Volume  1  Issue  2,  September  2017:  pp.  246-251.  Copyright  ©  2017 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Menguji ‘ Positive Legislature’ sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi
To E xamine ‘Positive Legislature’ as the Power of Constitutional Court

## Kamaruddin Jafar
Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo E-mail: kamaruddinjafar.88@gmail.com
Abstract: The inclination of positive legislature seemingly existed in Constitutional Court  that  excepted  for  authentic  authority.  However,  the  Constitution  1945 highlighted  that  Constitutional  Court,  as  Judicial  Institution,  has  only  given  the power  in  order  to  examine  legislation  norms.  It  is  still  being  debated  among constitution scholars, especially who agreed and not agreed with.
This remark has convinced the opinion that a positive legislature is not the power of Constitutional Court. The concept of Trias Politica has affirmed to reject the idea. This  concept  has  created  a  collision  between  law  and  justice  that  have  a disagreement  which  is  requiring  the  practice  of  positive  legislature  in  the  legal standing of Constitutional Court that examined legislation norms.
Keyword: Examine, Positive Legislature, Constitutional Court power.
Abstrak: Kecenderungan positive legislature nampak hadir dalam kewenangan MK selain otoritas otentik negative legislature , meskipun UUD 1945 telah menetapkan garis konstitusionalitasnya bahwa MK sebagai lembaga peradilan hanya diberikan kekuasaan  untuk  menguji  konstitusionalitas  Norma  undang-undang.  pandangan berbeda terjadi oleh pakar hukum tata negara antara pihak yang membolehkan dan pihak lain yang menegasikannya.
Ulasan  ini  meyakini  pandangan  bahwa positive  legislature tidak  menjadi  bagian dari  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi.  teori Trias  Politica mengafirmasi penolakan  ini.  benturan  konsepsional  antara  hukum  dan  keadilan  menjadi pandangan yang bersebrangan yang menghendaki penggunaan positive legislature dalam kedudukan MK menguji konstitusionalitas norma undang-undang.
Kata kunci: Menguji, Postive Legislature , Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## PENDAHULUAN
Debat  akademis  perihal  kemungkinan  penggunaan positive  legislature oleh  Mahkamah Konstitusi dalam mengadili judicial review berlanjut hingga Putusan MK dalam perkara 46/MK/ TAHUN 2017 yang memberi penolakan untuk memberi tafsir atas pasal 284, 285 dan 292 KUH Pidana, karena menurutnya Penolakan itu didasarkan pada alasan bahwa Mahkamah  Konstitusi  hanya  memiliki  kewenangan negative  legislature saja,  sehingga tidak dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk memperluas tafsir atas rumusan norma dalam pasal dimaksud. Atas hal tersebut terjadi perbedaan pendapat di kalangan pemikir hukum ketatanegaraan pada dua kutub pro-kontra, yang menerima dan menolak kemungkinan positive  legislature dalam  meletakkan  konstitusionalitas  norma  sebuah sengketa Judicial Review . Tulisan ini pun bermaksud sama, hendak berbagi pikiran atas topical tersebut dalam beberapa sudut pandang.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Menurut  Bernard  Arief  Sidharta bahwa  penelitian  hukum  normatif  (dogmatik  hukum, rechtsdogmatiek ),  kegiatan ilmiahnya mencakup inventarisasi, memaparkan, interpretasi, dan sistematisasi termasuk evaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam masyarakat atau negara.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yaitu  data  penelitian  yang diperoleh  dari  kepustakaan.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  dilakukan  dengan metode  dokumentasi,  dan  alat  mengumpulkan  data  dilakukan  melalui  studi  dokumen. Metode yang dipakai menganalisis data adalah metode kualitatif yaitu suatu analisis secara mendalam dan komprehensif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Peraturan, Keputusan dan Putusan
Teori  klasik  Trias  Politika  Montesquieau  telah  menancapkan  Teorisasi  fundamental ketatanegaraan  dengan  mengemukakan  organisasi  kekuasaan  sebuah  negara  atas kekuasaan  legislatif,  Eksekutif  dan  Yudikatif.  Kekuasaan  Legislatif  yang  membentuk Peraturan,  eksekutif  mengeluarkan  keputusan  dan  Putusan  sebagai  produk  Yudikatif. Montesquieau memahamkan bahwa Hubungan ketiga kekuasaan itu diletakkan terpisah, yang  kemudian  dikenal  dalam  konsepsi  Pemisahan  Kekuasaan.  Namun  nampak  bahwa UUD 1945 menganutnya secara berbeda, bukan pemisahan akan tetapi diselenggarakan
dengan  konsep  pembagian  kekuasaan.  Terdapat  hubungan  koordinatif  antara  lembaga ketiga lembaga negara tersebut, seperti terlihat pada pembentukan UU ataupun Perda oleh DPR/D dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah. Implikasinya kemudian kerap begitu sulit untuk  membedakan  kewenangan  otentik  institusi  yang  dimiliki  suatu  lembaga  negara. Begitu sering kita menyaksikan bahwa Hak Inisiatif pembentukan Perda seharusnya lebih banyak  diinisiasi  oleh  DPRD,  namun  realitasnya  ternyata  tampak  pihak  eksekutif  lebih dominan.

## Putusan
Putusan  sebagai  produk  yudikatif  memiliki  karakter  sebagai  tindakan  penilaian. Memeriksa, mengadili dan memutus sengketa oleh Pengadilan merupakan kewenangan yang hanya dimiliki pula oleh lembaga yudikatif. Hanya sebatas itulah kewenangan otentik lembaga  yudikatif,  penilaian  salah  dan  benar  secara  hukum,  kemudian  selanjutnya menjadi dasar dalam menjatuhkan hukum atas salah dan benar dimaksud. Otoritas yang menyatakan salah dan benar itu diberikan kepada hakim sebagai otoritas tertentu, yang juga  tidak  diberikan  pada  otoritas  lainnya.  Konkretnya  adalah  pengadilan  hanya dibenarkan untuk menilai salah atau benar sebagai tugas pokoknya.

## Positive Legislature dalam Judicial Review
Perbedaan pandangan terjadi atas penggunaan positive legislature oleh MK dalam menguji konstitusionalitas norma UU. Martitah 1 menyetujui penggunaan positive legislature oleh MK. Argumennya diletakkan pada Teori bekerjanya hukum oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss. Teori ini menganut paham bahwa bekerjanya hukum tidak semata dikendalikan oleh peraturan hukum, melainkan seyogyanya memerhatikan atas apa yang
1 Bahwa  tindakan  yang  akan  diambil  oleh  lembaga  pembuat  UU  sebagai  respons  terhadap  peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku dengan segenap  sanksi-sanksinya,  dari  seluruh  kompleks  kekuatan  sosial  politik  dan  lain  sebagainya  yang bekerja  atas  mereka  serta  dari  umpan  balik  yang  datang  dari  pemegang  peran  dan  birokrasi.  Teori bekerjanya hukum ini dapat memberi gambaran bahwa pembentukan putusan MK yang bersifat positive legislature sesungguhnya tidak hanya dikendalikan oleh peraturan hukum yang ada (Konstitusi maupun UU) saja, tetapi dikendalikan juga oleh kekuatan sosial dan politik dalam arti harapan-harapan publik atas  keadilan. kekuatan  sosial  ataupun  kehendak  sosial  yang  tercermin  pada  tuntutan  keadilan  sosial jelas perlu dipertimbangkan dalam membuat putusan. Kekuatan sosial berkenaan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat yaitu keadilan substantif. Dengan demikian keadilan substantif merupakan aspek utama yang harus dipertimbangkan oleh Mk dalam membuat putusan yang bersifat legislature (Martitah, Mahkamah Konstitusi; dari Negative Legislature ke Positive Legislature , KONpress, 2013, h. 197-198)
disebutnya  sebagai  kekuatan  sosial  dan  politik,  atau  yang  kemudian  menggunakan justifikasi sejenis, sebagai simbolisasi harapan publik atas keadilan.
Analisis ini memendam dua kekhawatiran tipologis hukum pada keberlangsungan dialektikanya dengan politik dan keadilan atas pandangan dimaksud; pertama, sepertinya penggunaan  teori  bekerjanya  Hukum  oleh  Robert  Seidman  dan  W.  Chambliss mengacaukan  yurisdiksi  keberlakuan  antara  hukum  dan  politik;  kedua,  kekhawatiran pada pemisahan antara hukum dan keadilan itu sendiri, seolah hukum bukan kehendak dari keadilan, begitu pula sebaliknya. Telaah atas kedua hal tersebut, ulasan ini meyakini pandangan; pertama, bahwa hukum dan politik memiliki entitasnya sendiri-sendiri, yang bukan  saja  berbeda,  tetapi  juga  terpisah,  hingga  semestinya  dipisahkan.  Pembentukan Hukum sebagai yurisdiksi politik, sedangkan penerapan hukum sebagai wilayah hukum. Ketika  kehendak  politik  telah  dirumuskan-dipositivisasi  sebagai  hukum  maka  segenap pertimbangan  sosial-politik  telah  diinternalisasi  sebagai  produk  keadilan,  sehingga semestinya  tidak  terdapat  alasan  penolakan  atas  putusan  hukum  oleh  hakim  yang menggunakan peraturan hukum,  diklaim berseberangan dengan kehendak masyarakat. Padahal  mungkin  terlupakan  bahwa  hukum  sebagaimana  adanya  merupakan  produk kehendak  sosial  politik  dengan  proses  politik  legislasi  di  parlemen,  sebagaimana dikonstruksi oleh Harry C Bredemeier dalam Teori Input-Output Hukum.
Kedua,  pemisahan  antara  hukum  dan  keadilan  dengan  tafsir  tunggal  bahwa keduanya berbeda, dapat memotong garis keterhubungan yang ada padanya. Ortodoksi ini tidak lagi dapat digunakan karena memungkinkan terjadinya reduksitas antara hukum dan  keadilan  itu  sendiri  secara  terselubung,  saling  melemahkan  hingga  menjadi,  saling meniadakan. Bukankah  Hukum diciptakan bagi keadilan yang hidup dalam  masyarakat bersangkutan, hingga hukum ditugaskan mengejar perkembangan masyarakat meskipun itu  dilakukan  dengan  tertatih-tatih: Het  Recht  hink  Achter  dee  Feiten  Aan .  Problemnya, adalah keliru menggunakan bekerjanya hukum dengan mengabaikan peraturan hukum. Ketika kita berada pada ruang penerapan hukum maka tafsir absolutnya adalah peraturan hukum.  Peraturan  Hukum  itulah  yang  membawa  gerbong  keadilan,  (yang  sebelum diberangkatkan telah terlebih dahulu diisi dengan segenap inspirasi keadilan sosial politik masyarakatnya) Hal ini perlu ditegaskan untuk mengeksistensi esensialitas hukum dan keadilan.
Berbeda  pandangan  dengan  Klaim  Mahfud  MD 2 ,  atas  adanya  10  rambu  yang melekat  pada  pelaksanaan  kewenangan  MK,  dipandang  cukup  untuk  mengafirmasi penolakannya pada positive legislature sebagai kewenangan konstitusional MK. Analisis ini  menduga,  Mahfud  MD  nampak  menyadari  setidaknya  dua  hal;  pertama,  adanya kemungkinan akibat hukum yang dapat ditimbulkan jika kewenangan positive legislature tersebut  dijalankan  oleh  MK,  yakni  dapat  terjadi  konflik  kewenangan  antara  DPR  atas kewenangan the Guardian of the constitution legislasinya dengan Mahkamah  Konstitusi atas klaim interpretasi positive legislature- nya. Maka pihak manakah yang kemudian dapat mengadili  sengketa  dimaksud.  Bukankah  kita  menjebak  diri  sendiri  pada  ancaman kebuntuan hukum atas kemungkinan itu; kedua, dapat berakibat pada MK yang gamang pada  tindakannya  sendiri,  mereduksi  kewibawaannya  sebagai  akibat  berkonflik kewenangan dengan DPR. Mekanisme Check and Balance sebagaimana diharapkan berada pada  MK  tentu  akan  terkoreksi  dengan  sendirinya  oleh  karena  tidak  konsisten  pada autentisitas  fungsi  kelembagaannya  sebagai  lembaga  peradilan  yang  hanya  bertugas untuk melakukan penilaian; konstitusionalitas norma suatu UU.
Begitu pun Hans Kelsen dalam General Theory of Law 3 juga menyatakan konsistensi pada pengadilan, bahwa court which is competent to abolish laws-individually or generally function  as  a  negative  legislature .  Meskipun  mengejutkan,  oleh  Laica  Marzuki  yang cenderung mengabaikan pandangan Hans Kelsen dengan rasionalisasi positif legislature sebagai judicial activism , dengan mengatakan bahwa “biarkan MK membuat putusan yang bersifat mengatur, sebagai inovasi atau pembaharuan sesuai dengan rasa keadilan yang ada
2 Mahkamah  Konstitusi  setidaknya  memiliki  10  macam  rambu-rambu  yang  harus  ditaati  dalam menjalankan kewenangan Judicial Review ; 1) Dalam melaksanakan pengujian MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur, 2) Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh membuat Ultra Petita , 3) Dalam membuat Putusan, MK tidak boleh menjadikan UU sebagai dasar pembatalan UU lainnya, 4) Dalam  membuat  putusan, MK  tidak  boleh mencampuri masalah  yang  didelegasikan  oleh  UUD kepada lembaga  Legislatif  untuk  mengaturnya  dengan  UU  sesuai  dengan  pilihan  politiknya  sendiri,  5) Dalam membuat putusan MK tidak boleh mendasarkan pada teori yang tidak secara jelas dianut oleh Konstitusi, 6) Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh melanggar asas nemo judex in causa sua , yakni memutus hal  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  dirinya  sendiri,  7)  Hakim  MK  tidak  boleh  berbicara  atau mengemukakan opini kepada publik atas kasus konkret yang sedang diperiksa MK, termasuk di seminar dan pidato resmi, 8) Hakim MK tidak boleh mencari-cari perkara dengan menganjurkan siapa pun untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke MK,9) Hakim MK tidak boleh secara pro aktif menawarkan diri sebagai penengah dalam silang sengketa politik antara lembaga negara atau lembaga-lembaga politik, 10) MK tidak boleh ikut membuat opini tentang eksistensi atau tentang baik atau buruknya UUD, atau apakah UUD  yang  sedang  berlaku  itu  perlu  di  ubah  atau  dipertahankan.  MK  hanya  wajib  melaksanakan  atau mengawal UUD yang  sudah ada dan berlaku,  sedang urusan mempertahankan  atau mengubah adalah urusan  lembaga  lain  yang  berwenang.  (Mahfud  MD, Konstitusi  dan  Hukum  dalam  Perdebatan  Issue , Jakarta: Rajawali Press, 2009, h. 278)
3 Hans Kelsen, General Theory of Law and State , New York: Russel and Russel, 1975.
dalam masyarakat. Inilah yang disebut  Yudisial Aktivisme ” 4 . Padahal Rupert Scholzh pun berkomitmen bahwa Mahkamah Konstitusi tetap saja harus selalu mentaati batas-batas politik konstitusi dan politik pembuatan undang-undang yang mandiri.
Begitu  pun  benturan  terjadi  ketika positive  leislature dipertemukan  dengan pembatasan Ultra  Petita ,  agar  tidak  mengakomodir  di  luar  dari  permohonan  pemohon berdasar  pada  kewenangan  MK.  Putusan  MK  akan  bersifat Positive  Legislature ketika Mahkamah Konstitusi memberikan putusan di luar wewenang yang diberikan oleh UUD 1945, meskipun MK telah berulang kali melanggarnya 5

## KESIMPULAN
Akhirnya Ulasan ini meneguhkan kesimpulannya, bahwa MK hanya memiliki kewenangan Negative  Legislature dengan  alasan,  pertama,  MK  adalah  Lembaga  Peradilan  bukan lembaga  legislatif  yang  dimungkinkan  untuk  merumuskan  norma  pengaturan,  kedua, bahwa peraturan hukum adalah ekspresi keadilan sosial politik yang integral ketiga, pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 menggariskan bahwa MK hanya berwenang memeriksa, mengadili dan  memutus  sengketa  konstitusi.  Selanjutnya  uraian  ini  tetap  mengundang  hadirnya pengayaan sudut pandang bagi objektivikasi topik dimaksud.

## Daftar Pustaka
Bintaari,  Aninditya  Eka, Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Negative  Legislator  dalam penegakan Hukum Tata Negara, Jurnal PANDECTA, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2013 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.
Kelsen, Hans, Generl Theory of law and state, New York: Russel and Russel, 1975.
Martitah, Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature ke Posiitive Legislature, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
MD, Mahfud, Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Issue, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
4 Martitah , Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature? Jakarta: Konstitusi Press, 2013, h. 179 (Hasil Wawancara)
5 Aninditya Eka Bintaari, Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam penegakan Hukum Tata Negara , 2013, Jurnal PANDECTA, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2013 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.