POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022), 114-131
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
Akbar Farid*, Muhammad Amri, Muhammad Fahry, dan Muhammad Fuad
Universitas Gadjah Mada, yogyakarta
*akbarfarid664@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  look  at  the  roots  of  conflict  in  the  Pindul  Cave  tourist  area  and  see  what  potentials  are  likely  to  be intervened  using  conflict  management  governance  practices.  This  study  also  recommends  the  concept  of  Community- Based Tourism that can be applied to Pindul Cave tourism as an effort to resolve conflicts. This study uses a qualitative method. Based on the research results, there is a land conflict between Atik Damayanti as the owner of part of the land in Pindul  Cave  Tourism  and  Pokdarwis  in  Bejiharjo  Village,  Gunungkidul  Regency  and  BUMDes,  Bejiharjo  Village, Gunungkidul  Regency.  Second,  is  the  conflict  in  the  management  of  Pindul  Cave  tourism  which  has  11  Pokdarwis competing with each other, resulting in several jockeys and marketing playing the price of tourism in Pindul Cave. Other results  include  examples  of  the  implementation  of  Community-Based  Tourism  that  can  be  realized  in  the  Pindul  Cave Tourism Village, Bejiharjo Village, and Gunungkidul Regency as an effort to practice governance in conflict resolution.
Keywords: community-based tourism; conflict resolution; governance

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat melihat akar konflik di kawasan wisata Gua Pindul dan melihat potensi apa  saja  yang  berpeluang  diintervensi  menggunakan  praktik  governance  manajemen  konflik.  Penelitian  ini juga merekomendasikan konsep Community Based Tourism yang dapat diterapkan di wisata Gua Pindul sebagai upaya  resolusi  konflik.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  terdapat konflik tanah antara Atik Damayanti sebagai pemilik sebagian lahan di Wisata Gua Pindul dengan Pokdarwis di  Desa  Bejiharjo  Kabupaten  Gunungkidul  dan  BUMDes  Desa  Bejiharjo  Kabupaten  Gunungkidul.  Kedua, adalah  konflik  pengelolaan  wisata  Gua  Pindul  yang  memiliki  11  Pokdarwis  yang  saling  bersaing  satu  sama lain sehingga menghasilkan beberapa joki dan mark e ting yang memainkan harga wisata di Gua Pindul. Hasil lainnya terdapat contoh penerapan Co m munity Based  To urism yang dapat direalisasikan di desa wisata Gua Pindul Desa Bejiharjo Kabupaten Gunungkidul sebagai upaya praktik governance dalam resolusi konflik.
Kata kunci: community based tourism ; resolusi konflik; pemerintahan;
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
How  to  Cite : Farid,  A.,  Amri,  M.,  Fahry,  M.,  Fuad,  M.  (2022).  Strategi  Governance  Melalui  Community  Based  Tourism  Sebagai  Upaya Penyelesaian  Konflik  Wisata  di  Gua  Pindul .  POLITICOS:  Jurnal  Politik  dan  Pemerintahan,  2  (2):  114-131.  Doi:  https://doi.org/10.22225/ politicos.2.2.2022.114-131

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul

## I.  PENDAHULUAN
Kabupaten  Gunungkidul  merupakan wilayah  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (DIY)  yang  memiliki  potensi wisata alam terbanyak. Sebelum tahun 2011, objek wisata di wilayah Gunungkidul hanya tersebar di sepanjang pantai selatan. Namun setelah  tahun  tersebut,  Gua  Pindul  hadir sebagai alternatif baru destinasi wisata alam yang  diresmikan  oleh  mantan  Bupati Gunungkidul,  Almarhum  Sumpeno  Putro, pada  10  Oktober  2010  atau  bertepatan dengan fam to ur (perjalanan  dinas)  pejabat Kabupaten  Gunungkidul.  Melalui  bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  Pariwisata yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kebudayaan dan  Pariwisata  (sekarang  Dinas  Pariwisata) Kabupaten  Gunungkidul  pada  tahun  2011, Gua Pindul berkembang menjadi salah satu ikon  destinasi  wisata  terkenal  di  daerah tersebut (Sudjarwono, 2021). Perkembangan Gua  Pindul  sebagai  destinasi  wisata  yang semakin pesat pada akhirnya menjadi  daya tarik sehingga banyak dikunjungi wisatawan,  baik  dari  dalam  maupun  luar negeri.
Tahun  2020,  meskipun  di  tengah pandemi Co ro navirus Disease 2019 (Covid- 19),  objek  wisata  Gua  Pindul  mampu menghasilkan  lebih  dari  Rp.  13  milliar rupiah  per  tahun (Sariyanto,  2021). Kepala Seksi  Kelembagaan  Bidang  Kelembagaan dan  Industri  Dinas  Pariwisata  (Dispar) Gunungkidul, (Sudjarwono, 2021) mengatakan, pengelola berhasil menjadikan objek  wisata  Gua  Pindul  sebagai  sumber
mata  pencaharian,  dan  membuka  lapangan kerja  sehingga  mampu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  Kelurahan Bejiharjo.  Namun  seiring  dinamika  yang terjadi,  konflik  muncul  di  kawasan  wisata Gua  Pindul  karena  banyak  pihak  berebut sumber daya dengan hadirnya objek wisata Gua Pindul.
Setidaknya  ada  dua  konflik  yang terjadi  di  Gua  Pindul,  yaitu  konflik  tanah, dan  konflik  pengelolaan  wisata. Pertama, konflik  tanah.  Perseteruan  bermula  ketika tahun  2013,  pihak  Atiek  Damayanti menuntut  kepada  Kelompok  Sadar  Wisata (Pokdarwis)  Desa  Wisata  Bejiharjo  (Dewa Bejo)  atas  hak  pengelolaan  wisata  di  Gua Pindul.  Pihak  Atiek  sebagai  pemilik  tanah di atas gua tersebut mengklaim berhak atas pengelolaan  objek  wisata  Gua  Pindul. Sementara  para  perintis  Dewa  Bejo  juga merasa  berhak  mengelola  objek  wisata tersebut  karena  Gua  Pindul  tidak  bisa dimiliki  perseorangan,  melainkan  menjadi bagian  dari  ruang  publik,  sebagaimana jalan,  jembatan,  dan  sarana  umum  lainnya. Klaim  kedua  belah  pihak  tersebut  pada akhirnya  berujung  pada  perseteruan  yang intensif dan eskalasi tidak produktif (Afala, 2017).
Sudjarwono (2021) menjelaskan bahwa gua menjadi milik Pemerintah sebagaimana diataru  dalam  pasal  33  Undang-Undang Dasar  (UUD)  1945  dan  UU  No.  7  Tahun 2004,  serta  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No. 38  Tahun  2011  tentang  Sumber  Daya  Air. Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul mendapatkan  izin  pemanfaatan  sungai bawah  tanah  dari  Badan  Geologi  untuk
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
kegiatan pariwisata di Gua Pindul. Kemudian Bupati Gunungkidul
mendelegasikan ke Dispar untuk mengelola kegiatan  pariwisata  tersebut.  Oleh  karena itu, (Sudjarwono, 2021) menganggap, tuntutan pihak Atiek terkait klaim hak atas pengelolaan wisata Gua Pindul itu sebenarnya bukan hal yang perlu disengketakan.
Kedua ,  konflik  pengelolaan  wisata  Gua Pindul.  Ini  terjadi  karena  banyaknya Pokdarwis  baru  yang  turut  mengelola wisata  Gua  Pindul.  Pada  dasarnya  konflik dipicu adanya kecemburuan, dan kurangnya koordinasi antar-pengelola wisata  Gua  Pindul.  Pada  saat itu, Pemerintah Kabupaten
(Pemkab)
Gunungkidul tidak merespons cepat konflik yang  muncul  di  masyarakat  itu  sehingga menjadi berkepanjangan.  Saat  konflik pengelolaan  Objek  Wisata  Gua  Pindul memuncak,  Pemkab  Gunungkidul  baru meresponsnya dengan mengeluarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Harapannya, Perda ini mampu mengatasi  konflik  pengelolaan  wisata  di Gua  Pindul.  Regulasi  tersebut  berperan besar  dalam  menentukan  pihak  yang berhak mengelola, menyediakan sarana dan prasarana,  promosi  pariwisata,  serta  wajib membayar  pajak (Nurohman,  2017) .  Bupati
Gunungkidul juga mengeluarkan Keputusan  No.  316/KPTS/2013  tentang Penunjukan
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan  Kabupaten  Gunungkidul sebagai Pengelola Objek Wisata dan Tempat
Rekreasi  di  Kawasan  Gua  Pindul.  Melalui keputusan  ini,  Bupati  berharap  mampu memberikan  kepastian  hukum  terhadap pengelolaan  objek  wiasta  Gua  Pindul,  serta mampu menciptakan ketertiban dan keamanan  di  kawasan  wisata,  melalui praktik governance.
Sebagai konsep dan praktik
pemerintahan, go vernance menawarkan gagasan  yang  relevan  dan  penting  dalam kerangka  perdamaian  dan  resolusi  konflik. Salah  satunya,  ide  perlibatan  lebih  banyak stakeholders di  luar  agen  pemerintahan  formal. Istilah dan konsep go vernance diperkenalkan  dalam  konteks  keraguan sejumlah  pihak  melihat  efektivitas  lembaga pemerintahan dan negara dalam menangani berbagai penyalahgunaan yang dilakukannya sendiri, terutama soal korupsi atau penyelewengan dana pembangunan.
Berawal  dari  kerangka  berpikir  itulah sejumlah  pihak  menawarkan  ide  untuk menerapkan prinsip-prinsip go o d governance sebagai  alternatif  ide  terkait demokratisasi yang tidak menyentuh berbagai penyalahgunaan oleh negara. Good governance merupakan  sebuah  gagasan  tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh stak eho ld ers yang berkepentingan,  dengan  prinsip-prinsip yang  telah  disepakati  bersama.  Sejumlah kalangan  di  Indonesia  menerjemahkan governance sebagai “ tata  pemerintahan ”, yaitu pemahaman terhadap proses pemerintahan  yang  tidak  hanya  mencakup struktur,  dan  manajemen  kelembagaan yang  disebut  sebagai “ negara ” atau “ pemerintah ” melainkan  juga  mencakup CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
dua pihak atau aktor (stakeholders) lain, yakni masyarakat  sipil  dan  dunia  usaha (Arfani, 2005).
Ide  ini  paralel  dengan  konsep-konsep negosiasi  integratif,  fasilitasi,  dan  mediasi yang  bermuara  pada  penyelesaian  konflik non-litigatif,  serta  melibatkan  pihak-pihak di  luar  mekanisme  formal  negara,  namun mereka  tengah  berkonflik.  Setidaknya  ada tiga tujuan governance sebagai usaha pengelolaan konflik.
Pertama , memperkenalkan kajian konvensional  mengenai go vernance yang mencakup  kajian  politik  dan  pemerintahan sebagai  bagian  dari  studi  pengelolaan konflik, terutama dalam konteks masyarakat  di  negara  berkembang,  pada masa  transisi  dari  otoriterisme  politik  ke sistem politik lebih terbuka.
Kedua , mengkaji  praktik go vernance, dan  mengeksplorasi  peran stak eho ld ers dalam  konteks  pengelolaan  konflik  yang bisa dilakukan melalui kasus dan pendekatan komparatif.
Ketiga , mengeksplorasi praktik- praktik domestik atau lokal ( lo cal genuines, wisdoms )  dalam  penerapan governance untuk mendapatkan  model  atau  rekomendasi kebijakan,  sesuai  dengan  pihak-pihak  yang relevan  (Arfani,  2003).  Praktik go vernance diharapkan mampu mengurangi munculnya  potensi  konflik,  khususnya dalam upaya mengelola objek wisata di Gua Pindul.
Episode  selanjutnya  dari  konflik pengelolaan  wisata  di  Gua  Pindul  adalah
terbitnya  Peraturan  Bupati  Gunungkidul No.  56  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Perbup  Gunungkidul  No.  3  Tahun  2014 tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  atas perda  Kabupaten  Gunungkidul  No.  5
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Perbup
tersebut memberikan opsi kepada masyarakat untuk memilih  antara  satu  destinasi  wisata,  satu Pokdarwis  atau  satu  desa  satu  Pokdarwis. Masyarakat  memilih  satu  destinasi  wisata satu  Pokdarwis,  namun  dalam  praktiknya, setelah  terbentuk  11  Pokdarwis,  para operator  wisatanya  justru  turut  mengelola objek  wisata  Gua  Pindul.  Mengingat,  Gua Pindul yang dikelola Pokdarwis  Dewa Bejo menjadi objek wisata paling laku dibandingkan 10 destinasi wisata lainnya di Bejiharjo.  Para  operator  wisata  rata-rata memiliki usaha pramuwisata telah
bersertifikat (Afala, 2017). Kemudian pada tahun 2017,
Pemerintah Kalurahan Bejiharjo mendirikan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Maju Mandiri. Setelah BUMDes terbentuk, Dispar Gunungkidul menggandeng BUMDes Maju Mandiri  untuk  mengelola  wisata  Gua Pindul secara resmi, melalui penandatanganan  Perjanjian  Kerja  Sama (PKS)  antara  kedua  belah  pihak.  Dengan pengambilalihan  kewenangan  pengelolaan wisata  oleh  BUMDes,  maka  Pemerintah Kalurahan  juga  mendapatkan  untung  dari Gua  Pindul,  pemungutan  retribusi  masuk objek  wisata  Gua  Pindul  sebesar  Rp.  5  ribu per  pengunjung.    BUMDes  Maju  Mandiri juga  menggandeng  para  11  operator  wisata (Sariyanto,  2021). Keterlibatan  11  operator wisata  itu  juga  menjadi  pemicu  munculnya
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
konflik  di  internal  mereka (Sudjarwono, 2021).
Ketua Pokdarwis  Dewa Bejo, Subagyo (2021)  mengatakan,  para  pengelola  wisata Gua  Pindul  sekarang  ini  berada  pada kondisi yang tidak menguntungkan, lantaran  dua  permasalahan  yang  tak kunjung  selesai  tersebut.  Sistem  kompetisi promosi  yang  diterapkan  masing-masing operator wisata justru menimbulkan ketimpangan  jumlah  kunjungan  antar- operator.
Akibatnya,  ada  sejumlah  operator yang  menjual  paket  wisata  Gua  Pindul dengan “ banting  harga ”. Oleh  karena  itu, Subagyo menyambut baik rencana penyatuan  manajemen  pengelolaan  wisata Gua Pindul, tetapi sekretariat operator tetap di tempat masing-masing. Namun, menurut staf  Pokdarwis  Ngancar,  ( Blangkon,  2021) , rencana  penyatuan  manajemen  itu  justru tak  menguntungkan  bagi  para  operator wisata  yang  selama  ini  telah  berhasil mendapatkan tamu lebih banyak dibandingkan operator-operator lainnya.
Konflik  seperti  yang  terjadi  dalam pengelolaan wisata Gua Pindul ini umumnya juga terjadi di kawasan-kawasan wisata baru, akibat sistem manajemen yang belum baik. Oleh karenanya, penting untuk menerapkan  sistem  manajemen  konflik, khususnya  di  kawasan  wisata  seperti  itu. Salah  satu  solusi  yang  ditawarkan  adalah konsep Co mmunity  Based   To urism (CBT) yang  telah  terbukti  berhasil  diterapkan  di sejumlah  kawasan  wisata.  Di  Indonesia, CBT biasanya diterapkan dalam
pengembangan  daya  tarik  wisata  alam  dan budaya  yang  berbasis  kearifan  lokal  di suatu komunitas. Konsep CBT ini mendorong  masyarakat  menjadi  bagian integral,  baik  sebagai  subjek  maupun  objek pembangunan itu sendiri. Ned erland Development  Organisation (SNV)  (dalam Wiwin, 2018) mengemukakan empat prinsip CBT, yakni: (1) ekonomi berkelanjutan;  (2)  keberlanjutan  ekologi;  (3) kelembagaan  yang  bersatu;  serta  (4) keadilan pada distribusi biaya dan keuntungan  pada seluruh  komunitas. Harapannya,  prinsip-prinsip  tersebut  dapat menjadi alternatif manajemen konflik dalam pengelolaan wisata di Gua Pindul, sehingga mampu menjadi wisata yang berkelanjutan.
Penerapan CBT terbukti telah memberikan  manfaat  di  beberapa  objek wisata di Indonesia. Salah satunya, di  Desa Wisata  Candirejo,  Kabupaten  Magelang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Praktik CBT di  Candirejo  telah  memberikan  dampak ekonomi  yang  signifikan  bagi  masyarakat. Hal  ini  ditandai  dengan  meningkatnya penghasilan  masyarakat  sekitar.  Dari  aspek sosial,  CBT  juga  telah  meningkatkan interaksi sosial, dan partisipasi masyarakat. Sekaligus, berkembangnya pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan, dan  pemberdayaan  masyarakat.  Selain  itu, CBT juga memberikan dampak budaya dan lingkungan  yang  lebih  baik (Ahsani,  et  al, 2018).
Contoh  lainnya,  CBT  juga  diterapkan dalam pengembangan pariwisata di Bali. Di Pulau  Dewata,  CBT  mampu  mendorong kemajuan  pariwisata  yang  dibuktikan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
dengan peningkatan taraf ekonomi masyarakat lokal, serta memberikan manfaat  bagi  pelestarian  budaya  lokal, maupun  kelestarian  lingkungan (Wiwin, 2018). Dua  contoh  tersebut  memberikan gambaran  bahwa  CBT  dapat  memberikan manfaat  dalam  aspek  ekonomi,  sosial, budaya,  dan  lingkungan  untuk  masyarakat lokal. Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa  CBT  juga  bisa  diterapkan  sebagai alternatif  solusi  manajemen  wisata  di  Gua Pindul.
Sudah banyak penelitian yang membahas  mengenai  konflik  maupun upaya  resolusi  konflik  di  Gua  Pindul,  di antaranya:
Pertama,  tesis  yang  disusun  oleh (Meriwijaya,  2016) berjudul “ Resolusi Konflik  dalam  Pengelolaan  Pariwisata Berbasis
Masyarakat (Studi Kasus Pengelolaan  Goa  Pindul  di  Desa  Bejiharjo, Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2016)”.
(Meriwijaya,2016) mengungkapkan  bahwa konflik  di  Gua  Pindul  berasal  dari perbedaan  kepentingan,  ketiadaan  regulasi yang  mengatur  pengelolaan  Gua  Pindul, dan  strategi  penyelesaian  konflik  yang cenderung w in-win  solution . (Meriwijaya, 2016) menawarkan  upaya  resolusi  konflik menggunakan peace  mak ing ketika  terjadi konflik, peace  k eeping setelah  adanya kesepatakan  damai,  dan peace  build ing pasca konflik.
Kedua,  artikel  jurnal  yang  disusun oleh (Afala,  2017) berjudul “ Menalar Dinamika  Konflik  Goa  Pindul ”. (Afala,
2017) menemukan  bahwa  konflik  di  Gua Pindul  dimulai  dari  proses framing ketika hadirnya  sengketa  klaim  tanah  antara  Atik Damayanti  dan  Pokdarwis.  Lalu  meluas  ke klaim  hak  pengelolaan  yang  menyeret pemerintah daerah dan pokdarwis- pokdarwis  baru.  Afala  (2017)  menganggap konflik  di  Gua  Pindul  merupakan  politik perseteruan  yang  akan  selalu  memicu konflik setiap saat.
Ketiga,  artikel  jurnal  yang  disusun oleh  Syuhada  dan  Dewanti  (2020)  berjudul “ Tourism  Development  Strategies  on  CBT  of Pindul Cave, Gunungkidul
Regency ” . (Syuhada & Dewanti,2020) mengungkapkan bahwa  Gua  Pindul  memiliki  daya  tarik wisatawan  yang  tinggi,  bentuk  gua  yang indah,  dan  akses  jalan  yang  mudah sehingga perlu adanya optimalisasi keamanan  wisatawan  dan  variasi  atraksi wisata. ( Syuhada & Dewanti, 2020) mengajukan prinsip CBT, yaitu menempatkan komunitas (pokdarwis) sebagai  aktor  utama  dalam  pengelolaan wisata.
Dari  ketiga  penelitian  di  atas  maupun penelitian  yang  membahas  mengenai  Gua Pindul sebelumnya, penulis belum menemukan  penelitian  yang  membahas konflik  di  Gua  Pindul  secara  aktual, terutama  ketika  masa  pandemi  seperti sekarang,  dan  menggunakan  pendekatan governance melalui 4 prinsip CBT (ekonomi berkelanjutan, kelanjutan ekologi, kelembagaan  bersatu,  dan  keadilan  pada distribuasi  biaya  dan  keuntungan  pada seluruh komunitas) secara komprehensif.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan yang  telah  dijelaskan  di  atas,  peneliti  ingin mengkaji mengenai konflik yang muncul di kawasan wisata Gua Pindul, dan mendeskripsikan,  serta  menganalisis  akar persoalan  yang  menjadi  sumber  konflik berkepanjangan  di  Gua  Pindul.  Setelah mampu  menggambarkan  konflik  yang terjadi  di  Gua  Pindul  secara  terstruktur, maka  peneliti  akan  melihat  potensi  di kawasan tersebut, yang dapat memunculkan  praktik go vernance melalui rekomendasi penerapan CBT.

## II.METODE
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  pendekatan  kualitatif.    Jenis penelitian  ini menggunakan studi lapangan ( field  research )  yaitu  penelitian  yang  objek penelitiannya  mengenai  gejala-gejala  atau peritiwa  dalam  kelompok  masyarakat tertentu,  dan  data  primernya  didapatkan melalui  terjun  langsung  ke  lapangan (Arikunto,  2013). Metode  pengumpulan data  melalui  wawancara,  kajian  literatur, buku,  jurnal,  dan  dokumen  lembaga  yang terkait dengan topik penelitian ini.
Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive  sampling, dan snowball  sampling . Melalui  teknik  ini,  peneliti  mengambil sampel  berdasarkan  fokus  tema,  dan  kasus yang  diangkat,  serta  mencari  data  secara komprehensif  berdasarkan  satu  wawancara ke wawancara lain. Bermula dari wawancara dengan pihak BUMDes Pemerintah  Kalurahan  Bejiharjo,  penulis mendapatkan  informasi  mengenai  aktor-
aktor kunci yang terlibat dalam konflik Gua Pindul,  yaitu:  Dinas  Pariwisata  Kab. Gunungkidul,  Dinas  Lingkungan  Hidup Kab. Gunungkidul, Pokdarwis Dewa Bejo,Pokdarwis Ngancar, Edi, dan Ziput.
Penelitian  ini  menggunakan  cara kualitatif, sesuai dengan pendapat (Miles et al,  2014) yang  membagi  analisis  data menjadi  tiga  bagian,  yaitu  kondensasi  data berupa pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, atau transformasi  data  yang  muncul  dari berbagai  wawancara,  kajian  literatur,  buku, jurnal,  serta  dokumen  lembaga  terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti akan menyajikan data, dan menarik kesimpulan secara induktif.
Penelitian  ini  dilakukan  sekitar  objek wisata  Gua  Pindul  yang  terletak  di Kalurahan
Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Pertimbangannya, karena konflik
pengelolaan  wisata  Gua  Pindul  terjadi  di lokasi wilayah tersebut. Penelitian dilakukan  sekitar  satu  minggu,  yakni  akhir Mei – awal Juni 2021.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

## Siklus Konflik di Gua Pindul
Konflik  adalah  proses  dinamis  antara struktur,  sikap,  dan  perilaku  terus  berubah dan  saling  memengaruhi  (Galtung,  1969). Konflik  terjadi  akibat  dua  atau  lebih  pihak memiliki  keyakinan  bahwa  pandangan mereka  memiliki  tujuan-tujuan  yang  tidak selaras  satu  sama  lain  (Kriesberg,  1982). Konflik  dilatarbelakangi  dengan  tiga  hal
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
yang  saling  berkaitan,  disebut  dengan segitiga  konflik,  antara  lain (Panggabean, 1998) :
Situasi konflik yaitu ketidakselarasan tujuan, kebutuhan, dan kepentingan berbagai  pihak.  Sumber-sumbernya  antara lain struktur sosial, nilai sosial, kelangkaan, kompetisi, perubahan.
Sikap yaitu  aspek-aspek  internal dalam diri seperti kognisi (seperti konstruksi  musuh)  dan  emosi  (seperti  rasa bermusuhan)  yang  dialami  pihak-pihak. Sumber-sumbernya  yaitu  naluri  agresif, frustrasi kelompok, ketegangan pribadi.
I Perilaku yaitu  kegiatan,  perkataan, dan  perilaku  yang  terpolarisasi  dan merusak dari pihak yang bertikai.
II Konflik  juga  memiliki  suatu  siklus atau  tahapan.  Tahapan-tahapan  tersebut adalah  sumber,  kemunculan,  pemicu  awal, eskalasi,  deeskalasi,  terminasi,  hasil,  dan konsekuensi (Kriesberg,  1982). Tahapan  ini merupakan  sesuatu  yang  dinamis  sehingga membentuk  sebuah  siklus.  Berikut  siklus konflik yang terjadi di Gua Pindul.
IIIPertama,  Sumber  Konflik.  Sumber konflik merupakan kondisi laten dan aktual yang  menghasilkan  keyakinan  tentang adanya  tujuan  yang  tidak  selaras.  Secara internal  hal  tersebut  dapat  berupa  insting yang agresif serta perasaan frustrasi. Secara interaksional,  hal  tersebut  merupakan manifestasi  dalam  bentuk  perpecahan- perpecahan. Pada tahun 2010, empat warga di Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul,  DIY
merintis  pembukaan  Gua  Pindul  sebagai objek wisata alam hingga akhirnya menjadi sangat  terkenal (Subagyo,  2021) .  Salah  satu dari  empat  orang  perintis  tersebut  adalah Subagyo,  ketua  Kelompok  Sadar  Wisata (Pokdarwis)  Dewa  Bejo  yang  mengelola wisata  Gua  Pindul.  Subagyo  dan  tiga kawannya  berhasil  mengubah  Gua  Pindul yang  sebelumnya  sarang  burung  walet  dan kelelawar,  serta  sangat  jarang  terjamah manusia  menjadi  destinasi  wisata  unik  dan favorit  di  Gunungkidul  ( Subagyo,  2021). Dari penuturan Subagyo (2021), meski baru merintis,  namun  pengelolaan  objek  wisata Gua Pindul oleh Dewa Bejo relatif baik, dan berjalan  sesuai  peraturan  yang  berlaku. Bahkan  memasuki  tahun  ketiga  perintisan Gua  Pindul  mulai  berbuah  manis  bagi pengelola.  Pada  tahun  2013-2014,  satu operator  wisata  rata-rata  mendapatkan tamu  antara  300  ribu  – 400 ribu  per  tahun, dengan  harga  tiket  masuk  Rp.  35  ribu  per pengunjung  (Subagyo,  2021).  Pendapatan yang diperoleh Dewa Bejo ini memunculkan  kesenjangan  ekonomi  pada masyarakat sekitar yang notabene berprofesi  sebagai  petani  (Afala,  2017). Belum  lagi,  tuntutan  dari  Atik  Damayanti, selaku  pemilik  tanah  di  atas  mulut  Gua Pindul,  terkait  pengelolaan  wisata  di  Gua Pindul yang ke depannya membuat konflik semakin  panjang (Afala,  2017;  Subagyo, 2021). Adanya  ketidakselarasan  baik  itu tujuan  atau  kepentingan  antara  Dewa  Bejo, Atik  Damayanti,  dan  masyarakat  inilah yang menjadi sumber konflik di Gua Pindul sehingga  dapat  mengontruksi  kognisi  dan emosi seseorang kepada ketegangan pribadi maupun frustasi kelompok. Situasi
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
tersebuat  dapat  dipahami  karena  dua  hal, yaitu  kelangkaan  dan  perubahan.  Gua Pindul  merupakan  objek  wisata  yang  unik dan  mempunyai  potensi  pengembangan ekomoni  yang  bagus  dari  wisatawan sehingga  merupakan  sesuatu  yang  langka dalam  skala  regional.  Kemudian,  potensi peningkatan  pendapatan  seseorang  melalui pengelolaan  wisata  membuat  seseorang yang berprofesi sebagai petani menginginkan perubahan.
IVKedua, Kemunculan Konflik. Kemunculan  konflik  dapat  dikenali  serta muncul  ke  permukaan  dalam  bentuk  fisik yang  nyata  ketika  terdapat  perasaan  dalam kesadaran  kolektif  yang  muncul  dalam bentuk  ketidakpuasan  relatif  terhadap pihak  lainnya.  Tahap  ini  cukup  mudah untuk  dikenali  lewat  manifestasi  dari konflik  melalui  situasi,  sikap,  dan  perilaku para  aktor  yang  mengarah  terhadap ketidakpuasan  yang  relatif  serta  tujuan- tujuan  yang  bertentangan.  Konflik  muncul ketika  Atik  Damayanti  menuntut  hak pengelolaan  wisata  Gua  Pindul,  sementara Pokdarwis  Dewa  Bejo  juga  mengangap bahwa  pihaknya  berhak  atas  pengelolaan wisata  di  sana,  karena  menurut  Subagyo, gua  dan  sungai  yang  berada  di  bawah tanah,  bukan  bagian  dari  milik  Atiek, melainkan aset negara yang bisa dimanfaatkan  oleh  masyarakat  ( Sariyanto, 2021;  Subagyo,  2021;  Sudjarwono,  2021; Suryanto,  2021). Akibat  saling  klaim tersebut,  konflik  antara  pihak  Dewa  Bejo dengan  Atiek  Damayanti  yang  notabene mendapatkan back  up dari  seorang  warga keturunan  Tiong  Hoa  di  Yogyakarta,  yaitu Ziput,  menjadi  berkepanjangan (Subagyo,
2021). Terbitnya  Perbup  Gunungkidul  No. 56  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Perbup  Gunungkidul  No.  3  Tahun  2014 tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  atas perda  Kabupaten  Gunungkidul  No.  5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan  juga  mewarnai  terjadinya konflik.  Perbup  tersebut  memberikan  opsi kepada  masyarakat  untuk  memilih  antara satu  destinasi  wisata,  satu  Pokdarwis  atau satu  desa  satu  Pokdarwis (Sudjarwono, 2021). Masyarakat  memilih  satu  destinasi wisata  satu  Pokdarwis,  namun  dalam praktiknya, setelah terbentuk 11 Pokdarwis, para  operator  wisatanya  justru  turut mengelola  objek  wisata  Gua  Pindul. Mengingat,  Gua  Pindul  yang  dikelola Pokdarwis Dewa Bejo menjadi objek wisata paling  laku  dibandingkan  10  destinasi wisata  lainnya  di  Bejiharjo (Sudjarwono, 2021).
VKemudian pada tahun 2017, Pemerintah Kalurahan Bejiharjo mendirikan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Maju Mandiri. Setelah BUMDes terbentuk, Dispar Gunungkidul menggandeng BUMDes Maju Mandiri  untuk  mengelola  wisata  Gua Pindul  secara  resmi,  melalui  penanda- tanganan  Perjanjian  Kerja  Sama  (PKS) antara  kedua  belah  pihak (Sudjarwono, 2021).
Dengan pengambil-alihan kewenangan pengelolaan wisata oleh BUMDes, maka Pemerintah Kalurahan juga mendapatkan  untung  dari  Gua  Pindul, pemungutan  retribusi  masuk  objek  wisata Gua  Pindul  sebesar  Rp.  5  ribu  per pengunjung.    BUMDes  Maju  Mandiri  juga menggandeng  para  11  operator  wisata (Sariyanto, 2021). Bagi operator wisata yang
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
telah lebih dulu menjadi pengelola,
hadirnya
BUMDes justru kurang menguntungkan.  Subagyo  menganggap, sejak pengelolaan wisata diambil-alih BUMDes,  maka  pendapatan  Dewa  Bejo berkurang  drastis. “ Sekarang  kami  sewa lahan  dari  BUMDes,  dan  kami  juga menjualkan tiketnya BUMDes, jadi setorannya dobel ”, kata Subagyo (wawancara,  7  Juni  2021).  Selain  itu perubahan  Pokdarwis  menjadi  operator wisata  yang  tidak  dikomunikasikan  lebih dulu  oleh  BUMDes  juga  memicu  konflik (Subagyo,  2021). Staf  dari  Pokdarwis Ngancar, Hery (2021) juga menilai, keberadaan  BUMDes  tak  menguntungkan, bahkan cenderung memantik konflik antara operator  wisata  dengan  BUMDes.  Sebab, mereka  menilai  bahwa  BUMDes  hanya mengambil  keuntungan  saja,  sementara para  operator  sudah  berjuang  sejak  awal. “ Pengelolaan  uang  yang  masuk  BUMDes juga  sempat  didemo  dengan  tuduhan korupsi  karena  tidak  ada  transparansi, ” sebut  Hery  (Hery,  2021).  Maka  dari  itu, klaim tanah oleh Atik
Damayanti, kurangnya  kesepahaman  antar  pokdarwis atas pengelelolaan wisata, dan ketidaksepakatan  atas  pengambil-alihan kewenangan pengelolaan wisata oleh BUMDes menjadi awal kemunculan konflik yang  menyebabkan  ketidakpuasan  relatif yang pada akhirnya akan membawa konflik ke  ranah  destruktif  atau  menggunakan kekerasan secara terbuka.
VIKetiga,  Pemicu  Awal.  Pemicu  awal merupakan  provokasi  para  pihak  yang terlibat  lewat  upaya  melakukan  cara-cara yang  lebih  keras  dalam  konflik.  Hal  ini
dimulainya  penggunaan  kekerasan  atau cara  lain  yang  mengarah  pada  tahap eskalasi.  Provokasi  dapat  berupa  persuasi, koersi,  balas  jasa  atau  iming-iming  secara material  maupun  non-material.  Konflik yang  terjadi  di  Gua  Pindul  semakin meningkat  ketika  Atik  Damayanti  tidak puas dengan hasil keputusan atas tuntutannya  kepada  Pokdarwis  Dewa  Bejo (Afala, 2017). Maka dari itu, Atik Dayamanti memilih  cara  intimidasi  terhadap  Dewa Bejo  dengan  membayar  jasa  preman, ancaman melalui hand pho ne , dan propaganda framing isu  negatif  melalui media  cetak  dan  media  sosial (Afala,  2017). Pihak  Atik  Damayanti  juga  memasang baliho  besar  yang  menutupi  mulut  Gua Pindul  dan  pembatas  dengan  jeruji  besi untuk  menghalangi  orang  masuk  ke  dalam gua (Afala, 2017). Tindakan Atik Damayanti ini  sudah  menggunakan  cara  kekerasan baik  verbal  maupun  nonverbal  sehingga mampu memicu benturan antar pihak yang berkepentingan  menuju  konflik  yang  lebih terbuka.
VIIKeempat, Eskalasi. Eskalasi merupakan  peningkatan  intensitas  konflik. Hal tersebut berupa loyalitas dan komitmen yang  cukup  berlebihan  terhadap  tujuan yang ditetapkan jika dipandang secara sosio -psikologis.  Transformasi  eskalasi  yang berkembang  sedikit  demi  sedikit  terjadi dalam  dimensi-dimensi  berikut (Rubin, Pruitt,  &  Kim,  1994) :  Ringan  ke  berat (contohnya  argumen  persuasif  ke  ancaman lalu  berlanjut  ke  kekerasan),  Kecil  ke  besar (contohnya  pengembangan  isu),  Spesifik  ke general (contohnya stereotip dan intoleransi umum  terhadap  orang  lain), Do ing w ell ke CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
kemenangan  lalu  berlanjut  ke  menyakiti orang  lain  dan  berkembang  menyakiti orang  lain  secara  lebih  luas,  dan  sedikit  ke banyak  (contohnya  penyebaran  rasa  marah untuk  mendapatkan  dukungan  kolektif). Cara  intimidasi  Atik  Dayamanti  yang diterapkan  sebelumnya  berhasil  menyulut emosi Pokdarwis Dewa Bejo dan masyarakat sekitar Gua Pindul, yaitu ketika terjadi banjir akibat pembatas yang dipasang  di  mulut  gua  membuat  aliran sungai  di  bawah  gua  menjadi  terhambat dan  meluap  ke  pemukiman  warga  yang notabene  terletak  di  bawah  aliran  sungai (Afala,  2017). Peristiwa  ini  menyebabkan Pokdarwis  Dewa  Bejo  dan  para  warga berbondong-bondong ke rumah Atik Damayanti untuk meminta tanggung jawab, yaitu membuka pembatas tersebut dan juga mengancam akan membunuh Atik Damayanti  jika  tidak  memenuhi  keinginan warga (Afala,  2017). Tragedi  tersebut  dapat terlihat  bahwa  argumen  atau  propaganda dan berakhirnya pada tindakan pemboikotan  mulut  gua  yang  dilakukan oleh  Atik  Dayamanti  merupakan  tindakan intoleransi  dan  menyakiti  emosi  pihak  lain yang  membuat  konflik  ke  tahap  eskalasi yang  lebih  berat.  Eskalasi  konflik  juga bergerak dari sedikit ke banyak, yaitu ketika Dewa  Bejo,  sebagai  pihak  lawan,  pun mendapatkan  dukungan  dari  para  warga karena  kesamaan  nasib,  yaitu  kebanjiran, dan  kerja  sama  yang  telah  dibangun sebelumnya dalam pengelolaan Gua Pindul (Afala, 2017).
VIII Kelima,  Deeskalasi.  Deeskalasi adalah  proses  yang  terbalik  dari  eskalasi yaitu  perubahan  dalam  konflik  yang  secara
sosio-psikologis para pihak mulai mempertimbangkan biaya untuk
mempertahankan tujuan semula dan kemudian  melakukan  devaluasi  terhadap tujuan  semula.  Perubahan-perubahan  yang dapat  terjadi  antar  hubungan  para  pihak berupa  hubungan  yang  terbentuk  secara baru,  kapasitas  mempertahankan  tujuan menjadi  berkurang  atau  hilang,  dan munculnya  aturan  atau  norma  baru, mediasi,  serta  konteks  sosial  lainnya.  Di masa pandemi seperti sekarang merupakan momentum terjadinya deeskalasi. (Sudjarwono,  2021), dari  Dinas  Pariwisata Gunungkidul, mengungkapkan bahwa tingkat kunjungan wisata bisa dikatakan nol sehingga pos-pos penjagaan retribusi kawasan  yang  dikelola  Pemkab  bersama Kalurahan  sering  dikosongkan.  Sebelum pandemi,  setiap  pos  penjagaan  diisi  sekitar 15 orang, dan setiap bulan Kalurahan harus mengeluarkan  sedikitnya  Rp.  16.5  juta untuk  menggaji  para  petugas  tersebut. “ Saya  disuruh  mengawasi  di  sana.  Hari pertama  lebaran,    sama  sekali  tidak  ada yang  masuk.  Hari  kedua,  ada  dua  orang, dan hari ketiga ada delapan orang ” (Sudjarwono,  2021). Sementara  itu Wakil  Direktur  BUMDes  Maju  Mandiri, (Wisnu Buntoro, 2021) menyebutkan, sebelum  pandemi,  rata-rata  kunjungan wisatawan  di  Gua  Pindul  per  bulan  bisa mencapai  25  ribu  tamu,  dengan  harga  tiket retribusi sebesar Rp. 40 ribu per pengunjung.  Bahkan  di  akhir  pekan, marketing  dari  masing-masing  operator wisata  bisa  mendapatkan  reservasi  hingga 12  ribu  per  operator.  Sementara  di  wilayah Bejiharjo  ada  11  operator  wisata  dari
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
berbagai  Pokdarwis. “ Di  masa  pandemi saja,  penghasilan  BUMDes  sekitar  Rp.  400 juta.  Itu  omzetnya  BUMDes  dari  Rp.  5  ribu kali pengunjung … Itu pas sepi-sepinya Gua Pindul, ” ungkap    Wisnu  (Buntoro,  2021). Maka dari itu, pandemi Covid-19 merupakan  konteks  sosial  yang  memaksa para  pihak  yang  bertikai  untuk  tidak melanjutkan  konflik  karena  pertimbangan biaya untuk mempertahankan tujuan semula  sehingga  masing-masing  pihak melakukan  devaluasi.  Pergantian  Bupati  di Kabupaten  Gunungkidul  juga  membuat emosi  pihak  Atik  Damayanti  meredam  dan merelakan  tanahnya  untuk  dijual  kepada Bupati  sehingga  konflik  lahan  dapat  segera terselesaikan (Ziput, 2021).
IX Keenam, Terminasi. Terminasi merupakan penghentian konflik yang dapat terjadi  secara  implisit  (tidak  diverbalisasi) maupun eksplisit (melalui negosiasi). Penyelesaian secara eksplisit ditandai dengan adanya kesepakatan atau penyelesaian.  Dalam  melihat  suatu  konflik berhenti  dapat  dikenali  dengan  melihat sejumlah orang menyepakati bahwa konfliknya telah selesai baik itu pihak yang terlibat maupun para pengamatnya. Terminasi dapat juga terjadi akibat periodisasi  waktunya.  Hal  yang  penting untuk  perhatikan  bahwa  tahap  terminasi dapat  menjadi  awal  dari  konflik  yang  baru apabila  konflik  tidak  dikelola  dengan  baik dan  hasil  kesepakatan  tidak  memenuhi harapan  para  pihak  yang  bertikai.  Tahap terminasi  sebenarnya  sudah  diusahakan ketika konflik pengelolaan objek wisata Gua Pindul memuncak, yaitu Pemkab mengeluarkan Perda Kabupaten
Gunungkidul  No.  5  Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang didalam  menentukan  kewenangan  pihak yang  memiliki  hak  untuk  mengelola, menyediakan sarana dan prasarana, promosi  pariwisata,  dan  wajib  membayar pajak  sehingga  menjadi  landasan  untuk melaksanakan pengelolaan pariwisata (Nurohman,  2017). Bupati  Gunungkidul juga  mengeluarkan  Keputusan  No.  316/ KPTS/2013  tentang  Penunjukan  Dispar Gunungkidul sebagai pengelola objek wsata dan tempat rekreasi di Kawasan Gua Pindul (Afala, 2017). sejak 2017, pengelolaan wisata Gua  Pindul  beralih  kewenangannya,  dari Dewa Bejo ke BUMDes. Pengelolaan wisata secara profesional tersebut ditandai dengan penandatanganan Mem o rand un o f Understanding (MoU) antara Pemkab Gunungkidul dengan BUMDes Maju Mandiri. Kemudian
BUMDes juga menggandeng  para  operator  dari  11 Pokdarwis  untuk  bersama-sama  mengelola wisata  Gua  Pindul. (Sudjarwono,  2021). Selanjutnya,  Berdasarkan  pasal  3  ayat  (2) Perbup  Gunungkidul  No.  56  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Petunjuk  Pelaksanaan atas  Perda  Kabupaten  Gunungkidul  No.  5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, menegaskan bahwa “ Setiap satu  Destinasi  Pariwisata  hanya  dapat dibentuk  satu  kelompok  Sadar  Wisata ” menjadi  opsi  dalam  meredam  konflik  antar pokdarwis  (Afala,  2017).  Dengan  adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Perda dan penandatanganan  MoU  di  atas,  konflik yang  terjadi  telah  masuk  pada  tahap terminasi  dimana  terjadi  penghentian konflik melalui regulasi dan negosiasi.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
XKetujuh,  Konsekuensi.  Tahap  ini merupakan awal yang baru lagi atas tujuan para  pihak  yang  berkonflik  di  masa-masa mendatang  dan  kapasitas  mereka.  Pada tahap  ini  dampak  dari  kesepakatan  yang telah  tercapai  perlu  diperhatikan  lebih lanjut  karena  dapat  juga  membawa  kepada ketidakselarasan  atau  ketidakpuasan  baru sehingga dapat mengarah pada terbentuknya  konflik  baru.  Menyangkut retribusi, (Sudjarwono, 2021) juga membenarkan  bahwa  Pemkab  memungut retribusi  kawasan  sebesar  Rp,  10  ribu, dengan  menggandeng  pihak  Kalurahan sebagai  pelaksananya. “ Kami  membuat  SK penunjukan  Kalurahan  untuk  membantu pemungutan.  Pendapatannya  bagi  hasil,  70 persen masuk Pemda, dan 30 persen masuk desa, ” ungkapnya  (wawancara,  25  Mei 2021).  Penarikan  retribusi  kawasan  itu mengacu pada Perda Kabupaten Gunungkidul  No.  5  Tahun  2017  tentang Perubahan  kedua  atas  Perda  Kabupaten Gunungkidul  No.  6  Tahun  2012  tentang Retribusi  Tempat  Rekreasi  dan  Olah  Raga. Dalam  lampiran  Perda  yang  ditetapkan pada  28  Februari  2017  itu  tertulis  di  huruf “ k ” bahwa  besarnya  tarif  retribusi  masuk Objek  Wisata  Kawasan  Gua  Pindul  sebesar Rp.  9.500  untuk  sekali  masuk.  Hanya  saja dari  temuan  peneliti  di  lapangan,  per pengunjung  dikenai  tarif  Rp.  10  ribu. Meskipun di dalam tiketnya tertulis kurang dari angka tersebut.
XI Buntoro  (2021),  sebagai  marketing Dewa Bejo, berpandangan bahwa permasalahan  tentang  Pindul  akan  terus berlanjut  baik  dari  eksternal  maupun internal  pengelola.  Dinamika  eksternal,
yaitu  konflik  antara  masyarakat  dengan pihak  Atiek  Damayanti  yang  akan  tetap terjadi  setelah  pandemi  berakhir  apabila proses pembebasan lahan oleh Bupati tidak ditindaklanjuti. Dari sisi internal, berdirinya BUMDes  yang  hampir  bersamaan  dengan perubahan status Pokdarwis menjadi operator  wisata  dalam  bentuk  CV  juga membuat  situasi  memanas  dan  melelahkan (Buntoro,  2021). “ Dengan  adanya  Pergub DIY  No.  40  Tahun  2020,  maka  membuka celah  Pokdarwis  disatukan, ” ucap  Buntoro dalam  pertemuan  informal  di  Wonosari, pada  9  Juni  2021.  Rencana  penyatuan manajemen  juga  sudah  mulai  digodog kembali  oleh  tim,  namun  masih  perlu disinkronkan  dengan  keinginan  Bupati. Wisnu  berharap, “ dalam  situasi  pandemi seperti  ini,  seharusnya  tokoh-tokoh  utama dari masing-masing operator dikumpulkan. Kemudian BUMDes dan Pemerintah Kalurahan Bejiharjo mereka untuk melakukan audiensi dengan
Bupati, ” (Buntoro,  2021). Padahal  di  sisi lain,  Hery  (2021)  sebaga  staf  Pokdarwis Ngancar  tidak  setuju  dengan  rencana penyatuan  manajemen  operator  wisata sebagaimana  wacana  yang  muncul  selama ini. (Sudjarwono,  2021) juga  menambahkan bahwa  hingga  kini  belum  ada  gambaran pola  penyatuannya.  Dispar  juga  kesulitan merumuskan  pola  tersebut  ketika  masing- masing pihak tidak mau mengalah (Sudjarwono,  2021).  Maka  dari  itu,  tahap konflik  yang  terjadi  saat  ini  (2022)  masih pada  tahap  konsekuensi  karena  dengan adanya  berbagai  ide  dan  kesepakatan  baru yang  dirancang  berpotensi  mengawali konflik baru.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul

## XII
II.Studi  Komparasi  Penerapan  Konsep Community  Based  Tourism  (CBT)  dalam Pengelolaan Pariwisata
IPertama, penelitan dari Dimas Kurnia Purmada, dkk. dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, dalam  artikel  berjudul  Pengelolaan  Desa Wisata Dalam Perspektif Community Based Tourism  (Studi  Kasus  pada  Desa  Wisata Gubugklakah,  Kecamatan  Poncokusumo, Kabupaten Malang). Penelitian ini bertujuan menggambarkan  pengelolaan  Desa  Wisata Gubug  Klakah  dalam  perspektif  CBT. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif deskriptif,  dengan  metode  pengumpulan data  berupa  wawancara  kepada  informan yang  berkepentingan  dalam  pengelolaan Desa  Wisata  Gubug  Klakah.  Analisis  data yang diperoleh dilaksanakan melalui pengumpulan data, verifikasi data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan  Desa  Wisata  dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya pariwisata,  pemasaran,  manajemen  sumber daya  manusia,  dan  manajemen  konflik. Penerapan CBT dilaksanakan melalui pelestarian alam, pelestarian budaya, jaminan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dan pemerataan pendapatan. Tingkat partisipasi masyarakat  berada  dalam  tingkatan  dalam puncak  tertinggi  yaitu citizen  co ntro l (Pumada et.al., 2016).
II Kedua,  penelitian  yang  disusun  oleh Ikke  Febriandhika  dari  Program  Magister
Ilmu  Administrasi  dan  Kebijakan  Publik, Fakultas  Ilmu  Administrasi,  Universitas Indonesia,  dan  Teguh  Kurniawan  dari Fakultas  Ilmu  Administrasi  dan  Kebijakan Publik,  Universitas  Indonesia  dalam  artikel berjudul “ Membingkai  Konsep  Pariwisata Yang  Berkelanjutan  Melalui  Community- Based  Tourism:  Sebuah  Review  Literatur ”. Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa Pariwisata memiliki pengaruh positif terutama  dalam  aspek  ekonomi.  Kegiatan pariwisata  sendiri  melibatkan  interaksi antara  komunitas  tuan  rumah  dengan wisatawan.  Salah satu  konsep  yang digunakan  dalam pembangunan  pariwisata yang berkelanjutan adalah CBT. Konsep ini membutuhkan  kontribusi  dan  partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengembangan  pariwisata.  Artikel  ini bertujuan  menjelaskan  tentang  konsep pariwisata berkelanjutan melalui pendekatan  CBT.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah metode kualitatif, melalui studi lieratur. Hasil penelitian  menjelaskan, bahwa konsep CBT sebagai bentuk pengembangan  pariwisata  yang  bertumpu pada  masyarakat  dengan  mengutamakan potensi lokal, dan mendorong pengembangan kapasitas masyarakat. Adapun aspek-aspek penting dalam keberhasilan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui CBT dilihat dari bidang  sosial  politik,  ekonomi,  lingkungan dan  budaya.  Bidang  sosial-politik  terkait keterlibatan  masyarakat  dalam  pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengembangan pariwisata. Bidang ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, bidang lingkungan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
dan  budaya  merujuk  pada  pelestarian keaneka-ragaman  sumber  daya  alam  dan budaya (Febriandhika & Kurniawan, 2019).
IIIKetiga, penelitian yang disusun oleh I Wayan Wiwin dari Program Studi Industri Perjalanan  Fakultas  Dharma  Duta  IHDN Denpasar dengan artikel berjudul
“ Community
Based Tourism Dalam Pengembangan  Pariwisata  Bali ”. Penelitian ini  mengungkapkan  bahwa  wisata  bukan hanya  milik  pemerintah  dan  pengusaha, akan  tetapi  juga  dimiliki  oleh  komunitas lokal. Kemudian, wisata juga harus dikembangkan  melalui  konsep  berbasis komunitas. CBT merupakan bentuk pengelolaan  wisata  dengan  melibatkan komunitas  lokal  untuk  mengontrol,  dan mengembangkan,  serta  dalam  manajemen, dengan  proporsi  keuntungan  yang  lebih besar.  Bali  merupakan  salah  satu  destinasi wisata  terbaik  di  dunia.  Banyak  atraksi wisata  di  Bali  yang  telah  dikelola  dengan pendekatan  CBT,  seperti  Pantai  Pandawa, Pantai Kedonganan, Tanah Lot, Hutan Kera Ubud,  Ceking  Rice  Terraces,  dan  Desa Penglipuran. CBT membuktikan meningkatkan  ekonomi  komunitas  lokal, dan  mendorong  konservasi  alam  dan sumber daya budaya.

## II.Praktik  Governance  melalui  Community
Based Tourism di Gua Pindul
ICommunity  Based  Tourism  (CBT) merupakan  aktivitas  wisata,  yang  dimiliki dan dikelola oleh komunitas, dan pengaturan  dalam  level  komunitas  yang berkontribusi pada kesejahteraan komunitas melalui dukungan mata pencaharian
berkelanjutan, melindungi tradisi nilai sosio -kultural  dan  sumber  daya  warisan  alam (ASEAN,  2016).  CBT  yang  dikenalkan World Bank (2018) mensyaratkan pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
Konsep ini berusaha mengoptimalisasi seluruh potensi yang ada pada  suatu  destinasi  wisata,  dengan membagi  jenis  waktu  atau  bentuk  wisata yang  didapatkan  wisatawan  (ASEAN, 2016).  CBT  memberikan  ruang  keterlibatan sangat  luas  kepada  seluruh  masyarakat dengan  syarat  mutlak  sistem  manajamen yang tepat sasaran dan berbasis komunitas.
II Konsep  CBT  memiliki  berbagai prinsip  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  sebagai berikut:
IIIMelibatkan  dan  memberdayakan komunitas  untuk  memastikan  manajemen kepemilikan dan transparansi;
IVMembentuk kerjasama dengan pihak lain yang relevan;
VMemperoleh  pengakuan  pendirian dengan otoritas yang relevan;
VIMeningkatkan  kesejahteraan  sosial dan pengelolaan martabat manusia;
VIIMemasukkan mekanisme pembagian  keuntungan  secara  adil  dan transparan;
VIII Meningkatkan  hubungan  ekonomi lokal dan regional;
IX Menghormati  budaya  dan  tradisi lokal;
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
XBerkontribusi pada konservasi sumber daya nasional;
XI Meningkatkan  kualitas  pengalaman wisatawan  melalui  penguatan  interaksi antara tuan rumah dan tamu;
XIIBekerja  untuk  kecukupan  finansial komunitas itu sendiri.
XIIIDalam konteks pengelolaan wisata Gua  Pindul,  beberapa  prinsip  CBT  telah diterapkan.  Pertama,  pada  tahun  2017, BUMDes  di  Kalurahan  Bejiharjo,  dan  11 Operator  wisata  Gua  Pindul  sepakat menjadi  satu  pengelolaan  di  bawah BUMDes  Maju  Mandiri  yang  berarti  sudah ada perlibatan dan pemberdayaan komunitas  dalam  manajemen  yang  jelas. Kedua,  BUMDes  selaku  pemegang  hak pengelolaan  wisata  telah  melakukan  kerja sama  dengan  para  pokdarwis  melalui perjanjian  kerja  sama  dan  memperoleh dukungan dari pemerintah daerah Gunungkidul.  Ketiga,  setiap  pokdarwis telah  memperoleh  pengakuan  pendirian komunitas  maupun  tenaga  operasional yang bersertifikat. Keempat, adanya peningkatan  hubungan  ekonomi  lokal  dan regional,  melalui  pengelolaan  satu  pintu, yaitu  BUMDes  dan  para  pokdarwis menyepakati  bahwa  retribusi  masuk  Gua Pindul  sebesar  Rp.  40  ribu  per  wisatawan. Dari  jumlah  tersebut,  sebanyak  Rp.  5  ribu masuk  ke  BUMDes,  sedangkan  Rp.  35  ribu dibagikan ke operator kelompok. Sementara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan  pemasukan  dari  retribusi masuk  Kawasan  Wisata  Bejiharjo,  sebesar Rp.  10 ribu  per  pengunjung.  Maka  dari  itu,
mekanisme  pembagian  keuntungan  secara adil  dan  transparan,  sudah  diatur  dalam perda,  tersebut  juga  akan  berdampak  pada kecukupan finansial komunitas itu sendiri.
XIVDari kontekstualisasi di atas, dapat kita  lihat  bahwa  ada  beberapa  prinsip  CBT yang  belum  terpenuhi.  Akan  tetapi,  dalam melihat siklus konflik yang sedang terjadi di Gua  Pindul,  meningkatkan  kesejahteraan sosial  dan  martabat  manusia  menjadi prinsip CBT yang sekarang perlu dipenuhi. Konflik  tanah  maupun  konflik  pengelolaan yang  belum  teratasi  membuat  situasi  dan sikap  antar  pihak  yang  berkepentingan tidak harmonis sehingga berpengaruh pada hak-hak  politik  seseorang  dapat  terganggu. Ketidaklesaran  kepentingan  antara  pihak Atik  Damayanti  dan  pihak  BUMDes, termasuk pokdarwis dan pemerintah daerah,  yang  bersumber  dari  kelangkaan sumber  daya  (potensi  wisata  Gua  Pindul) menjadi faktor utama yang harus ditangani. Ketidakselaran  kepentingan  ini  menjadi situasi  konflik  yang  akan  memengaruhi kognisi  dan  emosi  masing-masing  pihak, seperti naluri agresif, sehingga di kemudian hari  dapat  memunculkan  perilaku  yang terpolarisasi dan merusak pihak-pihak yang sedang bertikai.
XVPada prinsipnya, CBT mengutamakan transformasi praktik
government ( top-down )  ke  praktik governance ( bottom-up ). Dalam konteks konflik Gua Pindul, peneliti melihat bahwa penyelesaian konflik tanah  maupun  pengelolaan  wisata  masih menggunakan  praktik go vernment ,  seperti menggunakan  regulasi  sebagai  upaya resolusi  konflik.  Padahal,  Gua  Pindul  telah
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
dikelola oleh para pokdarwis yang notabene merupakan  gerakan  akar  rumput  atau komunitas  yang  berbasis  pada  bisnis pariwisata  lebih  dari  satu  dekade.  Maka dari  itu,  peneliti  melihat  potensi  penerapan strategi go vernance sebagai  upaya  resolusi konflik dengan memberdayakan para pokdarwis  tersebut.  Skema  penerapan strategi  tersebut  dapat  dimulai  dengan memerhatikan sistem sosio-kultural masyarakat setempat, yaitu melalui musyawarah.  Musyawarah  ini  bertujuan untuk  membahas  pembebasan  lahan  Atik Damayanti  demi  memastikan  manajemen kepemilikan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat  berbasis  komunitas  sehingga konflik  tanah  di  Gua  Pindul  dapat diselesaikan
XVILalu,  skema  kedua  yang  dapat diterapkan adalah rekontruksi Memorandun  of  Understanding  (MoU) antara  Pemkab  Gunungkidul,  BUMDes Maju  Mandiri,  dan  para  operator  dari  11 Pokdarwis  di  daerah  wisata  Gua  Pindul. Apabila  kesepakatan “ satu  destinasi  wisata satu  pokdarwis ” dapat  dilihat  tidak  efektif untuk  diterapkan,  maka  bisa  diusulkan mekanisme  pembagian  keuntungan  secara adil  dan  transparan,  seperti  standarisasi fasilitas  wisata  dan  penyatuan  sistem  satu pintu  agar  mencegah  skema “ banting harga ” maupun joki. Mekanisme pembagian  keuntungan  secara  adil  dan transparan melalui rekonstruksi dan penandatangan  ulang  MoU  tersebut  dapat menjadi upaya resolusi konflik pengelolaan wisata di Gua Pindul.
IV.SIMPULAN
Terdapat  dua  permasalahan  besar  di Desa  Bejiharjo  Kabupaten  Gunungkidul yaitu  pertama  konflik  tanah  antara  Atik damayanti  sebagai  pemilik  sebagian  lahan di Wisata Gua Pindul dengan Pokdarwis di Desa Bejiharjo Kabupaten Gunungkidul dan BUMDes Desa Bejiharjo Kabupaten Gunungkidul. Kedua adalah konflik pengelolaan  wisata  Gua  Pindul  yang memiliki 11 Pokdarwis yang saling bersaing satu  sama  lain  sehingga  menghasilkan beberapa joki dan mark eting yang memainkan  harga  wisata  di  Gua  Pindul. Terdapat  beberapa  peluang  dalam  upaya menyelesaikan konflik tanah di Gua Pindul salah  satunya  adalah  peluang  pembebasan tanah  sengketa  lewat  pembelian  tanah. Peluang  lainnya  dalam  menangani  konflik pengelolaan  wisata  Gua  Pindul  adalah melalui  regulasi  Pergub  DIY  No.  40  tahun 2020  mengenai  penyatuan  manajemen pokdarwis  dalam  satu  desa.  Adanya pandemi  Covid-19  menjadi  momentum yang  pas  untuk  berupaya  meresolusi konflik  di  Gua  Pindul.  Dalam  mengelola wisata Gua Pindul kedepannya dibutuhkan manajemen  yang  baik  agar  potensi  konflik lainnya  dapat  diminimalisir  kedepannya. Salah  satu  upaya  yang  direkomendasikan adalah melakukan studi komparasi penerapan konsep Co mmunity  Based tourism dalam pengelolaan pariwisata di tempat lain  dan  rekontruksi  MoU  pengelolaan wisata  Gua  Pindul  antara  pemerintah  dan pokdarwis.

## DAFTAR PUSTAKA
Afala,  L.  M.  (2017).  Menalar  Konflik  Wisata  Gua Pindul. Jo urnal o f Go vernance, 2 (1). 18-35.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul
Ahsani,  R.  D.  P.,  Suyaningsih,  O.,  Ma ’ rifah,  N.,  & Aerani, E. (2018). Penerapan Konsep
Community  Based  Tourism  (CBT)  di  Desa Wisata  Candirejo    Borobudur  Mewujudkan Kemandirian Desa. Jurnal Administrasi Publik , 3 (2).  135-146 .
Arfani,  R.  N.  (2005). Governance  &  Pengelolaan Konflik .  (2005).  Artikel.    Tidak  diterbitkan.
Yogyakarta: PSKP UGM
Arikunto,  S.  (2013). Pro sed ur  Penelitian:  Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipata.
ASEAN.  (2016). ASEAN Co mmunity Based  To urism Standart . Jakarta: The Asean Secretariat.
Buntoro,W. (2021). Wawancara pribadi.
Febriandhika, I. & Kurniawan, T. (2019). Membingkai Konsep Pariwisata yang Berkelanjutan melalui Community-Based Tourism:  Sebuah  Review  Literatur. Jo urnal o f Public Sector Innovation, 3 ( 2), hlm. 50 – 56.
Galtung,  J.  (1969).  Violence,  Peace,  and  Peace
Research, Jo urnal o f Peace Rese arch, 6 (3),  167- 191.
Hery. (2021, 7 Juni). Wawancara pribadi.
Kriesberg,  L.  (1982). So cial  Co nflicts,  2 nd Ed .
Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.
Meriwijaya. (2016). Reso lusi Ko nflik d alam
Pengelolaan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat (Studi  Kasus  Pengelolaan  Goa  Pindul  di  Desa Bejiharjo,  Kecamatan  Karang  Mojo,  Kabupaten Gunung  Kidul  Tahun  2016) .  Tesis.  Yogyakarta:
UMY.
Miles,  M.B.,  Huberman,  A.M.,  &  Saldana,  J.  (2014).
Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook,
Edition 3 . USA: Sage Publications.
Nurohman, H. (2017). Penyelesaian  Ko nflik Pengelolaan Objek Wisata Gua Pindul .  Ringkasan Skripsi. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: UNY
Panggabean,  S.  R.  (1998). Basis  Ko nflik   So sial.
Yogyakarta: Fisipol UGM.
Purmada,  D.  K.,  Wilopo,  &  Hakim,  L.  (2016).
Pengelolaan  Desa  Wisata  dalam  Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan
Poncokusumo,  Kabupaten  Malang). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), ( 32) 2, 15-22.
Sariyanto. (2021, 25 Mei). Wawancara pribadi.
Subagyo. (2021, 7 Juni). Wawancara pribadi.
Sudjarwono. (2021, 25 Mei). Wawancara pribadi.
Sugiyono.  (2009). Meto de  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suryanto, A. (2021, 25 Mei). Wawancara pribadi.
Syuhada, M. R. F., & Dewanti, D. S. (2020). Tourism Development  Strategies  on  CBT  of  Pindul Cave,  Gunungkidul  Regency. Jo urnal  o f Economic Research and Social Sciences, 4 (2),  102- 117.
Wiwin,  I.  W.  (2018).  Community  Based  Tourism dalam  Pengembangan  Pariwisata  Bali. Jurnal Pariwisata, 3 (1). 69-75.
Ziput. (2021, 7 Juni). Wawancara pribadi.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan