Tasamuh: Jurnal Studi Islam ISSN 1979-2549 (p), 2461-0461 (e)
Volume 14, Nomor 1, April 2022 144 - 154
https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/ Tasamuh

## Komparatif Hukum Islam dengan Hukum
Positif  Sanksi Tindak Pidana Zina.
Iskandar Universitas Muhammadiyah Kupang Email : iskandarmbojo97@gmail.com
Agus Salam Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Email : Agussalam0808@gmail.com

## Abstract
Discussion of Islamic Law and Positive Law of the Crime of Zina, is the most  important  aspect  to  be  discussed  in  depth  in  order  to  produce  the  right foundation  as  a  basis  for  policy  and  in  actualizing  the  law  appropriately.  This paper includes an introduction that reveals that Shari'ah is an Islamic Criminal Law  which  contains  benefits  for  humans  in  the  world,  the  hereafter.  The application  of  Islamic  Criminal  Law  aims  to  create  human  peace,  between Islamic  Law  and  the  Indonesian  Criminal  Code  (KUHP)  there  are  striking differences , the contents of this article reveal the crime of adultery according to the Shari'a, sanctions for adultery in  the Koran and hadith, adultery according to  positive  law  (KUHP),  sanctions  for  adultery  in  Islamic  criminal  law  and positive  criminal  law  (KUHP).  Islam  as  the  basis  for  determining  the  legal sanctions  for  adultery,  the  concept  of  adultery  according  to  Islam  and  the Criminal Code.

## Abstrak
Pembahasan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  Tindak  Pidana  Zina, merupakan  aspek  terpenting  untuk  di  bahas  secara  mendalam  guna menghasilkan  landasan  yang  tepat  sebagai    dasar  kebijakan  dan  dalam mengaktualisasikan  hukum  dengan  tepat.  Tulisan  ini    mencakup  pendahuluan yang  mengungkap  Syari’at  merupakan  Hukum  Pidana  Islam  yang  mengandung kemaslahatan  untuk  manusia  didunia,  akhirat.Penerapan  Hukum  Pidana  Islam bertujuan  untuk  menciptakan  ketentraman  manusia,  antara  Hukum  Islam  dan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia  (KUHP)  terdapat  perbedaan yang mencolok, isi tulisan ini  mengungkap Tindak Pidana Zina menurut syariat,
Sanksi  Tindak  Pidana  Zina  dalam  alquran  dan  hadits,Zina  Menurut  Hukum Positif  (KUHP),  Sanksi  Zina  Dalam  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Pidana Positif (KUHP), sebagai akhir tulisan di simpulkan tentang sumber hukum islam sebagai  dasar  penentuan  sanksi  hukum  zina,  konsep  zina  menurut  islam  dan KUHP.

## A. Pendahuluan
Syari’at  merupakan  Hukum  Pidana  Islam  yang  mengandung kemaslahatan  untuk  manusia  didunia,  akhirat.Penerapan  Hukum  Pidana  Islam bertujuan untuk menciptakan ketentraman  manusia di muka bumidan  mencegah perbuatan  yang  merugikan  masyarakat,  berkenaan  dengan  jiwa,  harta  dan kehormatan.  pemberian  hukuman    untuk  merealisasi  kemaslahatan  umat  serta menegakkan keadilan sesuai dengan  syariat hukum secara umum, sesuai dengan penjelasan  Makhrus  Munajat    bahwa  hukum  adalah  syariat  yang  memberantas segala  bentuk  tindak  pidana  bertujuan  untuk  memelihara  stabilitas  masyarakat sedangkan untuk pribadi bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya.
Perzinahan  adalah  problematika  serius  yang  dihadapi  bagi  umat manusia.Hukum  di  ciptakan  untuk  mengatur  masyarakatnya  agar  lebih  beradab dan  berakhlak  mulia.  Pancasila  di  Indonesia  di  wujudkan  sebagai  dasarideologi yang dituangkan dalam undang-undangan sebagai pengatur kehidupan berbangsa secara  langsung  mempersoalkan  masalah  perzinahan  sebagai  objeh  hukum .Perbuatan  zina  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  dilarang  oleh  semua sistem  hukum  yang  ada  di  dunia,  baik  di  barat  ataupun  di  belahan  manapun  di dunia  ini.Realita  perundang-undangan  Negara  kita    belum  efektif  mengatasi masalah  perzinahan,  terlihat  dari  kasus  perzinahan  yang    marak.hal  ini merupakan  tanda  bahwa  ummat  Islam  semakin  jauh  dari  syariat    Islam.  Asas- asas  Hukum  Pidana  Islam  yang  memuat  ketentuan-ketentuantentang  larangan perzinahan telah terkandung dalam al-Qur’an dan Hadist Rasulullah saw. Secara umum  Hukum  Islam  merupakan  syariat  Allah  yang  mengandung  kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia dan  akhirat.
Dalam  Hukum  Islam  tindak  pidana  zina  atau  perzinahan  yakni  Zina sangat  di  haramkan.Dasar  keharaman  zina  dalam  Hukum  Islam  terdapat  dalam Q.S Al-Mu’minun/23: 5-7.
Terjemahannya :
“Dan  orang-orang  yang  menjaga  kemaluannya,kecuali  terhadap  isteri- isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal  ini  tiada  tercela.Barangsiapa  mencari  yang  di  balik  itu  maka  mereka  itulah orang-orang yang melampaui batas.” 1
Ayat  diatas  Allah  swt.  Menerangkan  sifat  dari  orang  mukmin yang  berbahagia  yaitu  suka  menjaga  kemaluannya  dari  setiap  perbuatan keji,seperti  zina,  mengerjakan  perbuatan  kaum  Luth  (homoseks),Onani,dan sebagainnya,Bahkan tidak hanya zina yang diharamkanmelainkan mendekatinya pun haram. Firman Allah dalam QS Al-Isra’/17: 32.
Terjemahannya :
“Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina  ;sesungguhnya  zina  itu  adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”
Antara  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia  (KUHP)  terdapat  perbedaan  yang  mencolok  ada  tiga  hal  perzinahan dalam  KUHP  , pertama perzinaan  dengan  kekerasan kedua perzinaan  dengan paksaan secara jiwa, dan ketiga perzinaan dasar suka sama suka.
larangan  zina  di  Indonesia    berlaku  bagi  pasangan  yang  salah  satunya atau  keduanya  terikat  dalam  perkawinan.  tidak  melarang  adanya  perzinahan perempuan  dan  laki-laki  yang  tidak  terikat  ikatan  perkawinan.  Tindak  pidana zina  merupakan  delik    aduanyang  hanya  bisa  diproses  apabila  ada  yang mengadukan  atau  dirugikan.Hal  ini  memperlihatkan  banyak  perbandingan pendapat  atau  adanya  perbedaanakibat  sanksi  pidana  dan  jenis  delik  antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.
hukuman bagi pezina sangat berat dilihat dari syariat islam di bandingkan dengan hukumpidana  dalam KUHP, Hukum Islam  tidak mengenal istilah aduan bagi praktek zina. Ini tentunya sangat berbeda dengan klasifikasi ketentuan delik zina  yang  tercantum  dalam  KUHP  sebagai  salah  satu  jenis  delik  aduan.Hukum Islam perzinahan adalah tindak pidana murni.Islam tidak mengenal istilah aduan, siapapun  yang  melakukan  maka  ketentuan  yang  ada  di  terapkan.Hukum  Islam pembuktian  zina  dilakukan  berdasarkan    pengakuan  dan  kesaksian  para  pelaku
1' Al-Qur’an  dan  Terjemahnya.  2010.  Departemen  Agama  RI.  (Bandung:  PT.  Sygma Examedia Arkanleema
zina  yang  di  saksikan  oleh  empat  orang  laki-laki.Uraian  di  atas  memberikan arahan untuk melahirkan sebuah tema artikel KOMPARATIF  HUKUM ISLAM DENGAN  HUKUM POSITIF SANKSI BAGI  TINDAK PIDANA ZINA

## B.  Tindak Pidana Zinamenurut syariat
Menurut  syariat  Islam,  jumhur  fuqaha  sudah  sepakatbahwa    sumber hukum Islam ada 4: Al-Qur’an, hadist, ijma, Qiyas  yang wajib di ikuti. Apabila tidak terdapat  hukum suatu peristiwa dalam al-Qur’an  baru di cari dalam  hadist dan  seterusnya  prosesnya  seperti  itu  dalam  mencari  hukum.Nurul  Irfan menjelaskan bahwa dasar hukum atausumber hukum dalam hukum pidana Islam adalah: 2 Pertama Al-Qur’an  yang  merupakan  sumber ajaran Islam  yang pertama dan  utama  memuat  wahyu-wahyu  yang  disampaikan  kepada  Nabi  Muhammad saw.
Al-Qur’an memuat ajaran Islam yang sebagian dari isinya adalah prinsip- prinsip syariah mengenai ibadah khas (Shalat, puasa, zakat, dan haji) dan ibadah umum  (perekonomian,  perkawinan,  pemerintahan,  hukum  pidana,  hukum perdata).  al-Qur’an  adalah  sumber  hukum  ajaran  Islam  yang  pertama  yang memuat  kumpulan  beberapa  wahyu  yang  telah  diturunkan  kepada  Nabi Muhammad saw.
Sumber-sumber Hukum Pidana Zina dalam al-Qur’an :
1. QS Al-Mukmin-n/23 : 5-7.
Terjemahnya :
“Dan  orang-orang  yang  menjaga  kemaluannya,kecuali  terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa.Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” 3 2. QS Al-Isra’/17: 32.
Terjemahnya :
2 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), h. 121-125
3 Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam    Direktorat  Urusan Agama  Islam  dan  Pembinaan  Islam, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya (Bekasi:  Cipta  Bagus Segara,2014), h. 562
“Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina,  sesungguhnya  zina  itu  adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” 4
Kedua Sunnah  Nabi  Muhammad  adalah,  hal-hal  yang  diungkapkan  al- Qur’an yang bersifat umum yang memerlukan penjelasan. Nabi Muhammad saw menjelaskan  dengan  perkataan,  perbuatan,  perizinan  Nabi  atau  suatu  tindakan yang  dilarang  Nabi. 5 Sumber  lain  menjelaskan  bahwa  sunnah  adalah  jalan  yang di  tempuh  oleh  Rasulullah  dan  para  sahabatnya,  baik  ilmu,keyakinan, ucapan,perbuatan  maupun  penetapan 6 . Ketiga Ijma’  adalah  kebulatan  pendapat seluruh  ahli  ijtihad  sesudah  wafatnya  Rasulullah    SAW  pada  masa  atas  sesuatu hukum  Syara’. 7 Menurut  ahli  lain  Ijma    merupakan  kebulatan  pendapat  fuqoha’ mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah Nabi Muhammad saw. Ijma’  merupakan  kebulatan  kesepakatan  semua  mujtahidin  terhadap  suatu pendapat hukum yang mereka sepakati bersama, baik dalam pertemuan maupun secara terpisah-pisah maka hukumnya menjadi mengikat. Ijma’ merupakan dalil qat’i,  akan  tetapi  kalau  hukum  tersebut  hanya  keluar  dari  kebanyakan mujtahidin,  maka  hanya  dianggap  sebagai  dalil  dhanni, 8 Keempat  Qiyas  adalah mepertemukan  sesuatu  yang  tidak  ada  nash  hukumnya  karena  ada  persamaan Ilatnya  hukum  dengan  demikian  qiyas  merupakan  penerapan  hukum  analogis terhadap  hukum  sesuatu  yang  serupa  karena  prinsip  persamaan  illat    akan melahirkan  hukum  yang  sama  pula 9 .  Hamzah  Hasanmempersamakan  hukum suatu  perkara  yang  belum  ada  ketetapan  hukumnya  dengan  suatu  perkara  yang sudah  ada  ketetapan  hukumnya.Persamaan  ketentuan  hukum  yang  dimaksud didasari  oleh  adanya  unsur-unsur  kesamaan  yang  sudah  ketetapan  hukumannya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya disebut illat. 10

## C.  Sanksi Tindak Pidana Zina dalam alquran dan hadits
Sanksi  hukum  bagi  pezina  berdasarkan  ayat  al-Qur’an  dan  hadist  yakni QS Al-Nisa/4 : 15-16.
4 Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam    Direktorat  Urusan Agama  Islam  dan  Pembinaan  Islam, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya (Bekasi:  Cipta  Bagus Segara,2014), h. 285
5 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, h. 131
6 http://m.liputan6.com
7 http://penerbitbukudeepublish.com
8 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 111
9 http://pa-sukamara.go.id
10 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 32
Pada  permulaan  Islam,  hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  zina  adalah dikurung  di  rumah  sampai  mati  dan  dicaci  maki.  Hal  ini  berdasarkan  firman Allah dalam QS Al-Nisa’/4: 15-16.
Terjemahnya :
“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka  telah  memberi  persaksian,  maka  kurunglah  mereka  (wanita-wanita  itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat  dan  memperbaiki  diri,  maka  biarkanlah  mereka.Sesungguhnya  Allah Maha penerima taubat lagi maha penyayang.” 11
Kemudian  sanksi  lain  dari  perbuatan  zina  yaitu  didera  seratus  kali, berdasarkan pada firman Allah dalam QS Al-Nur/24 : 2.
Terjemahnya :
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap- tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada  Allah,  dan  hari  akhirat,  dan  hendaklah  (pelaksanaan)  hukuman  mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” 12
bagi  pelaku  zina muhsan adalah  hukuman  rajam,  yaitu  si  pelaku dilempari  batu  hingga  meninggal.  Adapun  pelaku  zina ghairu  muhsan, sanksi hukumannya adalah hukuman cambuk  sebanyak seratus kali. 13
Menurut hadis  sanksi  bagi pelaku zina  jejaka dan perawan  yang  berzina hukumannya  dera  seratus  kali  dan  pengasingan    selama  satu  tahun.  Sedangkan duda dan janda hukmannya di dera seratus kali dan di rajam.”( H.R Muslim ). 14
11 Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat  Urusan Agama  Islam  dan  Pembinaan  Islam, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya (Bekasi:  Cipta  Bagus Segara,2014), h. 80
12 Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat  Urusan Agama  Islam  dan  Pembinaan  Islam, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya (Bekasi:  Cipta  Bagus Segara,2014), h. 350
13 Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 86
Sanksi  hukum  bagi  pezina  berdasarkan  ayat  al-Qur’an  dan  hadis  yang telah  diungkapkan  di  atas,  dapat  disimpulkan:  1).  Sanksi  hukumyang  berstatus pemudi    atau  pemuda  adalah  hukuman  cambuk  seratus  kali.  2).  Dalam pelaksanaan  cambuk  tidak  ada  belas  kasihan  kepada  pelaku  zina  serta eksekusinya  disaksikan  oleh  sekumpulan  dari  orang-orang  yang  beriman.  3). Pelaksanaan  hukuman cambuk  bagi pezina pada  poin 1 di atas, tidak  boleh ada belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.  4). Sanksi hukum yang berstatus  janda  dan  duda  adalah  hukuman  rajam.Kesimpulannya  adalah  syariat Islam tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja atau putra raja dan hamba  sahaya,  kaya  atau  miskin,  hitam  atau  putih.  Kalau  terbukti  melakukan zina, maka hukuman dijatuhkan kepadanya.

## D.   Zina Menurut Hukum Positif (KUHP)
Dalam  hukum  positif  dalam  (  KHUP  dan  BW  serta  UU  Perkawinan ),Zina ( Overspel )di artikan sebagai hubungan di luar  nikah antara seorang lai- laki    yang  belum  beristri    dengan  perempuan  yang  telah  bersuamu,  atau hubungan  antara   seorang  wanita    yang  belum  bersuami    dengan  laki-laki  yang telah beristri. 15
Para pakar hukum pidana di Indonesia telah mengawali langkahnya pada tahun  1963  untuk  membuat  KUHP  baru  agar  sesuai  dengan  budaya  bangsa Indonesia.  Departemen  Hukum  dan  HAM  telah  membuat  tim  yang beranggotakan  para  pakar  hukum  pidana  di  Indonesia  dan  bertugas  membuat RUU-KUHP  ini  telah  beberapa  kali  dilakukan  perbaikan  ataupun  perubahan, sehingga  ke  RUU-KUHP  2008.  Oleh  karena  RUU-KUHP  belum  menjadi undang-undang (ius constituendum), maka jika terjadi perbuatan zina, ketentuan hukum pidana yang diterapkan kepada pelaku delik zina adalah Pasal 284 KUHP yang  hukumannya  sangat  ringan,  yaitu  9  (sembilan)  bulan 16 .Pasal  485  RUU- KUHP 2008 telah melakukan perubahan dan perbaikan dalam menetukan pelaku zina dan hukumannya.
Para  pelaku  zina  yang  ditentukan  dalam  Pasal  485  RUU-KUHP, sebagaimana  telah  dikemukakan,  tidak  terbatas  pada  pelaku  zina  yang  kedua
14 http//news.detik.com
15 http://repository.unair.ac.id
16 Neng  Djubaedah, Perzinaan  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia  Ditinjau dari Hukum Islam, h. 82
pelakunya  atau  salah  satu  pelakunya  adalah  orang-orang  yang  dalam  ikatan perkawinan  yang  sah.  Pasal  485  ayat  (1)  huruf  e  menentukan  bahwa  kedua pelaku  zina  itu  termasuk orang-orang  yang  tidak  terikat  perkawinan .Deliknya pun  disebut  secara  tegas  sebagai delik  zina. Hukuman  yang  ditentukan  dalam Pasal  485  RUU-KUHP  2008  pun  telah  lebih  berat,  yaitu  paling  lama  5  tahun, bukan 9 bulan.
Berdasarkan  berdasarkan  undang-undang  KUHP  bahwa  perbuatan persetubuhan  di  luar  perkawinan  yang  dapat  dimasukkan  sebagai  perbuatan pidana adalah : 1). Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  kedua-duanya  atau  salah  seorang pelakunya  sedang  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  dengan  orang  lain.  2). Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan  yang  dalam  keadaan  tidak  pingsan.  3).  Persetubuhan  di  luar perkawinan  yang  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  terhadap  perempuan  yang dalam  keadaan  tidak  berdaya.  4).    Persetubuhan  di  luar  perkawinan  yang dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  terhadap  perempuan  yang  diketahuinya  atau sepatutnya  harus  diduganya  belum  berumur  15  (lima  belas  tahun).  5). Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan  yang  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  belum  masanya untuk dikawini.

## E.  Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP)
Dalam  Hukum  Pidana  Islam  Sanksi  yang  diberikan  bagi  pelaku  zina terbagi  menjadi  dua  kategori  yakni  pelaku  zina muhsan  (sudah  menikah) dan pelaku  zina ghairu  muhsan(belum  menikah) .  Pelaku  zina  yang  belum  menikah didasarkan pada ayat al-Qur’an yaitu di dera seratus kali.Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah dikenakan sanksi rajam.Rajam ialah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan  pelakunya  dikenakan  sanksi  yang  sangat  berat,  karena  alasan  yang  dapat dipertanggungjawabkan  secara  moral  dan  akal.Kenapa  zina  diancam  dengan hukuman  berat.  Hal  ini  disebabkan  karena  perbuatan  zina  sangat  dicela  oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan  hukuman rajam dengan disaksikan orang banyak, jika ia muhsan. jika ia ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya  perbedaan  hukuman  tersebut  karena  muhsan  seharusnya  bisa  lebih menjaga diri untuk  melakukan perbuatan tercela  itu, apalagi  kalau  masih dalam ikatan  perkawinan  yang  berarti  menyakiti  dan  mencemarkan  nama  baik keluargannya,  sementara  ghairu  muhsan  belum  pernah  menikah  sehingga  nafsu syahwatnya  lebih  besar  karena  didorong  rasa  keingintahuannya.  Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.
Sedangkan sanksi dalam Hukum Pidana Positif (KUHP), pada pasal 284 KUHP  hanya  mengancam  hukuman  maksimal  Sembilan  bulan  pidana  penjara. Dalam rancangan undang-undang (RUU) KUHP telah dirumuskan sanksi tindak pidana  zina  yang  baru  yaitu  pada  Pasal  484  disebutkan  tentang  ancaman hukuman  untuk  perbuatan  zina  adalah  lima  tahun  penjara  dan  diancam  pidana maksimal  dua  tahun  penjara  bagi  pelaku  kumpul  kebo  yaitu  perbuatan  tinggal serumah tanpa ada ikatan perkawinan.

## Perbandingan hukuman pidana islam dan KUHP

## Hukum  Pidana Islam
 Pelaku zina yang dapat dijatuhi hukuman yaitu orang mukallaf.
 Hukum Pidana Islam tidak  membedakan dalam  hal status pezina apakah ia sedang berada dalam ikatan pernikahan yang sah atau tidak.
 Hukum Pidana Islam menjatuhkan sanksi zina dibedakan menjadi
2  kategori  yakni muhsan (pezina  yang  sudah  menikah)  dan ghairu  muhsan (pezina yang belum pernah menikah).
 Hukum Pidana Islam dalam proses pembuktian tindak pidana zina harus menghadirkan 4 orang saksi.
Dilakukan karena bukan terpaksa.

## Hukum Pidana KUHP
 Pelaku  yang  dapat  dijerat  Pasal  Perzinaan  hanyalah  pelaku  yang
sedang terikat perkawinan saja.
 Dalam  KUHP  perbuatan  zina  hanya  dapat  dituntut  atas
pengaduan suami/istri yang tercemar (Pasal 284 ayat 2)
 Dalam  KUHP  istilah muhsan dan ghairu  muhsan tidak  dikenal, dimana  KUHP  mengsyaratkan pelaku  harus tunduk pada Pasal 27 BW,  karena Pasal  27  BW  tersebut  mengandung  asas  monogami,  dimana  seorang  laki-laki hanya  diperkenankan  menikahi  seorang  perempuan  saja  dan  begitu  pula sebaliknya.
 Dalam  pasal  27  KUHPerdata  (BW).  Bisa  diartikan  bahwa  pria dan wanita yang melakukan zina belum menikah, mereka tidak dikenakan sanksi hukuman  tersebut.  Asalkan  tidak  ada  unsur  paksaan  dan  mereka  telah  dewasa dan  suka  sama  suka  (Pasal  285  &  Pasal  287  ayat  1).Dalam  KUHP  tidak dibutuhkan  saksi  yang  terpenting  jika  seorang  suami/istri  merasa  dirugikan  ia bisa melakukan delik aduan.

## F.   Kesimpulan
sumber  hukum  Islam  sebagai  dasar  penetuan  sanksi  pidana  zina  adalah Al-Qur’an,  hadist,  ijma,  Qiyas.  Apabila  tidak  terdapat  hukum  suatu  peristiwa dalam  al-Qur’an  baru  di  cari  dalam  hadist  dan  seterusnya.Hukum  Islam menjelaskan  zina  merupakan  persetubuhan  yang  di  lakukan  oleh  laki-laki  dan perempuan diluar perkawinan yang sah.
Dalam  hukum  positif  (  KHUP  dan  BW  serta  UU  Perkawinan  ),Zina  di artikan  sebagai  hubungan  di  luar    nikah  antara  seorang  lai-laki    yang  belum beristri  dengan perempuan yang telah bersuami, atau hubungan antara  seorang wanita    yang  belum  bersuami    dengan  laki-laki  yang  telah  beristri  dalam menyikapi  masalah  perzinaan,  ada  berbagai  variasi  hukuman  (klasifikasi). Dengan  penerapan  hukuman  yang  berbeda-beda  yang  tertuang  dalam  KUHP Pasal 284  ayat 1 dan 2 dipidana penjara selama 9 (Sembilan)  bulan, Pasal 285, 286 dan 287 ayat 1.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan  Terjemahnya.  2010.  Departemen  Agama  RI.
(Bandung:PT.Sygma Examedia  Arkanleema
Nurul Irfan , Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 125
Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam    Direktorat  Urusan  Agama  Islam  dan  Pembinaan  Islam,  Al-Qur’an  dan Terjemahannya (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2014),
http://m.liputan6.com http://penerbitbukudeepublish.com Mohammad Daud Ali , Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
http://pa-sukamara.go.id Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Makassar:  Alauddin University Press, 2014),
Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam  Direktorat  Urusan  Agama  Islam  dan  Pembinaan  Islam, Al-Qur’an  dan Terjemahannya (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2014), http//news.detik.com http://repository.unair.ac.id Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam,.