Program Studi Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta Jln. RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan, 12450 Email: jerry.indrawan@upnvj.ac.id

## Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah
Jerry Indrawan * , 1 Anwar Ilmar, 2 dan Hermina Simanihuruk 3
123 Program Studi Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 6 No. 2 Tahun 2020 DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1
Abstract. There are two alternatives if the local government wants to meet the needs of goods and services for the region, namely by making their own or by buying. In addition to providing these goods  and  services  independently,  local  governments  can  also  get  them  from  private sector.  The  second  choice  is  a  choice  that  is  often  taken  by  local  governments  for  various reasons, such as setting price differences, that have the potential to develop into criminal acts of corruption. Not to mention the possibility of abuse of the authority of regional officials to provide procurement offers to certain parties. Goods and services procurement sector are very prone to corruption because it deals with large amount of funds. This type of corruption opens the door to other types of corruption and causing inefficiency in local government goods and services procurement. Therefore, the aim of this writing is to evaluate the implementation of goods and services procurement in local government, to map the problems in local government goods  and  services  procurement,  and  to  understand  the  pattern,  direction, and  methods  of corruption  in  local  government.  The  results  of  this  study  indicate  that  corruption  results  in financial losses to local governments and imbalances in the distribution of power and wealth in the regions. The writer conduct library research and collect primary data in various forms.
Keywords: Corruption; Local Government; Goods and Services Procurement
Abstrak. Terdapat  dua  alternatif  bagi  pemerintah  daerah  jika  ingin  memenuhi  kebutuhan barang  dan  jasa  daerahnya,  yaitu  dengan  membuat  sendiri  atau  dengan  membeli.  Selain mengadakan  barang  dan  jasa  tersebut  secara  mandiri,  pemerintah  daerah  juga  bisa mendapatkannya  dari  sektor  swasta.  Pilihan  yang  kedua  menjadi  pilihan yang  sering  diambil oleh pemerintah daerah karena berbagai sebab, seperti contohnya pengaturan selisih harga, yang  berpotensi  berkembang  menjadi  tindak  pidana  korupsi.  Belum  lagi  kemungkinan penyalahgunaan  kewenangan  pejabat  daerah  untuk  memberikan  penawaran  pengadaan kepada  pihak-pihak  tertentu.  Pengadaan  barang  dan  jasa  adalah  bidang  yang  paling  rawan korupsi karena berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar. Korupsi jenis ini membuka pintu  bagi  korupsi  jenis-jenis  lainnya  dan  membuat  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  di pemerintah  daerah  menjadi  tidak  efisien.  Untuk  itu,  tulisan ini  berusaha  untuk  mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, memetakan persoalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, serta memahami pola, arah, dan  metode  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di  pemerintahan  daerah.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  korupsi  mengakibatkan  kerugian  pada  pemerintah  daerah  dan ketimpangan  dalam  distribusi  kekuasaan  dan  kekayaan  di daerah.  Penulis  melakukan  proses studi  pustaka  dengan  mengumpulkan  data-data  primer  melalui  bahan-bahan  tulisan  dalam berbagai bentuk.
Kata Kunci: Korupsi; Pemerintah Daerah; Pengadaan Barang dan Jasa
Received: 24/02/2020           Revised:  27/06/2020           Accepted: 02/07/2020

## PENDAHULUAN
alam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  banyak  hal  yang  dirasa perlu  diperbaiki  agar  tercipta  sebuah  kestabilan  nasional  yang  lebih baik.  Setelah  masa  orde  baru  telah  usai,  bangsa  kita  merasa  perlu untuk menghilangkan segala macam “warisan - warisan” Orde Baru yang negatif dan terbukti  telah menghancurkan negara kita melalui praktek-praktek  ilegalnya. Salah satu yang dianggap perlu diperbaiki adalah pemberantasan korupsi, atau lengkapnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Atas dasar itu, korupsi harus dilenyapkan di negeri ini. Bagaimana pemecahannya, tentunya harus dimulai dari sistemnya dahulu. Monopoli  harus  dikikis  atau  dilenyapkan.  Batas-batas  kewenangan  harus  jelas  dan akuntabilitas  harus  ditingkatkan.  Hukuman  bagi  pelakunya  juga  harus  diperberat, serta harus ada insentif pada hasil kerja.
Akan tetapi, usaha yang ditempuh sering kali tidak mencerminkan tekad yang sungguh-sungguh.  Pemberantasan  KKN  memang  sering  dikemukakan,  tetapi realisasinya banyak yang hanya “omong kosong” belaka. Mengapa? Menurut penulis, karena  manusianya  sudah  terjangkit  penyakit  KKN  yang  sudah  luar  biasa,  bahkan sampai mendarah daging. Barang siapa yang berkecimpung dalam praktek bisnis atau politik sehari-harinya pasti akan mengetahui bahwa ratusan orang bisa merupakan sebuah kelompok yang kompak melakukan KKN untuk membobol kekayaan negara. Maka  kalau  manusianya  itu  sendiri  tidak  menjadi  objek  perhatian  dalam pemberantasan KKN, perbaikan dalam bidang apapun sama sekali tidak akan efektif. Manusia Indonesia sudah rusak demikian lamanya sehingga sudah terjangkit penyakit KKN sampai pada darah, daging dan tulang sumsumnya (Romli, 2007: 76).
Meluasnya  KKN  di  Indonesia  memberikan  dampak  negatif  di  hampir  seluruh sendi-sendi  kehidupan  masyarakat.  KKN  adalah  sumber  dari  segala  permasalahan yang  mencuat  dalam  segala  bidang.  Jika  kita  telusuri  akar  penyebab  dari  hampir semua permasalahan, yang berarti tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi saja, kita selalu terbentur pada KKN (Montgomery, 1988: 209).
Sebagai  contoh,  mengapa  daya  saing  bangsa  kita  lemah?  Hal  ini  karena banyaknya  terjadi  pungutan  liar  dan  komersialisasi  jabatan.  Data  menyebutkan sebanyak 31.110 kasus pungutan liar dilaporkan masyarakat kepada Tim Satuan Tugas
D
Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pada tahun 2017 yang lalu (CNN Indonesia, 2017).  Kemudian,  terkait  kasus  jual  beli  jabatan,  data  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara (KSAN) tahun 2017 menunjukkan bahwa 90% dari 29.113 jabatan yang dilelang terjadi transaksi di belakangnya (Sindonews, 2017).
Ketika  membuat  proyek,  pertimbangannya  bukan  karena  proyek  itu bermanfaat, tetapi karena mudah di mark up dan di korup untuk kepentingan sendiri. Masalahnya bukan pada kemampuan untuk membuat atau merencanakan proyek, namun mental manusianya yang sudah dimasuki virus KKN. Dampaknya tidak hanya pada  sektor  ekonomi,  perbankan,  atau  yang  lainnya,  tetapi  hal  ini  bisa  dianggap sebagai proses pembodohan rakyat (Montgomery, 1988: 213).
Pemecahan  masalah  korupsi  juga  tidak  akan  efektif  jika  dilakukan  secara general atau hanya di pusat saja. Korupsi harus diberantas hingga ke akar-akarnya, sampai  ke  tempat  yang  paling  bawah  sekalipun.  Korupsi  tumbuh  subur  karena akarnya ada di daerah. Praktek yang sama juga terjadi di dalam pemerintah daerah, seperti halnya di pemerintah pusat. Untuk itu, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai di level provinsi terlebih dahulu, kemudian masuk ke level di bawahnya, yaitu kabupaten/kota.
Apabila  pemerintah  daerah  memerlukan  barang  dan  jasa,  ada  dua  alternatif yang terbuka baginya: membuat sendiri, atau membeli. Artinya, pemerintah daerah dapat  mengadakan  barang  dan  jasa  itu  sendiri,  atau  mendapatkannya  dari  sektor swasta (Klitgaard, 1998: 223). Korupsi adalah salah satu dimensi dari pilihan ini. Jenis- jenis utama korupsi dalam pemerintahan daerah adalah kolusi dalam lelang. Di sini, biaya  atau  harga  menjadi  tinggi  bagi  pemerintah  daerah,  dan  pejabat  bisa  dapat bagian  dari  pembayaran  dan  selisih  harga  tersebut  karena  sudah  di  mark  up sebelumnya. Komisi dari pemasok agar persaingan dalam pengadaan barang dan jasa dapat “diatur”, dan suap bag i pejabat yang berwenang mengatur perilaku pemenang penawaran  atau  tender,  seperti  mengizinkan  kenaikan  biaya  dan  perubahan  pada spesifikasi kontrak, meski sebenarnya tidak perlu (Klitgaard, 1998: 227).
Kontrak pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang besar dan melibatkan orang dalam dan orang luar pemerintah yang punya nama atau punya  pengaruh  besar.  Korupsi  jenis  ini  sangat  merusak,  karena  mengakibatkan
kekacauan  pada  insentif,  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  pada  pemerintah daerah,  dan  ketimpangan  dalam  distribusi  kekuasaan  dan  kekayaan.  Oleh  karena itulah, dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang korupsi barang dan jasa yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi di dalam pemerintah daerah, serta upaya untuk memberantasnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-yang diamati.  Desain  penelitian  dilakukan  secara  deskriptif  untuk  menjelaskan  masalah pada  penelitian  ini  karena  metode  ini  adalah  sebuah  metode  penelitian  yang membuat  gambaran  mengenai  kejadian  untuk  menggambarkan  secara  sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Moelong, 2001: 3).
Desain penelitian yang bersifat deskriptif juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan  atau  melukiskan keadaan  subjek  atau  objek  penelitian  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1997: 63).  Penulis melakukan proses studi pustaka dengan mengunjungi berbagai perpustakaan ( library research ) dan mengumpulkan data-data  primer  melalui  bahan-bahan  tulisan  dalam  berbagai  bentuk,  yang diharapkan  dapat  memudahkan  penulis  dalam  melakukan  penelitian  ini.  Penulis melakukan proses analisis berdasarkan kajian pustaka untuk menjelaskan bagaimana memberantas  korupsi  yang  terjadi  di  pemerintahan  daerah.  Jenis  data  yang  dicari adalah yang terkait dengan kegiatan yang berpotensi korupsi di dalam pemerintah daerah, termasuk dampak tidak langsung yang ditimbulkannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Definisi Korupsi dan Keuangan Daerah
Secara  sederhana,  korupsi  adalah  penggunaan  jabatan  untuk  tujuan  di  luar kepentingan  resmi.  Korupsi  juga  adalah  sebuah  tindak  kejahatan  kalkulasi  yang menggunakan pikiran, tetapi bukan kejahatan yang didorong oleh emosi. Inti korupsi
adalah  penyalahgunaan  kepercayaan  untuk  kepentingan  pribadi.  Korupsi  adalah tindakan  yang  dengan  sengaja  melakukan  kesalahan  atau  melalaikan  tugas  yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi (Alatas, 1987: vii).
Kemudian, korupsi adalah pengalihan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi terjadi di sektor publik dan dilakukan oleh pejabat yang melanggar hukum. Dalam formula Robert Klitgaard, korupsi dirumuskan sebagai C = M + D – A ( Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability ),  atau  korupsi  sama  dengan monopoli ditambah kewenangan, tetapi minus akuntabilitas (Klitgaard, 1998: 79).
Menurut Alatas, dari segi tipologinya korupsi dapat dibagi menjadi tujuh jenis yang  berlainan,  yaitu  korupsi  transaksional,  korupsi  pemerasan,  korupsi  investif, korupsi  perkerabatan,  korupsi  defensif,  korupsi  otogenik,  dan  korupsi  dukungan. Korupsi  dalam  tulisan  ini  dapat  diidentifikasikan  sebagai  korupsi  yang  bersifat transaksional.  Transaksional  berarti  adanya  kesepakatan  timbal  balik  antara  pihak pemberi  dan  penerima  demi  keuntungan  kedua  belah  pihak  dan  dengan  aktif diusahakan  tercapainya  keuntungan  bagi  dua-duanya.  Korupsi  jenis  ini  biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah, baik pusat maupun daerah (Alatas, 1987: ix).
Selanjutnya,  teori  Kebutuhan  Maslow  di  atas  menggambarkan  hierarki kebutuhan  dari  paling  mendasar  (bawah),  hingga  naik  ke  yang  paling  tinggi,  yaitu aktualisasi  diri.  Kebutuhan  paling  mendasar  dari  seorang  manusia  adalah  sandang dan pangan (physical needs) . Selanjutnya adalah kebutuhan keamanan (perumahan atau  tempat  tinggal)  dan  kebutuhan  sosial  (berkelompok,  bermasyarakat, berbangsa).  Tiga  kebutuhan  paling  bawah  adalah  kebutuhan  utama (prime  needs) setiap  orang.  Setelah  kebutuhan  utama  terpenuhi,  kebutuhan  seseorang  akan meningkat kepada kebutuhan penghargaan diri,  yaitu keinginan agar kita dihargai, berperilaku  terpuji,  demokratis,  dan  lainnya.  Kebutuhan  paling  tinggi  adalah kebutuhan  pengakuan  atas  kemampuan  kita,  misalnya  kebutuhan  untuk  diakui sebagai  kepala,  direktur,  maupun  walikota  yang  dipatuhi  bawahannya.  Jika seseorang  menganggap  bahwa  kebutuhan  tingkat  tertingginya  pun  adalah kebutuhan  mendasarnya,  maka  apa  pun  akan  ia  lakukan  untuk  mencapainya, termasuk dengan melakukan tindak pidana korupsi  (Feist, 2010: 331).
Selanjutnya,  mari  kita  lihat  dengan  apa  yang  dimaksud  keuangan  daerah. Penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  daerah  akan  terlaksana  secara  optimal apabila  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  diikuti  dengan  pemberian  sumber- sumber  penerimaan  yang  cukup  kepada  daerah.  Hal  ini  mengacu  kepada  undang- undang  yang  mengatur  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintahan  daerah,  di  mana  besarnya  disesuaikan  dan  diselaraskan  dengan pembagian  kewenangan  antara  pemerintah  dan  daerah.  Semua  sumber  keuangan yang  melekat  pada  setiap  urusan  pemerintah  yang  diserahkan  kepada  daerah menjadi sumber keuangan daerah (Mardiasmo, 2002: 28).
Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain, yaitu  kepastian  tersedianya  pendanaan  dari  pemerintah  sesuai  dengan  urusan pemerintah  yang  diserahkan.  Daerah  juga  memiliki  kewenangan  memungut  dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari  sumber-sumber  daya  nasional  yang  berada  di  daerah  dan  dana  perimbangan lainnya. Selain itu, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber- sumber pendapatan lain yang sah juga merupakan hak daerah untuk mendapatkan sumber  keuangan.  Dengan  pengaturan  tersebut,  pada  dasarnya  pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”. Di dalam Undang -Undang No. 17 tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara,  terdapat  penegasan  di  bidang  pengelolaan keuangan,  yaitu  bahwa  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  negara  adalah  sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari  presiden  sebagian  diserahkan  kepada  gubernur/bupati/walikota  selaku  kepala pemerintah  daerah  untuk  mengelola  keuangan  daerah  dan  mewakili  pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (Mardiasmo, 2002: 29- 30).
Ketentuan  tersebut  berimplikasi  pada  pengaturan  pengelolaan  keuangan daerah,  yaitu  bahwa  kepala  daerah  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian  dari  kekuasaan  pemerintahan  daerah,  sesuai  Undang-undang  No.  23  tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) pasal 279 dan 280, mengenai Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian
atau  seluruh  kekuasaan  keuangan  daerah  kepada  para  pejabat  perangkat  daerah. Dengan  demikian,  pengaturan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan daerah  melekat  dan  menjadi  satu  dengan  pengaturan  pemerintahan  daerah,  yaitu dalam pasal 279 dan 280 UU Pemda di atas (Mardiasmo, 2002: 30).
Menurut penulis, otonomnya proses keuangan daerah membuat kesempatan untuk  melakukan  korupsi  sangat  besar.  Pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, pasti akan mengalami kesulitan  karena  banyaknya  jumlah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  di  seluruh Indonesia.  DPRD  sebagai  pengawas  di  daerah  justru  sering  terbukti  berkomplot dengan  oknum  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Bagi penulis, kasus ini menarik untuk dibahas karena memiliki kompleksitas dan spektrum masalah  yang  luas.  Besarnya  negeri  ini  membuat  upaya  pengawasannya  menjadi maha sulit. Namun, paling tidak tulisan ini berusaha memberikan sebuah sumbangsih pemkiran tentang bagaimana mengatasi masalah korupsi di pemerintah daerah.

## Korupsi Barang dan Jasa
Korupsi merupakan satu diantara sekian banyak persoalan yang menghambat pembangunan di Indonesia, termasuk juga pembangunan di daerah. Salah satu lahan korupsi yang paling subur adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Korupsi jenis ini masuk pada korupsi jenis transaksional. Pada ruang lingkup pemerintahan ternyata korupsi yang paling banyak terjadi adalah pengadaan barang dan jasa. KPK melansir bahwa 80% kasus korupsi yang mereka tangani adalah terkait korupsi jenis ini. Korupsi ini  biasanya  dimulai  perencanaan  proyek  pesanan  atau  usulan  saat  proses  tender pengadaan barang dan jasa, namun bukan dari usulan masyarakat, akan tetapi dari pengusaha. Sementara bagi yang mengusulkan, biasanya proyeknya akan disetujui dengan anggaran yang sudah direncanakan. Jika dari awal terjadi perencanaan dan pengajuan  anggaran  yang  tidak  sesuai  prosedur,  biasanya  muncul  tindakan  untuk melakukan mark up anggaran. Jika ini terjadi, kemungkinan akan terjadi permintaan sejumlah uang dari kepala daerah kepada pengusaha (Detiknews, 2019).
Jika pemerintah daerah memerlukan barang dan jasa, ada dua alternatif yang terbuka  baginya,  yaitu  dengan  membuat  sendiri  atau  dengan  membeli.  Artinya,
pemerintah  daerah  dapat  melakukan  pengadaan  barang  dan  jasa  itu  sendiri  atau mendapatkannya dari sektor swasta (Klitgaard, 1998: 223). Korupsi adalah salah satu dimensi  dari  pilihan  ini.  Jenis  korupsi  dalam  pemerintahan  daerah  adalah  korupsi dalam lelang. Di sini, biaya atau harga dapat menjadi tinggi bagi pemerintah daerah. Kemudian, pejabat bisa mendapatkan bagian lebih dari pembayaran dan selisih harga tersebut karena sudah di mark up sebelumnya. Komisi dari pemasok agar persaingan dalam pengadaan barang dan jasa dapat “diatur”, dan juga suap bagi pejabat yang berwenang  mengatur  proses  pengadaan,  membuat  adanya  kenaikan  biaya  dan perubahan pada spesifikasi kontrak (Klitgaard, 1998: 227).
Kenaikan  biaya  dan  perubahan  spesifikasi  kontrak  inilah  yang  dikategorikan masuk dalam tindak pidana korupsi. Ditambah lagi, kontrak pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang besar dan melibatkan orang dalam dan orang luar pemerintah yang punya nama atau pengaruh besar. Pemasok  mempunyai kepentingan  untuk  mempengaruhi  spesifikasi  barang  atau  jasa  yang  dibutuhkan pemerintah  daerah,  dengan  tujuan  untuk  menunjukkan  kekuatannya  seraya menyembunyikan  kelemahannya,  di  mana  dengan  demikian  dapat  mempengaruhi persaingan.  Kesempatan  untuk  ini  diperolehnya  saat  tukar  menukar  informasi pemerintah  daerah  sebelum  spesifikasi  kebutuhan  diumumkan,  terutama  bila spesifikasi bersifat sangat teknis dan lebih dipahami oleh pemerintah daerah (Rose- Ackerman, 2006: 37).
Kesempatan lain adalah bila pejabat pemerintah daerah yang memiliki informasi penting memberikan informasi itu pada pemasok dengan sejumlah imbalan tertentu, sehingga  pemasok  diuntungkan  dalam  persaingan  dengan  pemasok-pemasok  lain yang tidak punya informasi itu. Kemungkinan yang lain adalah, spesifikasi barang atau jasa yang sangat rinci: pejabat pengadaan barang dan jasa, mungkin dengan imbalan suap,  menggugurkan  pemasok-pemasok  yang  tidak  dapat  memenuhi  spesifikasi sangat  rinci  dari  barang  atau  jasa  yang  diminta,  atau  tidak  dapat  memenuhi persyaratan karena persyaratan itu sendiri luar biasa rinci dan rumitnya (Rosidi, 2006: 10).
Apakah spesifikasi sebaiknya rinci atau fleksibel? Untuk ini tidak ada jawaban mutlak. Masalah dapat timbul pada keduanya. Di satu pihak, spesifikasi yang terlalu
kabur  akan  menyebabkan  masuknya  penawaran,  bahkan  dari  pemasok  yang  tidak mampu, untuk melaksanakan pekerjaan bersangkutan (Klitgaard, 1998: 178). Di pihak lain,  spesifikasi  yang  sangat  rinci  dan  sempit  dapat  berakibat  sangat  membatasi jumlah pemasok yang memasukkan penawaran. Dalam hal spesifikasi terlalu kabur misalnya, biaya administrasi melonjak dan mungkin saja barang atau jasa yang dibeli tidak memuaskan. Dalam hal spesifikasi terlalu rinci, terbuka peluang untuk korupsi. Spesifikasi  yang  rinci  membatasi  wewenang  pejabat,  namun  meningkatkan kekuasaan monopoli pemasok (Riggs, 1964: 133).
Berdasarkan  fakta  tersebut,  pengadaan  barang  dan  jasa  adalah  bidang  yang paling  rawan  korupsi  karena  berurusan  dengan  jumlah  uang  yang  sangat  besar. Pemerintah  daerah  kadang-kadang  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  merinci kebutuhannya, terutama di bidang teknologi tinggi. Sudah lumrah bahwa pemasok, bukan  pihak  pemerintah  daerah,  yang  lebih  tahu  dan  dapat  memberikan  saran mengenai  barang  dan  jasa  yang  diperlukan  pemerintah  daerah  terkait  hal  itu. Umumnya,  pihak  pemerintah  daerah  juga  tidak  memiliki  kemampuan  untuk mengungkapkan  kebutuhannya  dengan  jelas.  Di  kedua  hal  ini,  sangat  terbuka kemungkinan untuk korupsi, dalam arti pemenang lelang sudah ditentukan sebelum proses lelang dimulai.
Penulis  berpendapat  bahwa  korupsi  jenis  transaksional  ini  sangat  merusak, karena  mengakibatkan  kerugian  pada  keuangan  daerah.  Belum  lagi  hilangnya kepercayaan  masyarakat  pada  pemerintah  daerah,  serta  ketimpangan  dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan di derah. Jika tidak ada langkah-langkah maksimal menangani  KKN  yang  ada  di  lingkungan  pemerintah  daerah,  khususnya  masalah pengadaan  barang  dan  jasa,  akan  sulit  untuk  melakukan  gerakan  bersih-bersih korupsi  yang  digalakkan  oleh  pemerintah  pusat  untuk  diterapkan  di  pemerintah daerah.

## Indikator Kegiatan yang Berpotensi Korupsi
Pada bagian ini, penulis akan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Sebelumnya, untuk menentukan apakah sebuah proses pengadaan barang dan jasa
mengandung unsur korupsi atau tidak, memang sulit dilakukan. Hal ini karena batas antara  inefisiensi  atau  korupsi  terkadang  sulit  dibedakan.  Indikator-indikator  di bawah  ini  tidak  ada  yang  dapat  memastikan  apakah  ada  korupsi  atau  tidak  dalam suatu  proses  pengadaan  barang  dan  jasa.  Karena  itu,  perannya  hanya  sebagai pedoman  saja  untuk  menunjukkan  di  mana  perlu  diadakan  pengusutan  yang seksama.  Namun,  paling  tidak  kita  mampu  menganalisa  lebih  dalam  proses  mana yang diduga bermasalah (Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintah, 1999: 154).
Pada tahap menentukan kebutuhan, tindakan apa pun yang menyimpang dari standar dan praktik pengadaan barang dan jasa dapat menunjukkan adanya kegiatan menyalahi  hukum.  Indikator-indikator  untuk  ini,  antara  lain  adalah  spesifikasi  yang tidak jelas (kabur) atau sama sekali tidak ada spesifikasi; permintaan untuk memasok barang  merek  tertentu  atau  peralatan  untuk  melakukan  pekerjaan  di  bidang  yang sangat spesifik; keadaan darurat di “detik -detik terakhir penyerahan penawaran; dan pemasok yang tampak luar biasa aktif untuk ikut merumuskan kebutuhan pemerintah daerah akan barang dan jasa (Dharmawan, 2005: 72).
Banyak peristiwa yang dapat menjadi petunjuk mengenai kemungkinan adanya korupsi  pada  tahap  seleksi  pemasok  untuk  menentukan  pemenang  dalam  proses pengadaan  barang  dan  jasa.  Misalnya,  kontrak  tidak  diberikan  kepada  pemasok dengan  harga  penawaran  terendah,  diberikan  kepada  pemasok  yang  tidak berpengalaman,  spesifikasi  kontrak  dirancang  untuk  menjaring  pemasok  tunggal, atau spesifikasi diubah sehingga lelang harus diulang dari awal. Namun, tidak satu pun  dari  kejadian  di  atas  dapat  dipastikan  sebagai  sebuah  tindak  pidana  korupsi, sehingga bisa langsung ditangkap pelakunya misalnya. Namun, jika kejadian-kejadian tersebut  kerap  terjadi,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  kemungkinan  besar  proses pengadaan barang dan jasa berlangsung secara tidak efisien (Ann-Elliott, 1999: 46).
Pada  tahap  pelaksanaan  kontrak,  ada  sejumlah  indikator  yang  berkorelasi dengan  korupsi  dan  inefisiensi.  Ada  kenaikan  harga  pada  kontrak  yang  tidak diperkirakan  sebelumnya,  misalnya  kenaikan  harga  bukan  disebabkan  oleh  inflasi atau  perubahan  spesifikasi.  Kemudian,  ada  perubahan  yang  penting  atau  cukup banyak pada spesifikasi kontrak, kontrak pemasok tunggal diperpanjang, keputusan mengenai pemenang dibatalkan, barang atau jasa tidak memenuhi ketentuan dalam
kontrak,  dan produksi atau penyerahan barang atau jasa melampaui jadwal  dalam kontrak. Biaya yang jauh lebih tinggi dari standar harga nasional atau internasional juga dapat menunjukkan kemungkinan ada tindak pidana korupsi (Dharmawan, 2005: 74).
Salah  satu  kasus  korupsi  terkait  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  terjadi  di pemerintah daerah adalah kasus korupsi di PDAM Makassar tahun 2014. Dalam kasus dugaan  korupsi  PDAM  Makassar  ini,  KPK  telah  menetapkan  mantan  Wali  Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan penyalahgunaan wewenang, sehingga dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tempo, 2014).
Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan audit kerugian negara dari kerja sama itu, dengan nilai kerugiannya sekitar Rp. 38 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan juga  menemukan  adanya  potensi  kerugian  negara  dalam  tiga  kerja  sama  PDAM dengan pihak swasta lainnya. Tiga kerja sama yang dimaksud adalah kontrak dengan PT Bahana Cipta dalam rangka pengusahaan pengembangan instalasi pengolahan air (IPA)  V  Somba  Opu  sebesar  Rp.  455,25  miliar,  kerja  sama  dengan  PT  Multi  Engka Utama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi Rp. 69,31 miliar lebih, juga kerja sama antara PDAM Makassar dan PT Baruga Asrinusa Development yang dinilai berpotensi  mengurangi  potensi  pendapatan PDAM  sebesar  Rp.  2,6  miliar  (Tempo, 2014).
Kasus  berikutnya  yang  terkait  korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa  di pemerintahan  daerah,  adalah  kasus  penyalahgunaan  uang  negara  dana  proyek pancing tonda dan korupsi anggaran proyek pengadaan kapal penangkap ikan pada Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP)  Provinsi  Maluku.  Proyek  ini  bernilai  milyaran rupiah dengan lokasi di Kabupaten Seram Bagian Timur yang mulai dikerjakan sejak tahun  2012.  Kasus  ini  ditangani  oleh  penyidik  Direktorat  Kriminal  Khusus  Polda Maluku sejak tahun 2014. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah bos CV Sulabesi Mandiri, Samsul Bakri Jainau selaku kontraktor pengadaan, salah satu staf
DKP Maluku Reimon Gerits Hetharia, dan dua Wiraswasta, masing-masing Hardo dan Sulaiman Latupono (Ambon Ekspres, 2015).
Kasus  korupsi  ini  dikategorikan  sebagai  kasus  korupsi  di  bagian  pengadaan barang dan jasa karena para pejabat daerah menggunakan kewenangan yang mereka punya untuk mendapat keuntungan-keuntungan pribadi. Dalam kasus di Makassar, pejabat  setempat  menggunakan  kewenangan  yang  mereka  miliki  untuk mendapatkan  keuntungan  dari  proyek  PDAM  dengan  cara  mengadakan kongkalikong  dengan  PT  Bahana  Cipta,  PT  Multi  Engka  Utama,  dan  PT  Baruga Asrinusa Development, yang memberikan jasa pembangunan instalasi air. Begitu juga dengan kasus di Maluku, di mana DKP Provinsi  Maluku mengadakan pemufakatan jahat dengan CV Sulabesi Mandiri, yang disinyalir menguntungkan keduanya, tetapi merugikan negara.

## Dampak Tidak Langsung
Langkah-langkah anti korupsi tidak hanya menimbulkan biaya langsung, tetapi juga membawa dampak tidak langsung. Beberapa dampak tidak langsung antara lain, adalah  membuka  pintu  bagi  korupsi  jenis-jenis  lainnya,  serta  membuat  proses pengadaan barang dan jasa menjadi tidak efisien dan lebih mahal bagi masyarakat. Bahkan,  langkah  paling  sederhana  sekalipun,  seperti  membuat  peraturan  dan prosedur  baru,  dapat  juga  meningkatkan  biaya  yang  berujung  korupsi.  Biaya administrasi dari peraturan baru bisa sangat tinggi, sehingga efisiensi bisa menurun. Korupsi  akan  terjadi  bila  peraturan  baru  memberi  kekuasaan  monopoli  yang  baru pada  pejabat  disertai  wewenang  yang  tidak  jelas  dan  tidak  ada  keterbukaan (Klitgaard, 1998: 225).
Dampak tidak langsung lainnya berkaitan dengan masalah “membuat sendiri atau  membeli”,  yang  dihadapi  para  pejabat  pemerintah  daerah,  sebenarnya  jika pemerintah mengadakan penelitian untuk mengidentifikasi mana pemasok-pemasok yang tidak jujur, kemudian diketahui oleh masyarakat umum, maka akibatnya justru bisa  merugikan.  Melakukan  rotasi  pemasok  berdasarkan  lembaga  atau  di  antara bidang-bidang fungsional menimbulkan peluang hilangnya pemasok-pemasok yang berkualitas (Rosidi, 2006: 11).
Selain itu, bicara dampak tidak langsung secara global, pemberantasan korupsi tidak  bisa  dilakukan  dalam  waktu  singkat  dan  hanya  oleh  negara.  Pemberantasan korupsi  membutuhkan  waktu  yang  panjang  karena  sesungguhnya  korupsi  tidak hanya terjadi di wilayah negara. Batas antara negara, sektor swasta, masyarakat sipil ( civil society ), dan tentunya pemerintah daerah bukanlah batas yang tegas dengan garis demarkasi yang jelas.
Negara  yang  korup adalah  karena  kontribusi  sektor  swasta  yang  korup  juga. Jika  pegawai  pemerintah,  termasuk  pemerintah  daerah,  gampang  disuap  dan kebijakan bisa dibeli, maka yang membeli dan menyuap adalah sektor swasta. Untuk itu,  dampak  tidak  langsung  korupsi  di  pemerintah  daerah  tentunya  adalah  juga karena  keterlibatan  sektor  swasta  dalam  menyuburkan  praktek  ini.  Secara  tidak langsung,  sektor  swasta  akan  melihat  kondisi  ini  sebagai  sebuah  peluang  untuk berlomba-lomba  menyuap  aparat  pemerintah  daerah.  Saat  ini  sangat  sulit  untuk mencegahnya karena sektor swasta relatif belum terjamah undang-undang korupsi. Pelaku usaha swasta hanya bisa dikenakan pasal korupsi apabila yang bersangkutan sudah diindikasi terlibat pemufakatan jahat tersebut bersama aparat negara. Akan tetapi,  jika  belum  ada  bukti  keterlibatan  langsung,  maka  pelaku  usaha  dari  sektor swasta  dapat  dipastikan  tidak  akan  terjerat  pasal  tindak  pidana  korupsi,  karena undang-undang  pemberantasan  korupsi  yang  ada  (Undang-Undang  No.  19  tahun 2019) belum mencakup sektor tersebut.

## Memberantas Korupsi Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah
Korupsi dalam pandangan mainstream dianggap merupakan penyalahgunaan wewenang  untuk  kepentingan  pribadi.  Korupsi  adalah  pengalihan  sumber  daya publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi terjadi di sektor publik dan dilakukan oleh pejabat yang melanggar hukum. Akan tetapi, korupsi tidak sesederhana itu. Korupsi tidak  bisa  diberantas  hanya  dengan  memangkas  monopoli  kekuasaan  dan kewenangan, serta meningkatkan akuntabilitas.
Pemberantasan korupsi bukan persoalan teknis yang bisa disimplifikasi dengan penambahan atau pengurangan. Pengalihan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi bukan sebuah praktek yang apolitis, hanya dengan motif untuk memperkaya
diri  sendiri.  Korupsi  adalah  bagian  dari  kontestasi  kekuasaan  untuk  menguasai sumber daya publik. Penguasaan ini bukan sekedar untuk menjadi kaya, tetapi juga untuk mempertahankan dominasi ekonomi, sosial, dan politik.
Di  Indonesia,  korupsi  bisa  dibaca  sebagai  strategi  oligarki  untuk  mengakses sumber  daya  publik  dan  mempertahankan  dominasi  di  dalam  masyarakat.  Oligarki sendiri  adalah  aliansi  cair  dari  kekuatan  birokrasi,  bisnis,  dan  politisi  yang  dulu dibesarkan dan menjadi penopang kekuasaan Orde Baru. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru  yang  disusul  serangkaian  reformasi  di  berbagai  bidang,  tidak  mampu menghancurkan  oligarki.  Bahkan,  oligarki  itu  mampu  melakukan  konsolidasi  dan beradaptasi  dengan  aturan  permainan  baru.  Oligarki  mampu  beradaptasi  dengan good  governance ,  demokrasi,  dan  desentralisasi. Good  governance sebagai  resep kebijakan  yang  hendak  memberantas  korupsi  justru  terjebak  dalam  pengaturan teknis tata kelola di berbagai bidang dan mengabaikan kontestasi kekuasaan di balik praktek  korupsi. Good  governance dan  resep  pemberantasan  korupsi  hanya  fokus pada reformasi kelembagaan untuk membasmi praktek pemburu rente yang menjadi penyebab korupsi.
Di  tingkat  daerah,  oligarki  itu  adalah  aliansi  elit-elit  lokal.  Pertama,  adalah mantan elit yang dibesarkan pada masa Orde Baru, yang  mendominasi politik lokal melalui  cara-cara  politik  uang  dan  mobilisasi  politik,  serta  intimidasi  untuk memenangi pemilu langsung. Memang ada pemain-pemain baru yang masuk, tetapi pemain baru itu pun harus mengadopsi praktek politik uang, dan ketika berkuasa juga mereplikasi  praktik  memburu  rente  untuk  mempertahankan  kekuasaan.  Kedua, adalah birokrat lama yang dengan pemilihan langsung justru melakukan transformasi dari  kontrol  atas  birokrasi,  menjadi  kontrol  atas  politik.  Korupsi  dana  APBD  dalam berbagai bentuk, seperti bantuan sosial atau proyek untuk kroni, menjadi bagian dari strategi transformasi itu (Widoyoko 2012: 18).
Ketiga,  adalah  pengusaha  lokal  yang  selama  ini  hidup  dari  proyek-proyek pemerintah  atau  mendapatkan  proteksi  dan  fasilitas  dari  pemerintah.  Jika  semula pengusaha lokal hanya menjadi kasir bagi elit lokal, kini dengan pemilihan langsung, terutama pemilihan kepala daerah langsung (pilkada), mereka justru menjadi elit itu sendiri,  lagi-lagi  dengan  cara  politik  uang  untuk  memenangi  pemilu.  Keempat,
“preman - preman”  lokal  yang  mendapatkan  peran  strategis,  terutama  untuk mendukung  strategi  mobilisasi  politik  dan  penggunaan  instrumen  kekerasan (Widoyoko 2012: 18).
Terakhir,  kelima,  operator-operator  politik  yang  awalnya  adalah  aktivis mahasiswa  atau anggota  organisasi  masyarakat.  Dengan  cepat  operator  politik  ini belajar  untuk  mempraktekkan  politik  uang  dan  hidup  dari  rente  proyek-proyek pembangunan.  Di  tingkat  nasional,  sosok  seperti  mantan  Bendahara  Partai Demokrat, M. Nazarudin, merupakan representasi dari kategori ini. Dengan cepat ia belajar  bagaimana  mencari  rente  dari  proyek-proyek  pemerintah  dan menggunakannya  untuk  membiayai  politik  yang  dalam  jangka  panjang  akan memberikan jaminan bagi kontrol dan dominasi atas politik yang memang bertumpu di atas logika uang dan rente ekonomi (Widoyoko 2012: 18-19).
Menurut  penulis,  awalnya  reformasi  kelembagaan  berhasil  diterapkan  bukan karena Indonesia memang berniat memberantas korupsi dan membuat aturan main baru  yang  bersih  dari  korupsi.  Reformasi  kelembagaan  dijalankan  karena  oligarki berada dalam situasi lemah setelah dihantam krisis. Pengusaha kroni yang dibesarkan oleh Orde Baru harus merestrukturisasi hutang untuk menyelamatkan perusahannya, sedangkan para politisi masih berkonsolidasi untuk memetakan peluangnya dalam pemilu yang kompetitif.
Dalam perkembangannya, oligarki justru kemudian mampu menyiasati aturan main baru, dan pada saat yang sama kelompok reformis tidak mampu membangun kekuatan besar yang secara signifikan mampu melawan oligarki. Bila dahulu di bawah Soeharto dominasi oligarki dilakukan oleh aparatur negara, kini dominasi dilakukan di atas  kerangka  hukum  dan  pengaturan  kelembagaan  yang  merupakan  produk  dari reformasi  itu.  Ketika  pemerintah  Orde  Baru  harus  menggunakan  kekerasan  untuk mempertahankan  dominasi,  sekarang  dominasi  dilakukan  dengan  cara-cara  damai, terhormat, bahkan tidak disadari.
Berangkat  dari  pemahaman  tentang  korupsi  di  atas,  maka  sesungguhnya pemberantasan  korupsi  hanya  bisa  dilakukan  dengan  melawan  oligarki. Pemberantasan  korupsi  hanya  bisa  dilakukan  dengan  gerakan  sosial  secara  terus menerus untuk melawan oligarki dan dibangun atas kesadaran mempertahankan hak
asasi  manusia.  Korupsi  terkait  dengan  oligarki  dan  sepanjang  oligarki  tidak  bisa dihancurkan, maka korupsi akan jalan terus. Meskipun berbagai institusi dan regulasi untuk  memberantas  korupsi  dibuat,  tetapi  selama  oligarki  terus  bertahan,  maka aturan-aturan  itu  akan  disiasati  atau  dilemahkan.  Contoh  paling  nyata  adalah ancaman  terhadap  pembubaran  atau  pelemahan  KPK.  Keberhasilan  KPK memenjarakan  politisi  atau  pejabat  negara  lainnya  justru  menjadi  ancaman  bagi kelangsungan oligarki. Maka, KPK pun saat ini harus menghadapi berbagai ancaman, mulai dari kriminalisasi pimpinannya, hingga upaya pelemahan melalui revisi undang- undangnya (Widoyoko 2012: 20).
Untuk  melawan  korupsi,  maka  koalisi  dengan  berbagai  gerakan  sosial  harus dilakukan.  Dengan  demikian,  pemberantasan  korupsi  tidak  bisa  dilepaskan  dari gerakan demokratisasi melawan elit korup yang menguasai lembaga-lembaga politik. Pemberantasan  korupsi  pada  awalnya  berhasil  dipaksakan  oleh  lembaga-lembaga keuangan  internasional  ketika  oligarki  dalam  kondisi  lemah  setelah  krisis  ekonomi 1997. Setelah perekonomian Indonesia mulai membaik dan secara finansial lepas dari ketergantungan terhadap lembaga-lembaga donor internasional, maka pemberantasan  korupsi  sesungguhnya  kehilangan  salah  satu  basis  pendukung utamanya.  Donor  internasional  tidak  memiliki  kekuatan  intervensi  sebesar  dahulu ketika  Indonesia  masih  kesulitan  keluar  dari  krisis  ekonomi.  Demikian  juga  inisiatif reformasi birokrasi di tingkat lokal tidak banyak mendapatkan sambutan (Widoyoko 2012: 20).
Dari total pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, pemerintah daerah yang reformis  sebenarnya  bisa  dihitung  dengan  jari,  sekalipun  sejak  era  Jokowi  terpilih menjadi Walikota Solo, pemerintah-pemerintah daerah yang mulai berbenah mulai bermunculan.  Sselain  Solo,  Jakarta,  Bandung,  Surabaya,  Banyuwangi,  trenggalek, Sragen,  Jembrana,  sampai  Bantaeng  menjadi  beberapa  diantaranya).  Sayangnya, beberapa pejabat daerah yang dulu mendapatkan apresiasi karena reformasi yang dilakukan, kini malah tersangkut kasus korupsi. Bupati Sragen Untung Wiyono dan Bupati Jembrana I Gede Winasa adalah contohnya.
Reformasi  birokrasi  tidak  memiliki  basis  sosial  yang  cukup  sehingga  hanya segelintir  kepala  daerah  atau  menteri  yang  mengadopsinya.  Reformasi  birokrasi
dijalankan karena ada insentif bantuan finansial dari donor internasional, terutama dari  Eropa  dan  Amerika.  Ketika  donor  sudah  tidak  memiliki  sumber  daya,  apalagi ketika Eropa dan Amerika Serikat mengalami krisis finansial, maka sebenarnya tidak ada  insentif  lagi  bagi  kepala  daerah  atau  menteri  untuk  melakukan  reformasi birokrasi. Dalam situasi seperti ini, pemberantasan korupsi harus membangun basis sosial yang lebih luas. Jaringan dan aliansi dengan gerakan sosial dan gerakan politik lainnya  menjadi  prasyarat  bagi  keberlanjutan  gerakan  pemberantasan  korupsi (Widoyoko 2012: 21).
Atas dasar itulah, langkah-langkah untuk membasmi korupsi sistematis dalam pengadaan  barang  dan  jasa  tersedia  cukup  banyak.  Agar  berhasil  dalam  upaya memerangi korupsi, para pimpinan pemerintah  daerah harus membuang jauh-jauh sikap “ikut arus agar tidak terkucil,” dan menggunakan seluruh sumber daya yang ada  untuk  memerangi  korupsi.  Namun,  mereka  harus  selalu  waspada  dan memperhitungkan dengan seksama biaya yang harus dikeluarkan untuk memerangi korupsi.
Penulis  merasa  perlu  mengemukakan  beberapa  hal  yang  dapat  membantu upaya anti  korupsi  di  bidang  pengadaan  barang. Pertama,  harus  ada  sistem  karier pegawai yang jelas. Pejabat pemerintah daerah harus diberi gaji yang cukup, kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan kecakapan, dan alur karier yang jelas. Harus ada perbaikan di level “manusianya” juga, tidak hanya pada sistemnya.
Kedua,  pemerintah  daerah  harus  menjalin  kerjasama  dengan  lembaga pemeriksa  dan  penegak  hukum  di  luar  pemerintah  daerah.  Kesalahan  besar  dapat dihindari bila informasi mengenai kegiatan-kegiatan  yang mencurigakan atau kolusi telah disampaikan pada lembaga-lembaga terkait sejak dini. Tentu saja, kemungkinan berhasil dalam upaya anti korupsi akan menjadi lebih besar apabila lembaga-lembaga terkait cakap dan jujur (BPS and UNDP, 1999: 207).
Ketiga, menurut pandangan penulis, harus ada upaya yang mendukung gerakan anti-korupsi, seperti kehadiran lembaga-lembaga demokratis, pers yang bebas dan agresif,  dan  norma-norma  sosial  yang  memupuk  kejujuran.  Penelitian  statistik mengenai berbagai negara menunjukkan bahwa negara yang dinilai investor tinggi tingkat korupsinya, biasanya juga menunjukkan bahwa hak ekonomi dan hak politik
di negara itu juga buruk. Campur tangan negara dalam bidang ekonomi sangat dalam dan peraturan sangat banyak, sehingga kehidupan politik dan ekonomi tidak stabil, dan laju pertumbuhan ekonomi rendah.
Keempat,  meningkatkan  iklim  persaingan  di  bidang-bidang  yang  rawan monopoli,  dapat  melenyapkan  peluang  untuk  tindak  korupsi.  Akan  ada  banyak pemasok yang memenuhi syarat akan bersaing untuk mendapatkan kontrak. Kontrak akan dimenangkan oleh pemasok yang paling efisien, yang berarti biaya pengadaan barang  dan  jasa  akan  lebih  rendah  dan  manfaat bagi  masyarakat  juga  lebih  besar. Juga  bagi  pembeli  (pemerintah  daerah)  dapat  dengan  mudah  mengancam  untuk menggunakan pemasok lain jika dianggap ada yang tidak beres (Klitgaard, 1998: 227).
Kelima, secara hukum dapat dilakukan melalui pembuatan undang-undang dan peraturan baru. Tujuannya adalah untuk mengurangi kekuasaan sewenang-wenang, meningkatkan persaingan, menegakkan keadilan, dan mewujudkan efisiensi melalui prosedur  standar  yang  jelas  dan  terbuka  sehingga  segala  penyimpangan  dapat dengan mudah diketahui (Romli, 2007: 142).
Terakhir,  keenam,  menurut  penulis  tindakan  pencegahan  juga  diperlukan, terutama  di  luar  domain  aparatur  negara,  untuk  mencegah  pelaku  usaha  swasta menyuap  atau  “ kongkalikong ”  dengan  pejabat  daerah.  Selama  ini,  indikasi  bahwa pemerintah daerah sangat mudah disuap oleh kalangan swasta membuat kalangan ini  berlomba-lomba  menyuburkan  praktek  korupsi  di  daerah.  Harus  ada  upaya maksimal untuk mengurangi kondisi demikian, terutama dari penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan tentunya KPK.

## KESIMPULAN
Di dalam korupsi pengadaan barang dan jasa, biaya atau harga dapat menjadi tinggi bagi pemerintah daerah, dan pejabat bisa dapat bagian dari pembayaran dan selisih harga tersebut karena sudah di mark up sebelumnya. Komisi dari pemasok agar persaingan dalam pengadaan barang dan jasa dapat “diatur”, dan suap bagi pejabat yang  berwenang  mengatur  perilaku  pemenang  penawaran  atau  tender,  seperti mengizinkan  kenaikan  biaya  dan  perubahan  pada  spesifikasi  kontrak.  Kontrak pengadaan  barang  dan  jasa  umumnya  menyangkut  jumlah  uang  yang  besar  dan
melibatkan  orang  dalam  dan orang  luar  pemerintah  yang  punya  nama atau punya pengaruh besar.
Banyak  hal  yang  dapat  menjadi  petunjuk  mengenai  kemungkinan  adanya korupsi  pada  tahap  seleksi  pemasok  untuk  menentukan  pemenang  dalam  proses pengadaan  barang  dan  jasa.  Misalnya,  kontrak  tidak  diberikan  kepada  pemasok dengan  harga  penawaran  terendah  atau  diberikan  kepada  pemasok  yang  tidak berpengalaman,  spesifikasi  atau  kontrak  dirancang  untuk  menjaring  pemasok tunggal, spesifikasi diubah sehingga lelang harus diulang dari awal, dan biaya yang jauh lebih tinggi dari standar harga nasional atau internasional.
Langkah-langkah anti korupsi tidak hanya menimbulkan biaya langsung, tetapi juga membawa dampak tidak langsung. Beberapa dampak tidak langsung antara lain, membuka pintu bagi korupsi jenis lainnya, dan membuat proses pengadaan barang dan  jasa  tidak  efisien  dan  lebih  mahal  bagi  masyarakat.  Bahkan,  langkah  paling sederhana sekalipun, seperti misalnya, membuat peraturan dan prosedur baru, dapat meningkatkan korupsi dan biaya.
Penulis  merekomendasikan  beberapa  hal  yang  dapat  membantu  upaya  anti korupsi  di  bidang  pengadaan  barang  dan  jasa.  Pertama,  harus  ada  sistem  karier pegawai yang jelas. Pejabat pemerintah daerah harus diberi gaji yang cukup, kenaikan pangkat  berdasarkan  pertimbangan  kecakapan,  dan  alur  karier  yang  jelas.  Kedua, pemerintah  daerah  harus  menjalin  kerjasama  dengan  lembaga  pemeriksa  dan penegak  hukum  di  luar  pemerintah  daerah.  Kesalahan  besar  dapat  dihindari  bila informasi  mengenai  kegiatan-kegiatan  yang  mencurigakan  disampaikan  pada lembaga-lembaga terkait sejak dini. Ketiga, meningkatkan iklim persaingan di bidang- bidang  yang  rawan  monopoli  dapat  melenyapkan  peluang  untuk  tindak  korupsi. Keempat,  secara  hukum  dapat  dilakukan  melalui  pembuatan  undang-undang  dan peraturan  baru.  Kelima,  pencegahan  juga  diperlukan,  terutama  di  luar  domain aparatur  negara,  untuk  mencegah  pelaku  usaha  swasta  menyuap  atau “ kongkalikong ” dengan pejabat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alatas, S.H. (1987). Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi . Jakarta: LP3ES.
Ambon Ekspres. (2015, 30 Juli). DKP Maluku Jadi Lumbung Korupsi . Diakses 26 Januari 2020, dari http://ambonekspres.fajar.co.id/2015/07/30/dkp-maluku-jadi- lumbung-korupsi/
Ann-Elliott,  K.  ( ed ).  (1999). Korupsi  dan  Ekonomi  Dunia .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pemerintah.  (1999). Strategi  Pemberantasan Korupsi Nasional . Jakarta: BPKP.
BPS  and  UNDP.  (1999). Crisis,  Poverty,  and  Human  Development  in  Indonesia .  BPS: Jakarta.
CNN  Indonesia.  (2017,  1  Agustus). Catatan  Saber  Pungli:  Kemdikbud  Paling  Banyak
Diadukan . Diakses 29 Juni 2020, dari
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170801145723-20-231730/catatan- saber-pungli-kemdikbud-paling-banyak-diadukan
Detiknews. (2019, 28 Februari). KPK Sebut 80% Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa . Diakses 3 Februari 2020, dari https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d- 4448060/kpk-sebut-80-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa
Dharmawan, H.C.B. ( ed ).  (2005). Jihad Melawan Korupsi . Jakarta: Kompas.
Feist, G. (2010). Teori Kepribadian . Jakarta: Salemba Humanika.
Klitgaard, R. (1998). Membasmi Korupsi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Mardiasmo.  (2002). Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta:  Andi Yogya.
Moelong, L. J. (2001). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Montgomery,  J.  D.  (1988). Bureaucrats  and  People:  Grassroot  Participation  in  Third World Development . Baltimore: The John Hopkins University Press.
Nawawi,  H.  (1997). Metode  Penelitian  Bidang  Sosial .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Riggs, F. W. (1964). Administration  in  Developing Countries:  The  Theory  of  Prismatic Society. Boston: Houghton Mifflin Company.
Romli,  L.  (2007). Potret  Otonomi  Daerah  dan  Wakil  rakyat .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Rose-Ackerman,  S.  (2006). Korupsi  Pemerintahan  Sebab,  Akibat,  dan  Reformasi . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Rosidi, A. (2006). Korupsi dan Kebudayaan . Jakarta: Pustaka Jaya.
Sindonews.  (25  Januari  2017). Komersialisasi  Jabatan .  Diakses  29  Juni  2020,  dari https://nasional.sindonews.com/berita/1173864/18/komersialisasi-jabatan.
Tempo. (2014, 1 Desember). KPK Geledah Kantor PDAM Makassar .  Diakses 29 Januari 2020,  dari https://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/01/063625599/kpk- geledah-kantor-pdam-makassar.
Widoyoko, D. et.al . (2012). Gender dan Korupsi: Mencari Titik Temu antara Gerakan Anti Korupsi dan Gerakan Perempuan .  Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.