## THE IMPLEMENTATION ANALYSIS OF ACCRUAL-BASED INSTITUTIONAL ACCOUNTING SYSTEMS IN RSJ PROF. DR. SOEROJO MAGELANG
Hermin Dwi Khasanah 1 , Octavia Lhaksmi Pramudyastuti 2
1&2 Universitas Tidar Email: khasanahhermin18@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the application of the Accrual Based Institution Accounting System (SAIBA) as the Implementation of PP 71 of 2010 at RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang. The research method used is  descriptive qualitative, among others, by reducing information, namely summarizing and choosing the main things, focusing on  important  things  obtained  by  researchers  from  the  field  and  using  preliminary  information  obtained  by interviewing the Accounting Department Staff at RSJ Prof. Dr. Soerojo. The results of this study indicate that the RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  was  ready  and  implemented  an  accrual-based  SAP.  With  good preparedness,  this  study also shows that the application of the accrual accounting system at RSJ Prof. Dr. Soerojo has done very well.

## Keywords: Accrual accounting system; Government accounting standards; PP 71/2010

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL DI RSJ PROF. DR. SOEROJO MAGELANG

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  Sistem  Akuntansi  Instansi  Berbasis  Akrual  (SAIBA) sebagai  Implementasi  PP  71  tahun  2010  di  Rumah  Sakit  Jiwa  Prof.  dr.  Soerojo  Magelang.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  antara  lain  dengan  mereduksi  informasi  yaitu  merangkum  dan memilih  hal-hal  pokok,  fokus  pada  hal-hal  penting  yang  diperoleh  peneliti  dari  lapangan  dan  menggunakan information  preliminary yang  diperoleh  dengan  wawancara  kepada  Staf  Bagian  Akuntansi  RSJ  Prof.  Dr. Soerojo. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa RSJ Prof. Dr. Soerojo telah siap dan melaksanakan SAP berbasis akrual. Dengan kesiapan yang baik, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi akrual di RSJ Prof. Dr. Soerojo sudah dilakukan dengan sangat baik.
Kata kunci : Sistem akuntansi akrual; Standar akuntansi pemerintah; PP 71/2010
e-ISSN 2527-8215

## PENDAHULUAN
Pemerintah  telah  memberikan  kewenangan  daerah  dalam  bentuk  otonomi  daerah  dengan  dikeluarkannya Undang-undang No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Hal  tersebut  menjadi  dasar  pentingnya  sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana publik yang saat ini telah terdesentralisasi ke  masing-masing  daerah.  Pengelolaan  keuangan  secara  transparan,  ekonomis,  efisien,  efektif  dan  akuntabel diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance) yang baik. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Laporan tersebut harus memenuhi prinsip tepat waktu  dan  disusun  dengan  mengikuti  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  telah  diterima  secara  umum. (Nugraha, 2009)
Standar  akuntansi  pemerintahan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  adalah  standar  dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Adanya ketentuan pemerintah yang baru yaitu PP No 71  tahun  2010  adalah  sebuah  tonggak  awal  untuk  melakukan  perubahan  pada  pengelolaan  keuangan  dari cash basis menuju accrual  basis .  Pengelolaan  keuangan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  negara meliputi 1) Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2) Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan  Negera  dan  3)  Undang-undang  Pemeriksaan  dan  Pengelolaan  dan  Tanggung  jawab keuangan  Negara.  Dimana  dari  ketiga  Undang-undang  tersebut  mengandung  tiga  prinsip  manajemen keuangan negara yaitu orientasi pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. (Waluyo, 2011)
Pasal  36  ayat  1  UU  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  mengamanatkan  bahwa  ketentuan mengenai  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dan  belanja  berbasis  akrual  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Jika pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dan  belanja  berbasis  akrual  belum  dilaksanakan,  maka  digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
Dua  tahun  setelah  UU  17  Tahun  2003  diundangkan,  pemerintah  mengeluarkan  PP  24  Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP tersebut merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa  transisi  dari  basis  kas  menuju  basis  akrual  yang  dinamakan  Cash  toward  Accrual.  Namun  hingga  akhir tahun 2008, lima tahun setelah amanat UU 17 Tahun 2003, pemerintah masih belum dapat menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh (Kusmanadji, 2014). Baru pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual.
SAP  berbasis  akrual  diatur  dan  dijelaskan  dalam  Lampiran  I  PP  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan.  Aturan  tersebut  berlaku  sejak  tanggal  22  Oktober  2010  dan  dapat  segera  diterapkan oleh setiap entitas. Sementara itu, SAP berbasis kas menuju akrual yang diatur dan dijelaskan pada Lampiran II peraturan  tersebut  dapat  diterapkan  oleh  entitas  yang  belum  siap  menerapkan  SAP  berbasis  akrual  sampai dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010, yaitu tahun 2014. Artinya, pada tahun 2015 ini seluruh entitas pelaporan dan akuntansi sudah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual.
Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual tahun 2015 di pemerintah pusat, ketentuan mengenai aplikasi  Sistem  Akuntansi  Instansi  Berbasis  Akrual  (SAIBA)  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  270/PMK.05/2014  Tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  pada Pemerintah  Pusat  menyatakan  pada  pasal  3  ayat  (1)  penerapan  SAP  berbasis  akrual  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan menggunakan aplikasi Terintegrasi.
Berdasarkan  uraian  tersebut, dapat  ditarik  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  Bagaimana  kesiapan  RSJ Prof.  Dr.  Soerojo  dalam  menerapkan  sistem  akuntansi  akrual?.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  pada  penelitian  ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan mengetahui peluang dan tantangan dalam Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual pada RSJ Prof. Dr. Soerojo.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Implementasi
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Madjid & Ashari,  2013).  Dalam  mengkaji  implementasi  kebijakan,  (Edwards,  1980)  menjawab  dua  pertanyaan  penting dalam  implementasi  yaitu  prakondisi-prakondisi  apa  yang  diperlukan  sehingga  suatu  implementasi  kebijakan dapat  berhasil  dan  hambatan  apa  yang  mengakibatkan  gagalnya  suatu  implementasi  kebijakan.  Terkait  dengan hal itu, terdapat empat aspek yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau komitmen, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.
Menurut  (Edwards,  1980)  dari  aspek  komunikasi,  informasi  mengenai  kebijakan  publik  perlu disampaikan  kepada  pelaku  kebijakan  agar  para  pelaku  kebijakan  dapat  menjalankan  kebijakan  tersebut.  Dari aspek sumber daya, suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya  yang  memadai.  Dari  aspek  disposisi,  suatu  kebijakan  tidak  dapat  dilaksanakan  apabila  pelaksana  tidak
memiliki  komitmen  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Sementara  itu,  implementasi  masih  akan  gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

## Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah merupakan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun  dan  menyajikan  Laporan  Keuangan  Pemerintah,  yang  didalamnya  terdiri  dari  Laporan  Keuangan Pemerintah  Pusat  (LKPP)  dan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD),  hal  ini  digunakan  untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD.
Dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerinahan merupakan pedoman, dasar, acuan wajib, serta mempunyai  kekuatan  hukum  didalam  menyusun  serta  menyampaikan  laporan  keuangan  pemerintahan  pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah untuk menyatukan persepsi antar penyusun, pengguna, auditor dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitsi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel.
Menurut  (Budiono,  2016),  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  merupakan  persyaratan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  di  Indonesia. Menurut (Sinaga, 2005) SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.  Oleh  karena  itu,  laporan  keuangan  pemerintah  yang  merupakan  hasil  dari  proses  akuntansi  yang berpedoman  pada  SAP  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  alat  komunikasi  antara  pemerintah  dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

## Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar  Akuntansi  Pemerintah  berisikan  prinsip-prinsip  akuntansi  pemerintahan  yang  diterapkan  dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  SAP  di  terapkan  pada  pemerintah  pusat  dan kementerian maupun di pemerintah daerah dan dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.
Manfaat  dengan  adanya  standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  adalah  informasi  dari  laporan keuangan  lebih  tebuka,  jujur  dan  menyeluruh.  Selain  itu,  untuk  memudahkan  manajemen  dalam  fungsi perencanaan,  pengelolaan  dan  pengendalian  atas  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  dana  pemerintah.  Manfaat selanjutnya  informasi  yang  dihasilkan  dari  laporan  keuangan  dalam  hal  kemampuan  penerimaan  pemerintah dalam membiayai seluruh pengeluaran dan dapat mengetahui beban yang akan datang. Selain itu informasi dari laporan  keuagan  yang  dihasilkan  dapat  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan  pelaksanaan  keibjakan sumber daya dalam mencapai tujuan pemerintahan.
Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang dihasilkan lebih berkualitas  dalam hal ini dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Dan dengan adanya SAP berbasis akrual membuat BPK lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan  pemerintah  yang  nantinya  akan  disampaikan  kepada  para  stakeholder  dalam  rangka  transparasi  dan akuntabilitas keuangan negara.

## Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Pengertian  akuntansi  berbasis  akrual  dalam  PP  No  71  Tahun  2010  adalah  basis  akuntansi  dimana  transaksi ekonomi  atau  peristiwa  akuntansi  diakui,  dicatat  dan  disajikan  dalam  laporan  keuangan  tersebut  pada  saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Komponen LKKL berbasis akrual adalah Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Menurut (Halim & Kusufi, 2012) menjelaskan bahwa akuntansi basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan  yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  akuntansi  basis  kas,  yang  mana  tujuan  dari  pelaporan  tersebut  yaitu tujuan manajerial dan pengawasan. Dari penerapan pengertian akuntansi basis akrual di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui hak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya pada saat peristiwa itu terjadi.
Konsep  dalam  basis  akrual  didasari  pada  dua  pilar  yakni  pengakuan  terhadap  pendapatan  dan pengakuan  biaya  atau  beban.  Basis  akrual  mengakui  pendapatan  pada  saat  pemerintah  mempunyai  wewenang untuk  melakukan penagihan dari  hasil  kegiatan yang  dilakukan pemerintah.  Dalam  pemahaman konsep  akrual, pernyataan  kapan  kas  benar-benar  diterima  menjadi  hal  yang  tidak  begitu  penting.  Oleh  sebab  itu,  kemudian terdapat  kemunculan  estimasi  piutang  tak  tertagih  dikarenakan  kas  belum  diterima  tetapi  penghasilan  sudah diakui.  Sedangkan  untuk  pengakuan  dianggapnya  suatu  biaya  atau  beban  ketika  kewajiban  membayar  sudah terjadi meskipun biaya tersebut belum dibayar (Zawitri, Kurniasih, & Kartikawati, 2015).
Adapun kesimpulan terhadap pelaksanaan akuntansi berbasis akrual untuk memperbaiki basis kas yang tidak berkecukupan dalam memberikan data yang lebih akurat. Sebagai bentuk dukungan pelaksanaan akuntansi
berbasis akrual dipemerintah pusat, langkah cerdas yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan cara  melakukan  pengembangan  aplikasi  SAI  (SAKPA  dan  SIMAKBMN)  menjadi  SAIBA.  Pengembangan tersebut terlihat pada proses modifikasian dari sebelumnya aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) menjadi aplikasi SAIBA (Republik K. K., 2018)

## Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan
Pengertian  karakteristik  kualitatif  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  adalah  ukuran-ukuran normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya.  Laporan keuangan  harus  memiliki  karakteristik  kualitatif  yang  memadai  sehingga  laporan  keuangan  bermanfaat  bagi pengambil  keputusan.  Berdasarkan  PP  No  71  Tahun  2010,  terdapat  empat  karakteristik  kualitatif  yang  harus dipenuhi dalam laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

## Aplikasi SAIBA
Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembangkan dan memodifikasi aplikasi yang selama ini telah digunakan dalam penyusunan LKKL yaitu aplikasi SAKPA menjadi aplikasi SAIBA. Aplikasi SAIBA merupakan software yang  dirancang  sebagai  sistem  akuntansi  keuangan  yang  digunakan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan berbasis  akrual.  Proses  pengoperasian  aplikasi  SAIBA  sama  dengan  aplikasi  SAKPA  yaitu  dimulai  dari perekaman dokumen, posting buku besar, dan penyusunan laporan keuangan. Perbedaaan antara aplikasi SAIBA dan SAKPA terletak pada perekaman migrasi saldo awal neraca, perekaman transaksi DIPA dan Revisi DIPA, serta  perekaman  transaksi  periode  berjalan.  Perbedaan  lain  adalah  operator  aplikasi  SAIBA  perlu  membentuk jurnal penyesuaian sebelum menyusun laporan keuangan untuk menentukan jumlah yang sebenarnya dari setiap akun sesuai dengan basis akrual.

## Kesiapan  pengguna  dalam  penerapan  Sistem  Akuntansi  Instansi  Berbasis  Akrual  berdasarkan  Teori Technology Acceptance Model (TAM)
Salah  satu  titik  permasalahan  dalam  perubahan  basis  terletak  pada  ketidaksiapan  pengguna  untuk  menerima perubahan serta berkeinginan menjalankan system baru. Apalagi penerapan basis akrual akan membuat banyak perubahan dan perbedaan dari segi prosedur (Ichsan 2013 dalam (Najati, Pituringsih, & Animah, 2016)).
Ada  beberapa  model  dalam  penerimaan  suatu  teknologi  informasi  baru,  salah  satunya  model  yang dikembangkan  oleh  Davis  pada  tahun  1989  yaituTechnology  Acceptance  Model  (TAM).  (Lestari,  2017) menyatakan  bahwa  TAM  sebagai  salah  satu  model  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  dapat  memberikan pengaruh  dalam  penerimaan  (acceptance)  atau  pemahaman  operator/analis  terhadap  implementasi  aplikasi SAIBA.
Siregar (2011) menyatakan ada dua pertimbangan yang dapat mempengaruhi kemauan terhadap adopsi teknologi  informasi  diantaranya  persepsi  terhadap  tingkat  kemudahan  dalam  menggunakan  teknologi  dan persepsi akan mamfaat dari teknologi tersebut.

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  di  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  Kota  Magelang  dilaksanakan  mulai  bulan  Januari  sampai  Februari 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Untuk melengkapi metode penelitian kualitatif adalah dengan  studi  kasus (case  study) .  Sesuai  dengan  fokus  penelitian,  maka  yang  dijadikan  subjek  penelitian  dan informan penelitian, yaitu staf bagian akuntansi RSJ Prof. Dr. Soerojo.
Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.    Data  primer  diperoleh  dari  lapangan dengan  mengamati  dan  mewawancarai.  Data  sekunder  diperoleh  dari  sumber  bacaan  dan  berbagai  macam sumber lainnya yang terdiri dari catatan harian, kegiatan pembelajaran atau dokumen serta informasi-informasi dari pihak yang terkait.

## Metode Pengambilan Sampel
Pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  purposive,  yakni  sengaja  memilih  sampel  (informan)  dengan pertimbangan informan terkait langsung dengan penelitian dan memahami situasi dan kondisi yang akan diteliti.

## Teknik Pengumpulan Data Wawancara
Wawancara (Sugiyono, 2010) yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara akan peneliti lakukan dengan Staf Bagian Akuntansi pada RSJ Prof. Dr. Soerojo.

## Observasi
Observasi  adalah  suatu  cara  untuk  mengumpulkan  data  penelitian  dengan  mempunyai  sifat  dasar  naturalistic yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi (Supriyati, 2011). Observasi dalam penelitian ini akan langsung dilakukan di RSJ Prof. Dr. Soerojo sebagai obyek penelitian.

## Dokumentasi
Dokumentasi  (Sugiyono,  2011)  yaitu  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa  berbentuk  tulisan, gambar,  atau  karya-karya  monumental  dari  seseorang.  Dokumentasi  dalam  penelitian  ini  akan  berupa  catatan dari hasil wawancara dengan Staf Bagian Akuntansi di RSJ Prof. Dr. Soerojo.

## Studi Pustaka
Studi Pustaka (Nazir, 2013)   sset   pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Penelti  memperoleh  data  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  sedang  diteliti  melalui  buku,  jurnal/literatur, internet  dan  perangkat  lain  yang  berkaitan  dengan  implementasi  PP  No  71  Tahun  2010  pada    sset  t pemerintah.

## Metode Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah    sset    analisis  kualitatif.  Analisis  data  penelitian  ini  dilakukan berpedoman  pada    sset  t-langkah  analisis  data  penelitian  kualitatif  (Miles  &  Huberman,  2007)  yakni:  (1) pengumpulan  data,  (2)  mereduksi  data;  (3)  Menyajikan  data,  dan;  (4)  menyimpulkan  data.  Sedangkan  proses analisis data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman.

## Gambar 1. Teknik Analisis Data Model Interaktif

## HASIL DAN PEMBAHASAN Profil Objek Penelitian
Pada  tahun  1916,  Scholtens  merencanakan  untuk  membangun  suatu “Krankzinningengesticht” (Rumah  Sakit Jiwa)  di  Jawa  Tengah.  Membutuhkan  waktu  sekitar  7  tahun  untuk  meyakinkan  Pemerintah  Hindia  Belanda bahwa “Krankzinningengesticht” layak  sebagai  rumah  sakit,  akhirnya  pada  tahun  1923  diresmikan  sebagai Rumah Sakit Jiwa.
Semula  namanya  adalah “Krankzinningengesticht  Kramat” .  Setelah  adanya  perubahan  sesuai  dengan perkembangan waktu, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan, namanya kemudian menjadi “Rumah Sakit Jiwa Magelang”. Pada tahun 1978 RSJ Magelang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai RSJ Pusat kelas A dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. No.135/Menkes/SK/IV/1978. Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari departeman Kesehatan  RSJ  Magelang  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  dan  melaksanakan  pelayanan  kesehatan, pencegahan gangguan jiwa, pemulihan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa.
Pada  tanggal  6 April  2001  secara  resmi  nama  Rumah  Sakit  Jiwa  Magelang  berubah  menjadi  Rumah Sakit  Jiwa  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  dan  Kesejahteraan Sosial  RI  No.  1684  MENKES-KESSOS/SK/XI/2000  tentang  Pemberian  Nama  Rumah  Sakit  Jiwa  Magelang menjadi  Rumah  Sakit  Jiwa  Prof.  Dr.  Soerojo.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.
278/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tgl 26  Juni  2007,  RSJ.  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang  menjadi  Instansi  Pemerintah  dibawah  Dep.Kes.  RI  dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).
Tahun  2009  adanya  tuntutan  dari  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang komprehensif  direspon  oleh RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang  dengan  membuka  pelayanan  kesehatan  non  jiwa. Hal  ini  diperkuat  oleh  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bina  pelayanan  Medik  Departemen  Kesehatan  RI, No.HK.03.05/I/441/09 Tentang Ijin Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Umum di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo  Magelang.  Surat  Keputusan  ini  mengatur  RSJ  Prof.  Dr  Soerojo  Magelang  untuk  membuka  pelayanan kesehatan umum sejumlah 15 % dari. Tempat Tidur yang tersedia. Pelayanan ini telah dilengkapi dengan tenaga medik  spesialistik  meliputi:  dokter  spesialis  bedah,  dokter  spesialis  penyakit  dalam,  spesialis  anak,  spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis saraf, spesialis Radiologi dan spesialis anestesi. Pelayanan ini didukung juga dengan  telah  di  operasikannya  dua  (2)  ruang  untuk  rawat  inap,  kamar  operasi,  kamar  bersalin  dan  fasilitas pendukung  yang  lain.  Namun  demikian  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang  tetap  menjalankan  kegiatan  utama dalam  bidang  pelayanan  kesehatan  jiwa.  Berikut  ini  adalah  jenis  pelayanan  unggulan  yang  diberikan  oleh  RSJ Prof. Dr. Soerojo selama ini:
Tabel 1. Jenis Pelayanan Unggulan RSJ Prof. Dr. Soerojo
No Pelayanan
1 Kesehatan Jiwa: Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Kesehatan Jiwa Dewasa / Psikiatri Umum, Kesehatan  Jiwa  Usia  Lanjut  /  Psikogeriatri,  Kesehatan  Jiwa  Forensik  &  NAPZA,  Kesehatan Jiwa Masyarakat, Rehabilitasi Sosial, Consultation Liaison Psychiatry
2 Kesehatan Saraf Terpadu
3 Psikologi
4 Pengobatan Penyakit Dalam Terpadu: Pelayanan Diabetes Terpadu
5 Kesehatan Kebidanan dan Kandungan Terpadu (Obsgyn)
6 Kesehatan Gigi dan Mulut Terpadu
7 Kesehatan Anak Terpadu

## Sumber: Profil RSJ Prof. Dr. Soerojo
Pelayanan unggulan RSJ Prof. Dr. Soerojo tersebut diantaranya menjadi sumber pendapatan pada RSJ Prof. Dr. Soerojo.  Diantaranya adalah adanya pasien yang menjalani rawat jalan dan rawat inap yang diterima melalui pelayanan dalam RSJ Prof. Dr. Soerojo.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  analisis  terhadap  pelaksanaan  sistem  akuntansi  akrual  basis dengan  melihat  beberapa  hal  berikut  :  parameter  penerapan  PP  No  71  tahun  2010,  parameter  kesiapan  SDM terhadap pelaksanaan SAP Basis akrual, parameter komitmen organisasi terhadap pelaksanaan SAP basis akrual, parameter  komunikasi  terhadap  pelaksanaan  SAP  Basis  Akrual,  parameter  kualitas  sistem  informasi  akuntansi terhadap pelaksanaan SAP basis akrual, parameter kualitas pelaporan keuangan terhadap pelaksanaan SAP basis akrual, dan  terakhir  adalah  parameter  kesiapan  sarana  prasarana  terhadap  pelaksanaan  SAP.  Rumah  Sakit  Jiwa Prof. dr. Soerojo telah memenuhi semua kriteria dalam penerapan SAIBA.
Pembahasan analisis terhadap penerapan sistem akuntansi akrual tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Akan tetapi dari berbagai sisi yang dapat menunjang pelaksanaan sistem akuntansi akrual dalam sebuah entitas. Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  dibahas  7  (tujuh)    sset  tor  yang  diperkirakan  menunjang  pelaksanaan sistem akuntansi. Berikut ini adalah   sset  t per masing-masing   sset  tor sebagai parameter penerapan sistem akuntansi akrual pada RSJ Prof. Dr. Soerojo:

## Pemahaman PP No 71 Tahun 2010
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  semua  bagian  akuntansi  di  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  menyatakan telah paham tentang penerapan PP 71 tahun 2010.  Pemahaman tentang penerapan PP 71 Tahun 2010 yang telah dikonfirmasi oleh peneliti tentang penggunaan SAP 2010 berbasis akrual yang telah digunakan untuk mengakui pendapatan, beban,   sset, hutang dan ekuitas dalam pelaporan BLU RSJ Prof. Dr. Soerojo.
Tabel 2 Sumber Pendapatan Semester 1 Tahun 2018 RSJ Prof. Dr. Soerojo
NO URAIAN UNIT TARGET REALISASI % 1 Rawat Jalan 18.223.135.513 4.616.851.996 25,34 2 Rawat Inap 93.038.665.401 26.514.389.141 28,50 3 Unit Gawat Darura 11.409.419.514 959.393.288 8,41 4 Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja 3.540.381.019 571.105.152 16,13 5 Rehabilitasi Psikososial 2.464.084.194 169.036.552 6,86 6 Rehabilitasi Medik 3.111.624.413 1.168.837.544 37,56 7 Radiologi 2.338.951.666 894.623.465 38,25 8 Laboratorium 4.115.432.647 1.243.253.784 30,21 9 Farmasi 8.069.246.295 2.977.853.651 36,90 10 Diklat dan Litbang 2.573.296.463 783.379.893 30,44 11 Informasi, Kesling dan Sewa (manajemen) 24.055.942.231 - - JUMLAH 172.940.179.356 39.898.724.466

## Sumber: Profil RSJ Prof. Dr. Soerojo

## Parameter Kesiapan SDM Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrual
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi kunci sukses keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. (Azwan, 2015) menyatakan SDM yang berkualitas harus mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan pertimbangan integritas, kompetensi, loyalitas, reward, motivasi dan budaya organisasi.
Kesiapan  SDM  BLU  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  terhadap  pelaksanaan  SAP  berbasis  akrual  juga  dilihat dalam penelitian ini. Hal terlihat bahwa manajemen RSJ Prof. Dr. Soerojo telah memiliki SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan dalam penyiapan dan penyusunan laporan keuangan.

## Tabel 3 Jenis Pelatihan Yang Pernah Diikuti SDM BLU RSJ Prof. Dr. Soerojo
No Pelatihan Tahun 1 Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah 2010

## Sumber: hasil yang diolah, 2020
Selain  itu  sebagai  wujud  dari  persiapan  pelaksanaan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  manajemen  RSJ Prof.  Dr.  Soerojo  juga  telah  menerapkan  sistem  insentif  dan  remunerasi  yang  memadai  untuk  mencegah timbulnya praktek KKN dan SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan.

## Parameter Komitmen Organisasi Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrual
Komitmen  organisasi  yaitu  pihak  manajemen  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  juga  dilihat  dalam  penelitian  ini  sebagai faktor  penting  dalam  melihat  kesiapan  manajemen  dalam  pelaksanaan  SAP  Basis  Akrual.  Kesiapan  organisasi tersebut  dapat  dilihat  dari  para  staf  di  bagian  akuntansi  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  yang  memiliki  komitmen  untuk menjalankan tugas dengan baik serta menjunjung visi dan misi pemakaian SAP berbasis akrual. Selain itu juga telah memiliki kesiapan disiplin serta memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap tugasnya untuk melayani dan siap dengan memanfaatkan sistem akuntansi pemerintahan.
e-ISSN 2527-8215
Komitmen  organisasi  dalam  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  ditunjukkan  dengan  adanya  manajemen  untuk memantau  kehadiran  karyawan  yaitu  finger  print  bagi  seluruh  karyawan,  adanya job  description bagi  semua posisi jabatan, serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan diantaranya adalah jam kerja mulai dari jam 7.30 hingga jam 16.00 di setiap hari senin sampai jumat atau lima hari kerja.

## Parameter Komunikasi Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrual
Parameter  komunikasi  terhadap  pelaksanaan  SAP  Basis  akrual  juga  dilihat  dalam  penelitian  ini  yaitu  apakah manajemen  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  sudah  menggunakan  bentuk  dan  sarana  komunikasi  yang  efektif  dalam mengkomunikasikan  setiap  kebijakan-kebijakan  yang  berkaitan  dengan  penerapan  SAP  berbasis  akrual.  Dari hasil wawancara di bagian akuntansi RSJ Prof. Dr. Soerojo dapat dilihat bahwa RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang telah  melakukan  komunikasi yang  efektif  berupa  adanya  Panduan  Ketentuan  dari  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016, tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan BLU.
Dalam  melaksanakan  komunikasi  terhadap  pelaksanaan  Sistem  Akuntansi  Berbasis  Akrual  ini,  masih ada kendala yang dihadapi oleh staf yang menjadi operator SAIBA yaitu collecting data karena harus mencatat seluruh transaksi keuangan rumah sakit dan datanya berasal dari beberapa unit kerja yang ada di rumah sakit.

## Parameter Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrual
Kesiapan Sistem Informasi Akuntansi juga dilihat dalam penelitian ini. Selama ini  Sistem Informasi Akuntansi yang  ada  di  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  menggunakan  Sistem  Informasi  yang  telah  di  tentukan  oleh  Kementrian Keuangan untuk mencatat transaksi pembukuan BLU. Dan satu sistem informasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan yaitu SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara).
Selain kesiapan Sistem Informasi Akuntansi, manajemen RSJ Prof. Dr. Soerojo juga telah bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik yang telah direkomendasikan oleh BPK untuk mengkondisikan agar pencatatan akuntansi  yang  dilakukan  dapat  dilaksanakan  dengan  cermat,  tepat,  akurat  dan  presisi  mulai  dari  pencatatan transaksi hingga laporan keuangan.
Dalam suatu sistem aplikasi memiliki kendala yang akan dihadapi, begitu juga dengan aplikasi SAIBA. Dalam aplikasi SAIBA kendala yang terjadi adalah seperti adanya revisi SPM (Surat Perintah Membayar) karena adanya data yang menumpuk jadi harus melakukan pengecekan secara manual untuk mencocokkannya dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

## Parameter Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrual
Kesiapan pelaporan keuangan RSJ Prof. Dr. Soerojo terhadap pelaksanaan SAP basis akrual dilihat dari apakah manajemen RSJ Prof. Dr. Soerojo terutama pada bagian perbendaharaan dan akuntansi telah memahami apa itu Standar  Akuntansi  Pemerintah  berbasis  akrual,  dan  telah  mempersiapkan  pelaporan  keuangan  tahun  terakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71/2010.  Selain itu laporan keuangan tahun 2018 RSJ Prof. Dr. Soerojo juga telah di audit oleh KAP dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian.

## Parameter Kesiapan Sarana Prasarana Terhadap Pelaksanaan SAP
Kesiapan  sarana  prasarana  yang  telah  ada  di  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  terhadap  pelaksanaan  Standar  Akuntansi Pemerintah  berbasis  akrual  dapat  dilihat  dari  kemauan  dan  integritas  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  dalam mempersiapkan  sarana  ruangan  yang  memadai  untuk  operasional  perangkat  SAP,  adanya  dukungan  sarana administrasi  yang  memadai,  dukungan  anggaran,  dukungan  sumber  daya  manusia  dan  adanya  pendampingan dalam  operasionalisasi  pelaksanaan  sistem  perangkat  lunak  SAP.    Semua  telah  dilakukan  oleh  RSJ  Prof.  Dr. Soerojo  dengan  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dalam  pelaksanaan  Standar  Akuntansi Pemerintah Berbasis akrual.

## PENUTUP
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam Prosedur SAIBA yang digunakan sudah baik dan sesuai dengan standar  yang  telah  ditentukan  oleh  Kemenkeu.  SAIBA  sendiri  merupakan  Sistem  Akuntansi  Instansi  Berbasis Akrual dimana dalam pembuatan laporan keuangan harus berdasarkan basis akrual. BLU RSJ Prof. Dr. Soerojo sudah menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut dengan baik dan sesuai standar. Namun dalam mengaplikasikan prosedur tersebut masih saja ada masalah yang terjadi pada sistem yang belum stabil.
Dengan  melihat  hasil  yang  diperoleh,  maka  ditemukan  beberapa  saran  yang  mungkin  berguna. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual bukan suatu hal yang mudah, oleh karena itu butuh dukungan penuh dari manajemen RSJ Prof. Dr. Soerojo dalam melakukan implementasi standar akuntansi keuangan pemerintah yang  baru.  Standar  akuntansi  yang  baru  membutuhkan  banyak  pembelajaran  serta  sumber  daya  manusia  yang handal  dalam  melakukan  justifikasi  atas  setiap  transaksi  yang  ada  dalam  rumah  sakit.    Sehingga  peneliti menyarankan  kepada  RSJ  Prof.  Dr.  Soerojo  untuk  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  yang  dimiliki dengan  cara  memberikan  sosialisai  disertai  pelatihan  secara  berkala  kepada  SDM  agar  implementasi  SAP berbasis akrual secara penuh dapat berjalan optimal dan melakukan update software SAIBA agar sistem stabil.
Dalam  komunikasi  ke  unit  kerja  yang  masih  kurang  efektif  dalam  memberikan  data  yang  akan  diolah  pada SAIBA  bisa  memberikan  tenggang  waktu  atau deadline agar  semua  unit  kerja  bisa  memberikan  data  sesuai dengan  yang  telah  ditentukan,  kalau  masih  belum  terkumpul  dari  semua  unit  kerja  melakukan  bisa  dengan mendatangi  unit  kerja  dan  memberikan  beberapa  peringatan  untuk  tetap  memperhatikan deadline yang  telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono, A. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Persediaan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2015. In Tesis. Jakarta: STIA LAN. Edwards, G. C. (1980). Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press. Halim, & Kusufi. (2012). Akuntansi Berbasis Akrual. Jakarta. Hermin. (2020). RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang . Retrieved from https://rsjsoerojo.co.id/ Herwiyanti, E., Sukirman, & Aziz, F. S. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan . Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 13-23.
Indones, R. (n.d.). Peraturan Menteri Keuangan No. 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.
Kasfari, A., & Abdullah, S. (2019). Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 237-244.
Kusmanadji. (2014). Penerapan Basis Akrual untuk Pelaporan Keuangan Pemerintah : Perkembangan Global dan Perjalanan Indonesia Menuju Penerapan Basis Akrual pada 2015. Jurnal Informasi Keuangan dan Akuntansi Infoartha , 1-12.
Lestari, D. (2017). Analisis penerimaan aplikasi sistem akuntansi instansi berbasis akrual (SAIBA) dengan menggunakan pendekatan technology acceptance model (TAM) pada satuan kerja kementerian agama mitra layanan KPPN medan II. Medan: Magister akuntansi, Ekonomi dan bisnis Universitas Sumatera Utara.
Madjid, N., & Ashari, H. (2013). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan), Kajian Akademis BPPK Tahun Anggaran 2013.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Najati, I., Pituringsih, E., & Animah. (2016). Implementasi akuntansi berbasis akrual : pengujian determinan dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. Jurnal Akuntansi Universitas Jember , 1-18. Nazir, M. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Nugraha, W. (2009). Pengaruh Pemahaman atas Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Keefektifan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi sebagai Variabel Mediasi. Skripsi. Bandung: Universitas Padjajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Republik, I. (n.d.). Peraturan Menteri Keuangan No. 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.
Republik, K. K. (2018, Mei 8). Program Percepatan Akuntanbilitas Pemerintah Pusat. (2014) . Retrieved from Proses Bisnis SAIBA: https://anzdoc.com/ modul- overview- proses- bisnis- saiba- program-percepatan- akunta.html.
Sari, Y. P., Hestika, & Mahmudah, N. (2017). EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI AKRUAL: STUDI KASUS DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KARDINAH KOTA TEGAL.
Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Vol 1 . Sinaga, J. (2005). “Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan”. www.ksap. org/Riset&Artikel/Art8.pdf . Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). Bandung: Alfabeta. Supriyati. (2011). Metodologi Penelitian. Bandung: Labkat Press. Waluyo, I. (2011). Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia , 1-15.
Zawitri,  S.,  Kurniasih,  N.,  &  Kartikawati,  T.  S.  (2015).  Penerapan  sistem  akuntansi  instansi  berbasis  akrual sebagai implementasi PP No . 71 tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan , 24-44.