Volume 5 Issue 2, 2021 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Polemik Pengesahan Omnibus Law: UU Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

## Karinina Anggita Farrisqi, Agus Machfud Fauzi
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. E-mail: anggitakarinina@gmail.com
Abstract: A law with a concept on the omnibus law in the world of law in the State of Indonesia is a new perspective in the field of law. The point in omnibus law is different from the meaning, nature, and concept of legal norms in existing laws. We can also interpret this concept as a way of settling the forms of regulation in legislation into law and which in the end have consequences for revoking some invalid regulations. With the use of a new perspective like this, of course, people's thinking is also increasingly modern, including following the flow of globalization. In this era of globalization, there are certainly many incidents in the spread  of  hoax  news.  This  problem  is  carried  out  by  qualitative  research  methods  and  using  several theories. The subject matter to be discussed can also be found in the conclusion that the perspective used by the drafters of the law is increasingly modern which will also provide the potential for the spread of hoaxes from people who follow the flow of globalization. Therefore, if the government and the DPR enforce themselves in making laws with  the concept  of  the omnibus law, then  the formation process needs to follow the method of prolegnas, has a good academic script, and is not in a hurry by involving stakeholders and the community.
Keywords: Omnibus Law, Hoax, Globalization

## 1. Pendahuluan
Di  awal  tahun  2020  pemerintah  tengah  mempersiapkan  Rancangan  Undang-Undang (RUU)  Cipta  Kerja  yang  dimana  menggunakan    konsep  Omnibus  Law.  RUU  ini  sedang dipersiapkan oleh Pemerintah untuk dijadikan sebuah skema untuk upaya membangun perekonomian  Indonesia  agar  menarik  para  investor  bersedia  dalam  menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah memandang perlu adanya RUU Cipta Kerja ini karena tingginya  angka  pengangguran  di  Indonesia  yang  mencapai  7  juta  jiwa  sehingga diharapkan RUU ini mampu membuka lapangan kerja baru. Dua Konsep Omnibus Law ini merupakan  konsep  yang  juga  biasa  digunakan  dalam  sistem  perundang-undangan  di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memotong beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan  zaman  dan  merugikan  kepentingan  negara.  Di  dalam  RUU  Cipta  Kerja memiliki  11  klaster  yang  salah  satu  diantaranya  mengatur  tentang  ketenagakerjaan, dimana klaster ini melingkupi 3 undang-undang yang dilebur menjadi satu yakni Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Nomor  40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.
Pada  klaster  ketenagakerjaan  ini  Pemerintah  berusaha  keras  untuk  menyatukan  atau merukunkan ketiga undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa adanya  rasa  khawatir  terhadap  regulasi  yang  tumpang  tindih  dan  mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.
Modernisasi merupakan sebuah proses perubahan dari satu arah ke arah yang lebih maju atau modern dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat (Rosana, 2011). Seluruh aspek kehidupan telah berubah mulai dari ekonomi, politik, kesehatan, sosial dan budaya. Salah satu aspek yang paling terasa perubahannya adalah aspek sosial, dimana cara  berkomunikasi  dan  penyebaran  infromasi  lebih  banyak  dilakukan  secara online melalui gawai. Sosial media merupakan sarana untuk berbagi informasi, namun apabila tidak diimbangi dengan kesadaran dan etika yang tepat dapat menyebabkan terjadinya penyebaran  berita  palsu  atau  yang  biasa  disebut hoax (Rahadi,  2017).  Salah  satu contohnya adalah penyebaran hoax tentang UU Cipta Kerja dengan konsep Omnibus Law yang belakangan ini kontroversial hingga menyebabkan demonstrasi di berbagai daerah. Pada awal tahun 2020, pemerintah mempersiapkan RUU Cipta Kerja yang nantinya akan dijadikan  sebuah  skema  dalam  rangka  meningkatkan  perekomonian  Indonesia  agar mengundang investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Pemerintah membentuk RUU ini dengan menimbang banyaknya angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 7 juta jiwa,  sehingga dengan adanya RUU ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang  lebih  banyak  (Kurniawan  &  Dewanto,  2020).  Di  dalam  UU  Cipta  Kerja  terdapat beberapa peraturan yang tersebar menjadi hoax di masyarakat, seperti uang pesangon dihilangkan,  penghapusan  hak  cuti,  perusahaan  dapat  mem-PHK  karyawan  kapanpun secara  sepihak  dan  lain-lain.  Beberapa hoax tersebut  menyebar  dengan  cepat  melalui media  sosial  bahkan  menjadi trending  topic yang  menyulut  emosi  masyarakat  dan mendorong  mereka  untuk  melakukan  demonstrasi.  Fenomena  tersebut  merupakan dampak dari penggunaan media sosial yang kurang bijak.
Ini merupakan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah, anggota DPR,  dan  masyarakat  sehingga  pengesahan  RUU  Cipta  Kerja  ini  memakan  waktu  yang cukup lama. Problematika ini masih terus di suarakan oleh kaum buruh dan masyarakat untuk menolak adanya RUU tersebut ketika DPR sedang membahas RUU Cipta Kerja ini dalam  rapatnya.  Pemerintah  dan  DPR  seharusnya  sudah  tahu  bahwa  adanya  sebuah hukum  yang  berlaku  sudah  semestinya  memberikan  rasa  adil  kepada  masyarakat  dan mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Namun disisi lain Pemerintah juga tetap harus berupaya dan konsisten untuk menumbuhkan perekonomian rakyat sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Untuk masyarakat Indonesia yang sekarang sedang berada dalam kemajuan teknologi maupun kemajuan cara berfikir untuk selalu menggunakan teknologi dan cara berfikir modern yang baik untuk meminimalisir adanya kejadian yang tidak diinginkan.

## 2. Metode
Paradigma  yang  digunakan  adalah  paradigma  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif, Berdasarkan kasus masalah yang sedang beredar dalam masyarakat tentang penyebaran hoax terhadap undang – udang cipta kerja, kami ingin menganalisis dengan menggunakan teori Habermas yaitu teori runag public, karya tulis ini berjenis kajian literature dengan menggunakan refrensi jurnal nasional dan menggunakan teori literasi media jeknis untuk mendukung  hasil  analisis.  Hoax  adalah  berita  yang  tersebar  dalam  masyarakat  namun kebenarannya  tidak  dapat  ditemukan  sehingga  kesimpulan  yang  dapat  diambil  bahwa kabar  yang  disebarkan  adalah  berita  palsu.  Hoax  disebarluaskan  oleh  pihak  yang  tidak bertanggung  jawab  dengan  tujuan  untuk  menjatuhkan  reputasi  seseorang  atau menimbulkan konflik didalam masyarakat. Hoax yang ada pada masyarakat modern tidak dapat  diantisipasi  karena  dengan  kemajuan  teknologi  yang  ada  membantu  pihak  yang tidak bertanggung jawab dalam meluncurkan aksinya. Teknik yang digunakan pihak yang tidak  bertanggung  jawab  dengan  menggunakan  media  sosial  masyarakat  akan  terarah untuk  percaya  dengan  mudah  akan  isu – isu  yang  berkembang  (Irianti,  2018).    Tujuan yang diinginkan adalah menyebarkan berita tidak benar agar orang lain percaya kemudian membuatnya orang yang percaya menyebarluakan kepada teman dan keluarga terdekat, tanpa adanya penyaringan berita secara intenif.
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumentasi tertulis seperti artikel jurnal, buku, surat kabar, ataupun berbagai informasi internet yang memiliki tema yang  serupa  terkait  Omnibus  Law  dan  respon  masyarakat  terhadap  Omnibus  Law  (UU Cipta Kerja). Data yang telah diperoleh akan di analisis menggunakan beberaopa tahap teknik  analisis  data,  meliputi  reduksi  data,  penyajian  data  dan  terakhir  penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Teori Ruang Publik yang diciptakan Habermas dijelaskan dalam karyanya The Structural Transformation Of The Publik Sphere ruang public pada masa modern akan mengalami depolitisasi  kerangka  public  yang  awalnya  digunakan  sebagai  tempat  diskusi permasalahan  public  aat  ini  berubah  menajdi  tempat  debat  ,  diskusi  rational  serta penyebaran  berita  bohong.  Refeodalisasi  ruang  public  akan  mencipatakan  opini  public sebuah opini yang tidak terbentuk atas konsesus dan perdebatan namun dibentuk oleh adanya kelompok elite media , ekonomi dan politik. Habermas mengikuti jejak pemikiran dari  Wirtgenstein  yang  membaha  tentang  dialog  berfungsi  sebagai  alat  untuk membangun bersama pemahaman dan kesepatakan masyarakat baik antarindividu dan kelompok. Menurut Habermas ada 2 korban yang akan menjadi hegemoni pasar dalam atas demokrasi dan ruang public pertama wilayah sosial yang ada dalam masyarakat tidak lagi menjadi bagan diskursus rasional namun menjadi komoditas hiburan sehingga dapat dikonsumsi secara pasif oleh pemirsa, kedua wilayah politis partai politik yang diciptakan untuk menjadi bagan yang berfungsi dalam penyerapan segala aspirasi masyarakat dan mengadakan  pembagunan  dalam  yang  merupakan  tujuan  utama  partai  menjadi komoditas  politik  yang  dipertukarkan  dimeja  parlemen  untuk  menjamin  kemenangan dalam  voting  sehingga  akan  menjadi  komoditas  pencitraan  bagi  wakil  rakyat  atau
penguasa (Habermas, 2015). Masyarakat yang secara pasif mengkonsumsi produk  dari media massa diharapakan untuk lebih cerdas dan memilah mana produk media yang asli dan produk media yang bukan asli, penyaringan media selalu diperlukan dalam kehidupan masyarakat  melihat  dampak  globalisasi  semakin  merambah  dan  menyebar  sehingga segala  berita  yang  bersifat  pasif  belaka  dapat  keluar  masuk  melalui  media  masa. Masyarakat  diharapkan  dapat  selalu  bersifat  kritis  dalam  menikmati  produk  media masaa,  karena  mayarakat  berada  dalam posisi  pendengar  berita  yang  cenderung akan disebarkan melalui komunikasi kepada orang lain (Sumaryanto, 2010).
3.1. Berdasarkan hasil klarifikasi yang didapatkan melalui media sosial Instagram Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gambar 1. Point-point hoax yang disebarkan
Sumber : Salah satu grup di WhatsApp
Ada 12 berita yang menurut DPR RI tidak benar atau dinyatakan hoax mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang beredar didalam masyarakat
1. Uang Pesangon buruh akan dihilangkan?
DPR  membantah  hal  tersebut  dengan  menyebutkan  UU  BAB  IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan pasal 156 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003:  dalam  hal  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja  pengusaha  diwajibkan membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja
2. UMP, UMK dan UMSP dihapukan?
DPR membantah dengan menyebutkan UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang  perubahan  pasal  88  C  UU  13  Tahun  2003.  Ayat  1  Gubernur  tetap menetapkan  upah  minimum  sebagai  jarring  pengaman.  Ayat  2  Upah  minimum sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi
3. Upah Buruh dihitung per jam?
DPR  membantah  bahwa  UU  BAB  IV  KETENAGAKERJAAN – Pasal  89  tentang perubahan pasal 88 B UU 13 Tahun 2003. Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil.
4. Keseluruhan hak cuti akan dihilangkan dan tidak mendapatkan kompensasi? DPR tetap membantah dalam UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan pasal 79  UU 13 Tahun 2003. Ayat 1 pengusaha wajib membei : waktu istirahat dan cuti
5. Outsourcing akan diganti dengan kontrak seumur hidup? DPR  membantah  bahwa  UU  BAB  IV  KETENAGAKERJAAN – Pasal  89  tentang perubahan  pasal  66  Ayat  1  UU  13  Tahun  2003  :  Hubungan  Kerja  antara perusahaan dan buruh didasarkan  pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
6. Tidak ada status karyawan tetap?
DPR  membantah  bahwa  UU  BAB  IV  KETENAGAKERJAAN – Pasal  89  tentang perubahan  pasal  56  UU  13  Tahun  2003  :  perjanjian  kerja  dibuat  untuk  waktu tertentu.
7. Perusahaan bebas memPHK kapanpun secara sepihak?
DPR tetap membantah bahwa UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 90 tentang perubahan  pasal  151  UU  13  Tahun  2003  :  Ayat  1  pemutusan  hubungan  kerja berdasarkan  kesepakatan.  Ayat  2  penyelesaian  pemutusan  hubungan  kerja dilakukan melalui prosedur dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
8. Jaminan Sosial dan Kesejahtreraan lainnya hilang? DPR membantah pada pasal UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan  pasal  18  UU  40  Tahun  2004  :  jaminan  sosial  meliputi  (jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, jaminan kematian, dan kehilangan pekerjaan)
9. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? DPR membantah dengan menyebutkan bahwa UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan pasal 56 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003 : perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu dan tidak tertentu.
10. Tenaga Kerja Asing bebas masuk?
DPR membantah dengan menyebutkan bahwa UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan pasal 42 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003 : setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing harus melalui syarat dan peraturan
11. Buruh tidak diizinkan protes jika melanggar akibat yang diterima PHK? DPR  hanya  membantah  namun  tidak  memberikan  penjelasan  resmi  seperti dengan menyebutkan nomor UU.
12. Libur hari raya hanya khusus tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti? DPR membantah bahwa tanggal merah dan penambahan tanggal cuti memang tidak diatur dalam Undang – Undang tetapi berdasarkan aturan pemerintah.
3.2. Klarifikasi  Pemerintah  Indonesia  Mengenai  Hoax  dalam  RUU  Cipta  Kerja  setelah terjadi demonstransi dibeberapa daerah di Indonesia
Menurut  presiden  RI  Bapak  Joko  Widodo  terjadinya  unjuk  rasa  atau  demo  penolakan Undang-Undang cipta kerja pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi Undang-Undang dan hoax media sosial. 12 berita menurut DPR RI mengenai
Omnibus Law yang sudah dijelaskan di atas telah diklarifikasi oleh bapak presiden, dan dengan tegas semuanya dinyatakan tidak benar.  Salah satu contoh, terdapat informasi yang  menyebutkan  ada  penghapusan  UMP,  UMK,  dan  UMSP.  Bapak  presiden menyatakan  bahwa  itu  tidak  benar,  dan  menjelaskan  bahwa  faktanya  Upah  Minimum Regional tetap ada. Kabar hoax selanjutnya menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per  jam,  dan  bapak  presiden  mengatakan  bahwa  itu  juga  tidak  benar.  Tidak  ada perubahan  dengan  sistem  yang  sekarang,  upah  dihitung  berdasarkan  waktu  dan berdasarkan hasil.
Undang-Undang Cipta Kerja tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Perijinan berusaha dan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah  daerah  sesuai  dengan  Norma  Standar  Prosedur  dan  Kriteria  (NSPK)  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat,  agar dapat  tercipta  standar  pelayanan  yang  baik  di seluruh daerah. Undang-undang Cipta Kerja memerlukan banyak Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden, maka dari itu akan muncul banyak PP dan Perpres yang akan diselesaikan  paling  lambat  3  bulan  setealah  diundangkan.  Pemerintah  membuka  dan mengundang  masukan  dan  usulan-usulan  dari  masyarakat  dan  juga  dari  daerah. Pemerintah  memiliki  keyakinan  bahwa  melalui  Undang-Undang  Cipta  Kerja  akan  ada jutaan pekerja yang dapat memperbaiki kehidupannya dan penghidupan untuk keluarga mereka. Jika masih ada ketidakpuasaan atau penolakan terhadap UU Cipta kerja dapat melakukan  uji  materai  atau  yudisial  review  yang  diajukan  kepada  Mahkama  Konstitusi (MK).

## 3.3. Berita Hoax dalam Prespektif Literasi Media
Proses Literasi media adalah sebuah proses untuk mengakses, mengevaluasi dan serta menganalisa  informasi  yang  diterima  dari  media,  dengan  menggunakan  proses  literasi maka pendengar media akan lebih kritis dalam menerima informasi. Proses literasi media melindungi pendengar agar tidak terjebak dalam berita hoax. Jeknis et al membagi proses literasi menjadi 12 play performance, simulation, appropriation, multitasking, distributed cognition,  collective  intelligence,  judgment,  transmedia  navigation,  networking, negotiation, visualization . 12 proses literasi ini dapat digunakan dan disesuaikan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Penelitian  literasi  ini  hanya  mengguanakan  5 proses literasi media.
1. Play kemampuan  yang  pertama  ini  diartikan  sebagai  kemampuan  dalam menggunakan.  Garis  besarnya  dalam  proses  play  tidak  hanya  meliputi  pengguna dalam menggunakan tetapi juga bagaimana pengguna mengeksplor media baru yang diguankan  sehingga  akan  muncul  hubungan  antara  pikiran  dengan  pengguna.  Bagi pengguna yang sering menggunakan media maka akan lebih peka dengan informasi yang  didapatkan  untuk  menambah  dan  membentuk  struktur  ilmu  pengetahuan. Berkembangnya  media  sosial  seperti  saat  ini  membuat masyarakat  dengan  mudah memilih  media  sosial  yang  akan  digunakan  dalam  mencari  informasi,  dengan kecanduan  teknologi  anak  muda  saat  ini  membuatnya  semakin  bergantung  pada infomasi  yang  ada  melalui  gadget.  Berita  hoax  yang  menyebar  dalam  masyarakat mengenai adanya RUU Cipta Kerja yang menimbulkan banyak kontra oleh masyarakat Indonesia  disebarluaskan  melalaui  media  sosial  WhatsApp,  Instagram,  Twitter  dan media  sosial  lainnya.  Masyarakat  yang  mengkonsumsi  berita  melalui  media  sosial
tentang  RUU  melalui  aplikasi  yang  digunakan,  kemudian  menyebarluaskan  berita yang diterima kepada saudara sampai teman terdekat.
2. collective  intelligence kemampuan  yang  kedua  adalah  kemampuan  untuk menyatukan pengetahuna yang dimiliki oleh pengguna media sosial akan informasi yang  didapat  kemudian  membandingkan  pendapatnya  dengan  orang  lain.  Setelah proses pembandingan selesai didalam media sosial akan terbentuk komunitas baru yang  didalamnya  berisi  anggota  yang  memiliki  pendapat  yang  sama,  tujuan  yang sama.  Pembentukan  sebuah  komunitas  tidak  hanya  sebatas  hal – hal  yang  disukai seperti  tokoh  idola  namun  informasi  yang  berjenis  politik,  sosial  dan  budaya. Penyebaran  berita  Hoax  mengenai  RUU  Cipta  Kerja  diterima  masyarakat  melalui media  sosial,  ketika  informasi  ini  dibaca  oleh  seluruh  orang  maka  akan  terbentuk komuntias  yang  kontra  dengan  adanya  RUU  Cipta  Kerja  seperti  grub  :  Tolak  RUU dengan  peresmian  yang  sepihak,  Tolak  RUU  penindasan  masyarakat  kelas  bawah, Tolak  RUU  yang  mengedepankan  kelas  pengusaha,  Batalkan  RUU  dan  grub  lainnya melalui beberapa aplikasi media sosial. Tujuan komunitas yang dibentuk masyarakat melalui  media  sosial  digunakan  untuk  menyatupadukan  tujuan  bersama  untuk menolak RUU dengan melakukan demo secara bersama – sama dengan waktu dan tempat yang telah disepakati komunitas.
3. Judgment proses  ketiga  dalam  literasi  media  penikmat  media  sosial  harus menggunakan  kemapuan  untuk  mengevaluasi  kredibilitas  dari  sumber – sumber informasi yang diterima. Analisis Jeknis menyebutkan bahwa untuk membandingkan sumber Wikipedia dan Encyclopedia memiliki tingkat kredibilitas yang sama walaupun demikian  tidak  dapat  dipastikan  sumber  resmi  tidak  memiliki  tingkat  kecatatan. Dengan  demikian  pendengar  dan  penikmat  media  sosial  harus  lebih  berfikir mendalam untuk membaca sumber – sumber informasi dari prespektif kritis sehingga pembaca  dapat  menilai  mana  yang  berifat  fakta  dan  mana  yang  bersifat  fakta  dan hoax. Masyarakat yang menerima berita tentang adanya RUU Cipta Kerja yang mulai tersebar dari media sosial mempercayai isi RUU yang dianggap DPR sebagai hoax.
4. transmedia navigation pembaca harus memiliki kemampuan untuk mengikuti alur cerita dan informasi yang didapatkan karena consumen sebagai pemburu informasi tidak  boleh  terhenti  atas  waktu  jika  ingin  mengkiritisi  sebuah  berita.  Artinya  jika pembaca memilih satu berita yang digunakan untuk memberikan hak atas kontra dari berita  tersebut  harus  mengikuti  perkembangan  berita  tersebut  setiap  hari,  untuk mengantisipasi bahwa pendengar tidak salah dalam memberikan tanggapan kontra tentang  berita  tersebut.  Munculnya  kontra  masyarakat  mengenai  RUU  yang  ada menimbulkan beberapa aksi demo yang dilakukan baik dari para buruh, mahasiswa dan masyarakat. Konflik kontra dari masyarakat kepada para wakil rakyat saat terjadi demo belum memiliki titik terang untuk mengatasi masalah tersebut.
5. Networking kemampuan terakhir yang digunakan masyarakat yaitu menyebarkan informasi yang didapatkann dari sini jaringan sosial yang sependapat mulai semakin banyak muncul dan berkumpul menjadi komunitas yang semakin besar. Penyebaran berita melalui media sosial baik media hoax maupun media yang benar guna untuk membuka  forum  diskusi  untuk  menganalisis  suatu  kebenaran  dari  informasi. Penyebaran  berita  tentanf  RUU  Cipta  Kerja  yang  isinya  menindas  masyarakat  kecil semakin  menyebar  luas  kemudian  menjadikan  emosi  masyarakat  terutama  para
buruh  dan  mahasiswa  semakin  memuncak  akibatnya  demo  terjadi  di  beberapa daerah di Indonesia untuk menolak peresmian RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, kerusakan  terjadi  dimana – mana  akibat  demo  yang  terjadi  secara  brutal.  Setelah terjadi  beberapa  kerusakan  fasilitas  umum  pemerintah  bersama  dengan  DPR memberikan  klarifikasi  terkait  isi  RUU  Cipta  Kerja  yang  beredar  dalam  masyarakat adalah  berita  hoax.  Masyarakat  yang  mengetahui  klarifikasi  tersebut  tidak  begitu mudah  percaya  karena  ada  kontradiksi  antara  anggota  DPR  yang  berusaha mengemukakan pendapatnya tentang isi RUU namun tidak dihiraukan oleh ketua DPR pada  saat  sidang  peresmian  sampai  terjadinya  pemutusan  saluran  mic  kepada anggota  DPR  yang  mengkritisi  RUU  Cipta  Kerja  oleh  atasan  DPR  tersebar  luas dimasyarakat. Dengan demikian masyarakat sudah mulai menggunakan pikiran , nalar dalam mengkritisi apa yang diterima masyarakat melalaui media sosial diimbangkan dengan pengetahuan yang dimiliki.

## 4. Kesimpulan
Di  dalam  RUU  Cipta  Kerja  memiliki  11  klaster  yang  salah  satu  diantaranya  mengatur tentang ketenagakerjaan, dimana klaster ini melingkupi 3 undang-undang yang dilebur menjadi  satu  yakni  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan, Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2004  tentang  sistem  jaminan  sosial,  dan  Undang- Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Sosial media merupakan  sarana  untuk  berbagi  informasi,  namun  apabila  tidak  diimbangi  dengan kesadaran dan etika yang tepat dapat menyebabkan terjadinya penyebaran berita palsu atau yang biasa disebut hoax.
Ini merupakan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah, anggota DPR,  dan  masyarakat  sehingga  pengesahan  RUU  Cipta  Kerja  ini  memakan  waktu  yang cukup lama. Untuk masyarakat Indonesia yang sekarang sedang berada dalam kemajuan teknologi maupun kemajuan cara berfikir untuk selalu menggunakan teknologi dan cara berfikir  modern  yang  baik  untuk  meminimalisir  adanya  kejadian  yang  tidak  diinginkan. Seperti akan terjadinya penyebaran hoax olehg oknum yang tidak bertanggung jawab dan suka membuat onar.
Hoax adalah berita yang tersebar dalam masyarakat namun  kebenarannya tidak dapat ditemukan sehingga kesimpulan yang dapat diambil bahwa kabar yang disebarkan adalah berita  palsu.  Hoax  yang  ada  pada  masyarakat  modern  tidak  dapat  diantisipasi  karena dengan  kemajuan  teknologi  yang  ada  membantu  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab dalam meluncurkan aksinya. Teknik yang digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan  menggunakan  media  sosial  masyarakat  akan  terarah  untuk  percaya  dengan mudah  akan  isu – isu  yang  berkembang.  Berita  Hoax  dalam  Prespektif  Literasi  Media Proses Literasi media adalah sebuah proses untuk mengakses, mengevaluasi dan serta menganalisa  informasi  yang  diterima  dari  media,  dengan  menggunakan  proses  literasi maka pendengar media akan lebih kritis dalam menerima informasi.
DPR membantah dengan menyebutkan bahwa UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang  perubahan  pasal  42  Ayat  1  UU  13  Tahun  2003  :  setiap  pemberi  kerja  yang memperkerjakan tenaga kerja asing harus melalui syarat dan peraturan 11.
Penyebaran  berita  tentang  RUU  Cipta  Kerja  yang  isinya  menindas  masyarakat  kecil semakin menyebar luas kemudian menjadikan emosi masyarakat terutama para buruh dan  mahasiswa  semakin  memuncak  akibatnya  demo  terjadi  di  beberapa  daerah  di Indonesia  untuk  menolak  peresmian  RUU  Cipta  Kerja  atau  Omnibus  Law,  kerusakan terjadi  dimana – mana  akibat  demo  yang  terjadi  secara  brutal.  Masyarakat  yang mengetahui klarifikasi tersebut tidak begitu mudah percaya karena ada kontradiksi antara anggota DPR yang berusaha mengemukakan pendapatnya tentang isi RUU namun tidak dihiraukan  oleh  ketua  DPR  pada  saat  sidang  peresmian  sampai  terjadinya  pemutusan saluran  mic  kepada  anggota  DPR  yang  mengkritisi  RUU  Cipta  Kerja  oleh  atasan  DPR tersebar luas dimasyarakat.

## Daftar Pustaka
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
F. Budi Hardiman. 1993. Menuju Masyarakat Komunikatif. Yogyakarta: Kanisius.
Jurgen Habernas. 2015. Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi, Jakarta: LP3ES.
Sodikin.  2020.  “Paradigma  Undang -Undang  Dengan  Konsep  Omnibus  Law  Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia”. Inferensi: Jurnal Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional) vol. 9 no. 1, April 2020.
Utomo, Pudjo. 2019. “Omnibus Law: Dalam Pespektif Hukum Responsif”. Inferensi: Jurnal Nurani Hukum. Vol. 2 no. 1, Juni 2019.
https://news.detik.com/kolom/d-5230318/menguji-dasar-sosiologis-uu-cipta-kerja http://berita.upi.edu/menyikapi-positif-ruu-omnibus-law/