http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

## Hisbah and Bulog: Food Price Stability In Indonesia
Muh. Arafah 1 , Syaakir Sofyan 2
1 Institut Agama Islam Negeri Bone, 2 Institut Agama Islam Negeri Palu e-mail: rafhli1987@gmail.com, baangsofyan@gmail.com
Received: 14 October 2022; Revised: 1 Noveber 2022; Published: 31 Desember 2022

## Abstrak
Hisbah  merupakan  lembaga  pengawas  pasar  yang  dipraktekkan  langsung Rasulullah  SAW  yang  dalam  konteks  di  Indonesia  mirip  yang  dilakuan  oleh Bulog. Maka tujuan penelitian ini menguraikan permasalahan bagaimana kedua lembaga hisbah dan bulog dalam menerapkan tugas dan fungsinya di aktifitas ekonomi khususnya untuk menjaga stabilitas harga pangan. Metode penelitian ini  studi  kepustakaan  dengan  menggunakan  jenis  kualitatif  deskriptif.  Data penelitian ini adalah tokoh pemikir Islam tentang hisbah, serta Undang-Undang dan  peraturan  tentang  bulog  serta  berupa  buku  dan  jurnal  Penelitian  ini dianalisis  dengan  membandingkan  persamaan  dan  perbedaan  dua  atau  lebih fakta-fakta dan konsep-konsep hisbah dan bulog. Hasil penelitian menunjukkan penerapan  hisbah  pada  bulog  dalam  menjaga  stabilitas  harga  yaitu  hisbah melakukan pengawasan kepada pelaku usaha yang mengarah kepada praktek- praktek perdagangan yang melanggar syariah. Begitupula muhtasib menjamin ketersediaan  pasokan  barang. Sedangkan  bulog  melakukan  operasi  pasar, penyaluran cadangan pangan pemerintah kemudian menentukan patokan harga bagi produsen dan konsumen berupa harga Pembelian Pemerintah, harga acuan, harga pasar dan harga eceran tertinggi.
Kata Kunci: Hisbah; Bulog; Stabilitas Harga.

## Abstract
Hisbah  is  a  market  monitoring  institution  that  was  practiced  directly  by  Rasulullah SAW, which in the Indonesian context is similar to that carried out by Bulog. So the purpose of this study describes the problem of how the two hisbah institutions and the Bulog carry out their duties and functions in economic activities, especially to maintain food  price  stability.  This  research  method  is  a  literature  study  using  a  descriptive qualitative type. The data of this study are Islamic thinkers regarding hisbah, as well as laws  and  regulations  regarding  Bulog  as  well  as  books  and  journals.  This  study  was analyzed by comparing the similarities and differences of two or more facts and concepts of hisbah and Bulog. The results of the study show the application of hisbah to Bulog in maintaining price stability, namely hisbah to supervise business actors which leads to trading practices that violate sharia. Likewise, the muhtasib guarantees the availability of supplies of goods. Meanwhile, Bulog conducts market operations, distributes government food reserves and then determines the benchmark prices for producers and consumers in the form of government purchase prices, reference prices, market prices and the highest retail prices.
Keyword: Hisbah; Bulog; Price Stability

## PENDAHULUAN
Dalam mekanisme pasar peran pemerintah perlu mendapatkan perhatian utama tanpa mengorbankan potensi manusia dalam mengembangkan aktivitas ekonomi.  Dalam  mengontrol  mekanisme  pasar  berkaitan  dengan  penentuan harga, salah satu tugas pemerintah dalam sejarah lembaga ekonomi Islam adalah menetapkan lembaga pengawas pasar (market supervision) atau disebut ”hisbah”. Kehadiran lembaga hisbah dalam mengawasi proses mekanisme pasar dengan tugas  untuk  memantau  harga  dan  perilaku  pelaku  pasar  dalam  konteks merealisasikan keadilan dan kesejahteraan ekonomi(Jaelani, 2013).
Ḥ isbah dapat  disebut  sebagai  lembaga  normatif  preventif  karena  tugas pokoknya  adalah  menghimbau  agar  masyarakat  melakukan  kebaikan  dan menjauhi kemungkaran. Meskipun demikian wilayah tugas mengawas ini tidak sebatas  bidang  moral  dan  agama.  Tetapi  menurut  Muhammad  al-Mubarak meluas  ke  wilayah  ekonomi  dan  secara  umum  berkaitan  dengan  kehidupan bersama atau publik untuk mencapai kebenaran dan keadilan menurut prinsip Islam  dan  dikembangkan  menjadi  kebiasaan  umum  pada  satu  waktu  dan tempat(Noviyanti, 2017).
Pengawasan terhadap aktifitas ekonomi merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak ada dalam sebuah negara, untuk menjamin persaingan usaha dari praktek-praktek  yang  bisa  merugikan  pihak  lain.  Juga  sebagai  media  antara pemerintah terhadap masyarakat pelaku aktifitas ekonomi. hubungan yang baik antara  pemerintah  dan  pelaku  aktifitas  ekonomi  dan  masyarakat  akan berdampak  pada  tingkat  kepercayaan  atas  aktifitas  ekonomi,  dan  akan mendorong pertumbuhan yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial(Herianto et al., 2017). Analisis keadaan dan informasi pasar perlu menjadi bagian  dalam  pengawasan  pasar  sehingga  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas kegiatan pasar (Li et al., 2015).
Dalam konteks Indonesia, pemerintah membentuk suatu badan/lembaga dalam  rangka  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  sekaligus  pengawasan dibidang  ketahanan  pangan  yaitu  Badan  Urusan  Logistik  (Bulog).  Dimana sebagai  salah  satu  lembaga  yang  bertanggung  jawab  melakukan  perubahan paradigma dan menempatkan diri pada suatu tatanan yang tepat.
Bulog  merupakan  lembaga  pemerintah  non-departemen  (LPND)  yang diberi tugas sebagai badan penopang kebutuhan pokok termasuk beras. Tugas utamanya adalah menjaga stabilisasi harga tujuh bahan pokok, antara lain: beras, gula, daging sapi, daging ayam, terigu, telur ayam, dan kedelai. Pemberian tugas Bulog  tersebut  tercantum  dalam  Keppres  RI  Nomor  50  Tahun  1995.  Maka terbukti hingga 1998 hasilnya efektif dalam pengendalian harga produsen dan stabilitas  harga  di  konsumen  sangat  baik  dan  terjaga,  sebelum  krisis  moneter terjadi Mei 1998. Dengan stabilnya harga kebutuhan pokok di pasar masyarakat merasa tenang(Saragih, 2016).
Penelitian yang memiliki keterkaitan dengan peneliti ini diantaranya yang tulis oleh Herianto tentang analisis pengawasan ekonomi al-hisbah dan komisi
pengawas  dan  perannya  dalam  persaingan  usaha.  Penelitian  ini  menganalisis peran pengawasan al Hisbah dan KPPU yang cakupannya berfokus pada objek pengawasan dan kewenangan antara al Hisbah dan KPPU. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  pengawasan  al  Hisbah  lebih  mengarah  pada  tindakan preventif. Objek pengawasan meliputi bentuk transaksi, pengawasan komoditas, pengawasan agen ekonomi, dan pengawasan perilaku agen ekonomi. Di sisi lain, objek pengawasan KPPU difokuskan pada perilaku agen ekonomi yang memiliki kekuatan pasar atau perilaku agen ekonomi monopolistik. Dalam aspek otoritas, baik  al  Hisbah  atau  KPPU  memiliki  hak  untuk  melakukan  peran  kontrol terhadap setiap sumber daya hukum. Perbedaan di antara mereka terletak pada otoritas  untuk  memberikan  sanksi.  Kewenangan  KPPU  dalam  menerapkan sanksi administratif terlalu tergantung pada nominal tertentu yang tidak relevan mengikuti pertumbuhan fluktuasi(Herianto et al., 2017).
Kemudian  penelitian  yang  ditulis  Ika  Prastyaningsih  tentang  relevansi pengawasan  Islam  ( Hisbah )  terhadap  peran  dewan  pengawas  syariah  dalam implementasi  syariah  complaince  perbankan  syariah.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menjelaskan konsep pengawasan berdasarkan syariah Islam dan relevansi pengawasan  terhadap  peran  Dewan  Pengawas  Syariah  pada  pelaksanaan pengaduan syariah yang sesuai dengan ketentuan DSN-MUI dan peraturan BI. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan kepatuhan syariah telah relevan dengan konsep pengawasan dalam Islam, juga prinsip-prinsip dan metode pengawasan yang berjalan relevan dengan  aturan  Islam.  Serta  kriteria  penunjukan  anggota  Dewan  Pengawas Syariah memenuhi kriteria muhtasib dalam pengawasan Islam(Prastyaningsih & Syamsuri, 2018).
Berdasarkan  dari  kedua  penelitian  yang  dipaparkan  diatas,  belum  ada yang membahas permasalahan antara hisbah dengan bulog secara khusus dan menyeluruh.  Oleh  sebab  itu,  disinilah  letak  perbedaan  tulisan  ini  dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya
Oleh  karena  itu,  tujuan  dalam  penelitian  ini  akan  menguraikan permasalahan bagaimana kedua lembaga tersebut dalam menerapkan tugas dan fungsinya  di  aktifitas  ekonomi  khususnya  untuk  menjaga  stabilitas  harga pangan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini dilakukan dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai  literatur-literatur  yang  ada (Sugiyono,  2014) . Maka  diperlukan penelusuran literatur dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data dalam hal ini akan dilakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, internet ataupun informasi lainya yang berkaitan dengan objek penelitian.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  dengan  cara penelusuran konsep dan bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian ini sumber data  yang  dipakai  terdiri  dari  data  primer  dan  sekunder.  Untuk  data  primer penelitian ini adalah tokoh pemikir Islam tentang hisbah, serta Undang-Undang dan peraturan tentang bulog. Adapun data sekunder berupa buku, dan jurnal yang berkaitan dengan objek pembahasan.
Dalam  penelitian  ini  metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode analisis  komparatif,  yaitu  Penelitian  yang  menggunakan  perbandingan  antara satu variabel dan variabel lainnya secara lengkap dan sistematis. Penelitian ini dilakukan  untuk  membandingkan  persamaan  dan  perbedaan  dua  atau  lebih fakta-fakta  dan  konsep-konsep  hisbah  dan  bulog  yang  di  teliti  berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fungsi dan Tugas Hisbah dalam Stabilitas Harga
Pasar disebut sebagai tempat yang mempunyai peraturan yang diselipkan untuk tukar menukar barang antara produsen dan konsumen dan menukar hak milik.  Dalam  Islam,  tujuan  terpenting  dari  pengawasan  pasar  dan  aturan transaksi di dalamnya yaitu bebas untuk keluar masuk pasar, mengatur promosi dan  propaganda,  melarang  menimbun  barang,  mengatur  perantara perdagangan,  mengawasi  harga  dan  mengawasi  barang  yang  diimpor (Rakhmawati, 2016)
Dalam  Islam,  lembaga  hisbah  memiliki  fungsi  yang  luas  dalam mengawasi pasar, pengawasan ini dilakukan oleh pelaksana tugas yang disebut muhtasib,  diantara  wewenangnya  adalah: Pertama ,  pengawasan  terhadap kecukupan  barang  dan  jasa  di  pasar. Muhtasib harus  mengontrol  kesediaan barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  masyarakat,  misalnya  kebutuhan  pokok (sandang dan pangan). Bila terjadi kekurangan, muhtasib memiliki otoritas untuk menyediakan  sendiri  secara  langsung. Kedua ,  pengawasan  terhadap  industri. Dalam industri ini tugas utama muhtasib adalah pengawasan terhadap strandar produk. Ketiga ,  pengawasan  atas  jasa.  Penipuan  dan  berbagai  ketidakjujuran lainnya  lebih  mudah  terjadi  di  pasar  jasa  daripada  pasar  barang. Keempat , pengawasan  atas  perdagangan. Muhtasib harus  mengawasi  timbangan  dan ukuran,  kualitas  produk,  menjamin  pedagang  dan  para  agennya  tidak melakukan  kecurangan  dan  paktek  yang  merugikan  konsumen,  tidak menetapkan  harga  yang  tidak  adil,  dan  sebagainya. Kelima ,  perencanaan  dan pengawasan kota dan pasar. Misalnya, industry yang menghasilkan asap tidak boleh  berdampingan  dengan  industry  farmasi  dan  sandang.  Keenam, pengawasan  terhadap  keseluruhan  pasar. Muhtasib harus  menjamin  segala bentuk  kebutuhan  agar  persaingan  di  pasar  dapat  berjalan  dengan  sehat  dan Islami.  Misalnya  menyediakan  informasi  yang  transparan  bagi  pelaku  pasar, menghapus  berbagai  retriksi  (pembatasan)  untuk  keluar  dan  masuk  pasar, termasuk juga membongkar berbagai praktik penimbunan.(Mujahidin, 2012)
Tugas  pokok  lembaga al-Hisbah utamanya  adalah  melakukan pengawasan.  Ada  dua  macam  pengawasan  yang  menjadi  tugas  lembaga al- Hisbah yaitu  pengawasan  yang  bersifat  umum,  meliputi  seluruh  aspek kehidupan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan (al-amru bi al-ma’rûf) dan  mencegah  kemungkaran  ( annahyi  ‘an  al-munkar ).  Kemudian  pengawasan yang  bersifat  khusus,  yaitu  berkaitan  dengan  kegiatan  pasar,  seperti perindustrian  dan  perdagangan;  berkaitan  dengan  administratif  dan pemeliharaan kualitas dan standar produk, melakukan pengecekan secara rutin terhadap  ukuran,  takaran  dan  timbangan,  menjaga  kualitas  barang,  menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi, menjaga kesetabilan harga dan bila dianggap perlu, muhtasib dapat mengendalikan harga (Wahid, 2018) .
Dalam beberapa literatur jurnal ditemukan berbagai pembahasan terkait dengan  fungi  dan  tugas  hisbah.  Diantaranya  dibahas  fungsinya  secara  detail adalah pertama, pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. Al- hisbah melalui muhtashib nya harus selalu mengkontrol ketersediaan barang dan jasa  yang  dibutuhkan  masyarakat,  misalnya  kebutuhan  pokok  (sandang, pangan,  papan,  jasa  kesehatan,  jasa  pendidikan,  dan  lain-  lain).  Dalam  kasus terjadinya kekurangan barang-barang ini mustashib juga memiliki otoritas untuk menyediakan  sendiri  secara  langsung. Kedua,  p engawasan  terhadap  industri. Dalam industri ini tugas mustashib adalah pengawasan standar produk, ia juga mempunyai  otoritas  untuk  menjatuhkan  sanksi  terhadap  perusahaan  yang terbukti  merugikan  masyarakat  atau  negara.  Ia  juga  harus  membantu memecahkan perselisihan antara majikan dengan buruh juga perlu menetapkan upah minimum.
Ketiga ,  pengawasan  atas  jasa.  Penipuan  dan  berbagai  ketidak  jujuran lainya lebih mudah terjadi di pasar jasa dari pada di pasar barang. Al-mutashib memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para penjual jasa seperti dokter, dan tugasnya secara layak atau belum, pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual  tingkatan  bawah,  seperti  buruh  pabrik  dan  lain-lain. Keempat, pengawasan  atas  perdagangan, almuhtashib harus  mengevaluasi  pasar  secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan dan praktik yang merugikan konsumen. Kelima, perencanaan  dan  pengawasan  kota  dan  pasar, al-mustashib berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko bagi publik. Keenam,  p engawasan  terhadap  keseluruhan  pasar al-mustashib harus menjamin  segala  bentuk  kebutuhan  agar  persaingan  di  dalam  pasar  dapat berjalan  dengan  sehat  dan  islami,  misalnya  menyediakan  informasi  yang transparan bagi para pelaku pasar. Menghapus berbagai rektriksi untuk keluar dan  masuk  pasar,  termasuk  membongkar  berbagai  praktek  penimbunan (Hidayatina & Hananan, 2017)
Fungsi  al-hisbah  tidak  sebatas  aspek  ekonomi,  ada  juga  aspek  sosial, politik, dan agama. Dari aspek ekonomi, yang utama fungsi dari lembaga hisbah
adalah  memastikan  bahwa  produk  dipasarkan  secara  halal  (diizinkan  secara agama)  dan  mengikuti  ketentuan  Syariah.  Mencegah  terjadinya  praktek penipuan, penipuan harga dan penipuan pada produk. Mencegah praktek riba dan manipulasi harga dan mengontrol harga (Zakiyah et al., 2019)
Di era modern ini, hisbah dalam bidang ekonomi memiliki fungsi penting yaitu  pengawasan  terhadap  kondisi  keseimbangan  antara  berbagai  sektor ekonomi.  Pengawasan  terhadap  Produksi  dan  Suplai.  Pengawasan  terhadap Pasar  dan  Regulasi  Harga.  Memantau  Struktur  Kredit  dan  mengatur  hak-hak kepemilikan (Kusumawati, 2015)

## Fungsi Hisbah dalam Pandangan Pemikir Islam
Para  pemikir  Islam  juga  mengkaji  hisbah  dalam  karya-karyanya diantaranya  pemikiran  al-Mawardi  dalam  kitab al - Ahkam  al - Sultaniyyah  wa  al- Wilayah  al-Diniyyah (Ilmu  Tata  Negara  dan  Kekuasaan  Keagamaan)  (Ismail  & Aisyah, 2021). Menurut al-Mawardi, tugas hisbah dilaksanakan muhtasib . Selain muhtasib, hisbah  juga  dilakukan  oleh mutatawwi‘ (relawan).  Al-Mawardi membagi tugas-tugas Hisbah menjadi dua tugas pokok, pertama amar ma‘ruf (menganjurkan  kebajikan)  dan  kedua  nahi  munkar  (mencegah  kemungkaran) (Floor,  1985).  Amar  ma‘ruf  dibagi  menjadi  tiga  kategori: pertama ,  yang berhubungan dengan hak-hak Allah; kedua , yang berhubungan dengan hak-hak manusia; dan ketiga , dan campuran antara hak Allah dan hak manusia. Demikian pula  dengan  nahi  munkar  juga  dibagi  menurut  kategori  tersebut.  Kemudian pemikiran al-Saqati dalam karyanya yang khusus mengkaji tentang hisbah yang berjudul Fi Adab al-Hisbah (Etika Pengawasan) menekankan pentingnya hisbah dalam kegiatan perdagangan di pasar. Dalam menentukan kegiatan muamalah apa  saja  yang  harus  diawasi,  al-Saqati  berpegang  kepada  Hadis-hadis  Nabi tentang  bisnis  yang  terlarang.  Nabi  juga  menyerukan  pedagang  untuk  jujur dalam timbangan, sukatan, takaran, dan segala alat ukur lainnya.  Selanjutnya pemikiran  Ibn  Taymiyyah  dalam  karya  khususnya  yakni  kitab al-Hisbah  fi  al- Islam aw Wazifat al-Hukumah al-Islamiyyah (Hisbah dalam Islam atau Administrasi Negara  Islam).  Ibn  Taymiyyah  menekankan  empat  hal  yang  harus  dilakukan oleh muhtasib yaitu menyekat penindasan, mengontrol harga barang, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, dan mengontrol sistem upah pekerja (Halim, 2011).
Hisbah  menurut  Al-Mawardi  adalah  satu  organisasi  untuk  memberi perintah kepada yang baik dan adil jika tidak dihormati atau sedang dilanggar dan  melarang  apa  yang  tidak  adil  ketika  ketidakadilan  itu  sedang  dilakukan. Abu Yusuf menggambarkan fungsi hisbah yang terkait perdagangan dan hal-hal yang  bersifat  komersial  dan  industry  sebagai  berikut:  hisbah  berfungsi mengerjakan  pemeriksaan  timbangan  dan  takaran,  kualitas  barang  yang ditawarkan untuk dijual, kejujuran dalam tiap urusan dan pengamatan kebaikan dan  kesopanan  dalam  masalah  penjualan  dan  secara  umum  pengawasan perilaku masyarakat (Mustaq, 2001)
Hisbah memiliki  tujuan  untuk  memberikan  perintah  yang  mengarah kepada  kebaikan  dan  melakukan  pencegahan  yang  mengarah  kepada
keburukan  di  dalam  kawasan  yang  menjadi  kekuasaan  pemerintah  untuk mengaturnya,  mengadili  dalam  kawasan  urusan  umum  khusus  lainnya,  yang oleh institusi biasa tidak bisa menjangkaunya. Pendapat Muhammad al Mubarak tentang al-hisbah adalah  lembaga  yang  mempunyai  fungsi  pengawasan  dari pemerintah melalui aktivitas perorangan yang khususnya mempunyai wilayah bidang moral, agama dan ekonomi secara umum berkaitan dengan publik atau kehidupan bersama untuk mencapai kebenaran dan keadilan menurut prinsip Islam  dan  pada  satu  waktu  dan  tempat  dikembangkan  menjadi  kebiasaan umum. Nicola Ziadeh mengartikan hisbah sebagai sebuah lembaga atau kantor yang memiliki fungsi untuk mengawasi pasar dan moral secara umum (Rahmat, 2019).
Petugas Hisbah harus dilihat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan  pasar  yang  lebih  berorientasi  pada  etika  dan  kemudian meminimalkan potensi penipuan (Dogarawa, 2013)
Mengenai  intervensi  atau  penetapan  harga  Ibn  Qudamah  mengajukan dua  argumentasinya,  yaitu  (Miftakhul  Huda,  2019): Pertama ,  Rasulullah  SAW tidak  pernah  menetapkan  harga  walaupun  penduduk  menginginkannya.  Jika penetapan harga ini dibolehkan niscaya rasulullah akan menetapkannya. Kedua , penetapan  harga  adalah  ketidak  adilan  (zulm)  yang  dilarang  di  dalam  Islam. Setiap  orang  berhak  menjual  barang  nya  dengan  harga  berapapun,  agar  ia bersepakat  dengan  pembelinya.  Lebih  lanjut,  Ibn  Qudamah  mengatakan “penetapan harga akan mendorong barang-barang menjadi mahal. Sebab , jika pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan penetapan harga, maka mereka tidak  akan  membawa  barang-barang  nya  ke  daerah  tersebut,  dimana  ia  akan menjual diluar yang ia inginkan. Dengan terjadinya hal ini, akibatnya pedagang lokal  yang  memiliki  dagangan  akan  menyembunyikan  barang  dagangan mereka.  Para  konsumen  yang  membutuhkan  akan  meminta  barang-barang dagangan,  dengan  demikian  permintaan  mereka  tidak  dapat  dipenuhi mengakibatkan harga akan meningkat

## Tugas dan Fungsi Bulog dalam Stabilitas Harga Pangan
Aktivitas  pangan  di  Indonesia  secara  prinsip  dijalankan  berdasarkan mekanisme  pasar  bebas.  Konsekuensinya,  pedagang  menguasai  cadangan paling  besar  dibandingkan  dengan  pemerintah  dan  rumah  tangga.  Jika komoditas adalah bersifat strategis (seperti beras), mungkin terlalu beresiko bila diserahkan  sepenuhnya  kepada  mekanisme  pasar.  Pertimbangan  pokoknya adalah  komoditas  ini  memegang  peranan  sentral  dalam  seluruh  kebijakan pangan  nasional  karena  sangat  penting  dalam  menu  pangan  penduduk (Nasution, 2016).
Pada  sejarahnya  pemerintah  membentuk  BULOG  pada  tanggal  10  Mei 1967  berdasarkan  keputusan  presidium  kabinet  No.114/U/Kep/5/1967, memiliki tujuan pokok yaitu mengamankan ketersediaan pangan demi tegaknya eksistensi  Pemerintahan  baru.  Selanjutnya  tanggal  21  Januari  1969  diubah
dengan Keppres No. 39 tahun 1969 menjadikan stabilisasi harga beras sebagai tugas dan diubah kembali melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang  bertujuan untuk  melakukan  tugas  BULOG  dalam  rangka  menunjang  pembangunan komoditas  pangan  yang  multi  komoditas.  Revisi  selanjutnya  dengan  Keppres No.  103  tahun  1993  yang  memperluas  tanggung  jawab  BULOG  meliputi perpaduan  pembangunan  pangan  dan  menambah  mutu  gizi  pangan,  yaitu ketika Menteri Negara Urusan Pangan merangkap juga sebagai kepala Bulog. Selanjutnya tugas BULOG diubah kembali setelah Keppres No. 45 tahun 1997 dihasilkan,  dimana  ada  pengurangan  komoditas  yang  dikelola  BULOG  dan tinggal beras dan gula. Kemudian tanggal 21 Januari 1998 keluar Keppres No 19 tahun  1998,  pemerintah  mengembalikan  tugas  bulog  seperti  Keppres  No  39 tahun  1968.  Selanjutnya  melalui  Keppres  No  19  tahun  1998,  komoditas  yang ditangani  BULOG  sekali  lagi  dipersempit  seiring  dengan  kesepakatan  yang dilakukan antara Pemerintah dengan pihak  IMF yang  termuat dalam Letter  of Intent (LOI)(Reza, 2017)
Pemerintah  Indonesia  menunjuk  BULOG  sebagai  badan  usaha  milik pemerintah  yang  mengurusi  berbagai  aktivitas  yang  terkait  dengan  pangan. Pada  dekade  1980an,  BULOG  telah  berhasil  mewujudkan  ketahanan  pangan karena  kuatnya  posisi  daya  tawar  petani,  sehingga  menjadi  insentif  produksi yang  berimplikasi  pada  ketersediaan  dan  penyediaan  ( supply  and  availability ) pangan. Peran dan fungsi BULOG di era Perum sedikit berbeda. Hal ini berkaitan dengan  perubahan  kelembagaan  di  tubuh  BULOG  karena  intervensi  IMF  dan World  Bank  sehingga  dilakukan  kebijakan  penyesuaian  struktural  yang mengacu pada mekanisme pasar (Nasution, 2016).
Pemerintah orde baru sangat mempercayai Bulog sebagai sebuah lembaga yang mengatur pangan. Di masa penjajahan Belanda sudah ada lembaga yang mengatur pangan dengan nama VMF ( Voeding Midlen Founds ). VMF diberi tugas untuk membeli, menjual dan mengadakan persediaan bahan makanan. Ketika Jepang  berkuasa  VMF  berubah  nama  dan  berganti  dengan Sangyobu-Nanyp Kohatsu Kaisa karena pemerintahan Jepang  pada waktu itu mengubah seluruh hal  dan  aspek  yang  terkait  Eropa  yang  ada  di  Indonesia.  Lembaga  yang mengatur  pangan  ini  di  masa  Orde  Lama  bernama  Yayasan  Bahan  Makanan (BAMA), kemudian berubah kembali menjadi yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM).  Dari  masa  ke  masa  fungsi  dari  lembaga-lembaga  yang  dibentuk pemerintah  ini  sama,  sebagai  lembaga  yang  mengatur  pangan  atau  lembaga yang bergerak dalam bidang pangan nasional. Pemerintah di masa awal Orde Baru tidak mau kalah dengan pemerintahan sebelumnya, orde baru mempunyai Kolognas  (Komando  Logistik  Nasional)  sebagai  lembaga  yang  mengatur pangan,  sebelum  akhirnya  pemerintah  melaksanakan  penyusunan  kembali terhadap  lembaga  Kolognas  dan  mengubahnya  ke  dalam  lembaga  baru  yang disebut Badan Urusan Logistik (BULOG)(Anggraeni et al., 2016).
Tugas publik Perum Bulog merupakan amanat dari Inpres No. 3 Tahun 2012  tentang  kebijakan  Pengadaan  Gabah/Beras  dan  Penyaluran  Beras  oleh Pemerintah,  yang  merupakan  pengejawantahan  intervensi  pemerintah  dalam ketersedian beras nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Ketiga tugas
publik Bulog tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat  mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasioanal yang lebih  kokoh.  Ketiga  tugas  publik  tersebut  adalah pertama ,  melaksanakan kebijakan  pembelian  gabah/beras  dalam  negeri  dengan  ketentuan  Harga Pembelian  Pemerintah  (HPP).  Kegiatan  ini  diwujudkan  dalam  bentuk pengadaan  gabah  dan  beras  dalam  negeri  oleh  Perum  Bulog.  Tugas kedua , menyediakan  dan  menyalurkan  beras  bersubsidi  bagi  kelompok  masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program RASKIN. Sedangkan  tugas ketiga ,  menyediakan  dan  menyalurkan  beras  untuk  menjaga stabilitas  harga  beras,  menanggulangi  keadaan  darurat,  bencana,  dan  rawan pangan (Ma’ruf, 2019)
Dalam  penerapan  tugas  dan  fungsi  bulog  dalam  stabilitas  pangan dilakukan diantaranya oleh Perum Bulog Subdivisi Pekalongan memiliki peran dalam menjaga kestabilan harga. Langkah-langkah yang diambil yaitu operasi pasar.  Pada  langkah  ini  Perum  Bulog  Sub  Divre  Pekalongan  dalam  rangka mengatasi kestabilan harga di Kabupaten Tegal menggelar Operasi Pasar dengan penekanan  penambahan  jumlah  beras  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat. Perum Bulog Sub Divre Pekalongan melakukan Operasi Pasar menuju  10 titik penyaluran seperti Pasar Pagi Kota Tegal, Pasar Kejambon, Pasar Langon, dan Pasar  Martoloyo  Kota  Tegal.  Untuk  di  luar  kota  tegal  tersebar  juga  ke  Pasar Trayeman,  Pasar  Banjaran,  dan  Pasar  Balamoa.  Di  Kabupaten  Pemalang disalurkan melalui Pasar Pagi Pemalang, sedangkan di Kabupaten Brebes dan Batang berada di di Pasar Bulakamba serta Pasar Batang. Langkah berikutnya yaitu penyaluran beras raskin. Langkah ini berguna menangani masalah harga yang  melambung  tinggi  dipasar.  Penyaluran  beras  raskin  dilakukan  untuk membantu masyarakat miskin pada saat terjadinya kenaikan harga-harga bahan pangan yang terjadi biasanya di bulan menjelang ramadhan. Penyaluran beras raskin diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu seperti Rumah tangga miskin  (RMT)  dengan  menadapat  15  Kg  karung  beras  untuk  1  RTM.  Jumlah raskin  yang  disalurkan  9.676  ton  diperuntukan  bagi  630.590  RTM  di  tujuh Kabupaten/Kota (Fathurrohman & Pambudi, 2020).
Begitu pula yang dilakukan Perum Bulog Kendari berupa sistem operasi yang  secara  umum  sudah  baik  dijalankan,  dengan  mementingkan  harga  dan ketersediaan  sembako,  dengan  penetapan  harga  yang  baik  dan  penyediaan sembako yang banyak menjadikan kestabilan harga dipasaran juga menjadi baik saat  ini,  pedagang  membeli  barang  dengan harga  murah tetapi tidak  menjual dalam  dengan  harga  terlalu  tinggi  sehingga  para  pedagang  sembako  masih mendapatkan  keuntungan/  laba  meskipun  tidak  begitu  besar.  Disamping  itu volume penjualan pedagang juga menjadi meningkat ddan citra Perum Bulog dipasaran sangat baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pedagang sembako yang berlangganan pada perum bulog kendari saat ini (Liswan et al., 2020)
Perum  Bulog  Kabupaten  Bone  juga  melakukan  pemantauan  terhadap stabilitas harga pasar. pemantauan yang dilakukan oleh Pelaksana Gasar Perum
Bulog Kabupaten Bone dimaksudkan untuk mengetahui keamanan harga bahan pangan dan untuk menstabilkan harga pasar sehingga dapat  dipastikan tidak adanya penjual di pasar yang menaikkan harga tanpa sepengetahuan dari pihak pemantau dari Perum Bulog Kabupaten Bone. Adapun pemantauan pasar yang biasa  dilakukan  oleh  petugas  Gasar  Perum  Bulog  Bone  yaitu  pasar  Bajoe  dan Palakka yang merupakan pusat pasar terbesar di kota watampone yang sangat ramai oleh pembeli (Haedar et al., 2020)

## Aturan Tugas Dan Fungsi Bulog Dalam Stabilitas Harga
Dalam  Keputusan  Presidium  Kabinet  Nomor  114/Kep/1967,  BULOG merupakan badan usaha milik pemerintah yang ditugaskan pemerintah untuk mengendalikan  stabilitas  harga  dan  penyediaan  bahan  pokok,  terutama  pada tingkat  konsumen.  PERUM  Bulog  memiliki  tugas  pokok  dalam  memastikan tersedianya  pangan  serta  mengontrol  harga  pangan  pokok  untuk  masyarakat khususnya  beras.  Dengan  berjalannya  waktu,  peran  dan  tugas  BULOG dikembangkan lagi untuk melindungi petani padi dengan pengendalian harga produsen  lewat    instrumen  harga  dasar.  Peran  dan  tugas  BULOG  dalam perkembangan selanjutnya, tidak hanya dibatasi pada pengendalian harga saja tetapi juga pada beras dan menyediakan komoditas lain seperti tepung terigu, minyak goreng, gula pasir,  kedelai, telur, pakan ternak, dan daging serta juga bumbu-bumbu, yang dilakukan tidak secara rutin terutama ketika kondisi harga meningkat(Rumaratu et al., 2018)
Dalam  ketetapan  (Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia,  2012)  telah diberikan penjelasan  mengenai tugas utama BULOG bagi publik. Tugas publi tersebut yaitu pertama, melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian  gabah/beras  dalam  negeri  dengan  ketentuan  Harga  Pembelian Pemerintah  (HPP). Kedua, menetapkan  kebijakan  pengadaan  dan  penyaluran beras  bersubsidi  bagi  kelompok  masyarakat  berpendapatan  rendah. Ketiga, menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Bagian Kelima  Stabilisasi  Pasokan  dan  Harga  Pangan  Pokok  Pasal  55  ayat  1  bahwa Pemerintah  berkewajiban  melakukan  stabilisasi  pasokan  dan  harga  Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok yang dimaksud bertujuan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok (Firmansyah et al., 2020):

## Penerapan al-Hisbah pada Bulog dalam Stabilitas Harga
Penerapan  hisbah  pada  bulog  berdasarkan  dari  tugas  dan  fungsinya masing-masing, maka dapat dilihat beberapa sisi yaitu, pertama pelaksana tugas.
Hisbah dijalankan oleh petugas yang disebut dengan muhtasib, sementara bulog dijalankan  secara  langsung  melalui  amanat  dari  pemerintah  berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah namun dapat membentuk sub divisi ditingkat kabupaten  setempat. Kedua komoditas  barang  yang  diawasi.  Hisbah pada dasarnya mengawasi semua jenis komoditas barang yang diperdagangkan oleh  para  pedagang  dipasar  baik  barang  kebutuhan  pokok  maupun  bukan barang kebutuhan pokok, sementara bulog hanya mengawasi komoditas barang yang termasuk kebutuhan pokok atau bahan pangan, namun pengawasan yang dilakukan  bulog  bukan  semata  barang  yang  sudah  ada  di  pasar,  akan  tetapi menjangkau  sampai  tingkat  produsen  dalam  hal  ini  para  petani  dan  para distributor.  Bahkan hisbah  menjadi  lembaga  perlindungan  konsumen  di Malaysia (Hassan & Ilias, 2019)
Sisi yang ketiga yaitu stabilitas harga. Dalam menjaga stabilitas harga yang berlaku  dipasar,  pada  dasarnya  baik  hisbah  maupun  bulog  tidak  bertindak sewenang-wenang  dalam menetapkan harga karena justru berdampak negatif kepada para pelaku usaha. Ditegaskan dalam sebuah hadits bahwa ketika orang- orang mengeluhkan kepada Rasulullah S.A.W., tentang harga yang melambung tinggi agar beliau melakukan penetapan harga untuk mereka, “Sesungguhnya Allah S.W.T. lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki,  dan  saya  sungguh  berharap  untuk  bertemu  Allah  dalam  kondisi  tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta.” Dimana hadits ini menyebutkan dasar hukum regulasi harga adalah tidak boleh karena menimbulkan mudharat.
Dalam  menjaga  stabilitas  harga,  hisbah  melalui  muhtasib  melakukan pengawasan  kepada  pelaku  usaha  yang  mengarah  kepada  praktek-praktek perdagangan  yang  melanggar  syariah  seperti  mengurangi  takaran  dan timbangan, terjadi penipuan, ikhtikar (penimbunan) dan segala praktek-praktek kecurangan  lainnya  yang  dapat  berdampak  kepada  ketidakstabilan  harga komoditas.
Salah c ara sederhana untuk menghentikan kekuatan pasar adalah dengan membatasi harga penawaran sampai beberapa kali lipat dari harga rata-rata yang berlaku. Namun, cara ini tidak ideal karena bisa menutupi keadaan perdagangan pasar sebenarnya (Bajpai & Singh, 2009).
Begitupula  muhtasib  menjamin  ketersediaan  pasokan  barang  sehingga tidak  ada  yang  memonopoli  barang  yang  menyebabkan  harga  barang  bisa melonjak naik.
Sedangkan bulog dalam menjaga stabilisasi harga, melakukan tindakan berupa, pertama operasi  pasar  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  cara menjual atau membeli barang komoditas bila harga barang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kedua, penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk hal-hal yang  darurat  yang  dapat  mengakibatkan  ketidakstabilan  harga.  Kemudian berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  48  tahun  2016 tentang  Penugasan  Kepada  Perusahaan  Umum  (Perum)  Bulog  menentukan
patokan harga bagi produsen dan konsumen yaitu : pertama, harga Pembelian Pemerintah  yang  selanjutnya  disebut  HPP. Kedua, harga  Acuan. Ketiga, harga Pasar. Keempat, harga eceran tertinggi.

## KESIMPULAN
Penelitian ini dapat disimpulkan dalam dual hal, pertama, tugas dan fungsi hisbah  dan  bulog  yaitu  berupa  pengawasan  yang  bersifat  umum,  meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan (al-amru bi  al-ma’rûf  ) dan  mencegah  kemungkaran  ( annahyi  ‘an  al-munkar ).    Dan pengawasan yang bersifat khusus, yaitu berkaitan dengan kegiatan pasar, seperti perindustrian dan perdagangan.
Tugas dan fungsi bulog diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Instruksi Presiden Republik Indonesia, 2012 tentang tugas utama BULOG bagi public. Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kesimpulan  yang  kedua terkait  penerapan  hisbah  pada  bulog  adalah berupa pelaksana tugas yaitu hisbah dijalankan oleh muhtasib sementara bulog dijalankan secara langsung dengan membentuk sub divisi. Kemudian komoditas barang  yang  diawasi  pada  hisbah  yaitu  mengawasi  semua  jenis  barang sementara bulog hanya komoditas pangan. Selanjutnya terkait stabilitas harga, hisbah mengawasi para pelaku usaha di pasar secara langsung sementara bulog dengan  tindakan  operasi  pasar  dan  penyaluran  cadangan  pemerintah  dan penentuan harga-harga tertentu untuk produsen dan konsumen.
Penelitian  ini  masih  memiliki  keterbatasan  berupa  jenis  penelitian  yang digunakan berupa studi pustaka serta objek penelitiannya hanya berupa tugas dan fungsi kedua lembaga terkait harga.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, D. F., Suwitra, & Sarimaya, F. (2016). Badan Urusan Logistik (Bulog) Dari Monopoli Hingga Mekanisme Pasar Tahun 1998-2006. Factum, 5(1),
3–17.
Bajpai, P., & Singh, S. N. (2009). Effective market monitoring for surveillance of the  Indian  electricity  market.  International  Journal  of  Energy  Sector Management, 3(3), 275–292. https://doi.org/10.1108/17506220910986806
Dogarawa, A. B. (2013). Hisbah and the promotion of ethical business practices: A reflection for the shari’ah implementing states in Nigeria. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance Management, 6(1), 51–63. https://doi.org/10.1108/mf.2008.00934jaa.001
Fathurrohman, Y. E., & Pambudi, R. (2020). Analisis Penyimpanan Beras Melalui
Perum  Bulog  Sub  Divre  Pekalongan  Terhadap  Kestabilan  Harga. Agritech:  Jurnal  Fakultas  Pertanian  Universitas  Muhammadiyah Purwokerto, 22(1). https://doi.org/10.30595/agritech.v22i1.7540
Firmansyah, W. A., Suteja, P. A., Suluh, D., Dewi, K., Studi, P., Pemerintahan, I., Ponorogo,  U.  M.,  &  Ponorogo,  K.  (2020).  Konsep  Kebijakan  Lembaga Bulog Dalam Agenda. Academia Praja, 3, 57–68.
Floor, W. (1985). The  Office of Muhtasib in  Iran.  Iranian Studies, 18(1), 53–74. https://doi.org/10.1080/00210868508701647
Haedar,  I.,  Alyas,  A.,  &  Adys,  A.  K.  (2020).  Pelaksanaan  Pengawasan  Badan Urusan  Logistik  (Bulog)  Dalam  Pengendalian  Pangan  Di  Kabupaten Bone.  Kolaborasi :  Jurnal  Administrasi  Publik,  6(1),  102–119. https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3399
Halim, M. (2011). Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam.
Jurnal Ilmiah Islam Futura, 10(2), 65–81. https://books.google.com.my/books?id=_DbFt86MNqAC&printsec=fr ontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false
Hassan,  R.,  &  Ilias,  I.  (2019).    Hisbah  as  a  Consumer  Protection  Institution  in Malaysia:  A  Special  Reference  to  Islamic  Consumer  Credit  Industry  . Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia, 69–87. https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191011
Herianto, Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2017). Analisis Pengawasan Ekonomi Al-Hisbah Dan Komisi. Kasaba, 10(1), 68–85.
Hidayatina,  &  Hananan,  S.  (2017).  Peluang  dan  Kendala  Penerapan  Tugas Wilayah  Al-Hisbah  Sebagai  Pengawas  Pasar  di  Provinsi  Aceh.  Jurnal Ilmu Syari’ah, 16(2), 159–172.
Ismail, N., & Aisyah, S. (2021). Hisbah in The View of Imam Al-Mawardi. AL- ’IBAR  Journal  of  Islamic  Civilization  and  Development,  1(1),  01–20. https://alibar.tazkia.ac.id/index.php/alibar/article/view/11
Jaelani,  A.  (2013).  Institusi  pasar  dan  hisbah:  Teori  Pasar  dalam  Sejarah Pemikiran  Ekonomi  Islam.  In  Syari’ah  Nurjati  Press  (Issue  I).  Syari’ah Nurjati Press.
Kusumawati, Z. (2015). Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami.  Islamic Economics Journal, 1(2), 245–259. https://doi.org/10.21111/iej.v1i2.354
Li, X., Sun, S. X., Chen, K., Fung, T., & Wang, H. (2015). Design Theory for Market Surveillance  Systems.  Journal  of  Management  Information  Systems,
32(2), 278–313. https://doi.org/10.1080/07421222.2015.1063312
Liswan,  Abdullah,  A.,  &  Liwaul.  (2020).  Sistem  Operasi  Pasar  Dalam Menstabilkan  Harga  Sembako  Oleh  Divisi  Regional  Perum  Bulog Kendari. Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis, 5(1), 1–12.
Ma’ruf, M. I. (2019). Peran Perum Bulog Dalam Pemasaran Beras  Di Kabupaten
Wajo. Jurnal Social Economic of Agriculture, 8(2), 34.
https://doi.org/10.26418/j.sea.v8i2.34433
Miftakhul  Huda.  (2019).  Intervensi  Negara  Melalui  Lembaga  Hisbah  Untuk Keseimbangan  Harga  Dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah.  El- Faqih, 5(2), 62–81. https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.66
Mujahidin,  A.  (2012).  Peran  Negara  Dalam  Hisbah.  Al-Iqtishad,  4(1),  137–158. https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2544
Mustaq, A. (2001). Etika Bisnis dalam Islam. In Pustaka Al-Kautsar (pp. 1–163). Pustaka Al-Kautsar.
Nasution,  L.  Z.  (2016).  Reposisi  Peran  Dan  Fungsi  Bulog  Dalam  Tata  Niaga Pangan. Kajian, 21(1), 59–73.
Noviyanti,  R.  (2017).  Tinjauan  Fungsi  Hisbah  dalam  Kegiatan  Perekonomian. Iqtishodia, 2(1), 63–85.
Prastyaningsih,  I.,  &  Syamsuri.  (2018).  Relevansi  Pengawasan  Islam  (Hisbah)
Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Syariah Complaince Perbankan Syariah. Al-Mustashfa, 3(1), 1–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010%0Ahttp:// dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.
humov.2018.08.006%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582
474%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007%0Ahttps:
Rahmat, F. (2019). Penerapan Al-Hisbah Di Nangro Aceh Darussalam Sebagai Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam. Jurnal At-Tasyri’iy, 2(1), 54–63.
Rakhmawati,  A.  (2016).  Implementasi  Lembaga  Hisbah  dalam  Meningkatkan Bisnis Islami. Malia, 7(2), 311–334.
Reza, I. (2017). Studi deskriptif tentang kinerja perum bulog dalam pengadaan dan penyaluran beras untuk mendukung stabilisasi pangan. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5(1), 1–14.
Rumaratu, P. I., Mantiri, M., & Sampe, S. (2018). Pengendalian Harga Beras Di Kota  Manado  Oleh  Perum  Bulog  Divisi  Regional  Sulawesi  Utara  dan
Gorontalo. Eksekutif, 1(1), 1–9.
Saragih,  J.  P.  (2016).  Kelembagaan  Urusan  Pangan  Dari  Masa  Ke  Masa  Dan Kebijakan Ketahanan Pangan.  Jurnal Ekonomi &  Studi Pembangunan, 17(2), 168–192. https://doi.org/10.18196/jesp.17.2.3983
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis. Penerbit Alfabeta.
Wahid, K. (2018). Signifikansi Lembaga Al- Ḥ isbah Dalam Sistem Ekonomi Islam. Mizani, 5(2), 135–150. https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1442
Zakiyah, N., Prananingtyas, P., Disemadi, H. S., & Gubanov, K. (2019). Al-Hisbah Contextualization  in  the  Business  Competition  Law  in  Indonesia.  Al- ’Adalah, 16(2), 249–262. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/5365