## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
Ahkam Jayadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ahkamjayadi@gmail.com

## Abstract
The presence of a witness in giving testimony in the realm of crime has a very important position because he is one of the evidences that will prove whether or  not  someone  has  committed  a  crime.  Thus  the  witness  must  obtain  legal protection  as  appropriate.  Most  of  the  people  still  don’t  understand  and  don’t want  to  be  witnesses  or  testify  against the  occurrence  of  a  criminal  act  because being  a  witness  is  very  problematic  because  if  one  witnesses  it  can  turn  into  a suspect. This is further exacerbated by the persistence of people's poor perception of  law  enforcement  officers  (police,  prosecutors  and  judges)  so  that  they  are afraid to be witnesses and give testimony.
Keywords: Criminal, Protection, Testimony.

## Abstrak
Kehadiran seorang saksi dalam memberikan kesaksian dalam ranah tindak pidana mempunyai kedudukan yang  sangat penting oleh karena dialah salah satu alat  bukti  yang  akan  membuktikan  benar  tidaknya  seseorang  telah  melakukan tindak  pidana.  Dengan  demikian  saksi  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum sebagaimana  mestinya.  Sebagian  besar  masyarakat  masih  banyak  yang  tidak memahami dan tidak mau menjadi saksi atau bersaksi terhadap terjadinya sebuah tindak  pidana  karena  menjadi  saksi  itu  sangat  problematik  sebab  bila  salah bersaksi  maka  justru  bisa  berbalik  menjadi  tersangka.  Hal  tersebut  semakin diperparah dengan masih adanya persepsi masyarakat yang buruk terhadap aparat penegak  hukum  (polisi,  jaksa  dan  hakim)  sehingga  takut  menjadi  saksi  dan memberikan kesaksian.
Kata Kunci : Kesaksian, Perlindungan, Pidana.

## PENDAHULUAN
Upaya  mendukung  penegakan  hukum,  maka  perlindungan  terhadap  saksi  kini dilakukan  oleh  sebuah  lembaga  khusus  yang  disebut,  “Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban”.  Sebenarnya  apa  yang  menjadi  tugas  dan  fungsi  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  bukanlah  hal  baru.  Tugas  dan  fungsi perlindungan  saksi  dan  korban  telah  ada  pada  Kepolisian  (sebagai  penyidik), Jaksa  sebagai  penuntut  umum  serta  Hakim.  Bukankah  institusi-institusi  hukum tersebut  fungsinya  adalah  memberikan  rasa  aman  dan  keadilan  kepada
masyarakat 1 .  Memberikan    perlindungan  yang  sama  dan  perlakuan  yang  sama dalam  hukum  ( equal  protection  and  equal  treatment  of  the  law )  termasuk perlindungan  hukum  terhadap  saksi  tidak  hanya  fisiknya  akan  tetapi  dalam persaksiannya.  Dengan  demikian  kita  jangan  membutuhkan  seorang  saksi  hanya berkaitan dengan kesaksiaannya akan tetapi mengabaikan keselamatan pribadinya bahkan termasuk keluarganya 2 .
Mungkin pada aspek normatif  hal itu memang tidak diatur secara khusus dan jelas akan tetapi aturan yang secara umum dapat dijadikan dasar  telah ada pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti Pasal 108 tentang hak  dan  kewajiban  saksi  atau  korban  untuk  melaporkan  atau  mengadukan  ke penyelidik  atas  terjadinya  sebuah  tindak  pidana.  Serta  Pasal  116  tentang pemeriksaan  saksi    dan  selama  ini  hal  itu  telah  terlaksana 3 .  Untuk  itu  yang diperlukan sebenarnya adalah kreativitas serta inovasi dari aparat penegak hukum yang ada ( diskresi power ).  Hanya sayangnya kebanyakan aparat penegak hukum kita  hingga  saat  ini  selalu  terikat  secara  kaku  pada  aturan  normatif  yang  ada, karena  menganut  pemikiran-pemikiran  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  yang normatif-positivistik    atau    legalistik  formal 4 yang  di  anut  negara  kita.  Proses- proses penyelidikan, penyidikan bahkan pemeriksaan di pengadilan terlihat sangat kaku dan kering dari nilai-nilai kemanusiaan.
Untuk  itu  kehadiran  LPSK  untuk  menjamin  perlindungan  saksi  dan  korban dalam  kaitan  terjadinya  suatu  tindak  pidana  tentu  saja  diharapkan  akan  semakin meningkatkan  penghargaan  dan  perlindungan  terhadap  saksi.  Selama  ini penyelesaian  suatu  tindak  pidana  tidak  maksimal,  oleh  karena  terkendala  pada kehadiran saksi (kunci) untuk memberikan kesaksian guna memperoleh kebenaran materiil 5 . Hanya saja dalam realitas hal itu tidak terwujud secara baik oleh karena saksi telah diintimidasi sebelumnya agar tidak memberikan kesaksian. Terkadang nyawa  taruhannya,  atau  sebaliknya  saksi  dan  korban  telah  dibayar  oleh  pelaku
1 Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2007.
2 Kerelaan seseorang menjadi saksi sebuah tindak pidana adalah refleksi warga Negara yang baik untuk mendukung penegakan hukum.  Menjadi saksi tidak dibayar, bahkan salah sedikit dalam  bersaksi  bisa  menjadi  tersangka  oleh  sebab  itu  Negara  melalui  Pemerintah  (LPSK)  harus benar-benar  menghargai  serta  menghormati  sikap  tersebut  dan  berusaha  semaksimal  mungkin melakukan perlindungan sebagai balasannya.
3 Soenarto  Soedibroto,  KUHP  dan  KUHAP  Dilengkapi  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
4 Otje  Salman  dan  Anthon  F.  Susanto,  Teori  Hukum,  Mengingat,  Menyimpulkan,  dan Membuka Kembali, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
5 Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
sehingga  kesaksiannya  untuk  menguntungkan  pelaku    sebagaimana  telah disepakati 6 .
Kesaksian  korban  atau  saksi  untuk  mengungkap  kebenaran  suatu  tindak kejahatan  sangat  diperlukan  seiring  dengan  masih  tingginya  angka  kejahatan  di negara  kita.  Bukankah  betapa  memilukan  bila  kita  membaca  data  sebahagian kejahatan  (tindak  pidana).  sebagai  berikut:  Laporan  BPK  1999-2004, penyelewengan  uang  negara  terjadi  Rp  166,5  triliun,  yang  Rp  144  triliun  adalah pelanggaran  BLBI,  dan  yang  terakhir  adalah  korupsi  yang  dilakukan  oleh Anggota DPR periode 2004-2009 mulai dari pemilihan Gubernur Bank Indonesia, Pembangunan Bagan Siapi-api, pengembangan Bandara di Indonesia Timur serta kasus  Bank  Century.  Data  ICW  kerugia  Negara  akibat  korupsi  tahun  2013 mencapai 6,011 trilyun, pada tahun 2014 mencapai 7,163 trilyun dan pada tahun 2015  mencapai  3,107  trilyun 7 .  Korupsi  yang  paling  banyak  adalah  anggota legislatif,  yakni  37  persen,  disusul  pejabat  dinas  pemda  18  persen,  eksekutif  15 persen, pimpro 10 persen, parpol 3 persen, dan kepolisian 2 persen. Temuan KPK tersebut  tak  jauh  berbeda  dengan  yang  dirilis  Mendagri,  yang  menyebut  ada sekitar  1.110  pejabat  daerah  korup.  Pejabat  daerah  tersebut  meliputi  7  gubernur, 60  bupati/wali  kota,  327  anggota  DPRD  provinsi  dan  735  anggota  DPRD  di berbagai  kabupaten  dan  kota  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia 8 .      Dan yang  terakhir  adalah  skandal  mega  koropsi  dalam  penangan  E-KTP  yang mencapai  2,7  Trilyun  yang  melibatkan  elit-elit  politik  dan  elit-elit  pemerintahan hingga  menggemparkan  di  awal  tahun  2017  ini.  Bahkan  salah  satu  pelakunya yang sekaligus Ketua DPR RI kini dalam tahanan KPK.
Demikian  juga  dengan  berbagai  kasus  perampokan,  pembunuhan  dan pemerkosaan.  Bahkan  yang  menghebohkan  masyarakat  kita  beberapa  bulan terakhir adalah pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak dibawah umur. Bahkan sakin seriusnya hal tersebut pemerintah sampai mengeluarkan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  (Perpu  No.  1 Tahun  2016)  dan  menambahkan  hukum  kebiri  kepada  pelakunya.  Termasuk berbagai  pembunuhan  sadis  yang  korbannya  di  cincang  atau  di  mutilasi.  Benar- benar  kelakuan  sadis  yang  selama  ini  hanya  dilakukan  oleh  binatang  buas  yang ada di hutang. Mungkinkah ini pembuktian akan kebenaran ayat Alqur’an bahwa manusia bisa lebih hina dari binatang.
6 Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
7 Laporan ICW di upload dari Republik.co.id, Rabu 24 Februari 2016.
8 Lihat lebih lanjut laporan berkala KPK setiap Tahun.
Kebanyakan  kasus-kasus  tersebut  tidak  dapat  terselesaikan  dengan  baik  oleh karena saksi atau korban tidak dapat berperan secara maksimal. Dalam kaitan ini LPSK  kehadirannya  menjadi  sebuah  keniscayaan  dalam  menjamin  keberadaan saksi  dan  korban  untuk  mengungkap  sebuah  kejahatan  dalam  arti  bahwa kehadirannya adalah untuk mengejawantahkan secara lebih maksimal dan massif peran tersebut yang sebelumnya telah ada pada lembaga-lembaga penegak hukum yang  ada  sebagaimana  disebutkan  di  atas.      Dalam  upaya  mewujudkan  peran tersebut tentu saja perlu dikaji terlebih dahulu hal-hal berikut: Bagaimana UU No. 13  tahun  2006  mengatur  tentang  perlindungan  saksi.  Apakah  problematika  yang melingkupi keberadaan saksi dengan kesaksiannya. Format  pembahasan makalah ini  menggunakan  teori  “Efektivitas  Hukum”  yang  menelusuri  hukum  dalam substansinya dan dalam realitasnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  studi  pustaka  dengan  berbagai  referensi jurnal  dan  buku  serta  beberapa  artikel  terbaik  dan  terupdate.  Penelitian  Pustaka ( library research )  yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan  teoritis  dengan  mempelajari  buku,  karya  ilmiah,  hasil  penelitian terdahulu,  jurnal-jurnal  terkait,  artikel-artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber yang  terkait  dengan  penelitian  sesuai  dengan  penelitian  yang  diteliti.  Setelah semua  data  telah  diperoleh  berhasil  dikumpulkan  selama  proses  penelitian  baik data  primer  dan  data  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarakan permasalahan yang berkaitan dengan pelindungan hukum terhadap saksi.

## PEMBAHASAN

## A. Urgensi Perlindungan Saksi
Bila  kita  analisis  aspek  normatif  Undang  Undang  No.  13  Tahun  2006,  secara umum  telah  mengatur  secara  memadai  adanya  perlindungan  kepada  saksi  dan korban dari suatu tindak pidana. Meskipun bila kita analisis pasal-pasalnya, maka ada beberapa pasal yang secara khusus bagi penulis dapat menimbulkan masalah. Beberapa pasal tersebut adalah Pasal 5 dan Pasal 8, yang menempatkan kesaksian itu sebagai hak . Sebagai hak tentu saja saksi dan korban dapat menggunakan atau tidak menggunakan haknya tersebut. Padahal seharusnya menjadi kewajiban dari saksi  dan  korban  serta  kewajiban  dari  negara  untuk  saling  membantu  dalam penanganan  sebuah  tindak  pidana  termasuk  memberikan  perlindungan  kepada saksi  agar  dapat  memberikan  kesaksiaanya  tanpa  rasa  takut  termasuk  yang berkaitan dengan keselamatan atas dirinya dan keluarganya akibat kesaksian yang
diberikannya.  Jadi  seharusnya  pasal  tersebut  bukan  menempatkan  pemberian kesaksian  itu  sebagai  hak  akan  tetapi  sebagai  kewajiban  sebagai  warga  Negara yang baik, karena kesaksiaannya turut membantu upaya penegakan hukum.
Pasal 2, yang terlalu membatasi pemberian perlindungan pada saksi dan korban hanya  dalam  semua  tahap  proses  peradilan  pidana.  Seharusnya  perlindungan diberikan sejak terjadinya tindak pidana sampai pasca proses persidangan ( vonnis ) yang  tentu  saja  disesuaikan  dengan  kondisi  perlindungan  yang  harus  diberikan kepada saksi baik terhadap dirinya maupun terhadap keluarganya dan kerabatnya. Jadi  perlindungan  terhadap  saksi  harus  diberikan  secara menyeluruh  tidak  hanya ketika  memberikan  kesaksian  akan  tetapi  perlindungan  terhadap  dirinya  dan keluarganya 24 jam setiap hari sampai si saksi merasa aman dan tidak diperlukan lagi perlindungan.
Pasal  4,  yang  membatasi  tujuan  pemberian  perlindungan  ( memberikan rasa aman ) hanya dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Seharusnya  dalam  jangkauan  yang  lebih  luas  yaitu:  dalam  hidup  kesehariannya (bersama  keluarganya).  Tentu  sebuah  kesalahan  jika  kita  hanya  butuh  dan menghargai  kesaksiannya,  padahal  kesaksian  itu  keluar  dari  tubuh  fisik  si  saksi, tidak  bisa  lahir  kesaksiaan  kalau  si  saksi  tidak  memiliki  lagi  tubuh  yang  hidup. Untuk  itu  perlindungan  seharusnya  juga  di  lakukan  terhadap  fisik  si  saksi  yang tidak hanya untuk dirinya akan tetapi untuk keluarga terdekatnya.
Pasal  8,  yang  membatasi  perlindungan  dan  hak  diberikan  sejak  tahap penyelidikan. Menurut penulis perlindungan dan hak tersebut harus dimulai sejak terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Hal  ini  dimaksudkan  agar tercipta  kesadaran  dari para saksi dan korban untuk senantiasa melaporkan terjadinya suatu tindak pidana atas  inisiatifnya  sendiri,  bukan  karena  perintah  aparat  penegak  hukum.  Hal  ini memang  masih  menjadi  masalah  hingga  sekarang  oleh  karena  masyarakat  kita belum  memiliki  kesadaran  untuk  menjadi  saksi  dan  bersaksi.  Hal  ini  tentu  saja akibat dari ketidak-percayaan masyarakat pada institusi penegakan hukum seperti: kepolisian dan kejaksaan serta pengadilan 9 .
Pasal  14,  tentang  keanggotaan  LPSK  yang  secara  jelas  menyebutkan keanggotaanya  itu  dari:  kepolisian,  kejaksaan,  Kementerian  Hukum  dan  Ham  , akademisi,  advokat  dan  LSM,  semestinya  tidak  ada  penyebutan  seperti  itu,  oleh karena  penulis  khawatir  penyebutan  tersebut  akan  berimplikasi  sebagai  bentuk penjatahan.  Padahal  yang  dibutuhkan  adalah  orang-orang  yang  memiliki
9 Padahal  polisi  pelindung  dan  pengayom  masyarakat,  sehingga  mestinya  berurusan dengan  polisi  adalah  hal  yang  menyenangkan  bagi  masyarakat  akan  tetapi  kenapa  yang  terjadi justru sebaliknya, masyarakat takut berurusan dengan kepolisian.
komitmen moral untuk penegakan hukum dan perlindungan HAM dalam lingkup tugas  LPSK.  Dengan  latar  belakang  tersebut  tentu  saja  tidak  menjadi  jaminan bahwa  seseorang  memiliki    integritas  moral  dan  komitmen  yang  tinggi  dalam penegakan hukum (perlindungan saksi dan korban).
Demikian  juga  dengan  Pasal  29  (a)  tentang  permohonan  pemberian perlindungan yang harus dibuat tertulis. Penulis juga khawatir bagaimana dengan masyarakat  (saksi  dan  korban)  yang  buta  huruf  atau  dalam  kondisi  yang  tidak memungkinkan membuat permohonan tertulis justru akan memperpanjang proses birokrasi  dan  memungkinkan  adanya  pihak  lain  yang  memanfaatkan  hal  ini  dan akan  menambah  keengganan  para  saksi  dan  korban  untuk  memberikan  laporan, seharusnya  permohonan  itu  disampaikan  secara  lisan  atau  tertulis.  Bahkan permohonan  tersebut  tidak  diperlukan  bila  menurut  aparat  penegak  hukum kepentingan yang bersangkutan menghendakinya sesuai dengan situai dan kondisi yang ada yang melingkupi terjadinya suatu tindak pidana.
Dalam  kaitan  ini  bagi  penulis  keterlibatan  LPSK  tidak  bisa  hanya  menerima hasil  kerja  penyidik  (polisi)  dan  atau  penuntut  umum  (jaksa)  yang  telah menentukan  siapa  saksi  dan  siapa  korban  dari  suatu  tindak  pidana.  Seharusnya anggota  atau  jajaran  LPSK  harus  juga  secara  aktif  mencari  pihak-pihak  yang menjadi  saksi  atau  korban  suatu  tindak  pidana  (terutama  tindak  pidana  korupsi dan  tindak  pidana  berat  lainnya  yang  mendapat  sorotan  publik),  dengan  cara menelusuri  secara  lebih  luas  dan  dalam  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi. Demikian  juga  jangan  membiasakan  hal  yang  terjadi  selama  ini  dimana  suatu tindak pidana yang terjadi termasuk saksi-saksi yang ada telah di ekspos ke publik oleh  media  sehingga  menjadi  sorotan  publik.  Seharusnya  pihak  kepolisian  atau kejaksaan  dapat  bekerjasama  dengan  semua  media  agar  tindak  pidana  tertentu tidak diberitakan ke publik atau kalau pun diberitakan, maka sebaiknya berita itu tidak  mengganggu  kehadiran  saksi  atau  pihak-pihak  yang  bisa  mengungkap kebenaran suatu tindak pidana yang terjadi akibat pemberitaan yang berlebihan.
Dengan  adanya  pasal-pasal  yang  bermasalah  tersebut  maka  secara  otomatis implementasi  pasal-pasal  tersebut  akan  menghadapi  berbagai  masalah  hukum terutama  dalam  implementasinya.    Untuk  itu  diperlukan  orang-orang  yang menjadi  anggota  LPSK  yang  memahami  betul  kondisi  UU  No.  13  Tahun  2006 dan  memiliki  kemampuan  inovatif  dan  kreativitas  untuk  tidak  berpegang  secara kaku  pada  rana  normatif 10 .  Bagaimana  pun  hukum  memang  penting  akan  tetapi hukum  tetap  hanya  alat  untuk  kemaslahatan  manusia  dan  masyarakat.  Hukum sejatinya  harus  mengabdi  untuk  kemaslahatan  manusia  (masyarakat)  bukan
10 Harkristuti  Harkrisnowo,  Pemerintah  Harap  Terapkan  Alternatif  Peradilan  Anak, Bandung: Refika Aditama, 2003.
sebaliknya  manusia  mengabdi  kepada  hukum.  Hukum  untuk  manusi  bukan manusia untuk hukum.

## B. Pelibatan Aspek Spiritualitas
Selain  pada  aspek normatif dan sosio  yuridis di  atas,  maka  pendekatan sosio religius juga sebuah keniscayaan 11 . Perlu dipahami dengan baik kondisi saksi dan korban  dengan  cara  mendekati  segenap  aparat  penegak  hukum  serta  saksi  dan korban  dari  sisi  aspek  hakiki  dari  diri  yang  sebenarnya  diri.  Pada  rana  inilah sebenarnya  yang  selama  ini  banyak  tidak  dipahami  bahwa ketika  kita  berbicara tentang  sosok  manusia  maka  pada  hakikatnya  manusia  tidak  akan  pernah  bisa berprilaku baik dan menjadi baik. Sejak lahir manusia telah membawa sifat-sifat ingkar.  Rana  inilah  yang  mendorong  manusia  senantiasa  melakukan  tindak kejahatan  dengan  tidak  memperdulikan  materi  peraturan  perundang-undangan yang  ada  bahkan tata  nilai adat istiadat  bahkan  aturan  agama  sekalipun.  Apalagi bila itu hanya undang-undang buatan manusia.
Pada  tataran  inilah  kita  perlu  memahami  sisi  dan  proses  kejadian  manusia (secara  universal),  karena  semua  manusia  di  jagad  ini  apa  pun  suku  dan bangsanya  satu  asal  kejadiannya,  kita  jualah  yang  sering  membeda-bedakannya. Semua manusia sama unsur kejadiaannya yang salah satu unsur kejadian tersebut adalah  ketika  berusia  4  bulan  10  hari  di  dalam  kandungan  ibunya,  maka ditiupkanlah  roh  yang  lagi-lagi  asalnya  adalah  satu  Tuhan  yang  sama.  Inilah sebenarnya  wujud  nyata  semua  manusia itu  bersaudara.  Dengan  roh  itulah  maka manusia  memperoleh  kehidupan,  dapat  melihat,  dapat  mendengar  dan  dapat berfikir.
Pada  rana  inilah  sosok  kejadian  manusia  dapat  di  bagi  atas:  rana  fisik (jasmaniah)  dan  rana  roh.  Rana  jasmaniah  juga  asal-usulnya  sama  dari  4  anasir (rahasiaku kata Tuhan) yaitu: anasir angin, air, tanah dan api yang terwujud dalam sari  pati  tanah  dari  hasil  memakan  produk-produk  pertanian  dan  hewan  yang memakannya  yang  kemudian  dimakan  oleh  manusia  dan  yang  mewujud  dalam sperma  dan  sel  telur  orang  tua  yang  melahirkan. Anasir angin yang  memenuhi segala  rongga  pada  jasad  membawa  sifat-sifat  pantang  kelintasan.  Tidak  bisa sembarang  mendengar.  Jalurnya  adalah  lewat  telingan. Anasir air menjadi  urat, benak,  tulang  pada  jasmani  dengan  membawa  sifat-sifat  pantang  kerendahan. Dengan demikian sifat asli jasmani manusia tidak akan pernah mau dibawa selalu mau  di  atas. Anasir tanah menjadi  daging  kulit  bulu  atau  roma  pada  kita membawa sifat-sifat pantang kurang, tidak ada puasnya.  Dan anasir api menjadi
11 Ahkam  Jayadi,  Memahami  Tujuan  Penegakan  Hukum  Sebuah  Pendekatan  Hikmah, Yogyakarta: Genta Press, 2015.
darah pada kita membawa sifat-sifat pantang kalah. Manusia dengan sifat ini tidak pernah  mau  kalah  meskipun  nyata-nyata  dia  salah.  Hal  itulah  yang  membawa sifat-sifat  dasar  manusia  sehingga  manusia  senantiasa  bergejolak  dan  ingkar kepada TuhanNya.
Sejatinya    sifat-sifat  jasamaniah  ini  sengaja  Tuhan  berikan  agar  manusia memiliki semangat hidup, akan tetapi harus dikendalikan. Untuk mengendalikannya maka datanglah sifat-sifat ke Tuhanan (di dalam Roh) dengan sifatnya  yang  siddiq,  amanah,  tabliq  dan  fatanah.  Inilah  sebenarnya  sifat-sifat yang harus menguasai hajat hidup kita sehari-hari akan tetapi sayangnya sifat-sifat tersebut    terkubur  karena  dikalahkan  oleh  sifat-sifat  jasmaniah  tadi.  Hidup keseharian  kita  hanya  diliputi  dengan  hawa,  nafsu  dunia  yang  tiada  terkendali. Manusia setiap saat tidak tenang hidupnya  yang dikejar hanya memuaskan hawa nafsu duniawi.
Dengan demikian selama manusia belum memahami hakekat dirinya dari sudut pandang agama (spiritualitas) maka selama itu pula kekeliruan dan penghancuran terhadap  hidup  dan  kehidupan  ini  akan  selalu  terjadi.  Hukum    bahkan  akan menjadi  alat  kejahatan  ( law as tool of crime ) 12 .  Bahkan  melahirkan  umat beragama yang bersikap agressif, represif dan anarkhis. Apatah lagi bila manusia yang  ada  di  permukaan  bumi  ini  masih membanggakan  kemampuan  sains  dan teknologi  untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan  kehidupan  manusia .  Padahal sains  dan  teknologi  adalah  hasil  produk  berfikir  manusia,  bagaimana  mungkin sains dan teknologi bisa memperbaiki penciptanya.
Dua  puluh  empat  jam  sehari  kita  semua  berpikir,  sayangnya  yang  berpikir, yang  melihat,  yang  mendengar  dan  yang  merasa  pada  dirinya  tidak  pernah dipahami.  Itulah  diri  yang  sebenarnya  diri  dalam  pandangan  agama.  Sumber asasinya adalah roh yang kemudian nur-Nya memancar di mata, ditelinga, di lidah dan  di  otak agar  bisa  berfikir.  Dialah  yang  bila  dipanggil  yang  kuasa  maka  fisik ini tidak bisa apa-apa lagi. Dialah yang membuat seorang polisi, jaksa dan hakim dapat  menangani  dan  menyelesaikan  sebuah  masalah  hukum.  Dialah  yang menyebabkan  kita  dapat  memahami  apa  itu  persamaan  dan  apa  itu  keadilan. Bagaimana  mungkin  seorang  hakim  (sehebat  apa  pun  dianya)  dapat  memutus sebuah kasus (masalah hukum) di pengadilan bila sang hakim tersebut sudah tidak memiliki roh di dalam tubuhnya, atau yang lebih dikenal dengan telah mati.
Niscaya adanya bahwa pendekatan agama ( aspek religius ) yang secara sempit oleh Ronald  D.  Dwarkis,  Guru  Besar  Hukum  pada  Universitas  New  York dimaknai dengan “moral” (“ Moral Principles is the Foundation of Law ”) sebagai
12 Ronny Nitibaskara Rahman, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
sumber  nilai-nilai  kehidupan  yang  akan  menyelesaikan  berbagai  persoalan  hidup dan  kehidupan  yang  melanda  umat manusia  di  berbagai  belahan  bumi  tentu  saja bukan dengan pemaknaan yang umum sebagaimana selama ini kita pahami. Nilai- nilai  agama  yang  dimaksud  tentu  saja  nilai-nilai  agama  yang  dipahami  secara benar  sebagaimana  telah  diajarkan  oleh  seluruh  Nabi-Nabi  dan  Rasul  yang kemudian disusul dengan kehadiran Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena 15 abad  setelah  kita  ditinggal  oleh  Rasulullah  SAW  hakekat  agama  mulai  bergeser dengan berbagai tafsiran sesuai dengan kemampuan (akal pikir) para pihak yang menafsirkannya.  Akibatnya  kita  belajar  agama  dari  keterangan  ke  keterangan sehingga  makna  dan  hakekat  agama  menjadi  hilang.  Nilai-nilai  ajaran  agama menjadi tidak fungsional.
Seringkali  kita  keliru  ketika  masalah  seperti  ini  (kejahatan  dan  berbagai masalah  kemasyarakatan  yang  ada)  dipahami  dapat  diselesaikan  melalui penyadaran diri dalam bentuk: introspeksi, refleksi, kontemplasi, yoga,  meditasi, iktikaf,  tafakur,  atau  zikir.  Apa  yang  bisa  diselesaikan  pendekatan  seperti  ini apabila diri yang sebenarnya diri pada kita tidak dipahami. Tuhan yang disembah- Nya  tidak  dikenal  dan  yang  lebih  fatal  ketika  Tuhan  di  klaim  ada  di  dalam dadanya.  Tuhan  di  pahami  ada  di  urat  lehernya.  Padahal  sebagaimana dikemukakan di atas, ketika kita berusia 4 bulan 10 haris maka Tuhan mengatakan aku  tiupkan  Roh  bukan  Tuhan  masuk  ke  dalam  tubuh  kita.  Sayangnya  hal  itu hingga kini tidak mendapat perhatian secara baik.
Pertanyaannya,  kenapa  diri  yang  sebenarnya  diri  (roh)  itu  yang  esensi  dalam diri kita? Karena jasad tak bisa apa-apa jika tidak ada roh. Karena yang beragama, berjalan,  berpikir,  berbuat,  mendengar,  merasa,  dan  yang  berbicara  melalui pancaindera  adalah  roh  dengan  nur-Nya.  Pancaindera  inilah  yabng  disebut budi yang  melahirkan adat istiadat ,  sehingga  setiap  wilayah  memiliki  adat  istiadat yang berbeda. Budi tidak dapat lepas dari kontrol batin yang disebut juga dengan akhlak  (moral  force) dengan  empat  sifatnya: siddiq,  amanah,  tablig,  dan fathanah. Sedangkan nyawa adalah  perpaduan  empat  unsur  yang  membentuk jasad yaitu: angin, air, tanah, dan api yang melahirkan hawa nafsu yang kita kenal juga dengan manusia.
Sayangnya,  dalam  keseharian  keberagamaan  masyarakat,  hawa  nafsu  dunia inilah  yang  memerintah  roh  kita.  Roh  menjadi  budaknya,  padahal  yang  harus terjadi adalah sebaliknya, roh lah yang harus menjadi panglima. Ini pulahlah yang melahirkan 10 maksiat bathin yaitu: ajib, riya, takabbur, iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, lobak dan sombong . Korupsi, membunuh, zinah, pencurian, pornografi dan pornoaksi,  terorisme  hanyalah  implementasi  dari  10  maksiat  bathin  itu  dalam bentuk  prilaku.  Untuk  itu  selama  hal-hal  ini  tidak  dipahami  dengan  baik  maka
selama  itu  pula  fungsi  agama  untuk  menjadi  rahmat  bagi  diri  kita,  masyarakat, lingkungan,  bangsa  dan  negara  tidak  akan  pernah  dapat  terwujud,  termasuk  di dalam  menegakkan  tugas  untuk  menjadi  saksi  dan  memberikan  kesaksian. Demikian  juga  wewenang  dan  fungsi  perlindungan  saksi  oleh  LPSK.  Jika  tidak, LPSK hanya akan menambah keruhnya persoalan hukum di negara kita.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas  maka, disimpulkan  sebagai berikut :
1) Upaya perlindungan terhadap saksi niscaya adanya, oleh karena saksi sangat menentukan pembuktian terjadinya suatu tindak pidana. Hanya saja kesaksian itu tidak mudah dalam implementasinya. Saksi terkadang mendapat teror dari pelaku tindak pidana yang terkadang mengancam jiwanya. Bahkan seringkali saksi  dibeli  oleh  pelaku  tindak  pidana  untuk  bersaksi  yang  menguntungkan pelaku  tindak  pidana.  Dengan  dasar  ini  maka  perlindungan  saksi  menjadi niscaya  adanya.  Kita  bersyukur  oleh  karena  perlindungan  terhadap  saksi sudah  dilembagakan  dengan  dibentuknya  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban.
2) Keberadaan  LPSK  menjadi  niscaya  adanya  guna  menunjang  penegakan hukum  di  Indonesia.  Hanya  saja  LPSK  di  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya, sebaiknya tidak berpegang secara kaku pada undang-undang yang mengaturnya  (UU  No.  13  Tahun  2006).  Segenap  jajaran  LPSK  sebaiknya memiliki    kemampuan  inovatif  dan  diskresi  di  dalam  memahami  dan menafsirkan  undang-undang  tersebut  agar  kekurangan  yang  ada  bisa diantisipasi  dengan  baik.  Hal  tersebut  tentu  saja  niscaya  adanya  agar  fungsi perlindungan  saksi  itu  bisa  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Seluruh  jajaran LPSK harus terlebih dahulu memiliki pemahaman serta sikap profesionalisme yang  tinggi  tentang  lembaga  ini  dan  memahami  hakekat  diri  manusia  yang sejatinya  tidak  pernah  bisa  diharap  untuk  memperbaiki  masyarakat  dan lingkungannya  hatta  terhadap  dirinya  sendiri,  termasuk  upaya  merevisi undang-undang tersebut agar lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthon F. Susanto. Wajah Peradilan Kita . Bandung: Refika Aditama, 2004. Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam  Penanggulangan  Kejahatan. Jakarta: Kencana  Prenada  Media Group, 2007.
Ahkam  Jayadi. Memahami  Tujuan  Penegakan  Hukum  Sebuah  Pendekatan Hikmah. Yogyakarta: Genta Press, 2015. Constanzo,  Mark. Aplikasi  Psikologi  dalam  Sistem  Hukum. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2006.
Harkristuti Harkrisnowo. Pemerintah Harap Terapkan Alternatif Peradilan Anak, Bandung: Refika Aditama, 2003.
Nitibaskara,  Ronny  Rahman, Tegakkan  Hukum  Gunakan  Hukum. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
Sholehuddin. Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana  Ide  Dasar  Double  Track System  dan  Implementasinya. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2004.
Soedibroto,  Soenarto. KUHP  dan  KUHAP  Dilengkapi  Yurisprudensi  Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Harahap,  Yahya  S.H. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Anonim,  Undang  Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  UU  Nomor  13 Tahun 2006. Jakarta: AM Asa Mandiri, 2007.
Website  Komisi  Hukum  Nasional  (www.komnasham.go.id)  artikel,  Harkristuti Harkrisnowo, Kesejahteraan Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, 25 April 2007.