How to cite:
Malvin  Jati  Kuncara  Alam  W  &  Richard  Chandra  Adam  (2022)  Tanggung  Jawab  Pembayaran  Hutang Perseroan Terbatas Sebagai Wajib Pajak Yang Dinyatakan Pailit, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10839
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## TANGGUNG  JAWAB  PEMBAYARAN  HUTANG  PERSEROAN  TERBATAS SEBAGAI WAJIB PAJAK YANG DINYATAKAN PAILIT

## Malvin Jati Kuncara Alam W, Richard Chandra Adam
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia Email: malvin.205190137@stu.untar.ac.id, richardc@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Perpajakan memegang peran yang krusial dalam pembangunan dan pemerintahan pada suatu  negara  tidak  terkecuali  di  Indonesia.  Walaupun  begitu  bukan  berarti  sistem perpajakan  dapat  semena-mena  diterapkan  karena  pada  prinsipnya  perpajakan  adalah oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat.  Demikian  pula  dalam  kepailitan  yang  mana  kepailitan pada  dasarnya  merupakan  mekanisme  yang  tidak  hanya  digunakan  agar  kreditor- kreditor  dapat  mempertahankan  haknya  namun  juga  melindungi  debitor  dari  tagihan yang  semena-mena.  Begitupula  dalam  hal  kantor  Pajak  terlambat  menagihkan  pajak dalam  kepailitan,  secara  tidak  langsung  hal  ini  merugikan  karena  hutang  Pajak kemungkinan besar menjadi tidak terbayarkan. Namun demikian Dalam kasus PT UCI pajak  ditagihkan  kepada  Direksi  setelah  kepailitan  berakhir  yang  mana  hal  ini bertentangan  dengan  konsep  pertanggungjawaban  dalam  Perseroan  Terbatas  maupun Kepailitan Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti bagaimana tanggung jawab Pajak  dapat  dijalankan  kepada  Wajib  Pajak  Badan  yang  telah  dinyatakan  pailit. penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan akan melakukan penelitian normatif yaitu studi secara konseptual terhadap literatur hukum dan putusan mahkamah konstitusi  pengujian  undang-undang  pasal  32  ayat  (2)  UU  Ketentuan  Umum Perpajakan. Setelah meninjau dan menganalisis putusan mahkamah konstitusi tersebut ditemukan bahwasannya konsep pertanggungjawaban yang berbeda yang dianut antara Perseroan Terbatas, dan Kepailitan pada dasarnya hanya memproteksi Direksi terhadap hutang  Pajak  pada  saat  kepailitan  terjadi.  Hal  ini  karena  mekanisme  penanggungan Pajak  menempatkan  Direksi  secara  otomatis  telah  lalai  sehingga  dapat  dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.
Kata Kunci : Perpajakan, Pertanggungjawaban, Kepailitan.

## Abstract
Taxation  plays  a  crucial  role  in  development  and  governance  in  a  country,  and Indonesia is no exception. Even so, it does not mean that the tax system can be applied arbitrarily because in principle taxation is by the people and for the people. Likewise in bankruptcy where bankruptcy is basically a mechanism that is not only used so that creditors can defend their rights but also protect debtors from arbitrary bills. Likewise,
in the event that the tax office is late in collecting taxes in bankruptcy, this is indirectly detrimental because the tax debt is likely to become unpaid. However, in the case of PT UCI,  taxes  were  billed  to  the  Board  of  Directors  after  the  bankruptcy  ended,  which contradicts the concept of liability in a Limited Liability Company or Bankruptcy. This study uses normative juridical research and will conduct normative research, namely a conceptual study of legal literature and decisions of the constitutional court reviewing the  law  article  32  paragraph  (2)  of  the  General  Provisions  on  Taxation  Law.  After reviewing and analyzing the decision of the constitutional court it was found that the different  concept  of  responsibility  adopted  by  Limited  Liability  Companies  and Bankruptcy  basically  only  protects  the  Board  of  Directors  against  tax  debts  when bankruptcy  occurs.  This  is  because  the  mechanism  for  underwriting  taxes  places  the Directors automatically negligent so that they can be personally held accountable.
Keywords : Taxation, accountability, Banckruptcy.

## Pendahuluan
Perkembangan ilmu dan teknologi pada dasarnya mempengaruhi kebutuhan manusia secara individu dan kebutuhan bernegara dalam menjalankan pemerintahan. Dalam rangka mendorong  pembangunan  untuk  memenuhi  kedua  aspek  tersebut,  salah  satu  pendorong yang  krusial  adalah  pembiayaan  operasional  terhadap  pembangunan  nasional.  Pendapatan negara  ini  mempengaruhi  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dan  tingkat kesejahteraan  yang  dapat  diwujudkan.  Oleh  karena  itu,  meningkatkan  pendapatan  negara menjadi  penting.  Salah  satu  pendapatan  negara  yang  memberikan  pemasukan  signifikan adalah Pajak. Peran Pajak sendiri secara nyata dapat terlihat dalam alokasi dana yang dibuat oleh  pemerintah  sebagaimana  daitur  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) (Ramadhanti & Pradana, 2020).
Secara  filosofis  Pajak  diatur  dalam  Pasal  23A  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  Amandemen  ke  IV  yang  mana  menyatakan  bahwa  “ Pajak  dan pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan  undang- undang ".  Kemudian  penjelasan  mengenai  Pajak  sebagaimana Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  28  tahun  2007  mengenai  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (Selanjutnya  “UUKUP”),  yaitu  “ Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat .” Melalui  dasar  tersebut maka  dapat  diketahui  bahwa  1)  Pajak  memiliki  sifat  memaksa;  2)  Tidak  terdapat  timbal balik; 4) Penagihan b22    erdasarkan Undang-Undang; dan 3) digunakan untuk keperluan negara (Hasibuan, 2018).
Sifat memaksa dari pajak pada dasarnya  dapat dikaitkan dengan teori kontrak sosial yang  yang  diajarkan  oleh  Hobbes,  Locke,  Rousseau  dan  Rawls.  Kontrak  Sosial  Menurut
Hobbes  adalah  bahwa  manusia  menyadari  bahwa  dirinya  adalah  mahkluk  sosial  dan  oleh karena  itu  menyerahkan  kekuasaan  yang  dimilikinya  kepada  seorang  pemimpin  untuk mengatur  serta  merealisasikan  unsur  sosial  tersebut  (Wijaya,  2016).  Dalam  hubungannya dengan  Perpajakan,  karena  warga  negara  telah  menyerahkan  diri  maka  timbul  kewajiban membayarkan Pajak yang mana untuk berjalannya otoritas daripada Pemerintah, melakukan pengaturan,  dan  memberikan  fasilitas  yang  digunakan  untuk  kemakmuran  masyarakatnya (Karwur et al., 2020).
Pajak  pada  dasarnya  adalah  mutlak  namun  pelaksanaanya  serta  pemaksaannya dibatasi  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang-Undang.  Artinya  tanpa  diatur  oleh Undang-Undang maka Pajak tidak dapat ditagihkan, sesuai dengan asas no taxation without representation . Pengaturan Pajak berfungsi agar negara mendapatkan haknya dengan tetap terjaganya  sistem  Penagihan  yang  adil  kepada  subjek  hukum  perpajakan  (disebut  juga “Wajib  Pajak”).  Dalam  hal  ini,  Penagihan  Pajak  sebagai  hak  negara  dapat  dikatakan mengandung  hak  istimewa  karena  memiliki  pengaturan  khusus  bahkan  dalam  hal kepailitan, Pajak diposisikan sebagai kreditor yang memiliki hak istimewa (Preferen). Bagi Wajib  Pajak  Badan  Usaha,  tentunya  fakta  ini  tidak  terlepas  dari  fakta  bahwa  timbulnya Pajak sendiri bukan diambil dari keuntungan.
Berkaitan  dengan  penagihan  Pajak  yang  didahulukan  oleh  Wajib  Pajak  yang dinyatakan  pailit,  hal  yang  sering  terjadi  adalah  tidak  masuknya  hutang  Pajak  kedalam daftar  Kreditor.  Akibat  hukumnya  sesuai  dengan  UUKPKPU,  maka  seharusnya  Kantor Pajak harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk dimasukan kedalam harta kepailitan. Namun demikian, yurisprudensi permohonan-permohonan tersebut hampir selalu  ditolak.  Dalam  kondisi  ini,  seharusnya  Kantor  Pajak  sudah  tidak  memiliki perlawanan  lagi,  tetapi  praktik  yang  berkembang  saat  ini  Direksi  sebagai  Wakil  Wajib Pajak  bertanggungjawab  membayarkan  hutang  Pajak  tersebut.  hal  ini  seperti  pengakuan daripada Irfan Maksum (Kepala Seksi  Advokasi  III  DJP)  yang mengaku pernah mengejar pertanggungjawaban  hutang  pajak  secara  pribadi  kepada  seorang  direktur  yang  Badan Hukumnya  telah  selesai  dipailitkan  namun  hutang  Pajaknya  tidak  dilunasi  (Hukum Online.com, 2022).
Sesuai  dengan  pernyataan  tersebut,  Taufik  Surya  Dharma  selaku  Direksi  dari  PT United  Coal  Indonesia  (Selanjutnya  “PT  UCI”)  yang  telah  dinyatakan  pailit  oleh
Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 11/Pdt.Sus/Pembatalan-
Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst  mengalami  kejadian  yang  sama.  Taufik  menyatakan bahwa dirinya mendapatkan surat tagihan Pajak yang kemudian berujung pada pembekuan aset  yang  dimilikinya.  Padahal  sejak  dinyatakan  Pailit,  dirinya  sudah  automatis  tidak menyandang  status  pengurus  karena  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas (UUPT)  kewajiban  tersebut  telah  beralih  kepada  kurator  karena  Direksi  dianggap  sudah tidak lagi cakap mengurus. Oleh karena itu seharusnya sesuai juga dengan Pasal 32 ayat (1) yang mengatur secara spesifik bahwa dalam hal Pailit Wakil Wajib Pajak adalah Kurator.
Dengan kondisi yang merasa dirugikan, Taufik kemudian mengajukan Permohonan kepada mahkamah  Konstitusi  untuk  menguji  Pasal  32  ayat  (2)  UUKUP  terhadap  Pasal  28  UUD 1945.
Pasal  32  ayat  (2)  Mengatur  bahwa  “ Wakil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) bertanggungjawab  secara  pribadi  dan/atau  secara  renteng  atas  pembayaran  pajak  yang terutang,  kecuali  apabila  dapat  membuktikan  dan  meyakinkan  Direktur  Jenderal  Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab  atas  pajak  yang  terutang  tersebut .”  Sedangkan  ayat  (1)  sebagaimana  dimaksud merujuk  pada  Direksi  sebagai  Wakil  Wajib  Pajak.  Permohonan  dengan  Nomor  register 41/PUU-XVIII/2020  ini  akhirnya  ditolak  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dengan  alasan  tidak memiliki  kewenangan  mengadili.  Namun  demikian  dalam  pertimbangannya  Mahkamah Menyampaikan bahwa kegagalan pembayaran Pajak adalah kelalaian Direksi namun disatu sisi  hal  tersebut  seharusnya  ditagihkan  ke  Kurator.  Pertimbangan  ini  tentunya  mebuat ketidakjelasan dalam penafsiran, dan menjadi isu yang menarik untuk dibahas.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  doktrinal  atau  normati  karena bertujuan  untuk  menemukan  suatu  dasar  hukum  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan  yang  sedang  diteliti  (Marzuki  &  SH,  2020).  Pendekatan  yang  digunakan antara  lain  adalah  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  yang  merujuk  pada doktrin-doktrin  hukum  terkait,  kemudian  pendekatan  peraturan  ( statute  approach )  untuk meninjau  peraturan-peraturan  yang  relevan  terhadap  kasus  yang  sedang  ditinjau;  dan pendekatan  kasus  ( case  approach )  yaitu  melihat  kasus-kasus  yang  serupa.  Adapun  untuk teknik  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  ( library  research )  dan  jenis  data  yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier (Poesoko, 2010). Sumber data primer atau sumber  utama  meliputi  peraturan  perundang-undangan,  statua  lembaga  arbitrase,  dan putusan pengadilan. Sedangkan sumber data sekunder sebagai pendukung terdiri dari buku maupun jurnal.

## Hasil dan Pembahasan
A. Konsep tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas
Sebagai Badan Hukum, Perseroan diberikan kekuatan oleh Undang-Undang untuk menyandang  status Legal  Person layaknya  manusia.  Oleh  karena  statusnya  ini, Perseroan  berkapasitas  melakukan  perbuatan-perbuatan  manusia  seperti  pengadaan perjanjian,  mempunyai  kekayaan,  dan  dapat  menggugat  maupun  digugat  didepan pengadilan  serta  melakukan  hak  dan  kewajiban  (Isfardiyana,  2015).  Pemisahan personalitas  daripada  badan  hukum  sendiri  tidak  lepas  dari  hakikatnya  sebagai  suatu yang didasari oleh kebutuhan dan kemudian penunjang hak maupun kewajiban (Sjawie &  SH,  2017).  Dengan  tujuan  ini  maka  esensi  daripada  personalitas  hukum  Perseroan
adalah “pemisahan harta kekayaan” sebagaimana dikenal dalam Hukum Perdata(Ridwan Khairandy,  2014).  Dengan  pemisahan  ini  maka  tanggung  jawab  yang  dipikulpun  juga terpisah ( Limited liability ).
Meskipun  demikian,  Badan  Hukum  sebenarnya  hanya  subjek  hukum  fiksi  yang dibuat  oleh  hukum  sehingga  membutuhkan  manusia  untuk  melakukan  perbuatan.  Oleh karena itu didalam Perseroan terdapat Organ Perseroan yang mana salah satunya adalah Direksi.  Direksi  merupakan  Organ  Perseroan  yang  mana  berfungsi  melakukan kepengurusan  Perseroan  sebagaimana  maksud  dan  tujuan  dibentuknya  perseroan (Setyarini  et  al.,  2020).  Dengan  demikian  sudah  merupakan  konsekuensi  logis  apabila Direksi wajib melakukan seluruh tugasnya dengan itikad baik dan tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan. Dalam hal, Direksi tidak melakukan tugasnya/didapati kesalahan maupun  kelalaian  maka  walaupun  terdapat  pemisahan  tanggung  jawab  Direksi  tetap dapat dituntut bertanggung jawab secara pribadi (Widjaja, 2008).
Konsep pertanggungjawaban atas kesalahan dan kelalaian Direksi ini diatur dalam Pasal  97  ayat  (3)  yang  mana  mengatur  bahwa  “Setiap  anggota  Direksi  bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau  lalai  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2).” Sedangkan Pasal 97 ayat (4) UUPT, lebih lanjut mengatur bahwa dalam hal Direksi  lebih  dari  satu  maka  semuanya  bertanggungjawab  secara  renteng  terhadap kerugian.  Hal  yang  sama  juga  terjadi.  Dalam  konteks  kelalaian  tersebut  menyebabkan kepailitan dan harta Perseroan tidak cukup untuk melunasi hutang yang ada maka sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) maka sisa piutang ditanggung secara pribadi maupun renteng oleh  Direksi.  Sedangkan  Direksi  dapat  menghindar  dari  tanggung  jawab  ini,  apabila Direksi  dapat  membuktikan  telah  menjalankan  tugas  serta  wewenangnya  sebagaimana prinsip fiduciary duty.
Tugas  serta  wewenangnya  Direksi  sebagaimana  dimaksud  pada  UUPT  mengacu pada prinsip fiduciary duty . Fiduciary Duty sendiri merupakan konsep yang meletakkan Direksi  sebagai  pihak  yang  diberikan  kepercayaan  oleh  Pemegang  Saham  untuk melakukan  tindakan  atas  nama  dan  untuk  kepentingan  Pemegang  Saham  tersebut, oleh karenanya  Direksi  wajib  menjalankan  kepercayaan  dengan  itikad  baik  serta  penuh tanggung  jawab  (Hadi,  2011).  Kepercayaan  yang  dimaksud  adalah  berkaitan  dengan fungsi  Direksi  yaitu  manajemen  dan  representasi.  Fungsi  manajemen  adalah  direksi sebagai pemimpin Perseroan sedangkan fungsi representasi adalah direksi sebagai wakil daripada  Perseroan,  didalam  ataupun  di  luar  pengadilan  serta  segala  perbuatan  hukum yang dilakukan Perseroan (Indriyo, 2012).
Dengan  hubungan  yang  berlandaskan  oleh  kepercayaan  dan  kerahasiaan  yang terdiri  dari  ketelitian,  itikad  baik,  dan  keikutsertaan  tersebut  tentunya  pemberian kepercayaan  ini  memerlukan  standar  yang  tinggi  karena  sangat  mungkin  akan  terjadi penyalahgunaan  kewenangan  yang  diberikan  (Asyhadie  &  Sutrisno,  2012).  Standar
tersebut  bersandar  pada  2  prinsip  yaitu duty  of  skill  and  care ;  dan duty  of  loyality and good  faith. Untuk  membuktikan  prinsip  duty  of  skill  and  care,  pada  umumnya  dapat dilakukan penelusuran apakah (1) perbuatan Direksi telah dilandasi dengan itikad baik, (2)  orang  dengan  kemampuan  yang  sama  dengan  posisi  yang  sama  akan  mengambil keputusan/perbuatan  yang  sama;  (3)  perbuatan  dilakukan  untuk  kepentingan  dan  sudah merupakan yang terbaik untuk Perseroan. ketiga indikator tersebut berputar pada: Itikad baik,  loyalitas,  Kejujuran,  Peduli,  Kemampuan/kecakapan;  dan  Peduli  terhadap pelaksanaan hukum (Hadi, 2011).
Sementara  itu  mengenai duty  of  loyality and good  faith ,  prinsip  ini  dapat  dilihat melalui 4 (empat) pilar, yaitu :
(1). Kewajiban untuk menguntungkan tujuan dari Perusahaan ,
Pilar ini melihat Direksi dalam melaksanakan tugas mengurus Perseroan adalah hanya  untuk  kepentingan  Perseroan  saja.  Oleh  karena  itu  Direksi  wajib  memiliki penilaian  pribadi  atas  perbuatan  yang  mana  menurutnya  adalah  pantas  dan  cocok untuk  dilakukan  demi  kepentingan  Perseroan.  Dengan  demikian,  Direksi  harus melihat  Perseroan  sebagai  satu  kesatuan  dan  tidak  kepentingan  pemegang  saham saja
(2). Kewajiban untuk menjalankan kekuasaan untuk tujuan yang semestinya Dalam kaitannya sebagai penggerak tunggal dari Organ Perseroan maka Direksi memiliki  hak  serta  wewenang  untuk  melakukan  perbuatan  mewakili  Perseroan. berdasarkan  hak  serta  wewenangnya  ini  maka  Direksi  dituntut  untuk  adil  dan memiliki  manfaat  yang  maksimal  bagi  Pemegang  saham.  Oleh  karena  itu kesengajaan dalam merugikan kepentingan Pemegang Saham tidak boleh dilakukan meskipun keputusannya sudah yang terbaik bagi Perseroan.
(3). Kewajiban untuk mempertahankan kemampuan dikresi mereka
Pemegang Saham telah memberikan kewenangan Fiduciary bagi Direksi untuk bertindak  secara  bebas  sesuai  dengan  Undang-Undang.  Oleh  karena  itu,  Direksi dapat bebas menentukan perbuatan-perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian- perjanjian dengan dasar bahwa Direksi telah memiliki pandangan bahwa perbuatan tersebut meguntungkan atau tidak bagi Perseroan.
(4). Kewajiban untuk menghindari benturan kepentingan
Direksi  dilarang  melakukan  perbuatan  yang  mana  ia  sadari  bahwa  perbuatan yang memungkinkan dirinya melakuakn dengan tidak wajar walaupun untuk tujuan dan  kepentingan  Perseroan.  dengan  demikian,  Direksi  dilarang  melakukan perjanjian-perjanjian yang menguntungkan dirinya sendiri.
B. Tanggung  jawab  Perseroan  Terbatas  selaku  Wajib  Pajak  terhadap  kewajiban Perpajakan di Indonesia
Didalam peraturan perpajakan, subjek hukum dari Pajak dikenal sebagai Wajib Pajak.  Melalui  pendefinisian  yang  terdapat  pada  Pasal  1  angka  2  mengenai  Wajib Pajak,  dapat  diketahui  bahwaannya  Wajib  Pajak  merupakan  orang  dan  badan  yang mana  melakukan  aktivitas-aktivitas,  yaitu  “ pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan pemungut  pajak ”  sebagaimana  diberikan  hak  dan  kewajiban  perpajakan  menurut Perundang-Undangan.  Dalam  pemenuhan  hak  serta  kewajibannya  tersebut,  Wajib Pajak tidak melaksanakannya secara pribadi namun diwakilkan oleh pihak-pihak lain. sesuai Pasal 32 UUKUP, Perseroan sebagai Badan diwakilkan oleh Pengurus, namun dalam keadaan pailit diwakilkan oleh Kurator, dalam likuidasi Likuidator, dan dalam pemberesan  oleh  subjek  hukum  lain  yang  diberikan  wewenang  untuk  melakukan pemberesan.
Selain Wajib Pajak, dikenal juga istilah Penanggung Pajak yang mana mengacu kepada “ orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan ”.  Dari  pendefinisian yang  diberikan  oleh  UUKUP  ini  dapat  diketahui  bahwa  Penanggung  pajak  meliputi perwakilan  dari  pelaksanaan  pajak,  namun  lebih  luas  mencakup  pihak-pihak  yang menanggung  Pajak  tersebut.  Pemberian  status  Penanggung  sejatinya  adalah menanggung  segala  beban  atau  Pajak  yang  tidak  dibayar  oleh  Wakil  Pajak  atau dengan kata lain dalam hal utang Pajak tidak terbayarkan maka DJP akan melakukan Penagihan kepada Penanggung Pajak (Arnika, 2019).
Penagihan  Pajak  didefinsikan  sebagai:    “ serangkaian  tindakan  agar Penanggung  Pajak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  dengan menegur  atau  memperingatkan,  melaksanakan  penagihan  seketika  dan  sekaligus, memberitahukan  Surat  Paksa,  mengusulkan  pencegahan,  melaksanakan  penyitaan, melaksanakan  penyanderaan,  menjual  barang  yang  telah  disita. ”  Sedangkan Mengenai  Penanggung  Pajak  UUKUP  tidak  menjelaskan  secara  spesifik  siapa  yang dimaksud  sebagai  penanggung  Pajak.  Penjelasan  terhadap  penanggung  Pajak  ini dapat  dilihat  secara  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  189/PMK.03/2020  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (Selanjutnya “PMK 189”).
Menurut peraturan tersebut Penagihan kepada Perseroan dilakukan oleh Wajib Pajak  Badan  dan  Pengurus  yang  mana  terdiri  atas  Direksi,  Komisaris,  orang-orang yang  berwenang  memberikan  keputusan  dan/kebijaksanaan  dalam  pengoprasian perseroan,  dan  Pemegang  Saham.  Melihat  konsep  penanggungjawaban  ini,  dapat diketahui bahwasannya Penanggung Pajak adalah Organ Perseroan yang mana terdiri dari  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (“RUPS”),  jajaran  Direksi,  dan  Komisaris.
Namun  demikian,  sistem  Perpajakan  juga  melibatkan  penentu  keputusan  serta kebijaksanaan Perseroan untuk menanggung Pajak (Rorong, 2015).
Konsep  Penanggungan  Pajak  ini  pada  intinya  membebankan  tanggung  jawab Pajak terhadap Pengurus selaku perwakilan. Dasar dibalik pengaturan pasal ini tidak lain  adalah  teori  fiksi  yang  mana  mengungkapkan  bahwa  walaupun  Badan  Hukum Perseroan  merupakan  subjek  hukum  yang  terpisah  daripada  subjek  hukum perseorangan  namun  pada  dasarnya  Perseroan  dijalankan  oleh  Pengurus.  Dengan adanya  pengaturan  ini,  maka  sudah  sewajarnya  bahwa  pertanggungjawaban  dalam konteks  hukum  Perpajakan  tidak  mengenal  adanya  pembatas  antara  Direksi  dan Pengurus  walaupun  penagihan  terhadap  Penanggung  Pajak  merupakan  langkah terakhir  yang  digunakan  DJP  untuk  melakukan  Penagihan  Pajak.  Konsep pertanggungjawaban ini disebut juga dengan Deducted Exclusion System yang mana tidak mengenal prinsip separate legal entity dalam Perseroan.
C. Tanggung  Jawab  Direksi  dalam  pembayaran  Pajak  Perseroan  selaku  Wajib Pajak yang dinyatakan pailit.
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUKPKPU, “ Kepalitian adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailti yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasasn hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ”.  Sita umum sebagaimana didefinisikan dalam kepailitan merupakan  perwujudan  dari  asas  keadilan  yang  merupakan  esensi  daripada mekanisme  kepailitan  yaitu  agar  menjamin  hak-hak  daripada  Kreditor,  mencegah pengurus  atau  pemilik  untuk  melakukan  hal-hal  yang  merugikan  harta  debitur  dan melindungi debitur dari penagihan yang semena-mena (Levinthal, 1999). Dengan sita umum,  mekanisme  kepailitan  dapat  melindungi  kepentingan-kepentingan  serta  hak dari kreditor, namun disaat yang sama juga melindungi debitor dari penagihan hutang yang semena-mena.
Didalam  kepailitan,  dikenal  3  (tiga)  macam  pembagian  debitor  yaitu  kreditor preferen,  separatis  dan  konkuren.  Kreditor  preferen  adalah  kreditor  dengan  hak istimewa  berdasarkan  Undang-Undang  yang  mana  harus  didahulukan  sebelum membayar  kreditur-kreditur  lain.  Sama-sama  memiliki  hak  istimewa  namun  dibayar setelah kreditru preferen, kreditur separatis adalah kreditur pemegang jaminan (antara lain:  gadai,  fidusia,  hak  hipotek,  hak  tanggungan)  sesuai  dengan  Pasal  55 UUKPKPU.  Sedangkan  kreditur  konkuren  adalah  kreditur  yang  tidak  memiliki  hak istimewa  berupa  jaminan.  Terkait  dengan  kedudukan  Pajak,  UUKPKPU  tidak mengatur  secara  spesifik  mengenai  dimana  kedudukan  hutang  Pajak  sebenarnya, namun  kedudukan  Pajak  dalam  Kepailitan  diatur  secara  spesifik  pada  Pasal  21 UUKUP  yang  mengatur  dimikian  “ Negara  mempunyai  hak  mendahulu  untuk  utang pajak atas barang-barang milik penanggungan pajak ”.
Melalui  pengaturan  Pasal  21  ini  maka  sebenarnya  KPP  sebagai  aparatur  yang melakukan  penagihan  Pajak  merupakan  kreditor  preferen.  Oleh  karena  itu  melalui praktik yang berkembang, dapat diketahui bahwasannya pembagiannya tunduk pada mekanisme  kepailitan.  Dalam  hal  praktik  pendaftaran  terlambat  yang  maka  status kreditor  tersebut  akan  kehilangan  hak  istimewanya  dan  akan  dibayarkan  setelah hutang-hutang  lainnya  terbayarkan.  Pembayaran  hutang  kepada  kreditor  dilakukan melalui  proses  likuidasi  harta  yang  dilakukan  oleh  Kurator.  Namun  demikian, didalam kepailitan juga terdapat konsep pertanggungjawaban  Direksi  yang mengacu pada  Pasal  97  ayat  (3)  dan  (4)  UUPT  yaitu  jika  kepailitan  disebabkan  oleh  Direksi maka  kekurangan  pembayaran  hutang  dalam  proses  kepailitan  ditanggung  oleh Direksi secara pribadi maupun renteng.
Jika  melihat  kepada  tanggungjawab  Direksi,  penegak  hukum  akan  kembali pada fiduciary duty  yang telah dilakukan oleh Direksi. Didalam putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  41/PUU-XVIII/2020  didalam  pertimbangannya  Majelis  Hakim mendasarkan  pemikirannya  kepada  asal  mula  terjadinya  Pajak.  Dengan  pemikiran tersebut,  Hakim  merujuk  kembali  pada  Pasal  4  ayat  (1)  UUKUP  yang  mana menjelaskan  dari  mana  Pajak  timbul.  Dari  pertimbangan  majelis  ini  maka  benar bahwa  seharusnya  tidak  terdapat  pajak  jika  tidak  terdapat  keuntungan  sehingga seharusnya  karena  termasuk  kepada  laba  ditahan  maka  uang  tersebut  tidak  dihitung sebagai keuntungan bersih. Jika menarik dari konsep ini dikaitkan dengan sistem self assesment Pajak  yang  mengaruskan  Perusahaan  untuk  dapat  mengitung  secara mandiri  Pajaknya  maka  sudah  jelas  bahwa  pada  dasarnya  Direksi  telah  melakukan kelalaian dan tidak menjalankan fiduciary duty .
Oleh karena dasar timbulnya Pajak ini konsep pertanggungjawaban Pajak pada dasarnya  tidak  sama  dengan  UUPT  yang  mana  bersifat limited  liability .  Dengan adanya  konsep  penanggungan,  Pajak  menganut  pertanggungjawaban  yang  sifatnya unilimited  liability .  Konsep  ini  tentunya  berbeda  dengan  pertanggungjawaban  versi UUPT yang mana menekankan pada pembuktian akan kelalaian Direksi, dalam Pajak Pengurus  secara  automatis  melakukan  kelalaian  sebagaimana  diatur  secara  implist oleh  Pasal  32  ayat  (2)  UUKUP  yang  mana  untuk  dapat  membebaskan  diri  dari tanggung  jawab  pajak  maka  Pengurus  wajib  membuktikan  kepada  KPP/DJP  bahwa dirinya  tidak  dapat  dibebani  tanggung  jawab  tersebut.  Dengan  pembuktian  terbalik ini,  maka  penagihan  terhadap  hutang  Pajak  yang  tidak  terbayarkan  diperbolehkan sesuai dengan konsep Penanggungan Pajak.
Karena  konsep  Penanggungan  Pajak  yang  tidak  mengenal  batas  ini  maka Penagihan  Pajak  dapat  ditagihkan  hingga  harta  pribadi  Para  Penanggung  Pajak.  Hal ini  sesuai  sebagaimana  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1997  tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaiman telah diubah oleh Undang-Undang No.  19  Tahun  2000  (Selanjutnya  “UUPP”).  UUPP  mengatur  bahwa  “ Penyitaan
terhadap  Penanggung  Pajak  Badan  dapat  dilaksanakan  terhadap  barang  milik perusahaan,  pengurus,  kepala  perwakilan,  kepala  cabang,  penanggung  jawab, pemilik  modal,  baik  di  tempat  kedudukan  yang  bersangkutan,  di  tempat  tinggal mereka maupun di tempat lain. Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak ”.
Lebih  lanjut  Pasal  3  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  135  tahun  2000 (Selanjutnya  “PP  135/2000”)  menjelaskan  bahwa  sebenarnya  penagihan  Pajak dilakukan  terhadap  barang  milik  Wajib  Pajak  Badan.  Namun  demikian  apabila didapati  tidak  harta  yang  digunakan  tidak  cukup  dan  asetnya  tidak  bisa  ditemukan maka  barang  milik  pengurus  kepala  perwakilan,  kepala  cabang,  penanggung  jawab, pemilik  modal.  Jika  melihat  kasus  PT  UCI  maka  sebenarnya  yang  membuat  Pajak tidak terbayarkan dengan benar juga karena unsur KPP yang terlambat. Namun begitu karena  sebenarnya  tidak  dilarang  adanya  penagihan  terhadap  Wajib  Pajak  Badan kembali  setelah  kepailitan  berakhir  maka  sebenarnya  kelalaian  ini  KPP  ini  hanya menghilangkan  status  istimewa  dari  Pajak.  Dengan  demikian,  posisi  PT  UCI  yang juga  belum  dihapuskan  statusnya  masih  memiliki  hutang  Pajak.  Dalam  kondisi  ini secara  logis  Penanggung  Pajaklah  yang  harus  bertanggungjawab  secara  pribadi karena aset Badan sudah dibagikan seluruhnya pada saat kepailitan terjadi.
Namun,  dalam  hal terjadi  kepailitan,  Pajak  tunduk  pada  mekanisme  kepailitan sehingga  Pajak  harus  masuk  sebagai  kreditor  preferen  maka  sistem  hak  istimewa daripada  Perpajakan  ini  dibatasi  dan  mengikuti  pada  konsep  pertanggungjawaban yang dianut oleh UUPT.  Hal demikian sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Kantor  Pajak  pada  kasus  PT  UCI  bahwa  Kantor  Pajak  harus  mendaftarkan  hutang- hutangnya seperti kreditor lain. Dengan tunduknya Perpajakan kepada UUKPKPU ini maka  secara  tidak  langsung  Kantor  Pajak  harus  meminta  kepada  Pengadilan  untuk dapat  terdaftar  kembali  kedalam  daftar  kreditor  PT  UCI.  Melalui  upaya  kepada pengadilan inilah Pajak juga dapat membuktikan bahwasannya Direksi PT UCI juga telah lalai dalam menjalankan fiduciary Duty yang mengakibatkan hutang Pajak tidak terbayarkan.  Namun  demikian,  meskipun  terkabulkan  KPP  tetap  tidak  dapat melakukan penagihan secara langsung dan harus melalui mekanisme kepailitan yang mana diurus oleh Kurator dengan Hakim pengawas.
Berkaitan  dengan  kasus  PT  UCI,  sesuai  dengan  timeline,  penagihan  mantan Direksi yaitu Taufik dimintakan pertanggungjawaban sembilan hari setelah kepailitan selesai. Dengan berakhirnya kepailitan dan kepengurusan ini maka secara logis asas keadilan dan mekanisme yang melindungi Direksi dalam proses kepailitan juga telah selesai.  Dengan  demikian  kewajiban  Perpajakan  oleh  Wajib  Pajak  ini  dapat ditagihkan  kembali,  hal  ini  sesuai  dengan  amanat  peraturan  perpajakan  yang  mana sudah  menjadi  akibat  hukum  apabila  hutang  belum  terbayarkan.    Oleh  karena  itu menurut  penulis  sebenarnya  dapat  dikatakan  penagihan  Pajak  tersebut  telah  sesuai
dan  sesuai  dengan  Undang-undang  dan  telah  menimbulkan  kepastian  hukum  yang mana  memberikan  petunjuk  kepada  aparatur  negara  untuk  melakukan  penagihan Pajak di Indonesia (Samosir, 2020).

## Kesimpulan
Sesuai  dengan  Pasal  21  dalam  hubungannya  dengan  Pasal  32  UUKUP,  berdasarkan kepentingan  publik,  perseroan  harus  melunasi  semua  hutang  yang  berada  dalam pembayaran  pajak.  Direktur  merupakan  organ  perseroan  yang  diberikan  kewenangan bertindak atas nama perseroan, di muka maupun di luar pengadilan. Direktur adalah satu- satunya  organ  yang  melaksanakan  fungsi  pengurusan  perseroan  dan  bertanggung  jawab untuk  kepentingan  dan  tujuan  perseroan.  Bertanggungjawab  selaku  direktur  memiliki makna  bahwa  direktur memikul  beban  pelimpahan  tanggung  jawab  akan  seluruh cakupan perpajakan yang ada pada perusahaan tersebut termasuk pada saat perseroan terbatas dalam pailit.

## BIBLIOGRAFI
Arnika, E. (2019). Analisis efektivitas sistem penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor di kantor UPTB UPPD Praya . UIN Mataram.
Asyhadie, Z., & Sutrisno, B. (2012). Hukum Perusahaan & Kepailitan . Penerbit Erlangga.
Hadi, Z. (2011). Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas . Universitas Brawijaya Press.
Hasibuan,  Z.  G.  (2018). Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Sesudah Pelaksanaan  Tax  Amnesty  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan  Polonia . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Hukum Online.com. (2022). https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62cec83e796b0 /pertanggungjawaban-pribadi-direksi-dan-kurator-atas-utang-pajak-perusahaan- pailit diakses pada 4 November 2022. https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62cec83e796b0/pertanggungjawaban- pribadi-direksi-dan-kurator-atas-utang-pajak-perusahaan-pailit diakses pada 4
November 2022.
Indriyo, S. M. S. (2012). Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta .
Isfardiyana, S. H. (2015). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 2 (1).
Karwur,  J.  M.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Kalangi,  L.  (2020).  Pengaruh  sikap  terhadap  perilaku, norma  subyektif,  kontrol  perilaku  yang  dipersepsikan  dan  kepercayaan  pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan niat sebagai variabel intervening  (Survey  pada  KPP  Pratama  Manado). Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Auditing" Goodwill" , 11 (2).
Levinthal,  L.  E.  (1999).  The  Early  History  of  Bankruptcy  Law,  dalam  Jordan,  et.  al., Bankruptcy. Foundation Pres, New York .
Marzuki, P. M., & SH, M. S. (2020). Teori Hukum . Prenada Media.
Poesoko, H. (2010). Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember .
Ramadhanti,  A.,  &  Pradana,  B.  I.  (2020).  Strategi  Pengembangan  Bisnis  Pada  Thrift  ’  S Trove. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 8 (1), 1–10.
Ridwan Khairandy. (2014). Hukum Perseroan Terbatas . FH UII Press.
Rorong, V. (2015). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Penyitaan Aset Perusahaan Yang Menunggak Pajak. Lex Et Societatis , 3 (7).
Samosir,  H.  H.  (2020).  Tanggung  Jawab  Pengurus  Sebagai  Penanggung  Pajak  Dalam Peralihan  Kepengurusan  Perusahaan. Simposium  Nasional  Keuangan  Negara , 2 (1), 831–844.
Setyarini,  D.  M.,  Mahendrawati,  N.  L.,  &  Arini,  D.  G.  D.  (2020).  Pertanggungjawaban Direksi  Perseroan  Terbatas  Yang  Melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum. Jurnal Analogi Hukum , 2 (1), 12–16.
Sjawie,  H.  F.,  &  SH,  L.  L.  M.  (2017). Direksi  perseroan  terbatas  serta pertanggungjawaban pidana korporasi . Prenada Media.
Widjaja,  G.  (2008).  Seri  Pemahaman  Perseroan  Terbatas  150  Pertanyaan  Tentang Perseroan  Terbatas. Jakarta:  Forum  Sahabat.  Retrieved  from  Https://Books.  Google. Co. Id/Books/about/150_pertanyaan_tentang_perseroan_terbata. Html .
Wijaya,  D.  N.  (2016).  Kontrak  Sosial  Menurut  Thomas  Hobbes  dan  John  Locke. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis , 1 (2), 183–193.

## Copyright holder:
Malvin Jati Kuncara Alam W, Dr. Richard Chandra Adam (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: