Email: ariantobambang@unu-jogja.ac.id

## JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 5, Nomor 1, Tahun 2020 DOI: 10.14710/jiip.v5i1.7287

## Salah Kaprah Ihwal Buzzer: Analisis Percakapan Warganet
di Media Sosial

## Bambang Arianto

## Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
Dikirimkan: 27 Februari 2020 Direvisi: 2 April 2020 Diterbitkan: 16 April 2020

## Pendahuluan
ra  revolusi  industri  4.0  telah  membuat  semua  simpul  kehidupan  masyarakat berhubungan  dengan  teknologi  informasi.  Termasuk  gaya  hidup  yang  banyak dipengarui  oleh  digitalisasi.  Mulai  dari  kegiatan  sehari-hari  hingga  dalam pengambilan keputusan, telah berbasis digital. Dampaknya fenomena digitalisasi telah merambah  dalam  semua  kehidupan  terutama  bisnis.  Sehingga  saat  ini  telah  hadir fenomena  bisnis  digital  yang  semakin  hari  berperan  penting  memberikan  kontribusi nyata  dalam  ekonomi  Indonesia.  Besarnya  penggunaan  teknologi  digital  dalam kehidupan sehari-hari juga disebabkan oleh semakin membesarnya populasi generasi Z yang merupakan kelanjutan dari generasi milenial. Bila ditelisik generasi Z merupakan generasi  yang  lahir  di  era  internet  dan  telah  menjadikan  internet  sebagai  kebutuhan E

## Intisari
Artikel  ini  bertujuan  mengelaborasi  istilah buzzer yang  sering  digunakan  para warganet di Twitter dan Instagram kepada akun media sosial bayaran yang berperan sebagai penyebar hoaks dan disinformasi. Hal itu dikarenakan pada awalnya istilah buzzer hanya  dikenal  dalam  dunia  bisnis  digital  sebagai  tim  yang  disewa  untuk pemasaran suatu produk dan jasa. Seiring perkembangan istilah buzzer bisnis juga digunakan  dalam  ranah  politik  yang  kemudian  dikenal  dengan  “BuzzeRp”  politik. Padahal faktanya buzzer media sosial memang digunakan untuk memperkuat suatu pesan dan konten agar dapat membentuk opini publik dalam konteks masyarakat digital. Sebab definisi buzzer media sosial adalah upaya memperkuat suatu pesan dengan berbagai  kreativitas  masing-masing  baik  dalam konteks  bisnis  dan politik. Penelitian  ini menggunakan  data  percakapan  media  sosial  dari  Drone  Emprit Academic Universitas Islam Indonesia dengan kata kunci ( keyword ) BuzzeRp. Artikel ini berpendapat bahwa terdapat salah kaprah mengenai definisi buzzer media sosial yang berkembang di Indonesia, sehingga menyebabkan profesi buzzer media sosial di Indonesia menjadi negatif.

## Kata Kunci
buzzer; follower; influencer; buzzeRp; media sosial
pokok. Sehingga tidak salah bila kemudian para generasi Z yang merupakan kelanjutan dari generasi milenial sangat bergantung pada dunia digital.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada  pemanfaatan  media  sosial.  Diketahui  bahwa generasi  milenial  dan  generasi  Z sangat  bergantung  pada  jejaring  media  sosial  dalam semua kehidupan sehari-hari. Media sosial kemudian telah menjadi saluran informasi, pertemanan  hingga  dijadikan  sebagai  saluran  aktualisasi  diri.  Berbagai  penelitian menunjukan pengguna media sosial di Indonesia yang semakin membesar dari tahun ke tahun.  Berdasarkan  hasil  polling  yang  dilakukan  oleh  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12 persen. Survei ini melibatkan 5.900 sampel dengan margin of error 1,28 persen. Data lapangan ini diambil selama periode Maret hingga 14 April 2019. Dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang  sudah  terhubung  ke  internet.  Angka  ini  meningkat  dari  tahun  2017  saat  angka penetrasi internet di Indonesia tercatat sebanyak 54,86 persen. Dari seluruh pengguna internet  di  Indonesia,  diketahui  mayoritas  yang  mengakses  dunia  maya  adalah masyarakat dengan rentang usia 15 hingga 19 tahun ( Kompas Tekno, 2019 ).
Pemanfaatan  media  sosial  baik  dari  generasi  milenial  dan  generasi  Z  selalu dipengaruhi  oleh  masyarakat  digital  atau  yang  dikenal  dengan  warganet  ( netizen ). Warganet inilah yang sangat mempengaruhi peran media sosial. Dengan kata lain, dari keaktifan  warganet  dalam  menggunakan  media  sosial  telah  melahirkan  beberapa klasifikasi  warganet.  Klasifikasi  ini  menggambarkan  “siapa,  berperan  sebagai  apa”. Dalam  konteks  warganet  telah  dibagi  kategorisasi  warganet  berdasarkan  keaktifan, yaitu follower,  buzzer dan influencer. Ketiga  aktor  warganet  ini  akan  selalu  berganti posisi dalam memanfaatkan media sosial dalam setiap aktivitas apapun. Meski demikian faktanya masih banyak masyarakat digital yang belum memahami pengertian tersebut. Sehingga  seringkali  terjadi  salah  tafsir  dalam  memaknai  siapa  saja  aktor  warganet. Dampaknya,  salah  satu  aktor  warganet  yakni buzzer selalu  diidentikkan  dengan  akun penyebar  hoaks  hingga  akun  bayaran.  Dengan  demikian  salah  kaprah  ini  yang  selalu membuat makna buzzer media sosial selalu berkonotasi negatif.
Padahal,  sejatinya buzzer media  sosial  adalah  sosok  akun  media  sosial  yang setiap  saat  menyebarluaskan,  mengkampanyekan  dan  mendengungkan  suatu  pesan dan  konten  dengan  tujuan  memperkuat  suatu  pesan  dan  konten  tersebut  sehingga menjadi  opini  publik.  Dengan  demikian,  apa  yang  dilakukan  oleh buzzer media  sosial telah  sesuai  dengan  koridor  dalam  konteks  komunikasi  digital  yang  mengedepankan partisipasi. Salah kaprah dalam pemaknaan definisi buzzer media sosial tampak begitu akut  atau  tumbul  secara  mendadak.  Padahal,  ketika  warganet  melakukan retweet, repost dan reshare dengan tujuan memperkuat suatu pesan dan konten agar semakin viral,  tindakan  tersebut  sudah  merupakan  kategori buzzer .  Teknik  ini  merupakan pengembangan  dari  teori-teori buzz  marketing yang  berupaya  memasarkan  suatu produk dari mulut ke mulut sehingga semakin banyak dibicarakan dan secara otomatis akan semakin sukses.
Salah kaprah terhadap definisi buzzer ini dapat dilacak dari semua pemberitaan media mainstream hingga percakapan para warganet yang selalu menyudutkan profesi buzzer . Terdapat persepsi negatif terhadap definisi buzzer media sosial sehingga aktor warganet ini selalu diidentikan dengan kelompok akun-akun penyebar hoaks. Ironisnya banyak pemberitaan yang telah menyudutkan buzzer media sosial sehingga kesan yang ditimbulkan  selalu  negatif.  Dalam  beberapa  pemberitaan, buzzer awalnya  dianggap bertugas  memasarkan  produk,  tetapi  kini  dimanfaatkan  dalam  pertarungan  politik, terlebih saat pemilu atau pemilihan presiden. Tugas buzzer yakni menyebarkan konten hoaks dan mengkounter serangan buzzer lawannya di media sosial ( Detik News, 2019 ). Sedangkan  situs  Kementerian  Komunikasi  dan  Informartika  (Kominfo)  menjelaskan bahwa Kominfo telah menemukan fakta bahwa hoaks di media sosial berkaitan dengan isu Papua dan Papua Barat diproduksi oleh buzzer . Aktivitas buzzer tersebut terpantau dari  banyaknya  akun  palsu  yang  saling  terkoneksi  satu  sama  lain  ketika  berkomentar terhadap sebuah komentar di media sosial yang juga diproduksi oleh akun palsu ( CNN Indonesia, 2019 ). Pemberitaan lain juga menyebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melaporkan ke polisi akun buzzer yang disinyalir menyebar hoaks atau ujaran kebencian ( Kompas TV, 2019 ).
Sedangkan  berita  dari  Liputan6.com  menjelaskan  fatwa  MUI  Nomor  24  Tahun 2017 menyatakan bahwa aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax , gibah, fitnah, bullying , aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun nonekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa  dan  orang  yang  memfasilitasinya ( Liputan  6,  2017 ).  Lebih  ironisnya,  Tempo.com dalam pemberitaannya menilai sesungguhnya para buzzer ini adalah produk gagal dari era  kebebasan  berpendapat.  Dukungan  pemerintah  kepada buzzer terlihat  dengan pemberangusan  akun-akun  yang  punya  sikap  berbeda,  yang  dituding  menyebarkan kabar  bohong.  Kolaborasi  para buzzer dengan  aparat  negara  ini  pada  akhirnya memperkuat  kartel  kekuasaan  yang  memberangus  kebebasan  berpendapat  dan berbicara ( Tempo, 2019 ).
Tidak  hanya  itu  saja,  banyak  pemberitaan  perihal buzzer media  sosial  selalu identik dengan akun media sosial bayaran. Hal itu diperkuat oleh beberapa pemberitaan yang  menjelaskan  bahwa buzzer media  sosial  adalah  pekerjaan  bayaran.  Sebut  saja dalam pemberitaan dari CNN Indonesia yang menyatakan bahwa ada penjelasan dari mantan buzzer yang  bernama Rahaja  Baraha,  mengaku  mengantongi  Rp7  juta  setiap bulannya  saat  Pilkada  DKI  Jakarta  2017.  Saat  itu  organisasi buzzer -nya  direkrut  oleh sebuah partai politik, kemudian ia berperan sebagai koordinator yang membawahi tim kecil  berjumlah  10  orang.  Berbeda  dengan  dirinya,  anggota  tim  yang  dia  miliki  hanya mengantongi gaji sesuai dengan UMR Jakarta tahun 2017 sebesar Rp 3,3 juta. Gaji ini dinilai cukup menarik bagi kalangan tertentu karena sebagian buzzer ini masih duduk di bangku  kuliah  ( CNN  Indonesia,  2019 ).  Selanjutnya  ada  media  Kompas.com  juga mengulas  perihal buzzer bayaran  yang  memposting  di  media  sosial  dengan  tujuan berusaha  mempengaruhi  pandangan  publik  ( Kompas  Tren,  2019a ).  Sedangkan
pengamat media sosial Enda Nasution menilai bahwa bahwa buzzer merupakan akun- akun  di  media  sosial  yang  tidak  jelas  siapa  identitasnya,  lalu  biasanya  memiliki  motif ideologis atau motif ekonomi di belakangnya ( Kompas Tren, 2019b ).
Sedangkan  penelitian  dari  Universitas  Oxford,  Inggris  menemukan  bahwa penggunaan pasukan siber dunia maya ( cyber troop ) untuk mempengaruhi opini publik dan  lawan  politik  ternyata  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia  tetapi  hampir  diseluruh negara.  Hal  ini  sebagaimana  disampaikan Bradshaw  and  Howard  (2019) yang menemukan  bahwa buzzer politik  di  Indonesia  dibayar.  Dalam  penelitian  itu buzzer dikategorikan menjadi empat bagian yakni; cyber troop teams, low cyber troop capacity, medium cyber troop capacity, dan high troop capacity . Indonesia, menurut laporan itu menempati kategori low cyber troop capacity atau pasukan dengan kapasitas rendah. Para buzzer tersebut tidak dikontrak secara permanen, dan dibayar Rp 1 juta hingga Rp 50  juta  (2019).  Dalam  laporan  penelitian  tersebut  juga  diketahui  terdapat  70  negara yang  mengerahkan  aktivitas buzzer untuk  menguasai  opini  publik  yang  mengalami peningkatan 150 bila dibandingkan dua tahun lalu yang hanya berkisar 28 negara.
Sedangkan  posisi  Indonesia  dalam  penelitian  tersebut  merupakan  salah  satu negara  yang  termasuk  dalam  daftar  pengguna buzzer. Media  sosial  yang  sering digunakan  oleh  para buzzer di  Indonesia  adalah Twitter,  Whatsapp,  Instagram dan Facebook. Tetapi, rata-rata pengguna buzzer di Indonesia adalah politisi, partai politik dan  lembaga  swasta  yang  memiliki  kepentingan  tertentu.  Dalam  penelitian  tersebut diketahui bahwa para buzzer membuat konten manipulasi dan menginjeksi media sosial dengan  konten  tersebut  tanpa  henti,  penggunaan  tagar  juga  sering  digunakan  agar konten manipulasi itu  menjadi trending topik. Akun masing-masing media sosial yang digunakan  dalam  aktivitas cyber  troops ini  adalah akun  palsu  dan  juga jenis  akun  bot (robot).  Penelitian  tersebut  mengatakan  bahwa  beberapa  strategi  yang  umumnya digunakan  oleh buzzer yaitu  melakukan  manipulasi  informasi,  melaporkan  konten secara  massal  (agar  dihapus),  strategi  berbasis  data,  memancing  emosi  ( trolling ), menyiarkan  informasi  pribadi  individu  atau  kelompok  ( doxing ),  melecehkan,  hingga memperkuat suatu konten. Selain itu buzzer juga mampu memecah fokus publik dengan memunculkan opini baru maupun menjatuhkan pihak oposisi.
Sedangkan  di  Indonesia,  aktivitas buzzer dikenal  sejak  tahun  2006  semenjak platform media sosial Twitter masuk ke Indonesia. Selain itu pemanfaatan buzzer dalam memperkuat suatu pesan merupakan pengembangan dari teori buzz marketing . Dalam hal ini buzz marketing sebagai upaya penguatan pemasaran oleh pihak ketiga baik secara pasif  atau  aktif  agar  bisa  saling  mempengaruhi  ( Thomas  Jr,  2004 ). Sedangkan  untuk konteks  politik,  pemnafaatan buzzer politik  dikenal  sejak  tahun  2012  semenjak kemunculan relawan politik digital seperti JASMEV pada kontestasi pemilihan kepala daerah  DKI  Jakarta  2012.  Meski  demikian,  penelitian  terdahulu  menyatakan  bahwa buzzer media  sosial  memiliki  kontribusi  positif.  Dalam  konteks  bisnis  digital, buzzer berperan  memperkuat  proses branding produk  UMKM  Daerah  Istimewa
Yogyakarta( Arianto,  2019a ).  Sedangkan  dalam  konteks  politik, buzzer politik berkontribusi mengawal penyusunan APBD DKI Jakarta ( Arianto, 2019b ).
Lebih lanjut, studi lain mengatakan aktivitas buzzer juga dipengaruhi oleh peran Twitter sebagai platform penting  yang  dapat  membentuk  opini  dan  berita  meskipun masih  didominasi  oleh  aktor  tertentu  seperti  kalangan  jurnalis  dan  politisi  sedangkan publik hanya memainkan peran yang sederhana ( Harder, Paulussen, & Van Aelst, 2016 ) . Para kandidat politik menggunakan Twitter untuk  menghasilkan efek buzz yang tinggi tinggi.  Meski  demikian  modal  politik  tersebut  tidak  serta  merta  dapat  diterjemahkan sebagai sebuah kesuksesan di kotak suara. Dengan kata lain, tweet sebenarnya bukan sebagai  alat  untuk  memprediksi  hasil  kampanye  pemilu  secara offline .  Akan  tetapi kampanye  politik  melalui  media  sosial  yang  memiliki  tingkat buzz yang  tinggi  dapat diamplifikasi  oleh  media  mainstream.  Artinya tweet dalam  hal  ini lebih  sebagai  aksi reaktif  dan  bukan  alat  untuk  memprediksi  dalam  kontestasi  ( Murthy,  2015 ).  Meski begitu,  studi  pada  partai  politik  di  India  menunjukkan  bahwa buzz di  media  sosial memiliki  dampak  positif  dan  signifikan  terhadap  hasil  Pemilu  2014.  Studi  tersebut menemukan  ada  8.877.275 buzz media  sosial  selama  100  hari  dari  01  Januari  2014 hingga  09  April  2014.  Akan  tetapi  jumlah buzz tidak  selalu  menunjukkan  konsistensi jumlah  kursi  yang  didapat.  Tetapi,  penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa kemampuan buzz media  sosial  memainkan  peran  penting  dalam  mendapatkan  kursi dalam pemilihan ( Safiullah, Pathak, Singh, & Anshul, 2017 ).
Teknik buzz juga  telah  banyak  diuji  oleh  beberapa  kandidat  politik  yang kemudian mendapatkan banyak sentimen positif. Seperti kandidat Paul dan Huntsman yang  sukses  di Twitter selama  periode  kontestasi  meskipun  kurangnya  dukungan  di media  lain  dan  di  kotak  suara.  Studi  itu  menunjukkan  bahwa  frekuensi tweet yang menyebutkan  sentimen  positif  kepada  Paul  dan  Huntsman  lebih  disebabkan  oleh strategi kampanye di media sosial. Artinya kampanye Paul dan Huntsman tampaknya telah meminjam taktik pemasaran buzz yang kemudian menghasilkan bentuk viral, like dan  komentar  di  media  sosial  ( Freeman  &  Chapman,  2008 ).  Bahkan  menurut  studi ( Skoric, Poor, Achananuparp, Lim, & Jiang, 2012 ) korelasi positif antara percakapan di twitter dengan suara pemilih meskipun tidak cukup dijadikan prediksi yang akurat.
Dengan demikian, kontestasi buzzer sangat dipengaruhi oleh media sosial yang dikenal  memiliki  empat  bentuk  kekuatan  diantaranya; Pertama, kekuatan  jaringan merupakan kekuatan aktor dan organisasi yang termasuk inti dari masyarakat jaringan global. Kedua, kekuatan  jaringan  yang  dihasilkan  dapat  mengkoordinasikan  interaksi sosial dalam jaringan. Dalam hal ini, kekuasaan dilakukan bukan dengan pengecualian dari jaringan tetapi dengan penerapan aturan inklusi. Ketiga, kekuatan aktor sosial atas aktor lainnya dalam sebuah jaringan. Keempat, kekuatan untuk memprogram jaringan spesifik  sesuai  dengan  minat  dan  nilai-nilai  yang  berbeda  termasuk  mengikuti  aliansi strategis antara aktor dominan dari berbagai jaringan ( Castells, 2007 ).
Dengan  demikian,  berbagai  kajian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  teknik pemasaran buzz yang saat ini direplikasi dalam ranah politik telah memiliki peran yang
signifikan dalam mempengaruhi opini publik. Oleh sebab itu untuk menguji hal tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran ( mix method ) yakni kuantitatif  dan  kualititatif.  Data  kuantitatif  berdasarkan  percakapan Twitter melalui Social  Network  Analysis (SNA)  yang  berasal  dari Drone  Emprit  Academic Universitas Islam  Indonesia  (Dea.uii.ac.id).  Data  ini  diambil  dari  percakapan  warganet  yang menggunakan kata kunci BuzzeRp . Data percakapan  media sosial Twitter ini  diambil selama  rentang  waktu  waktu  2  Januari  hingga  2  Februari  2020.  Sedangakan  data kualitatif  diperoleh  dari  beberapa  media  sosial  yang  dikategorikan  sebagai buzzer bisnis  dan buzzer politik.  Adapun  untuk  pengumpulan  data  melalui  wawancara mendalam  ( in-dept  interview )  dan  beberapa  dokumen  pendukung  lainnya.  Para informan  dari buzzer politik  maupun buzzer bisnis  yang  dipilih  karena  keaktifan  di media  sosial.  Adapun  para  informan  tersebut  diantaranya;  @BalkonJogja @NaradhiptaJogja  @nety_rusi  @RepublikTweep  @Ilmannafi_an  @mba_diahworo. Selain itu juga  ada  beberapa akun  media sosial  yang  diamati secara  etnografi visual seperti;  @kurawa,  @do_ra_dong,  @Naoliviea,  @Raj4Purwa,  @duniazie,  @nodiwa dan @BerandaJogja
Pada  akhirnya,  fenomena buzzer media  sosial  akan  terus  tumbuh  seiring bertambahnya  penggunaan  media  sosial  sebagai  aktivitas  keseharian,  sehingga penelitian  ini  kemudian  mengajak  pada  pertanyaan;  mengapa  terjadi  salah  kaprah dalam  pemaknaan  istilah buzzer media  sosial  dalam  langgam  masyarakat  digital? Batasan dalam penelitian ini hanya seputar salah kaprah terhadap definisi buzzer media sosial dan implikasinya dalam konteks masyarakat digital.
Identifikasi Buzzer dalam percakapan Media Sosial Centre  for  Innovation  Policy  and  Governance menyebutkan  bahwa  pada awalnya buzzer media  sosial  dalam  konteks  politik  digunakan  untuk  melawan kampanye hitam dan meningkatkan citra positif kandidat agar berpengaruh terhadap potensi  keterpilihan  ( CIPG,  2019 ).  Dalam  konteks  politik buzzer bermanfaat  untuk membangun  opini yang  perlu  dimenangkan, sehingga  citra  kandidat politik  tersebut tidak tenggelam dengan fitnah. Hal itu disebabkan buzzer memiliki kemampuan dalam mengamplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian atau membangun percakapan. Buzzer biasanya  memiliki  jaringan  luas,  misalnya  punya  akses  ke  informasi  kunci, mampu  menciptakan  konten  sesuai  konteks,  cakap  menggunakan  media  sosial, persuasif,  dan  digerakkan  motif  tertentu  baik  bayaran  maupun  sukarela.  Dengan demikian keterlibatan buzzer di Indonesia dalam peristiwa politik telah berkontribusi negatif terhadap citra dan pemaknaan khalayak terhadap buzzer . Sebab sejak saat itu, buzzer mendapat cap negatif sebagai pihak yang dibayar untuk memproduksi konten negatif di media sosial ( CIPG, 2019 ).
Dengan demikian tengah terjadi proses transformasi aktivitas buzzer yang pada awalnya  untuk  kepentingaan  bisnis  kemudian  dipergunakan  sebagai  sarana pemasaran  politik.  Tentu  hal  tersebut  tidak  salah,  dikarenakan  aktivitas  kampanye
juga menggunakan teori-teori pemasaran. Untuk mengelaborasi istilah buzzer media sosial, peneliti mencoba merujuk berdasarkan data Drone Emprit Academic Universitas Islam  Indonesia  (Dea.uii.ac.id).  Dari  data Drone  Emprit  Academi c  diketahui  bahwa jumlah buzzer baik berdasarkan daerah di Indonesia maupun dari luar Indonesia yang memperbincangkan  istilah BuzzeRp di Twitter .  Dari  data  ini  tampak,  istilah BuzzeRp semakin kuat dikarenakan semakin dibicarakan oleh akun media sosial yang kemudian ikut berposisi menjadi akun buzzer .
Gambar 1. Total percakapan buzzer dengan kata kunci ( keyword ) BuzzeRp
Sumber : Drone Emprit Academic Universitas Islam Indonesia (2020)
Dalam  percakapan  ini  diketahui  akun-akun influencer yang  membicarakan mengenai  istilah BuzzeRp diantaranya  yaitu;  akun Twitter @Kurawa  dengan  1,310 engagements, @Elisa_Jkt  dengan  1,656 engagements ,  @PartaiSocmed  dengan  1,279 engagements, @Naoliviea  dengan  1,279 engagements ,  dan  @do_ra_dong  dengan 2,738 engagements.
Gambar 2. Para influencer yang mempengaruhi pembicaraan istilah BuzzeRp
Sumber : Drone Emprit Academic Universitas Islam Indonesia (2020)
Drone  Emprit  Academic juga  menjelaskan  persebaran  interaksi  yang membicarakan  istilah BuzzeRp di  Twitter.  Dalam  persebaran  ini  diketahui  terdapat 20,065 mention yang terjadi dari tanggal 2 Januari hingga 2 Februari 2020.  Kemudian total reply sebesar 1,296 (6,46 %), serta retweet ada 17,805 % (88,74%) dengan rerata interaksi  19,81.  Selanjutnya,  dalam  percakapan  dengan  istilah BuzzeRp ini  terdapat banyak konten gambar ( image ) yang sering digunakan para buzzer dalam memperkuat istilah BuzzeRp . Kemudian ada pula konten yang mengambarkan alur kerja buzzer dan berbagai  percakapan  mengenai buzzer media  sosial.  Konten  ini  semua  menyatakan bahwa  akun buzzer media  sosial  tersebut  adalah  akun  bayaran  yang  ditujukan  untuk memperkuat program pemerintah.
Dengan  demikian,  para buzzer yang  telah  memperkuat  pembicaraan  istilah BuzzeRp telah berusaha membalikan opini publik, bila para buzzer tersebut selalu identik dengan akun bayaran. Padahal konten-konten tersebut banyak yang merupakan konten hoaks  karena  tidak  berasal  dari  sumber  terpercaya.  Dalam  percakapan  ini  tidak ditemukan  konten  kreatif,  padahal  salah  satu  strategi  menarik  perhatian  generasi milenial dan generasi Z adalah melalui konten kreatif ( Arianto, 2015 ).
Tingginya  percakapan  mengenai  istilah BuzzeRp kemudian membuat  muncul banyak tagar ( hashtags ) yang mencerminkan istilah buzzer . Dari beberapa percakapan tersebut muncul banyak tagar seperti; #BangsatBangsa, #BlokirAkunbangsat serta tagar #JagaDanKawalAnies.
Gambar 3. Berbagai tagar (hashtags) yang muncul dalam percakapan BuzzeRp
Sumber : Drone Emprit Academic Universitas Islam Indonesia (2020)
Dalam  percakapan  ini  tampak  akun-akun bot (robot)  sangat  sedikit persentasenya. Hal ini dibuktikan dari bot skore yang hanya sekitar 3 % dari total akun yang  membicarakan  istilah BuzzeRp .  Dengan  demikian,  ini  membuktikan  bahwa percakapan ini sangat  organik  karena berasal dari akun-akun  warganet nyata ( real ). Dalam  data  ini  tampak  akun-akun  yang  membicarakan  istilah BuzzeRp tampak
beragam  dari  semua  klasifikasi  warganet.  Ada  yang  berposisi  menjadi follower, influencer dan buzzer .  Hal  itu  tampak  dari  data potential  reach yang  juga mengambarkan jumlah follower setiap akun yang berkicau. Dari data ini rata-rata akun yang memiliki porsi terbesar adalah yang memiliki follower antara 1-500 dengan total akun sebanyak 3.768 dengan persentase 35,88 %.
Gambar 4. Sosial Network Analysis dari percakapan istilah BuzzeRp
Sumber : Drone Emprit Academic Universitas Islam Indonesia (2020)
Data Drone  Emprit  Academic juga  menjelaskan  bahwa  akun-akun  yang membicarakan istilah BuzzeRp selalu berpandangan negatif terhadap profesi buzzer . Hal itu tampak dari data sebesar 4,433 akun yang menyatakan buzzer adalah aktivitas negatif.  Data  ini  juga  menampilkan  peta  percakapan Social  Network  Analysis (SNA) yang  bertujuan  ingin  mengambarkan cluster akun-akun  yang  membicarakan  istilah BuzzeRp ini.  Tampak  dari  akun-akun  oposisi  yang  paling  banyak  membixcarakan seperti  @elisa_jkt,  @RajaPurwa  dan    @do_ra_dong.  Percakapan  SNA  ini  juga menjelaskan  ada  akun  @kurawa  yang  berasal  dari  kubu  pemerintah  juga  ikut membicarakan istilah BuzzeRp .
Salah Kaprah Istilah Buzzer
Identifikasi dari data hasil Drone Emprit Academic Universitas Islam Indonesia, tampak percakapan mengarah pada upaya menyudutkan istilah buzzer sebagai suatu aktivitas  bayaran  untuk  menyebarkan  hoaks.  Dari  beberapa  postingan  diketahui bahwa  beberapa  akun influencer untuk  menyerukan  sebuah  gerakan.  Seperti, “gerakan  tagar  #BlokirAkunBangsat  kayaknya  disegerakan  agar  kita  tidak terkontaminasi  oleh BuzzeRp yang  menyesatkan  hoaks,  dan  dungu”.  Pernyataan tersebut  mengajak  kepada  warganet  lainnya  untuk  bisa  memperkuat  pesan  atau konten  tersebut  sehingga  menjadi  trending  topik.  Dengan  begitu,  akun-akun  yang kemudian ikut dalam upaya memperkuat, seperti melakukan aktivitas retweet, repost dan reshare ke media sosial lainnya juga termasuk dalam akun buzzer. Dalam konteks percakapan BuzzeRp akun  @Naolivea  termasuk influencer karena  berhasil mempengaruhi  akun buzzer lainnya  untuk  melakukan retweet .  Begitu  pula  dengan
akun  @do_ra_dong  yang  berusaha  mengajak  akun-akun buzzer lainnya  untuk menaikan tagar #BangsatBangsa.  Tagar tersebut bertujuan untuk  menyinggung  para akun-akun buzzer pro pemerintah. Seruan dari akun influencer ini kemudian di respon oleh akun buzzer dengan retweet sebanyak 1.100 retweet . Selanjutnya gerakan ini juga akan berlanjut ke media social lainnya, seperti di Instagram dan Facebook.
Gambar 5 Akun Twitter @do_ra_dong dan @Naoliviea
Sumber : diolah peneliti (2020)
Lain  lagi  dengan  akun  @Raj4Purwa  yang  dalam  konteks  ini  masuk  dalam kategori influencer telah  dapat  mempengaruhi  banyak  akun buzzer lainnya  untuk memperkuat postingannya. Tampak akun ini berusaha mempengaruhi warganet dan akun buzzer lainnya seputar “Upah Minimun regional buat para BuzzeRp ”. Postingan ini ingin mendorong persepsi bahwa profesi buzzer adalah merupakan profesi bayaran untuk penyebar hoaks. Tampak respon para buzzer yang menjadi follower dari akun @Raj4Purwa ikut memperkuat konten tersebut yang bisa dilacak dari 837 retweet.
Gambar 6 Akun Twitter @Raj4Purwa
Sumber : diolah peneliti 2020
Terakhir, dalam penelitian ini ditampilkan juga akun yang ikut membicarakan istilah BuzzeRp yang  berasal  dari  akun  pro  pemerintah.  Akun  @Kurawa  mencoba memposting  “Nuduh BuzzeRp ternyata  di RAPBD  nya  ada  dana buzzer Rp.  5  miliar”. Akun @kurawa ingin menjelaskan kepada follower -nya agar warganet paham bahwa banyak  menuduh  dengan  istilah buzzer padahal juga  menggunakan  aktivitas buzzer .
Postingan dari akun @Kurawa di retweet oleh akun buzzer sebanyak 752 kali.
Gambar 7 Akun Twitter @Kurawa Sumber : diolah peneliti (2020)
Dari beberapa contoh akun yang dalam konteks ini menjadi influencer tampak bahwa  istilah buzzer selalu  identik  dengan  akun  bayaran.  Padahal  aktivitas menyerukan  agar follower lainnya  untuk  bisa  me-retweet  dan  memviralkan  sudah dikategorikan sebagai aktivitas buzzer . Dalam percakapan dengan istilah BuzzeRp ini tampak  para influencer sering  berganti  posisi  menjadi buzzer dan influencer untuk memperkuat  konten  tersebut  semakin  viral.  Hal  itu  dapat  dilacak  dari  beberapa aktivitas para influencer yang juga ikut me-retweet bila ada follower -nya memberikan komentar. Dengan aktivitas tersebut, para influencer juga bisa berposisi sebagai buzzer selagi mereka ikut memperkuat pesan atau konten tersebut.
Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa buzzer tidak mesti merupakan aktivitas dari  para  akun bayaran. Sebab selagi suatu akun  ikut  memperkuat suatu  pesan dan konten,  maka  akun  tersebut  sudah  bisa  dikatakan  sebagai  akun buzzer .  Meski terkadang antara buzzer dan influencer sering salah tafsir. Dikarenakan para influencer juga seringkali ikut memperkuat sebuah tagar dengan memposting kembali, me- repost maupun  me- retweet komentar  para follower -nya.  Dengan  demikian,  istilah BuzzeRp yang  dimaksudkan  sebagai  akun  media  sosial  bayaran  bisa  dikatakan  sebagai  salah persepsi apalagi ditujukan kepada semua profesi buzzer media sosial. Dengan begitu,
akan  lebih  tepat  bila  istilah BuzzeRp dikatakan  sebagai  guyonan  politik  semata  dan bukan sebagai sebuah profesi.

## Kategori Warganet di Media Sosial
Media  sosial  menjadi  salah  satu  saluran  yang  paling  digemari  oleh  generasi milenial  dan  generasi  Z.  Apalagi  bagi  generasi  milenial,  sejak  lahir  sudah  terbiasa berinteraksi  dengan  media  sosial.  Meski  demikian  dalam  masyarakat  digital  dikenal beberapa  kategori  warganet  berdasarkan  keaktifan  dalam  mengunakan  media  sosial. Berikut klasifikasi warganet baik yang aktif di Twitter, Instagram, dan Facebook.

## Follower Media Sosial
Follower merupakan salah satu aktor yang memiliki kuantitas terbanyak dalam konteks  warganet.  Hal  itu  disebabkan  tidak  semua  warganet  bisa  berposisi  menjadi buzzer apalagi influencer . Selain banyak prasyarat yang harus dilalui, juga dipengaruhi beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menjadi buzzer dan infleuncer . Mayoritas  warganet  menjadi follower disebabkan  memiliki  akun  media  sosial  hanya berdasarkan untuk mengisi waktu luang dan mengikuti tren semata. Dengan demikian follower dapat dikatakan sebagai akun media sosial yang mengikuti akun yang kita miliki. Dalam hal ini para follower mayoritas menggunakan akun nyata ( real ) dan anonim. Ada beberapa faktor utama yang menjadikan sosok follower di media sosial.
Pertama, faktor  mencari  eksistensi  diri.  Generasi  Z  merupakan  mayoritas pengguna  media  sosial  dikarenakan  generasi  ini  terlahir  disaat  internet  telah berkembang pesat. Dengan begitu kultur para generasi Z sangat dekat dengan internet dan  media  sosial,  sehingga  tren  ini  yang  mempengaruhi  generasi  Z  untuk  ikut-ikutan memiliki  media  sosial.  Apalagi  tren  generasi  Z  lebih  mengedepankan  eksistensi  diri dengan suka memposting hal-hal pribadi di media sosial yang menyebabkan terbangun cluster generasi Z yang menonjolkan eksistensi diri.
Kedua, faktor figur dan ketokohan. Banyak warganet yang menjadi followe r atas akun media sosial tertentu disebabkan oleh keinginan untuk mengikuti akun figur dan tokoh  idamannya.  Apalagi  generasi  Z  memiliki  kecenderungan  akan  menjadi follower terhadap para influencer yang memiliki visi sama dengan mereka. Visi ini tidak hanya karena sebagai sosok yang terkenal seperti artis saja. Akan tetapi juga karena figurnya sebagai sosok humoris dan lucu. Jadi bisa dilihat dari beberapa influencer yang memiliki gaya  tersendiri  dalam  setiap  postingan  memiliki follower yang  banyak.  Ciri  khas tersendiri  tersebut  tampak  dari  jenis  konten  yang  diposting,  maupun frase yang digunakan.
Ketiga ,  kebutuhan  akan  informasi.  Banyak  warganet  yang  menjadi follower disebabkan kebutuhan akan infromasi. Apalagi saat ini media mainstream dalam bentuk hard  copy sudah  tidak  disukai  oleh  generasi  Z.  Sebab  generasi  Z  lebih  dominan
menggunakan  pemberitaan  secara  digital  dalam  mencari  informasi  terkini.  Sehingga akun-akun media sosial yang menyajikan informasi berita dan publik akan banyak diikuti. Sedangkan  tren  saat  ini  di  kalangan  generasi  Z,  ternyata  tidak  hanya  mengikuti  akun media mainstream saja, tetapi juga mengikuti akun-akun publik. Beberapa contoh akun publik di media sosial, seperti; Balkon Jogja, Wonderfull Jogja, Beranda Jogja, Yogyakarta City,  Jogja  Update  dan  masih  banyak  lagi.  Para  generasi  Z  ini  membutuhkan  banyak informasi  yang  berasal  dari  akun-akun  publik  tersebut,  terutama  untuk  mencari informasi seputar daerah, wisata, maupun informasi terbaru.

## Buzzer Media Sosial
Kategori berikutnya dalam warganet adalah buzzer media sosial. Dalam konteks ini buzzer didefinisikan  sebagai  akun  media  sosial yang  setiap  saat  menyebarluaskan, menkampanyekan,  dan  mendengungkan  suatu  pesan  dan  konten  dengan  tujuan memperkuat  suatu  pesan  dan  konten  tersebut  menjadi  opini  publik.  Untuk  kategori buzzer tidak  semua  warganet  yang  berasal  dari  generasi  milenial  dan  Z  memiliki ketertarikan. Hal itu disebabkan buzzer dituntut untuk lebih aktif menggunakan media sosial  dalam  kesehariannya.  Dengan  demikian  bisa  disimpulkan  bahwa  salah  satu pembeda  antara buzzer dan follower tampak  dari  tingkat  keaktifannya  dalam menggunakan  media  sosial.  Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  warganet cenderung menjadi buzzer di media sosial diantaranya;
Pertama, aktif menggunakan media sosial. Para warganet ini biasanya memiliki frekuensi diatas rata-rata dalam menggunakan media sosial. Keaktifan yang berlebih ini menyebabkan  warganet  yang  diklasifikasikan  sebagai buzzer ini  seringkali  melakukan repost ( Instagram ), retweet ( Twitter ) dan reshare ( Facebook ) dengan tujuan untuk ikut memperkuat suatu pesan tersebut. Dengan demikian, aktivitas retweet, repost, reshare merupakan aktivitas buzzer . Meski demikian tidak semua warganet memahami bahwa ketiga aktivitas tersebut merupakan ciri khas akun-akun buzzer media sosial. Selain itu aktivitas  tersebut  dilakukan  berdasarkan  beberapa  faktor;  (1)  Ketertarikan  isu  dan konten  yang  menyebabkan  warganet  tergugah  untuk  ikut  menyebarluaskan.  (2) Dipengaruhi oleh akun-akun influencer yang memiliki visi dan misi sama dengan yang ada dalam nalar seorang warganet. (3) Faktor emosional baik itu kepedulian maupun aktivitas bullying yang  menyebabkan  ikut  untuk  melakukan  aktivitas buzzer dengan tujuan memperkuat suatu pesan tersebut.
Kedua, sebagai  sumber  penghasilan  tambahan.  Warganet  yang  tertarik  untuk menjadi buzzer dikarenakan  untuk  mencari  sumber  mata  penghasilan  tambahan. Banyak warganet yang tidak ingin media sosial yang dimiliki hanya sia-sia dan sebagai sarana untuk menghabisi kuota semata. Oleh sebab itu media sosial harus menghasilkan sesuatu  sehingga  dengan  begitu  akan  timbul  motivasi  untuk  menghasilkan  berbagai konten dan aktif memposting di media sosial. Dengan alasan tersebut tidak salah bila
kemudian banyak terlahir agensi dan perusahaan yang fokus menyediakan buzzer media sosial untuk mem-branding produk dan konten tertentu. Hal itu dijelaskan oleh pemilik akun @NaradhiptaJogja. Para warganet ini banyak berasal dari para blogger yang ingin tulisan ataupun kontennya semakin dikenal banyak orang. Sehingga kemudian dikenal dengan  istilah buzzer bisnis.  Hal  senada  juga  dijelaskan  beberapa  informan  lainnya ketika memilih menjadi buzzer bisnis seperti pemilik akun @Ilmannafi_an, @Diah_Woro dan @BalkonJogja. Berikut beberapa contoh akun buzzer bisnis di Twitter .
Gambar 8 contoh beberapa buzzer bisnis
Sumber : diolah peneliti (2020)
Sedangkan dalam konteks politik Indonesia terdapat tiga kategori buzzer yakni, buzzer bayaran, buzzer relawan dan buzzer netral. Buzzer bayaran meski ada akan tetapi jumlahnya tidak begitu banyak. Itupun lebih banyak berasal dari para blogger maupun warganet yang aktif di media sosial  untuk  membantu memperkuat suatu  produk dan jasa yang dikategorikan sebagai buzzer bisnis. Sedangkan buzzer relawan tentu berasal dari  para  relawan  politik  yang  memiliki  tim  siber.  Hampir  semua  relawan  politik  di Indonesia  memiliki  tim  siber  di  media  sosial.  Sedangkan  untuk buzzer netral  dalam konteks  ini  lebih  bersifat  tidak  memihak  apapun.  Akan  tetapi  tetap  ikut  memperkuat suatu konten dan pesan agar menjadi sebuah opini publik. Sebut saja dalam kampanye anti golongan putih (golput) para buzzer dari golongan ini terus berupaya memperkuat atau  memviralkan  pesan  tersebut  agar  bisa  diketahui  oleh  seluruh  warganet  lainnya. Terakhir  para  akun buzzer menggunakan  akun  anonim  dan  nyata  ( real )  dikarenakan untuk menjaga privasi pribadi.

## Influencer Media Sosial
Para influencer media sosial mayoritas merupakan akun nyata ( real ) meskipun ada pula yang memiliki akun anonim. Dalam konteks ini influencer didefinisikan sebagai akun yang memiliki pengaruh kuat terhadap para follower -nya sehingga bisa mendorong para follower -nya  bisa  berbuat  sesuai  nalar  atau  kehendaknya.  Para influencer ini memiliki keunikan dalam setiap postinganya yang membuat banyak follower dan buzzer mengikutinya.  Para influencer ini  selalu  memposting  banyak  konten  sesuai  keahlian masing, sebut saja hobi fotografi, menulis, kuliner maupun kelebihan-kelebihan lainnya. Oleh  sebab  itu  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  warganet  tergerak  untuk menjadi influencer diantaranya;
Pertama, memiliki konten yang memiliki ciri khas tersendiri. Para influencer ini seringkali menampilkan konten-konten yang mencerminkan keahlihan dan kompetensi masing-masing.  Sebut  saja,  seorang  fotografer  menampilkan  berbagai  konten  hasil fotografi. Sedangkan seorang penulis blogger akan menampilkan cerita pendek, hingga berbagai  tulisan  menarik  di thread (utas) Twitter dengan  kreativitas  masing-masing. Begitupun seorang politisi ternama akan menampilkan pemikiran dan idenya di media sosial  dengan  karakter  masing-masing.  Dengan  ciri  khas  tersendiri  inilah  kemudian warganet bisa menjadi sosok influencer yang memiliki banyak follower . Selain itu, para influencer ini rata-rata menggunakan akun nyata ( real ).
Kedua, dikarenakan  sosok  dan  figur  selebritas.  Para infleuncer ini  rata-rata memiliki kedikkenalan yang cukup tinggi. Dikarenakan biasanya merupakan para artis, bintang  film,  atlet,  pemain  sepak  bola,  politisi,  hingga  para  komedian  yang  memiliki popularitas tinggi. Popularitas ini menyebabkan banyak follower yang ingin mengetahui kesehariannya dan secara otomatis menjadi follower -nya.
Ketiga, akun-akun publik yang menampilkan aspek kedaerahan. Akun publik ini bersifat anonim, akan tetapi selalu menampilkan konten tempat wisata, kuliner, lelucon dan berbagai pernak-pernik yang sifatnya netral dan menghibur. Meski demikian, akun- akun  publik  ini  seringkali  berganti  posisi  menjadi buzzer disaat  mereka  melakukan repost,  retweet atau reshare terhadap  suatu  konten.  Sebab,  akun-akun  publik  ini seringkali menghandalkan konten berbasis warganet. Dengan kata lain, akun publik ini selalu  akan  melakukan repost terhadap  kiriman  maupun  konten  warganet  lainnya, namun  dikemas  lebih  kreatif.  Beberapa  contoh  akun  publik  yang  menjadi influencer seperti,  akun  WonderfullJogja,  Beranda  Jogja,  Jogja  Update,  Yogyakarta  City,  Balkon Jogja dan masih banyak lainnya. Meski demikian, akun-akun influencer ini memiliki rata- rata follower diatas 10.000. Berikut contoh akun influencer di Instagram yang juga sering berganti posisi sebagai akun buzzer disaat ikut memperkuat suatu pesan atau konten.
Gambar 9 Contoh akun influencer yang bisa berganti posisi sebagai akun buzzer
Sumber : diolah peneliti (2020)
Dari pembahasan yang telah di ulas di atas, maka bisa disimplifikasikan sebuah temuan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2 Berikut beberapa fungsi dari aktor warganet
Follower Buzzer Influencer • Sebagai penerima  akhir pesan dari buzzer dan influencer . • Berperan menyebarluaska n  pesan  dari buzzer dan influencer . • Membentuk  opini  publik dalam ranah media sosial yakni dengan menempati trending topik Twitter . • Buzzer bisnis  fokus  pada
(1)  membangun  citra
positif  ( supporting ),  (2)
mengklarifikasi
citra ( defensif ).
• Buzzer politik fokus pada
(1)  membangun  citra positif  ( supporting ),  (2) mengklarifikasi citra ( defensif )  (3)  menyerang dan merusak citra pesaing ( offensive ). • Ikut membangun isu publik  yang  berasal  dari investigasi individual ataupun  berasal  dari • Membangun  ide  awal bagi  pembentukan  opini publik  yang  kemudian diteruskan  oleh buzzer dan follower dengan trending topik. • Membangun isu dan opini melalui  proses  investigasi jurnalisme warga. Tujuannya untuk membantu  para follower memahami  isu  yang  lagi trend. • Menciptakan berbagai tagar yang biasaya trending topik di Twitter . • Bergerak secara individual dan lebih berpegang  teguh  pada prinsip  atau  pendapat
influencer  yang  se  ide dengan isu tersebut.
• Memperkuat  pesan  dari influencer melalui repost, retweet dan reshare hingga  pesan  tersebut viral  di  semua  media sosial. pribadi sesuai isu yang lagi trending. Sumber : Arianto (2019)
Dalam konteks ini beberapa aktor warganet memiliki peran dan fungsi masing- masing. Follower berperan  sebagai  penerima  akhir  pesan  dari buzzer dan influencer serta  bertugas  menyebarluaskan  konten  dari buzzer dan influencer .  Kemudian Buzzer memiliki  peran  sebagai ; (1) Membentuk  dan  memperkuat  opini  publik  dalam  ranah media sosial yakni dengan menempati trending topik Twitter ; (2) Ikut membangun isu publik  yang  berasal  dari  investigasi  individu  maupun  berasal  dari influencer yang memiliki  gagasan  sama  dengan  isu  tersebut;  (3)  Menyebarluaskan  suatu  pesan  dan konten  semua platform media  sosial  sehingga  semakin  kuat  dalam  nalar  warganet. Sedangkan Influencer, memiliki peran : (1) Membangun ide awal bagi pembentukan opini publik yang kemudian diteruskan oleh buzzer dan follower dengan retweet , repost atau reshare ;  (2)  Membangun  isu  atau  opini  melalui  proses  investigasi  jurnalisme  warga, serta  membantu  para follower dan buzzer memahami  suatu  isu  atau  opini  yang  lagi berkembang  (tren);  (3)  Menciptakan  berbagai  tagar  yang  biasanya  trending  topik  di Twitter dan  banyak  disukai  ( like )  oleh  warganet  di Instagram ;  (4)  Bergerak  secara individual dan lebih berpegang teguh pada prinsip atau pendapat pribadi sesuai dengan isu yang lagi trending.

## Penutup
Era revolusi indutsri 4.0 membuat generasi Z semakin tinggi dalam penggunaan media sosial yang berkorelasi mendorong  profesi buzzer semakin tumbuh baik  dalam konteks politik maupun bisnis. Apalagi peran pemasaran digital baik dalam bisnis digital dan politik digital semakin membutuhkan peran buzzer untuk memperkuat suatu pesan atau konten. Dengan demikian berperannya media sosial akan mendorong tumbuhnya aktor-aktor  warganet  yang  tanpa  disadari  berprofesi  sebagai follower,  buzzer dan influencer. Hal  itu  tampak  dari  aktivitas  yang  dilakukan  seperti retweet,  repost dan reshare sebagai aktivitas buzzer karena ditujukan untuk memperkuat suatu pesan.
Dengan  semakin  berperannya buzzer dalam  upaya  memperkuat  konten  saat proses pemasaran digital, sangat lumrah bila banyak buzzer yang di sewa oleh berbagai perusahaan  untuk  bisa  memperkuat  konten.  Inilah  yang  kemudian  sering  dikenal
dengan buzzer bisnis.    Hal  yang  sama juga  terjadi dalam  politik  digital. Buzzer sangat dibutuhkan  para  kandidat  dan  partai  politik  untuk  memperkuat  dalam  memperkuat pesan  kampanye.  Dikarenakan  tingginya  kebutuhan  dari  para  kandidat  politik  untuk memperbaiki citra positif saat kampanye maka seringkali dibentuk tim siber media sosial yang sebenarnya adalah tim buzzer . Dengan demikian, buzzer yang menerima bayaran tentu  ada,  akan  tetapi  tidak  semua  aktivitas buzzer dalam  konteks  politik  merupakan aktivitas bayaran. Sebab banyak partai politik yang saat ini memiliki tim siber di media sosial dan tanpa bayaran sama sekali. Mereka menjadi tim siber dikarenakan karena rasa simpati  terhadap  partai  politik  dan  kandidat  politik.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada relawan  politik  digital  yang  fokus  dalam  media  sosial  yang  juga  bisa  dikategorikan sebagai buzzer media sosial meskipun mereka tanpa dibayar sama sekali. Artinya, para relawan yang menjadi aktif di media sosial dalam kampanye politik dan tidak dibayar juga merupakan profesi buzzer yang perlu dihormati. Dari identifikasi tersebut semakin mengonfirmasi  bahwa,  profesi buzzer tidak  mesti  merupakan  akun  bayaran  karena setiap  warganet  tanpa  sadar  seringkali  melakukan aktivitas buzzer di  media  sosialnya masing-masing.
Dalam  penelitian  ini  diketahui  bahwa,  penyebutan  istilah BuzzeRp lebih ditujukan untuk menjelaskan bahwa profesi buzzer di media sosial merupakan profesi bayaran  untuk  menyebarkan  informasi  hoaks.  Dengan  begitu,  pernyataan  ini  tentu sangat  tidak  memiliki  landasan  teori  yang  jelas.  Penyataan  istilah  ini  lebih  terkesan emosional sehingga bisa dikatakan bahwa istilah BuzzeRp atau “ buzzer rupiah” termasuk dalam kategori disinformasi. Sebab, para buzzer yang memperkuat percakapan BuzzeRp telah  ikut  berkontribusi  untuk  membelokan  opini  publik,  bahwa  profesi buzzer tidak mesti  merupakan  aktivitas  bayaran.  Dalam  penelitian  ini  diketahui  bahwa  para  akun warganet  yang  membelokkan  opini  publik  dengan  ikut  memperkuat  istilah buzzer bayaran juga merupakan akun buzzer pula. Artinya, dalam konteks ini para buzzer tanpa sadar menuduh aktivitas buzzer itu salah. Padahal disatu sisi para akun buzzer ini juga telah melakukan aktivitas buzzer . Dengan upaya terus menerus membicarakan bahwa buzzer adalah  aktivitas  bayaran  maka  dalam  nalar  warganet  akan  terbentuk  persepsi bahwa BuzzerRp adalah buzzer yang mengejar rupiah itu benar adanya. Padahal, istilah BuzzeRp yang selalu identik dengan “bayaran” merupakan salah kaprah.
Pada  akhirnya  penelitian  ini  berpendapat  bahwa  penyebutan  istilah BuzzeRp merupakan penyebutan yang salah kaprah. Sebab istilah mendasar dari buzzer adalah akun  media  sosial  yang  bertugas  menyebarluaskan,  mengkampanyekan  dan mendengungkan dengan tujuan memperkuat suatu pesan yang dalam konteks politik tidak semua aktivitasnya selalu dibayar dengan uang. Dengan demikian, artikel ini telah menyatakan  bahwa  telah  terjadi  salah  kaprah  dalam  langgam  masyarakat  digital  di Indonesia dalam mendefisikan istilah buzzer di media sosial.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih pada Ismail Fahmi yang memberikan banyak cara menganalisa percakapan warganet  di  media  sosial.  Selain  itu,  terima  kasih  kepada  Naufal  dari Drone  Emprit Academic Universitas  Islam  Indonesia  (Dea.uii.ac.id)  yang  bersedia  menyediakan berbagai kontainer data Social Network Analysis yang sangat dibutuhkan oleh penulis tanpa terbatas waktu.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Arianto,  B.  (2015).  Kampanye  Kreatif  dalam  Kontestasi  Presidensial  2014. Jurnal  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19 (1), 24.
Arianto, B. (2019a). Buzzer Media Sosial dan Branding Produk UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal UMKM Dewantara, 2 (1), 20.
Arianto, B. (2019b). Kontestasi Buzzer Politik dalam Mengawal APBD DKI Jakarta. Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional, 5 (1), 21. Bradshaw,  S.,  &  Howard,  P.  N.  (2019). The  Global  Disinformation  Order:  2019  Global Inventory  of  Organised  Social  Media  Manipulation :  Project  on  Computational Propaganda.
Castells, M. (2007). Communication, power and counter-power in the network society. International Journal of Communication, 1 (1), 29.
CIPG.  (2019).  Di  Balik  Fenomena  Buzzer:  Memahami  Lanskap  Industri  dan  Pengaruh Buzzer  di  Indonesia.  Retrieved  from  https://cipg.or.id/di-balik-fenomena- buzzer-memahami-lanskap-industri-dan-pengaruh-buzzer-di-indonesia/
CNN  Indonesia.  (2019).  Uang  Panas  Industri  Buzzer  Politik.  Retrieved  from https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181210015450-185- 352341/uang-panas-industri-buzzer-politik
Detik  News.  (2019).  Terungkap!  Begini  Kerja  Buzzer  Penyebar  Hoax  Pemilu  2019. Retrieved  from  https://news.detik.com/video/190422088/terungkap-begini- kerja-buzzer-penyebar-hoax-pemilu-2019
Freeman, B., & Chapman, S. (2008). Gone viral? Heard the buzz? A guide for public health practitioners  and  researchers  on  how  Web  2.0  can  subvert  advertising restrictions  and  spread  health  information. Journal  of  Epidemiology  & Community Health, 62 (9), 778-782.
Harder, R. A., Paulussen, S., & Van Aelst, P. (2016). Making Sense of Twitter Buzz: The cross-media  construction  of  news  stories  in  election  time. Digital  Journalism, 4 (7), 933-943.
Kompas Tekno. (2019). APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa.  Retrieved  from  https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/ apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa
Kompas  Tren.  (2019a).  Benarkah  Ada  Bayaran  Buzzer  Politik  di  Indonesia?  Retrieved from  https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/05/163800465/benarkah- ada-bayaran-buzzer-politik-di-indonesia-?page=all.
Kompas  Tren.  (2019b).  Mengenal  Buzzer,  Influencer,  Dampak  dan  Fenomenanya  di Indonesia.  Retrieved  from  https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/05/
063100765/mengenal-buzzer-influencer-dampak-dan-fenomenanya-di-
indonesia?page=all
Kompas  TV.  (2019).  Kominfo  Polisikan  "Buzzer"  Penyebar  Hoaks  Isu  Papua  Barat. Retrieved from https://www.kompas.tv/article/56207/kominfo-polisikan- buzzer-penyebar-hoaks-isu-papua-barat.
Liputan 6. (2017). Buzzer Penyebar Hoax dalam Kacamata MUI, Haram? Retrieved from https://www.liputan6.com/news/read/2979830/buzzer-penyebar-hoax-dalam- kacamata-mui-haram
Murthy, D. (2015). Twitter and elections: are tweets, predictive, reactive, or a form of buzz? Information, Communication & Society, 18 (7), 816-831.
Safiullah, M., Pathak, P., Singh, S., & Anshul, A. (2017). Social media as an upcoming tool for political marketing effectiveness. Asia Pacific Management Review, 22 (1), 10- 15.
Skoric, M., Poor, N., Achananuparp, P., Lim, E.-P., & Jiang, J. (2012, 2012). Tweets and votes: A study of the 2011 singapore general election . Tempo. (2019). Saatnya Menertibkan Buzzer. Retrieved from https://kolom.tempo.co/read/1254408/saatnya-menertibkan- buzzer/full&view=ok Thomas  Jr,  G.  M.  (2004).  Building  the  buzz  in  the  hive  mind. Journal  of  Consumer
Behaviour: An International Research Review, 4 (1), 64-72.

## Daftar Informan
Wawacana pemilik akun @BalkonJogja pada 10 Januari 2020 pukul 15.30 WIB.
Wawacana pemilik akun @NaradhiptaJogja pada 13 Januari 2020 pukul 08.00 WIB. Wawacana pemilik akun @nety_rusi pada 9 Januari 2020, pukul 13.00. Wawacana pemilik akun @RepublikTweep pada 13 Januari 2020, pukul 12.00 WIB. Wawacana pemilik akun @Ilmannafi_an pada 20 Januari, pukul 12.00 WIB Wawacana pemilik akun @mba_diahworo pada 11 Januari 2020 pukul 10.00 WIB.

## Tentang Penulis
Bambang  Arianto adalah  Peneliti  di  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Nahdlatul  Ulama  (UNU)  Yogyakarta.  Ia  memiliki  area riset seputar politik dan media sosial.