http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara
Sahala Purba 1* , Mulatua Silalah 1
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia Jl. Hang Tuah No. 8, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara E-mail: * 1 sahala.purba@yahoo.com , 1 Mulatuas16@gmail.com
Received: Februari 2021; Accepted: Mei 2021; Published: Juni 2021

## Abstract
This study aims to analyze and determine the effect of SPI, HR Quality, Transparency and Supervision on Village Financial  Accountability  in  the  Village  in  Pahae  Jae  District,  North  Tapanuli  Regency,  either  partially  or simultaneously.  This  type  of research  is  quantitative  research  and  uses  primary  data.  The  data  collection  method used was a questionnaire given to village officials in Pahae Jae District, totaling 40 respondents. The data analysis method used in this research is descriptive analysis and multiple linear regression. The results of this study indicate that  partially,  SPI,  Quality  of  Human  Resources,  and  Supervision  have  a  positive  and  significant  effect  while Transparency has a negative effect. Simultaneously SPI, Financial Accountability can be influenced by the quality of Human Resources, Transparency and Supervision in a positive and significant way in the Village in Pahae Jae District, North Tapanuli Regency.
Keywords: SPI; Quality of Human Resources; Transparency; Supervision and Accountability of Village Finance.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Pengaruh SPI, Kualitas SDM, Transparansi dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli  Utara  baik  secara  parsial  maupun  secara  simultan.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang  diberikan  kepada  aparat  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Pahae  Jae  yang  berjumlah  40  orang responden.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  dan regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  parsial,  SPI,  Kualitas  Sumber Daya  Manusia,  dan  Pengawasan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  sedangkan  Transparansi berpengaruh  negatif.  Secara  simultan  SPI,  Akuntabilitas  Keuangan  dapat  dipengarahui  oleh  kualitas SDM,  Transparansi  dan  Pengawasan  secara  positif  dan  signifikan  pada  Desa  di  Kecamatan  Pahae  Jae Kabupaten Tapanuli Utara.
Kata Kunci:  SPI; Kualitas SDM; Transparansi; Pengawasan; Akuntabilitas Keuangan Desa.

## PENDAHULUAN
Akuntabilitas  merupakan    penyampaian  tanggung  jawab  atau  penjelasan  kepada  yang berwenang  memiliki  hak  atau  kekuasaan  untuk  meminta  informasi  atau  tanggung  jawab  untuk menanggapi  tindakan  individu  /  perusahaan  /  pemimpin  kolektif  organisasi.  Tuntutan  publik yang  meningkat  untuk  pemerintahan  telah  membuat  pemerintah  federal  dan  lokal  mengejar tanggung jawab publik mereka.
Dalam menjalankan  pemerintahan desa diperlukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  dan  pemerintah.  Beberapa  fenomena  yang  terjadi pada  saat  pemenuhan  tanggung  jawab  keuangan  desa  yang  dikelola  oleh  pengelola  keuangan pemerintah  desa  adalah  sebagai  berikut  :  Undang  –  Undang  No  6  tahun  2014  tentang memberikan  desa  kemampuan  untuk  mengatur  dan  melakukan  keuangan  desa.  Salah  satu departemen  desa  adalah  pengelolaan  sumber  daya  yang  tersedia  serta  pengelolaan  keuangan
desa, pendanaan desa meningkatkan efisiensi / efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dan menjadikannya desa mandiri   dan  berkembang,  seperti  yang diharapkan  masyarakat.  Beberapa fenomena  lainnya  antara  lain  (1)  Pemerintah  telah  membiayai  dana  desa  sejak  tahun  2015  dan anggaran  tanah  sebesar  Rp.  Tahun  2016.  Rp  20,7  triliun,  47  triliun,  lalu  Rp  2017  dan  2018 masing-masing kita bayar rupiah tahun 2019 tapi 60 triliun 70 triliun. Sumber: (https: // kompas. com),  2020.  (2)  Kurangnya  pengawasan,  akuntabilitas  atau  pelaporan  keuangan.  Menyebabkan penyelewengan  dana  desa  (https://www.cnnindonesia.com),  15  Maret  2016.  (3)  Tingkat tanggung  jawab  sebagian  besar  pemerintah  daerah  masih  rendah.  ( https://regional.kompas.com )  25 Januari  2017.  (4)  Penyidik  menemukan  ketidaknormalan  penggunaan  uang  di  sebuah  desa  di provinsi  Tapanuli  utara.  (https://sumut.antaranews.com)  28  November  2018.  (5).  Proyek  Dana Desa Bagian Utara Kabupaten Tapanuri tidak berjalan.(https://www.tagar.id), 11 Juli 2019.
Dari  Latar  belakang  diatas  saya  tertarik  meneliti  "Faktor  yang  mempengaruhi Akuntabilitas  keuangan desa pada desa di Kecamatan Pahae, Kabupaten Tapanuli utara".
Tujuan  peneliatan  ini  adalah  (1)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  SPI terhadap akuntabilitas keuangan desa. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas sumber  daya  manusia  terhadap  akuntabilitas  keuangan  desa.  (3)  Untuk  mengetahui  dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas keuangan desa. (4) Untuk mengetahui dan  menganalisis  pengaruh  pengawasan  terhadap  akuntabilitas  keuangan  desa.  (5)  Untuk mengetahui  dan  menganalisis  SPI,  kualitas  sumber  daya  manusia,  transparansi,  pengawasan berpengaruh secara simultan  terhadap akuntabilitas keuangan desa.

## TINJAUAN LITERATUR

## Pemerintahan Desa
Dalam Pasal 1 Undang -Undang No. 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat yang mengendalikan  penyelenggaraan  pemerintahan  atau  kesatuan  masyarakat  hukum  dengan  batas wilayah  yang  diizinkan,  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  dan  /  atau  kepentingan  masyarakat berdasarkan  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  oleh  sistem  Pemerintah  Republik Indonesia.
Kewenangan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang diberikan kepada Desa dalam Pemendagri  Nomor  20  Tahun  2018  menyebutkan  bahwa  siklus  pengelolaan  keuangan  desa bersama  dengan  BPD  memiliki  tanggung  jawab  dan  kewajiban  kepala  pemerintahan  desa  dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

## Akuntabilitas Keuangan Desa
Menurut  Ulum  (2004)  akuntabilitas  keuangan  adalah  kelengkapan,  pengungkapan informasi keuangan dalam bentuk pelaporan keuangan yang disajikan dengan peraturan per UU yang berlaku meliputi penerimaan, pemungutan dan pengeluaran. Adapun indikator akuntabilitas sesuai Permendagri No. 20 pada Pasal 70, 2018, adalah:
1.   Pada akhir anggaran tahunan, kepala pemerintahan desa mengirimkanlaporan pertanggungjawaban anggaran desa kepada gubernur/walikota melalui camat atau bupati.
2.   Dalam waktu 3 bulan setelah akhir tahun anggaran laporan pertanggungjawaban harus disertakan :
a.  Laporan keuangan terdiri atas:
1)  Laporan realisasi APBDes
2)  Catatn atas laporan keuangan
b.  Laporan realisasi kegiatan
Daftar program yang masuk ke desa, daftar sektor, program lokal dan program lainnya.

## SPI
Menurut  PP  1960,  SPI  merupakan  tujuan  organisasi  seperti  memberikan  kegiatan  yang efektif dan efisien yang menyediakan pelaporan keuangan yang andal, keamanan barang daerah / negara.Pasal 3 ayat 1 angka PP tahun 2008 yang mengatur tentang indikator SPI, yaitu: 1. Lingkungan pengendalian.
2. Penilaian Resiko.
3. Kegiatan pengendalian.
4. Informasi dan komunikasi.
5. Pemantauan pengendalian internal.

## Kualitas SDM
Kualitas  SDM  adalah  kemampuan  untuk  melaksanakan  misi  dan  tanggung  jawab  yang ditentukan dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang sesuai (Kharis, 2010).
Menurut Priansa (2014: 147), indikator kualitas SDM adalah: 1. Pendidikan 2. Pelatihan 3. Pengalaman

## Transparansi
Transparansi  adalah  pelayanaan  public  harus  terbuka,  dapat  diakses  oleh  semua  pihak yang membutuhkan dan memahaminya dengan tepat dan mudah (Mahmudi, 2015: 224).
Indikator transparansi (Mardiasmo, 2009: 19) meliputi:
1. Informativeness (Informatif) 2. Openess (Keterbukaan) 3. Disclouser (Pengungkapan)

## Pengawasan
Pengawasan  adalah  setiap  upaya  atau  aktivitas  untuk  menemukan  dan  menilai  realitas suatu kinerja atau aktivitas, apakah sesuai atau tidak (Sujamto1996).
Indikator  yang  digunakan  untuk  pengawaan  adalah  Permendagri  No.110  /  2016  dari Badan Permusyawaratan Desa.
1. Diskusi dan sepakat dengan walikota tentang rancangan peraturan desa.
2. Mengumpulkan dan menyampaikan keinginan masyarakat desa.
3. Mengawasi operasional walikota ke desa.
Pemendagri  No.  47  tahun  2011  untuk  mengatur  pemerintahan  desa  di  bidang  -  bidang berikut:
1. Pengawasan pemerintah desa.
2. Mengawasi operasional pendukung di Kabupaten / Kota
3. Menyelidiki pengaduan khusus.

## METODE PENELITIAN

## Teknik Analisis Data
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  assosiatif  yang  bersifat  kausal  atau sebab  –  akibat.  Dan  juga  penelitian  ini  bersifat  korelasi  atau  korelasional  untuk  mengetaahui hubungan anatara dua variabel.
Penelitian  ini  berlokasi  di  masing-masing  desa  pada  Kecamatan  Paheje,  Provinsi Tapanuri bagian utara. Populasi dan sampel sampel untuk survei ini adalah 10 aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan tiap desa di wilayah Pahae, dan responden tiap desa adalah kepala pemerintahan desa, sekretaris desa, bendahara desa dan BPD yang berjumlah 40 orang
Kuanitiatif  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  dan  sumber  penelitian  ini adalah  primer.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  likert,    dilakukan  dengan  menggunakan skala  interval,  lima  gambar  penilaian  digunakan  dengan  skor  1  sampai  5,  dimana  skor  5  (SS= Sangat Setuju), skor 4 (S= Setuju), skor 3 (KS= Kurang Setuju), skor 2 (TS= Tidak Setuju) dan skor 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).
Data  survei  diolah  dengan  menggunakan  program  Paket  Statistik  Ilmu  Sosial  (SPSS) versi 23.
Survei  menggunakan  teknik  deskriptif  untuk  mendefinisikan  dan  menginterpretasikan data  yang  tersedia  untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas  melalui  pengumpulan  data,  koreksi data  dan  analisis  data  untuk  memberikan  gambaran  umum  tentang  pemerintah  desa  yang disurvei.  Persamaan  model  regresi  linier  berganda  yang  digunakan  dalam  pengujian  hipotesis dalam penelitian ini adalah:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4 X4 + e
Keterangan : Y   = akuntabilitas keuangan desa X1 = SPI X2 = kualitas sumber daya manusia X3 = transparansi X4 = pengawasan a    = konstan b1-b4 = X1, X2, X3 dan X4 koefisien regresi. e = kesalahan

## Uji Validitas
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  yang  menunjukkan  bahwa    nilai  uji  validitas  >  0,312 adalah valid.

## Uji Reabilitas
Berdasarkan hasil uji, Cronbach’s Alpha Based On Standardized Items > 0,60maka dapat dikatakan penelitian ini adalah reliabel.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Dari tampilan gambar histogram dapat disimpulkan bahwa gambar tersebut memberikan pola  distribusi  yang  mendekati  normal,  dan  juga  dengan  melihat  tampilan  gambar  bahwa  pada Normal  Probability    Plot  memberikan  pola  distribusi  yang  berupa  titik  –  titik  mengikuti  dan mendekati garis diagonalnya yang mendekati normal.

## Uji Multikolineritas
Berdasarkan  hasil  uji  multikolinearitas  didapatkan  bahwa  tidak  terjadi  multikolineritas jika variabel independen lebih besar dari 0,10 (Tolerance > 0,10) atau nilai VIF lebih kecil dari 10 (VIF < 10).
Uji Heterokedasitas
Berdasarkan hasil uji heterokedasitas menunjukkan grafik Scatterplot  yang menyebar di atas  dan  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi Heterokedastisitas dalam pengujian ini.

## Pengujian Hipotesis

## Uji T
Menurut Kriteria Sugiyono (2010):
1. Jika thitung <α = 5% dan ttabel akan menerima Ho.
2. Ha diterima jika α = 5% dan thitung> t tabel.

## Uji F
Uji F  merupakan uji signifikan pengaruh variabel bebas terhadap semua variabel bebas yaitu variabel terikat (Y) dari (X1, X2, X3 dan X4), yaitu akuntabilitas keuangan desa.
Menurut Sugiyono (2010: 192) kriteria keputusannya adalah:
1. Jika Fhitung <α = 5% dan Ftabel akan menerima Ho.
2. Ho akan ditolak jika α = 5% dan Fhitung> Ftabel.

## Koefisien Determinan (R2)
Koefisien  determinan  (R2),  mengukur  kemampuan  model  dalam  mendeskripsikan perubahan  variabel  dependen  dari  0  sampai  1.  Jika  hasilnya  lebih  kecil  berarti  kemampuan variabel independen untuk mendeskripsikan variabel dependen sangat terbatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Hipotesis

## Uji t
Dari uji-t dapat ditemukan bahwa:
a. Pada  uji-t  didapatkan  nilai  t  SPI  sebesar  3,336  dan  signifikansi  0,002.  Signifikansi  uji-t sebesar  3,336  yaitu  2,02  yaitu  5%  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi  alpha  yang  ditentukan (0,05). ) Dan t hitung 3,336 <t-tabel dan t signifikan 2, karena 02 lebih besar dari alpha 0,05 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  SPI  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas keuangan desa di wilayah Pahae jae
b. Pada uji-t kualitas sumber daya manusia diperoleh t-hitung 2,899 dan nilai signifikansi 0,008. Signifikansi  uji-t  yang  diperoleh  adalah  2,02  yang  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi  alpha yang  ditentukan  5%  (0,05).  )  Nilai  t  hitung  2,899  <t  tabel,  dan  nilai  t  signifikan  lebih  besar dari  nilai  alpha  0,05.  Dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa di wilayah  Pahae jae.
c. Pada  uji-t,  nilai-t  untuk  transparansi  adalah  -2,757  dan  signifikansi  0,012,  signifikansi  uji-t adalah  2,02,  yang  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi  alpha  yang  ditentukan  yaitu  5%  (0,05). hitung  -2.757  <nilai  t-tabel  2.02,  dan  t  lebih  signifikan  dari  alpha  sangat  besar,  karena  0,05 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  transparansi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa di wilayah Pahae jae.
d. Dalam uji-t, t-hitung untuk pengawasan adalah 2,443 dan signifikansi 0,020. Signifikansi uji- t adalah 2,02, yang lebih besar dari tingkat signifikansi alpha yang ditentukan yaitu 5% (0,05), dan  Nilai  t  hitung  2,443  <t  tabel.  Nilai  2,02  dan  t  signifikan  lebih  besar  dari  alpha  0,05, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pengawasan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa di wilayah pahae jae.

## Uji F
Hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  uji  signifikansi  ANOVA  memberikan  nilai  F  sebesar 15,396 dan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.

## Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan  hasil  uji  faktor  keputusan  diperoleh  nilai  R-squared  decision  factor  yang disempurnakan  sebesar  0,596.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  desa-desa  di  Kecamatan  Paheje memiliki  kemampuan  59,6%  untuk  menyesuaikan  SPI,  kualitas  SDM,  transparansi  dan  tata kelola.  Mengawasi  tanggung  jawab  keuangan  desa,  sisanya  41,4%  dipengaruhi  oleh  variabel independen  lain  yang  tidak  diikutikan  dalam  penelitian  ini.  untuk  menyesuaikan  SPI,  kualitas SDM,  transparansi  dan  tata  kelola.  Mengawasi  tanggung  jawab  keuangan  desa,  sisanya  41,4% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak diikutikan dalam penelitian ini.

## Pengaruh SPI Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa.
Hasil  uji  t  statistik  menunjukkan  bahwa  SPI  signifikan  0,002  <  0,05  (α),  sehingga disimpulkan    variabel  SPI  berpengaruh  positif  dan  positif  signifikan  terhadap  SPI.  Kualitas laporan keuangan menurut H0 ditolak dan Ha diterima.
Dan juga bertujuan agar pencapaian SPI perlu dilakukan di semua tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah.

## Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa.
Berdasarkan uji statistik t menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia mempunyai nilai signifikansi 0,006 < 0,05 (α). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima.

## Pengaruh Transparansi Secara Parsial Pada Akuntabilitas Keuangan Desa
Berdasarkan hasil uji t menunjukkan signifikansi transparansi sebesar 0,009 < 0,05 (α), sehingga  disimpulkan  bahwa  variabel  transparansi  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap tanggung  jawab  keuangan  desa,  dan  H0  serta  Ha  dapat  diterima.  Informasi  paling  luas  tentang keuangan  di  wilayah  tersebut  Adanya  transparansi  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap orang  untuk  menerima  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan,  termasuk  kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan (hasil).

## Pengaruh Pengawasan Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa
berdasarkan  hasil  uji  t  menunjukkan  bahwa  Signifikansi  pengawasan  adalah  0,020  < 0,05  (α),  dapat  disimpulkanvariabel  pengawasan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas keuangan desa, dengan H0 ditolak dan Ha diterima.

## Pengaruh  SPI,  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Transparansi,  dan  Pengawasan  Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa.
SPI,  kualitas  SDM,  transparansi  dan  pengawasan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas keuangan  desa.  artinya  59.6%  pertanggungjawaban  keuangan  desa  dipengaruhi  oleh  variabel tersebut.

## KESIMPULAN
Penerapan  SPI  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan Desa.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  apabila  penerapan  SPI  berjalan  dengan  baik  maka akuntabilitas keuangan desa juga akan semakin baik. Penerapan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  keuangan  desa.  Hal  ini mengindikasikan bahwa  apabila penerapan kualitas sumber daya  manusia berjalan dengan baik maka akuntabilitas keuangan desa juga akan semakin baik. Penerapan Transparansi berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  keuangan  desa.  Penerapan  Pengawasan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  keuangan  desa.  Hal  ini mengindikasikan bahwa apabila penerapan pengawasan berjalan dengan baik maka akuntabilitas keuangan desa  juga akan semakin baik.  Koefisien determinan penelitian ini adalah 0,596 yang memperlihatkan  bahwa  59,6%  akuntabilitas  keuangan  desa  dipengaruhi  oleh  SPI,  kualitas sumber  daya  manusia,  transparansi  dan  pengawasan.  Sisanya  sebesar  40,4%  dipengaruhi  oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  desa  pada  kecamatan  tersebut,  peneliti hanya mengambil 10 desa saja untuk diteliti sedangkan 2 desa lainnya sulit untuk dijangkau dan diakses.  Peneliti  hanya  memilih  beberapa  koresponden  saja  antara  lain:  kepala  pemerintahan desa,  sekertaris  desa,  kaur  keuangan  dan  badan  permusyawaratan  desa  (BPD).  Penelitian  ini hanya menggunakan 4 variabel  dalam mengukur akuntabilitas keuangan  desa  antara lain : SPI, SDM, transparansi dan pengawasan. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.
Saran  yang  ingin  disampaikan  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  bagi  Kepala pemerintahan  desa  beserta  para  perangkatnya  yang  memiliki  pendidikan  yang  berbeda  -  beda (tidak hanya dari akuntansi) hendaknya diberikan pelatihan. Menambahkan referensi yang lebih banyak lagi dan lebih memperluas tempat penelitian seperti meneliti desa se-kecamatan lainnya ataupun  meneliti    desa  se-kabupaten.  Memperbanyak  responden  dalam  penelitian  selanjutnya untuk  mendapatkan  informasi  yang  lebih  jelas  dan  akurat.    Menambahkan  variabel  lain  diluar variabel  yang  telah  diteliti  seperti  pemanfaatan  teknologi  informasi,  kompetensi  aparatur, pengelolaan keuangan, partisipasi masyarakat dan lainnya. Menambahkan metode penelitian lain seperti metode penelitian kombinasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Kharis 2010. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan SPI Pada PT.  AVIA  AVIAN.  Tesis.  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Pembangunan  Nasional  Jawa Timur.
Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : ANDI.
Mahmudi,  2015.  Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik  Edisi  Kedua.  Yogyakarta  :  UPP  STIM YKPN.
Priansa, Donni Juni. 2014. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung : Alfabeta.
Permendagri Nomor 113 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengeloaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2007  Pasal  14  Ayat  7 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Ihyaul Ulum, 2004. Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik, UMM Press Malang.
Sujamto. 1996. Aspek – Aspek Pengawasan di Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono.  2014.  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung : Alfabeta.
https://www.google.com/amp/s/sumut.antaranews.com/amp/berita/180091/inspektorat-temukan- penyimpangan-penyimpangan-penggunaan-dana-desa
https://www.google.com/amp/s/www.tagar.id/proyek-dana-desa-di-tapanuli-utara-tak- berfungsi/amp/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160315153120-12-117578/kpk-siap-tindak- penyelewengan-dana-desa
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/07/091724926/keroyokan-mengawal-penyerapan- dana-desa?page=all
https://www.kompas.com/2020/jumlah-dana-desa-selama-tahun-2015-2019