## Community Services Journal (CSJ)
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index
Pemerdayaan Masyarakat Adat Dan Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman Siangan Gianyar Bali Indonesia
A.A.Gede Oka Wisnumurti, I Wayan Wesna Astara*, I Made Suwitra, I Wayan Rideng, I Nyoman Putu Budiartha, I Made Minggu Widyantara dan I Ketut Irianto
Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Corespondence e-mail: wesna_astara@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  penyuratan  awig-awig  di  Desa  adat  Siangan  adalah  sebagai  implementasi  dari  kehendak  Peraturan Daerah  Nomor  3  tahun  2001  tentang  Desa  Pakraman,  setiap  Desa  adat/Pakraman  menyuratan  awig-awig. Selain itu, yang sangat urgen adalah kehendak masyarakat adat Siangan untuk merevisi awig-awig yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Hal yang sangat penting dilaksanakan penyuratan awig-awig adalah untuk menghindari  konflik  tapal  batas  desa,  atas  dasar  yang  saling  seluk  dengan  tetangga  desa  adat  yang bersebelahan, dan juga untuk menghindari saling klaim wilayah yang berpotensi ekonomis. Dalam hukum adat secara  sosiologis,  bahwa  hukum  adat  sifatnya  tidak  tertulis.  Namun  mulai  diberlakunya  Peraturan  Daerah Propinsi  Daerah  Tingkat  I  Bali  Nomor:  06  tahun  1986  tentang  kedudukan,  Fungsi  dan  Peranan  Desa  Adat dalam Propinsi Tingkat I  Bali, desa Adat, diperintahkan untuk penyuratan awig-awig di seluruh desa adat di Bali.  Dalam  penyuratan  awig-awig  sosialisasi  sangat  penting  untuk  menjaring  masukan  dari  tokoh-tokoh masyarakat,  prajuru  adat,  kelompok  yang  berkepentingan  berkaitan  dengan  isi  awig-awig  tidak  boleh bertentangan dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan serta ideologi Pancasila.
Kata kunci: Hukum yang hidup dalam masyar akat; norma hokum; penyur atan awig-awig
CC-BY-SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654-9360, E-ISSN 2654-9379

## 1.  PENDAHULUAN
Pulau  Bali  dijuluki  sebagai “ The  Last  Paradise ” oleh  Powell  (1930).  Julukan  itu  diberikan  karena keindahan  alam  Bali,  dan  keharmonisan  hubungan  masyarakatnya,  serta  keramahtamahan  warganya. Penyuratan awig-awig di Bali tidak bisa lepas dari norma hukum yang diamanatkan oleh Peraturan perundang- undangan  terutama  Undang-undang  Nomor:  12  tahun  2011,  tentang  hirakhis  perundang-undangan.  Namun, tidak berarti bahwa Awig-awig yang tidak masuk dalam hirakhis tersebut menjadi tidak berlaku, tetapi hal ini tidak berarti awig-awig tidak mengikat kepada krama adat di Bali. Hal ini telah mendapat pengakuan negara dalam konstitusi (UUD 1945) perubahan kedua, dalam Pasal 18B, Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam Undang-undang. Pulau Bali sebagai sebuah Pulau dan satu Provinsi Bali, yang memiliki identitas mempunyai
How To Cite:
Wisnumurti, A, A, G, O., Astara, I, W, W., Suwitra, I, M., Rideng,  I, W., Budiartha, I, N, P., Widyantara, I, M, M., Irianto, I, K. (2019). Pemerdayaan Masyarakat Adat Dan Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman Siangan Gianyar Bali Indonesia. Community Service Journal (CSJ) . 1(2), 32-37.

## Community Services Journal (CSJ), 1 (2) (2019), 33
Bahasa Bali, huruf Bali, suku Bali dan memiliki awig-awig setiap desa adat/pakraman.
Dalam  UU  RI  Nomor:  6  tahun  2014,  tentang  Desa,  Bab  XIII,  ketentuan  khusus  desa  adat,  Pasal  96, Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  melakukan  penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa Adat. Pasal 97, ayat: (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 memenuhi syarat (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang  memenuhi  salah  satu  Draft  penyuratan  awig-awig  Desa  Pakraman  Siangan  sudah  ada,  namun  untuk pemberlakuan  memerlukan  perbuatan  hukum  melalui  sosialisasi/ Kesobyahin ke  Krama  adat  Desa  Pakraman, (Suwitra dkk., 2017) bahkan apabila prajuru dan masyarakat adat/krama setuju maka dapat dilanjutkan dengan
mengetahui  dan  pencatatan/nomor  register  Bupati  Gianyar.  Penyuratan  awig-awig  tidak  sederhana  karena  di desa adat asas yang diperhatikan adalah Desa mawacara yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi tradisi yang  menjadi  pedoman  mayarakat.  Untuk  itu  tugas  Tim  Pendamping  Universitas  Warmadewa  untuk mengharmoniskan antara tradisi, kuna dresta , Sastra Dresta , Desa Dresta ke dalam proses penyuratan awig- awig desa Pakraman Siangan.
Dalam penyuratan awig-awig di Desa Pakraman Siangan Mitra adalah penting karena merupakan sasaran yang  akan  diadakan  perubahan  prilaku,  perubahan  konsep/paradigma,  dan  pembaruan/revisi  awig-awig berdasarkan desa mawa cara dan negara mawa tata yang bercita hukum Indonesia (Pancasila).
Mitra  pertama  adalah  Pengurus  Desa  Adat  Siangan  yang  memohon  untuk  dapat  didampingi  dalam penyuratan awig-awig. Jro Bendesa Adat Siangan mengirim surat kepada Rektor Universitas Warmadewa Cq LPM  Universitas  Warmadewa  untuk  didampingi  sekaligus  sebagai  konsultan  Pengurus  Desa  Adat  Siangan. Dalam  Revisi  penyuratan  awig-awig  Desa  adat  Siangan  telah  membentuk  Tim  Penyuratan  awig-awig  untuk menyusun  Awig-awig  yang  diharapkan  dapat  menuntaskan  tugas  penyuratan.  Namun,  dalam  revisi  terjadi perdebatan yang sangat alot berkaitan dengan tapal-batas desa adat.
Mitra  Kedua  adalah  Sabha  Desa  Siangan  yang  terdiri  pengelingsir  desa  adat,  dan  tokoh-tokoh masayarakat  yang  kompeten  di  bidang  agama,  adat  dan  kebudayaan  yang  mampu  membimbing  masyarakat adat  dan  mendampingi  desa  adat  di  desa  Pakraman  Siangan.  Termasuk  untuk  menyelesaikan  persoalan- persoalan yang timbul di desa adat berkaitan dengan agama, adat dan kebudayaan dengan berpedoman dengan awig-awig bersama dengan Prajuru desa adat Siangan.
Mitra  yang  dapat  dikumpulkan  untuk  diadakan  pendampingan  terhadap  permasalahan  Mitra  adalah Prajuru Desa adat Siangan, Tim Penyuratan awig-awig, dan Sabha Desa Pakraman Siangan. Awig-awig Desa adat  Siangan  yang  baru  merupakan  draft  untuk  dikoreksi/diharmonisasi  dengan  sistem  hukum  nasional sehingga penormaan menjadi benar. Kemampuan Krama Desa adat Siangan dalam Penyuratan awig-awig tidak sama  bahkan  Panitia  Desa  Pekraman  yang  ditunjuk  tidak  memiliki  keahlian  yang  memadai.  Desa  Pakraman melalui jro Bendesa adat Siangan memohon kepda Bapak Rektor Cq LPM Universitas Warmadewa. Beberapa kali oleh Parjuru Desa dan Panitia intern Desa Pakraman mengadakan rapat-rapat dalam penyusunan awig-awig selalu  mengalami  jalan  buntu,  sehingga  Bendesa  Adat  Siangan  mengambil  inisiatif  untuk  memohon  kepada Kepala  Lembaga  Pengabdian  masyarakat  Universitas  Warmadewa  untuk  mendampingi,  dan  memberikan konsultasi dalam penyuratan awig-awig. Awig-awig adalah salah satu perwujudan dari hukum adat Bali. Istilah

## Gambar 1
Kepala LPM Unwar (Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara,SH.MH.,M.Hum) menanda tanganan Penyerahan Draft Revisi Awig-awig, dari Jro Bendesa Adat Siangan
CC-BY-SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654-9360, E-ISSN 2654-9379

## Gambar 2
Permasalahan Mitra: Bahwa Desa Pakraman Siangan belum mampu mewujudkan Awig-awig sesuai dengan norma hukum. Selanjutna- ya supaya terjadi harmonisasi antara hukum adat dan hukum Negara, Tim Lembaga Pengabdian Masyarakat mengadakan pendampingan dalam mengindintifikasi persoalan-persoalan Tri Hita karana dalam Revisi awig-awig desa Pakraman Siangan

## Gambar 3
Prajuru Desa Adat Siangan (Bendesa adat dan Pengurus), Panitia Penyuratan Awig-awig Desa Pakraman dan Sabha Desa Siangan menyampaikan permasalahan yang muncul dalam penyuratan awig-awig

## Gambar 4
Tim Penyuluh/pendamping dari Lembaga Pengabdian Masyarakat memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada Desa Pakrama Siangan untuk perbaikan Revisi Awig-awig

## Gambar 5
Bendesa adat Siangan (Pegang Mix) bertanya kepada Tim Pendamping dari Unwar, dalam revisi awig-awig hukum  adat sendiri  pertama  kali  diperkenankan  oleh seorang  intelektual  berkebangsaan  Belanda  bernama  C. Snouk Hurgronje, (Sudantra & Windia, 2011) . Pentingnya penyuratan awig-awig untuk  menghindari kondisi masyarakat  adat  dari  kasus-kasus  adat  seperti  misalnya  kesepekang (Astara,  2017a) dalam  rangka  untuk memberikan  penyadaran  kepada  masyarakat  adat  Bali.  Dalam  awig-awig  dalam  meningkatkan  keamanan secara  sosial-religious  peranan Pecalang  sangat  penting  untuk  diatur  dalam  awig-awig  sebagai
Community Services Journal (CSJ), 1 (2) (2019), 34
CC-BY-SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654-9360, E-ISSN 2654-9379
pengamanan desa dan toleransi dalam masyarakat multikultur di desa adat di Bali (Astara, 2017b) .
Penelitian yang  berkaitan dengan desa ini sebelum telah dikaji oleh beberapa peneliti diantaranya adalah (Suprapta,  2015) yang  mengkaji  tentang  Kebijakan  Desa  Pakraman  dan  Pembangunan  Pariwisata.  Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  strategi  kebijakan  pembangunan  pariwisata  oleh  desa  pakraman  adalah melalui  upaya  menjaga  kelestarian  dan  kebersihan  objek  wisata,  pemberdayaan  ekonomi  krama  pelaku pariwisata lewat LPD, membentuk pasukan pengamanan desa adat (pecalang) untuk menjaga keamanan objek wisata dan atraksi-atraksi wisata, serta mengadakan hubungan kerjasama dengan desa dinas dan instansi terkait dalam  hal  ini  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  dalam  pengelolaan  objek  wisata  atau  kawasan  wisata. (Rindawan, 2017) juga mengkaji penelitian serupa yang berjudul Peranan Awig-awig Dalam Melestarikan Adat dan  Budaya  Di  Bali. Tujuan  penelitian ini  adalah untuk  mengetahui fungsi awig-awig  sebagai  control sosial terhadap  Desa  adat  di  bali;  dan  Peran  awig  – Awig  dalam  melestarikan  Adat  dan  Budaya  di  Bali.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi awig-awig dalam melestarikan adalah melalui penerapan awig-awig di  desa  dapat  mengantisipasi  perubahan-perubahan  dengan  tetap  mempertahankan  nilai-nilai  agama  Hindu. Untuk  mempertahan  nilai-nilai  adat  dan  budaya  awig-awig  merupakan  alat  atau  dasar  untuk  mengatur masyarakat  dalam  beraktifitas  kesehariannya  di  masyarakat  adat.  Sedangkan  peranan  awig-awig  dalam melestarikan  Adat  dan  Budaya  di  Bali  adalah  sebagai  dasar  mengatur  perilaku  warga  dalam  kehidupan masyarakat  adat  karena  sesungguhnya  awig-awig  itu  merupakan  politik  hukum  nya  desa  adat  dalam pempertahankan  eksistensinya  dalam  menghadapi  tantangan  global  terutama  bali  sebagai  daerah  pariwisata yang setiap hari warga bali bergesekan dengan orang asing. Selain itu (Parwata & Wijaya, 2018) juga mengkaji penelitian serupa tentang eksistensi Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali (Kajian Terhadap  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  No  2  Tahun  2012  ,  tentang  Kepariwisataan  Budaya  Bali).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembahasan atas kewenangan desa pakraman tidak bisa lepas dari ketentuan Pasal  18B  (2)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sebagai  pengakuan  hak  konstitusionalnya. Pengaturan pengelolaan kepariwisataan budaya Bali belum secara implisit mengatur bagaimana hak, kewajiban serta  kewenangan  yang  dimiliki  desa  pakraman.  Sepantasnya  dalam  Pengelolaan  Kepariwisataan  budaya memberikan  tempat  yang  rasional  kepada  desa  pakraman  sebagai  subyek  pemilik  kebudayaan.  Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Kepariwisataan Budaya tidak secara tegas memberikan kedudukan hukum (hak, kewajiban  dan  wewenang)  desa  pakraman  dalam  pengelolaan  Kepariwisataan  Budaya  Bali.  Posisi kedudukannya selaku subyek internal, seharusnya diwujudkan dalam bentuk fungsi penguatan, pemberdayaan. Jika  dibentuk  dalam  relasi  koordinasi  dengan  unsur  pemerintah  daerah  pun  koordinasi  dalam  dengan  sifat mendukung  dan  menguatkan  kedudukan  hukum  desa  pakraman.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan penelitian  terdahulu  di  atas,  penelitian  ini  berfokus  pada  pemberdayaan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  adat  dan  penyuratan  awig-awig  desa Pakraman, Siangan.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA

## Model Pemerdayaan Masyarakat Adat
Desa adat atau disebut nama lain desa Pakraman memiliki fungsi sosial relius dalam tatanan masyarakat Bali Hindu. Bali memiliki keunikan yang berpusat pada desa adat. Hal ini berbagai peneliti, pemerhati, praktisi menyebutkan  Bali  memiliki  nilai  keunikan  yang  sulit  dapat  disamakan  dengan  Daerah lain  di  Nusantara ini, (Astara, 2010). Banyak kegiatan Pemerintah di Bali disukseskan oleh Desa Adat sebagai benteng kebudayaan Bali. Bali akan tetap ajeg apabila agama Hindu, kebudayaanya dan tradisi dapat dilaksanakan sesuai dengan adagium desa, kala, patra, (Astara, 2010) . Desa adat/desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, bahwa  desa  adat  diikat  oleh  adat  istiadat  atau  hukum  adat  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  lingkungan masyarakat setempat, Hukum adat di Bali lebih dikenal awig-awig adalah merupakan pedoman dasar dari desa adat dalam pemerintahan desa adat, (Dharmayuda, 2001) . Desa adat di Bali sebagai masyarakat sosio-religius dalam  aktivitas  kebudayaan  dipimpin  oleh  Bendesa  adat  (sebagai  pimpinan)  lembaga  adat  untuk  mengurus masyarakat adat baik ke dalam maupun keluar termasuk mewakili masyarakat adat di dalam urusan pengadilan, (Astara, 2018). Desa adat di Bali memiliki adat, kebudayaan yang berbasis pada agama Hindu, (Astara dkk., 2018) sehingga mampu menarik wisatawan ke desa adat, sesuai dengan potensi desa tersebut. Desa Pakraman Siangan  apabila  dikelola  dengan  baik  mempunyai  potensi  untuk  dikembangkan  menjadi  desa  wisata,  dengan potensi  pertanian,  adat,  kebudayaannya  dan  puri  dapat  dijadikan  central  kebudayaan  (kesenian).  Dalam pemerdayaan  ekonomi  desa  adat/  Pakraman  Siangan  khususnya  berkaitan  dengan  lembaga  Perkreditan  Desa
perlu adanya pembinaan dan pendampingan kepada pengurus LPD dan Pengawasnya sebagai eksofosio adalah Bendesa  Adat  (sebagai  Ketua  Pengawas)  LPD  untuk  dapat  diberikan  pembekalan  dalam  bidang  praktik Perjanjian  Kredit  kepada  LPD Siangan, (Astara  dkk.,  2018) Desa  Adat/Pakraman  tidak  statis  selalu  dinamis sesuai dengan perkembangan jaman.

## Pemerdayaan Masyarakat Adat
Desa  adat/Pakraman  di  Bali  memiliki  otonomi  asli  (bukan  pemberian  negara)  dalam  mengurus  ruma tangganya sendiri. Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2001, Tentang Desa Pakraman sebagai diubah dengan Peraturan  Daerah  Nomor:  3  Tahun  2003,  dengan jelas  menyebutkan  bahwa  desa  Pakraman  adalah Kesatuan Masyarakat hukum adat yang berhak untuk menguru rumah tangganya sendiri. Desa Pakraman memiliki hak dan  kewajiman  untuk  mengurus  krama  adat  di  desa  adat  masing-masing.  Awig-awig  merupakan  tata  dalam hidup masyarakat. Masyarakat sendiri ditandai oleh beberapa ciri, seperti adayan interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identitas terhadap kelompok di mana individu yang bersangkutan menjadi anggotanya, (Sudantra, 2010) . Dalam proses pembuatan pembuatan awig-awig dan perarem sangat demokratis, yaitu dibuat dalam sangkepan atau paruman (rapat) desa dimana semua krama desa mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini contoh praktek demokrasi dalam skala micro, (Sudantra, 2010) .

## 3.  HASIL DAN DISKUSI
Kegiatan penyuratan awig-awig desa Pakraman Siangan yang dilaksanakan Lembaga pengabdian kepada masyarakat Universitas Warmadewa sebagai coordinator langsung adalah kepala LPM Unwar (Dr.Drs I Wayan Wesna Astara,SH,MH.,M.Hum) Pengasuh mata kuliah Tatatanan Masyarakat Adat dan Penyuratan awig-awig. Kemudian  sebagai  Kepala  LPM,  dengan  menugaskan  dosen  pengajar  hukum  lokal,  Prof.  Dr.  I  Made Suwitra,SH.MH,  Dr.  I  Wayan  Rideng,SH,MH,  I  Made  Budiasa,SH,MH.  Kegiatan  penyuratan  awig-awig bekerjasama  dengan  Fakultas  Hukum  dan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik  untuk  merayat  desa  adat  dari berbagai aspek, yaitu aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek sosial politik sehingga masyarakat adat berdaya.

## 4.  KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyuratan awig- awig sosialisasi sangat penting untuk menjaring masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, prajuru adat, kelompok yang  berkepentingan  berkaitan  dengan  isi  awig-awig  tidak  boleh  bertentangan  dengan  asas  kepatutan  dan peraturan perundang-undangan serta ideologi Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Astara, I. W. W. (2010). Pertarungan Politik Hukum Negara  & Politik Kebudayaan Otonomi  Desa Adat  di  Bali . Denpasar:  Udayana University Press.
Astara, I. W. W. (2017a). Human Right and Conflict  of Custom in Bali (The Case of “ Caste Status ” Change Caused Kesepakang in Bungaya Tradisional Village of Karangasem). Journal of Law and Globalization . Retrieved from www.iiste.org
Astara, I. W. W. (2017b). Public Policy and Role of Traditional Security Officer (Pecalang) of Religius Tolerance in the Traditional Village Kuta-Bali. Journal of Law and Globalization . Retrieved from www.iiste.org
Astara, I. W. W. (2018). Cultural Activities, Legal and Public of Bali on Desa Pakraman and the Response of Prajuru the Traditional Village  Management  Kuta. Jurnal  Peuradeun , 6 (3).  Retrieved  from  http//journal.scadindependent.org.php/jipeuradeun/article/ view/186
Astara, I. W. W., dkk. (2018a). Custom, Hindu Religion, Local Law, and Social Change in bali in the Context of Bali . In International Seminar Bali Hinduisme, Traditional and Interreligius Studies (pp. 385 – 395). Denpasar: Unhi Press.
Astara, I. W. W., dkk. (2018b). Praktik Perjanjian Kredit Pada Desa Adat Pinggan. Community Sevices Journal (CSJ) , 1 , 1 – 50.
Dharmayuda, I. M. S. (2001). Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali . Denpasar: Upada Sastra.
Parwata, A. G. O., & Wijaya, I. K. K. A. (2018). Eksistensi Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2012 , tentang Kepariwisataan Budaya Bali). Kertha Wicaksana , 12 (1), 69 – 75. doi:10.22225/KW.12.1.415.69
Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-awig Dalam Melestarikan Adat dan Budaya Di Bali. Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya , 7 (1).
Sudantra,  I.  K.  (2010). Wicara  Lan  Pamidanda,  Pemerdayaan  Desa  Pakraman  dalam  Penyelesaian  Perkara  di  Luar  Pengadilan . Denpasar: Udayana University Press.
Sudantra, I. K., & Windia, P. I. W. (2011). Penuntun Penyuratan Awig-awig . Denpasar: Udayana University Press.
Suprapta, I. N. (2015). Kebijakan Desa Pakraman dan Pembangunan Pariwisata . In Prosiding Seminar: Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, Pertanian dan Pendidikan (pp. 34 – 47). doi:10.1017/CBO9781107415324.004
Suwitra, I. M., Astara, I. W. W., & dkk. (2017). Memaknai Isi Rumusan Norma Dalam Awig-awig di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli. Wicaksana: Jurnal Lingkungan & Pembangunan , 1 , 72 – 79.