## PROBLEMATIKA HUKUM PROSES PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TETAP OLEH KREDITOR
Liem Tony Dwi Soelistyo Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : tonylin4jc@gmail.com
Dipo Wahjoeono Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : dipo@untag-sby.ac.id

## ABSTRACT
The purposes of this research are to obtain legal certainty and protection for debtors and creditors in  the  process  of  granting  a  permanent  Suspension  of  Debt  Payment  Obligation  (PKPU),  as  an alternative  to  settlement  of  debt  cases  in  business  activities  for  companies/debtors  who  are experiencing financial difficulties in paying their debts which are due dates and collectible. Thus, the opportunity and hope to be able to pay its debts will be more open, considering that bankruptcy prevention can benefit many parties, including employees, the business chain, suppliers, consumers, shareholders,  creditors  whose  debt  will  be  repaid,  as  well  as  the  community  and  the  state.  Using normative juridical research methods with positive legal studies, statutory approaches as primary legal  materials,  conceptual  approaches  by  referring  to  legal  principles  and  comparative approaches related to bankruptcy in Indonesia. The results of the study indicate that the granting of PKPU remains as a legal effort to avoid and prevent bankruptcy, must be  a solution for financial difficulties  and  as  an  application  of  the  principle  of  business  continuity.  Debtors  who  are experiencing  financial  difficulties  or  experiencing  liquidity  difficulties  to  fulfill  their  debt obligations should not be declared bankrupt and liquidated immediately, especially at this time in the midst of the Covid-19 pandemic, the economic sector is really affected. Bankruptcy law in the future  needs  to  be  complemented  by  a  test  of  insolvency  so  that  the  petition  for  a  bankruptcy statement becomes more objective and protects the interests of the debtors.

## Keywords: creditor, debtor, debts, suspension of payment

## A. PENDAHULUAN
Krisis  perekonomian  menimpa  Indonesia  antara  tahun  1997-1998  menyebabkan  masalah  besar dalam  lingkup  nasional.  Peristiwa  krisis  moneter  pada  tahun  1998  ini  merupakan  cerminan kegagalan  menjaga  kestabilan  perekonomian  Negara  Republik  Indonesia.  Krisis  moneter  saat  itu disebabkan  adanya  suatu euphoria yang  menimbulkan  suatu  gejolak  dan  kesusahan  hingga menyebabkan  krisis  karena  kondisi  perekonomian  yang  terpuruk.  Usaha  yang  memiliki

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
fundamental yang kuat tidak menjadi jaminan akan terus eksis (going concern). 1 Banyaknya gejolak moneter turut berimbas  ke segala bidang, perdagangan terdampak parah  karena nilai tukar Rupiah Indonesia melemah terhadap Dollar Amerika Serikat. Dampak signifikan dari krisis tersebut paling dirasakan oleh sektor dunia usaha dan tentunya perbankan serta lembaga pemberi pinjaman lainnya juga  terkena  imbasnya.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  mayoritas  pengusaha  memulai  usaha  dari pinjaman  bank  lembaga  keuangan  lainnya,  sehingga  dengan  adanya  krisis  saat  itu  menyebabkan kalangan  pengusaha  atau  perusahaan  Indonesia  mengalami  kesulitan  dalam  proses  melanjutkan kegiatan  usahanya. 2 Hal  ini  menyebabkan  ketidakmampuan  para  pengusaha  hingga  debitor  tidak dapat melunasi utangnya pada saatnya atau bahkan tidak mampu sama sekali untuk memenuhi sisa utangnya (stop to pay).
Pemerintah  telah  melakukan  perubahan  signifikan  terhadap  undang-undang,  misalnya merevisi  peraturan  kepailitan  yaitu  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (untuk  selanjutnya  disebut  (UUK- PKPU)).  Namun,  perubahan  yang  dilakukan  masih  belum  memberikan  manfaat  seperti  yang diharapkan. Kegagalan pembayaran utang tidak hanya menjadi masalah bagi kreditor. Debitor juga sering menghadapi kesulitan keuangan yang lebih serius. Apalagi jika bunga yang dikenakan cukup tinggi.  Keberadaan  PKPU  merupakan  jalan  tengah,  sehingga  kedua  belah  pihak  dapat membicarakan  masalah  penyelesaian  keuangan  secara  damai.  Langkah  ini  juga  akan  mencegah debitor mengalami krisis keuangan yang semakin kompleks.
Ketentuan  kepailitan  menyediakan  kesempatan  bagi  debitor  yang  diajukan  pailit,  dan mempunyai  peluang  memohon  PKPU  untuk  menunda  terjadinya  pailit  dan  membayar  kembali hutangnya kepada kreditor. Susanti Adi Nugroho berpendapat bahwa:
“PKPU bertujuan agar debitor tidak dinyatakan pailit, dan apabila debitor diberikan waktu, sangat  diharapkan  dapat  melunasi  utangnya.  Oleh  sebab  itu,  dengan  menyediakan kesempatan  kepada  debitor,  ada  peluang  untuk  dapat  terus  menjalankan  usahanya  melalui restrukturisasi usaha dan/atau restrukturisasi utang, sehingga mampu melunasi utangnya.”
Debitor  masih  berhak  untuk  mengelola  usaha  dan  kekayaannya,  tetapi  hanya  akan kehilangan  kebebasan  untuk  menguasai  asetnya,  sehingga  debitor  tetap  memiliki  hak  untuk mengurus  perusahaan  dan  asetnya.  Pengurusan  terhadap  perusahaan  dan  asetnya  tetap  dapat
1 Amanda  Raissa,  Avira  Rizkiana  Yuniar,  and  Anita  Gladina  Ayu  Nurhayati,  ‘KELEMAHAN KURATOR  DALAM  PEMBERESAN  HARTA  PAILIT’, Jurnal  Hukum  Magnum  Opus, 3.2  (2020) <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3442>.
2 Liem  Tony  Dwi  Soelistyo  and  Yasin  Nur  Alamsyah  H  A  S,  ‘UPAYA  KEPAILITAN  SEBAGAI
ALTERNATIF BURUH MENDAPAT HAKNYA’, Mimbar Keadilan , 14.2 (2021)
<https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5249>.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dilakukan asalkan telah disetujui oleh pengurus yang ditetapkan oleh pengadilan. Debitor juga dapat meminjam dari pihak ketiga untuk meningkatkan nilai aset debitor. Salah satu dalil para pemohon antara  lain  bahwa  debitor  masih  berkeyakinan  bahwa  perusahaan  masih  dapat  beroperasi  jika diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran utang. Dalam hal lain, pemohon menyatakan bahwa ia masih memiliki kemampuan finansial berupa aset yang dapat digunakan untuk membayar utang,  hal  tersebut  sebagai  bahan  pertimbangan  yang  lengkap  pada  saat  mengajukan  permohonan PKPU.
Dari segi  waktu,  PKPU  dapat  dibagi menjadi  dua jenis,  yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap.  PKPU  sementara  adalah  proses  awal  untuk  menyelesaikan  aplikasi  PKPU.  Debitor  dan kreditor  berkesempatan  memohon  PKPU  sementara,  dan  pengadilan  harus  segera  mengabulkan PKPU  sementara  tersebut  sesuai  dengan  UUK-PKPU  Pasal  224  ayat  (2),  dengan  memberikan kesempatan  kepada  debitor  untuk  mengajukan  usulan  rencana  penyelesaian  sebelum  adanya  rapat kreditor.  Maksud  dari  PKPU  sementara  ini  yaitu  untuk  segera  memasuki  keadaan  tenang  untuk memfasilitasi kreditor dan debitor untuk mencapai kesepakatan tentang rencana penyelesaian yang dibuat  oleh  debitor,  dan  jika  rencana  perdamaian  tidak  dilampirkan  pada  dokumen-dokumen sebelum  masa  PKPU,  maka  akan  diberikan  waktu  bagi  debitor  untuk  membuat  rencana penyelesaian  dan  segala  hal  yang  diperlukan  untuk  memfasilitasi  kesepakatan  antara  kreditor  dan debitor tentang rencana penyelesaian dari debitor.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  menyusun  jurnal  ini  ialah  penelitian  hukum  normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan hukum positif dan asas-asas hukum.

## C. PEMBAHASAN
1. Prosedur PKPU sementara menjadi PKPU tetap menurut ketentuan UUK-PKPU
Cara  alternatif  bagi  kreditor  untuk  memulihkan  piutangnya  adalah  dengan  mengajukan perkara  kepailitan  di  pengadilan  niaga.  Dengan  proses  kepailitan  maka  penyelesaian  utang  akan dilakukan  melalui  eksekusi  masal  atas  asset  milik  debitor  yang  nantinya  akan  diserahkan  untuk kreditor, namun dalam proses ini debitor secara hukum diberi kesempatan untuk melunasi utangnya melalui  PKPU.  Jika  dalam  jangka  waktu  PKPU  itu  antara  kreditor  dan  debitor  tidak  mencapai perdamaian atau perdamaian batal, maka berlaku ketentuan kepailitan bagi debitor. Kepailitan dan PKPU masih ditakuti oleh pengusaha di berbagai bidang. Sebab, selama ada dua kreditor dan satu
utang  yang  sudah  saatnya  dibayar  serta  dapat  ditagih,  itu  sudah  cukup,  tidak  ada  syarat  nominal utang minimum, dan debitor dapat dipailitkan.
PKPU 3 adalah upaya yang dapat dilakukan debitur untuk tidak dipailitkan ketika mengalami kesulitan  likuiditas  dan  kesulitan  dalam  mendapatkan  kredit.  Sebagai  cara  untuk  memberikan kesempatan bagi debitor untuk menunda pelunasan utangnya, hal ini akan membawa harapan bagi debitor  untuk  dapat  melunasi  utangnya.  Hal  ini  berbeda  dengan  pengajuan  pailit,  pengajuan  pailit akan  menyebabkan  turunnya value dari  perusahaan  dan  sering  kali  merugikan  kreditornya. Sehingga,  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  debitor  untuk  merestrukturisasi  utangnya, debitor dapat mengubah struktur perusahaannya melalui perubahan susunan/keanggotaan pemegang saham  atau  mengatur  kembali  bisnisnya  sehingga  mampu  menjalankan  kembali  usahanya  dan dengan demikian dapat melunasi utangnya.
Penerapan PKPU berdasarkan atas asas-asas, antara lain:
a) Asas  keseimbangan,  yaitu  di  satu  pihak  terdapat  ketentuan  untuk  mencegah  debitor  yang tidak jujur menyalahgunakan lembaga kepailitan, dan di pihak lain terdapat ketentuan untuk mencegah kreditur yang beritikad buruk menyalahgunakan lembaga kepailitan.
b) Asas  kelangsungan  usaha,  yang  bertujuan  untuk  mengutamakan  syarat-syarat  yang memberikan peluang perusahaan debitor potensial untuk tetap beroperasi.
c) Asas  keadilan  memiliki  arti  bahwa  peraturan  kepailitan  dapat  memberikan  rasa  keadilan bagi  pemangku  kepentingan  dan  mencegah  penagih  utang  untuk  mencari  pembayaran kembali dari debitor terlepas dari kreditor lainnya.
d) Asas  integrasi  berarti  bahwa  sistem  hukum  formil  dan  materiil  adalah  bagian  yang  tidak terpisahkan dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata Indonesia.
Menurut Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU, debitor dapat memohon PKPU. Maksudnya secara keseluruhan adalah untuk menyampaikan rencana penyelesaian semua atau sebagian utang kepada kreditor. PKPU tidak hanya ditujukan untuk  kepentingan debitor,  namun  kreditor  juga, khususnya kreditur  konkuren.  Jika  permohonan  pernyataan  pailit  dan  PKPU  diajukan  bersamaan,  maka permohonan  PKPU  harus  diputus  lebih  dulu.  Jika  rencana  perdamaian  disetujui  melalui pemungutan  suara  dalam  rapat  selama  PKPU,  pengadilan  wajib  memutuskan  pengesahan  rencana perdamaian dan menjelaskan alasannya di persidangan.
Sesuai sifatnya, persyaratan dalam hal PKPU lebih ringan dari kepailitan. Hal ini disebabkan karena implikasi hukumnya, apabila terjadi kepailitan yang dimulai dengan dikeluarkannya putusan pailit dari pengadilan, maka debitor tidak berhak memindahkan atau mengelola harta kekayaannya. Dalam PKPU, debitor masih berhak mengalihkan dan mengurus hartanya asalkan dengan izin dari pengurus  yang  ditunjuk  oleh  pengadilan  niaga  dan  diawasi  oleh  hakim  pengawas.  Permohonan
3 Agustina  Ni  Made  Ayu  Darma  Pratiwi  and  Putu  Sekarwangi  Saraswati,  ‘TINJAUAN  YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU MENGENAI PKPU DALAM  HAL  DEBITUR  PAILIT  DIMASA  COVID  19’, Media  Keadilan:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  12.1  (2021) <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.4197>.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pailit  dapat  diajukan  atas  inisiatif  sendiri  atau  sebagai  tangkisan  permintaan  pailit  dari  kreditor. Permohonan  PKPU  akan  dievaluasi  oleh  hakim  pengadilan  niaga,  dan  pengadilan  niaga  akan mempertimbangkan untuk mengabulkan PKPU sementara.
Sebelum  adanya  UUK-PKPU,  hanya  debitor  yang  boleh  memohon  PKPU.  Saat  ini  baik debitor ataupun kreditor dapat mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga. Jika debitor dianggap tidak lagi mampu melunasi utang-utang yang jatuh tempo, kreditor dapat memohon PKPU ke pengadilan. Mengingat banyak pihak akan diuntungkan dengan PKPU, termasuk pekerja, rantai bisnis, investor dan  kreditor  yang  akan  dilunasi  utangnya,  maka  jika  beberapa  perkara  diajukan  bersama,  PKPU akan  menjadi  prioritas  pertama  dalam  penetapan  putusan.  Sehingga,  jika  debitor  mengajukan permohonan PKPU, pengadilan harus mengabulkannya. 4
Untuk  dapat  mengajukan  PKPU,  baik  debitor  maupun  kreditor  harus  melengkapi  syarat- syarat berikut:
 Utang  itu  sudah  masuk  jatuh  tempo  dan  waktunya  ditagih  kembali,  tetapi  debitor  gagal melunasi utangnya.
 Ada lebih dari satu kreditor yang dipunyai debitor.
 Proses pengajuan pinjaman dilakukan tanpa jaminan apapun. Kreditor konkuren (pihak yang memberikan  pinjaman  tanpa  jaminan)  biasanya  hanya  mengandalkan  kepercayaan  ketika memberikan piutang. Karena tidak ada jaminan, pelanggaran kontrak pasti akan merugikan mereka. Adanya PKPU akan memperkecil kerugian bagi kreditor konkuren.
Apabila  ternyata  debitor  yang  telah  mengajukan  permohonan  PKPU  tidak  dapat melaksanakan  kewajibannya,  maka  debitor  tersebut  harus  dinyatakan  pailit  sesuai  dengan  UUK- PKPU  Pasal  291  ayat  (2).  Sidang  akan  dilakukan  pada  akhir  masa  PKPU  sementara,  selambat- lambatnya  45  (empat  puluh  lima)  hari  dari  putusan  diumumkan  dan  debitor  serta  kreditor  harus hadir untuk memverifikasi semua bukti dan jumlah piutang. Apabila pemohon adalah kreditor, dan jika debitor masih tidak dapat melunasi utangnya setelah pengadilan mengeluarkan putusan PKPU, kreditor  berhak  untuk  membatalkan  perjanjian.  Artinya  semua  keputusan  yang  diambil  setelah permohonan diajukan dianggap tidak berlaku lagi.
Untuk  menentukan  apakah  debitor  akan  mendapatkan  PKPU  tetap,  harus  diadakan  sidang berupa  musyawarah  hakim  dalam  waktu  empat  puluh  lima  hari  sejak  PKPU  sementara  diberikan. PKPU tetap akan diputuskan oleh pengadilan niaga apabila:
4 Regina  Nitami  Kasdi  and  Suyud  Margono,  ‘ANALISIS  PUTUSAN  PENGADILAN  NIAGA TERKAIT  AKIBAT  HUKUM  PERMOHONAN  PKPU  YANG  DIAJUKAN  OLEH  PIHAK  YANG  TIDAK BERWENANG  (STUDI  KASUS  PUTUSAN  PENGADILAN  NIAGA  PADA  PENGADILAN  NEGERI JAKARTA  PUSAT  NOMOR  24/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)’, Jurnal  Hukum  Adigama ,  2.2 (2019) <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.7124>.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
“disetujui  lebih  dari  setengah  jumlah  kreditor  konkuren  yang  menghadiri  sidang,  yang merupakan  wakil  dari  dua  pertiga  bagian  dari  semua  tagihan  kreditor  konkuren  ataupun kuasanya  yang  datang  ke  sidang;  dan  disepakati  lebih  dari  separuh  jumlah  kreditor  yang piutangnya  terjamin  oleh  jaminan  gadai,  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau  jaminan kebendaan  lain  (kreditor  separatis)  yang  merupakan  wakil  dari  dua  pertiga  bagian  dari semua tagihan kreditor ataupun kuasanya yang datang ke sidang.” (Pasal 229 ayat (1) UUK- PKPU).
Batas  waktu  PKPU  tetap  paling  lama  270  hari  dari  tanggal  putusan  PKPU  sementara. Sehubungan dengan batas waktu tersebut perlu mencermati aturan yang tercantum dalam Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU. Dalam ketentuan ini disebutkan: “Jika jangka waktu PKPU sementara selesai akibat  kreditor  konkuren  setuju  atas  PKPU  tetap,  atau  telah  ada  perpanjangan,  namun  sampai jangka waktu yang ditentukan Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU tidak ada kesepakatan terkait rencana penyelesaian,  maka  Pengurus  saat  hari  berakhirnya  harus  meminta  kepada  pengadilan  untuk menetapkan debitor pailit paling lambat satu hari kemudian.”
Sebagai akibat dari ketentuan di atas untuk debitor yang tidak mendapat persetujuan PKPU tetap dari kreditor konkuren, tidak ada lagi upaya hukum kasasi. Sebaliknya, jika kreditor konkuren menyetujui,  maka  kreditor  konkuren  yang  tidak  sepakat,  tidak  dapat  melakukan  upaya  hukum kasasi. Selain kedua implikasi tersebut, apabila pengadilan niaga menyatakan debitor pailit sebagai akibat  kejadian  tersebut  di  atas,  maka  tidak  ada  lagi  upaya  hukum  kasasi  maupun  peninjauan kembali.
Pasal 240 UUK-PKPU menentukan beberapa hal yang dapat menyebabkan PKPU berakhir atas  kehendak  hakim  pengawas,  pengurus,  kreditor,  atau  kehendak  pengadilan.  Hal-hal  tersebut yakni:
1) debitor mempunyai itikad buruk selama waktu PKPU saat mengelola harta kekayaannya;
2) debitor berusaha menyebabkan kerugian atas kepentingan kreditor;
3) debitor mengurus atau mengalihkan sebagian hartanya tanpa izin dari pengurus;
4) debitor  lalai  dalam  menjalankan  apa  yang  telah  ditetapkan  pengadilan,  atau  lalai  dalam menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pengurus atas hartanya;
5) selama masa PKPU, kekayaan/aset debitor tidak mencukupi lagi untuk melanjutkan PKPU; atau
6) debitor  tidak  mungkin  dapat  menyelesaikan  kewajibannya  secara  tepat  waktu  kepada kreditornya.
Akibat  terjadinya  hal-hal  di  atas,  pengadilan  dapat  menghentikan  PKPU  dan  debitor ditetapkan pailit dalam penetapan yang sama.
Perdamaian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap akan mengikat semua kreditor baik yang  sepakat  ataupun  tidak  sepakat  akan  rencana  perdamaian,  bahkan  kreditor  yang  tidak  hadir

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dalam  sidang.  Pada  saat  yang  sama,  penangguhan  hak  kreditor  separatis 5 juga  dicabut.  Dengan demikian, selain PKPU bertujuan untuk  menghindari kepailitan juga dapat  dilakukan untuk  upaya perdamaian.  Artinya,  debitor  dapat  merestrukturisasi  utangnya.  Adanya  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  upaya  perdamaian  tersebut  tentunya  juga  akan  sangat  berguna  dalam menyelamatkan debitor dari kepailitan.

## 2. Akibat hukum jika kuorum kreditor tidak terpenuhi
Alasan debitor untuk mengajukan PKPU ini pada umumnya antara lain:
1) Bahwa biasanya debitor adalah pelaku usaha, dan permohonan diajukan menjadi tanggapan dan perlawanan atas permintaan pailit dari kreditornya;
2) Bahwa  pemohon  PKPU  mengakui  berutang  kepada  kreditor.  Namun  nominalnya  yang masih belum disepakati;
3) Pemohon PKPU masih memiliki kapasitas aset yang dapat digunakan untuk melunasi semua kreditornya. Dilihat dari harta kekayaan yang dimiliki, kemampuan debitor masih ada;
4) Debitor  mengalami  kesulitan  keuangan  karena  nilai  rupiah  Indonesia  tengah  mengalami depresiasi.  Disebutkan  pula  bahwa  ada  banyak  pekerja  di  perusahaan  pemohon,  jika  ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka jumlah pengangguran akan bertambah, yang akan membebani perekonomian nasional;
5) Pemohon PKPU biasanya mendasarkan pada alasan bahwa mereka dapat terus menjalankan usaha/perusahaan  jika  diberikan  kesempatan  menunda  penyelesaian  utang,  dan  akan secepatnya menyusun rencana penyelesaian;
6) Usulan  penyelesaian 6 yang  akan  diajukan,  misalnya  dengan  konversi  utang  atas  saham perusahaan debitor.
Dengan  begitu,  tercapainya  perdamaian  para  pihak  harus  diprioritaskan  daripada  membuat debitor pailit, dengan cara diberikan waktu yang cukup untuk menyusun rencana penyelesaian dan merestrukturisasi utangnya.
Pengadilan niaga dapat menolak dan tidak menyetujui proposal penyelesaian apabila:
a) Aset  dan  kekayaan  debitor,  meliputi  benda-benda  yang  di  atasnya  terdapat  hak  retensi, masih lebih banyak dari nilai yang disepakati dalam penyelesaian;
b) Tidak adanya jaminan yang cukup dalam pelaksanaan perdamaian;
c) Perdamaian dilakukan atas dasar kecurangan atau bersekongkol dengan kreditor atau adanya tindakan lain yang disengaja untuk mencapai hal itu;
d) Biaya jasa dan lainnya dari tenaga ahli maupun pengurus belum terbayar atau tidak dijamin akan dibayar.
Substansi/isi perdamaian yang telah ditetapkan pengadilan niaga dapat berupa:
5 Gunardi  Lie  and  others,  ‘PROBLEMATIK  UU  NO.  37  TAHUN  2004  TENTANG  KEPAILITAN DAN  PKPU  TERHADAP  BANK  SEBAGAI  KREDITOR  SEPARATIS’, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia ,  2.2 (2020) <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7242>.
6 Cholifatun  Nisa’,  ‘Akibat  Hukum  Pengesahan  Perdamaian  (Homologasi)  Terhadap  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas’, Jurist Diction , 2.2 (2019).
1) Penundaan penyelesaian utang (moratorium);
2) Pengurangan pinjaman pokok dan bunganya;
3) Menurunkan tingkat bunga pinjaman;
4) Penambahan batas waktu pembayaran; dan
5) Utang dikonversi menjadi saham.
Dalam  memutuskan  apakah  PKPU  sementara  akan  dilanjutkan  dengan  PKPU  tetap, persetujuan kreditor konkuren dan separatis sangat menentukan. Oleh karena itu, kreditor separatis berperan dalam memutuskan sepakat atau tidak sepakat atas rencana penyelesaian yang ditawarkan debitor dalam menyelesaikan pembayaran utang melalui jalur PKPU tetap. Jika skema perdamaian disetujui,  maka perdamaian mengikat kreditor konkuren dan kreditor separatis  yang sepakat.  Bagi kreditor  separatis  yang  tidak  menyetujuinya,  skema  pembayaran  utang  dilakukan  dengan memberikan pembayaran sejumlah nilai terkecil di antara jaminan atau utang yang sebenarnya yang dijamin dengan hak jaminan kebendaan. 7
Bagian penjelasan Pasal  228 ayat  (6) UUK-PKPU menerangkan bahwa yang memiliki hak penentu  apakah  bagi  debitor  akan  diberi  PKPU  tetap  yaitu  kreditor  konkuren,  dan  pengadilan memiliki  wewenang  menetapkan  atas  dasar  kesepakatan  para  kreditor  konkuren.  Jika  kita perhatikan tampaknya terdapat pertentangan norma, yaitu pada bagian penjelasan Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU  ditentukan  yang  memiliki  hak  penentu  apakah  bagi  debitor  akan  diberi  PKPU  tetap yaitu  kreditor  konkuren;  tetapi  dalam  Pasal  229  ayat  (1)  UUK-PKPU  hal  pemberian  PKPU  tetap kepada  debitor  tersebut  ditentukan  berdasarkan  persetujuan  kreditor  konkuren  dan  juga  kreditor separatis. 8 Namun hal tersebut haruslah dimaknai sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 1 angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang  menjelaskan  bahwa  Penjelasan  suatu  ayat  dari  Pasal  dalam  Undang-Undang  tidak  dapat digunakan  sebagai  dasar  hukum  untuk  membuat  peraturan  lebih  lanjut  dan  tidak  boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Sehingga dalam hal pemberian PKPU tetap ditentukan berdasarkan persetujuan kreditor konkuren dan juga kreditor separatis (Ketentuan Pasal 229 ayat (1) UUK-PKPU).
Dan sebaiknya menurut penulis diperlukan adanya satu aturan hukum yang pasti terkait hal tersebut supaya ada kepastian hukum dalam proses pemberian PKPU tetap kepada debitor, misalnya
7 Rai  Mantili  and  Putu  Eka  Trisna  Dewi,  ‘PENUNDAAN  KEWAJIBAN  PEMBAYARAN  UTANG (PKPU)  TERKAIT  PENYELESAIAN  UTANG  PIUTANG  DALAM  KEPAILITAN’, Jurnal  Aktual  Justice ,  6.1 (2021) <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.
8 ‘AKIBAT HUKUM PUTUSAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004’, LEX CRIMEN , 6.2 (2017).

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dengan mengubah Penjelasan Pasal 228 ayat (6) atau menghapusnya. Mengingat proses pemberian PKPU tetap kepada debitor ini sangat menentukan nasib debitor agar terhindar dari kepailitan, dan juga agar tidak disalahgunakan oleh  kreditor  yang berkepentingan serta  beritikad  tidak  baik  untuk membuat debitor pailit.
Apalagi  hukum  kepailitan  Indonesia saat ini  masih  belum mensyaratkan  adanya insolvensi tes agar permohonan pernyataan pailit menjadi lebih objektif dan melindungi kepentingan debitor, serta  belum  adanya  batasan  minimal  jumlah  utang  debitor  sebagai  syarat  permohonan  pailit  oleh kreditor,  hal  tersebut  rawan  akan  penyimpangan  pada  praktik  di  lapangan  yang  dapat mengakibatkan debitor dengan nilai harta kekayaan lebih besar daripada utangnya dinyatakan pailit oleh  pengadilan  hanya  karena  kreditor  konkuren  dan  separatis  tidak  memberikan  persetujuan pemberian  PKPU  tetap  untuk  debitor.  Sehingga  pemerintah  dan  pembuat  undang-undang  perlu memberikan kepastian hukum terkait permasalahan tersebut.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
UUK-PKPU  Indonesia  merupakan  sarana  pembayaran  utang  secara  kolektif  yang  dapat dilakukan  pada  saat  debitor  mengalami  kesulitan  dalam  penyelesaian  utangnya.  Jalur kepailitan bukan merupakan ultimum remedium karena begitu debitor telah dinyatakan pailit tanpa  perlu  dibuktikan  bahwa  debitur  telah  insolven,  kecil  kemungkinan  kepailitan  debitor akan  berakhir  dengan  kesepakatan  damai  untuk  menata  kembali  atau  merestrukturisasi utangnya.  Sebaliknya,  begitu  debitor  dinyatakan  pailit  setelah  mendapat  kesempatan  untuk menunda  pembayaran,  harta  kekayaan  debitor  dapat  segera  dilikuidasi.  Inilah  makna sebenarnya dari konsep kepailitan dalam sistem hukum Indonesia saat ini.
2. Saran
sangat  diperlukan  adanya  aturan  hukum  yang  dapat  memberikan  keadilan,  kepastian, kemanfaatan  dan  perlindungan  hak  bagi  semua  pihak  terkait,  dengan  harapan  dapat menunjang  pembangunan  dan  pertumbuhan  perekonomian  negara.  Salah  satunya  yakni produk hukum undang-undang kepailitan, termasuk di dalamnya adalah aturan PKPU.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiyono,  Tri,  ‘PENUNDAAN  KEWAJIBAN  PEMBAYARAN  UTANG  (PKPU)  DALAM MASA PANDEMI  COVID-19:  ANTARA  SOLUSI  DAN  JEBAKAN’, Masalah-Masalah Hukum, 50.3   (2021) https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.232-243 Farahni,  Fadilah  Nariza,  ‘THE  BANKRUPTCY  OF  FOREIGN  CAPITAL  COMPANIES  AND INDONESIAN  LABOR  PROTECTION’, Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune,  3.1 (2020) https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3007
Juliantini, Ni Nyoman,  I Made Arjaya,  and  Ida  Ayu  Putu  Widiati,  ‘Prosedur  Dan  Akibat  Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor
03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)’, Jurnal Analogi Hukum, 3.1 (2021) https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.101-105
‘KAJIAN HUKUM PERBANDINGAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA  DENGAN  RESTRUKTURISASI  UTANG  DI  AMERIKA  SERIKAT’,
TRANSPARENCY, 2.2 (2019).
Kasdi,  Regina  Nitami  and  Suyud  Margono,  ‘ANALISIS  PUTUSAN  PENGADILAN  NIAGA
TERKAIT AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG  TIDAK  BERWENANG  (STUDI  KASUS  PUTUSAN  PENGADILAN  NIAGA PADA  PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 24/PDT.SUS- PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)’, Jurnal Hukum Adigama, 2.2 (2019) https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.7124
Lie, Gunardi and others, ‘PROBLEMATIK UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN   PKPU  TERHADAP  BANK  SEBAGAI  KREDITOR  SEPARATIS’, Jurnal  Bakti Masyarakat   Indonesia, 2.2 (2020) https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7242
Mantili, Rai and Putu Eka Trisna Dewi, ‘PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)  TERKAIT  PENYELESAIAN  UTANG  PIUTANG  DALAM  KEPAILITAN’, Jurnal  Aktual Justice, 6.1 (2021) https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618 Nisa’,  Cholifatun  ‘Akibat  Hukum  Pengesahan  Perdamaian  (Homologasi)  Terhadap  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  Dalam  Hal  Debitornya  Perseroan  Terbatas’, Jurist  Diction,
2.2 (2019).
Pratiwi,  Agustina  Ni  Made  Ayu  Darma  and  Putu  Sekarwangi  Saraswati,  ‘TINJAUAN  YURIDIS
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU MENGENAI  PKPU  DALAM  HAL  DEBITUR  PAILIT  DIMASA  COVID  19’, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 12.1 (2021) https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.4197 ‘PROSEDUR  DAN  TATACARA  PENUNDAAN  KEWAJIBAN  PEMBAYARAN  UTANG (PKPU) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN  PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG’, LEX PRIVATUM, 7.6 (2020).
Raissa,  Amanda,  Avira  Rizkiana  Yuniar,  and  Anita  Gladina  Ayu  Nurhayati,  ‘KELEMAHAN KURATOR  DALAM  PEMBERESAN  HARTA  PAILIT’, Jurnal  Hukum  Magnum  Opus, 3.2 (2020) https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3442
Soelistyo, Liem Tony Dwi and Yasin Nur Alamsyah H A S, ‘UPAYA KEPAILITAN SEBAGAI ALTERNATIF  BURUH  MENDAPAT  HAKNYA’, Mimbar  Keadilan, 14.2  (2021) https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5249