PRINSIP PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SEBAGAI INFRASTRUKTUR HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Fran Sinatra 1 , Danang Azhari 1 , Adnin Musadri Asbi 1 , M. Irfan Affandi 2 1, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera, Lampung
2 Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Lampung, Bandar Lampung E-mail Korespondensi : fran.sinatra@pwk.itera.ac.id

## ABSTRACT
The huge number of urbanization of urban areas impacts to the high number of converting of green urban areas to build-up areas. This condition leads to unsustainable development in urban areas due to a lack of green open space(GOS) to provide ecosystem services. To date, in the effort to increase the role of GOS as a  provider of  ecosystem  services,  the  concept of  integrating  green  open  spaces,  called green  infrastructure (GI), is essential. In an effort to achieve optimum advantages of GI, It is essential to develop GI that concerning to the local characteristic of Bandar Lampung. Having said that, this article aims to arrange the development principles of GOS as a part of GI towards the sustainable development of Bandar Lampung. These principles could  be  a  fundamental  guideline  for  local  government  to  arrange  sustainable  development  policies.  The descriptive- Quantitative method is employed in this research. In order to describe facts, this method strives to unfold the existing phenomena comprehensively, relate to statistic data, to obtain the actual and systematic results. Bandar Lampung, current condition, has several typologies of GI, which are consrvation areas, public green  areas,  agriculture  green  areas,  and  urban  parks.  In  accordance  with  the  typology  of  GI  and  local characteristics of Bandar Lampung, thus the fundamental development principles of GOS as a part of GI could be adopted are conserving the urban environmental area, integrated and connected development of each of GOS,disaster mitigation, climate change adaptation, health, wellbeing  and enhancing the urban aesthetic.
Keywords:  green infrastructure, green open space, sustainable development

## ABSTRAK
Tingginya tingkat urbanisasi di kawasan perkotaan berdampak pada perubahan lahan hijau menjadi lahan terbangun. Kondisi ini berdampak pada pembangunan kawasan perkotaan yang kurang  berkelanjutan dikarenakan semakin sempitnya ruang terbuka hijau dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dewasa ini, dalam upaya  meningkatkan  peran  melalui  pembangunan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)    sebagai    penyedia    jasa lingkungan  maka  salah  satu  konsep  pengembanganya  melalui  pembangunan  RTH  yang  terintegrasi  atau dikenal dengan infrastruktur hijau (IH). Pengembangan IH hendaknya memperhatikan karakteristik  lokal  dari Kota  Bandar  Lampung  agar  manfaat  secara  lingkungan    dapat  lebih    maksimal.  Atas  dasar  pertimbangan tersebut  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyusun  prinsip  pengembangan  RTH  sebagai  IH  dalam mewujudkan Kota Bandar Lampung yang lebih berkelanjutan. Prinsip ini hendaknya dapat menjadi acuan bagi pemerintah  daerah  dalam  menyusun  arahan  kebijakan  pembangunan  Kota  Bandar  Lampung  yang  lebih berwawasan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, metode ini digunakan untuk menjelaskan fakta-fata yang ada dilapangan terkait dengan data-data statistik untuk memperoleh simpulan yang utuh  dan  sistematis.  Kondisi  eksisting  saat  ini,  Kota  Bandar  lampung  memiliki  beberapa  tipologi  dari  IH diantaranya  kawasan konservasi, ruang terbuka publik, lahan produktif untuk kegiatan pertanian, dan taman kota. Berdasarkan tipologi IH yang ada dan sesuai dengan karakteristik Kota Bandar Lampung, maka prinsip pengembangan  RTH  sebagai  IH  harus  diarahkan  pada  konservasi  lingkungan  perkotaan,  terintegrasi  dan konektifitas, mitigasi bencana alam, adaptasi perubahan iklim, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, serta peningkatan estetika kota.
Kata  kunci:  Infrastruktur hijau, ruang terbuka hijau, pembangunan berkelanjutan

## 1. PENDAHULUAN
Proses pengkotaan atau urbanisasi dewasa ini sudah menjadi realitas global dimana lebih  dari  separuh  penduduk  dunia  tinggal  di  kawasan  perkotaan  (United  Nation,  2018). Kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan  susunan  fungsi  kawasan  sebagai  tempat  permukiman  perkotaan,  pemusatan  dan distribusi  pelayanan  jasa  pemerintahan,  pelayanan  sosial,  dan  kegiatan  ekonomi  (UU 26/2007).  Pada  tahun  2015,  jumlah  penduduk  yang  berada    di    kawasan    perkotaan  di Indonesia sudah melampaui 50%. Pada tahun 2020 persentase jumlah penduduk yang ada di kawasan  perkotaan  sebesar  56,7%  dan  meningkat  menjadi  66,6%  pada  tahun  2035 (Bappenas, 2013).
Perkembangan kawasan perkotaan menjadi area terbangun melalui pengalih fungsian ruang terbuka  hijau  secara  massif akan berdampak pada menurunnya daya dukung kawasan perkotan  dalam  mempertahankan  kualitas  lingkungan  di  kawasan  perkotaan  seperti meningkatkan  potensi  bencana  alam  (longsor  dan  banjir)  dan  menurunnya  jasa  ekosisten alami (Kim dkk, 2016; Pravitasari dkk, 2018; Nampak dkk, 2018). Mengingat pentingnya ruang terbuka hiaju dalam mendukung keberlanjutan kawasan perkotaan, maka Pemerintah Republik  Indonesia  mengeluarkan  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang  penataan ruang yang mengamanatkan penyediaan kawasan hijau atau RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah kota dimana 20% merupakan  RTH publik dan 10% merupakan RTH privat. Ketentuan  minimal  jumlah  ruang  terbuka  hijau  dikawasan  perkotaan  diharapkan perkembangan kawasan perkotaan dapat berkelanjutan.
Kota-kota yang ada di Pulau Sumatera merupakan kawasan yang secara kewilayahan mengalami urbanisasi cukup tinggi, dimana peningkatan ini berdampak pada tingginya alih fungsi  kawasan  hijau  menjadi  kawasan  terbangun  dan  diperparah  dengan  perkembangan kawasan perkotaan yang cenderung sprawl (Firmansyah, 2007; Nabhillah dan Jamal, 2017) . Persentase jumlah penduduk yang  tinggal  di  kawasan  perkotaan di Sumatera mencapai 41,04% dari total jumlah penduduk. Jumlah ini akan terus meningkat setiap tahunnya dimana pada tahun 2035 diproyeksikan bahwa persentase jumlah penduduk yang tinggal  di  kawasan perkotaan di Sumatera mencapai 52,59% (BPS, 2018).
Bandar  Lampung  merupakan  kawasan  perkotaan  memiliki  tingkat  pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk ini pada akhirnya mengarahkan kota Bandar
Lampung  berkembang  secara  merabak  (Utoyo,  2015).  Berdasarkan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kota  Bandar  Lampung  2021-2041,  presentase  RTH  Publik  di  Kota  Bandar Lampung saat ini berkisar 4 % dari total luas wilayah. Salah satu dampak dari rendahnya RTH dan lahan alami di perkotaan adalah terganggunya fungsi ekologis (Thompson, 2002; Ignatieva  dkk,  2011;  Ridwan  dkk,  2017;  Ronchi  dkk,  2020).  Apabila  pembangunan  kota tidak diantisipasi  dengan baik melalui perencanaan dan kebijakan yang tepat, maka dalam jangka panjang akan berdampak pada pembangunan kawasan perkotaan yang semakin tidak berkelanjutan, terutama tingginya alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun.
Penerapan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  merupakan  salah  satu  cara  untuk menyelesaikan  permasalahan  lingkungan  di  perkotaan.  Hal  ini,  dikarenakan  pendekatan pembangunan  berkelanjutan  yang  salah  satu  dimensi  yang  menjadi  perhatian  dalam penerapannya adalah pembangunan berkelanjutan secara lingkungan (Grizans, 2009; Sodiq dkk, 2019). Banyak literatur menjelaskan tingginya manfaat RTH dalam upaya mewujudkan kota yang berkalanjutan terutama dari aspek lingkungan (Aldous, 2011; Rostami, dkk, 2015; Pauleit  dkk,  2017;  Bibri,  2021).  Sedangkan  kondisi  saat  ini,  sebagain  besar  kota-kota  di Indonesia masih memiliki keterbatasan baik secara luasan maupun kualitas. IH merupakan salah  satu  konsep  dalam  pengembangan  RTH  yang  berjejaring,  dimana  RTH  berupa  area akan  dihubungkan  oleh  Jalur  Hijau  sehingga  manfaat  secara  ekologis  lebih  maksimal (Benedict dan McMohan, 2001; Benton-Short dkk, 2019; Chatzimentor, 2020; Ramyar dkk, 2021).
Meskipun telah banyak penelitian yang menjelaskan manfaat dari ruang terbuka hijau dan infrastruktur hijau, namun sebagian besar penelitian dilakukan di negara maju, namun adanya prinsip pengembangan IH yang dapat menjadi panduan perencanaannya. Atas dasar tersebut,  penelitian  ini  ditujukan  untuk  menyusun  prinsip  pengembangan  RTH  sebagai infrastruktur hijau kota dalam upaya mewujudkan kota yang lebih berkelanjutan terutama di Kota Bandar Lampung.

## 2. METODOLOGI
Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan  teknik  analisis isi atau konten. Analisis konten ditujukan untuk mengkaji prinsip normatif dari pengembangan RTH sebagai bagian dari  IH kota di berbagai  sumber  literatur  yang  ada.  Prinsip  normatif  ini  menjadi  acuan  dari  penyususnan
Fran Sinatra, Danag Azhari, Adnin Musadri Asbi & M.Irfan Affandi | 22 Prinsip Pengembangan RuangTerbuka Hijau Kota Sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bandar Lampung
prinsip  pengembangan  RTH  sebagai  bagian  dari  IH  di  Kota  Bandar  Lampung  dengan menyesuaikan  karakteristik  lokal  kota.  Analisis  kuantitatif  yang  digunakan  berupa  teknik analisis  spasial  dengan  menggunakan  perangkat  lunak  ArcGis.  Analisis  spasial  ditujukan untuk mengidentifikasi sebaran dan luasan dari RTH yang menjadi bagian dari IH di Kota Bandar  Lampung.  Data  kuantitatif  terkait  dengan  jumlah,  luasan,  dan  persentase  dari komponen  IH  dideskripsikan  secara  sistematis,  komprehensif  dan  menyeluruh  sehingga diporoleh gambaran yang utuh dari objek yang diteliti (Nazir, 2010).
Kualitas data berkaitan erat bagaimana data tersebut diperoleh dan sumbernya, hal ini  dikenal  dengan  teknik  pengumpulan  data  (Yunus,  2010).  Ada  dua  jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  data  sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder  ini dikumpulkan  dari  survei  ke  berbagai  instansi  terkait  dengan  sebaran  dan  luasan  ruang terbuka hijau, lahan pertanian, hutan, dan kawasan lindung lainnya. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan. Observasi dilakukan guna melihat kondisi sampel objek dari IH yang  diteliti  berupa  cataan  dan  foto-foto  kondisi  infrastruktur  hijau  di  Kota  Bandar Lampung.
Penelitian  ini  dilakukan  kedalam  beberapa  tahapan,  pada  tahap  pertama,  kegiatan yang dilakukan adalah identifikasi kebutuhan data baik data primer maupun data sekunder, setelah dilakukan pengumpulan data, kegiatan yang dilakukan mengklasifikasi RTH hijau yang ada berdasarkan tipologi elemen infrastruktur hijau. Prinsip normatif pengembangan IH  diperoleh  dari  sintesa  jurnal  terkait  pengembangan  IH  secara  global,  dan  penyusunan prinsip pengembang IH di Kota Bandar Lampung didasarkan pada kondisi eksisting dari IH di Kota Bandar Lampung dan prinsip normatif ( Gambar 1).
Gambar 1. Tahapan Penelitian

## 3. HASIL  DAN  PEMBAHASAN

## 3.1 Gambaran Umum Elemen Infrastruktur Hijau Kota Bandar Lampung
Kota Bandar Lampung terletak pada 5020’sampai dengan 50 30’ lintang selatan dan 1050 28’ sampai dengan 1050 37’ bujur timur. Kota ini merupakan kota pesisir yang berada pada Teluk Lampung di bagian Selatan Kota. Luas wilayah sekitar 197,22 Km2 yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Pada umumnya, guna lahan eksisting pada tahun 2016 terdiri dari Kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung memiliki luas sebesar 1.846, 69 Ha atau sekitar 9,36% dari total luas wilayah kota sementara kawasan budidaya didominasi oleh kawasan permukiman sebesar 5.328,67 Ha atau sekitar 27,02%.
Pada  tahun  2016,  total  luas  eksisting  infrastruktur  hijau  di  Kota  Bandar  Lampung sekitar 11.919,67 Ha atau sekitar 60,43% dari luas Kota. Infrastruktur Hijau eksisting terdiri dari  lahan  kosong  sebesar  7.778,23  Ha  atau  39,44%;  Lahan  pertanian  1.702,65  Ha  atau 8,63%; Taman Kota seluas 234,17 atau 1,19%; Taman Hutan Rakyat sebesar 357,93 Ha atau 1,81%; dan Kawasan Lindung sebesar 1.846,69 Ha atau sebesar 9.36% dari luas Kota Bandar Lampung (Tabel 1 dan Gambar 2).
Tabel 1. Tipologi Elemen RTH Sebagai IH dalam Ha
Tipologi RTH Sebagai IH Luas (Ha) Presentase (%) Lahan Kosong (semak belukar) 7.778,23 39,44 Lahan Pertanian 1.702,65 8,63 Taman 234,17 1,19 Taman Hutan Rakyat 357,93 1,81 Kawasan Lindung 1.846,69 9,36 Luas Total IH 11.919,67 60,43 Luas Kota Bandar Lampung 19.722
Fran Sinatra, Danag Azhari, Adnin Musadri Asbi & M.Irfan Affandi | 24 Prinsip Pengembangan RuangTerbuka Hijau Kota Sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bandar Lampung
Gambar 1. Peta Sebaran RTH sebagai Bagian dari IH
Konsep IH saat ini belum diterapkan di Kota Bandar lampung, namun demikian kota ini memiliki potensi untuk pengembangan IH dimasa yang akan datang. Hal ini didukung oleh  beberapa  komponen  dari  IH  cukup  luas    baik  yang  berbentuk  hub  maupunn  link. Dimana hub merupakan ruang terbuka hijau yang berbentuk area dan link merupakan RTH berbentuk jalur (Benedict & McMahon, 2001).

## 3.2 Tipologi Ruang Terbuka Hijau sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bandar Lampung
Terdapat  empat  tipologi  dari  ruang  terbuka  hijau  yang  berpotensi  untuk dikembangkan menjadi infrastruktur hijau perkotaan di Bandar lampung. Ke empat tipologi ini dapat berupa bagian dari ruang terbuka yang penguasaannya dimiliki oleh permerintah maupun  masyarakat  dan  swasta.  Berikut  ini  tipologi  RTH  yang  berpotensi  menjadi Infrastruktur Hijau Kota Bandar Lampung

## 1. Kawasan Konservasi
Kawasan reservasi adalah kawasan lindung yang luas, seperti Taman nasional dan tempat  perlindungan  satwa  liar  (Benedict  &  McMahon,  2001).  Kota  Bandar  Lampung memiliki dua tipologi dari kawasan  reservasi, yaitu: Kawasan lindung dan hutan lindung. Total luas kawasan lindung mencapai 7,6% dari luas Kota yang tersebar di barat daya yang
Fran Sinatra, Danag Azhari, Adnin Musadri Asbi & M.Irfan Affandi | 25 Prinsip Pengembangan RuangTerbuka Hijau Kota Sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bandar Lampung
meliputi  kecamatan  Teluk  Betung  Barat  dan  Teluk  Betung  Timur.  Untuk  Hutan  lindung persentase luasan mencapai 1,11% dari luas kota. Hutan lindung ini merupakan bagian dari Hutan Lindung Batu Serampok yang terletak di Kecamatan Panjang (Gambar 2).

## 2. Ruang Terbuka Publik
Lahan milik publik adalah lahan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah, seperti hutan  nasional  dikelola  untuk  ekstraksi  sumber  daya  alam  dan  rekreasi  (Benedict  & McMahon,  2001).  Lahan  milik  publik  yang  dikelola  di  Kota  Bandar  Lampung  meliputi Taman Hutan Rakyat Wan Abdul Rahman yang terletak di Kecamatan Kemiling dan Teluk Betung Barat. Dengan luas sebesar 432,53 ha atau sama dengan  2,32% dari luas Kota Bandar Lampung (Gambar 3).

## 3. Lahan Pertanian
Lahan  produktif  adalah  lahan  hijau  yang  digunakan  untuk  kegiatan  budidaya pertanian baik dikelola oleh privat maupun oleh pemerintah seperti peternakan dan pertanian swasta, hutan budidaya, dan peternakan yang dikelola untuk produksi komoditas, serta lahan yang  didominasi  terbuka  dan  belum  berkembang  (Benedict  &  McMahon,  2001).  Lahan produktif  di  Kota  Bandar  Lampung  terdiri  atas  dua  guna  lahan  yaitu  lahan  pertanian  dan lahan  kosong.yang  memiliki  presentase  sebesar  39,44%  dari  luas  Kota  Bandar  Lampung. Sedangkan lahan pertanian luasan mencapai 8,63% dari luas kota (Gambar 4).

## 4. Taman Kota
Taman  kota  adalah  bagian  hub  dan  link  dari  RTH  yang  digunakan  untuk meningkatkan  fungsi  ekologis,  social  dan  meningkatkan  estetika  kawasan  perkotaan (Benedict dan McMahon, 2001; dan Permen PU 05/PRT/M/2008). Taman kota Kota Bandar Lampung memiliki luas sebesar 234.17 ha atau sama dengan 1,19% dari luas Kota Bandar Lampung  pada  tahun  2016.  Taman    kotayang  ada  di  Kota  Bandar  Lampung  meyebar dibeberapa lokasi (Gambar 5).
Banyak  penelitian  dan  kajian  ilmiah  telah  dilakukan  oleh  beberapa  ahli  dibidang infrastruktur hijau dalam menentukan prinsip- prinsip perencanaan infrastruktur hijau dalam suatu  kota  yang  bersifat  komprehensif  dan  menyeluruh  baik  dalam  bentuk  perencanaan secara  fisik,  sosial,  maupun  kebijakan.  Prinsip  pengembangan  infrastruktur  hijau  dapat menjadi  acuan  dalam  konservasi  dan  menyusun  masterplan  dan  desian  dari  IH  sebelum diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik lokal dari kota itu sendiri.
Fran Sinatra, Danag Azhari, Adnin Musadri Asbi & M.Irfan Affandi | 26 Prinsip Pengembangan RuangTerbuka Hijau Kota Sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bandar Lampung
Gambar 2. Peta Sebaran Kawasan Konservasi Gambar 3. Peta Sebaran IH yang merupakan kepemilikan publik
Gambar 4. Peta Sebaran Lahan Produktif Gambar 5. Peta Sebaran Taman Kota

## 3.3 Prinsip Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bandar Lampung
Prinsip dasar merupakan hal yang penting untuk  ditentukan terlebih dahulu dalam perencanaan  infrastruktur  hijau  guna  mendapatkan  hasil  perencanaan  yang  baik.  Ada beberapa  fungsi  dari  IH  yang  telah  dikemukakan  dari  penelitian  sebelumnya,  atas  dasar tujuan dan fungsi IH dapat enam fungsi utama yang meliputi: fungsi konservasi, integrasi atau  konektifitas,  mitigasi  bencana,  adaptasi  perubahan  iklim,  estetika,  peningkatan kesehatan dan kesejahteraan (Tabel 2).
Tabel 2. Tujan dan Fungsi Infrastruktur Hijau dari Penelitian Terdahulu
No Tujuan dan Fungsi Peneliti 1 Konservasi Keanekaragaman hayati Benedic dan McMahon, 2006; Pauleit dkk, 2017; Ferreira dkk, 2021; Jerome dkk, 2019; Monteiro dkk, 2020 Peningkatan kualitas udara Hewitt dkk, 2020; Kumar dkk, 2018 Perlindungan kualitas Tanah Chang dan Mori, 2021 Perlindungan dan Pengelolaan air Ashley dkk, 2018; Ferreira dkk, 2021; Jerome dkk, 2019 Perlindungan dan pengelolaan sistem ekologi Benedic dan McMahon, 2006; Jerome dkk, 2019 2 Integrasi atau konektifitas Konektifitas antar ruang terbuka hijau Benedic dan McMahon, 2006; Ferreira dkk, 2021; Monteiro dkk, 2020 Konektifitas pergerakan satwa Jerome dkk, 2019 Integrasi guna lahan, lingkungan dan infrastruktur lainnya Jerome dkk, 2019; Monteiro dkk, 2020 Multi skala perencanaan Monteiro dkk, 2020 3 Mitigasi Bencana Mitigasi bencana: jalur dan area evakuasi Kim dan Kim, 2017; Foster dkk, 2011; Jeong dkk, 2021 Pencegahan dan menguragi dampak bencana banjir Schubert, 2017; Onuma dan Tsuge, 2018; Venkataramanan dkk, 2019; Soz dkk, 2016 Mengurangi kerusakan diakibatkan Tsunami Natuhara, 2018; Chang dan Mori, 2021 Mengurangi potensi longsor Sandholz dkk, 2018, Scheidl dkk, 2020 4 Perubahan Iklim Adaptasi Perubahan iklim Pauleit dkk, 2017; Jerome dkk, 2019
Fran Sinatra, Danag Azhari, Adnin Musadri Asbi & M.Irfan Affandi | 28 Prinsip Pengembangan RuangTerbuka Hijau Kota Sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bandar Lampung
No Tujuan dan Fungsi Peneliti Mengurangi efek pulau bahang dan rekayasa iklim mikro Gill dkk, 2007; Jones dan Somper, 2014 5 Estetika Kualitas lingkungan Pauleit dkk, 2017; Russo dkk, 2017 Eco-aesthetic dan planting and aesthetic Cameron dan Blanuša, 2016; Haruna dkk, 2018; Sinatra dkk, 2021 6 Kesehatan dan Kesejahteraan Meningkatkan kualitas hidup Brzoska dan Spāģe, 2020; Foster dkk, 2011 Kesehatan publik Foster dkk, 2011; Kumar dkk, 2018 Partisipasi masyarakat Pauleit dkk, 2017; Jerome dkk, 2019; Munirwan dkk, 2020 Sarana rekreasi Scott Shafer, 2013; Sinatra dkk, 2017; Cortinovis dkk, 2018 Penyediaan bahan Pangan Lin dkk, 2017;Panagopoulos dkk, 2018; Ferreira dkk, 2021 Budaya dan identitas lokal Jerome dkk, 2019; Grădinaru dan Hersperger, 2019 Sarana berolah raga Ferreira dkk, 2021; Jerome dkk, 2019; Austin, 2014 Mudah diakses Mell, 2010; Jerome dkk, 2019, Sinatra dan Fitra, 2021 Memberi fungsi yang optimal, Multifungsi Jerome dkk, 2019; Ferreira dkk, 2021; Monteiro dkk, 2020 Meningkatkan nilai Lahan Foster dkk, 2011
Mempertimbangkan karakteristik dari RTH yang ada di Kota Bandar Lampung dan sintesa kajian terdahulu, maka prinsip pengembangan RTH sebagai IH kota meliputi:
1. Prinsip Konservasi
Penerapan  prinsip  konservasi  pada  elemen  IH  (RTH)  dimaksudkan  dalam  upaya melakukan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dengan menekankan pada  aspek lingkungan. Upaya konsevasi dapat dilakukan:
a) Konservasi  keanekaragaman  hayati  melalui  penetapan  infrastruktur  hijau  dapat mempertahankan  tempat-tempat  yang  memiliki  keanekaragaman  hayati  yang  cukup tinggi  (Lanzas  dkk,  2019;  dan  Contreras  dkk,  2017).  Kegiatan  konservasi keanekaragaman hayati ini meliputi kegiatan perlindungan terhadap jenis dan genetik, perlindungan ekosistem, penangkaran tumbuhan dan satwa liar baik secara in situ atau eks situ . Kelestarian tempat yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi ini
merupakan  bentuk  investasi  pada  pendidikan  alam  untuk  generasi  yang  akan  datang. Jenis  IH  yang  dapat  dikembangkan  sebagai  kawasan  konservasi  keanekaragaman sumberdaya hayati berupa Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Bandar Lampung.
b) Konservasi  untuk  perbaikan  kualitas  udara  udara,  kawasan  peruntukan  lindung  dalam suatu kota yang merupakan bagian dari IH perkotaan seyogyanya dapat meningkatkan kualitas  udara  perkotaan  melalui  penyerap  polutan  dan  penhasil  oksigen  (Yang  dkk, 2005; Parsa dkk, 2019). Di Kota Bandar Lampung, kawasan konservasi diarahkan untuk tetap menjaga vegetasi-vegetasi yang ada agar dapat menghasilkan oksigen.
c) Konservasi tanah, kawasan lindung berupa taman hutan raya atau kawasan konservasi lainnya  di  Kota  Bandar  lampung  dapat  diarahkan  untuk  menjaga  dan  meningkatkan kualitas  tanah  di  kawasan  perkotaan.  Kontribusi  kawasan  lindung  ini  dalam  upaya peningkatan kualitas tanah dapat melalui peningkatan infiltrasi dan pengurangan run off yang berdampak pada erosi serta peningkatan unsur hara tanah (Wang dkk, 2018).
d) Konservasi air, RTH berupa kawasan lindung seperti Taman Hutan Raya dapat menjadi salah satu elemen dari IH dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan sumber air baku perkotaan (Ashley dkk, 2018; Ferreira dkk, 2021; Jerome dkk, 2019). Konsevasi air  dapat  dilakukan  dengan  memaksimalkan  Tahura  Wan  Abdulrahman  menjadi kawasan resapan air tanah.

## 2. Prinsip Integrasi Perencanaan dan Konektifitas
Prinsip  integrasi  perencanaan  dan  konektifitas  penting  untuk  menjadi  dasar pengembangan IH. Hali ini dimaksudkan agar pembangunan IH dapat memberi manfaat yang  lebih  maksimal  dalam  mendukung  pembangunan  berkelanjutan.  Selain  itu, konektifitas  atau  keterhubungan  anatara  satu  RTH  dengan  RTH  lainnya  dapat mendukung proses ekologi dalam satu kesatuan kawasan ekologis.
a) Multi skala perencanaan, perencanaan dan pengembangan IH dapat diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang dalam berbagai hirarki dan skala pengembangan. Skala pengembangan  baik  pada  skala  makro  yang  terdiri  dari  satu  atau  lebih  wiayah administratif  seperti  diintegrasikan  pada  rencana  tata  ruang  wilayah  (RTRW) Nasional,  Provinsi,  Kabupaten  atau  kota,  dan  Rencana  Tata  Ruang  (RTR)  Pulau.
Fran Sinatra, Danag Azhari, Adnin Musadri Asbi & M.Irfan Affandi | 30 Prinsip Pengembangan RuangTerbuka Hijau Kota Sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bandar Lampung
Skala  meso  dalam  sistem  penatataan  ruang  berada  pada  tingkatan  perencanaan bagian wilayah kota atau kawasan dalam dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) dan  rencana  tata  bangunan  dan  lingkungan  (RTBL).  Sedangkan  skala  mikro, perencaan  dan  pengembangan  IH  dapat  dilakukan  pada  masing-masing  unit  RTH atau  pada  skala  tapak.  Di  Kota  Bandar  Lamung  sendiri,  perencanaan  tapak  harus diintegrasikan  dalam  RTRW  Kota  Bandar  Lampung  dan  memperhatikan  rencana yang lebih makro seperti RTRW Provinsi Lampung dan RTR Pulau Sumatera.
b) Integrasi  IH  dengan  dengan  infrastruktur  lainnya,  seperti:  infratruktur  abu-abu, infrastruktur biru dan guna lahan. Pada tingkatan rencana skala makro dan meso, hal yang  menjadi  pertimbangan  pengembangan  IH  harus  dapat  selaras  dengan  guna lahan lainnya. Sedangkan pengintegrasian IH dengan infrastruktur kota lainnya dapat dilakukan  pada  skala  meso  dan  mikro  atau  tapak.  Keselarasan  ini  penting  agar perencanaan tata ruang dan infrastruktur dapat mewujudkan pembangunan kawasan perkotaan yang lebih berkelanjutan.
c) Salah satu prinsi yang penting dalam pengembangan IH adalah terhubungnya suatu RTH yang berbentuk area ( hub ) dengan RTH lainnya melalui jalur hijau ( link ). Hal ini  dimaksudkan  untuk  memaksimalkan  manfaat  secara  lingkungan  dari pengembangan  IH.  Adapun  manfaat  yang  dapat  diperoleh  berupa  menjaga  proses ekologi  suatu  lingkungan,  menjaga  proses  hidrologis  dalam  suatu  daerah  aliran sungai, dan melindungi lintasan dan tempat persinggahan satwa liar seperti burung (Seiwert dan Robler, 2020; dan Sun dkk, 2020).
3. Prinsip Mitigasi Bencana
Bencana  Tsunami,  Rob,  longsor,  banjir,  kebakaran,  gempa  bumi,  dan  letusan gunung  berapi  dapat  dicegah  atau  diminimalisir  dari  efek  negatif  yang  ditimbulkan melalui peran pengembangan infrastruktur hijau perkotaan. Infrastruktur hijau sebagai lahan  hijau  yang  ditumbuhi  oleh  berbagai  jenis  vegetasi  dapat  mencegah  terjadinya longsor melalui perakaran tumbuhan yang mengikat tanah pada daerah yang memiliki kemiringan. Bencana banjir dapat dicegah dengan infrastruktur hijau melalui penyediaan kawasan resapan air (Schubert dkk, 2017), sedangakan untuk bencana kebakaran, gempa bumi dan letusan gunung berapi dapat diminimalisir dampak negatif yang akan timbul melalui peran infrastruktur hijau sebagai ruang evakuasi dan jalur evakuasi.

## 4. Prinsip Adapatasi Perubahan Iklim
Pengembangan IH yang terintegrasi dengan rencana tata ruang dapat mengurangi dari  dampak  perubahan  iklim.  RTH  sebagai  elemen  dari  IH  dapat  dijadikan  sebagai sempadan  pantai  sehingga  dapat  mengurangi  dampak  kenaikan  permukaan  air  laut. Selain  itu,  penyediaan  RTH  di  kawasan  terbangun  dapat  merekayasa  suhu  mikro sengingga dapat megurangi efek pulau bahang (Urban Heat Island). Di Bandar Lampung, area hutan manggrove diarahkan pengembangannya sebagai kawasan sempadan pantai sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari banjir rob dan kenaikan permukaan air laut. Disisi lain, jumlah RTH yang ada di kawasan terbangun di Kota Bandar Lampung masih  sangai  terbatas,  sehingga  diperlukan  penyediaan  ruang  hijau  berupa  green  roof dan vertical garden sebagai upaya dalam mengurangi efek pulau bahang.
5. Prinsip Kesehatan dan Kesejahteraan
Pengembangan IH dapat berdampak pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.  Ruang  hijau  dapat  dijadikan  sebagai  sarana  perkotaan  untuk  melakukan kegaiatan  berolahraga  dan  penyehatan  lingkungan  perkotaan  melalui  penyediaan  udara bersih. Selain itu, pengembangan RTH sebagai IH dapat pula ditujukan untuk meningkatkan kualitas  hidup,  peningkatan  partisifasi  masyarakat,  sebagai  sarana  rekreasi  masyarakat, penyediaan bahan pangan, menggambarkan identitas lokal, dan meningkatkan harga lahan. Untuk  peningkatan  kesehatan  taman  kota  diarahkan  untuk  menyediakan  sarana  untuk berolahraga  dengan  vegetasi  yang  rindang.  Untuk  penyediaan  bahan  pangan  utamanya diarahkan  pada  lahan  pertanian,  namun  juga  dapat  diarahkan  pada  taman  kota  dengan mengadopsi konsep edible landscape. Lebih lanjut, RTH hijau dapat menjdi tempat rekreasi masyarakat  di  luar  ruangan  dan  harus  dapat  menggambarkan  buya  dan  identitas  lokal masyarakat lampung.
6. Prinsip Estetika
Suatu hal yang cukup penting dan sering dilupakan adalah estetika kota. Estetika kota sering  dianggap  bukan  menjadi  hal  yang  paling  penting  dalam  pengembangan  perkotaan, namun estetika kota ini berperan dalam membentuk citra suatu kota. Infrastruktur hijau kota yang  sebagian  besar  berupa  elemen  lunak  lanskap  seperti  tanaman  dapat  meningkatkan estetika  kota  (Hermes  dkk,  2018;  dan  Wang  dkk,  2019).  Peran  vegetasi  dapat  membuat pembangunan  kawasan  perkotaan  yang  didominasi  oleh  bangunan  gedung  dapat  menjadi
Fran Sinatra, Danag Azhari, Adnin Musadri Asbi & M.Irfan Affandi | 32 Prinsip Pengembangan RuangTerbuka Hijau Kota Sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bandar Lampung
lebih menarik dengan penambahan vegetasi hijau. Keindahan vegetasi dapat berupa tajuk, warna  daun,  maupun  bunga  yang  ada  pada  vegetasi  tersebut.  Bentuk  penerapannya  dapat dilakukan pada jalur hijau jalan, taman- taman kota, dan taman privat atau halaman.
7. Konservasi Tempat Rekreasi dan Wisata
Perlindungan  terhadap  tempat  rekreasi  alam  dan  wisata  sangat  diperlukan  untuk memberikan manfaat ekonomi, selain manfaat ekonomi yang ditimbulkan manfaat lainnya berupa pelestarian lingkungan alam dan juga sebagai ruang tempat berinteraksi dan relaksasi. Pengembangan  infrastruktur  hijau  yang  belandaskan  pada  konservasi  tempat  rekreasi  dan wisata ini berusaha untuk mencegah dan membatasi terjadinya kerusakan terhadap tempat- tempat  rekreasi  dan  wisata  yang  sebagian  besar  bersumber  dari  perbuatan  manusia  yang tidak ramah lingkungan ( Terkenli dkk, 2020).

## 4. KESIMPULAN  DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Kota Bandar lampung memiliki beberapa jenis RTH yang dapat digolongkan sebagai bagian  dari  IH  yang  meliputi:  kawasan  konservasi,  diantaranya  hutan  lindung;  lahan kepemilikan  publik  seperti  Taman  Hutan  Rakyat  Wan  Abdul  Rahman;  lahan  produktif meliputi lahan pertanian baik kebun maupun sawah; dan taman kota seperti Taman Gajah. Prinsip konservasi utamanya diterapkan pada kawasan konservasi seperti taman hutan raya, prinsip  peningkatan  kesehatan  dan  kesejahteraan  diarahkan  pada  taman  kota  dan  lahan pertanian, dan prinsip lain diterapkan pada semua elemen IH yang ada.

## 4.2 Saran
Kedepannya,  prinsip  pengembangan  RTH  sebagai  bagian  dari  IH  hendaknya dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan penterjemahan prinsip dalam bentuk masterplan  RTH  dan  Rancangannya  sehingga  akan  lebih  operasional.  Selain  itu,  perlu adanya  pemodelan  pengembangan  infrastruktur  hijau  kota  yang  dapat  mengantisipasi dinamika pembangunan perkotaan dimasa yang akan datang sehingga solusi yang diambil akan lebih komprehensif dan adaptif terhadap perubahan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Aldous, D.E., 2011, June. Challenges associated with green cities of the future. In III International Conference on Landscape and Urban Horticulture 999 (pp. 27-36).
Austin, G., 2014. Green infrastructure for landscape planning: Integrating human and natural systems. Routledge.
Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2018). Kota Bandar Lampung dalam Angka 2018. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. Benedict, M. A., & McMahon, E. T.  (2001). Green Infrastructure: smart conservation for 21st' century (Sprawl Watch Clearinghouse  Series  ed.).  Washington, D.C. : The Conservation Fund.
Benton-Short, L., Keeley, M. and Rowland, J., 2019. Green infrastructure, green space, and sustainable urbanism: Geography’s important role. Urban geography, 40(3), pp.330-351.
Bibri, S.E., 2021. The underlying components of data-driven smart sustainable cities of  the  future:  a  case  study  approach  to  an  applied  theoretical framework. European Journal of Futures Research, 9(1), pp.1-14.
Brzoska,  P.  and  Spāģe,  A.,  2020.  From  city-to  site-dimension:  assessing  the  urban ecosystem services of different types of green infrastructure. Land, 9(5), p.150.
Cameron, R.W. and Blanuša, T., 2016. Green infrastructure and ecosystem services– is the devil in the detail?. Annals of Botany, 118(3), pp.377-391.
Chatzimentor,  A.,  Apostolopoulou,  E.  and  Mazaris,  A.D.,  2020.  A  review  of  green infrastructure research in Europe: Challenges and opportunities. Landscape and Urban Planning, 198, p.103775
Contreras  RC,  Rosas  LEQ.  2017.  Analysing  scale,  quality  and  diversity  of  green infrastructure  and  the  provision  of  urban  ecosystem  services:  a  case  from Mexico  City. Jurnal  Ecosystem  Services,  Volume  23, P 127-132. ScienceDirect: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.12.0 04
Cortinovis, C., Zulian, G. and Geneletti, D., 2018. Assessing nature-based recreation to  support  urban  green  infrastructure  planning  in  Trento  (Italy). Land, 7(4),
p.112.
Foster, J., Lowe, A. and Winkelman, S., 2011. The value of green infrastructure for urban climate adaptation. Center for Clean Air Policy, 750(1), pp.1-52.
Gill, S.E., Handley, J.F., Ennos, A.R. and Pauleit, S., 2007. Adapting cities for climate change: the role of the green infrastructure. Built environment, 33(1), pp.115- 133.
Grădinaru, S.R. and Hersperger, A.M., 2019. Green infrastructure in strategic spatial plans:  Evidence  from  European  urban  regions. Urban  forestry  &  urban greening, 40, pp.17-28.
Grizans,  J.  (2009). Urban  Issue  and  Solution  in  the  Context  of  Sustainable Development. Esbjerg: University of Southern Denmark.
Haruna,  A.I.,  Oppong,  R.A.  and  Marful,  A.B.,  2018.  Exploring  eco-aesthetics  for urban  green  infrastructure  development  and  building  resilient  cities:  A theoretical overview. Cogent Social Sciences, 4(1), p.1478492.
Fran Sinatra, Danag Azhari, Adnin Musadri Asbi & M.Irfan Affandi | 34 Prinsip Pengembangan RuangTerbuka Hijau Kota Sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bandar Lampung
Hermes J, Albert C, dan Haaren CV. 2018. Asessing the aesthetic quality of landscapes in Germany. Jurnal  Ecosystem Services, Volume 31, P 296-
https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.02.0 15
Jeong,  D.,  Kim,  M.,  Song,  K.  and  Lee,  J.,  2021.  Planning  a  Green  Infrastructure Network to Integrate Potential Evacuation Routes and the Urban Green Space in  a  Coastal  City:  The  Case  Study  of  Haeundae  District,  Busan,  South Korea. Science of The Total Environment, 761, p.143179.
Chang,  C.W.  and  Mori,  N.,  2021.  Green  infrastructure  for  the  reduction  of coastal  disasters:  a  review  of  the  protective  role  of  coastal  forests  against tsunami, storm surge, and wind waves. Coastal Engineering Journal, pp.1-16.
Jones,  S.  and  Somper,  C.,  2014.  The  role  of  green  infrastructure  in  climate  change adaptation in L ondon. The Geographical Journal, 180(2), pp.191-196.
Kim, S.Y. and Kim, B.H., 2017. The effect of urban green infrastructure on disaster mitigation in Korea. Sustainability, 9(6), p.1026.
Lanzas M, Hermonso V, De-Miguel S, Bota G, Brontos L. 2019. Designing a network of green infrastructure to enhance the conservation value of protected area and maintain ecosystem services. Jurnal Science of The Total  Environment, Volume 651, P 541-550. ScienceDirect: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09. 164 Lin, B.B., Philpott, S.M., Jha, S. and Liere, H., 2017. Urban agriculture as a productive green  infrastructure  for  environmental  and  social  well-being.  In Greening Cities (pp. 155-179). Springer, Singapore.
Mell,  I.C.,  2010. Green  infrastructure:  concepts,  perceptions  and  its  use  in  spatial planning (Doctoral dissertation, Newcastle University).
Munirwan,  H.,  Putri,  M.B.  and  Sinatra,  F.,  2020.  Peremajaan  Lahan  Terdampak Tsunami  Menjadi  Ruang  Terbuka  Hijau  Melalui  Pendekatan  Perencanaan Kolaboratif  di  Kota  Banda  Aceh  (Studi  Kasus  Hutan  Kota  BNI  Tibang  dan Taman  Kota  BNI  Trembesi). Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari Jambi, 20(2), pp.463-469.
Natuhara, Y., 2018. Green infrastructure: innovative use of indigenous ecosystems and knowledge. Landscape and Ecological Engineering, 14(2), pp.187-192.
Nazir, Muhammad.2006. Metode  Penelitian . Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
Onuma, A. and Tsuge, T., 2018. Comparing green infrastructure as ecosystem-based disaster  risk  reduction  with  gray  infrastructure  in  terms  of  costs  and  benefits under uncertainty: A theoretical approach. International journal of disaster risk reduction, 32, pp.22-28.
Panagopoulos,  T.,  Jankovska,  I.  and  Dan,  M.B.,  2018.  URBAN  GREEN INFRASTRUCTURE:  THE  ROLE  OF  URBAN  AGRICULTURE  IN  CITY RESILIENCE. Urbanism.  Architecture.  Constructions/Urbanism.  Arhitectura. Constructii, 9(1).
Parsa,  V.A.,  Salehi,  E.,  Yavari,  A.R.  and  van  Bodegom,  P.M.,  2019.  Analyzing temporal  changes  in  urban  forest  structure  and  the  effect  on  air  quality improvement. Sustainable Cities and Society, 48, p.101548.
Permen PU 05/PRT/M/2008. Tentang Pedoman Penyediaan RTH kawasan perkotaan.
Fran Sinatra, Danag Azhari, Adnin Musadri Asbi & M.Irfan Affandi | 35 Prinsip Pengembangan RuangTerbuka Hijau Kota Sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bandar Lampung
Ramyar,  R.,  Ackerman,  A.  and  Johnston,  D.M.,  2021.  Adapting  cities  for  climate change through urban green infrastructure planning. Cities, 117, p.103316.
Ridwan M, Sinatra F, dan Natalivan P. 2017. Promoting productive urban green open space towards food security: case Study Taman Sari Bandung. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 91 : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1 755-1315/91/1/012030/meta Ronchi,  S.,  Arcidiacono,  A.  and  Pogliani,  L.,  2020.  Integrating  green  infrastructure into  spatial  planning  regulations  to  improve  the  performance  of  urban ecosystems.  Insights  from  an  Italian  case  study. Sustainable  Cities  and Society, 53, p.101907.
Rostami,  R.,  Lamit,  H.,  Khoshnava,  S.M.,  Rostami,  R.  and  Rosley,  M.S.F.,  2015. Sustainable cities and the contribution of historical urban green spaces: A case study of historical Persian gardens. Sustainability, 7(10), pp.13290-13316.
Russo,  A.,  Escobedo,  F.J.,  Cirella,  G.T.  and  Zerbe,  S.,  2017.  Edible  green infrastructure: An approach and review of provisioning ecosystem services and disservices in urban environments. Agriculture, Ecosystems & Environment, 242, pp.53-66.
Sandholz, S., Lange, W. and Nehren, U., 2018. Governing green change: Ecosystem- based  measures  for  reducing  landslide  risk  in  Rio  de  Janeiro. International journal of disaster risk reduction, 32, pp.75-86.
Scheidl, C., Heiser, M., Kamper, S., Thaler, T., Klebinder, K., Nagl, F., Lechner, V., Markart, G., Rammer, W. and Seidl, R., 2020. The influence of climate change and  canopy  disturbances  on  landslide  susceptibility  in  headwater catchments. Science of the total environment, 742, p.140588.
Schubert JE, Burns MT, Fletcher TD, Sanders BF. 2017. A framework for the case- specific  assessment  of  green infrastructure in  mitigating  urban flood  hazards. Jurnal  Advance  in  Water  Resources,  Volume  108,  P:  55-68. ScienceDirect: https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2017.0 7.009
Schubert, J.E., Burns, M.J., Fletcher, T.D. and Sanders, B.F., 2017. A framework for the case-specific assessment of Green Infrastructure in mitigating urban flood hazards. Advances in Water Resources, 108, pp.55-68.
Scott Shafer, C., Scott, D., Baker, J. and Winemiller, K., 2013. Recreation and amenity values of urban stream corridors: implications for green infrastructure. Journal of Urban Design, 18(4), pp.478-493.
Seiwert  A  dan  Robler  S.  2020.  Understanding the term green infrastructure: origins, rationales,  semantic  content  and  purposes as  well  as  its  relevance  for application  in spatial  planning. Jurnal  Land  use  policy, Volume 97. ScienceDirect: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020. 104785
Sinatra, F. and Fitra, H.A., 2021. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KUNJUNGAN TAMAN TEMATIK:
STUDI KASUS TAMAN
SKATEBOARD  PALEMBANG. Jurnal  Perencanaan  dan  Pengembangan Kebijakan, 1(1), pp.26-31.
Fran Sinatra, Danag Azhari, Adnin Musadri Asbi & M.Irfan Affandi | 36 Prinsip Pengembangan RuangTerbuka Hijau Kota Sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bandar Lampung
Sinatra,  F.,  2017,  October.  Identifying  Creative  Urban  Landscape  towards  Creative Tourism in Bandung: A Preliminary Study. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 91, No. 1, p. 012026). IOP Publishing.
Sinatra, F., Natakusuma, A.A., Ibad, Z. and Fitra, H.A., 2021, September. Urban Park Qualities  Accordance  To  Perception  Of  Visitors  In  Palembang:  Case  Studies Kambang  Iwak  Park  And  Dharma  Wanita  Park.  In IOP  Conference  Series:
Earth and Environmental Science (Vol. 830, No. 1, p. 012093). IOP Publishing. Sodiq, A., Baloch, A.A., Khan, S.A., Sezer, N., Mahmoud, S., Jama, M. and Abdelaal, A.,  2019.  Towards  modern  sustainable  cities:  Review  of  sustainability principles and trends. Journal of Cleaner Production, 227, pp.972-1001.
Soz,  S.A.,  Kryspin-Watson,  J.  and  Stanton-Geddes,  Z.,  2016.  The  role  of  green infrastructure solutions in urban flood risk management.
Sun  Y,  Deng  L,  Pan  SY,  Chiang  PC,  Sable  SS, dan Shah KJ. 2020. Integrating of green and gray infrastructures for sponge city: water  and  energy  nexus. Jurnal
Water- Energy Nexus,
Volume 3, P 29-40. ScienceDirect: https://doi.org/10.1016/j.wen.2020.03.003
Terkenli  TS,  Bell  S,  Toskovic  O,  Tomicevic  JD, Panagopoulos  T,  Straupe  I, Kristianova  K, Stragyte  L,  Brien  LO,  dan  Zivojinovic  I. 2020.    Tourist perceptions and  uses  of urban  green  infrastructure:  an  exploratory cross- cultural investigation. Jurnal Urban forestry  and  urban  greening,  Volume  49.
ScienceDirect: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126624
Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang United Nation. 2018. Share of people living in urban area 2017. World Bank-World
Development Indicators
Venkataramanan,  V.,  Packman,  A.I.,  Peters,  D.R.,  Lopez,  D.,  McCuskey,  D.J., McDonald, R.I., Miller, W.M. and Young, S.L., 2019. A systematic review of the  human  health  and  social  well-being  outcomes  of  green  infrastructure  for stormwater and flood management. Journal of environmental management, 246, pp.868-880.
Wang R, Zhao J, Meitner MJ, Hu Y, dan Xu Z. 2019. Characteristics of urban green spaces  in  relation  to  aesthetic  preference  and  stress  recovery. Jurnal  Urban
Forestry and Urban Greening, Volume 41, P
6-13. ScienceDirect: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.03.00
Wang, P., Zheng, H., Ren, Z., Zhang, D., Zhai, C., Mao, Z., Tang, Z. and He, X., 2018. Effects  of  urbanization,  soil  property  and  vegetation  configuration  on  soil infiltration  of  urban  forest  in  Changchun,  Northeast  China. Chinese Geographical Science, 28(3), pp.482-494.
Yang, J., McBride, J., Zhou, J. and Sun, Z., 2005. The urban forest in Beijing and its role in air pollution reduction. Urban forestry & urban greening, 3(2), pp.65-78.
Yunus, HS .2010. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.