Pemberdayaan Sektor Informal di Kabupaten Ponorogo

## Asis Riat Winanto
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo Email: asiserwe@gmail.com

## Khusnatul Zulva Wafirotin
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo Email: khusnafeump@gmail.com

## Abstract
The  informal  sector  in  Ponorogo  is  a  controversial  daily  phenomenon.  On  the one  hand,  the  district  authorities  often  are  not  friendly  to  them.  But,  on  the other hand they are used as a source of revenue for local governments through the  collection  of  the  levy  and  to  solve  the  problems  of  employment  in  urban areas. However, the issue of the informal sector can not be left alone, because the day their numbers grew in number and will result in public space disruption. Based  on  research  that  has  been  conducted  shows  that  the  informal  sector players want their empowerment so that its business can be more advanced and keep it running. Several alternative development activities expected by informal sector  operators  are:  the  procurement  of  wagons  for  businesses, entrepreneurship  training,  the  establishment  of  an  informal  group  of  business operators and the ease of obtaining credit. While the research conducted related to the empowerment of the informal sector seen their empowerment by forming a  group  /  community.  The  formation  of  a  group/community  is  based  on  the desire to maintain their existence in the informal sectors. Besides, the existence of this  community  are  expected  as  a forum  to  resolve  the  problems  related  to the  informal  sector.  Another  reason,  the  establishment  of  the  community  is expected to be the bridge between informal sector players and government.
Keywords: empowerment, informal sector, Ponorogo District

## A. PENDAHULUAN
Tidak dipungkiri bahwa keberadaan sektor informal sering menim- bulkan  permasalahan  dalam  pembangunan  kota,  misalnya  menimbulkan permasalahan  kebersihan  lingkungan  dan  keindahan,  kesemrawutan  lalu- lintas, potensi  konflik  yang  relatif  besar  dan  sebaginya.  Namun  demikian, kegiatan pada  sektor  informal ini  mempunyai kontribusi  yang berarti  bagi perekonomian  masyarakat,  terutama  pada  saat  semakin  sempitnya lapangan kerja. Kegiatan pada sektpr informal perlu ditangani/ditata secara terpadu  dengan  melibatkan  semua  pihak  yang  berkepentingan, diperlakukan  secara  manusiawi,  dan  berorientasi  pada  pemberdayaan pelaku sektor informal tersebut.
Keberadaan  dan  kelangsungan  kegiatan  sektor  informal  dalam sistem  ekonomi  kotemporer  bukanlah  gejala  negatif,  namun  lebih sebagai  realitas  ekonomi  kerakyatan  yang  berperan  cukup  penting dalam  pengembangan  masyarakat  dan  pembangunan  nasional. Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan  peluang  kerja  bagi  angkatan  kerja,  sektor  informal dengan  segala  kekurangannya  mampu  berperan  sebagai  penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja.
Meskipun  tanpa  dukungan  fasilitas  sepenuhnya  dari  negara, sektor  informal  dapat  memberikan  subsidi  sebagai  penyedia  barang dan  jasa  murah  untuk  mendukung  kelangsungan  hidup  para  pekerja usaha skala besar. Bahkan, tatkala perekonomian nasional mengalami kemunduran  akibat  resesi,  sektor  informal  mampu  bertahan  tanpa membebani  ekonomi  nasional,  sehingga  roda  perekonomian masyarakat tetap bertahan. Peran sektor informal ini telah berlangsung sejak  lama  dalam  pasang  surut  perkembangan  masyarakat  dan dinamika perkembangan ekonomi.
Sampai saat ini, pengertian sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku sektor informal, antara lain: kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjanya terutama berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa upah,  bahan  baku  usaha  kebanyakan  memanfaatkan  sumber  daya  lokal, sebagian  besar  melayani  kebutuhan  rakyat  kelas  menengah  ke  bawah, pendidikan  dan  kualitas  sumber  daya  pelaku  tergolong  rendah.  Mereka tidak pernah menuntut macam-macam
dari  pemerintah,  kecuali  untuk  masalah  legalitas,  jaminan  keamanan, pengayoman,  serta  birokrasi  yang  sederhana  dengan  biaya  yang  murah Berdasarkan    kondisi    tersebut    diatas,    terlihat    bahwa    masih  banyak kebijakan pemerintah yang tidak tepat serta salah sasaran khususnya yang berkaitan  dengan  usaha  pemberdayaan  masyarakat  yang  berkecimpung dalam usaha sektor informal. Ditambah lagi dengan kebijakan  dari  dunia perbankan yang  pada  dasarnya  adalah  agen pembangunan mempunyai tanggung  jawab  besar  untuk  membantu  masyarakat  strata  bawah  untuk keluar  dari  belenggu  kemiskinan  lebih  banyak  memihak  kepada  kaum ”atas”.  Kredit  perbankan  yang  selama  ini  hanya  dinikmati  oleh  sebagian kecil  penduduk  yaitu  para  pengusaha  kelas  atas  dan  konglomerat  dan kelompok-kelompok strategis seyogyanya mulai dialihkan untuk dikucurkan juga  kepada  masyarakat  strata  bawah  yang  miskin  dan  informal  yang merupakan  bagian  terbesar  dari  penduduk  warga  Negara  Indonesia. Melihat  kondisi  seperti  ini  menunjukkan  bahwa  usaha  sektor  informal sangat  dipinggirkan  dalam  pengembangan  usaha  ekonomi  mereka  dan hanya dianggap sebelah mata saja serta tidak adanya  perhatian  serius  dari  pemerintah  untuk  membantu  mereka.
Padahal, saat krisis melanda negara ini tahun 1997, sektor informal terbukti mampu menunjukkan ketangguhan dan mampu menjadi- peredam  (buffer)  gejolak  di  pasar  kerja  perkotaan  dengan  menampung- limpahan jutaan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal.  Keberadaan  sektor  informal  membuat  angka  pengangguran  dan kemiskinan tidak meledak sedahsyat yang ditakutkan. Pasca krisis, sektor informal  kembali  menjadi  katup  pengaman  di  tengah  ketidakmampuan pemerintah dan sektor formal menyediakan lapangan kerja.
Mengingat  peran  sektor  informal  yang  cukup  positif  dalam proses  pembangunan,  sudah  sewajarnya  nasib  para  pekerjanya dipikirkan.  Beberapa  kebijakan,  baik  langsung  maupun  tidak,  untuk membantu  pengembangan  masyarakat  melalui  pembinaan  kegiatan usaha pekerja di sektor informal memang sudah dilakukan. Namun ada kecenderungan kegiatan ekonomi di sektor informal dan nasib pekerja sektor  informal  belum  banyak  mengalami  perubahan.  Tanpa bermaksud  mengurangi  arti  pentingnya  kebijakan  yang  telah  ada, kebijakan  yang  biasa  diberikan  kepada  pengusaha  besar  mungkin dapat  dikurangi,  kemudian  prioritas  diberikan  pada  kegiatan  sektor informal dan memihak pada kepentingan masyarakat.
Sektor  informal  di  Kabupaten  Ponorogo  merupakan  fenomena keseharian  yang  bersifat  kontroversial.  Di  satu  sisi,  pemegang  otoritas kabupaten  sering bersifat tidak  ramah pada mereka (“mengusir”)  mereka dari  tata  ruang  kota,  tetapi  di  sisi  lain  mereka  dijadikan  sumber pendapatan  bagi  pemerintah  kabupaten  melalui  pungutan  retribusi  dan dapat  mengatasi  permasalahan  ketenaga-  kerjaan  di  perkotaan.  Namun demikian,  persoalan  sektor  informal  tidak  dapat  dibiarkan  begitu  saja, karena semakin hari jumlah mereka semakin bertambah banyak dan akan berakibat pada teranggunya ruang gerak publik.
Data dari pemerintah Kabupaten Ponorogo  menujukkan bahwa jumlah pelaku usaha sektor informal di seputaran jalan baru berjumlah 107 pelaku usaha sektor informal (Dians Indakop dan UKM Kabupaten Ponorogo,  2014).  Dari  angka  tersebut  terlihat  bahwa  jumlah  pelaku usaha  sektor  informal  cukup  banyak,  Sudah  tentu,  kebijakan  kota untuk  mengatasi  berkaitan  dengan  pemberdayaan  sektor  informal harus  berangkat  dari  karakteristik  (profil)  mereka,  sehingga  dapat dirumuskan  kebijakan  yang  tepat.  Untuk  itu,  diperlukan  data  dan informasi  tentang  karakteristik  sektor  informal,  seperti  historis  usaha mereka, motivasi memasuki sektor ini, dari mana mereka berasal, latar belakang pen- didikan dan pengalaman, dan lain sebagainya.
Disamping  itu,  berdasar  penelitian  yang  telah  dilakukan,  me- nunjukkan-  bahwa  pelaku  sektor  informal  menginginkan  adanya pember-  dayaan  agar  usahanya  bisa  lebih  maju  dan  tetap  berjalan. Beberapa  alternative  kegiatan  pemberdayaan  yang  diharapkan  oleh pelaku  sektor  informal  adalah:  adanya  pengadaan  gerobak  untuk usaha, pelatihan kewirausahaan, pembentukan kelompok pelaku usaha informal dan kemudahan dalam memperoleh kredit.
Berdasarkan  hal-hal  yang  disebutkan  diatas,  penulis  tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai upaya pemberdayaan sektor informal  di  Kabupaten  Ponorogo.  Berangkat  dari  pemaparan  tersebut diatas  maka  masalah  penelitian  akan  berkisar  pada  upaya pemberdayaan sektor informal di Kabupaten Ponorogo.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Sektor Informal
Sektor  informal  merupakan  sektor  ekonomi  yang  terdiri  dari unit  usaha  berskala  kecil  yang  memproduksi  serta  mendistribusikan barang-barang  dan  jasa  dengan  tujuan  pokok  menciptakan kesempatan  kerja  dan  pendapatan  bagi  dirinya  yang  dibatasi  oleh faktor kapital, baik fisik maupun ketrampilan.
Hidayat  (1983)  mendefinisikan  sektor  informal  sebagai  bagian dari sistem ekonomi kota dan desa yang belum mendapatkan bantuan ekonomi  dari  pemerintah  atau  belum  mampu  menggunakan  bantuan yang telah disediakan atau sudah menerima bantuan tetapi belum bisa berdikari.
Dilihat dari lokasi, sektor informal dapat berada di daerah kota maupun desa. Sektor informal yang berada di pedesaan disebut sektor tadisional  yang  umumnya  bergerak  di  sektor  pertanian.  Sedangkan yang  berada  di  perkotaan  tetap  disebut  dengan  sektor  informal  dan sebagian besar tumbuh di sekitar daerah pertumbuhan sektor formal, seperti pedagang kaki lima yang tumbuh diantara pusat perkantoran.
Sektor  informal  dikenal  dengan  beberapa  istilah,  tergantung  pada konteks  dan  sudut  pandanganya.  Istilah-istilah  tersebut  antara  lain, ekonomi  informal,  ekonomi  tidak  terstruktur/teratur,  sektor  yang  tidak terorganisir  atau  pekerjaan  yang  tidak  tampak  dan  terperhatikan.  Dalam konteks  perkotaan,  sektor  informal  seringkali  merujuk  pada  keberadaan perusahaan kecil menengah yang memproduksi serta menjual barang dan makanan,  atau  menawarkan  jasa  yang  melibatkan  transaksi  pasar  dan pembayaran  tunai.  Aktivitas  sektor  informal  perkotaan  berbasis  publik biasanya berbentuk perdagangan di jalanan, seperti pedagang kaki lima.
Beberapa karakteristik sektor informal, yaitu : mudah dimasuki, ketergantungan  pada  sumber  daya  asli,  modal  yang  diperoleh  secara lokal  dan  sedikit,  kepemilikan  bersifat  kekeluargaan,  operasi  skala kecil,  kurang  perencanaan,  padat  karya  dan  teknologi  yang diadaptasikan,  produktivitas  relatif  rendah,  biaya  produksi  pasokan, produksi,  harga  dan  kesesuaian  anggaran  pendanaan.  Kemudian keterampilan  diperoleh  dari  sistem  pendidikan  nonformal,  tetapi biasanya  melalui  magang  atau  pelatihan  singkat,  pasar  yang  bebas regulasi dan kompetitif atau mudah berubah.

## 2. Sektor Informal Perkotaan
Sektor informal atau ekonomi informal adalah kebalihan dari usaha formal  yang  berusaha  untuk  memperoleh  penghasilan  (income)  di  luar aturan  dan  regulasi  institusi  kemasyarakatan  dalam  tatanan  sosial  yang ada yaitu pemerintah sehingga dianggap sebagai sesuatu yang ilegal. Han Dieter  Evers  dalam  Hidayat  (1983)  seoang  pakar  yang  telah  banyak melakukan penelitian di Indonesia, mendefinisikan sektor informal sebagai kegiatan  ekonomi  bayangan  atau  ekonomi  bawah  tanah  ( underground economy )  adalah  ekgiatan  apa  saja  mulai  dari  kegiatan  di  dalam  rumah tangga, jual beli yang tidak dilaporkan ke dinas pajak, wanita bekerja yang tidak  dibayar,  sampai  dengan  penggelapan  pajak  serta  berbagai  kegiatan perekonomian  yang  bertentangan  dengan  praktek  ekonomi  yang  legal. Sektor  informal perkotaan  adalah  mereka para  pekerja  di  sektor  informal yang  berada  di  wilayah  perkotaan.  Mereka  sebagian  besar  adlaah  para pendatang yang tergiur oleh gemerlap kehidupan di kota, terpengaruh oleh rekan  sedesanya  yang  lebih  dahulu  sukses,  di  samping  karena  semakin langkanya  lapangan  kerja  dan  kehidupan  di  pedesaan  sudah  sangat  sulit dan terbatas. Semakin sempitnya lahan pertanian di pedesaan, suksesnya program  pendidikan  dasar,  pesatnya  pembangunan  di  kota-kota  dengan munculnya  banyak  industri  telah  mendorong  terjadinya  urbanisasi  secara besar-besaran.

## 3. Pemberdayaan Masyarakat
Konsepsi  pemberdayaan  masyarakat  muncul  karena  adanya kegagalan  dari  model-model  pembangunan  dalam  menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkrlanjutan. Disamping itu konsep  ini  juga  muncul  karena  adanya  harapan  tumbuhya  alternatif pembangunan  yang  memasukkan  nilai-nilai  demokrasi,  persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  upaya  untuk  mening- katkan  harkat  dan  martabat  lapisan  masyarakat  yang  dalam  kondisi sekarang  tidak  mampu  untukmelepaskan  diri  dari  perangkap  kemiskinan dan  keterbelakangan.  Diiharapakan  adanyan  pemberdayaan  ini  akan menumbuhkan kemandirian dan kemampuan masyarakat.
Pemberdayaan  dapat  ditujukan  pada  individu  atau  kolektif, namun demikian dalam konteks sebuah kebijakan pembangunan pem-
berdayaan-  selalu  akan  ditujukan  kepada  kelompok  secara  kolektif  atau biasa  disebut  dengan  komunitas.  Kebijakan  pembangunan  skala  mikro ditujukan  kepada  komunitas-komunitas  yang  secara  unik  mempunyai karakteristik  dan  perilaku  serta  potensi  yang  berbeda.  Sementara kebijakan  pembangunan  skala  makro  mempunyai  jangkauan  atau ditujukan kepada masyarakat secara lebih luas atau skala nasional.
Dan  pada  akhirnya  pemberdayaan  masyarakat,  khususnya pem-  berdayaan-  kegiatan/usaha  sector  informal  bertujuan  untuk meningkatkan  pendapatan  masyarakat  yang  bergerak  dalam  kegiatan usaha  ekonomi  di  sektor  informal,  terutama  yang  masih  berstatus keluarga  miskin  dalam  rangka  memperoleh  pendapatan  yang  tetap, melalui  upaya  peningkatan  kapasitas  usaha  sehingga  menjadi  unit usaha  yang  lebih  mandiri,  berkelanjutan,  dan  siap  untuk  tumbuh  dan bersaing.  Sasaran  dari  program  pemberdayaan  usaha  sector informal/usaha  mikro  adalah  meningkatnya  kapasitas  usaha, meningkatnya  ketrampilan  pengelolaan  usaha,  dan  terselenggarannya kepastian, perlindungan, serta pembinaan usaha.
Pemberdayaan  ( empowerment )  secara  harifiah  mengandung arti  memberikan  atau  mendapatkan  kekuatan  ( power ),  dengan demikian pemberdayaan selalu terkait dengan memberikan kemampuan  kepada  golongan  miskin  yang  biasanya  tidak  berdaya, untuk  mendapatkan  akses  ke  sumber-sumber  daya  yang  menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu sistem organisasi
Para  pakar  memberikan  definisi  pemberdayaan  secara  beragam namun  pada  intinya  makna  pemberdayaan  meliputi  pemberian  kekuatan dan  memberikan  hak-hak,  berhubungan  dengan  mereka  yang  tidak berdaya, pengalihan  kontrol  sumber daya,  sehingga dapat  secara  mandiri menentukan arah masa depannya sendiri, oleh karena itu partisipasi aktif diperlukan  dalam  setiap  proses  pemberdayaan.  Pemberdayaan  dapat ditujukan  pada  individu  atau  kolektif,  namun  dmeikian  dalam  konteks sebuah  kebijakan  pembangunan  pemberdayaan  selalu  akan  ditujukan kepada  kelompok  secara  kolektif  atau  biasa  disebut  dengan  komunitas. Kebijakan  pembangunan  skala  mikro  ditujukan  kepada  komunitas- komunitas  yang  secara  unik  mempunyai  karakteristik  dan  perilaku  serta potensi  yang  berbeda.  Sementara  kebijakan  pembangunan  skala  makro mempunyai jangkauan atau ditujukan kepada masyarakat secara
lebih luas atau skala nasional. Pemberdayaan sebagai model kebijakan pembangunan  alternatif,  mencakup  tiga  sisi  yaitu  pemberdayaan sosial, politik dan psikologis.
Berkaitan  dengan  model  pemberdayaan  yang  diambil,  akan menekankan  pada  model  pemberdayaan  social  dengan  membentuk adanya  suatu  kelompok  atau  komunitas.  Komunitas  adalah  satuan kelompok  orang  yang  memiliki  hubungan  dan  interaksi  yang  relatif intensif  dikarenakan  adanya  kesamaan  ciri  dan  atau  kepentingan bersama.  Jadi  pada  hakekatnya  komunitas  dapat  diartikan  sebagai kelompok  penduduk  dalam  lokasi  atau  daerah  tertentu  yang  dapat teridentifikasi  dari  masyarakat  luas  atau  bagian  dari  masyarakat melalui  intensitas  kesamaan  perhatian  ( a  community  of  interest )  dan atau peningkatan intensitas interaksi (Djayadi, 2001).
Paulus  Wirutomo  (2013)  membedakan  komunitas  menjadi beberapa jenis yaitu:
1. Komunitas  Primordial  adalah  sebuah  komunitss  yang  diikat  oleh kesamaan  ciri  primordial  seperti  kesamaan  suku,  ras,  agama  dan daerah asal;
2. Komunitas Okupasional yaitu komunitas yang terbentuk dan diikat oleh  kesamaan  pekerjaan  /  profesi,  seperti  komunitas  pedagang pasar, pegawai pabrik dan lain-lain; dan
3. Komunitas  Spatial  adalah  komunitas  yang  diikat  oleh  kesamaan tempat  tinggal  seperti  komunitas  dalam  satu  RT/RW,  komplek, dusun  atau  kampung  tertentu,  komunitas  penghuni  rumah  susum dan lain-lain.
Suatu komunitas yang pada dasarnya adalah sekelompok orang atau rumah tangga akan mempunyai potensi lebih karena merupakan kumpulan  dari  potensi  setiap  anggotanya.  Sosial  Capital,  komitmen, partisipasi  akan  menjadi  potensi  komunitas  selain  komunitas  lebih mengenal  dan  mengetahui  permasalahan  yang  dihadapi.  Atas  dasar inilah  muncul  kebijakan  pembangunan  yang  berbasis  komunitas. Kebijakan pembangunan ini sebagai alternatif dan pelengkap kebijakan pembangunan  yang  ditujukan  pada  perbaikan  kondisi  kemiskinan (poverty  reduction)  dan  masalah-  masalah  lingkungan  yang  lekat dengan kehidupan masyarakat strata bawah.

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Fokus Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  maksud  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  model pemberdayaan  sektor  informal  di  kabupaten  Ponorogo,  yang  sesuai dengan karakteristik sektor informal tersebut
Adapun  fungsi  dari  penentuan  fokus  dalam  penelitian  ini berfungsi  untuk  memenuhi  kriteria  inklusi-eksklusi  (masukan  dan pengeluaran)  suatu  informasi  yang  diperoleh  dilapangan.  Dengan adanya fokus seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang perlu diambil dari data yang dikumpulkan (Moleong, 2001).
Dengan memperhatikan keterangan diatas serta mengacu pada permasalahan,  serta  hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  pada  tahun sebelumya, maka fokus dalam penelitian ini adalah untuk menentukan model  pemberdayaan  sektor  informal  sesuai  demngan  keinginan pelaku  usaha  sektor  informal.  Subjek  penelitian  ini  adalah  pelaku usaha sektor informal di Kabupaten Ponorogo.

## 2. Penetapan Lokasi Penelitian
Menurut  Moleong  untuk  menentukan  lokasi  penelitian  perlu mempertimbangkan-  kesesuaian  lokasi  dengan  kerangka  teori, memper-  timbangkan-  tehnis  operasional,  yaitu  dapat  tidaknya  lokasi dimasuki dan diteliti lebih dalam, serta kemungkinan untuk mendekati struktur  sosialnya.  Kemudian  keterbatasan  geografis,  waktu,  biaya, tenaga juga harus dipertimbangkan.
Lokasi penelitian ini dilaksanakan  di  wilayah Kabupaten  Ponorogo, dan  obyek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaku  usaha  sektor informal  di  wilayah  Kabupaten  Ponorogo.  Pemilihan  daerah  penelitian  ini dilakukan  secara  purposive,  yaitu  pemilihan  secara  sengaja  dengan maksud  untuk  menemukan  sebuah  daerah  yang  relevan  dengan  tujuan penelitian, dengan pertimbangan bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi di tempat ini lebih kompleks dibandingkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh tempat lainnya.

## 3. Desain Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  Studi  Kasus  (Case Study)  yakni,  pengamatan  secara  detail  terhadap  obyek  atau  orang, baik  pada  satu  titik  waktu  atau  beberapa  titik  waktu.  Penelitian  ini melibatkan data kualitatif untuk menjelaskan keadaan yang terjadi Sebagai  salah  satu  metode  penelitian,  studi  kasus  digunakan dalam  banyak  situasi  untuk  memberikan  kontribusi  terhadap  ilmu pengetahuan,  bagi  individu,  kelompok,  organisasi,  sosial  dan  politik, serta  fenomena  yang  berhubungan  satu  dengan  lainnya.  Studi  kasus banyak  diterapkan  pada  penelitian-penelitian  psikologi,  ilmu  politik, pekerja  sosial,  bisnis  dan  perencanaan  sosial.  Namun,  pendekatan studi  kasus  tidak  familiar  pada  penelitian-penelitian  ilmu  akuntansi atau ilmu ekonomi lainnya, keunggulan pendekatan studi kasus adalah peneliti mampu memenuhi semangat keingintahuan dalam memahami fenomena sosial yang terjadi

## 4. Data dan Sumber Data
Dokumen  sebagai  sumber  data  didasarkan  pada  data  primer yang  diperoleh  dari  pelaku  usaha  sektor  informal  melalui  wawancara mendalam ( indepth interview ).

## 5. Analisis Data
Tehnik  analisis  data  yang  akan  digunakan  pada  penelitian  ini mengacu pada analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis,  yaitu  reduksi  data,  sajian  data  dan  penarikan  kesimpulan (Miles  dan  Huberman,  1992  dalam  Yansen,  2002).  Penyederhanaan dalam metode analisis data disederhanakan dalam bagan berikut:
Gambar 1. Metode Analisis Data
Disamping itu pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif  karena  menurut  Kirk  dan  Miller  (Moleong,  2001)  penelitian kualitatif  adalah  tradisi  tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang secara  fundamental  bergantung  pada  pengamatan  manusia  dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut.
Penelitian ini lebih merupakan penelitian yang bersifat diskriptif analitis, dalam arti penelitian ini tidak berhenti hanya pada yahap men- distribusikan  data,  fakta  dan  temuan  lapangan,  tetapi  dalam pelaksana- annya dikembangkan dengan memberikan penafsiran yang memadai  atas  dasar  hasil  analisis  terhadap  fakta-fakta  yang ditemukan.  Penelitian  ini  menggunakan  mentode  kualitatif  dalam  arti tidak  bermaksud  menguji  hipotesis,-  tetapi  bertujuan  untuk menggambarkan  realitas  sosial  dengan  memberi-  bobot  yang  tinggi dengan  mengembangkan  analisis  dari  pe-  nafsiran-  yang  rasional sebagai masukan bagi pihak-pihak yang ber- kepentingan.

## D. PEMBAHASAN

## 1. Keadaan Umum Daerah Penelitian
Kabupaten  Ponorogo  adalah  salah  satu  kabupaten  di  wilayah Propinsi-  Daerah  Tingkat  I  Jawa  Timur.  Letak  Kabupaten  Ponorogo lebih  kurang  200  km  kearah  selatan  dari  ibukota  Propinsi  Surabaya. Kabupaten  Ponorogo  berbatasan  dengan  Kabupaten  Madiun, Kabupaten  Magetan,  dan  Kabupaten  Nganjuk  di  sebelah  utara, Kabupaten  Pacitan  di  sebelah  selatan,  Kabupaten  Pacitan  dan Kabupaten  Wonogiri  Propinsi  Jawa  Tengah  di  selelah  barat,  dan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trengalek di sebelah timur.
Kondisi  geografis  Kabupaten  Ponorogo  sebagian  besar  berada pada  dataran  rendah,  dengan  suhu  27  derajat  celcius  s/d  31  derajat celcius.  Luas  wilayah  Kabupaten  Ponorogo  adalah  sekitar  1.371,78 km2, yang terdiri dari 21 kecamatan dan 305 desa/kelurahan.
Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo sebanyak 899.328 jiwa terdiri  dari  443.305  laki-laki  dan  456.023  perempuan.  Dari  jumlah penduduk-  tersebut,  899.246  orang  adalah  WNI  dan  82  orang  WNA. Mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo beragama Islam (99,42%).
Mata  pencaharian  penduduk  sebagian  besar  adalah  petani  dan  buruh tani (42%).
Prasarana umum yang tersedia di kabupaten Ponorogo, masjid, musholla/langgar  sebanyak  4.509,  gereja  20  buah,  vihara/klenteng  2 buah.  Prasarana  pendidikan,  TK  390  sekolah,  SD/MI  699  sekolah, SMP/MTs  158  sekolah,  SMU/SMK/MA,  107  sekolah,  Perguruan  Tinggi, sebanyak  6,  Pondok  Pesantren  sebanyak  12.  Sarana  kesehatan  yang tersedia, Rumah Sakit Umum/Swasta sebanyak 6, Puskesmas dan Pus- kesmas  Pembantu  sebanyak  87,  Balai  Pengobatan  sebanyak  4,  BKIA se-  banyak  9  dan  Klinik  KB  sebanyak  1.  Sarana  perhubungan  yang tersedia  di  Kabupaten  Ponorogo  adalah  jalan  yang  beraspal  1010,69 km,  makadam  149,10  km,  dan  tanah  77,10  km.  Jalan  yang  beraspal ini  merupakan  jalan  yang  menghubungkan  antar  desa,  antar kecamatan, dan antar kabupaten.
Demikian  keadaan  umum  daerah  penelitian,  yang  pada  dasarnya merupakan-  daerah  agraris,  karena  sebagia  besar  penduduknya  mem- punyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani.

## 2. Hasil Penelitian
Sebelum  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  bagaimana  model pemberdayaan- yang dilakikan  oleh kegiatan usaha sektor informal di Ponorogo,-  perlu  dikaitkan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  sudah dilakukan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, terlihat ada 8 variabel pen- ting  yang  dapat  menggambarkan  karakteristik  pelaku  usaha  sektor informal yang beraktifitas/berusaha di seputaran jalan baru. Kedelapan variabel  yang  diteliti  yaitu  karakteristik  umur  responden,  jenis  usaha (aktivitas)  sektor  informal,  status  perkawinan,  tingkat  pendidikan, asala daerah, keuntungan rata-rata per hari, modal awal untuk usaha dan lama usaha yang dilakukan. (Winanto, 2015)
Sementara  dalam  penelitian  yang  dilakukan  terkait  dengan pemberdayaan-  sektor  informal  terlihat  adanya  pemberdayaan  yang dilakukan-  dengan  jalan  membentuk  suatu  kelompok/paguyuban. Pembentukan-  kelompok/paguyuban  ini  didasari  oleh  keinginan  untuk mempertahankan eksistensi mereka dalam sektor informal. Disamping itu keberadaan paguyuban ini diharapkan sebagai wadah untuk
menyelesaikan permaslahan yang berkaitan dengan sektor informal. Alasan lain  dibentuknya  paguyuban  ini  diharapkan  dapat  menjadi  jembatan penghubung antara pelaku sektor informal dengan pemerintah.
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan beberapa paguyuban yang  telah  terbentuk,  yaitu  paguyuban  “Mekar  Sore”.  Paguyuban  ini terbentuk  tahun  2005  dan  beranggotakan  60  pelaku.  Ada  beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup usaha mereka.  Paguyuban  yang  diketuai  oleh  Bapak  Sudar  ini  melakukan arisan  tiap  bulan  secara  anjangsana  maupun  di  tempat  usaha.  Pada saat  arisan  anjangsana,  kelompok  ini  juga  mebicarakan  tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota sekaligus membicarakan tentang solusi bagaimana memecahkan masalah yang dihadapinya.
Ada juga paguyuban “Sido Muncul” yang mewadahi para pelaku usaha  di  bidang  kuliner  tradisional.  Paguyuban  ini  berdiri  sejak  tahun 1998  dengan  jumlah  anggota  yang  mengalami  perubahan,  dengan jumlah  terakhir  sebanyak  26  pelaku  usaha.  Ada  beberapa  kegiatan kelompo  yang  diketuai  oleh  Bapak  Marmun  ini,  diantaranya  adalah membuat kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya. Selain itu mereka juga  mengadakan  arisan  bulanan  untuk  ajang  bertemu  dengan  saling berdiskusi  tetnag  usaha  mereka,  Ini  menunjukkan  bahwa  kegiatan yang  dilakukan  oleh  paguyuban  ini  untuk  mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.
Ada  juga  paguyuban  Pramudaya”  yang  beranggotakan  pelaku usaha  bidang  kuliner  yang  berupa  warung  nasi.  Paguyuban  yang berada dalam satu area ini dibentuk pada tahun 2006 dengan anggota 40 pelaku usaha.
Paguyuban  lain  yang  juga  menunjukkan  pemberdayaan  bagi anggotanya  adalah  paguyuban  “Warga  Jaya”.  Paguyuban  ini beranggota-- kan 40 pelaku usaha yang kegiatan usahanya didominasi oleh  ankringan  ataupun  warung  kopi.  Sama  seperti  paguyuban  yang lain,  beberapa  kegiatan  juga  dilakukan  untuk  mempertahankan keberlangsungan hidup usaha mereka.
Beberapa  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  paguyuban  dalam rangka  mempertahankan  kelangsungan  hidup  mereka  diantaranya adalah:  arisan  kelompok,  pembentukan  simpan  pinjam  bagi  anggota, halal bihalal, bakti sosial, kerja bakti, tamasya, dll.
Seperti  yang  dilakukan  oleh  paguyuban  langgeng  Mulyo  dengan ketua  Bapak  Sudarmaji.  Paguyuban  ini  melakukan  bakti  social  berupa pemberian santuna, memberikan bantuan dana dalam pendirian masjid.
Atau kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban Ngudi Boga. Mereka melakukan kegiatan kerja bakti pada setiap hari Jum’at setiap minggu pertama tiap bulan di tempay usahanya. Hal ini dilakukan agar tempat usaha meraksi kebersihan tempat usaha tersebut.
Dan masih ada kegiatan lain yang mencerminkan bahwa pagu- yubban itu akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha metreka.
Dengan  mengadakan  kegiatan  seperti  tersebut  diatas,  keber- samaan  antar  anggota  paguyuban  bisa  terjaga.  Juga  bisa  digunakan sebagai-  ajang  tukar  informasi,  ataupun  media  untuk  memecahkan per- maslahan yang dihadapi oleh anggota.

## 3. Pembahasan
Pemberdayaan masyarakat pada dasanya merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang  tidak  mampu  untukmelepaskan  diri  dari  perangkap  kemiskinan dan  keterbelakangan.  Diiharapakan  adanyan  pemberdayaan  ini  akan menumbuhkan kemandirian dan kemampuan masyarakat.
Pemberdayaan dapat ditujukan pada individu atau kolektif, namun demikian  dalam  konteks  sebuah  kebijakan  pembangunan  pemberdayaan selalu akan  ditujukan  kepada  kelompok  secara  kolektif  atau  biasa  disebut dengan komunitas. Kebijakan pembangunan skala mikro ditujukan kepada komunitas-komunitas  yang  secara  unik  mempunyai  karakteristik  dan perilaku  serta  potensi  yang  berbeda.  Sementara  kebijakan  pembangunan skala  makro  mempunyai  jangkauan  atau  ditujukan  kepada  masyarakat secara lebih luas atau skala nasional.
Dan  pada  akhirnya  pemberdayaan  masyarakat,  khususnya  pem- berdayaan  kegiatan/usaha  sector  informal  bertujuan  untuk  meningkatkan pendapatan  masyarakat  yang  bergerak  dalam  kegiatan  usaha  ekonomi  di sector  informal,  terutama  yang  masih  berstatus  keluarga  miskin  dalam rangka  memperoleh pendapatan  yang  tetap, melalui  upaya  pening-  katan kapasitas  usaha  sehingga  menjadi  unit  usaha  yang  lebih  mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing.
Dalam  prosesnya,  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  pelaku sektor  informal  di  Kabupaten  Ponorogo  mencerminkan  dua  proses pemberdayaan,  yaitu  proses  pemberdayaan  yang  menekankan  pada proses  lihan  sebagian  kekuatan  atau  kemampuan  agar  individu/ kelompok lebih berdaya; dan penekanan pada proses mendorong atau memotivasi individu/kelompok untuk lebih berdaya dalam menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.
Mayoritas alasan para pelaku sektor informal membuat paguyuban adalah  agar  mereka  lebih  mampu  dalam  menjaga  kelangsungan  usaha mereka.  Ini  mencerminkan  bahwa  mereka  berusaha  untuk  lebih  berdaya dan juga termotifasi untuk lebih berdaya.
Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sunarti bahwa pembentukan kelompok yang mewadahi pelaku sektor informal adalah agar kegiatan itu bisa berjalan terus, tetap bisa berlangsung.
Dalam  konteks  ini  pemberdayaan  yang  dilakukan  dengan membentuk paguyuban adalah kesadaran mereka untuk meningkatkan produktifitasnya  dengan  jalan  mengelola  kegiatan  mereka  secara mandiri.  Harapan  mereka  dengan  berdirinya  kelompok  kesejahteraan kelompok  bisa  ditingkatkan  karena  lebih  tinggi  keinginan  untuk  lebih maju(produktifitas lebih tinggi).
Bisa  juga  dilihat  dari  dimensi  lain,  bahwa  kegiatan  mereka mem-  bentuk  paguyuban  adalah  adamya  keinginan  mereka  dengan meng-  gunakan  pengetahuan  mereka  dengan  mengaktualisasikan kepentingan  mereka  dengan  bekerja  sama  antar  anggota  guna mewujudkan tujuan mereka membentuk paguyuban tersebut.
Ada diantara mereka yang membutuhkan dana tambahan untuk kegiatan  usahamya,  maka  dengan  terbentuknya  kelompok  tersebut, mereka  bisa  mendapatkan  tambahan  modal  dengan  memanfaatkan simpan  pinjam  yang  mereka  buat.  Seperti  yang  disampaikan  bapak Tobaya,bahwa setelah kelompok terbentuk, mereka membuat kegiatan simpan pinjam untuk menambah modal bagi anggotanya. Dan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik.
Dari  kondisi  tersebut,  terlihat  bahwa  pemberdayaan  ini  akan menimbulkan  keinginan  seseorang  atau  kelompok  untuk  lebih  ber- kembang dan merubah keadaan dirinya.
Kondisi  yang  terjadi  dalam  paguyuban  di  Kabupaten  Ponorogo, menunjukkan bahwa pelaku sektor informal menunjukkan suatu inisiatif
dan  kreatifitas  pelaku  sektor  informal  baik  secara  personal  maupun kelompok  untuk  melakukan  upaya  perubahan  kehidupan  mereka melalui pembentukan paguyuban.
Ini  terlihat  dari  adanya  proses  pembentikan  kelompok  tersebut. Pada  awalnya  mereka  berkumpul  karena  merasa  senasib.  Dari  kondisi inilah  mereka  melakukan  pemberdayaan  secara  individu,  dengan  segala kondisi  dan  keterbatasan  mereka,  dengan  pengetahuan  mereka,  dengan kreatifitas  mereka,  maka  mereka  bersepakat  untk  berkumpul  denagn membetuk  kerlompok  atau  paguyuban  untuk  mencukupi  kebutuhan mereka.  Seiring  dengan  perkembangan  jaman,  maka  mereka  (kelompok) semakin elalui kelompok atau paguyuban yang telah dibentuk,
Sedang  jika  ditinjau  dari  aspek  tahapan  pemberdayaan  ma- syarakat, pembentukan paguyuban ini menunjukkan proses partisipasi dari  masyarakat  dalam  rangka  menisamangkatkan  derajat  ekonomi mereka, melalui keberlansungan usaha mereka yang tetap terjaga.
Dengan  partisipasi  dari  masing-masing  anggota  (pelaku  usaha sektor  informal),  maka  kelompok  yang  dibentuk  tersebut  semakin dapat  digunakan  sebagai  media  untuk  berkomunikasi  antar  angota kelom- pok maupun dengan kelompok lain bahkan dengan pemerintah guna  memmpertahankan  keberadaan  mereka  dalam  berusaha sekaligus  meningkatkan  produktifitas  mereka  dengan  harapan pendapatan mereka lebih terangkat dan kesejahteraan lebih baik lagi.
Tindak  lanjut  dari  proses  pemberdayaan  sektor  informal  pada dasarnya-  merupakan  suatu  proses  untuk  menjaga  kelangsungan, kelanggengan- usaha dalam arti  bahwa bagaimana mereka tetap bisa berusaha sehingga sumber penghasilan dan penghidupan mereka tidak hilang dan tetap terjaga.
Fenomena peran kelompok kat juga terlihat dalam proses pem- berdayaan  sektor  informal  ini.  Mereka  berkumpul  dalam  satu  kelom- pok  atau  wadah  yang  bisa  menyalurkan  keinginan  mereka.  Ada  yang berkelompok berdasarkan kesamaan jenis usaha, berdasarkan wilayah/ daerah usaha, dan sebagainya.
Keberadaan  kelompok  yang  mempunyai  usaha  sejenis,  didasari pada  keinginan  untuk  mengadakan  bahan  baku  yang  lebih  cepat  dan murah.  Dengan  pembentukan  kelompok  tersebut,  keinginan  mereka  bisa diwujudkkan, yaitu memperoleh bahan baku untuk berusaha secara
lebih cepat dan murah.
Disamping  itu  pembentukan  kelompok  juga  didasari  pada kesamaan daerah usahanya. Karena merasa senasib dan berada pada tempat yang sama, mereka berkumpul, berdiskusi, bertukar pendapat, hingga  mereka  membuat  suatu  kelompok  atau  paguyuban.  Meskipun mereka berbeda usaha namun dengan persamaan nasib dan diwadahi dalam  satu  perkumpulan  (kelompok),  mereka  bisa  saling  membantu, saling melengkapi dalam penyediaan bahan baku, dll
Secara  teoritis  keberadaan  kelompok  dalam  suatu  kelompok masyarakat  uang  menjadi  obyekrsifat  substitusi.  Artinya  munculnya kelompok  didorong  oleh  pihak  yang  berada  di  luar  obyek.  Namun  dalam kasus  yang  terjadi  pada  kelompok  ini,  munculnya  ide  pembentukan kelompok  didasari  dari  inisiatif  mereka  sendiri.  Pada  awalnya  mereka hanya berkumpul biasa, embicarakan hal-hal yang kurang berguna. Lambat laun  mereka  menyadari  kalau  mereka  bisa  bekerja  sama  dalam  satu kelompok untuk memudahkan usaha mereka. Maka dibentuklah kelompok itu sebagai alat untuk pemberdayaan usaha mereka,

## E. KESIMPULAN
Dari  hasi  penelitian  yang  telah  dilakukan,  kesimpulan  yang dapat disampaikan adalah:
1. Ada proses pemberdayaan sektor informal di Kabupaten Ponorogo
2. Pembentukan  kelompok/paguyuban  itu  daidasari  pada  kesamaan usahan dan kesalaan lokasi usaha

## DAFTAR PUSTAKA
Djayadi, Rizal H. (2001). Metode Riset dalam Community Development . Hidayat. (1983). Definisi, Kriteria dan Evaluasi Konsep Sektor Informal:
Sumbangan Pemikiran untuk Repelita IV. Analisa tahun XII No. 7 Hill, Hall. (1996). Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966, Sebuah
Studi Kritis dan Komprehensif . Yogyakarta: Tiara Wacana. Mudrajat Kuncoro. (2000). Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan (1st ed.). Yogyakarta; UPP AMP YKPN.
Miles, Matthew B dan Hubberman A. Michael. (1992). Analisa data Kualitatif Edisi Bahasa Indonesia . Jakarta: UI Press.
Moleong, Lexy, J. (2001). Metode Penelitian Kualitatif . Cetakan Keempat Belas. Bandung; PT. Remaja Rosda Karya. Tambunan, Tulus T.H. (2001). Perekonomian Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia. Todaro, M. (1994). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga . Jakarta: Penerbit Erlangga Winanto, Asis Riat. (2005). Alternatif Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo . Penelitian individu. Tidak dipublikasikan. Winanto, Asis Riat. (2012). Peran Lembaga Keuangan Informal terhadap Pemeberdayaan Kelompok Usaha sektor Informal. Wiroutomo, Paulus. (2013). Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo. Jurnal Sosiologi Masyarakat . 18
(1)