## INNOVATIVE: Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022
Research & Learning in Primary Education

## Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba di Rutan Kelas IIB Menggala
Indra Setiawan Rosandi 1 , Padmono Wibowo 2
1,2 Prodi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: indrastwr@gmail.com

## Abstrak
Ketentuan  dalam  Pasal  4  Angka  7  Permenkumham  RI  Nomor  6  Tahun  2013,  bahwa  setiap  narapidana  atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Akan tetapi, selama menjalani hukuman dan dibina di  dalam  Lapas  dan  Rutan,  terdapat  narapidana  yang  mengulang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum, melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  tata  tertib,  seperti  kembali  menyalahgunakan  dan  mengedarkan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan peredaran narkotika di Rutan Kelas IIB Menggala  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis  empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam penanggulangan peredaran narkotika di Rutan Kelas  IIB  Menggala  yaitu  upaya  preventif,  upaya  represif  dan  upaya  rehabilitasi  sesuai  dengan  standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.
Kata Kunci : Pencegahan, Narkotika, Peredaran

## Abstract
The  provisions  in  Article  4  Number  7  of  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  of  the  Republic  of  Indonesia Number  6  of  2013,  that  every  prisoner  or  detainee  is  prohibited  from  storing,  making,  carrying,  distributing, and/or consuming narcotics and/or narcotic precursors and other dangerous drugs. However, while serving their sentence  and  being  fostered  in  prisons  and  detention  centers,  there  are  inmates  who  repeat  unlawful  acts, violate  disciplinary  provisions,  such  as  re-abusing  and  distributing  narcotics.  This  study aims  to  determine  the efforts to prevent narcotics trafficking in Class 2b Detention Centers. The research method used in this paper is an  empirical  juridical  approach.  The  results  showed  that  the  efforts  made  in  overcoming  the  circulation  of narcotics  in  the  Menggala  Class  2b  Detention  Center  were  preventive  efforts,  repressive  efforts  and rehabilitation efforts in accordance with the standards for preventing disturbances of security and order. Keywords : Prevention, Narcotics, Circulation

## PENDAHULUAN
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan penghukuman atau pemidanaan dan orientasi pembinaan bagi narapidana, berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).
Selama menjalani pidananya, narapidana wajib mentaati dan mengikuti semua tata tertib yang berlaku di Lapas dan Rutan. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang  Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Negara  (Permenkumham  RI  No  6  Tahun 2013) menyatakan bahwa seluruh Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib atau atruran yang ada di Lapas  atau  Rutan.  Tata  tertib  Lapas  atau  Rutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  memuat  tentang kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan.
Salah satu larangan bagi narapidana atau tahanan sebagaimana ketentuan yang berlaku di dalam Pasal 4 Angka 7 Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membuat,  membawa,  mengedarkan,  dan/atau  mengkonsumsi  narkotika  dan/atau  prekursor  narkotika  serta obat-obatan lain yang berbahaya. Akan tetapi, selama menjalani hukuman  nya  dan dibina di dalam Lapas dan Rutan, terdapat narapidana yang mengulang bahkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib, seperti kembali menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika.
Isu yang muncul dan menjadi perhatian kita saat ini adalah munculnya kasus peredaran narkoba  yang melibatkan  narapidana  atau  penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  dimanfaatkan  oleh  para  pengedar  dan pengguna  untuk  membuka  jangkauan  peredaran  yang  luas.  Contoh  kasus  peredaran  narkoba  di  Lapas  atau Rutan  terjadi  pada  tahun  2012  yang  melibatkan  seorang  narapidana  dari  Lapas  Cipinang  bernama  Freddy Budiman.  Berada  di  balik  jeruji  tidak  menghentikan  aksi  Freddy.  Dia  masih  bisa  melacak  selundupan  di  balik jeruji  dengan  ponselnya,  salah  satu  barang  yang  dilarang  di  penjara.  Jejaknya  terbongkar  setelah  Badan Narkotika Nasional (BNN) memperoleh 1.412.476 butir ekstasi pada Mei 2012 (Ita Lismawati “Rangkaian Kasus Hukum Narkoba Freddy Budiman Si Gembong” .
Peredaran narkotika di Lapas/Rutan merupakan peredaran gelap yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Hal tersebut menunjukan peredaran narkotika di Lapas/Rutan merupakan kejahatan luar biasa dengan sistem jaringan yang rumit. Oleh karena itu para petugas dan pihak berwenang lainnya harus melakukan upaya-upaya  guna  pencegahan  peredaran  narkoba  khususnya  di  Rutan  Kelas  IIB  Menggala,  sehingga  memiliki solusi untuk mencari hal bagaimana upaya pencegahan peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Menggala

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis  empiris. Menurut  Bahder  Johan  Nasution,  pendekatan  yuridis  empiris  adalah  Penelitian  ilmu  hukum  yang  berupaya mengamati  fakta-fakta  hukum  yang  berlaku  di  tengah-tengah  masyarakat,  dimana  hal  ini  mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui responden yang sebelumnya telah ditentukan yaitu petugas lembaga pemasyarakatan terkait dengan upaya penanggulangan peredaran narkotika di Rutan Kelas IIB Menggala, Data sekunder : peraturan perundang-undangan, buku-buku teks yang ditulis oleh para  ahli  hukum  yang  relevan,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  literatur-literatur  hukum  yang  berkaitan  dengan penelitian. Sedangkan Data tersier : artikel, makalah, dan informasi yang bersumber dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  wawancara yang dilakukan  , masih  ada beberapa  faktor  penyebab  penyalahgunaan narkotika yaitu karena faktor individu misalnya keadaan psikis, fisik pelaku & faktor lingkungan. bisa disimpulkan bahwa  faktor  penyebab  penyalahgunaan  diklasifikasikan menjadi berikut  :  1.  Faktor  Internal  ,  Faktor  Agama Lemahnya  keimanan seorang , sebagai  akibatnya mudah  mereka  melanggar kebiasaan - kebiasaan agama.  2. Faktor  Eksternal,  /  Pengaruh  Lingkungan  ,  Faktor  lingkungan adalah bagian  kehidupan  sehari-hari.  Pergaulan yang terjadi pada warga sangat menentukan hal ini terjadi bisa terjadi karena taraf pendidikan, taraf ekonomi & lain  sebagainya.  Faktor  Pendidikan  ,  Berdasarkan  wawancara yang dilakukan menggunakan warga sekitar, mayoritas mereka  hanya  menempuh  pendidikan hingga jenjang  SMA,  selain  itu tidak  sedikit  pula  yang putus sekolah.
Oleh  karena  itu  pemahaman  mereka mengenai bahaya  narkotika tidak diketahui dengan baik. Pendidikan yang rendah menyebabkan daya tangkap sebagai kurang & mempunyai pengetahuan yang terbatas. 3.  Faktor  Ekonomi  ,  Ekonomi yang lemah  Kemiskinan  merajalela sebagai alasan  bagi  para  tersangka  tindak pidana.  Besarnya  pengangguran pada Indonesia adalah kasus bagi  bangsa  Indonesia.  Sulitnya  memperoleh pekerjaan & tidak mempunyai pendidikan  tinggi  akan  mendorong seorang buat mencari alternatif  pada memperoleh uang dengan mudah. Salah satu cara tadi yaitu terlibat pada aliran narkotika. Ekonomi yang tinggi pula adalah menjadi penyebab  terlibat pada penyalahgunaan  narkotika  terutama menjadi pengedar,  selalu dikarenakan kemiskinan namun pula lantaran ekonomi famili yang lebih menurut cukup.
Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia sudah menerbitkan Peraturan Bersama mengenai Penanganan Pecandu Narkotika & Korban Penyalahgunaan Narkotika ke pada Lembaga Rehabilitasi. Merujuk dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika & Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 mengenai Pelaksanaan  Wajib  Lapor  Pecandu  Narkotika,  inilah  dasar aturan buat upaya & langkah  menyelamatkan pengguna narkotika. Ada 3 termin rehabilitasi narkotika yang wajib dijalani. Pertama, termin rehabilitasi medis (detoksifikasi)  yaitu  proses  pecandu  menghentikan  penyalahgunaan  narkotika agar mengurangi tanda-tanda putus zat (sakau). Tahap kedua, yaitu termin rehabilitasi non medis menggunakan aneka macam acara pada loka rehabilitasi, -lainnya. Kemudian termin terakhir yaitu termin bersinar-sinar lanjut yang akan menaruh aktivitas sinkron minat & bakat.  Selain itu, pencandu yang telah berhasil melewati termin ini bisa balik ke warga , baik buat bersekolah  atau balik bekerja.  Selain  itu bisa dilakukan  pengobatan  medis,  penyuluhan,  konseling, sosialisasi, & pendekatan beserta famili .
Bentuk upaya penanggulangan aliran narkotika pada Rutan Kelas II B menggala dilakukan menggunakan 2 jenis  upaya,  yaitu  upaya  preventif & upaya  represif.  Upaya  Preventif misalnya ,  Mengoptimalisasi inspeksi tubuh & Barang  kunjungan yang masuk  ke  melalui  pintu utama ,  Melakukan  penguatan  melalui  briefing pada petugas  regu  keamanan supaya selalu  waspada & tidak terkait  atau berhubungan menggunakan narapidana buat menyelundupkan  narkotika,  Melakukan  razia & penggeledahan  rutin pada tiap-tiap  blok  hunian narapidana, Melakukan tes urine secara terencana terhadap narapidana. Pemberlakuan metal detector, CCTV, ruang sterilisasi, & Profesional SDM pada Lapas/Rutan.
Memaksimalkan  Penggeledahan  Kunjungan  Pintu utama  /  di  Pelayanan  DriveThru .  Seperti yang diketahui bahwa system keamanan masih belum dilengkapi menggunakan sarana & prasarana yang memadai. Oleh lantaran itu,  dilakukan  penggeledahan  semaksimal  mungkin  terhadap  pengunjung.  Pemeriksaan  barang bawaan dan pendataan  pengunjung adalah galat satu  upaya yang dilakukan sang Petugas  Pengaman  Pintu Utama adalah ujung tombak menurut sistem pengamanan pada Lapas/Rutan. Meningkatkan sarana & prasarana
dan mutu SDM Petugas pula diperlukan, baik menurut jumlah juga mutunya. Sarana & prasarana yang baik akan menaikkan SDM petugas itu sendiri. Dalam upaya buat menaikkan SDM petugas yang bersih, jujur, bermoral, & bisa pada percaya buat menegakkan  nilai-nilai  kebenaran & keadilan  maka wajib dilakukan  peningkatan terhadap pendidikan petugas Rutan.
Sebagaimana diwajibkan mengikuti berbagai macam pendidikan, pembinaan & penyuluhan aturan yang bisa mendukung  kemampuan  SDMnya.  Selain  itu pula disiapkan insentif atau  penghargaan  bagi  aparat yang berhasil  menangkap  penyelundup  narkotika.  Upaya  Represif,  Upaya  penanggulangan yang dilakukan  secara represif merupakan upaya yang dilakukan sang aparat penegak aturan selesainya terjadinya suatu tindak pidana berupa  penjatuhan  atau hadiah hukuman pidana pada pel pelaku  kejahatan,  dimana  aparat  penegak  hukum dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  dikemukakan  kesimpulan  sebagai  berikut  :  Upaya-upaya  yang dilakukan  dalam  penanggulangan  peredaran  narkotika  di  Rutan  Kelas  II  B  Menggala  diantaranya;  Upaya Preventif  Memaksimalkan Penggeledahan Kunjungan Pintu utama terutama di Pos Drivethru penitipan barang untuk  narapidana  dan  pemeriksaan  tubuh,  Melakukan  penguatan  melalui  briefing  kepada  petugas  regu keamanan, Melakukan razia dan penggeledahan rutin di tiap-tiap blok hunian narapidana, Melakukan tes urine secara  berkala  terhadap  narapidana,  Meningkatkan  sarana  dan  prasarana  serta  mutu  SDM  Petugas,  Upaya Represif,  upaya  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  setelah  terjadinya  suatu  tindak  pidana  berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dimana aparat penegak hukum dalam hal ini  adalah  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan,  Upaya  Rehabilitasi  yaitu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan penyembuhan dan pemulihan kondisi para korban penyalahgunaan narkotika yang ada di Rutan Kelas IIB Menggala

## DAFTAR PUSTAKA
(Hukum  &  Sebelas,  2016;  Narindrani,  2017;  Penutup  &  Ii,  n.d.;  Pratama,  2020;  Sari  et  al.,  2018)Hukum,  F.,  & Sebelas, U. (2016). MENCAPAI TUJUAN PEMBINAAN . 5 (1), 49 – 57.
Narindrani, F. (2017). Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Cipinang). Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 6 (1), 111. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.129
Penutup, B. A. B. V. I., & Ii, B. A. B. (n.d.). Wet Boek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie . 19 – 60.
Pratama, A. (2020). Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan. Ilmu Hukum Dan Humaniora , 420 – 433.
Sari, R. A., Suhaimi, S., & Muazzin, M. (2018). Upaya Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh dan Rutan Klas II B Sigli. Syiah Kuala Law Journal ,
2 (1), 152 – 169. https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10593 Republik Indonesia (1995). Undang – Undang Tentang Pemasyarakatan No.12 Tahun 1995. Jakarta Republik Indonesia (2009). Undang – Undang Tentang Narkotika No.35 Tahun 2009. Jakarta