## KONFLIK LINGKUNGAN DI BUKIT MANGUNHARJO TEMBALANG: ANTARA KEPENTINGAN EKONOMI DENGAN KEPENTINGAN LINGKUNGAN

## Supratiwi

## Abstract
The  research  was  motivated  by  the  further  degradation  of  the  environment.  Many  of  the pollution  of  water,  air,  landslides,  floods,  and  so  on.  These  conditions  tend  to  increase  in  the  era  of regional  autonomy.  This  is  due  to  each  province  trying  to  get  as  much  revenue  from  natural resources. Exploitation is carried out without offset to the maintenance and preservation. The result is environmental  degradation  that  often  lead  to  conflict.  As  it  happens  hill  districts  Mangunharjo Tembalang city of Semarang. C mining excavation at the site has a conflict of interest.
Because  of  this  formulation  of  the  problem  in  this  study  was  to  determine  why  there  is  a conflict  in  the  hill  Mangunharjo;  what  causes  it.  The  method  used  in  this  study  was  descriptive  with qualitative data collection techniques through observation, interviews, and literature review.
The  results  showed  that  the  mineral  mining  activities  in  the  hill  Mangunharjo  c  positive  and negative  impacts. The  positive impact  of the perceived economic  benefits  a small portion of society. While the negative impact of environmental degradation is felt most of the people and Government of Semarang  City.  Caused  by  mining  environment  becomes  damaged,  but  the  area  is  a  region Tembalang  conservation.  Frequent  flooding,  landslides,  pollution,  and  so  on.  This  is  exactly  what caused  the  conflict.  The  conflict  has  lasted  several  years  and  has  not  been  resolved.  Contributing factor  is  the  vagueness  and  lack  of  regulation,  weak  law  enforcement  (government  indecision),  and lack of public awareness about the importance of theenvironment.
Keywords: Conflict,  Economics Interests, Environmental Interests

## A.  PENDAHULUAN
Seiring  dengan  era  kemajuan  pembangunan  di  segala  bidang,  banyak menyisakan  bencana  kerusakan  lingkungan  yang  mencengangkan  bumi  pertiwi  ini. Seperti halnya dengan polusi dan kerusakan lingkungan di perkotaan dan pedesaan saat  ini.  Banjir,  tanah  longsor,  erosi,   pencemaran  air,  udara,  dan  berbagai kerusakan  lainnya  merupakan  satu  mata  rantai  yang  dapat  meruntuhkan keberlangsungan  kehidupan  manusia  seutuhnya.  Perubahan  iklim  lingkungan tersebut  sangat  terkait  dengan  menipisnya  kesadaran  dan  kepedulian  terhadap dampak negatif aktifitas manusia dan pembangunan yang semakin meningkat.
Fakta  menunjukan  bahwa  di  era  otonomi  ini  tampak    ada  kecenderungan permasalahan  lingkungan  hidup  semakin  bertambah  kompleks.  Ada  sementara dugaan  bahwa  kemerosotan  lingkungan  hidup  tekait  dengan  pelaksanaan  otonomi daerah,  di  mana  daerah  ingin  meningkatkan  PAD  dengan  melakukan  eksploitasi sumberdaya  alam  yang  kurang  memperhatikan  aspek  lingkungan  hidup  dengan semestinya.
Dengan  cara  seperti  ini  maka  terjadi  kemerosotan  kualitas  lingkungan  di  mana- mana, yang diikuti dengan timbulnya bencana alam.
Aspek  pengelolaan  lingkungan  hidup  sangat  jarang  diperhatkan  oleh  para pejabat  daerah.  Sering  mereka  berpikir  ia  hanya  menjabat  sampai  lima  tahun, sehingga dana disalurkan untuk pembangunan yang bisa segera dinikmati hasilnya. Akibatnya,  anggaran  lebih  banyak  disalurkan  untuk  kegiatan  ekonomi  seperti  jalan atau  bangunan  yang  wujudnya bisa  segera  dilihat  daripada  menjaga keseimbangannya dengan pengelolaan lingkungan yang harmonis.
Karena  itu  seringkali  terjadi  konflik;  baik    antar  stakeholders  maupun  antar sektor  dalam  memperebutkan  sumberdaya  maupun  mempersoalkan  lingkungan yang semakin meningkat sejalan dengan berjalannya otonomi daerah. Kemunculan konflik  tersebut  sebagian  sudah  sampai  pada  tindakan  perusakan,  menghalangi
akses stakeholders yang lain dengan ancaman fisik maupun non fisik, maupun yang sifatnya masih konflik wacana (discourses).
Konflik-konflik  lingkungan  tersebut  terdapat  kecenderungan  dari  tahun  ke tahun  kasusnya  semakin  meningkat  sebagaimana  temuan  Lembaga  Bantuan Hukum  (LBH)  Semarang  bahwa  sepanjang  2009  terdapat  217  kasus  konflik  dan kerusakan  lingkungan  hidup  di  Jateng.  Sebagian  besar  kasus  tersebut  meliputi adanya  pelanggaran  hak  asasi  manusia  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat. Sementara  pada  2008  tercatat  hanya  172  kasus.  ( http://cetak.kompas.com diakses tgl 22 April 2011)
LBH  Semarang  mencatat  selama 2009 terdapat  41  kasus  rob  dan  banjir,  16 kasus kecelakaan laut, dan 2 kasus kriminalisasi nelayan di wilayah pesisir Jateng. Rob  dan  banjir  serta  kecelakaan  laut  disebabkan  kesalahan  dalam  pembangunan dan  penataan  ruang.  Sedangkan  pada  tahun  2010  terjadi  35  bencana  ekologis  di Jawa Tengah dimana  15 kasus diantaranya terjadii di Kota Semarang. Kasus konflik area tangkap dan reklamasi juga paling banyak terjadi di Kota Semarang.
Salah satu masalah kerusakan dan konflik lingkungan yang banyak terjadi di Kota  Semarang  adalah  penambangan  Galian  C  dengan  pengeprasan  bukit  seperti yang terjadi di Bukit Purwoyoso, di Sendang Mulyo juga di Bukit Mangunharjo. Yang menjadi  permasalahan  dan  perdebatan  adalah  kontroversi  mengenai  manfaat  dan dampak  yang  ditimbulkan  dengan  kegiatan  tersebut.  Bagi  masyarakat  disekitar penambangan  setidaknya  tersedia  suatu  lowongan  kerja  baru  dengan  terlibat langsung dalam kegiatan tersebut pada berbagai posisi misalnya sebagai tenaga rit, tenaga penggali, pemilik lahan yang digali, pemilik penyewaan jalan, sampai sebagai investor  penambangan  dengan  kepemilikan  alat-alat  berat  dan  penyewa  lahan galian.
Bergairahnya  kegiatan  penambangan  sedikit  banyak  membuat  denyut kehidupan  ekonomi  masyarakat  disekitar  menjadi  lebih  baik;  terutama  yang berprofesi petani, buruh tani atau bahkan pengangguran. Tetapi semua itu terbatas pada kalangan masyarakat yang terlibat langsung sedangkan yang tidak, manfaat ini tentu  saja  tidak  berpengaruh,  mereka  hanya  kebagian  dampak  yang  ditimbulkan akibat rusaknya lingkungan disekitarnya.
Sementara    ditinjau  dari  dampak  lingkungan,  banyak  kalangan  sudah menelitinya  dimana  terjadi  dampak  negatif  baik  jangka  pendek  maupun  jangka panjang, apalagi jika kegiatan penambangan tersebut tidak disertai dengan tindakan reklamasi  atau  perbaikan  lingkungan.  Diantaranya  bisa  menimbulkan  kerusakan flora, berkurangnya hutan sebagai penahan air, gangguan terhadap kesehatan, dan rusaknya  prasarana  jalan  yang  digunakan  untuk  transportasi.  Adapun  dampak jangka panjang yang  mungkin  ditimbulkan diantaranya adalah bahaya banjir, tanah longsor karena rusaknya lingkungan di hulu dan kemungkinan turunnya permukaan air  di  sekitarnya.  Air  yang  menjadi  sumber  hidup  didaerah  itu  bisa-bisa  susah didapat  mengingat  berkurangnya  tumbuhan  sebagai  penahan  air,  sumber-sumbar air bisa mengering dan air sumur pun akan semakin berkurang.
Hal  tersebut  sebagaimana  yang  terjadi  di  Mangunharjo,  Tembalang,  kota Semarang.  Pengeprasan  Bukit  Mangunharjo  tersebut  mengakibatkan  terjadinya konflik antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan kepentingan lingkungan. Di satu sisi masyarakat memperoleh keuntungan ekonomis dari kegiatan penambangan  namun  disisi  lain  menimbulkan  kerusakan  lingkungan,  baik  jangka pendek  maupun  jangka  panjang;  seperti  rusaknya  jalan,  polusi  (debu)  maupun rawan  terjadinya  longsor  dan  banjir.  Padahal  daerah  Tembalang  oleh  pemerintah
kota  sudah  ditetapkan  sebagai  daerah  konservasi  (resapan  air)  yang  seharusnya tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan.

## A.1 Metode Penelitian
Tipe  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif;  yang berupaya mengungkapkan fenomena sosial politik dengan jelas dan cermat. Hal ini dikarenakan  penelitian  ini  berupaya  untuk  memberikan  gambaran  mengenai terjadinya  konflik  lingkungan  di  bukit  Mangunharjo,  kecamatan  Tembalang,  kota Semarang.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  kata-kata  dan  tindakan  para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pemyataan  informan.  Hal  inisebagaimana  dinyatakan  Lofland  dan  Lofland    (dalam (Moleong  2000:  112)  bahwa  sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain.  Adapun  teknik-teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah:
a.  Wawancara  terstruktur,  yaitu  wawancara  dengan  informan  secara  individual dengan tetap mengacu pada panduan wawancara yang disusun secara terbuka. Wawancara dilakukan  terhadap Key  Person (informan  kunci),  yaitu  orang  yang dianggap  tahu  tentang  permasalahan  konflik  lingkungan  di  bukit  Mangunharjo, yaitu  pemerintah  kota  Semarang,  Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH)  kota Semarang,  anggota  DPRD  Kota  Semarang  juga  penambang  dan  masyarakat sekitar.
b.  Observasi  (pemantauan)  yaitu  mengamati  aktivitas,  dan  kejadian  bagaimana berlangsungnya konflik di bukit Mangunharjo dan upaya-upaya penyelesainya.
c.  Kajian  dokumentasi,  hal  ini  merupakan  upaya  untuk  mendapatkan  data sekunder  yang  berasal  dari  buku  panduan  organisasi  atau  program,  laporan kegiatan, evaluasi program, maupun dari berbagai buku literatur, majalah, jurnal, surat kabar juga internet.

## A.2 Hasil Penelitian
Berdasarkan  Teori  Konflik  Lingkungan  yang  disampaikan  oleh  Baiquni  maka maka  konflik  yang  terjadi  di  Bukit  Mangunharjo,  kecamatan  Tembalang,  kota Semarang  termasuk dalam Teori Ketamakan (The Greedy Theory). Kerakusan dan ketamakan  merupakan  salah  satu  sifat  buruk  manusia  yang  secara  sengaja  atau tidak  dapat  muncul  dalam  perilaku  hubungan  manusia  dengan  alam,  maupun manusia  dengan  manusia  lainnya.  Konflik  lingkungan  yang  ditimbulkan  dari penguasaan  sumberdaya  alam  lebih  dipicu  oleh  nafsu  tamak  dan  rakus,  yang berakibat  pada  diskriminasi,  ketidakadilan,  dan  marjinalisasi  kepentingan masyarakat  lain.  Eksploitasi  sumberdaya  tersebut  mengakibatkan  kelangkaan  dan kerusakan  lingkungan  sehingga  menurunkan  daya  hidup  masyarakat  yang  lain. Penambangan  terhadap  galian  C  dimaksudkan  untuk  memperoleh  keuntungan ekonomis.  Masyarakat  tidak    tahu  atau  tidak  mau  tahu  dampak  kerusakan lingkungan  yang  ditimbulkan  karena  aktivitas  penambangan.  Bagi  mereka  kegiatan tersebut  memberikan  penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Padahal yang namanya kebutuhan manusia tidak pernah habis dan tidak akan puas dengan yang ada atau yang telah diperoleh. Hal tersebut karena ketamakan yang ada dalam jiwa  manusia;  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Teori  Ketamakan  ( The  Greedy Theory). Selalu  kurang  dan  ingin  lebih  banyak  lagi.  Terbukti  bahwa  kegiatan
penambangan yang sudah habis masa izinnya terus saja dilakukan walaupun sudah dilarang.

## B.  PEMBAHASAN

## B.1 Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah
Pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  upaya  terpadu  untuk  melestarikan fungsi  lingkungan  hidup  yang  meliputi  kebijaksanaan  penataan,  pemanfaatan, pengembangan,  pemeliharaan,  pemulihan,  pengawasan,  dan  pengendalian lingkungan  hidup.  SDA  seperti  air,  udara,  tanah,  hutan  dan  lainnya  merupakan sumberdaya  yang  penting  bagi  kelangsungan  hidup  mahkluk  hidup  termasuk manusia. Bahkan, SDA ini tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup manusia, tetapi juga  dapat  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  kesejahteraan  yang  lebih  luas. Namun,  semua itu bergantung pada bagaimana pengelolaan SDA tersebut,  karena pengelolaan  yang  buruk  berdampak  pada  kerugian  yang  akan  ditimbulkan  dari keberadaan SDA, misalnya dalam bentuk banjir, pencemaran air, dan sebagainya.
Pada  era  otonomi  daerah  sekarang  pengelolaan  lingkungan  hidup  menjadi kewenangan  pemerintah  daerah.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Undang-undang  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  PP  No.  25  Tahun  2000  tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:
 Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
 Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
 Menetapkan pendekatan kewilayahan.
Karena Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program  yang  disebut  sebagai  pembangunan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan hidup.
Namun  pelaksanaan  program  tersebut  belum  berjalan  baik  dan  efektif; terbukti  dengan  menurunnya    kualitas  lingkungan  hidup  dari  waktu  ke  waktu.  Hal tersebut  menurut  Sudarmadji  ( http://geo.ugm.ac.id diakses  tgl  20  April  2011) disebabkan  oleh  berbagai  permasalahan  yang  muncul  berkaitan  dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, seperti:
1. Ego sektoral dan daerah.
Otonomi daerah yang diharapkan dapat melimpahkan sebagian kewenangan mengelola  lingkungan  hidup  di  daerah  belum  mampu  dilaksanakan  dengan baik. Ego kedaerahan masih sering nampak dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan,  hidup,  demikian  juga  ego  sektor.  Pengelolaan  lingkungan  hidup sering  dilaksanakan overlaping antar  sektor  yang  satu  dengan  sektor  yang lain Tumpang tindih perencanaan antar sektor.
2. Pandanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup. Program  dan  kegiatan  mesti  didukung  dengan  dana  yang  memadai  apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Walaupun semua orang mengakui bahwa  lingkungan  hidup  merupakan  bidang  yang  penting  dan  sangat diperlukan,  namun  pada  kenyataannya  PAD  masih  terlalu  rendah  yang dialokasikan  untuk  program  pengelolaan  lingkungan  hidup,  diperparah  lagi tidak  adanya  dana  dari  APBN  yang  dialokasikan  langsung  ke  daerah  untuk pengelolaan lingkungan hidup.
3. Keterbatasan sumberdaya manusia.
Harus diakui bahwa didalam pengelolaan lingkungan hidup selain dana yang memadai juga harus didukung oleh sumberdaya yang mumpuni. Sumberdaya manusia  seringkali  masih  belum  mendukung.  Personil  yang  seharusnya bertugas  melaksanakan  pengelolaan  lingkungan  hidup  (termasuk  aparat pemda)  banyak  yang  belum  memahami  secara  baik  tentang  arti  pentingnya lingkungan hidup.
4. Eksploitasi  sumberdaya  alam  masih  terlalu  mengedepankan  profit  dari  sisi ekonomi.  Sumberdaya  alam  seharusnya  digunakan  untuk  pembangunan untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Walaupun  kenyataannya  tidak demikian;  eksploitasi  bahan  tambang,  logging  hanya  menguntungkan sebagian masyarakat, aspek lingkungan hidup yang seharusnya, kenyataannya  banyak  diabaikan.  Fakta  menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi keseimbangan  antara  ekonomi  dan  lingkungan  hidup.  Masalah  lingkungan hidup masih belum mendapatkan porsi yang semestinya.
5. Lemahnya implementasi paraturan perundangan. Peraturan  perundangan  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup,  cukup banyak,  tetapi  dalam  implementasinya  masih  lemah.  Ada  beberapa  pihak yang justru tidak melaksanakan peraturan perundangan dengan baik, bahkan mencari kelemahan dari peraturan perundangan tersebut untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuannya.
6. Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan. Berkaitan  dengan  implementasi  peraturan  perundangan  adalah  sisi pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan. Banyak pelanggaran yang dilakukan  (pencemaran  lingkungan,  perusakan  lingkungan),  namun  sangat lemah didalam pemberian sanksi hukum.
7. Pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup. Pemahaman  dan  kesadaran  akan  pentingnya  lingkungan  hidup  sebagian masyarakat  masih  lemah  dan  hal  ini,  perlu  ditingkatkan.  Tidak  hanya masyarakat  golongan  bawah,  tetapi  dapat  juga  masyarakat  golongan menegah  ke  atas,  bahkan  yang  berpendidikan  tinggi  pun  masih  kurang kesadarannya tentang lingkungan hidup.
8. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Penerapan  teknologi  tidak  ramah  lingkungan  dapat  terjadi  untuk mengharapkan  hasil  yang  instant,  cepat  dapat  dinikmati.  Mungkin  dari  sisi ekonomi  menguntungkan  tetapi  mengabaikan  dampak  lingkungan  yang ditimbulkan.  Penggunaan  pupuk,  pestisida,  yang  tidak  tepat  dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
Demikian  juga  di  kota  Semarang,  permasalahan  lingkungan  banyak  terjadi, seperti banjir, rob, pencemaran udara, longsor, dan sebagainya. Pengeprasan Bukit Mangunharjo  di  Tembalang  termasuk  kasus  lingkungan  yang  harus  ditangani  oleh Pemerintah  Kota  Semarang.  Aktivitas    penambangan  galian  C  yang  sudah berlangsung  bertahun-tahun  itu  menimbulkan  konflik  yang  sampai  sekarang  masih berlangsung.

## B.2 Penambangan Galian C Di Bukit Mangunharjo dan Dampaknya
Menurut  Kepmen  (Keputusan  Menteri)  UU  No  32  Tahun  1991,  bahwasanya galian  c  adalah  bahan  galian  yang  tidak  termasuk  bahan  galian  A  (strategis)  dan bahan   galian  B  (Vital)  (Pasal  1),  Bahan  galian  yang  termasuk  ke  dalam  bahan
galian  golongan  c  adalah  nitrat,  phospat,  garam  batu,  asbes,  talk,  betonit,  dll termasuk dalam berbagai jenis tanah yaitu tanah liat tahan api, tanah liat  tanah liat untuk  bahan  bangunan,  tanah  urug  dan  pasir  dan  kerikil  untuk  bahan-bahan bangunan dan urug (Pasal 2).
Berdasarkan  UU  No  32  Tahun  1991  setiap  orang  ataupun  badan  usaha berbadan  hukum  berhak  memiliki  usaha  penambangan  galian  c  sebatas  tidak merusak keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. Berdasarkan UU tersebut bentuk  usaha  penambangan  galian  c  adalah   segala  kegiatan  yang  usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, ekploitasi,pengolahan/seksama adanya dan sifat letakan galian.
Sebenarnya  kalau  berlandaskan  pada  UUD 45  pasal  33  ayat  3 bahwasanya cabang-cabang produksi yang penting bagi hidup hajat orang banyak dikuasai oleh Negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Maka sudah sepantasnya penambangan galian c harus dikuasai oleh Negara, akan tetapi dengan  dikeluarkannya  Keputusan   Menteri  UU  no  32  tahun  1991  penambangan galian  c  dapat  diserahkan  kepada  pemilik  modal,  baik  perseorangan  maupun berbentuk badan hukum.
Pada pasal 5 Keputusan  Menteri  NO 32 Tahun 1991 mengenai  wewenang dan  tanggung  jawab  usaha  pertambangan  bahan  galian  c  adalah  dilakukan  oleh Gubernur  atau  Pejabat  yang  ditunjuk,  kemudian  pada  Pasal  6  nya   menyatakan bahwa  wewenang  dan  tanggung  jawabnya  adalah   membina  dan  mengkoordinasi segala  usaha  yang  berkaitan  dengan  bahan  galian  c,  melakukan  segala  upaya penertiban  kegiatan  penambangan  galian  c,  melakukan  pengendalian  dan pengawasan  usaha  pertambangan  tersebut  serta  memberikan  izin  penambangan atau  SIPD  (Surat  Izin  Penambangan  Daerah)  galian  c  menjadi  tanggung  jawab penuh oleh Gubernur.
Dari Keputusan Menteri UU No 32 Tahun 1991 diturunkan menjadi Peraturan Daerah   NO  6  Tahun  1994  tentang  usaha  pertambangan  bahan  galian  golongan galian c di Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah. Dalam Pasal 4 Ayat 2 ijin usaha pertambangan  bahan  Galian  Golongan  C  hanya  dapat  diberikan  kepada Perusahaan  Daerah,  Koperasi,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Hukum  Swasta yang sesuai Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Indonesia, serta perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian dalam Perda tersebut juga mengatur hak  dari  Pemerintah  Kota  mengenai  perijinan,  hanya  sebatas  memberikan rekomendasi SIPD ke Pemerintah Provinsi (pasal 5 ayat 5).
Peraturan  Daerah   (Perda)  NO  6  Tahun  1994  di  jadikan   landasan  dalam berpijak  untuk  usaha  penambangan  Galian  C.  Begitupun  yang  dilakukan  oleh penambangan  Galian  C   di  kelurahan  Mangunharjo  Kecamatan  Tembalang  Kota Semarang. Pada mulanya mereka juga ketika akan mendirikan usaha penambangan Galian  C  melengkapai  syarat-syarat  yang  harus  ditetapkan  dalam   usahanya memiliki  SIPD  (Surat  Izin  Penambangan  Daerah),  namun  seiring  dengan  adanya otonomi  daerah  muncul  aturan  mengenai  UU  No  32  Tahun  2009   tentang perlindungan  dan  pengelolan  lingkungan  hidup,  maka  setiap  penambang  selain memiliki  SIPD  (Surat  Izin  Penambangan  Daerah)  harus  terlebih  dahulu memperhatikan  dampak  lingkungan  yang  terjadi  di  lokasi  penambangan   yang pertama  harus  uji  AMDAL  (Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan),  kemudian membuat Laporan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Upaya Pemantauan  Lingkungan  Hidup),  setelah  itu  baru  dari  pemerintah  daerah mengeluarkan izin penambangan.
Awalnya Galian C yang terjadi di Mangunharjo Kecamatan  Tembalang Kota Semarang  adalah  berbentuk  bukit  yang  dengan  berbagai  pepohonan  yang  ada disekitar  bukit.  Namun  melihat  potensi  yang  dimiliki  dibukit  tersebut    pemilik  lahan melakukan    penambangan  di   lokasi  tersebut.  Mengenai  siapa  pemiliknya informasinya berbeda-beda. Ada yang mengaku sebagai pemilik bernama Supangat, tetapi  masyarakat  sekitar  mengatakan  pemiliknya  lebih  dari  satu,  yang  lainnya  lagi mengatakan bahwa pemilik sebenarnya adalah orang Cina.
Pemilik tersebut untuk mendirikan usaha telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan  dalam  mendirikan  usaha  baik  SIPD  (Surat  Izin  Penambangan  Daerah), AMDAL  (Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan),  laporan  UKL  UPL  (Upaya Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan  Hidup)   pada Tahun  2008.   Namun  setelah  mereka  melakukan  penambangan  di  lokasi  tersebut berbagai  aturan-aturan  tidak  mereka   hiraukan  yang  pada  akhirnya  berdampak kepada kerusakan lingkungan.
Pada  penambangan  di  Mangunharjo  ditemukan  dua  dampak,  yaitu  dampak positif dan dampak negatif.
a.  Dampak Positif
Dampak  positif  dari  kegiatan  penambangan  yaitu  memberikan  manfaat ekonomi bagi
masyarakat;  lebih  tepatnya  bagi  sebagian  masyarakat.  Yaitu  bagi  masyarakat disekitar  penambangan  setidaknya  tersedia  suatu  lowongan  kerja  baru  dengan terlibat  langsung  dalam  kegiatan  tersebut  pada  berbagai  posisi  misalnya  sebagai tenaga  rit,  pengumpul  batu,  pemilik  lahan  yang  digali,  pemilik  penyewaan  jalan, sampai  sebagai  investor  penambangan  dengan  kepemilikan  alat-alat  berat  dan penyewa  lahan  galian.  Kegiatan  penambangan  tersebut  membuat  masyarakat memperoleh  penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Rata-rata  upah  yg diterima  seorang  pekerja  sebesar  Rp  150.00,00.  Suatu  jumlah  yang  sangat  besar bagi seorang pekerja kasar. Secara keseluruhan  jumlah pekerjanya ada sekitar 100 orang.
Itu  baru  pekerjanya.  Bagi  pemilik  lahan  lebih  besar  lagi  karena  harga  tanah urug satu dump truck ukuran kecil Rp 130.000,00 sedangkan satu dump truck besar sekitar  Rp  800.000,00.  Padahal  dalam  sehari  bisa  sampai  100  rit  truk  yang beroperasi.  Bisa  dibayangkan  betapa  besar  peredaran  uang  setiap  harinya.  Belum lagi  keuntungan  yang  diterima  masyarakat  sekitar,  seperti  bantuan  untuk  RT  yang dilewati  truk  sebesar  Rp  50.000  setiap  hari.  Juga  bantuan  unutk  pesantren  sekitar berupa beras satu kwintal tiap bulannya.
Tetapi semua dampak ekonomis tersebut sebenarnya terbatas pada sebagian masyarakat;    terutama  masyarakat  sekitar,  pekerja,  dan  pemilik  lahan.  Sementara bagi  masyarakat  lain  mereka  hanya  kebagian  dampak  negatif  yang  ditimbulkan akibat rusaknya lingkungan.

## b.  Dampak Negatif
Banyak  sekali  dampak  negatif  dari  penambangan  galian  c  di  Bukit Mangunharjo  Tembalang.  Diantaranya    adalah  seringnya  longsor  di  kawasan perbukitan.  Udara  juga  panas  karena  bukit-bukit  gersang.  Menyebabkan  hilangnya sumber  air dan pencemaran udara. Juga membuat lapisan tanah lempung terbuka sampai  banjir  lumpur.  Lereng  yang  curam  mempercepat  larian  air  hujan (run  off). Sedangkan  di  Semarang  bagian  bawah  sering  kebanjiran  dan  tergenang  rob. Karena tak ada lagi rawa yang dulu menjadi kawasan tangkapan dan resapan air.
Akibat  langsung  pengeprasan  bukit  adalah  perubahan  topografi  wilayah. Perbukitan  banyak  hilang  dan  garis  pantai  berubah  karena  reklamasi  yang  tidak terkendali.  Karena  dataran  rendah menjadi  lebih  banyak  maka  rob  dan  banjir  terus terjadi.    Apabila  terjadi  gempa  bumi,  apalagi  ditambah  tsunami  maka  resiko  besar akan diterima warga Kota Semarang.  Dampak lainnya terjadi penurunan tanah tiap tahun yang mencapai 5-10 cm.
Jika dihitung; nilai kerugian ekologis karena penambangan galian C di seluruh Semarang  yang  sudah  berlangsung  berpuluh  tahun  itu  mencapai  milyaran  rupiah. Demikian juga biaya pemulihan (recovery ) bekas galian C sangat besar. Tidak cukup satu  milyar  pertahun.  Biaya  tersebut  mencakup  perawatan  kesehatan  warga  yang sakit maupun yang meninggal dunia dan yang stress maupun yang berbuat kriminal karena stress.
Padahal    kontribusi  dari  penambangan  Galian  C  di  kota  Semarang  tidak seberapa. Menurut catatan DPKD Kota Semarang hanya sekitar Rp 60-an juta dari target  Rp  100  juta.  Itu  target  untuk  seluruh  penambangan;  jadi  kalau  hanya  dari penambangan  untuk  bukit  Mangunharjo  tentu  jauh  lebih  sedikit  lagi.  Hal  tersebut tentu aneh dan tidak logis. Tidak menguntungkan  bagi pemerintah namun mengapa pemkot  terkesan  tidak  tegas  dalam  menutup  penambangan  tersebut.  Bahkan  para pelaku juga terkesan meremehkan pemkot.

## B.3  Konflik  Yang  Terjadi:  Antara  Kepentingan  Ekonomi  Dengan  Kepentingan Lingkungan
Adanya dampak positif dan negatif dari penambangan Galian C menimbulkan konflik  antara  sebagian  warga  masyarakat  dengan  masyarakat  lainnya  dan pemerintah kota Semarang. Terjadi konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi sebagian warga yang menginginkan kegiatan penambangan tersebut berlanjut terus. Sementara  disisi  lain  kepentingan  lingkungan  menghendaki  kegiatan  tersebut dihentikan.  Karena  dampak  negatifnya  sangat  banyak;  baik  dalam  jangka  pendek maupun jangka panjang.
Terhitung  sejak  penambangan  di  bukit  Mangunharjo  dimulai  (2008)  sampai 2010  telah  terjadi  konflik  berkali-kali.  Pemerintah  kota  Semarang  telah  menutup lokasi penambangan dengan mengerahkan Satpol PP sebanyak 9x. Police line telah dipasang,  begu-begu  telah  digembok.  Namun  tidak  lama  kemudian  dibuka  oleh pemilik lahan dan aktivitas penambangan berjalan sebagaimana biasanya. Demikian hal tersebut terjadi berkali-kali.
Dasar  penutupan  lokasi  penambangan  tersebut  menurut  Pemerintah  Kota Semarang bahwa masa izin penambangan telah habis. Pemberi izin penambangan sebelumnya  adalah  propinsi.  Namun  menurut  aturan  yang  baru  pemberi  izin diserahkan  kepada  pemerintah  kota.  Sementara  pemilik  lahan  beralasan  mereka sudah  memiliki  izin  baru  yang  menjadi  dasar  untuk  melakukan  penambangan. Padahal sesungguhnya izin yang dimaksud adalah izin penataan saja. Yang menjadi pertanyaan:  kalau  hanya  penataan  mengapa  sampai  membawa  tanah  urug  keluar lokasi untuk dijual.
Wali Kota Kota Semarang,  Soemarmo  mengeluarkan pernyataan  ancaman akan  memperkarakan  secara  hukum  jika  penambang  tidak  menghentikan aktivitasnya. Namun terbukti kegiatan tersebut tetap berjalan terus. Ketidak seriusan dan ketidaktegasan tersebut ada dugaan kegiatan penambangan tersebut dibekingi oleh  oknum  tentara,  ataupun  oknum  anggota  dewan  dan  LSM  tertentu  yang  pro pada penambangan. Sebagaimana yang disinyalir oleh BLH maupun DPRD.
Menurut  Anggota  DPRD  dari  Komisi  C  yang  membidangi  diantaranya masalah  Lingkungan  Hidup  mengatakan  bahwa  Pemkot  harus  bertindak  tegas. Apalagi  daerah  Tembalang  merupakan  kawasan  konservasi  serta  merupakan daerah  resapan  air.  Komisi  C  DPRD  Kota  Semarang  juga  meminta  Pemkot  lebih tegas dan komitmen. Pasalnya tidak hanya pelaku penambangan yang tidak berizin tapi pengawas yang lalai dalam hal ini Pemkot juga bisa dikenai pidana. Hal tersebut berdasarkan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## B.4 Sumber Konflik
Dari  data  penelitian  yang  diperoleh  melalui  wawancara  maupun  observasi  dapat dianalisa  sumber  konflik lingkungan di Mangunharjo disebabkan oleh :

## a.  Ketiadaan dan ketidakjelasan regulasi
Peraturan  sebelumnya  mengatakan  bahwa  yang  berhak  memberikan  izin penambangan  galian  c  adalah  Pemerintah  Propinsi.  Namun  menurut  UU  32 tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang berwewenang memberikan izin  sekaligus mengawasi penambangan galian c adalah  Pemerintah  Kota/Kabupaten.  Yang  menjadi  masalah  Peraturan Daerah  (Perda)  yang  mengatur  hal  tersebut  belum  ada.  Pemkot  bersama DPRD masih dalam proses membuatnya.
Karena itu wajar jika terjadi konflik karena belum ada acuan untuk menangani kegiatan  penambangan  galian  c  di  kota  Semarang.  Pemilik  lahan  merasa mengantongi  izin,  sedangkan  Pemkot  Semarang  mengatakan  tidak  pernah mengeluarkan  izin.  Karena  itu  Perda  yang  mengatur  tentang  penambangan galian  C  harus  segera  dibuat  supaya  tidak  terjadi  perbedaan  persepsi  dan penanganan dalam pengelolaan penambangan galian c di kota Semarang.
b.  Ketidaktegasan pemerintah  penegakan hukum yang tidak jelas Ketidakseriusan pemerintah dalam menangani pengeprasan bukit Mangunharjo  terlihat  dari  proses  penyegelan  yang  terjadi  berulang  kali.  Hal tersebut  terjadi  karena  setelah  disegel  kemudian  dibuka  oleh  pemilik  dan pekerja  penambangan.  Sepertinya  mereka  tidak  takut  dan  terlihat meremehkan  Pemkot.  Walaupun  walikota  mengeluarkan  ancaman  akan memenjarakan pelaku penambangaan.
Menurut DPRD hal tersebut menunjukan ketidakseriusan dan ketidaktegasan pemerintah.  Mungkin  karena  ada    ada  keuntungan  yang  diperoleh  pemkot atau  orang-orang  tertentu  dari  pemerintah.  Atau  mungkin  ada backing kuat dibelakang penambangan tersebut sehingga masyarakat tidak takut dan tidak jera untuk terus melakukan perusakan lingkungan.
c.  Kesadaran dan kepahaman masyarakat tentang Lingkungan Hidup Masyarakat  kurang  memiliki  kesadaran  tentang  pentingnya  menjaga lingkungan  untuk  kelestarian  kehidupan  masa  depan.  Bagi  mereka  hanya yang  dipikirkan  hanya  keuntungan  ekonomis.  Mereka  tidak  tahu  dan  tidak sadar  bahwa  akibat  perbuatannya  dapat  merusak  lingkungan  dan mengancam kehidupan banyak orang.  Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Lingkungan Hidup.

## C. PENUTUP

## C.1 Simpulan
1.  Penambangan  galian  c  di  bukit  Mangunharjo  kecamatan  Tembalang  kota Semarang  telah  menimbulkan  dampak  positif  dan  negatif.  Dampak  positif
berupa  meningkatnya  kesejahteraan  sebagian  masyarakat.  Adapun  dampak negatifnya  adalah  rusaknya  lingkungan,  seperti  terjadinya  longsor,  banjir, pencemaran udara, keringnya sumber mata air, gersang, dan sebagainya.
2.  Adanya dampak positif dan negatif dari penambangan tersebut menyebabkan terjadinya  konflik  kepentingan;  yaitu  antara  kepentingan  ekonomi  dengan kepentingan  lingkungan.  Kepentingan  ekonomi  diwakili  oleh  sebagian masyarakat,  diantaranya  pemilik  lahan,  para  pekerja,  serta  masyarakat sekitar.  Sedangkan  kepentingan  lingkungan    diwakili  oleh  pemerintah  kota dan masyarakat pada umumnya.
3.  Sumber konflik dari permasalahan yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 tersebut adalah:
a.  ketiadaan dan ketidakjelasan peraturan
b.  ketidaktegasan pemerintah  lemahnya penegakan hukum
c.  kurangnya  kesadaran  dan  kepahaman  masyarakat  tentang  lingkungan hidup.

## C.2 Saran
1.  Peraturan  daerah  (Perda)  yang    mengatur  tentang  penambangan  galian  C harus segera dibuat. Dengan demikian acuan tentang aktivitas tersebut jelas dan tidak menimbulkan penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda.
2.  Pemerintah  harus  menindak  tegas  setiap  pelanggaran  karena  dampaknya yang  sangat  besar  bagi  lingkungan.  Diiringi  dengan    memberikan  dan membuka lapangan pekerjaan lain untuk masyarakat.
3.  Masyarakat  harus  diberikan  sosialisasi  dan  penyuluhan    tentang  bahayanya kegiatan yang mereka lakukan bagi lingkungan dan masyarakat secara lebih luas,  baik  untuk  generasi  sekarang  maupun  unutk  generasi  yang  akan datang.  Dengan  begitu  diharapkan  kesadaran  mereka  akan  pentingnya melindungi dan menjaga lingkungan meningkat.

## DAFTAR RUJUKAN
____________,  2004, Mengelola  Dinamika  Politik  dan  Sumberdaya  Daerah ,PLOD  Program  S2  Ilmu Politik Lokal & Otonomi Daerah UGM, Yogyakarta
Fisher,  Simon;  2000, Mengelola  Konflik:  Ketrampilan  dan  Strategi  untuk  Bertindak ,  The  British Council, Indonesia, Jakarta
____________,  2004, Mengelola  Dinamika  Politik  dan  Sumberdaya  Daerah,PLOD  Program  S2  Ilmu Politik Lokal & Otonomi Daerah UGM, Yogyakarta
Susan,Novri;  2009, Sosiologi  Konflik  dan  Isu-Isu  Konflik  Kontemporer, Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta
Rozi, Syafuan,2006, Kekerasan Komunal:Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia , Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Konflik Pengelolaan Lingkungan oleh M.Baiquni dan R.Rijanta dalam http://ejounal.unud.ac.id diakses tanggal 25 april 2011 pukul 11.00
Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Arif Budimanta dalam http://abudimanta.wordpress.com