## SECURITIES CROWDFUNDING: TRANSFORMATION OF FINANCING OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN INDONESIA

## Suryanto
Departemen Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Padjadjaran e-mail: suryanto@unpad.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to analyze the transformation of small and medium enterprise (SMEs) financing in Indonesia. This research is motivated by the phenomenon of SMEs, which often face problems in financing. However, on the other  hand, financial institutions find it difficult to find a database of SMEs  to  channel  their  loans.  This  study  uses  a  descriptive  method  with  a  qualitative  approach. Sources of data were obtained from various sources, both primary and secondary. Primary data is obtained from statements made by informants from the Financial Services Authority, the Association of Indonesian Crowdfunding Services, crowdfunding players, and SMEs that have taken advantage of  crowdfunding.  Meanwhile,  secondary  data  were  obtained  from  several  published  articles.  The results show that the government has helped provide a source of financing for SMEs, both through banking  and non-banking. However, there  were  several  obstacles  that  occurred in  the field,  both from  SMEs  and  financial  institutions.  Securities  crowdfunding  instruments  raises  new  hopes  for SMEs in fulfilling financing. In addition to an easy submission procedure, access can also be done via a digital platform.
. Keywords : bond, financing, fintech, crowdfunding, sukuk, stock
SECURITIES CROWDFUNDING : TRANSFORMASI PEMBIAYAAN USAHA KECIL

## DAN MENENGAH DI INDONESIA

## ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan untuk  menganalisis  transformasi  pembiayaan  Usaha Kecil  dan  Menengah (UKM) di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena UKM yang sering menghadapi permasalahan  dalam  pembiayaan.  Namun,  disisi  lain  lembaga  pembiayaan  kesulitan  mencari database UKM untuk menyalurkan kreditnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari pernyataan yang diungkapkan oleh informan dari Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, pelaku crowdfunding , dan UKM yang telah memanfaatkan crowdfunding . Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa artikel yang telah diterbitkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah membantu menyediakan sumber pembiayaan UKM baik  melalui  perbankan  maupun  non  perbankan.  Namun  ada  beberapa  kendala  yang  terjadi  di lapangan baik dari pelaku UKM maupun lembaga pembiayaan. Instrumen securities crowdfunding memunculkan  harapan  baru  bagi  pelaku  UKM  dalam  memenuhi  pembiayaan.  Selain  prosedur pengajuan yang mudah, aksesnya pun dapat dilakukan melalui platform digital.
Kata kunci: obligasi, pembiayaan, fintech , crowdfunding , sukuk, saham
164 Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.6, No. 2, Agustus 2021, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i2.33225, hal. 163-171

## PENDAHULUAN
Securities
crowdfunding
(SCF)
merupakan  salah  satu  skema  pembiayaan melalui pengumpulan dana (fund raising) jangka panjang yang dilakukan melalui platform digital cowdfunding di pasar modal. Skema pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dana secara patungan untuk memulai atau mengembangkan  usaha  (Rahmawati,  2021). Melalui  skema  tersebut,  suatu  usaha  bisa memperoleh  pembiayaan  dari  investor  melalui mekanisme di pasar modal. Selain itu, dana yang dihimpun  melalui  skema  ini  menurut  Utami (2021)  bisa  memperoleh  lindung  nilai  ( hedge ) untuk jangka waktu tertentu. Skema ini terutama ditujukan  bagi  usaha  kecil  dan  menengah  serta perusahaan rintisan yang masih kesulitan untuk masuk  ke  pasar  modal  karena  bentuk  badan usaha belum memenuhi kriteria skema pembiayaan.
Skema SCF dibutuhkan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di tengah situasi pandemi Covid-19.  Pelaku  UKM  saat  ini  sangat membutuhkan sumber pembiayaan untuk penguatan modal dan keberlangsungan usahanya (Suryanto et al., 2020). Permasalahan pembiayaan  yang  dialami  UKM,  sangat  sulit dipenuhi  oleh  kalangan  perbankan.  Terdapat beberapa faktor lembaga pembiayaan perbankan tidak  tertarik  membiayai  UKM,  antara  lain:  (i) UKM  tidak  memiliki  kejelasan  identitas;  (ii) organisasi  UKM  cenderung  informal;  dan  (iii) UKM  tidak  memiliki  catatan  keuangan  yang jelas  (Zarrouk  et  al.,  2020).  Perbankan  dalam menyalurkan  kreditnya  berpijak  pada  hasil analisis  laporan  keuangan  calon  debiturnya. Calon debitur yang  memiliki laporan keuangan yang lengkap, apalagi sudah diaudit merupakan jaminan  bagi  perbankan  dalam  menyalurkan kreditnya.  Namun,  pada  umumnya  UKM  tidak memiliki  laporan  keuangan  yang  lengkap, apalagi telah diaudit. Oleh karena itu, perbankan akan  sulit  dapat  memberikan  pinjaman  kepada kelompok UKM (Wu & Xu, 2020). Bukan hanya kelengkapan  laporan  keuangan  saja,  Krasniqi (2010)  menyatakan  bahwa  perbankan  juga membutuhkan  agunan  untuk  mengimbangi risiko  kredit  macet  pada  saat  akan  menyetujui kredit  yang  diajukan  UKM.  Agunan  diyakini mampu  meminimalkan  masalah  moral  hazard
dari  para  debitur  (Yin  et  al.,  2019).  Sulitnya UKM mengakses lembaga pembiayaan perbankan  diyakini  menjadi  salah  satu  faktor yang menghambat pertumbuhan bisnis (Zarrouk et al., 2020).
Selain alasan-alasan administrative seperti yang  dijelaskan  di  atas,  kesulitan  UKM memperoleh  pembiayaan  melalui  perbankan karena keterbatasan perwakilan lembaga perbankan  yang  belum  merata  ke  seluruh wilayah  (Osano  &  Languitone,  2016).  Oleh karena  itu,  kehadiran  SCF  menjadi  salah  satu solusi  bagi  pelaku  UKM  khususnya  yang bermitra  dengan  pemerintah  dalam  memenuhi sumber  pembiayaan  mereka.  SCF  dapat mempermudah  mempertemukan  investor  dan UKM  yang  membutuhkan  dana  melalui platform digital perusahaan financial technology (fintech) .  Investor  yang  akan  berinvestasi melalui  SCF  dapat  dikonversi  ke  dalam kepemilikan saham, kepemilikan utang (obligasi)  atau  kepemilikan  bersama  (sukuk). Investor  akan  memperoleh return berupa deviden  atau  bagi  hasil  dari  keuntungan perusahaan  tersebut  yang  dibagikan  secara periodic. Sementara pelaku UKM mendapatkan tambahaan permodalan yang cepat, mudah, dan murah  untuk  peningkatan  kapasitas  usaha mereka.
Penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan bagi UKM telah banyak dilakukan. Salah  satu  hasil  penelitian  menyatakan  bahwa para  pelaku  UKM  sering  mengalami  kesulitan untuk bisa mengakses sumber pembiayaan dari perbankan  (Suryanto  &  Muhyi,  2018).  Pihak perbankan  menganggap  pelaku  UKM  kurang bankable ,  mereka  tidak  dapat  memenuhi persyaratan  yang  ditentukan,  sehingga  tidak layak  untuk  diberikan  kredit  (Marlina  & Rahmat, 2018 dan Suryani et al., 2019). Sulitnya UKM  memperoleh  pembiayaan  dari  perbankan menyebabkan  UKM  mencari  pinjaman  yang illegal  seperti  rentenir,  karena  cara  tersebut merupakan  cara  yang  cepat  dan  mudah  untuk mendapatkan  pinjaman.  Pinjaman  melalui rentenir  tidak  memerlukan  jaminan  atau administrasi yang rumit, tetapi apabila mengalami  kegagalan  membayar  cicilan  tepat waktu,  mereka  akan  menghadapi  ancaman kekerasan (Zairani & Zaimah, 2013).
Peneliti  lainnya  Pekmezovic  &  Walker (2016)  menyatakan  bahwa  kehadiran fintech crowdfunding mampu  meningkatkan  akses permodalan  bagi  UKM. Platform fintech crowfunding menawarkan  kepada  investor melalui platform digital nya.  Investasi  yang ditawarkan  kepada  investor  melalui platform fintech tersebut  adalah equity  crowdfunding (ECF). ECF merupakan bentuk investasi seperti membeli  saham  di  pasar  modal.  Investor  yang melakukan  investasi,  dananya  dikonversi  ke dalam  kepemilikan  saham  sehingga  mereka menjadi  bagian  dari  pemilik  UKM  tersebut. Pembiayaan UKM juga dapat dipenuhi melalui platform  fintech  Peer  to  Peer  (P2P)  Landing . Melalui fintech  P2P lending,  UKM  dapat dengan  mudah  mengajukan  pinjaman  secara online.  Investor  akan  memperloleh  bunga  atau bagi hasil dari dana yang telah disetorkan sesuai dengan kesepakatan (Suryanto et al., 2020).
Penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan dengan pembiayaan melalui SCF belum pernah ada yang melakukan. Penelitian ini sagat penting karena  model  sistem  pembiayaan  ini  sangat unik. Pasar modal yang selama ini hanya berlaku bagi  perusahaan  yang  kinerja  keuangan  sudah baik dan harus berbadan hukum persero, saat ini dapat  dimanfaatkan  oleh  pelaku  UKM  yang masih  baru  akan  beroperasi  bahkan  bentuk badan  usahanya  pun  tidah  harus  berbentuk perseroan terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  transformasi  pembiayaan  yang dilakukan UKM.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pembiayaan atau dikenal dengan financing merupakan upaya memperoleh sumber dana  dari  pihak  lain  dalam  rangka  mendukung rencana investasi. Lembaga perbankan merupakan  salah  satu  institusi  yang  memiliki tugas pokok dalam pembiayaan (Antonio et al., 2012). Perusahaan melakukan proses pembiayaan  karena  dana  yang  ada  di  dalam perusahaan  tidak  dapat  membiayai  rencana operasional  perusahaan.  Oleh  karena  itu perusahaan  harus  mencari  tambahan  dana  dari eksternal perusahaan (Mina et al., 2013).
Sumber  dana  eksternal  bagi  UKM menurut  Liang  &  Reichert  (2012)  dapat diperoleh  melalui  lembaga  keuangan  bank
maupun  lembaga  keuangan  bukan  bank. Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan ada proporsi  tertentu  yang  harus  diberikan  kepada UKM  dari  setiap  kredit  yang  disalurkan  (Nisa, 2016).  Lembaga  keuangan  bank  memberikan pembiayaan  dalam  bentuk  pinjaman  kepada debiturnya.  Sedangkan  lembaga  keuangan bukan  bank  memberikan  pembiayaan  dalam bentuk  pinjaman,  modal  ventura,  sewa  guna usaha, maupun anjak piutang.
Lembaga pembiayaan selalu menggunakan  metode  yang  sama  dalam menganalisis calon debiturnya. Menurut  L. Wu &  Xu,  (2020)  lembaga  pembiayaan  dalam menyalurkan kredit selalu menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Faktor lain yang  sering  mendapat  perhatian  dari  lembaga pembiayaan adalah tujuan dari pembiayaan dan sector  UKM  (Iqbal  &  Mirakhor,  2011). Lembaga  pembiayaan  dalam  memutuskan pembiayaan terhadap UKM selalu mempertimbangkan  kelayakan  dari  bisnisnya dan kemampuan memperoleh keuntungan dalam periode jangka panjang.
Perkembangan
teknologi telah memunculkan lembaga baru di bidang pelayanan  keuangan.  Industri  keuangan  yang memanfaatkan teknologi dalam melayani konsumennya  lebih  dikenal  dengan financial technology / fintech (Brummer & Gorfine, 2014). Hsueh  &  Kuo  (2017)  menyebutkan  lembaga keuangan  yang  memanfaatkan  teknologi  terdiri dari: Third-party payment systems, Peer-to-Peer (P2P)  Lending, dan crowdfunding .  Sedangkan menurut  Rumondang  et  al.  (2019)  lembaga keuangan yang menggunakan layanan teknologi di  Indonesia  terdiri  dari: digital  payment, account aggregator, personal finance, financing and  investment, serta information  and  feeder site.
Crowdfunding adalah  salah  satu  lembaga fintech yang  dapat  memberikan  pembiayaan kepada  UKM.  Hui  et  al.  (2012)  menjelaskan bahwa crowdfunding merupakan  permintaan terhadap sumber daya keuangan yang dilakukan secara  online  maupun offline .  Sedangkan crowdfunding menurut Valančienė & Jegelevičiūtė (2014) merupakan sebuah metode untuk menghubungkan antara entrepreneur yang membutuhkan  modal  dengan  calon  investor
166 Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.6, No. 2, Agustus 2021, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i2.33225, hal. 163-171
melalui platform media  yang  berbasis  internet. Konsep crowdfunding menurut  Mollick  (2014) memiliki  keunikan  dalam  penggalangan  dana yang menggunakan fasilitas internet. Masyarakat  luas  dapat  berkontribusi  dalam mendukung  suatu  rencana  bisnis  yang  sudah di publish dalam platform digital  fintech crowdfunding (Koçer, 2015).
Crowdfunding dapat dikelompokkan menjadi empat sektor, antara lain: crowdfunding-based  reward,  donation-based crowdfunding,  loan-based  crowdfunding, serta equity-based  crowdfunding (Agrawal  et  al., 2014;  Mollick,  2014;  Kuppuswamy  &  Bayus, 2018;  Suryanto  et  al.,  2020). Crowdfunding - based  reward yaitu crowdfunding yang  secara khusus  mencari  dana  untuk  membiayai  suatu produk kreatif baru yang dibuat secara terbatas. Para  investor  akan  tertarik  ikut  memberikan dana  karena  akan  memperoleh reward dari produk tersebut. Donation based
crowdfunding merupakan  jenis crowdfunding yang  mengumpulkan  dana  untuk  kegiatan non profit , seperti tujuan kemanusiaan dan membangun fasilitas umum. Loan-based crowdfunding merupakan crowdfunding yang mengumpulkan  dana  dari  investor  untuk dipinjamkan  kepada  yang  membutuhkan.  Para investor  memperoleh  bunga  ataupun  bagi  hasil dari  dana  yang  dipijamkan  oleh  perusahaan crowdfunding .  Bentuk crowdfunding ini  lebih dikenal  dengan Peer  to  Peer  (P2P)  Lending. Sedangkan  equity-based  crowdfunding adalah crowdfunding yang  menggalang  dana  dari investor  yang  dikonversi  menjadi  kepemilikan saham.  Investor  akan  memperoleh  deviden sesuai proporsi kepemilikannya.

## METODE PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis  transformasi  pembiayaan  yang dilakukan  oleh  pelaku  UKM  di  Indonesia. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Metode  deskriptif  dilakukan  untuk menggambarkan proses tranformasi pembiayaan yang  selama  ini  dilakukan  oleh  pelaku  UKM. Sumber  data  diperoleh  dari  hasil  penelusuran pernyataan  informan  berkaitan  dengan  topik
penelitian. Informan yang  dijadikan  rujukan dalam penelitian ini antara lain pejabat Otoritas Jasa  Keuangan,  Asosiasi  Layanan  Urun  Dana Indonesia  (ALUDI),  pelaku  layanan  urun  dana ( crowdfunding ), dan UKM yang telah memanfaatkan crowdfunding .  Selain  data  dari informan,  peneliti  juga  menggunakan  data sekunder seperti hasil penelitian dan artikel yang telah di publish secara online .
Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan terlebih  dahulu  dilakukan  triangulasi  sumber data untuk mendapatkan data yang benar-benar kredibel.  Data  yang  dianggap  sudah  kredibel kemudian  dilakukan  sintesa  untuk  membangun inferensi-inferensi  untuk  menarik  kesimpulan sehingga tercapainya pemahaman secara holistic.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Akses Pembiayaan UKM di Indonesia
Permasalahan pembiayaan UKM menjadi perhatian pemerintah karena kelompok usaha ini merupakan  salah  satu  pilar  perekonomian negara.  Selain  mampu  memberikan  kontribusi terhadap  pendapatan  negara,  sesuai  dengan penelitian Yusoff et al. (2010) hampir di sebagai besar  negara  memiliki  pangsa  lapangan  kerja yang sangat signifikan.
Pemerintah baik pusat maupun daerah  senantiasa  berupaya  mendukung  UKM untuk mandiri dan tangguh. Dukungan terhadap UKM tidak hanya diberikan oleh satu atau dua lembaga  kementerian,  tetapi  oleh  berbagai lembaga,  seperti  Kementerian  Koperasi  dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,  dan  Bappenas.  Berbagai  wujud dukungan  yang  diberikan  kepada  UKM  antara lain  pembinaan,  pendampingan  dan  pemberian pembiayaan  (Pusat  Kebijakan  Perdagangan dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan  Kebijakan  Perdagangan,  2013). Terkait dukungan pembiayaan, pemerintah terus memfasilitasi akses UKM terhadap pembiayaan dari  lembaga  keuangan,  baik  perbankan maupun non -perbankan. Bentuk dukungan yang diberikan  pemerintah  berupa  subsidi  bunga kredit  perbankan,  penjamin  lembaga  bukan bank, modal ventura, pembiayaan dari laba yang disisihkan dari laba BUMN, hibah dan lainnya.
Subsidi  bunga  kredit  dari  pemerintah
kepada  UKM  diberikan  dalam  bentuk  Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga kredit hanya 6%  per  tahun.  KUR  merupakan  kredit  yang ditujukan bagi UKM yang cukup feasible namun belum bankable . Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan solusi pembiayaan  bagi  UKM.  Namun,  realisasi program ini tidak mudah dalam pelaksanaannya. Terdapat kesulitan yang dialami baik oleh UKM maupun lembaga pembiayaan. UKM mengalami kesulitan  dalam  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan. Sedangkan  lembaga  pembiayaan  kesulitan dalam  mencari data  base UKM  yang feasible. Kesulitan  ini  menurut  Yoshino  &  Taghizadeh- Hesary  (2017)  hampir  dialami  oleh  semua negara  berkembang  akibat  adanya  informasi yang  tidak  simetris  antara  kedua  pihak.  Pihak bank  memerlukan  informasi  dari  laporan keuangan  yang  lengkap,  namun  pihak  UKM kesulitan dalam melakukannya.
Dukungan pemerintah dalam pembiayaan UKM  lainnya  antara  lain  pembiayaan  melalui Kredit  Ultra  Mikro,  PT  Permodalan  Nasional Madani  (PNM),  Lembaga  Pengelola  Dana Bergulir Koperasi, dan Program Kemitraan dan Bina  Lingkungan  dari  Badan  Usaha  Milik Negara  (PKBL  BUMN).  Pembiayaan  UKM melalui  lembaga-lembaga  tersebut  terkendala oleh minimnya database pelaku UKM. Seringkali  beberapa  lembaga  pembiayaan seperti  dalam  penelitian  Turmudi  (2018) memberikan pembiayaan pada UKM yang sama sementara  masih  banyak  UKM  lainnya  yang belum memperoleh akses pembiayaan.
Kehadiran  industrI financial  technology
(fintech) memunculkan harapan baru bagi UKM yang  selama  ini  belum  memiliki  akses  ke lembaga pembiayaan karena terkendala persyaratan  yang  ketat  maupun  jarak.  UKM dapat memperoleh pembiayaan melalui layanan fintech  peer  to  peer  (P2P)  lending maupun crowdfunding . Akses pembiayaan melalui kedua lembaga tersebut dapat dilakukan secara online tanpa harus melengkapi berbagai dokumen yang rumit.
Pembiayaan UKM melalui Crowdfunding
Kehadiran  industry fintech  crowdfunding merubah  peta  pembiayaan  UKM  dari  yang sebelumnya harus mendatangi lembaga pembiayaan  menjadi  cukup  dengan  mengisi aplikasi  di platform digital. UKM  di  pelosok daerah  tidak  perlu  lagi  harus  menempuh  jarak yang  cukup  jauh  untuk  mencari  lembaga pembiayaan.  Mereka  cukup  memanfaatkan platform digital perusahan fintech crowdfunding (Lacasse et al., 2016).
Platform fintech  crowdfunding selalu dibangun  dalam  situs  web  yang  menarik  dan informatif.  Proposal  investasi  dari  pemilik project dibuat  sedetail  mungkin  agar  calon investor  dapat  mempertimbangkan  proposal mana  yang  akan  mereka  pilih.  Hal  ini  sesuai dengan penelitian Belleflamme et al., (2014) dan Brainin  &  Neter  (2014)  agar  calon  investor mudah untuk mengidentifikasinya.  Pembiayaan melalui fintech  crowdfunding melibatkan  tiga pihak,  yaitu  penyedia platform , project  owner , dan  investor.  Gambar  1  menampilkan  skema pembiayaan UKM melalui fintech
crowdfunding .
Gambar 1. Skema Pembiayaan melalui Crowdfunding
Sumber : Belleflamme et al. (2014)
Berdasarkan
Gambar 1 fintech cwodfunding sebagai  penyedia  layanan  urun dana  merupakan  penyedia platform yang menampilkan informasi detail mengenai UKM.
Portal Fintech
Crowdfunding
Project Owner (Penerbit) Investor (Pemodal) Aliran saham/obligasi/sukuk Aliran saham/obligasi/sukuk Aliran pembiayaan Aliran pembiayaan Aliran return Aliran return
Penyedia platform bertindak sebagai penyelenggara urun dana yang mempertemukan antara pemodal dengan penerbit (UKM), bukan sebagai pihak yang menjalankan bisnis (penerbit). Project owner (penerbit) merupakan UKM  yang  mengirimkan  proposal  pembiayaan untuk  dipublikasikan  ke  masyarakat  umum. Sedangkan  investor  merupakan  masyarakat umum  yang  tertarik  pada  bisnis  UKM  yang ditawarkan  di platform fintech  crowdfunding . Ketiga pihak ini memiliki peran masing-masing dalam  menciptakan  sebuah  ekosistem  yang dapat menunjang kebutuhan tiap pihak (Suryanto et al., 2020).
Prosedur  pembiayaan  UKM  melalui fintech crowdfunding dimulai dengan penyerahan  dokumen  informasi  calon  penerbit efek  yang  akan  menerima  modal  ke  pihak penyelenggara  (penyedia platform ).  Setelah dianggap layak, penyelenggara memuat informasi secara detail terkait penerbit. Penawaran kepada investor dimulai setalah dua hari  berselang  sejak  penyerahan  dokumen informasi  calon  penerbit.  Periode  penawaran kepada  investor  berlangsung  selama  45  hari. Kemudian pihak peyelenggara menerima sejumlah efek dari penerbit yang akan diproses dengan  perlakuan  berbeda  antara  efek  yang bersifat  utang  atau  sukuk  (EBUS)  dengan saham.  Untuk  efek  saham  harus  melalui Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan efek yang bersifat utang langsung didaftarkan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Sebelum  ada  SCF,  penawaran  saham dilakukan  oleh fintech  crowdfunding atau penyelenggara layanan urun dana untuk menjual saham secara langsung kepada investor melalui jaringan sistem elektronik secara online. Fintech crowdfunding seperti dalam penelitian Pekmezovic  &  Walker  (2016)  menawaarkan saham  kepada  calon  investor  di  web  mereka. Penawaran  saham  oleh  setiap project  owner melalui  layanan  urun  dana  dilakukan  melalui penyelenggara yang telah memperoleh izin dari OJK.  Penyelenggara  menyediakan,  mengelola, dan  mengoperasikan  layanan  urun  dana  bagi pengguna.  Pengguna  hanya  bisa  berinvestasi terhadap  produk  saham  saja,  tanpa  bisa menikmati  produk  layanan  investasi  lainnya seperti  obligasi  dan  sukuk. SCF merupakan
perluasan layanan skema pembiayaan alternatif penggalangan  dana  melalui  pasar  modal  yang memungkinkan investor selain dapat berinvestasi melalui produk saham, mereka juga dapat berinvestasi pada obligasi dan sukuk.
Mekanisme  penawaran  saham,  obligasi, dan  sukuk  dengan  sistem  SCF  hampir  sama dengan penawaran investasi di pasar modal pada umumnya  yaitu  ada  penerbit  (perusahaan  yang menawarkan saham perusahaannya), penyelenggara layanan urun dana, dan pemodal (investor).  Perbedaannya  dalam  sistem  SCF penerbit menjual saham secara langsung kepada pemodal  melalui  sistem  elektronik  ( online ) fintech crowdfunding . Dana yang telah terkumpul melalui fintech crowdfunding diserahkan kepada perusahaan penerbit (UKM). Sedangkan pada penawaran efek pada umumnya di  pasar  modal,  emiten  menjual  efeknya  tidak melalui penyelenggaran karena langsung diterbitkan  oleh  emiten  tersebut    (Tandelilin, 2010).
Ada  beberapa  keunggulan  penawaran dana  melalui  SCF  sebagai  salah  satu  alternatif sumber pembiayaan UKM, antara lain :
(1) Prosedur penerbitan efek dipermudah Lazimnya  perusahaan  yang go  public , biasanya  diwajibkan  untuk  menyampaikan pendaftaran sebelum listing. Namun, penawaran efek melalui platform SCF tidak perlu  melalui  tahapan  yang  lazim  apabila memiliki  persyaratan  yang  telah  ditetapkan OJK..
(2) Perusahaan penerbit tidak harus berbentuk perseroan terbatas
Badan  usaha  yang  dapat  menerbitkan  SCF tidak  harus  berbentuk  perseroan  terbatas. Badan usaha lainnya, seperti Firma, CV atau pun  persekutuan  perdata  diperbolehkan menerbitkan SCF.
(3) Efek yang ditawarkan bervariasi. Penerbit  dapat  menawarkan  efek  berupa saham,  obligasi  dan  sukuk  kepada  calon investor.  Ketiga  efek  tersebut  dapat digunakan oleh penerbit sebagai instrument untuk mencari sumber pembiayaan. Namun, hanya  efek  saham  saja  yang  dapat diperjualbelikan,  sedangkan  obligasi  dan
tidak  dapat  diperdagangkan  di  pasar sekunder.
(4) Dana dihimpun secara bertahap.
Dana yang dihimpun melalui SCF khususnya  sukuk  dapat  dilakukan  secara bertahap sampai batasan tertentu.
(5) Ada  dalam  pengaturan  dan  pengawan
OJK OJK  mengatur platform crowdfunding dan calon penerbit SCF mengenai kelembagaan, perizinan,  serta  kewajiban  yang  harus dilakukan.
Investor yang tertarik berinvestasi melalui  SCF  tidak  perlu  khawatir  karena  SCF telah  memiliki  payung  hukum  dari  OJK yakni  POJK  No.  57/POJK.04/2020  tentang Penawaran  Efek  Melalui  Layanan  Urun  Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding). Peraturan  ini  menggantikan POJK  No.37/POJK.04/2018  yang  sebelumnya hanya mengatur layanan crowdfunding berbasis saham  dan  saham  syariah.  Melalui  peraturan tersebut  UKM  telah  dimudahkan  dalam memperoleh  sumber  pembiayaan  melalui  pasar modal. UKM dapat mencari sumber pembiayaan di pasar modal dengan menawarkan efek berupa saham, surat utang dan atupun sukuk.
SCF merupakan perubahan (transformasi)  dari  bentuk  sebelumnya  yaitu equity crowdfunding. SCF merupakan alternatif sumber  pembiayaan  bagi  pelaku  UKM  yang belum bankable .  Melalui  instrument  SCF, khususnya  UKM  mitra  pemerintah,  dapat memperoleh pembiayaan dengan cepat, mudah, serta murah. SCF juga menjadi instrument baru yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  investor  sebagai alternatif portofolio investasi.
Instrumen SCF berbentuk saham merupakan  investasi  yang  ditawarkan  kepada investor  untuk  ikut  menjadi  bagian  dari kepemilikan  yang  berdurasi  lima  tahun  dan dapat diperpanjang atau selama bisnis berjalan. Investor instrument ini akan mendapatkan return dalam  bentuk  bagi  hasil  atau  deviden  secara periodik  selama  bisnis  berjalan  yang  besarnya tergantung  kinerja  perusahaan.  Sedangkan instrument  SCF  berbentuk  obligasi/sukuk merupakan  investasi  yang  ditawarkan  kepada investor  dalam  bentuk  surat  utang  yang berdurasi  maksimal  dua  tahun.  Investor
instrument  ini  akan  mendapatkan return dalam bentuk imbal hasil (kupon) yang besarnya fixed setiap  tahunnya.  Instrumen  saham  dapat diperjualbelikan  di  pasar  sekunder,  sedangkan instrumen  obligasi/sukuk  tidak  diperdagangkan di pasar sekunder.

## SIMPULAN
Pemerintah  pusat  maupun  daerah  telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan  pembiayaan  usaha  kecil  dan menengah (UKM) melalui beberapa lembaga/kementerian.
Upaya pemerintah dilakukan melalui lembaga pembiayaan perbankan maupun non perbankan. Permasalahan yang baru muncul kembali karena UKM  yang  mendapatkan  pembiayaan  dari program  pemerintah  ternyata  tidak  merata. Selain  karena  keterbatasan  akses  baik  dari lembaga  pembiayaan  maupun  pelaku  UKM, persyaratan administrative yang diminta lembaga  pembiayaan  tidak  mampu  dipenuhi oleh  pelaku  UKM. Secutities  crowdfunding merupakan  transformasi  lembaga  pembiayaan baru  bagi  pelaku  UKM.  Pelaku  UKM  dapat memperoleh sumber pembiayaan dengan mengeluarkan instrument equity , obligasi maupun  sukuk  melalui platform  digital  fintech crowdfunding . Kemudahan mengeluatrkan instrument-instrumen  tersebut  selain  karena UKM  tidak  harus  berbadan  hukum  perseroan terbatas  juga  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan rintisan yang memiliki prospek bagus. Platform fintech  crowdfunding akan  mencari  calon investor melalui mekanisme penawaran instrumen  ke  calon  investor  di  Bursa  Efek Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Agrawal,  A.,  Catalini,  C.,  &  Goldfarb,  A. (2014).  Some  simple  economics  of crowdfunding. Innovation  Policy  and  the Economy , 14 (1), 63–97.
Antonio,  M.  S.,  Sanrego,  Y.  D.,  &  Taufiq,  M. (2012).  An  analysis  of  Islamic  banking performance: Maqashid index implementation in Indonesia and Jordania. Journal of Islamic Finance , 1 (1).
Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A.  (2014).  Crowdfunding:  Tapping  the
right crowd. Journal of Business
Venturing , 29 (5), 585–609.
Brainin,  E.,  &  Neter,  E.  (2014).  Inside Technology:  Opening  the  Black  Box  of Health-Website Configuration and Content Management. Future  Internet , 6 (4),  773–
799.
Brummer,  C.,  &  Gorfine,  D.  (2014).  FinTech: Building a 21st-century regulator’s toolkit. Milken Institute , 5 .
Hsueh,  S.-C.,  &  Kuo,  C.-H.  (2017).  Effective Matching  for  P2P  Lending  by  Mining Strong  Association  Rules. ICIBE  2017:
Proceedings  of  the  3rd  International Conference  on  Industrial  and  Business Engineering , 30–33. https://doi.org/doi.org/10.1145/3133811.3 133823
Hui, J. S., Gerber, E., & Greenberg, M. (2012). Easy money? The demands of crowdfunding work.
Northwestern
University, Segal Design Institute , 1–11.
Iqbal,  Z.,  &  Mirakhor,  A.  (2011). An introduction  to  Islamic  finance:  Theory and  practice (Vol.  687).  John  Wiley  & Sons.
Koçer,  S.  (2015).  Social  business  in  online financing:  Crowdfunding  narratives  of independent  documentary  producers  in Turkey. New Media & Society , 17 (2), 231– 248.
Krasniqi,  B.  A.  (2010).  Are  small  firms  really credit  constrained?  Empirical  evidence from Kosova. International Entrepreneurship and Management Journal , 6 (4), 459–479.
Kuppuswamy,  V.,  &  Bayus,  B.  L.  (2018).
Crowdfunding creative ideas: The dynamics  of  project  backers.  In The economics of crowdfunding (pp. 151–182). Springer.
Lacasse,  R.  M.,  Lambert,  B.  A.,  Roy,  N., Sylvain, J., & Nadeau, F. (2016). A digital tsunami:  FinTech  and  crowdfunding. International  Scientific  Conference  on Digital Intelligence , 1–5.
Liang,  H.-Y.,  &  Reichert,  A.  K.  (2012).  The impact  of  banks  and  non-bank  financial institutions  on  economic  growth. The Service  Industries  Journal , 32 (5),  699–
717.
Marlina,  L.,  &  Rahmat,  B.  Z.  (2018).  Peran
Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan  Keuangan  Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. Jurnal Ecodemica , 2 (1), 125–135.
Mina,  A.,  Lahr,  H.,  &  Hughes,  A.  (2013).  The demand and supply of external finance for innovative firms. Industrial and Corporate Change , 22 (4), 869–901.
Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding:  An  exploratory  study. Journal  of  Business  Venturing , 29 (1),  1–
16.
Nisa,  C.  (2016).  Analisis  Dampak  Kebijakan
Penyaluran Kredit Kepada Umkm Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Umkm  Oleh  Perbankan  [Policy  Impact Analysis  of  Lending  to  MSMEs  on  the
Growth  of  MSMEs  Financed  by  Banks]. DeReMa (Development Research of Management):  Jurnal  Manajemen , 11 (2), 212–234.
Osano, H. M., & Languitone, H. (2016). Factors influencing  access to finance  by  SMEs  in Mozambique:  case  of  SMEs  in  Maputo central  business  district. Journal  of Innovation and Entrepreneurship , 5 (1), 1– 16.
Pekmezovic,  A.,  &  Walker,  G.  (2016).  The global  significance  of  crowdfunding: Solving  the  SME  funding  problem  and democratizing  access  to  capital. Wm.  & Mary Bus. L. Rev. , 7 , 347.
POJK No. 57/POJK.04/2020. (2020).
Penawaran  efek  melalui  layanan  urun dana berbasis teknologi informasi . Otoritas Jasa Keuangan.
POJK  No.37/POJK.04/2018.  (2018). Layanan urun  dana  melalui  penawaran  saham berbasis  teknologi  informasi  (equity crowdfunding) . Otoritas Jasa Keuangan.
Pusat  Kebijakan  Perdagangan  dalam  Negeri Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan Kebijakan  Perdagangan.  (2013). Analisis peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan
UMKM . http://bppp.kemendag.go.id/media_conten t/2017/08/ANALISIS_PERAN_LEMBA
GA_PEMBIAYAAN_DALAM_PENGE
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan            171 Vol.6, No. 2, Agustus 2021, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i2.33225, hal. 163-171
MBANGAN_UMKM.pdf Rahmawati, W. T. (2021). Secutities crowdfunding sebagai alternatif pendanaan UMKM . OJK. http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/C
MS/Article/30676
Rumondang,  A.,  Sudirman,  A.,  Effendy,  F., Sirnamata,  J.,  &  Agustin,  T.  (2019). Fintech:  Inovasi  Sistem  Keuangan  di  Era Digital . Yayasan Kita Menulis.
Suryani, E. S., Wahyulina, S., & Hidayati, S. A.
(2019).  Akses  Usaha  Kecil  dan  Mikro (UKM)  terhadap  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR) dan Dampaknya terhadap Perkembangan  Usaha:  Kasus  UKM  di
Kota Mataram. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora , 5 (2), 186–202.
Suryanto,  &  Muhyi,  H.  A.  (2018). Profile  and Problem  of  Micro,  Small  and  Medium Enterprises in Bandung . 141 (ICOPOSDev 2017), 48–52.
https://doi.org/10.2991/icoposdev- 17.2018.10
Suryanto, Rusdin, & Dai, R. M. (2020). Fintech as a catalyst for growth of micro, small, and medium enterprise in Indonesia. Academy of  Strategic  Management  Journal , 19 (5), 1–12.
Tandelilin,  E. (2010). Portofolio  dan Investasi . Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Turmudi,  M.  (2018).  Pemanfaatan  Dana Corporate  Social  Responsibility  Bank Syariah  Mandiri  Cabang  Kendari. Al-
Izzah:  Jurnal  Hasil-Hasil  Penelitian ,
13 (1), 103–116.
Utami, D. N. (2021). Layanan Urun Dana Resmi Diluncurkan, Ini Harapan Asosiasi.
Bisnis.Com . https://market.bisnis.com/read/20210104/ 7/1338490/layanan-urun-dana-resmi- diluncurkan-ini-harapan-asosiasi Valančienė,  L.,  &  Jegelevičiūtė,  S.  (2014).
Crowdfunding for creating value: stakeholder approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 156 , 599–604.
Wu,  L.,  &  Xu,  L.  (2020).  The  role  of  venture capital in SME loans in China. Research in
International  Business  and  Finance , 51 , 101081. Yin, Z., Qiu, M., & Gan, L. (2019). Information
contents of collateral under heterogeneous borrower  qualities  on  the  bank  loans market in China. China Economic Review , 57 , 101326.
Yoshino,  N.,  &  Taghizadeh-Hesary,  F.  (2017).
Solutions  for  small  and  medium-sized entreprises’  difficulties  in  accessing finance: Asian experiences . ADBI Working Paper.
Yusoff,  M.  N.  H.  Bin,  Yaacob,  M.  R.  Bin,  & Ibrahim,  M.  D.  Bin.  (2010).  Business advisory: A study on selected micro-sized SMEs in Kelantan, Malaysia. International Journal of Marketing Studies , 2 (2), 245.
Zairani, Z., & Zaimah, Z. A. (2013). Difficulties in Securing Funding from Banks: Success Factors for Small and Medium Enterprises (SMEs).
Journal of Advanced
Management  Science , 1 (4),  354–357.
https://doi.org/10.12720/joams.1.4.354-
357
Zarrouk,  H.,  Sherif,  M.,  Galloway,  L.,  &  El Ghak, T. (2020). Entrepreneurial orientation,  access  to  financial  resources and  SMEs’  business  performance:  The case  of  the  United  Arab  Emirates. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business , 7 (12), 465–474.