The Influence Of Tax Knowledge, Tax Liability Rights, And Tax Sanctions On The Fulfillment Of UMKM Tax Obligations In Baktijaya Village, Depok City
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Hak Kewajiban Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Umkm Di Kelurahan Baktijaya Kota Depok
Prabu Nabila Aura Hany 1* , Muhammad Nur 2
Universitas Nasional 1,2 nabilaaurahany@gmail.com 1 , m.nur@civitas.unas.ac.id 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This study aims to determine the influence of Tax Knowledge, Tax Obligation Rights, and Tax Sanctions on the Fulfillment of UMKM Tax Obligations in Baktijaya Village, Depok City.This research data uses primary data in the form of questionnaires to 130 UMKM respondents. Data analysis techniques use inferential analysis with multiple linear regression and use the Statistical Package for Social Science (SPSS) program version 26.0. The results of multiple linear regression analysis show that the variables of Tax Knowledge (X 1 ),  Tax  Obligation  Rights  (X 2 ),  and  Tax  Sanctions  (X 3 )  have  a  positive  and  significant  effect  on  the Fulfillment of UMKM Tax Obligantions (Y). The results of this study hope that UMKM can find out Tax Knowledge, Tax Obligation Rights, and Tax Sanctions that can support taxation Keywords: Tax Knowledge, Tax Obligation Rights, Tax Sanctions, Fulfillment of UMKM Tax Obligations

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Hak  Kewajiban Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok. Data penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner kepada 130 responden Pelaku UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis inferensial dengan regresi linear berganda dan menggunakan program Statistic Package for Social Sciences (SPSS) versi 26.0. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X 1 ), Hak Kewajiban Perpajakan (X 2 ), dan Sanksi Pajak (X 3 ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM (Y). Hasil penelitian ini diharapkan menjadikan para UMKM mampu untuk mengetahui Pengetahuan Perpajakan, Hak Kewajiban Perpajakan, dan Sanksi Pajak yang dapat meningkatkan perpajakan.
Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Hak Kewajiban Perpajakan, Sanksi Pajak, Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM

## 1. Pendahuluan
Pajak  memiliki  peran  penting  dan  menjadi  salah  satu  penerimaan  terbesar  dari pendapatan  negara.  Dalam  penerimaan  pajak  dibutuhkan  pemungutan  pajak  yang dipergunakan  untuk  membiayai  kepentingan  umum  dan  untuk  membiayai  keperluan penyelenggaraan  pemerintahan,  serta  membantu  perekonomian  suatu  negara.  Pemungutan pajak yang dilakukan secara ilegal oleh negara dapat digolongkan sebagai pungli (pungli) jika tidak memiliki dasar hukum.
Pemungutan pajak juga berlaku pada sektor negeri maupun swasta. Sektor swasta yang kini  semakin  berkembang  adalah  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM dari tahun 2021 hingga 2022, terdapat 64,2 juta UMKM di Indonesia, berkontribusi 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara atau Rp8.573,89 triliun pendapatan pajak. UMKM penting bagi perekonomian Indonesia karena negara  dapat  mempekerjakan  97%  tenaga  kerja  dan  menarik  hingga  60,4%  dari  semua inveestasi.
Pemerintah  menyadari  pentingnya  peran  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) yang semakin besar dan oleh karena itu terus menekankan pentingnya pengusaha UMKM untuk memenuhi  kewajiban  perpajakan  mereka.  Pemerintah  telah  mengeluarkan  skema  yang memfasilitasi  anggota  UMKM  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  perpajakan  mereka.  Fokus pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditunjukkan dalam inisiatif seperti SAK EMKM dan Lamikro, yang menyederhanakan proses perhitungan dan pembayaran pajak UMKM.
Pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dibutuhkan  peran  pengetahuan  perpajakan,  hak kewajiban  perpajakan,  dan  sanksi  pajak  yang  sangat  penting  untuk  mendorong  kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Memahami kewajiban pajak seseorang dan konsekuensi jika  tidak  membayarnya  sejalan  dengan  literasi  pajak.  Wajib  pajak  diharapkan  dapat berkontribusi  terhadap  pendapatan  negara  melalui  pembayaran  pajak  dan  dapat  dikenakan denda atau sanksi atas pelanggaran pajak jika memiliki pengetahuan tersebut.
Pemerintah  Indonesia  masih  bekerja  keras  untuk  mendukung  dan  mempromosikan perluasan  pengembangan  UMKM.  Tindakan  utama  pemerintah  adalah  menawarkan  insentif pajak kepada pelaku UMKM. Pemberian insentif pajak untuk para pelaku UMKM yang semula sebesar 1% menjadi 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang berisi bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima Peredaran  Bruto  tidak  melebihi  Rp  4,8  miliar  dalam  1  Tahun.  Perusahaan  dengan  batas peredaran  bruto  hingga  Rp500  juta  dibebaskan  dari  PPh  Final  UMKM  0,5%.  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  PPh)  telah  mengatur ketentuan ini.
Pemerintah  berharap  para  UMKM  dapat  meningkatkan  pendapatan  dan  berkembang lebih  luas.  Pengenaan  pajak  bagi  para  pelaku  UMKM  merupakan  suatu  tindakan  yang  harus diterapkan  agar  para  pelaku  UMKM  sadar  dan  taat  terhadap  kewajiban  pajak  sejak  dini. Kesadaran  akan  pajak  sejak  dini  akan  menjadi  suatu  hal  yang  berdampak  positif  bagi pertumbuhan ekonomi negara, khususnya di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia. Tetapi, jika para pelaku UMKM tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  akan  ada  sanksi  pajak  yang  harus  dipertanggung jawabkan.

## 2. Tinjauan Pustaka
1. Theory Of Planned Behavior (TPB)
Theory of Planned Behavior (TPB) menurut Ajzen, (1991) dalam Andayani, (2016) adalah teori yang dirancang untuk memprediksikan dan menjelaskan perilaku manusia pada konteks yang spesifik. Fokus utama dalam Theory of Planned Behavior adalah intention atau niat individu untuk melakukan perilaku tertentu.

## 2. Pajak
Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan  bahwa  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Khotimah  et  al.,  (2020)  menyatakan  bahwa  pajak  adalah  kontribusi  publik  terhadap pendapatan  nasional  berdasarkan  undang-undang  perpajakan  dalam  situasi  ketika  tidak  ada balasan langsung dan paksaan digunakan untuk memajukan tujuan mendukung fasilitas umum atau kesejahteraan masyarakat.

## 3. Pengetahuan Perpajakan
Resmi,  (2017)  menyatakan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  adalah  keahlian  dalam melaksanakan  tugas-tugas  yang  terkait  dengan  administrasi  pajak,  seperti  perhitungan pembayaran  pajak,  penyelesaian  dan  pelaporan  surat,  pemahaman  tentang  aturan  yang mengatur pemungutan pajak, dan masalah penting lainnya yang berkaitan dengan kewajiban wajib pajak.
Menurut Mardiasmo, (2013) menyatakan pengetahuan perpajakan mencakup segala sesuatu yang berhubungan dan dipahami dari segi fisik dan formal peraturan perpajakan. Berdasarkan opini  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  adalah  ilmu  atau  wawasan dasar yang harus dimiliki oleh para Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan. Kegiatan perpajakan yang dimaksud berupa perhitungan pajak, pemungutan pajak, pembayaran pajak, serta pelapoean pajak.

## 4. Hak Kewajiban Perpajakan
Mengenai hak kewajiban perpajakan, seorang wajib pajak berhak untuk mendapatkan hak perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan perpajakan. Hak perpajakan yang dimaksud  bahwa  wajib  pajak  berhak  mendapatkan  pemahaman  dan  pengetahuan  mengenai pajak yang akan bermanfaat bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu,  kewajiban  perpajakan  menjadi  perwujudan  peran  wajib  pajak  secara  langsung  dalam melaksanakan perpajakan.

## 5. Sanksi Pajak
Menurut  Khotimah  et  al.,  (2020)  menyatakan  sanksi  pajak  dikenakan  karena  adanya pelanggaran yang diperbuat oleh wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya yang bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga besarnya pelanggaran yang dilakukan akan berdampak semakin besar denda yang dikenakan bagi wajib pajak.

## 6. Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM
Tindakan pemenuhan kewajiban pajak diperlukan adanya kepatuhan perpajakan serta kesadaran perpajakan. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak secara sadar sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membayar pajak demi memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya kepatuhan perpajakan  akan  menjadikan  para  wajib  pajak  memiliki  sikap  disiplin,  taat,  dan  patuh  pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang serta mendorong timbulnya kesadaran perpajakan.
Kesadaran perpajakan merupakan keadaan wajib pajak ingin mengetahui, memahami, dan  melaksanakan  pembayaran  pajak  dengan  sesuai  dan  merasa  tidak  terpengaruh  oleh pembayaran pajak yang telah dilakukannya. Adanya kesadaran perpajakan akan meningkatkan penerimaan pajak negara dan berdampak baik bagi perekonomian dan pembangunan negara.

## Kerangka BERPIKIR
Kerangka berpikir pada penelitian ini diperlukan untuk melakukan penelitian dengan lebih  mudah  dan  sistematik.  Adapun  kerangka  berpikir  atas  penelitian  ini,  dapat  dijelaskan dengan gambar sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Berpikir
Hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut:
H1 :  Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok
H2 :  Hak kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok
H3 :  Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok

## 3. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pemenuhan kewajiban pajak UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok yang dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, hak kewajiban perpajakan, dan sanksi pajak. Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  berupa  infomasi  yang  dikumpulkan melalui  kuesioner  yang  disampaikan  langsung  kepada  narasumber  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil Menengah (UMKM).
Populasi penelitian ini yaitu seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan  Baktijaya  Kota  Depok  sebanyak  130  pelaku  usaha.  Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan rumus Slovin, metode simple random sampling dengan tingkat error 5% (0,05). Maka dengan menggunakan rumus Slovin, pengambilan sampel yang akan didapatkan sebagai berikut:
Berdasarkan  rumus  diatas,  didapatkan  sampel  sebesar  98,11  dimaksimalkan  menjadi  100 responden  yang  diambil  sebagai  perwakilan  dari  total  populasi.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan teknik probability sampling dengan kriteria responden yang telah ditentukan oleh peneliti.  Penelitian  ini  menggunakan  Skala  Likert  dengan  nilai  skor  atau  skala  1  –  4  agar mendapatkan data bersifat interval.

## Teknik Analisis Data a Uji Validitas
Uji validitas merupakan proses pembuktian atas keabsahan serta keakuratan objjek apakah
Pengetahuan Perpajakan (X1) Hak Kewajiban Perpajakan (X2) Sanksi Pajak (X3) Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM (Y)
𝑛 = 130 1 + 130 𝑥 0,05 2
𝑛 = 130 1 + 130 𝑥 0,0025
𝑛 = 130 1 + 0,325
𝑛 = 130 1,325 n = 98,11
akan menyimpang dari fungsi sebenarnya. Proses validasi akan berfungsi sebagai acuan serta pedoman bagi peneliti karena berguna dalam menentukan jumlah data yang akan divalidasi dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti (Ghozali, 2016) . Data dikatakan valid ketika angka korelasi (r hitung ) berada lebih tinggi dari r tabel .
b Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas merupakan proses dilakukannya pengujian untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang berfungsi untuk mengukur variabilitas indikator. Uji ini menggunakan Cronbach Alpha untuk  menghitung  suatu  data,  dan  data  dapat  dikatakan  reliabel  apabila  koefisien reliabilitas > 0,70 (Ghozali, 2016) .
c Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik adalah teknik analisis yang digunakan untuk menunjukkan dan menentukan apakah  akan  ada  masalah  antara  hipotesis  klasik  dan  model  regresi  linear Ordinary  Least Square (OLS) (Ghozali, 2016) .
d Uji Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  merupakan  pengujian  yang  digunakan  untuk mengungkapkan konsistensi antara variabel dependen dan independen (Ghozali, 2016) . e Uji Parsial (Uji t)
Uji  pasial  (uji  t)  merupakan  pengujian  yang  dilakukan  untuk  menunjukkan  dan  melihat bagaimana variabel independen mempengaruji deskripsi variabel dependen. Pengujian ini memperhatikan H 0 akan diterima dan H 1 akan ditolak jika t hitung > t tabel dengan nilai signifikansi < 0,05 (5%) (Ghozali, 2016) .
f Uji Simultan (Uji F)
Uji  simultan  (uji  F)  adalah  uji  yang  digunakan  untuk  memverifikasi  bagaimana  faktor independen  secara  bersamaan  mempengaruhi  variabel  dependen.  Pengujian  ini memperhatikan H 0 akan diterima dan H 1 akan ditolak jika F hitung > F tabel dengan nilai signifikansi < 0,05 (5%) (Ghozali, 2016) . g Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai seberapa baik model dapat memperhitungkan variasi dalam variabel dependen. Koefisien determinasi berada antara nol dan satu (0 < R 2 < 1), penelitian ini dilihat dari nilai Adjusted R square untuk mengevaluasi model regresi terbaik.
4. Hasil Dan Pembahasan
a Uji Validitas
Tabel 1. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan Item    R hitung R tabel Keterangan Tingkat Hubungan X1.1  0,750  0,1966 Valid Sangat Kuat X1.2    0,891  0,1966 Valid Sangat Kuat X1.3    0,855  0,1966 Valid Sangat Kuat X1.4     0,869  0,1966 Valid Sangat Kuat X1.5    0,684  0,1966 Valid Sangat Kuat Sumber: Data Primer Diolah, 2023 Tabel 2. Hasil Uji Validitas Hak Kewajiban Perpajakan Item  R hitung R tabel Keterangan Tingkat Hubungan X2.1  0,840  0,1966 Valid Sangat Kuat X2.2  0,883  0,1966 Valid Sangat Kuat
X2.3  0,851  0,1966 Valid Sangat Kuat X2.4  0,868  0,1966 Valid Sangat Kuat X2.5  0,860  0,1966 Valid Sangat Kuat Sumber: Data Primer Diolah, 2023 Tabel 3. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak Item  R hitung R tabel Keterangan  Tingkat Hubugan X3.1  0,808  0,1966 Valid Sangat Kuat X3.2  0,694  0,1966 Valid Sangat Kuat X3.3  0,654  0,1966 Valid Sangat Kuat X3.4  0,638  0,1966 Valid Sangat Kuat X3.5  0,832  0,1966 Valid Sangat Kuat Sumber: Data Primer Diolah, 2023 Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM Item  R hitung R tabel Keterangan Tingkat Hubungan Y1 0,888  0,1966 Valid Sangat Kuat Y2 0,897  0,1966 Valid Sangat Kuat Y3 0,864  0,1966 Valid Sangat Kuat Y4 0,890  0,1966 Valid Sangat Kuat Y5 0,857  0,1966 Valid Sangat Kuat
Sumber: Data Primer Diolah, 2023
Hasil  uji  validitas  atas  item  pernyataan  untuk  semua  variabel  pada  penelitian  ini menunjukkan  hasil  atau  nilai  diatas  0,1966  maka  dapat  dikatakan  bahwa  semua  variabel dinyatakan valid.
b Uji Reliabilitas Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Pengetahuan Perpajakan 0,873 Reliabel Hak Kewajiban Perpajakan 0,903 Reliabel Sanksi Pajak 0,778 Reliabel Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM 0,925 Reliabel Sumber: Data Primer Diolah. 2023
Variabel  independen  dan  variabel  dependen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini ditemukan dapat dikatakan reliabel menurut uji reliabilitas, dengan nilai Cronbach’s Alpha lebih besar drai 0,70 untuk variabel independen dan variabel dependen.

## c Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Uji  normalitas  yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan  metode Kolmogorov-Smirnov menghasilkan  tingkat  siginifikansi  sebesar  0,159,  hal  ini  berarti  data  residual  terdistribusi secara  normal  dan  model  regresi  tidak  memiliki  masalah  karena  menunjukkan  tingkat signifikansi diatas 0,05. Uji normalitas juga dapat dilihat melalui gambar normal probability plot.
Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 100 Normal Mean ,0000000 Parameters a,b Std. Deviation ,93353820 Most Absolute ,076 Extreme Positive ,062 Differences      Negative -,076 Test Statistic ,076 Asymp. Sig. (2-tailed) ,159 c Sumber: Data Primer Diolah, 2023 2) Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  penelitian  menghasilkan  nilai tolerance sebesar >0,10 dan VIF sebesar <10, hal ini berarti tidak ada korelasi antar variabel independen.  Dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  multikolinearitas  antar  variabel independen  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  temuan  pengujian  yang  dilakukan,  yang menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance >0,10 dan VIF <10.
Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Collinearity Statistics Model Tolerance      VIF 1  (Constant) Pengetahuan Perpajakan ,353 2,834 Hak Kewajiban Perpajakan ,336 2,979 Sanksi Pajak ,629 1,590 Sumber: Data Primer Diolah, 2023

## 3) Uji Heteroskedastisitas
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Sumber: Data Primer Diolah, 2023
Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini, diketahui bahwa titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan distribusi titik data tidak terpola, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah dengan heterokedastisitas.
d Uji Regresi Linear Berganda
Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. Model B Std. Error Beta 1  (Constant) ,239 ,618 ,387       ,700 Pengetahuan Perpajakan ,196 ,064 ,212           3,057       ,003 Hak Kewajiban Perpajakan ,536 ,066 ,577            8,108      ,000 Sanksi Pajak                            ,217 ,049 ,230            4,415       ,000 Sumber: Data Primer Diolah, 2023
1) Nilai koefisien Pengetahuan Perpajakan (X1) 0,212 menunjukkan arti bahwa pengetahuan perpajakan  memiliki  tanda  positif  pada  nilai  koefisien  regresi.  Nilai  koefisien  yang  positif melambangkan  hubungan  yang  searah  antara  pengetahuan  perpajakan  dan  pemenuhan kewajiban pajak UMKM.
2) Nilai koefisien Hak Kewajiban Perpajakan (X2) 0,577 menunjukkan arti bahwa hak kewajiban perpajakan  memiliki  tanda  positif  pada  nilai  koefisien  regresi.  Nilai  koefisien  yang  positif melambangkan hubungan yang searah antara hak kewajiban perpajakan dan pemenuhan kewajiban pajak UMKM.
3) Nilai koefisien Sanksi Pajak (X3) 0,230 menunjukkan arti bahwa sanksi pajak memiliki tanda positif pada nilai koefisien regresi. Nilai koefisien yang positif melambangkan hubungan yang searah antara sanksi pajak dan pemenuhan kewajiban pajak UMKM.
e Hasil Uji Hipotesis
1) Uji Parsial (Uji t)
Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji t) Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients Model                                             B        Std. Error         Beta t             Sig. 1  (Constant) ,239           ,618 ,387          ,700 Pengetahuan Perpajakan ,196           ,064               ,212               3,057           ,003 Hak Kewajiban Perpajakan ,536          ,066               ,577              8,108        ,000
Sanksi Pajak                              ,217        ,049              ,230              4,415           ,000 Sumber: Data Primer Diolah, 2023
Hasil uji parsial (uji t) pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan,hak kewajiban perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM. Hal ini dapat dibuktikan dari masing-masing variabel memiliki nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05.
2) Uji Simultan (Uji F)
Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F) ANOVA a
Model                       Sum of Squares df Mean Square            F              Sig. 1  Regression           442,232              3 147,411 164,022 ,000 b Residual             86,278             96 ,899 Total 528,510              99 Sumber: Data Primer Diolah, 2023
Hasil uji simultan (uji F) pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi < 0,05 (0,000  <  0,05)  dan  nilai  F hitung >  F tabel (164,022  >  2,70).  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa variabel independen dan variabel dependen dipengaruhi satu sama lain. Selain itu, juga  dimungkinkan  bahwa  variabel  dependen  telah  terkena  pengaruh  langsung  terhadap variabel independen.
3) Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary Model         R             R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,915 a ,837 ,832 ,948
Sumber: Data Primer Diolah, 2023
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang menghasilkan nilai R Square sebesar 0,837, artinya pengetahuan perpajakan, hak kewajiban perpajakan, dan sanksi pajak terdapat pada  83,7%  terhadap  pemenuhan  kewajiban  pajak  UMKM,  sedangkan  sisanya  16,3% dijelaskan oleh faktor-faktor selain yang termasuk dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pemenuhan  kewajiban  pajak  UMKM  berdasarkan  hasil  uji  hipotesiss pertama.  Temuan  penelitian  ini  mendukung theory  of  planned  behavior terkait  dengan keyakinan UMKM pada faktor yang dapat menghasilkan hasil yang positif. Temuan penelitian ini juga menguatkan penelitian oleh (Wujarso & Napitupulu, 2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku UMKM.
2. Pengaruh Hak Kewajiban Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  hak  kewajiban  perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pemenuhan  kewajiban  pajak  UMKM  berdasarkan  pengujian  hipotesis kedua. Temuan penelitian ini mendukung theory of planned behavior dalam hal pemahaman UMKM  tentang  hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai  wajib  pajak  dengan  mengacu  pada keuntungan  kesadaran  pajak  yang  akan  diperoleh  dari  pajak.  Temuan  penelitian  ini  juga menguatkan penelitian oleh (Pangesti & Yushita, 2019) yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan pemahaman peraturan pemerintah  No.23  Tahun  2018  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kemauan membayar pajak.
3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM
Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan  kewajiban  pajak  UMKM  berdasarkan  pengujian  hipotesis  ketiga.  Temuan penelitian  ini  mendukung theory  of  planned  behavior dalam  kaitannya  dengan  kesadaran UMKM  bahwa  mereka  dikenakan  sanksi  pajak  yang  ketat,  yang  dapat  mendorong  niat mereka untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Temuan penelitian ini juga menguatkan
penelitian  (Nalik  et  al.,  2021)  yang  menunjukkan  bahwa  ketegasan  sanksi  perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

## 5.  Penutup Kesimpulan
Kesimpulan berikut dapat diperoleh dari pembahasan dan hasil uji data dan analisis yang dilakukan oleh peneliti.
1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajak  UMKM.  Artinya,  semakin  tinggi  tingkat    pengetahuan  perpajakan  yang  dimiliki  oleh pelaku  UMKM  akan  mampu  untuk  mendukung  serta  mendorong  pelaku  UMKM  dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
2. Hak  kewajiban  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pemenuhan kewajiban  pajak  UMKM.  Artinya,  semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  mengenai  hak kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh pelaku UMKM akan mampu untuk mendukung serta mendorong pelaku UMKM dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Sanksi  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pemenuhan  kewajiban  pajak UMKM. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman mengenai sanksi pajak yang dimiliki oleh pelaku  UMKM  akan  mampu  untuk  mendukung  serta  mendorong  pelaku  UMKM  dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

## Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil uji data dalam penelitian ini bahwa nilai untuk pertanyaan pengetahuan perpajakan mengenai self assessment masih kecil dibandingkan dengan nilai dari pertanyaan lainnya.  Hal  ini  diharapkan  kepada  petugas  instansi  perpajakan  ataupun  organisasi  yang bertugas mensosialisasikan perpajakan untuk lebih dalam memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM sebagai wajib pajak, terlebih utama edukasi mengenai self assessment bahwa saat  ini  perpajakan  memakai  sistem  tersebut  yang  mengharuskan  wajib  pajak  berperan langsung dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
2. Berdasarkan hasil uji data dalam penelitian ini bahwa nilai untuk pertanyaan hak kewajiban perpajakan mengenai ketepatan waktu dalam mengisi dan melaporkan SPT dinilai masih kecil dibandingkan  dengan  nilai  dari  pertanyaan  lainnya.  Hal  ini  diharapkan  kepada  petugas instansi perpajakan ataupun organisasi yang bertugas mensosialisasikan perpajakan untuk lebih  mengedukasi  para  pelaku  UMKM  mengenai  ketepatan  waktu  dalam  mengisi  dan melaporkan  SPT,  dimana  hal  tersebut  berhubungan  langsung  dengan  tercapainya  target realisasi penerimaan pajak.
3. Berdasarkan hasil uji data dalam penelitian ini bahwa nilai untuk pertanyaan sanksi pajak mengenai diberikannya sanksi jika tidak mematuhi kewajiban perpajakan dinilai masih kecil dibandingkan  dengan  nilai  dari  pertanyaan  lainnya.  Hal  ini  diharapkan  kepada  petugas instansi perpajakan ataupun organisasi yang bertugas mensosialisasikan perpajakan untuk lebih  mengedukasi  para  pelaku  UMKM  bahwa  sanksi  tersebut  sudah  menjadi  peraturan dengan ketentuan yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Adiasa,  N.  (2013).  Pengaruh  pemahaman  peraturan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dengan moderating preferensi risiko. Accounting Analysis Journal , 2 (3).
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes , 50 (2), 179–211.
Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of
planned behavior 1. Journal of Applied Social Psychology , 32 (4), 665–683. Andayani,  S.,  &  Halimatusyadiah,  H.  (2016). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Accounting Knowledge  Sharing  Intention  Melalui  Internet  Pada  Mahasiswa  Akuntansi .  Universitas Bengkulu.
Daulay, I. R. (2020). Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan). Jurnal Pembangunan Perkotaan , 8 (1), 57–62. Ghozali,  L.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  24  Universitas Diponegoro Semarang. Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 24, 60.
Indrianto,  N.,  &  Supomo,  B.  (2009). Metodelogi  Penelitian  Bisnis  untuk  Akuntansi  dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE .
Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. E-Jurnal Akuntansi , 31 (4), 925–936.
Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen , 9 (05).
Livia Yolanda, Y. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pusat Grosir Senen Jaya. Jurnal Paradigma Akuntansi , 1 (2), 308–316. Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2013 . Andi. Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018 . Andi. Mustaqiem. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia . Buku Litera Yogyakarta.
Nalik, R. J., Suyanto, S., & Aji, A. W. (2021). Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Dan Ketegasan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Pemenuhan  Kewajiban  Perpajakan. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , 4 (2), 335–356.
Pajak  Penghasilan  (PPh)  UMKM .  (n.d.).  https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak- penghasilan-umkm
Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018  Terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak  (Pada  UMKM  Sektor  Perdagangan  di Kabupaten Klaten). Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen , 8 (2), 166–178. Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat .
Rioni, Y. S. (2021). Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan Di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (5), 1332–1336.
Siahaan,  S.,  &  Halimatusyadiah,  H.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan,  Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi , 8 (1), 1–14. Soemitro, R. (1979). Dasar-Dasar HukumPajak Dan PajakPendapatan 1944, Eresco . Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Bisnis . Alfabeta. Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D . Alfabeta. Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kuaiitatif . Alfabeta. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. Jurnal STEI Ekonomi , 29 (02), 44–56.