Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## ANALISIS YURIDIS TENTANG PASAL 506 KUHP SEBAGAI PERATURAN UTAMA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI
Kadek Martha Hadi Parwanta 1 , Made Sugi Hartono 2 , Ni Ketut Sari Adnyani 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {marthahadi10@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id,niktsariadnyani@gmail.com}

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisa tentang Pasal 506 KUHP sebagai peraturan  utama  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  prostitusi  (2)  mengetahui  dan menganalisis  interpretasi  hukum  terhadap  Pekerja  Seks  Komersial  sebagai  korban  dalam tindak  Pidana  Prostitusi.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum normatif,  maka  jenis  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan peraturan  Perundang-undangan  (statute  approach),  dan  pendekatan  kasus.  Sumber  bahan hukum  yang  digunakan  yaitu  sumber  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Teknik  studi kepustakaan  (library  research).  Hasil  penelitian  menunjukan  (1)  tindak  pidana  prostitusi  di indonesia diatur dalam Pasal 506 KUHP, dalam Pasal ini hanya membahas dan menjatuhkan pidana  kepada  seseorang  yang  mengambil  keuntungan  dari  perbuatan  cabul  atau  seseorang yang  berprofesi  sebagai  mucikari  atau  germo  dalam  Pasal  ini  tidak  membahas  tentang seseorang yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial dan juga pengguna jasa, (2) dalam Pasal  506  KUHP  tidak  mengatur  tentang  seseorang  yang  bekerja  sebagai  pekerja  seks komersial  sehingga  Pasal  ini  tidak  dapat  menjatuhkan  hukumam  pidana  kepada  seseorang yang  berprofesi  sebagai  pekerja  seks  komersial,  selama  ini  pekerja  seks  komersial  hanya dianggap sebagai korban yang tidak berdaya.
Kata kunci: Pasal 506, Tindak Pidana Prostitusi, Pekerja Seks Komersial

## ABSTRACT
This study aims to (1) study and analyze of Article 506 of the Criminal Code as the main rule in  combating  prostitution  crime  (2)  to  find  out  and  analyze  legal  interpretations  of commercial sex workers as victims of the crime of prostitution. The type of research used is the type of normative legal research, so the type of approach used in this research is statute approach and the case approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and  tertiary  legal  material  sources.  The  legal  materials  used  in  this  research  is  library research.  The  results  show  (1)  the  crime  of  prostitution  in  Indonesia  is  regulated  in  Article 506  of  the  Criminal  Code,  in  this  Article  it  only  discusses  and  imposes  crimes  against someone who takes advantage of obscene acts or A person who works as a pimp or pimp in this Article does not discuss a person who is a commercial sex worker and is also a service user,  (2)  Article  506  of  the  Criminal  Code  does  not  regulate  someone  working  as  a commercial sex worker so this Article cannot impose a criminal punishment to someone Those who work as commercial sex workers, so far, commercial sex workers are only considered as helpless victims.
Keywords: Article 506, Prostitution Crime, Commercial Sex Workers

## PENDAHULUAN
Prostitusi  merupakan  tindak  pidana yang  sudah  sangat  lumrah  kita  temui  dalam
kehidupan sehari-hari. Dikarenakan mudahnya akses  untuk  mencari  tempat  untuk  pelacuran menyebabkan  para  pengguna  jasa  datang  dan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
menyalurkan  hawa  nafsunya.  Sehingga  tindak pidana  ini  semakin  marak  terjadi.  Tingginya angkat pelacuran menyebabkan sebuah keresahan dan juga ketakutan bagi masyarakat. Ketakutan  ini  bukan  lagi  ketakutan  tanpa alasan,  mereka  yang  menyewakan  atau menjual tubuhnya sering kali dianggap sebagai sampah  masyarakat  yang  nista  dan  hina. Berkaca  dari  hal  tersebut  bagaimana  jika tindak  pidana  ini  terjadi  pada  orang-orang terdekat  seperti  saudara,  dan  anak,  tentu  saja hal  ini  akan  menimbulkan  penilaian-penilaian negatif dari lingkungan terdekat.
Jika  dikaji  lagi  prostitusi  merupakan permasalahan  yang  sangat  kompleks  karena hal  ini  menyangkut  berbagai  aspek  kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan prostitusi ini akan berkaitan dengan aspek hukum, gender, sosial, agama,  kesehatan,  psikologi,  serta  moral  dan etika  (Syafrudin,  2007:16).  Ditinjau  dari  segi sosial  tindak  pidana  prostitusi  dianggap sebagai  kanker  masyarakat.  Ditinjau  dari  segi agama  tindak  pidana  prostitusi  merupakan perbuatan  yang  dilarang  atau  haram.  Dalam Al-Qur’an,  tindakan  prostitusi  itu  dianggap sebagai  perbuatan  zina  yang  berkaitan  dengan hubungan  persetubuhan  di  luar  ikatan perkawinan.  Ditinjau  dari  segi  kesehatan tindak  pidana  prostitusi  dapat  memudahkan penyebaran  penyakit  yang  berbahaya  seperti contohnya  penyakit  HIV-Aids  serta  penyakit yang  membahayakan  keturunan.  Ditinjau  dari pandangan  hukum,  tindak  pidana  prostitusi dianggap  sebagai  perbuatan  yang  melanggar atau  bertentang  dengan  kaidah  hukum  pidana. Tindak pidana prostitusi ini termuat pada Pasal 296  KUHP  dan  Pasal  506  yang  mengancam hukuman  penjara  bagi  siapa  saja  yang pekerjaannya  atau  kebiasaannya  dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu praktik  tindak  pidana  prostitusi  di  Indonesia terjadi semakin banyak dan semakin kompleks. Hal  ini  disebabkan  karena  masih  banyaknya tempat-tempat  prostitusi  besar  yang  masih berdiri sampai saat ini. aktivitas tindak pidana prostitusi  ini  menjadi  sangat  beragam,  ada yang terorganisir dan ada pula yang dilakukan secara  individual.  Bentuk  dari  tindak  pidana prostitusi  yang  terorganisir  adalah  adanya sebuah  lokasi  tetap  untuk  tempat  terjadinya tindak  pidana  prostitusi  tersebut,  contohnya klub  malam,  spa  atau  salon,  rumah  bordir. Sedangkan  tindak  pidana  prostitusi  yang
dilakukan  secara  individual  atau  tidak terorganisir  dapat  ditemukan  pada  perempuan yang  menjajakan  dirinya  di  pinggir  jalan, pasarannya  pun  sangat  beragam  dari  pasaran kelas menengah hingga pasaran kelas bawah.
Tidak  hanya  itu  tindak  pidana prostitusi tidak hanya ditemukan pada tempat- tempat tertentu saja. Seiring dengan perkembangan  teknologi  yang  semakin  maju dan  memberikan  dampak  positif  bagi masyarakat,  yang  memudahkan  interaksi  dan bertukar  informasi,  perkembangan  teknologi juga  memberikan  dampak  negatif  yang  cukup besar  salah  satu  contoh  adalah  mudahnya menemukan  video  pornografi  dan  banyaknya perbuatan  asusila  yang  dilakukan  melalui media  internet.  Karena  hal  tersebut  pula banyak menimbulkan kejahatan-kejahatan baru yang  dilakukan  melalui  dunia  maya  salah satunya adalah tindak pidana prostitusi melalui media  sosial  atau  sering  kita  disebut  sebagai prostitusi online.
Dalam tindak pidana prostitusi seseorang  yang  menjajakan  atau  menjual dirinya  dapat  disebabkan  karena  berbagai faktor. Seperti faktor ekonomi yang mendesak. Faktor  ini  merupakan  faktor  utama  yang mendorong seorang perempuan untuk menjual diri.  Menjual  diri  dianggap  menjadi  jalan pintas  yang  dapat  mereka  tempuh  sehingga lebih  mudah  dan  lebih  cepat  dalam  mencari uang.  Guna  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari  dan  mampu  bersaing  dalam pergaulan.  Selain  itu  tingkat  pendidikan  yang rendah  juga  mempengaruhi  seorang  wanita untuk  menjadi  seorang  pelacur.  Mereka  yang tidak  mendapatkan  Pendidikan  memiliki  daya pemikiran  yang  rendah,  sehingga  sangat mudah untuk terjerumus ke dalam pelacuran. Fenomena  tindak  pidana  prostitusi yang  ditemukan  di  Indonesia  sangat  beragam, mulai dari kelas rendah yang menawarkan tarif yang  murah  dan  sangat  terjangkau  bagi seorang  yang  memiliki  perekonomian  rendah sampai  dengan  pelacuran  kelas  tinggi  yang memiliki  tarif  yang  sangat  luar  biasa  yang hanya  bisa  dijangkau  oleh  orang-orang  yang taraf ekonominya tinggi.
Di Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan  tindak  pidana  prostitusi  sangat  jelas diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  pada  Pasal  296  dan  Pasal  506.  Dalam Pasal 296 berbunyi:
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan  atau  memudahkan  perbuatan cabul  oleh  orang  lain  dengan  orang  lain,  dan menjadikannya  sebagai  mata  pencarian  atau kebiasaan,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.
Kemudian  pada  Pasal  506  berbunyi: “Barang  siapa  menarik  keuntungan  dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan  sebagai  mata  pencarian,  diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.
Dari  kedua  Pasal  tersebut  yang merupakan  sumber  utama  dari  penegakan tindak pidana prostitusi di Indonesia dapat kita simpulkan  bahwa  kedua  Pasal  tersebut  hanya dapat  menjerat  perantara  dari  tindak  pidana prostitusi  yaitu  germo,  mucikari,  atau  pemilik dari  tempat  yang  dijadikan  sebagai  lokasi prostitusi tersebut. Tidak ada ketentuan khusus dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP) yang mengatur secara khusus tentang ancaman  bagi  PSK  (Pekerja  Seks  Komersial) dan  juga  bagi  pengguna  atau  konsumen  jasa dari tindak pidana prostitusi.
Tindak  pidana  prostitusi  tindak  hanya tentang  bagaimana  pengaturan  terhadap mucikari. Di dalam sebuah tindak pidana tidak hanya  satu  unsur  yang  berada  di  dalamnya sehingga  tindak  pidana  itu  dapat  terjadi,  ada beberapa unsur yang mendukung atau menjadi syarat  sehingga  tindak  pidana  tersebut  terjadi. Dalam  tindak  pidana  prostitusi  ada  beberapa unsur  yang  harus  ada  sehingga  tindak  pidana ini  berlangsung.  Di  antaranya  adalah  adanya seorang  yang  menyediakan  tempat  atau mempermudah terjadinya transaksi yang sering disebut  sebagai  germo  atau  mucikari. Kemudian, ada seorang pekerja seks komersial (PSK)  yang  nantinya  akan  menawarkan dirinya.  Terakhir,  ada  pengguna  jasa  yang nantinya  akan  menggunakan  jasa  dari  PSK yang  kemudian  ditukarkan  dengan  imbalan berupa barang atau uang sebagai gantinya.
Kasus  tindak  pidana  prostitusi  sangat banyak  terjadi  di  Indonesia,  contohnya  adalah tindak  pidana  prostitusi  yang  terjadi  di  Gang Dolly,  Surabaya.  Dahulu  di  lokasi  ini merupakan salah satu tempat prostitusi terbesar di  Asia  Tenggara.  Lelaki  hidung  belang  dari kalangan  rendah  hingga  kalangan  atas  tidak sulit  ditemukan  di  tempat  ini.  Sekarang,  gang Dolly  sudah  di  tutup  oleh  wali  kota  Surabaya saat  itu.  Alasan  ditutupnya  gang  Dolly  yaitu
tempat  tersebut  dianggap  sebagai  lokasi  kasus human trafficking yang kian menjadi saat itu.
Selanjutnya,  kasus  tindak  pidana prostitusi  yang  berkedok  panti  pijat  yang berlokasi di Kawasan Cibinong, Cileungsi, dan Ciawi.  Dalam  kasus  tersebut  setidaknya ditemukan  6  gadis  belia  yang  dijadikan pemuas  nafsu  lelaki  hidung  belang  atau  yang lebih dikenal sebagai PSK. Dalam penggerebekan  yang  dilakukan,  petugas berhasil  mengamankan  dua  orang  tersangka selaku pengelola tempat dan mami (mucikari). Selain kasus-kasus diatas, banyak pula kasus  tindak  pidana  prostitusi  yang  dilakukan secara  online,  atau  sering  disebut  sebagai tindak  pidana  prostitusi  online.  Salah  satu kasus  yang  paling  terkenal  adalah  kasus prostitusi  online  yang  menjerat  artis  Vanessa Angel. Kasus ini terungkap setelah dilakukannya  penyidikan  selama  satu  bulan. Polisi  melakukan  penggerebekan  di  sebuah hotel dan mengamankan VA beserta pasangannya. Adapun modus operandi prostitusi  artis  tersebut  pihak  mucikari menghubungi VA bahwa ada pria yang tertarik kepadanya.  Berkaitan  dengan  lokasi,  sang mucikari  bersama  lelaki  hidung  belang menyepakati  lokasi  di  sebuah  hotel  di Surabaya.
Prostitusi  merupakan  salah satu  dari  tindakan  yang  melanggar  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  dan  merupakan  bentuk  dari kekerasan  terhadap  perempuan  (LBH  APIK Semarang,  2010).  Dalam  tindak  pidana prostitusi perempuan merupakan objek pemuas bagi  pengguna  jasa  dan  dapat  mendatangkan keuntungan  bagi  mucikari.  Pelacuran  atau prostitusi  dapat  dikategorikan  sebagai  sarana untuk  membeli  pelecehan  seksual  sehingga dapat  kita  simpulkan  bahwa  pelacuran  atau prostitusi  ini  adalah  tindakan  pemerkosaan yang di bayar. Dalam pelacuran atau prostitusi pengguna jasa memberikan bayaran untuk PSK sehingga  pengguna  jasa  ini  dapat  menikmati dan  berbuat  seenaknya  kepada  PSK.  Hal tersebut  dapat  membuktikan  bahwa  tindak pidana  prostitusi  ini  merupakan  bagian  dari bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Berdasarkan  latar  belakang yang  sudah  dipaparkan  diatas,  maka  perlu dilakukan  kajian  lebih  mendalam  mengenai tindak pidana prostitusi, khususnya bagaimana pengaturan  terhadap  tindak  pidana  prostitusi yang  ada  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  maka
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  lanjut tentang  “ANALISIS  YURIDIS  TENTANG PASAL 506 KUHP SEBAGAI PERATURAN UTAMA  DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI”

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian jenis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  atau  ditetapkan  terhadap  suatu permasalahan hukum tertentu.
Berkaitan  dengan  jenis  penelitian  yang di  ambil  oleh  peneliti,  yaitu  penelitian  hukum normatif,  maka  jenis  pendekatan  yang digunakan peneliti adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( statute approach ) dan Pendekatan Kasus.
Sumber-sumber  bahan  hukum  terdiri dari  Bahan  Hukum  Primer,  Bahan  Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan dengan cara menginventaris
dan mengidentifikasi peraturan perundang- undangan.  Oleh  karena  itu  Teknik  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan ( library research ).
Dalam  penelitian  ini  Teknik  analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deskripsi. Teknik  analisis  bahan  hukum  deskripsi merupakan Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dengan menguraikan terhadap suatu kondisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum  yang  terkandung  di  dalam  sebuah bahan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Identifikasi Pasal 506 KUHP
Tindak  pidana  prostitusi  merupakan tindakan  yang  terkait  dengan  tindakan pelacuran,  yang  pada  dasarnya  merupakan permasalahan  masyarakat,  sebab  kegiatan pelacuran  merupakan  gejala  masyarakat  yang dimana seorang wanita menjual dirinya kepada seseorang  untuk  melakukan  sebuah  hubungan badan  yang  kemudian  mendapatkan  upah  dari kegiatan  tersebut.  Bahaya  dari  praktik prostitusi  bagi  segala  aspek  kehidupan masyarakat  sudah  dalam  tahapan  yang  sangat membahayakan,  meskipun  hal  tersebut  sudah disadari  oleh  para  pihak  dalam  praktiknya,
akan  tetapi  dalam  realitanya  prostitusi  masih tetap  bertahan  dan  ada  di  sekitar  kita.  Hal  ini dikarenakan masih banyaknya anggota masyarakat  baik  dari  golongan  rendah, menengah  maupun  golongan  atas  yang  belum menyadari  bahwa  tindak  pidana  prostitusi merupakan  tindakan  yang  memiliki  bahaya besar dan dosa yang besar. Untuk menanggulangi  perkembangan-perkembangan tindak pidana prostitusi yang sudah menjamur di  Indonesia,  maka  hukum  positif  Indonesia memuat  dan  mengatur  segala  perbuatan  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana.
Berkaitan dengan tindak pidana prostitusi  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  pidana  khususnya  pada  Pasal  506  dan 296  KUHP.  Dalam  Pasal  506  KUHP,  Dalam Pasal  ini  berbunyi:  “Barang  siapa  menarik keuntungan  dari  perbuatan  cabul  seorang wanita  dan  menjadikan  sebagai  mata pencarian,  diancam  dengan  kurungan  paling lama  satu  tahun”.  Jika  diidentifikasi  kata “barang siapa” pada Pasal tersebut merupakan unsur yang mengacu kepada orang, orang yang dimaksud  adalah  orang  yang  melakukan sebuah  berbuatan,  kemudian  terdapat  kata “menarik  keuntungan  dari  perbuatan  cabul seorang wanita” jika dicermati kembali kata ini ditunjukkan  kepada  seseorang  yang  disebut sebagai  mucikari,  selanjutnya  “menjadikan sebagai pencarian”.
Unsur  yang  pertama  yaitu  “barang siapa”,  kata  ini  menunjukkan  orang,  baik  pria atau  pun  wanita  yang  apabila  orang  tersebut terbukti  memenuhi  semua  unsur  dari  tindak pidana  yang  dimaksudkan  di  dalam  ketentuan pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  506  maka orang  tersebut  dapat  disebut  sebagai  pelaku dari  sebuah  tindak  Pidana.  Unsur  yang  kedua yaitu  “menarik  keuntungan  dari  perbuatan cabul  seorang  wanita”,  Undang-undang  tidak menjelaskan  tentang  keuntungan  apa  yang sebenarnya  dimaksudkan  di  dalam  ketentuan pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  506  KUHP, tetapi  pada  hakikatnya  keuntungan  tersebut harus  berupa  keuntungan  yang  bersifat kebendaan  dalam  artian  seorang  germo  atau mucikari menggantungkan diri pada uang yang dihasilkan  dari  kegiatan  perbuatan  cabul seorang  wanita  untuk  membiayai  sebagian besar  kebutuhan  hidupnya.  Unsur  yang  ketiga adalah  “menjadikan  sebagai  pencarian”,  unsur ini  dapat  dimaknai  bahwa  perbuatan  yang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
dilakukan  oleh  seorang  germo  atau  mucikari merupakan  bentuk  perbuatan  yang  dilakukan atau berlangsung secara terus-menerus sehingga  dijadikan  sebagai  suatu  kebiasaan dalam  mendapatkan  keuntungan  dari  hasil praktik prostitusi.
Jika  dikaji  dari  perbuatannya  dalam pasal  tersebut  tidak  ditemukan  kata  prostitusi, yang  ada  adalah  kalimat  “Perbuatan  Cabul”. Berhubungan dengan perbuatan cabul, R.Soesilo  mengatakan  bahwa  perbuatan  cabul merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan  (kesopanan)  atau  perbuatan  yang dianggap  keji,  semua  itu  dalam  lingkungan nafsu  birahi  kelamin  (R.Soesilo,  2005:  327). Kata  keji  dalam  sebuah  definisi  mengenai perbuatan  cabul  menunjukkan  adanya  suatu suasana  psikis  yang  kejam.  Sementara tindakan  prostitusi  yang  tidak  berasal  dari perbuatan  trafficking  atau  perdagangan  orang adalah  tindakan  atau  aktivitas  seksual  yang dilakukan  tidak  dengan  suatu  kekejian,  dan bahkan selalu disertai dengan sebuah transaksi keuangan  secara  disengaja.  Berbeda  halnya dengan  tindakan  prostitusi  yang  berkaitan dengan  kejahatan  perdagangan  orang,  dimana di dalamnya ditemukan sebuah unsur paksaan, ketidaksetujuan  seorang  perempuan  untuk melakukan sebuah aktivitas seksual, walaupun disertai  dengan  adanya  transaksi  uang,  tetapi transaksi tersebut ditunjukkan untuk keuntungan mucikari.
Selanjutnya, dalam Pasal 296 berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan  atau  memudahkan  perbuatan cabul  oleh  orang  lain  dengan  orang  lain,  dan menjadikannya  sebagai  mata  pencarian  atau kebiasaan,  diacam  dengan  pidana  penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.
Tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam Pasal  296  KUHP  terdiri  dari  beberapa  unsur sebagai berikut:
a. Barang siapa.
b. Dengan sengaja.
c. Memudahkan.
d. Dilakukannya  perbuatan  cabul  oleh orang lain.
e. Menjadikan  sebagai  mata  pencaharian atau kebiasaan.
Ditinjau  dari  unsur  objektif  yang terdapat  dalam  Pasal  296  KUHP,  unsur  yang pertama  yaitu  “barang  siapa”  menunjukkan orang,  baik  pria  maupun  wanita  yang  apabila
orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan  Pasal  296  KUHP  maka  orang tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  pelaku  dari sebuah tindak pidana.
Selanjutnya yaitu unsur “memudahkan”, dalam  unsur  tindakan  memudahkan,  yaitu dengan  cara  monolog,  memperlancar,  atau memberikan  kesempatan  kepada  orang  lain untuk  dilakukannya  tindakan  yang  melanggar kesusilaan dengan orang lain. Kata memudahkan  dalam  unsur  ini  dapat  juga dimaknai  pihak  (mucikari)  melakukan  sebuah perbuatan  yang  pasif  karena  memberikan kesempatan kepada orang lain yang melalukan perbuatan  cabul.  Sehingga,  dalam  hal  ini seorang  yang  dimaksud  dalam  Pasal  tersebut merupakan pihak ketiga yang bertugas menjadi penghubung  sehingga  terjadinya  tindakan melanggar  kesusilaan  antara  pemberi  jasa (PSK) dan pemakai jasa.
Menurut  Prof.  Noyon  dan  Prof. Langemeijer (Lamintang, 2011: 196), perbuatan  yang  memudahkan  terjadinya  suatu tindakan  yang  melanggar  kesusilaan  itu  juga dipandang  sebagai  telah  selesai  dilakukan, walaupun tindakan melanggar kesusilaan yang dimaksud  untuk  dimudahkan  oleh  pelaku  itu ternyata telah tidak terjadi dilakukan.
Selanjutnya  “Menjadikan  sebagai  mata pencaharian  atau  kebiasaan”,  dapat  diartikan perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seorang mucikari merupakan perbuatan yang berlangsung  secara  terus-menerus  sehingga dijadikannya  sebagai  suatu  kebiasaan  dalam mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  praktik prostitusi.
Hoge  Road  (Lamintang,  2011:  204) memberikan  sebuah  pernyataan  bahwa  orang hanya  dapat  berbicara  tentang  membuat sebagai kebiasaan jika tindakan-tindakan yang bersangkutan  telah  dilakukan  berulang-ulang kali,  dan  antara  tindakan-tindakan  tersebut terdapat suatu hubungan yang tertentu. Kemudian  selanjutnya  ditinjau  dari unsur subjektif yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, yaitu berupa adanya unsur kesengajaan dari  pelaku  (mucikari)  untuk  memudahkan orang  lain  berbuat  cabul  serta  menjadikannya sebagai mata pencaharian. Kesengajaan pelaku itu  harus  ditunjukkan  pada  perbuatan- perbuatan yang menyebabkan atau memudahkan  dilakukannya  tindakan-tindakan melanggar  kesusilaan  oleh  orang  lain  dengan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
orang  ketiga,  dan  membuat  kesengajaan tersebut sebagai sebuah mata pencaharian atau sebagai sebuah kebiasaan.
Pasal  296  KUHP  menjelaskan  bahwa subjek  hukum  atau  pelaku  adalah  tindak melakukan perbuatan cabul melainkan memudahkan  seseorang  melakukan  perbuatan cabul dengan orang lain.
Menurut Simons (Lamintang, 2011: 204) pada  awalnya  ketentuan  pidana  yang  diatur dalam  Pasal  296  KUHP  dimaksudkan  untuk melarang  perbuatan  membuat  tempat-tempat pelacuran.  Akan  tetapi,  dengan  diadakannya perubahan  di  dalam  rumusan-rumusannya, kemudian  yang  disebut  tempat-tempat  rendez- vous  itu  juga  termasuk  dalam  pengertian tempat,  yang  penyelenggaraannya  merupakan tindakan  yang  dilarang  di  dalam  ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP.
Berkaitan dengan Pasal 506 dan Pasal 296  KUHP  dengan  adanya  pendapat  dari R.Soesilo  bisa  dimaknai  bahwa  tindak  pidana prostitusi  merupakan  perbuatan  cabul  yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan)  atau  perbuatan  yang  keji  dalam lingkungan  nafsu  birahi  kelamin.  Dilakukan suatu pembayaran sebagaimana dikemas dalam kata  keuntungan  yang  menunjukkan  bahwa dalam  perbuatan  cabul  tersebut  ada  sebuah transaksi  yang  memberikan  suatu  keuntungan baik  berupa  uang  maupun  barang  oleh pengguna jasa.
Jadi,  pada  Pasal  506  dan  Pasal  296  ini memiliki fungsi yang sama yaitu dipergunakan untuk  menjatuhkan  pidana  pada  perkara Prostitusi. Kedua Pasal ini memiliki perbedaan, berkaitan dengan unsur kesengajaan  dalam  perbuatan  prostitusi,  ada perbedaan  antara  perumusan  dalam  Pasal  296 dan  Pasal  506  KUHP.  Pasal  296  KUHP mencantumkan  unsur  sengaja  secara  eksplisit, sedangkan Pasal 506 tidak merumuskan unsur sengaja.  Berkaitan  dengan  hal  ini  tidak dirumuskan  kesengajaan  secara  jelas,  menurut Soedarto  (Soedarto,  2009:18),  kesengajaan dapat dilihat dari keseluruhan kalimat terutama kata  kerja  yang  terdapat  dalam  rumusan  Pasal tersebut,  yaitu  terdapat  klausul  “menarik keuntungan”  Yang  tidak  dapat  semata-mata dikatakan  sebagai  kealpaan.  Dengan  demikian kedua Pasal itu sebenarnya mengandung unsur kesengajaan.
Perbedaan selanjutnya dari Pasal tersebut  terletak  pada  pelaku  yang  harus
bertanggungjawab  terhadap  tindak  pidana prostitusi.  Pada  Pasal  296  KUHP  yang bertanggungjawab  atas  perbuatan  prostitusi adalah  “Penghubung”,  yaitu  orang  yang mempermudah adanya perbuatan cabul sedangkan  pada  Pasal  506  KUHP,  yang dianggap  bertanggungjawab  adalah  mucikari sebagai  penarik  keuntungan  atau  pelaku langsung.  Penghubung  diberi  sanksi  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  mucikari  karena penghubung  mempunyai  peran  yang  lebih penting dalam terjadinya kegiatan illegal, yaitu dengan perannya mencari pelanggan atau laki- laki hidung belang. Dengan pengaturan seperti itu  maka  menjatuhkan  pidana  terhadap mucikari dan penghubung atau calo sebenarnya  tidaklah  cukup  dalam  konteks penanggulangan  tindak  pidana  prostitusi karena  realisasi  dari  tindak  pidana  prostitusi juga melibatkan wanita penyedia jasa seks atau wanita pekerja seks dan pengguna jasa seks.

## Interpretasi Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial  (PSK)  Sebagai  Korban  Dalam Tindak Pidana Prostitusi
Tindak  pidana  prostitusi  merupakan  sebuah penyakit  masyarakat  yang  sudah  sangat meresahkan,  Prostitusi  sendiri  merupakan suatu  tindakan  yang  menawarkan  jasa  seksual kepada  seseorang  guna  memuaskan  hawa nafsu,  untuk  kemudian  di  tukarkan  dengan materi  atau  uang  sebagai  imbalannya.  Di dalam  tindak  pidana  prostitusi  tentu  saja terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, pihak-pihak  tersebut  yaitu  Mucikari,  Pekerja Seks  Komersial  (PSK),  kemudian  pengguna jasa.  Mucikari  adalah  orang  yang  berperan sebagai  pengasuh,  perantara,  dan  pemilik pekerja  seks  komersial  (PSK).  Pekerja  Seks komersial  (PSK)  adalah  seseorang  yang menjual jasanya untuk hubungan seksual untuk uang  atau  disebut  pelacur.  Pekerja  seks komersial  adalah  ungkapan  yang  diperhalus dari sebuta pelacur selain itu ada juga sebutan yang  menyebutkan  wanita  tunasusila  yang jelas  mengacu  kepada  pekerja  seks  komersial (PSK).  Pengguna  Jasa  adalah  orang  yang menggunakan jasa dari Pekerja Seks komersial (PSK)  guna  memenuhi  hawa  nafsunya  yang kemudian  memberikan  bayaran  kepada  PSK dan mucikari.
Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Indonesia
Sebuah  tindakan  yang  tergolong  ke dalam  sebuah  tindak  pidana,  di  Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa Undang-undang pidana khusus untuk perbuatan yang digolongkan  sebagai  perbuatan  pidana  setelah penetapan  atau  pengesahan  KUHP  di Indonesia  (Maliarta,  2018).  Masalah  pekerja seks  komersial  yang  terdapat  di  Indonesia sangat  bertentang  dengan  norma  hukum, khususnya  norma  agama,  norma  kesopanan dan  norma  kesusilaan  (Pradiva,  2017:  19).  Di dalam KUHP Indonesia masih belum mengatur secara khusus tentang Pekerja Seks Komersial (PSK)  ataupun  terkait  pemidanaan  PSK tersebut.  KUHP  hanya  dapat  menjerat  dan menjatuhkan  pidana  terhadap  penyedia  jasa PSK atau mucikari atau germo.
Dalam  Pasal  506  KUHP  berbunyi:  “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang  wanita  dan  menjadikan  sebagai  mata pencarian,  diancam  dengan  kurungan  paling lama satu tahun”. Dalam Pasal ini mengandung beberapa unsur yaitu:
1. Barang siapa Kata  barang  siapa  ditunjukkan  kepada orang, baik seseorang itu pria maupun seorang wanita  yang  apabila  orang  tersebut  terbukti memenuhi  semua  unsur  dari  tindak  pidana yang  dimaksud  pada  ketentuan  Pasal  506 KUHP,  maka  orang  tersebut  dapat  dikatakan sebagai pelaku.
2. Menarik  Keuntungan  Dari  Perbuatan Cabul seorang Wanita Menarik  keuntungan  dari  perbuatan cabul  seorang  wanita  adalah  seseorang  yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan cabul yang  dilakukan  oleh  seorang  wanita  yang dalam  hal  ini  dimaksudkan  wanita  adalah seorang  pekerja  seks  komersial  (PSK), kemudian seseorang yang mengambil keuntungan  tersebut  dimaksudkan  kepada seorang  germo  atau  mucikari.  Keuntungan tersebut harus berupa keuntungan yang bersifat kebendaan  dalam  artian  seorang  germo  atau mucikari menggantungkan diri pada uang yang dihasilkan  dari  kegiatan  perbuatan  cabul seorang PSK untuk membiayai sebagian besar kebutuhan hidupnya.
3. Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian Unsur  ini  dapat  diartikan  perbuatan
yang  dilakukan  oleh  seorang  germo  atau mucikari  merupakan  suatu  bentuk  perbuatan
yang  dilakukan  dan  berlangsung  secara  terus- menerus  sehingga  dijadikan  sebagai  sebuah kebiasaan dalam mendapatkan keuntungan dari hasil praktik prostitusi.
4. Diancam  Dengan  Kurungan  Paling Lama Satu Tahun
Dari  unsur-unsur  tersebut  dapat disimpulkan bahwa Pasal 506 KUHP mengatur tentang seseorang yang bekerja atau mengambil  keuntungan  dari  perbuatan  cabul seseorang  yang  dalam  hal  ini  ditunjukkan kepada  seseorang  yang  berprofesi  sebagai seorang  germo  atau  mucikari.  Seseorang  yang memenuhi  unsur-unsur  tersebut  maka  akan dapat
dipidana
dan dimintai pertanggungjawaban pidananya. Pasal ini tidak dapat mempidanakan seseorang yang berprofesi  sebagai  Pekerja  Seks  Komersial (PSK)  yang  merupakan  bagian  dari  tindakan prostitusi  karena  dalam  Pasal  ini  tidak mendefinisikan  atau  mengatur  seseorang  yang berprofesi  sebagai  Pekerja  Seks  Komersial atau  PSK,  hal  ini  berdasarkan  kepada  asas hukum  pidana  yaitu  Nullum  Delictum  Nulla Poena  Sine  Praevia  Lege  Poenali  atau  asas legalitas  yang  memiliki  arti  tiada  suatu perbuatan  boleh  dihukum,  melainkan  atas kekuatan  ketentuan  pidana  dalam  undang- undang,  yang  ada  terlebih  dahulu  daripada perbuatan itu (R.Soesilo, 1996: 27).
Indonesia  sendiri  seharusnya  sudah mulai  melihat  prostitusi  ini  sebagai  suatu tindak  pidana  dan  cara  untuk  menghentikan tindak prostitusi ini adalah dengan menjatuhkan  pidana  terhadap  para  pelaku prostitusi yang dimaksud dalam hal ini adalah Pekerja  Seks  Komersial  (PSK).  Pelaku prostitusi yang dalam hal ini adalah para PSK sudah  layak  untuk  dimasukkan  ke  dalam hukum  pidana  kita  karena  memenuhi  tiga kriteria  kriminalisasi  yang  disampaikan  oleh Moeljatno.
1) Bekerja  sebagai  PSK  sudah  jelas  adalah suatu  tindakan  yang  seharusnya  dilarang karena  tidak  sesuai  dengan  norma  yang ada di Indonesia.
2) Penjatuhan  pidana  terhadap  para  PSK adalah jalan untuk mengurangi PSK yang ada  dan  mengurangi  tindak  pidana prostitusi itu sendiri.
3) Penjatuhan  hukuman  terhadap  PSK  ini tentu  dapat  dilakukan  apabila  ada  PSK yang tertangkap nantinya karena
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
perbuatannya memanglah melanggar norma dan meresahkan masyarakat. Dari ketiga kriteria di atas tersebut sudah jelas  bahwa  para  Pekerja  Seks  Komersial (PSK)  memang  sudah  selayaknya  dijatuhkan sanksi. Sampai saat ini Indonesia menilai para Pekerja  seks  komersial  adalah  para  korban yang tak berdaya dan terpaksa menjadi bagian dari prostitusi dan bekerja sebagai PSK karena paksaan dari sang penyedia jasa (mucikari atau germo),  sehingga  para  PSK  tersebut  tidak dapat  dipidana  dan  bekerja  sebagai  PSK bukanlah  sebuah  tindak  pidana  yang  terdapat dalam  KUHP.  Selain  itu  penyebab  terjadinya prostitusi ini antara lain permasalahan ekonomi yang dialami oleh PSK (Nuraeny, 2013: 324).
Bila  dicermati  kembali  di  Indonesia sudah  ada  beberapa  peraturan  yang  mengatur tentang seseorang yang berprofesi sebagai PSK yaitu pada beberapa Peraturan Daerah tertentu akan  tetapi  hal  ini  hanya  dapat  berlaku  pada daerah-daerah tertentu saja tidak dapat berlaku di seluruh Indonesia. Seperti pada:
a. PERDA  Kab.  Indramayu  No.  7  TH 1999 Pada  Pasal  1  huruf  (e)  menerangkan bahwa “pelacur adalah suatu perbuatan dimana seorang  perempuan  menyerahkan  dirinya untuk  berhubungan  kelamin  dengan  lawan jenisnya  dan  menerima  pembayaran  baik berupa  uang  maupun  bentuk  lainnya”.  Diatur pada Pasal 7 bahwa pelaku prostitusi baik laki- laki  ataupun  perempuan  dapat  dikenakan sanksi  pidana  berdasarkan  Pasal  9  ayat  (1) yaitu  setiap orang yang melanggar PERDA ini akan  diancam  paling  lama  sanksi  pidana kurungan  enam  bulan  atau  dengan  denda paling banyak lima juta rupiah.
b. PERDA  Kota  Tangerang  No.  8  TH 2005 Dalam  Pasal  1  ayat  (7)  berbunyi “Pelacur adalah setiap orang baik pria ataupun wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan”. Kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal  2  ayat  (2)  PERDA  ini  bahwa  siapapun baik  sendiri  atau  bersama-sama  dilarang melakukan  perbuatan  prostitusi  sesuai  dengan Pasal  9  ayat  (1)  apabila  terjadi  pelanggaran atas  PERDA  ini  akan  diancam  paling  lama pidana  kurungan  tiga  bulan  atau  denda  paling tinggi lima belas juta rupiah.
Perempuan  yang  dipekerjakan  sebagai Pekerja  Seks  komersial  (PSK)  merupakan
salah satu dari bentuk perdagangan orang yang dieksploitasi.  Dikarenakan  dianggap  sebagai korban, maka PSK tersebut berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan kepada  korban  dalam  Undang-Undang  TPPO dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  pemenuhan hak-haknya  yang  diantaranya  meliputi:  Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44 UU TPPO), hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi (Pasal 48 UU TPPO), hak untuk memperoleh rahabilitasi
Kesehatan,
rehabilitasi  sosial,  pemulangan  dan  reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan  mengalami  penderitaan  fisik maupun  psikis  akibat  dari  perdagangan  orang (Pasal 51 UU TPPO).
Rehabilitasi  merupakan  serangkaian aktivitas  pelayanan  yang  ditunjukkan  untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang  yang  mengalami  disfungsi  sosial sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara  wajar  (Eleo,  2017:126).  Dalam perspektif yuridis rehabilitasi dimaknai sebagai pemulihan  dari  gangguan  terhadap  kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan  perannya  secara  wajar  baik dalam  keluarga  maupun  dalam  masyarakat (Pasal  1  angka  14  UU  TPPO).  Artinya, rehabilitasi  adalah  upaya  untuk  memulihkan kondisi  seseorang  yang  disebabkan  oleh berbagai sebab, seperti kekerasan, trauma, dan lain sebagainya yang mengakibatkan seseorang menjadi  terganggu  kondisi  fisik  maupun psikis.
Rehabilitasi  yang  dimaksud  adalah berupa  rehabilitasi  Kesehatan,  rehabilitasi sosial (diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat  tanpa  dihina  dan  dikucilkan sebagai  korban  tindak  pidana  yang  masih dianggap  tabu  oleh  masyarakat),  pemulangan ke  tempat  asal  korban,  baik  yang  berada  di dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri,  dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis.
Pelaksanaan  rehabilitasi  ditunjukkan kepada PSK yang berniat untuk meninggalkan pekerjaannya  dan  beralih  profesi  serta berintegrasi kembali ke dalam masyarakat luas namun  terkendala  oleh  kepercayaan  diri  atau kemampuan  lainnya.  Rehabilitasi  tersebut berbasis panti dimana para peserta diwajibkan tinggal  di  suatu  asrama  sekitar  3  sampai  6 bulan  untuk  mendapatkan  pembinaan  mental,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
sosial,  fisik,  dan  keterampilan  kerja  untuk mengubah  cara  pandang  mereka  tentang prostitusi  dan  mempersiapkan  mereka  untuk meninggalkan  pekerjaan  sebagai  PSK  dan berintegrasi dengan masyarakat.
Beberapa  ahli  menjabarkan  beberapa prinsip  penting  yang  dapat  dijadikan  rujukan sebagai  praktik  terbaik  dalam  pelayanan  yang membantu  PSK  meninggalkan  pekerjaan mereka.  Mayhew  dan  Mossman  (2007) menjabarkan  prinsip-prinsip  tersebut  sebagai berikut:
1. Intervensi Holistik
Intervensi  perlu  mengintegrasikan  beberapa pendekatan  untuk  membantu  memperkuat motivasi  PSK  serta  rasa  kepercayaan  diri mereka  untuk  meninggalkan  profesinya. Dengan  kata  lain  intervensi  harus  mampu membantu  menangani  berbagai  isu  atau hambatan  yang  sering  dihadapi  oleh  PSK. Termasuk  juga  hambatan-hambatan  psikologi yang  bersumber  dari  trauma  masa  kecil  dan atau  kondisi  eksploitatif  yang  dialami  selama menjalani pekerjaan sebagai PSK.
2. Kemudahan Akses
Intervensi  haruslah  Pro-aktif,  tidak  memaksa namun  aktif  menjangkau  PSK.  Penjangkauan ini  akan  memaksimalkan  kesempatan  untuk menemukan  PSK  yang  ingin  keluar  dari pekerjaannya  dan  membutuhkan  penguatan. Kemudian  layanan-layanan  rehabilitasi  dapat disebar di titik-titik yang mudah untuk di akses oleh  PSK  dan  tidak  terkesan  eksklusif sehingga dapat mengurangi stigma sosial.
3. Mengantisipasi Perubahan Motivasi/Minat
Intervensi  harus  dilakukan  dengan  kesabaran. Harus ada pemahaman bahwa niat pekerja seks untuk  meninggalkan  profesinya  sering  kali berubah.  Kesabaran  dan  penguatan  yang konsisten diperlukan dalam intervensi terhadap mereka.
4. Hubungan  Didasarkan  Atas  Dasar Saling Percaya
Intervensi perlu membangun kepercayaan para PSK  terhadap  para  pelakasana  intervensi  dan sebaliknya.  Sebaliknya,  hubungan  yang didasarkan atas kecurigaan, sikap menyalahkan,  stigma  dan  diskriminasi  dapat memberikan pengaruh negatif terhadap interaksi  penyedia  layanan  dan  peserta sehingga  menghambat  pencapaian  hasil kegiatan.
5. Pelayanan  Yang  Berdedikasi  Dan Didukung Oleh Sumber Yang
Memadai Termasuk  di  dalamnya  program  yang jelas dan terukur, fasilitas sarana dan prasarana yang  mendukung,  sumber  pendanaan  yang memadai,  serta  sumber  daya  manusia  yang berdedikasi dan kompeten.

## SIMPULAN DAN SARAN
Di  Indonesia  tindak  pidana  prostitusi diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  yang  tertera  pada  Pasal  506 dan  Pasal  296  KUHP.  Kedua  Pasal  tersebut hanya  mengatur  tentang  pemidanaan  terhadap pihak  ketiga  atau  mucikari.  Dalam  KUHP tersebut  tidak  dapat  mempidanakan  PSK  dan pengguna  jasa.  Indonesia  membutuhkan  suatu kebijakan hukum yang tepat guna menanggulangi tindak pidana prostitusi.
Dalam Pasal 506 KUHP mengatur tentang seseorang yang berprofesi sebagai germo atau mecikari, dalam Pasal ini tidak mendefinisikan atau mengatur tentang seseorang yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Selama ini di
Indonesia  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK) dianggap sebagai korban yang tak berdaya dan terpaksa  menjadi  bagian  dari  prostitusi, sehingga  para  PSK  tersebut  tidak  dapat dipidana  dan  bekerja  sebagai  PSK  bukanlah sebuah  tindak  pidana  yang  terdapat  dalam KUHP.
Saran  bagi  pemerintah  yaitu  mengkaji kembali peraturan perundang-undangan khusunya  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  yang  menjadi  salah  satu landasan dalam memberantas tindakan kriminal  di  Indonesia.  Dengan  aturan  yang tepat makan hukum dapat menjadi suatu sarana dalam  menjaga  ketertiban,  keamanan  dan kenyamanan masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan  suatu  jaminan  dalam  kehidupan sosial.
Saran kepada legal drafter yaitu mengkaji kembali  dan  menyempurnakan  Pasal  506 KUHP  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana prostitusi.  Dalam  Pasal  ini  hanya  dapat mempidanakan  seorang  yang  menjadi  germo atau  mucikari,  dalam  Pasal  ini  tidak  mengatur tentang seseorang yang berprofesi sebagai PSK dan  juga  pengguna  jasa,  mengingat  kedua pihak  ini  merupakan  suatu  hal  yang  berkaitan erat  dengan  keberadaan  suatu  tindak  pidana prostitusi, sehingga kedua pihak ini tidak dapat dipidanakan  yang  membuat  keberadaan  kedua pihak  ini  masih  sangat  banyak  dan berpengaruh terhadap kuantitas patologi sosial yaitu tindak pidana prostitusi yang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
menimbulkan suatu keresahan dalam
masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abussalam.  2007. Kriminologi .  Jakarta:  Restu Agung.
Alam,  A.S.  2010. Pengantar  Kriminologi.
Makassar: Pustaka Refleksi.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2016.
Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Asy  Syahid  Abdul  Qodir  Audah . 2008.
Ensiklopedi  Hukum  Pidana  Islam. Bogor: PT Kharisma Ilmu. Bagong,  Suyanto.  2012. Anak  Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Bambang Sunggono. 2010. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
Endang  R  Setyaningsih  Mamahit.  2010.
Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak . Jakarta: Gramedia.
Farhana.  2012. Aspek  Hukum  Perdagangan Orang  di  Indonesia. Jakarta:  Sinar Grafika.
Gultom,  Maidin.  2015. Perlindungan  Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , Bandung: Refika Aditama.
Kartini,  Kartono.  2015. Patologi  Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
Koentjoro.  2004. On  The  Sport:  Tutur  Dari Seorang  Pelacur. Yogyakarta:  CV Qalams.
Lamintang, Theo Lamintang. 2009. Delik-delik Khusus  “Kejahatan  Melanggar  Norma Kesusilaan  &  Norma  Kepatutan” . Jakarta: Sinar Grafika.
Mahmud, Peter. 2005. Penelitian Hukum Edisi Revisi.  Jakarta:  Kencana  Pernadamedia Group.
Mertokusumo,  Sudikno.  2002. Mengenal Hukum  Suatu  Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Moeljanto.  2008. Asas-asas  Hukum  Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Neng  Djubaedah.  2010. Perzinahan  Dalam Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Nursariani  Simatupang.  2017. Kriminologi. Medan: CV Pustaka Prima.
Nuraeny,  Henny.  2018. Tindak  Perdagangan Orang. Jakarta: Sinar Grafika.
Pisani Elizabart. 2008. Kearifan Pelacur Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba .
Jakarta: Serabi Ilmu Semesta. Reno Bachtiar dan Edy Purnomo. 2007. Bisnis Prostitusi ,  Yogyakarta:  PINUS  Book Publisher.
Rena  Yulia.  2013. Viktimologi  Dalam  Hukum Terhadap Korban Kejahata. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Supriyadi  Widodo  &  dkk.  2007. Melawan Praktik  Prostitusi  Anak  Di  Indonesia  & tantangannya. Jakarta:  Institute  For Criminal Justice Reform.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri.  2003.
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat.  Jakarta:  PT.  Raja Grasindo Persada.
Yesmil Anwar dan Andang.2010. Kriminologi . Bandung: Refleksi Aditama.
Zainuddin  Ali.  2012. Hukum  Pidana  Islam .
Jakarta: Sinar Grafika.
Jurnal:
Amalia,  M.  (2016).  Analisis  Terhadap  Tindak Pidana  Prostitusi  dihubungkan  dengan
Etika Moral serta Upaya
Penanggulangan  di  Kawasan  Cisarua Kampung  Arab.  Jurnal  Mimbar  Justitia,
Vol. II.
Aprilia  Kusumawati,  Nur  Rochaeti.  (2019). Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di  Indonesia  Melalui  Kriminalisasi
Pengguna Jasa Prostitusi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume I.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Arya  Mahardhika  Pradana.  (2015).  Tinjauan
Hukum  Pidana  Terhadap  Prostitusi  Dan Pertanggungjawabannya,  Jurnal  Hukum Dan Pembangunan, Vol. 2.
Debby  Pratiwi  Subakti,  DKK.  (2020).  Bentuk Perlindungan  Bagi  Perempuan  Yang Dipekerjakan  Sebagai  Pekerja  Seks Komersial  (PSK).  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.5 Nomor 2.
Drs.  H.  Kondar  Siregar,  MA.  (2015).  Model
Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak  Prostitusi  Berbasis  Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu.
Fitria,  Dina.  (2012).  Kebermaknaan  Hidup Pekerja  Seks  Komersial  di  Balai Rehabilitasi sosial.
I  Komang  Mahardika  Wijaya,  I  Gede  Yusa.
(2019). Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia, Jurnal Kertha Wicara
Program  Kekhususan  Hukum  Pidana Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana, Vol. 08, No. 01.
Islamia  Ayu  Anindia,  R.B  Sularto.  (2019).
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya
Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Peraturan Perundang-Undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  58,  Tahun 2007),  (Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4720).
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  297,  Tahun 2014),  (Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 5606).
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang  Pornografi  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  181,  Nomor 2008)  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4928).
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik (UU  ITE)  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  251,  Tahun  2016), (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5952).
PERDA Kab. Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu  Tahun  1999  Nomor  19  Seri c.1).
PERDA  Kota  Tanggerang  Nomor  8  Tahun 2005  (Lembaran  Daerah  Kota  Kota Tanggerang  Tahun  2005  Nomor  8  Seri E6).
PERDA Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun
2007 Tentang Ketertiban Umum
(Lembaran  Daerah  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Tahun  2007 Nomor 8).
PERDA Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  Ketertiban  Umum  (Lembaran Daerah  Kota  Denpasar  Tahun  2015 Nomor 1).
PERDA  Kabupaten  Badung  Nomor  7  Tahun 2016  Tentang  Ketertiban  Umum  dan
Ketentraman Masyarakat (Lembara Daerah Kabupaten Badung Nomor 7).