## ANALISIS PAJAK HOTEL DI KABUPATEN SAROLANGUN
Ahmad Soleh 1
Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi 1 mas.soleh@yahoo.com Suhali 2
Mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Jambi 2 suhali@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  menganalisis  berapa  besar  kontribusi  pajak  hotel  terhadap penerimaan  pajak  daerah  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penerimaan  pajak  hotel  di Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer dari objek dari penelitian ini. Alat analisis data  dalam  penelitian  ini  untuk  mmasalah  pertama  menggunakan  model  kontribusi  dan  untuk model kedua menggunakan model regresi berganda.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Secara  rata-rata  kontribusi  Pajak  Hotel  terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2003-2012 adalah sebesar 0,098 persen dan variabel Jumlah Penerimaan Pajak, Jumlah Hotel, Jumlah Hunian dan Besaran Tarif Pajak berpengaruh secara Signifikan terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Sarolangun. Keywords : deskriptif kualitatif, kuantitatif

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  mempercepat  proses  pembangunan  dan  pemerataan  pembangunan  antar daerah, pemerintah telah melakukan perubahan dan kebijakan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi yang lebih luas. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penetapan dan pemberlakuan Undang-Undang  No.32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dalam hall ini peranan pemerintah daerah dalam memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia  di  daerah  masing  -masing  menjadi  pusat  perhatian  berbagai  pihak  sehingga  peran Pemerintah  Daerah  semakin  besar  dalam  rangka  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional. Sebelum lahirnya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, harapan yang besar  dari  pemerintah  daerah  untuk  dapat  membangun  daerah  berdasarkan  kemampuan  dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan.
Pemekaran wilayah ini membawa konsekwensi pada tersebarnya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), khususnya sumber-sumber Keuangan Daerah. Dengan kata lain membawa  akibat  terbaginya  sumber-sumber  Penerimaan  Daerah.  Penyelenggaraan  fungsi pemerintah daerah akan dilaksanakan secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber pendapatan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu
kepada Undang-Undang RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat  dan  daerah  yang  merupakan  suatu  sistem  pembagian  keuangan  yang  adil,  proposional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi dan tugas pembantuan yang besarnya diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat  dan  daerah.  Semua  sumber  keuangan  yang  melekat  pada  setiap  urusan  pemerintah  yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.
Atas  dasar  Undang-Undang  tersebut  maka  Kabupaten  Sarolangun  juga  memiliki kewenangan  mengatur  daerahnya  sendiri  baik  dalam  mengatur  pengelolaan  keuangannya  dan pelaksanaan  pemerintahan.  Konsekuensinya  Kabupaten  Sarolangun  sangat  perlu  peningkatan penerimaan yang dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dari berbagai sumber pendapatan di daerahnya masing-masing. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berapa besar  kontribusi  pajak  hotel  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sarolangun.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Keuangan Daerah
Secara konseptual keuangan Negara dan keuangan daerah adalah sama, perbedaan utama terletak pada wilayah .dalam keuangan daerah pula posisi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tercermin dari APBD.dalam kontek pembangunan daerah, posisi keuangan daerah adalah bagian dari posisi keuangan Negara. Yani (2008 ), menyatakan bahwa keuangan daerah pada dasarnya menggambarkan  suatu  kebebasan  kepada  daerah  untuk  melaksanakan  fungsinya  secara  efektif. Sedangkan  Devas  (1989)  secara  implicit  menterjemahkan  keuangan  daerah  seuatu  pelimpahan fungsi atau wewenang kepada daerah yang berkaitan dengan masalah keuangan.

## Pendapatan Asli Daerah
Pengertian  pendapaatan  asli  daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  berasal  dari  sumber- sumber diwilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan setempat tidak menyimpang peratutan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini undang-undang yang menjadi acuan daam penggalian serta pemungutan pendapatan asli daerah adalah Undang-Undang No.33 tahun 2004. Menurut Mardiasmo, (2004). pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapaataan  yang  sah.  Jadi  pengertian  pendapatan  asli  daerah (PAD)  adalah  dikatakan  sebagai  pendapatan  rutin  dari  usaha – usaha  pemerintah  dalam pemanfaatan  potensi-potensi  sumber  keuangannya  untuk  membiayai  tugas-tugas  dan  tanggung jawabnya.

## Hotel
Hotel  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  berbagai  kriteria  kebutuhannya,  yang  dimaksud klasifikasi  hotel  adalah  suatu  system  pengelompokkan  hotel-hotel  kedalam  berbagai  kelas  atau tingkatan,  berdasarkan  ukuran  penilaian  tertentu.  Di  Indonesia  menentukan  klasifikasi  hotel
berdasarkan  penilaian-penilaian  sebagai  berikut  (a)  Luas  bangunan;  (b)  Benutuk  bangunan;  (c) Pengelompokkan (fasilitas); (d ) Mutu pelayanan.
Berdasarkan surat keputusan menteri perhubungan No. PM.10/PW.301/pdb-77 pengelompokkan hotel ditetapkan bahwa penilaian klarifikasi hotel, secara minimum berdasarkan pada jumlah kamar, fasilitas yang tersedia dan mutu pelayanan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka hotel-hotel digolongkan ke dalam 5 ( lima) kelas hotel yaitu:
1. Hotel Bintang 1
2. Hotel Bintang 2
3. Hotel Bintang 3
4. Hotel Bintang 4
5. Hotel Bintang 5
Hotel  dengan  golongan  tertinggi  dinyatakan  dengan  bintang  5,  hotel  dengan  golongan terendah dinyatakan dengan bintang 1, dan hotel yang berada dibawah standar digolongkan kelas non bintang atau kelas melati.

## Pajak Hotel
Menurut  PP  No.65  Tahun  2001  tentang  pajak  daerah  dalam  pasal  38  disebutkan  objek pajak  hotel  adalah  pelayanan  yang  disediakan  dengan  pembayaran  di  hotel  dimana  pelayanan tersebut meliputi :
a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.termasuk wisma pariwisata, gubuk pariwisata, motel, losmen, dan rumah penginapan.
b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan Fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan. Seperti telpon, facsimile,teleks, pootokopi, pelayanan cuci,setrika,taksi,atau pengangkutan lain yang dikelola/ disediakan oleh hotel.
c. Fasiltas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel. bukan umum antara lain  pusat  kebugaran,  (fitness)  kolam  renang,  tenis,  golf,  karoke,  pub,  diskotik,  yang disediakan dan dikelola hotel.
d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.
e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disukai dengan fasilitas penyantapan.
f. Menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sarolangun  nomor  11  tahun  2010  pada  pasal  (2) disebutkan pajak hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Sedangkan pada pasal (3) ayat 1 disebutkan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan  pembayaran  termasuk  jasa  penunjang  sebagai  kelengkapan  hotel  yang  sifatnya memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan,  termasuk  fasilitas  olahraga  dan  hiburan.  Jasa penunjang sebagaimanan disebutkan pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, feksimil, teleks, internet, photokopi , pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainny yang disediakan atau dikelola hotel.
g. Dikecualikan dari objek pajak adalah
a. jasa  tempat  tinggal  asrama  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  atau  pemerintah daerah.
b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
d. jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya.
e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang  diselenggarakan  hotel  yang  dapat dimanfaatkan oleh umum.
h. Pada pasal (4)dijelaskan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
i. wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
j. Pasal  (5)  menjelaskan  dasar  pengenaan  pajak  hotel  adalah  jumlah  pembayaran  atau  yang seharusnya dibayar kepada hotel.
k. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % dari penerimaan pembayaran.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer yang bersumber dari Dispenda, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappeda serta objek pajak di Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari data jumlah wajib pajak, penerimaan pajak hotel, potensi pajak hotel maupun target, realisasi penerimaan, tenaga teknis pemungutan pajak hotel, dan jumlah objek pajak.
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Field Research atau penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh melalui survei langsung pada objek penelitian. Sementara  dalam  menganalisis  data  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

## Alat Analisis Data
Untuk menjawab permasalahan pertama dalam penelitian ini adalah :
1. Model Kontribusi
Adapun model tersebut adalah:
= ℎ 100%

## 2. Model Analisis Regresi Berganda
Adapun model tersebut adalah sebagai berikut:
= + + + + +
Keterangan ; β. = konstanta Y = Variabel dependent = penerima pajak X1 = Jumlah hotel , X2 = jumlah kamar hotel,
X3 = jumlah tingkat hunian X4 = jumlah tarif . e = item eror/tingkat kesalahan

## Operasional Variabel
1. Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi  daerah,  hasil  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah yang sah dalam satuan rupiah setiap tahun.
2. Pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
3. Pajak  hotel  dan  restoran  adalah  pajak  yang  dipungut  oleh  Pemerintahh  Kabupaten Sarolangun atas pelayanan di hotel dan restoran dalam satuan rupiah setiap tahun.
4. Wajib pajak adalah Orang atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan Pajak diwajibkan  untuk  melakukan  pembayaran  Pajak,  termasuk  pungutan  atau  pemotongan Pajak tertentu;
5. Hotel adalah perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, menyediakan makan dan minum serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum baik mereka yang bermalam di hotel tersebut, atau mereka hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel tertentu.
6. Tingkat hunian adalah jumlah rata-rata penginap di hotel dengan jumlah kamar yang ada atau  merupakan  suatu  keadaan  sampai  sejauh  mana  jumlah  kamar  hotel  terjual  jika dibandingkan dengan jumlah kamar yang ada.
7. Tarif adalah harga hunian sesuai fasilitas yang tersedia dalam hotel.
8. Potensi pajak adalah merupakan hasil temuan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak dinyatakan dalam satuan rupiah.
9. Efektifitas adalah rasio dari realisasi penerimaan pajak hotel dengan target atau realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak hotel dinyatakan dalam prosentase.

## HASIL PEMBAHASAN
1. Kontribusi  Pajak  Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten Sarolangun Tahun 2003-2012.
Kontribusi  berasal  dari  bahasa  ingris  yaitu  contribute,  contribution,  maknanya  adalah keikutsertan,  keterlibatan,  melibatkan  diri  maupun  sumbangan.  Kontribusi  juga  dapat  diartikan sebagai berapa besar sumbangan yang diberikan dalam proses kegiatan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan model kontribusi antara semuan jenis pajak  daerah  dengan  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Sarolangun, menggambarkan  kontribusinya  berfluktuatif.  Seperti  yang  terlihat  pada  kontribusi  pajak  hotel terhadap pendapatan asli daerah secara rata-rata 0,098 persen selama sepuluh tahun terakhir.
Jika dilihat perkembangan kontribusinya pertahun, maka kontribusi pajak hotel tertinggi terjadi  pada  tahun  2010  yang  mencapai  0,21  persen  dari  total  PAD  yang  diperoleh  pada  tahun tersebut.  Meningkatnya  penerimaan  dari  pajak  hotel  ini  merupakan  bentuk  peningkatan  kinerja dari para pegawai dan penetapan pajak yang dibebankan oleh pemerintah daerah terhadap objek pajak tersebut. Selain hal tersebut juga tingginya kesadaran para pemilik hotel dalam memenuhi kewajiban  yang  dibebankan  kepada  mereka  juga  faktor  terpenting  yang  memacu  peningkatan penerimaan  pajak  tersebut.  Sementara  kontribusi  pajak  hotel  terhadap  pendapatan  asli  daerah terrendah terjadi pada tahun 2007, yang hanya sebesar 0,05 persen saja. Rendahnya kontribusi ini merupakan dipengaruhi masih belum maksimalnya pemungutan pajak pada tahun tersebut, atau juga disebabkan masih kurangnya panisment dari pemerintah terhadap para pemilik hotel dalam melaksanakan pembayaran pajak, serta masih rendahnya aktivitas ekonomi di kabupaten tersebut sehingga pendapatan dari hotel masih minim sehingga pajak yang di bayar juga kecil. Demikian juga yang terjadi pada pajak pajak daera lainnya.
Pada  tabel  dibawah  ini  juga  memperlihatkan  bahwa  dari  sembilan  jenis  pajak  yang menyumbang  penerimaan  pada  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Sarolangun,  pajak penerangan  jalan  merupakan  pajak  yang  mempunyai  kontribusi  terbesar  dibandingkan  dengan pajak yang lainnya, yang ditunjukkan dengan kontribusi rata-rata sebesar 10,24 persen dan diikuti oleh pajak bahan minerl gol C dengan rata-rata sebesar 2,95 persen. Tingginya kontribusi kedua jenis  pajak  merupakan  bentuk  bahwa  dikabupaten  tersebut  menunjukkan  bahwa  pembangunan sarana dan prasarana khususnya lampu penerangan jalan cukup tinggi, demikian juga yang terjadi pada pajak bahan galian gol C, dimana aktivitas kegiatan eksploitasi dan industri di kabupaten ini juga  berkembang  pesat  sehingga  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  pada  penerimaan  asli daerahnya. Untuk lebih jelasnya dapat di amati pada tabel 5.1 di bawah ini.
Tabel.5.1  Kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sarolangun
Thn Pjk. Hotel Pjk. Hiburan Pjk Reklame Pjk Penerang Jalan Pjk Parkir Pjk Air bwh tanah Pjk Mineral C Pjk Bphtp b Pajak Restoran 200 3 0.06 0.01 0,55 8,48 - - 5.54 - 0,15 200 4 0,07 0,02 0,47 12,78 - - 2,38 - 0,08 200 5 0,07 0,01 0,42 11,63 - - 2,05 - 0,14
200 6 0,07 0,02 0,45 11,64 - - 2,67 - 0,12 200 7 0,05 0,02 0,68 8,02 - - 2,79 - 0,10 200 8 0,09 0,07 0.89 6.49 - - 3,86 - 1,79 200 9 0,09 0,05 0,84 9,07 - - 4,14 2,44 201 0 0,21 0,05 0,94 11,17 - - 2,81 - 2,74 201 1 0,09 0,02 0,71 10,06 0,06 0,008 0,84 1,78 2,61 201 2 0,18 0,02 0,90 13,12 0,06 0,016 2,47 5,70 3,19 Rera ta 0,098 0.029 0,68 10,24 0,06 0,012 2,95 3,74 1,34

## Sumber: Dinas DPPKAD Kabupaten Sarolangun
Data  pada  tabel  diatas  sudah  menunjukkan  gambaran  bahwa  dibandingkan  dengan kontribusi jenis pajak yang lainnya, kontribusi pajak hotel masih sangat kecil terhadap pendapatan asli darah di Kabupeten Sarolangun. Sebagai gambarannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sarolangun
0,06 0,07 0,07 0,07 0,05 0,09 0,09 0,21 0,09 0,18 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Sarolangun 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
Dari hasil analisis dengan menggunakan model regresi berganda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi  penerimaan  pajak  hotel.  Adapun  beberapa  faktor  yang  turut  mempengaruhi penerimaan pajak hotel di kabupeten Sarolangun adalah sebgai berikut:
Tabel 5.4 Hasil pengolahan regresi faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sarolangun Variabel Parameter Estimasi Standard Error t - Hitung Prob > t (Constant) -2.318 3.362 -.690 .521 Jumlah Hotel 2.063 1.141 1.808 .130 Jumlah Kamar .048 .537 .089 .932 Jumlah Hunian 1.765 1.130 1.561 .179 Besaran Tarif Pajak 1.072 .639 1.676 .155 R-Square =0,852 F- Value = 7.221  =0.026
Berdasarkan hasil pengolahan di peroleh model sebagai berikut:
Y = -2.318+2.063+ 0.048+ 1.765 + 1.072+ e Dimana : Y : Jumlah Penerimaan Pajak
Xi : Jumlah Hotel
X2 : Jumlah Kamar X3 : Jumlah Hunian X4 : Besaran Tarif Pajak
Melihat dari hasil formula di atas maka kita daat melihat tingkat signifikansi yang sangat baik. Secara over all test (uji F) menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penerimaan Pajak, Jumlah Hotel,  Jumlah  Hunian  dan  Besaran  Tarif  Pajak  berpengaruh  secara  Signifikan  terhadap pertumbuhan kesempatan kerja di Provinsi Jambi yang di tunjukkan dengan nilai (F Hitung= 7.221 dan  = 0.026). Ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan yang penambahan atau pengurangan besarnya  penerimaan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Sarolangun  mampu  dijelaskan  oleh  variabel independent sebesar 85,3 persen, yang terindikasi dari nilai adjusted R 2 =0,853.
Sedangkan  berdasarkan  analisis partial  test (uji  t)  menunjukkan  bahwa  variabel  Jumlah Hotel (t hitung =2.063  =0,130), Jumlah Kamar (t hitung =0,048  =0,932),Jumlah hunian (t hitung =1.765  =0,179),  Besaran  Tarif  pajak  (t hitung =1.072  =0,155),  berpengaruh  secara  nyata  terhadap peningkatan atau penurunan penerimaan pajak Hotel.
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda maka diperoleh nilai Konstanta sebesar -2.318 artinya bahwa variabel jika Jumlah Hotel, Jumlah Kamar, Jumlah Hunian dan Besaran Tarif Pajak tetap maka Kesempatan kerja akan mengalami penurunan sebesar -2,318 persen.

## KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  berdasarkan  analisa  data  yang  telah  dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.   Secara  rata-rata  kontribusi  Pajak  Hotel  terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten Sarolangun selama tahun 2003-2012 adalah sebesar 0,098 persen.
4.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  dengan  menggunakan  model  regresi  linier  berganda  maka diperoleh hasil Secara over all test (uji F) menunjukkan bahwa variabel  Jumlah Penerimaan Pajak, Jumlah Hotel, Jumlah Hunian dan Besaran Tarif Pajak berpengaruh secara Signifikan terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Sarolangun yang di tunjukkan dengan nilai (F Hitung = 7.221 dan  = 0.026). Sedangkan berdasarkan analisis partial test (uji t) menunjukkan bahwa variabel Jumlah Hotel (t hitung =2.063  =0,130), Jumlah Kamar (t hitung =0,048  =0,932), Jumlah hunian (t hitung =1.765  =0,179), Besaran Tarif pajak (t hitung =1.072  =0,155), berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan atau penurunan penerimaan pajak Hotel.

## 6.2 Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  dapat  dikemukakan  beberapa  saran  yang  bisa digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  meningkatkan  pajak  hotel  dan  restoran  di Kabupaten Sarolangun:
1. Dari pengamatan ditemukan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  Sarolangun  masih  kecil  tingkat  penerimaaannya.  Untuk  itu  upaya  peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan PAD harus di arahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar Pendapataan Asli Daerah Kabupaten  Sarolangun  tersebut  terus  menerus  meningkat,  sehingga  pada  akhirnya  akan memperkecil  ketergantungan  terhadap  sumber-sumber  penerimaan  lainnya.  Dalam  upaya peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  tersebut  pada  dasarnya  ditempuh  melalui  usaha intensifikasi dan ekstenfikasi. Intensfikasi Pendapatan Asli Daerah dengan cara melakukan pungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Mencakup aspek kelembagaan  ketatalaksanaaan dan aspek personalia. Disamping itu juga perlu peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD  dan  meningkatkan  kegiataan  penyuluhan  kepada  masyarakat  untuk  dapat  membayar pajak.  Sedangkan  ekstensifikasi  adalah  dengan  menggali  sumber-sumber  pendapatan  asli daerah yang baru yang tidak bertentangan dangan peraturan dan Undang-Undang.
2. Untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Sarolangun  adalah  dengan merangsang  pertumbuhan  Hotel  di  kabupaten  tersebut  dengan  cara  penyediaan  sarana  dan prasarana yang mendukung. Dengan cara Sosialisasi yang instensif terhadap para pelaku jasa hotel  dan  restauran/rumah  makan  untuk  lebih  mematuhi  segala  kewajibannya  dalam melaksanakan usahanya dan Sosialisasi kepada Dinas, Badan dan lembaga Pemerintah serta swasta yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun agar mengetahui betapa pentingnya keberhasilan sektor hotel.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . ANDI. Yogyakarta.
_________, 2011. Perpajakan . ANDI. Yogyakarta.
Yani,  U.  (2013). Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Kemandirian Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Utara (Doctoral dissertation, UNIMED).
Devas, N., Booth, A., Binder, B., Davey, K., & Kelly, R. (1989). Keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
Hamid, D., & Soeaida, S. (1986). Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 dan Pajak  Daerah  peraturan  Pemerintah  No.  65  Tahun  2001. Jakarta:  Asoka  Dikta,  Darut Bahagia .
Sinar Grapika Jakarta, 1999, Undang- Undang No 22 Tentang Pemerintah daerah dan Undang- Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah.
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-  Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.