirasi  masyarakat,  memberikan  rekomendasi  dan himbauan  kepada  pemerintah  dan  masyarakat  umum  untuk  mengatasi masalah  yang  sedang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Sedang  di  sisi  lain, pemerintah  menganggap  perlu  untuk  melaksanakan  am  an  at  peraturan perundang-undangan demi terpeliharanya kerukunan antar umat beragama.
Polemik ini sempat berjalan beberapa waktu, sehingga akhirnya diadakan pertemuan antara pihak Pemda Provinsi, Kanwil Kemcnterian Agama dan para pemuka  agama.  Hasil  dari  pertemuan  ini  menyatakan  bahwa  semua  anggota dari  FKPPA  yang  berjumlah  9  orang  sekaligus  menjadi  pengurus  FKUB Provinsi Papua 20
Tugas FKUB Kota Jayapura telah diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 pasal 9 ayat 2 dan Pergub Provinsi Papua Nomor 135 tahun 2007 Pasal 3 ayat  2  yang  menjelaskan  tentang  tugas  yang  diemban  oleh  FKUB Kabupaten/Kota,  yaitu:  pertama,  melakukan  dialog  dengan  pemuka  agama dan  tokoh  masyarakat.  Kedua,  menampung  aspirasi  ormas  keagamaan  dan masyarakat.  Kctiga,  menyalurkan  aspirasi  ormas  keagamaan  dan  masyarakat dalam  bentuk  rekomendasi  sebagai  bahan  kebijakan  Walikota.  Kccmpat, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan  yang  bcrkaitan  dengan  kerukunan  umat  beragama  dan pemberdayaan masyarakat, dan keliwa memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rum ah ibadat.
Sedangkan tentang masalah dana, sarana dan prasarana yang menunjang kinerja FKUB telah diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Pasal 26 ayat 2 dan Pergub Nomor 135 Tahun 2007 Pasal 15 ayat 2 dan 3. Dalam ayat tersebut dinyatakan  bahwa  FKUB  Kota  Jayapura  dan  Dewan  Penasehat  FKUB  Kota Jayapura  dibiayai  dari  dan  atas  beban  Anggaran  Pcndapatan  dan  Belanja Daerali (APBD) Kota Jayapura.

## 2. Kerukunan Umat Beragama di Jayapura a. Pola-Pola Kerukunan Umat Beragama
Kehidupan  beragama  di  Kota  Jayapura  merupakan  suatu  tatanan  yang dibangun  bersama  untuk  menciptakan  kedamaian.  Semboyan  "Papua  Tanah Damai" merupakan suatu komitmen bersama semua elemen masyarakat Papua termasuk  Jayapura.  Kebebasan  beragama  bagi  setiap  orang  di  satu  sisi  dan kewajiban  untuk  menghormati  kepercayaan  atau  agama  orang  lain  sangat diapresiasi oleh adat papua.
Struktur kemasyarakatan adat Papua yang tergabung dalam onai (rumah adat) menunjukkan adanya rclasi yang seimbang. 21 Demikian juga tradisi satu
20 I Gusti Made Sunarta, S.Ag, MM sekertaris FKUB Kota Jayapura sekaligus sekertaris FKPPA di tanah Papua, wawancara, 28 pebruari 2012 di kanwil kemenag papua.
21 Pdt.  J.F.  Onim,  M.Th.  Islam  dan  Kristen  di  Tanah  Papua:  Meniti  jalan  bersama  hubungan Islam Kristen dalam sejarah penyebaran dan perjumpaan di wilayah semenanjung Onin Fakfak (bandung; Jurnal Infomedia, 2006) h.200
tungku  tiga  batu  telah  menjadi  falsafah  hidup  masyarakat  Papua  baik  dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Tradisi ini merupakan akulturasi nilai agama dan budaya. Awalnya tradisi ini dilaksanakan oleh penduduk asli Papua  yang  hidup  di  daerah  Fakfak  dan  sekitarnya,  namun  dalam perkembangannya  tradisi  ini  berkembang  hampir  di  seluruh  wilayah  Papua dan mengalami perkembangan dari makna awal tradisi tcrsebut.
Relasi  yang  terbangun  dengan  baik  di  kalangan  masyarakat  Jayapura telah  meoumbuhkan  kesadaran  kcmanusiaan  yang  universal,  yaitu  hubungan baik  yang  terwujud  dalam  sikap  saling  mengenal  satu  sama  lain,  saline memahami  karakter,  agama,  budaya,  tingkah  laku  antar  sesama  manusia. Pemahaman  seperti  ini  di  samping  menimbulkan  terjadinya  hubungan  antar manusia,  budaya,  pcradaban,  dan  saling  pengertian,  sekaligus  dapat  mcnolak fanatisme  rasial,  budaya,  agama,  bahkan  monopoli  kebenaran  diri  aiau kelompok sendiri. Semua ini selanjutnya berimplikasi pada munculnya budaya keterbukaan  dan  saling  mcnghargai  dan  memahami.  Sikap-sikap  moderat  ini akan  menimbulkan  keselarasan  antar  kekhasan  individual  dan  sosial  yang dimiliki  masing-masing  individu  dengan  keutamaan,  kciebihan,  maupun kekurangan  dan  kelemahannya  tanpa  harus  menghilangkan  identitas  pribadi dan kelompoknya.
Meski demikian, perlu disadari bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, sering  kali  muncul  pergeseran-pergeseran  dan  gesekan-gesekan  pada permukaan  karakteristik  pribadi  maupun  kelembagaan  sosial  akibat transformasi  dan  adaptasi  yang  tidak  bisa  dihindari.  Pergeseran-pergeseran akibat adaptasi, interaksi, akulturasi budaya tidaklah menghilangkan substansi pribadi  individu  dan  sosial.  Seyogyanya  hal  tersebut  mcnjadi  pengayaan karakteristik  masing-masing  pihak  untuk  terwujudnya  kesempumaan  pribadi dan kelompok.
Kehidupan  masyarakat  Jayapura  yang  rukun  dan  damai  telah  terbentuk sejak  lama.  Kearifan  masyarakat  dalam  mengimplementasikan  nilai-nilai agama  yang  mereka  anut  dan  norma-norma  budaya,  yang  bersinergi  dalam praktek kehidupan keseharian mereka secara turun temurun telah melahirkan tatanan  kehidupan  yang  harmonis.  Sinergi  antara  agama  dan  budaya diwujudkan  dalam  bentuk  sikap  saling  menghormati,  saling  mengakui,  dan bekerjasama  dalam  memenuhi  hajat  hidup  bersama  guna  terwujudnya kehidupan yang rukun dan damai.

## b. Potensi Pendukung Kerukunan Umat Beragama
1) Faktor budaya
Pada  umumnya  masyarakat  Papua  bersikap  terbuka,  mudah  akrab, santun, toleran, menghormati orang lain dan saling menghargai. Sikap toleransi antar  kelompok  masyarakat  yang  berbeda  yang  tercermin  dalam  tradisi  satu tungku  tiga  batu,  yang  artinya  satu  tungku  satu  dapur  atau  rumah,  dan  tiga batu berarti tiga kamar dalam satu rumah atau tiga agama dalam satu rumah. Atau  juga  diartikan  dalam  adat  Papua,  anggota  masyarakat  dalam  satu  fam atau  marga  atau  suku  dapat  terdiri  atas  tiga  agama.  Satu  tungku  tiga  batu
merupakan personifikasi dari satu tungku yang  bermakna sumber kehidupan dan tiga batu dimaknai dengan tiga agama; Islam, Kristen dan Katolik. Artinya, adalah suatu hal yang menjadi budaya bagi masyarakat sejak sekitar abad 18-19 M,  mereka  hidup  dalam  satu  rumah  dan  satu  keluarga  dengan  berbeda keyakinan  atau  agama.  Pada  perkembangannya,  tradisi  ini  menurut masyarakat  Jayapura  juga  dipahami  sebagai  adanya  keterkaitan  antara  adat, agama dan pemerintah. Ketiga elemen ini saling menguatkan untuk terciptanya kelangsungan kehidupan yang damai dan sejantera di Jayapura.
2) Interaksi sosial
Masyarakat  Papua  yang  berbeda  agama  telah  hidup  berdampingan, bekerjasama, saling membantu dan tidak saling memusuhi sejak berabad yang lalu. Agama Islam masuk lebih awal ke Tanah Papua pada sekitar abad 17 M, kemudian  masuklah  para  missionaris  ke  Papua  untuk  membawa  misi  agama Kristen.  Bahkan  yang  menjadi  pcnunjuk  jalan  bagi  Ottow  dan  Gassier (pembawa ajaran Kristen yang pertama di Papua) adalah para punggawa dari kerajaan Tidore yang nota benenya adalah Muslim. Pola hidup rukun ini telah berlangsung sejak dulu dan tidak ada konflik antar agama 22
Adanya  interaksi  sosial  serta  dialog  antar  tokoh  lintas  agama  dan  lintas budaya melalui berbagai media dan forum komunikasi schingga terjadi proses pendekatan  untuk  dapat  saling  mengerti,  saling  memahami  dan  saling menerima  perbedaan  antar  kelumpok  keagamaan,  sekaligus  meningkatkan kesadaran akan perlunya kebersamaan dan kerjasama sosial untuk kepentingan bersama dalam kehidupan yang rukun dan damai.

## 3) Peran tokoh agama
Para  tokoh  agama  mcmpunyai  peran  yang  strategis  dalam  membangun kerukunan,  kedamaian  dan  persatuan  umat  beragama,  karena  mereka  selalu bersentuhan  secara  langsung  dengan  jamaah  atau  umat  sekaligus menyampaikan pesan dan misi keagamaan.
Kerukunan  umat  beragama  juga  didukung  dengan  adanya  sejumlah tokoh agama yang punya peran ganda dan aktif berada di lingkungan sejumlah satuan  sosial  yang  berbeda.  Kesadaran  tokoh-tokoh  ini  sangat  membantu dalam upaya menetralisir suasana bila terjadi konflik.

## 4) Kekerabatan dan Perkawinan
Masyaraka  Kota  Jayapura  adalah  masyarakat  yang  hampir  seluruh  etnis dan  daerah  ada  di  dalamnya.  Masyarakat  menyadari  bahwa  sebagai masyarakat  yang  majemuk  mereka  perlu  untuk  saling  berbaur  dan  mengenal satu  dengan  yang  lain  dalam  komunitas-komunitas  yang  ada  dengan memegang  prinsip-prinsip  keagamaan,  kemanusian  dan  lain  sebagainya.  Hal seperti ini direalisasikan oleh masyarakat dalam bentuk menghadiri acara adat keagamaan,  memberikan  ucapan  selamat  pada  umat  yang  memperingati  hari raya,  menghadiri  upacara  kedukaan,  memberikan  lahan  parkir  jamaah  yang melakukan ibadat di masjid maupun gereja, dan lain-lain.
22 John M Mofu, S.Th., wawancara, 5 april 2013 di kantor Kemenag kota Jayapura.
Dalam  perkawinan,  adat  budaya  Papua  memperbolehkan  untuk melakukan  perkawinan  tanpa  memandan  g  latar  belakang  agama,  etnis  dan golongan.  Hal  ini  memungkinkan  dalam  suatu  keluarga  besar  masyarakat terdiri dari berbagai agama, etnis dan golongan.

## 5) Dukungan pemerintah
Upaya  untuk  mcwujudkan  kerukunan  umat  beragama,  persatuan  dan kesatuan  bangsa  di  Kota  Jayapura  juga  didukung  adanya  dukungan  politis yang  besar  dengan  otonominya  baik  Pemkot  maupun  Kemenag  Kota  dengan segenap jajarannya. Hal ini direalisasikan dalam tataran kebijakan dan aksi di lapangan. Di antara kebijakan pemerintah adalah penetapan hari pengkabaran Injil  atau  masuknya  Injil  di  Papua  scbagai  hari  Papua  Tanah  Damai  setiap tanggal  5  Pebruari  dan  diadakan  kegiatan  untuk  memperingati  hari  tersebut dengan  agenda  pawai  budaya,  seminar  dan  lokakarya  tentang  perdamaian, berbagai  perlombaan  dan  doa  bcrsama  lintas  agama,  safari  ramadhan,  safari natal, dan lain-lain.

## c. Potensi Penghambat Kerukunan Umat Beragama 1) Kemunculan kelompok radikal
Kemunculan  kelompok-kclompok  agama  yang  mengusung  paham  dan pengalaman  ajaran  agama  yang  tidak  sesuai  dengan  paham  kelompok mainstream (arus utama). Dalam Islam misalnya kelompok ini mempunyai cara pandang dan sikap keberagamaan dan politik yang kontra dengan mainstream ajaran  Islam.  Sikap  dan  pandangan  mereka  dalam  tataran  permukaan menampakkan  ancaman  terhadap  kebersamaan  dan  kerukunan  umat  Islam khususnya  dan  antar  umat  beragama  pada  umumnya.  Mereka  menganggap orang yang tidak sependapat dengannya adalah salah, menghukumi keyakinan yang  berbeda,  menginginkan  Negara  bangsa  menjadi  negara  agama,  dan sebagainya.

## 2) Gangguan keamanan
Dalam beterapa tahun terakhir ini, terjadi beberapa tindak kriminal yang mengganggu kerukunan hidup beragama di Jayapura. Tindak kriminal seperti penembakan  dan  pembunuhan  bahkan  penyerangan  terhadap  rumah  ibadah menimbulkan  sikap  saling  curiga  antar  umat  beragama  dan  bisa  menyulut konflik di antara umat beragama.

## 3) Keliru dalam memahami otonomi khusus (OTSUS)
Pemberlakuan  otonomi  khusus  di  Papua  berdasarkan  Undang-Undang No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah disahkan olch Presiden Indonesia, Megawati Soekarao Putri, pada bulan Oktober 2001. Otsus merupakan  jalan  tengah  yang  diambil  untuk  mengatasi  perselisihan  yang terjadi  antara  pemerintah  dan  pihak  yang  mendukung  Papua  menjadi  bagian dari NKRI dengan pihak yang menginginkan Papua merdeka Undang-Undang Otsus  Papua  memberikan  ruang  pada  wargji  Papua  untuk  mcngelola  diri mereka  sendiri  sehingga  mereka  bisa  mengatasi  masalah-masalah  sosial  dan politik  dengan  cara  yang  damai  dan  bermartabat.  Adanya  pemaknaan  yang
salah  terhadap  otsus  oleh  sebagian  orang  dengan  menganggap  otsus  adalah Papuanisasi, dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

## 4) Penolakan STAIN dan simbol Islam
Ada  kekhawatiran  pada  sebagian  kalangan  dengan  semakin  banyaknya pendatang  yang  mayoritas  muslim  akan  menyebarkan  dan  mendakwahkan agamanya  di  Jayapura.  Asumsi  seperti  ini  dikuatkan  dengan  jumlah  umat Islam dan jumlah masjid di Jayapura tumbuh dengan pesat. Sehingga mereka menganggap  hal  itu  sebagai  bagian  dari  islamisasi  Papua  dan  upaya menerapkan  syariat  Islam  di  Papua.  Berdirinya  STAIN  Al-Fatah  ditolak  oleh masyarakat  karena  diklaim  sebagai  Islamic  Center,  walaupun  mereka memahami  bahwa  STAIN  merupakan  lembaga  pendidikan,  Demikian  halnya dengan keberadaan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah ditolak karena dianggap sebagai bentuk penerapan syariat Islam di Tanah Papua.

## 5) Peredaran minuman keras (miras)
Di Kota Jayapura sangat mudah untuk mendapatkan miras karena dijual bebas  di  toko  kelontong  sampai  mall.  Kondisi  ini  sangat  merangsang  orang untuk  mengonsumsi  miras  dengan  mudah.  Sehingga  sering  kita  temui  orang yang  tidur  di  tepi  jalan  meski  matahari  sudah  tinggi  karena  pengaruh  miras yang  diminum  di  malam  harinya.  Banyak  laporan  masyarakat  yang  merasa diganggu  dan  dipalak  oleh  orang  mabuk  akibat  pengaruh  miras.  Tingginya angka  kecelakaan  lalulintas  di  Kota  Jayapura  sebagian  besar  disebabkan pengaruh miras.
Para  pemuka  agama  dan  masyarakat  merasa  resah  dengan  peredaran bebas  miras  di  masyarakat.  Mereka  meminta  pemerintah  untuk  membuat Perda  yang  menghapus  atau  mengatur  peredaran  miras.  Tetapi  sampai sekarang belum ada regulasi yang jelas tentang miras ini.

## 6) Dampak globalisasi
Dampak  negatif  globalisasi  dan  perkembangan  budaya  global  seperti peredaran narkoba, pcrgaulan bebas, tingginya angka penderita HIV/Aids dan budaya  kekerasan  yang  makin  luas  sangat  meresahkan  masyarakat.  Hal  itu dapat merongrong keutuhan keluarga, merusak kearifan lokal dan ajaran luhur agama  yang  dianut  masyarakat.  Gejolak  sosial  akibat  budaya  global  yang menyebabkan tindakan negatif dan menjadi penyakit di masyarakat ditentang oleh bcTbagai kelompok masyarakat, terutama para pemuka agama dan tokoh masyarakat di Kota Jayapura.

## V. Potret Kerukunan Umat Beragama
Harus  diakui,  bagi  bangsa  Indonesia,  Pancasila  telah  menjadi  kalimah sawa'(titik  temu)  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk.  Potensi  yang dimiliki Indonesia dalam menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama harus  dikelola  dan  dijaga  dengan  baik  sehingga  keragaman  agama  menjadi nilai  yang  hidup  di  tengah  masyarakat.  Hasil  yang  dapat  dipetik:  umat minoritas  dapat  menikmati  kenyamanan  ekonomi,  sosial,  dan  spiritual  dari
kelompok mayoritas tanpa kehilangan jati dirinya.
Kota Jayapura merupakan ibu  kota Provinsi Papua yang menjadi sentral aktivitas  dan  dinamika  yang  ada  di  Papua,  baik  dari  aspek  sosial,  ekonomi, politik,  hukum,  maupun  budaya.  Kota  Jayapura  merupakan  barometer bangunan  kerukunan  umat  beragama  dengan  mengembangkan  wawasan multikultural  yang  menciptakan  sikap  saling  pengertian,  silaturahmi, kerjasama antar agama dan golongan sehingga tercipta suasana yang sejahtera dan damai.
Secara  umum  masyarakat  Kota  Jayapura  hidup  berdampingan,  saling membantu, saling menghargai, saling pengertian satu dengan yang lain meski berbeda  latar  belakang  etnis,  budaya  dan  agama.  Kerukunan  dalam  hidup beragama  telah  terjalin  sejak  dahulu  sebclum  Indonesia  merdeka.  Sinergi  ant ara  budaya  dan  agama  membentuk  pola  hidup  yang  rukun  dan  damai  di kalangan umat beragama di Kota Jayapura.
Sikap  toleransi  yang  dikembangkan  oleh  masyarakat  Kota  Jayapura adalah  toleransi  yang  bersifat  aktif  dan  dinamis,  yang  diaktualisisikan  dalam bentuk hubungan saling menghargai dan menghormati, berbuat baik dan adil antar sesama dan bekerjasama dalam membangun masyarakat yang harmonis rukun  dan  damai.  Sikap  yang  dikembangkan  ini  bukan  hanya  sikap  toleransi pasif (membiarkan orang lain tanpa menggangu) tetapi telah mencapai tingkat acceptance  (toleransi  secara  aktif), 23 tetapi  tidak  sampai  masuk  pada  tataran relativis, berusaha secara aktif untuk bekerjasama menciptakan suasana rukun dan  damai  di  tengah  masyarakat. 24 Dalam  konteks  ini,  tidak  berarti  bahwa seseorang  harus  melepas  agama  atau  kepercayaan  yang  dianutnya  karena berbeda dengan orang lain, tetapi memandang bahwa suatu perbedaan adalah min  lawazim  al-hayat  (keniscayaan  dalam  kehidupan).  Dengan  demikian diharapkan semua penganut agama di kota Jayapura setuju untuk hidup rukun dengan tetap memelihara eksistensi semua agama yang ada.
Kondisi rukun dan sikap toleran aktif yang ditunjukkan oleh masyarakat kota Jayapura, dapat digolongkan dalam matra kelima dari teori Welzer, yang menyatakan bahwa hubungan yang terjadi bukan hanya mengakui dan terbuka tetapi juga mau mendukung atau bahkan merawat dan merayakan perbedaan. Demikian  juga  pola  kerukunan  umat  beragama  di  kota  tersebut,  berdasarkan pendapat Muhammad Ali, bisa digolongkan pada model masyarakat pluralis.
Realitas  kerukunan  umat  beragama  dapat  diklasifikasi  dalam  beberapa tingkatan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi baik yang mendukung
23 Muhammad Ali menyebutnya dengan pluralis yang meyakini kebenaran diri sendiri sambil berusaha  memahami,  menghargai  dan  menerima  kemungkinan  kebenaran  pada  yang lain.muhammad  Ali  Teologi  Pluralis-Multikultural:  menghargai  kemajemukan  menjalin kebersamaan (Jakarta: penerbit buku kompas, 2003), h.xii
24 Relativis  sebutan  bagi  orang  yang  berpaham  relativisme.  Konsekwensi  dari  paham relativisme  agama  adalah  doktrin  agama  apapun  harus  dinyatakan  benar.  Tegasnya,  semua agama  sama,  karena  kebenaran  agama-agama  meskipun berbeda-beda  dan  bertentangan  satu dengan  lainnya,  tetap  harus  diterima.  Lihat  Muhammad  Ali  (ibid).  bandingkan  dengan  Alwi Sihab, op.cit.,h.42.
terciptanya  kerukunan  umat  beragama  atau  justru  sebaliknya  menghambat. Klasifikasi kerukunan tersebut dimulai dari tingkat damai, komunikasi efektif, komunikasi tidak  efektif, miskomunikasi, konflik  laten, konflik  insidental dan konflik frontal.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kerukunan  umat  beragama  di Jayapura berada pada tingkat damai dan tidak ada konflik agama yang terjadi di  sana.  Hal  ini  juga  berdasar  pada  keterangan  yang  didapat  dari  pihak kepolisian dan data yang  didapat dari beberapa LSM. Dari penelusuran yang dilakukan  di  polres  kota  Jayapura  melalui  sat  intelkam  didapat  hasil  bahwa kehidupan umat beragama di jayapura terjalin dengan baik dan damai. Tidak ada  data  yang  menunjukkan  adanya  konflik    atau  kerusuhan  yang  bermotif atau  berlatar  belakang  masalah  agama.  Modelkerukunan  dan  toleransi  antar umat  beragama  di  jayapura  bisa  dijadikan  contoh  bagi  pola  kerukunan  umat beragama di wilayah Indonesia bagian barat.
Beberapa kejadian tindak kekerasan kriminal telah terjadi di tempat ibadat seperti  masjid  dan  gereja.  Kejadian  penyerangan  masjid  Nurus  Sakinah Abepura  pada  agustus  2011  misalnnya.  Peristiwa  ini  awalnya  dianggap  oleh sejumlah  orang  bermotif  masalah  agama,  namun  setelah  dilakukan penangkapan  para  pelaku  dan  penyidikan  oleh  pihak  kepolisian  ternyata tindakan yang dilakukan olch para pelaku merupakan tindak kriminal semata yang  dilakukan  di  tempat  ibadat  dan  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan agama.  Di  samping  itu  ada  indikasi  bahwa  perbuatan  yang  mereka  lakukan adalah  upaya  memprovokasi  untuk  terjadinya  konflik  agama  karena  alasan etnis  dimana  mayoritas  penduduk  muslim  adalah  pendatang.  Peristiwa tersebut bisa dikatakan bermotif etnis politik.
AIDP  (Aliansi  Dcmokrasi  untuk  Papua)  dalam  laporannya  menyatakan bahwa  keresahan,  rasa  takut  dan  khawatir  masyarakat,  terutama  warga  non Papua,  ditimbulkan  oleh  bcrkembangnya  isu-isu  politik  pada  waktu-waktu tertentu. Keresahan biasanya muncul menjelang 1 Desember (hari kemerdekaan OPM)  atau  peristiwa  politik  tertentu.  Situasi  politik  yang  tidak  stabil  dan konflik  yang  sulit  diprediksi  mcnyebabkan  masyarakat  semakin  berhati-hati dan  waspada.  Kondisi  yang  meresahkan  rasa  aman  masyarakat  kembali munguat  dengan  sejumlah  aksi  kekerasan  yang  terjadi  sepanjang  tahun  2011 dan 2012.
Lebih lanjut AIDP menyatakan bahwa pibak kepolisian tampaknya tidak mampu mengungkap berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi. Memang  ada satu dua kasus yang  ditangani oleh pihak kepolisian, namun hasilnya kurang memuaskan. Pihak kepolisian sendiri tidak dapat memberikan jaminan bahwa aksi  kekerasan  serupa  tidak  akan  terulung  kembali.  Biasanya  peristiwa kekerasan berakhir dengan sendirinya dan kekhawatiran muncul kembali aksi serupa tetap menghantui masyarakat.
Dengan  demikian,  secara  umum  kerukunan  umat  beragama  di  Kota Jayapura  tejalin  dengan  damai.  Namun  kondisi  kehidupan  sosial  masyarakat Jayapura  berada  pada  tataran  konflik  laten.  Demikian  juga  dengan  tindak kriminal  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  mabuk  akibat  pengaruh  minuman
keras.  Ketika  miras  dengan  mudah  didapat  oleh  masyarakat  dan  didukung dengan kebiasaan sebagian orang meminum miras, maka tindak kriminal akan sewaktu-waktu  terjadi.  Peristiwa-peristiwa  seperti  mi  yang  secara  psikologis selalu  membuat  masyarakat  dihantui  rasa  was-was  dan  tidak  tenang  karena sewaktu-waktu bisa muncul konflik akibat dari hal-hal di atas.

## 1. FKUB dan Perannya
Tugas  yang  diemban  FKUB  Kota  Jayapura  sebagaimana  diatur  dalam PBM No 9 dan 8 Talum 2006 yang meliputi melakukan dialog dengan pemuka agama  dan  tokoh  masyarakat,  menampung  aspirasi  ormas  keagamaan  dan masyarakat,  menyalurkan  aspirasi  ormas  keagamaan  dan  masyarakat  dalam bentuk  rekomendasi  sebagai  bahan  kebijakan  Walikota,  melakukan  sosialisasi peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  di  bidang  keagamaan  yang berkaitan  dengan  kerukunan  umat  beragama  dan  pemberdayaan  masyarakat, dan  memberikan  rekomendasi  tertulis  atas  permohonan  pendirian  rumah ibadat.
Adapun  peran  FKUB  di  masyarakat  Kota  Jayapura  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
a.  Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
FKUB  Kola  Jayapura  kota  belum  pernah  secara  formal  mengadakan kegiatan dialog dengan pemuka agama, tokoh adat, ormas keagamaan maupun masyarakat.  Artinya  FKUB  belum  pernah  bertindak  sebagai  penyelenggara yang  menyelenggarakan  dialog  secara  rutin  dan  mandiri  dengan menghadirkan ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur pemerintah dan masyarakat umum. FKUB sering melakukan dialog yang bersifat non- formal atau ikut serta dalam suatu dialog formal yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga lain.
Misalnya dalam kegiatan coffie morning yang diselenggarakan oleh Pemkot Jayapura setiap awal bulan dengan menghadirkan unsur pemerintah, lembaga keagamaan,  pemuka  agama  dan  tokoh  masyatakat  untuk  membahas  tentang peristiwa  atau  isu-isu  yang  berkembang  di  masyarakat  guna  terpeliharanya kerukunan dan kedamaian di Jayapura.
b. Menampung  dan  menyampaikan  aspirasi  ormas  keagamaan  dan  aspirasi masyarakat
FKUB  lebih  banyak  menerima  aspirasi  dari  pada  menggalinya  secara langsung dari ormas keagamaan atau masyarakat. Hal ini karena FKUB belum pernah menyelanggarakan kegiatan dialog atau semacamnya secara formal dan mandiri.  Aspirasi  dari  ormas  dan  masyarakat  diserap  melalui  dialog  formal yang diikuti oleh FKUB sepcrti kegiatan coffie morning ataupun melalui dialog non formal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
Aspirasi  yang  telah  ditampung  oleh  FKUB  Kota  Jayapura  disampaikan melalui  mekanisme  yang  berlaku  baik  secara  lisan  maupun  tertulis  kepada Walikota  secara  berkala  pada  saat  rapat  kerja,  rapat  konsolidasi,  atau  pada momen  yang  memungkinkan  untuk  menyampaikan  aspirasi  dari  masyarakat dengan baik seperti pada acara coffie morning yang diadakan oleh Pemkot.
c. Melakukan  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  di bidang  keagamaan  yang  berkaitan  dengan  kerukunan  umat  beragama  dan pemberdayaan masyarakat.
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  masih  banyak  dari  kalangan masyarakat, terutama masyarakat awam, belum mengetahui tentang kebijakan pemerintah  dan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  keagamaan  yang berkaitan  dengan  kerukunan  umat  beragama  dan  pemberdayaan  masyarakat. Demikian  juga  mayoritas  dari  mereka  belum  mengenal  apa  FKUB  dan perannya.  Oleh  karenanya,  keberadaan  FKUB  Kota  Jayapura  dan  fungsinya perlu  disosialisasikan  lebih  intens  di  samping  sosialisasi  tentang  peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  pcmerintah  tentang  kerukunan  umat beragama.
Dalam menyukseskan sosialisasi ini peran para tokoh agama sangat besar. Secara  kultural,  mereka  mempunyai  kapasitas  untuk  menggerakkan  orang atauumat untuk tujuan yang mulia. yaitu mcmbangun sikap sating pengertian, kebersamaan,  toleransi  dan  kerjasama  intern  dan  antarumat  beragama Pengaruh  pemuka  agama  yang  sangat  besar  terhadap  masyarakat  Jayapura terkait dengan kefanatikan mereka terhadap agamanya.
Pada  masyarakat  seperti  ini,  menurut  Peter  L.  Berger,  agama  sangat berperan  dalam  merabentuk  perilaku  masyarakat,  dan  mampu  membangun kesadaran  manusia  untuk  bertindak  sesuai  dengan  dinamika  nilai  dalam masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  agama  yang  berintikan  iman  (belief)  akan mengarahkan bahkan membentuk perilaku masyarakat {practice). Belief "yang dalam ranah sosiologis dikategorikan sebagai sesuatu yang abstrak dan berada dalam  wilayah  kesadaran  (mind)  akan  mendeteminasi  perilaku  dan  tindakan (matter) yang dilakukan oleh manusia, baik scbagai individu ataupun sebagai masyarakat dalam tataran praksis yang nyata. 25
Berdasar  teori  ini,  pemuka  agama  sebagai  tokoh  sentral  dalam  lembaga keagamaan  menjadi  sangat  berpengaruh  dalam  membimbing  dan mengarahkan  umat  sesuai  pesan-pesan  Tuhan  yang  mereka  sampaikan. Menurut Weber, pemimpin, termasuk tokoh agama, bisa digolongkan sebagai seorang  kharismatik  yang  menekankan  aspek  individu  sebagai  pembentuk masyarakat  sehingga  mampu  menciptakan  kondisi  yang  diharapkan.  Tokoh agama  dapat  manempatkan  agama  dalam  konteks  universum  simbolik,  yaitu berfungsi  "menempatkan  segala  sesuatu  pada  tempatnya  yang  benar,"  dan menolong  setiap  orang  untuk  "kembali  pada  realitas"  hidup  sehari-hari. 26 Artinya,  agama  memberikan  legitimasi  atas  tatanan  dunia  sosial,  melindungi diri dari kekacauan dan kehancuran.
Sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  di  bidang keagamaan  yang  berkaitan  dengan  kerukunan  umat  beragama  dan pembedayaan masyarakat juga telah dilakukan FKUB melalui berbagai media
25 Lihat Peter L Berger, The Secret Canopy: Element Of A SOsiological Theory of Religion (New York: Ancor Book, 1967)
dengan berkoordinasi dengan para pemimpin lembaga keagamaan di Jayapura, meski belum semua.
Harus  diakui  bahwa  dialog  antarumat  agama  di  kota  Jayapura  bukan tanpa  menemui  kesulitan.  Kesulitan-kesulitan  tersebut  misalnya  kesulitan dalam komunikasi, adanya rasa saling curiga, tiadanya perhatian dalam dialog, kesan sejarah, serta dialog dan dakwah 27 . Begitu pula bisa terjadi orang merasa curiga  dengan  diadakannya  dialog  antar  agama,  seperti  kecurigaan  bahwa dialog merupakan forum untuk mengalihkan keyakinan orang dari agamanya ke  agama  lain.  Karenanya  motivasi  diadakan  dialog  hcndaknya  dipahami bertar-benar, sehingga kecurigaan seperti itu tidak perlu muncul. Tidak adanya perhatian dalam dialog dikarenakan adanya anggapan bahwa agamanya telah sempurna. Oleh karena itu tidak pcrlu lagi mengambil manfaat dari agama lain. Begitu  pula  anggapan  bahwa  dialog  hanya  diperuntukkan  dan  hanya  bisa dilakukan kalangan tertentu saja.
Adapun  pemberdayaan  merupakan  perwujudan  dari  model  dialog  etis atau dialog aksi atau juga disebut dialog yang bertanggungjawab secara global. Diaog semacam ini difokuskan pada problem kemanusiaan yang lebih konkrit. Azyumardi  Azra  menyebutnya  dengan  dalog  masyarakat  ( dialogue  in- community )  atau  dialog  kehidupan  ( dialogue  of  life )  yang  bertujuan  untuk memecahkan  problem-problem  dalam  kehidupan  bersama  antar  umat beragama. 28 Dialog dan kerjasama antar umat beragama ini diharapkan mampu membangun dan meningkatkan kerjasama yang lebih baik hingga dapat masuk dalam  kerja  sama  di  ranah  problem-problem  kemanusiaan,  keadilan, persaudaraan  dan  perdamaian  serta  mengatasi  rivalitas,  penindasan, kebencian,  disharmoni  dan  menjauhkan  sikap  saling  menghancurkan. Pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  dengan  melibatkan  mereka  dalam kegiatan-kegiatan  keagamaan  dan  sosial,  baik  secara  terpisah  masing-masing kelompok agama maupun antarumat beragama secara bersama-sama.
Demikian  juga  para  pemimpin  agama  bekerjasama  dengan  pemerintah dan  pihak  terkait,  membina  para  pemuda  dan  membentuk  Forum  Permuda Lintas  Agama  (FORMULA).  Materi  yang  disampaikan  berupa  pembinaan umat,  khususnya  tentang  toleransi,  kepemimpinan  dan  organisasi.  Hal  ini dilakukan  guna  menanamkan  pemahaman  tentang  toleransi  dan  pembinaan terhadap  mereka  supaya  menjadi  generasi  yang  mampu  memelihara kerukunan umat beragama dan menciptakan perdamaian di tanah Papua.
FKUB  juga  menyampaikan  aspirasi  mereka  secara  lembaga  yang berkaitan  dengan  dengan  sarana  dan  sarana  dalam  menunjang  kinerja  FKUB Kota Jayapura kurang memadai. FKUB Kota Jayapura mempunyai satu kantor berupa  satu  ruangan  di  eks  Kantor  Depag  Kota.  Satu  ruangan  tersebut digunakan  sebagai  sekretariat  bersama  FKUB  Provinsi  Papua,  FKUB  Kota
27 Ali  Mukti  “Dialog  dan  Kerjasama  Agama  Menanggulangi  Kemiskinan”  dalam  Weinata Sairin.  Ed,  Dialog  Antarumat  Beragama:  Membangun  Pilar-pilar  keindonesiaan  yang  kukuh (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994),h.14
28 Azyumardi Azra, Konteks Berteologi di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1999),h.62
Jayapura  dan  FKPPA  di  Tanah  Papua.  Sekretariat  gabungan  ini  mempunyai seorang staf yang melayani ketiga lembaga tersebut sekaligus. Hal ini tentunya kurang  memadai  dan  kurang  menunjang  kinerja  FKUB  Kota  Jayapura.  Perlu penambahan  staff  dan  pengadaan  sarana  dan  prasarana  yang  lebih  memadai guna  mengoptimalkan  kinerja  anggota  FKUB  dalam  melaksanakan  tugas- tugasnya.
Pembiayaan  dan  pendanaan  FKUB  Kota  Jayapura  sebagaimana  diatur dalam  PBM  nomor  9  dan  8  Tahun  2006  dan  Pergub  nomor  135  tahun  2007. berasal  dari  APBD  Pemda  setempat.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  FKUB Kota Jayapura hanya menerima Rp. 25.000.000. Jumlah ini hanya cukup untuk biaya  operasional  anggota  FKUB  Kota  Jayapura,  adapun  dana  untuk melaksanakan  kegiatan-kegiatan  sebagai  penjabaran  program  yang dicanangkan belum ada. Selama ini FKUB Kota Jayapura hanya sebagai "motor penggerak",  adapun  yang  menyelenggarakan  dan  mengelola  kegiatan  adalah Pemda Kota Jayapura.
Dari  uraian  di  atas  clapat  disimpulkan  bahwa  FKUB  Kota  Jayapura mcnghadapi  beberapa  kendala  dalam  melaksanakan  tugasnya,  diantaranya; pertama , pendanaan yang belum memadai, dana yang ada hanya cukup untuk biaya  operasional  saja.  Akan  lebih  baik  bila  FKUB  Kota  Jayapura  dipercaya untuk mengelola dana dan kegiatan secara  mandiri, tentunya  disertai dengan pelaporan yarig baik, Kedua , sarana dan prasarana yang dimiliki berupa kantor sekretariat  dan  segala  pcrlengkapan  belum  memadai  sehingga  kurang menunjang  kinerja  FKUB. Ketiga ,  tingkat  kesibukan  para  anggota  FKUB  Kota Jayapura cukup tinggi sehingga sulit untuk melakukan rapat koordinasi secara utuh. Keempat, adanya anggota FKUB Kota Jayapura yang merangkap jabatan, misalnya  ada  seorang  anggota  FKUB  Kota  Jayapura  juga  menjadi  anggota FKPPA, dengan demikian otomatis ia menjadi anggota FKUB provinsi. Kondisi seperti  tentu  menghambat  kinerja  anggota  tersebut  dalam  mcnjalankan tugasnya sebagai anggota FKUB Kota Jayapura
d.   Memberikan  rekomendasi  tertulis  atas  permohonan  pendirian  rumah ibadat
Kehadiran  PBM  diharapkan  dapat  menghindarkan  peselisihan  seputar pendirian  rumah  ibadat,  antara  lain:  pembangunan  rumah  ibadat  tanpa  IMB, penggunaan gedung atau rumah tinggal sebagai tempat ibadat bersama secara rutin  tanpa  izin  dan  tanpa  rekomendasi  dari  FKUB,  pendirian  rumah  ibadat bagi pemeluk agama minoritas dan lain-lain.
Penolakan  pendirian  rumah  ibadat  dapat  dikelompokkan  dalam  tiga faktor; pertama, faktor aturan sebagaimana termaktub dalam PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 Bab IV tentang pendirian rumah ibadat pasal 14, 29 yang meliputi:
1) Persyaratan administratif dan teknis pendirian rumah ibadat.
29 Peraturan bersama menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara  Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama dan pendirian Rumah Ibadat, (Jayapura: Badan Kesbanglinmas Prov. Papua, 2013), h. 15
2) Persyaratan  khusus  pendirian  rumah  ibadat  berupa;  daftar  kartu  tanda penduduk pengguna rumah ibdat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang  disahkan  oleh  lurah/kepala  desa,  serta  adanya  rekomendasi  tertulis kepala Kantor departmen agama kabupaten/kota dan FKUB.
3) Jika persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.
Dari  aturan  ini  misalnya  pendirian  rumah  ibadat  ditolak  jika  tidak mencukupi jumlah pengguna dan jumlah dukungan warga setempat sehingga tidak  memperoleh  rekomendasi  dari  kantor  Kemenag  Kabupaten/kota  dan FKUB.
Kedua, faktor sentimen agama, yaitu ketidak siapan akan munculnya atau perkembangan  rumah  ibadat  lain,  kekhawatiran  akan  pemurtadan  (konversi agama) dan takut persaingan antar aliran atau paham keagamaan.
Dan  ketiga  adalah  faktor  sosial  politik.  Faktor  sosial  politik  ialah kekhawatiran  akan  cepatnya  pertumbuhan  penganut  agama  lain,  persaingan peranan  sosial  dan  penguasaan  ekonomi.  Solusi  yang  ditawarkan  adalah pemerintah daerah menerbitkan pergub/perbup/perwali, sosialisasi PBM dan pendekatan antar warga beda agama melalui komunikasi antar budaya.
Pengaturan  rumah  ibadat  bukanlah  intervensi  pemerintah  atau  negara terhadap  agama,  melainkan  bersifat  pengadministrasian  saja.  Namun demikian, persyaratan khusus pendirian rumah ibadat pada PBM No. 9 dan 8 Tahun  2006  pasal  14  dengan  menentukan  jumlah  jumlah  pengguna  dan dukungan  dari  masyarakat  setempat  perlu  untuk  dikaji  lebih  dalam  dan dipertimbangkan kembali. Persyaratan khusus pendirian rumah ibadat ini sulit untuk  dipenuhi  penganut  agama  yang  jumlahnya  minoritas  di  suatu  daerah, padahal  mereka  juga  berhak  untuk  memperoleh  jaminan  untuk  menjalankan keyakinan dan ajaran agamanya dengan aman dan nyaman.
Di  samping  itu  banyaknya  sekte-sekte  di  lingkungan  kristen  berdampak pada  meningkatnya  kebutuhan  akan  gereja.  Masing-masing  sekte membutuhkan gereja scndiri-sendiri,  tidak  seperti masjid di lingkungan islam yang  bisa  digunakan  oleh  semua  Muslim.  Besarnya  kebutuhan  akan  gereja tersebut menimbulkan kesan di kalangan non-kristen bahwa kelompok kristen adalah  kelompok  agama  yang  agresif  dan  cenderung  eksklusif  dalam  urusan pendirian  rumah  ibadat  dan  lain-lain.  Kesan-kesan  seperti  ini  tentu  saja  bisa menimbulkan kesalahpahaman yang rawan menimbulkan konflik.
Sedankan  di  kalangan  Khatolik,  pembinaan  kerukunan  internal  terkesan relatif  lebih  solid.  Apabila  muncul  perbedaan,  biasanya  dalam  waktu  singkat dapat diselesaikan. Hal ini antara lain karena kalangan katolik hanya mengenal satu sistem gereja dan tidak semua warganya boleh menafsirkan ajaran agama, kecuali  tokoh-tokoh  atau  forum  tertentu  yang  memiliki  otoritas  khusus  di bidangnya.  Hal  ini  menimbulkan  konsekwensi  banyaknya  gereja  sebagai tempat mereka beribadat sesuai dengan aliran atau sekte masing-masing.
Dalam konteks masyarakat Jayapura, berdasar data dari kantor kemenag kota  dan  BPS  dinyatakan  bahwa  pemeluk  Kristen  merupakan  kelompok mayoritas. 30 Meski demikian, secara umum pendirian rumah ibadat umat lain di  Jayapura  tidak  menghadapi  kendala  yang  berarti.  Umat  Islam  misalnya, dapat  mendirikan  masjid  sesuai  dengan  tingkat  kebutuhannya  dan pertumbuhan  penduduk  muslim  di  daerah  tersebut.  Jumlah  gereja  memang lebih banyak, karena di samping penganut Kristen yang mayoritas juga karena sekte yang ada di dalamnya dimana masing-masing sekte membutuhkan gereja sendiri-sendiri  sehingga  berdampak  pada  meningkalnya  kebutuhan  akan gereja.
Dalam  memberikan  rekomedasi  tetulis  untuk  mendirikan  rumah  ibadat, FKUB  Kota  Jayapura  selama  ini  belurn  menerima  pengajuan  dari  masyarakat atau  kelompok  agama  tertentu.  Yang  terjadi,  FKUB  Kota  Jayapura  justro menerima  aduan  tentang  persengketaan  terkait  rumah  ibadat  yang  sudah bcrdiri.  Dalam  hal  ini  FKUB  dan  Kemenag  Kota  berperan  sebagai  mediator untuk  mcmberikan  masukan  dan  mengajak  bermusyawarah  dan  berdialog schinggabisa ditemukan solusi yang terbaik untuk semua pihak.
Dari uraian di atas tentang  tugas dan pcran FKUB Kota Jayapura, dapat ditegaskan bahwa: pertama, FKUB Kota Jayapura belum mampu melaksanakan tugas-tugasnya  sebagaimana  yang  diamanahkan  pcraturan  perundang- undangan  (PBM).  Hal  ini  didasarkan  pada  data  di  lapangan  bahwa  FKUB belum  mampu  menyelenggarakan  kegikatan-kegiatan  sebagai  implementasi dari program-program yang dicanangkan sesuai dengan tugas-tugasnya. FKUB tidak  mempunyai  kegiatan  yang  bersifat  rutin,  mandiri  dan  formal  sebagai pelaksanaan  tugas-tugasnya.  Dengan  indikator  seperti  ini  dapat  dinyatakan bahwa FKUB tidak berperan dalam memelihara kerukunan umat beragama di Jayapura.  Selain  itu,  faktor  terbatasnya  sarana,  prasarana  dan  dana  yang dimiliki  oleh  FKUB  menghambat  kinerja  FKUB  dalam  melaksanakan  tugas- tugasnya.
Kedua,  sebagai  lembaga  yang  lahir  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  telah  mengatur  tugas-tugas,  kepengurusan,  sarana  dan prasarana  serta  pendanaannnya,  maka  perlu  untuk  dikritisi  lebih  dalam mengapa  FKUB  Kota  Jayapura  tidak  berperan  dengan  signifikan  dalam memelihara  kerukunan  umat  beragama.  Di  satu  sisi,  secara  teori  telah  jelas bahwa  dengan  adanya  ketetapan  peraturan  perundang-undangan  tentang sarana,  prasarana  dan  dana  telah  jelas  sumbernya,  tetapi  di  sisi  lain  justru masalah  sarana,  prasarana  dan  dana  menjadi  pangkal  dari  terhambatnya kinerja  FKUB  Kota  Jayapura  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya.  Realita  ini perlu untuk diteliti lebih lanjut apa yang menjadi penyebab masalah ini. Hal ini terjadi apakah karena belum ada dana pada Pemkot yang khusus dialokasikan untuk  mendukung  kinerja  FKUB?  Atau  ada  miskomunikasi  antara  Pemkot dengan  FKUB?  atau  memang  tidak  ada  kesungguhan  dari  pihak  birokrasi  di Pemkot  dalam  melaksanakan  amanah  peraturan  perundang-undangan?  Atau
30 Kementerian Agama Kota Jayapura 2010 dan BPS Kota Jayapura 2010.
bahkan  kebcradaan  FKUB  sendiri  tidak  diharapkan  karena  dianggap  tidak efektif  atau  sesuai  dengan  kondisi  Jayapura.  Perlu  untuk  diteliti  lebih  lanjut untuk menemukan solusi guna memaksimalkan kinerja FKUB selanjutnya.
Ketiga,  FKUB  adalah  sebuah  forum  yang  dibentuk  masyarakat  yang difasilitasi  oleh  pemerintah  guna  memelihara  kerukunan  umat  beragama  dan memberdayakannya. Kerukunan, khususnya antarumat beragama, merupakan modal dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang penduduknya sangat  majemuk  sehingga  tercipta  stabilitas  keamanan  dan  terlaksananya pembangunan  guna  mewujudkan  masyarakat  yang  makmur,  damai  dan sejahtera. Mengingat fungsi vital yang diemban oleh FKUB untuk memelihara kerukunan  umat  beragama  seyogyanya  mendapat  perhatian  yang  besar  dari semua  pihak,  khususnya  pemerintah.  Namun  dalam  realitanya,  FKUB  di beberapa  daerah  khususnya  di  Jayapura,  kurang  mendapat  suport  dari pemerintah.  Apakah  peraturan  perundang-undangan  berupa  Peraturan Bersama  Menteri  (PBM)  sebagai  dasar  terbentuknya  FKUB  masih  lemah sehingga perlu untuk ditingkatkan menjadi Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah supaya mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Hal ini mengingat peran vital FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia.

## 2. Pengaruh FKUB terhadap Kcrukunan Umat Beragama
Berdasar  pada  uraian  sebelumnya  maka  dapat  dinyatakan  bahwa pcngaruh  yang  ditimbulkan  oleh  keberadaan  FKUB  berbanding  lurus  dengan peran FKUB. FKUB beium mampu memiliki pcngaruh yang signifikan karena tidak  berperan  dengan  optimal  sebagaimana  diamanhkan  oleh  peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Banyak masalah yang telah FKUB Kota Jayapura serap dan sampaikan ke pemerintah, mulai dari masalah yang mcnyangkut praktek ibadat  ritual suatu kelompok  agama  hingga  masalah  yang  menyangkut  kerukunan  dan ketentraman hidup masyarakat secara umum. Masalah yang sering disesalkan oleh masyarakat adalah peredaran miras yang bebas. Hingga saat ini belum ada satupun Perda Kota Jayapura yang melarang atau mengatur peredaran miras. Hal  ini  karena  di  satu  sisi  miras  adalah  salah  satu  sumber  Pendapatan  Ash Daerah  (PAD)  terbesar,  sedang  di  sisi  lain  akibat  yang  ditimbulkan  akibat peredaran  bebas  miras  juga  tidak  kalah  besar.  Sebenamya  bila  mau menghitung,  cost  yang  dikeluarkan  akibat  miras  lebih  besar  daripada pendapatan  yang  dihasilkan  dari  pajak  miras.  Dalam  hal  ini  perlu  diadakan penelitian  lebih  lanjut  dengan  melihat  berapa  besar  biaya  yang  hams dikeluarkan  untuk  berobat  orang  yang  masuk  rumah  sakit,  baik  terhadap korban  akibat  pengaruh  miras  ataupun  korban  dari  kejahatan  orang  yang dipengaruhi miras/mabuk dengan hasil pajak dari miras.
FKUB Kota Jayapura juga mendorong pola-pola hidup yang berasal dari budaya  atau  adat  masyarakat  yang  mendukung  terpeliharanya  kerukunan umat  beragama.  Tradisi  satu  tungku  tiga  batu,  budaya  silaturahmi,  budaya relasi  hidup  dan  kebersamaan  mencerminkan  pola  hidup  masyarakat  Kota
Jayapura  yang  rukun  dan  damai.  Demikian  juga  FKUB  Kota  Jayapura  juga memberikan  pcnjelasan  dan  pelurusan  pada  kesalahpahaman  yang  terjadi  di masyarakat,  seperti  kekeliruan  memaknai  Otsus  dan  Iain-lain.  Dalam memberdayakan  masyarakat,  FKUB  Kota  Jayapura  lebih  bertumpu  pada kegiatan  yang  diadakan  oleh  masing-mssing  kelompok  agama.  Namun  ada beberapa  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  FKUB  Kota  Jayapura  seperti pemberdayaan Forum Pemuda Lint as Agama (Formula), silaturahmi dan doa lintas agama dan lain-lain.

## 3. Rekonstruksi Kerukunan: dari Tolcransi Menuj u Akseptansi.
Bagi  bangsa  Indonesia,  kemajemukan  merupakan  kenyataan  yang  tidak dapat ditolak, bahwa semua orang bertetangga dengan orang lain yang berbeda suku,  agama,  budaya  dan  seterusnya.  Semua  perbedaan  itu  ada,  tetapi perbedaan  itu  menjadi  suatu  pandangan  hidup,  sebuah  cita-cita,  dan  sebuah dasar pijakan dalam kehidupan bersama. Namun ketentraman dan kerukunan yang  terjalin  dalam  perjalanan  sejarahnya  mengalami  pasang  surut,  termasuk yang menyangkut kerukunan umat beragama.
Kemajemukan  agama  yang  ada  di  samping  berdampak  positif  terhadap bangsa, juga bisa menjadi titik rawan yang dimanfaatkan dan diklaim sebagai pemicu  terjadinya  konflik-konflik  dalam  perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia. Bangsa ini telah mengalami berbagai masalah dalam kehidupan beragama yang plural baik intern ataupun antar agama. Ketidak harmonisan kehidupan yang plural  telah  memicu  terjadinya  konflik  dan  kerusuhan  yang  secara  tak terelakkan  menyangkut  agama  atau  mengatas  namakan  agama,  meski penyebab utamanya bukan agama. Fakta demikian terjadi di beberapa daerah pada setting waktu tertentudi Indonesia.
Pemerintah Orde Baru telah melakukan usaha untuk mengatur kehidupan beragama,  merabangun  kerukunan  dan  keharmonisan  bubungan  antarumat beragama.  Mukti  Ali,  ketika  menjadi  Menteri  Agama  RI,  telah  membangun landasan teorilik kerukunan di Indonesia dengan mengajukan konsep agree in disagree . Usaha untuk mengatur kehidupan beragama, membangun kerukunan dan  keharmonisan  hubungan  umat  beragama  ini  diimplementasikan  dengan berpijak  pada  trilogi  kerukunan  umat  beragama,  yaitu;  l)kerukunan  intern umat  beragama,  2)kerukunan  antarumat  beragama,  dan  3)kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah.
Dewasa  ini,  ketika  pluralisme  dalam  ras,  etnis,  budaya  dan  agama merupakan  suatu  yang  tidak  bisa  dihindari,  maka  toleransi  dan  saling menghargai antar dan sesama pemeluk agama merupakan suatu keniscayaan. Akan tetapi, menurut Abdurrahman Wahid atau yang populer disapa Gus Dur, tidak  cukup  dengan  kerukunan  dan  toleransi  beragama,  karena  istilah  rukun dan toleran terjemahnya  adalah peaceful  coexistence , yang  hanya sebatas hidup berdampingan dengan damai, tetapi antara satu dengan yang lain tidak saling pengertian dan tidak merasakan kebersamaan. 31
31 Abdurrahman  Wahid,  “Dialog  Agama  dan  Masalah  Pendangkalan  Agama”  dalam  Passing Over  Melintasi  Batas  Agama,  ed.  Komaruddin  Hidayat  dan  Ahmad  Gaus  AF  (Jakarta:  PT.
Sikap  toleransi  yang  telah  dikembangkan  hingga  sekarang  adalah  suatu keberhasilan  dan  patut  disyukuri.  Meski  harus  disadari  bahwa  hal  itu  bukan jaminan  tidak  munculnya  kembali  konflik  dan  kerusuhan  di  kalangan  umat beragama.  Sebab,  suatu  konsep  yang  baik  tidak  akan  dengan  sendirinya menjadi  jaminan  tumbuhnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menaati  tatanan tersebut.  Sebagaimana  lazimnya  sebuah  konsep  atau  gagasan  yang dimunculkan,  selalu  mempertimbangkan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat setempat. Hal ini yang membuat adanya pihak yang memandang perlu untuk mereformulasi  konsepsi  toleransi  dalam  memelihara  kerukunan  yang  telah berjalan di Indonesia.
Petanyaan  yang  muncul  kemudian,  mungkinkah  konsepsi  kerukunan yang telah ditetapkan pada masa awal Orde Baru, pada dekade 1970-an, masih mampu  menjawab  kompleksitas  problematika  umat  beragama  yang  hidup dalam  dunia  global  dewasa  ini?  Dengan  kata  lain,  suatu  gagasan  akan  lebih bermakna  bila  mampu  berjalan  beriringan  dengan  gerak  pertumbuhan  dan perkembangan  masyarakat.  Tentunya  demikian  juga  halnya  dengan  konsepsi kerukunan  umat  beragama  di  Indonesia,  dengan  sendirinya  mesti  mengikuti gerak perkembangan masyarakat Indonesia dengan segala problematika  yang melingkarinya. Setelah bangsa ini mengalami pembelajaran tentang kerukunan dan toleransi selama lebih dari 30 tahun, semestinya sikap yang dikembangkan dewasa ini bukan hanya sekedar toleran (menghormati dan membiarkan) tetapi melangkah  masuk  pada  sikap  akseptansi  (menerima)  akan  kenyataan  yang berbeda untuk kemudian saling mengerti dan bekerjasama dengan aktif dalam mewujudkan  kerukunan  umat  beragama  dan  kemaslahatan  bersama  di  masa depan.  Dalam  hal  ini  bukan  berarti  seseorang  harus  melepas  agama  atau keyakinan  yang  dianutnya  karena  berbeda  dengan  orang  lain,  tetapi  justru keimanannya semakin kuat dan subur dengan adanya pemahaman, pengertian dan pengalaman akan agama lain.
Perkembangan masyarakat dewasa ini dengan segala dimensi kehidupan yang  melingkarinya,  menuntut  pergeseran  pemikiran  mereka  untuk  tidak semata menunjukkan bahwa kemajemukan merupakan kenyataan yang nyata, namun lebih dari itu berusaha terlibat aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Tiap penganut agama dituntut tidak hanya mengakui keberadaan dan hak  agama  lain,  tetapi  terlibat  dalam  usaha  mem  ah  ami  dan  mengerti perbedaan  dan  persamaan  serta  menjalin  kerjasama  gina  tercapainya kerukunan dalam kemajemukan. Interaksi umat beragama tidak hanya berhenti pada  dialog  teologis-mistis  intra  dan  antar  iman,  tetapi  ditekankan  pada kelanjutannya yaitu dialog aksi atau dialog etis atau disebut juga dialog yang bertanggungjawab  secara  global.  Dialog  model  ini  lebih  focus  pada  problem- problem  kemanusiaan  yang    lebih  konkrit  seperti  kesejahteraan  manusia, penanggulangan kemiskinan, peralihan iklim, pemanasan global, terorisme dan lain  sebagainya.  Sebuah  dialog  akan  kehilangan  kredibilitas  moralnya  jika hanya  dilakukan  pada  tingkat  intelektual  dan  spiritual  tanpa  menyentuh
masalah social, fisik dan psikis umat manusia.
Kemajuan  yang  dicapai  manusia  dalam  aspek-aspek  kehidupannya membuat  kondisinya  menjadi  lebih  terbuka,  dinamis  dan  kperatif. Perkembangan  ini,  suka  atau  tidak  suka,  mendorong  adanya  penamaan  atau perkembangan  leih  lanjut  tentang  konsepsi  kerukunan  umat  beragama  yang terjalin  di  Indonesia.    Konsepsi  toleransi  sebagai  landasan  kerukunan  umat beragama  sebagai  indicator:  a).  memahami  keberagaman,  b).  menghargai  dan mengakui  eksistensi  keyakinan  atau  agama  seseorang  dan  c).  membiarkan masing-masing  umat  untuk  melaksanakan  ajaran  agamanya,  perlu  untuk dikembangkan  dengan  mempertimbangkan  gerak  perkembangan  masyarakat kontemporer dan kemungkinan-kemungkinan masa depan yang melingkarinya.  Sudah  saatnya  sikap  toleransi  bergerak  maju  menuju  sikap akseptansi  ( acceptance ),  yakni  hubungan  umat  beragama  yang  saling memahami  dan  menghargai  menuju  hubungan  yang  saling  menerima  dan bekerjasama.
Hal  menarik  yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat Kota  Jayapura  dalam  interaksi  antar  umat  beragama,  bisa  dikatakan  telah melampau  sikap  toleransi dan masuk pada  tataran akseptansi. Pernyataan ini dapat  dilihat  dari  beberapa  peristiwa    atau  kebiasaan,  kalau  tidak  disebut tradisi,  masyarakat  Jayapura  dalam  menjalin  kehidupan  yang  rukun  antar umat beragama.
Sikap  akseptansi  pada  kerukunan  umat  beragama  di  Jayapura  dapat  di lihat pada pola  hidup mereka, di antaranya:  telah menjadi tradisi masyarakat Jayapura  untuk  merayakan,  saling  mengucapkan  selamat  hari  raya  (verbal- formalistik)  dan  saling  mengunjungi.  Yang  lebih  unik  lagi  adalah  sikap toleransi yang ditunjukkan para pimpinan pemerintahan, instansi atau pejabat public. Mereka selalu melakukan open house pada saat hari raya agama-agama yang  dapat  dikategorikan  sebagai  ritual  social.  Misalnya  seorang  pimpinan instansi  yang  beragama  Islam,  ketika  hari  raya  idul  fitri  tiba  ia  mengadakan open house di rumahnya untuk para pegawai, staf dan masyarakat umum yang berasala dari latar belakang agama yang beragam. Demikian juga ia melakukan open  house  pada  hari  raya  umat  beragama  lain  seperti  saat  natal,  meski  dia seorang muslim. Demikian juga yang hadir pada saat itu adalah pegawai, staf dan  masyarakat  umum  yang  menganut  beragam  agama.  Hal  ini  merupakan suatu kelaziman di kota Jayapura.
Contoh  lain  adalah  kebiasaan  memberikan  sumbangan  berupa  sembako dan bingkisan kepada saudara yang akan merayakan hari raya. Hal ini seperti dilakukan seorang tokoh agama Islam Toni Wanggai. Beberapa hari menjelang hari  Natal,  ia  berbelanja  bahan  pokok  dan  beberapa  bingkisan  untuk dikirimkan  kepada  saudara-saudaranya  yang  beragama  Kristen  yang  akan merayakan  Hari  Natal.  Hal  ini  merupakan  bentuk  support  dan  bentuk kepedulian  kepada  sesama  keluarga  meski  mereka  sangat  mampu.  Ketika Natal  tiba,  semua  keluarga  akan  saling  berkunjung  untuk  mengucapkan selamat  dan  berbagi  dalam  kebersamaan.  Sebaliknya,  ketika  memasuki  bulan puasa/Ramadhan  sarapai  menjelang  Hari  Ray  a  Idul  Fitri,  banyak  keluarga
Toni Wanggai yang beragama Kristen datang ke rumahnya dengan membawa bahan pokok dan bingkisan untuk kepentingan menghadapi Hari Raya. Ketika hari  Raya  Idul  Fitri  tiba,  mereka  datang  berkunjung  ke  rumahnya  untuk mengucapkan  selamat  Hari  Raya  dan  berbagi  kebahagiaan  bersama.  Hal  ini sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat Papua. 32
Contoh  lain  adalah  ijtihad  seremonial  dalam  kegiatan  Musabaqah Tilawatil Qufan (MTQ). Kegiatan ini, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,  melibatkan  umat  agama  lain.  MTQ  yang  notabene  adalah  kegiatan umat Islam tetapi kenyataannya menjadi media kerjasama antarumat beragama untuk rriensukseskan kegiatan tersebut. Pada pelaksanaan MTQ ke-24 tingkat Provinsi  tahun  2012  di  Kabupaten  Biak  Numfor,  ketua  panitianya  adalah seorang  Nasrani  dan  beberapa  panitia  juga  dari  agama  lain,  termasuk  yang mengisi paduan suara yang terdiri dari siswa SMP dan SMA Yayasan Kristen dan  Yayasan  Islam.  Kegiatan  ini  berjalan  dengan  lancar  dan  sukses  dan dianggap sebagai keberhasilan bei sama seluruh elemen masyarakat Biak.
Peristiwa lain yang menggambarkan suasana peran aktif dalam toleransi beragama juga dicontohkan oleh para pemimpin pemerintah. Pada akhir bulan Ramadhan  1434  H  tepatnya  tanggal  7  Agustus  2013  pada  pukul  03.30  wit, bapak  Walikota  Jayapura  Benhur  Tomy  Manoyang  beragama  Kristen  beserta jajarannya  berkunjung  ke  rumah  dinas  Kapolda  Papua  yang  beragama  Islam guna  membangunkannya  untuk  makan  sahur.  Kemudian  rombongan  ini diterima  oleh  Kapolda  dengan  baik  dan  ia  mengucapkan  tcrima  kasih  karena sudah  dibangunkan  untuk  bisa  makan  sahur. 33 Peristiwa  ini  mencerminkan kerjasama antarumat beragama terjalin dengan amat baik dan para pemimpin mengimplementasikannya dalam tindakan nyata sehingga dapat dicontoh oleh masyarakat.

## VI. Penutup
Proses  pembentukan  FKUB  pada  mulanya  mengalami  kendala,  karena sudah tcrbentuk sebelumnya Forum Konsultasi Para Pemuka Agama (FKPPA). Namun akhirnya disepakati solusinya bahwa anggota FKPPA otomatis menjadi anggota FKUB Provinsi. FKUB Kota Jayapura terbentuk sejak tahun 2008 dan sekar&ng  telah  raemasuki  periode  ke  dua.  Adapun  tugas-tugas  FKUB  Kota Jayapura telah diatur dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan Pergub No. 135 Tahun 2007 yang meliputi melakukan dialog dcngan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan  yang  berkaitan  dengan  kerukunan  umat  beragama  dan pcmberdayiian  masyarakat ; dan  memberikan  rekomendasi  tertulis  atas permohonan pondirian runtah ibadat.
Berdasar pada PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan Pergub No. 135 Tahun
32 DR. Toni Wanggai, wawancara, 10 April 2013 di kantor PWNU Papua di Jayapura.
33 TVRI Papua, Lintas Berita Papua pada tanggal 7 Agustus 2013 jam 19.00.
2007, FKUB Kota Jayapura tidak bcrpcran dalam mcmelihara kerukunan umat beragama.  Hal  ini  karena  FKUB  belum  mampu  menjilankan  tugasnya  sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan di atas. FKUB belum pernah menjadi  penyelenggara  kegiatan  sebagai  pelaksanaan  tugas-tugasnya  yang mencakup lima poin sebagaimana diatur dalam PBM secara formal, rutin dan didanai  sccara  mandiri.  Walaupun  demikian,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa FKUB memiliki kontribusi, baik secara lembaga maupun anggota FKUB, dalam kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan  kerukunan  umat  beragama.  Faktor penghambat  peran  FKUB  adalah  terbatasnya  dana.  yang  hanya  cukup  untuk operasional  sarana  dan  prasarana  yang  kurang  memadahi,  tidak  ada job description yang  jelas  dan  tingkat  kesibukan  para  anggota  FKUB  yang  padat. Terbatasnya  dana,  sarana  dan  prasarana  yang  menjadi  penghambat  utama FKUB  berperan  dalam  mcmelihara  kerukunan  beragama.  Pertanyaan  yang muncul kemudian, mcngapa hal ini bisa terjadi, padahal masalah sumber dana, sarana  dan  prasarana  penunjang  kinerja  FKUB  telah  ditetapkan  dalam  PBM No.  9  dan  %  Tahun  2006.  Apakah  ada  miskomunikasi  antara  Pemda  dengan FKUB? Atau justru tidak ada kesungguhari dari pemerintah terhadap masalah ini? Hal ini perlu untuk diteliti lebih lanjut guna mengoptimalkan kinerja FKUB yang merupakan aset yang sangat berharga bagi pemcliharaan kerukunan umat beragama.
Keberadaan  FKUB  Kota  Jayapura  belum  mampu  memberikan  pengaruh yang signifikan karena FKUB sendiri tidak mampu berperan dalam memelihara kerukunan umat beragama sesuai amanah PBM No 9 dan 8 Tahun 2006. Meski demikian,  di  samping  adanya  keterbatasan  dana,  sarana  dan  prasarana  yang dimiliki  FKUB,  dinamika  masyarakat  Kota  Jayapura  yang  harmonis,  toleran bahkan secara aktif, terbuka dan dinamis telah menunjang kinerja FKUB. Pola hubungan umat beragama di Jayapura telah mengalami perubahan dari sikap toleransi bergerak menjadi sikap akseptansi dalam menjalin kerukunan. Sikap toleransi  masyarakat  yang  memahami  keberagaman,  menghargai  dan mengakui  eksistensi  agama  seseorang  serta  rnembiarkannya  mclaksanakan ajaran agamanya telah masuk dalam tataran akscptansi yang saling menerima keberagaman dan bckcrjasama untuk mengatasi problem-probbm kemanusiaan dan  menciptakan  kemaslahatan  uinum  di  masa  depan.  Dalam  menunjang kelangsungan  kerukunan  umat  beragama  di  Jayapura,  peran  FKUB  masih sangat  diperlukan.  Oleh  karenanya,  di  samping  mensosialisasikan  peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan kerukunan,  keberadaan  FKUB  sendiri  perlu  untuk  disosialisasikan,  karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui FKUB dan perannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M  Amin. Studi  Agama  Normativitas  atau  Historisitas? Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999
Abdillah,  Masykuri. ”Alamsyah  Ratu  Prawiranegara:  Stabilitas  Nasional  dan Kerukunan” dalam Asyumardi Azra, ed. Menteri-menteri agama RI Biografi Sosial Politik. Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998 Ali,  Muhammad. Teologi  Pluralis-Multikultural:  Menghargai  Kemajemukan Menjalin Kebersamaan Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2003
Ali, Yunasril Sufisme dan Pluralisme memahami Hakekat Agama dan Relasi Agama- agama Jakarta: PT Elexmedia Komputindo, 2012
Azra, Asyumardi. Konteks Berteologi di Indonesia Jakarta: Paramadina,1999
Badan  Litbang  dan  Diklat  Departemen  Agama  RI,  Buku  Peraturan  Brrsama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2010
_______, Pendirian  Rumah  Ibadat  di  Indonesia:  Pelaksanaan  Peraturan  Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, Jakarta: Puslitbang kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2011
_______, Kompilasi peraturan perundang-undangan kerukunan hidup umat beragama Jakarta:tp,2007
________, Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pelaksanaan pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, ed. Kustini,  Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2010 ________, Revitalisasi  Wadah  Kerukunan  di  Berbagai  Daerah  di  Indonesia ,  ed. Haidlir Ali Ahmad, Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2009
________, Dinamika Kehidupan Keagamaan di Era Reformasi , Haidlor Ali Ahmad, ed. Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2010
________, Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di berbagai Daerah di Indonesia Mursyid Ali, ed, Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2009
________, Toleransi  Beragama  Mahasiswa ,  ed,  Bahari,  MA.  Jakarta;  Maloho  Jaya Abadi, 2010
Bahtiar, Amsal Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia Jakarta: Rajawali press, 2009
Barsihannor, Islam dan Wacana Modernitas Makassar: Alauddin University Press, 2011
Berger,  Peter  L. The  Sacred  Canopy:  Elements  of  a  Sosiological  Theory  of  Religion.
New York Anchor book, 1967
Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya Jakarta:  Syigma  Examedia Arkanleema, 2009
Harahap, Syahrin Teologi Kerukunan Jakarta: Prenada, 2011
Ma‟arif, Syafi‟i Islam dan Politik Islam Yogyakarta: IAIN,1988
Mukti, Ali, ”Dialog dan Kerjasama Agama Menanggulangi Kemiskinan” dalam winata  sairin,  ed. Dialog  Antar  Umat  Beragama:  Membangun  Pilar-pilar Keindonesiaan yang Kukuh, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1994
Rahmat, Jalaluddin Psikologi Agama: Sebuah Pengantar Bamdumg: Mizan, 2003 Rahmat, M Imdadun Arus Baru Islam Radikal Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia Jakarta: Erlangga, 2009
Sabri, Mohammad Keberagamaan yang Saling Menyapa Perspektif Filsafat Perenial Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999
Shihab, M Quraish, Menabur Pesan Ilahi: AL-Qur‟an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat Jakarta: Lentera Hati, 2006
_______, Membumikan Al-Qur‟an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat Bandung: Mizan, 2003
_______,  Tafsir  Al-Misbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al-Qur‟an  Bandung: Mizan, 2005
_______,  “Wawasan  al-Qur‟an  tentang  Kebebasan  Beragama”  dalam Passing Over Melintas Batas Agama ed. Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
Sjadzali,  Munawir.  Islam  dan  tata  Negara  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran Jakarta: UI Press, 1993