Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1138

## Batasan Penghasilan Bruto pada SPT 1770 SS, Masihkah Sesuai?
Marsono 1 , Hanik Susilawati Muamarah 2*
1,2) Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia marsono@pknstan.ac.id , hanik.muamarah@pknstan.ac.id *Penulis Korespondensi Diajukan : 1 September 2022 Disetujui : 6 September 2022
Dipublikasi : 1 Oktober 2022

## ABSTRACT
One of the ways in which taxpayer compliance can be identified is by looking at their willingness to fill out tax return. For employees as individual taxpayers in Indonesia, the simplest tax return is  form  1770  SS.  This  form  is  issued  by  the  DGT  to  provide  convenience  for  employees  as individual  taxpayers  with  a  certain  gross  income  who  have  a  low  risk  of  non-compliance. Currently, the gross income limit that can use this form is  IDR 60 million, which has been used since 2008. Looking at the current conditions, the number of employees as individual taxpayers who  can  use  this  form  is  very  small.  This  study  aims  to  provide  recommendations  for  gross income limits for employees as individual taxpayers to use tax return form 1770 SS. The research was  carried  out  qualitatively.  Based  on  the  research  results,  the  recommended  amount  is  IDR 98,160,000.00 which can be rounded up to IDR 100,000,000.00. Recommendations are given by looking at the maximum amount of income tax payable in the range of 2009–2011 which are the early  years  of  the  tax  return  form  1770  SS.  The  recommended  gross  income  limit  can  be implemented with some adjustments to the provisions. Among other things, by confirming that the amount  is  only  for  non-final  income  so  that  it  does  not  include  final  income  and  non-taxable income.
Keywords : Employee Taxpayer; Form 1770SS; gross income; Tax return.

## PENDAHULUAN
Salah satu jenis formulir yang digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) karyawan saat menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  ialah  1770  SS.  Saat  ini,  formulir  ini  hanya  boleh digunakan  oleh  WP  OP  dengan  penghasilan  bruto  sampai  dengan  60  juta  rupiah  setahun.  SPT Tahunan  1770  SS  pertama  kali  muncul  pada  tahun  2007,  dengan  pertimbangan  untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi WP OP yang memenuhi kriteria: [1] memiliki penghasilan hanya dari satu pemberi kerja; [2] jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak  melebihi  30  juta  rupiah  setahun;  dan  [3]  tidak  mempunyai  penghasilan  lain,  kecuali penghasilan  bunga  bank  dan/atau  bunga  koperasi.  SPT  1770  SS  dikenal  sebagai  formulir  SPT sangat sederhana, karena wajib pajak dimudahkan dalam pengisian formulirnya. Saat pertama kali diperkenalkan,  SPT  ini  hanya  terdiri  dari  satu  lembar,  dan  hanya  meminta  wajib  pajak  mengisi jumlah harta dan utang, serta melampirkan bukti pemotongan pajak dari pemberi kerja.
Batasan  penghasilan  bruto  bagi  wajib  pajak  yang  dapat  menggunakan  SPT  1770  SS,  telah mengalami  perubahan  beberapa  kali  dengan  beberapa  pertimbangan.  Pada  tahun  2008,  batasan berubah menjadi 48 juta rupiah sebagai salah satu bentuk dukungan pada program sunset policy . Wajib  pajak  baru  yang  memperoleh  penghasilah  dari  pekerjaan  (karyawan)  yang  terjaring program sunset policy diberikan kemudahan dalam pengisian SPT dengan menggunakan formulir 1770  SS  (Kesuma,  2021).  Batasan  tersebut  kembali  mengalami  perubahan  pada  tahun  2009 menjadi sebesar 60 juta rupiah, yang masih berlaku sampai saat ini.
Tetap digunakannya angka 60 juta rupiah selama empat belas tahun, dianggap kurang sesuai dengan  kondisi  saat  ini.  Salah  satunya  ialah  dengan  perubahan  besaran  penghasilan  tidak  kena
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1138
pajak (PTKP)  yang  merupakan salah satu penentu besarnya penghasilan kena pajak. PTKP juga menjadi salah satu pemenuhan syarat objektif bagi WP OP karyawan. PTKP yang berlaku saat ini ialah sebesar Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak.
Sesuai  ketentuan  dalam  UU  PPh,  bagi  WP  OP  karyawan,  penghasilan  kena  pajak  (PhKP) diperoleh dengan mengurangkan penghasilan bruto dengan PTKP. PhKP inilah  yang merupakan dasar penerapan tarif bagi WP OP.
Tabel 1. Perbandingan PTKP dan Batasan Peredaran Bruto SPT 1770 SS
Tahun PTKP yang Berlaku Batas Maksimal Penghasilan Bruto untuk 1770 SS Penghasilan Kena Pajak Maksimal untuk 1770 SS % Penghasilan Kena Pajak terhadap Batas Penghasilan Bruto (1) (2) (3) (4) = (3) - (2) (5)= [(4)/(3)]x100% 2007 13,200,000 48,000,000 34,800,000 72.5% 2008 13,200,000 60,000,000 46,800,000 78.0% 2009–2011 15,840,000 60,000,000 44,160,000 73.6% 2012–2014 24,300,000 60,000,000 35,700,000 59.5% 2015 36,000,000 60,000,000 24,000,000 40.0% 2016–2022 54,000,000 60,000,000 6,000,000 10.0%
Sumber tabel: Diolah oleh penulis
Berdasarkan  Tabel  1,  terlihat  perbedaan  yang  sangat  mencolok  antara  kondisi  awal dikeluarkannya  ketentuan  tentang  SPT  1770  SS,  yaitu  pada  tahun  2007  dan  kondisi  sekarang. Saat awal ketentuan tersebut dikeluarkan, WP OP karyawan yang memiliki PhKP maksimal 34,8 juta  rupiah  diperkenankan  untuk  menggunakan  SPT  1770  SS  yang  memiliki  karakteristik  yang sederhana  dan  mudah.  Akan  tetapi,  mulai  tahun  2016  sampai  dengan  2022,  hanya  WP  OP karyawan  yang  memiliki  PhKP  maksimal  6  juta  rupiah  yang  diperkenankan  memanfaatkan kesederhanaan dan kemudahan dari SPT 1770 SS.
Kondisi  tersebut  tentunya  telah  bergeser  dari  ruh  dikeluarkannya  SPT  1770  SS,  yaitu memberikan kemudahan kepada WP OP karyawan dengan semakin bertambahnya jumlah orang pribadi  yang  memiliki  NPWP.  Kemudahan  ini  juga  dapat  diberikan  karena  WP  OP  karyawan sebenarnya  memiliki  risiko  ketidakpatuhan  yang  rendah.  Pemenuhan  kewajiban  WP  OP karyawan sebagian besar dilakukan oleh pemberi penghasilan sesuai dengan withholding system, sehingga hanya  wajib  melaporkan  sendiri  SPT  Tahunan.  Namun,  kewajiban  pelaporan  SPT Tahunan  pada  akhir  tahun  pajak  ini  menimbulkan  persepsi  bagi  sebagian  wajib  pajak  bahwa bahwa sistem pemajakan masih dianggap rumit (Prakosa & Hidayatulloh, 2019).
Kerumitan  dalam  peraturan  perpajakan,  dapat  mengakibatkan  penurunan  kepatuhan  (Saad, 2014). Selain itu, fiskus juga harus mengerahkan sumber daya yang lebih besar untuk melakukan pengawasan.  Hal  tersebut  diakibatkan  oleh  semakin  meningkatnya  kemungkinan  dilakukannya tindakan  penghindaran  pajak  oleh  wajib  pajak  (Krause,  2000).  Selain  dari  kompleksitas  aturan, besaran penghasilan juga menentukan kepatuhan wajib pajak. Chau & Leung (2009) menyatakan bahwa  semakin  besar  tingkat  penghasilan,  semakin  besar  pula  kemungkinan  ketidakpatuhan, karena wajib pajak tidak ingin hartanya berkurang karena harus membayar pajak.
Dengan  demikian,  wajib  pajak  dengan  penghasilan  yang  tidak  terlalu  besar  memiliki kecenderungan untuk lebih patuh, apabila sistem pajak yang digunakan tidak rumit. Oleh karena itu, pengisian SPT Tahunan sebisa mungkin dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  rekomendasi  besaran  penghasilan  bruto  bagi WP OP karyawan untuk penggunaan SPT 1770 SS. Perluasan batasan ini cukup relevan dengan kondisi perekonomian saat ini serta karakteristik WP OP karyawan yang ada di Indonesia.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Slemrod  (1984)  menyebutkan  bahwa compliance  cost merupakan  representasi  dari kompleksitas sistem pemajakan yang berlaku di suatu negara. Waktu yang digunakan wajib pajak dalam  mengisi  formulir  perpajakan  maupun  mempelajari  ketentuan  perpajakan,  merupakan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1138
contoh dari compliance cost dari sisi wajib pajak. Semakin rumit sistem pemajakan, compliance cost yang dikeluarkan akan menjadi semakin tinggi, dan memberikan dampak negatif pada sistem pemajakan yang efisien (Alm, 1996).
Pajak  penghasilan  merupakan  salah  satu  jenis  pajak  di  Indonesia  yang  memiliki  ketentuan cukup  banyak.  Semakin  besar  penghasilan  yang  diperoleh  wajib  pajak,  semakin  banyak  aturan yang  harus  mereka  perhatikan,  dan  memengaruhi  tingginya compliance  cost .  Banyaknya  aturan yang  harus  dipenuhi  ini  juga  tercermin  dalam  formulir  SPT  yang  digunakan  untuk  melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan  kewajiban.  Pengisian  SPT  ( tax  return )  setiap  tahun  merupakan  hal  yang  dianggap memberatkan (Bankman, 2005; Prakosa & Hidayatulloh, 2019).
Sebagai  salah  satu  cara  untuk  menurunkan compliance  cost dari  sisi  formulir  SPT  ialah dengan menyederhanakan bentuk formulir (Benzarti, 2021). Di beberapa negara, penyederhanaan formulir dilakukan dengan penggunaan pre-populated tax return atau ready return bagi WP OP karyawan.  Dalam pre-populated  tax  return atau ready  return ,  pihak  pengadministrasi  pajak menyiapkan  SPT  pro-forma  bagi  WP  OP  karyawan  atau  yang  hanya  memiliki  penghasilan  dari pekerjaan. Informasi mengenai jumlah upah telah diperoleh dari pihak pemberi penghasilan yang telah melakukan pemotongan dan pemungutan (Bankman, 2005). Namun demikian, penggunaan sistem  ini  rupanya  belum  cukup  berpengaruh  terhadap  kemauan  wajib  pajak  untuk  melaporkan SPT di Spanyol  (Martínez-Vázquez, 2020). Berbeda dengan  Bankman (2005)  yang  menemukan bahwa  98%  wajib  pajak  yang  menggunakan  formulir ready  return menyatakan  akan menggunakannya lagi.
Penerapan  sistem pre-populated di  Indonesia  sampai  saat  ini  belum  dilaksanakan  secara menyeluruh. Pengumpulan data untuk menghasilkan SPT pre-populated baru dilakukan dengan e- faktur di PPN. Secara umum, wajib pajak merasa penggunaan fitur ini  mempermudah pelaporan SPT  masa  PPN  (Adziem  et  al.,  2021;  Kusyenia  et  al.,  2021).  Mengingat  sistem  ini  belum dilakukan  untuk  pajak  penghasilan,  maka  pilihan  yang  dapat  dilakukan  ialah  menyederhanakan bentuk  formulir  agar  memudahkan  pengisian.  Kesederhaan  dalam  formulir  serta  kemudahan pengisian  SPT  merupakan  salah  satu  hal  yang  mendukung  kepatuhan  wajib  pajak  (Manandise, 2019; Ratna & Noviari, 2015).
Penggunaan  formulir  SPT  yang  sederhana  merupakan  salah  satu  pelaksanaan  fungsi pelayanan  bagi  wajib  pajak.  Dalam  berbagai  penelitian,  selain  bentuk  pengawasan  pelaksanaan kewajiban  perpajakan  dan  pengenaan  sanksi,  pelayanan  juga  diketahui  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak  (Mimi  &  Mulyani,  2022;  Prihastini  &  Fidiana,  2019; Syahputra & Simanjutak, 2018; Widomoko & Nofryanti, 2017).

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  cara  melakukan  analisis  atas data sekunder mengenai pelaporan SPT, data indikator ekonomi, peraturan perpajakan, serta data lain yang relevan dengan tujuan penelitian ini.  Berdasarkan analisis data, selanjutnya dirumuskan suatu  besaran  penghasilan  bruto  yang  direkomendasikan  menjadi  batasan  penggunaan  SPT 1770SS.  Metode  kualitatif  dianggap  lebih  sesuai  dalam  penelitian  ini  karena  dapat  memberikan penjelasan  secara  komprehensif  mengenai  fenomena  yang  terjadi  (Creswell,  2015).  Metode kualitatif  juga  dianggap  lebih  sesuai  untuk  menjelaskan  mengenai  proses  dalam  suatu pengambilan keputusan, atau dalam hal ini, pemberian rekomendasi (Silverman, 2017).

## HASIL
Formulir  1770  SS  pada  awalnya  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan  memberikan kemudahan  bagi  WP  OP  yang  memperoleh  penghasilan  sampai  dengan  jumlah  tertentu. Tujuan ini selaras dengan salah satu asas pemungutan pajak, yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan berarti aturan pajak harus dibuat secara sederhana, sehingga  mudah dimengerti oleh berbagai golongan masyarakat (Yani & Rahayu, 2020).  Hukum positif di Indonesia,  yaitu Pasal 3 Undang-undang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  masih  mewajibkan  WP  OP  karyawan  yang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1138
penghasilannya  di  atas  PTKP  tetapi  tidak  memiliki  penghasilan  lain  (sehingga  status  SPT  akan ―Nihil‖)  untuk  menyampaikan  SPT  Tahunan.  Kelompok  wajib  pajak  ini  juga  tidak  termasuk dalam prioritas pengawasan oleh DJP sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2021  tentang  Implementasi Compliance  Risk  Management dan Business  Intelligence . Selain itu, kesederhanaan juga ditunjukkan dari format awal formulir 1770 SS, yaitu sejak tahun pajak 2007 sampai dengan 2012, yang hanya mencantumkan data harta dan utang saja, tidak ada penghitungan PPh terutang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan awal dari formulir 1770  SS  lebih  kepada  pelayanan,  bukan  untuk  kepentingan  pengawasan  dan  penggalian  potensi pajak.
Salah satu kewajiban wajib pajak ialah melakukan penyampaian SPT Tahunan. Dari sisi DJP, rasio  kepatuhan  penyampaian  SPT  Tahunan  menjadi  salah  satu  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU) DJP  (DJP,  2021)  sebagai  dasar  pengukuran  kinerja  (Fahmi  &  Arnu,  2021).  Pada  tahun  2020, realisasi  rasio  penyampaian  SPT  Tahunan  PPh  dari  WP  OP  karyawan  mencapai  85% sebagaimana  tampak  pada  Gambar  1.  Jumlah  ini  terus  meningkat  dibandingkan  tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, rasio penyampaian SPT Tahunan PPh dari WP OP karyawan berada pada posisi tertinggi dibandingkan rasio lainnya. DJP tentunya akan terus mempertahankan pencapaian rasio  tersebut  di  atas  target  yang  ditetapkan.  Pada  tahun  2020,  target  rasio  penyampaian  SPT Tahunan PPh ialah 80% (DJP, 2021).
Gambar 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Sumber gambar: Diolah oleh penulis
SPT WP OP karyawan terdiri dari dua jenis, yaitu SPT dengan formulir 1770 S dan 1770 SS. Dengan  demikian,  terkonfirmasi  bahwa  DJP  masih  berkepentingan  dengan  kepatuhan  formal berupa  penyampaian  formulir  1770  SS.  Hal  material  dari  SPT  yang  disampaikan  oleh  WP  OP yang menyampaikan formulir 1770 SS tidak menjadi fokus perhatian DJP.
Di  sisi  lain,  WP  OP  karyawan  yang  memiliki  penghasilan  di  atas  PTKP,  tetapi  penghasilan brutonya  tidak  terlalu  besar,  memiliki  kepentingan  untuk  terhindar  dari  sanksi  karena tidak/terlambat  menyampaikan  SPT.  Karakteristik  penghasilannya  yang  tidak  terlalu  besar  dan tidak  kompleks,  membuat  WP  OP  karyawan  pada  kelompok  ini  membutuhkan  formulir  yang lebih sederhana dan ringkas daripada kelompok WP OP lainnya. Dengan demikian, bagi WP OP karyawan  dengan  peredaran  bruto  tertentu  masih  diperlukan  SPT  dengan  bentuk  yang  sangat sederhana  (SS)  agar  biaya  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  ( compliance  cost )  WP  OP  dapat ditekan, dan target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dapat terpenuhi. Compliance cost dinilai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib  pajak (Adhiambo & Theuri, 2019).
Formulir  1770  SS  saat  ini  masih  diperlukan.  Hanya  saja  agar  sesuai  dengan  tujuan
68,10% 85,41% 52,44% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 2016 2017 2018 2019 2020 Ras io Kep at u h an Pe n yamp aian SP T Tahun Badan OP Karyawan
OP Nonkaryawan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1138
keberadaannya,  batasan  penghasilan  bruto  WP  OP  yang  boleh  menggunakan  formulir  ini  perlu ditinjau  ulang.  Jika  dibandingkan  dengan  indikator  lain  seperti  PTKP,  batasan  peredaran  bruto sebesar 60 juta rupiah menjadi perlu ditinjau ulang. Penetapan batas penghasilan bruto untuk WP OP  yang  diperkenankan  menggunakan  SPT  1770  SS  sama  dengan  membatasi  jumlah  PhKP karena  WP  OP  mendapatkan  pengurang  berupa  PTKP.  Kebijakan  PTKP  dianggap  sebagai perlindungan daya beli masyarakat pada strata ekonomi bawah (Saputra, 2021). PhKP maksimal WP  OP  (dengan  patokan  PTKP  diri  WP  OP  yang  berlaku  saat  itu)  yang  diperkenankan menggunakan SPT 1770 SS mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak Maksimal untuk SPT 1770 SS
Sumber: Diolah oleh penulis
Tahun  2016  sampai  dengan  sekarang  berlaku  batasan  penghasilan  bruto  untuk  SPT  1770  SS sebesar  60  juta  rupiah  yang  berarti  untuk  WP  OP  dengan  status  PTKP  Tidak  Kawin  dan  tanpa tanggungan (TK/0), PhKP  maksimalnya ialah 6 juta rupiah. Jika WP  OP berstatus Kawin (K/0) dengan PTKP 58,5 juta rupiah, PhKP WP OP hanya berjumlah 1,5 juta rupiah. Bahkan, jika WP OP berstatus Kawin dengan jumlah tanggungan 1 (K/1), PTKP sejumlah 63 juta rupiah, WP OP tersebut sudah tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh OP karena penghasilannya di bawah PTKP.  Dengan  demikian,  batasan  penghasilan  bruto  sebesar  60  juta  sudah  sangat  mendekati besarnya PTKP.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan perbandingan antara penghasilan bruto dan PTKP, dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya,  SPT  1770  SS  hanya  dapat  digunakan  oleh  sangat  sedikit  wajib  pajak.  Selain  itu,  dari sisi  PPh  terutang,  juga  dapat  diketahui  bahwa  SPT  1770  SS  dengan  besaran  saat  ini  akan mencantumkan  besaran  angka  PPh  terutang  yang  sangat  kecil.  PPh  terutang  pada  Tabel  2 diperoleh dengan mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak.
Tabel 2 Perbandingan PPh Terutang Maksimal untuk SPT 1770 SS
Tahun Penghasilan Kena Pajak Maksimal untuk 1770 SS Tarif untuk Penghasilan Kena Pajak s.d. Rp50.000.000,00 PPh Terutang Maksimal (1) (2) (3) (4) = (3) x (2) 2007 34,800,000 5% dan 10% 2,230,000 2008 46,800,000 5% dan 10% 3,430,000
34,80 46,80 44,16    44,16 35,70    35,70 24,00 6,00 6,00 - 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Ju ta Rup iah Tahun
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1138
2009–2011 44,160,000 5% 2,208,000 2012–2014 35,700,000 5% 1,785,000 2015 24,000,000 5% 1,200,000 2016–2022 6,000,000 5% 300,000 Sumber tabel: Diolah oleh penulis
Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, terlihat bahwa pada saat batasan penghasilan bruto stagnan  sementara  PTKP  menaik,  membuat  PhKP  dan  PPh  terutang  maksimal  untuk  SPT  1770 SS menjadi semakin menurun. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2016 ketika PTKP meningkat ke angka 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak sementara batasan penghasilan bruto tetap sebesar 60 juta rupiah.
Gambar 3. Perbandingan PTKP dan PPh Terutang Sumber gambar: Diolah oleh penulis
Tidak berubahnya batasan penghasilan bruto maksimal untuk SPT 1770 SS berdampak kepada penyempitan  jumlah  kelompok  yang  berhak  menyampaikan  SPT  1770  SS  dibandingkan  awal kebijakan  tersebut  dikeluarkan.  Hal  ini  membuat  tujuan  awal  dari  SPT  1770  SS  untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi WP OP dengan penghasilan tertentu tidak tercapai. Penyebab  utama  dari  hal  tersebut  adalah  ketidakselarasan  antara  peningkatan  PTKP  dengan peningkatan  batas  penghasilan  bruto  SPT  1770  SS  sebagaimana  terliihat  pada  Gambar  4.  Pada gambar tersebut terlihat bahwa jumlah batasan penghasilan bruto SPT 1770 SS tidak bertambah lagi sejak 2008, sementara PTKP terus bertambah hingga 2016.
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ribu Rup iah Tahun PTKP Batas Penghasilan Bruto
PhKP PPh Terutang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1138
Gambar 4. Perbandingan antara PTKP dan Batasan Penghasilan Bruto SPT 1770 SS Sumber gambar: Diolah oleh penulis
Agar  tujuan  di  atas  tercapai,  perlu  perumusan  kembali  jumlah  batas  penghasilan  bruto  yang sesuai  untuk  SPT  1770  SS.  Dengan  mengacu  kepada  Gambar  4,  perlu  penyesuaian  besarnya batasan penghasilan bruto dengan berpedoman kepada pergerakan jumlah PTKP sampai dengan tahun 2016. Meskipun terdapat pengaturan batasan penghasilan bruto untuk memudahkan WP OP karyawan,  dampak  aturan  tersebut  juga  dipengaruhi  dengan  besarnya  PTKP  dan  tarif  PPh  OP. Pada akhirnya, dapat disederhanakan bahwa pengaturan batasan penghasilan bruto bagi SPT 1770 SS sama dengan pengaturan besarnya PPh terutang WP OP karyawan  yang dapat menggunakan 1770 SS.
Berdasarkan hal tersebut, penentuan batasan penghasilan bruto  yang ideal akan menggunakan PPh  terutang  maksimal  pada  tahun  tertentu  sebagai  patokan.  Secara  sederhana  kita  bisa  melihat perbandingan antara jumlah PTKP dan batas penghasilan bruto SPT 1770 SS untuk tahun 2009— 2011. Pada rentang tahun tersebut, PTKP stabil di angka 15,84 juta rupiah dan batas penghasilan bruto  juga  stabil  pada  angka  60  juta  rupiah.  Tahun  2012  terjadi  peningkatan  PTKP  yang signifikan  dibanding  tahun  sebelumnya,  sehingga  tidak  dijadikan  acuan.  Tahun  2009  juga  tidak terlalu  jauh  dari  awal  diberlakukannya  kebijakan  batasan  penghasilan  bruto  sejumlah  60  juta rupiah.
Pada  rentang  tahun  2009–2011,  PPh  terutang  maksimal  untuk  SPT  1770  SS  ialah Rp2.208.000,00.  Dengan  menggunakan  jumlah  tersebut,  nilai  batasan  penghasilan  bruto  pada tahun 2022 ini dapat dihitung sebesar Rp98.160.000,00 (Rp2.208.000,00 dibagi 5% lalu ditambah Rp54.000.000,00) seperti terlihat dalam Gambar 5.
Gambar 5. Penghitungan Penghasilan Bruto Maksimal 2022 Sumber gambar: Diolah oleh penulis
Untuk  alasan  kemudahan  mengingat  dan  kesederhanaan,  jumlah  tersebut  dapat  dibulatkan menjadi 100 juta rupiah.
13,20 15,84 24,30 36,00 54,00 54,00 48 60 60 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ju ta Rup iah Tahun PTKP Batas Penghasilan Bruto 1770 SS
PPh terutang maksimal 2009 = Tarif x (Penghasilan Bruto Maksimal 2009 – PTKP 2009)
PPh terutang maksimal 2022 = Tarif x (Penghasilan Bruto Maksimal 2022 – PTKP 2022)
Rp2.208.000,00 = 5% x (Penghasilan Bruto Maksimal 2022 – Rp54.000.000,00)
Penghasilan Bruto Maksimal 2022 – Rp54.000.000,00 = Rp2.208.000,00 : 5%
Penghasilan Bruto Maksimal 2022 = (Rp2.208.000,00 : 5%) + Rp54.000.000,00 Penghasilan Bruto Maksimal 2022 = Rp44.160.000,00 + Rp54.000.000,00 Penghasilan Bruto Maksimal 2022 = Rp98.160.000,00
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1138
Jika  jumlah  tersebut  dijadikan  batasan  untuk  penghasilan  bruto  WP  OP  karyawan  yang menggunakan SPT 1770 SS, penghasilan kena pajak maksimal yang diperbolehkan menggunakan SPT 1770 SS ialah 46 juta rupiah (100 juta rupiah dikurangi PTKP sebesar 54 juta rupiah). PPh terutang maksimal sebesar 2,3 juta rupiah (5% x Rp46.000.000,00). Jumlah tersebut tidak terlalu berbeda jauh dengan kondisi pada tahun 2009–2011. Dengan jumlah tersebut, WP OP karyawan yang  menggunakan 1770 SS  akan lebih  banyak dan akan  memberikan kemudahan kepada lebih banyak  WP  yang  memang  memerlukan.  Penggunaan  SPT  1770  SS  yang  memiliki  format  yang lebih  sederhana  akan membuat  wajib  pajak merasakan  adanya  kemudahan  dari  sisi  administrasi perpajakan  sehingga  membuat  mereka  mungkin  menjadi  lebih  taat.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian  dari  Saad  (2014).  Batasan  tersebut  juga  bisa  meningkatkan  rasio  kepatuhan penyampaian  SPT  Tahunan  PPh  tanpa  harus  mengurangi  kualitas  pengawasan  material  atas  isi SPT  karena  DJP  memiliki  sumber  data  lainnya  untuk  membandingkan  Selain  itu,  WP  OP karyawan  dengan  penghasilan  tersebut  masih  tergolong  WP  OP  dengan  penghasilan  kecil  yang memiliki risiko ketidakpatuhan yang rendah (Prakosa & Hidayatulloh, 2019).
Agar  tercapai  kekonsistenan  peruntukan  SPT  1770  SS,  jumlah  batasan  penghasilan  bruto sebesar  Rp100.000.000,00  yang  direkomendasikan  ialah  jumlah  penghasilan  selain  penghasilan final  dan  bukan  objek  pajak.  Perlunya  dikembalikan  lagi  hal  ini  agar  konsisten  kepada  prinsip dasar penghitungan PPh OP akhir tahun yang dikenakan atas penghasilan selain final dan bukan objek pajak.
Ketentuan  tersebut  pernah  diterapkan  sejak  awal  keberadaan  SPT  1770  SS  sampai  dengan tahun  2012.  Dengan  berlakunya  PER-26/PJ/2013,  batasan  penghasilan  bruto  dimaknai  sebagai seluruh  penghasilan  WP  OP  karyawan,  termasuk  penghasilan  final  dan  bukan  objek  pajak. Akibatnya,  batasan  penghasilan  bruto  sebesar  60  juta  rupiah  semakin  mempersempit  pengguna SPT 1770 SS.
Untuk tahun 2022 dan selanjutnya, SPT 1170 SS perlu dipertegas peruntukkannya,  yaitu bagi WP OP karyawan yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan atau penghasilan lainnya dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 100 juta rupiah setahun.
Berikut  ialah  contoh  beberapa  kondisi  WP  OP  yang  bisa  menggunakan  dan  tidak  bisa menggunakan SPT 1770 SS.
a. Contoh 1.
Tuan  A  seorang  karyawan  yang  memiliki  penghasilan  bruto  dari  pekerjaan  sebesar  88  juta rupiah dan  mendapatkan penghasilan lain berupa keuntungan dari penjualan asetnya, sebesar 15 juta  rupiah.  Karena  total  penghasilan  bruto  tidak  final  berjumlah  103  juta  rupiah  (melebihi batasan sebesar 100 juta rupiah), Tuan A tidak diperkenankan menggunakan SPT 1770 SS. Tuan A harus menggunakan SPT 1770. b. Contoh 2
Tuan  B  seorang  PNS  yang  memiliki  penghasilan  bruto  dari  pekerjaan  sebesar  85  juta  rupiah dan mendapatkan hadiah dari perlombaan yang bersifat final sebesar 20 juta rupiah. Penghasilan bruto  tidak  final  Tuan  B  berjumlah  85  juta  rupiah,  meskipun  total  penghasilannya  sebesar  105 juta rupiah. Tuan B boleh menggunakan SPT 1770 SS. c. Contoh 3
Tuan B adalah karyawan swasta yang memiliki penghasilan bruto sebesar 60 juta rupiah. Tuan B mendapatkan warisan yang bukan merupakan objek pajak, dari mendiang orang tuanya senilai 200  juta  rupiah.  Penghasilan  bruto  tidak  final  Tuan  B  berjumlah  60  juta  rupiah,  meskipun  total penghasilannya 260 juta rupiah. Dengan demikian Tuan B dapat menggunakan SPT 1770 SS.

## KESIMPULAN
Semangat  awal  adanya  SPT  1770  SS  ialah  kemudahan  bagi  wajib  pajak  karyawan  yang memiliki  penghasilan  tidak  terlalu  besar  dan  memiliki  risiko  ketidakpatuhan  yang  rendah. Namun, semangat ini tidak lagi tampak dengan batasan penghasilan bruto bagi wajib pajak yang dapat menggunakan SPT 1770 SS. Sejak tahun 2009, batasan penghasilan bruto ialah sebesar  60 juta  rupiah.  Batas  penghasilan  bruto  yang  stagnan  sejak  tahun  2009  sementara  PTKP  naik berakibat  cakupan  WP  OP  karyawan  yang  diperkenankan  menggunakan  SPT  1770  SS  menjadi semakin sempit. Semula (tahun 2007), WP OP karyawan yang dapat menggunakan SPT 1770 SS
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1138
ialah WP OP dengan PPh terutang maksimal sebesar Rp2.230.000,00.  Mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang, hanya WP OP karyawan dengan PPh terutang maksimal sebesar Rp300.000,00. Penyempitan  cakupan  ini  bertentangan  dengan  semangat  penerbitan  SPT  1770  SS  yang  semula untuk  mempermudah  dalam  penyampaian  SPT  Tahunan  PPh  OP  seiring  dengan  penambahan jumlah WP OP karyawan. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, besaran batasan penghasilan bruto untuk pengguna SPT 1770 SS perlu disesuaikan. Salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan ialah dengan melihat besarnya PPh terutang maksimal pada rentang tahun 2009–2011 yang merupakan  tahun-tahun  awal  pemberlakuan  SPT  1770  SS.  PPh  terutang  maksimal  yang diperkenankan menggunakan SPT 1770 SS pada periode tersebut ialah Rp2.208.000,00. Dengan menggunakan  acuan  tersebut,  dapat  dihitung  batasan  penghasilan  bruto  ideal  untuk  tahun  2022, yaitu  Rp98.160.000,00  yang  dapat  dibulatkan  menjadi  Rp100.000.000,00.  Rekomendasi  batas penghasilan bruto tersebut dapat diimplementasikan dengan beberapa penyesuaian ketentuan. Di antaranya  dengan  memberikan  penegasan  bahwa  jumlah  tersebut hanya  untuk  penghasilan  yang tidak  final  sehingga  tidak  termasuk  penghasilan  final  dan  penghasilan  bukan  objek  pajak.  Hal tersebut  untuk  mengembalikan  kekonsistenan  penggunaan  SPT  1770  SS  seperti  awal diberlakukannya  ketentuan  tersebut.  Penelitian  selanjutnya  dapat  mengeksplorasi  lebih  dalam dengan melihat dari sisi pengguna formulir 1770 SS serta pembuat kebijakan.
.

## REFERENSI
Adhiambo, O. J., & Theuri, J. M. (2019). Theuri Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Costs  on  Tax  Compliance  among  Small  Scale  Traders  in  Nakuru  Town,  Kenya.
International Academic Journal of Economics and Finance , 3 (3), 279–295. Adziem, F., Akhmad, Nuhung, M., & Jannah, M. (2021). PERANAN PREPOPULATED DATA DALAM  MENINGKATKAN  KEMUDAHAN  PELAPORAN  PAJAK  PERTAMBAHAN NILAI  PADA  KANTOR  PELAYANAN  PAJAK  (KPP)  PRATAMA  MAKASSAR UTARA. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , 4 (2).
https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6335 Alm, J. (1996). What Is an ‗Optimal‘ Tax System? National Tax Journal , 49 , 117–33. Bankman, J. (2005). Simple Filing for Average Citizens: The California ReadyReturn. Tax Notes , 1431–1434. https://taxprof.typepad.com/taxprof_blog/files/2005-11952-1.pdf
Benzarti,  Y.  (2021).  Estimating  the  Costs  of  Filing  Tax  Returns  and  the  Potential  Savings  from Policies Aimed at Reducing These Costs. Tax Policy and The Economy , 35 .
Chau,  G.,  &  Leung,  P.  (2009).  A  critical  review  of  Fischer  tax  compliance  model:  A  research synthesis. Journal of Accounting and Taxation , 1 (2), 034–040.
Creswell,  J.  W.  (2015). Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed  Edisi Ketiga . Pustaka Pelajar.
DJP. (2021). Laporan Tahunan .
Fahmi,  I.  S.,  &  Arnu,  A.  P.  (2021).  Pengaruh  Pengawasan  dan  Etos  Kerja  terhadap  Kinerja Pegawai. K I N E R J A , 18 (3), 472–482.
Kesuma, A. I. (2021). Sunset Policy dan Tax Amnesty di Indonesia. Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen (INOVASI) , 17 (3), 448–455.
http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI Krause,  K.  (2000).  Tax  Complexity:  Problem  or  Opportunity? Public  Finance  Review , 28 (5), 395–414. https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F109114210002800501
Kusyenia,  R.,  Nugraha,  R.,  &  Sudarwanto.  (2021).  Implementasi  Prepopulated  Pajak  Masukan Dan  SPT  Masa  PPN  Pada  Aplikasi  Efaktur  3.0. Jurnal  Reformasi  Administrasi :  Jurnal
Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 8 (2), 172–182.
https://doi.org/https://doi.org/10.31334/reformasi.v8i2.1919.g898
Manandise, E. (2019). Towards Unlocking the Narrative of the United States Income Tax Forms.
Proceedings  of  the  Second  Financial  Narrative  Processing  Workshop ,  33–41. https://aclanthology.org/W19-6405.pdf
Martínez-Vázquez,  J.  (2020).  Can  Pre-Populated  Tax  Returns  Enhance  Tax  Compliance?  The Effects  of  the  Spanish  Renta  Web  Initiative  from  a  Sociology  of  Taxation  Perspective. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) , 172 (39), 81–119.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1138
https://doi.org/https://doi.org/10.5477/cis/reis.172.81 Mimi,  &  Mulyani,  D.  S.  (2022).  Pengaruh  Pelayanan,  Pengawasan  dan  Pemeriksaan  Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  yang  Dimoderasi  Digitalisasi  Administrasi Perpajakan. Jurnal Magister Akuntasi Trisakti , 9 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573 Prakosa, P. B., & Hidayatulloh, A. (2019). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Sudut  Pandang  Pelaku  UMKM. Jurnal  Akuntansi  Dan  Pajak , 20 (01),  99–108. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i1.553
Prihastini,  R.  N.,  &  Fidiana,  F.  (2019).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Pemeriksaan,  dan  Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 1–17.
Ratna, A., & Noviari, N. (2015). PENGARUH MACHIAVELLI, KEMUDAHAN  PENGISIAN SPT PADA KEPATUHAN WPOP DENGAN PENYULUHAN SEBAGAI PEMODERASI. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 12 (2), 358–374.
Saad,  N.  (2014).  Tax  Knowledge,  Tax  Complexity  and  Tax  Compliance:  Taxpayers‘  View.
Procedia - Social and Behavioral Sciences , 109 , 1069 – 1075.
Saputra, A. F. (2021). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 51 (1), 16– 41. Silverman, D. (2017). Doing Qualitative Research (M. Steele (ed.); 5th ed.). Sage publications. Slemrod, J. (1984). Optimal Tax Simplification: Toward a Framework for Analysis. Proceedings of the Seventy-Sixth Annual Conference on Taxation .
Syahputra,  H.  E.,  &  Simanjutak,  O.  (2018).  Pengaruh  Pelayanan,  Konsultasi,  dan  Pengawasan Account Representative (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Mutiara Akuntansi , 3 (1), 27–32.
Widomoko, & Nofryanti. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi oleh Account  Representative  (AR)  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  KPP Menteng Satu Jakarta Pusat). Jurnal Renaissance , 2 (1), 132–146.
Yani,  V.,  &  Rahayu,  M.  I.  F.  (2020).  Optimalisasi  Besaran  Pajak  yang  Diterima  Negara  atas Sistem Self Assessment Kegiatan Usaha Notaris dengan Menyelenggarakan Pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Justisia Jurnal Hukum , 4 (2).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  Sebagaimana  Telah  Beberapa  Kali  Diubah  Terakhir  dengan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan Sebagaimana  Telah  Beberapa  Kali  Diubah  Terakhir  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-39/PJ/2021  tentang  Implementasi Compliance Risk Management dan Business Intelligence.