## TINJAUAN ANALISIS MENGENAI ANCAMAN PIDANA BAGI PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HUBUNGAN PERKAWINAN
Oleh : Rahmat Efendy Al Amin Siregar & Hikmatul Sadami

## Abstrak
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  terjalin dalam hubungan  rumah  tangga,  sebagai  lambang  keluarga  yang  harus  dipenuhi  syarat-syaratnya, baik  yang  ditetapkan  oleh  agama  maupun  undang-undang  yang  berlaku  di  sebuah  negara, serta kekal dan abadi. Tujuan dari pada perkawinan  adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah  mawaddah wa  rahmah.  Salah  satu  syarat  yang  harus  dipatuhi  dalam  pelaksanaan nikah  yang  diatur  oleh  undang-undang  adalah  kedua  calon  mempelai  harus  cukup  umur. Permasalahan  yang  dibahas  dalam  skripsi  ini  adalah  persetubuhan  dengan  anak  di  bawah umur  dalam  hubungan  perkawinan  serta  dampak  yang  timbul  akibat  perkawinan  tersebut, karena dalam pandangan fikih tidak dijelaskan  hukuman untuk tindakan ini. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui ancaman pidana bagi persetubuhan anak di bawah umur dalam hubungan perkawinan baik dari segi fikih maupun hukum positif, serta mengetahui  apa  saja  faktor  yang  mempengaruhi  mengapa  terjadinya  perkawinan  di  bawah umur.  Dalam  penulisan  skripsi  ini  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  secara studi  kepustakaan  (studyresearch)  yaitu  mengumpulkan  data  dengan  membaca,  mencatat serta  mengkaji  sumber-sumber  tertulis.  Penulis  mengumpulkan  data  dengan  cara mempelajari  kitab-kitab  fiqh,  buku-buku,  dan  data  internet  yang  erat  dengan  permasalahan yang  diangkat.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  teknik  pembahasan  skripsi  ini adalah  dengan menggunakan  metode  deskriptif  analisis komparatif yaitu  dengan memaparkan  data  yang  diperoleh  dan  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  untuk dianalisis  sesuai  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  pandangan  fikih  terhadap permasalahan yang dibahas, kemudian dibandingkan kedua hukum tersebut. Kesimpulan dari pada  skripsi  ini  adalah  bahwa  baik  menurut pandangan fikih maupun  hukum  positif  pelaku (suami)  sama-sama  diancam  pidana  karena  telah  mengakibatkan  kemudaratan  bagi  korban (istri) akibat dari perkawinan di bawah umur.

## Kata kunci : Ancaman Pidana, Persetubuhan, Anak di Bawah Umur, Fikih, Hukum Positif

## A. Pendahuluan
Sudah menjadi suatu kebiasaan dan realita dalam masyarakat, di mana segala sesuatu itu  karena  ada  faktor-faktornya kenapa  perkawinan  di  bawah  umur  masih  marak  terjadi meskipun  perkawinan  di  bawah  umur  tersebut  banyak  mengakibatkan  dampak  yang  negatif.
Akan  tetapi  masyarakat  kita  kurang  memedulikan hal  tersebut.  Dalam  hal  ini,  ada  beberapa alasan mengapa orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. 1

## 1) Faktor ekonomi
Terkadang pemicu orang tua mengawinkan anaknya yang masih kecil adalah keadaan ekonomi calon menantunya yang sangat mapan, bahkan tidak jarang lebih mapan dari keadaan  ekonominya.  Sehingga  tanpa  melihat  si  anak  yang  masih  kecil,  orang tua langsung mengawinkannya dengan harapan kehidupan dia dan anaknya menjadi lebih baik.

## 2) Faktor pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan  adanya  kecenderungan  mengawinkan  anaknya  yang  masih  di bawah umur.
3) Faktor orang tua
Orang  tua  khawatir  akan  mendapatkan aib  karena  anak  perempuannya  berpacaran dengan lelaki yang sudah begitu dekat sehingga segera mengawinkan anaknya.
4) Karena jaminan hutang
Bayak kasus pernikahan di bawah umur  yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, karena orang tua terlilit hutang dengan seseorang yang akhirnya terpaksa dikawinkan dengan anaknya. Sehingga dalam hal ini usia anak yang masih kecil tidak lagi menjadi pertimbangan,  karena  yang  menjadi  tujuan  orang  tua  adalah  terbebas  dari  lilitan hutangnya
5) Faktor lingkungan dan tradisi
1 Abdul  Mustaqim, Menjadi  Orang Tua Bijak:  Solusi  Kreatif  Menangani  Berbagai  Masalah  Anak, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 26.
Sebuah  lingkungan  menjadi  peran  penting  dalam  membentuk  pola  pikir  seseorang. Hidup dalam  lingkungan  yang  kuat  dengan  tradisi  mengawinkan  anak  di  usia  muda akan  menjadikan  orang  tua  yang  ada  di lingkungan  tersebut  mengawinkan  anaknya dalam usia muda. Bahkan merupakan sebuah gengsi, dan akan menjadi hal yang  aneh jika berbeda dengan orang-orang yang ada di lingkungannya.

## 6) Karena telah hamil terlebih dahulu
Menurut  Pengadilan  Agama,  banyak  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan kepada  pihak  pengadilan  adalah  karena  pihak  wanita  telah  hamil  terlebih  dahulu. Tidak ada pilihan bagi Hakim selain mengabulkan permohonan mereka tanpa melihat lagi seberapa kecil si anak tersebut. Hal ini karena  demi kemaslahatan, dan menolak kemudaratan.
Menurut  penulis,  pola  pikir  orang  tua  seperti  alasan-alasan  tersebut  umumnya disebabkan  karena  rendahnya  tingkat  pendidikan,  atau  bahkan  mereka  sendiri  menikah  pada usia muda. Jadi bukanlah suatu hal yang aneh jika mereka mengawinkan anaknya dalam usia muda. Selain itu peran pemerintah juga sangat berpengaruh dalam hal ini, karena pemerintah dalam  kasus  ini  kurang  mensosialisasikan  peraturan  perundang-undangan  sampai  ke  desa- desa  terpencil.  Bahkan  bisa  saja  masyarakat  tidak  tahu  bahwa  perkawinan  di  bawah  umur termasuk  dalam  perampasan  hak  anak  seperti  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Di  dalam  Pasal  26  ayat  1  Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan:
Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya

## c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak 2
Dengan demikian, sudah tentu jelas bahwa orang tua tidak boleh menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena undang-undang melarang hal yang demikian. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak kasus-kasus perkawinan yang terjadi pada usia di bawah umur  pada  umumnya  hal  ini  terjadi  di  pelosok  pedesaan  dari  pada  di  perkotaan,  karena masyarakat  yang tinggal di pedesaan masih minim akan informasi dan  arus globalisasi. Jadi menurut  penulis,  perlunya penyuluhan  hukum  terutama  tentang  perkawinan  harus disosialisasikan sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Baik itu berupa tentang Hukum Positif maupun berupa  Hukum  Islam,  karena  keterbatasan  pengetahuan  dalam  berbagai  bidang terutama di segi hukum maka menjadi salah satu faktor orang tua mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.

## B. Ancaman  Pidana bagi Persetubuhan  Anak  di  Bawah  Umur dalam Hubungan Perkawinan menurut Pandangan Fikih.
Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini (pernikahan di  bawah  umur).  Pernikahan  yang  dilakukan  melewati batas  minimal  undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah jika tanpa disertai dengan adanya penetapan atau dispensasi dari pengadilan. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara  dalam  pandangan fikih,  pernikahan  dini  ialah  pernikahan  yang  dilakukan  oleh orang  yang  belum  mampu  yang  telah  balig  namun belum  mencapai  usia  yang  ditetapkan dalam  undang-undang  perkawinan. Dalam  skripsi  ini  akan  mencoba  untuk  memaparkan bagaimana  dua sistem  baik  dari segi pandangan fikih maupun hukum positif  dalam mencermati mengenai perkawinan di bawah umur.
2 Firdinan M. Faud, Menjadi Orangtua Bijaksana, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2005), hlm.88.
Perbuatan-perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  adalah  suatu  perintah dan  larangan  yang  apabila  dilanggar  akan  mengakibatkan  dampak  yang  buruk,  baik  bagi aturan masyarakat, aqidah, kehidupan individu, keamanan harta, kehormatan diri (nama baik), perasaan-perasaan,  maupun  berbagai  pertimbangan lain  yang  harus  dipelihara. 3 Melihat perkawinan di bawah umur menjadi pembicaraan dari berbagai kalangan saat ini maka di sini penulis  melihat  perkawinan  dari  dua  sisi  yaitu  dari  proses  berlangsungnya  akad  nikah  (ijab dan kabul) dan proses persetubuhan (jima ’).
Untuk  persoalan  yang  pertama  yaitu  proses  berlangsungnya  akad nikah  (ijab  dan kabul)  bahwa dalam pandangan fikih, sebagaimana yang telah disepakati oleh Jumhur ulama bahwa pernikahan di bawah umur apabila telah memenuhi syarat-syarat dari ketentuan rukun perkawinan maka nikah itu adalah sah secara hukum Islam, karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi  sehingga  sesuai  dengan  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). 4 Untuk menentukan keabsahan  suatu  perkawinan,  harus  dimulai  dengan  akad  nikah.  Menurut  Kompilasi  Hukum Islam, akad nikah merupakan suatu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan  oleh  mempelai  pria  atau  yang  diucapkan  oleh  walinya  dan  akad nikah  itu disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  untuk  menentukan  sahnya  suatu  perkawinan  yang dilangsungkan. 5 Adanya kedua belah pihak, adanya wali, adanya saksi, mahar dan akad (ijab dan  kabul)  sudah  terpenuhi.  Untuk  masalah  umur  istri yang masih di  bawah  umur sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Perkawinan  tidak  menjadi  masalah  dalam hukum  Islam,  karena  dalam  hukum  Islam  yang  dilihat  adalah  kematangan seseorang  bukan
3 Abdul Qadir Audah , Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Penerjemah Alie Yafie dkk), (Jakarta:Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 89.
4 Abdul Aziz  Muhammad  Azzam  dan Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh  Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 59.
5 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 77.
dari  segi  umur.  Melainkan  jika  laki-laki  sudah  pernah  bermimpi  basah  sedangkan  bagi seorang  wanita  ia  pernah  menstruasi  (haid),  sebagaimana  yang  pernah  dicontohkan  dalam perkawinan  baginda  Nabi  Muhammad  SAW  dengan  Aisyah  pun  dilakukan  dalam  usia  yang sangat muda. 6
Namun untuk masalah yang kedua yaitu proses persetubuhan antara keduanya, dalam masalah ini pensyariatan hukuman terhadap setiap tindak pidana dalam Islam bertujuan untuk mencegah  manusia  melakukan tindakan  tersebut,  sebab  larangan  dan  perintah  semata-mata tidak  cukup  mencegah  manusia  dari  melakukan  sesuatu  yang  dilarang  atau  meninggalkan kewajiban yang diperintah. 7 Selain dari pada itu hukum Islam, dari konsep maqasid syari ، ah yang  menegaskan  bahwa untuk  mewujudkan dan  memelihara  kemaslahatan  umat  manusia harus diterapkan dan diutamakan. Dalam persoalan ini bisa dilihat secara menyeluruh dalam arti bahwa tidak hanya melihat dari sisi aspek kepuasan dari salah satu pihak saja, akan tetapi dibalik  itu  juga  dilihat  dari  sisi  lain  yang  kemungkinan  bisa  berdampak  buruk  bagi perkembangan  salah  satu  pihak khususnya  untuk  diri  sang  istri,  untuk itu  alangkah  lebih baiknya  apabila proses  persetubuhan  itu  ditunda  terlebih  dahulu  sampai  kematangan  organ- organ  reproduksi  dari  sang  istri  benar-benar  siap,  sehingga  tidak  mengganggu  dan tidak mendatangkan kemudaratan bagi sang istri dan anak-anak yang dilahirkan kelak.
Dokter  spesialis  obstetri  dan  genekologi  dokter  Deradjat  Mucharram  Sastrawikarta Sp.Og mengatakan bahwa, perkawinan pada anak perempuan berusia 9 tahun sampai 12 tahun sangat tidak lazim dan tidak pada tempatnya. Sebaiknya jangan dulu berhubungan seks hingga
6 Abdul Gani Isa, Menulusuri Paradigma FikihKontemporer, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 34.
7 Abdul Qadir Audah , Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Penerjemah Alie Yafie dkk), hlm. 89.
matang  fisik  ataupun  psikologinya.  Menurutnya,  perkawinan  itu    menyalahi  peraturan pemerintah yang mewajibkan usia minimal 16 tahun untuk menikah. 8
Apabila  dikaji  lebih  mendalam  lagi  ketentuan  syari ، at  hukum  pidana  Islam  tentang tindak  pidana  maka  di sana  akan  kita  temukan pembagian  tindak  pidana dalam  Islam,  salah satunya  adalah takzir.  Di mana  tindak  pidana takzir ini  bisa  dikenakan  hukuman  kepada pelaku jarimah manakala  telah  melakukan  perbuatan  pelanggaran-pelanggaran.  Persoalan kasus perkawinan di bawah umur ini pun bisa dikenakan hukuman takzir kepada pelakunya, hukuman ini bukan karena zat dari suatu perkawinan tersebut melainkan ini dikenakan kepada pelakunya  karena  sifat-sifat  dari  perbuatan  itu  yang  mengganggu  kepentingan, membahayakan  serta  merusak  baik  fisik  dan  psikis,  terlebih  bagi  kesehatan  sang  istri  di kemudian  hari.  Karena melakukan  perkawinan  di  bawah  umur  kemudian  terjadi  atau berlangsungnya  proses  persetubuhan  tanpa  adanya  masa  jeda dari  proses  persetubuhan tersebut,  jika  mendatangkan  kemudaratan  dan  keburukan  yang  berdampak  besar,  yang semestinya proses persetubuhan tersebut ditunda terlebih dahulu.
Sebagaimana  yang  dicontohkan  dari  pernikahan Nabi  Muhammad  SAW  dengan Aisyah, yang ada masa jeda dari proses akad dengan proses persetubuhan itu sendiri, di mana Nabi  menikahi  Aisyah  berusia  6  (enam) tahun  kemudian  Nabi  baru  tinggal serumah  dan menjalin  hubungan  rumah  tangga  dengan  Aisyah  ketika ia  berusia  9  (sembilan) tahun. 9 Apabila melihat  umur  dan  fase  pertumbuhan  wanita  Arab  dan  wanita  Indonesia  jelas sangat berbeda, di bagian Arab, wanitanya memiliki fase pertumbuhan (pubertas) yang lebih cepat  dibandingkan  dengan  wanita  Indonesia,  hal ini berpengaruh  karena  kondisi  iklim  dan kondisi wilayah serta budaya masing-masing negara. 10
8 Faisal Yatim, Penyakit Kandungan, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005), hlm. 45-46.
9 Abdul Gani Isa, Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer, hlm. 34.
10 Muhammad Al Ghazali, Dilema Wanita di Era Moderen, (Jakarta: Mustaqiim, 2003), hlm. 207.
Perbuatan suami dalam hal ini melanggar dan membuat kemudaratan kepada istrinya sendiri, sehingga terjadi  bahaya  yang mengganggu kesehatan sang istri jika proses akad dan proses  persetubuhan  tidak  ditunda  terlebih  dahulu.  Apabila menyetubuhi  istri  yang  belum waktunya untuk dinikahi tidak dilarang atau dipidana akan tetapi jika menimbulkan efek luka- luka dan membahayakan maka akan dikenakan hukuman takzir. Perbuatan yang dimaksud di sini  adalah  suatu  perbuatan  yang  diperintahkan atau  dilarang,  pelaku  perbuatan  tersebut kemudian dikategorikan melakukan pelanggaran. 11
Ada  lima  hal  yang  termasuk  dalam  kategori maqasid  syar i’a h yaitu,  memelihara agama,  memelihara  jiwa,  memelihara  akal,  memelihara  kehormatan  dan  keturunan,  serta memelihara harta. 12 Melihat dari tujuan maqasid syar i’a h tersebut maka dampak yang terjadi akibat  dari  perkawinan  di  bawah  umur  jelas terjadinya pelanggaran  dari  ketentuan maqasid syar i’a h tersebut.
Apabila melakukan  perbuatan  makruh  dan  meninggalkan  perbuatan  sunah  itu merugikan  kemaslahatan  dan  ketertiban  umum,  pelakunya  harus  diberi  hukuman  tanpa menunggu  perbuatan  tersebut  terjadi  sampai  berulang-ulang.  Karena dasar  penjatuhan hukuman itu tidak terikat dengan perbuatan makruh atau sunah itu sendiri, tetapi karena kedua perbuatan tersebut menyentuh dan merugikan kemaslahatan serta ketertiban umum. 13
Pelaksanaan hukuman takzir menjadi hak penguasa negara atau wakil  yang  ditunjuk olehnya karena suatu hukuman disyari’atkan untuk melindungi masyarakat. Selain penguasa atau wakilnya tidak boleh melaksanakan hukuman takzir meskipun hukuman  yang
11 Abdul Qadir Audah , Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Penerjrmah Alie Yafie dkk), hlm. 147
12 Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenata Media, 2005), hlm. 234.
13 Abdul Qadir Audah , Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Penerjrmah Alie Yafie dkk), hlm. 178.
menghilangkannya. 14 Melihat pernikahan di bawah umur merupakan suatu pelanggaran dalam hukum Islam jadi dalam hal ini kepada pelaku (suami) dapat dijatuhkan hukuman takzir.

## C. Ancaman  Pidana bagi Persetubuhan  Anak  di  Bawah  Umur  dalam  Hubungan Perkawinan menurut Hukum Positif
Dalam perspektif  masyarakat  Indonesia, perkawinan  di  bawah  umur  sebenarnya adalah  hal  yang  lazim  dilakukan  oleh  beberapa  kelompok  masyarakat  di  beberapa  daerah tertentu. Berbagai macam latar belakang dan kebudayaan masyarakat Indonesia menyebabkan penafsirkan  pernikahan  di  bawah  umur  bermacam  persepsi  dan  menjadi  kontroversial.  Bagi masyarakat  berlatar  belakang  penganut  agama  yang  kuat  menganggap  pernikahan  di  bawah umur  adalah  suatu  hal  yang lazim dan  tidak  ada    masalah  karena  syarat-syarat  sahnya pernikahan  telah  terpenuhi,  namun  untuk  masalah persetubuhan  hendaklah ditunda  terlebih dahulu sampai kondisi dari kesiapan fisik dan psikis sang istri benar-benar siap, sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.
Akan  tetapi  jika  dilihat  dari  perspektif  hukum  nasional,  pernikahan  di bawah  umur telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di antaranya:
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 288 KUHP
3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pelanggaran hukum  yang  pertama,  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang  Nomor 1Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  terdapat  ketentuan  pasal  2 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  di mana dalam ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.
14 Abdul Qadir Audah , Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,Jilid III (Penerjrmah Alie Yafie dkk),hlm. 152.
Menurut  pemahaman  dalam  teori  hukum  Islam,  pernikahan  di  bawah  umur  pada  dasarnya adalah  sah  karena  syarat-syarat  sahnya  perkawinan  menurut  hukum  agama  Islam  sudah terpenuhi.  Namun  pencatatan  perkawinan  tersebut  terganjal  ketentuan  lain  yang  berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan dalam undang-undang ini. 15
Ketentuan  yang  mengganjal  tersebut  ialah terdapat  dalam  Pasal  7  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Dalam  ayat (1)  terdapat  ketentuan  bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun ketentuan Pasal 7 ayat (1)  dalam  undang-undang  perkawinan  ini  bisa  diambil  jalan  keluarnya  dan  tetap  melakukan perkawinan  di  bawah  umur  dengan  syarat  mengajukan  upaya  permohonan dispensasi  nikah sebagaimana  ketentuan  dalam  pasal  7  ayat  (2)  undang-undang  ini,  yang  menyatakan  bahwa apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) dapat diajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk.
Dalam persoalan  pernikahan  di  bawah  umur  bisa  dilakukan  upaya  pencegahan  baik sebelum  dilakukan  pernikahan  maupun  setelah  pernikahan  dilakukan,  yaitu  dengan  cara pembatalan pernikahan jika tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana ketentuan  Pasal  6  ayat  (2)  dan  Pasal  7  ayat  (1).  Pencegahan  itu  dapat  dilihat dalam Pasal 13, 14 dan pasal 16 undang-undang perkawinan yaitu:
Pasal  13:  “Perkawinan  dapat  dicegah,  apabila  ada  pihak  yang  tidak  memenuhi  syara t-syarat untuk melangsungkan Perkawinan”.
Pasal  14:  Ayat  (1) “ Yang  dapat  mencegah  perkawinan  ialah  para  keluarga  dalam  keturunan lurus  ke  atas dan  ke  bawah,  saudara.  Wali nikah,  pengampu  dari  salah  seorang calon mempelai  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Ayat  (2)Mereka  yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan  perkawinan  tersebut  nyata-nyata  mengakibatkan  kesengsaraan  bagi  calon mempelai  yang  lainnya,  yang mempunyai  hubungan  dengan  orang-orang  seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
15 Sudikto Mertokusumo, Hukum Perdata Indonesia, (Semarang: Liberti, 1993), hlm 14.
Pasal 16: Ayat (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
Pasal-pasal di atas adalah pasal  yang mengatur tentang pencegahan perkawinan  yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan di bawah umur sebelum dikeluarkannya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama bagi  yang beragama  Islam dan Pengadilan Negeri selain  yang beragama  Islam.  Akan  tetapi  jika  perkawinan  itu  sudah  terjadi atau  terlanjur  dilaksanakan maka  upaya  hukum  yang  bisa  dilakukan  adalah  dengan  pembatalan  perkawinan  tersebut kepada  Pengadilan  dalam  daerah  hukum  di mana  perkawinan  dilangsungkan  atau  di  tempat kedua  suami  istri,  sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  22,  Pasal  23,  dan  Pasal  25  undang- undang perkawinan, yaitu:
Pasal  22:  “Perkawinan  dapat  dibatalkan, apabila  para  pihak  tidak  memenuhi,  syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”
Pasal 23: “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri b. suami atau isteri
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
d. Pejabat  yang  ditunjuk  tersebut  ayat  (2)  Pasal  16  Undang-undang  ini  dan  setiap orang  yang  mempunyai  kepentingan  hukum  secara  langsung  terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”.
Pasal 25:  “ Permohonan  pembatalan  perkawinan  diajukan  kepada  Pengadilan  dalam  daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
Sebagaimana ketentuan  di  atas  bahwa  suatu  perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila dalam perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, termasuk  perkawinan  yang  dilakukan  di  bawah  umur  yang  tidak  dapat  menunjukkan  surat atau izin dari Pengadilan atas dispensasi nikahnya.
Pelanggaran  hukum  yang  kedua, adalah  pelanggaran  dalam  ketentuan  KUHP  atas tindakan  menyetubuhi  istri  yang  sepatutnya  belum  waktunya  untuk  dikawini,  sebagaimana dalam Pasal 288 yaitu sebagai berikut:
Pasal  288:  Ayat  (1) “Barang  siapa  bersetubuh dengan  perempuan  yang  dinikahinya  padahal diketahuinya  atau  patut  dapat  disangkanya,  bahwa  perempuan  itu  belum  pantas
dikawini,  dipidana  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  empat  tahun  kalau perbuatan  itu  berakibat  badan  perempuan  itu  mendapat  luka”.Ayat  (2)  “Jika perbuatan itu berakibat badan perempuan tersebut mendapat luka berat, dijatuhkan pidana  penjara  selama- lamanya  delapan  tahun” . Ayat  (3)  “Jika  perbuatan  itu berakibat matinya perempuan itu, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun” . 16
Mengenai kejahatan dapat dirumuskan pada ayat (1), sedangkan ayat (2) dan ayat (3) merupakan  dasar  pemberatan  pidananya.  Kejahatan  pada  ayat  (1)  terdapat  unsur-unsur sebagai berikut yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. 17
Unsur-unsur objektif:
a) Perbuatanya yaitu bersetubuh
b) Objek yaitu perempuan istrinya yang belum waktunya dikawini
c) Menimbulkan akibat luka-luka
Unsur subjektif:
Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan itu belum waktunya untuk dikawini.
Perempuan  yang  disetubuhi  si  pembuat  (suami) adalah  istrinya  sendiri,  yang  belum waktunya  dikawini.  Belum  waktunya  untuk  dikawini  artinya  belum  pantas  untuk  disetubuhi karena  masih  anak-anak  (di  bawah  umur).  Pada  Pasal  288  ini  tidak  dimasukan  unsur  belum berumur lima belas tahun seperti dalam Pasal 287, akan tetapi berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 287  yang menyebutkan sebagai alternatif  dari belum berumur lima belas tahun, dalam hal  ini  tidak  diketahui  secara  jelas  umurnya  untuk  dikawinkan,  maka  dalam  Pasal  288 ini dapat  juga  diartikan  (ditafsirkan)    bahwa  perempuan  (istrinya) yang  belum  waktunya  untuk dikawinkan itu  belum  berumur  lima  belas  tahun  atau  enam  belas  tahun  (merujuk  kepada
16 Soenarto  Soerodibroto, KUHP  dan KUHAP:  Dilengkapi  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  dan HogeRaad, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada. 1991), hlm. 175.
17 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 63.
undang-undang  perkawinan,  yang  menyatakan  boleh  untuk  menikah  pada  usia  enam  belas tahun bagi wanita).
Perempuan (istri) yang belum waktunya untuk dikawini adalah unsur objektif. Tentang keadaan yang harus diketahui oleh suaminya itu, apabila Ia tahu secara pasti tentang keadaan itu.  Dan  sepatutnya  dia  harus  menduga  bahwa  perempuan  (istrinya)  itu  belum  pantas  untuk disetubuhi. Inilah unsur kesalahan si pembuat, baru dapat dipidana apabila dari persetubuhan itu  timbul  akibat  luka-luka.  Akibat luka-luka  adalah  membuktikan bahwa  perempuan  (istri) itu belum waktunya untuk disetubuhi. Sebab perempuan yang sudah pantas untuk disetubuhi tidaklah  menimbulkan  luka-luka  yang  membahayakan  sebagaimana  perempuan  yang  belum waktunya  untuk  disetubuhi. Apabila  akibat  menyetubuhi  itu  bukan  sekedar  luka-luka,  tetapi menimbulkan  luka-luka  berat,  maka  dapat  dijatuhkan  pidana  penjara  8  (delapan)  tahun. Bahkan  apabila  berakibat  kematian  istrinya  tersebut,  maka  dapat  dijatuhkan  pidana  penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.  Akibat luka-luka berat atau kematian  adalah berupa dasar pemberatan  pidana  Pasal  288 ini.  Mengenai  luka  berat  oleh  undang-undang  telah  diberikan pengertian khusus oleh Pasal 90 KUHP, yang menyatakan, bahwa luka berat itu berarti:
a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
b) Tidak  mampu  secara  terus  menerus  untuk  menjalankan  tugas  jabatan  atau  pekerjaan pencaharian.
c) Kehilangan salah satu pancaindra
d) Mendapat cacat berat
e) Menderita sakit lumpuh
f) Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih

## g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
18
Itulah pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP, dari ketentuan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada persamaan di dalam hukum Positif dan hukum Islam yang sama- sama  dipidananya  pelaku  (suami)  apabila  dari  perkawinan  di  bawah  umur  itu dapat mendatangkan kemudaratan dan keburukan (luka-luka) kepada mempelai wanita (istri) karena telah menyutubuhi istrinya padahal harus diketahui bahwa belum waktunya untuk disetubuhi, sehingga pada pelakunya dapat dikenakan hukuman takzir dalam hukum Islam dan hukuman pidana dalam hukum Positif.
Pelanggaran hukum  yang ketiga, adalah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Meskipun dalam undang-undang perlindungan anak memberikan batasan umur lebih tinggi dari pada ketentuan yang disebut dalam undang- undang perkawinan dalam menyebut angka, namun pada dasarnya ketentuan yang terdapat di dalamnya  diharapkan  bahwa  suatu  perkawinan  itu  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  benar- benar  telah  dewasa,  sehingga  calon  suami  istri  tersebut  harus  benar-benar  siap  jiwa  raganya untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan,  agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara baik  tanpa  berakhir  pada  jalan  perceraian  dan  mendapatkan  keturunan  yang  baik  dan  sehat, oleh karena itu harus dicegah perkawinan di bawah umur.
Apabila usia mempelai wanita itu masih di bawah umur untuk boleh melangsungkan pernikahan,  sudah  barang  tentu  hak-hak  dari  sang  anak  yang  semestinya  didapatkan  akan terabaikan dengan adanya ikatan perkawinan. Berikut ini akan diuraikan pasal dari pada hak- hak anak. Dalam pasal 3 undang-undang perlindungan anak dinyatakan bahwa perlindungan
18 Soenarto Soerodibroto, KUHP  dan    KUHAP:Dilengkapi  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  dan HogeRaad, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada. 1991), hlm. 72-73.
terhadap  anak  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas, berakhlak  mulia  dan sejahtera. Dalam  Pasal  4  dinyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh, kembang, dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Ketentuan  lain  yang berkaitan yaitu Pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya,  berpikir  dan  berekspresi  sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya,  dalam bimbingan  orang  tua. 19 Ketentuan-ketentuan  tersebut  bisa dikatakan  telah  dilanggar  apabila dalam  usia  anak-anak  atau  remaja  telah  terjadinya  suatu  perkawinan  di  bawah  umur,  hal  ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi anak di mana ia tidak dapat tumbuh, berkembang karena  beralih  status  dari  seorang  anak  menjadi  ibu  rumah  tangga  dan  berarti  pula ia  telah lepas dari bimbingan orang tuanya sesuai ketentuan yang ada dalam Pasal 6.
Selain  itu,  ketentuan  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  juga  menyatakan  bahwa  setiap  anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya.  Selain  itu,  dalam  Pasal  11  juga dinyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan  tingkat  kecerdasannya  demi  pengembangan  diri.  Apabila perkawinan  di  bawah  umur tetap dilakukan maka hal tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) undang-undang perlindungan  anak.  Dengan  tidak  bersekolah, maka  sang  anak  tidak  dapat  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  melalui  jalur  formal  yang  pada akhirnya  akan  menghambat pengembangan  karakter  pribadi  dalam  diri  sang  anak.  Selain  itu  juga  mengurangi  hak  anak
19 Perundangan  Tentang  Anak:  Undang-Undang RI  Nomor 23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 67-68.
untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang serta bergaul, bermain dengan teman-teman sebayanya  karena  berstatus  sebagai  seorang  istri  yang  berarti  bahwa ia  sudah  memiliki kewajiban terhadap suaminya, sehingga hak-hak atas dirinya akan terabaikan.
Apabila dilihat Pasal 26 ayat (1) terdapat ketentuan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung  jawab  untuk:  Mengasuh,  memelihara,  mendidik  dan  melindungi  anak, menumbuh  kembangkan    anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat  dan  minatnya  dan  terlebih lagi adalah bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak  atau  di  bawah  umur.  Melihat  dari  segala  ketentuan  ini  bisa  dikatakan  bahwa apabila orang  tua  yang  telah  membiarkan  atau  bahkan  memaksakan  kepada  anak-anaknya untuk  menikah  dalam  usia  muda,  sebagai  mana  usia  tersebut  belum mencukupi  usia diperbolehkan  untuk  menikah,  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) maka orang  tua telah melakukan pelanggaran hak anak yaitu  bahwa  orang  tua  telah  melalaikan  kewajiban  untuk  mengasuh, memelihara,  mendidik dan melindungi anak seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a di atas. Selain itu juga sesuai ketentuan Pasal 26 ayat  (1) huruf c,  orang tua telah melakukan pelanggaran hak anak karena tidak berusaha untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
Sehingga setiap orang termasuk orang tua yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah  melakukan  tindakan  diskriminasi  terhadap  anak  yang  mana  mengakibatkan  anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga fungsi sosialnya atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun  sosial  dipidana  dengan  Pidana  penjara  paling  lama  lima  (5)  tahun  dan/atau  denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pelakunya. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang dengan adanya aturan ini, hak-hak dari pada anak dapat terjamin  dan  terlaksana  dengan  baik  dan  perkawinan  di  bawah  umur  yang  masih  terjadi  di pelosok-pelosok  daerah  negeri  ini  dapat  diminimalisirkan  dan  pada  akhirnya  dapat
dihilangkan  budaya  perkawinan  dalam  usia  muda,  karena  selain  perkawinan  itu menghilangkan  hak-hak  dari  seorang  anak,  perkawinan  itu  pun  juga  melanggar  dari  pada ketentuan yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak.

## D. Analisa Penulis
Dalam pandangan fikih dan hukum positif perkawinan, tidak hanya dibatasi dari segi umur  melainkan  dari  kesiapan  materiil  dan  kesiapan  mental  untuk  menjalani  kehidupan berumah  tangga.  Seseorang  dikatakan  siap untuk  menikah apabila ia  sudah  siap  untuk mengemban  tanggung jawab  sebagai  kepala  keluarga  dan  sekaligus  seorang  ayah  bagi  laki- laki, sebagai  seorang  istri  dan  ibu  terhadap  anak-anaknya  bagi  perempuan.  Dalam  Islam seseorang dikatakan dewasa atau balig jika sudah pernah bermimpi bagi laki-laki dan pernah haid  atau  menstruasi  bagi  perempuan. Menurut  undang-undang  perkawinan,  perkawinan hanya  diizinkan  jika  pria  sudah  berumur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun.  Kemudian dalam  undang-undang  perlindungan  anak juga dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak  yang masih dalam kandungan. Jadi menurut undang-undang baik itu undang- undang perkawinan maupun undang-undang perlindungan anak, apabilaperkawinan dilakukan di  luar  batas  minimum  yang  telah  ditera  dalam  undang-undang  tersebut  ialah  perkawinan  di bawah umur.
Dalam  pandangan fikih dan  hukum  positif  telah  dijelaskan  mengenai  perkawinan  di bawah  umur  atau perkawinan  yang  dilakukan  oleh  usia  anak-anak,  ketentuan  yang mengganjal  tersebut  ialah  terdapat  dalam Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Dalam  ayat  (1)  terdapat  ketentuan  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun. Jika  perkawinan  tersebut  tetap  dilangsungkan  maka
banyak menimbulkan kemudaratannya dibandingkan dengan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari  pada  perkawinan. Islam  adalah  agama rahmatan  lil ، alamin untuk  menjaga  umat  yang memeluk agama tersebut, pernikahan di bawah umur merupakan pelanggaran-pelangaran dari aturan hukum Islam, meski hukumannya tidak dijelaskan dalam hukum Islam. Tetapi unsur- unsur  tindak  pidananya terdapat  dalam tujuan maqasid  syar i’a h di antaranya  melindungi agama, harta, jiwa akal dan keturunan.
Maka perkawinan di bawah umur merupakan pelanggaran-pelangagaran aturan hukum Islam  dan tujuan maqasid  syar i’a h yang  mana perkawinan  tersebut  akan  mengakibatkan dampak  yang  buruk  terhadap  kesehatan  diri  sang  istri. Hal  ini  dikarenakan  belum  siapnya fisik  maupun  psikis diri  sang  istri  atau  wanita  yang  dinikahinya  tersebut  untuk  menjalani kehidupan  berumah  tangga,  yaitu  kesiapan  menerima  kewajiban  untuk  mengurus  rumah tangga selain itu yang pada awalnya ia masih berstatus anak-anak atau remaja kemudian harus berpindah  posisi  menjadi  seorang  istri  atau  ibu. Usia  yang  relatif  muda  besar  kemungkinan akan  mengakibatkan  keguguran  terhadap  janin  karena  kantung  rahim  yang  masih  lemah belum  siap  menerima  posisi  seorang  bayi,  tidak  hanya  itu  hal  ini  juga  mengakibatkan kematian terhadap seorang ibu.
Selain  pasca  perkawinan  yang  telah  dijelaskan  tersebut  dampak  lain  dari  pada perkawinan  di  bawah  umur  yaitu  sebagai  mana dijelaskan  dalam  KUHP yaitu luka-luka  hal ini  memang  jarang  untuk  dipublikasikan  akan  tetapi  jika  kita  melihat  kesiapan  fisik  untuk melakukan  hubungan  intim  bagi  usia  anak-anak merupakan  hal  yang  kurang  wajar  karena fisik  wanita  Indonesia  berbeda  dengan  bangsa-bangsa  luar  contohnya  seperti  wanita-wanita Arab, fisik wanita Indonesia pada umumnya kecil-kecil berbeda dengan wanita Arab mereka cenderung  tinggi-tinggi  dan  berbadan  besar-besar.  Melihat  segi  fisik  wanita  Indonesia  yang relatif  kecil  jadi  besar  kemungkinan  mereka  belum  siap  untuk  menjalankan  kehidupan berumah tangga apalagi harus melayani kebutuhan birahi sang suami.
Dalam undang-undang perlindungan anak juga telah dijelaskan bahwasanya orang tua harus  melindungi  anaknya  dan  mencegah  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur  apabila ada orang  tua  atau  pihak  lain  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur  akan  mendapatkan konsekuensi  hukum  sebagaimana  mestinya. Setiap  orang  termasuk orang  tua  yang  dengan sengaja  maupun  tidak  sengaja  telah  melakukan  tindakan  diskriminasi  terhadap  anak  yang mana mengakibatkan anak mengalami kerugian  baik materiil maupun moril sehingga fungsi sosialnya  atau  penelantaran  terhadap  anak  yang  mengakibatkan  anak  mengalami  sakit  atau penderitaan,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial  dipidana  dengan  Pidana  penjara  paling  lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pelakunya.
Jadi  menurut  penulis  perkawinan  di  bawah  umur melanggar  beberapa  peraturan perundang-undangan  yang  ada  di antaranya:  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  Pasal  288  KUHP  dan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdul ‘Aziz bin Fathias -Sayyid Naba, Ensiklopedia Etika Islam, Jakarta: Maghrifah Pustaka. 2006.
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat,
Jakarta: Amzah, 2009.
Abdul Baqi Ramdhun, Ranjau-ranjau Pergaulan Bebas, Jakarta: Nasabil Pustaka, 2006.
Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum  Indonesia,
Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
Abdul  Gani  Isa, Menulusuri  Paradigma  Fikih Kontemporer, Banda  Aceh:  Ar-Raniry  Press, 2009.
Abdul  Mustaqim, Menjadi  Orang Tua Bijak:  Solusi  Kreatif  Menangani  Berbagai  Masalah Anak, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian satu,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Abdul  QadirAudah, Ensiklopedi  Hukum  Pidana  Islam,  Jilid  1,  2,  dan  3,  (Penerjemah    Alie Yafie dkk), Jakarta: Karisma Ilmu, 2008.
As-Sayyid Sabiq, Fikih as-Sunnah, Kairo: Daar al-Fat, 1990.
Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-ayat hukum dalam Al- Qur’an , Bandung: Alma’arif, 1994.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet II, Jakarta: Kencana, 2007.
Akta undang-undang keluarga Islam, Seksyen 8 Wilayah Persekutuan 1994.
Azhar Basyir, Perkawinan dalam Hukum Adat Bagi Umat Islam,Yogyakarta: FakultasHukum UII, 1983.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Prenata Media Group, 2010.
Chainur Ar-Rasjid, Dasar-dasar Ilmu hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Djazuli, Ilmu Fiqh:  Penggalian,  Perkembangan,  dan Penerapan Hukum  Islam, Jakarta: Kencana, 2006.
Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Faisal Yatim, Penyakit Kandungan, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005.
Firdinan M. Faud, Menjadi Orangtua Bijaksana, Yogyakarta: Tugu Publisher, 2005.
Husain Muzhahiri, Membangun Syurga dalam  Rumah Tangga, Jakarta: Cahaya, 2007.
Ismail Muhammad Syah, Filsafah Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
Labib Mz  dan  Muflihah, Fiqih  Wanita  Muslimah:  Kajian  Hukum  Sekitar  Wanita  yang Bertumpu Kepada Empat Mazhab, Surabaya: Tiga Dua, 2004.
Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana,Jakarta: Sinar Grafika, 2005 Muhammad Al Ghazali, Dilema Wanita di Era Moderen, Jakarta: Mustaqiim, 2003.
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga, Jakarata: Fajar Interpratama Offset, 2006.
M. FauzilAdhim, Indahnya Pernikanan Dini, Jakarta:Gema Insani, 2002.
M. M. Syarief, Menikahlah Engkau Akan Bahagia, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2006.
M. Taufiq Ali Yahya, Pasanganku Surgaku, Jakarta: Lentera. 2006.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung:Alumni, 1992.
P.A.F.  Lamintang, Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
1997.