HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7( 1), 61-73. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.54443.

## PENANAMAN MODAL ASING DAN DAMPAK INDUSTRIALISASI DI CIKARANG TAHUN 1974-1998
Sulaeman, Yustiara Nuraini, Desvian Bandarsyah Prodi. Pendidikan Sejarah, FFKIP, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Correspondence Author: sulaeman@uhamka.ac.id

## Abstract
The transformation of the Cikarang area, which was originally a rice barn, into an industrial area was marked by the establishment of factories that caused serious impacts on social and environmental life. This study aims to analyze the relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and the history of industrialization in Cikarang in 1974-1998, and the impact of environmental damage caused. This research uses historical research methods consisting of Heuristics, Source Criticism, Interpretation, and Historiography. The findings of this study are that during the period 1974-1998, Cikarang experienced significant development in its social and economic structure, especially under the New Order regime led by President Soeharto. Cikarang became an important industrial investment destination, especially after the development of the Jababeka area which began in 1989. Areas that were previously dominated by agriculture and rural areas began to transform into densely populated urban areas, especially around industrial areas. This led to changes in the settlement patterns, social structure, and lifestyle of the community, with the adoption of more modern and urban aspects. Despite significant economic growth, the social and economic structure in Cikarang also reflects significant disparities between social groups. Some people benefit from economic growth and employment opportunities in the industrial sector, while others are marginalized and remain living in poverty.
Keywords: Cikarang; FDI; Liberalism; Industrialization; Soeharto.

## Abstrak
Transformasi wilayah Cikarang yang pada awalnya merupakan lumbung padi beralih menjadi kawasan industri ditandai dengan berdirinya pabrik-pabrik yang menyebabkan dampak cukup serius dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan Penanaman Modal Asing (PMA) dan sejarah industrialisasi di Cikarang tahun 1974-1998, dan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Temuan dari penelitian ini bahwa selama periode 1974-1998, Cikarang mengalami perkembangan yang signifikan dalam struktur sosial dan ekonominya, terutama di bawah rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Cikarang menjadi tujuan investasi industri yang penting, terutama setelah pembangunan kawasan Jababeka yang dimulai pada tahun 1989. Kawasan yang sebelumnya didominasi oleh pertanian dan perdesaan mulai berubah menjadi kawasan perkotaan yang padat penduduk, terutama di sekitar kawasan industri. Hal ini menyebabkan perubahan dalam pola pemukiman, struktur sosial, dan gaya hidup masyarakat, dengan adopsi lebih banyak aspek modern dan urban. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi struktur sosial dan ekonomi di Cikarang juga mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara kelompok-kelompok sosial. Beberapa orang mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di sektor industri, sementara yang lain terpinggirkan dan tetap hidup dalam kemiskinan.
Kata Kunci : Cikarang; Industrialisasi; Liberalisme; PMA; Soeharto.
To cite this article: Sulaeman, S., Nuraini, Y., Bandarsyah, D. (2024). Penanaman modal asing dan dampak industrialisasi di cikarang 1974-1998. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 7 (1), 61-70. https://doi.org/10.17509/historia. v7i1.54443.
Naskah diterima :  12 Januari 2023, Naskah direvisi : 20 April 2024, Naskah disetujui : 30 April 2024
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE

## Penanaman Modal Asing dan Dampak Industrialisasi di Cikarang tahun 1974-1998

## PENDAHULUAN
Industrialisasi dapat dimaknai sebagai berubahnya keadaan sosial masyarakat yang semula memiliki mata pencaharian sebagai masyarakat agraris beralih menjadi masyarakat industri. Pembukaan keran investasi merupakan celah awal bagi tumbuh suburnya industri. Investasi bukanlah sebuah hal baru di Indonesia. Pemberlakuan investasi dan penanaman modal asing sudah lama terjadi pada masa kedudukan Belanda di Hindia Belanda tahun 1912. Pada masa kolonial, melalui dikeluarkannya Undang-Undang Agraria ( Agrarische Wet ) dan Undang-Undang Gula ( Suiker Wet ) pada tahun 1870 oleh kementerian tanah jajahan Engelbertus de Waal (Masyrullahushomad & Sudrajat, 2019, hlm. 162), merupakan awal era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia (Aprilia dkk., 2020). Menurut Hariyadi (2015) penerapan ekonomi liberal tahun 1870 menjadikan Hindia Belanda terbuka bagi modal asing untuk membuka perkebunan-perkebunan dengan skala besar. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial mulai membuka diri terhadap pengusaha swasta dalam berbagai kegiatan usaha di Hindia-Belanda. Dengan demikian, diizinkanlah berdirinya perusahaan swasta (Aprilia dkk., 2020).
Praktik ekonomi liberal dalam ruang imperialisme pemerintah kolonial telah melahirkan dunia industri di tanah Hindia Belanda dan mulai berkembang pesat pada tahun 1970.  Pada periode pasca UU Agraria 1870 maupun era Orde Baru menunjukkan struktur ekonomi yang tidak merata. Di bawah UU Agraria 1870, tanah dikuasai oleh pemerintah kolonial dan orang-orang pribumi kehilangan akses yang luas terhadap tanah mereka. Sementara di era Orde Baru, terjadi penguasaan ekonomi yang kuat oleh sekelompok kecil elit yang dekat dengan pemerintah, sementara mayoritas rakyat miskin terpinggirkan. Motif utama praktik ekonomi liberal ini untuk menggeser sistem pola perekonomian lama, yakni dari kebijakan tanam paksa beralih kepada sektor industri dengan sistem upah (Daliman, 2017).
Pada awal kemerdekaan, sebagai negara yang baru saja lepas dari kekuasaan kolonial, melalui kepemimpinan Soekarno fokus utama pembangunan Indonesia lebih ke arah nasionalis dan membuka ruang untuk pihak asing dalam kebijakan ekonomi nasional yang diambil. Pada masa ini disebut juga sebagai etatisme ekonomi, yakni negara berperan penuh dalam mengatur kebijakan ekonomi sendiri. Di masa ini, keadaan ekonomi Indonesia terbilang tidak stabil sebab program ekonomi tidak berjalan mulus dikarenakan impor barang- barang modal akibatnya kurang bahan mentah hingga
minimnya fasilitas yang menghasilkan barang modal di Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Soeharto tidak memulai dari nol ketika melakukan upaya industri dan mewarisi hutang luar negeri sebesar USS 2,4 miliar, hiperinflasi sebesar 600% dan capaian hasil produksi hanya sebesar 20% dari kapasitas dan segudang masalah lainnya. Kemunculan Orde Baru menjadi titik mula bangkitnya kaum teknokrat ekonomi bahwa sikap anti barat bukan semata-mata untuk mempertahankan ambisi melainkan juga merupakan bagian dari masalah yang dihadapi. Setelah resmi memegang kekuasaan pada 1966, Presiden Soeharto menyusun Program Stabilisasi dan Rehabilitasi. Program stabilisasi yang difokuskan untuk pemulihan stabilitas makro-ekonomi terutama pengendalian hiperinflasi sedangkan program rehabilitasi difokuskan untuk perbaikan infrastruktur fisik serta fasilitas produksi dan distribusi pangan. Upaya untuk menutup anggaran tidak berimbang tersebut dilaksanakan mencakup bantuan luar negeri. Hal ini selaras dengan Teori Trickle Down Effect yang digaungkan oleh Hirschman (1954)  guna menstabilisasi anggaran negara. Teori Trickle Down Effect dimaknai sebagai suatu strategi pendekatan secara tidak langsung digunakan untuk meratakan kesejahteraan yang menekankan pada munculnya pertumbuhan ekonomi (Sunandar, 2021). Tidak langsung memiliki persepsi bahwa kesejahteraan ekonomi dipandang sebagai sektor utama yang akan menjalar, menyebar dan mempengaruhi sektor lainnya. Oleh sebab itu, investasi di segala bidang sangat diutamakan dalam Teori Trickle Down Effect (Larasati, 2017). Dengan demikian, investasi dibidang industri dinilai penting karena industri diyakini dapat menjadi sektor utama yang dominan dalam menunjang pendapatan negara.
Penanaman Modal Asing telah diatur peranannya dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Namun eksekusi mengenai industri baru dilaksanakan setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Perindustrian Tentang Peraturan Pemberian Izin Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang industri tahun 1974. Tepat pada tanggal 10 Agustus 1977 telah resmi membuka kembali pasar modal Republik Indonesia. Pengaktifan kembali pasar modal di Indonesia menjadi titik awal menjamurnya mekanisme industri di Republik Indonesia.
Sejak tahun 1973 banyak masyarakat telah menyadari bahwa kota metropolitan Jakarta telah berkembang dan maju sangat pesat bahkan tidak terlepas dari daerah- daerah sekitarnya yang secara tidak langsung mulai
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7( 1), 61-72. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.54443.
berkembang, baik dari segi pembangunan wilayahnya dan peningkatan ekonomi serta taraf hidupnya (Syukri, 2019). Dengan tergabungnya wilayah Bekasi (Cikarang) ke dalam konstelasi Jakarta Bogor Tangerang Bekasi (Jabotabek) sebagai daerah penyanggah ibukota telah mengubah wajah baru Cikarang sebagai kawasan industri yang dipenuhi berbagai jenis, bentuk, dan produk perusahaan sehingga menjadi daya tarik bagi banyak masyarakat baik dari dalam maupun dari luar wilayah Bekasi untuk mencari pekerjaan maupun berinvestasi. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya kawasan-kawasan industri di Cikarang yang diklaim sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Atas keunggulannya tersebut, industri berperan penting dalam pembangunan infrastruktur negara. Namun, turut serta menyumbang peran yang besar dalam fenomenologi kerusakan lingkungan.
Beberapa penelitian yang relevan telah dikaji mengenai Sejarah Sosial Kota Bekasi (Adeng, 2014) dengan fokus mengetahui latar belakang Kota Bekasi, proses migrasi di daerah Bekasi yang berdampak pada unsur budaya yang berkembang, dan penggambaran potret aspek kehidupan sosial Kota Bekasi yang dianggap relevan karena mengulas secara singkat mengenai tinjauan sosial, budaya dan infrastruktur masyarakat Bekasi. Penelitian tersebut membahas unsur sosial dan budaya mengenai Kota Bekasi tetapi tidak menjelaskan mengenai sejarah industrialisasi di wilayah ini hingga dampak ekonomi dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas industrialisasi.
Selain itu, penelitian lain berfokus pada sejarah perkembangan Kota Bekasi mulai dari perubahan infrastruktur yang terjadi di kabupaten hingga kota administratif Bekasi (Rohmah, 2018). Penelitian ini fokus pada sejarah industrialisasi di Cikarang. Namun perlu dilakukan analisis secara komprehensif dengan latar belakang masa lampau terhadap peralihan wilayah yang dahulunya kawasan pertanian kemudian terganti oleh fasilitas-fasilitas industri, untuk mendapatkan gambaran yang utuh melalui aspek sosial pada masa kini dan memberikan proyeksi pada masa yang akan datang. Penelitian sejarah sosial khususnya sejarah industrialisasi di Cikarang menjadi corak baru di antara keringnya penulisan sejarah Indonesia hari ini (Purwanto & Adam, 2017, hlm. 4). Terlebih lagi sejarah industrialisasi di Indonesia khususnya di wilayah Cikarang yang belum banyak diketahui orang, dan merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara yang terletak di Cikarang semakin menjadi tantangan tersendiri untuk penulis dalam menelaah dan mengkaji lebih dalam penelitiannya.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejarah industrialisasi di Cikarang, pemilihan wilayah Cikarang sebagai kawasan industri serta perkembangan dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas industrialisasi baik dalam tinjauan sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

## METODE
Metode sejarah merupakan proses analisis dan pengujian atas peninggalan sejarah, kemudian menuliskan hasil temuan dan penelitian ke dalam bentuk tulisan sejarah (historiografi) berdasarkan data dan fakta yang telah didapatkan dalam rekonstruksi sejarah (Irwanto & Sair, 2014). Metode sejarah juga dapat dimaknai sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah melalui penerapan teknik, prosedur, dan tata cara yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan ilmu sejarah (Daliman, 2015).
Penelitian historis ini untuk merekonstruksi peristiwa sejarah secara objektif dan penulisannya secara sistematis. Dalam mewujudkan penelitian yang objektif, dapat dilakukan melalui tahap mengumpulkan, menguji, memverifikasi, dan menginterpretasi data dan fakta guna memperoleh suatu kesimpulan yang akurat (Suryana, 2010). Selanjutnya, data dikumpulkan dengan menggunakan dua sumber utama, yang meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Metode atau proses rekonstruksi peristiwa sejarah dalam penelitian ini dilakukan melalui (1) studi kearsipan yang melibatkan penelusuran langsung terhadap sumber-sumber terkait industrialisasi di Cikarang di Arsip Nasional Republik Indonesia, (2) studi pustaka yang meliputi pencarian, membaca, meneliti dan mengkaji sumber tertulis seperti buku, jurnal, karya ilmiah, koran, dan majalah serta artikel yang relevan dengan industrialisasi di Cikarang, (3) studi dokumentasi dengan berkunjung langsung ke tempat-tempat industri untuk mendokumentasikan hal terkait penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Struktur Sosial Masyarakat Cikarang
Kedatangan berbagai suku dan bangsa di Bekasi dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi di Bekasi dari masa kerajaan. Masyarakat lokal pada masa itu telah berbaur dengan masyarakat internasional seperti dari bangsa Melayu, Arab, China, hingga India. Melalui percampuran masyarakat dengan berbagai identitas, justru telah menciptakan identitas baru yang disebut masyarakat Bekasi (Kusnawan, 2016).

## Penanaman Modal Asing dan Dampak Industrialisasi di Cikarang tahun 1974-1998
Sebagaimana wilayah lainnya, masyarakat Cikarang terbentuk dari dua dominasi unsur budaya yang berbeda, yakni Budaya Betawi dan Budaya Sunda. Budaya Betawi di Cikarang bersumber dari Wilayah Babelan (Bekasi) sementara Budaya Sunda bersumber dari wilayah Karawang (Selatan Cikarang). Keberagaman masyarakat Cikarang (Bekasi) semakin meningkat ketika konsep ‘Jabotabek’ resmi ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1970-an, sehingga banyak masyarakat luar berdatangan ke Bekasi. Dengan demikian, hal tersebut semakin memperkaya khazanah budaya masyarakat Cikarang hari ini. Masyarakat Cikarang merupakan masyarakat transisi yang berada dalam pergulatan pembangunan yang sangat pesat. Oleh sebab itu, proses imigrasi penduduk di wilayah ini cukup tinggi yang berakibat terhadap unsur-unsur budaya luar yang berkembang didaerah Bekasi. Sehingga untuk menentukan identitas budaya aslinya cukup sulit dalam sebuah budaya lokal. Dengan struktur masyarakat Cikarang yang seperti itu memungkinkan masyarakat Cikarang memiliki keterbukaan pemikiran melalui dua unsur kebudayaan tersebut. Dari keterbukaan pemikiran ini menjadikan masyarakat Cikarang terbuka hingga menerima adanya industrialisasi dibangun di wilayahnya. Masyarakat Cikarang dalam segi budaya mengalami pembauran dengan etnis lain karena banyaknya penduduk dari daerah lain yang melakukan transmigrasi untuk mencari pekerjaan sebagai akibat didirikannya industri di wilayah tersebut.
Kemajuan industri yang terjadi di Wilayah Cikarang telah mengubah wilayah Bekasi menjadi kota yang metropolitan yang secara umum membentuk suatu kesatuan dalam aktivitas yang bersifat kota dan bermuara pada pusat yang dapat dilihat dari aktivitas komersial dan aliran tenaga kerja. Namun, dengan terbentuknya Cikarang menjadi kota metropolitan memberikan dampak tidak langsung yang terjadi seperti pembangunan fisik dalam skala besar, penggalakan infrastruktur, peningkatan jumlah penduduk, dan aspek ekonomi.
Berbagai lahan pertanian yang dijadikan pembangunan infrastruktur akan mengalami dampak negatif dikarenakan terjadinya penggusuran terhadap lahan-lahan produktif sehingga berdampak telah banyak hilangnya potensi ekonomi masyarakat tradisional yang selama ini hidup dari pertanian yang memiliki kemampuan bukan dari bangku sekolah, melainkan ilmu secara turun temurun. Berubahnya hal tersebut, menyebabkan  masyarakat petani akan mengalami
guncangan penghasilan ekonomi yang sangat rendah dan berujung pada kesenjangan sosial. Sebab untuk dapat bersaing di kalangan industri, masyarakat miskin memiliki persyaratan formal, kemudian munculnya tingkat kriminalitas akibat kalah saing pada zaman yang modern ini.
Struktur ekonomi masyarakat Cikarang tentu mengalami perubahan setelah industrialisasi dibangun di wilayah ini. Sebelum adanya industrialisasi, masyarakat di Cikarang pada umumnya memiliki profesi sebagai petani dengan mengandalkan lahan- lahan produktif guna menunjang pertaniannya. Profesi tersebut hanya memiliki persentase ekonomi yang kecil. Setelah masuknya kegiatan industrialisasi di Wilayah Cikarang, banyak lahan-lahan produktif yang beralih fungsi digunakan untuk mendirikan bangunan-bangunan yang menunjang sektor industri seperti pabrik-pabrik, gudang produksi dan lainnya. Akibatnya banyak petani-petani yang beralih profesi atau pindah pekerjaan menjadi buruh pabrik yang mana tanpa adanya risiko gagal panen, dan pendapatan yang memadai. Dengan beralihnya profesi dari petani menjadi buruh pabrik tentu perekonomian masyarakat Cikarang menjadi meningkat dan berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dampak dari meningkatnya perekonomian masyarakat Cikarang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat Cikarang baik dari kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan gaya hidup.

## Penanaman Modal Asing di Zaman Orde Baru 1974- 1980
Kaum Kapitalis akan selalu berupaya untuk memanfaatkan para pekerjanya demi meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan membayar upah pekerjanya lebih sedikit dibanding waktu yang dihabiskan dan tenaga yang dikeluarkan oleh pekerjanya. Terdapat dua pilar utama yang mampu menopang sistem kapitalisme modern yakni, pasar modal dan pasar uang (Sulaeman, 2014). Pembukaan modal asing terhadap perekonomian merupakan gerbang utama tumbuh suburnya kolonialisme dan imperialisme berkamuflase melalui istilah globalisasi.
Globalisasi telah mempermudah akses para pemilik modal dalam mengambil alih suatu wilayah dengan segala sumber daya alam yang melimpah. Dengan demikian, Globalisasi merupakan strategi baru penjajahan dunia. Suka ataupun tidak, sukarela, mau tidak mau, demikian yang terjadi. Hanya saja terdapat pembaharuan terhadap strategi yang diterapkan oleh pemilik modal (negara maju) atas wilayah jajahannya
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7( 1), 61-72. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.54443.
yakni negara ketiga atau negara berkembang (termasuk Indonesia) yang menjadikan industrialisasi sebagai arah pembangunan dan kebijakan yang diambil. Pada masa Orde Baru, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto memasuki babak baru. Program revolusi hijau merupakan pembangunan sektor pertanian pangan dengan mengutamakan komoditi beras. Hal ini dikarenakan sebagian besar rakyat miskin di Indonesia pada masa itu bekerja di sektor pertanian dan beras merupakan hajat hidup sebagian besar masyarakat Indonesia namun harga beras pada saat itu melambung tinggi akibat produksi yang rendah (Sulaeman, 2014). Strategi pemerintah Orde Baru dalam menghadapi keadaan dan kelut masalah Indonesia pada saat itu dengan mengeluarkan kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) melalui  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Asing (PMA) turut serta diwarnai demonstrasi dan kerusuhan semisal Peristiwa malapetaka 15 Januari 1974 yang lebih dikenal dengan sebutan “Peristiwa Malari” merupakan suatu bentuk penolakan mahasiswa terhadap penanaman modal asing pada masa itu dikarenakan pengabaian penguasa terhadap kepentingan rakyat, kebijakan tersebut dinilai tidak memperhatikan dampak kerusakan alam yang akan ditimbulkan dan tidak mempertimbangkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dibalik investasi besar- besaran tersebut.
Berbagai rancangan produk hukum mengenai penanaman modal asing (PMA) di Indonesia sudah terlebih dahulu dirancang dan dipersiapkan seperti dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Dipertegas kembali melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Tentang Peraturan Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Di Bidang Industri (1974). Disusul oleh pengaktifan kembali pasar modal resmi dibuka pada 10 Agustus 1977.
Tahun 1970 mulai digenjot penambangan minyak dan gas bumi sehingga pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980. Dampak mengagumkan dari kebijakan ekspor minyak bumi dan gas terjadi pada tahun 1973 dan 1974 memiliki penghasilan ekspor yang besar pada tingkat makro sehingga mendukung pembangunan berjalan sangat cepat sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini, Pemerintahan Soeharto berhasil mengantarkan Negara Indonesia mencapai sukses pembangunan ekonomi. Tahun 1984 Indonesia mengukir prestasi di bidang
pangan sebagai pengimpor beras terbesar dunia hingga dinyatakan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan beras atau mencapai swasembada pangan. Prestasi ini membalikkan kenyataan Indonesia dari negara agraria yang mengimpor beras hingga menjadi negara semi industri yang mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri.
Pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing (PMA) turut mempengaruhi proses pembangunan ekonomi Indonesia yang semakin besar. Melalui kebijakan Soeharto dalam Program Pelita II ini juga membuat perubahan struktur ekonomi Indonesia dari negara agraris ke negara semi industri (Guide Arsip Presiden Ke-2 Republik Indonesia: Soeharto 1967 - 1998, 2018).
Setelah diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal pada awal periode orde baru hingga saat ini berkembang sangat signifikan, meskipun pernah menurun pada saat terjadinya krisis ekonomi era 1997- 1998. Dalam perkembangannya, kemajuan industri terutama dalam sektor manufaktur tidak dapat terlepas dari era Soeharto sebab kebijakan yang ditempuh pemerintah pada masa itu merupakan strategi untuk pembangunan negeri melalui penanaman modal asing (PMA) dan mengandalkan sektor industri sebagai roda penggerak perekonomian. Kebijakan penanaman modal asing (PMA) ini semula ditujukan untuk kebijakan substitusi impor, kemudian pada tahun 1980-an ditujukan menjadi kebijakan promosi ekspor. Oleh sebab itu, pada tahun 1980-an penanaman modal asing (PMA) diarahkan ke industri-industri yang berorientasi ekspor (Yusof, 2011).
Tabel 4.1 Tabel Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Pelita I–VI dimuat dalam Buku Repelita I–VI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI 1997.
Lapangan Usaha Pelita (dalam %) I II II IV V VI Pertanian − 4,6 3,5 3 3,6 2,7 Pertambangan − 10,1 4 2.04 0,4 6,1 Industri − 13 11 9,5 8,5 − Bangunan − 9,2 9 5 6 − Perdagangan − − − − 6 7,9 Pengangkutan dan Komunikasi − 10 10 5,2 6,4 8,5 Lain-lain − 7,7 8,1 5 6,1 − Produksi Nasional 5 7,5 6,5 5 5 7,05
Sumber: Guide Arsip Presiden Ke-2 Republik Indonesia : Soeharto 1967-1998,
(2018).

## Penanaman Modal Asing dan Dampak Industrialisasi di Cikarang tahun 1974-1998
Dalam informasi tabel di atas, sektor industri secara konsisten dinilai mempunyai pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Pasca diresmikannya penanaman modal asing (PMA) dalam negeri, Indonesia menjadi tujuan negara-negara maju untuk menanamkan modalnya dikarenakan beberapa hal, di antaranya; produk modern dari luar negeri sangat diminati, populasi penduduk dengan jumlah besar, peningkatan pendapatan perkapita pada masa Orde Baru, sifat konsumtif dari masyarakat Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, negara-negara di Asia terbilang belum menarik bagi penanaman modal asing (PMA) baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Pada masa pemerintahan Soeharto era 1970-1980an merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk berbenah dan memperkuat diri sebagai salah satu pemain kunci sektor industri di Asia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah menginginkan adanya percepatan ekonomi melalui Penanaman Modal Asing (PMA).

## Transformasi Wilayah Cikarang menjadi Kawasan Industri 1950-1976
Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian namun menjunjung tinggi dominasi sektor industri. Pemilihan Wilayah Cikarang sebagai kawasan industri bukan tanpa alasan. Cikarang dahulu merupakan kawasan persawahan namun kini kondisinya berbeda. Eksistensi industri di Cikarang semakin pesat perkembangannya. Sebelum terjadinya pemekaran wilayah, pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi berada di Kota Bekasi. Pasca pemekaran wilayah, Cikarang berdiri menjadi kota otonom yang memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sejak diresmikan pada 15 Agustus 1950, Cikarang merupakan ibukota dari Kabupaten Bekasi membawahi 5 kecamatan yang meliputi wilayah Cikarang Pusat, Cikarang Barat, Cikarang Timur, Cikarang Utara, dan Cikarang Selatan; termasuk beberapa desa dan kelurahan.
Cikarang termasuk salah satu pusat perdagangan yang penting dan mengekspor komoditi terutama beras ke Batavia sejak tahun 1850-an. Para petani di wilayah ini, tidak bisa menghindari arus perubahan-perubahan yang ada. Tuntutan peran yang harus dimainkan oleh sektor pertanian dalam transformasi global tersebut mencakup; pertama, sektor pertanian dengan sendirinya harus bertambah produktif, dan kedua, dalam waktu bersamaan andil sektor pertanian pada sistem perekonomian secara keseluruhan harus berkurang, sejalan dengan pertumbuhan yang lebih cepat sektor-
sektor ekonomi lainnya khususnya sektor industri yang berkembang begitu pesat. Wilayah Cikarang yang semulanya berisikan lahan-lahan produktif hingga berperan menjadi Lumbung Padi dari zaman kolonial kini berubah padat berisikan pabrik-pabrik menjadi wilayah Industri. Dengan demikian, wilayah Cikarang bertransformasi yang semula Lumbung Padi kini menjadi Lumbung Besi (kawasan industri).
Perekonomian dan pembangunan mulai dibenahi seiring banyaknya pusat-pusat perdagangan dan proyek pertokoan di wilayah ini sebagai akibat dari perkembangan yang pesat di tahun 1980-an yang nantinya secara tidak langsung berdampak terhadap perkembangan wilayah administratif dan pola pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981 dibentuklah kota administratif Bekasi dengan tujuan memperpendek jalur birokrasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Pada tahun 1997, melalui pesatnya pertumbuhan tersebut berdampak terhadap proses pembentukan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi terpisah dari wilayah Kabupaten Bekasi (Sopandi, 2009).
Diawali dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 Tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek maka pertumbuhan industri, pemukiman, dan perdagangan menunjukkan grafik yang terus meningkat. administratif Bekasi dengan tujuan memperpendek jalur birokrasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Pada tahun 1997, melalui pesatnya pertumbuhan tersebut berdampak terhadap proses pembentukan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi terpisah dari wilayah Kabupaten Bekasi (Sopandi, 2009).
Diawali dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 Tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek maka pertumbuhan industri, pemukiman, dan perdagangan menunjukkan grafik yang terus meningkat. Hal ini sebagai akibat dari migrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah sekitar Bekasi dan Jakarta, mengingat Bekasi merupakan kawasan permukiman dan kawasan industri yang sedang dalam konstelasi Jabotabek kemudian adanya kawasan industri yang dapat menyerap banyak tenaga kerja (Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, 1992).
Pengembangan wilayah Bekasi sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta memang telah direncanakan sebelumnya, di antaranya dengan penataan wilayah Bekasi yang diperuntukkan untuk pemukiman dan kawasan industri. Pengembangan kawasan untuk
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7( 1), 61-72. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.54443.
industri di wilayah Bekasi semakin marak pada tahun 1982 dengan ditunjuknya wilayah Cikarang sebagai cikal bakal berdirinya kawasan industri (Rohmah, 2018). Dipilihnya wilayah Cikarang untuk kawasan industri oleh pemerintah merupakan reaksi dari penataan wilayah Bekasi untuk kawasan industri dan pengembangan wilayah Cikarang didesain sedemikian rupa menjadi kawasan hunian yang dilengkapi dengan kawasan industri sehingga pihak pengembang (developer) memfokuskan pembangunan infrastruktur yang memadai di wilayah ini dengan tujuan selain untuk menarik minat masyarakat dan investor juga bertujuan untuk mempermudah kegiatan distribusi hasil industri. Oleh sebab itu, hampir seluruh aktivitas dan fasilitas industri dapat dijumpai di Wilayah Cikarang.

## Perkembangan Industrialisasi di Cikarang tahun 1974-1998
Pada era Orde Baru, melalui kebijakan pembukaan kembali keran investasi yang berpedoman pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, telah melahirkan birokrasi ekonomi berskala besar muncul untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh industri dan sistem ekonomi kapitalis. Tujuan utama dalam sistem ekonomi kapitalis tersebut adalah sebuah pasar bebas tempat memperjualbelikan berbagai produk industri. Pada masa inilah sektor industri berkembang pesat (Ritzer, 2015).
Pemerintah menginginkan adanya proses percepatan ekonomi melalui sektor industri sehingga hal tersebut tertuang dalam arah pembangunan nasional yang dikemas dalam program jangka pendek kepemerintahan Presiden Soeharto atau yang lebih dikenal dengan program pelita (pembangunan lima tahun). Kebijakan ekonomi melalui penghasilan ekspor yang besar dari minyak dan gas pada tahun 1973 dan tahun 1974, dan penanaman modal asing serta pinjaman luar negeri turut mempengaruhi proses pembangunan ekonomi Indonesia yang semakin besar dan membuat perubahan struktur ekonomi Indonesia dari negara agraris menjadi negara semi industri. Dengan demikian, penanaman modal asing menjadi titik pertama membentuk wajah baru Cikarang yang semula lumbung padi menjadi lumbung besi sebagai kawasan baru dalam dunia industri.
Hal serupa tidak dapat dihindarkan di wilayah Cikarang (Bekasi). Dibawah masa pemerintahan Bupati H. Abdul Fatah, Cikarang yang semula lumbung padi disulap menjadi lumbung besi yang berdirikan pabrik- pabrik diatasnya. Infrastruktur Bekasi mengalami
perubahan yang signifikan pada tahun 1973-1983 dibawah masa pemerintahan Bupati H. Abdul Fatah melalui “Visi Pembangunan ke Depan” dan dengan harapan Bekasi sebagai daerah metropolitan bernuansa pertanian dan industri. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur baik sarana maupun prasarana terlihat menonjol seperti pembangunan irigasi dan pengairan teknis, serta dibangunnya saluran pembuangan CBL (Cikarang Bekasi Laut) guna penanggulangan kekeringan dan pencegahan banjir pada musim hujan. Pengembangan wilayah Bekasi sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta memang telah direncanakan sebelumnya melalui penataan wilayah Bekasi yang ditujukan untuk area pemukiman dan kawasan industri. Tingginya angka urbanisasi di wilayah Bekasi memadati area pemukiman disebabkan karena pada masa itu Bekasi sedang dalam konstelasi Jabotabek, sedangkan pemilihan wilayah Cikarang di Bekasi sebagai kawasan industri dikarenakan Cikarang terletak di sebelah Timur Jakarta.
Maraknya pengembangan kawasan untuk industri tahun 1982 di Bekasi (wilayah Cikarang) telah menjadi undangan tersendiri terhadap kaum urban atas dibukanya lapangan pekerjaan baru di sektor industri. Melalui proses industrialisasi di Cikarang telah menciptakan urbanisasi sehingga banyak masyarakat seperti tercabut akarnya dari lingkungan pedesaan kemudian berpindah ke lingkungan urban. Urbanisasi menyebabkan pergeseran dari proses produksi agraris ke proses produksi manufaktur sehingga menyebabkan penggunaan energi yang lebih tinggi dan menimbulkan peningkatan mobilitas orang dan barang sehingga berdampak ke peningkatan mobilitas kendaraan. Perkembangan industri manufaktur di Cikarang terus mengalami kemajuan hingga memasuki babak baru dalam menapaki puncak industrialisasi dan transisi ekonomi di Cikarang. Maraknya pengembangan kawasan untuk industri di Bekasi (wilayah Cikarang) telah muncul pada tahun 1982. Namun pembebasan lahan-lahan di Cikarang baru terlaksana pada tahun 1989 melalui Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri diharuskan menetapkan ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian Hak Atas Tanah untuk Perusahaan Kawasan Industri. Ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri maka pada tahun 1989 dilakukan pembebasan tanah di wilayah Cikarang dan

## Penanaman Modal Asing dan Dampak Industrialisasi di Cikarang tahun 1974-1998
pengembangan secara serius oleh beberapa perusahaan pengembang (developer) di wilayah tersebut baru dilaksanakan pada tahun 1992. Perusahaan pengembang pertama kawasan ini berada dibawah naungan PT. Kawasan Industri Jababeka kemudian baru berkembang beberapa perusahaan pengembang/developer lain. Pada tahun 1993, dalam rangka menyegerakan legalitas dalam hal penanaman modal asing (PMA) untuk industri-industri di dalam wilayah Cikarang maka dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 16/M/4/1993 Tentang Konfirmasi Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Industri Di Propinsi Jawa Barat Tahun 1993 dari Menteri Perindustrian RI kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Gubernur Jawa Barat mengenai konfirmasi pencadangan tanah untuk kawasan industri di Provinsi Jawa Barat yang did alamnya berisikan peninjauan kembali alokasi lahan seluas 18.000ha untuk kawasan industri yang tersebar di 9 wilayah salah satunya wilayah Cikarang dikarenakan perusahaan kawasan industri PT. Gobel Dharma Nusantara dan PT. Amcol Property Investment di Kabupaten Bekasi telah siap dengan investor asing (PMA) yang segera membangun industri dengan produksi untuk tujuan ekspor sehingga Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat diharapkan segera memberikan konfirmasi terkait pencadangan tanah untuk kawasan industri. Arah tujuan nasional yang berfokus terhadap penataan dan pemanfaatan industri nasional menjadi salah satu penyebab giatnya penggalakan pembangunan industrialisasi di Cikarang. Padatnya aktivitas industri yang dikembangkan PT. Kawasan Industri Jababeka di Wilayah Cikarang menjadi primadona para investor untuk menanamkan modalnya dalam sektor industri di Cikarang, akibatnya terdapat 21 investor dengan luas lahan 182,25ha yang belum dapat dilayani oleh PT. Kawasan Industri Jababeka. Oleh karenanya, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 851/M/7/1995 Tentang Alokasi Lahan Untuk Perluasan Cikarang Industrial Estate Di Kabupaten Bekasi Tahun 1995 Surat Keputusan Menteri Perindustrian RI Tahun 1995. Dengan demikian, semakin memperbesar potensi dan menjadi daya tarik Wilayah Cikarang sebagai primadona dalam sektor industri.
Pesatnya perkembangan dan aktivitas industrialisasi di Cikarang berdampak pada kemacetan arus lalu lintas baik berupa kendaraan pribadi maupun angkutan barang yang secara keseluruhan ditampung di jalan Tol Jakarta-Cikampek. Kenyataan semakin padatnya lalu lintas yang tidak tertampung oleh sarana jalan
(infrastruktur) baik dari Cikarang maupun ke arah Cikarang berdampak pada semakin mahalnya biaya transportasi serta penambahan waktu yang berimbas pada terlambatnya jadwal pengiriman ekspor. Oleh sebab itu, PT. Kawasan Industri Jababeka mengajukan perizinan terkait pendirian terminal peti kemas (dry port) dan ditindaklanjuti melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 4554/MPP/12/1996 Tentang Izin Pendirian Terminal Peti Kemas Di Stasiun Lemah Abang (Cikarang) Tahun 1996 menjadi bukti tersendiri mengenai pesatnya perkembangan aktivitas industrialisasi di Cikarang pada masa itu.
Dengan demikian, puncak perkembangan dan aktivitas industrialisasi di Cikarang pada tahun 1993 telah memasuki tahap perkembangan secara signifikan baik dari infrastruktur, capaian hasil produksi maupun pendirian pabrik-pabrik baru serta perluasan tanah untuk menunjang kegiatan produksi yang menjadi cikal bakal padatnya aktivitas industri di Wilayah Cikarang hari ini.

## Dampak Kerusakan Lingkungan di Cikarang
Migrasi besar-besaran ini sebagian besar disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang diciptakan sistem industri di kawasan urban. Pembangunan di kota-kota besar memiliki fungsi dan peran sebagai pusar lingkar perekonomian mulai dilirik oleh masyarakat desa yang berakibat masyarakat desa meninggalkan pekerjaannya dan berbondong-bondong datang ke kota untuk beradu nasib mencari pekerjaan yang tersedia (Hidayati, 2021). Para masyarakat urban juga harus menyesuaikan diri dengan pola kehidupan yang baru salah satunya bentuk eksploitasi tenaga kerja melalui pola kerja dari petani desa menjadi buruh pabrik baik berkaitan dalam cuti kerja, upah kerja dan waktu kerja buruh pabrik yang relatif lebih lama dan lebih ketat dibanding waktu kerja petani. Tetapi, migrasi ini menimbulkan berbagai persoalan bagi orang yang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan urban. Perluasan kota turut serta menyumbang sederetan permasalahan urban, seperti kepadatan yang berlebihan, polusi, kebisingan, kepadatan lalu lintas, dan sebagainya. Pelaku migrasi juga diisi oleh kelompok masyarakat urban dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga  menimbulkan berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran, tindak kriminal dan kerawanan sosial, terciptanya kawasan pemukiman kumuh, hingga degradasi lingkungan.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7( 1), 61-72. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.54443.
Alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah Cikarang dapat menimbulkan masalah sosial baru. Masyarakat yang bertransformasi dari masyarakat agraris beralih menjadi masyarakat industri memaksa para petani untuk bekerja di sektor industri dikarenakan lahan pertanian yang dimiliki harus dialihfungsikan baik untuk keperluan industri maupun untuk pemukiman. Dengan demikian, keberadaan masyarakat agraris umumnya petani semakin termarginalkan sehingga masyarakat agraris harus mencari strategi bertahan hidup dengan menjadi buruh pabrik, pedagang, ataupun mengembangkan usaha lainnya diluar sektor pertanian; atau bahkan secara mau tidak mau, secara sukarela, sengaja atau terpaksa melakukan migrasi ke wilayah lain untuk bertahan hidup (Umanailo, 2017). Hal ini menunjukan bahwa modernisasi menggeser perekonomian primer (pertanian) menjadi sekunder (industri barang dan jasa).

## Gambar1. Potret Alih Fungsi Persawahan menjadi
Kawasan Pemukiman Perumahan Metland Telaga Murni. Sumber : Dokumentasi peneliti.
Kerusakan lingkungan sosial dapat dilihat dari ketahanan pangan dikarenakan pergeseran lahan produktif pertanian menjadi lahan untuk pemukiman maupun industri sehingga menyebabkan penurunan tingkat produktivitas tanah. Dengan demikian berimbas kepada melambung tingginya harga-harga bahan pokok makanan dan tidak mampuan kota dalam memproduksi bahan pangan sendiri, lemahnya ketahanan pangan, import bahan pangan yang terlalu intens akan memberikan dampak ketergantungan dengan negara pemasok bahan pangan. Ketergantungan tersebut akan mengancam perkotaan. Jika terdapat kendala pada
ketersediaan pasokan bahan pangan, maka jaminan ketahanan pangan area perkotaan akan mengalami goncangan (Gultom & Harianto, 2022). Kerusakan lingkungan sosial dapat dilihat dari ketahanan pangan dikarenakan pergeseran lahan produktif pertanian menjadi lahan untuk pemukiman maupun industri sehingga menyebabkan penurunan tingkat produktivitas tanah.
Dampak negatif lain disebabkan juga oleh sistem kelola amdal yang buruk. Setiap perusahaan atau pabrik industri yang memiliki kegiatan produksi didalamnya tentu harus memuat perizinan mengenai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan terkait tata cara pengelolaan limbah, dan akan kemana limbah tersebut akan dibuang sehingga limbah sisa hasil produksi tidak sembarangan merusak lingkungan lepas. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar dari pabrik-pabrik tersebut membuang limbah hasil industri langsung ke alam sehingga berakibat terhadap kerusakan alam baik pencemaran air, udara, maupun tanah.
Gambar 2. Pencemaran Udara di Desa Cikedokan (Terletak di Sebelah Kawasan Industri MM2100). Sumber : Dokumentasi peneliti.
Sesuai dengan Instruksi Menteri Perindustrian Tentang Pemanfaatan Limbah (AFVAL) Untuk Industri Kecil Tahun 1980 dijelaskan bahwasannya limbah

## Penanaman Modal Asing dan Dampak Industrialisasi di Cikarang tahun 1974-1998
hasil industri yang dapat dipergunakan kembali atau masih berguna perlu diadakan pengaturan penyaluran limbah (afval). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki potensi bahaya yang besar baik terhadap keberlangsungan ekosistem lingkungan maupun keberlangsungan kehidupan. Dengan demikian, diperlukan sebuah upaya pengelolaan yang cepat dan tepat guna menunjang kelestarian lingkungan (Pavitasari & Najicha, 2022).
Maraknya kasus pencemaran lingkungan hidup berawal dari kelalaian atau kecerobohan perusahaan atau pabrik-pabrik industri yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) namun tidak mempunyai area yang dipergunakan sebagai tempat sampah sementara (TPS) serta tidak melakukan pengelolaan limbah sebagaimana mestinya.
Pencemaran yang disebabkan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdampak dapat mencemari lingkungan dan ekosistemnya, serta menjadi sumber bakteri pengembang penyakit (pathogen) dan yang lebih berbahaya lagi dapat mencelakai manusia baik secara langsung melalui korosif, reaktif, ledakan, kebakaran, maupun secara tidak langsung melalui krosis dan toksik akut yang keduanya sama-sama mengancam keselamatan manusia.

## SIMPULAN
Pembangunan industrialisasi di Cikarang dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk melakukan percepatan ekonomi dengan Penanaman Modal Asing (PMA) melalui pembangunan industrialisasi dan diperkuat berbagai kebijakan negara. Pemilihan wilayah Cikarang menjadi kawasan industrialisasi merupakan wujud konkret dari penataan wilayah Bekasi untuk pemukiman dan kawasan industri dengan diperlukannya lahan luas dan produktif yang memadai sebagai pilot project pembinaan kawasan industri. Setelah dilakukannya pembebasan lahan untuk industri tahun 1989, Perkembangan dan aktivitas industrialisasi di Cikarang telah memasuki tahap yang signifikan baik dari infrastruktur, capaian hasil produksi maupun perluasan lahan untuk pendirian pabrik-pabrik baru. Pertumbuhan industrialisasi mengakibatkan dampak serius terhadap kerusakan lingkungan dan melemahnya ikatan sosial yang ditimbulkan akibat persaingan pekerjaan baru di pabrik-pabrik di Cikarang.
Peneliti menyadari, bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari memadai karena keterbatasan waktu maupun keterbatasan sumber atau data yang digunakan untuk menjelaskan lebih mendalam mengenai Penanaman Modal Asing (PMA) dan transformasi wilayah Cikarang dari lumbung padi menjadi lumbung besi. Dengan demikian, keterbatasan dari penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dan luas oleh peneliti berikutnya agar memperkaya historiografi, khususnya mengenai sejarah industrialisasi yang menjadi bagian dari sejarah perjalanan dan perkembangan masyarakat Indonesia, sejak akhir era orde baru hingga hari ini.

## REFERENSI
Adeng. (2014). Sejarah sosial kota bekasi. Jurnal Patanjala, 6 (3). https://media.neliti.com/media/ publications/291796-sejarah-sosial-kota-bekasi- 1983e970.pdf Aprilia, A. T., Irawan, H., & Santosa, Y. B. P. (2020). Meninjau praktik kebijakan tanam paksa di hindia belanda 1830-1870. ESTORIA, 1 (1), 80-93. Ariesty, W. (2010). Perkembangan kawasan industri jababeka dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat cikarang 1989-2000 ( Doctoral dissertation , Universitas Pendidikan Indonesia). Daliman, A. (2015). Metode penelitian sejarah . Penerbit Ombak.
Daliman, A. (2017). Sejarah indonesia abad xix- awal abad xx : sistem politik kolonial adminitrasi pemerintahan belanda. Yogyakarta: Ombak. Ernawati, A. (2015). Perencanaan superblok sebagai model pengembangan pembangunan pusat kota bekasi. Faktor Exacta, 3 (1), 54-62. Guide Arsip Presiden Ke - 2 Republik Indonesia :
Soeharto 1967 - 1998 . (2018). Direktorat Pengolahan Arsip Nasional Republik Indonesia.
Gultom, F., & Harianto, S. (2022). Lunturnya sektor pertanian di perkotaan. Jurnal Analisa Sosiologi, 11 (1).
Hariyadi, I. M. (2015). Selayang pandang sejarah perkeretaapian indonesia 1867 - 2014 . Unit Architecture & Preservation PT. KAI.
Harsanto, B. (2022). Dasar-dasar manajement operasi: konsep, batang tubuh ilmu dan industri 4.0 . Pre-nada Media.
Hidayati, I. (2021). Urbanisasi dan dampak sosial di kota besar indonesia. JIIS : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 7 (2).
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7( 1), 61-72. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.54443.
Instruksi Menteri Perindustrian Tentang Pemanfaatan Limbah (AFVAL) Untuk Industri Kecil, (1980). Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek, (1976). https:// jdihn.go.id/files/4/1976ip013.pdf Irwanto, D., & Sair, A. (2014). Metodologi dan historiografi sejarah . Eja Publisher. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri, (1989). https://www.ndaru.net/wp- content/uploads/keputusan-kepala-bpn-nomor-18- tahun-1989-ttg-penyediaan-dan-pemberian-hak- atas-tanah-untuk-kawasan-industri.pdf Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri, (1989). https://jdih.atrbpn.go.id/ uploads/467/KEPPRES_53_1989.pdf Kusnawan, E. (2016). Sejarah bekasi sejak peradaban buni ampe wayah gini . Herya Media. Larasati, D. (2017). Analisis trickle down effect sektor pariwisata kota batu tahun 2007-2015 .
Masyrullahushomad, & Sudrajat. (2019). Penerapan agrarische wet (undang-undang agraria) 1870: periode awal swastanisasi perkebunan di pulau jawa. HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 7 (2), 159-174.
Pavitasari, K. K., & Najicha, F. U. (2022).
Pertanggungjawaban pihak ketiga jasa pengolah limbah b3 dalam mengolah limbah b3. Tanjungpura Law Journal, 6 (1). Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi. (1992). Sejarah bekasi sejak pemerintahan purnawarman sampai orde baru . Yayasan Historia Vitae Magistra (Yavitra). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, (2012). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5239/ pp-no-27-tahun-2012 Purwanto, B., & Adam, A. W. (2017). Menggugat historiografi indonesia . Penerbit Ombak.
Putri, K., & Hendarto, R. M. (2016). Analisis potensi industri manufaktur menggunakan metode loca- tion quotient, localization index, dan specialization index di kabupaten bekasi ( Doctoral dissertation , Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
Ritzer, G. (2015). Teori sosiologi modern (Edisi Ketu). Kencana Prenadamedia Group.
Rohmah, I. (2018). Sejarah Perkembangan kota bekasi tahun 1950-2000. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. http://digilib.uinsgd.ac.id/12365/
Romandan, M. I. (2023). Pengaruh intellectual capital, struktur modal dan koneksi politik terhadap nilai perusahaan ( Doctoral dissertation , Universitas Muhammadiyah Surabaya). Sopandi, A. (2009). Sejarah dan budaya kota bekasi: sebuah catatan perkembangan sejarah dan budaya masyarakat bekasi. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Kepariwisataan, Pemerintahan Kota Bekasi.
Sormin, D. W., & Waluyo, T. J. (2018). Pengaruh investasi korea selatan melalui pt. hankook tire indonesia terhadap perekonomian masyarakat jawa barat ( Doctoral dissertation , Riau University).
Sulaeman. (2014). Akselerasi ekonomi global di bumi indonesia dalam sekitar reformasi. Jurnal Sejarah dan Budaya, 8 (2). http://journal.um.ac.id/index. php/sejarah-dan-budaya/article/view/4776 Sunandar, A. (2021). Perekonomian indonesia dalam pemikiran widjojo nitisastro 1966-1998. Universitas Jambi.
Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tentang izin pendirian terminal peti kemas di Stasiun Lemah Abang (Cikarang) Tahun 1996, (1996).
Surat Keputusan Menteri Perindustrian Tentang Alokasi Lahan Untuk Perluasan Cikarang Industrial Estate Di Kabupaten Bekasi Tahun 1995, (1995).
Surat Keputusan Menteri Perindustrian Tentang Konfirmasi Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Industri Di Propinsi Jawa Barat Tahun 1993, (1993). Surat Keputusan Menteri Perindustrian Tentang Peraturan Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Bidang Industri, (1974). Suryana. (2010). Metodologi penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif . Universitas Pendidikan Indonesia.
Syukri, M. F. (2019). Arahan pengembangan kawasan industri jababeka cikarang kabupaten bekasi menuju kota baru. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Umanailo, M. C. B. (2017). Marginalisasi buruh tani akibat alih fungsi lahan . FAM Publishing.

## Penanaman Modal Asing dan Dampak Industrialisasi di Cikarang tahun 1974-1998
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, (1967). https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/ UU_1967_1.pdf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009). https://jdih.esdm.go.id/ storage/document/UU 32 Tahun 2009 (PPLH).pdf
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, (1967). https://acehprov. sikn.go.id/index.php/berkas-53-4-undang-undang- no-1-tahun-1967-tentang-penanaman-modal- asing-1967-10.
Yusof, R. (2011). Perkembangan industri nasional dan peran penanaman modal asing (PMA). J urnal Ekonomi & Pendidikan, 8 (1).