## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KOTA SEMARANG
Wawan Setiawan 1
Nirsetyo Wahdi 2
Willyanto Kartiko Kusumo 3
Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang
uaone@usm.ac.id 1 ; nirsetyo@usm.ac.id 2 ; willyanto@usm.ac.id 3
Diterima: Agustus 2019, Disetujui: September 2019, Dipublikasikan: Oktober 2019

## Abstract
The purpose of this research is toprovideempiricalevidence about many factors which  influence  the  corporate  taxpayers'  compliance  behaviorin  Semarang.  The population  and  sample  in  this  research  is  Corporate  Taxpayers  are  registered  in Semarang. Corporate Taxpayercanbe formas a Limited Liability Company“Perseroan Terbatas”(PT),  commanditaire  vennootschap  (CV),  foundation,  orthe  other organization  which  the  taxationis  represented  by  some  staff  accountantsand  taxes. Hypothesis  in  this  research  was  tested  using  logistic  regression  analysis  because  the dependent variable in this studyis a dummy variable. The result of this research are : General Fairness has not a significant impact on corporate tax compliance, Reciprocal Government has a positive and significant impact on corporate tax payer compliance, Tax  Rate  Structurehas  a  positive  and  significant  on  corporate  tax  payer  compliance, specific  provisions  has  a  positive  and  significant  impact  on    corporate  tax  payer compliance.
Keywords: General Fairness, Reciprocal Government, Taxpayer Compliance

## Abstrak
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  bukti  empiris  tentang Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Di  Kota Semarang.  Populasi  dan  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  Badan  yang terdaftar di kota Semarang. Wajib Pajak Badan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan  Komanditer  (CV),  yayasan,  ataupun  organisasi  lainnya  yang  pengelolaan perpajakannya  diwakili  oleh  beberapa  orang  staf  akuntansi  dan  perpajakan.  Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik (Logistic Regression) karena variabel dependen dalam penelitian ini merupakan variabel dummy. Hasil  yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : Keadilan Umum / General  Fairness tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan,  Timbal  Balik Pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Struktur  Tarif  Pajak  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Badan, Ketentuan-ketentuan Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
Kata  Kunci  :  Keadilan  secara  umum,  Timbal  Balik  Pemerintah,  Kepatuhan  Wajib Pajak.

## Pendahuluan
Pajak  masih  menjadi  primadona  penerimaan  utama  negara  Indonesia  yang  akan digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  dan  pembangunan.  Semakin besarnya  pengeluaran  pemerintah  dalam  rangka  pembiayaan  negara  menuntut peningkatan  penerimaan  negara  yang  salah  satunya  berasal  dari  penerimaan  pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan  sebagai  pengelola  sistem  perpajakan  di  Indonesia  berusaha  meningkatkan penerimaan  pajak  dengan  mereformasi  pelaksanaan  sistem  perpajakan  yang  lebih modern.
Langkah  pemerintah  untuk  meningkatkan  penerimaan  dari  sektor  perpajakan dimulai  dengan  melakukan  reformasi  perpajakan  secara  menyeluruh  pada  tahun  1983, dan  sejak  saat  itulah,  Indonesia  menganut  sistem  self  assesment.  Penerapan  self assesment  system  akan  efektif  apabila  kondisi  kepatuhan  sukarela  (voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Kenyataan yang ada di  Indonesia  menunjukkan  tingkat  kepatuhan  masih  rendah,  hal  ini  bisa  dilihat  dari belum  optimalnya  penerimaan  pajak  yang  tercermin  dari tax  gap dan tax  ratio (Mustikasari, 2007).
Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentunya akan menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WP  OP)  maupun  Wajib  Pajak  Badan  (WP  Badan).  Salah satu  bentuk  reaksi  masyarakat  dapat  dilihat  dari  perilaku  kepatuhan  pajak.  Perilaku kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada saat  yang bersamaan akan  timbul  upaya  penghindaran  pajak  ( tax  evasion) yang  berdampak  pada  besarnya penerimaan negara dari pajak.
Untuk  dapat  menjadikan  pajak  sebagai  pendapatan  Negara  yang  potensial  untuk membiayai pembangunan Negara, Direktoral Jenderal Pajak berupaya mengintensifikasi dan ekstensifikasi penggalian potensi pajak, maka dioptimalkan untuk mengintegrasikan dan  meningkatkan  kegiatan  penyuluhan,  pelayanan  dan  penegakan  hukum  secara selektif,  dan  peningkatan  administrasi  perpajakan.  Namun  untuk  menjadikan  pajak sebagai  pendapatan  Negara  yang  yang  sangat  berperan  banyak  kendala  yang  harus dihadapi,  baik  berasal  dari  kalangan  masyarakat  selaku  Wajib  Pajak  maupun  pihak
otoritas pajak sendiri selaku fiskus serta peraturan Undang-undang pajak  yang berlaku (Wardhani, 2005).
Kendala pemungutan pajal yang berasal dari masyarakat disebut perlawanan pasif, hal ini disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang semakin lama semakin pandai menghindari untuk membayar pajak. Selain itu, sistem perpajakan yang  sulit  dipahami  oleh  masyarakat  dan  birokrasi  yang  tidak  praktis  jika  masyarakat ingin  membayar  pajak  yang  menyebabkan  keengganan  dalam  membayar  pajak. Sedangkan kendala yang berasal dari fiskus disebut juga perlawanan aktif yang meliputi semua  usaha  dan  perbuatan  yang  secara  langsung  oleh  fiskus  dengan  tujuan  untuk menghindari  pajak,  antara  lain  adalah  usaha  untuk  meringankan  beban  pajak  dengan tidak melanggar undang-undang ( tax avoidance ), misalnya dengan mengecilkan jumlah pembayaran dari jumlah yang seharusnya. Yang kedua adalah usaha meringankan beban pajak  dengan  cara  melanggar  undang-undang  misalnya  melakukan  penggelapan  pajak (Wardhani, 2005).
Berdasarkan  data  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  Pajak  Kanwil DJP  Jateng  I,  bahwa  kepatuhan  Wajib  Pajak  turun  10%  dari  tahun  sebelumnya  yang mencapai  70%.  Selama  bulan  Januari  hingga  Oktober  2012,  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  rata-rata  hanya  60%.  Selama  tiga  bulan  terakhir,  Kanwil  DJP  jateng  telah menerima pajak baru sebanyak Rp.7.2 trilin atau 65% dari target penerimaan tahun ini. Dari  pihak  kantor  pajak  telah  melakukan  sejumlah  langkah  dengan  cara  konseling sampai memanggil wajib pajak untuk memperbaiki setoran. Hal ini dalam upaya untuk mengejar kekurangan 35% tersebut. Selain itu berdasarkan data Indeks Kepatuhan Pajak Internasional diketahui bahwa Indonesia menempati rangking ke 24 dari 31 Negara. Hal ini menunjukan bahwa secara internasional tingkat kepatuhan wajib pajak di  Indonesia masih  rendah.  Sedangkan  Negara  tetanggai  Indonesia  yaitu  Malaysia  telah  menduduki rangking ke 8 dan rangking 1 di duduki oleh Singapura.
Mengenai  uji  kepatuhan  telah  diteliti  oleh  Jackson  dan  Milliron  (dalam Richardson, 2006), salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Menurur Vogel, Spicer, dan Becker (dalam Richardson, 2006)  pembayar  pajak  cenderung  untuk  menghindari  membayar  pajak  jika  mereka menganggap  sistem  pajak  tidak  adil.  Hal  tersebut  menunjukkan  pentingnya  dimensi
keadilan  pajak  sebagai  variabel  yang  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pembayar pajak.
Penelitian-peneltian  sebelumnya  mengenai  pengaruh  dimensi  keadilan  pajak terhadap perilaku kepatuhan menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian. Jackson dan  Milliron  (1986)  dan  Richardson  dan  Sawyer  (2001),  seperti  yang  dikutip Richardson (2006), menyatakan bahwa alasan utama ketidakkonsistenan ini adalah sifat multidimensi  dari  keadilan  pajak  sebagai  variabel  kepatuhan  pajak.  Christensen  dkk. (dalam Azmi dan Perumal, 2008) menyatakan bahwa keadilan sulit didefinisikan karena empat masalah utama: (1) merupakan masalah dimensional, (2) dapat didefinisikan pada tingkat individu maupun pada mayarakat luas, (3) keadilan terkait dengan kompleksitas, dan  (4)  kurangnya  keadilan  dapat  menjadikan  pertimbangan  atau  menyebabkan ketidakpatuhan.  Penelitian-penelitian  mengenai  dampak  dimensi  keadilan  terhadap tingkat  kepatuhan  pajak  pada  umumnya  banyak  dilakukan  di  negara-negara  barat, seperti  Amerika  Serikat  dan  Australia  namun  hanya  sedikit  yang  dilakukan  di  negara- negara  Asia,  seperti  Hong  Kong  dan  Malaysia.  Penelitian  tersebut  dikaji  dalam  usaha untuk  mencapai  target  pajak,  dimana  perlu  ditumbuhkan  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat  Wajib  Pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  pajak  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku.  Mengingat  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  faktor penting  bagi  peningkatan  penerimaan  pajak,  maka  perlu  secara  intensif  dikaji  tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya Wajib Pajak badan (Mustikasari, 2007).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  dan  beberapa  alasan  tersebut,  pokok  permasalahan  dari penelitian ini adalah:
1. Apakah  tingkat  keadilan  secara  umum  ( general  fairness) sebagai  salah  satu dimensi  keadilan  pajak  berpengaruh  terhadap  perilaku  kepatuhan  WP  Badan  di kota Semarang ?
2. Apakah  timbal  balik  yang  diterima  pemerintah  ( exchanges  with  government) sebagai  salah  satu  dimensi  keadilan  pajak  berpengaruh  terhadap  perilaku kepatuhan WP Badan di kota Semarang ?
3. Apakah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus ( special provisions)
sebagai  salah  satu  dimensi  keadilan  pajak  berpengaruh  terhadap  perilaku kepatuhan WP Badan di kota Semarang ?
4. Apakah  struktur  tarif  pajak  ( tax  rate  structures) sebagai  salah  satu  dimensi keadilan  pajak  berpengaruh  terhadap  perilaku  kepatuhan  WP  Badan  di  kota Semarang ?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk  mengetahui  pengaruh  tingkat  keadilan  secara  umum  ( general  fairness) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di kota Semarang.
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  timbal  balik  yang  diterima  pemerintah  ( exchanges with  government) sebagai  salah  satu  dimensi  keadilan  pajak  terhadap  perilaku kepatuhan WP Badan di kota Semarang.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepentingan pribadi ( self interest) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di kota Semarang.
4. Untuk  mengetahui  pengaruh  ketentuan-ketentuan  yang  diberlakukan  secara khusus  ( special  provisions) sebagai  salah  satu  dimensi  keadilan  pajak  terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di kota Semarang.
5. Untuk mengetahui pengaruh struktur tarif pajak ( tax rate structures) sebagai salah satu  dimensi  keadilan  pajak  terhadap  perilaku  kepatuhan  WP  Badan  di  kota Semarang.

## Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Sebagai  tambahan  literatur  penelitian  mengenai  pengaruh  dimensi  pengendalian pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak.
2. Sebagai  informasi  bagi  masyarakat  dalam  upaya  peningkatan  kualitas  sistem perpajakan, khususnya di kota Semarang.
3. Sebagai informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan.

## Tinjauan Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis

## Keadilan Pajak
Adil  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  (1)  sama  berat,  tidak  berat sebelah,  tidak  memihak;  (2)  berpihak  kepada  yang  benar,  berpegang  pada  kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau  perlakuan)  yg  adil.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  keadilan  pajak  adalah  sifat (perbuatan  atau  perlakuan)  yang  tidak  sewenang-wenang  atau  tidak  berat  sebelah  atas sistem  perpajakan  yang  berlaku.  Persepsi  masyarakat  mengenai  keadilan  sistem perpajakan  yang  berlaku  di  suatu  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan  perpajakan  yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak ( tax evasion). Masyarakat akan cenderung tidak patuh  dan  menghindari  kewajiban  pajak  jika  merasa  sistem  pajak  yang  berlaku  tidak adil.
Penelitian  yang  menghubungkan  dimensi  keadilan  pajak  dan  tingkat  kepatuhan pajak  oleh  Jackson  dan  Milliron  (1986)  serta  Richardson  dan  Sawyer  (2001),  dalam Richardson  (2006),  menunjukkan  pentingnya  pajak  melekat  pada  keadilan  sebagai sebuah  variabel  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak  di  masyarakat. Dimensi keadilan pajak bahkan diidentifikasi sebagai variabel nonekonomi kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Namun,
Richardson  (2006)  menemukan  bahwa  hasil  dari  penelitian-penelitian  mengenai pengaruh  dimensi  keadilan  pajak terhadap  tingkat  kepatuhan  pajak ini  tidak  konsisten. Salah satu alasan utama ketidakkonsistenan hasil ini adalah sifat multidimensional dari keadilan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak yang juga dipengaruhi budaya nasional Hofstede.  Christensen  dkk.  (dalam  Azmi  dan  Perumal,  2008)  menyatakan  bahwa persepsi  keadilan  sulit  didefinisikan  karena  empat  masalah  utama:  (1)  merupakan masalah  dimensional,  (2)  dapat  didefinisikan  pada  tingkat  individu  maupun  pada mayarakat  luas,  (3)  keadilan  terkait  dengan  kompleksitas,  dan  (4)  kurangnya  keadilan dapat menjadikan pertimbangan atau menyebabkan ketidakpatuhan.
Richardson  (2006)  melakukan  penelitian  mengenai  dimensi  keadilan  pajak sebagai  variabel  kepatuhan  pajak  di  Hongkong.  Richardson  (2006)  meneliti  apakah dimensi-dimensi yang dikembangkan oleh Gerbing (1988) akan mempengaruhi tingkat kepatuhan di Hong Kong yang memiliki budaya yang berbeda dengan Amerika Serikat.
Richardson  (2006)  dalam  penelitiannya  juga  menambahkan  satu  dimensi  baru  yaitu, middle income earners tax share/burden. Penambahan dimensi keadilan ini disesuaikan dengan budaya dan sistem perpajakan yang berlaku di Hong Kong.

## Tingkat Kepatuhan Pajak
Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  UndangUndang,  dengan  tidak mendapat  timbal  balik  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Berdasarkan  definisinya,  ciri-ciri  pajak  antara lain: (1) pajak dipungut berdasarkan undangundang, (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik  (konraprestasi  perseorangan)  yang  dapat  ditunjukkan  secara  langsung,  (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka  menjalankan  fungsi  pemerintahan,  baik  rutin  maupun  pembangunan,  (4) Pemungutan  pajak  dapat  dipaksakan,  (5)  Berfungsi  mengisi  anggaran  ( budgeter) dan sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  negara  dalam  bidang ekonomi dan sosial (regulasi).
Lembaga  pengelola  pajak  di  Indonesia  adalah  Direktorat  Jenderal  Pajak  (Ditjen Pajak  atau  DJP)  yang  bernaung  di  bawah  Departemen  Keuangan.  Undangundang terbaru yang mengatur sistem perpajakan di Indonesia, antara lain Undang-Undang No 28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  UndangUndang  No.  6  Tahun  1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.  Wajib  Pajak  (WP)  adalah  Orang  Pribadi  atau  Badan  yang  menurut ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

## Reformasi Perpajakan
Pajak  bersifat  dinamis  dan  mengikuti  perkembangan  kehidupan  ekonomi  dan sosial. Berbagai perbaikan atas sistem perpajakan dilakukan dalam rangka penyesuaian atas  perubahan  kondisi  perekonomian  dan  sosial  di  masyarakat.  Perubahan  mendasar dalam  setiap  aspek  perpajakan  dapat  disebut  sebagai  reformasi  perpajakan.  Menurut
Pandiangan  (dalam  Sofyan,  2006),  reformasi  perpajakan,  yang  meliputi:  (1)  formulasi kebijakan  dalam  bentuk  peraturan,  dan  (2)  pelaksanaan  dari  peraturan,  umumnya diarahkan  untuk  dapat  mencapai  beberapa  sasaran.  Salah  satu  bentuk  reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang  Pajak  Penghasilan.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  ini  disahkan  pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  menjadi  acuan  utama  dalam  penyusunan  usulan  penelitian  ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006) dengan judul “ The Impact of Tax  Fairness  Dimensions  on  Tax  Compliance  Behaviour  in  an  Asian  Juridiction:  The Case  of  Hong  Kong.” Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menyelidiki  dampak dimensi  keadilan  pajak  pada  perilaku  kepatuhan  pajak  di  Hong  Kong  yang  kemudian akan  dibandingkan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Amerika  Serikat  untuk mempertimbangkan  setiap  kesamaan  atau  perbedaan  perilaku  kepatuhan  pajak  lintas- budaya.  Penelitian  Richardson  (2006)  dilakukan  dengan  survey  kuesioner  yang dilakukan  pada  302 mahasiswa  pascasarjana  jurusan  bisnis  di  dua  universitas  di Hong Kong.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  dimensi-dimensi  keadilan  pajak  yang terkait  dengan General  Fairness,  Exchange  with  Government, dan middle  income earners  tax  share/burden memiliki  hubungan  positif  yang  signifikan  dengan  perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong. Namun, dimensidimensi keadilan pajak lainnya, seperti Self  Interest,  Tax  Rate  Structure, dan Attittude  Towards  Taxation  of  the  Wealthy tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hasil temuan Richardson (2006) ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Amerika Serikat.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Azmi  dan  Perumal  (2008)  merupakan  penelitian yang mereplikasi penelitian Richardson (2006) dengan menggunakan Malaysia sebagai tempat  penelitiannya.  Berdasarkan  hasil  analisis  faktor,  Azmi  dan  Perumal  (2008) menemukan  bahwa  hanya  tiga  dimensi  keadilan  pajak,  yaitu General  Fairness,  Tax Structure, dan Self Interest yang memiliki hubungan positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  orang-orang  Malaysia  menganggap  bahwa dimensi Exchange  with  Government bukanlah  bagian  yang  terpisah  dari  dimensi
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No. 4  Oktober 2019
General  Fairness dan  dimensi Tax  Rate tidak  terpisah  dari  dimensi Special Privileges for  the  Wealthy. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  survey  kuesioner  terhadap  309 pembayar pajak.
Berdasarkan  telaah  pustaka  yang  telah  dipaparkan,  peneliti  menggambarkan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak  ditinjau  dari  dimensi keadilan pajak pada Gambar 1.

## Gambar 1

## Kerangka Pemikiran

## Pengembangan Hipotesis
Menurut Jackson dan Milliron (1986), dalam Richardson (2006), dimensi keadilan pajak  merupakan  variabel  nonekonomi  kunci  yang  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan pajak. Namun pengaruh dari dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan pajak ini berbeda  pada  setiap  penelitian.  Christesen  (1994),  dalam  Azmi  dan  Perumal  (2008), mengungkapkan  empat  masalah  utama  yang  menyebabkan  perbedaan  hasil  dari penelitian-penelitian  sebelumnya,  yaitu  keadilan  pajak  (1)  merupakan  masalah dimensional, (2) dapat didefinisikan pada tingkat individu maupun pada mayarakat luas, (3) keadilan terkait dengan kompleksitas, dan (4) kurangnya keadilan dapat menjadikan pertimbangan  atau  menyebabkan  ketidakpatuhan.  Selain  keempat  masalah  tersebut, tidak  dapat  dihindari  adanya  pengaruh  demografis  yang  mempengaruhi  budaya masyarakat.  Hasil  penelitian  di  Hong  Kong  oleh  Richardson  (2006)  menunjukkan
Timbal Balik Pemerintah ( Exchange with Government)
Ketentuan-ketentuan Khusus ( Special Provisions)
Keadilan Umum ( General Fairness) Struktur Tarif Pajak ( Tax Rate Structure)
Perilaku Kepatuhan
Pajak
beberapa  hasil  yang  berbeda  dengan  penelitian  Gerbing  (1988)  yang  menunjukkan bahwa  kependudukan  kolonial  Inggris  tidak  mempengaruhi  persepsi  keadilan  pajak masyarakat  Hong  Kong  atau  adanya  budaya  yang  berbeda  telah mengurangi  pengaruh kolonial Inggris.
Azmi  dan  Perumal  (2008)  mengidentifikasi  lima  dimensi  keadilan  pajak  yang mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak,  yaitu:  Keadilan  Umum  ( General  Fairness). Dimensi  ini  terkait  dengan  keadilan  menyeluruh  atas  sistem  perpajakan  dan  distribusi pajak;  Timbal  balik  Pemerintah  ( Exchange  with  Government). Dimensi  ini  terkait dengan  timbal  balik  yang  secara  tidak  langsung  diberikan  pemerintah  atas  pajak  yang dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak;  Kepentingan  Pribadi  ( Self-Interest). Dimensi  ini  terkait dengan apakah jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak secara pribadi terlalu tinggi dan  jika  dibandingkan  dengan  Wajib  Pajak  lainnya;  Ketentuan-ketentuan  khusus ( Special  Provisions). Dimensi  ini  terkait  ketentuan-ketentuan  khusus  yang  diberikan kepada  Wajib  Pajak tertentu,  misalnya  insentif  pengurangan  tarif  untuk  perusahaan go public maupun  UMKM.  Dimensi  ini  merupakan  penyederhanaan  dua  dimensi  yang telah  diidentifikasi  oleh  Richardson  (2006),  yaitu Attittude  Towards  Taxation  of  the Wealthy dan middle  income  earners  tax  share/burden; Struktur  Tarif  Pajak  ( Tax  Rate Structure). Dimensi  ini  terkait  dengan  struktur  tarif  pajak  yang  disukai  (misalnya struktur tarif pajak progresif vs struktur tarif pajak flat/proporsional).
Berdasarkan pengelompokkan budaya nasional Hofstede, Indonesia diidentifikasikan sebagai negara yang memiliki peringkat dimensi jarak kekuasaan yang tinggi dan peringkat dimensi penghindaran ketidakpastian yang rendah. Kombinasi dari kedua  dimensi  tersebut  menciptakan  masyarakat  yang  berorientasi  pada  hukum, peraturan, dan pengawasan untuk menghindari ketidakpastian, sementara ketidaksetaraan  kekuasaan  dan  kekayaan  tumbuh  di  masyarakat  yang  ditunjukkan dengan  kecenderungan  mengikuti  sistem  kasta.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini mempertimbangkan  disahkan  undang-undang  perpajakan  yang  baru,  yaitu  Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983  tentang  Pajak  Penghasilan  yang  mulai  berlaku  per tanggal  1  Januari  2009.  Salah satu perubahan atas undang-undang perpajakan yang dirasa akan sangat mempengaruhi perilaku  kepatuhan  pajak  adalah  perubahan  struktur  tarif  pajak  menjadi  tarif  flat  bagi
WP  Badan.  Berdasarkan  landasan  teori,  kerangka  pemikiran,  dan  uraian  di  atas,  maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1  : Tingkat  keadilan  secara  umum  ( general  fairness) berpengaruh  signifikan terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di kota Semarang
H2  : Timbal  balik  yang  diterima  pemerintah  ( exchanges  with  government)
berpengaruh  signifikan  terhadap  perilaku  kepatuhan  WP  Badan  di  kota Semarang
H3  : Ketentuan-ketentuan  yang  diberlakukan  secara  khusus  ( special  provisions) berpengaruh  signifikan  terhadap  perilaku  kepatuhan  WP  Badan  di  kota Semarang
H4  : Struktur tarif pajak ( tax rate structures) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di kota Semarang

## Metode Penelitian

## Definisi Operasional Variabel
Variabel  independen  dari  penelitian  ini  adalah  keadilan  pajak.  Penelitian  ini menggunakan lima variabel keadilan pajak yang digunakan dalam penelitian Azmi dan Perumal (2008), yaitu:

## 1. Keadilan Umum/ General Fairness (GENF)
Dimensi  keadilan  umum  terkait  dengan  keadilan  menyeluruh  atas  sistem perpajakan dan distribusi pajak.
2. Timbal  Balik  dengan  Pemerintah/ Exchange with  Government (EXCH)  Dimensi ini  terkait  dengan  timbal  balik  yang  secara  tidak  langsung  diberikan  pemerintah atas pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.
3. Ketentuan-ketentuan khusus/ Special Provisions (SPEC)
Dimensi  ini  terkait  ketentuan-ketentuan  khusus  yang  diberikan  kepada  Wajib Pajak  tertentu,  misalnya  insentif  pengurangan  tarif  untuk  perusahaan go  public maupun UMKM. Dimensi ini merupakan penyederhanaan dua dimensi yang telah diidentifikasi  oleh  Richardson  (2006),  yaitu Attittude  Towards  Taxation  of  the Wealthy dan middle income earners tax share/burden.
Majalah Ilmiah Solusi
Vol. 17, No. 4  Oktober 2019
4. Struktur Tarif Pajak/ Tax Rate Structure (TRATE)
Dimensi  ini  terkait  dengan  struktur  tarif  pajak  yang  disukai  (misalnya  struktur tarif pajak progresif vs struktur tarif pajak flat/proporsional).
5. Perilaku Kepatuhan Pajak
Variabel dependen dari penelitian ini adalah perilaku kepatuhan pajak (TCOMP). Pengelompokkan  perilaku  kepatuhan  pajak  ini  menggunakan  dua  kriteria kepatuhan,  yaitu  (1)  tidak  pernah  mengalami  keterlambatan  membayar  dan melapor pajak dalam 2 tahun terakhir dan (2) tidak pernah dikenakan sanksi/denda dalam  2  tahun  terakhir.  Variabel  dependen  penelitian  ini  diukur  dengan menggunakan  skala  nominal,  yaitu  ketika  salah  satu  atau  kedua  kriteria  tersebut tidak terpenuhi, maka Wajib Pajak diasumsikan tidak patuh sehingga diberi nilai 0. Sebaliknya, jika seluruh kriteria tersebut terpenuhi Wajib Pajak dianggap patuh dan diberi nilai 1.

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  primer  berupa kuesioner  yang  diisi  oleh  sampel  yang  dipilih  secara  acak.  Pengisian  kuesioner dilakukan oleh staf akuntansi atau staf perpajakan.yang mewakili Wajib Pajak Badan di kota Semarang. Sedangkan untuk populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di kota Semarang. Wajib Pajak terdaftar ditandai dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan). Sampel dalam penelitian ini  adalah  WP  Badan.  WP  Badan  dapat  berupa  Perseroan  Terbatas  (PT),  Perusahaan Komanditer (CV), yayasan, ataupun organisasi lainnya yang pengelolaan perpajakannya diwakili  oleh  beberapa  orang  staf  akuntansi  dan  perpajakan.  Pemilihan  WP  Badan sebagai sampel penelitian ini didasari oleh beberapa alasan sebagai berikut:
1. Kesadaran WP Badan akan pentingnya perpajakan lebih besar dari pada WP OP.
Pengelolan pajak internal WP  Badan umumnya lebih terorganisir dengan adanya staf  akuntansi  maupun  perpajakan.  Di  Indonesia,  peraturan  yang  mengatur perusahaan  untuk  melakukan  pemotongan  dan  pemungutan  pajak  penghasilan tenaga  kerja  menjadikan  banyak  perusahaan  atau  badan  (WP  Badan)  turut mengelola  pajak  dari  tenaga  kerjanya  (WP  OP).  Kondisi  tersebut  secara  tidak
langsung menjadikan kesadaran WP OP akan perpajakan di kota Semarang kecil.
2. WP  Badan  lebih  memperhatikan  berbagai  isu  mengenai  perpajakan,  seperti undang-undang,  peraturan-peraturan  dan  tarif  pajak,  dibandingkan  dengan  WP OP.
3. WP  Badan  umumnya  diwakili  oleh  staf  akuntansi  atau  staf  perpajakan  yang khusus  mengelola  pajak,  sehingga  diharapkan  memiliki  pengetahuan  mengenai kondisi perpajakan di kota Semarang cukup atau lebih baik daripada WP OP.

## Metode Pengumpulan Data
Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  survei  kuesioner  terhadap  Wajib  Pajak Badan.  Survei  kuesioner  yang  diberikan  merupakan  modifikasi  dari  kuesioner  yang digunakan  pada  penelitian  Azmi  dan  Perumal  (2008).  Kuesioner  terdiri  atas  17 pertanyaan  yang  mewakili  5  dimensi  keadilan  pajak  dengan  menggunakan  skala  likert interval  1  sampai  5.  Pada  15  pertanyaan  awal,  diukur  dengan  interval  1-sangat  tidak setuju  sampai  5-sangat  setuju.  Sedangkan  5  pertanyaan  berikutnya,  diukur  dengan interval 1 -sangat setuju sampai 5-sangat tidak setuju.

## Metode Analisis Data
Hipotesis  dalam  penelitian  ini  akan  diuji  dengan  menggunakan  analisis  regresi logistik ( Logistic Regression ) karena variabel dependen dalam penelitian ini merupakan variabel dummy dengan persamaan sebagai berikut :
Dimana:
P - 1 P
Ln : Perilaku Kepatuhan WP, (1) jika tidak patuh (0) dan jika patuh (1).
4 ,.... 2 , 1    : Koefisien regresi
X1: general fairness X2: exchanges with government
X3: special provisions X4: tax rate structures
P - 1 P Ln = β0 +  β1 X 1 + β2 X 2 + β3 X 3 + β4 X 4 + ε
Kesimpulan hipotesis yang diambil sebagai berikut :
- H1 diterima jika Sig. t < (  ) pada taraf signifikansi 5%
- H2 diterima jika Sig. t < (  ) pada taraf signifikansi 5%
- H3 diterima jika Sig. t < (  ) pada taraf signifikansi 5%
- H4 diterima jika Sig. t < (  ) pada taraf signifikansi 5%

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam penentuan sampel penelitian yaitu berdasarkan metode purposive sampling yaitu  pengambilan  sampel  berdasarkan  kriteria  yang  ditetapkan  yaitu  responden  yang masih aktif menjadi Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak kota Semarang dan banyaknya responden penelitian 98 dari 150 quesioner yang didistribusikan.

## Analisis Data
Penilaian  model  fit  pada  intinya  untuk  menilai goodness  of  fit model  terhadap data. Untuk menguji hipotesis bahwa data empiris cocok atau tidak dengan model maka digunakan uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of  Fit Test . Outputnya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :
Tabel  1.
Menilai Goodness Of Fit
Hosmer and Lemeshow Test 6.485 8 .593
Step 1 Chi-square df
Sig.
Hasil uji regresi didapatkan angka signifikansi pada uji Hosmer and Lameshow Test  sebesar  0,593  >  tingkat  signifikansi  (  =5%=0,05).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa hipotesis nol diterima dan berarti model ini mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat  dikatakan  bahwa  model  dapat  diterima  karena  cocok  dengan  data  observasinya. Sedangkan  untuk  Log  Likehood  pada  regresi  mirip  dengan  pengertian sum  of  squared error pada model regresi, sehingga penurunan log likehood menunjukkan model regresi yang  baik  antara  variabel  bebas  yaitu  :  Keadilan  Umum  / General  Fairness (X 1 ), Timbal Balik Pemerintah / Exchange with Government (X 2 ), Struktur Tarif Pajak / Tax Rate Structure (X 3 ) dan Ketentuan-ketentuan Khusus / Special Provisions (X 4 ) secara bersama-sama  dalam  menerangkan  variasi  variabel  terikat  (Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan).

## Tabel  2.
Uji Overall Model Fit Iteration History a,b,c,d
51.137 -6.649 .044 .143 .168 .123 34.819 -11.239 .025 .369 .277 .188 28.243 -16.125 -.044 .686 .400 .255
25.738 -21.199 -.128 1.028 .527 .327
25.141 -25.111 -.177 1.270 .614 .388
25.089 -26.698 -.189 1.360 .644 .412
25.089 -26.890 -.190 1.370 .648 .415
25.089 -26.892 -.190 1.370 .648 .415
25.089 -26.892 -.190 1.370 .648 .415 Iteration 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Step 1 -2 Log likelihood Constant X1 X2 X3 X4 Coefficients Method: Enter a. Constant is included in the model. b. Initial -2 Log Likelihood: 135.816 c. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than .001. d. Omnibus Tests of Model Coefficients
110.727 4 .000 110.727 4 .000 110.727 4 .000 Step Block Model Step 1 Chi-square df Sig. Model Summary 25.089 a .677 .903
Step 1 -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than .001.
a.
Dari  hasil  pengujian  diperoleh  angka  -2  log  Likehood  (LL)  pada  awal  block number = 0 sebesar 135,816; sedangkan angka -2 log Likehood (LL) pada block number =  1  sebesar  110,727.  Hal  ini  menunjukkan  penurunan  angka  -2  log  Likehood  sebesar (block number 0 – block number 1) = (135,816 – 110,727) = 25,089 sehingga penelitian ini  tergolong  model  regresi  yang  baik.  Sedangkan  pengujian  secara  keseluruhan (serentak)  dengan  menggunakan Omnibus  Test diperoleh  nilai  chi  square  sebesar 110,727 dan dengan signifikansi 0,000. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 tersebut menunjukkan  nilai  yang  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  berarti  secara  bersama-sama keempat  variabel  bebas  berpengaruh  signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Dari hasil  uji overall  model fit pada  pengujian Cox  and  Snell  R  Square sebesar  0,677  dan Negelkerke  R  Square adalah  0,903  yang  berarti  variabilitas  variabel  dependen  yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 90,30%.

## Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan regresi logistik. Hasilnya tampak pada tabel 4.6 berikut :
Tabel  3.

## Hasil Regresi Logistik

## Variables in the Equation
-.190 .244 .603 1 .437 .827 .512 1.335 1.370 .541 6.416 1 .011 3.937 1.363 11.366 .648 .254 6.481 1 .011 1.911 1.161 3.147 .415 .202 4.240 1 .039 1.515 1.020 2.250 -26.892 8.098 11.027 1 .001 .000
X1 X2 X3 X4 Constant Step 1 a B
S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper
95.0% C.I.for EXP(B)
Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4.
a.
Sumber : Data sekunder yang diolah, tahun 2013
Berdasarkan tabel di atas, maka model persamaan regresi logistik dapat dijabarkan yaitu :
P - 1 P Ln = -26,892 - 0,190 X 1 + 1,370 X 2 + 0,648 X 3 + 0,415 X 4
Dari persamaan regresi logistik di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Konstanta  sebesar  -26,892  mengindikasikan  bahwa  jika  semua  variabel  bebas penelitian  dianggap  konstan,  maka  akan  semakin  rendah/kepatuhan  Wajib  Pajak Badan sebesar 36,892.
b. Koefisien  regresi  variabel  Keadilan  Umum  / General  Fairness sebesar  -0,190 mengindikasikan  bahwa  artinya  bila  semakin  tinggi  Keadilan  Umum  / General Fairness sebesar  1%  sedangkan  faktor  lain  dianggap  konstan,  maka  cenderung menurunkan kepatuhan wajib pajak. Nilai probabilitas (p) pada variabel Keadilan Umum / General Fairness terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 0,437 lebih  besar  dibandingkan  tingkat  signifikansi  (  =5%=0,05)  dan  nilai  koefisien regresi  sebesar  -0,190  yang  berarti  bahwa  variabel  Keadilan  Umum  / General Fairness tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan.
Tidak adanya  pengaruh  yang  signifikan  ini  menjelaskan  bahwa  tinggi  rendahnya tingkat  Keadilan  Umum  / General  Fairness tidak  mempengaruhi  Wajib  Pajak dalam melakukan pembayaran pajak badan. Hal ini dapat disebabkan karena wajib
pajak  badan  dalam  pengisian  SPT  belum  memiliki  kesadaran  yang  tinggi  dalam pembayaran pajak badan.
c. Koefisien regresi variabel Timbal Balik Pemerintah / Exchange with Government sebesar  1,370  mengindikasikan  bahwa  artinya  bila  semakin  baik  Timbal  Balik Pemerintah sebesar 1% sedangkan faktor lain dianggap konstan, maka cenderung meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Nilai probabilitas (p) pada variabel Timbal  Balik  Pemerintah  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  sebesar  0,011 lebih  kecil  dibandingkan  tingkat  signifikansi  (  =5%=0,05)  dan  nilai  koefisien regresi  sebesar  1,370  yang  berarti  bahwa  variabel  Timbal  Balik  Pemerintah berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan. Adanya pengaruh yang signifikan dan positif ini menjelaskan bahwa semakin baik Timbal  Balik  Pemerintah  mempengaruhi  Wajib  Pajak  Badan  dalam  memenuhi kepatuhan Wajib Pajak.
d. Koefisien  regresi  variabel  situasi  Struktur  Tarif  Pajak  / Tax  Rate  Structure sebesar  0,648  mengindikasikan  bahwa  artinya  bila  semakin  baik  Struktur  Tarif Pajak  sebesar  1%  sedangkan  faktor  lain  dianggap  konstan,  maka  cenderung Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Nilai probabilitas (p) pada variabel Struktur Tarif Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  sebesar  0,011  lebih  kecil dibandingkan tingkat signifikansi (  =5%=0,05) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,648  yang  berarti  bahwa  variabel  Struktur  Tarif  Pajak  berpengaruh  signifikan dan  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan.  Adanya  pengaruh  yang signifikan  ini  menjelaskan  bahwa  semakin  tinggi  Struktur  Tarif  Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
e. Koefisien  regresi  variabel  Ketentuan-ketentuan  Khusus  / Special  Provisions sebesar  0,415  mengindikasikan  bahwa  artinya  bila  semakin  baik  Ketentuan- ketentuan  Khusus  sebesar  1%  sedangkan  faktor  lain  dianggap  konstan,  maka akan  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan.  Nilai  probabilitas  (p)  pada variabel  Ketentuan-ketentuan  Khusus  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan sebesar 0,039 lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi (  =5%=0,05) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,415 yang berarti bahwa variabel  Ketentuan-ketentuan Khusus  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan.  Adanya  pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  ini  menjelaskan  bahwa
semakin  baik  Ketentuan-ketentuan  Khusus  mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak Badan dalam pembayaran pajak.

## Pembahasan

## Pengaruh Keadilan Secara Umum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  variabel  keadilan  secara  umum  secara statistik  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan. Peningkatan  dimensi  keadilan  umum  dapat  meningkatkan  perilaku  kepatuhan  pajak namun tidak dapat menjadi tolok ukur yang signifikan. Wajib Pajak Badan menganggap bahwa  sistem  perpajakan  dan  pendistribusian  pajak  secara  umum  telah  adil,  namun rasa keadilan ini tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan pajaknya. Wajib Pajak Badan lebih berorientasi  pada  aturan  yang  berlaku  dan  sanksi  yang  mungkin  diterima  dalam membayar  pajak  dibandingkan  keadilan  yang  mereka  terima.  Hasil  pengujian  ini berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Richardson  (2006)  serta  Azmi  dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa dimensi keadilan umum berpengaruh  signifikan pada perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong dan Malaysia.
Pengaruh  Timbal  Balik  Pemerintah  ( Exchange  with  Govermance )  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  dimensi  timbal  balik  pemerintah  secara statistik  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Timbal  balik yang  diberikan  pemerintah  sebagai  kompensasi  pembayaran  pajak  merupakan  timbal balik  yang  diberikan  secara  langsung  sehingga  Wajib  Pajak  Badan  dapat  merasakan manfaatnya  secara  menyeluruh.  Nilai  manfaat  atas  timbal  balik  pemerintah  atas pembayaran  pajak  ini  tidak  menjadi  alasan  Wajib  Pajak  Badan  untuk  patuh  dalam membayar pajak. Dengan kata lain, perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh perasaan adil Wajib Pajak Badan atas timbal balik yang diberikan pemerintah. Wajib Pajak Badan akan  tetap  membayar  pajak  penghasilannya  meskipun  mereka  merasa  adil  atau  pun tidak  dengan  timbal  balik  yang  diberikan  pemerintah.  Hasil  pengujian  ini  tidak  sesuai dengan  penelitian  Azmi  dan  Perumal  (2008)  di  Malaysia  bahwa  variabel  timbal  balik pemerintah tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak.
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No. 4  Oktober 2019
Pengaruh Struktur Tarif  Pajak  ( Tax Rate  Structure) terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Badan
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  struktur  tarif  pajak  secara  statistik berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Perubahan  struktur  tarif pajak yang berlaku dari tarif proporsional menjadi  tarif flat dapat menjadi alasan Wajib Pajak Badan untuk patuh atau tidak dalam membayar pajak. Baik tarif pajak dikenakan secara  proporsional  maupun  flat,  Wajib  Pajak  Badan  akan  tetap  membayarkan pajaknya.  Wajib  Pajak  yang  patuh  akan  mempertimbangkan  struktur  tarif  pajak  dalam membayarkan  pajak.  Hasil  pengujian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Azmi  dan  Perumal  (2008)  yang  menyatakan  bahwa  struktur  tarif  pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Malaysia.
Pengaruh Ketentuan-ketentuan Khusus ( Special Provisions) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  ketentuan-ketentuan  khusus  secara statistik  berpengaruh  signifikan  terhadap  perilaku  kepatuhan  pajak.  Adanya ketentuan-ketentuan khusus yang meringankan Wajib Pajak Badan dalam membayarkan pajak  mempengaruhi  perilaku  kepatuhannya  dalam  membayar  pajak.  Ketentuan- ketentuan  khusus  yang  dapat  meningkatkan  pajak  yang  dibayarkan  dirasakan  adil oleh  Wajib  Pajak  Badan  karena  telah  memberikan  keringanan  pada  seluruh  lapisan penghasilan,  baik  yang  berpenghasilan  kecil  (misalnya  UMKM)  maupun perusahaan besar (misalnya perusahaan go public). Keputusan Wajib Pajak Badan untuk membayarkan pajaknya secara tepat waktu bukan karena perasaan adil karena adanya  keringanan-keringanan  tertentu tetapi  lebih  pada  rasa  keterikatan  mereka  pada peraturan  yang  berlaku.  Hasil  pengujian  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Azmi  dan  Perumal (2008)  yang menyatakan bahwa  ketentuan-ketentuan khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong dan Malaysia.

## Simpulan dan Saran

## Simpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Keadilan  Umum  / General  Fairness tidak berpengaruh  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan.  Tidak  adanya  pengaruh  yang  signifikan  ini menjelaskan bahwa tinggi rendahnya tingkat  Keadilan  Umum  / General  Fairness tidak  mempengaruhi  Wajib  Pajak  dalam  melakukan  pembayaran  pajak  badan.  Hal ini  dapat  disebabkan  karena  wajib  pajak  badan  dalam  pengisian  SPT  belum memiliki kesadaran yang tinggi dalam pembayaran pajak badan.
2. Timbal  Balik  Pemerintah  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan.  Adanya  pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  ini  menjelaskan bahwa  semakin  baik  Timbal  Balik  Pemerintah  mempengaruhi  Wajib  Pajak  Badan dalam memenuhi kepatuhan Wajib Pajak.
3. Struktur Tarif  Pajak  berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Badan.  Adanya  pengaruh  yang  signifikan  ini  menjelaskan  bahwa  semakin tinggi Struktur Tarif Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
4. Ketentuan-ketentuan  Khusus  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan.  Adanya  pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  ini menjelaskan  bahwa  semakin  baik  Ketentuan-ketentuan  Khusus  mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pembayaran pajak.

## Saran-saran
Adapun saran-saran yang dapat diajukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Walau  tidak  berpengaruh  signifikan,  azas  keadilan  umum  harus  tetap  ditegakkan, sehingga setiap wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.
2. Pemerintah  harus  memberikan  transparansi  dari  timbal  balik  pemerintah  sehingga wajib pajak semakin tertarik untuk patuh dalam membayar pajak.
3. Struktur pajak yang ada harus dikembangkan agar memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak untuk mendorong keinginan pembayaran pajak.
4. Pemerintah  harus  memberikan  peraturan-peraturan  khusus  untuk  wajib  pajak tertentu agar mendorong pembayaran pajak dari wajib pajak.

## Keterbatasan
Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu :
1. Sampel  penelitian  adalah  Wajib  Pajak  Badan  yang  ada  di  wilayah  Kantor Pelayanan  Pajak  Kota  Semarang.  Wajib  Pajak  Badan  yang  menjadi  responden dalam  penelitian  ini  tidak  diklasifikasikan menurut jenis-jenis usahanya sehingga pengidentifikasian responden kurang spesifik..
2. Variabel  bebas  yang  diteliti  dibatasi  pada  Keadilan  Secara  Umum,  Timbal Balik  Pemerintah,  Struktur  Tarif  Pajak  dan  Ketentuan-ketentuan  Khusus.
Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan Wajib Pajak.

## Agenda Penelitian yang Akan Datang
1. Mengidentifikasikan  responden  Wajib  Pajak  Badan  ke  dalam  pengklasifikasian menurut jenis-jenis usahanya.
2. Menambahkan  variabel  lain  yang  mungkin  memiliki  pengaruh  pada  kepatuhan wajib pajak badan antara lain: pelayanan petugas pajak, transparansi penggunaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Azmi,  Anna  A.  Che  and  Kamala  A.  Perumal.  2008.  “Tax  Fairness  Dimensions  in  an Asian  Context:  The  Malaysian  Perspective”, International  Review  of  Business Research Papers, Vol. 4 No.5 October-November 2008 Pp.11-19.
Darmayanti, Theresia Woro, 2004. Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak  (Studi  Kasus  pada  Wajib  Pajak  Badan  Salatiga).  Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis. Volume X No. 1, 109 – 128.
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universtas Diponegoro
Hofstede, Geert. 1980. “Dimensions of National Cultures”, http://geerthofstede.com/,
Mustikasari,  Elia.  2007.  “Kajian  Empiris  tentang  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya.” Simposium Nasional Akuntansi X Makassar, ASPP 16 .
Richardson, Grant. 2006. “The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong”, International Tax Journal
Singarimbun,  Masri  dan  Sofian  Efendi,  1997. Metode  Penelitian  Survey ,  PT.  Pustaka LP3ES, Jakarta.
Sofyan,  Marcus  Taufan.  2006.  ”Pengaruh  Penerapan  Sistem  Administrasi  Perpajakan Modern  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  di Lingkungan  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Wajib  Pajak  Besar”. Skripsi. Tangerang.
Wardhani,  Rulyanti  Susi.  2005.  “Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  dalam  Memenuhi  Kewajiban  Pajak  Penghasilan di KPP Palembang Ilir Timur”. Jurnal Fordema Vol. 5 No. 1 Juni 2005 .