P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PERSEPSI PENERAPAN WAJIB MILITER GUNA MENINGKATKAN PENDIDIKAN BELA NEGARA
Utari Maharani Noor 1
1 Pendidikan Vokasi, Bidang Minat Administrasi Hukum, Universitas Brawijaya, email: utarimaharani21@gmail.com

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Pada  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  mengatur bahwa  warga  negara  Indonesia  harus  ikut  serta  dalam  upaya  pembelaan negara. Hal tersebut terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan neg ara”. Pengembangan  sikap  bela  negara  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  upaya seperti  halnya  dapat    memberikan  pendidikan  wajib  militer  yang  sudah diterapkan  di  beberapa  negara  seperti  halnya  di  Korea  Selatan.    Pelatihan dasar  kemiliteran  di  Indonesia  pasalnya  hanya  diberikan  kepada  para
Tentara Nasional Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu hal yang berhubungan  langsung  dengan  profesi  yang  dijalani.  Jurnal  ini  hendak menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat jika penerapan wajib militer di Indonesia  diadakan  dan  bagaimana  bentuk  pendidikan  dasar  militer  yang sesuai dalam tingkat para pelajar, mahasiswa serta seseorang yang hendak terjun dalam dunia pekerjaan.
Kata Kunci: Persepsi; pendidikan dasar militer; bela negara
Cite this paper: Noor, U. M., 2020. Persepsi Penerapan Wajib Militer Guna Meningkatkan Pendidikan Bela Negara. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(1).

## PENDAHULUAN
Dalam  sejarah  berdirinya  Negara  Republik  Indonesia  membutuhkan  usaha  yang keras,  melihat  Indonesia  adalah  negara  yang  kaya  akan  keberagaman.  Keberagaman tersebut  dapat  dikalahkan  dengan  satu  cara  yaitu  dengan  bersatu  tanpa mempermasalahkan tentang perbedaan yang terjadi dan lebih mengedepankan toleransi. Hanya rasa persatuan itulah yang dapat menyatukan bangsa yang besar ini. Seperti halnya para  pahlawan  yang  rela  berperang  hanya  untuk  membela  serta  merebut  kembali Indonesia  dari  tangan  para  penjajah.  Perjuangan  yang  dilakukan  oleh  para  pahlawan terdahulu adalah sebagai bukti bahwa membela tanah air ialah hal yang terpenting dalam menjaga negara kepulauan ini. Upaya bangsa Indonesia menyelenggarakan pertahanan keamanan dikukuhkan bersamaan dengan detik-detik Proklamasi 17 Agustus 1945. Jiwa teks  proklamasi  serta  Pembukaan  dan  Batang  Tubuh  UUD  1945,  semangat  dan  tekad
bangsa Indonesia untuk membela dan mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, menggambarkan wawasan dan pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pembelaan terhadap negaranya. 1 Pembelaan dan pertahanan itu membuahkan beberapa  prinsip  dasar  bagi  penyelenggaraan  pertahanan  keamanan  Negara  Republik Indonesia.
Pada awal kemerdekaan saat itu Indonesia belum memiliki organisasi militer dan rakyat hanya bergabung dalam laskar-laskar serentak memanggul senjata seperti PETA, HEIHO, KNIL yang insaf, Seinendan Keibodan, Gyugun, Suisyintai yang telah terlatih yang bersama-sama  dengan  rakyat  melakukan  perlawanan  dengan  mengangkat  senjata. Hingga akhirnya muncullah Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang sekarang telah berganti menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Disini TNI diajarkan bagaimana sikap dalam menyikapi musuh yang hendak mengancam keamanan negara serta membentuk karakter dengan  menanamkan  rasa  cinta  pada  tanah  air.  Namun  hal  seperti  itu  tidak  hanya diterapkan dalam dunia militer saja tentu saja rakyat Indonesia juga harus memiliki jiwa bela negara karena hal tersebut berkenaan dengan Undang-Undang pasal 30 ayat (1) yang mengatakan bahwa, “Tiap -tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan  negara.”.  Melihat  rasa  cinta  rakyat  Indonesia  terhadap  negaranya  belum sepenuhnya berhasil. Pemerintah hendak untuk mengusulkan tentang penerapan wajib militer agar dapat lebih menumbuhkan rasa bela tanah air serta membentuk karakter para generasi bangsa. Melihat beberapa negara di dunia telah menerapkan program wajib militer ini yang lebih diperuntukkan bagi laki-laki.
Dari  perencanaan  yang  diusulkan  oleh  para  pemerintah,  muncul  pertanyaan Bagaimana persepsi masyarakat mengenai rencana penerapan wajib militer di Indonesia? Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat jika diterapkannya wajib militer di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Persepsi
Setiap  orang  tentu  saja  memiliki  pandangan  yang  berbeda  satu  sama  lain  dalam melihat  suatu  hal.  Perbedaan  pendapat  itu  tentu  saja  akan  menimbulkan penindaklanjutan  dengan  respon  serta  tindak  yang  berbeda.  Pandangan  yang  terjadi inilah  yang  disebut  dengan  persepsi.  Seperti  halnya  Sarlito  W.  Sarwono  yang mendefini sikan  persepsi  sebagai  berikut  :  “Persepsi  adalah  proses  kategorisasi. Organisme  untuk  masukan  tertentu  (objek-objek  di  luar,  peristiwa  dan  lain-lain),  dan organisme itu berespon dengan menghubungkan masukan itu dengan salah satu kategori (golongan)  objek-objek  atau  peristiwa.  Proses  menghubungkan ini  adalah  proses  aktif dimana  individu  yang  bersangkutan  dengan  sengaja  mencari  kategorisasi  yang  tepat, sehingga  ia  dapat  mengenali  atau  memberi  arti  kepada  masukan  tersebut.  Dengan demikian persepsi juga bersif at inferensial (mengambil kesimpulan)”. 2 Di dalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana
1 Chaidir Basrie. 1998, Bela Negara : Implementasi dan Pengembangan (penjabaran pasal 30 UUD 1945). Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 4.
2 Sybilla  Narasya,  “Apa  yang  dimaksud  persepsi?”,  https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan- persepsi/4669 diakses pada 07 Desember 2019 09.08
kita  mengetahui  orang  lain.  Pada  proses  ini  kepekaan  dalam  diri  seseorang  terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari  proses  persepsi.    Proses  interaksi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  cara  pandang  atau persepsi  satu  individu  terhadap  individu  yang  lain,  sehingga  memunculkan  apa  yang dinamakan  persepsi  masyarakat.  Persepsi  masyarakat  akan  menghasilkan  suatu penilaian  terhadap  sikap.  Perilaku  dan  tindakan  seseorang  di  dalam  kehidupan bermasyarakat. 3
Di  lain  pendapat Wagner  dan  Hollenbeck  (1995)  menjelaskan  sedikit  dari persepsi  yakni,  “ Ada  sebuah  pendapat  dari  Wagner  dan  Hollenbcek  yaitu, We  human beings have five senses through which experience the world around us: sight, hearing, touch, smell  and  taste.” Menurutnya,  setiap  manusia  dianugerahi  dengan  5  indera  yang  mana dengan kelima-limanya dapat dimanfaatkan untuk merasakan dunia yang ada di sekitar. Mulai  dari  penglihatan,  pendengaran,  penciuman,  perasa,  serta  pengecap. 4 Definisi persepsi  menurut  Wagner  dan  Hollenbeck  sendiri  adalah  sebuah  proses  yang  mana seseorang  tersebut  dapat  memilih,  mengelola,  menyimpan,  serta  menginterpretasikan informasi-informasi yang telah dikumpulkan melalui kelima indera tersebut.
Pendapat dari Indrajaya (1986) dalam Prasilika, Tiara H. (2007:10) berpendapat bahwa persepsi adalah proses dimana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, memanfaatkan,  mengalami,  dan  mengolah  perbedaan  atau  segala  sesuatu  yang  terjadi dalam lingkungannya. 5
Dalam  menentukan  persepsi  terdapat  faktor-faktor  fungsional  yang  berasal  dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang dapat disebut sebagai faktor- faktor  personal,  yang  menentukan  persepsi  bukan  jenis  atau  bentuk  stimuli,  tetapi karakteristik  orang  yang  memberi  respon  terhadap  stimuli  (Rakhmat,  1998). 6 Dapat dikatakan  bahwa  pendapat  dari  Rakhmat  ialah  persepsi  seseorang  ditentutkan  dari kebutuhan, pengalaman yang terjadi di masa lalu serta hal-hal yang berkaitan langsung dengan faktor personal seseorang.

## Pendidikan Dasar Militer
Kata  “militer”  berasal  dari  kata  “miles”  yang  dalam  bahasa  Yunani  berarti  orang yang bersenjata yang siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi  tantangan  atau  ancaman  pihak  musuh  yang  mengancam  keutuhan  suatu wilayah  atau  negara. 7 Untuk  menciptakan  pasukan  bersenjata  yang  terlatih  perlulah pelatihan dengan memberikan pendidikan dasar militer yang merupakan suatu bagian pendidikan yang penting dalam dunia militer di Indonesia. Pendidikan dasar militer ini memberikan  pembekalan  kepada  para  calon  tentara  sebelum  mengemban  tugasnya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Di dalam pendidikan dasar militer ini adapun materi yang  diberikan  seperti  Cara  Memberi  Instruksi  (CMI),  Pengetahuan  Senjata  Ringan, Survival,  Wawasan  Kebangsaan,  Pengetahuan  tentang  tataran  Dasar  Bela  Negara,
3 Rohmaul Listyana, Yudi Hartono,2015. “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan  Waktu  Pernikahan  (Studi  Kasus  Desa  Jonggrang  Kecamatan  Barat  Kabupaten  Magetan  Tahun 2013)”. Jurnal Agastya, Vol. 5, No. 1 , hlm. 121 – 122.
4 Khanza  Savitra,  “ 10  Persepsi  Menurut  Para  Ahli ”, https://dosenpsikologi.com/pengertian-persepsi-menurut- para-ahli   diakses pada 07 Desember 2019 09.10
5 Ben Fauzi Ramadhan, 2009, “Gambaran Persepsi Literatur” Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 6.
6 Ben Fauzi Ramadhan, 2009, “Gambaran Persepsi Literatur” Jakarta: Universitas Indonesia , hlm. 8
7 Moch Faishal Salam, 1994, Peradilan Militer Indonesia. Bandung: Mandar Maju, hlm. 14.
Peraturan  Baris  Berbaris  (PBB),  Peraturan  Penghormatan  Militer  (PPM),  Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD), Navigasi Darat dan lain sebagainya.
Pemberian  materi  mengenai  pendidikan  dasar  militer  ini  berguna  untuk menenangkan suatu pertempuran diperlukan mutlak suatu pengemandoan tunggal yang istilah teknisnya disebut “unity of command” yang artinya setiap bagian dari organisasi militer  hanya  seorang  saja  yang  bertanggungjawab  secara  total  mengenai  segala  hal ikhwal kesatuannya dan pelaksanaan tugasnya. 8 Dengan demikian angkatan bersenjata setiap saat dapat menghadapi gangguan atau serangan yang diberikan atau datang dari pihak lawan, maka dari itu calon angkatan bersenjata harus dipersiapkan dengan matang secara  terus-menerus,  Dengan  kesiapan  yang  matang  tersebut  untuk  menghadapi ancaman yang datang, para angkatan bersenjata dapat dengan sigap melawan ancaman dari  musuh  karena  bagaimanapun  juga  itu  adalah  beban  kewajiban  para  angkatan bersenjata dalam pembelaan negara dan pertahanan negara.
Selain pemberian materi berupa pengetahuan senjata, sebagai tentara juga tidak terlepas  dari  yang  namanya  kedisplinan.  Pemeliharaan  kedisplinan  untuk  menjaga integritas  angkatan  bersenjata  serta  menjamin  terlaksananya  dan  berhasilnya  tugas militer yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegak dan runtuhnya negara. 9

## Bela Negara
Bela  Negara  adalah  sikap  dan  perilaku  warga  negara  yang  dijiwai  oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945,  dalam  upaya  mempertahankan  kelangsungan hidup bangsa dan negara. 10 Membela dan mempertahankan negara tidak hanya tugas dari pemerintah negara atau para Tentara Nasional Indonesia (TNI), sikap bela negara ialah hak,  kewajiban  serta  tanggungjawab  seluruh  rakyat  Indonesia,  hal  tersebut  telah tercantum dalam Batang tubuh UUD 1945 Bab XII Pasal 30. Di sisi lain, Bela negara juga didefinisikan  bahwa  sebuah  konsep  yang  disusun  oleh  perangkat  perundangan  dan petinggi  suatu  negara  tentang  patriotisme  seseorang,  suatu  kelompok  atau  seluruh komponen  dari  suatu  negara  dalam  kepentingan  mempertahankan  eksistensi  negara tersebut. 11 Dalam  definisi  ini  dijelaskan  bahwa  bela  negara  mengajarkan  tentang bagaimana  cara  mengembangkan  serta  menumbuhkan  sikap  patriotisme  seseorang rakyat dalam mempertahankan negara. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara, pembelaan negara secara non fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui
8 Ibid., hlm. 15.
9 Ibid., hlm. 16.
10 Marolli, “Peringatan Hari Bela Negara 2017”, https://kominfo.go.id/content/detail/12075/peringatan-hari-bela- negara-2017/0/artikel_gpr  Di akses pada 07 Desember 2019. 18.48
11 Setjen  Wantannas,  “Bela  Negara  :  Pengertian,  Unsur,  Fungsi,  Tujuan  Dan  Manfaat  Bela  Negara”, https://www.wantannas.go.id/2018/10/19/bela-negara-pengertian-unsur-fungsi-tujuan-dan-manfaat-bela- negara/  Di akses pada 07 Desember 2019. 18.49
proses peningkatan nasionalisme. 12 Dalam pengertian lain Pembelaan Negara atau Bela Negara  bermakna  bahwa  tekad,  sikap  dan  tindakan  warga  negara  yang  teratur, menyeluruh,  terpadu  dan  berlanjut  yang  dilandasi  oleh  kecintaan  pada  tanah  air, kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  Indonesia,  keyakinan  akan  kesaktian  Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik  dari  luar  maupun  dari  dalam  negeri  yang  membahayakan  kemerdekaan  dan kedaulatan  negara,  kesatuan  dan  persatuan  bangsa,  keutuhan  wilayah  dan  yurisdiksi nasional,  serta  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  1945. 1313 Pada  umumnya  pengertian pembelaan negara atau bela negara dipersepsikan identik dengan pertahanan keamanan. Hal  ini  dapat  dimengerti,  karena  sejak  awal  berdirinya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, keikutsertaan warga negara dalam bela negara diwujudkan dalam kegiatan di bidang pertahanan keamanan. 14
METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif yang  menggunakan  metode  Penelitian  perpustakaan  merupakan  kegiatan  mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman  dalam proses  penelitian. Menurut Kartini Kartono (1986: 28) dalam buku  Pengantar  Metodologi  Research   Sosial  mengemukakan  bahwa  tujuan  penelitian perpustakaan  adalah  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  dengan  bantuan bermacam-macam  material  yang  ada  di  perpustakaan,  hasilnya  dijadikan  fungsi  dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di lapangan. 15 Dalam penelitian ini menggunakan sumber  data  dari  buku,  internet,  penelitian  yang  sudah  ada  sebelumnya  serta  tulisan- tulisan  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian  sebagai  penunjang  dalam  mengelolah penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketahanan  nasional  adalah  kondisi  dinamis  bangsa  yang  berisikan  keuletan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan  mengatasi  segala  bentuk  tantangan,  ancaman,  hambatan,  dan  gangguan,  baik langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan nasional menuju kepada kejayaan bangsa. 16 Dalam  menjaga  ketahanan  negara  merupakan  salah  satu  kewajiban  warga  Indonesia sebagai bentuk pembelaan terhadap bangsa Indonesia. Kewajiban untuk membela negara sendiri telah tercakup dalam Undang-Undang Dasar yang masuk dalam pasal Pasal 27 ayat  (3)  mengatakan  bahwa,  Setiap  warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam upaya  pembelaan  negara”.  Serta  kewajiban  rakyat  untuk  melakukan  bela  negara  juga
12 Setjen  Wantannas,  “ Bela  Negara  :  Pengertian,  Unsur,  Fungsi,  Tujuan  Dan  Manf aat  Bela  Negara”, https://www.wantannas.go.id/2018/10/19/bela-negara-pengertian-unsur-fungsi-tujuan-dan-manfaat-bela-negara/  Di akses pada 07 Desember 2019. 18.53
13 Chaidir Basrie. 1998, Bela Negara : Implementasi dan Pengembangan (penjabaran pasal 30 UUD 1945). Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press)., hlm. 8.
14 Chaidir Basrie. Bela Negara : Implementasi dan Pengembangan (penjabaran pasal 30 UUD 1945). Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta. 1998, hlm. 12.
15 Idtesis.com,  “DEFINISI  METODE  DESKRIPTIF”, https://idtesis.com/metode-deskriptif/  Di  akses  pada  07 Desember 2019. 18.57
16 H. Ton Kertapati. 1988, Ketahanan Nasional Indonesia dalam Penerangan Pembangunan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 2.
tercantum pada Undang- Undang Dasar Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Tiap - tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. 17 Dengan  berpedoman  pada  Undang-Undang  Dasar  1945,  maka  sudah seharusnya masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan negara. Penerapan  bela  negara  dapat  dilakukan  dengan  diadakannya  wajib  militer  guna memberikan pendidikan kemiliteran dan pembentukkan karakter.
Landasan  bela  negara  ialah  wajib  militer. 18 Hal  itu  dikarenakan  dalam  menjaga ketahanan  suatu  negara  perlulah  orang-orang  yang  memang  memiliki  keahlian  dalam bidang militer, seperti halnya tentara yang merupakan anggota militer. Jika dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat  biasa,  artinya  bahwa  sebagai  warga  negara,  baginyapun  berlaku  semua ketentuan  hukum  yang  berlaku,  baik  hukum  pidana,  perdata,  acara  pidana  dan  acara perdata. 19 Dengan begitu peran masyarakat juga sama pentingnya seperti tentara hanya saja untuk anggota militer memiliki beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga biasa  dalam  hal  yang  berhubungan  dengan  pertahanan  negara,  walaupun  pada hakekatnya setiap warga negara wajib ikut dalam bela negara. Pentingnya bela negara membuat pemerintah berencana untuk mengadakan wajib militer, melihat di beberapa negara  seperti  Korea  Selatan,  Amerika  Serikat,  Jerman  dan  beberapa  negara  di  dunia lainnya telah menerapkan pendidikan dasar militer ini. Seperti halnya pada tahun 2018, Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Kemenhan. Namun ia juga mengusulkan agar ada peningkatan pada Operasi Militer Selain Perang  (OMSP)  yaitu  penerapan  wajib  militer  (wamil). 20 Namun  merubah mindset masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan melihatnya selama ini Indonesia tidak pernah menerapkan system wajib militer, lalu seketika pemerintah mengusulkan penerapan wajib militer untuk meningkatkan sikap bela negara masyarakat. Jika dilihat dari dulu Indonesia masih terfokus pada penanaman jiwa dan pemikiran sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ke benak masyarakat. Melihat negara maju seperti Korea Selatan dan negara lainnya yang sudah menerapkan system wajib  militer  ini,  tentu  hanya  sekedar  pemberian  pembekalan  berupa  materi  tidaklah cukup untuk membentuk seseorang namun dengan wajib militer seseorang dapat lebih mempraktekkan bagaimana bentuk bela negara yang benar.
Dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 1982 yang dikaitkan dengan ketentuan UU No. 2  Tahun  1989  (UU  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional),  tentang  Pendidikan Pendahuluan  Bela  Negara  (PPBN)  sebagai  bagian  dari  system  pendidikan  nasional, merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bela negara dan langkah awal untuk mempersiapkan warga negara menunaikan hak dan kewajibannya dalam bela negara. 21
17 Kemenkuham,  “SEJARAH  BELA  NEGARA”, https://www.kemhan.go.id/belanegara/sejarah-bela-negara    Di akses pada 07 Desember 2019. 22.45
18 Setjen  Wantannas,  “Bela  Negara  :  Pengertian,  Unsur,  Fungsi,  Tujuan  Dan  Manfaat  Bela  Negara”, https://www.wantannas.go.id/2018/10/19/bela-negara-pengertian-unsur-fungsi-tujuan-dan-manfaat-bela- negara/  Di akses pada 07 Desember 2019. 20.50
19 Moch Faishal Salam, 1994, Peradilan Militer Indonesia. Bandung: Mandar Maju, hlm. 15.
20
CNN,
“BPK
Usulkan Menhan Segera
Terapkan
Wajib Militer”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190617140423-20-403904/bpk-usulkan-menhan-segera-terapkan- wajib-militer di akses pada 07 Desember 2019. 22.49
21 Chaidir  Basrie.  1998, Bela  Negara  :  Implementasi  dan  Pengembangan  (penjabaran  pasal  30  UUD  1945). Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press)., hlm. 14.
Berdasarkan pengertian yang terkandung dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945 maka dasar  pokok  penyelenggaraan  pertahanan  keamanan  Negara  Republik  Indonesia bertumpu kepada kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran warga negara  hanya  dapat  ditumbuhkan  melalui  penumbuhan  motivasi  kecintaannya  pada tanah  air  dan  motivasi  keikutsertaan  dalam  pembelaan  negara. 22 Dengan  bergantinya zaman yang semakin modern, banyak para generasi muda yang lalai akan sejarah dan perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah dari Indonesia, dengan penerapan wajib militer di Indonesai tentu akan memberikan dampak yang sangat bermanfaat bagi jangka  pendek  atau  jangka  panjang  terutama  untuk  para  generasi  bangsa  yang  akan memegang negara ini. Kehebatan suatu negara tidak hanya sekedar dari kepintaran ilmu pengetahuan namun juga pentingnya penanaman sikap cinta air. Penanaman sikap cinta tanah air tersebut dapat dilakukan seperti pemberian materi militer dengan mengadakan pelatihan pendidikan militer yang tercantum pada Undang-Undang No. 66 tahun 1958 L.N.  No.  117/1958  tentang  Wajib  Militer,  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  ditegaskan bahwa  pertahanan  negara  adalah  kewajiban  dan  hak  setiap  warga  negara,  sifat pertahanan negara adalah pertahanan rakyat yang teratur dan diselenggarakan di bawah pimpinan pemerintah. 23 Wajib militer ini dapat diperuntukkan untuk pelajar, mahasiswa dan  terkadang  pegawai  kerja  yang  baru  saja  bergabung  dengan  suatu  perusahaan. Pelatihan dasar militer ini untuk laki-laki maupun perempuan, namun untuk kaum wanita pelatihan yang diberikan tidak seberat kaum laki-laki karena dalam Undang-Undang No. 66 tahun 1958 L.N. No. 117/1958 tentang Wajib Militer pada Bab I pasal 2 mengatakan bahwa,  “Mengikut -sertakan  kaum  wanita  dalam  dinas  wajib-militer  harus  disesuaikan dengan kodrat serta sifat kewanitannya dan dengan taraf emansipasi wanita Indonesia atas dasar sukarela yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”, 24 yang mengartikan bahwa dalam  pendidikan  dasar  kemiliteran  ada  perbedaan  pelatihan  bagi  kaum  laki-laki  dan wanita.
Penerapan  wajib  militer  guna  meningkatkan  sikap  cinta  tanah  air  sering diterapkan  dalam  tingkat  sekolah,  perguruan  tinggi  serta  dalam  perusahaan.  Sebuah sekolah  atau  perusahaan  mengirimkan  beberapa  murid  atau  pegawainya  untuk melaksanakan  wajib  militer  yang  dibimbing  langsung  oleh  pihak  tentara.  Tentu pemberian  materi  warga  sipil  berbeda  dengan  seseorang  yang  memang  sukarela mengabdikan  dirinya  untuk  bergabung  dengan  salah  satu  angkatan  bersenjata.  Dalam RUU PSDN mengatakan jika calon komponen cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil  Negara  dan  pekerja/buruh  selama  menjalani  pelatihan  dasar  kemiliteran  tidak menyebabkan  putusnya  hubungan  kerja  dengan  instansi  atau  perusahaan  tempatnya bekerja dan tetap memperoleh hak. Dan untuk Calon Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa  selama  menjalani  pelatihan  dasar  kemiliteran  juga  tidak  menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik dan tetap memperoleh hak akademis. 25
22 Chaidir  Basrie.  1998, Bela  Negara  :  Implementasi  dan  Pengembangan  (penjabaran  pasal  30  UUD  1945). Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press)., hlm. 15.
23 Moch Faishal Salam, 1994, Peradilan Militer Indonesia. Bandung: Mandar Maju, hlm. 17.
24 Kemenkuham, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1958 TENTANG WAJIB-MILITER”, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1958/uu66-1958.pdf di akses pada 07 Desember 2019. 23.46.
25 Muhammad Choirul Anwar, “RUU PSDN Usulan Jokowi Diketok, Ada Wajib Militer?”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20190926151713-4-102463/ruu-psdn-usulan-jokowi-diketok-ada-wajib- militer Di akses 07 Desember 2019. 23.48
Perwujudan  keikutsertaan  warga  negara  dalam  pembelaan  negar  melalui pendidikan dasar militer atau wajib militer memiliki banyak manfaat yang dapat berguna untuk di masa sekarang dan masa depan. Pembekalan materi seperti Pengetahuan Senjata Ringan, Survival, Wawasan Kebangsaan, Pengetahuan tentang tataran Dasar Bela Negara, Peraturan  Baris  Berbaris  (PBB),  Peraturan  Penghormatan  Militer  (PPM),  Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD), Navigasi Darat dan lain sebagainya, memberikan manfaat seperti berikut :
1. Pembentukkan karakter para generasi penerus bangsa. Pendidikan karakter adalah proses  pemberian  tuntunan  kepada  peserta  didik  untuk  menjadi  Manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan  karakter  dapat  dimaknai  sebagai  pendidikan  nilai,  pendidikan  budi pekerti,  pendidikan  moral,  pendidikan  watak,  yang  bertujuan  mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. 26 Pada implementasinya upaya mendirikan negara relative lebih cepat dibandingkan membangun bangsa dan membangun karakter. Seperti halnya yang di katakana oleh presiden pertama Republik Indonesia, “Bangsa ini harus dibangun dengan  mendahulukan  pembangunan  karakter (character  building) karena character building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermanfaat. 27
2. Menumbuhkan sikap bela negara. Pelaksanaan wajib militer dapat meningkatkan dan menumbuhkan sikap cinta tanah air, melihat pembekalan materi yang berupa penanaman nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
3. Indonesia juga bakal jadi negara yang disegani. Jika memberlakukan wajib militer, pertahanan  Indonesia  bakal  semakin  kuat.  Indonesia  memiliki  penduduk  yang sangat  padat  jika  semua  rakyat  mendapatkan  ilmu  dari  wajib  militer  maka  akan banyak  ditakuti  oleh  negara  lainnya.  Dengan  begitu  Indonesia  tidak  akan  mudah untuk  dijajah  kembali  oleh  para  penjajah  atau  negara-negara  yang  hendak menguasai Indonesia.
Menjadikan  para  pemuda  Indonesia  lebih  disiplin.  Kedisiplinan  merupakan  salah  satu yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa. Melalui wajib militer, setidaknya kedisiplinan bisa ditanamkan pada jiwa-jiwa para pemudanya, yang diharapkan akan bisa diterapkan setelah selesai melaksanakan wajib militer. Jika kedisiplinan itu sudah mengakar pada para pemudanya, kemungkinan besar negara juga akan lebih tentram dan berkembang. 28

## PENUTUP
Bela  Negara  adalah  sebuah  konsep  yang  disusun  oleh  perangkat  perundangan  dan petinggi  suatu  negara  tentang  patriotisme  seseorang,  suatu  kelompok  atau  seluruh komponen  dari  suatu  negara  dalam  kepentingan  mempertahankan  eksistensi  negara tersebut.  Sebagai  rakyat  Indonesia  membela  negara  sendiri  sudahlah  menjadi tanggungjawab bagi seluruh rakyat baik rakyat yang miskin ataupun kaya, kaum lelaki
26 Muchlas Samani, Hariyanto. 2014, ” Pendidikan Karakter”. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, hlm.
45.
27 Muchlas Samani, Hariyanto. 2014, ” Pendidikan Karakter”. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, hlm. 1
28 Nikmatus Solikha , “ 5 Alasan Penting Kenapa Indonesia Harus Memberlakukan Wamil ”, https://www.boombastis.com/kenapa-indonesia-harus-wamil/101853 Di akses pad 08 Desember 2019. 00.09.
ataupun wanita. Semua sama rata, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penerapan wajib militer yang sudah dilakukan di beberapa negara di dunia telah melahirkan orang- orang yang setidaknya walau mereka tidak begitu ahli dalam hal perang, namun mereka tahu bagaimana sikap yang harus mereka tunjukkan untuk membela negara tercintanya. Pendidikan wajib  militer  ini  memiliki banyak  manfaat  guna  membentuk  dan  merubah para generasi selanjutnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Karena sesungguhnya seseorang tidaklah harus hanya tahu tentang pelajaran saja tapi juga harus tahu bagaimana menjaga ketahanan wilayah negaranya jika suatu saat ada penjajah atau masalah datang.

## SARAN
Penerapan  wajib  militer  di  beberapa  negara  di  dunia  patut  dicontoh  karena  melihat remaja saat ini yang sudah lalai akan sejarah, serta membentuk karakter para generasi bangsa agar terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Muchlas  Samani,  Hariyanto.  2014,  ” Pendidikan  Karakter”. Bandung:  PT  REMAJA ROSDAKARYA.
Chaidir Basrie. 1998, Bela Negara : Implementasi dan Pengembangan (penjabaran pasal 30 UUD 1945). Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press).
Moch Faishal Salam, 1994, Peradilan Militer Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
H. Ton Kertapati. 1988, Ketahanan Nasional Indonesia dalam Penerangan Pembangunan.
Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Ben Fauzi Ramadhan, 2009, “Gambaran Persepsi Literatur” Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 8

## Internet
Sybilla  Narasya,  “Apa  yang  dimaksud  persepsi?”, https://www.dictio.id/t/apa-yang- dimaksud-dengan-persepsi/4669 diakses pada 07 Desember 2019 09.08
Khanza Savitra, “ 10 Persepsi Menurut Para Ahli ”, https://dosenpsikologi.com/pengertian- persepsi-menurut-para-ahli   diakses pada 07 Desember 2019 09.10
Marolli, “Peringatan Hari Bela Negara 2017”,
https://kominfo.go.id/content/detail/12075/peringatan-hari-bela-negara- 2017/0/artikel_gpr  Di akses pada 07 Desember 2019. 18.48
Setjen Wantannas, “Bela Negara :  Pengertian, Unsur, Fungsi, Tujuan Dan Manfaat Bela Negara”, https://www.wantannas.go.id/2018/10/19/bela-negara-pengertian- unsur-fungsi-tujuan-dan-manfaat-bela-negara/    Di  akses  pada  07  Desember 2019. 18.49
Idtesis.com,  “DEFINISI  METODE  DESKRIPTIF”, https://idtesis.com/metode-deskriptif/ Di akses pada 07 Desember 2019. 18.57
Kemenkuham, “SEJARAH BELA NEGARA”, https://www.kemhan.go.id/belanegara/sejarah-bela-negara    Di  akses  pada  07 Desember 2019. 22.45 CNN, “BPK Usulkan Menhan Segera Terapkan Wajib Militer”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190617140423-20-403904/bpk- usulkan-menhan-segera-terapkan- di akses pada 07 Desember 2019. 22.49
Kemenkuham,  “UNDANG -UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  66  TAHUN  1958 TENTANG
WAJIB- MILITER”, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1958/uu66-1958.pdf  di  akses pada 07 Desember 2019. 23.46.
Muhammad  Choirul  Anwar,  “RUU  PSDN  Usulan  Jokowi  Diketok,  Ada  Wajib  Militer?”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20190926151713-4-102463/ruu- psdn-usulan-jokowi-diketok-ada-wajib-militer  Di  akses  07  Desember  2019. 23.48
Nikmatus  Solikha,  “5  Alasan  Penting  Kenapa  Indonesia  Harus  Memberlakukan  Wamil” https://www.boombastis.com/kenapa-indonesia-harus-wamil/101853 Di akses pad 08 Desember 2019. 00.09.

## Karya Ilmiah
Rohmaul  Listyana,  Yudi  Hartono,2015. “Persepsi  Dan  Sikap  Masyarakat  Terhadap Penanggalan  Jawa  Dalam  Penentuan  Waktu  Pernikahan  (Studi  Kasus  Desa Jong grang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)”. Jurnal Agastya, Vol. 5, No. 1 , hlm. 121 – 122.