INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5848-5862 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi PT Envicon Ekatama Peiode 2022
Tria Nurhasanah 1 ✉ , Sri Mulyani 2 , Bella Puspita Audina 3 , Siti Nuridah 4
FEB, Universitas Pertiwi
Email: siti.nuridah@pertiwi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pajak merupakan sumber pendanaan negara yang paling besar yang digunakan untuk membangun kepentingan umum. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini membahas tentang analisis pajak pertambahan nilai (PPN) pada perusahaan jasa pelaksana kontruksi PT Envicon Ekatama pada periode 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN dan penerapan akuntansi pajak milik PT Envicon Ekatama pada tahun 2022. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  dalam  perhitungan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  milik  PT  Envicon  Pratama berdasarkan  UU  No.  42  tahun  2009  adalah  kurang  bayar;  PT  Envicon  Ekatama  mengalami keterlambatan pembayaran PPN pada bulan Januari 2022; selama proses pelaporan tahun 2022-2023 terjadi  keterlambatan  yang  mengakibatkan  perusahaan  membayar  sanksi  administratif  sesuai ketentuan undang-undang.
Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi.

## Abstract
Taxes are the largest source of state funding used to develop public interests. One type of tax is Value Added Tax. This research discusses the analysis of value added tax (VAT) at the construction services company PT Envicon Ekatama in the 2022 period. The aim of this research is to determine the calculation, deposit and reporting of VAT and the application of PT Envicon Ekatama's tax accounting in 2022. Data collection techniques using interview, observation and documentation methods. The research results show that in calculating PT Envicon Pratama's Value Added Tax (VAT) based on Law no. 42 of 2009 is underpayment; PT Envicon Ekatama experienced delays in VAT payments in January 2022; during the 2022-2023 reporting process there was a delay which resulted in the company paying administrative sanctions in accordance with the provisions of the law.
Keywords: Value Added Tax, Construction Implementation Services Company.

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber pendanaan negara yang paling besar yang digunakan untuk membangun kepentingan umum. Pajak juga berfungsi untuk mengatur pelaksanaan Negara yaitu membangun sosial dan ekonomi agar mencapai tingkat ekonomi yang tepat sasaran dan  berfungsi  sebagai  pemerataan  untuk  menyeimbangkan  pendapatan  kesejahteraan kepada orang lain salah satu contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan begitu, Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan  jenis  pajak  yang  cara  pemungutannya  tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. (Perhitungan et al., 2022).  Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  (2009),  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak,  Pajak  Pertambahan  Nilai  ini  menjadi  salah  satu  jenis  pajak  yang  penting  dalam pendapatan Negara. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi  jual  beli  barang  dan  jasa  atau  lebih  dikenal  pajak  atas  konsumsi (Tax  on Consumption)  oleh  wajib  pajak  pribadi  atau  wajib  pajak  badan  yang  telah  menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), pada dasarnya setiap barang dan jasa dikenai PPN, Kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang, misalnya kebutuhan pokok seperti Beras.(Romana et al., 2023)
Dalam rancangan Undang-Undang HPP No.7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR,  tarif    Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  resmi  naik  menjadi  11%,  dimana  tarif    PPN sebelumnya hanya mencapai 10% , tarif  PPN sebesar 10% ini berlaku sampai Maret tahun 2022 dan kenaikan tarif PPN ini sudah berlaku sejak April 2022, upaya kenaikan tarif  PPN adalah  bagian  dari  revisi  UU  Perpajakan  yang  tercantum  dalam  RUU  HPP  (Harmonisasi Peraturan perpajakan), nilai pajak diputuskan naik bertahap mulai 11% dan 12%, sementara
tentang  maksimal  pemungutan  pajak  PPN  berdasarkan  Undang-Undang  PPN  adalah sebesar 15% terkait pemberlakuan dan implementasi tarif baru ini masih harus di atur dalam perundang-undangan. (Romana et al., 2023). Penerapan PPN 11% mulai dari perhitungan, penyetoran hingga pelaporan perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini, PPN terutang pada perusahaan jasa konstruksi saat ini sudah menerapkan tarif 11% untuk jasa konstruksi, penyerahan jasa kena pajak dilakukan pada saat proyek telah diselesaikan  dan  dibuatkan  Berita  Acara  Penyerahan,  karena  masa  penyelesaian  proyek seringkali memakan waktu yang cukup lama, ketentuan perpajakan mengatur lebih lanjut mengenai PPn untuk perusahaan konstruksi.
Jasa konstruksi Menurut Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), adalah layanan jasa konsultansi  perencanaan  pekerjaan  konstruksi,  layanan  jasa  pelaksanaan  pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sesuai dengan peraturan perundang undangan usaha jasa kontruksi dibagi kedalam 3 jenis usaha yang bersifat  umum,spesialis  dan  terintegrasi,  adapun  berdasarkan  undang  undang  nomor  2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,  dijelaskan tentang jenis usaha  jasa kontruksi diantaranya, jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, pekerjaan konstruksi terintegrasi.
PT Envicon Ekatama adalah perusahaan yang berada di daerah kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang. Perusahaan ini bergerak dibidang jasa konstruksi, perusahaan berdiri  sejak 1990 dan mulai beroperasi dari tahun 1993 dimana perusahaan ini memiliki sertifikasi badan usaha jasa pelayanan konstruksi, yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  dan  telah  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Oleh  karena  itu, perusahaan memiliki salah satu kewajiban dalam perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mekanisme PPN Masukan dan PPN Keluaran  harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari  sanksi  administrasi  berupa  denda  bunga  yang  dapat  timbul  akibat  adanya kesalahan  dalam  penerapan  perhitungan  dan  pelaporan  PPN  terhutang.  Tarif  PPN  yang digunakan oleh perusahaan yaitu sebesar 11%, hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat ini.
Adapun, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assesment System yaitu  wajib  pajak  yang  berperan  aktif  dalam  menghitung,membayar  dan  melaporkan besaran pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP), untuk di jaman sekarang ini untuk pelaporan sudah beralih melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Wajib Pajak harus dapat mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar dan teliti, PPN tersebut dilaporkan dalam SPT Masa yang  dilaporkan setelah akhir masa pajak dan
paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN akan dikenenakan denda sebesar Rp.  500.000,-  (Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan  Umum  dan  tata  cara  Perpajakan).  Peran  wajib  pajak  sangat  penting  dalam perhitungan,  penyetoran  dan  pelaporan  pajak  pertambahan  nilai  yang  sesuai  dalam peraturan perpajakan. Penelitian mengenai pajak pertambahan nilai juga pernah diteliti oleh Hilyatul Malihah et al (2023) dan Mislam et al (2023) namun dalam penelitian ini memeiliki perbedaan mengenai objek penelitian dan tahun penelitiannya.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang bersumber  dari  wawancara  yang  dilakukan  pada  staff  PT  Envicon  Ekatama  dan  data sekunder  yang  bersumber  dari  laporan  keuangan  perusahaan,  struktur  organisasi perusahaan,  invoice  pembelian,  invoice  penjualan,  faktur  pajak  pembelian,  faktur  pajak penjualan dan SPT masa PPN.
Teknik analisis data Menurut Miles dan Huberman dalam buku (Sugiyono, 2018) Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus. Langkah langkah yang dilakukan dalam analisis ini adalah sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data mengenai subjek penelitian yaitu penerapan PPN pada perusahaan Jasa Konstruksi.
2. Mengumpulkan informasi data pajak pertambahan nilai dan memahami kondisi perpajakan dari perusahaan.
3. Menganalisis penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Envicon Ekatama
4. Tahapan terakhir peneliti dapat memberi saran jika peneliti mendapatkan temuan yang harus di betulkan oleh PT. Envicon Ekatama untuk kedepan nya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Penelitian
Analisis Perhitungan PPN PT Enviocn Ekatama
Tabel 1. Data penerimaan barang kena pajak PT Envicon Ekatama Tahun 2022
Tahun Bulan   Tarif  Perolehan BKP/JKP Pajak Masukan Total 2022 Januari 10% Rp. 3, Rp. Rp.
019,794,693 301,979,465
Februari  10%  Rp. 1,402,005,405 Rp. 140,200,538 Rp. 1,542,205,943 Maret 10%  Rp. 1,833,605,824 Rp. 183,360,579 Rp. 2,016,966,403 April 11%  Rp. 2,932,962,389 Rp. 317,900,562 Rp. 3,250,862,951 Mei 11%  Rp. 1,167,579,583 Rp. 128,402,749 Rp. 1,295,982,332 Juni 11%  Rp.    958,413,066 Rp. 105,425,430 Rp. 1,063,838,496 Juli 11%  Rp. 2,353,551,128 Rp. 258,890,619 Rp. 2,612,441,747 Agustus 11%   Rp. 1,495,200,899 Rp. 164,472,090 Rp. 1,659,672,989 September  11%  Rp. 4,235,265,019 Rp. 465,879,143 Rp. 4,701,144,162 Oktober  11%  Rp. 1,269,537,146 Rp. 139,649,081 Rp. 1,409,186,227 Nopember  11%  Rp  1,819,929,218 Rp. 200,192,208 Rp. 2,020,121,426 Desember   11%  Rp. 3,182,300,700 Rp. 349,360,067 Rp. 3,531,660,767 Total BKP 2022 Rp.25,670,145,070 Rp. 2,755,712,531 Rp 28,425,857,601 Sumber : Data diolah peneliti (2023)
Dari  tabel  1  menunjukkan  bahwa  penghitungan  pajak  pertambahan  nilai  yang dilakukan oleh PT. Envicon Ekatama yaitu dengan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% pada bulan Januari – Maret 2022 dan pada  bulan  April – Desember  2022    dengan  cara  mengkalikan  dasar  pengenaan  pajak dengan tarif pajak yang berlaku saat ini yaitu sebesar 11%, penghitungan pajak pertambahan nilai  masukan  yang  dilakukan  oleh  PT.  Envicon  Ekatama  memperlihatkan  bahwa  dari besarnya jumlah total pembelian bahan baku produksi yang  dilakukan  oleh  PT. Envicon Ekatama dari pemasok atau perusahaan lain sebesar Rp. 28,425,857,601,- pada tahun 2022
yang  sudah  termasuk  pajak  pertambahan  nilai,  maka  total  dasar  pengenaan  pajaknya sebesar  Rp.  25,670,145,070  serta  menghasilkan  total  pajak  masukan  sebesar  Rp. 2,755,712,531 sehingga penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh PT. Envicon Ekatama sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009.
Tabel 2. Data penyerahan barang kena pajak PT Envicon Ekatama Tahun 2022
Tahun Bulan Tarif Penyerahan BKP/JKP  Pajak Keluaran Total Januari  10%   Rp.   6,559,592,387 Rp. 655,959,238 Rp.   7,215,551,625 Februari  10%   Rp.   3,187,774,766   Rp.   318,777,477  Rp.   3,506,552,243 Maret 10%   Rp.   5,602,772,450 Rp. 560,277,246 Rp.   6,163,049,696 2022 April 11% Rp.   4,127,838,867 Rp. 454,062,278 Rp.   4,581,901,145 Mei 11% Rp.   2,644,712,067   Rp.   290,918,327  Rp.   2,935,630,394 Juni 11% Rp.   4,646,438,853  Rp.   511,108,273  Rp.   5,157,547,126 Juli 11% Rp.   2,688,946,862 Rp. 295,784,154 Rp.   2,984,731,016 Agustus  11% Rp.   4,741,821,976   Rp.   521,600,416  Rp.   5,263,422,392 September  11% Rp.   6,583,002,220 Rp. 724,130,245 Rp.   7,307,132,465 Oktober  11% Rp.   6,668,801,728   Rp.   733,568,191  Rp.   7,402,369,919 November  11% Rp. 10,788,834,964   Rp.1,186,771,844  Rp. 11,975,606,808
Desember  11% Rp.   6,465,327,001   Rp.   711,185,971  Rp.   7,176,512,972
Total Penyerahan BKP 2022   Rp. 64,283,864,141   Rp.6,917,723,660  Rp. 71,201,587,801
Sumber : Data diolah peneliti (2023)
Berdasarkan tabel 2 yang menunjukkan bahwa penghitungan pajak pertambahan nilai yang telah  dilakukan   oleh   PT Envicon Ekatama yaitu   dengan   cara mengkalikan dasar pengenaan  pajak  dengan  tarif  pajak  pertambahan  nilai  sebesar 10% pada bulan Januari sampai  dengan  bulan  Maret  2022  selanjutnya  pada  bulan  April – Desember  2022  yaitu dengan  cara  mengkalikan  Dasar  Pengenaan  Pajak  dengan  tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai sebesar 11%, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Envicon Ekatama yaitu  menunjukkan  bahwa  besarnya  jumlah  total  penjualan  atau  pendapatan  dari  hasil
produksi  perusahaan  kepada  pembeli  ataupun  pelanggan yang  mayoritas merupakan perusahaan Jasa khususnya dibidang yang sama dengan PT Envicon Ekatama pada tahun 2022  yaitu  sebesar  Rp.  71.201.587.801.-  yang  sudah  termasuk  pajak  pertambahan  nilai, sehingga total dasar pengenaan pajak pada tahun 2022 sebesar Rp 64.283.864.141.- dan menghasilkan  total  pajak  keluaran  sebesar  Rp  6.917.723.660,-  dengan  demikian penghitungan  jumlah  pajak  pertambahan  nilai  yang  telah  dilakukan  oleh  PT.  Envicon Ekatama sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009.

## Penghitungan PPN terutang
Penghitungan  besarnya  pajak  pertambahan  nilai  yang  terutang  untuk  mengetahui perusahaan  mengalami  lebih  bayar  atau  kurang  bayar  dalam  penghitungan  pajak pertambahan nilainya, berikut perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagai berikut :
Tabel 3.   Daftar PPN Kurang/Lebih Bayar Tahun 2022 TAHUN BULAN PPN 2022 JANUARI Rp. 353,979,773 FEBRUARI Rp. 178,576,939 MARET Rp. 376,916,667 APRIL Rp. 136,161,716 MEI Rp. 162,515,578 JUNI Rp. 405,682,843 JULI Rp.    36,893,535 AGUSTUS Rp. 357,128,326 SEPTEMBER Rp. 258,251,102 OKTOBER Rp. 593,919,110 NOPEMBER Rp. 986,579,636 DESEMBER Rp. 421,825,904 Sumber: Data diolah peneliti (2023)
Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 PT. Envicon Ekatama sering mengalami kurang  bayar  pada  saat  pelaporan,  hal  ini  disebabkan  PT.  Envicon  Ekatama  sering mengalami kekurangan pembayaran pada saat pelaporan, hal ini disebabkan oleh Pajak masukan yang dikenakan  oleh  PT. Envicon  Ekatama sangat  besar dibandingkan dengan pajak  keluaran  dan  hal  ini  sering  terjadi  pada  saat  penagihan  PPN  adapun  pada  saat
menagih PT. Envicon Ekatama mengalami kelebihan pembayaran, koreksi dilakukan pada masa PPN yang biasa terjadi pada PT. Envicon Ekatama membatalkan faktur pajak keluaran setelah  melaporkannya  ke  DJP  sehingga  menimbulkan  PT.  Envicon  Ekatama  melakukan koreksi pada masa PPN di PT. Envicon Ekatama tersebut kemudian akan dijelaskan dalam SPT mengalami kelebihan pembayaran karena faktur yang dibatalkan.

## Analisis Penyetoran PPN PT Envicon Ekatama
Penyetoran  pajak  pertambahan  nilai  pada  PT.  Envicon  Ekatama  dijelaskan  oleh  Ibu Miranti Hegarsari selaku Wkl. KA Finance bahwa: “ Dalam Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai  dilakukan  atas  selisih  dasar  selisih  kurang  bayar  antara  pajak  keluaran  dan  pajak masukan yang harus dibayarkan dengan surat setoran pajak ke bank persepsi  kemudian kami  setor  paling  lama  akhir  bulan  sebelum  menyampaikan  SPT  masa ” (Wawancara dilakukan di PT. Envicon Ekatama Tahun 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara,  Penyetoran  Pajak  Pertambahan  Nilai  PT.  Envicon Ekatama ada beberapa yang mengalami keterlambatan pada masa Januari 2022,sehingga PT. Envicon Ekatama dikenakan sanksi atas keterlambatan tersebut,selebihnya perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik berdasarkan Undang-undang No.42 Tahun  2009  tentang  pajak  pertambahan  nilai  Pasal  15  A  yaitu  penyetoran  pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum surat pemberitahuan (SPT) masa pajak (PPN) disampaikan. Untuk penjelasan cara penyetoran pajak pertambahan nilai  PT. Envicon Ekatama mematuhi undang-undang saat ini, rinciannya sebagai berikut:
Tabel 4. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Envicon Ekatama Tahun 2022
Masa Pajak Total Status SPT Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPn No.42 Tahun 2009) Januari 353,979,773  Kurang Bayar  Belum Sesuai Undang-Undang Februari 178,576,939  Kurang Bayar  Sudah Sesuai Undang-Undang Maret 376,916,667  Kurang Bayar  Sudah Sesuai Undang-Undang April 136,161,716  Kurang Bayar  Sudah Sesuai Undang-Undang Mei 162,515,578  Kurang Bayar  Sudah Sesuai Undang-Undang Juni 405,682,843  Kurang Bayar  Sudah Sesuai Undang-Undang Juli 36,893,535  Kurang Bayar  Sudah Sesuai Undang-Undang Agustus 357,128,326  Kurang Bayar  Sudah Sesuai Undang-Undang
September  258,251,102  Kurang Bayar  Sudah Sesuai Undang-Undang
Oktober
593,919,110  Kurang Bayar  Sudah Sesuai Undang-Undang November  932,892,466  Kurang Bayar  Sudah Sesuai Undang-Undang Desember  361,393,076  Kurang Bayar  Sudah Sesuai Undang-Undang Sumber: Data diolah peneliti (2023)
Berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4 dalam tahun 2022, PT.  Envicon  Ekatama  pernah  mengalami  keterlambatan  dalam  penyetoran  pajak pertambahan nilai, pada bulan Januari 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal  02  Maret  2022  yang  seharusnya  dilakukan  pada  bulan  Februari  2022  maka perusahaan dikenai denda sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ayat 2a yang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%  jadi untuk penyetoran di bulan Januari 2022 belum sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009,  pada  bulan  Februari  2022  penyetoran  pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Maret 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pada bulan Maret 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 30 April 2022  sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42  Tahun 2009, pada bulan Mei 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 30 Juni 2022 sudah sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2009,  pada  bulan  Juni  2022  penyetoran pajak  pertambahan  nilai  dilakukan  tanggal  28  Juli  2022  sudah  sesuai  dengan  Undang- Undang No. 42 Tahun 2009, pada bulan  Juli 2022  penyetoran  pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Agustus 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pada bulan Agustus 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 29 September 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pada bulan September 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Oktober 2022 sudah  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2009,  pada  bulan  Oktober  2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal  30 November 2022 sudah sesuai dengan  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2009,  pada  bulan  November  2022  penyetoran pajak  pertambahan  nilai  dilakukan  tanggal  29  Desember  2022  sudah  sesuai  dengan Undang-Undang  No.  42  Tahun  2009,  pada  bulan  Desember  2022  penyetoran  pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Januari 2023 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Keterlambatan dalam penyetoran pajak pertambahan nilai tersebut terjadi di bulan Januari 2022 yaitu masa pajak bulan Januari yang masa pajaknya disetorkan bersamaan  dengan  masa  pajak  bulan  Februari  walaupun  berbeda  tanggal  yang  mana penyetoran tersebut dilakukan  pada bulan Maret 2022. Hal ini terjadi karena  pada  saat
bulan Januari 2022 PT. Envicon Ekatama hanya mempunyai 1 karyawan saja dimana pada saat itu karyawan tersebut sedang banyak kerjaan yang harus dikerjakan sehingga terlewat untuk penyetoran PPN. Sehingga konsekuensinya yaitu perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 110,517.- dari jumlah pajak terutangnya yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayarannya jadi perusahaan harus membayar sanksi administrasi untuk bulan Januari 2022 yakni sebesar 353,979,773.- sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku.  Dengan  demikian  agar  tidak  sampai mengalami keterlambatan lagi dalam penyetoran pajak pertambahan nilai maka sebaiknya perusahaan harus tepat waktu untuk membayarnya.

## Analisis  Pelaporan PPN PT Envicon Ekatama
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  sebagai  berikut  : “ Mengenai pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  PT.  Envicon  Ekatama  telah  melaporkan  atau menyampaikan  SPT  (Surat  Pemberitahuan)  sebelum  jangka  waktu  yang  ditentukan kemudian untuk dokumen yang dilampirkan pada saat pelaporan pajak pertambahan nilai melampirkan bukti pembayaran PPN, dan surat setoran pajak, tetapi dalam tahun 2022 ada beberapa masa PPN yang terlambat lapor hal ini dikarenakan staff bagian tersebut tidak terhandel oleh banyaknya pekerjaan sehingga menyebabkan hal ini terjadi. ” (Narasumber Ibu  Miranti  Hegarsari  selaku  Wakil  KA  Finance,  Wawancara  dilakukan  di  PT.  Envicon Ekatama,Tahun 2023).
Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa PT. Envicon Ekatama mengalami keterlambatan dalam pelaporan PPN pada tahun 2022, hanya ada beberapa masa PPN yang mengalami  hal  tersebut  dan  selebihnya  telah  melakukan  pelaporan  sesuai  dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikut pelaporan SPT Masa PPN PT. Envicon Ekatama Tahun 2022.\
Tabel 5. Pelaporan PPN PT Envicon Ekatama Masa Pajak Tanggal Lapor Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPn NO. 42 Tahun 2009) Januari 02 Maret 2022 Belum Sesuai Undang-Undang Februari 05 April 2022 Belum Sesuai Undang-Undang Maret 30 April 2022 Sudah Sesuai Undang-Undang April 19 Juli 2022 Belum Sesuai Undang-Undang Mei 30 Juni 2022 Sudah Sesuai Undang-Undang Juni 29 Juli 2022 Sudah Sesuai Undang-Undang
Juli 31 Agustus 2022 Sudah Sesuai Undang-Undang Agustus 29 September 2022 Sudah Sesuai Undang-Undang September 31 Oktober 2022 Sudah Sesuai Undang-Undang Oktober 30 Nopember 2022 Sudah Sesuai Undang-Undang November 29 Desember 2022 Sudah Sesuai Undang-Undang Desember 31 Januari 2023 Sudah Sesuai Undang-Undang Sumber: Data diolah peneliti (2023)
Dari hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 5 diatas, diketahui bahwa PT. Envicon Ekatama  selama  tahun  2022  pernah  mengalami  terlambat  dalam  melakukan  pelaporan pajak  pertambahan  nilai,  pada  bulan  Januari  2022  pelaporan  pajak  pertambahan  nilai dilakukan tanggal 02 Maret 2022 yang seharusnya dilakukan di bulan Februari 2022 maka perusahaan  dikenai  sanksi  denda  sebesar  Rp  500.000.-  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pada bulan Februari 2022 pelaporan pajak  pertambahan nilai dilakukan tanggal 05 April 2022 maka perusahaan  dikenai  sanksi  denda  sebesar  Rp  500.000.-  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pada bulan Maret 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 30 April 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan April 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 19 Juli 2022 yang seharusnya dilakukan di bulan Juni 2022 maka perusahaan dikenai sanksi denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pada bulan Mei 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 30 Juni 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan Juni 2022 pelaporan pajak  pertambahan  nilai  dilakukan  tanggal  29  Juli  2022  sudah  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan Juli 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Agustus 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan Agustus 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 29 September 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan September  2022  pelaporan  pajak  pertambahan  nilai  dilakukan  tanggal  31  Oktober  2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan Oktober 2022 pelaporan  pajak  pertambahan  nilai  dilakukan  tanggal  30  November  2022  sudah  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan November 2022 pelaporan pajak  pertambahan  nilai  dilakukan  tanggal  29  Desember  2022  sudah  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009,  pada  bulan  Desember  2022  pelaporan  pajak
pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Januari 2023 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
Keterlambatan pelaporan pajak tersebut terjadi di masa pajak bulan Januari, Februari dan  April  2022  hal  ini  disebabkan  karena  hanya  ada  1  karyawan,  karyawan  tersebut menangani semuanya sendiri, mulai dari keuangan, pembuatan faktur kepada pelanggan, pembayaran suplier, pajak, hingga adanya kesalahan kode pembayaran pada penyetoran, jadi perusahan harus pemindahbukuan dan pemindahbukuan ini perusahaan langsung ke KPP pada bulan Juni, dan untuk pelaporan PPN saat itu harus menunggu surat dari pihak KPP, KPP menerbitkannya dibulan Juli 2022, sehingga perusahaan baru bisa melapor PPN Masa  Pajak  April  di  bulan  Juli  2022.  sehubungan  dengan  itu  untuk  menghindari  atau mencegah agar tidak terkena  sanksi administrasi karena  terlambar melakukan pelaporan pajak maka sebaiknya perusahaan juga harus lebih tegas serta membuat kesepakatan waktu untuk pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Envicon Ekatama.

## Mekanisme Kredit Pajak serta Pelaporan SPT Masa PPN
Mekanisme  pengkreditan  pajak  PT.  Envicon  Ekatama  dilakukan  pada  setiap  akhir bulan dengan membandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktur standar dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak standar. Kemudian dihitung  apakah  terjadi  lebih  bayar  atau  kurang  bayar,  yang  kemudian  akan  dilaporkan dalam SPT Masa PPN. SPT Masa PPN terdiri dari:
a. Induk SPT- Formulir 1111
b. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM- Formulir 1111 A2.
c. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM- Formulir 1111 B2.

## Contoh :
Pada bulan Januari 2022 diketahui Pajak Keluaran yang dapat dikreditkan PT. Envicon Ekatama  adalah  sebesar  Rp.  24.798.730,00,-  Pajak    Masukannya  adalah  sebesar  Rp. 353.979.773,00,-Maka perhitungannya sebagai berikut:
Pajak Keluaran Rp. 24.798.730 Pajak Masukan Rp. 353.979.773, + PPN Lebih Bayar (Rp. 329.181.043,-)
Dari perhitungan diatas diketahui PPN Masukan lebih besar daripada PPN Keluarannya yang berarti ada kelebihan setoran. PPN yang lebih bayar akan dikompensasikan ke masa pajak  berikutnya.  Dalam  hal  pelaporan  SPT  Masa  Pajak  Pertambahan  Nilai,  PT.  Envicon Ekatama  telah  melaporkan  tepat  waktu  yaitu  akhir  bulan  berikutnya  setelah  berakhirnya Masa Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

## Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan  wawancara  bahwa  PT.  Envicon  Ekatama  untuk  pencatatan  akuntansi terdapat 2 metode pencatatan yang dilakukan yaitu cash basis dan Akrual basi,  sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan sendiri yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dapat dijelaskan melalui laporan laba rugi,  laporan  perubahan  ekuitas,  laporan  arus  kas,  neraca  dan  catatan  atas  laporan keuangan. (IAI, 2017).
Hasil  wawancara  dengan  narasumber  sebagai  berikut  : “ Perusahaan  menggunakan metode  cash  basis  dimana  transaksi  dicatat  pada  saat  menerima  kas,  sedangkan pendapatan akan dicatat pada saat pembeli atau pelanggan membayar sejumlah uang atau kas  kepada  penjual.  perusahaan  juga  sudah  memaksimalkan  untuk  mengikuti  standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik atau SAK – ETAP. ” (Narasumber Ibu Miranti Hegarsari, selaku Wakil KA Finance di PT. Envicon Ekatama, Tahun 2023).
Berikut transaksi-transaksi penjualan penyerahan Jasa kena pajak, pencatatan jurnal hingga laporan keuangan tahun 2022 yang dapat penulis sajikan :
a. Pencatatan akuntansi untuk penjualan tunai
PT.  Envicon  Ekatama  mengerjakan  fabrikasi  : Fabrication  &  Installation  piping Trunk Line    dari PT South Pacific Viscose  dengan harga senilai Rp 14.711.046  (belum termasuk PPN). Dari transaksi berikut maka jurnalnya adalah:
PPN = Rp 14.711.046 x 11% PPN = Rp 1.618.215
Jurnal saat penjualan barang kena pajak:
Nama Akun Debet Kredit Kas Rp. 16.329.261 Penjualan Rp.         14.711.046 Pajak Keluaran Rp.           1.618.215
b. Pencatatan akuntansi untuk pembelian tunai
PT. Envicon Ekatama membeli Kawat Las kepada PT. Alam Lestari Unggul senilai Rp 8.400.000 (belum termasuk PPN). Dari transaksi tersebut maka jurnalnya adalah:
PPN = Rp 8.400.000 x 11%  PPN = Rp 924.000
Jurnal saat penjualan barang kena pajak:
Nama Akun Debet Kredit Pembelian Rp.         9.324.000 Pajak Masukan Rp.      924.000 Kas Rp.   8.400.000 Data pengkreditan pajak masukan:
Pajak masukan     = Rp    924.000 Pajak keluaran      = Rp 1.618.215 Kurang bayar        = RP    694.215

## SIMPULAN
Dari penelitian dan perhitungan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis menarik dan menarik kesimpulan tentang penghitungan, pembayaran  dan  pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  PT.  Envicon  Ekatama  adalah sebagai berikut :
1. Dalam perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT. Envicon Ekatama menunjukkan bahwa perusahaan kurang bayar karena pajak pertambahan nilai atas produknya lebih tinggi dari nilai pertambahan inputnya antara tahun 2022 hingga 2023 dan menurut UU  No.  42  Tahun  2009.  Sedangkan  Perusahaan  dalam    memenuhi  kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai tahun 2022 sampai  dengan tahun 2023, belum sepenuhnya melaksanakan peraturan perpajakan yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran pajak pertambahan nilai pada bulan Januari 2022 yang mengakibatkan penyetoran dikenakan denda administratif sebesar 2% dari jumlah pajak. Jumlah  pajak yang  terutang  dihitung  sejak  tanggal  jatuh  tempo  sampai  dengan  tanggal pembayaran.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  harus  membayar  dan  dikenakan  denda administrasi sebesar Rp 110.517. Jumlah pajak yang terutang  dihitung  sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, sehingga perusahaan harus  membayar  denda  administrasi  pada  bulan  Januari  tahun  2022,  itu  adalah. 353.979.773.- menurut ketentuan hukum yang berlaku.
2. Selama proses pelaporan pajak pertambahan nilai pada tahun 2022 sampai dengan tahun  2023,  pelaku  usaha  belum  sepenuhnya  melaksanakan  peraturan  perpajakan akibat  keterlambatan  pelaporan  pajak  pertambahan  nilai  yang  terjadi  pada  bulan
Januari  ,  Februari  dan  April  2022,  sehingga  mengakibatkan  perusahaan  harus membayar  sanksi  administratif  berupa  denda  sebesar  Rp500.000  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Fauzia, H., & Surianto, M. A. (2022). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt.  Panahmas  Dwitama  Distrindo. Eqien-Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis,  11(3). https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/1100%0Ahttp://stiemuttaqien.ac. id/ojs/index.php/OJS/article/download/1100/813
Hanifah Dhia Nur Rohmah, A. K. (2023). nalisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Final Pada Pt. Griya Indah Persada. 12(2), 804 – 818.
Malihah, H., Nuridah, S., & Puspita Audina, B. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai  Pada  CV.  DJA  Tahun  2021-2022. Innovative:  Journal  Of  Social  Science Research, 3(5), 5978 – 5991. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5539
Mislam  Mislam,  Siti  Nuridah,  &  Siti  Ayu  Rosida.  (2023).  Analisis  Perhitungan  Pajak Pertambahn  Nilai  (PPN)  Pembelian  Dan  Penjualan  Barang  Sebelum  Dan  Sesudah Pandemi Pada Pt.Seah Precision Metal Indonesia Tahun 2019-2022. Journal Economic Excellence Ibnu Sina, 1(3), 218 – 232.
Natong,  A.  (2022).  Analisis  Perhitungan,  Pencatatan,  Penyetoran  Dan  Pelaporan  Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Saka Tehnik Utama. Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 7(2),
191. https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1804
Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. (2018). Metode Penelitian Kualitatif.
Romana,  R.  N.,  Simangunsong,  T.,  &  Saprudin.  (2023).  10.  Analisis  Penerapan  Perhitungan, Penyetoran,  dan  Pelaporan  PPN  pada  PT  Arkstarindo. Jurnal  Akuntansi  &  Perpajakan Jayakarta, 04(02), 90 – 102.
Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D.