## Legalitas
Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing di  Indonesia

## *Ismail Koto dan Ida Hanifah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Correspondence email: ismailkoto@umsu.ac.id
Abstrak . Krusialnya permasalahan pelaksanaan pekerjaan pokok oleh tenaga kerja outsourcing di Indonesia, sebab menyangkut hak-hak  orang  banyak  notabenenya  pekerja  yang  seharusnya  diberikan  pekerjaan  yang  layak  sebagaimana  amanat  konstitusi sehingga  ditempatkan  dan  berpenghasilan  sesuai  dengan  yang  dikerjakan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Banyaknya kasus yang ada terkait pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh tenaga kerja outsourcing, masih banyak perusahaan dan penyedia jasa pekerja/buruhyang tidak berpedoman pada aturan yang berlaku sehingga berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya  hak-hak pekerja  secara  utuh.  (2)  Segi  aspek  hukum  pidana,  belum  ada  sanksi  yang  jelas  apabila  karyawan  kontrak  ditugaskan  untuk menjalankan  pekerjaan  pokok  namun  hak-haknya  diabaikan.  Aspek  hukum,  aspek  hukum  kontrak  serta  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 meski secara parsial namun ada mengatur  mengenai pelaksanaan pekerjaan pokok oleh tenaga kerja outsourcing .
Kata Kunci: Pekerjaan Pokok, Outsourcing , Pekerja .
Abstract . Crucially, the problem of implementing basic work by outsourcing workers in Indonesia, because it involves the rights of many people, in fact, workers who should be given decent work as mandated by the constitution so that they are placed and earn according to what they do. The results of the study indicate that (1) The number of cases that exist related to the main work carried out by outsourcing workers, there are still many companies and service providers workers/laborers who are not guided by  the  applicable  rules  so  that  it  has  implications  for  the  non-fulfillment  of  workers'  rights.  (2)  In  terms  of  the  criminal  law aspect,  there  is  no  clear  sanction  if  contract  employees  are  assigned  to  carry  out  the  main  work  but  their  rights  are  ignored. Legal  aspects,  contract  law  aspects  and  Constitutional  Court  Decision  No.  27/PUU-IX/2011  although  partially  but  there  are regulations regarding the implementation of basic work by outsourcing workers.
Keywords : Main Job, Outsourcing, Worker

## PENDAHULUAN
Klasifikasi  pekerjaan  bagi  pekerja  sudah  dibedakan  secara  general  dalam  undang-undang  ketenagakerjaan  di Indonesia.  Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, mengatur  bahwa  “Pekerja/buruh  dari  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh  tidak  boleh  digunakan  oleh  pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk  kegiatan jasa  penunjang  atau  kegiatan  yang  tidak  berhubungan  langsung  dengan  proses  produksi”. Untuk  itu, Outsourcing diperuntukkan  pada  kegiatan  penunjang  bukan  kegiatan  pokok  yang  dilaksanakan  pada  suatu  badan usaha. Diferensiasi itu, menyebabkan pekerjaan pokok harus dilakukan oleh pekerja tetap bukan oleh pekerja dengan hubungan  kerja  tidak  langsung  yang  disediakan  oleh  perusahaan outsourcing .  Seharusnya,  pekerja outsourcing bekerja  pada  kegiatan  jasa  penunjang  bukan  kegiatan  pokok.  Namun  faktanya,  banyak  perusahaan  yang mencampuradukkan klasifikasi pekerjaan itu dengan tujuan meminimalkan upah pekerja guna mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini tentu berimplikasi pada ketidaksesuaian antara upah dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja, selain itu juga terdapat hak-hak lain dari pekerja yang tidak terpenuhi. Pentingnya membahas mengenai ketentuan hukum dan aspek hukum pelaksanaan pekerjaan pokok bagi tenaga kerja outsourcing di  Indonesia dengan mengkaji  sudah  terakomodir  tidaknya  problematika  itu  oleh  hukum.  Berdasarkan  uraian  tersebut  penting  untuk mengkaji tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing di  Indonesia dengan fokus  kajian  mengenai  Bagaimana  ketentuan  hukum  pelaksanaan  pekerjaan  pokok  bagi  tenaga  kerja outsourcing di Indonesia? Dan Bagaimana aspek hukum pelaksanaan pekerjaan pokok oleh tenaga kerja outsourcing di Indonesia?

## METODE
Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian. 1 Penelitian hukum adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna
1 Ismail  Koto,  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1), p.1052-1059.
menjawab  isu-isu  hukum  yang  dihadapi. 2 Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian pustaka  ( library  research ) . Metode  penelitian  adalah  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  dilakukan secara  sistematis,  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  alami,  baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. 3 Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  atau  data  skunder. 4 Dalam  penelitian  kualitatif,  proses  perolehan  data  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## KETENTUAN  HUKUM  PELAKSANAAN  PEKERJAAN  POKOK  BAGI  TENAGA  KERJA OUTSOURCING DI INDONESIA
Outsourcing merupakan  salah  satu  cara  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mempermudah  pengusaha menjalankan usaha ditengah krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Kebijakan untuk memberlakukan outsourcing dikeluarkan oleh pemerintah untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia melalui beberapa  kemudahan  dalam  sistem  perekrutan  pekerja  yang  dialihkan  kepada  pihak  lain  yakni  dengan  sistem outsourcing .  Dengan  sistem outsourcing ,  diharapkan  perusahaan  dapat  menghemat  pengeluaran  dalam  membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Menurut UUD 1945 pasal 27 ayat (2) bahwa  pemerintah  memberikan  perlindungan  kepada  setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak.  Ketentuan  ini  tentunya  tidak  terlepas  dari  filosofi  yang  terdapat  dalam  Pembukaan  UUD 1945  yang  menegaskan  bahwa  salah  satu  tujuan  nasional  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  rakyat Indonesia.  Selanjutnya  menurut  pasal  33  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  perekonomian  didasarkan  pada  sistem kekeluargaan. 6
Pasal-pasal yang mengatur mengenai outsourcing di antaranya ialah sebagai berikut: Pasal 64 Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  yang  menyatakan  bahwa,  “Perusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian  pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis”. Selain itu, dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga diatur beberapa hal lagi mengenai outsourcing , antara lain: 7 a. Perjanjian outsourcing dibuat secara tertulis.
b. Pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai substansi perjanjian outsourcing harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1) Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
2) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
3) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
4) Tidak menghambat proses produksi secara langsung.
c. Hubungan kerja dalam outsourcing dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau  perjanjian kerja waktu tertentu.
Penyedia  Jasa  Pekerja  yang  dimaksud  dalam  pasal  64  Undang-  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  diartikan  sebagai  perusahaan  menyerahkan  pelaksanaan  pekerjaan  kepada  “pihak  lain”  berikut perlengkapan  dan  peralatan  kerjanya.  Dengan  kata  lain,  “perusahaan  lain”  tersebut  hanya  menyediakan  jasa  tenaga kerja  saja.  Selanjutnya,  mengenai  pasal  66  ayat  (1),  Penjelasan  UU  memberikan  keterangan  lebih  lanjut  sebagai berikut : ”Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan  proses  produksi,  pengusaha  hanya  diperbolehkan  mempekerjakan  pekerja/buruh  dengan  perjanjian  kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.” Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang  tidak  berhubungan  langsung  dengan  proses  produksi  adalah  kegiatan  yang  berhubungan  di  luar  usaha  pokok ( core  business )  suatu  perusahaan.”  Kegiatan  tersebut  antara  lain  :  usaha  pelayanan  kebersihan  ( cleaning  service ),
2 Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, p. 35.
3 Ismail  Koto.  (2020).  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.
4 Ismail  Koto.  (2022).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Perbuatan  Penggunan  Merek  Yang  Sama  Pada  Pokoknya, SANKSI:  Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
5 Rahimah  &  Ismail  Koto.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2), 129-133.
6 Khairani.  (2012). Analisis  Permasalahan  Outsourcing  (Alih  Daya  )  Dari  Perspektif  Hukum  Dan  Penerapannya Outsourcing Analysis Problem From The Perspective Of Law And Implementation, April, p. 53-68.
7 Nafila, Erlin Kristine, Endra Wijaya. (2017). “Perlindungan Hak-Hak Buruh Pada Praktik Sistem Outsourcing : Sebuah “Kesenjangan Penerimaan”, 8 (2), Jurnal Hukum Novelty , p. 252-268.
usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh ( catering ),usaha tenaga pengaman ( security /satuan pengaman), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh. 8
Menurut  Budiartha,  kalau  dicermati  tampak  adanya  ketidakjelasan  atau  kekaburan  norma  dalam  pengaturan outsourcing yang  membuka  ruang  multitafsir  yang  rentan  menimbulkan  ketidak-harmonisan  hubungan  kerja  antara pekerja dan perusahaan dalam sistem outsourcing . Kekaburan pengaturan yang dimaksud berkaitan dengan kepastian hukum hubungan kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu dapat dengan hubungan kerja PKWT dan/atau PKWTT, sebagaimana Pasal 65 ayat (6) dan ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) b dan d jo Pasal 59 dalam Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003.  Terkait  dengan  ini,  hubungan  kerja  yang  terjadi  dalam  perjanjian outsourcing adalah antara pekerja atau buruh outsourcing dengan perusahaan outsourcing (penerima pekerjaan). 9
Selanjutnya,  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2004  juga  mengatur  lagi  beberapa  hal  tentang perjanjian outsourcing . Pasal 66 ini telah memuat aturan mengenai perlunya upaya ikut mensejahterakan buruh yang terikat  dengan  perjanjian outsourcing .  Pasal  66  ayat  (2)  huruf  c  menjelaskan  bahwa,  “perlindungan  upah  dan kesejahteraan,  syarat-syarat  kerja,  serta  perselisihan  yang  timbul  menjadi  tanggung  jawab  perusahaan  penyedia  jasa pekerja atau buruh; …” Pengaturan lainnya mengenai outsourcing terdapat pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2012  Tentang  Syarat-Syarat  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 10
Setelah  ketentuan  hukum,  selanjutnya  kita  beranjak  pada  kasus  di  lapangan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan. Maraknya  praktik outsorcing maupun  pesatnya  pertumbuhan  jenis-jenis  usaha  tentunya  juga  menambah  berbagai permasalahan  ketenagakerjaan.  Permasalahan  ini  dapat  ditemukan  dalam  implementasi outsourcing yang  banyak menyimpang. Penyimpangan ini mulai dari jenis-jenis pekerjaan yang di- outsourcing , jaminan sosial, tunjangan, dan kebebebasan berserikat.  Penetapan jenis pekerjaan yang dapat di- outsourcing -kan juga masih menjadi perdebatan, hal itu terkait dengan batasan, pengertian, dan pemahaman mengenai jenis pekeijaan inti ( core ) dan pendukung ( non core ) yang  berbeda.  Contoh  sederhana  fenomena  ini  adalah  teller  bank  yang  sekarang  di- outsourcing dengan  model  MT ( management training )  turut  mendukung  jalannya outsourcing , adanya  pengangguran  yang  besar juga  menyuburkan bisnis ini. Dengan demikian, perusahaan akan sangat mudah untuk mengganti karyawan yang tidak produktif. Seperti yang  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  penentuan  core  dan  non  core  dalam  perusahaan  masih  menjadi  perdebatan. Meskipun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah diatur. Perdebatan ini berkaitan apakahjenis pekerjaan yang di- outsourcing -kan sesuai dengan karakteristik perusahaan atau semua perusahaaan sama. 11
Sampel  kasus,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Pinang  Nomor  41/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tpg  PN  dan  MA menangkan operator crane yang dialih daya oleh PT. Maha Anugerah, PT. Tumbuh Selaras Berkesinambungan, PT. Mustika Prabu Raya, PT. Dinamic Teknindo Sukses, PT. Hanindo Inti Trada, sebab pekerjaan itu termasuk pekerjaan pokok sehingga lima PT itu wajib membayar uang pesangon karyawan outsourcing itu. 12
Kasus  berikutnya,  yaitu  tentang  karyawan Outsourcing bank  BUMN  Kota  langsa,  Langsa,  Tanggal  09  Maret 2017  (diolah)  Deliberatif  Vol  1,  No  1,  Juni  2017  85  kepada  perusahaan  lain  melalui  perjanjian  pemborongan pekerjaan  di  Kota  Langsa  secara  umum  tidak  mengimplementasikan  ketentuan  dan  syarat-syarat outsourcing sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  karena:  a.  Pekerjaan yang  diserahkan  oleh  perusahaan  (principal)  kepada  perusahaan  lain  (vendor)  merupakan  bentuk-bentuk  pekerjaan pokok  ( core  business )  bukan  pekerjaan  penunjang  perusahaan  secara  keseluruh.  Praktik  seperti  ini  bertentangan dengan  Pasal  65  ayat  (2).  b.  Perusahaan  (principal)  telah  menyerahkan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan  melalui perjanjian  pemborongan  pekerjaan  kepada  perusahaan  lain  (vendor)  yang  tidak  berbadan  hukum  seperti  CV,  yang secara yuridis tidak memiliki kecakapan bertindak sebagai subyek hukum dalam praktik outsourcing . Praktik seperti ini  bertentangan  dengan  Pasal  65  ayat  (3).  Bahwa  pelaksanaan  perlindungan  kerja  dan  syarat-syarat  kerja  seperti persyaratan hubungan kerja, persyaratan pengupahan, persyaratan waktu kerja waktu istirahat dan upah kerja lembur, persyaratan jamsostek, kompensasi kecelakaan kerja, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja /buruh outsourcing di  Kota  Langsa  tidak  diberikan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga pekerja/buruh  merasa  dirugikan  secara  ekonomi  dan  sosial,  merasadiperlakukan  tidak  adil  serta  tidak  manusiawi sebelum, selama dan setelah mereka bekerja.
Berbeda dengan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Semarang terkait outsourcing , tentunya tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah Kota Semarang telah menjalankan empat fungsi pokok, yaitu : 13
8 Lis Julianti. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia, Jurnal Advokasi 5 (1) .
9 I Nyoman Putu Budiartha. 2016. Hukum Outsourcing, Malang: Setara Press, p. 13-14.
10 Nafila, Erlin Kristine, Endra Wijaya. (2017).  Perlindungan Hak-Hak Buruh Pada Praktik Sistem Outsourcing : Sebuah “Kesenjangan Penerimaan, 8 (2), Jurnal Hukum Novelty , p. 252-268.
11 Triyono . (2011). Outsourcing dalam Perspektif Pekerja dan Pengusaha, Jurnal Kependudukan Indonesia. 6, (1).
12 Buruh  Online, “Karyawan Outsourcing Gugat Perusahaan”, buruh-online.com, diakses pada Senin 06  Januari 2020.
13 Glenn  Heski  Obilga  Hutagalung,  Sonhaji,  Solechan.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Sistem Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Diponegoro Law Journal 6, (1) .
a. Fungsi pengaturan;
b. Fungsi penyedia layanan masyarakat;
c. Fungsi pengawasan ( stabilisator ); dan d. Fungsi sanksi
Inspired  by  Osborne's  and  Gaebler's  seminal  book,  many  public  institutions  adopted  a  result  oriented  and customer-driven approach which aimed at decentralisation and at outsourcing services: a policy of 'steering' rather than 'rowing' . 14 Peran pemerintah untuk membuat regulasi, melakukan pengawasan dan memberi sanksi sangat baik dalam  menjamin  hak-hak  pekerja  agar  tidak  semena-mena  diperkerjakan    oleh  perusahaan outsourcing maupun perusahaan  yang  menggunakan  jasa outsourcing untuk  memperkerjakan  pekerja  dengan  kegiatan  pokok  namun dengan sistem kontrak.
Legalisasi outsourcing memang  bermasalah  jika  ditinjau  dari  hal  berlakunya  hukum  secara  sosiologis  yang berintikan  pada  efektivitas  hukum,  dimana  berlakunya  hukum  didasarkan  pada  penerimaan  atau  pengakuan  oleh mereka  kepada  siapa  hukum  tadi  tertuju.  Nyatanya  legalisasi  system outsourcing ditolak  oleh  sebagian  besar masyarakat,  karena  bertentangan  dengan  progesivitas  gerakan  pekerja/buruh  dan  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh (SP/SB)  yang  selama  ini  menghendaki  perbaikan  kualitas  secara  signifikan  terhadap  pemenuhan  standar  hak-hak dasar  mereka.  Salah  satu  invasi  konsep outsourcing yang  tak  wajar  adalah  di  dunia  perbankan.  Demi  laba  yang maksimal,  praktik outsourcing digalakkan  untuk  menekan  biaya  operasional.  Hal  ini  terjadi  terutama  di  bank-bank Badan Usaha Milik Negara yang telah di-persero-kan.
Terkait  hal  itu  mereka  juga  menambahkan  bahwa  pekerja  teller  dan  customer  service  di- outsourcing -kan karena  kedua  jenis  pekerjaan  tersebut  tidak  ada  jenjang  karier.  Bank-bank  semisal  Bank  Rakyat  Indonesia,  Bank Negara  Indonesia  dan  Bank  Mandiri  selaku  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  dalam  usahanya  menjalankan praktek  Perbankan  yang  telah  banyak  melakukan  aktivitas  bisnis,  juga  masih  menggunakan  tenaga-tenaga Outsourcing ,  dalam  beberapa  posisi.  Banyak  masalah  ketenagakerjaan  yang  menyelimuti  perusahaan  Badan  Usaha Milik  Negara,  terutama  soal outsourcing penyedia  jasa  pekerja.  Misalnya,  mengacu  Permenakertrans  tentang Outsourcing hanya  ada  lima  jenis  pekerjaan  yang  boleh  di outsourcing .  Serta  jenis  pekerjaan  yang  dapat  di outsourcing bukan kegiatan utama. 15
The  truths  of  outsourcing,  however,  are  for  instance  global  talent,  available  services  at  lower  cost,  tax incentives  and  the  company’s strategy to  focus on the  core  competencies  of  the  business . 16 Pada  umumnya,  alasan terbesar perusahaan berlaku demikian, sebab untuk menekan upah yang murah dengan menggunakan sistem kontrak sehingga tidak berkewajiban memberi hak pekerja.
Bradley  dalam  Charles  Kalinzi  menyatakan  bahwa  “ Success  of  outsourcing  depends  on  a  user-provider relationship  based  on  mutual  trust  and  faith ”.  Keberhasilan  implementasi outsourcing juga  berpengaruh  dari keobjektifan  perusahaan  dan  penyedia  jasa outsourcing sehingga  memiliki  kesadaran  dan  tanggungjawab  untuk memberikan apa yang menjadi hak-hak buruh itu.
Lebih lanjut, Eisele dalam Oya dan Walter menyatakan bahwa “ In addition to refocusing resources onto core competencies,  other  strategy  issues  which  encourage  the  consideration  of  outsourcing  are  restructuring,  rapid organizational  growth,  changing  technology,  and  the  need  for  greater  flexibility  to  manage  demand  swings ”. Tingginya  minat  perusahaan  menggunakan  jasa  outsourcing  sebab  fluktuatifnya  kebutuhan  perubahan  permintaan namun sering terjadi kesengajaan dalam memperkerjakan tenaga kerja outsourcing pada pekerjaan yang strategis. Contoh-contoh  kasus  yang  diutarakan  beserta  keadaan  yang  seharusnya  terjadi  ketidaksejalanan.  Banyaknya badan usaha mengabaikan regulasi bahwa pekerja kontrak tidak boleh ditempatkan pada pekerjaan pokok sehingga hal ini  dapat  pula  dipandang  dari  beberapa  aspek  hukum  untuk  menganalisis  eksistensi  hukum  untuk  tenaga  kerja outsourcing yang ditempatkan pada pekerjaan pokok.

## ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PEKERJAAN POKOK OLEH TENAGA KERJA OUTSOURCING DI INDONESIA
Menurut  Adrian  Sutedi,  “tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  perkembangan  dunia  usaha  sangat  dipengaruhi  oleh situasi  dan  kondisi  hubungan  industrial,  utamanya  peranan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  dunia  usaha tersebut ( stake holders ). Semakin baik hubungan industrial maka semakin baik perkembangan dunia usaha.” 17 Wu  and  Park  in  Fithriatus  Shalihah  berargumentasi  “ that  core  competencies,  if  they  do  not  contribute  the expected  return  on  investment then  can  be  outsourced.  The truths  of  outsourcing,  however,  are for  instance  global
14 Pauline Westerman. (2018), Outsourcing The Law A Philosophical Perspektive on Regulation , Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, p. 14-15.
15 Adrian Sutedi. 2009. Hukum Perburuhan , Jakarta: Sinar Grafika, p. 38.
16 Zafar Iqbal, Aasim Munir Dad. (2013). Outsourcing: A Review of Trends, Winners & Losers and Future Directions, International Journal of Business and Social Science 4 (8) .
17 Adrian Sutedi. (2009). Hukum Perburuhan , Jakarta, Sinar Grafika, p. 38.
talent, available services at lower cost, tax incentives and the company’s strategy to focus on the core competencies of the business ”. 18
Pentingnya  multi  aspek  hukum  untuk  melindungi  pekerja  dari  sikap  ketidakadilan  yang  dilakukan  oleh pengusaha  untuk  meminimalkan  upah  pekerja  demi  meningkatkan  pendapatan  perusahaan  sehingga  melakukan berbagai  cara  termasuk  melanggar  aturan  penempatan  kerja  dengan  memperkerjakan    karyawan  kontrak  pada pekerjaan pokok.
Asas sebagai landasan fundamental tidak boleh dihiraukan. Mengacu pada UU Ketenagakerjaan Pasal 32 ayat (1)     Penempatan  tenaga  kerja  dilaksanakan  berdasarkan  asas  terbuka,  bebas,  obyektif,  serta  adil,  dan  setara  tanpa diskriminasi. Dan ayat (2)            Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang  tepat  sesuai  dengan  keahlian,  keterampilan,  bakat,  minat,  dan  kemampuan  dengan  memperhatikan  harkat, martabat,  hak  asasi,  dan  perlindungan  hukum.  Sehingga,  hak-hak  pekerja  itu  harus  diperhatikan  dan  tidak  boleh diabaikan. Misalnya, pekerjaan pokok harus diisi oleh karyawan tetap, bukan karyawan kontrak.
Beberapa  aspek  hukum  yang  relevan  atau  bahkan  belum  terjamah  oleh  hukum  terkait  pengaturan  mengenai pekerja.  Padahal    adagium  menyatakan  bahwa  “Buruh  adalah  tulang    punggung  perusahaan”  sehingga  memiliki peranan yang sangat sentralistik. Adapun aspek hukum terkait pelaksanaan pekerjaan pokok bagi pekerja yaitu: 1. Pidana
UU  Ketenagakerjaan  Indonesia,  sangat  memberikan  kenyamanan  bagi  pengusaha  dan  penyedia  jasa pekerja/buruh  (perusahaan outsourcing )  sebab  tidak  ada  sanksi  yang  jelas  dan  tegas  apabila  pihak-pihak  itu mengabaikan  aturan  yang  bertolakbelakang  apabila  karyawan  kontrak  ditugaskan  untuk  menjalankan  pekerjaan pokok namun hak-haknya terabaikan sedangkan pekerjaan dan penghasilan pekerja itu mengalami ketimpangan.

## 2. Perdata
Kunarti dalam jurnal Nafila dkk menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak ada istilah outsourcing yang  terungkap  secara  eksplisit.  Pasal  64  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  menyebut outsourcing dengan  istilah  pemborongan  pekerjaan  atau  pengalihan  jasa  pekerja  atau  buruh.  Berdasarkan  Pasal  64 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  diatur  bahwa,  “perusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian  pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.”  Perjanjian yang mirip dengan outsourcing di dalam BW dapat ditemukan pengaturannya pada  Pasal  1601,  walaupun  memang  istilah outsourcing -nya  tidak  muncul  secara  eksplisit.  Pasal  1601  b  BW menjelaskan  bahwa  perjanjian  pemborongan  ( outsourcing )  adalah  “suatu  perjanjian  di  mana  pemborong  mengikat diri  untuk  menyelenggarakan  suatu  pekerjaan  bagi  pihak  lain,  yaitu  pihak  yang  memborongkan  pekerjaan  dengan bayaran tertentu”. 19
Aspek hukum kontrak, asas yang berlaku dalam hukum perjanjian adalah hal-hal yang telah disepakati kedua belah  pihak  dalam  perjanjian  berlaku  sebagai  undang-undang  yang  mengikat.  Ketentuan  tersebut  sebgai  undang- undang  yang  mengikat.  Ketentuan  tersebut  disebut  sebagai  kebebasan  berkontrak,  namun  syarat  dan  ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan norma keadilan.
Idealnya  perjanjian  kerja  Karyawan Outsourcing Waktu  Tertentu  perlu  memperhatikan  asas-asas  dalam perjanjian, khususnya asas kebebasan berkontrak. Walaupun hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perjanjian baku  yang  sudah  standar  diterapkan  oleh  perusahaan  karena  terkait  dan  dipengaruhi  oleh  peraturan  perusahaan. Perusahaan hendaknya memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap tenaga kerja untuk menciptakan hubungan kerja yang seimbang. 20
Penyelesaian sengketa konstitusional (constitutional dispute) melalui pengujian konstitusionalitas norma dalam pengaturan kontrak outsourcing Undang-Undang Ketenagakerjaan di Mahkamah Konstitusi, untuk kasus  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dihadapkan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan Putusan Nomor 12/PUU- I/2003  Tanggal  28  Oktober  2004  yang  menyatakan  “perjanjian  kerja  waktu  tertentu”  dalam  Pasal  65  ayat  (7)  dan dalam  Pasal  66  ayat  (2)  huruf  b  UU  Ketenagakerjaan  bertentangan  secara  konstitusional  bersyarat  (conditionally unconstitutional). Hak pekerja kontrak outsourcing selama bekerja ( during employment ) dan sesudah masa kerja ( post employment ) pada dasarnya sama dengan hak pekerja kontrak yang diatur dalam UU 13/2003, seperti hak istirahat, hak  untuk  mendapatkan jaminan  kesehatan,  dan  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi  ganti  rugi  apabila  perusahaan mengakhiri PKWT sebelum berakhirnya masa atau jangka waktu PKWT.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 memberikan tambahan perlindungan bagi pekerja kontrak outsourcing untuk  menjamin  hak  atas  kepastian  bekerja,  yaitu  dengan  menerapkan  prinsip  pengalihan  tindakan
18 Fithriatus  Shalihah.  (2017).  Legal  Protection  Of  Workers  In  The  Work  Agreement  On  Outsourcing  System  In Indonesia, Yustisia 6 (3) . 19 Nafila, Erlin Kristine, Endra Wijaya. (2017).  Perlindungan Hak-Hak Buruh Pada Praktik Sistem Outsourcing : Sebuah “Kesenjangan Penerimaan, Jurnal Hukum Novelty 8 (2), p. 252-268.
20 Chrys Wahyu Indrawati, Sukarmi. (2017). Konsep Ideal Pembuatan Akta Perjanjian Kerja Outsourcing Waktu Tertentu (Studi Di Bank Jateng), Jurnal Akta 4, (3) , p. 317-322.
perlindungan  bagi  pekerja/buruh  ( Transfer  of  Undertaking  Protection  of  Employment atau  TUPE).  Prinsip  TUPE diterapkan  ketika  perusahaan  pemberi  kerja  tidak  lagi  bekerjasama  dengan  perusahaan outsourcing yang  lama  dan memberikan  pekerjaan  tersebut  kepada  perusahaan outsourcing yang  baru,  maka  selama  pekerjaan  yang diperintahkan  untuk  dikerjakan  masih  ada  dan berlanjut,  perusahaan  penyedia jasa  baru tersebut  harus  melanjutkan kontrak  kerja  yang  telah  ada  sebelumnya,  tanpa  mengubah  ketentuan  yang  ada  dalam  kontrak,  tanpa  persetujuan pihak-pihak  yang  berkepentingan,  kecuali  perubahan  untuk  meningkatkan  keuntungan  bagi  pekerja/buruh  karena bertambahnya  pengalaman  dan  masa  kerjanya.  Para  pekerja outsourcing tidak  diperlakukan  sebagai  pekerja  baru. Masa  kerja  yang  telah  dilalui  para  pekerja outsourcing tersebut  tetap  dianggap  ada  dan  diperhitungkan,  sehingga pekerja outsourcing dapat menikmati hak-hak (upah) sebagai pekerja secara layak dan proporsional. 21
Aspek hukum pelaksanaan pekerjaan pokok oleh tenaga kerja outsourcing di Indonesia sudah meliputi beberapa aspek,  namun  masih  terdapat  kelemahan-kelemahan  sehingga  hukum  belum  mengakomodir  secara  tegas  mengenai sanksi bagi perusahaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang secara sengaja memperkerjakan karyawan kontrak pada pekerjaan pokok sehingga hak-hak pekerja akan sesuai porsinya

## SIMPULAN
Ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  pekerjaan  pokok  bagi  tenaga  kerja outsourcing diatur dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dan  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945.  Degradasinya,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Peraturan Menteri Tenaga Kerja  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2012  Tentang  Syarat-Syarat  Penyerahan  Sebagian Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada  Perusahaan  Lain.  Kasus  yang  ada  terkait  pekerjaan  pokok  yang  dilaksanakan  oleh tenaga  kerja  outsourcing  masih  banyak  perusahaan  dan  penyedia  jasa  pekerja/buruhyang  tidak  berpedoman  pada aturan  yang  berlaku  sehingga  berimplikasi  terhadap  tidak  terpenuhinya    hak-hak  pekerja  secara  utuh.  Segi  aspek hukum pidana, belum ada sanksi yang jelas apabila karyawan kontrak ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan pokok namun  hak-haknya  diabaikan.  Aspek  hukum  perdata  perjanjian  yang  mirip  dengan outsourcing di  dalam  BW  dapat ditemukan  pengaturannya  pada  Pasal  1601,  Pasal  1601  b  BW,  Pasal  1604  sampai  dengan  Pasal  1617  BW.  Aspek hukum kontrak dengan asas yang berlaku dalam hukum perjanjian pacta sunt servanda kaitannya dengan aspek hukum internasional  juga  releval  untuk  problematika  ini.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  27/PUU-IX/2011  memberikan tambahan perlindungan bagi pekerja kontrak outsourcing untuk  menjamin hak atas  kepastian bekerja, namun  belum ada juga sanksi bagi pihak yang tidak tepat menempatkan karyawan kontrak pada pekerjaan pokok.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiartha, I Nyoman Putu. (2016). Hukum Outsourcing, Malang: Setara Press. Hutagalung , Glenn  Heski  Obilga,  Sonhaji,  Solechan.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Sistem Outsourcing Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan, Diponegoro  Law  Journal 6, (1) .
Indrawati , Chrys  Wahyu,  Sukarmi.  (2017).  Konsep  Ideal  Pembuatan  Akta  Perjanjian  Kerja  Outsourcing  Waktu Tertentu (Studi Di Bank Jateng), Jurnal Akta 4, (3) . Iqbal , Zafar, Aasim Munir Dad. (2013). Outsourcing: A Review of Trends, Winners & Losers and Future Directions, International Journal of Business and Social Science 4 (8) . Julianti , Lis. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia, Jurnal Advokasi 5 (1) . Khairani.  (2012). Analisis  Permasalahan  Outsourcing  (Alih  Daya  )  Dari  Perspektif  Hukum  Dan  Penerapannya Outsourcing Analysis Problem From The Perspective Of Law And Implementation . Koto, Ismail, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan , 2 (1).
Koto, Ismail. (2020). Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics. Koto, Ismail. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi . Marzuki, Peter Mahmud, (2005), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Nafila,  Erlin  Kristine,  Endra  Wijaya.  (2017).  “Perlindungan  Hak-Hak  Buruh  Pada  Praktik  Sistem Outsourcing : Sebuah “Kesenjangan Penerimaan”, 8 (2), Jurnal Hukum Novelty .
Rahimah  &  Ismail  Koto.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2).
21 Rena  Zefania  Ritonga,  Vicariya  Retnowati  Boong.  (2018).  Analisis  Pemahaman  Pekerja  Kontrak Outsourcing Terhadap  Hak-Hak  Pekerja  Yang  Tercantum  Dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Di Wilayah Kota Surabaya, Jurnal Panorama Hukum 3, (2), p.171-188.
Ritonga,  Rena  Zefania,  Vicariya  Retnowati  Boong.  (2018).  Analisis  Pemahaman  Pekerja  Kontrak Outsourcing Terhadap  Hak-Hak  Pekerja  Yang  Tercantum  Dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan Di Wilayah Kota Surabaya, Jurnal Panorama Hukum 3, (2). Sutedi, Adrian. (2009). Hukum Perburuhan , Jakarta: Sinar Grafika.
Shalihah,  Fithriatus.  (2017).  Legal  Protection  Of  Workers  In  The  Work  Agreement  On  Outsourcing  System  In Indonesia, Yustisia 6 (3) . Triyono . (2011). Outsourcing dalam Perspektif Pekerja dan Pengusaha, Jurnal Kependudukan Indonesia. 6, (1). Westerman, Pauline. (2018), Outsourcing The Law A Philosophical Perspektive on Regulation , Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom.