## TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR VIDEO PORNO MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN INDIVIDU DI INDONESI

## Aldilla Renata Chaniago
Fakultas Hukum, Universitas Sutomo Medan Aldillachaniago@gmail.com

## Abstract
Internet is a product of the information Technology Communication is an interactive digital communication network. Internet has both positive and negative impacts. Man makes positive impact towards the information society, which allows every person to obtain and disseminate information quickly, cheaply, and can reach a wide area. One of the few negative impacts the use internet is the dissemination of pornographic video via  the  internet  (cyberporn).  In  Indonesia  and  government  law  enforcement  officials still  focus  on  blocking  porn  websites,  porn  destroy  the  product,  and  focus  on  the perpetrators  only,  while  the  indictment  often  leads  to  the  propagator  (the  individual who first spread through internet porn) in the realm of the internet.
Keywords : Spreader porn video, Individu, Internet

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dan  pemanfaatannya dalam  berbagai  bidang  kehidupan  menandai  perubahan  peradaban  manusia  menuju masyarakat  informasi.  Internet  adalah  produk  TIK  yang  memudahkan  setiap  orang memperoleh  dan  menyebarkan  informasi  dengan  cepat,  murah  dan  menjangkau wilayah yang sangat luas.Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi  juga  dampak  negatif.  Salah  satu  dampak  negatif  dari  pemanfaatan  internet adalah  penyebaran  informasi  bermuatan  pornografi  melalui  internet (cyberporn) . Kejahatan  di  dunia  maya (virtual) diistilahkan  dengan  c ybercrime ,  dalam  Bahasa Indonesia cybercrime dapat  diartikan  sebagai  kejahatan  siber.  Hal  ini  sesuai  dengan istilah  yang  digunakan  oleh  Ahmad  M.Ramli  (seorang  pakar cybercrime )  untuk mengartikan cyber  law ,  yang  padanan  katanya  hukum  siber.Beberapa  karakteristik kejahatan siber adalah:
1. Perbuatan  anti  sosial  yang  muncul  sebagai  dampak  negatif  dari  pemanfaatan teknologi informasi tanpa batas.
2. Memanfaatkan  rekayasa  teknologi  yang  mengandalkan  kepada  tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi.Salah satu rekayasa teknologi yang dimanfaatkan adalah internet.
3. Perbuatan tersebut merugikan dan menimbulkan ketidaktenangan di masyarakat, serta bertentangan dengan moral masyarakat.
4. Perbuatan  tersebut  dapat  terjadi  lintas  negara.  Sehingga  melibatkan  lebih  dari satu yurisdiksi hukum.
Satu dari beberapa bentuk cybercrime yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian  berbagai  kalangan,  karena  perkembangannya  yang  pesat  dan  dampak negatifnya yang luas dan berbahaya adalah masalah cybercrime di bidang kesusilaan, yaitu cyberporn . Cyberporn adalah  kejahatan  pornografi  di  bidang  komputer,  secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.Menurut Undang- Undang  No.  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi,  dalam  pasal  1  angka  1,  pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,  percakapan,  gerak  tubuh  atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat.Tidak berbeda dengan pornografi itu sendiri, cyberporn adalah suatu tindakan menggunakan komputer  dalam  membuat,  menampilkan,  pornografi  dan  material  yang  melanggar kesusilaan  serta  menyebarkan,  mendistribusikan,  mempublikasikannya  melalui jaringan  komputer  secara  global  (internet).Tahun  2006  berdasarkan  data Internet Pornography  Statistic ,  Indonesia  menempati  peringkat  ketujuh  pengakses  kata “sex” di  internet,  data Googletrend’s menunjukkan  posisi  Indonesia  meningkat  pada peringkat  kelima  ditahun  2007,  dan  ditahun  2008-2009  Indonesia  masuk  tiga  besar, yaitu di peringkat tiga.
Tahun 2008 ada 2000 (dua ribu) video porno di internet dengan lokal konten pelajar  Indonesia,  beberapa  situs  porno  berbayar  masih  aktif,  dan  beberapa  tetap memakai  fasilitas  perbankan  dalam  negeri,  atau  mengalihkan  pembayaran  dalam bentuk Elektronik  Money . Cyberporn adalah  bisnis  online  yang  sangat  besar,  jutaan
orang  mengakses  situs-situs  porno  yang  berisi  video  porno  di  internet  dan  sejak dahulu  pornografi  telah  menjadi  sumber  dan  pemicu  masalah  mental  no.1  (satu)  di Amerika Serikat dan Indonesia. Cyberporn merupakan kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP merumuskannya dalam Pasal 282. Pencegahan dan pemberantasan penyebaran pornografi  lewat  komputer  dan  internet,  Indonesia  telah  memiliki  peraturan perundang-undangan  di  luar  KUHP  yang  memuat  larangan  penyebaran  pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1). Sanksi pidana akan dikenakan  bagi  setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  seperti  dinyatakan  dalam Pasal 27 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak  Rp.1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).Dakwaan  terhadap  penyalahgunaan pasal  tersebut  dikenakan  kepada  pihak  yang  menyebarkan  pertama  kali  (individu pertama) atau mengupload keranah publik melalui internet atau sosial media. Kegiatan seperti mengcopy  file pornografi  kedalam  format  video  dan menguploadnya ke internet  atau  media  penyimpanan  yang  lain,  lalu  menyewakan  atau  menjualnya merupakan  perbuatan  yang  melanggar  Pasal  4  ayat  (1)  jo  Pasal  29  Undang-Undang No.44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi,  bagi  si  pelaku  dikenakan  pidana  penjara paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak  Rp.  6.000.000.000,00  (enam  miliar  rupiah).  Undang-Undang  No.44  Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) telah diterangkan dengan jelas: “Setiap orang dilarang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
b. Kekerasan seksual
c. Masturbasi atau onani
d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
e. Alat kelamin
f. Pornografi anak
Video  porno  adalah  suatu  barang  yang  dihasilkan  dalam  bentuk  rekaman bergerak  berdurasi  yang  mengandung  muatan  eksploitasi  seksual  melalui  media komunikasi maupun media lainnya yang  dapat merekam aktifitas objek yang direkam itu  sendiri.  Secara  harfiah,  kata  menyebarluaskan  berasal  dari  kata  dasar  “sebar” artinya berserakan, berpencar. Menyebarluaskan adalah perbuatan dengan bentuk dan dengan  cara  apapun  terhadap  suatu  benda  yang  semula  keberadaan  tidak    terasebar menjadi  tersebar  secara luas,  benda  itu  terdapat  di  banyak  tempat atau  dimana-mana atau  pada  banyak  orang  (umum).  Pengertian  menyebarkan  secara  harfiah  tersebut, maka  kriteria  selesainya  perbuatan  menyebarluaskan  adalah  pada  akibat tersebarluasnya,  sehingga  terdapat  di  sembarang  orang  (umum).  Tanpa  timbulnya akibat  semacam  itu,  perbuatan  tersebut  belum  selesai.  Memperhatikan  dari  syarat penyelesaian  tindak  pidana,  diperlukan  akibat  tersebarnya  objek  pornografi  sehingga tindak  pidana  ini  merupakan  tindak  pidana  materil,  tetapi  berdasarkan  unsur  tindak pidana yang berupa perbuatannya saja, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44
Tahun  2008  Tentang  Pornografi  maka  tindak  pidana  menyebarkan  video  porno melalui internet yang dilakukan individu adalah tindak pidana formil.
Hanya  saja  aparat  penegak  hukum  dan  pemerintah  masih  fokus  dalam pemblokiran  situs  porno  dan  memusnahkan  produk  pornonya  saja,  dan  sering  kali dalam  menjerat  penyebar  pornografi  di  internet  menggunakan  ketentuan  yang digunakan untuk menjerat orang yang dianggap pelaku didalam konten video tersebut, padahal sering kali dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengarah kepada penyebar video porno di ranah internet.Oleh karena itu penulis bermaksud untuk menganalisis unsur- unsur tindak pidana apa saja yang termuat dalam cyberporn menurut Undang-Undang No.44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  di  Indonesia  dan  bagaimana  menentukan pertanggungjawaban  pidana  yang  dikenakan  kepada  individu  selaku  penyebar  video porno melalui internet di Indonesia.

## 1. 1. Kajian Literatur
a) Ajaran Kausalitas (Sebab Akibat)
 Ajaran Kausalitas Dalam Tindak Pidana Commisionis
Jenis tindak pidana yang terjadi karena perbuatan aktif atau berbuat, yaitu pada jenis  tindak  pidana  commisionis,  persoalan  tentang  perbuatan  mana  yang  harus dianggap  sebagai  penyebab  dari  suatu  akibat  akan  dapat  dilihat  dari  wujud perbuatannya.  Tindak  pidana  commisionis  ini  mengenal  beberapa  teori  tentang penyebab dari suatu akibat, yaitu:
 Teori Conditio Sine Qua Non
Teori ini dalam hukum pidana dikemukakan oleh Von Buri, disebut juga teori equivalensi yaitu karena menurut pendiriannya, bahwa setiap syarat adalah sebab, dan semua  sebab  itu  sama  nilainya,  karena  apabila  satu  syarat  itu  tidak  ada,  maka akibatnya akan lain pula. Menurut teori ini  tiap syarat untuk timbulnya akibat adalah sebab dan memiliki  nilai sama, argumentasi teori ini adalah,  bahwa apabila salah satu syarat  itu  tidak  ada  maka  tidak  akan  terjadi  akibat  yang  demikian.  Tidak  ada  syarat yang  dihilangkan  tanpa  menyebabkan  berubahnya  akibat,  artinya  apabila  ada  syarat yang  dihilangkan,  maka  akibatnya  juga  akan  berubah  dari  akibat  yang  Von  Buri katakan.
 Teori yang muncul setelah Teori Von Buri
Teori  yang  muncul  pada  intinya  ingin  membatasi  hubungan  kausal  dengan menentukan syarat yang dominan yang menimbulkan akibat dengan mengesampingkan faktor-faktor yang tidak penting ( irrelevant ).

## b) Teori Individualisasi
Teori ini berusaha membuat perbedaan antara “syarat” dan “sebab”. Menurut teori  ini  dalam  tiap-tiap  peristiwa itu  hanya  ada  satu  sebab,  yaitu  syarat  yang  paling menentukan  untuk  timbulnya  suatu  akibat.Teori  ini  melihat  semua  syarat  yang  ada setelah  perbuatan  terjadi  dan  berusaha  untuk  menemukan  satu  syarat  yang  dapat dianggap sebagai syarat yang paling menentukan timbulnya suatu akibat.

## c) Teori Generalisasi
Teori ini berusaha membuat pemisahan antara syarat  yang satu dengan syarat yang  lain  untuk  kemudian  pada  masing-masing  syarat  tersebut  diberikan  penilaian
sesuai  dengan  pengertiannya  yang  umum  atau  yang  layak  untuk  dipandang  sebagai penyebab  dari  peristiwa  yang  terjadi.  Teori  ini  melihat  syarat-syarat  sebelum  terjadi dengan menilai apakah diantara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya  dapat  menimbulkan  akibat  semacam  itu.  Prinsipnya  teori  ini,  mencari “sebab” yang paling layak ( adequat ) untuk timbulnya akibat yang bersangkutan.

## d) Ajaran Kausalitas Dalam Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana Comissionis per Comissa
Tindak  pidana  omissionis  adalah  tindak  pidana  yang  terjadi  karena pelanggaran  terhadap  “perintah”  atau  “keharusan”  menurut  undang-undang,  dengan kata  lain  sesuatu  yang  diperintah  menurut  undang-undang,  maka  telah  terjadi  tindak pidana  omissionis.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  dipahami  tindak  pidana comissionis tindak pidana yang berupa tidak berbuat (sesuatu yang diperintahkan-jadi berupa  pelanggaran  terhadap  “perintah”),  dalam  tindak  pidana  comissionis  per comissa  yang  terjadi  adalah  pelanggaran  terhadap  “larangan”,  tetapi  dilakukannya dengan  cara  “tidak  berbuat”.  Memperhatikan  tiga  jenis  tindak  pidana  diatas,  yang memiliki  relevansi  dengan  ajaran  kausalitas  adalah  tindak  pidana  omissionis  dan tindak  pidana  comissionis.  Ajaran  kausalitas  akan  menimbulkan  persoalan  jika dikaitkan  dengan  jenis  tindak  pidana  comissionis  per  comissa,  yaitu  mungkinkah suatu  perbuatan  yang  negatif  (tidak  berbuat)  menimbulkan  “akibat”  yang  dilarang? dengan  kata  lain  mumgkinkah  keadaan  tidak  berbuat  dapat  menjadi  “penyebab” timbulnya suatu “akibat”.
Praktek  penerapan  hukum  pidana,  menimbulkan  persoalan  tentang  apakah perbuatan negatif (tidak berbuat) dapat menjadi “penyebab” timbulnya “akibat” telah terjawab,  yaitu  bahwa  perbuatan  negatif  (tidak  berbuat)  itu  dapat  menjadi  “sebab” timbulnya  suatu  “akibat”  konstruksi  dalam  hubungan  kausal  ini  adalah,  bahwa seseorang  yang tidak berbuat dapat dianggap sebagai “penyebab”, apabila dalam diri orang itu ada kewajiban secara hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk tidak berbuat.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  “Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Penyebar  Video Porno Melalui Internet yang Dilakukan Individu DI Indonesia” merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berkaitan dengan pornografi, yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang  No.44  Tahun  2008  Tentang Pornografi,  dan  Undang-Undang  No.11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Transaksi Elektronik (ITE).
Sifat penelitian ini adalah deskriptif normatif, merupakan metode yang dipakai untuk  menggambarkan  suatu  kondisi  atau  keadaan  yang  sedang  berlangsung  yang tujuannya  agar  dapat  memberikan  data  mengenai  objek  penelitian  sehingga  mampu menggali  hal-hal  yang  bersifat  ideal,  kemudian  dianalisis  berdasarkan  teori  hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  normatif,  digunakan    untuk  memberi  gambaran  atau  suatu  fenomena  yang berhubungan  dengan  pertanggungjawaban  pidana  atas  penyebar  video  porno  melalui
internet  yang  dilakukan  individu  di  Indonesia  yang  ditinjau  dari  KUH  Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data  kepustakaan  ( library research ), studi  kepustakaandigunakan  terutama  untuk  mengumpulkan  data-data melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan- tulisan  pakar  hukum,  dokumen  resmi,  publikasi  dan  hasil  penelitian  yang  berkaitan dengan penulisan ini.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data  berupa  analisis  kualitatif, dilakukan  terhadap  paradigma  hubungan  dinamis  antara  teori,  konsep  dan  data  yang dikumpulkan,  hal  ini  dilakukan  sehubungan  data  yang  dianalisis  beraneka  ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu dengan lainnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Unsur-Unsur  Tindak  Pidana  Yang  Termuat  Dalam Cyberporn Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Pasal  yang  menunjukkan  dilarangnya  tindak  pidana  pornografi  dalam  Undang- Undang  No.44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  adalah,  Pasal  4  ayat  (1).Pada ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  No.44  Tahun 2008  Tentang  Pornografi,  setidaknya  terdapat  108  (seratus  delapan)  tindak  pidana yang dilarang untuk dilakukan, yaitu:
1. Memproduksi
2.Membuat
3. Memperbanyak
4. Menggandakan
5. Menyebarluaskan
6. Menyiarkan
7. Mengimpor
8. Mengekspor
9. Menawarkan
10. Memperjualbelikan
11. Menyewakan
12. Menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. Persenggamaan
b. Persenggamaan yang menyimpang
c. Kekerasan Seksual
d. Masturbasi
e. Onani
f. Ketelanjangan
g. Tampilan yang mengesankan ketelanjangan
h. Alat kelamin
i. Pornografi anak.
Adapun unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang No.44 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:
1. Memproduksi
2. Membuat
3. Memperbanyak
4. Menggandakan
5. Menyebarluaskan
6. Menyiarkan
7. Mengimpor
8. Mengekspor
9. Menawarkan
10. Memperjualbelikan
11. Menyewakan 12. Menyediakan Kata  “setiap    orang”  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  44  Tahun  2008 Tentang Pornografi menunjukkan pada “orang”, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang  No.44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi,  maka  ia  dapat  dipandang  sebagai pembuat  perbuatan  pidana  tersebut.dan  seterusnya  setidaknya  terdapat  108  (seratus delapan)  tindak  pidana  yang  dilarang  untuk  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  pidana yang  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  No.44  Tahun  2008  Tentang Pornografi.
Terkait dengan cyberporn maka dikaitkan juga dengan Undang-Undang No.11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Pasal  yang  menunjukkan dilarangnya  tindak  pidana  pornografi  melalui  internet  ( cyberporn )  dalam  Undang- Undang  ITE  adalah  Pasal  27  ayat  (1).  Ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal 27 ayat  (1)  Undang-Undang  No.11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, ada 6 (enam) tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan, yaitu:
1. Mendistribusikan
2. Mentransmisikan
3. Membuat dapat diaksesnya:
a. Informasi Elektronik
b. Dokumen Elektronik
c. Yang memiliki muatan yang   melanggar kesusilaan
Unsur-unsur  obyektif  yang  terdapat  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE adalah sebagai berikut:
1. a. Mendistribusikan b. Mentransmisikan
c. Membuat dapat diaksesnya
2. a. Informasi Elektronik
b. Dokumen Elektronik
c. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
Kata  “setiap  orang  “  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  No.11  Tahun 2008  Tentang  ITE  menunjukkan  pada  orang,  yang  apabila  orang  terasebut  terbukti memenuhi  semua  unsur  dari  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1) Undang-Undang  No.11  Tahun  2008  Tentang  ITE,  maka  ia  dapat  dipandang  sebagai pembuat perbuatan pidana tersebut.
3.2.  Pertanggungjawaban  Pidana  Yang  Dikenakan  Kepada  Individu  Selaku Penyebar Video Porno Melalui Internet Di Indonesia
Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  jo  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  No.11 Tahun 2008 Tentang  ITE, maka pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada individu  selaku  penyebar  video  porno  melalui  internet  di  Indonesia  adalah  sebagai berikut:
1. Kemampuan bertanggungjawab:
Penyebar  dalam  melakukan  perbuatannya  menggunakan  media  internet. Kemampuannya  menjalankan  komputer  dengan  menggunakan  internet, membuktikan bahwa akalnya sehat dan tidak mengalami gangguan.
2. Kesalahan (dalam hal ini kesengajaan) Unsur  kesalahan  seperti  yang  disyaratkan  oleh  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-
Undang  No.44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  jo  Pasal  27  ayat  (1)  Undang- Undang  No.11  Tahun  2008  Tentang  Informasidan  Transaksi  Elektronik,  maka kesengajaan  dalam  hal  ini  adalah  “sengaja”  dengan  maksud  melakukan perbuatan  menyiarkan,  menyebarkan,  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  (dalam  hal  ini  berbentuk  video  porno)  yang  memiliki  muatan  yang melanggar kesusilaan.
3. Tidak ada alasan pemaaf: Berdasarkan  uraian  diatas  penyebar  mampu  mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, ia melakukan perbuatan itu  tidak  dalam  keadaan  terpaksa  atau  tertekan,  ia  melakukan  perbuatan  itu bukan  untuk  melakukan  pembelaan  darurat  yang  melampaui  batas.  Perbuatan tersebut  dilakukan  dalam  keadaan  sengaja  dan  dalam  keadaan  normal  baik lingkungan maupun alam. Perbuatan penyebar juga bukan karena ia melakukan perintah  jabatan,  karena  dengan  menyebarkan  video  porno  tersebut  ia melakukannya karena kehendaknya sendiri, maka penyebar dalam hal ini tidak memiliki alasan pemaf atas perbuatannya.
Tindakan  penyebar  dalam  perbuatannya  menyebarkan  video  porno  melalui internet, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena:
1. Ada kemampuan bertanggungjawab
2. Ada kesalahan (dalam hal ini kesengajaan)
3. Tidak ada alasan pemaaf
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  perbuatan  menyebarkan  video  porno melalui internet yang dilakukan individu di Indonesia dapat dikenakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 27 ayat (1) Undang- Undnag No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.

## 4. SIMPULAN

## 4.1. Kesimpulan
I. Unsur-unsur obyektif  yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undnag No.44 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:
1. a. Memproduksi b. Membuat c. Memperbanyak d. Menggandakan
e. Menyebarluaskan f. Menyiarkan g. Mengimpor h. Mengekspor i. Menawarkan j. Memperjualbelikan k. Menyewakan l. Menyediakan
2. Pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. Persenggamaan
b.Persenggamaan yang menyimpang
c. Kekerasan seksual
d. Masturbasi e. Onani f. Ketelanjangan g.Tampilan yang mengesankan ketelanjangan h. Alat kelamin i. Pornografi anak
Kata  “setiap  orang”  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undnag-Undnag  No.  44  Tahun 2008  Tentang  Pornografi  menunjukkan  pada  orang  (subyektif).Unsur-unsur  tindak pidana yang termuat didalam cyberporn menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Pasal 4 ayat (1), setidaknya terdapat 108 (seratus delapan) tindak pidana yang dilarang.Unsur-unsur obyektif yang terdapat  dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undnag No.11 Tahun 2008 Tentang ITE adalah sebagai berikut:
1. a. Mendistribusikan
b. Mentransmisikan
c. Membuat dapat diaksesnya
2. a. Informasi elektronik
b.Dokumen elektronik
c.Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
Unsur-unsur  tindak  pidana  yang  termuat  dalam cyberporn menurut  Undang- Undang  No.11  Tahun  2008  Tentang  ITE  yang  termuat  dalam  Pasal  27  ayat  (1) tersebut, terdapat 6 (enam) tindak pidana yang dilarang.
II.  Terkait  pertanggungjawaban  pidana  yang  dikenakan  kepada  individu  selaku penyebar video porno melalui internet di Indonesia, harus didalamnya meliputi unsur- unsur sebagai berikut:
1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf
Tindakan penyebar dalam hal ini individu dengan perbuatannya menyebarkan video porno melalui internet, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena:
1. Ada kemampuan bertanggungjawab Penyebar  dalam  melakukan  perbuatannya  menggunakan  media  internet. Kemampuannya  menjalankan  komputer  dengan  menggunakan  internet, membuktikan bahwa akalnya  sehat dan tidak mengalami gangguan.
2. Adanya kesalahan (dalam hal ini kesengajaan)
Yaitu  “sengaja  dengan  maksud  melakukan  perbuatan  menyiarkan, menyebarkan, membuat dapat diaksesnya, informasi elektronik (dalam hal ini berbentuk video porno) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
3. Tidak ada alasan pemaaf
4. Berdasarkan  uraian  diatas  penyebar  mampu  mempertanggungjawabkan perbuatannya  dengan  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  perbuatan  tersebut dilakukan dalam keadaan sengaja dan  dalam keadaan normal baik lingkungan maupun alam.
4.2. Saran
1. Diharapkan kepada DPR dan pemerintah jika melakukan revisi Undang-Undang Pornografi  diperjelas  pasal-pasal  yang  menunjukkan  yang  mana  sebagai pemilik,  penyebar,  pelaku,  penyedia  layanan,  dan  pengguna  internet,  sehingga tuntutan jaksa nantinya akan lebih fokus sesuai dengan kasus yang terjadi.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum lebih teliti dan fokus dalam menjerat penyebar pornografi di internet, karena seringkali menggunakan ketentuan yang digunakan  untuk  menjerat  orang  yang  dianggap  pelaku  didalam  konten  video tersebut, padahal aseringkali dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengarah kepada penyebar video porno di ranah internet.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  Fahrizal, Easy  Money  from  Internet ,  Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo, 2008
Ali M.B, Deli T, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Bandung: Penabur Ilmu, 2009 Hamzah,  Andi, Aspek-Aspek  Hukum  Pidana  Dibidang  Komputer, Jakarta:  Sinar Grafika, 1987
Hartono,  Sunaryati, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Abad  Ke-20, Bandung: Alumni, 1994
Kanter,  E.Y.,  dan  S.R.  Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002 Lamintang,  P.A.F, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana ,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1997
Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010 Sulianta, Feri, Cyberporn Bisnis Atau Kriminal , Jakarta: PT. Gramedia, 2010 Tongat, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  Dalam  Perspektif  Pembaharuan, Malang: UMM Pers, 2009
Universitas  Sumatera  Utara, Pedoman  Penulisan  Usulan  Penelitian  dan  Thesis , Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009
Widodo, Sistem  Pemidanaan  Dalam  Cyber  Crime, Yogyakarta:  Laksbang Mediatama, 2009
http://antasari.net/remaja-mesum/
http://asa210404.multiply.com/journal?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal  Esei
Peri Umar Farouk
http://indonesiaindonesia.com/f/62335-istilah-istilah-dunia-internet/ http://paretoadvent8.blogspot.com/2011/05/fakta-dibalik-pembuatan-film- porno.html
http://ronny-hukum.blogspot.com http://www.Kamusbesar.com/34822/penyebar http://www.Tunardy.com/pengertian-cybercrime Infounik.blogspot.com/2011/04/alamat-situs-situs-porno-yang-belum-diblokir.html Kbbi.web.id