Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i5.3946

## COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMERINTAH KOTA SEMARANG DENGAN BELANDA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN BANJIR ROB DI KOTA SEMARANG

## Nadiyatur Rahma
Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro ndyrhm89@gmail.com

## Abstrak
Kota  Semarang,  sebagai  ibu  kota  Provinsi  Jawa  Tengah,  menghadapi  berbagai  tantangan  lingkungan, terutama banjir rob yang disebabkan oleh penurunan tanah (land subsidence) dan kenaikan muka air laut. Perubahan  iklim  global  dan  aktivitas  manusia  telah  memperburuk  kondisi  ini,  mengancam  infrastruktur, lingkungan,  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  upaya penanggulangan  banjir  rob  di  Kota  Semarang,  dengan  fokus  pada  kerjasama  antara  Pemerintah  Kota Semarang dan Dutch Water Authority dalam pengembangan sistem Polder Banger. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah systematic review dengan studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui analisis literatur yang mencakup laporan penelitian terdahulu, jurnal, dan buku referensi yang relevan dengan topik penanggulangan banjir rob. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas dari upaya yang dilakukan, baik dari sisi teknis  seperti  pembangunan  polder,  maupun  aspek  kelembagaan  dalam  pengelolaan  dan  pemeliharaan infrastruktur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun  terdapat  perbaikan  signifikan  dalam penanganan genangan banjir rob di beberapa wilayah, Kota Semarang masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria  sebagai  kota  tangguh.  Masih  banyak  masyarakat  yang  hidup  dalam  kondisi  rentan,  dengan infrastruktur  yang  belum  memadai  dan  perekonomian  yang  tergantung  pada  sektor-sektor  yang  mudah terdampak  oleh  bencana.  Diperlukan  pendekatan  yang  lebih  menyeluruh  dan  berkelanjutan,  termasuk penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses mitigasi bencana.
Kata Kunci: Collaborative governance, pemerintah, penanggulangan banjir rob

## Abstract
Semarang  City,  as  the  capital  city  of  Central  Java  Province,  faces  various  environmental  challenges, especially tidal flooding  caused by land subsidence and sea level rise. Global climate change and human activities have worsened this condition, threatening infrastructure, the environment, and public welfare. This study aims to evaluate tidal flood mitigation efforts in Semarang City, with a focus on the cooperation between the Semarang City Government and the Dutch Water Authority in developing the Banger Polder system. The method used in this study is a systematic review with a literature study. Data were collected through literature analysis that includes previous research reports, journals, and reference books relevant to the topic of tidal flood mitigation. This study evaluates the effectiveness of the efforts made, both from the technical side such as  polder  construction,  and  the  institutional  aspect  in  infrastructure  management  and  maintenance.  The results  of  the  study  show  that  although  there  have  been  significant  improvements  in  handling  tidal  flood inundation  in  several  areas,  Semarang  City  still  does  not  fully  meet  the  criteria  as  a  resilient  city.  Many people still live in  vulnerable conditions, with inadequate infrastructure and an economy that depends on sectors  that  are  easily  affected  by  disasters.  A  more  comprehensive  and  sustainable  approach  is  needed, including  strengthening  institutions  and  increasing  community  participation  in  the  disaster  mitigation process. Keywords: Collaborative governance, government, flood control
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang termasuk rawan bencana. Berbagai ancaman seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan dan tanah longsor, gelombang tinggi, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, epidemi, wabah, kegagalan teknologi maupun kerusuhan sosial. Pada hakekatnya semua jenis bencana, baik yang  disebabkan  oleh  alam  dan  ulah  manusia.  Bencana  mengakibatkan  penderitaan  masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam  maupun manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana, serta fasilitas umum (Pasal 1 ayat 1 UU No 24 Tahun 2007).
Banjir  adalah  air  yang  melebihi  kapasitas  tampung  di  dalam  tanah,  saluran  air,  sungai, danau, atau laut karena kelebihan kapasitas air dalam tanah, saluran air, sungai, danau, dan laut akan  meluap  dan  mengalir  cukup  deras  menggenangi  daratan  atau  daerah  yang  lebih  rendah  di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan sifat air yang selalu mengalir dan mencari tempat-tempat yang lebih rendah. Lain dengan banjir, rob merupakan penurunan muka tanah mengakibatkan permukaan air laut lebih tinggi dari permukaan tanah. Kota Semarang memiliki luas kawasan 37.070,39 ha dengan  kepadatan  penduduk  sebanyak  1.376.798  jiwa  dengan  luas  kawasan  lebih  dari  27  ribu hekatar  tersebut,  Kota  Semarang memiliki wilayah laut  dengan  garis  pantai  sepanjang 13,6  km. Berdasar hal itu banjir dan rob di Kota Semarang datang apabila hujan turun. 1
Fenomena land  subsidence (penurunan  tanah)  dan  kenaikan  muka  air  laut  terjadi  di kawasan Pantai Utara Jawa Tengah Indonesia. Kondisi tersebut dapat diketahui saat tidak terjadi hujan di beberapa wilayah pantai tergenang air laut pada saat air laut pasang, masyarakat sering menyebut dengan rob. Terlebih pada saat hujan, wilayah tersebut lebih tinggi dan lebih luas area genangannya.  Kerugian  yang  diakibatkan  adanya  banjir/genangan  rob  semakin  serius  dan meningkat dari waktu ke waktu yaitu kerusakan infrastruktur, lingkungan, kemacetan lalu lintas, banyak lahan tidak bisa lagi digunakan dan gangguan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Pemanasan  global  diindikasikan  merupakan  penyebab  kenaikan  muka  air  laut.  Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar  dan  menaikkan  tinggi  permukaan  laut.  Perubahan  tinggi  muka  laut  mempengaruhi kehidupan di daerah pantai dan dapat menenggelamkan beberapa daratan melalui muara, jaringan sungai dan drainase. Penyebab lain terjadi banjir air pasang di Kota Semarang adalah penurunan tanah ( land subsidence ). Berdasarkan pengukuran dan analisis didapat penurunan tanah di daerah sekitar Pelabuhan Tanjung Emas rata-rata 6,5 cm per tahun. 2
1 I. Wahyudi, “Perbandingan Penanganan Banjir Rob di La Briere (Prancis), Rotterdam (Belanda) dan Perspektif di Semarang (Indonesia,” Riptek 4, no. 11 (2010).
2 Wahyudi.
Tantangan perkotaan Semarang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu guncangan ( shock ) dan tekanan ( stress ). Guncangan adalah peristiwa berbahaya yang terjadi secara  tiba-tiba seperti gempa  bumi,  longsor,  dan  banjir  bandang,  sedangkan  tekanan  adalah  situasi  yang  melemahkan struktur kota baik sehari-hari maupun secara berkala. Bentuk tekanan yang dihadapi Kota Semarang berupa banjir rob, penurunan muka tanah, dan kenaikan air laut. Salah satu bentuk tekanan ( stress ) yang ada di Kota Semarang adalah banjir rob karena fenomena ini sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Pemerintah Kota Semarang mengatakan bahwa banjir rob ini merupakan tekanan kronis karena bencana ini melemahkan struktur kota baik sehari-hari maupun secara berkala. Perubahan iklim di Semarang saat ini berdampak pada abrasi pesisir dan penurunan tanah pada daratan muda hasil sedimentasi. Abrasi pesisir menyebabkan garis pantai bergeser ke arah darat sejauh 2.6 km.
Usaha dalam menangani masalah banjir dan rob sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Belanda dengan membangun Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB) pada abad ke-19. BKT dan BKB difungsikan untuk mengalirkan luapan air yang berasal dari Semarang atas langsung ke laut. Pembangunan BKT dan BKB tersebut nampaknya kurang mengurangi masalah banjir  dan  rob.  Pemerintah  Kota  Semarang  pun  melakukan  kerjasama  dengan  Dutch  Water Authority Belanda dengan merancang sistem Polder Banger untuk mengatasi banjir rob di beberapa daerah Semarang. Pemkot Semarang berkolaborasi dengan Belanda hingga tahun ini (2023) untuk terus  menangani  permasalahan  banjir  rob  yang  masih  menjadi  mimpi  buruk  bagi  warga  Kota Semarang. 3

## METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan pendekatan systematyc review dengan metode studi kepustakaan, yaitu  melakukan  pengumpulan  data  melalui  studi  penelaah  dari  buku-buku,  literatur-literatur, catatan, serta laporan terkait kapasitas pemerintah kota dalam menanggulangi permasalahan banji rob. Studi literatur yang digunakan (bahan-bahan literatur yang dianalisis), yaitu: 1) Laporan Hasil Penelitian  Terdahulu,  sumber  referensi  berharga.  Dengan  membaca  laporan  penelitian  tentang collaborative  governance antara  PemKot  Semarang  dengan  Belanda,  peneliti akan mendapatkan deskripsi  keseluruhan  dari  penelitian  sejenis  yang  telah  dilakukan.  2)  Jurnal,  jurnal  yang  berisi tulisan-tulisan  dalam  disiplin  yang  sama.  Tujuan  utama  dari  jurnal  ini  adalah  untuk  digunakan sebagai sumber data sekunder. Peneliti juga dapat menggunakan tulisan dari jurnal sebagai kutipan untuk bahan referensi dalam penelitian. 3) Buku Referensi, buku referensi berisi teks yang umum dalam disiplin ilmu tertentu. Sebuah buku referensi dapat memuat sebuah artikel yang mendalam
3 Ria Erlani dan Widyasari Her Nugrahandika, “Ketangguhan Kota Semarang Dalam Menghadapi Bencana  Banjir  Pasang  Air  Laut  (Rob),” Journal  of  Regional  and  Rural  Development  Planning  (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan) 3, no. 1 (25 Februari 2019), https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.1.47-63.
tentang  topik  tertentu  dan  disertai  dengan  teori-teori  pendukung  sehingga  kita  akan  dapat mengetahui  perkembangan  (terakhir)  ilmu  atau  teori  tersebut.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Collaborative Governance
Pembangunan sistem polder untuk mengatasi banjir dan rob yang kerap terjadi di Semarang dimulai.  Pembangunan  dimulai  dengan  pencanangan  implementasi Benger  Pilot  Project oleh Sekjen  PU  Agoes  Widjanarko,  Walikota  Semarang  Sukawi  Sutarip  dan  perwakilan  Pemerintah Kerajaan Belanda Hans Oster di tepi Kali Banger, Semarang, Jawa Tengah. Semarang sendiri telah memiliki Banjir Kanal Timur dan Barat sebagai bagian sistem drainasi kota. Pembangunan Sistem Polder Banger merupakan kerja sama antara Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah  Kota  Semarang  dan  Pemerintah  Kerajaan  Belanda.  Belanda  mendanai  desain  teknis pada tahun 2007-2008 dan dibentuk badan pengelol Polder Banger.
Sekjen  PU  mengatakan  rob  di  Semarang  kali ini  adalah  yang  paling  parah  karena  sudah masuk hingga tengah kota. Hal ini diperparah dengan penurunan tanah di sebagian besar Semarang dan  terjadinya  anomali  iklim.  Pembangunan  sistem  polder  akan  sia-sia  jika  masyarakat  tidak berperan  dengan  tidak  membuang  sampah  ke  badan  sungai  dan  drainase.  Dalam  pencanangan tersebut  juga  dilakukan  pelantikan  Badan  Pengelola  Polder  Sima  oleh  Walikota  Semarang  yang bertugas  mengoperasikan  dan  memelihara  prasarana Polder  Banger dan  lingkungan  hidup sekitarnya. Pembangunan prasarana fisik sistem Polder Banger dilaksanakan tahun 2010-2012 yang menelan  biaya  sekitar  Rp  84  miliar.  Pendanaan  dilakukan  bersama  dari  dana  pemerintah   pusat, pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kab/kota.  Dalam  kesempatan  itu,  Pemerintah  Belanda menyerahkan hibah uang sebesar Rp 170 juta sebagai dana awal operasional badan pengelola yang terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat. Apabila sistem ini sudah bisa berjalan diharapkan akan mengurangi frekuensi banjir dan rob di Kota Tua Semarang termasuk Stasiun Kereta Api Tawang. 4 Proyek  pembangunan  polder  Banger  Semarang  tersebut  terbagi  atas  2  (dua)  tahap yaitu Development  Phase dan Implementation  Phase . Development  Phase meliputi  persiapan organisasi  proyek  untuk  implementasi  dan  tahap  operasi  dan  pemeliharaan  (O &  M)  ;  persiapan rencana pengadaan barang/jasa; persiapan rencana implementasi; Persiapan rencana resettlement; persiapan rencana pembiayaan; pelatihan O & M; studi sosial ekonomi;  dan dokumen AMDAL. Sementara Implementation  Phase akan  meliputi  konstruksi closed  ring  dyke ,  dam  di  Sungai
4 Kementerian  Pekerjaan  Umum  Perumahan  Rakyat,  “Pembangunan  Sistem  Polder  Atasi  Rob Semarang  Dimulai,” KPUPR ,  8  April  2010,  https://pu.go.id/berita/pembangunan-sistem-polder-atasi-rob- semarang-di-mulai.
Banger, flood  dykes di  bagian  utara  dan  selatan;  peningkatan  system  manajemen  air  dengan membuat retention  basin , pumping  station ;  serta Excavation dan dredging Sungai  Banger, peningkatan secondary canal dan weirs . 5
Polder Kali Banger memiliki catchment area 675 Ha, adapun wilayah administrasi ada di kecamatan  Semarang Timur  yang meliputi  9  Kelurahan  yaitu:  Kelurahan  Rejomulyo,  Kelurahan Mlati  Baru,  Kelurahan  Mlatiharjo,  Kelurahan  Sari  Rejo,  Keluarahan  Bugangan,  Kelurahan  Rejo Sari, Kelurahan Karang Turi, Kelurahan Karang Tempel dan Kelurahan Kemijen. Sistem Polder Kali Banger memiliki komponen infrastruktur yang terdiri dari (Herman Mondeel, 2010): Northern dike (Pembangunan Tanggul Arteri Utara), melindungi kawasan Polder Kali Banger dari muka air laut, Eastern dike (Pembangunan Tanggul Banjir Kanal Timur) melindungi kawasan Polder dari Sungai  Banjir  kanal  Timur,  Dam  Kali  Banger  (Pembangunan  Bendung  K.  Banger)  yang  akan menutup koneksi aliran dari kawasan Polder dengan sungai dan laut, Pumping station difungsikan untuk mengendalikan elevasi air karena kawasan Polder ditutup bending, Retention basin (Kolam Retensi)  digunakan  untuk  pengendalian  elevasi  air  sistem  polder  sebelum  dipompa.  Elevasi  air dalam kolam retensi dikendalikan -2 m MSL. 6
Kelembagaan untuk mengelola kawasan polder diperlukan Badan Pengelola Polder, Badan ini merupakan organisasi berbasis stakeholder. Dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan, Badan ini perlu pelaksana harian. Badan Pengelola Polder kali Banger, sudah dibentuk melalui SK Walikota Semarang yang kemudian dinamakan BPPB SIMA. Tugas dari badan ini bekerja sesuai tahapan  manajemen  konstruksi.  Pada  tahap  perencanaan  supaya  dapat  mendampingi  untuk mendapatkan  hasil  perencanaan  yang  terpadu,  satu  kawasan  satu  perencanaan.  Pada  tahap pengambilan keputusan supaya dilakukan bersama antara perwakilan masyarakat, pemerintah dan sektor  usaha.  Pada  tahap  pembangunan,  mendampingi  agar  sesuai  dengan  perencanaan  dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dan tugas utama Badan ini adalah saat operasional dan pemeliharaan baik secara teknis, non-teknis dan pendanaan. Dengan mengupayakan pendanaan dari pemerintah  dan  menggali  pendanaan  dari  masyarakat  di  kawasan  Polder  diantaranya  untuk kepedulian. Bidang pengelolaan pada tahap operasional secara teknis dapat dibagi menjadi 3 yaitu: pengelolaan sampah dan sedimen, pengelolaan elevasi air melalui pompa dan pengelolaan tanggul. Dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan ini BPPB SIMA memerlukan pelaksana harian. 7
5 Kementerian  Pekerjaan  Umum  Perumahan  Rakyat,  “PU  dan  Orio  Belanda  Tandatangani  Grant Agreement  Proyek  Polder,” KPUPR ,  1  Desember  2010,  https://pu.go.id/berita/pu-dan-orio-belanda- tandatangani-grant-agreement-proyek-pold.
6 D.  Yandip,  “Pengelolaan  Polder  Banger  Minimalisir  Rob  dan  Banjir  di  Semarang,” PemProv Jateng ,  29  Agustus  2023,  https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pengelolaan-polder-banger-minimalisir-rob- dan-banjir-di-semarang/.
7 A.Y. Hartati dkk., “Diplomasi Kota Semarang Indonesia dalam Mewujudkan Kota Bebas Banjir Tahun 2016–2022,” dalam Prosiding Seminar Nasional Ilmu Politik dan Hubungan Internasional (Semarang: Unwahas, 2023).

## Kerjasama Penanggulangan Banjir Rob antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Kota Semarang
Pembangunan sistem polder untuk mengatasi banjir dan rob yang kerap terjadi di Semarang dimulai.  Pembangunan  dimulai  dengan  pencanangan  implementasi Benger  Pilot  Project oleh Sekjen  PU  Agoes  Widjanarko,  Walikota  Semarang  Sukawi  Sutarip  dan  perwakilan  Pemerintah Kerajaan Belanda Hans Oster di tepi Kali Banger, Semarang, Jawa Tengah. Semarang sendiri telah memiliki Banjir Kanal Timur dan Barat sebagai bagian sistem drainasi kota. Pembangunan Sistem Polder Banger merupakan kerja sama antara Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah  Kota  Semarang  dan  Pemerintah  Kerajaan  Belanda.  Belanda  mendanai  desain  teknis pada tahun 2007-2008 dan dibentuk badan pengelol Polder Banger .
Sekjen  PU  mengatakan  rob  di  Semarang  kali ini  adalah  yang  paling  parah  karena  sudah masuk hingga tengah kota. Hal ini diperparah dengan penurunan tanah di sebagian besar Semarang dan  terjadinya  anomali  iklim.  Pembangunan  sistem  polder  akan  sia-sia  jika  masyarakat  tidak berperan  dengan  tidak  membuang  sampah  ke  badan  sungai  dan  drainase.  Dalam  pencanangan tersebut  juga  dilakukan  pelantikan  Badan  Pengelola  Polder  Sima  oleh  Walikota  Semarang  yang bertugas  mengoperasikan  dan  memelihara  prasarana Polder  Banger dan  lingkungan  hidup sekitarnya. Pembangunan prasarana fisik sistem Polder Banger dilaksanakan tahun 2010-2012 yang menelan  biaya  sekitar  Rp  84  miliar.  Pendanaan  dilakukan  bersama  dari  dana  pemerintah   pusat, pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kab/kota.  Dalam  kesempatan  itu,  Pemerintah  Belanda menyerahkan hibah uang sebesar Rp 170 juta sebagai dana awal operasional badan pengelola yang terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat. Apabila sistem ini sudah bisa berjalan diharapkan akan mengurangi frekuensi banjir dan rob di Kota Tua Semarang termasuk Stasiun Kereta Api Tawang. 8 Proyek  pembangunan  polder  Banger  Semarang  tersebut  terbagi  atas  2  (dua)  tahap yaitu Development  Phase dan Implementation  Phase . Development  Phase meliputi  persiapan organisasi  proyek  untuk  implementasi  dan  tahap  operasi  dan  pemeliharaan  (O &  M)  ;  persiapan rencana pengadaan barang/jasa; persiapan rencana implementasi; Persiapan rencana resettlement; persiapan rencana pembiayaan; pelatihan O & M; studi sosial ekonomi;  dan dokumen AMDAL. Sementara Implementation  Phase akan  meliputi  konstruksi closed  ring  dyke ,  dam  di  Sungai Banger, flood  dykes di  bagian  utara  dan  selatan;  peningkatan  system  manajemen  air  dengan membuat retention  basin , pumping  station ;  serta Excavation dan dredging Sungai  Banger, peningkatan secondary canal dan weirs . 9
8 Kementerian  Pekerjaan  Umum  Perumahan  Rakyat,  “Pembangunan  Sistem  Polder  Atasi  Rob Semarang Dimulai.”
9 Kementerian  Pekerjaan  Umum  Perumahan  Rakyat,  “PU  dan  Orio  Belanda  Tandatangani  Grant Agreement Proyek Polder.”
Polder Kali Banger memiliki catchment area 675 Ha, adapun wilayah administrasi ada di kecamatan  Semarang Timur  yang meliputi  9  Kelurahan  yaitu:  Kelurahan  Rejomulyo,  Kelurahan Mlati  Baru,  Kelurahan  Mlatiharjo,  Kelurahan  Sari  Rejo,  Keluarahan  Bugangan,  Kelurahan  Rejo Sari, Kelurahan Karang Turi, Kelurahan Karang Tempel dan Kelurahan Kemijen. Sistem Polder Kali Banger memiliki komponen infrastruktur yang terdiri dari (Herman Mondeel, 2010): Northern dike (Pembangunan Tanggul Arteri Utara), melindungi kawasan Polder Kali Banger dari muka air laut, Eastern dike (Pembangunan Tanggul Banjir Kanal Timur) melindungi kawasan Polder dari Sungai  Banjir  kanal  Timur,  Dam  Kali  Banger  (Pembangunan  Bendung  K.  Banger)  yang  akan menutup koneksi aliran dari kawasan Polder dengan sungai dan laut, Pumping station difungsikan untuk mengendalikan elevasi air karena kawasan Polder ditutup bending, Retention basin (Kolam Retensi)  digunakan  untuk  pengendalian  elevasi  air  sistem  polder  sebelum  dipompa.  Elevasi  air dalam kolam retensi dikendalikan -2 m MSL. 10
Kelembagaan untuk mengelola kawasan polder diperlukan Badan Pengelola Polder, Badan ini merupakan organisasi berbasis stakeholder. Dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan, Badan ini perlu pelaksana harian. Badan Pengelola Polder kali Banger, sudah dibentuk melalui SK Walikota Semarang yang kemudian dinamakan BPPB SIMA. Tugas dari badan ini bekerja sesuai tahapan  manajemen  konstruksi.  Pada  tahap  perencanaan  supaya  dapat  mendampingi  untuk mendapatkan  hasil  perencanaan  yang  terpadu,  satu  kawasan  satu  perencanaan.  Pada  tahap pengambilan keputusan supaya dilakukan bersama antara perwakilan masyarakat, pemerintah dan sektor  usaha.  Pada  tahap  pembangunan,  mendampingi  agar  sesuai  dengan  perencanaan  dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dan tugas utama Badan ini adalah saat operasional dan pemeliharaan baik secara teknis, non-teknis dan pendanaan. Dengan mengupayakan pendanaan dari pemerintah  dan  menggali  pendanaan  dari  masyarakat  di  kawasan  Polder  diantaranya  untuk kepedulian. Bidang pengelolaan pada tahap operasional secara teknis dapat dibagi menjadi 3 yaitu: pengelolaan sampah dan sedimen, pengelolaan elevasi air melalui pompa dan pengelolaan tanggul. Dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan ini BPPB SIMA memerlukan pelaksana harian. 11

## KESIMPULAN
Apabila dilihat secara fisik genangan banjir rob sudah banyak berkurang. Sampai saat ini hanya wilayah penanganan timur yang masih sering terkena banjir rob dan hanya tinggal menunggu waktu tidak terjadi genangan lagi karena proyek-proyek penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Namun apabila dilihat secara keseluruhan menggunakan konsep
10 Yandip, “Pengelolaan Polder Banger Minimalisir Rob dan Banjir di Semarang.”
11 A.Y. Hartati dkk., “Diplomasi Kota Semarang Indonesia dalam Mewujudkan Kota Bebas Banjir Tahun 2016–2022.”
kota tangguh, baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun institusi, Kota Semarang belum termasuk dalam kota tangguh. Secara sosial ekonomi masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kesejahteraan  dan  kondisi  fisik  lingkungan  tempat  tinggal  mereka  masih  jauh  dari  kata  tangguh (rumah-rumah penduduk banyak yang hanya seadanya dan terkesan kumuh karena sering terpapar banjir  rob).  Selain  itu  masih  banyak  masyarakat  yang  memiliki  mata  pencahariaan  yang  rentan apabila terpapar bencana. Model penanganan dipilih adalah sistem polder untuk mengisolasi aliran air laut dan mengendalikan elevasi air dengan pompa, saluran, kolam, tanggul dan bendung atau pintu gerak. Selain penanganan secara teknis, juga sangat penting adalah kelembagaan pengelolaan utamanya  pada  tahap  operasional  dan  pemeliharaan  untuk  itu  di  Semarang  dibentuk  Badan Pengelola Polder Banger.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Y. Hartati dkk.,. “Diplomasi Kota Semarang Indonesia dalam Mewujudkan Kota Bebas Banjir Tahun  2016–2022.”  Dalam Prosiding  Seminar  Nasional  Ilmu  Politik  dan  Hubungan Internasional . Semarang: Unwahas, 2023.
Erlani, Ria, dan Widyasari Her Nugrahandika. “Ketangguhan Kota Semarang Dalam Menghadapi Bencana  Banjir  Pasang Air  Laut  (Rob).” Journal  of  Regional  and  Rural  Development Planning  (Jurnal  Perencanaan  Pembangunan  Wilayah  Dan  Perdesaan) 3,  no.  1  (25 Februari 2019). https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.1.47-63.
Kementerian  Pekerjaan  Umum  Perumahan  Rakyat.  “Pembangunan  Sistem  Polder  Atasi  Rob Semarang  Dimulai.” KPUPR ,  8 April  2010.  https://pu.go.id/berita/pembangunan-sistem- polder-atasi-rob-semarang-di-mulai.
———.  “PU  dan  Orio  Belanda  Tandatangani  Grant  Agreement  Proyek  Polder.” KPUPR ,  1 Desember 2010. https://pu.go.id/berita/pu-dan-orio-belanda-tandatangani-grant- agreement-proyek-pold.
Wahyudi, I. “Perbandingan Penanganan Banjir Rob di La Briere (Prancis), Rotterdam (Belanda) dan Perspektif di Semarang (Indonesia.” Riptek 4, no. 11 (2010).
Yandip,  D.  “Pengelolaan  Polder  Banger  Minimalisir  Rob  dan  Banjir  di  Semarang.” PemProv Jateng , 29 Agustus 2023. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pengelolaan-polder-banger- minimalisir-rob-dan-banjir-di-semarang/.