Medina-Te, Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 1, Juni 2016
Kedudukan  Taklik  Talak  dalam  Perkawinan Ditinjau  dari  Hukum Islam dan Hukum Positif
Hasanudin Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail: hasanudin_uin@radenfatah.ac.id

## Abstrak
Landasan  hukum  taklik  talak  menurut  ulama  fiqih  didasarkan  pada  konsep  nusyuz  yang terdapat  dalam  Q.S.  alNisa`(4)  :  34  dan  128  serta  beberapa  Hadits  yang  dikenal  dalam hukum  perkawinan  Islam.  Karena  dikhawatirkan  pada  suatu  saat  suami  berlaku  nusyuz kepada  isterinya  maka  boleh  keduanya  membuat  perjanjian  dalam  bentuk  taklik  talak. Disisi lain jika dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam shigat taklik talak, terdapat unsur  iwadl  atau  biasa  disebut  sebagai  uang  pengganti  dari  isteri  kepada  suaminya  agar suaminya  mentalak  isterinya.  Ini  menunjukan  bahwa  jika  dikemudian  hari  ternyata suaminya  melanggar  shigat taklik  talak, isteri  dapat mengadukan  suaminya  kepengadilan dengan talak khulu, karena dalam talak khulu-lah adanya istilah iwadl. Dalam UU Nomor 1  Tahun  1974  tentang:  Perkawinan,  tidak  memuat  taklik  talak  apakah  sebagai  alasan perceraian  atau  sebagai  bentuk  perjanjian  perkawinan.  Akan  tetapi  dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak secara gamlang dan detail di bahas, jika suami melanggar taklik talak, isteri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak ke Pengadilan. Pengadilan Agama menjadikan taklik talak sebagai alasan penetapan putusnya  perkawinan  didasarkan  pada  fakta  persidangan  di  Pengadilan  Agama  bahwa taklik  talak  sebagai  alasan  putusnya  perkawinan,  proses  pembuktian  taklik  talak  di Pengadilan  Agama  dan  Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  pelanggaran  taklik  talak sebagai  alasan  putusnya  perkawinan.  Kedudukan  taklik  talak  dalam  perkawinan  adalah sebagai perjanjian perkawinan, sebagai alasan isteri untuk menggugat cerai suaminya dan juga sebagai penjamin hak-hak isteri serta melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami,  disisi  lain  suami  akan  lebih  termotivasi  untuk  bertanggung  jawab  terhadap  isteri dan  keluarganya  serta  mempergauli  isterinya  dengan  baik.  Namun  jika  dicermati  secara mendalam pelaksanaan sighat taklik talak dilihat dari segi aspek hukum, taklik talak belum memiliki payung hukum yang kuat, demikian juga dilihat dari aspek redaksi sighat taklik talak jika memakai pendekatan al-mafahim al-asasiyah al-Islamiyah (konsep-konsep dasar Islam)  sesungguhnya  taklik  talak  yang  demikian  itu  bertentangan  dengan  dua  perinsip dasar yaitu: asas al-musawwa (persamaan atau kesetaraan) dan asas al-huriyah (kebebasan atau kemerdekaan)
Kata Kunci: Taklik talak, hukum Islam dan hukum positif
Di Indonesia pada umumnya perkawinan putus lewat perceraian di pengadilan,  baik suami menceraikan  istrinya  ( cerai  talak )  maupun  istri  menggugat  suaminya  ( cerai  gugat )  dan tidak  sedikit  yang  putus  cerai  gugat  karena  pelanggaran taklik talak.Keberadaan taklik
Hasanudin
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
talak  di  Indonesia  sudah  ada  sejak  dahulu,  hal  ini  dibuktikan  bahwa  hampir  seluruh perkawinan  di  Indonesia  yang  dilaksanakan  menurut  agama  Islam  selalu  diikuti pengucapan shigat  taklik talak  oleh  suami.  Walaupun shigat -nya  harus  dengan  suka rela, namun menjadi seolah-olah sudah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami.
Shigat  taklik dirumuskan  sedemikian  rupa  dengan  maksud  agar  sang  isteri memperoleh  perlakuan  yang  tidak  sewenang-wenang  dari  suaminya,  jika  isteri diperlakukan  sewenangwenang  oleh  suaminya  dan  dengan  keadaan  tertentu,  isteri  tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami  telah  melanggar taklik talak.  Pembahasan  tentang taklik talak  sebagai  alasan perceraian,  telah  dibicarakan  oleh  para fuqaha dalam  berbagai kitab  fiqh ,  dan  ternyata mereka  berbeda  pendapat  tentang  hal  itu.  Perbedaan  tersebut  hingga  sekarang  masih mewarnai  perkembangan  hukum  Islam.  Di  antara  yang  membolehkan  pun  terdapat  dua pendapat,  yakni  ada  yang  membolehkan  secara mutlak dan  ada  pula  yang  membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.
Mereka yang membolehkan secara mutlak yakni bahwa mereka memperbolehkan semua bentuk sighat taklik , baik yang berbentuk syarthi maupun qasamy . Sedangkan yang membolehkandengan syarat-syarat tertentu, hanyamembolehkan shigat taklik yang bersifat syarthi yang sesuai dengan maksud dan tujuan hukum syara’ (Syalthout, 1978: 233).
Sementara  itu, jumhur  ulama  mazhab berpendapat  bahwa  bila  seseorang  telah men- taklik kan  talaknya  yang  dalam  wewenangnya  dan  telah  terpenuhi  syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka taklik talak itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik talak,  baik  itu  mengandung  sumpah  ( qasamy )  ataupun  mengandung  syarat biasa,  karena  orang  yang  men- taklik -kan  talak  itu  tidak  menjatuhkan  talaknya  pada  saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan taklik -nya itu (Syalthout, 1978: 237).
Pendapat jumhur inilah yang menjadi panutan pada pemerintah Hindia Belanda di Indonesia.  Kemudian  pada  masa  Indonesia  baru  merdeka,  Menteri  Agama  merumuskan taklik talak  sedemikian  rupa  dengan  maksud  agar  bentuk sighat  taklik talak  tidak  secara bebas  diucapkan  oleh  suami,  juga  bertujuan agar  terdapat  keseimbangan antara hak  talak yang  diberikan  secara  mutlak  kepada  suami  dengan  perlindungan  terhadap  isteri  dari perbuatan kesewenangan suami.
Menurut Sulaiman Rasyid (1997: 69.) bahwa adanya perjanjian taklik talak yang berlaku di Indonesia dalam praktik penyelesaian perkara taklik talak sekarang ini banyak terjadi  hal-hal  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh syari’at Islam, akibatnya sering menimbulkan mudharat yang besar baik dari pihak suami maupun isteri.  Lebih  lanjut  beliau  mengatakan  bahwa  bila taklik talak  itu  dimaksudkan  untuk perlindungan isteri dari perbuatan sewenang-wenang oleh suaminya, maka masih ada cara lain  dalam  Islam  yang  dapat  dipergunakan,  karena  itu  beliau  sangat  berharap  agar perceraian dengan alasan taklik talak itu ditiadakan
Keduduksn Hukum Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Hasanudin
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Yahya Harahap (1989: 4) mengatakan bahwa UU Perkawinan No. 01 Tahun 1974 tidak menutup perceraian. Pada saat yang bersamaan undang-undang juga tidak membuka lebar-lebar  pintu  perceraian.  Oleh  karena  itu  jumlah  perceraian harus  dibatasi.  Apa  yang diatur  dalam  aturan  perundang-undangan  dianggap  cukup  memadai,  mensejajarkan kebutuhan masyarakat. Apalagi jika dilihat dari keluwesan Pasal 19 f PP No.9 Tahun 1975, dan  dikaitkan  dengan  perluasan  alasan  “melalaikan  kewajiban”  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  34  ayat  (3)  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Alasan perceraian  yang  kita  miliki  lebih  dari  cukup,  tidak  perlu  ditambah  dan  memang  alasan perceraian telah ditetapkan oleh undang-undang secara limitatif, di luar itu tidak ada alasan yang dapat dipergunakan.
Demikian  juga  Majlis  Ulama  Indonesia  pada  tanggal  23  Rabiul  Akhir  1417  H, bertepatan  dengan  7  September  1996,  menetapkan  keputusan fatwa -nya  menyatakan bahwa Mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi. Adapun alasan keputusan ini dapat  digambarkan  sebagai  berikut;  1)  Bahwa  materi sighat  taklik talak    pada  dasarnya telah  dipenuhi  dan  tercantum  dalam  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 2) Menurut Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  46  ayat  3,  perjajian taklik talak  bukan  merupakan keharusan  dalam  setiap    perkawinan;  dan  3)  Bahwa  konteks  mengucapkan sighat  taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada dalam  peraturan perundang-undangan perkawinan.
Karena  itu,  setelah  adanya  aturan  tentang  itu  dalam  peraturan  perundang- undangan  perkawinan,  maka  mengucapkan sighat nya  tidak  diperlukan  lagi  (MUI,  1997: 119).  Kemudian  dalam  mengucapkan sighat  taklik talak  selepas  akad  nikah  menjadi persoalan kepatutan tersendiri. Pelaksanaan akad nikah yang biasanya dihadiri oleh kerabat dan  tamu  undangan  dengan khidmat dan sakral serta  mengharapkan  keharmonisan  dan keabadian  dalam  membina  rumah  tangga,  tiba  tiba  setelah ijab  qabul pernikahan,  suami mengucapkan  perkataan  yang  seakan-akan  menggambarkan  keadaan  rumah  tangganya dalam keadaan darurat sehingga mengharuskan berikrar sebagaimana yang tertuang dalam shigat taklik talak.
Tetapi  dari  fakta  yang  ada  saat  ini  di  Pengadilan  Agama,  perkara  cerai  gugat dengan  alasan taklik talak  yang  diterima  oleh  Pengadilan  Agama  mencapai  jumlah  yang tidak sedikit, mencapai puluhan ribu setiap tahunnya. Dalam  prakteknya  baik taklik talak sebagai  perjanjian  atau  pun  alasan  perceraian,  hakim  Pengadilan  Agama  secara  tegas mempertimbangkannya dalam putusannya.

## Landasan Hukum Taklik Talak Menurut Ulama Fiqih
Dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  Pasal  1  bahwa  “Tujuan perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  ( rumah    tangga )  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Membentuk  keluarga  bahagia  itu,  dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan ( keturunan ) yang  menjadi  hak  dan  kewaiban  kedua  orang  tua.  Demikian  juga  disebutkan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  (3)  bahwa  “Tujuan  perkawinan  adalah  untuk
Hasanudin
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah dan warahmah” . Untuk tercapainya  tujuan  perkawinan  tersebut  suami  istri  harus  mampu  menjalankan  tugas  dan tanggungjawabnya  masing-masing  sebagai  elemen  penting  dalamkeluarga.  Karena  salah satu  akibat  hukum  yang  terkait  dengan  perkawinan  adalah  memikul  hak  dan  kewajiban dalam keluarga.
Hak  dan  kewajiban  dalam  keluarga  dimulai  dari  sejak  mengadakan akad nikah, kedua pihak telah terikat dan sejak saat itulah suami istri mempunyai kewajiban dan hak- hak  yang  tidak  dimiliki  sebelumnya.  Hak  dan  kewajiban  suami  istri  keduanya  saling berhubungan  dan  saling  melengkapi  antara  kewajiban  suami  dengan  hak  istri,  antara kewajiban istri  dengan hak  suami.  Yang  pada akhirnya  akan  membawa  kehidupan  suami istri  seimbang  dan  menumbuhkan  rasa  memiliki,  menghargai  dan  memelihara  tali kekeluargaan yang sejahtera hingga memperoleh kebahagiaan (Sabiq, 1980: 223) .
Tujuan perkawinan tidak akan tercapai manakala salah satu dari suami istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dalam hal isrti tidak dapat melaksanakan kewajibannya,  suami  dapat  mentalak  istrinya  karena  pada  perinsipnya  dalam  hukum islamsuamilah  yang  memiliki  hak  talak.  Namun  lain  halnya  jika  suami  tidak  dapat melaksanakan  kewajibannya,  maka  isteri  dapat  mengajukan  gugatan  cerai  dengan disertakan  alasan-lasan  gugatan  perceraian.  Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  114  sebagai  berikut:  “Putusnya  perkawinan  yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian ” .
Melalui pintu gugatan cerailah isteri dapat melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan  suaminya,  jika  memang  dengan  perkawianannya  itu  akan  berakibat  buruk  bagi dirinya  maupun  ketaatan  kepada  Allah  SWT.  Salah  satu  pintu  gugatan  perceraian  yang dapat dilalui isteri adalah dengan menggugat suaminya karena perbuatan nusyuz nya, yakni suami  dengan  sengaja  tidak  mau  mendekatinya,  tidak  mau  memberi  nafkah,  tidak  mau memberi kasih sayang antara suami isteri atau suami menggauli isteri dengan kasar tidak mua’syarah  bil  ma’ruf ( pergaulan  yang  diperkenankan )  sebagaimana  pergaulan  suami isteri (Thaib, 1993: 86).
Taklik talak  yang  telah melembaga  di  masyarakat    dalam  perkembangan hukum Islam  di  Indonesia    diformulasikan  dalam  bentuk shigat  taklik talak  yang  dicantumkan dalam  kutipan  akta  nilah  dimana    redaksionalnyaditentukan  oleh  Departemen  Agama, sebagaimana    dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  3  Tahun  1975  Pasal  11  ayat (3) Sighat  taklik talak  ditentukan  oleh  Menteri  Agama.  Tujuan  ditentukan  redaksi shigat taklik talak oleh Menteri Agama agar bentuk sighat taklik talak tidak secara bebas  begitu saja  diucapkan  oleh  suami,  juga  bertujuan  agar  terdapat  keseimbangan  antara  hak  talak yang  diberikan  secara  mutlak  kepada  suami  dengan  perlindungan  terhadap  isteri  dari perbuatan kesewenang-wenangan suami.
Dalam sighat  taklik talak  yang  tercantum  pada  kutipan  akta  nikah  biasanya ditanda  tangani  oleh  sumi  setelah  pelaksanaan ijab  qobul pernikahan,  kemudian sighat taklik talak tersebut  dianggap  sebagai  perjanjian  yang harus  dipatuhi  dan menghindarkan diri  suami  dari  perbuatan  yang  menjadikan taklik talak  itu  berlaku  bagi  dirinya.  Jika
Keduduksn Hukum Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Hasanudin
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
ternyata  suami  melakukan  perbuatan  yang  melanggar takik talak  maka  isteri  dapat melakukan gugatan perceraian dengan mengadukan perkaranya ke Pengadilan Agama dan membayar iwadl ( uang pengganti ).
Setelah  Pengadilan  Agama  menerima  gugatan  perceraian  isteri,  Pengadilan Agama  memerintahkan  kepada  isteri  untuk  membayar iwadl ( uang  pengganti) kepada suaminya sebesar sejumlah uang yang telah disepakati atau tercantum dalam sighat taklik talak  yang  telah  ditandatangani  oleh  suami.  Kemudian  suami  mengucapkan  talak  atau menguasakan pengucapannya kepada hakim di hadapan sidang, maka jatuhlah talak khulu’ kepada mantan isterinya.
Talak khulu’ atau  biasa  disebut  dengan  talak  tebusan  merupakan  talak  atas permintaan  isteri  dengan  memberikan  sejumlah  tebusan  ( iwadl )  kepada  suaminya  agar terlepas  dari  ikatan  perkawinan.  (Sabiq,  1980:  241)  Substansi taklik talak  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dapat  dilihat  dari  dua  segi  yaitu  sebagai  perjanjian perkawinan  dan  sebagai  alasan  perceraian.  Jika  dilihat  dari  sistematika  penyusunannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih menitikberatkan esensi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Ini nampak pada pemuatannya dalam Pasal 45 dan 46 diatur lebih rinci dari pada  pemuatannya  dalam  BAB  XVI  tentang  putusnya  perkawinan.  Sekiranya  seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik talak, ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian  itu  telah  disepakati  bersama,  maka  perjanjian taklik talak  itu  dianggap  sah. Apabila  suami  melanggar  perjanjian  yang  telah  disepakati itu  maka isteri  dapat  meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang (Lev, 1986: 4).
Dalam  praktek  di  Pengadilan  Agama  baik  ia  sebagai  perjanjian  perkawinan ataupun  sebagai  alasan  perceraian  hakim  harus  secara  tegas  memperhitungkannya  dalam putusan.  Sehingga  kecenderungan  untuk  menggiring  atau  mengarah  perkara  cerai  gugat menjadi  perkara taklik talak  dapat  dikurangi.  Untuk  itulah  maka  sesuai  dan  menurut kemaslahatan bagi suami maupun isteri, kedudukan taklik talak dalam ikatan perkawinan sangatlah  penting.  Pendapat  Murtadha  Muthahhari  (1997:  197)  bahwa  perceraian  yang wajar dan normal ibarat suatu kelahiran yang normal, yang berlangsung sendirinya secara normal, tetapi perceraian dari seorang suami yang tidak mau melaksanakan kewajibannya dan tidak mau pula menceraikan isterinya ibarat suatu kelahiran yang tidak alami dan tidak normal,  dimana  diperlukan  seorang  dokter  atau ahli  bedah ( hakim ). Taklik talak menurut jumhur ulama fiqih. (Sabiq, 1980: 245) didasarkan  kepada. Firman  Allah  QS. An-Nisa’ (4) 128 Artinya :”Dan  jika  seorang  wanita  khawatir  akan  nusyuz  atau sikap  tidak acuh    dari    suaminya,    Maka    tidak    mengapa  bagi  keduanya  Mengadakan  perdamaian yang  sebenarbenarnya, dan  perdamaian  itu  lebih  baik  (bagi  mereka)  walaupun  manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu  bergaul  dengan  isterimu  secara  baik  dan memelihara    dirimu    (dari    nusyuz    dan    sikap   tak   acuh),  Maka    Sesungguhnya    Allah adalah  Maha  mengetahui  apa yang kamu kerjakan.
Dalam al-Qur’an tersebut diatas dikatakan bahwa nusyuz bisa dilakukan oleh istri maupun juga oleh suami. Karena itu, pemahaman yang mengatakan nusyuz hanya soal istri bersifat distorsi dan menyalahi ayat  tersebut.  Sebenarnya nusyuz itu adalah  ketidaktaatan pada Tuhan, akan tapi nusyuz sering dipahami sebagai ketidaktaatan istri pada suami. Jika
Hasanudin
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
kita  kembali  pada  Q.S.  al-Nisa  (4):  128  di  atas, nusyuz justru  dikenakan  kepada  suami  . Seorang  suami  harus  takut  kepada  Allah  SWT.  Demikian  juga  istri  harus  takut  kepada Allah SWT, bukan takut pada suami. Refleksi dari rasa takut kepada Allah SWT itu adalah berbuat  baik  terhadap  pasangannya.  Suami  berbuat  baik  terhadap  istrinya,  begitu  juga sebaliknya.  Keduanya  berusaha  seoptimal  mungkin  untuk  selalu  mengedepankan  sikap terbaik  pada  pasangannya  dengan  keyakinan  bahwa  itulah  perintah  Allah  SWT  kepada manusia  dalam  kehidupan  perkawinan.  (Sabiq,  1980:  246) . Adapun    yang    dimaksud nusyuz disini  adalah  meninggalkan  kewajiban  bersuami  atau beristeri. Dalam  arti  luas nusyuz adalah  suami  atau  isteri  yang  meninggalkan  kewajiban  bersuami  isteri  yang membawa  kerenggangan  hubungan  di  antara  keduanya (Sudarsono, 1999: 258-260).

## Landasan Hukum Taklik Talak dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974
Dalam  UU  Perkawinan  No  1  Tahun  1974  tidak  ditemukan  pasal  yang  secara khususmenyebutkan  serta  mengatur  tentang taklik talak  dalam  kapasitasnya  sebagai perjanjian  perkawinan  maupun  sebagai  alasan  perceraian.    Pasal  29  Undang-undang  ini hanyamenyebutkan  dibolehkannya  bagi  kedua  mempelai  untuk  mengadakan  perjanjian tertulis  sebelum  melangsungkan  perkawinan.  Dalam  penjelasannya  pada  pasal  (29) ditekankan  bahwa  perjanjian  perkawinan  yang  dimaksud  tidak  termasuk taklik talak  di dalamnya. Adapun bunyi Pasal (29) secara lengkap adalah sebagai berikut; 1) Pada waktu sebelum  perkawinan  dilangsungkan  kedua  pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat  perkawinan. Setelah mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut;  2) Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana  melanggar  batas-batas  hukum,  agama dan  kesusilaan;  3)  Perjanjian  tersebut  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan;  dan  4) Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  dirubah,  kecuali  bila  dari kedua  belah  pihak ada  persetujuan  untuk merubah dan perubahan  tidak  merugikan  pihak ketiga.
Adapun mengenai alasan perceraian UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 juga tidak menyebutkan taklik talak  sebagai  alasan  perceraian.  Alasan  Perceraian  menurut Undangundang  ini  dalam  penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  adalah:  Salah  satu  pihak  berbuat zina atau menjadi pemabuk,pemadat,penjudi dan lain sebagainya dan sukar di sembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  di  luar  kemauannya.  Salah  satu  pihak  mendapat hukuman  lima  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan  berlangsung. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiyaan  berat  yang  membahayakan terhadap  pihak  yang  lain.  Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Antara suami dan istri  terus menerus  terjadi  perselisian  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

## Landasan Hukum Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam
Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur Pasal 45 sebagai berikut : Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:  (1) Taklik talak,
Keduduksn Hukum Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Hasanudin
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
dan    (2)  Perjanjian  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.    Kemudian  pada Pasal  46  menyatakan:  (1)  Isi taklik talak  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum  Islam. (2)  Apabila  keadaan  yang  disyaratkan  dalam taklik talak  betul-betul  terjadi  kemudian, tidak  dengan  sendirinya  talak  jatuh.  Supaya  talak  sungguh-sungguh  jatuh,  istri  harus mengajukan persoalannya  ke  Pengadilan  Agama.  (3)    Perjanjian taklik talak  bukan  suatu perjanjian  yang  wajib  diadakan  pada  setiap  perkawinan,  akan  tetapi  sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
Pada  Pasal  51  disebutkan  bahwa  pelanggaran  perjanjian  tersebut  memberi  hak pada  istri  untuk  meminta  pembatalan  nikah  dan  mengajukannya  sebagai  alasan  gugatan perceraian  ke  Pengadilan  Agama.  Berkenaan  dengan  perceraian  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) menyebutkan bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasal 116 KHI menyebutkan beberapa  alasan  yang  digunakan  untuk  melakukan  perceraian.  Alasan  yang  di  sebutkan dalam  KHI  poin  a  hingga  f  sama  persis  dengan  alasan    pada  Undang-undang    Nomor  1 tahun  1974  yang  telah  diuraikan  di  atas.  Nilai  beda  KHI  terletak pada  penambahan  pada poin  (g)suami  melanggar taklik talak  dan  (h)peralihan  agama  atau  murtad  yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Kemudian taklik talak kaitannya dengan perjanjian perkawinan, dalam UU No 1 Tahun 1974 memuat tentang perjanjian perkawinan namun masih bersifat umum dan tidak menyebutkan  tentang taklik talak.  Sedang  pada  KHI  memuat  tentang taklik talak  dan perjanjian perkawinan yang lain mengenai harta pribadi dan harta bersama. Tentang alasan perceraian kedua undang-undang ini mengemukakan alasan yang sama untuk terwujudnya perceraian,  hanya  saja  pada  KHI  ada  penambahan  poin  yaitu  poin  (g)  suami  melanggar taklik talak dan poin (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam  rumah  tangga.  Demikian  halnya  berkenaan  dengan  gugatan  perceraian  UU  No1 Tahun  1974  dan  KHI  menjelaskannya  secara  rinci  yang  muatannya  secara  umum  juga sama.  Perbedaannya  adalah  pada  KHI  pengaju  gugatan  adalah  istri,  sedang  menurut Undang-undang sebelumnya gugatan dapat dilakukan oleh suami atau istri.

## Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan
Taklik Talak    Sebagai  Perjanjian    Perkawinan.  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  1 huruf  (e)  menyatakan  perjanjian  perkawinan  adalah  perjanjian  yang  diucapkan  calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. (KHI) lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampur-adukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal .
Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Bab 7 yang di dalamnya mengatur taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal  46  yang  berbunyi:    “Kedua  calon  mempelai  dapat  mengadakan  perjanjian perkawinan  dalam  bentuk:  (1) Taklik Talak.  (2)  Perjanjian  lain  yang  tidak  bertentangan
Hasanudin
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
dengan hukum Islam. Adapun mengenai penjelasannya adalah kata perjanjian berasal dari kata  janji  yang  berarti  perkataan  yang  menyatakan  kesediaan  dan  kesanggupan  untuk berbuat.  Janji  juga  dapat  diartikan  persetujuan  antara  dua  pihak  ( masing-masing menyatakan  kesediaan  dan  kesanggupan  untuk  berbuat  sesuatu ).  Perjanjian  bisa  juga diartikan    sebagai  persetujuan  tertulis atau  dengan lisan  yang  dibuat  oleh dua  pihak  atau lebih, masing-masing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.
Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah  yang  dicantumkan  dalam akta nikah  berupa talak  yang  digantungkan  kepada  suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan dalam Pasal 46  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  berbunyi:  1).  Isi taklik talak  tidak  boleh  bertentangan dengan Hukum Islam. 2). Apabila  keadaan  yang  disyaratkan  dalam taklik talak  betul- betul    terjadi    di  kemudian,  tidak  dengan  sendirinya  talak  jatuh.  Supaya  talak  sungguh- sungguh  jatuh,  istri  harus  mengajukan  persoalannya  ke  pengadilan  agama.3).  Perjanjian taklik talak  bukan  suatu  perjanjian  yang  wajib  diadakan  pada  setiap  perkawinan,  akan tetapi  sekali taklik talak  sudah  diperjanjikan  tidak  dapat  dicabut    kembali. Berdasarkan pada  ketentuan  di atas, maka  dapat  dikatakan  bahwa: 1)  Isi taklik talak  sudah  ditentukan oleh  Menteri  Agama  dan  diterbitkan  oleh  Kementerian  Agama,  karena  yang  melakukan perjanjian taklik talak ini adalah orang Islam saja, maka isi perjanjian taklik talak tersebut tidak  boleh  bertentangan    dengan  Hukum  Islam;  dan  2)  Apabila  suami  melanggar perjanjian taklik talak  tersebut,  maka  istri  harus  mengajukannnya  ke  Pengadilan  Agama. Karena  perceraian  di  Indonesia  terjadi  apabila  dilakukan  dihadapan  para  hakim  dalam sidang di Pengadilan Agama.
Dari  ketentuan  perjanjian  perkawinan  yang  termuat  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  Pasal  45  ayat  (2)  bahwa  perjanjian  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  Hukum Islam,  terdapat  kaitannya  dengan  perjanjian  yang  ada  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata mengemukakan  bahwa  Undang-undang  telah  menentukan  4  ( empat )  persyaratan  yang harus  dipenuhi  agar  suatu  perikatan atau  perjanjian  dianggap  sah  yaitu :  1).  Kesepakatan mereka yang mengikat diri. 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3). Suatu hal tertentu. 4). Suatu sebab yang halal. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, walau dengan teks yang berbeda mempunyai unsur-unsur yang  sama  dengan  perjanjian  dalam  KUHPerdata.  Namun  demikian,  dalam  perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan  kedua  belah  pihak  untuk  membubarkan  kesepakatan  tersebut  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  46  ayat  (3)  KHI  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian taklik talak bukan  suatu  perjanjian  yang  wajib  diadakan  pada  setiap  perkawinan.  Akan  tetapi  sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
Untuk  mengukur  apakah taklik talak  sebuah  perjanjian  atau  bukan,  kita  harus melihat Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat syarat sahnya perjanjian yaitu (1) sepakat meraka yang mengikatkan dirinya, (2) Cakap mereka yang mengikatkan diri, (3) suatu hal tertentu,  dan  (4)  suatu  sebab  atau  kuasa  yang  halal.  Syarat-syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat  dikategorikan  menjadi  dua,  yaitu  kategori  syarat subjektif dan  kategori  syarat objektif .  Syarat subjektif yaitu  syarat  sepakat  mereka  yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat perjanjian. Apabila  syarat subjektif
Keduduksn Hukum Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Hasanudin
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
tidak  dapat  dipenuhi  maka  perjanjian  dapat  dibatalkan  ( Vernieitigbaar) .  Syarat objektif yaitu syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal. Apabila dalam perjanjian syarat objektif tidak dipenuhi, maka  perjanjian adalah batal demi hukum. (Patrik,  1999: 65).
Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah. Di dalam taklik talak, suami  istri  telah  sepakat tanpa  paksaan  untuk menandatangani  persetujuan  bersama  yang tertuang  dalam konsep taklik talak  itu,  karena taklik taklak bukan  sebuah  keharusan  bagi berlangsungnya  sebuah  perkawinan.  Cakap  maksudnya  adalah  kedua  belah  pihak  harus cakap  menurut  hukum  untuk  bertindak  sendiri.  Di  dalam  hukum  perkawinan,  seseorang boleh dapat melangsungkan perkawinan apabila berumur 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan(Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974) , artinya suami istri tersebut sudah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum.
Suatu  hal  tertentu  maksudnya  adalah  yang  diperjanjikan  dalam  suatu  perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Di dalam taklik talak ini, yang diperjanjikan sudah jelas yang tertuang dari isi taklik talak tersebut. Suatu sebab atau  kausa  yang halal artinya  perjanjianitu  tidak dilarang atau  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan.  Karena  keberadaan taklik talak  untuk  melindungi  si  istri dari  perbuatan  suami,  maka  keberadaan taklik talak  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundangundangan.  Berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata  tersebut, taklik talak  adalah sebuah perjanjian.
Taklik talak  sebagai  alasan  perceraian.  Permulaan taklik talak  dijadikan  sebagai alasan perceraian di Indonesia suatu hal yang sulit memastikannya. Keadaan ini berkaitan erat  dengan  kesulitan  menentukan  secara  tepat  kapan  pertamakali  Islam  masuk  ke Indonesia , walaupun menurut kesimpulan seminar “ Masuknya Islam ke Indonesia” yang dilaksanakan  padar  tahun  1963  di  Medan  dan  kemudian  dikukuhkan  kembali  dalam seminar  “Sejarah  Islam  di  Banda  Aceh  ( Nangro  Aceh  Darussalam )  pada  tahun  1978, bahwa : Agama Islam telah masuk keindonesia pada abad pertama Hijriyah, langsung dari tanah  Arab.  Tapi  Snouck  Hurgronje  mengemukakan  pendapatnya,  bahwa  yang  paling memungkinkan  Islam  masuk  ke  Indonesia  permulaannya  disebarkan  oleh  para  sudagar Muslim dari India pada abad ke dua belas Masehi (Amrullah, 1996: 70). Oleh karena itu yang  paling  mungkin  dapat  dikemukakan  disini  bahwa taklik talak  sudah  dilembagakan sebagai  alasan  perceraian  oleh  Sultan  Agung  Anyakrakusuma  pada  tahun  1630  Masehi disaat beliau sebagai Raja Mataram, (Amrullah, 1996: 71)
Gagasan  pelembagaan  perjanjian taklik talak  setiap  selesai  akad  nikah  tujuan utamanya  adalah  sebagai  alat  bagi  seorang  perempuan  untuk  melepaskan  diri  dari kesewenangwenangan suami pada masa itu, atau dengan perkataan lain bahwa perjanjian taklik talak ini tujuannya adalah untuk alasan perceraian pada saat pertama kali taklik talak ini dicetuskan.  Setelah  Pemerintahan  Hindia  Belanda mulai  mengatur  Pengadilan  Agama yang  ditandai  dengan  keluarnya  Keputusan  Raja  Belanda  nomor:  24  Tahun  1882  Stb. Nomor  :  152  Tahun  1882,  maka taklik talak  dimaksudkan  sebagai  alasan  perceraian. Ketentuan ini dapat dilihat pada  Pasal 2a, Stb. 1882 Nomor 152 yang menyebutkan bahwa
Hasanudin
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
:  “Pengadilan  Agama  semata-mata  hanya  berkuasa  memeriksa  perselisihan  antar  suami isteri  yang  beragama  Islam  dan  perkara-perkara  lain  tentang  talak,  rujuk  dan  perceraian antara  orang  yang  beragama  Islam  yang  memerlukan  perantaraan  Hakim  Agama,  dan berkuasa  memutuskan  perceraian,  dan  menyatakan  syarat  untuk  jatuhnya  talak  yang digantungkan ( taklik Talak ). (Hamka, 1980: 62).
Setelah  adanya  amandemen  terhadap  Stb.1882  no.  152  yaitu  dengan diberlakukannya  Stb.  1937  no.  116  dan  610  untuk  Pengadilan  Agama  dan  pembentukan Mahkamah  Agung  Tinggi  di  Jawa  dan  Madura.  Sedangkan  Stb.  1937  no.  638  dan  639 untuk pembentukan Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar bagi sebahagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur, taklik talak ini tetap dijadikan sebagai alasan perceraian.( Deparemen Agama, 1977 hlm. 8687). Kemudian setelah Indonesia merdeka, maka dengan berdasaekan  pada  Pasal  II  aturan  peralihan  UUD’  45, taklik talak  tetap  diakui  sebagai alasan  perceraian.  Bahkan  dalam  peraturan  pembentukan  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi untuk daerah luar Jawa , Madura dan sebahagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur, taklik talak tetap diakui sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam  Pasal    4  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  :  “Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar’iyah memeriksa  dan  memutuskan  perselisihan  antara  suami  isteri  yang  beragama Islam  dan  memutuskan  perkara  perceraian  dan  mengesahkan  bahwa  syarat taklik sudah berlaku ( Depag, 1977: 88).
Dalam yurisprudensi menunjukan  bahwa  “perceraian  dengan  alasan  melanggar taklik talak  tetap  dibenarkan  oleh  peraturan  yang  berlaku, meskipun  perkaranya  diajukan ke Pengadilan Agama. Bahkan dalam rentang waktu kurang lebih 101 tahun sejak tanggal 29  Desember  1989  pasca  di  berlakukannya  Undang-undang  Peradilan  Agama  sampai dengan diberlakukannya Instruksi Presiden nomor : 1 tahun 1991 : tentang penyebarluasan Kompilasi Hukukm Islam, ternyata perceraian dengan alasan melanggar taklik talak tetap dibenarkan dan menjadi praktek di Peradilan Agama Indonesia ( Depag, 1977: 90).
Taklik talak  sebagai  kekuatan  spiritual  melindungi  isteri.  Sekilas    kita    melihat bahwa ikrartaklik talak    ini    sebagai    bentuk    kesungguhan    mempelai    pria    kepada mempelai  wanita    bahwa    ia    akan    selalu    mencintai    istrinya    dan    berjanji    akan melaksanakan  kewajibannya    sebagai    seorang    suami    dengan    baik.    Hal  ini    juga memberikan  perlindungan  hukum  bagi  wanita  karena  mendapat  jaminan  dari  suaminya (Nasution,2008: 40-41). Perkawinan  menurut  hukum positif di  Indonesia   yang  juga diilhami  dari  hukum  Islam  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan    kekal    berdasarkan    Ketuhanan    Yang    Maha    Esa.    Hendaknya    disadari bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya untuk sesaat saja. Di dalam sebuah perkawinan terkandung  hak  dan  kewajiban  masing-masing,  baik  itu  suami  maupun  istri.  Suami sebagai  kepala  keluarga  mempunyai  kewajiban  yang  tidak  ringan,  diantaranya  ia  harus menyayangi  istri  dan  mampu  memberikan  nafkah  lahir  maupun  batin.    Ikrar taklik talak pada dasarnya memberi jaminan atas terpenuhinya kewajiban suami ini.
Secara normatif ,    seorang  laki-laki  yang    menikah    juga    telah    berjanji kepadaAllah  SWT  untuk  memperlakukan  istrinya  dengan  baik,  menjaga  kemuliaan sertatidak  menganiayanya.  Kekuatan  yang  dapat  dimainkan  dari taklik talak  dalam
Keduduksn Hukum Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Hasanudin
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
menjamin  hak-hak  isteri  dan  melindungi  mereka  dari  perlakukan diskriminatif dan sewenang-wenang  suami  secara  singkat  dapat  digambarkan  berikut. Pertama, adalah membuat perjanjian perkawinan antara calon suami dan calon isteri ketika melakukan akad nikah agar  keduanya  tidak  melakukan hal-hal  apa  saja  yang  dapat  menjadi  sumber  tidak terpenuhi  hak  perempuan  ( isteri )  dan  besar  kemungkinan  menjadi  sumber  perlakuan diskriminatif dan/atau  sewenang-wenang. Kedua, tentu  sejalan  dengan  pertama, mencantumkan dalam taklik talak  bahwa  dapat menjadi  alasan  untuk  berpisah  ( bercerai ) apa saja yang dapat menjadi sebab tidak terjaminnya hak isteri dan/atau perlakuan apa saja yang  dapat  menjadi  sumber  perlakuan diskriminatif dan  kesewenang-wenangan  terhadap isteri (Nasution, 2008: 51).
Dengan  ungkapan  lain,  dicantumkan  dalam  taklik  talak  agar  suami  tidak melakukan  apa  pun  yang  mungkin  menjadi  sumber  tidak  terjaminnya  hak  isteri  atau menjadi  sebab  terjadinya  perlakuan marginalisas i  terhadap  isteri.  Untuk  menentukan sumber  ke  tidak  terjaminnya  hak-hak  isteri  dan  atau  sumber marginalisasi yang  besar kemungkinan  terjadi  terhadap  perempuan,  dapat  dilihat  dari  keumuman  yang  terjadi  di masyarakat Indonesia, sesuai dengan konteksnya. Di antara contoh adalah banyaknya laki- laki  yang  mempunyai  sifat  temperamental.  Maka  untuk  menghindari  kemungkinan terjadinya  amukan  suami  terhadap  isteri  dicantumkan  dalam taklik talak,  bahwa  suami tidak boleh menyakiti isteri, baik dalam bentuk pukulan atau bentuk apapun yang menjadi sebab  isteri  sakit  dari  perlakuan  kasar  suami.  Terhadap  apa  saja  perkataan  maupun perlakuan  yang  sering  menjadi  sumber  tidak  terjaminnya  hak-hak  isteri  dan  sumber perlakuan diskriminatif atau kesewenang-wenangan suami.
Pertama, untuk  menentukan  apa  saja  perkataan  dan  atau  perlakuan  yang  sering menjadi sumber tidak terjaminnya hak-hak isteri dan sumber perlakuan diskriminatif dan atau  sewenang-wenang,  dapat  didasarkan  pada  kebiasaan  yang  sering  terjadi  di  tingkat nasional.  Boleh  juga  didasarkan  pada  kebiasaan  yang  sering  terjadi  di    daerah  tertentu. Atau  boleh  juga  didasarkan  pada  kebiasaan  yang  sering  terjadi  terhadap  orang  perorang (Nasution, 2008: 55).
Apa  yang  disebutkan  sebelumnya,  perlakuan  kasar  suami,  adalah  contoh  yang umum  terjadi  di  hampir  seluruh  wilayah  Indonesia.  Mungkin  di  daerah  tertentu  sering terjadi  suami  pergi  merantau  yang  menurut  isteri  menjadi  sumber  tidak  terjaminnya  hak isteri  dan  atau  menjadi  sumber marginalisasi terhadap  isteri,  dapat  pula  dicantumkan dalam taklik talak, bahwa suami kelak tidak akan pergi merantau. Mungkin juga di daerah lain  sering  terjadi  suami  begitu  saja  pergi  merantau  ke  negara  tetangga  dan  isteri  rela. Maka dalam konteks ini dapat pula dicantumkan taklik talak, suami tidak pergi merantau ke negara tetangga tanpa persetujuan bersama suami dan isteri (Nasution, 2008: 56).
Demikian  juga  boleh membuat taklik talak  yang  didasarkan pada  kebiasaan  jelek orang  perorang  secara  individu.  Misalnya  ada  sifat  individu  seseorang  yang  dapat menyebabkan  tidak  terpenuhi  hak-hak  isteri  dan  atau  menyebabkan  perlakuan diskriminatif  atau  sewenangwenang.  Misalnya  ada  kepribadian  orang  yang  senang menyakiti  pasangannya.  Maka  dalam  kasus  ini  dibuat  dalam    taklik  talak,  bahwa  kalau melakukannya,  suami  secara  suka  rela  pergi  konsultasi  atau  berobat  ke  ahli.  Boleh  juga
Hasanudin
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
misalnya  disepakati  bahwa  kalau  suami  melakukannya  akan  bersedia  dikenakan  sanksi denda. (Nasution, 2008: 58).
Kedua , untuk menentukan ada atau tidaknya perkataan atau perbuatan yang dapat menjadi  sebab  tidak  terjaminnya  hak-hak  isteri  dan  kemungkinan  menjadi  sumber diskriminasi  atau  sewenang-wenang,  dapat  ditempuh  dengan  menselaraskan  dan mengintegrasikan antara hak dan kewajiban suami dan isteri, dan mengintegrasikan antara hak-hak tersebut dengan prinsip dan tujuan perkawinan. Semua ini seharusnya berimbang, sebab  dalam  prinsip  hukum  perkawinan  ditetapkan  bahwa  suami  dan  isteri  seharusnya bermusyarawah  dan  demokrasi  dalam  menuntaskan  masalah-masalah  kehidupan  rumah tangga,  bahwa  suami  dan  isteri  adalah  pasangan  yang  bersifat patnership ,  yang  berarti saling;  saling  tolong,  saling  kerja  sama,  dan  saling  membutuhkan,  bahwa  perkawinan adalah untuk selama hidup (Nasution, 2008: 72).
Demikian  juga  dengan  tujuan  perkawinan,  bahwa    tujuan  perkawinan  adalah untuk  kebahagiaan  bersama  suami  dan  isteri,  yakni  sama-sama  untuk  mendapatkan kehidupan yang aman, tenteram, dan penuh cinta dan kasih sayang ( sakînah mawaddah wa rahmah ). Untuk mencapai tujuan akhir ini dibutuhkan pencapaian tujuan antara, yakni: (1) tujuan untuk melanjutkan generasi ( regenerasi ), (2) untuk sama-sama dipenuhi kebutuhan biologisnya, (3) untuk sama-sama dijaga kehormatannya, (4) untuk sama-sama beribadah (Nasution, 2008: 76).
Dengan  terpenuhi  tujuan  ini  secara  bersama  diharapkan  tercapai  pula  tujuan bersama  antara  suami  dan  isteri  dalam  mengharungi  kehidupan  rumah  tangga.  Dengan demikian,  hak  dan  kewajiban  antara  suami  dan  isteripun  seharusnya  berimbang  dan bersifat  saling  melengkapi.Maka  terhadap  hal-hal  yang  memungkinkan  menjadi  sebab tidak terpenuhinya hak isteri, dan ini dapat pula sekaligus menjadi sebab tidak tercapainya tujuan perkawinan, dapat dicantumkan dalam taklik talak.
Dalam  hal  inilah  tampak  akan  fungsi taklik talak  yang  mengikat pertanggungjawaban suami terhadap isterinya.  Dari  satu  sisi  suami  akan lebih konsisten dan  bertanggungjawab  terhadap  kelangsunan rumah  tangga  dan    di  sisi  lain    isteri    akan lebih    dihargai.    Pelanggaran    suami    terhadap    hal  -hal    yang    termaktub  dalam sighat taklik talak    sudah    merupakan    alasan    bagi    istri    untuk    mengajukan  keberatan    dan menuntut    dijatuhkannya    talak.    Walau  masih  terdapat  beberapa  pendapat  yang kontradiktif terhadap keberadaan taklik saat ini, namun pengaruhnya terhadap penghargaan terhadap wanita dalam rumah tangga lebih besar.
Menurut  HAMKA  (1981:  71)  lembaga taklik talak  dapat  menolong  wanita  dari perbuatan kesewenang-wenangan laki-laki.  Sebagaimana dahulu banyak terjadi di daerah Minangkabau, banyak perempuan yang terkatung-katung, tidak pernah bergaul dan  tidak pernah    diberi nafkah oleh    suami,    tetapi    tidak    pula    diceraikan.    Apabila  mereka mengadu    ke    Pengadilan,    mereka    justru    disalahkan    karena    sulitnya    hakim  Agama mengabulkan    gugatan    perceraian    dari    mereka,    padahal    mereka    benar-benar ditelantarkan  oleh  suaminya,  kemudian  banyak  diantara  mereka  yang  murtad,  dengan sendirinya  putuslah  nikah  dengan  suaminya.  Oleh  karena  itu  pada  tahun  1916,  untuk
Keduduksn Hukum Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Hasanudin
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
membebaskan  perempuan  dari  laki-laki  yang  tidak  bertanggungjawab  di  daerah Minangkabau diberlakukan taklik talak.
Sekiranya  seorang    suami    telah    mengadakan    perjanjian taklik talak,    ketika akad  nikah  dilaksanakan  dan  bentuk  perjanjian  itu  telah  disepakati  bersama,  maka perjanjian taklik talak  itu  dianggap  sah  untuk  semua  bentuk taklik .  Apabila  suami melanggar    perjanjian    yang    telah    disepakati    itu    maka    isteri    dapat    meminta    cerai kepada  hakim  yang  telah  ditunjuk  oleh  pihak  yang  berwenang (Lev, 1986: 4).
Jika memperhatikan  bentuk taklik talak yang telah dibahas pada bab 3 di  atas dapat    dipahami    bahwa    maksud  yang  dikandungnya  amat  baik  dan  positif  kepastian hukumnya, yaitu  melindungi istri  dari  kesewenang-wenangan  suami  dalam  memenuhi kewajibannya  yang  merupakan hak-hak  istri  yang  harus  diterimanya.   Sesuai  dengan ajaran    Islam,    seorang    suami  mempunyai    kewajiban    memelihara    istrinya    dengan sebaik-baiknya,    berarti   hak    istri adalah memperoleh  pemeliharaan  sebaik  baiknya  dari suaminya (Muthahhari, 1997: 197).
Keberadaan taklik talak    apabila    ditinjau    dari    hukum    perjanjian  pun merupakan  sebuah    perjanjian    yang    apabila    dilanggar    menimbulkan    konsekuensi yuridis yaitu  suami    telah    melakukan    perbuatan    ingkar    janji    atau wantprestasi , sehingga    menurut    penulis    istri  dapat  menggugat    suami  ke  pengadilan  negeri  untuk menuntut hak-haknya yang telah dilangar oleh suami tersebut sesuai bunyi dari taklik talak yang ada.  Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa taklik talak itu adalah sebuah perjanjian yang  telah disepakati bersama baik oleh suami ataupun oleh istri.

## Tinjauan terhadap Eksistensi Taklik Talak
Aspek  yuridis  taklik talak.  Keberadaan  taklik talak  yang telah melembaga  di  masyarakat jika dilihat dari aspek yuridis ternyata tidak memiliki landasan yang kuat meskipun telah menjadi  yurisprudensi  di  Pengadilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  penulis  paparkan diatas  pada  contoh  perkara  putusan  dengan  taklik  talak.  Tidak  ada  satupun  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  payung hukum  yang  kokoh  dalam menerapkan  taklik talak.  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  memuat  pengaturan  taklik  talak pemberlakuannya hanya berdasarkan Inpres no. 1 tahun 1991 yang jauh sebelum Inpres itu ada  UU  Nomor  1  tahun  1974  tidak  memuat  satu  Pasalpun  tentang  taklik  talak,  bahkan dalam penjelasan UU ini menyatakan taklik talak bukan perjanjian perkawinan.
Aspek materi sighat taklik talak. Apabila shighat taklik talak yang telah dibahas di atas  difahami  dengan  menggunakan  pendekatan  al-mafahim  al-asasiyah  al-Islamiyah (konsep-konsep  dasar  Islam),  sesungguhnya  taklik  talak  yang  demikian  itu  bertentangan dengan  asas  al-musawwa  (persamaan/  kesetaraan)  dan  asas  al-huriyah  (kebebasan/ kemerdekaan). 1) Asas al-Musawwa. Konsep al-Musawwa (persamaan/ kesetaraan) adalah konsep  yang memandang manusia pada dasarnya sama derajatnya. Terjadinya stratifikasi sosial  maupun  penjenjangan  lainnya  itu  terbentuk  karena  proses  lain.    Satu-satunya perbedaan kuwalitatif adalah ketaqwaan kepada Allah SWT. (Tamrin, 2007: 92).
Hasanudin
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Dalam  ajaran  Islam  baik  laki-laki  maupun  perempuan  mempunyai  derajat  yang sama, dan dengan persamaan tersebut baik laki-laki maupun perempuan mempunyai  hak yang  sama  dalam  menikmati  hidup,  termasuk  memperoleh  pendidikan,  mengeluarkan pendapat,  memperoleh  lapangan  kerja,  kesejahteraan,  perlindungan  hukum  dan sebagainya.  Keduanya  setara  karena  amal  perbuatan,  intelektualitas  dan  spiritualitasnya. (Subhan, 2004: 62-63)
Istilah “persamaan” tidak sama dengan “keidentikan”. Persamaan mempunyai arti kesederajatan, keseimbangan dan kesebandingan. Sedangkan keidentikan berarti keduanya sama  persis.  Dalam  istilah  persamaan  terkandung  pengertian  keadilan  atau  tidak  adanya diskriminasi jika istilah tersebut dikaitkan dengan hak dan kewajiban . Adanya persamaan antara suami dan isteri memungkinkan terwujudnya suatu jalinan kemiteraan yang sejajar. (Subhan,  2004:  57)  Dalam  kehidupan  rumah  tangga  kemitera  sejajaran  antara  suami dengan  isteri  dapat  memberikan  kemudahan  dalam  membantu  mengangkat  harkat  dan derajat  kaum  perempuan.  Baik  suami maupun isteri masing-masing memiliki  peran  yang sama  besar.  Dengan  demikian  masing-masing  pihak  tidak  akan  merasa  lebih  besar  dari yang  lainnya,  perinsip  kemitera  sejajaran  akan  membendung  suatu  pola  hubungan  kuasa menguasai. (Subhan, 2004: 58).
Bahwa taklik talak yang selama ini diucapkan oleh suami tidak perlu memperoleh persetujuan  dari  pihak  isteri,  walaupun  dalam  perakteknya  isteri  ditanya  oleh  petugas pencatat  nikah  meminta  atau  tidak  kepada  suaminya  untuk  mengucapkan  taklik  talak. Taklik  talak  dengan  kondisi  semacam  ini  tidak  sejalan  dengan  asas  perkawinan  di Indonesia  yang  menempatkan  suami  isteri  pada  derajat  yang  sama,  sebagaimana  yang termuat  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  31    ayat  (1)  Hak  adan kedudukan  isteri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan  suami  dalam  kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
Dalam hukum islam suami memang memiliki hak talak atas isterinya , akan tetapi isteri  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  gugatan  perceraian    kepada  suaminya. Demikian  juga  kemungkinan  terjadinya  berlaku  nusyuz  di  kemudian  hari.  Bisa  saja suaminya  menelantarkan  isterinya,  tidak  member  nafakah  lahir  dan  bathin,  tidak mempergauli  isterinya  dengan  baik  atau  bahkan  sampai  pada  melakukan  tindakan kekerasan  baik  fisik  maupun  psikis.  Oleh  karena  itulah  redaksi  shigat  taklik  talak  yang tercamtum dalam kitipan akta nikah di buat agar suami tidak melakukan atau menjauhkan diri dari perbuatan tersebut di atas.
Lalu  bagaimana  jika  yang    melakukan  tindakan  menelantarkan  itu  isteri,  tidak mau  memenuhi  kewajiban  sebagai  isteri,  tidak  mau  mempergauli  suaminya  dengan  baik dan  bahkan  melakukan  kekerasan  fisik  atau  psikis  kepada  suaminya.  Dalam  hal  kondisi seperti  ini  tidak  ada  shigat  taklik  talak  untuk  melakukan  pembelaan  kepada  suami,  oleh sebab itu tidak ada asas al-musawwa dalam shigat taklik talak yang biasa diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah berlangsung.
Asas  al-hurriyah  (kebebasan/  kemerdekaan).  Asas  al-hurriyah  (kebebasan/ kemerdekaan)  adalah  konsep  yang  memandang  semua  manusia  pada  hakekatnya  adalah
Keduduksn Hukum Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Hasanudin
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
hamba Tuhan saja, sama sekali bukan hamba sesame manusia atau makhluk lain. (Dahlan Tamrin, 2007: 99) Dalam asas dasar hukum perjanjian pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (freedom of making contract) baik dari segi  aspek  yang  diperjanjikan  (objek  perjanjian)  maupun  menentukan  syarat-syarat  lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. (Darus, 2001: 249).
Dalam  perjanian  shigat  taklik  talak  yang  selama  ini  terjadi,  pihak-pihak  yang berakad  khususnya  suami  hanya  memiliki  wewenang  untuk  mengucapkan  dan menandatangani  shigat  taklik  talak,  sedangkan  isinya  dan  akibat  hukumnya  di  tentukan oleh Menteri Agama, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (4) Shigat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Pemahaman seperti ini bertentangan dengan konsep asas al-hurriyah.
Penulis  melihat  bahwa  kedudukan  taklik  talak  dalam  perkawinan  di  Indonesia baik sebagai perjanjian perkawinan, sebagai alasan gugatan cerai maupun sebagai kekuatan spiritualitas  isteri  atas  kesewenangan  suami  menimbulkan  problematika  yang kemungkinan  pada  awal  penerapan  shigat  taklik  talak  belum  ditemukan.  Oleh  sebab  itu perlu adanya koreksi secara komperhensif  terutama dari sisi redaksional shigat taklik talak yang  hanya  suami  dijadikan  sebagai  sasaran,  maupun  dari  sisi  aturan  penerapan  yang hanya shigat taklik talak yang ditetapkan Menteri Agama yang dianggap sah lannya tidak.

## Kesimpulan
Kedudukan taklik talak dalam perkawinan setidaknya mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu: 1. Sebagai  salah  satu  perjanjian  perkawinan,  2.  Sebagai  alasan  gugatan  perceraian  dan  3. Sebagai  kekuatan  spiritual  perlindungan  istri.  Sebagai  salah  satu  perjanjian  perkawinan taklik  talak  mempunyai  kekhususan  dibanding  dengan  perjanjian  perkawinan  pada umumnya, yaitu taklik talak sekali sudah diucapkan dan diperjanjikan tidak dapat dicabut oleh  pihak  manapun  juga  termasuk  suami  yang  mengucapkannya.  Dilihat  dari  ketentuan hukum perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdata taklik talak secara umum juga  telah  memenuhi  persyaratan  sebagai  suatu  perjanjian.  Sighat  taklik  talak  sebagai alasan  gugatan  perceraian  sudah  sejak  dulu  menjadi  yurisprudensi  di  Pengadilan  Agama bahkan hingga saat ini dengan jumlah yang sangat banyak Pengadilan Agama memutuskan perkara  perceraian  karena  pelanggaran  taklik  talak.  Disamping  itu  taklik  talak  bagi  istri adalah  satu  usaha  untuk  menjamin  hak  istri  serta  melindungi  dan  menjaga  mereka  dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami yang memiliki hak mutlak dalam perceraian.  Disisi  lain  sighat  taklik  talak  sebagai  motivasi  komitmen  suami  untuk mu’asyarah  bil  ma’ruf  demi  terwujudnya  keluarga  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah. Komitmen yang kuat ini terwujud dalam semua usaha yang menjauhkan dan menghindari terjadinya  pelanggaran  terhadap  sighat  taklik  talak.  Namun  eksistensi  taklik  talak  yang telah  melembaga  ini  terdapat  problematika  jika  dilihat  dari  aspek  yuridis  formil  yaitu belum  memiliki  payung  hukum  yang  kuat,  demikian  juga  jika  dilihat  dari  aspek  redaksi dan  pelaksanaan  sighat  taklik  talak  telah  bertentangan  dengan  asas  al-Musawwa (persamaan/kesetaraan) dan asas al-Hurriyah (kebebasan/kemerdekaan).
Hasanudin
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate

## Daftar Pustaka
Achmad Ruky S. (2006). Sumber Daya Berkualitas, Mengubah Visi Menjadi Realita , Cet- II. Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Anwar Prabu Mangkunegara. (2005). Perilaku dan Budaya Organisasi , Cet. I, Surabaya : Remaja Rosda Karya. Atep  Adya  Barata  .(2003). Dasar-dasar  Pelayanan  Prima :  Jakarta.  Elex  Media Computindo,.
Djokosantoso  Moeljono.  (2005). Budaya  Organisasi  dalam  Tantangan ,  Jakarta:    Elex Media Komputindo.
Eko  Prasojo.  (2016).  “Tantangan  Birokrasi  Pemerintahan  Jokowi-JK”.  Dalam situs Kompas.com . Diakses 9 Mei. Eugene  McKenna  dan  Nie  Beech.  (2000). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Edisi Pertama, Cet-I, (Yogyakarta: ANDI,) Hadari  Nawawi. 2003. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Cet.  V,  (Yogyakarta:  Gajah Mada University Press.
Jansen  H  Sinamo  (2007)  “Indonesia  Unggul,  Mungkinkah?”  Rubrik  Opini, Kompas ,  18 April.
John  H.  Zenger  and  Joseph  Folkman.  2004. The  Handbook  For  Leaders ,  (New  York: McGrawHill. John P. Kotter. (1996) Leading Change ,  USA: Harvard Business Press. Kamus Kompetensi Jabatan Kementerian Agama RI (2015). Biro Kepegawaian Sekretaris
Jenderal Kementerian Agama RI.
Kementerian Agama RI. (2014). Nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama RI , Jakarta: Kementerian Agama. Moekijat (2006). Asas-Asas Perilaku Organisasi , Bandung: CV. Mandar Maju. Nur Syam, “Membangun Dedikasi Budaya Kerja”. Dalam
http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=300. Diakses 9 Mei 2016 Nuraini  Eka  Rachmawati  (2004), Paradigma  Baru  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia sebagai  Basis Meraih  Keunggulan Kompetitif , Edisi  Pertama,  Ceta  I,  Yogyakarta: Ekonisia.