## Journal of Regional Economics Indonesia
Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/ Journal email: jrei@unmer.ac.id
* Fiki Rachman Asy’ari, Nazief Nirwanto, Aris Siswati. © 2020 University of Merdeka Malang All rights reserved. Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

## Pengaruh Jumlah Penduduk dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pajak Daerah Kota Malang

## Fiki Rachman Asy’ari, Nazief Nirwanto, Aris Siswati
Fiki  Rachman  Asy’ari,  Nazief  Nirwanto,  Aris  Siswati; Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang, Jawa Timur; Indonesia.
A R T I C L E I N F O

## Article history:
Received 2019-11-12 Received in revised form 2020-01-14 Accepted 2020-02-01
Kata kunci: Desentralisasi Fiskal; PAD; Pajak Daerah .
Keywords : Fiscal Decentralization; PAD; Regional Tax.
How to cite item: Fiki Rachman Asy’ari, Nazief Nirwanto, Aris Siswati. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pajak Daerah Kota Malang. Journal of Regional Economics Indonesia , 1(1).

## Abstrak
Sejak  masa  desentralisasi  fiskal  dan  otonomi  daerah  dimulai  pada  tahun  2000  setiap  daerah  di Indonesia  dituntut  untuk  dapat  mememenuhi  kebutuhannya  sendiri  melalui  penerimaan  daerah. Oleh  sebab  itu  untuk, meningkatkan  penerimaan  daerah dapat diupayakan  melalui pajak daerah. Pendapatan  yang  paling  besar  dan  potensial  dari  PAD  adalah  sektor  penerimaan  pajak  daerah. Walaupun secara nominal pajak daerah selalu meningkat namun kontribusi pajak daerah terhadap PAD  masih  kecil.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pengaruh  jumlah  penduduk, dana  bagi  hasil,  terhadap  pajak  daerah  kota  Malang  tahun  2008-2017.  Metode  analisis  dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi dan analisis regresi linear berganda. Jenis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  kota  Malang  dan  Badan  Pengeloaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  kota  Malang. Data yang digunakan adalah data runtut waktu (time series) selama 10 tahun yaitu tahun 2008- 2017.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  jumlah  penduduk  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  pajak  daerah,  sedangkan  variabel  DBH  negatif  dan  tidak  berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah kota Malang pada tahun 2008-2017.

## Abstract
Since  the  time  of  fiscal  decentralization  and  regional  autonomy  began  in  2000,  every  region  in Indonesia  is  required  to  be  able  to  meet  its  own  needs  through  regional  revenues.  Therefore,  to increase  regional  revenues can  be  sought  through  regional  taxes. The  biggest  and  most potential income  from  PAD  is  the  local  tax  revenue  sector.  Even  though  nominally  local  taxes  always increase, the contribution of local taxes to PAD is still small. This study aims to identify the effect of  population  numbers,  profit  sharing  funds,  on  Malang  city  regional  taxes  in  2008-2017.  The method  of  analysis  in  this  study  uses  the  method  of  description  and  multiple  linear  regression analysis. The type of data used in this study is secondary data obtained from the Central Statistics Agency  (BPS)  of  Malang  City  and  the  Regional  Financial  and  Asset  Management  Agency (BPKAD) of Malang City. The data used is time series data for 10 years, namely in 2008-2017. The results of the study show that the population variable has a significant positive effect on local taxes, while the DBH variable is negative and does not significantly influence Malang's regional taxes in 2008-2017.

## 1. Latar Belakang
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah,  menguatkan  peranan  otonomi  daerah  dalam mengembangkan dan membangun daerah secara berkelanjutan. Undang- undang  tersebut  memberikan  hak  otonom  kepada  daerah  secara  penuh untuk  mengatur  dan  mengurus  keperluan  daerahnya  sendiri  sesuai dengan  kebijakan  dan  aspirasi  masyarakat.  Sebagai  konsekuensi  dari pemberian  otonomi  yang  luas  kepada  daerah  maka  sumber-sumber
keuangan telah banyak yang bergeser ke daerah. Menurut Haryanto, 2006 bahwa desentralisasi fiscal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan  kewenangan  untuk  memanfaatkan  sumber  keuangan  sendiri dalam  wadah  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  didukung  dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Otonomi  daerah  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  daerah, diharapkan  dapat  memberikan  keleluasaan  bagi  pemerintah  daerah dalam  membangun  daerahnya,  salah  satu  caranya  adalah  dengan mengoptimalkan  sumber  penerimaan  yang  berasal  dari  Pajak  Daerah. Definisi  pajak  menurut  Abut  dalam  Kumalawati  (2015)  bahwa  Pajak merupakan  iuran  kepada  negara,  yang  dapat  dipaksakan  dan  terhutang oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan,  dengan  tidak mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  berhubungan dengan  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan.  Sejalan dengan  pengertian  tersebut,  UU  NO.  28  Tahun  2009  tentang  PDRB, sebagai pengganti dari UU NO. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam  tataran  pemerintahan  yang  lebih  rendah  (daerah).  Pajak  daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan daerah sehingga kemakmuran rakyat dapat tercapai.
Penduduk  adalah  semua  orang  yang  berdomisili  di  wilayah geografis republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang  berdomisili  kurang  dari  6  bulan  tetapi  bertujuan  untuk  menetap, baik  yang  produktif  atau  tidak  produktif,  Anata  dalam  Kumalawati, (2015). Jumlah penduduk menunjukkan tinggi rendahnya pertumbuhan penduduk  dalam  suatu  daerah.  Penambahan  jumlah  penduduk  yang tinggi  disertai  dengan  perubahan  teknologi  akan  mendorong  naiknya tabungan  masyarakat,  sehingga  dapat  meningkatkan  pendapatan daerah.  Ketika  pendapatan  daerah  meningkat  maka  akan  berpengaruh dengan pembayaran pajak yang akan bertambah pula.

## FIKI RACHMAN , ASY ’ ARI , NAZIEF NIRWANTO , ARIS SISWATI , PENGARUH JUMLAH PENDUDUK
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PAJAK DAERAH KOTA MALANG ................... 3

## 2. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mendeskripsikan    jumlah  penduduk,  dana  bagi  hasil,  dan pajak daerah di kota Malang tahun 2008-2017.
2. Untuk  menganalisis  pengaruh  jumlah  penduduk,  dana  bagi  hasil, dan pajak daerah di kota Malang tahun 2008-2017.
3. Untuk    menganalisis  faktor  yang  berpengaruh  dominan    antara jumlah  penduduk  dan  dana  bagi  hasil  terhadap  pajak  daerah    di kota Malang tahun 2008-2017.

## 3. Teori/Kerangka Pemikiran
A. Pajak Daerah
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009). Pada umumnya fungsi  pajak  daerah  lebih  diarahkan  untuk  alokasi  sumber  daya  dalam rangka  penyediaan  pelayanan  kepada  masyarakat,  disamping  fungsi regulasi  untuk  pengendalian.  Sesuai  hal  tersebut,  fungsi  pajak  daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi pengaturan.
Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah  dibedakan  menjadi  dua  bagian  yaitu  pajak  provinsi  dan  pajak kabupaten/kota.  Pajak  Provinsi  terdiri  atas  Pajak  Kendaraan  Bermotor dan  Kendaraan  di  Atas  Air,  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB),  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  (PBB-KB),  Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan pajak Rokok. Pajak Kabupaten/  Kota  ada  beberapa  jenis  yaitu  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran, Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak  Mineral Bukan  Logam  dan  Batuan,  Pajak  Parkir,  Pajak  Air  Tanah,  Pajak  Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## B. Jumlah Penduduk
Tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa bagian di dunia ini menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Di beberapa
bagian  di  dunia  ini  telah  terjadi  kemiskinan  dan  kekurangan  pangan. Fenomena  ini  menggelisahkan  para  ahli,  dan  masing  –  masing  dari mereka berusaha mencari faktor – faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut.
Menurut Thomas Robert Maltus, seorang pendeta Inggris, hidup pada tahun 1766 hingga tahun 1834, menyatakan bahwa penduduk seperti juga tumbuhan  dan  binatang.  Apabila  tidak  ada  pembatasan,  akan berkembang  biak  dengan  cepat  dan  memenuhi  dengan  cepat  beberapa bagian dari permukaan bumi ini. Tingginya pertumbuhan  penduduk ini disebabkan  karena  hubungan  kelamin  antar  laki  –  laki  dan  perempuan tidak bisa dihentikan. Disamping itu Malthus berpendapat bahwa untuk hidup  manusia  memerlukan  bahan  makanan,  sedangkan  laju pertumbuhan  bahan  makanan  jauh  lebih  lambat  dibandingkan  dengan laju  pertumbuhan  penduduk.  Apabila  tidak  diadakan  pembatasan terhadap  pertumbuhan  penduduk,  maka  manusia  akan  mengalami kekurangan  bahan  makanan.  Inilah  sumber  dari  kemelaratan  dan kemiskinan  manusia,  untuk  dapat  keluar  dari  permasalah  kekurangan pangan tersebut, pertumbuhan penduduk harus dibatasi.
Paul  Ehrlich  dalam  bukunya  “The  Population  Bomb”  pada  tahun 1971,  menggambarkan  penduduk  dan  lingkungan  yang  ada  di  dunia dewasa  ini  sebagai  berikut.  Pertama,  dunia  ini  sudah  terlalu  banyak manusia; kedua, keadaan bahan makanan sangat terbatas; ketiga, karena terlalu  banyak  manusia  di  dunia  ini  lingkungan  sudah  banyak  yang tercemar dan rusak.
Marx dan Engels tidak sependapat dengan Malthus yang menyatakan bahwa  apabila  tidak  diadakan  pembatasan  terhadap  pertumbuhan penduduk,  maka  manusia  akan  kekurangan  bahan  pangan.  Menurut Marx tekanan penduduk yang terdapat di suatu negara bukanlah tekanan penduduk  terhadap  bahan  makanan,  tetapi  tekanan  penduduk  terhadap kesempatan  kerja.  Kemelaratan  terjadi  bukan  disebabkan  karena pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, tetapi kesalahan masyarakat itu  sendiri  seperti  yang  terdapat  pada  negara  –  negara  kapitalis.  Kaum kapitalis  akan  mengambil  sebagaian  pendapatan  dari  buruh  sehingga menyebabkan kemelaratan buruh tersebut.
John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris  dapat  menerima  pendapat  Malthus  mengenai  laju  pertumbuhan

## FIKI RACHMAN , ASY ’ ARI , NAZIEF NIRWANTO , ARIS SISWATI , PENGARUH JUMLAH PENDUDUK
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PAJAK DAERAH KOTA MALANG ................... 5
penduduk  melampaui  laju  pertumbuhan  bahan  makanan  sebagai  suatu aksioma.  Namun  demikian  John  Stuart  Mill  berpendapat  bahwa  pada situasi  tertentu  manusia  dapat  mempengaruhi  perilaku  demografinya. Selanjutnya  apabila produktifitas seseorang tinggi maka cenderung ingin mempunyai  keluarga  yang  kecil.  Dalam  situasi  seperti  ini  fertilitas  akan rendah.  Tidaklah  benar  bahwa  kemiskinan  tidak  dapat  dihidarkan  atau kemiskinan  itu  disebabkan  karena  sistem  kapitalis.  Kalau  pada  suatu waktu  di  suatu  wilayah  terjadi  kekurangan  bahan  makanan,  maka keadaan  ini  hanya  bersifat  sementara  saja.  Pemecahannya  ada  dua kemungkinan  yaitu:  mengimport  bahan  makanan,  atau  memindahkan sebagaian penduduk wilayah tersebut ke wilayah lain.

## C. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pajak Daerah
Jumlah  penduduk  dalam  pembangunan  ekonomi  suatu  daerah merupakan  permasalahan  mendasar  yang  bisa  berpengaruh  terhadap penerimaan  daerah.  Karena  pertumbuhan  penduduk  yang  tidak terkendali  dapat  mengakibatkan  tidak  tercapainya  tujuan  pembangunan ekonomi  yaitu  kesejahteraan  rakyat.  Oleh  sebab  itu  pertumbuhan penduduk  harus  ditingkatkan  dengan  baik.  Jumlah  Penduduk berpengaruh  secara  negatif  terhadap  Pajak  Daerah  di  Kabupaten Sijunjung,  dimana  tingkat  signifikan  sebesar  0.172  dan  koefisien  sebesar 7,061  (Maivira,  2016).  Pengaruh  yang  tidak  signifikan  kemungkinan dipengaruhi masih adanya penduduk yang tidak terdaftar sebagai subjek pajak daerah.

## D. Dana Bagi Hasil
Dana bagi hasil, menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  merupakan  dana  yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi. Berjalannya sistem transfer dalam dana bagi hasil mencerminkan adanya otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam  upaya  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  daerah.  tujuan  utama  dari  dana  bagi  hasil  adalah  untuk mengurangi  ketimpangan  fiskal  vertikal  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah (Depkeu, 2008).

## E. Hasil Penelitian Terdahulu
Berdasarkan  penelitian  yang  pertama  oleh  Maivira  (2016),  tentang pengaruh  PDRB  dan  jumlah  penduduk  terhadap  pajak  daerah.  Variabel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  PDRB,  jumlah  penduduk, dan pajak daerah. Dari hasil analisis data ditemukan PDRB berpengaruh secara  positif  terhadap  pajak  daerah  di  kabupaten  Sijunjung,  dimana tingkat  signifikan  sebesar  0.029  dan  koefisien  sebesar  1,524.  Artinya peningkatan  satu  persen  PDRB  akan  meningkatkan  pajak  daerah  di kabupaten Sijunjung sebesar 1,524%.
Penelitian oleh Januarti dan Mangiring (2017) yaitu tentang pengaruh pajak  kendaraan  bermotor  terhadap  pendapatan  pajak  daerah  di Pematangsiantar.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menguji  pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah selama  4  tahun  yaitu  tahun  2013  sampai  tahun  2016  di  SAMSAT Pematangsiantar.  Berdasarkan  hasil  analisis  maka  penulis  mengatakan bahwa  secara  parsial  pajak  kendaraan  bermotor  berpengaruh  positif terhadap  pendapatan  pajak  daerah  kabupaten  Simalungun  dan  kota Pematangsiantar dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 99% sedangkan sisanya 1% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti. Dengan  demikian  semakin  baik  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor, maka  pendapatan  pajak  daerah  kabupaten  Simalungun  dan  kota Pematangsiantar akan meningkat.
Penelitian  oleh  Lady  (2017)  tentang  pengaruh  PBB  dan  BPHTB terhadap  pajak  daerah  kabupaten  Klaten.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  PBB  dan  BPHTB  terhadap  pajak daerah.  Berdasarkan  hasil  analisis  olah  data yang  telah  dilakukan,  maka kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah  PBB  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pajak  daerah  kabupaten  Klaten,  sedangkan  BPHTB tidak  berpengaruh  terhadap  pajak  daerah  kabupaten  Klaten.  Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel PBB dan variabel BPHTB  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  pajak  daerah kabupaten Klaten.
Penelitian  oleh  Awaliyah  (2015)  yaitu  tentang  pengaruh  pendapatan pajak  reklame  dan  pajak  penerangan  jalan  terhadap  penerimaan  pajak daerah  di  kabupaten  Tegal.  Tujuan  penelitian  tersebut  adalah  untuk menguji dan mengetahui pengaruh pendapatan pajak reklame dan pajak

## FIKI RACHMAN , ASY ’ ARI , NAZIEF NIRWANTO , ARIS SISWATI , PENGARUH JUMLAH PENDUDUK
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PAJAK DAERAH KOTA MALANG ................... 7
penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten Tegal. Berdasarkan  hasil  penelitian  pendapatan  pajak  reklame  terhadap  pajak daerah  tidak  signifikan,  artinya  besar  kecilnya  nilai  pendapatan  pajak reklame  tidak  berpengaruh  terhadap  besar  kecilnya  nilai  penerimaan pajak  daerah.  Sedangkan  pendapatan  pajak  penerangan  jalan  terhadap penerimaan  pajak  daerah  signifikan,    artinya  besar  kecilnya  nilai pendapatan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap besar kecilnya nilai  penerimaan  pajak  daerah,  hal  ini  dikarenakan  pendapatan  pajak penerangan  jalan  pada  tahun  2011-2014  selalu  mengalami  peningkatan dari tahun ke tahun. Terjadi kenaikan pendapatan pajak penerangan jalan disebabkan  oleh  semakin  membaiknya  kondisi  perekonomian  di kabupaten  Tegal  terutama  pada  aktifitas  perekonomian  di  malam  hari yang  membutuhkan  penerangan  jalan  yang  mendorong  para  pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya pada malam hari sehingga tidak akan terganggu masalah penerangan.

## 4. Metode Penelitian
A. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan pada landasan teori dan hasil  penelitian terdahulu yang telah  dikemukakan  sebelumnya  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut :
1. Jumlah  penduduk  dan  dana  bagi  hasil  berpengaruh  positif terhadap pajak daerah kota Malang tahun 2008-2017.
2. Jumlah  penduduk  berpengaruh  dominan  terhadap  pajak  daerah kota Malang tahun 2008-2017.

## B. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, dengan  menekankan kepada Peranan  DBH  dan  Jumlah  Penduduk  terhadap  Pajak  Daerah  di  Kota Malang pada tahun 2008-2017.

## C. Bahan/cara Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dari secara berkala (time series) periode 2008 - 2017. Data sekunder yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  didapat  dari  BPS  (Badan  Pusat
Statistik) dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kota Malang  yaitu  data    realisasi  Pajak  Daerah,  data  DBH,  dan  data  jumlah penduduk Kota Malang tahun 2008 - 2017.

## D. Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  analisis  regresi  linear  berganda  dan  metode  analisis  statistik dengan menggunakan SPSS versi 24.00.

## 5. Pembahasan
A. Hasil Uji Normalitas
Tabel 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual Asymp. Sig. (2- tailed) 0,200
Berdasarkan pada tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas antara DBH dan Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnof diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200  > 0,05. Hal tersebut berarti data residual terdistribusi normal.

## B. Uji Multikolinearitas
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients Model Colinearity Statistics Tolerance VIF 1 DBH 0,781 1,281 Jumlah Penduduk 0,781 1,281
Berdasarkan  tabel  2    diatas,  dapat  dilihat  bahwa  uji  multikolinearitas dengan melihat nilai VIF dan nilai tolerance dari masing-masing variabel bebas yaitu DBH dan jumlah penduduk, tidak terdapat multikolinearitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai VIF dari varibael DBH dan jumlah

## FIKI RACHMAN , ASY ’ ARI , NAZIEF NIRWANTO , ARIS SISWATI , PENGARUH JUMLAH PENDUDUK
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PAJAK DAERAH KOTA MALANG ................... 9
penduduk sebesar 1,281 ≤ 10 serta nilai tolerance sebesar 0,781 ≥ 0,1.

## C. Uji Autokorelasi
Hasil  uji  autokorelasi  dengan  menggunkan  uji  Durbin-Watson didapatkan  nilai  DW  sebesar  0,805,  berdasarkan  ketentuan  nilai  DW terletak < 1,10 sehingga terdapat autokorelasi.

## D. Uji Heterokedastisitas
Pada grafik scatterplot,  bahwa tidak terdapat pola tertentu dan titik- titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka, dapat disimpulkan  bahwa  variabel  pada  penelitian  ini  tidak  terdapat heterokedastisitas.

## E. Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 4. Hasil Anaisis Regresi Linear Berganda
Hasil  analisisi  tabel  4,  maka  persamaan  regresi  linear  berganda  dapat diketahui sebagai berikut:
Y = -345085922000.000 + 0,979X2 Berdasarkan  hasil  persamaan  tersebut,  maka  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Nilai  konstanta  sebesar  -345085922000.000  artinya  besarnya  pajak daerah tanpa dipengaruhi oleh DBH dan jumlah penduduk  adalah sebesar Rp -345,085,922,000.
2. Koefisien  regresi  jumlah  penduduk  sebesar  0,979  menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang searah dengan  pajak  daerah,  artinya  semakin  tinggi  jumlah  penduduk
Variabel Bebas Koefisisen Regresi   T hitung Sig T DBH (X1) -0,111 -0,719 0,495 Jumlah Penduduk (X2) 0,979 6,315 0,000 Konstanta -345085922000.000 R 0,932 Adjusted R² 0,869 F 23,142 Sig. F 0,001
maka  pajak  daerah  juga  naik  begitu  pula  sebaliknya.  Jika  jumlah penduduk bertambah 1 jiwa maka pajak daerah akan naik sebesar Rp 0,979.
3. Angka  adjusted  R  square  (R2)  adalah  0,869  berarti  86,9%  pajak daerah kota Malang dipengaruhi oleh DBH dan jumlah penduduk sedangkan  sisanya  13,1%  dipengaruhi  oleh  variabel  yang  tidak diteliti.

## F. Uji Simultan (Uji F)
Pengujian ini dilakukan melalui analisis varian (Uji F) pada taraf α = 0,05  (5%).  Dari  perhitungan  diperoleh  nilai  Fhitung  sebesar  -0,663  yang lebih  kecil  dari  Ftabel  sebesar  23,142  sedangkan  nilai  signifikan  sebesar 0.001  lebih  kecil  dari  α  =  0.05  sehingga  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel bebas yaitu DBH  dan  jumlah  penduduk  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap variabel terikat yaitu pajak daerah.

## G. Uji t (t-test)
Dari hasil perhitungan program SPSS yang ditunjukkan pada tabel 12 diatas  maka  pengaruh  variabel  bebas  secara  parsial  terhadap  varibael terikat adalah sebagai berikut:
a. Pengaruh  DBH  terhadap  pajak  daerah  kota  Malang  berdasarkan hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai  thitung=  -0,719  ternyata  lebih besar  dari  ttabel  =  -6,267  dan  nilai  signifikansi  =  0,495  yang  lebih besar  dari  0,05,  hal  ini  berarti  bahwa  DBH  tidak  berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah kota Malang.
b. Pengaruh  jumlah  penduduk  terhadap  pajak  daerah  kota  Malang, berdasarkan  hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai  thitung  =  6,315 ternyata  lebih  besar  dari  ttabel  =  -6,267,  sedangkan  tingkat signifikansi  =  0,000  lebih  kecil  dari  0,05  hal  ini  berarti  jumlah penduduk  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pajak  Daerah  kota Malang.
c. Pengujian pengaruh variabel bebas secara parsial menggunakan uji t  dengan  cara  membandingkan  thitung  dengan  ttabel  pada  taraf α=5%.

## FIKI RACHMAN , ASY ’ ARI , NAZIEF NIRWANTO , ARIS SISWATI , PENGARUH JUMLAH PENDUDUK
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PAJAK DAERAH KOTA MALANG ................... 11

## H. Diskusi
Hasil  persamaan  regresi  linear  berganda  ini  menunjukkan  bahwa koefisien regresi satu variabel bebas yaitu DBH (X1) memiliki nilai yang negatif.  Dapat  diartikan  bahwa  variabel  bebas  tersebut  memiliki hubungan yang negatif. Dimana jika variabel bebas tersebut dalam hal ini DBH  mengalami  kenaikan  maka  variabel  terikat  dalam  hal  ini  adalah pajak  daerah  akan  mengalami  penurunan  atau  dapat  dikatakan berbanding  terbalik.  Hasil  perhitungan  regresi  diketahui  DBH  tidak berpengaruh signifikan karena tidak berpengaruh secara langsung, hal ini dikarenakan sumber penerimaan DBH kota Malang berasal dari dana bagi hasil  bukan pajak. Sebagian besar DBH bukan pajak tersebut bersumber dari cukai yang didukung oleh 56 pabrik rokok dan dengan produksi per tahun  sejumlah  30.030  juta  batang.  Dana  bagi  hasil  dalam  penelitian  ini merupakan  dana  untuk  desentralisasi  dan  pembangunan  daerah, sehingga  variabel  dana  bagi  hasil  merupakan  variabel  yang  sama fungsinya dengan pajak daerah.
Variabel  bebas  lainnya  yaitu  jumlah  penduduk  (X2)  memiliki  nilai yang  positif,  yang  berarti  bahwa  variabel  bebas  tersebut  memiliki hubungan  yang positif atau searah. Dimana jika variabel bebas dalam hal ini  adalah  jumlah  penduduk  mengalami  kenaikan,  maka  variabel  terikat dalam hal ini pajak daerah juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya jika jumlah  penduduk  turun  maka  akan  menurunkan  pajak  daerah.  Jika jumlah  penduduk  meningkat  maka  pemasukan  pajak  dari  setiap  pos sektor  pajak  akan  bertambah  yang  akan  menyebabkan  bertambahnya pajak daerah di kota Malang. Bertambahanya pajak daerah tersebut akan berpengaruh  pula  dengan  pembangunan  infrastruktur  yang  memadai.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  analisis  regresi  linear  berganda  tersebut bahwa Ha diterima sedangkan Ho ditolak maka dapat diketahui DBH dan jumlah  penduduk  berpengaruh  signifikan  terhadap  pajak  daerah  kota Malang.

## 6. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa Pajak daerah kota Malang dari tahun 2008 sampai 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya begitu juga dengan jumlah penduduk yang
ada di kota Malang selalu meningkat, hingga pada tahun 2017 mencapai 903,205  ribu  jiwa.  Hasil  analisis  regresi  linear  berganda  dapat  diketahui bahwa DBH dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah kota Malang pada tahun 2008 – 2017. Artinya, pajak daerah di  kota  Malang  tidak  dipengaruhi  oleh  DBH  dan  jumlah  penduduk. Jumlah penduduk berpengaruh secara dominan terhadap pajak daerah di kota  Malang  pada  tahun  2008-2017.  Hal  ini  disebabkan  karena  jumlah penduduk  yang  terus  meningkat  dikota  Malang  akan  semakin  banyak yang  membayar  pajak  dan  menyebabkan  penerimaan  pajak  ikut meningkat.

## Daftar pustaka
Awaliyah, Fadilatun. 2015. “ Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame  dana Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajka Daerah (Studi Kasus  Pada Dinas PPKAD Kabupaten Tegal) Periode 2011- 2014” . Jurnal. Universitas Dian Nuswantoro.
Badan  Pusat  Statistik.  2016.  Luas  Wilayah  Kota  Malang  Menurut Kecamatan . www.bps.go.id.  (diakses  pada  10-November-2018  21:24 WIB).
Badan  Pusat  Statistik.  2016.  Jumlah  Penduduk  Menurut  Jenis  Kelamin . www.bps.go.id. (diakses pada 10-November-2018 21:41 WIB). Badan  Pelayanan  Keuangan  dan  Aset  Daearah.  2017.  Realisasi  APBD. www.bpkad.malangkota.go.id.  (diakses  pada  11-November-2018 19.05 WIB)
Bagus  DP,  Ida,  Dwirandra.  2015.  “ Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Bagi  ahasil, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali” . Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
Haryanto, JT dan Astuti E. 2006. Kemandirian Daerah: Sebuah Perspektif dengan  Metode  Path  Analysis. Jurnal  Manajemen Usahawan .  Nomor 03. Jakarta: Lembaga Management FE UI.
Ghozali,  Imam.  2013. Aplikasi  Analisis  Multivariance  dengan  Program  IBM SPSS 21 . Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Gujarati, Damodar, 2003, Basic Econometrics , McGraw Hill, New York. Hamonang  S,  Timbul.  2009. “Kepatuhan  Pajak  (Tax  Compliance)  dan  Bagi HASIL  Pajak  dalam  Perekonomian  Jawa  Timur”. JESP  VOL.1,No.2. Jakarta.
Hasan, Iqbal. 2004. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik . Jakarta: Bumi Aksara.

## FIKI RACHMAN , ASY ’ ARI , NAZIEF NIRWANTO , ARIS SISWATI , PENGARUH JUMLAH PENDUDUK
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PAJAK DAERAH KOTA MALANG ................... 13
Januarti P, Nora. Mangiring PS, Hengki. 2017. “ Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor  Terhadap  Pendapatan  Pajak  Daerah”. Jurnal  EK  &  BI. Politeknik Bisnis Indonesia.
Kumalawati,  Esi.  2015. “Pengaruh  PDRB  dan  Jumlah  Penduduk  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  Periode 2000- 2014”. Jurnal. Universitas Mumadaiyah Yogyakarta
Lady  S,  Syska.  2017.  “ Pengaruh  PBB  dan  BPHTB  Terhadap  Pajka  Daerah Kabupaten Klaten”. JRAK, Vol. 13, No. 2. Universitas Widya Dharma Klaten.
Maivira,  Enjelia.  2016. “Pengaruh  PDRB  dan  Jumlah  Penduduk  Terhadap Pajak  Daerah  di  Kabupaten  Sijunjung”. Jurnal  Ekonomi.  Universitas Andalas. Mardiasmo. 2016. Perpajakan  Edisi  2016 . Yogyakarta: Penerbit ANDI
Mulyati  Y,  Sri.  2017.  “ Dana  Bagi  Hasil  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap Belanja  Daerah  pada  Provinsi  Aceh”. Jurnal  Ekonomi.  Universitas Malikusaleh.
Rusli,  Said.  2012.  “Pengantar  Ilmu  Kependuukan”.  Pustaka  LP3ES. Jakarta.
Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Teori Mikroekonomi. Edisi Ketiga. Cetakan ke-20.  PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Undang-undang  No  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . Undang-undang  No  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Widyasari, Nurul. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  (PDRB)”. Naskah  Publikasi.  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.