## Sistem Informasi Publik Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau
Henri Tetiawadi 1 , Lumadi 2
1,2 Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Malinau Jl. Ladang RT. 09, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara. Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Indonesia
1 henritwadi@gmail.com
2 lartemas@gmail.com
Intisari—  Sekretariat  DPRD  sebagai  salah  satu  organisasi  publik  yang  di  dalamnya  terdapat  berbagai  macam  kepentingan,  baik kepentingan  organisasi,  kepentingan  masyarakat  maupun  kepentingan  individu  yang  harus  segera  terpenuhi.  Berkaitan  dengan kepentingan  tersebut  maka  perlu  diperhatikan  secara  cermat  oleh  Sekretariat  DPRD  dalam  sistem  pengelolaan  dan  penyajian informasi  yang  akurat,  relevan  dan  tepat  waktu  pada  masyarakat  publik.  Dalam  pelayanan  informasi  kepada  publik  Sekretariat DPRD  masih  memiliki  beberapa  kendala,  walaupun  saat  ini  sudah menggunakan  teknologi  komputer.  Akan  tetapi  komputer  yang digunakan hanya berfungsi untuk menyimpan data informasi yang sifatnya yang tidak bisa diakses langsung oleh masyarakat publik. Selain  itu  juga  dalam  penyampaian  informasi  mengenai  kegiatan-kegiatan  kedewanan  maupun  kegiatan  Sekretariat  DPRD  masih bersifat konvensional dan cara untuk mempublikasinya melalui pihak ketiga, karena sekretariat DPRD Kabupaten Malinau belum memiliki media yang tepat dan belum memiliki aplikasi yang dapat mengelola sistem informasi publik yang sifatnya  online. Website adalah  salah  satu  media  informasi  berbasis  internet  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  informasi  tersebut.  Informasi  mengenai dunia  usaha  dan  bisnis  banyak  tersedia  di  Internet  dan  dapat  digunakan  oleh  siapapun  secara  cuma-cuma. Selain  itu  website  juga dapat dimanfaatkan sebagai media periklanan, transaksi dan penyampaian informasi oleh perusahaan atau suatu lembaga organisasi baik  bisnis maupun  non bisnis.  Informasi  yang  disediakan dapat  berupa promosi  suatu produk, layanan  publik,  keberadaan  suatu instansi dan lain sebagainya. Peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem informasi publik pada Sekretariat DPRD Kabupaten  Malinau  dan  memberikan  usulan  rancangan  aplikasi  yang  disusun  menjadi  sebuah  sistem  informasi  untuk  layanan publik.
Kata kunci — Website, sistem, informasi, layanan, publik.
Abstract— The  Secretariat  of  the  Regional  People's  Representative  Council  (DPRD)  is  a  public  organization  in  which  there  are various  kinds  of  interests,  both  organizational  interests,  community  interests  and  individual  interests  which  must  be  fulfilled immediately. In relation to these interests, it is necessary to pay close attention to the DPRD Secretariat in the system for managing and  presenting  information  that  is  accurate,  relevant  and  timely  to  the  public.  In  providing  information  services  to  the  public,  the DPRD Secretariat still has several problems, even though it is currently using computer technology. However, the computer that is used only functions to store information data whose nature cannot be accessed directly by the public. Apart from that, in conveying information about the activities of the council and the activities of the DPRD Secretariat, it is still conventional and the way to publish it is through third parties, because the DPRD Secretariat of Malinau Regency does not yet have  proper media and does not yet have an application that can manage an online public information system. The website is one of the internet-based information media that is able to meet these information needs. Information about business and business is widely available on the internet and can be used by  anyone  free  of  charge.  In  addition,  the  website  can  also  be  used  as  a  media  for  advertising,  transactions  and  delivery  of information  by  companies  or  organizations,  both  business  and  non-business.  The  information  provided  can  be  in  the  form  of promotion  of  a  product,  public  services,  existence  of  an  agency  and  so  on.  Researchers  conducted  research  related  to  public information systems at the DPRD Secretariat of Malinau Regency and provided application design proposals that were compiled into an information system for public services.
Keywords— Website, system, information, service, public.

## I. P ENDAHULUAN
Mengenai keterbukaan informasi publik, di dalam Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  telah  menjelaskan  bahwa informasi  adalah  kebutuhan  pokok  setiap  orang  untuk pengembangan  diri  pribadi,  lingkungan  sosial,  dan  menjadi bagian  penting  untuk  Ketahanan  Nasional.  Mendapatkan informasi  adalah  hak  asasi  manusia,  yang  mana  adanya keterbukaan  informasi  publik  menjadi  salah  satu  ciri  penting negara  demokrasi  yang  menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan  negara,  badan-badan  publik,  dan  segala
sesuatu  yang  memiliki  akibat  pada  kepentingan  publik  tentu membutuhkan  suatu  sarana,  yaitu  keterbukaan  informasi kepada  publik  [1].  Pelayanan  publik  dan  keterbukaan informasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat.  Kewajiban  negara  adalah  melayani  setiap  warga negara  untuk  memenuhi  hak  dan  kebutuhan  dasarnya  dalam kerangka  pelayanan  publik.  Prinsip  keterbukaan  harus menjadi salah satu landasan utama dalam praktik penyelenggaraan  pemerintahan,  sehingga  tugas  pelayanan publik menjadi salah satu tugas pokok pemerintah [2].
Tentang  pedoman  pengembangan  budaya  kerja  aparatur negara,  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor  39/KEP/M.PAN/4/2012  telah  mengisyaratkan  bahwa
nilai  budaya  keterbukaan  harus  dapat  mewarnai  perilaku setiap  aparatur  negara  dalam  rangka  peningkatan  kinerja  dan peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  secara  berkelanjutan yang berorientasi pada terwujudnya tata  kelola pemerintahan yang  baik  ( Good  Governance )  sebagai  visi  dari  reformasi birokrasi.  Sehingga  upaya  untuk  mewujudkan  keterbukaan dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  menjadi  suatu keharusan  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  publik  yang terbuka,  akuntabel,  efektif  dan  non-diskriminatif.  Penerapan nilai  keterbukaan  akan  mendorong  peningkatan  peran-serta masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik [2].
Kemudian  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009 menjelaskan bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan  publik  adalah  suatu  kegiatan  yang  harus  terus- menerus  dilakukan  seiring  dengan  harapan  dan  tuntutan seluruh  warga  negara.  Kepercayaan  masyarakat  dibangun secara kontinu ada sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban  setiap  warga  negara  untuk  mewujudkan  tanggung jawab  negara dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik,  yang mana  hal  ini  harus  dibarengi  dengan  keterbukaan  informasi kepada  publik  [3].  Kemajuan  di  bidang  ilmu  pengetahuan, informasi,  dan komunikasi  memicu  masyarakat  pada harapan dan  tantangan  global,  sehingga  keterbukaan  informasi  publik sangat  penting  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang prima,  dan  keterbukaan  informasi  publik  menjadi  landasan hukum  yang  berkaitan  dengan  hak  setiap  orang  untuk memperoleh informasi.
Pada  dasarnya,  informasi  merupakan  milik  publik  dan bukan  milik  pemerintah  ataupun  badan  publik,  sehingga membuka  akses  informasi  merupakan  kewajiban  pemerintah maupun  badan  publik.  Memang  di  sisi  lain,  pemerintah memang  harus  menjaga  keseimbangan  antara  menutup informasi  dan  kepentingan  publik.  Namun  harus  diingat bahwa  kepentingan  publik  harus  tetap  didahulukan.  Oleh karena  itu  regulasi  yang  berkaitan  dengan  kebebasan informasi  (keterbukaan  informasi  publik)  di  Indonesia  selalu memuat  hak  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi, kewajiban  badan  publik  menyediakan  dan  melayani permintaan  informasi  secara  cepat  dan  tepat  waktu,  biaya ringan  (proporsional),  dan  cara  sederhana.  Perlu  juga  diatur mengenai  adanya  pengecualian  informasi-informasi  tertentu bersifat  ketat/terbatas  dan  kewajiban  badan  publik  untuk membenahi  sistem  dokumentasi  dan  pelayanan  informasi. Tujuan  utama  keterbukaan  informasi  di  setiap  negara  adalah untuk  memastikan  bahwa  lembaga  publik  akan  lebih akuntabel  dan  kredibel  dengan  menyediakan  informasi  dan dokumen sesuai permintaan publik.
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 3 tahun 2008 yang mengatur  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  mana  Pasal  3 menjelaskan  bahwa  Sekretariat  DPRD  merupakan  unsur pelayanan  publik  yang  dipimpin  oleh  Sekretaris  Dewan  yang bertanggung jawab kepada Ketua DPRD. Secara administratif, Sekretariat  DPRD  juga  bertanggung  jawab  kepada  Bupati melalui  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Malinau.  Tugas  pokok Sekretariat  DPRD  adalah  menyelenggarakan  administrasi kesekretariatan  dan  administrasi  keuangan,  serta  mendukung pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  DPRD.  Selain  itu  Sekretariat DPRD  juga  bertugas  menyediakan  dan  mengkoordinasikan
tenaga  ahli  yang  diperlukan  oleh  DPRD.  Dari  penjelasan Peraturan  Daerah  ini  jelas  bahwa  Sekretariat  DPRD  sebagai salah satu organisasi publik pasti memiliki pencapaian tujuan organisasi  yang  tentu  tidak  bisa  dilepaskan  dari  besarnya kontribusi  sumber  daya  manusia  dalam  pencapaian  tujuan organisasi.  Sebagai  salah  satu  organisasi  publik,  Sekretariat DPRD  memiliki  berbagai  macam  kepentingan,  baik kepentingan organisasi, kepentingan masyarakat, dan kepentingan  individu  yang  harus  segera  terpenuhi.  Berkaitan dengan  kepentingan  tersebut,  Sekretariat  DPRD  perlu memperhatikan  dengan  cermat  untuk  mengelola  dan menyajikan  informasi  yang  akurat,  relevan  dan  tepat  waktu kepada  masyarakat  publik.  Pelayanan  informasi  publik  oleh Sekretariat DPRD masih memiliki beberapa kendala walaupun saat  ini  sudah  menggunakan  teknologi  komputer,  sebab komputer yang digunakan baru difungsikan untuk menyimpan data  dan  informasi  yang  dihasilkan  belum  dapat  diakses langsung oleh masyarakat. Selain itu, penyampaian informasi mengenai  kegiatan-kegiatan  kedewanan  maupun  kegiatan Sekretariat DPRD masih bersifat konvensional, dan cara untuk mempublikasikan  informasi  itu  masih  melalui  pihak  ketiga, karena Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau belum memiliki media  yang  tepat  dan  belum  memiliki  aplikasi  yang  dapat mengelolah sistem informasi publik yang sifatnya online . Saat  ini website menjadi  salah  satu  media  informasi berbasis Internet yang mampu memenuhi kebutuhan beragam informasi.  Di  dalam  buku  yang  ditulis  oleh  Sebok  (2018), menjelaskan  bahwa website adalah  kumpulan  halaman  yang saling  terhubung  yang  di  dalamnya  terdapat  beberapa  item seperti  dokumen  dan  gambar  yang  tersimpan  di  dalam web server . Web  app adalah  sebuah  aplikasi  yang  berada  dalam web server yang dapat diakses oleh pengguna melalui browser [4].  Informasi  mengenai  dunia  usaha  dan  bisnis  banyak tersedia di Internet dan dapat digunakan oleh siapapun secara cuma-cuma. Website juga  dapat  dimanfaatkan  untuk  media periklanan, transaksi online , dan penyampaian informasi oleh suatu lembaga organisasi, baik organisasi bisnis maupun non- bisnis. Informasi yang  disediakan  melalui website dapat berupa  promosi  suatu  produk,  layanan  publik,  keberadaan suatu instansi dan lain sebagainya. Dari sudut pandang sistem informasi,  Kelly  (2011)  menjelaskan  mengenai  arti  dari informasi  adalah  sebagai  data  yang  telah  diolah  menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang [5].
Terdapat  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu  yang  sudah membahas mengenai sistem informasi berbasis website , antara lain  sebuah  penelitian  yang  telah  melakukan  analisis  untuk merancang  sebuah  sistem  informasi  untuk  manajemen keuangan  sebuah  rumah  sakit  di  Kota  Palopo  Provinsi Sulawesi Selatan [6]. Penelitian serupa juga telah dilakukan di daerah Bekasi untuk merancang sebuah sistem informasi pada klinik  gigi  [7].  Juga  terdapat  penelitian  yang  telah mengimplementasikan  sebuah  sistem  rekam  medis  berbasis website pada  klinik  Drg.Wayan  Ardhana  [8].  Dengan  hasil- hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya itu, peneliti termotivasi  untuk  melakukan  penelitian  saat  ini  yang ditujukan  untuk  menganalisis  permasalahan  di  Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Malinau dan mengimplementasikan suatu sistem informasi berbasis website yang  dapat  menghasilkan  keluaran  kepada  masyarakat
mengenai  kegiatan  kedewanan  di  Kantor  DPRD  Kabupaten Malinau.  Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  dipakai  untuk memberikan usulan rancangan aplikasi yang akan dibuat.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  membantu Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Malinau  dalam merancang sebuah aplikasi sistem informasi publik yang dapat digunakan untuk  menyampaikan  informasi  kepada  publik  demi terselenggaranya  pelayanan  informasi  publik  yang  terbuka, akuntabel, efektif dan non-diskriminatif. Tujuan yang lain dari hasil  penelitian  ini  adalah  untuk  mempermudah  masyarakat publik untuk memperoleh informasi mengenai instansi/lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau.

## II. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif, yaitu  suatu  penelitian  yang  secara  sistematis  berusaha memecahkan  masalah  yang  terjadi  saat  ini  berdasarkan  data yang  ada.  Metode  deskriptif  dirancang  untuk  mengumpulkan informasi  tentang  keadaan-keadaan  riil  yang  sedang berlangsung. Sugiyono (2005)  mendefinisikan  metode deskriptif sebagai suatu kegiatan yang meliputi pengumpulan data  dalam  rangka  menguji  hipotesis  atau  menjawab pertanyaan  yang  menyangkut  keadaan  pada  waktu  yang sedang  berjalan  dari  pokok  suatu  penelitian  [9].  Travers (1978)  menuliskan  di  dalam  bukunya  bahwa  tujuan  utama penggunaan  metode  deskiptif  adalah  untuk  menggambarkan sifat  suatu  keadaan  yang  sementara  berjalan  pada  saat penelitian  dilakukan  dan  memeriksa  sebab-sebab  dari  suatu gejala tertentu [10].
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa: A. Data primer, yang didapatkan peneliti melalui pengamatan langsung  pada  objek  yang  diteliti  dan  wawancara langsung  dengan  staf  di  Kantor  Sekretariat  DPRD Kabupaten Malinau, dan
B. Data  sekunder,  yang  didapatkan  peneliti  dalam  bentuk dokumen,  catatan,  laporan,  arsip,  maupun  dan  buku pendukung/pedoman  yang  terkait  yang  berasal  dari instansi terkait.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  adalah dengan  melakukan  observasi.  Sutrisno  (2001)  di  dalam bukunya menyebutkan bahwa observasi/pengamatan merupakan  salah  satu  teknik  pengumpulan  fakta/data  ( fact finising  technique )  yang  efektif  untuk  mempelajari  suatu sistem. Observasi adalah pengamatan langsung kegiatan yang sedang  dilakukan  [11].  Peneliti  menggunakan  observasi peran-serta  ( partician  observation ),  yaitu  peneliti  secara langsung  terlibat  dengan  kegiatan  sehari-hari  pada  instansi yang  akan  diamati/digunakan  sebagai  sumber  data  penelitian. Sambil melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut  merasakan  suka  dukanya.  Peneliti  juga  secara  langsung mengamati  proses  pengolahan  data  serta    bagaimana penyajian  informasi  pada  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Malinau.  Kristin  (2002)  menuliskan  bahwa  di  dalam penelitian kualitatif juga dimungkinkan melakukan wawancara  [12].  Sehingga  selain  observasi,  peneliti  juga melakukan  wawancara,  yaitu  dengan  mengadakan  pertemuan dengan pihak-pihak tertentu untuk bertukar informasi dan ide melalui  tanya-jawab,  sehingga  dapat  dikontruksikan  makna dalam  suatu  topik.  Dalam  hal  wawancara  ini  peneliti
mengadakan tanya-jawab langsung dengan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau.
Studi  pustaka  peneliti  lakukan  dengan  mempelajari  buku dan  bacaan  yang  memiliki  hubungan  dengan  masalah  yang dibahas  agar  mendapatkan  data  yang  diperlukan  dalam penelitian.  Dalam hal  ini peneliti membaca beberapa literatur yang  berkaitan  dengan  sistem  informasi  publik.  Peneliti membaca  literatur  berupa  buku,  majalah,  surat  kabar,  dan bacaan yang lain mengenai perancangan sistem informasi dan membangun  aplikasi web dengan  PHP  dan  MySQL.  Studi literatur  ini  ditujukan  juga  untuk  menggali  informasi mengenai  penggunaan  sistem  serupa  di  tempat  lain  sebagai bahan  pertimbangan  dalam  membangun  sistem  baru  yang dibuat sebagai hasil dari penelitian ini.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Dari  hasil  wawancara  dan  pengamatan  yang  dilakukan peneliti  dapat  dianalisis  mengenai  perancangan  publikasi kegiatan-kegiatan  kedewanan  yang  dilakukan  di  Kantor Sekretariat  DRPD  Kabupaten  Malinau,  sehingga  dapat diketahui  masukan,  proses,  dan  keluaran  pada  kinerja  sistem yang sedang berjalan. Kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, dan  kelayakan  operasional  dapat  peneliti  jelaskan  sebagai berikut:

## A. Kelayakan Teknis
Sistem yang diusulkan mampu berjalan dengan baik sebab tersedia peralatan yang memadai dan mudah digunakan.

## B. Kelayakan Ekonomis
Berdasarkan  segi  perawatan  dapat  dilakukan  lebih  mudah dan  tidak  menyusahkan.  Berdasarkan  biaya,  sistem  yang diusulkan  tidak  terlalu  membebani  dengan  beberapa  alasan berikut:
1) Manfaat yang didapatkan lebih baik, serta
2) Dapat  menerima  informasi  dengan  cepat,  tepat,  dan akurat.

## C. Kelayakan Operasional
Dari  hasil  pengataman  terhadap  pengguna  sistem  adalah nanti  petugas  admin  yang  akan  mengoperasikan  sistem  baru mudah  memahami  mengenai  masukan,  proses,  dan  keluaran yang akan diberikan oleh sistem.

## D. Analisis Kelemahan Sistem Lama
Sistem  pelayanan  informasi  publik  di  Kantor  Sekretariat DPRD  Kabupaten  Malinau  selama  ini  masih  menggunakan sistem  manual  dan  masih  bersifat  konvensional  dengan memperkenalkan data hanya melalui brosur, leaflet , spanduk, baliho,  dan  majalah.  Peralatan  komputer  yang  ada  di Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Malinau  hanya  digunakan secara offline ,  data  kegiatan  kedewanan  dan  kesekretariatan DPRD  tidak  dapat  diakses  oleh  publik  dan  belum  luas penyebaran  informasinya  sebab  masyarakat  yang  ingin memerlukan  data  dan  melihat  kegiatan  kedewanan    harus terlebih dahulu mengunjungi kantor Sekretariat DPRD.

## E. Analisis Kebutuhan Sistem
Dari  analisis  peneliti  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Malinau,  ada  kebutuhan-kebutuhan  yang  disampaikan  oleh para pengguna Internet seperti:
1) Berita  terbaru  seputar  kegiatan  kedewanan  dapat diakses secara online . 2) Data  produk-produk  hukum  dan  kegiatan  kedewanan akan  dimasukan  dan  ter-update  di website, sehingga pengguna  yang  ingin  berkunjung  mendapatkan informasi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau.
3) Menu  buku  tamu (guest  book) jika  pengguna mempunyai  suatu  ide,  kritik  atau  saran  yang  bersifat membangun,  masyarakat  umum  dapat  langsung mengirim  ide,  kritik  atau  saran  yang  bersifat membangun tersebut lewat Internet , sehingga pengguna  tidak  perlu  datang  langsung  ke  kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau.
Jika  sistem  informasi  publik  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Malinau  sudah online ,  maka  dalam  pengembangannya  ke depan,  untuk  melakukan  pendataan  produk-produk  hukum seperti Peratuarn Daerah, Peraturan Bupati dan profil anggota DPRD  setiap  periode dan dari  masa  ke  masa  dapat di- update secara online dan  dapat  langsung  disimpan  ke  dalam database .  Hal  ini  tentu  sangat  membantu  bagi  para  pengurus dalam melakukan update data dan memasukan data ke website yang digunakan Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau.

## 1) Kebutuhan Perangkat Keras
Perangkat keras yang dibutuhkan meliputi:
1. Personal  computer dengan  spesifikasi  minimum berikut:
a) Processor (Intel Pentium IV, 2.0 GHz) ,
b) Monitor 15” digital,
c) Harddisk 80 Gb ATA,
d) VGA Card 64 Mb,
e) SDRAM 512 Mb,
f) Keyboard , g) Mouse , dan h) Chassing 350 W.
2. Printer Epson LX-300.
3. Uniteruptible Power Supply (UPS).
2) Kebutuhan Perangkat Lunak
Pembuatan  sistem  baru  membutuhkan  beberapa  perangkat lunak di bawah ini:
1. Mozilla ataupun Internet Explore untuk web browser ,
2. Apache versi 2.2.1,
3. PHP versi 2.2.9,
4. MySQL  versi  5.1.33  untuk database  management system , 5. Sistem operasi Windows-10, dan
6. Adobe  Photoshop  untuk  mengolah  data  foto  maupun gambar serta pembuatan efek.

## F. Analisis Model Proses pada Sistem Lama
Hasil  analisis  model  proses  pada  sistem  lama  dapat digambarkan  dengan  memakai flowchart  diagram pada Gambar 1.
Gambar 1. Flowchart Diagram Model Proses pada Sistem Lama
Penjelasan peneliti mengenai flowchart diagram pada Gambar 1 adalah:
1) Bagian  Umum  dan  Keuangan  menyiapkan  dokumen yang akan dipublikasikan.
2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan melakukan  perbaikan  data  yang  diperoleh  dari  Bagian Umum dan Keuangan.
3) Bagian  Penyajian  Data  dan  Publikasi  memasukkan  data kedewanan yang akan dipublikasikan.
4) Sekretaris DPRD menerima dokumen Layanan Informasi.
Simbol-simbol yang dipakai pada flowchart diagram dapat dilihat pada Gambar 2.

## G. Analisis Model Proses untuk Sistem Baru
Flowchart  diagram pada  Gambar  3  menunjukkan rancangan  model  proses  untuk  sistem  baru  yang  diusulkan untuk menggantikan sistem lama.
Gambar 3. Flowchart Diagram Model Proses untuk Sistem Baru
Flowchart  diagram pada  Gambar  3  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1) Bagian
Persidangan
dan Perundang-undangan
menyiapkan
dokumen-dokumen
yang
akan dipublikasikan.
2) Bagian  Penyajian  Data  dan  Publikasi  melakukan perbaikan  data  yang  diperoleh  dari  Bagian  Persidangan dan Perundang-undangan dan memasukkan data kedewanan yang akan dipublikasikan.
3) Sekretaris DPRD menerima dokumen Layanan Informasi.
Site  map merupakan  navigasi website agar  dapat  dengan mudah  dipahami  yang  gambaran  dari  halaman-halaman  yang terhubung  dalam  situs website [14]. Site  map untuk  sistem baru dapat dilihat melalui Gambar 4.
Gambar 4. Site Map Sistem Baru yang Diusulkan
Hubungan  sistem  dengan  kesatuan  luar  ( external  entity ) dapat  digambarkan  dengan  memakai context  diagram seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Context Diagram Sistem Informasi Layanan Publik Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau
Simbol-simbol yang dipakai pada context diagram dan data flow diagram dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6.  Simbol-simbol pada Context Diagram dan Data Flow Diagram [15]
Gambar  7  menunjukkan data  flow  diagram level  0  yang memerinci proses-proses yang ada pada sistem baru.
Sistem  baru  memiliki  sebuah database dengan  tabel-tabel untuk menyimpan data sebagai berikut:
T ABEL I T ABEL U SER
Field Name Data Type Width Keterangan Name Varchar 50 Username Email Varchar 50 Primary key Pasw Varchar 50 Password Cap Varchar 10 Capcha
T ABEL II T ABEL B ERITA
Field Name Data Type Width Keterangan Id_b Int 5 Id berita Id_k Int 5 Id Kategori Usern Varchar 30 Username Judul Varchar 255 Subjudul Varchar 255 Youtube Varchar 100 Video Judul_seo Varchar 100 Judul seo berita Headline Enum Headline berita Aktif Enum Status berita Utama Enum Berita utama/tidak Isi Longtext Isi berita Pict Varchar 100 Gambar berita Ket_pict Text Keterangan gambar Hari Varchar 6 Hari publish Tgl Date Tanggal publish Jam Time Jam publish Dibaca Int 5 Jumlah berita dibaca Tag Varchar 10 Tag berita Stat Enum Status berita T ABEL III T ABEL U SER
Field Name Data Type Width Keterangan Id_m Int 5 Id menu Id_p Int 5 Id parent Nama Varchar 30 Nama menu Link Varchar 100 Aktif Enum Status menu Posisi Enum Urutan Int 3 Desk Text Deskripsi
T ABEL IV T ABEL A GENDA Field Name Data Type Width Keterangan Id_a Int 5 Id agenda Tm Varchar 100 Tema agenda Tm_seo Varchar 100 Tema seo Isi Text Tempat Varchar 100 Pengirim Varchar 100 Pict Varchar 100 Gambar Tgl_1 Date Tanggal mulai Tgl_2 Date Tanggal selesai Tgl_3 Date Tanggal posting Jam Time Dibaca Int 5 Jumlah Agenda dibaca Usern Varchar 30 Username
T ABEL V T ABEL M ODUL Field Name Data Type Width Keterangan Id_m Int 5 Id modul Nama Varchar 50 Nama modul Usern Varchar 50 Username Link Varchar 50 Statis Text Konten statis Pict Varchar 100 Gambar Publish Enum Gambar
Status Enum Status agenda Aktif Enum Agenda aktif/tidak Urutan Int 5 Urutan modul Link_seo Varchar 50 T ABEL VI T ABEL V IDEO Field Name Data Type Width Keterangan Id_v Int 5 Id video Id_pl Int 5 Id playlist Usern Varchar 30 Username Judul Varchar 100 Video_seo Varchar 100 Ket Text Keterangan Pict Varchar 100 Gambar Video Varchar 100 Youtube Varchar 100 Dilihat Int 7 Jumlah video dilihat Hari Varchar 6 Hari publish Tgl Date Tanggal publish Jam Time Jam publish Tag Varchar 100 T ABEL VII T ABEL S EKILAS
Field Name Data Type Width Keterangan Id_s Int 5 Id sekilas Info Varchar 100 Informasi Tgl Date Tanggal posting Pict Varchar 100 Gambar Aktif Enum Status aktif/tidak
Implementasi sistem baru ketika dijalankan diawali dengan login  admin  untuk  tujuan  keamanan  sistem  dari  pengguna yang tidak memiliki hak mengoperasikan sistem. Login admin ketika dijalankan di web browser ditunjukkan pada Gambar 8.

## Gambar 8. Halaman Login Admin
Gambar  9  menunjukkan  halaman  Menu  Utama  ketika dijalankan.  Halaman  ini  merupakan  tempat  untuk  menyusun tempat-tempat  masukan  dan  keluaran  sistem.  Pada  menu utama  terdapat  submenu  file  yang  terdiri  dari  Pengguna, Modul utama, Berita, Video, Banner, Web, dan Interaksi.

## Gambar 9. Halaman Menu Utama
Form  admin  yang  ditunjukkan  di  Gambar  10  digunakan oleh  administrator  untuk  mengubah  struktur database dan memasukkan data. Form ini memiliki beberapa halaman input dan  pilihan  Logout  untuk  mengakhiri  data  admin.  Untuk menjalankan form admin, terlebih dahulu administrator harus melakukan login.

## Gambar 10. Form Admin
Gambar  11  menunjukkan  ketika  Halaman  Menu  Website dijalankan.  Dengan  menjalankan  halaman  ini  admin  dapat memasukkan  data  menu/submenu  baru  serta dapat  mengubah nama  menu/submenu  dan  dapat  menghapus  data  itu.  Level dari menu/submenu dapat diatur admin melalui halaman ini.
Tampilan yang menunjukkan data baru pada website ketika dijalankan ditunjukkan melalui Gambar 12.

## Gambar 12. Halaman Baru
Gambar  13  menunjukkan  data  modul  berita  yang  akan  di- posting  ke  sistem  secara  online.  Admin  dapat  menambahkan data  berita  baru,  memperbaiki  berita,  dan  menghapus  data berita melalui halaman ini.

## Gambar 13. Halaman Modul Berita
Halaman  Modul  Video  digunakan  untuk  antarmuka mengelola data modul video kegiatan DPRD Malinau. Dengan halaman  ini  admin  dapat  menyimpan  data  baru  serta  dapat melakukan  edit  data  dan  menghapus  data  modul  video. Halaman  Modul  Video  ketika  dijalankan  ditunjukkan  pada Gambar 14.
Gambar  15  menunjukkan  ketika  Halaman  Modul  Banner dijalankan.  Halaman  ini  dapat  dipakai  oleh  admin  untuk menyimpan  data  banner  baru  serta  dapat  dipakai  untuk melakukan edit dan menghapus data banner yang sudah ada di database .

## Gambar 15. Halaman Modul Banner
Halaman  Modul  Background  Website  dapat  dipakai  oleh admin  untuk  menyimpan  data  modul  warna background website sesuai kebutuhan kantor Sekretariat DPRD. Tampilan halaman ini ketika dijalankan ditunjukkan melalui Gambar 16.

## Gambar 16. Halaman Modul Background Website
Gambar  17  menunjukkan  ketika  Halaman  Modul  Interaksi Website  dijalankan  untuk  mengetahui  interaksi  pengunjung website .
Gambar 17. Halaman Modul Interaksi Website

## IV. K ESIMPULAN
Dari  penjelasan  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan, peneliti menuliskan beberapa kesimpulan, yaitu:
A) Sistem yang dibuat memungkinkan administrator pada sekretariat DPRD Kabupaten Malinau dapat mengunggah  kegiatan  kedewanan  secara online , sehingga  pemberian  informasi  kepada  publik  dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.
B) Penerapan  sistem  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan mutu  pelayanan  publik  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Malinau  kemasyarakat  Kabupaten  Malinau  khususnya dan masyarakat publik pada umumnya.
R EFERENSI [1] Keterbukaan Informasi Publik [Online]. Available: https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1_9_2- Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008.pdf
[2] Pedoman  Pengembangan  Budaya  Kerja  [Online].  Available: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132832/permen-pan-rb-no- 39-tahun-2012.
[3] Undang-undang  RI  Nomor  25  Tahun  2009  [Online].  Available: http://ult.uny.ac.id/sites/ult.uny.ac.id/files/UU-No-25-Thn-2009-ttg- Pelayanan-Publik.pdf
[4] Vermaat  Sebok, Discovering  Computers  2018:  Digital  Technology, Data, and Devices , Shelly Chasman Series, 2018.
[5] R. Kelly Rainer dan Cassey  G. Cegielski, Introduction  to  Information Systems ,  Third  Edition,  International  Student  Version.  Asia:  John Wiley & Sons, Inc, 2011.
[6]
Rahmadani, Analisis  dan  Perancangan  Sistem  Informasi  Manajemen Keuangan  Rumah  Sakit  Daerah  Sawerigading  Kota  Palopo  (Studi Kasus  pada  Pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sawerigading  Kota Palopo  Provinsi  Sulawesi  Selatan) ,  2015  [Online].  Available:
https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/teknosains/article/view/1889
[7] Wahyu  Nurjaya  W.K., Perancangan  Sistem  Informasi  Klinik  Gigi (Study  kasus  Klinik  Dentaloka  Bekasi ,  2013  [Online].  Available:
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jamika/article/view/693
[8] Prasetyo, Analisis  dan  Perancangan  Sistem  Rekam  Medis  Berbasis Web  Menggunakan  PHP-Ajax-MySQL  untuk  Pasien  Pengguna  Kawat Gigi  (Study  Kasus  pada  Klinik  Drg.Wayan  Ardhana) ,  2012  [Online]. Available:
https://adoc.pub/naskah-publikasi-disusun-oleh-ari-
prasetyo.html
[9] Sugiyono, Memahami  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  CV.  Alfabeta, 2005.
[10] M. W. Robert Travers, An Introduction to Educational Research , New York: Mac Milan Publising Co, Inc, 1978.
[11] Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid III , Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
[12] Kristin  G.  Esterberg, Qualitative  Methods  Ins  Social  Research ,  New York: Mc Graw Hill, 2002.
[13] H.  M.  Jogiyanto, Analisis  dan  Desain  Sistem  Informasi ,  Yogyakarta: CV. Andi, 2005.
[14] Sitemaps [Online]. Available: https://id.wikipedia.org/wiki/Sitemaps
[15] H. M. Jogiyanto, Flowchart System , Yogyakarta: CV. Andi, 2005.