Vol. 4, No. 2 (2023), pp. 121~132 DOI: https://doi.org/10.26593/focus.v4i2.7210
Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial Baru: Pendirian dan Perjuangan KH. Ahmad Dahlan dalam Konteks Modernitas dan Anti- kekerasan
Andri Moewashi Idharul Haq 1*
1 Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia
* Author Email: andri@ummi.ac.id

## ARTICLE INFO
ABSTRACT
Keywords:
New Social Movement;
Islam and Modernity;
KH. Ahmad Dahlan;
Intolerance Challenges; Anti-Violence Approach. This study aims to examine the establishment of Muhammadiyah as a new social movement that combines elements of Islam and modernity, as well as to explore the struggles of KH. Ahmad Dahlan in facing challenges of intolerance and violence. The research employs a historical approach and document analysis to understand the role of Muhammadiyah in the context of social development and Islamic thought. We also conducted a literature review to consider the context of the New Social Movement around the 1960s and 1970s. Muhammadiyah  emerged as a new social movement that integrated Islam with modernity, with a focus on personal aspects and human welfare. KH. Ahmad Dahlan, the founder of Muhammadiyah, faced intolerance and violence during his journey. However, he did not adopt a confrontational or non-cooperative approach. Instead, he reinforced Islamic faith and empowered Muslims in various aspects of their lives, including economics, politics, and culture. This approach aligns with the model of the New Social Movement or contemporary social movement of the 1960s-1970s, emphasizing humanistic, spiritual, and non-materialistic values in achieving universal goals. The New Social Movement is based on universal beliefs, symbols, and values that foster a sense of solidarity among diverse social groups. Muhammadiyah, as a new social movement that integrates Islam with modernity, has become a successful example of a social movement that applies a cooperative and non-violent approach to protect and enhance human life conditions. This model of the New Social Movement is relevant to ongoing social changes and universal values in society. This study strengthens our understanding of the relationship between Islam, modernity, and social movements in the Indonesian context.

## Article history:
Received 2023-10-19 Revised 2023-10-20 Accepted 2023-10-20

## ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk mengkaji pendirian Muhammadiyah sebagai gerakan sosial baru yang menggabungkan unsur Islam dan modernitas, serta eksplorasi perjuangan KH. Ahmad Dahlan dalam menghadapi tantangan intoleransi dan kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan analisis dokumen untuk memahami peran Muhammadiyah dalam konteks perkembangan sosial dan pemikiran Islam. Kami juga melakukan tinjauan  literatur untuk konteks gerakan sosial baru sekitar tahun 1960-1970-an. Muhammadiyah lahir sebagai
gerakan sosial baru yang mengintegrasikan Islam dengan modernitas, dengan fokus pada aspek-aspek personal dan kesejahteraan manusia. KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dihadapkan pada sikap intoleran dan kekerasan dalam perjalanannya. Namun, dia tidak mengadopsi pendekatan konfrontatif atau non-kooperatif; sebaliknya, dia memperkuat aqidah Islam dan memberdayakan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Pendekatan ini sesuai dengan model gerakan sosial baru atau gerakan sosial kontemporer sekitar tahun 1960-1970-an, yang menekankan nilai-nilai humanis, spiritual, dan non-materialistik dalam mencapai tujuan yang bersifat universal. Gerakan sosial baru ini didasarkan pada keyakinan universal, simbol, dan nilai- nilai yang membawa perasaan solidaritas terhadap kelompok sosial yang berbeda. Muhammadiyah, sebagai gerakan sosial baru yang mengintegrasikan Islam dengan modernitas, telah menjadi contoh sukses dari gerakan sosial yang menerapkan pandangan yang kooperatif dan anti-kekerasan untuk melindungi dan meningkatkan kondisi kehidupan manusia. Model gerakan sosial baru ini relevan dengan perubahan sosial dan nilai-nilai universal yang berkelanjutan dalam masyarakat. Studi ini memperkuat pemahaman tentang hubungan antara Islam, modernitas, dan gerakan sosial dalam konteks Indonesia.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## 1. PENDAHULUAN
Muhammadiyah, sebuah gerakan sosial yang muncul pada abad ke-20 di Indonesia, memainkan peran yang sangat signifikan dalam mengubah dinamika sosial, pendidikan, dan aspek agama dalam masyarakat yang dihadapkan pada berbagai tantangan (Barton, 2014). Gerakan sosial ini memiliki karakteristik ideologi gerakan sosial baru, yang membedakannya dari gerakan sosial konvensional, seperti gerakan kelas pekerja dan konsepsi ideologi Marxis yang lebih menekankan unsur kolektivitas dalam tindakan kolektif (Ni’am, 2015).
Gerakan sosial baru cenderung lebih fokus pada dimensi identitas baru, dengan penekanan pada isu-isu simbolis dan kultural yang terkait dengan aspek identitas, daripada hanya keluhan ekonomi seperti yang sering dihadapi gerakan kelas (Wiktorowicz, 2002). Gerakan sosial baru sering kali berhubungan dengan seperangkat keyakinan, simbol, nilai-nilai universal, dan makna yang berkaitan dengan perasaan sentimen terhadap kelompok sosial yang berbeda.
Muhammadiyah, sebagai gerakan sosial baru, menggambarkan perpaduan sukses antara Islam dan modernitas, serta mendorong aspek-aspek personal yang erat terkait dengan kesejahteraan manusia  (Khoirudin, 2020). Gerakan ini mengadopsi pola mobilisasi baru yang diwarnai oleh pendekatan anti-kekerasan. Di sisi lain, gerakan sosial baru mencerminkan rasa kejenuhan terhadap representasi modernitas dengan menolak penekanan pada ide-ide materialistik, dan lebih memprioritaskan perbaikan kualitas kehidupan manusia secara holistik (Gunawan, 2018).
Penelitian ini menjelaskan pentingnya peran Muhammadiyah sebagai gerakan sosial baru yang memengaruhi secara substansial kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan memeriksa akar sejarah, nilai-nilai, dan dampaknya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Muhammadiyah berfungsi sebagai gerakan sosial baru yang mencerminkan perubahan dalam masyarakat.

## 2. METODE
Penelitian mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan sosial baru akan mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (Brannen, 2017). Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk mendalamkan pemahaman terhadap peran Muhammadiyah sebagai gerakan sosial baru dalam konteks kontemporer. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan, yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel, dan dokumen sejarah yang berkaitan dengan Muhammadiyah.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## a. Gerakan Sosial Baru
Sebelum kita memasuki pembahasan peran Muhammadiyah sebagai gerakan sosial baru dalam era kontemporer, penting untuk memahami kerangka teoritis yang menggambarkan berbagai jenis gerakan sosial. Ini diperlukan karena evolusi gerakan sosial telah menciptakan  dua jenis utama: gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru.
Gerakan sosial telah menjadi fenomena yang berpengaruh dalam perkembangan masyarakat di seluruh dunia, dan seiring berjalannya waktu, gerakan sosial mengalami perubahan yang signifikan dalam hal karakteristik, tujuan, dan dampaknya. Di Indonesia, penelitian gerakan sosial sering merujuk pada tiga kerangka teoritis yang disusun oleh Rajendra Singh, yang mengklasifikasikan teori gerakan sosial ke dalam tiga kategori: klasik, neo-klasik, dan gerakan sosial baru (Sukmana, 2016).
Kerangka klasik lebih berfokus pada perilaku kolektif seperti kerumunan, kerusuhan, dan penolakan, yang memiliki akar dalam psikologi sosial klasik. Sementara itu, kerangka neo-klasik terkait dengan teori gerakan sosial lama yang mencakup model-model fungsional dan dialektika Marxis (Della Porta & Diani, 1999). Di sisi lain, teori gerakan sosial baru, juga dikenal sebagai gerakan sosial kontemporer, memiliki pandangan yang berbeda. Teori ini menyoroti logika tindakan kolektif yang berakar dalam politik, ideologi, kultural, etnisitas, gender, dan identitas.
Konsep gerakan sosial sendiri memiliki beragam definisi. Meyer dan Tarrow mendefinisikannya sebagai gerakan yang didasarkan pada tujuan dan solidaritas bersama, yang terlibat dalam interaksi berkelanjutan dengan kelompok elit, saingan, atau pihak berwenang. Mereka menekankan adanya kerangka konseptual untuk gerakan sosial yang mencakup struktur peluang politik (eksogen), mobilisasi sumber daya (indogen), dan peran budaya dan pembingkaian sebagai elemen “perantara” dalam politik kontroversial. Gerakan sosial  memiliki empat unsur utama: (1) jaringan yang kuat, meskipun interaksinya bersifat informal atau tidak terstruktur, dengan anggota yang memiliki ikatan ide dan komitmen bersama; (2) berbagi keyakinan dan solidaritas; (3) melibatkan aksi bersama dengan isu-isu yang bersifat konflik; (4) tuntutan yang bersifat kontinu namun tidak terinstitusi dan tidak mengikuti prosedur rutin seperti dalam organisasi atau agama (Meyer & Tarrow, 1998).
Secara keseluruhan, gerakan sosial adalah bentuk penentangan kolektif oleh individu yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam interaksi yang berkelanjutan dengan elit, saingan, dan pihak berwenang. Pendapat Tarrow menjelaskan beberapa aspek turunan, yaitu bahwa gerakan sosial bertindak sebagai penentangan terhadap elite, otoritas, dan peraturan kelompok dan budaya yang ada. Gerakan ini didasarkan pada rasa solidaritas dan identitas kolektif, dan untuk mencapai tujuan tindakan kolektif, bentuk pertarungan berubah menjadi gerakan sosial (Tarrow, 1998).
Karakteristik gerakan sosial melibatkan sejumlah orang dengan tujuan umum untuk mendukung atau mencegah perubahan tertentu. Gerakan ini memiliki struktur dengan kepemimpinan yang diakui secara umum dan melibatkan aktivitas yang dipertahankan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini menjadikan gerakan sosial relatif lebih permanen dan terorganisir dibandingkan dengan bentuk perilaku kolektif lainnya (Bayat, 2005).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teoritis Gerakan Sosial Baru (GSB) untuk menganalisis peran Muhammadiyah sebagai gerakan sosial baru. Kami akan menggali bagaimana
Muhammadiyah mencerminkan karakteristik GSB, seperti pluralitas, fokus pada isu-isu non- materialistik, dan aksi-aksi yang berakar pada level akar rumput dalam kerangka kelembagaan yang terbatas  (Melucci, 1980). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Muhammadiyah, sebagai gerakan sosial baru, telah menciptakan perubahan dalam masyarakat Indonesia.
Perubahan dari masyarakat modern menuju masyarakat postmodern mencerminkan transformasi sejalan dengan perubahan dalam bentuk gerakan sosial. Perubahan ini mencakup pergeseran dari gerakan sosial klasik dan neo-klasik yang sering disebut sebagai gerakan sosial lama ke arah gerakan sosial baru (Buechler, 2016). Gerakan sosial lama biasanya terkait dengan representasi kapitalisme dan industrialisme, yang melibatkan ekspansi dan dominasi peradaban Barat terhadap peradaban non- Barat. Di sisi lain, Gerakan Sosial Baru (GSB) mencerminkan kejenuhan terhadap representasi modernitas dengan cara menolak fokus pada materi dan lebih memprioritaskan peningkatan kualitas kehidupan manusia secara keseluruhan (Singh, 2001).
Perspektif GSB menganggap bahwa gerakan-gerakan kontemporer adalah respons terhadap ketidakcakapan struktur politik dan ekonomi dalam masyarakat pasca-industrial yang berbeda dengan gerakan-gerakan lain (Coser et al., 2020). GSB lebih menekankan isu-isu seperti pluralitas, kualitas kehidupan, dan perubahan dalam kerangka sosial-politik ekonomi pasca-industrial.

## Tabel 1. Perspektif gerakan sosial dan tesis utamanya
Persepektif Gerakan Sosial Baru Pendukung Tesis Utama Kritik Perilaku Kolektif Le Bon (1960); Hoffer (1951); Blummer (1969); Kornhauser (1959); Smelser (1971); Toch (1966); Gurr (1970). Mancur Olson (1965), Zald dan Ash (1966), McCarthy dan Zald (1977), Anthony
Oberschall (1973,1978), Charles Tilly (1978), dll. Gerakan sosial muncul sebagai respon spontan ketidakpuasan terhadap situasi baru yang diciptakan modernisasi dan berlangsung cepat (rapid modernization) Cenderung memandang gerakan sosial sebagai respons emosional dan irasional. Kurang memperhitungkan basis atau organisasi gerakan dan keterkaitannya satu sama lain dalam membangun gerakan yang lebih besar. Mobilisasi Sumber daya Ketidakpuasan tidak selalu melahirkan protes karena individu merupakan aktor rasional
(mempertimbangkan cost and benefits). Gerakan sosial akan terjadi dan mampu bertahan dengan mobilisasi sumber daya (material dan non material) yang ada dalam organisasi.
Organisasi gerakan menjadi perhatian.
Terlalu menekankan aspek rasional. Kurang memperhitungkan aspek kesadaran, cita-cita, kultur, dan ideology. Organisasi gerakan menimbulkan gejala birokratisasi, oligarkisasi, dan institusionalisasi. Gerakan sosial diposisikan secara pasif, sebagai variabel dependen. Michael Lipsky (1970), Peter Eisinger Perhatian sistematis pada struktur peluang politik Konsep eksplanatorisnya kuat, namun lemah jika
Proses Politik (1973), Jenkins dan Perrow (1977), McAdam (1982,1989, 1998), Kitschelt (1986), Brockett (1991), Kriesi, et al (1992), dll. yang mempengaruhi kelangsungan gerakan sosial. Struktur peluang politik mencakup antara lain tingkat keterbukaan, tingkat stabilitas susunan elit yang berkuasa, adanya pengelompokan dan perpecahan elite, dan kapasitas Negara serta kecenderungannya untuk menindas. dipergunakan pada kasus yang spesifik. Terbukanya peluang tidak senantiasa menguntungkan bagi gerakan sosial, tetapi juga menjadi kesempatan bagi lawan- lawannya untuk melemahkan gerakan. Gerakan Sosial Baru Alain Touraine (1977- 1981), Claus Offe (1985), Laclau dan Mouffe (1985), Alberto Melucci (1982,1989,1996),
Inglehart (1990),
Rajendra Singh (2001) Perspektif ini melihat gerakan-Kurang mampu melihat keterkaitan gerakan kontemporer sebagai respons terhadap ketidakcakapan struktur politik dan ekonomi masyarakat pascaindustrial. Ia berbeda dengan gerakan- gerakan lain karena struktur organisasinya yang terdesentralisasi, menggunakan taktik inkonvensional, dan fokusnya pada isu-isu budaya dan identitas. Kurang mampu melihat keterkaitan gerakan-gerakan sosial yang berlangsungsepanjang masa.
Menafikkan gerakan-gerakan kontemporer diNegara- negara non pasca-industrial. Menafikkan peran organisasiorganisasi gerakan dan bagaimana organisasi tersebut memelihara dinamika gerakan secara berkelanjutan. Perspektif ini juga membesar-  besarkan seolah-olah perubahan kultural bisa dipisahkan dari isu-isu politik konvensional, seperti hukum dan keadilan distributif.
Sumber: (Huriani, 2021, p. 58).
Adapun beberapa karakteristik gerakan sosial baru (GSB), sebagaimana dikemukakan oleh Singh, pada dasarnya meliputi empat karakteristik, yakni: Pertama, GSB memiliki karakteristik terkait dengan keyakinan bahwa peran masyarakat sipil semakin terbatas karena negara yang kuat dan ekspansi pasar, sehingga hal ini mendorong tumbuhnya isu pertahanan diri dalam komunitas sebagai respons terhadap perubahan tersebut (Singh, 2001).
Kedua, GSB mengubah pandangan Marxis tentang konflik kelas dan kelas sosial. Sementara dalam pandangan Marxis tradisional, semua bentuk perjuangan dianggap sebagai perjuangan kelas, GSB sekarang lebih menekankan isu-isu non-materialistik dan mengatasi batasan Marxis dalam menjelaskan konsep kelas dan pembentukan kelas (Singh, 2001, p. 91).
Ketiga, GSB sering mengembangkan politik basis atau politik akar rumput, yang melibatkan tindakan-tindakan dari tingkat masyarakat yang lebih kecil, dan fokus pada isu-isu lokal dengan dasar- dasar organisasi yang terbatas. GSB biasanya merespons isu-isu yang berasal dari masyarakat sipil dan bertujuan untuk merestrukturisasi hubungan antara negara, masyarakat, dan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan ruang publik untuk mempromosikan diskusi demokratis tentang otonomi dan kebebasan, baik pada tingkat individu maupun kolektif (Singh, 2001, p. 92).
Keempat, struktur GSB ditentukan oleh keberagaman tujuan, sasaran, dan orientasi yang berasal dari keragaman sosial. Saat ini, ada beragam transformasi diri dan konstruksi identitas yang terus berkembang. Akibatnya, berbagai bentuk aksi sosial dan gerakan yang beragam muncul, mengikuti berbagai jalur, mengejar tujuan yang berbeda, dan mewakili beragam kepentingan (Singh, 2001, p. 93).
Semua karakteristik ini pada dasarnya mencerminkan pandangan GSB yang mencakup teori mobilisasi sumber daya dan teori yang berfokus pada identitas (Singh, 2001, p. 93).

## b. K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Sebagai Gerakan Sosial Baru
Muhammadiyah dan perannya dalam perkembangan masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sosok K.H. Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah telah aktif selama 106 tahun dan memberikan kontribusi besar, terutama dalam bidang pendidikan. Didirikan pada 18 November 1912, Muhammadiyah berdiri sebagai respons terhadap meningkatnya Islamofobia di Eropa. Prinsip-prinsip yang dianut oleh KH. Ahmad Dahlan sejalan dengan gagasan kemajuan dalam era modern saat itu. Dia menyatakan, “Kita tak boleh memungkiri adanya gerak alam. Gerak itu ialah gerak menuju kemajuan. Kemajuan itu menuju keselamatan dunia” (Umam, 2017).
K.H. Ahmad Dahlan, yang juga dikenal sebagai Muhammad Darwisy, adalah anak keempat dari tujuh bersaudara. Dia berasal dari keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang tokoh terkemuka di antara Wali Songo yang menjadi pelopor penyebaran dan pengembangan Islam di Tanah Jawa. Pada usia 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama lima tahun, di mana ia mulai terpapar pada pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, al-Afghani, Rasyid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Setelah pulang ke kampung halamannya pada tahun 1888, ia mengambil nama KH. Ahmad Dahlan. Aktivitas sosialnya meningkat setelah pulang dari ibadah haji, termasuk mendirikan kelas belajar dan membangun pondok untuk pendidikan umum serta intensif dalam berkomunikasi dengan berbagai kalangan ulama dan pergerakan, termasuk Budi Utomo dan Jamiat Khair. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di kampung Kauman, Yogyakarta (Nurhayati, Idris, & Burga, 2018).
Muhammadiyah, di bawah kepemimpinan KH. Ahmad Dahlan, mengusung misi dakwah yang bersifat komprehensif dan melibatkan banyak aspek, bukan hanya dakwah verbal. KH. Ahmad Dahlan sendiri mengajar pelajaran-pelajaran Islam, baik secara lisan maupun tertulis, dan mendirikan berbagai lembaga seperti Madrasah Diniyah Al-Islamiyah pada tahun 1911, yang menjadi embrio dari Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah pada tahun 1915, 'Aisyiyah pada tahun 1917, dan Hizbul Wathan pada tahun 1918. Dia bahkan mengimplementasikan konsep Al-Ma'un melalui lembaga PKO (Penolong Kesengsaraan Umum Oemoem, Bantuan untuk Penanggulangan Penderitaan Masyarakat) pada tahun 1922.
Proses pendirian Muhammadiyah melibatkan beberapa langkah, termasuk diskusi dengan tokoh- tokoh seperti Budihardjo dan R. Dwisewojo, serta memperoleh izin dari pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 18 November 1912. Pada tanggal 20 Desember 1912, KH. Ahmad Dahlan secara resmi memproklamirkan berdirinya Muhammadiyah dalam rapat yang dihadiri oleh sekitar enam puluh hingga tujuh puluh orang. Organisasi Muhammadiyah akhirnya mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 22 Agustus 1914 (Nashir, 2015).
Pendirian  Muhammadiyah dipengaruhi oleh faktor-faktor teologis dan sosiologis. Dari segi teologis, KH. Ahmad Dahlan menggali Al-Qur'an, khususnya QS. Ali-Imran ayat 104, sebagai dasar untuk menjalankan misi dakwah komprehensif dan multi-aspek yang dianut oleh Muhammadiyah. Secara sosiologis, faktor internal mencakup ketidakmurnian praktik Islam di masyarakat Indonesia akibat pengaruh agama Hindu dan Budha sebelum kedatangan Islam, serta kurangnya lembaga pendidikan Islam yang mampu menyiapkan generasi yang kompeten.  Faktor eksternal mencakup peningkatan gerakan kristenisasi, penetrasi bangsa Eropa, terutama Belanda, ke Indonesia, dan pengaruh dari gerakan pembaruan dalam dunia Islam (Tahir, 2010).
Dalam menghadapi tantangan zaman, KH. Ahmad Dahlan meyakini bahwa pendidikan memegang peranan sentral untuk masa depan. Di Indonesia, terutama pada zamannya, pendidikan masih belum memenuhi kebutuhan zaman. Materi dan metode pengajaran perlu mengalami perubahan mendasar. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengambil langkah signifikan dengan mendirikan sekolah yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas (Saputra, 2018).
Secara praktis, KH. Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah melakukan gerakan amaliah Islam dengan dua pendekatan utama. Pertama, mereka mendirikan sekolah umum yang memasukkan ilmu- ilmu keagamaan dalam kurikulumnya. Kedua, mereka mendirikan madrasah yang mengajarkan ilmu- ilmu pengetahuan umum. Pendekatan ini menghasilkan 8 Hollands Inlandse School, satu sekolah guru di Yogyakarta, 32 Sekolah Dasar 5 tahun, satu Schakelschool, dan 14 Madrasah. Keseluruhan program ini melibatkan 119 orang guru dan 4000 murid (Tahir, 2010).
Pemikiran progresif KH. Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kerjasama dengan organisasi Budi Utomo, yang pada saat itu merupakan organisasi yang kurang populer di kalangan umat Islam, terutama dikalangan umat Islam berhaluan tradisional. Namun, KH. Ahmad Dahlan berhasil menjadi pelopor dalam pendirian madrasah yang mengintegrasikan ilmu agama Islam dan ilmu umum. Walaupun banyak masyarakat menolak gagasannya, KH. Ahmad Dahlan berhasil mengatasi kendala ini dan menghadirkan konsep pendidikan yang lebih inklusif.
Selain dalam bidang pendidikan, KH. Ahmad Dahlan juga memberikan kontribusi dalam upaya membangun semangat nasionalisme di kalangan umat Islam Indonesia. Muhammadiyah, yang didirikan pada tahun 1912, telah bergerak dalam memperbaiki kultur masyarakat terjajah dengan usaha pencerahan dan peningkatan kemanusiaan. Pemikiran progresif dan keterbukaan terhadap gagasan-gagasan baru telah menjadi ciri Muhammadiyah selama beberapa dasawarsa. Contohnya, mereka mengganti nama “Hindia Nederland” dalam AD Muhammadiyah dengan “Indonesia” pada tahun 1941, menjelang invasi Jepang, sebagai tanda kebangkitan nasionalisme. Meskipun ada berbagai pandangan, Muhammadiyah tetap berkomitmen pada tujuan pokok mereka untuk memajukan agama Islam dan masyarakat Indonesia (Yusuf, Mahfud, & Burhani, 2018).
Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan reformasi agama yang dikenal dengan upayanya dalam memurnikan keyakinan Islam dan usahanya untuk mempertahankan kesucian serta orisinalitas Islam. Gerakan ini telah menjalankan proses rasionalisasi dan modernisasi keyakinan agama melalui sektor pendidikan. Dalam metodenya, Muhammadiyah memberikan prioritas tertinggi pada akal atau nalar dalam teorinya, dan secara konkret mereformasi sistem pendidikan.
Saat berlalu lebih dari satu abad, sejak tanggal 18 November 1912, Muhammadiyah bukan hanya berhasil bertahan dalam menghadapi perubahan zaman, tetapi juga mampu berkembang dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap identitas Islam dan Indonesia hingga saat ini. Sebagai hasilnya, selain dari pendirian ribuan lembaga amal di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Muhammadiyah juga telah berkontribusi dalam membentuk kerangka Islam moderat yang berkembang dan menjadi aliran utama di Nusantara selama lebih dari satu abad. Pada awal abad kedua ini, peran Muhammadiyah membuka perspektif yang lebih luas, termasuk dalam konteks internasional. Bagaimana gagasan, gerakan, dan peran Muhammadiyah telah memberikan dampak tidak hanya pada Islam di Indonesia, tetapi juga dalam menghadirkan Islam yang lebih toleran, moderat, dan berkontribusi positif dalam konteks masyarakat global saat ini (Madjid, 2020).
Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemikiran KH. Ahmad Dahlan dipengaruhi oleh ide-ide pembaharuan Islam yang muncul di Timur Tengah pada akhir abad XIX, yang mencakup pemikiran ulama seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridla. Selain itu, KH. Ahmad Dahlan juga melakukan penelitian lebih lanjut dari berbagai sumber,
seperti karya-karya Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, serta melakukan tafsir Alquran dan Hadis sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi di Indonesia pada zamannya. Konsep pembaharuan Islam ini sangat memengaruhi pemikiran KH. Ahmad Dahlan dalam memperkenalkan pemikiran dan gerakan Islam yang modern di Indonesia (Noer, 1982).
Keberhasilan mengenalkan gerakan Islam modern oleh Muhammadiyah mempunyai tiga alasan utama (Lubis, 1993). Pertama, Muhammadiyah telah menjadi contoh utama dalam dakwah Islam yang puritan, modern, dan progresif di Indonesia. Sejarah panjang dan prestasi Muhammadiyah dalam mempertahankan budaya Indonesia dan memperkenalkan modernitas dalam landasan agama yang kuat menjadi referensi berharga dalam membangun Indonesia dan masyarakat dunia. Kedua, cita-cita Muhammadiyah untuk menciptakan masyarakat Islam yang sejati memerlukan kerjasama dari semua komponen umat Islam untuk mencapainya. Terakhir, Muhammadiyah sebagai gerakan yang memiliki jaringan organisasi di seluruh Indonesia dan lembaga pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, menjadi laboratorium besar untuk mengimplementasikan nilai-nilai, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk memberdayakan masyarakat (Gunawan, 2018).
KH. Ahmad Dahlan memimpin dengan menggabungkan semangat ijtihad dan penghapusan taqlid, serta kembali kepada Alquran dan Sunnah. Kepemimpinan dalam gerakan sosial memiliki peran utama dalam menginspirasi komitmen, mobilisasi sumber daya, menciptakan dan memahami peluang, merumuskan strategi, mengembangkan kerangka konsep tuntutan, dan memengaruhi hasil gerakan sosial. Para pemimpin gerakan sosial berperan sebagai pembuat keputusan strategis yang mengilhami dan mengorganisir partisipasi orang lain dalam gerakan sosial. Pemimpin dalam organisasi gerakan sosial memiliki resiko dan tanggung jawab yang lebih besar dibanding anggota lainnya, tetapi juga akan memperoleh penghargaan yang lebih besar atas keberhasilan gerakan sosial tersebut. Pemimpin biasanya mendapatkan manfaat dalam hal status, wewenang, dan dalam beberapa kasus, kekayaan, melalui posisinya dalam gerakan sosial (Sukmana, 2016).
Kepemimpinan KH. Ahmad Dahlan terbentuk melalui tantangan pemikiran dan konteks sosial yang kompleks. Penelitian ini menunjukkan bahwa KH. Ahmad Dahlan dihadapkan pada berbagai tantangan dalam perjalanannya, termasuk sikap intoleran dan tindakan kekerasan yang ditujukan langsung kepada dirinya. Walaupun menjadi sasaran kebencian, KH. Ahmad Dahlan memilih untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya dan membuktikan melalui prestasi dan akhlak yang baik (“Menekuni Tirakat Toleransi Mengintip KH Ahmad Dahlan,” 2020).

## c. Tantangan KH. Ahmad Dahlan dalam Membangun Anti-Kekerasan
KH. Ahmad Dahlan menghadapi sejumlah tantangan dan kebencian karena perbedaan pandangan agama, sosial, dan budaya (Idharoel Haq & Ziaulhaq, 2021). Pertama, selama masa hidupnya, Indonesia berada dalam situasi kompleks dengan perebutan pengaruh antara semangat pembaharuan Islam, pemerintahan kolonial Belanda, dan upaya kristenisasi. Pada masa itu, orang Islam sering disebut sebagai penduduk pribumi, dan banyak hal yang terkait dengan budaya Eropa seperti mode berpakaian dianggap sebagai unsur kristenisasi. Pakaian ala Eropa, seperti celana panjang, topi, dan dasi, dianggap sebagai tanda keluarnya seseorang dari agama Islam (Abdullah, 2015).
Kedua, upaya KH. Ahmad Dahlan untuk memajukan masyarakat Islam melalui pendidikan modern membawanya dalam kontak dengan pemikiran kemodernan yang dibawa oleh kelompok intelektual di organisasi Budi Utomo (Nurhadi, 2017). Namun, tindakan ini mendatangkan kritik keras, dan ia dituduh meninggalkan agama Islam karena menganut sistem sekolah yang dianggap terpengaruh oleh Barat. Terdapat pula penilaian negatif terhadap penggunaan elemen musik dalam pendidikan modern.
Ketiga, KH. Ahmad Dahlan menghadapi tuduhan takfiri (menyatakan seseorang kafir) karena mendirikan madrasah yang berkolaborasi dengan pemerintah kolonial Belanda (Arofah & Jamu’in, 2015). Walaupun pendekatan ini dianggap akomodatif dan kooperatif dalam menghadapi lingkungan
yang tidak ramah terhadap gerakan nasionalisme pribumi, banyak yang menuduhnya sebagai kafir karena mengadopsi model pendidikan Barat (“Sejarah Singkat,” 2020).
Keempat, pendirian organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 menghadapi tantangan berupa fitnah, tuduhan murtad, dan ancaman. KH. Ahmad Dahlan mendapatkan serangan verbal dan ancaman fisik, termasuk tudingan bahwa ia mendirikan agama baru yang menyalahi Islam, dituduh sebagai kyai palsu yang meniru orang Kristen Belanda, dan ancaman pembunuhan karena dianggap kafir (Arofah & Jamu’in, 2015).
Kelima, saat berjalan di kampung Kauman, KH. Ahmad Dahlan disambut dengan seruan bahwa ia adalah orang kafir dan dijauhi oleh keluarganya. Bahkan, sebuah langgar yang ia bangun pernah dirobohkan oleh masyarakat setempat karena dianggap sebagai pendiri agama baru yang dinilai membahayakan umat Islam (Abdullah, 2015).
Perjuangan KH. Ahmad Dahlan dalam mengembangkan pemikiran dan gerakan inovatifnya dipenuhi dengan berbagai bentuk kebencian, dengan berbagai tuduhan dan tindakan, termasuk pengkafiran, fitnah sebagai kyai palsu, dan penggunaan model pendidikan Barat (Sitepu, 2017).
Berbagai insiden kebencian terjadi ketika KH. Ahmad Dahlan berjuang untuk mencapai tujuannya dalam menciptakan perubahan sosial, terutama di Yogyakarta. Ada dua faktor yang mempengaruhi tantangan ini (Arifin, 2019). Pertama, faktor internal, yang meliputi pemahaman yang rendah terhadap ajaran Islam karena kualitas pendidikan yang rendah pada saat itu. Masyarakat di Kauman memiliki karakter ganda, yaitu sinkretis dan tradisional dalam praktik keagamaan mereka. Sisi sinkretis menggabungkan elemen-elemen Islam dengan unsur budaya lokal tanpa fondasi ortodoks yang kuat. Di sisi lain, karakter tradisional terlihat dalam ketidaksetujuan terhadap ide-ide inovatif dalam gerakan sosial.
Faktor kedua adalah faktor eksternal, termasuk meningkatnya gerakan kristenisasi, penetrasi pemerintah kolonial di Indonesia, dan pengaruh gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Gerakan kristenisasi telah lama memengaruhi masyarakat Islam di Indonesia, dan Muhammadiyah lahir sebagai tanggapan terhadap tantangan ini. KH. Ahmad Dahlan dihadapkan pada kenyataan bahwa Islam bisa mengalami penurunan pengikut di Indonesia jika tidak ada usaha keras untuk memperkuat keberadaannya  (Noer, 1982). Ini tercermin dalam pernyataan beliau yang menyatakan bahwa, meskipun Islam tidak akan pernah lenyap dari dunia, kemungkinan Islam hilang di Indonesia tetap terbuka (Shihab, 1997).
KH. Ahmad Dahlan memilih pendekatan kooperatif dan non-oposisional dalam menghadapi tantangan ini, terutama setelah politik etis diperkenalkan oleh pemerintah Belanda. Politik etis ini melibatkan tiga prinsip dasar, termasuk pendidikan, yang kemudian digunakan oleh KH. Ahmad Dahlan untuk membentuk program pembaharuan pendidikan. Pendekatan ini memungkinkannya memahami dan mengadopsi model pendidikan misionaris Belanda, yang saat itu lebih maju daripada sistem pendidikan tradisional pribumi. Pendirian Muhammadiyah merupakan bagian dari strategi ini, dan KH. Ahmad Dahlan melihatnya sebagai alat untuk melawan pengaruh kristenisasi (Sutarga, 1987).
Selanjutnya, KH. Ahmad Dahlan menjalin berbagai hubungan dengan kelompok seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan pemerintah kolonial Belanda. Meskipun berhadapan dengan berbagai tantangan, KH. Ahmad Dahlan tetap mempertahankan pendekatan yang kooperatif dan non- kekerasan. Gerakan Muhammadiyah menjadi salah satu model gerakan sosial baru yang mencerminkan karakter reformis, berwawasan perkotaan, dan berkembang dengan lembut. Muhammadiyah juga mengakui pentingnya pendidikan modern dan penggabungan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum (Mawardi, n.d.).
Pada akhirnya, Muhammadiyah berkembang sebagai gerakan sosial yang berpusat pada nilai- nilai universal, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemajuan, sambil mempertahankan kerukunan antar suku, ras, golongan, dan budaya. Gerakan ini juga mencerminkan pandangan bahwa Islam memiliki potensi untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat dan menyebar pesan perdamaian serta keadilan (Mulkhan, 1990).
Penjelasan terakhir mengenai konsep Muhammadiyah sebagai gerakan sosial baru adalah bahwa gerakan ini memiliki ciri refleksi diri, dengan partisipan yang selalu mempertanyakan tindakan mereka (Arofah & Jamu’in, 2015). Muhammadiyah lebih suka menggunakan taktik mengganggu dan mobilisasi opini publik daripada melibatkan diri dalam politik konvensional (Qodir, Nurmandi, & Yamin, 2015). Namun, ini tidak menghindarkan mereka dari keterlibatan dalam politik atau pembentukan lembaga sendiri.
Dalam pandangan Muhammadiyah, Islam yang berkemajuan adalah agama yang membawa rahmat dan mempromosikan kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan kemuliaan manusia tanpa diskriminasi. Islam ini juga menentang berbagai bentuk kejahatan dan pengrusakan yang merugikan kehidupan manusia. Muhammadiyah memandang bahwa Islam harus memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia, tanpa memandang suku, ras, golongan, atau budaya (Nashir, 2015).
Dalam perkembangan terkini, Muhammadiyah terus bergerak menuju kesempurnaan dalam ajaran Islam yang sesuai dengan tantangan kehidupan modern abad ke-21. Mereka berupaya untuk menggabungkan nilai-nilai agama dengan pengetahuan modern dan melestarikan keutamaan kemajemukan dalam masyarakat (Muhammadiyah, 2015).

## 4. KESIMPULAN
Pendirian organisasi  Muhammadiyah melibatkan berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi kebijakan pemerintah pada masa tersebut. KH. Ahmad Dahlan, dalam upayanya memimpin organisasi ini, juga berhadapan dengan sikap intoleransi dan bahkan tindakan kekerasan. Dalam menghadapi ancaman tersebut, KH. Ahmad Dahlan tidak mengadopsi sikap perlawanan konfrontatif atau nonkooperatif. Sebaliknya, beliau memilih untuk memperkuat keyakinan aqidah umat Islam dan memberdayakan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mereka tidak menjadi rentan secara ekonomis, politik, atau budaya yang dapat mengganggu keyakinan mereka.
Pendekatan ini mencerminkan model gerakan sosial baru atau gerakan sosial kontemporer yang berkembang sekitar tahun 1960-1970-an. Gerakan sosial baru ini lebih berfokus pada nilai-nilai humanis, spiritual, dan aspek non-materialistik. Gerakan ini memiliki tujuan dan cita-cita yang bersifat universal, dan sering kali melibatkan keyakinan bersama, simbol, serta nilai-nilai universal. Gerakan sosial baru juga seringkali berkaitan dengan perasaan solidaritas terhadap beragam kelompok sosial yang berbeda.
Dalam konteks Muhammadiyah, organisasi ini mewakili penggabungan antara Islam dan modernitas. Ini adalah contoh nyata dari gerakan sosial baru yang berusaha menyentuh aspek-aspek personal dan berkontribusi pada perbaikan kondisi kehidupan manusia. Muhammadiyah menggunakan pendekatan kooperatif dan anti-kekerasan dalam upayanya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

## Daftar Pustaka
Abdullah, N. (2015). K.H. Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis). Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama , 9 (1). Arifin, S. (2019). Populisme, Demokrasi, Multikulturalisme: Artikulasi Baru Islam di Indonesia dalam Nalar Agama Publik . Malang: Intrans Publishing.
Arofah, S., & Jamu’in, M. (2015). Gagasan Dasar dan Pemikiran Pendidikan Islam K.H Ahmad Dahlan. Tajdida , 13 (2).
Barton, G. (2014). The Gülen movement, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama: Progressive Islamic thought, religious philanthropy and civil society in Turkey and Indonesia. Islam and Christian– Muslim Relations , 25 (3), 287–301.
Bayat, A. (2005). Islamism and social movement theory. Third World Quarterly , 26 (6), 891–908. Brannen, J. (2017). Mixing methods: Qualitative and quantitative research . Routledge. Buechler, S. M. (2016). Understanding social movements: Theories from the classical era to the present .
Routledge.
Coser, L. A., Fealy, G., Rahman, M. T., Setia, P., Bunt, G. R., Setia, P., … Smith, H. J. (2020). Social Movements 1768-2012. Jurnal Komunikasi Islam , 1 (1), 1–9.
Della Porta, D., & Diani, M. (1999). Social movements. The SAGE Handbook Of , 656.
Gunawan, A. (2018). Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 5 (2), 161–178. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9414 Huriani, Y. (2021). Agama dan Gender: Versi Ormas Islam Perempuan di Indonesia . Lekkas.
Idharoel Haq, A. M., & Ziaulhaq, M. (2021). Studi Kebencian: Analisis Komparasi Pemikiran Bediüzzaman Said Nursi (1877-1960) dan K. H. Ahmad Dahlan (1868-1923). MELINTAS , 35 (3),
258–278. https://doi.org/10.26593/mel.v35i3.4660.258-278
Khoirudin, A. (2020). Exploring muhammadiyah’s historical civilizational dimension of social reconstruction in Indonesia: Humanitarian and cosmopolitan approaches. Journal of Al- Tamaddun , 15 (1), 183–197. https://doi.org/10.22452/JAT.vol15no1.13 Lubis, A. (1993). Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh . Jakarta: BulanBintang. Madjid, N. (2020). Kepemimpinan: Bukan Sekadar Iktikad Baik .
Mawardi, A. (n.d.). Studi Pemikiran Pendidikan Kh. Ahmad Dahlan. Jurnal Tarbawi , 1 (2). Melucci, A. (1980). The new social movements: A theoretical approach. Social Science Information ,
19 (2), 199–226. Menekuni Tirakat Toleransi Mengintip KH Ahmad Dahlan. (2020). Meyer, D., & Tarrow, S. (1998). The Social Movement Saciety. Muhammadiyah, P. P. (2015). Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna . Suara Muhammadiyah. Yokyakarta. Mulkhan, A. M. (1990). Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial . Jakarta: Bumi Aksara. Nashir, H. (2015). Muhammadiyah a Reform Movement, Universitas Muhammadiyah Surakarta (1st ed.). Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Ni’am, S. (2015). Pesantren: The miniature of moderate Islam in Indonesia. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies , 5 (1), 111–134. https://doi.org/10.18326/ijims.v5i1.111-134
Noer, D. (1982). Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942 . LP3ES= Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
Nurhadi, R. (2017). Pendidikan Nasionalisme-Agamis dalam Pandangan K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy’ari. CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam , 12 (2).
Nurhayati, S., Idris, M., & Burga, M. A.-Q. (2018). Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai .
Qodir, Z., Nurmandi, A., & Yamin, N. (2015). Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Asmaul Husna . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saputra, A. (2018). Kegigihan KH Ahmad Dahlan Mendidik Meski Cuma 20-an Muridnya. Sejarah Singkat. (2020).
Shihab, A. (1997). Membendung Arus Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen
Di Indonesia . Bandung: Mizan. Singh, R. (2001). Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique . New Delhi: Sage Publications.
Sitepu, S. B. (2017). Pemikiran Teologi K.H. Ahmad Dahlan. Jurnal Al-Lubb , 2 (1). Sukmana, O. (2016). Konsep dan Teori Gerakan Sosial . Malang: Intrans Publishing Malang. Sutarga, A. (1987). Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Tahir, G. (2010). Muhammadiyah (Gerakan Sosial Keagamaan dan Pendidikan). Jurnal Adabiyah ,
10 (2).
Tarrow, S. (1998). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics . New York: Cambridge University Press.
Umam, Z. K. (2017). Ahmad Dahlan dan Transformasi Islam.
Wiktorowicz, Q. (2002). Islamic activism and social movement theory: a new direction for research.
Mediterranean Politics , 7 (3), 187–211.
Yusuf, I., Mahfud, C., & Burhani, A. N. (2018). Outlook of Muhammadiyah: Liberalism, Pluralism and Islamism. Studia Islamika , 25 (3).