dan Ahwal Al-Syakhsiyyah

## ALTERNATIF BENTUK WASIAT BAGI ANAK ANGKAT ERA 4.0
(Studi Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam)
Akhmad Naibul Kholili
STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat naibulkholili@gmail.com
Muhamad Ghofir Makturidi STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat muhamadghofir126@gmail.com
Muharir
STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat dan Mahasiswa Mahasiswa Program Doktor Studi Islam Konsentrasi Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Saizu Purwokerto, Indonesia muharirstima1@gmail.com

## ABSTRACT
Departing from the dualism of view where the ikhtiariyah will which is a voluntary will and obligatory will, namely a will that is required by law, the researchers tried to uncover  and  explore  alternative  forms  of  wills  for  adopted  children  in  era  4.0  by comparing the thoughts of Najmuddin Al Thufi and the Compilation Islamic law. The method in this study belongs to the category of library research (Library Research) where the data and data sources of researchers are obtained from various literatures (books, journals, internet, and other relevant data sources). So this research proves that in the 4.0 era as it is today, the Alternative Form of Will for Adopted Children in Era  4.0  is  the  concept  of  benefit,  where  this  concept  was  coined  by  Najmuddin  Al Thufi,  namely  this  will  can  be  done  with  a  system  of  peace  and  the  division  of inheritance when the heir is still alive. of course by prioritizing the concept of Islam rahmatan lil 'alamin.
Keywords: Will, Era 4.0, Adopted Child, Rahmatan Lil 'Alamin, Najmuddin Al Thufi

## ABSTRAK
Berangkat  dari  dualisme  pandangan  dimana  Wasiat  ikhtiariyah  yang  merupakan wasiat  yang  diberikan  secara  sukarela  dan  wasiat  wajibah  yakni  wasiat  yang diwajibkan  sesuai  dengan  undang-undang,  maka  peneliti  berusaha  menguak  serta menggali  tentang  Alternatif  Bentuk  Wasiat  Bagi  Anak  Angkat  Era  4.0  dengan membandingkan Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam. Metode dalam  penelitian  ini  termasuk  kategori  penelitian  kepustakaan  (Library  Research) dimana data  dan  sumber data  peneliti  peroleh dari  berbagai  literatur  (buku,  jurnal, internet,  dan  sumber  data  lainnya  yang  relevan).  Sehingga  penelitian  ini membuktikan  bahwa  di  era  4.0  seperti  sekarang  ini  Alternatif  Bentuk  Wasiat  Bagi Anak Angkat Era 4.0 adalah dengan konsep maslahat, dimana konsep ini dicetuskan oleh Najmuddin Al Thufi, yakni wasiat ini dapat dilakukan dengan Sistem perdamaian dan  Pembagian  Harta  Waris  saat  Pewaris  masih  hidup  yang  tentunya  dengan mengedepankan konsep islam rahmatan lil ‘alamin.
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Kata Kunci : Wasiat, E ra 4.0, Anak Angkat, Rahmatan Lil ‘Alamin, Najmuddin Al Thufi

## A. PENDAHULUAN
Berbicara  terkait  kaidah  dari  pada  wasiat  secara  umum  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  KHI  baik  dalam  Penerapan  “kaidah  wasiat”  yang  diatur  KHI (Kompilasi  Hukum  Islam)  dilakukan  dengan  2  (dua)  alasan.  Pertama  adalah  untuk mengisi kekosongan hukum, dan alasan yang kedua terkait penerapan kaidah hukum wasiat  pada  wasiat  anak  angkat.  Begitupun  terkait  Peran  Hukum  Dan  Tantangan Penegak  Hukum  Dalam  Menghadapi  Era  Revolusi  Industri  4.0    selain  pendapat bahwa Seseorang yang membuat surat wasiat harus diserahkan kepada pejabat yang berwenang  dalam  hal  ini  pihak  notaris  dengan  keadaan  tertutup  dan  disegel  untuk dirahasiakan  isi  yang  terdapat  dalam  surat  wasiat  tersebut.  Lebih  lanjut menyinggung bahwa Tujuan hukum di era 4.0 (disrupsi) seperti sekarang ini adalah mewujudkan  fungsi  hukum  yang  nyata  untuk  mewujudkan  keadilan,  kepastian hukum,  dan  kemanfaatan  bagi  pembangunan  industri  nasional  serta  mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jika  kita  terlusuri  bahwa  Wasiat  merupakan  pemberian  seseorang  kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupunmanfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orangyang berwasiat. Dari hasil  penelitian  ini,  diketahui  bahwa  (1)  Akibat  hukum  adanya  pengangkatan anakmenurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah munculnya Panggilan, Perwalian, Hak waris, Mahramkawin. Dalam hal kewarisan, anak angkat dalam KHI adalah tidak melepas  nasab  dari  orang  tuakandungnya,  maka  anak  angkat  tidak  mewaris  dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anakangkat mendapatkan wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari orang tua angkatnyasesuai dengan Pasal 209 ayat. Secara praktik, pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat telahdiputuskan oleh  Lembaga  Peradilan  Agama  di  Indonesia  (2)  Kendalanya  adalah  masih terdapatdisparitas  bagian  wasiat  wajibah  bagi  anak  angkat.  Sebagian  hakim Pengadilan  Agama  tidak  mau  repotsecara  serta  merta  memberikan  hak  waris  bagi anak  angkat  berdasarkan  wasiat  wajibah  sebesar  1/3  dariharta  warisan  orang  tua
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
angkatnya,  tanpa  mempertimbangkan  apakah  pemberian  maksimal  tersebuttelah merampas hak-hak ahli waris ataukah telah adil dan bijaksana(Subiyanti dkk., 2019).
Anak  merupakan  bagian  dari  generasi  muda  dimasa  depan,  penerus  cita-cita perjuangan  bangsa  dan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Sangat  diperlukan pembinaan  sejak  dini  bagi  anak  yang  berlangsung  secara  terus  menerus  demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Membentuk  suatu  keluarga  kemudian  melanjutkan  keturunan  merupakan  hak  dari setiap orang. Konsekuensi dari adanya suatu hak adalah timbulnya suatu kewajiban, yakni kewajiban antara suami isteri dan kewajiban antara orang tua dan anak. Bagi setiap  keluarga,  anak  merupakan  sebuah  anugerah  yang  paling  ditunggu-tunggu kehadirannya, karena dengan hadirnya seoarang anak akan melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai  peristiwa  hukum,  misalnya  ketiadaan  keturunan  data  menyebabkan perceraian,  poligami  dan  pengangkatan  anak  yang  merupakan  beberapa peristiwahukum  yang  terjadi  karena  alasan  di  dalam  perkawinan  itu  tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian,  poligami  dan  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  didalam  masyarakat mungkin  merupakan  akibat  dari  perkawinan  yang  tidak  menghasilkan  keturunan, dikarenakan tujuan dari pada perkawinan tertentu itu belum tercapai(Soekanto & B. Taneko, 1983, hlm. 275).
Riset  oleh  (Faizal  &  Zubair,  2019)  membuktikan  bahwa  Status  hukum  anak angkat  dalam  KHI  adalah  status  perkawinan,  anak  angkat  tidak  termasuk  golongan yang dilarang kawin dengan orang tua angkat, tidak ada hubungan dengan orang tua angkat, dan bukan mahram dari mereka. Selanjutnya, status pewarisan anak angkat adalah tidak termasuk dalam kategori orang yang berhak atas warisan. Artinya antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada hubungan pewarisan dengan orang tua  angkatnya,  namun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  209  membuka kesempatan  baginya  untuk  menerima  wasiat  atau  hibah  dari  orang  tua  angkatnya. Status  hukum  pemberian  wasiat  kepada  anak  angkat  dalam  pasal  209  Kompilasi Hukum  Islam,  penerima  wasiat  adalah  anak  yang  harus  diangkat  dari  kalangan kerabat  dekat,  jika  tidak  ada  yang  berpaling  kepada  anak-anak  kandung  tersebut,
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak yang berada dalam golongan ekonomi lemah, atau  anak temuan  (al-laqith).  Pemegang  wasiat  adalah orang  yang  memiliki  banyak harta  sehingga  memungkinkan  tidak  mengurangi  perolehan  warisan  harta  untuk pembagian warisan.
Lebih  lanjut  dalam  riset  yang  dibawakan  oleh  (Mayyadah,  2018)  dalam risetnya  diungkapkan  bahwaHakikatnya,  tujuan  dari  pada  akhir  suatu  hukum  yakni terwujudnya  perdamaian  (kemaslahatan)  bagi  umat  manusia  terlepas  apapun agamanya.  Para  yuris  sepakat  bahwa  kemaslahatan  tersebut  bisabermakna  sebagai proses  menciptakan  kebaikan  dan  manfaat  dan  bisa  jugadiartikan  sebagai  proses mencegah kerusakan atau mafsadat. Namun yang menjadiperdebatan dewasa ini bagi para  yuris  adalah  jika  kemaslahatan  tidak  dapat  dikonfirmasi  olehdalil-dalil  nas muttafaq,  baik  yang  termaktub  dalam  al-  Quran,  Hadits,  maupun  Ijma.  Riset  oleh (Mas’ut,  2019) menerangkan  bahwa  Anak  angkat  atau  sering disebut  adopsi  adalah anak yang diambil dari orang lain untukdipelihara dan dididik serta dirawat, dibiayai hidupnya dengan penuh perhatian dan kasihsayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya  seperti  anaknya  sendiri  tanpa  member  statusanak  kandung  kepadanya. Oleh sebab itu Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam tetap dinisbatkan kepada orang  tua  kandungnyadan  bukan  kepada  bapak  angkatnya.  Dan  dalam  hukum kewarisan  Islam  (anak  angkat)  tidakmendapatkan  hak  waris  dari  bapak  angkatnya, akan tetapi hak waris kembali kepada bapakkandung dari anak angkat tersebutAnak angkat  dalam  Islam  bisa  mendapatkan  harta  dari  bapak  angkatnya  melalui  jalur  1) hibah; danjuga jalur 2) wasiat wajibah. Karena anak angkat dengan bapak angkatnya dipandang  mempunyaijasa  yang  sangat  berarti  dalam  kehidupan  masing-masing. Oleh  karena  itu sebagai  penggantihak  waris  anak  angkat  hukum  Islam memberikan jalan lewat hibah dan wasiat wajibah.
Oleh  sebab  itu  Peneliti  dalam  hal  ini  ingin  menguak  serta  menggali  tentang bagaimana  Alternatif  Bentuk  Wasiat  Bagi  Anak  Angkatyang  relevan  di  ERA  4.0 (disrupsi)seperti  sekarang  ini  dengan  menggunakan  teori  serta  konsep  Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam ?.

## B. METODE PENELITIAN
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Library Research (penelitian kepustakaan) penulis gunanakan dalam riset ini. Hal  ini  sebagaimana  riset  oleh    bahwa  penelitian  kepustakaan  sumber  data  dapat diperoleh dari berbagai kajian literatur (buku-buku, jurnal-jurnal, internet), dan lain sebagainya.  Selain  itu  analisis  data  dalam  penelitian  ini  penulis  mencoba menganalisis  pemikiran  A,  Thufi  tentang  wasiat  wajibah  dan  juga  konsep  wasiat wajibah yang ada di Kompilasi Hukum Islam, sehingga nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan bagaimana kedua konsep ini dapat dibandingkan sehingga memunculkan sebuha kesimpulan. Riset oleh (Suhada dkk., 2021) bahwa Di tengah Society 5.0 perlu strategi  khusus  dalam  menemukan  sebuah  teori  salah  satunya  adalah  dengan mempertahankan, menggunakan, atau membuat teori baru dalam sebuah penelitian.
Sehingga  dalam  pembahasan  terkait  Alternatif  Bentuk  Wasiat  Bagi  Anak Angkat yang relevan di ERA 4.0 (disrupsi) seperti sekarang ini dengan menggunakan teori serta konsep Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam dapat dimunculkan  pandangan  baru  yang  lebih  relevan.  Lebih  lanjut  di  Era  Revolusi Industri  4.0  perlu  adanya  revitaslisasi  kajian  mengenai  teori-toeri  atu  konsep  baru. Sehingga nantinya akan menghasilkan paradigma baru tentang keilmuan yang dapat diyakini  baik  itu  oleh  hakim  dan  pengguna  teori  tersebut.  Sehingga  dalam  Konteks penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bentuk  inovasi  dalam  menunjang  peradilan agama  yang  kredibilitas  dan  akuntabilas  di  seluruh  Indonesia  yang  lebih  baik  dan lebih  efektif  lagi.    Lebih  lanjut  mengungkapkan  bahwa  teknik  analisis  data  dapat dilakukan dengan cara menganalisis data secara induktif dengan demikian nantinya peneliti  kaitannya  dengan  anak  angkat  ini  akan  menguak  dengan  cara  induktif. Sehingga dalam hal  struktur ideal dalam kehidupan masyarakat yang dicita-citakan, dewasa  ini  perlu  memahami  tentang  arti  dari  pada  kemajuan  teknologi  di  era Revolusi Industri 4.o seperti sekarang ini, dimana informasi dapat menyebar dengan mudah  melalui  berbagai  media  online  tanpa  batas  dalam  menyebarkan  sebuah informasi  (Rijal  dkk.,  2021).  Pada  intinya  yang  perlu  dikedepankan  dalam  sebuah kajian  mendalam  tentang  sebuah  perbandingan  keilmuan,  adalah  merupakan  hasil ijtihad  masing-masing  kelompok  ulama,  yang  mana  mereka  (ulama)  telah mencurahkan  tenaga  dalam  berijtihad  menemukan  hukum  masalah  tersebut,  dan pada  akhirnya  pendapat  mereka  tetap  berbeda(Ahyani  &  Muharir,  2020).  hal  ini
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
terlihat  dalam  kajian  yang  hendak  penulis  teliti  yakni  tentang  anak  ankat,  wasiat wajibah, dan juga teori kemaslahatan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sekilas  Biografi  dan  Pemikiran  At-Thufy  tentang  Hukum  Waris  dan Kontribusinya di Era 4.0
Hukum  kewarisan  Islam  sudah  menjelaskan  secara  rinci  tentang  tata  cara pembagian  danperalihan  harta  warisan  kepada  ahli  waris,  harta  warisan,  serta  hal- hal  yang  menghalangi  ahli  warismendapatkan  harta  warisan  dari  si  pewaris. Pembagian  dan  peralihan  harta  warisan  kepada  ahliwaris  antara  lain  dengan  cara menyerahkan  harta  waris  tersebut  pada  ahli  waris  yang  berhak  ataudan  dengan wasiat  apabila  ahli  waris  seperti  saudara  atau  kerabat  yang  terhalang mendapatkanharta warisan.
Oleh  sebab  itu  At-Thufy  yang  merupakan  tokoh  pondasi  pencipta  ilmu kemaslahatan  dalam  bidang  hukum  yang  berasal  dari  Bagdad  Irak  adalah  seorang tokoh  yuris  mazhabHanabilah.  Dimana  sebutan  at-Thufy  berasal  dari  desa  temoat yang  mana  beliau  lahir  di  desa  Thufa  (pinggiran  kota  Bagdad).  Dimana  beliau mengembangkan maslahat  ‘urfy  dan  maslahat  syar’iy. Hal  ini  disebabkan  menurut belaiu  At-Thufy  terkait  Maslahat  menurut  secara ‘urf (adat  istiadat)  adalah  sebab- sebab yang dapat mendatangkan kebaikandan manfaat, sedangkan definisi maslahat menurut Syara’ yakni sebab-sebabyang dapat mengantarkan manusia kepada tujuan yang telah ditetapkan olehpembuat Syariat (as- Syaari’) baik dalam aspek ibadah atau al- ‘adah (Muhammad al-Badawy, 2000, hlm. 90). Mengenai asma (Nama lengkapnya) adalah Najmuddin Abu ar- Rabi’Sulaiman bin ‘Abdul Qawy bin Abdul Karim bin Sa’id at-Thufy  as-Sharsharyal-Bagdady.  Selama  hidupnya  ia  pernah  menetap  di  Syam, Damaskus dan juga diMesir (Sa’id, 2010, hlm. 15) .
2. Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 Melalui KHI Di Era 4.0 Konsep maslahat dalam sistem kewarisan di Indonesia dapat ditemukandalam materi Kompilasi Hukum Islam, di antaranya:
1. Sistem perdamaian
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Dalam  hal  ini  dengan  adanya  sistem  pembagian  harta  waris  secara  damai khususnya di Indonesia menjadikan persengketaan terkait pembagian waris pada anak  angkat  menjadi  usai.Secara  normatif,  pembagian  warisan  hanya  bisa dilakukan  sesuai  denganapa  yang  ditetapkan  oleh  nas.  Namun  realitanya, masyarakat  seringkali  melakukanpenyelesaian  masalah  kewarisan  melalui  cara berdamai.  Menurut  Ahmad  Rofiq,hal  ini  mungkin  saja  disebabkan  karena terkadang ahli waris yang medapatkanbagian yang lebih banyak, merupakan orang yang  secara  ekonomi  telahberkecukupan,  sedangkan  wahli  waris  yang mendapatkan  bagian  lebih  sedikitsebaliknya  beradadalam  situasi  ekonomi  yang sulit(Rofiq,  2001,  hlm.  198).  Hal  senada  seperti  yang  diungkapkan  oleh  (Ahyani, Slamet,  dkk.,  2021)  bahwa  islam  tidak  mengekang  pada  pihak  tertentu,  dimana konsep  islam  rahmatan  lil  ‘alamin  dalam  hukum  islam  memberikan  suatu  solusi. Oleh  sebab  itu  terkait  adanya  perselisihan  dalam  hal  wasiat  terutaama  di Indonesia  ini  dimana  dewasa  ini  di  zaman  yang  serba  digital  dapat  dilakukan melalui  beberapa  konsep  yang  mengedepankan  kemaslahatan.  Terlebih  dala Kebiasaan  masyarakat  dewasa  ini  di  era  disrupsi  (4.0)  seperti  sekarang  ini  yang melakukan  cara  damai  demi  untuk  mencapaikeadilan  dalam  masalah  pembagian warisan  telah  diakomodasi  oleh  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam)  sebagaimana termaktub  dalam  pasal183  yang  berbunyi  :  “ Para  ahli  waris  dapat  bersepakat melakukan  perdamaian  dalampembagian  harta  warisan  setelah  masing-masing menyadari bagiannya ” . Oleh sebab itu Hadirnya kaidah fiqh yang mana digunakan dalam  kehidupan  sehari-hari  ini,  dimana  Kesulitan  Melahirkan  Kemudahan membuktikan  bahwa  agama  Islam  dengan  segala  perangkatnya  sangat memperhatikan  hal-hal  perilaku  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari,  baik  kebutuhan  sosial  maupun  ekonomi(Ahyani  &  Mustofa,  2021). Sehingga perdamaian dalam islam sangat keterkaitan.
2. Pembagian Harta Waris saatPewaris masih hidup
Ijmaul  Ulama  telah  menyepakati  bahwa  syarat  dalam  pembagian  harta waris  adalahmeninggalnya  si  pewaris  dan  hidupnya  ahli  waris.  Namun,  terjadi sebuahkenyataan  di  masyarakat  di  mana  ketika  pewaris  meninggal  maka  terjadi sengketadan  perseteruan  antar  ahli  waris  mengenai  bagian  yang  didapatkannya
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
dari  hartawaris  tersebut.  Pembagian  harta  waris  ketika  si  pewaris  meninggal menyebabkansulitnya  para  ahli  waris  mengidentifikasi  harta  pewaris  dan membagi warisandengan adil.
Realita  dewasa  ini  di  era  4.0  dimana  masyarakat  sudah  memasuki  society 5.0,  dimana  teknologi  akan  hidup  berdampingan  dengan  manusia  untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Maka dalam hal ini  Kebijakan inovasi  di  suatu  negara  turut  menjadi  salah  satu  aspek  yang  mendukung pengembangan  ekonomi  dan  keberlanjutan  dari  industri  tersebut  maka  dengan demikian  kemudian  memunculkan  gagasan  pembagian  harta  warissaat  pewaris masih  hidup(Sugiono,  2020).  Pembagian  warisan  ketika  pewaris  masih  hidup dapatdilakukan  dengan  sistem  hibah.  Pasal  187  KHI  menyebutkan  bahwa  :  1) Bilamana  pewaris  meninggalkan  harta  peninggalan,  maka  oleh  pewarissemasa hidupnya  atau  oleh  ahli  waris  dapat  ditunjuk  beberapa  orang  sebagaipelaksana pembagian  harta  warisan  dengan  tugas;a).  Mencatat  dalam  suatu  daftar  harta peninggalan,  baik berupa  bendabergerak  amupun  tidak bergerak  yang  kemudian disahkan  oleh  para  ahliwaris  yang  bersangkutan,  bila  perlu  dinilai  harganya dengan  uang;b).  Menghitung  jumlah  pengeluaran  untuk  kepentingan  pewaris sesuaidengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, c.2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisanyang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Lebih lanjut dalam Pasal 188 lebih lanjut menjelaskan:Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukanpermintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian hartawarisannya tersebut.
Pengangkatan  anak yang dilakukan  oleh suatu  keluaga  untuk  melanjutkan dan  mempertahankan  garis  keturunan  dalam  suatu  lingkungan  keluarga  yang tidak mempunyai anak kandung. Selain itu maksud dari pengangkatan anak disini adalah  untuk  mempertahankan  ikatan  perkawinan  sehingga  tidak  timbul perceraian  tetapi  saat  ini  dengan  adanya  perkembangan  motivasi daripengangkatan  anak  kini  telah  berubah  yakni  demi  kesejahteraan  anak  yang diangkat. Pengangkatan anak dewasa ini sering dilakukan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat. Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin  dicapai  karena  pada  dasarnya  banyak  faktor  yang  mendukung  seseorang
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
melakukan  pengangkatan  anak,  namun  lazimnya  latar  belakang  pengangkatan anak  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  diberi  keturunan.  Pengangkatan  anak dilakukan  guna  memenuhi  keinginan  manusia  untuk  menyalurkan  kasih sayangnya  kepada  anak  yang  dirasakan  akan  merupakan  kelanjutan hidupnya(Basyir, 1972, hlm. 19).

## 3. Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 melalui Maslahat
Konsep maslahat yang telah dikemukakan at-Thufy, khususnya yang berkaitan dengan pertentangan antara nas dengan maslahat tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan dalam beberapa kasus-kasus kewarisan di Pengadilan Agama. Salah satu kasus  kewarisan  yang  sempat  menjadikontroversial  adalah  masalah  pembagian  2:1 bagi pewaris laki-laki dan pewarisperempuan.
Dalam  hal  meraih  suatu  alternatif  dalam    bentuk  wasiat  bagi  anak  angkat khususnya  di  Era  4.0  melalui  Maslahat  tentunya  mengalami  berbagai  kendala  yang timbul dalam Praktek Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat, hal ini dikarenakan kurang Ketegasan  hukum  bagi  anak  angkat  dalam  Islam  yang  mana  dasar  ayat  Al-Quran, berupa  larangan  memberlakukan  anak  angkat  seperti  anak  kandung  dilihat  dari sudut pandang teori kedaulatanTuhan, dalam al-Quran sendiri dimuat beberapa ayat yang  memerintahkan  orang  Islam  untuk  taatkepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  tidak dibenarkan  untuk  mengambil  pilihan  lain  kalau  ternyataAllah  dan  Rasul-Nya  telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas, mengambil pilihan hukumlain dimana Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ketentuan hukum dianggap zhalim, kafir,atau fasiq, tanyakan  pada  hati  nuranimu,  apakah  tidak  termasuk  umat  Muhammad yangmelecehkan  Al-Quran(Subiyanti  dkk.,  2019,  hlm.  316).  Lebih  lanjut  Sibuyanti dalam  memahami  teori receptie a contrario dapat  memberikan  percontohan  bahwa hukum Adat telah diterima oleh hukum Islam. Akan tetapi, ketentuan wasiat wajibah bagianak angkat adalah 1/3 dari harta warisan pada awalnya banyak ditentang oleh ahli  waris  yang  merasa  dirugikan,  dimana  hak  mereka  menjadi  tergantikan  dengan adanya  pengakuan  kedudukananak  angkat  menjadi  ahli  waris  pengganti.  Padahal pengharaman  segala  tindakan  yang  dapatmenimbulkan  kerugian  bagi  ahli  waris mutlak.
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Untuk itu sebagai solusi dari kendala tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Syari’at Islam tidak membenarkan memberi warisan kepada anak angkat, sebab anak angkatdi  dalam  Islam  tidak  sama  kedudukannya  dengan  anak  kandung,  oleh karenanya  anak  angkattidak  mendapatkan  harta  peninggalan  orang  tua  angkatnya. Syari’at Islam melarang menghilangkan identitas anak angkat tersebut, anak itu harus dibangsakan  kepada  ayahnya.KHI  cenderung  memilih  jalan  yang  kesesuaian,  yakni anak  angkat  tidak  termasuk  ahli  warisyang  sama  kedudukannya  dengan  anak kandung,  hanya  saja  mereka  dapat  menerima  wasiatdari  orang  tua  angkatnya berdasarkan wasiat wajibah.
Jika kita lihat dala suatu pernikahan yang mana fenomena pernikahan di bawah umur  oleh  masyarakat  5.0dewasa  inisudah  menjadi  sebuah  keniscayaan,  dimana salah satu faktor ekonomi dan kebosanan untuk belajar online seperti sekarang ini di masa pandemi Covid-19 membuat banyak masyarakat 5.0 di Indonesia mengajukan pernikahan  dini.  Akibatnya,  fenomena Perkawinan  Di  Bawah  Umur  oleh Society  5.0 saat  ini  membutuhkan  pendidikan  khusus  bagi  generasi  muda  bangsa  dalam menyongsong  masa  depan  yang  lebih  cerah  dan  bermartabat  sesuai  tuntutan zaman(Ahyani, Bumaeri, Hapidin, dkk., 2021). Selain itu (Ahyani, Muharir, dkk., 2020) menyinggung dalam hal Umur idealdalam masyarakat di Indonesia jika dihubungkan dengan  teoriKarl  Mark  maka  kesiapan  diri  dalam  materi  (unsure  ekonomi)adalah sebagai acuan orang melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu dalam hal waris bagi anak  angkat  dewasa  ini  juga  perlu  di  singgung  (kritisi)  sebagai  wahana  yang  perlu mengedepankan  konsep  maslahat  dimana  kemaslahatan  ini  di  Indonesia  terkait status  anak dalam islam maupun  hukum  positif adalah sebuah keniscayaan  dimana Indonesia  bukan  negara  islam.  Dalam  hal  ini  (Tabroni  dkk.,  2021)  menyinggung bahwa  kerancuan  yuridis  mengenai  cita-cita  seseorang  yang  hendak  melagsungkan pernikahan adalah kesiapan diri, begitupun pengambilan anak asuh dalam islam juga demikian.
Hal lainnya terkait konsep sebagai  Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era  4.0  melalui  Maslahat  adalah  dengan  adanya  Fenomena  Pernikahan  dibawah Umur  oleh  Masyarakat  5.0(Bumaeri  dkk.,  2020),  ketika  seseorang  sudah  menikah namun belum juga dikaruniani seorang belahan hati yakni anak, maka biasanya orang
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
tua akan memungut anak dari panti asuhan. Namun dewasa ini terkait  Adopsi anak yang tadinya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak terhadap masa depannya. Namun  pengangkatan  anak  tidak  serta  merta  mengubah  status  hukum  anak  angkat menjadi  darah  daging  sendiri.  Kedudukan  hukum  anak  angkat  untuk  mendapatkan hak waris tergantung pada sistem hukum apa yang digunakan untuk menyelesaikan pewarisan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat bukanlah ahli waris, tetapi ia berhak memperoleh wasiat (wasiatwajibah)(Ummah, 2005).
Berbicara  mengenai  definisi  maslahat  yang  diungkapkan  at-Thufy  sejatinya tidaklah  berbeda  dengan  pengertian  maslahat  milik  Ushuliyyun  lainnya.  Namun berbeda dengan mayoritas ahli Ushul yang menjadi pendahulunya, at-Thufy dikenal sebagai  pemikir  yang  memberikan  porsi  lebih  besar  terhadap  nalar  dalam mengusung  kemaslahatan.  Hal  itu  tergambar  dari  prinsip-prinsip  dasar  konsep maslahat at-Thufy. Salah satunya adalah jika terjadi pertentangan antara nas dengan maslahat,  maka  maslahat  didahulukan  atas  nas.  Konsep  maslahat  at-Thufy  ini  tidak menutup  kemungkinan  dapat  dijadikan  inspirasi  bagi  solusi  atas  kasus-kasus kewarisan di Indonesia(Mayyadah, 2018). Oleh karenanya kita sebagai muslim perlu melihat  dari  sisi  Transformasi  Nilai  Hukum  Islam  terhadap  Hukum  Positif  di Indonesia  sebagaimana  riset  oleh  (Ahyani,  Bumaeri,  &  Hapidin,  2021)  bahwa Pentingnya  transformasi  nilai-nilai  hukum  kedalam  hukum  posisitf  di  Indonesia dapat diwujudkan salah satunya dengan kajian-kajian mendalam dari para akademisi di  bidang  hukum,  para  pakar  hukum  islam  (pidana  islam),  ahli  waris  islam,  dan segenap  warga  negara  Indonesia  khususnya  yang  beragama  islam,  sehingga Tranformasi  nilai-nilai  hukum  (hukum  islam)  dapat  dimanifestasikan  kedalam hukum  positif  (nasional)  dalam  bentuk  melaksanakan  hukum  islam  bagi  warga negara yang beragama islam di Indonesia tanpa mendirikan negara islam.
Oleh  sebab  itu  dalam  hal  anak  angkat  maka  kedudukan  anak  angkat  dalam sistem  hukum  Islam  tidak  memutuskan  hubungan  darahantara  anak  yang  diangkat dan  orang  tua  kandungnya  sehingga  anak angkattidak menjadi  ahli  waris  dari  ayah angkatnya  terkecuali  melalui  jalur  (wasiat),  yakni  wasita  wajibah  yang  jumlahnya tidak  lebih  dari  1/3  bagian.  Dalam  hukumpositif  sendiri  ditetapkan  bahwa  anak angkat  memperoleh  kedudukan  sama  sebagai  anakkandung  dari  bapak  angkat
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
E-ISSN: 2808-2303 Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021 Hal. 149-164
sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatkarena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal padaketurunan karena kelahiran (antara  anak  dengan  orang  tua  kandung).  Sedangkan  dalamhukum  adat  kedudukan anak  angkat  tergantung  pada  daerah  hukumnya,  karenabeberapa  daerah  adat  di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anakangkat(Rais, 2016). Dalam hal ini  (Masyhur,  2018)  juga  menyinggung  bahwa  ketentuan  pemberian  hibah  harta kepada anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Namun  Prosedur  pengangkatan  anak  di  Indonesia  sudah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan dan status dan kedudukan anak angkat yang telah diatur dalam Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  anak  angkat  tetap  berstatus  sebagai  anak  kandung dari orangtua kandungnya dan kedudukan anak angkat di dalam keluarga orangtua angkatnya  adalah  tidak  sama  dengan  kedudukan  anak  kandung  dari  orangtua angkatnya.
Dewasa  ini  dimana  era  serba  digital  perlu  adanya  kehati-hatian  dalam pengambilan  (pengangkatan)  anak,  yakni  Ancaman  pidana  pada  proses pengangkatananak  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  dalamketentuan  pidana  menyebutkan  setiap  orang  yang melakukan  pengangkatan  anak  yangbertentangan  dengan  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  39  ayat  (1),  (2),  (3),(4)  dan  ayat  (5)  para  orang  tua  angkat dengan  maksud  baik  sekalipun,  akan  tetapi  inginmemutuskan  hubungan  anak  yang mereka  adopsi  dengan  orang  tua  kandungnya.  Meskipun  demikian  perlu  adanya kesepakatan  tersebut  dibuat  antara  orang  tua  angkat  dengan  orang  tuakandung  si anak.  Sehingga  Pasal  79  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (4),  di  pidana  dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah .  Sedangkan  di  dalam  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  ancamanpidana  pada proses pengangkatan anak menurut ketentuan hukum Islam termasuk dalamkategori ta’zīr  yakni  set iap  perbuatan  yang  tidak  dikenakan  hukuman  had(Bakry  &  Arnas, 2018).
Lebih lanjut mengenai Adopsi anak angkat jika ditinjau dari Perspektif Hukum Islamadalah  suatu  Regenerasi  (mempunyai  anak)  yang  mana  dalam  hal  ini  menjadi salah  satu  tujuan  dari  pada  Perkawinan(Syarifuddin,  2014).  Sehingga  dewasa  ini
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
perlu  melihat  bagaimana  seorang  anak  diambil  atau  dijadikans  sebagai  anak  yang menjadi  posisi  seperti  halnya  anak  kandung.  Sebuah  riset  membuktikan  bahwa banyak faktor yang menyebabkan orang yang berumah tangga ingin mempunyai anak namun  bukan  dari  rahim  isterinya  sendiri,  baik  karena  usia,  pekerjaan  atau kesiapannya.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  salah  satu  jalan  keluar  yang  dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi atau mengangkat anak. Dalam lapangan hukum perdata  umum,  pengangkatan  anak  tidak  saja  berasal  dari  anak  yang  jelas  asal- usulnya  tetapi  juga  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  (tidak  jelas  asal usulnya)  dalam agama  Islam  anak yang  tidak jelas  asal-usulnya  ini termasuk  dalam kelompok  anak  pungut.  Islam  menghendaki,  bahwa  pemungutan  dan  pengangkatan anak lebih dititikberatkan kepada kemanusiaan yaitu perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan  anak  tersebut,  bukan  karena  alasan-alasan  lain  seperti  untuk  menjaga harta  dan  sebagainya.  Surat  al  Ahzab  ayat  4-5  ini  merupakan  sebuah  hukum  baru yang  menanggapi  fenomena  social  tentang  adopsi.  Allah  SWT  menurunkan  ayat  ini sebagai  petunjuk  tatacara  praktek  adopsi  yang  benar  dan  adil.  Bahwa  Dia  tidak menjadikan  anak-anak  angkat  sebagai  anak  kandung  (sendiri).  Karena  dengan mengatakan  anak  angkat  sebagai  anaknya  sendiri  adalah  merupakan  kebohongan yang  hanya  diucapkan  dimulut  saja  dan  bukan  hal  yang  sebenarnya.  Allah  SWT memerintahkan  untuk  memanggil  anak-anak  angkat  itu  dengan  memakai (menisbatkan  kepada)  nama  bapak  kandung  mereka,  kecuali  jika  tidak  diketahui siapa bapak kandungnya maka dianjurkan untuk memanggil anak angkat itu dengan sebutan saudaraku seagama atau maulaku. Dengan panggilan seperti itu maka tidak terjadi  pemutusan/pengaburan  hubungan  dengan  bapak  kandungnya  dan sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah(Syarifuddin, 2014).

## Kesimpulan
Berdasarkan  kajian library  research diatas  tentang  bagaimana  Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat yang relevan di ERA 4.0 (disrupsi) seperti sekarang ini  dengan  menggunakan  teori  serta  konsep  Pemikiran  Najmuddin  Al  Thufi  dan Kompilasi  Hukum  Islam  ?,  maka  peneliti  dalam  hal  ini  menyimpulkan  bahwa dualisme pandangan dimana Wasiat ikhtiariyah melalui wasiat wajibah oleh pemberi
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
hibah  waris  (mushi)  kepada  ahli  wasiat  (Washiyyi)  yang  merupakan  wasiat  yang diberikan  secara  sukarela  dan  wasiat  wajibah  yakni  wasiat  yang  diwajibkan  sesuai dengan  undang-undang,  maka  peneliti  berusaha  menguak  serta  menggali  tentang Alternatif  Bentuk  Wasiat  Bagi  Anak  Angkat  Era  4.0  dengan  membandingkan Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam. Alhasil bahwa di era 4.0 seperti sekarang ini Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 adalah dengan konsep  maslahat,  dimana  konsep  ini  dicetuskan  oleh  Najmuddin  Al  Thufi,  yakni wasiat ini dapat dilakukan dengan Sistem perdamaian  dan Pembagian Harta Waris saat  Pewaris  masih  hidup  yang  tentunya  dengan  mengedepankan  konsep  islam rahmatan lil ‘alamin.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  M.  S.  (2020).  Tinjauan  Hukum  Surat  Wasiat  Dalam  Penyerahannya  Oleh Orang Lain Ke Notaris. Jurnal YUSTITIABELEN , 6 (1), 48 – 68.
Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., & Hapidin, A. (2021). Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap  Hukum  Positif  di  Indonesia. Amnesti  Jurnal  Hukum , 3 (2),  60 – 70. https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1118
Ahyani,  H.,  Makturidi,  M.  G.,  &  Muharir,  M.  (2021).  Administrasi  Perkara  Perdata Secara  E-Court  di  Indonesia. Batulis  Civil  Law  Review , 2 (1),  56 – 65. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521
Ahyani,  H.,  &  Mustofa.  (2021).  Al- Masyaqqāh  Tajlib  Al -Taysir  Implikasinya  dalam Pemikiran  dan  Perilaku  Ekonomi  dalam  Masyarakat  di  Era  Revolusi  Industri  4.0. Jurnal Hukum Ekonomi Islam , 5 (1), 16 – 43.
Bakry, N., & Arnas, Y. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengangkatan Anak Dalam Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. LEGITIMASI: Jurnal Hukum
Pidana dan Politik Hukum , 6 (2),
Article 2. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3961
Basyir,  A.  A.  (1972). Kawin  Campur,  Adopsi,  Wasiat  Menurut  Islam .  Bandung:  Al- Maarif.
Bumaeri,  A.  D.  A.,  Ahyani,  H.,  Hapidin,  A.,  &  Kusnandar,  H.  (2020).  Fenomena Pernikahan  dibawah  Umur  oleh  Masyarakat  5.0. Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam , 1 (02), 59 – 73.
Faizal,  N.,  &  Zubair,  A.  (2019).  Wasiat  Wajibah  terhadap  Anak  Angkat  (Tinjauan Filsafat  Hukum  Islam  Pasal  209  Kompilasi  Hukum  Islam). Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) , 3 (1), 75 – 95.
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Makturidi, M. G., Ahyani, H., & Muharir. (2021). Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Era 4.0. Eksaminasi: Jurnal Hukum , 1 (1), 36 – 49.
Manurung, E. H., & Heliany, I. (2019). Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. SOL JUSTISIO , 1 (2 Oktober), 128 – 135.
Mas’ut, M. (2019). Hak Kewaris an Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia. Diponegoro Private Law Review , 4 (2), Article 2.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6544
Masyhur,  M.  (2018).  Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Kewarisan  Menurut  Kompilasi Hukum  Islam. Journa l  Ilmiah  Rinjani :  Media  Informasi  Ilmiah  Universitas  Gunung Rinjani , 6 (2), 166 – 176. https://doi.org/10.12345/jir.v6i2.135
Mayyadah,  M.  (2018).  Konsep  Maslahat  At-Thufy  Dan  Penerapannya  Dalam  Kasus Kewarisan Di Indonesia. Al- ’Adl , 11 (2), 116 – 129.
https://doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1245
Muhammad  al-Badawy,  Y.  A.  (2000). Maqashid  Syari’ah  ‘inda  Ibnu  Taymiyyah . Urdun:Dar an-Nafais.
Rais,  M.  (2016).  Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Hukum Adat Dan Hukum Perdata: (Analisis Komparatif). DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 14 (2), 183 – 200. https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232
Rijal,  M.  B.,  Ahyani,  H.,  &  Basit,  A.  (2021).  The  Dangers  of  Hoaxes  in  Building  Civil Society  in  the  Era  of  the  Industrial  Revolution  4.0. International  Journal  of  Social Science and Religion (IJSSR) , 13 – 34. https://doi.org/10.2020/ijssr.v2i2.42
Rofiq, A. (2001). Fiqhi Mawaris . Jakarta: PT Raja Grafindo.
Sa’id,  S.  bin  N.  bin  A.  A.  A. -S.  (2010). Syarh Mukhtashar al-Raudah li al-Thufy .  Riyad: Dar at-Tadmuriyyah.
Soekanto, S., & B. Taneko, S. (1983). Hukum Adat Indonesia . Jakarta: Rajawali.
Subiyanti,  S.,  Santoso,  B.,  &  Purwoatmodjo,  J.  (2019).  Implementasi  Wasiat  Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Notarius , 12 (1), 313 – 320. https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26971
Sugiono,  S.  (2020).  Industri  Konten  Digital  Dalam  Perspektif  Society  5.0  (Digital Content  Industry  in  Society  5.0  Perspective). JURNAL  IPTEKKOM  (Jurnal  Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi) , 22 (2), 175 – 191.
https://doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.175-191
Suhada, D. S. D., Ahyani, H., Syamsudin, & Sartono. (2021). The Urgency Of The Role Of Organizational Motivation In Managing Private Islamic Education Institutions In Era
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
4.0. Jurnal  Alwatzikhoebillah :  Kajian  Islam,  Pendidikan,  Ekonomi,  Humaniora , 7 (2),
39 – 58. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v7i2.623
Syarifuddin,  M.  L.  (2014).  Adopsi  Perspektif  Hukum  Islam. An- Nuha :  Jurnal  Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial , 1 (1), 65 – 79.
Ummah, K. (2005). Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 12 (29), 76 – 87. https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss29.art6