## Volume 6, Nomor 2, Juni 2023.
Editorial Office  : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Legalitas Lelang Melalui Aplikasi Lelang Yang Tidak Terdaftar Di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Liviana Faiza, Aisyah Ayu Musyarafah
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo No. 1-3 Semarang, Jawa Tengah, 50241, (024) 8413516 Email: livianafaiza@students.undip.ac.id
Article Abstract Article History
Received: Apr 18, 2023; Reviewed: May 10, 2023; May 16, 2023; Accepted: Jun 04, 2023; Published: Jun 20, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v6i2.19672
Auction  through  the  auction  application  is  a  continuous innovation in today's digital era. In addition, there are auctions through auction applications that are not registered on Direktorat Jenderal  Kekayaan  Negara.  This  paper  aims  to  describe  the legality  of  auction  activities  carried  out  with  these  unregistered applications. This study uses a normative juridical method with a statutory approach. The results of the study show that the legality of conducting auctions through auction applications that are not registered  in  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  is  invalid because they are not in accordance with the auction regulations in force in Indonesia and result in no protection and guarantee of legal certainty because the loss of the role of auction officials and authentic  evidence  in  the  form  of  minutes  of  auctions  that  have perfect evidentiary power.
Keywords: Legality; Auction; Auction Application

## Abstrak
Lelang melalui aplikasi lelang merupakan inovasi berkelanjutan di era  digital  saat  ini.  Selain  itu,  terdapat  lelang  melalui  aplikasi lelang  yang  tidak  terdaftar  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Negara.  Tulisan  ini  bertujuan  menguraikan  legalitas  kegiatan lelang  yang  dilakukan  dengan  aplikasi  yang  tidak  terdaftar tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  legalitas  pelaksanaan  lelang melalui aplikasi lelang yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan  Negara  adalah  tidak  sah  karena  tidak  sesuai  dengan peraturan  lelang  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  mengakibatkan tidak adanya perlindungan serta jaminan kepastian hukum karena hilangnya peran pejabat  lelang dan bukti autentik berupa risalah lelang yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
Kata Kunci: Legalitas; Lelang; Aplikasi Lelang

## PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  yang  semakin modern menuntut berbagai aktivitas manusia secara  cepat  dan  mudah  dibantu  dengan kemajuan teknologi informasi berupa internet. Perubahan ini juga mengarah pada kenyataan bahwa  para  pihak  yang  akan  melakukan kontrak atau perjanjian tidak lagi mengutamakan  kewajiban  untuk  bertatap muka  karena  adanya  internet  mampu mempersingkat  jarak,  waktu,  dan  wilayah. 1
Salah  satu  perbuatan  hukum  yang  turut dipengaruhi  hal  tersebut  adalah  lelang,  yang dalam  istilah  bahasa  asing  disebut auction, bidding atau vendutie . 2
Lelang  secara  historis  sudah  ada  sejak Tahun 450 SM (Sebelum Masehi) dan berasal dari  bahasa  latin auctio, yang  bermakna peningkatan  bertahap. 3 Lelang  mulai  berlaku di Indonesia pada tahun 190 sejak diterbitkannya Vendu  Reglement (Staatsblad 1908 Nomor 189) tentang Peraturan Lelang. 4
1 Wahyu  Tantra  Setiadi  dan  I.  `Nyoman  Bagiastra,  “Keabsahan  Tanda  Tangan  Pada  Akta  Autentik  Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary,” Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan 6, no. 01 (19 April 2021): 67, https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p06.
2 Ahnia  Septya  Karina,  “Keabsahan  Akta  Risalah  Lelang  sebagai  Akta  Otentik  dalam  Pelaksanaan  Lelang Elektronik oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,” Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah 11, no. 1 (1 Juni 2020): 3, https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7421.
3 Nabila Noviandra, Marjo Marjo, dan Kartika Widya Utama, “Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang,” Diponegoro Law Journal 9, no. 2 (30 April 2020): 408, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27006.
4 Putriana dan Azman, “Lelang Benda Jaminan Hak Tanggungan Akibat Wanprestasi Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 3, no. 1 (6 April 2022): 128, https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24097.
5 Megarisa Carina Mboeik, “Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak,” JURTAMA: Jurnal Kenotariatan Narotama 1, no. 2 (31 Agustus 2019): 128, https://doi.org/10.33121/jurtama.v1i2.919.
6 Ketzia  Stephanie  Edine  Siallagan  dan  I.  Made  Pria  Dharsana,  “Konsep  Cyber  Notary  Dalam  Pelaksanaan Lelang:  Pemaknaan  Dan  Implementasi,” Jurnal  Justitia :  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Humaniora 5,  no.  2  (12 Januari 2023): 269, https://doi.org/10.31604/justitia.v5i2.268-278.
7 Sudiarto, Pengantar Hukum Lelang Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 53.
Sistem  hukum  Indonesia  mengklasi- fikasikan  lelang  sebagai  cara  penjualan khusus yang pelaksanaannya berbeda dengan jual beli umum karena diatur secara tersendiri dalam Vendu  Reglement. 5 Pada  prinsipnya hal-hal  yang  diatur  dalam Vendu  Reglement menyangkut mengenai pokok-pokok penjualan  (jual  beli)    yang    dilakukan    di muka  umum  (lelang). 6 Hal tersebut tercermin pada  jenis  lelang  yang  terbuka  untuk  umum karena harus didahului  dengan pengumuman lelang, transparan karena harganya kompetitif, dan autentik sebab harus dilakukan oleh pejabat lelang dengan disertai berita acara tersendiri berupa risalah lelang. 7
Pelaksanaan  lelang  sebagai suatu perjanjian,  tunduk  pada  klausul-klausul risalah lelang yang diputuskan secara sepihak oleh pelaksana lelang yaitu Balai Lelang dan Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan
Lelang  (KPKNL) 8 karena  perjanjian  baku atau standar kontrak dan memiliki bargaining position yang  lebih  kuat,  sehingga  pembeli lelang  tidak  memiliki  opsi  untuk  mengganti klausul  risalah  lelang. 9 Pasal  35 Vendu Reglement menyatakan  bahwa  risalah  lelang adalah berita acara lelang yang menjadi dasar otentifikasi karena mencatat seluruh peristiwa lelang yang terjadi selama proses lelang. 10
Lelang  pada  umumnya  merupakan metode  penjualan  umum  dengan  penawaran kompetitif  untuk  mencapai  harga  tertinggi yang  dilakukan  secara  lisan  ataupun  tertulis pada  tempat  dan  waktu  yang  sudah ditentukan, 11 namun di era digitalisasi saat ini Pemerintah Indonesia terus melakukan inovasi  berkelanjutan  dalam  pelaksanaan lelang dengan modernisasi agar peserta lelang dapat  mengajukan  penawaran  secara  tertulis tanpa  harus  hadir  di  tempat  yang  telah ditentukan  karena  cukup  melalui  aplikasi lelang berbasis internet ( online ).
Pembaharuan lelang merupakan langkah  yang  dilakukan  dalam  rangka memberi  kesempatan  lebih  luas  kepada masyarakat untuk berpartisipasi pada
8 Supriadi Jufri, Anwar Borahima, dan Nurfaidah Said, “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai  Lelang,” Jurnal  Ilmiah  Dunia  Hukum 4,  no.  2  (8  Maret  2020):  97,  https://doi.org/10.35973/jidh.v4i2. 1379.
9 Sudiarto, Pengantar Hukum Lelang Indonesia , 53.
10 Ni Made Ayu Sintya Dewi dan Made Gde Subha Karma Resen, “Harmonisasi Kewenangan Pembuatan Risalah Lelang Antara Notaris Dengan Pejabat Lelang,” Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan 6, no. 01 (30 Maret 2021): 41, https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p04.
11 Selvi Selvi dkk., “Tata Kelola Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pajak Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang  Jakarta  III  Sebagai  Upaya  Penagihan  Pajak,” Jurnal  Reformasi  Administrasi :  Jurnal  Ilmiah  Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani 8, no. 1 (31 Maret 2021): 72, https://doi.org/10.31334/reformasi.v8i1.1422.
12 Tanubrata Maksum, “Pelelangan Proyek Konstruksi Yang Dilakukan Melalui Internet,” Jurnal Teknik Sipil 7, no. 1 (27 Maret 2019): 76, https://doi.org/10.28932/jts.v7i1.1340.
pelaksanaan  lelang  dengan  cara  yang  lebih hemat  dan  cepat,  serta  sebagai  sarana penyelenggaraan  lelang  yang  transparan  dan akuntabel. 12
Pelaksanaan  lelang  melalui  aplikasi lelang berbasis internet diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  213/PMK.06/2020  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  (PMK  No. 213/2020).  Pasal  1  Angka  (17)  PMK  No. 213/2020  menjelaskan  bahwa  lelang  dengan penawaran  secara  tertulis  tanpa  kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang berbasis internet  yang  selanjutnya  disebut  lelang melalui  aplikasi  lelang  adalah  penjualan barang  yang  terbuka  untuk  umum  dengan penawaran  harga  secara  tertulis  tanpa kehadiran  peserta  lelang  untuk  mencapai harga  tertinggi,  yang  dilakukan  melalui aplikasi lelang.
Berlakunya aturan tersebut memperluas makna  lelang,  khususnya  dalam  media  yang digunakan  untuk  penyelenggaraan  lelang karena penjualan barang tidak lagi dilakukan secara  konvensional  terbuka  untuk  umum dengan kehadiran peserta lelang, tetapi dapat
dilakukan  secara  elektronik  melalui  internet tanpa kehadiran peserta lelang.
Pada  praktiknya,  pelaksanaan  lelang melalui  aplikasi  lelang  ditetapkan  oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dilakukan sesuai lampiran tata cara pelaksanaan  lelang  melalui  aplikasi  lelang pada PMK No. 213/2020 yang diawali dengan penayangan kepala risalah lelang oleh pejabat lelang  melalui  penawaran  terbuka (open bidding) dan  penawaran  tertutup (closed bidding) ,  sehingga  kehadiran  Pejabat  Lelang tetap diperlukan.
Pejabat lelang tidak hanya menyaksikan proses lelang yang sedang berlangsung, tetapi turut  memeriksa  keaslian  dokumen  lelang, melaksanakan  penjualan  secara  adil,  efisien, terbuka,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan, serta membuat risalah lelang yang kedudukannya  setara  dengan  akta  autentik karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna. 13
Awalnya,  pelaksanaan  lelang  melalui internet  hanya  dilakukan  oleh  DJKN cq.
Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan
13 Shinta  Oktaviani  dan  Henry  Marlyna,  “Keabsahan  Pelaksanaan  Lelang  Melalui  Sosial  Media  Instagram,” Kertha  Semaya:  Journal  Ilmu  Hukum 9,  no.  12  (21  November  2021):  2404,  https://doi.org/10.24843/ KS.2021.v09.i12.p12.
14 Mafita  Mafita,  “Pelaksanaan  Lelang  Melalui  Internet  Terhadap  Aset  Barang  Milik  Negara  Pada  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum,” Nurani Hukum 2, no. 2 (15 Agustus 2020): 28, http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8560.
15 Aulia Nusa Bela, Jelly Leviza, dan T. Keizerina Devi, “Perlindungan Hukum Pemenang Lelang (online) Hak Tanggungan  di  KPKNL  Medan  Berdasarkan  Risalah  Lelang  Nomor  132/04/2019,” Jurnal  Hukum  dan Kemasyarakatan A-Hikmah 3, no. 2 (Juni 2022): 334, https://doi.org/10.30743/jhah.v3i2.5358.
16 Mastari Alawiya, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Proses Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Internet” 6, no. 3 (2022): 5337.
17 Cynthia Gunawan, Maryono Maryono, dan Maman Sudirman, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Online Melalui  Media  Internet,” Blantika:  Multidisciplinary  Journal 2,  no.  2  (11  Mei  2023):  101,  https://doi.org/ 10.57096/blantika.v2i2.28.
Lelang (KPKNL), namun kemudian pelaksanaan  lelang  melalui  internet  dapat dilakukan  oleh  Balai  Lelang  dengan  tetap merujuk pada peraturan lelang. 14
PMK No. 213/2020 menjelaskan bahwa penyelenggara lelang  melalui  internet  adalah KPKNL atau Balai Lelang yang menyelenggarakan  lelang  melalui  aplikasi lelang. 15 Peminat situs lelang secara online ini makin  meningkat  dikarenakan  mudah  (tidak terbatas oleh waktu dan tempat), dan adanya transparansi harga barang yang menjadi objek lelang. 16
Dalam pelaksanaan   implementasinya, lelang online harus      mempersiapkan   antara lain:    usulan    pengadaan,    pengajuan kebutuhan user  material (services)    Inquiry /requisition   creation,   review,   approval), undangan      dan      permintaan  penawaran/ requestfor    quotation ,    penawaran/ bidding (sold    sources,    direct    appointment,    direct selection,  auction) ,  sedangkan  pengambilan dokumen  lelang  dan  pengiriman  dokumen lelang, serah  terima  barang  dan  jasa,  berita acara  dan  manajemen  vendor. 17
Balai  Lelang  ialah  badan  hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan  kegiatan  lelang  non- eksekusi.  Lelang  tanpa  kehadiran  peserta melalui  aplikasi  lelang,  tempat  pelaksanaan harus  di  dalam  wilayah  kerja  KPKNL  atau wilayah jabatan pejabat lelang kelas II tempat barang berada. 18
Data  Direktorat  Hukum  dan  Humas DJKN menyatakan bahwa hingga tahun 2022, infrastruktur pelaksanaan lelang yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia tercatat sejumlah 71  KPKNL,  96  Balai  Lelang  terdaftar  di DJKN,  141  pejabat  fungsional  pelelang,  129 pejabat lelang kelas I, dan 160 pejabat lelang kelas  II,  di  mana  semua  informasi  tersebut dapat diakses melalui internet. 19
Tidak semua pelaksanaan lelang melalui  aplikasi  lelang  sesuai  dengan peraturan  lelang  yang  berlaku  di  Indonesia. DJKN menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati  dan  waspada  pada  modus penipuan  layanan  lelang  melalui  aplikasi
18 Tomy  Indra  Sasongko,  “Kewenangan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Risalah  Lelang  Pasca  Berlakunya Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  90/PMK.06/2016  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Lelang  Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melaui Internet,” Lex Renaissance 3, no. 1 (2018): 210, https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art9.
19 Deni Atif Hidayat, “Transformasi Lelang Agar Lebih Dicintai Masyarakat,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia,  diakses  13  April  2023,  https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim/baca-artikel/14682/ TRANSFORMASI-LELANG-AGAR-LEBIH-DICINTAI-MASYARAKAT.html.
20 Moh.  Khory  Alfarizi,  “DJKN :  Marak  Penipuan  Lelang  Menggunakan  Media  Sosial,  Waspada,”  Tempo, diakses 22 Mei 2023, https://bisnis.tempo.co/read/1681970/djkn-marak-penipuan-lelang-menggunakan-media- sosial-waspada.
21 Vina Putri Salim dan Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, “Keabsahan Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online  Tanpa  Pejabat  Lelang,” Notaire:  Journal  of  Notarial  Law 5,  no.  1  (24  Februari  2022):  158, https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33641.
22 Didin,  “Waspada!  Modus  Penipuan  Online  Berkedok  Lelang/Auction  di  Instagram!,”  Media  Konsumen, diakses  22  Mei  2023,  https://mediakonsumen.com/2021/09/20/surat-pembaca/waspada-modus-penipuan- online-berkedok-lelang-auction-di-instagram.
media sosial maupun marketplace. 20
Penggunaan platform  e-marketplace  auction sebagai  tempat  untuk  melaksanakan  lelang secara online , salah satu contohnya ialah eBay (https://ebay.blanja.com) dan e-auction (www.lelang.go.id). 21
Beberapa contoh kasus dari pelaksanaan lelang  melalui  aplikasi  lelang,  terdapat beberapa  yang  tidak  terdaftar  di  DJKN  di antaranya  adalah  kasus  yang  dialami  oleh Didin  ketika  mengikuti  lelang handphone melalui akun instagram @auctioncool. Lelang tersebut  dilakukan  dengan  sistem open bidding harga  penawaran  tertinggi,  lalu pemenang  akan  membayar  sejumlah  harga yang telah disepakati melalui rekening pribadi penjual.  Didin  selaku  pemenang  lelang handphone telah  melakukan  pembayaran sesuai  harga  yang  disepakati,  namun  barang tidak  diberikan  dan  ditipu  oleh  pelaksana lelang. 22
Kasus  lain  juga  terjadi  pada  PT. Pegadaian yang mengalami hal serupa karena akun  instagram  @pegadaian_jakarta_selatan
dan  grup  telegram  yang  mengatasnamakan mereka  melakukan  lelang  emas,  mobil  dan sepeda  motor. 23 Penjual  meminta  pembeli untuk  melakukan  pembayaran  uang  muka (down payment) melalui rekening pribadinya.
Sementara itu, pada pelaksanaan lelang tidak dikenal  istilah  pembayaran  uang  muka ataupun uang jaminan yang disetorkan kepada rekening pribadi, melainkan kepada pelaksana lelang seperti KPKNL, Balai Lelang, maupun pejabat lelang. 24
Berdasarkan  dari  contoh  kasus  yang ada,  tentu  kejadian  tersebut  dapat  dijadikan perhatian dan kewaspadaan bahwa pelaksanaan  lelang  melalui  aplikasi  lelang yang  tidak  terdaftar  di  DJKN  adalah  tidak aman  dan  dapat  merugikan  pihak  pembeli karena  barang  yang  telah  dibayarkan  tidak diserahkan kepada pembeli selaku pemenang lelang. Selain itu, pelaksanaan lelang tersebut tidak  dilakukan  di  hadapan  pejabat  lelang ataupun  oleh  pelaksana  lelang  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah,  sehingga  hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai lelang.
Salah  satu  unsur  lelang  yang  berkaitan dengan  asas  kepastian  hukum  adalah  harus dilaksanakan oleh dan/atau di hadapan pejabat
23 Basuki  Tri  Andayani,  “Pegadaian  Ingatkan  Modus  Baru  Penipuan  Lelang  Online  Via  Aplikasi  Telegram,” Pegadaian,  diakses  22  Mei  2023,  https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/389/pegadaian-ingatkan-modus- baru-penipuan-lelang-online-via-aplikasi-telegram.
24 Alfarizi, “DJKN : Marak Penipuan Lelang Menggunakan Media Sosial, Waspada.”
25 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 433.
26 Tomy  Indra  Sasongko,  “Kewenangan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Risalah  Lelang  Pasca  Berlakunya Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  90/PMK.06/2016  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Lelang  Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet,” Lex Renaissance 3, no. 1 (Mei 2019): 208, https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art9.
lelang, 25 sedangkan  lelang  yang  tidak terdaftar di DJKN tidak dilakukan di hadapan pejabat  lelang.  Lelang  memiliki  kekuatan hukum melalui risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang.
Balai  Lelang  yang  tidak  terdaftar  di DJKN,  tidak  memberikan  perlindungan  dan jaminan  kepastian  hukum  karena  tidak dilakukan  oleh  pejabat  lelang  dengan dibuatkan  berita  acara  risalah  lelang  yang kedudukannya  setara  dengan  akta  autentik karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna, 26 sehingga  menimbulkan  kerugian bagi  masyarakat  sebagai  peserta  lelang  serta negara  sebab  potensi  penerimaan  negara bukan  pajak  (PNPB)  berupa  bea  lelang melalui aplikasi lelang sangat besar.
Rumusan  masalah  yang  akan  dibahas yaitu bagaimana legalitas pelaksanaan lelang melalui aplikasi lelang yang tidak terdaftar di DJKN dan bagaimana akibat hukum pelaksanaan  lelang  melalui  aplikasi  lelang yang  tidak  terdaftar  di  DJKN.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui legalitas  pelaksanaan  lelang  melalui  aplikasi lelang  yang  tidak  terdaftar  di  DJKN  dan mengetahui akibat hukum pelaksanaan lelang
melalui aplikasi lelang yang tidak terdaftar di DJKN.
Penelitian serupa telah juga dilaksanakan  sebelumnya  oleh  Khairunnisa, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia  dengan  judul  “pelaksanaan  lelang melalui internet pada situs yang tidak terdaftar pada  direktorat  jenderal  kekayaan  negara berdasarkan  peraturan  lelang  di  Indonesia”. Perbedaannya,  dalam  penelitian  ini  sarana pelaksanaan  lelang  berupa  aplikasi  lelang yang  tidak  terdaftar  di  DJKN  berdasarkan pada  PMK  No.  213/2020  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan cakupan bahasan mengenai  legalitas  dan  akibat  hukum pelaksanaan  lelang  melalui  aplikasi  lelang yang tidak terdaftar di DJKN.
Sementara itu, pada penelitian sebelumnya mengkaji situs lelang yang tidak terdaftar  pada  DJKN  berdasarkan  peraturan pelaksanaan  lelang  di  Indonesia,  khususnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  90/PMK.06/2016  tentang
Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran  Secara  Tertulis  Tanpa  Kehadiran Peserta  Lelang  Melalui  Internet  dengan cakupan  bahasan  terkait  prosedur  dan keabsahan pelaksanaan lelang melalui internet
27 Jonaedy  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris (Depok:  Prenamedia Group, 2016), 4.
28 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2020), 118.
29 Kornelius  Benuf  dan  Muhammad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan  Hukum  Kontemporer,” Gema  Keadilan 7,  no.  1  (4  Januari  2020):  26,  https://doi.org/ 10.14710/gk.2020.7504.
30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2006), 50.
pada  situs  yang  tidak  terdaftar  di  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum  yuridis  normatif atau lebih sering  disebut  penelitian  hukum  doktrinal. 27
Penelitian  hukum  ini  dikonsepkan  sebagai sesuatu yang tertulis dalam aturan perundang- undangan (law in books) atau hukum sebagai kaidah dan norma yang dianggap pantas. 28 Penelitian ini menggunakan pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statute  approach), yakni  mengkaji  undang- undang  yang  relevan  dengan  topik  utama penelitian. 29
Penelitian  ini  menggunakan  bahan hukum  primer  sebagai  landasan  hukum. 30
Sumber  bahan  hukum  primer  seperti  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Staatsblad 1908 Nomor 189 (Vendue Reglement) tentang Peraturan Lelang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  62 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan  Pajak  Bukan  Negara,  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang,  serta ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  lain.  Metode  analisis  yang  digunakan yaitu deskriptif analisis dengan maksud untuk
menguraikan  serta  menggambarkan  secara umum  mengenai  legalitas  dan  akibat  hukum pelaksanaan  lelang  melalui  aplikasi  lelang yang tidak terdaftar di DJKN.

## PEMBAHASAN
Legalitas  Pelaksanaan  Lelang  Melalui Aplikasi  Lelang  Yang  Tidak Terdaftar  Di DJKN
Lelang  secara  yuridis  bermakna  cara penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran kompetitif secara lisan atau tertulis guna  memperoleh  harga  tertinggi  yang didahului dengan pengumuman lelang, namun terbitnya  PMK  No.  213/2020,  memberi manfaat dan kemudahan baru sebab pelaksanaan  lelang  tidak  lagi  penjualan barang  secara  langsung  dengan  dihadiri  oleh peserta  lelang,  tetapi  dapat  dilakukan  secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang berbasis internet atau platform e-marketplace auction.
Pembaharuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka (12), PMK No. 213/2020 yakni lelang  tanpa  kehadiran  peserta  lelang  adalah lelang  yang  tidak  dihadiri  secara  fisik  oleh peserta  lelang  di  tempat  pelaksanaan  lelang atau  dilakukan  melalui  aplikasi  lelang  atau platform  e-marketplace  auction. Lelang melalui  aplikasi  lelang  merupakan  penjualan barang  secara  terbuka  untuk  umum  dengan penawaran  tertulis  tanpa  kehadiran  peserta lelang  untuk  mencapai  harga  tertinggi  yang
31 Dwi Setia Wardani dan Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, “Analisis Prosedur Pelaksanaan Lelang Pada KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Utara,” Jurnal Akuntansi AKTIVA 3, no. 2 (29 Oktober 2022): 87.
dilakukan melalui aplikasi lelang. Pelaksanaan  lelang  melalui  aplikasi  lelang dilakukan oleh KPKNL dan Balai Lelang. 31
Lelang  non-eksekusi  sukarela  dalam PMK  213/2020  ditetapkan  pada  jenis  objek berupa,  (1)  barang  milik  perorangan;  (2) barang milik badan hukum/usaha swasta; (3) barang  milik  BUMN  (Persero);  (4)  barang milik  BUMD  (Persero);  (5)  barang  milik perusahaan  dalam  likuidasi  (permintaan  tim likuidasi);  (6)  barang  milik  badan  layanan umum/badan  hukum  pendidikan  yang  tidak termasuk  barang  milik  negara;  (7)  barang milik  perwakilan  negara  asing;  (8)  hak  tagih atau piutang; (9) kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; (10) lelang noneksekusi sukarela lainnya dengan pilihan.
Pada  PMK  No.  213/2020,  penawaran lelang  melalui  aplikasi  lelang  meliputi,  (1) penawaran  tertutup (closed  bidding), yaitu penawaran yang diajukan oleh peserta lelang yang  tidak  diketahui  oleh  peserta  lelang  lain sampai  daftar  penawaran  lelang  dibuka  oleh pejabat  lelang.  Pengajuan  penawaran  lelang oleh  peserta  lelang  dilakukan  sesudah  data objek  lelang  ditayangkan  di  aplikasi  hingga sebelum  penayangan  kepala  risalah  lelang. Setiap  penawaran  lelang  yang  diterima  oleh aplikasi  lelang,  dilangsungkan  konfirmasi ulang  atas  validitas  harga  penawaran  oleh peserta lelang melalui fitur yang terdapat pada aplikasi.  (2)  penawaran  terbuka (open
bidding), yaitu penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang yang dapat diketahui oleh peserta  lelang  lain  yang  telah  mengajukan penawarannya.  Pengajuan  penawaran  lelang oleh  peserta  lelang  dilakukan  setelah  kepala risalah lelang ditampilkan sampai berakhirnya waktu penawaran lelang.
Suatu  perjanjian  dapat  disebut  sebagai lelang apabila telah memenuhi asas dan unsur lelang itu sendiri. Asas-asas yang tidak dapat terlepas dari pelaksanaan lelang yaitu, (a) asas keterbukaan (transparansi); (b) asas keadilan; (c)  asas  kepastian  hukum;  (d)  asas  efisiensi; dan (e) asas akuntabilitas. 32
Tim  penyusun  rancangan  undang- undang  lelang,  Direktorat  Jenderal  Piutang dan  Lelang  Negara  Biro  Hukum  Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, menyatakan bahwa  unsur-unsur  lelang  meliputi,  (a)  cara menjual lelang; (b) terbuka untuk umum; (c) penawaran  kompetitif;  (d)  pengumpulan peminat melalui pengumuman lelang; dan (e) penjualan  barang  wajib  dilakukan  oleh dan/atau  di  hadapan  pejabat  lelang. 33 Asas- asas  dan  unsur-unsur  lelang  berlaku  sejak diterbitkannya Vendu  Reglement  1908 dan Vendu  Instructie  1908 sebagai  peraturan pelaksanaan lelang di Indonesia. 34
32 Afifah Nur Azizah, I Gede Widhiana Suarda, dan Firman Floranta Adonara, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli  Lelang  Eksekusi  PUPN  Dalam  Hal  Objek  Lelang  Tanah  Kabur,” Syntax  Idea 5,  no.  1  (19  Januari 2023): 51, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227.
33 Salim  dan  Ariadi  Subagyono,  “Keabsahan  Lelang  Non  Eksekusi  Sukarela  Secara  Online  Tanpa  Pejabat Lelang,” 160.
34 Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang (Bandung: Eresco, 1987), 151.
35 I Made Ananda Kresna Aditya dan Putu Edgar Tanaya, “Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,” Ketha  Desa:  E-Journal  Ilmu  Hukum 10,  no.  9  (20 September 2022): 914.
Lelang sebagai suatu perjanjian, tunduk pada  klausul-klausul  risalah  lelang  yang merupakan  perjanjian  baku  atau  standar kontrak  karena  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang, dan pembeli yang menawar dalam pelaksanaan lelang tidak memiliki opsi untuk mengganti  klausul  tersebut.  Risalah  lelang merupakan  berita  acara  lelang  yang  menjadi dasar  keaslian  karena  mencatat  seluruh  hal yang  terjadi  selama  proses  pelaksanaan lelang. 35
PMK  No.  213/2020  mengatur  bahwa penyelenggaraan  lelang  melalui  aplikasi lelang  yang  diawali  dengan  penayangan kepala  risalah  lelang  oleh  pejabat  lelang dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yaitu, lelang melalui aplikasi lelang dengan  penawaran  secara  tertutup (closed bidding) dilaksanakan sesuai jadwal pembukaan  daftar  penawaran  lelang  yang tercatat  pada  pengumuman  lelang.  lelang melalui  aplikasi  lelang  dengan  penawaran secara  terbuka (open  bidding) dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan lelang yang tercatat pada pengumuman lelang.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  melaksanakan lelang  melalui  aplikasi  lelang,  kehadiran
pejabat  lelang  merupakan  suatu  kewajiban karena  tidak  hanya  turut  serta  dalam penyelenggaraan lelang, tetapi juga memeriksa keaslian dokumen lelang, menyelenggarakan penjualan lelang yang adil dan efisien, serta membuat berita acara berupa risalah  lelang  yang  kedudukannya  setara dengan akta autentik sebab memiliki kekuatan pembuktian  sempurna  dan  mengikat  para pihak. 36
Balai  Lelang  ataupun  KPKNL  sebagai lembaga  yang  berwenang  melakukan  lelang melalui  aplikasi  lelang  diwajibkan  untuk menerapkan  tata  kelola  yang  baik  dan akuntabel,  serta  manajemen  risiko  terhadap potensi kerusakan atau kerugian yang terjadi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73 PMK 213/2020.  Selain  itu,  Balai  Lelang  dan KPKNL  dilarang  untuk  mengambil  dan memanipulasi  data  maupun  informasi  secara tidak  sah,  dan/atau  berbuat  curang  saat penyelenggaraan  lelang  melalui  aplikasi lelang. 37
Aplikasi  lelang  yang  tidak  terdaftar  di DJKN  ataupun  Balai  Lelang  merupakan media  tidak  resmi,  sehingga  tidak  dapat digunakan  sebagai  sarana  penyelenggaraan lelang melalui aplikasi lelang karena tata cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
Contoh  pelaksanaan  lelang  melalui aplikasi  lelang  yang  tidak  terdaftar  di  DJKN
36 Kresna Aditya dan Tanaya, 914.
37 Mailinda Eka Yuniza, Buku Ajar Peraturan Lelang (Yogyakarta: Penerbit Nas Media Pustaka, 2021), 111.
yaitu  lelang  dengan  objek  barang  milik perorangan  berupa  benda  bergerak  seperti emas,  mobil,  motor, handphone, laptop,  dan benda  lainnya  yang  dilakukan  pada  aplikasi instagram,  twitter,  facebook,  ebay,  dan beberapa  aplikasi  lainnya,  kegiatan  tersebut tidak dilakukan oleh pejabat lelang, melainkan  oleh  administrator  atau  pihak penyelenggara lelang itu sendiri.
Pada  dasarnya,  pelaksanaan  lelang melalui aplikasi lelang yang tidak terdaftar di DJKN  telah  memenuhi  beberapa  unsur pelaksanaan  lelang,  namun  mengacu  pada PMK No. 213/2020, hal tersebut adalah tidak sah sebab tidak sesuai dengan peraturan lelang dan  tidak  memenuhi  asas  kepastian  hukum karena  tidak  dilakukan  oleh  pejabat  lelang, sehingga  tidak  ada  alat  bukti  berupa  berita acara risalah lelang.
Pelaksanaan  lelang  melalui  aplikasi lelang  yang  tidak  terdaftar  di  DJKN seharusnya  tetap  mengacu  pada  ketentuan Pasal  2  PMK  No.  213,  yaitu  setiap pelaksanaan  lelang  harus  dilakukan  oleh dan/atau  dihadapan  pejabat  lelang,  kecuali ditentukan  lain  oleh  undang-undang  atau peraturan  pemerintah.  Ketentuan  tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum  atas  barang-barang  objek  lelang dengan tetap mengingat  peran  pejabat  lelang karena pelaksanaan lelang bersifat khusus dan berbeda dengan jual beli pada umumnya.
Jual  beli  sebagai  perjanjian  bernama (nominaat) yang diatur dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  tunduk  pada ketentuan  umum  perjanjian,  baik  akibat hukum, asas-asas, dan syarat sahnya perjanjian. 38 jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian  yang  menimbulkan  kewajiban untuk memberikan sesuatu berupa penyerahan kebendaan  yang  dijual  oleh  penjual  kepada pembeli,  untuk  kemudian  dibayarkan  oleh pembeli kepada penjual. 39
Lelang diklasifikasikan sebagai penjualan  khusus  yang  memiliki  namanya sendiri  “lelang” , sehingga  tidak  dapat dipersamakan dengan jual beli umum karena dilakukan  oleh  pejabat  lelang  dengan dibuatkan  alat  bukti  berupa  risalah  lelang. 40
Selain itu, lelang merupakan perjanjian tidak bernama (innominaat) karena  memiliki karakteristik  dan  prosedur  tersendiri  yang diatur  di  luar  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata. 41
Perlu  diketahui  bahwa  tidak  semua pelaksanaan  lelang  melalui  aplikasi  lelang telah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  di Indonesia. Melihat ketentuan lelang sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam PMK  Nomor  213/2020,  maka  legalitas
38 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Ketiga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 109.
39 Ghifara  Ayudia  Ramadhanty  dan  Surahmad,  “Peralihan  Hak  Milik  Atas  Barang  Melalui  Jual  Beli  Online dengan Sistem Cash On Delivery,” Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau 10, no. 2 (31 Agustus 2021): 362, https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.8060.
40 Alventura  Bernard  Pangemanan,  “Pembatalan  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan  dan  Akibat  Hukumnya Terhadap Kreditur,” Lex et Societas 4, no. 6 (26 Juni 2018): 137, https://doi.org/10.35796/les.v6i4.20512.
41 Purnama Tioria Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang (Bandung: Mandar Maju, 2008), 4.
pelaksanaan  lelang  melalui  aplikasi  lelang yang tidak terdaftar di DJKN adalah tidak sah dan  tidak  berkekuatan  hukum.  Selain  itu, Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  menyatakan  bahwa  setiap  orang dilarang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarluaskan berita bohong dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.
Perbedaan yang paling mencolok adalah tidak  adanya  peran  pejabat  lelang  dan  berita acara lelang berupa risalah lelang, sedangkan kedua  hal  tersebut  merupakan  unsur  penting dalam  payung  hukum  pelaksanaan  lelang  di Indonesia.  Fungsi  pejabat  lelang  pada pelaksanaan  lelang  ialah  membuat  risalah lelang  yang  merupakan  akta  autentik  dan memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna bagi  para  pihak  dalam  melakukan  perbuatan hukum.
Tidak adanya perlindungan dan jaminan kepastian  hukum,  berpotensi  menimbulkan kerugian  bagi  masyarakat  sebagai  peserta lelang,  serta  negara  sebab  potensi  PNPB berupa  bea  lelang  melalui  aplikasi  lelang sangatlah  besar.  Hal-hal  lain  yang  termasuk dalam  prinsip  pelelangan  sudah  ditetapkan
pada ketentuan peraturan lelang di Indonesia, baik Vendu  Reglement maupun  peraturan pelaksanaan lelang yang lain, termasuk peran pejabat lelang dan risalah lelang sebagai berita acara lelang.
Akibat Hukum Pelaksanaan Lelang Melalui  Aplikasi  Lelang  Yang  Tidak Terdaftar Di DJKN
Pelaksanaan  lelang  melalui  aplikasi lelang  yang  tidak  terdaftar  di  DJKN  tidak dapat  disamakan  dengan  penyelenggaraan lelang  pada  PMK  No.  213/2020  karena terdapat  perbedaan  dalam  prosedur  dan  tata caranya  yaitu  tidak  dilakukan  di  hadapan pejabat  lelang  dan  ketiadaan  risalah  lelang sebagai  akta  autentik,  dengan  kata  lain  tidak ada  lelang  yang  berlangsung  tanpa  peran pejabat lelang dan risalah lelang.
Prosedur  dan  tata  cara  pelaksanaan lelang melalui aplikasi lelang apabila ditinjau dari  ketentuan  lelang  yang  berlaku  di Indonesia  saat  ini  dikelompokkan  menjadi dua bagian, yaitu melalui aplikasi lelang oleh Balai Lelang dan melalui aplikasi lelang oleh KPKNL. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari prosedur dan tata cara pelaksanaannya, lelang melalui aplikasi lelang yang tidak terdaftar di DJKN tersebut bukan merupakan jenis lelang sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaan lelang di Indonesia.
42 Raditya Sri Krishna Wardhana, Agus Nuruddin, dan Suroto, “Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan,” Notary  Law  Research 2,  no.  2  (2021):  20, https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2565.
Mengacu  pada  peraturan  lelang  di Indonesia  yang  terus  berkembang  dengan peraturan  terbaru  yaitu  PMK  No.  213/2020, maka penyelenggara lelang yang belum sesuai dengan  ketentuan  tersebut  sudah  seharusnya menyesuaikan  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan  agar  tercipta  tertib  hukum  dan tidak merugikan para pihak yang terlibat.
Peran  pejabat  lelang  dan  pembuatan bukti  akta  autentik  berupa  risalah  lelang merupakan  bagian  penting  dari  pelaksanaan lelang  di  Indonesia, 42 baik  berdasarkan peraturan  pelaksanaan  lelang  maupun  PMK No.  213/2020,  sehingga  pelaksanaan  lelang melalui aplikasi lelang yang tidak terdaftar di DJKN dapat disebut sebagai bentuk pelanggaran hukum peraturan lelang.
Dalam  rangka  menjamin  kepastian hukum,  tertib  hukum,  dan  memaksimalkan tercapainya  fungsi  lelang,  seharusnya  DJKN dapat  menindaklanjuti  pelaksanaan  lelang yang tidak sesuai  dengan peraturan lelang di Indonesia, salah satunya aplikasi lelang yang tidak  terdaftar  di  DJKN.  Misalnya  melalui surat  peringatan  ataupun  pencabutan  izin operasional penjualan pada aplikasi tersebut.
Selain  itu,  pemerintah  melalui  instansi terkait  perlu  meningkatkan  sosialisasi  secara luas  dan  intensif  terkait  pelaksanaan  lelang melalui  aplikasi  lelang  agar  informasi  yang diterima  masyarakat  lebih  jelas  dan  sesuai
dengan  peraturan  lelang  yang  berlaku  di Indonesia.
Lelang  sebagaimana  diatur  dalam peraturan  pelaksanaan  lelang,  mempunyai beberapa  fungsi,  yakni:  fungsi budgetair , fungsi  privat,  dan  fungsi  publik. 43 Fungsi budgetair tergambar  pada  proses  lelang sebagai  sarana  pemungutan  PNPB  melalui bea lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak pada Kementerian Keuangan. 44
Fungsi privat ditunjukkan dalam pelaksanaan  lelang  sebagai  sarana  transaksi jual  beli  barang  antar  subjek  hukum  yang dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam peraturan  perundang-undangan, 45 sehingga timbul  pelayanan  lelang  yang  disebut  lelang sukarela guna mendapatkan harga tertinggi.
Fungsi publik tergambar pada beberapa hal,  yakni  lelang  menjadi  bagian  dari pelaksanaan  putusan  hakim  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap (inkracht), lelang mendukung penegakan hukum (law enforcement) di  bidang  hukum  perdata,
43 Mukhidin, Seluk Beluk Lelang Hak Tanggungan (Pekalongan: Penerbit NEM Nasya Expanding Management, 2021), 109.
44 Ambi Gultom, Faissal Malik, dan Tri Syafari, “Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Lelang dalam Hubungan Kedudukan dan Fungsinya,” Khairun Law Journal 3, no. 1 (12 September 2019): 46, https://doi.org/10.33387/ klj.v3i1.2956.
45 Megawati Nur Putri, “Pentingnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Dalam Proses Lelang Objek Hak  Tanggungan,” Tadulako  Master  Law  Journal 4,  no.  2  (23  Juli  2020):  271,  https://doi.org/10.22487/ tmlj.v4i2.205.
46 Desminurva Festia Amalia, “Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Apabila Obyek Lelang Disita Dalam Perkara Pidana,” Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 17, no. 1 (25 Mei 2019): 22, https://doi.org/ 10.32528/faj.v17i1.2211.
47 Natalia Maria Liju dan Abdul Rachmad Budiono, “Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang tidak menerima objek lelang dalam masa penyerahan,” Jurnal Cakrawala Hukum 12, no. 3 (1 Desember 2021): 308, https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.7095.
hukum pidana dan hukum pajak, serta lelang menjaga kekayaan yang dimiliki atau dikuasai negara  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan tertib  pengurusan  serta  pengelolahan  barang milik negara. 46
Pelaksanaan  lelang  yang  tidak  sesuai dengan peraturan yang berlaku mengakibatkan tidak tercapainya fungsi privat dalam  lelang  karena  yang  berlaku  adalah mekanisme  jual  beli  secara  umum,  sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum sebagaimana halnya pelaksanaan lelang yang diatur pada peraturan lelang di Indonesia. 47
Misalnya, objek lelang adalah tanah dan bangunan.  Dalam  hal  lelang  dengan  objek tanah  dan  bangunan  dilakukan  berdasarkan peraturan  lelang  yang  berlaku,  maka  lelang tersebut  dilakukan  di  hadapan  pejabat  lelang dan kemudian dibuatkan risalah lelang untuk pengurusan  peralihan  hak  yang  berlaku sebagai akta autentik, sehingga dapat dijamin keabsahan dan legalitasnya.
Sedangkan,  pelaksanaan  lelang  dengan objek  tanah  dan  bangunan  melalui  aplikasi lelang yang tidak terdaftar di DJKN dilakukan
tanpa kehadiran pejabat  lelang dan tidak ada berita  acara  berupa  risalah  lelang,  maka peserta  lelang  selaku  pembeli  objek  lelang harus mengurus Akta Jual Beli dan balik nama di  hadapan  Notaris  untuk  memperoleh  bukti autentik  kepemilikan  dari  peralihan  hak tersebut.
Ditinjau  dari  fungsi  publik,  pada pelaksanaan  lelang  yang  sesuai  dengan peraturan lelang di  Indonesia, terdapat peran instansi  pemerintah  melalui  DJKN  dan KPKNL untuk  menjamin pelaksanaan lelang sesuai  dengan  asas  dan  prinsip  lelang,  serta peraturan hukum lelang (law enforcement). 48
Sedangkan,  pada  pelaksanaan  lelang  melalui aplikasi  lelang  yang  tidak  terdaftar  di  DJKN tersebut  menjadi  kendala  bagi  instansi pemerintah terkait karena tidak terikat dengan peraturan lelang, sehingga DJKN tidak dapat mengambil tindakan lebih lanjut karena dalam peraturan  lelang  sendiri  belum  menjangkau penerapan  sanksi  terhadap  pihak  yang melanggar aturan tersebut.
Ditinjau  dari  fungsi budgetair ,  pihak penyelenggara  lelang  melalui  aplikasi  lelang yang  tidak  terdaftar  di  DJKN  tersebut  tidak mengikuti  prosedur  sesuai  ketentuan  lelang yang  berlaku,  sehingga  mengakibatkan berkurangnya  potensi  PNPB  melalui  bea lelang.
48 M. Zein Hazimy dkk., “Perlindungan Hukum Pejabat Lelang KPKNL dalam Pelaksanaan Tugas Pelelangan Hak Tanggungan atas Tanah Milik Nasabah,” Wajah Hukum 6, no. 2 (22 Oktober 2022): 488, https://doi.org/ 10.33087/wjh.v6i2.1184.
Maka,  jelas  bahwa  pelaksanaan  lelang melalui aplikasi lelang yang tidak terdaftar di DJKN merupakan masalah bagi peserta lelang sebagai  pembeli  objek  lelang  karena  selain tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  PMK No. 213/2020, juga merugikan pembeli objek lelang  karena  tidak  ada  perlindungan  dan jaminan kepastian hukum dalam bentuk bukti autentik  berupa risalah lelang  yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak.

## KESIMPULAN
Legalitas  pelaksanaan  lelang  melalui aplikasi  lelang  yang  tidak  terdaftar  di  DJKN adalah  tidak  sah  karena  tidak  dilakukan  di hadapan  pejabat  lelang  dengan  dibuatkan bukti  autentik  berupa  berita  acara  risalah lelang,  sehingga  tidak  memenuhi  ketentuan peraturan  lelang  di  Indonesia.  Akibat hukumnya  yaitu  tidak  adanya  perlindungan dan  jaminan  kepastian  hukum  karena hilangnya  peran  pejabat  lelang  dan  bukti autentik berupa risalah lelang, padahal kedua hal  tersebut  merupakan  unsur  penting  dalam pelaksanaan lelang di Indonesia.
Pelaksanaan  lelang  melalui  aplikasi lelang  yang  tidak  terdaftar  di  DJKN  tidak sesuai  dengan  PMK  No.  213/2020  yang mengakibatkan kerugian negara karena tidak tercapaiya fungsi budgetair , fungsi privat, dan fungsi publik pelaksanaan lelang sebab dalam
pelaksanaan  lelang  terdapat  potensi  PNPB melalui bea lelang sesuai Peraturan Pemerintah  Nomor  62  Tahun  2020  tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan  Pajak  pada  Kementerian  Keuangan, serta merugikan peserta lelang selaku pembeli objek  lelang  karena  tidak  adanya  jaminan kepastian  hukum (law  enforcement) berupa risalah  lelang  sebagai  akta  autentik  yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak.

## SARAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Indonesia, seharusnya  segera  membentuk  undang- undang  mengenai  lelang  agar  pelaksanaan lelang  di  Indonesia  memiliki  payung  hukum yang  jelas.  Pemerintah  melalui  DJKN  juga perlu  melakukan  sosialisasi  secara  intensif kepada  masyarakat  mengenai  penggunaan metode  lelang  melalui  aplikasi  lelang  yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
Berlakunya PMK No. 213/2020 sebagai  peraturan  lelang  di  Indonesia merupakan pembaharuan dari aturan sebelumnya, namun substansi dalam peraturan  tersebut  seharusnya  dibuat  lebih jelas dengan menambahkan aturan-aturan dan penjelasan  mengenai  perlindungan  data pribadi  peserta  lelang,  daftar  aplikasi  lelang yang  sudah  terdaftar  dan  terverifikasi  oleh DJKN,  serta  sanksi  hukum  bagi  pelanggar aturan  tersebut  untuk  tercapainya  fungsi lelang dan tujuan tertib hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Alawiya,  Mastari.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  dalam  Proses Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Hak Tanggungan Melalui  Internet” 6, no. 3 (2022).
Alfarizi,  Moh.  Khory.  “DJKN :  Marak Penipuan  Lelang  Menggunakan  Media Sosial,  Waspada.”  Tempo.  Diakses  22 Mei  2023.  https://bisnis.tempo.co/read/ 1681970/djkn-marak-penipuan-lelang- menggunakan-media-sosial-waspada.
Amalia,  Desminurva  Festia.  “Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Apabila Obyek  Lelang  Disita  Dalam  Perkara Pidana.” Fairness  and  Justice:  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Hukum 17,  no.  1  (25  Mei 2019): 18–35. https://doi.org/10.32528/ faj.v17i1.2211.
Amiruddin. Pengantar  Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo, 2020. Andayani,  Basuki  Tri.  “Pegadaian  Ingatkan Modus  Baru  Penipuan  Lelang  Online Via  Aplikasi  Telegram.”  Pegadaian.
Diakses 22 Mei 2023. https:// www.pegadaian.co.id/berita/detail/389/ pegadaian-ingatkan-modus-baru- penipuan-lelang-online-via-aplikasi- telegram.
Azizah, Afifah Nur, I Gede Widhiana Suarda,
dan Firman Floranta Adonara. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Eksekusi PUPN Dalam
Hal  Objek  Lelang  Tanah  Kabur.”
Syntax Idea 5, no. 1 (19 Januari 2023): 47–58. https://doi.org/10.36418/syntax- idea.v3i6.1227.
Bela,  Aulia  Nusa,  Jelly  Leviza,  dan  T.
Keizerina Devi.  “Perlindungan Hukum Pemenang Lelang (online) Hak Tanggungan di KPKNL Medan
Berdasarkan  Risalah  Lelang  Nomor 132/04/2019.” Jurnal  Hukum  dan Kemasyarakatan  A-Hikmah 3,  no.  2 (Juni 2022): 326–57. https://doi.org/10. 30743/jhah.v3i2.5358.
Benuf,  Kornelius,  dan  Muhammad  Azhar.
“Metodologi Penelitian Hukum sebagai
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan
7,  no.  1  (4  Januari  2020):  20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.
Dewi,  Ni  Made  Ayu  Sintya,  dan  Made  Gde Subha  Karma  Resen.  “Harmonisasi Kewenangan Pembuatan Risalah Lelang  Antara  Notaris  Dengan  Pejabat Lelang.” Acta Comitas : Jurnal Hukum
Kenotariatan 6, no. 01 (30 Maret 2021):
41–51. https://doi.org/10.24843/AC.
2021.v06.i01.p04. Didin.  “Waspada!  Modus  Penipuan  Online Berkedok Lelang/Auction di Instagram!” Media Konsumen. Diakses 22  Mei  2023.  https://mediakonsumen.
com/2021/09/20/surat-pembaca/was pada-modus-penipuan-online-berkedok -lelang-auction-di-instagram.
Efendi, Jonaedy, dan Johnny Ibrahim. Metode
Penelitian Hukum Normatif dan Empiris .  Depok:  Prenamedia  Group, 2016.
Fuady, Munir. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik  Buku  Ketiga .  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2018.
Gultom, Ambi, Faissal Malik, dan Tri Syafari. “Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Lelang  dalam  Hubungan  Kedudukan dan  Fungsinya.” Khairun  Law  Journal 3,  no.  1  (12  September  2019):  45–54. https://doi.org/10.33387/klj.v3i1.2956. Gunawan,  Cynthia,  Maryono  Maryono,  dan
Maman  Sudirman.  “Kepastian  Hukum
Pelaksanaan  Lelang  Online  Melalui Media  Internet.” Blantika: Multi disciplinary  Journal 2,  no.  2  (11  Mei
2023): 100–118. https://doi.org/10. 57096/blantika.v2i2.28.
Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup
Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Hazimy, M. Zein, M. Zen Abdullah, Nyimas
Enny, dan M. Chairul Idrah. “Perlindungan  Hukum  Pejabat  Lelang
KPKNL  dalam  Pelaksanaan  Tugas Pelelangan Hak Tanggungan atas Tanah Milik Nasabah.” Wajah Hukum 6, no. 2 (22  Oktober  2022):  488–98.  https:// doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1184.
Hidayat,  Deni  Atif.  “Transformasi  Lelang Agar  Lebih  Dicintai  Masyarakat.”
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  Diakses  13  April  2023. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kan wil-jatim/baca-artikel/14682/TRANS FORMASI-LELANG-AGAR-LEBIH- DICINTAI-MASYARAKAT.html.
Jufri,  Supriadi,  Anwar  Borahima,  dan Nurfaidah  Said.  “Pelaksanaan  Lelang Eksekusi  Hak  Tanggungan  Melalui Balai  Lelang.” Jurnal  Ilmiah  Dunia Hukum 4, no. 2 (8 Maret 2020): 95–107. https://doi.org/10.35973/jidh.v4i2.1379 Karina,  Ahnia  Septya.  “Keabsahan  Akta Risalah  Lelang  sebagai  Akta  Otentik dalam  Pelaksanaan  Lelang  Elektronik oleh  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang.” Jurisdictie: Jurnal Hukum  dan  Syariah 11,  no.  1  (1  Juni 2020):  1–15.  https://doi.org/10.18860/ j.v11i1.7421.
Kresna  Aditya,  I  Made  Ananda,  dan  Putu Edgar  Tanaya.  “Kewenangan  Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II Dalam Perspektif  Undang-Undang  Jabatan Notaris.” Ketha  Desa:  E-Journal  Ilmu Hukum 10, no. 9 (20 September 2022): 913–22.
Krishna  Wardhana,  Raditya  Sri,  Agus
Nuruddin,  dan  Suroto.  “Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas
Putusan Pembatalan Pelaksanaan
Lelang  oleh  Pengadilan.” Notary  Law Research 2,  no.  2  (2021):  17–31. https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2565. Liju,  Natalia  Maria,  dan  Abdul  Rachmad Budiono. “Perlindungan hukum terhadap  pembeli  lelang  yang  tidak menerima  objek  lelang  dalam  masa penyerahan.” Jurnal Cakrawala Hukum 12,  no.  3  (1  Desember  2021):  303–13. https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.70 95.
Mafita, Mafita. “Pelaksanaan Lelang Melalui
Internet  Terhadap  Aset  Barang  Milik Negara Pada Kantor Pelayanan
Kekayaan  Negara  Dan  Lelang  Serang Berdasarkan  Asas  Kepastian  Hukum.”
Nurani  Hukum 2,  no.  2  (15  Agustus 2020): 26–34. http://dx.doi.org/10. 51825/nhk.v2i2.8560.

## Maksum,  Tanubrata.  “Pelelangan  Proyek
Konstruksi  Yang  Dilakukan  Melalui Internet.” Jurnal  Teknik  Sipil 7,  no.  1 (27 Maret 2019): 75–84. https://doi.org/ 10.28932/jts.v7i1.1340.
Mboeik,  Megarisa  Carina.  “Hak  Sempurna Yang  Melekat  Pada  Pemenang  Benda Tidak  Bergerak.” JURTAMA:  Jurnal Kenotariatan  Narotama 1,  no.  2  (31 Agustus 2019): 128–43. https://doi.org/
10.33121/jurtama.v1i2.919. Mukhidin. Seluk Beluk Lelang Hak Tanggungan . Pekalongan: Penerbit NEM  Nasya  Expanding  Management,
2021. Noviandra, Nabila, Marjo Marjo, dan Kartika Widya  Utama.  “Pelaksanaan  Lelang Online (E-Auction) Di Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan
Lelang  (KPKNL)  Kota  Semarang.”
Diponegoro  Law  Journal 9,  no.  2  (30 April  2020):  403–14.  https://ejournal3.
undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/2 7006. Oktaviani,  Shinta,  dan  Henry  Marlyna. “Keabsahan Pelaksanaan Lelang
Melalui  Sosial  Media  Instagram.”
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 9, no.  12  (21  November  2021):  2404–14.
https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i 12.p12. Pangemanan, Alventura Bernard. “Pembatalan  Lelang  Eksekusi  Hak
Tanggungan  dan  Akibat  Hukumnya Terhadap  Kreditur.” Lex  et  Societas 4, no.  6  (26  Juni  2018):  136–45.  https:// doi.org/10.35796/les.v6i4.20512. Putri,  Megawati  Nur.  “Pentingnya  Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Dalam  Proses  Lelang  Objek  Hak Tanggungan.” Tadulako  Master  Law Journal 4, no. 2 (23 Juli 2020): 265–77. https://doi.org/10.22487/tmlj.v4i2.205. Putriana, dan Azman. “Lelang Benda Jaminan
Hak  Tanggungan  Akibat  Wanprestasi Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum  Islam.” Shautuna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab  Dan  Hukum 3,  no.  1  (6  April
2022): 194–208. https://doi.org/10.
24252/shautuna.vi.24097.
Ramadhanty, Ghifara Ayudia, dan Surahmad. “Peralihan  Hak  Milik  Atas  Barang Melalui Jual Beli Online dengan Sistem Cash On Delivery.” Jurnal Ilmu Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Riau 10, no. 2 (31 Agustus 2021): 361–70. https: //doi.org/10.30652/jih.v10i2.8060.
Salim,  Vina  Putri,  dan  Bambang  Sugeng Ariadi Subagyono. “Keabsahan Lelang Non  Eksekusi  Sukarela  Secara  Online Tanpa  Pejabat  Lelang.” Notaire:
Journal  of  Notarial  Law 5,  no.  1  (24
Februari 2022): 155–78. https://
doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33641.
Sasongko, Tomy Indra. “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah Lelang Pasca  Berlakunya  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  90/PMK.06/2016 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Lelang Dengan  Penawaran  Secara  Tertulis
Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui  Internet.” Lex  Renaissance 3, no.  1  (Mei  2019):  206–25.  https:// doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art9.
———.  “Kewenangan  Notaris  Dalam
Pembuatan  Akta  Risalah  Lelang  Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  90/PMK.06/2016 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Lelang
Dengan  Penawaran  Secara  Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melaui Internet.” Lex  Renaissance 3,  no.  1
(2018):  9–9.  https://doi.org/10.20885/ JLR.vol3.iss1.art9.
Selvi,  Selvi,  Notika  Rahmi,  Maya  Puspita Dewi,  dan  Muhammad  Ihram.  “Tata Kelola  Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi Pajak  Di  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta III Sebagai Upaya  Penagihan  Pajak.” Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat
Madani 8,  no.  1  (31  Maret  2021):  78–
84.  https://doi.org/10.31334/reformasi. v8i1.1422.
Setiadi,  Wahyu  Tantra,  dan  I.  `Nyoman Bagiastra.  “Keabsahan  Tanda  Tangan Pada  Akta  Autentik  Secara  Elektronik
Ditinjau  Dari  Cyber  Notary.” Acta Comitas :  Jurnal  Hukum  Kenotariatan 6,  no.  01  (19  April  2021):  66–77. https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i 01.p06.
Siallagan,  Ketzia  Stephanie  Edine,  dan  I. Made  Pria  Dharsana.  “Konsep  Cyber Notary  Dalam  Pelaksanaan  Lelang: Pemaknaan Dan Implementasi.” Jurnal Justitia :  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Humaniora 5, no. 2 (12 Januari 2023):
268–78. https://doi.org/10.31604/ justitia.v5i2.268-278.
Sianturi,  Purnama  Tioria. Perlindungan
Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang Jaminan  Tidak  Bergerak  Melalui Lelang . Bandung: Mandar Maju, 2008.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum .  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia UI-Press, 2006.
Soemitro,  Rochmat. Peraturan  dan  Instruksi
Lelang . Bandung: Eresco, 1987. Sudiarto. Pengantar Hukum Lelang Indonesia .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media, 2011. Wardani, Dwi Setia, dan Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan. “Analisis Prosedur
Pelaksanaan  Lelang  Pada  KPKNL  di Lingkungan  Kanwil  DJKN  Sumatera Utara.” Jurnal Akuntansi AKTIVA 3, no.
2 (29 Oktober 2022): 184–91.
Yuniza,  Mailinda  Eka. Buku  Ajar  Peraturan Lelang .  Yogyakarta:  Penerbit  Nas Media Pustaka, 2021.