## DETERMINASI TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL 62 KABUPATEN TERTINGGAL DI INDONESIA
Nurhayati 1* , Sri Yani Kusumastuti 2 ,
Nur Hidayatullah 3 , Agustina Suparyati 4
1234 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia *Coressponding Author Email: nurhayati@trisakti.ac.id
ABSTRACT Purpose : This  study  aims  to  see  the  determination  of  regional  fiskal independence in 62 underdeveloped districts in Indonesia. Design/Methodology /Approach : This  research  data  was  obtained  from  secondary  with  a  sample  of 62  underdeveloped  districts  in  Indonesia  from  the  period  2014- 2019. This research uses a Multiple Linear Regression analysis tool with panel data Findings : The  test  results  show  that  those  that  have  a  sign  that  is  in accordance  with  expectations  and  statistically  significant  are economic growth and local revenue with an error rate of 5%, then
H1 and H3 are accepted. While the poverty rate has no effect on the fiscal independence of 62 underdeveloped districts in Indonesia, H2 is  rejected.  The  results  of  this  study  are  expected  to  contribute  to research  on  regional  development  and  sustainable  development  in Indonesia,  especially  for  studies  on  how  to  reduce  the backwardness of districts in Indonesia. Keywords : Fiscal  Independence,  Economic  Growth,  Balance  Fund,  Poverty, Underdeveloped Regions JEL Classification : F43, I32, O23

## PENDAHULAUAN
Desentralisasi fiskal adalah salah satu cara untuk menjaga kestabilan kondisi perekonomian nasional, hal ini dikarenakan terdorongnya kegiatan perekonomian di daerah akan terealisasi dari  adanya  transfer  dana  yang  didapat  daerah  dari  pusat  (Davoodi,  1998).  Melalui desentralisasi fiskal, diberikannya otonomi daerah mempunyai tiga tujuan: (1) meningkatnya
Media Ekonomi Vol. 30 No. 2 Oktober 2022 : 241 - 250 ISSN : 2442-9686 (online)
DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v30i2.14986 ISSN : 0853-3970 (print) Submission date: 13 September 2022
Accepted date: 1 February 2023
Determinasi Tingkat Kemandirian Fiskal 62 Kabupaten Tertinggal di Indonesia___________
kesejahteraan  masyarakat,  kuantitas  dan  kualitas  pelayanan  publik,  (2)  sumber  daya  daerah terkelola  secara  efisien  dan  efektif,  (3)  proses  pembangunan  menyediakan  dan memberdayakan  ruang  untuk  partisipasi  masyarakat.  Beberapa  peneliti  mengungkapkan seperti  Hasana  (2009)  dan  Olivia  (2012)  bahwa  suatu  daerah  dapat  terdorong  pertumbuhan ekonominya  oleh  desentralisasi  fiskal,  selain  itu  dibandingkan  kebijakan  pemerintah  pusat, pertumbuhan ekonomi lebih dapat dipacu oleh sektor sosial dan infrastruktur oleh pemerintah daerah.  Desentralisasi  fiskal  akan  memberikan  keleluasaan  akan  pembuatan  anggaran belanja,  dan  karena  ada  pengetahuan  akan  keadaan  yang  sesungguhnya,  maka  akan memuaskan kebutuhan masyarakat dan lebih efisien (Suartha, 2017).
Presiden Joko Widodo menetapkan sebanyak 62 kabupaten tertinggal selama periode 2020- 2024,  Dibandingkan  dengan  capaian  sebanyak  122  kabupaten  pada  periode  sebelumnya, jumlah ini terbilang menurun. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria diantaranya; karakteristik daerah, aksesibilitas, kemampuan keuangan daerah, sarana dan  prasarana,  sumber  daya  manusia,  dan  perekonomian  masyarakat.  Dengan  pemberian wewenang  untuk  setiap  daerah  mengatur  sendiri  maka  diharapkan  semakin  mampu  daerah tersebut  menjalankan  sesuai  dengan  karakteristik  dan  semakin  mandiri  dalam  mengelola keuangannya, harapannya kabupaten tertinggal diIndonesia semakin rendah.
Beberapa studi yang melihat faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian daerah dilakukan antara  lain  oleh  Rislam  (2013)  dan  Aulia  (2014)  yang  melihat  pengaruh  kemiskinan  dan pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kemandirian  fiskal,  Kustianingsih  et  al.,  (2018),  Misran  et al.,  (2019),  Yuliyanto  (2018),  Tahar  dkk  (2011),  Hanafiah  (2012),  Nur’ainy  dkk  (2013) melihat  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Kemandirian  Daerah.  Lucky  dan  Jones (2003); Kusreni dan Suhab (2009); Yuliandriansyah (2009) menyatakan dalam penelitiannya dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah.

## Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemandirian fiskal
Penyediaan  dalam  jumlah  banyak  jasa  dan  barang  kebutuhan  masyarakat  sehingga memungkinkan  naiknya  standar  hidup  dan  juga  memengaruhi  kemandirian  fiskal  suatu daerah disebut pertumbuhan ekonomi. Terdorongnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut didapat  dari  pengelolaan  secara  efisien,  efektif,  dan  ekonomis  suatu  daerah.  Hal  ini  karena pada  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  keuangan  daerah  tersebut  tidak/kurang  ada  nya intervensi.  Pertumbuhan  ekonomi  daerah  selanjutnya  akan  mengurangi  tingkat  kemiskinan, meningkatkan rasio kemandirian fiskal, meningkatkan belanja untuk infrastruktur, dan dapat juga meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik dalam jangka panjang. Studi oleh Aulia (2014)  menemukan  adanya  hubungan  kuat  antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan disentralisasi  fiskal.    Rislam  (2013)  menjelaskan  pertumbuhan  ekonomi  memiliki  pengaruh positif signifikan terhadap kemadirian fiskal.

## Hubungan kemiskinan dengan kemandirian fiskal
Rislam (2013) menjelaskan bahwa kemiskinan juga berkaitan erat dengan kemandirian suatu daerah  dalam  pengelolaan  keuangannya  yang  berasal  dari  pendapatan  daerah  tersebut  dan
Media Ekonomi Vol. 30 No. 2 Oktober 2022___________________________________________
besarnya bantuan dari pusat untuk masing-masing daerah di Provinsi Jawa Tengah. Baiknya kemampuan  menjalankan  desentralisasi  fiskal  dan  kemandirian  dalam  mengelola  berbagai sumber  faktor  peningkat  pendapatan  asli  daerah  tercerminkan  oleh  tingginya  rasio kemandirian  fiskal  suatu  daerah  tersebut.  Jika  rasio  kemandirian  fiskal  daerah  tersebut menunjukkan  mandiri,  dikatakan  daerah  tersebut  juga  mampu  mengatasi  dan  mengentasi permasalahan  kemiskinan  di  daerah  tersebut.  Dalam  pembangunan  daerah,  penentuan  arah kebijakannya  merupakan  wewenang  yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah,  yang harapannya  memengaruhi  target-target  pembangunan  nasional  seperti  pertumbuhan  sektor- sektor  primer  maupun  sekunder,  peningkatan  daya  saing,  penanggulangan  kemiskinan,  dan penciptaan lapangan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Rislam (2013) menemukan bahwa di  kabupaten  dan  kota  Provinsi  Jawa  Tengah,  kemandirian  fiskal  dipengaruhi  negatif  oleh tangkat kemiskinan.

## Pendapatan asli daerah dengan kemandirian fiskal
Pengalokasian  dana  perimbangan  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah  yang  dari  segi finansialnya  sudah  mandiri  dapat  dikurangi.  Daerah  yang  mandiri  adalah  daerah  yang memiliki  rasio  besarnya  pinjaman  dan  bantuan  pemerintah  provinsi/pusat  terhadap  besar Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  lebih  kecil.  Sebaliknya,  daerah  yang  belum  mandiri  (masih bergantung pada pemerintah pusat) ialah yang jika dibandingkan dengan besarnya pinjaman dan  bantuan  pemerintah  provinsi/pusat  seperti  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), besar PAD-nya lebih besar (Marizka, 2013). Studi oleh  Kustianingsih  et  al.,  (2018)  menemukan  bahwa  di  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi Sulawesi Tengah, kemandirian fiskal dipengaruhi positif signifikan oleh PAD.  Misran et al., (2019)  membuktikan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  derajat  kemandirian  fiskal  dipengaruhi positif  oleh  PAD.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yuliyanto  (2018),  menghasilkan bahwa  tingkat  kemandirian  daerah  dipengaruhi  oleh  PAD  berdasarkan  hasil  studi  sekaligus sejalan  dengan  studi  oleh  Tahar  et  al.,  (2011),  Hanafiah  (2012),  dan  Nur’ainy  et  al.  (2013) yang  mengemukakan  bahwa  kemandirian  daerah  dipengaruhi  positif  signifikan  oleh  PAD. Pada  umumnya  pemda  dengan  PAD  yang  kecil  bergantung  pada  transfer  daerah.  Namun, penerimaan  transfer  yang  tidak  ideal  sangat  disayangkan,  yaitu  sedikitnya  persentase penggunaannya  untuk  belanja  modal  sedangkan  untuk  belanja  pegawai  tinggi.  Padahal belanja  modal  akan  memberikan  efek  pada  peningkatan  penerimaan  PAD,  maka  belanja modal yang rendah tidak begitu dirasakan terhadap pembangunan di daerah.

## METODE PENELITIAN
Tujuan  studi  ini  untuk  melihat  determinasi  kemandirian  fiskal  di  daerah  tertinggal  di Indonesia  selama  periode  2015-2019  dengan  menggunakan  data  sekunder.  Kriteria  yang dimaksud  studi  ini  ialah  62  Kabupaten  tertinggal  di  Indonesia  selama  periode  2020-2024 sesuai ketetapan presiden Joko Widodo. Tiga variabel independent digunakan pada studi ini, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Tingkat Kemiskinan, sedangkan Tingkat Kemandirian Daerah ialah variable dependennya. Semua data yang digunakan dalam
Determinasi Tingkat Kemandirian Fiskal 62 Kabupaten Tertinggal di Indonesia___________
penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Periode data dari tahun 2015-2019 digunakan  dalam  rangka  mengetahui  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  dana  perimbangan, pendapatan asli daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap peningkatan kemandirian daerah di kabupaten  tertinggal.  Alat  analisis  regresi  data  panel  digunakan  guna  mengetahui  efek time series dan cross  section, serta  melakukan  pemilihan  model  yang  terbaik  diantara  tiga  (3) model yaitu Fixed Effects Model (FEM) , Common Effect Model (CEM), dan Random Effect Model (REM).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sampel  dari  penelitian  ini  berjumlah  sebanyak  62  Kabupaten  tertinggal  di  Indonesia. Penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2015-2019, sehingga total sampel sesuai kriteria  penelitian  adalah  372  sampel  dari  62  kabupaten  selama  6  tahun.  Berdasarkan variabel-variabel  pada  studi ini,  statistik  deskriptif tersaji  pada  tabel  1.  Pada  tabel  1  terlihat bahwa pendapatan asli daerah, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian merupakan variabel-variabel yang diteliti. Lebih kecilnya nilai standar deviasi daripada nilai rata-rata dari tiap-tiap variabel sama artinya dengan tidak ada data outlier.

## Tabel 1

## Statistik Deskritpif 2015-2019 Kemandirian Fiskal
Daerah 62 Kabupaten Tertinggal di Indonesia Kemandirian Daerah (Milyar Rp) Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Kemiskinan (%) Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rp) Mean 4,123562 5,576586 27,72599 34,42029 Maximum 23,34330 13,46000 45,74000 189,5342 Minimum 0,141103 -0,860000 7,040000 0,429323 Std. Dev. 3,627782 1,699744 8,581384 28,40630
Sumber: BPS (2020)
Kemandirian  Fiskal  Daerah  mempunyai  nilai  minimum  sebesar  Rp0,141103Milyar,  dengan nilai maksimum Rp23,34330Milyar, rata-rata Kemandirian Fiskal Daerah dari 372 observasi sebesar Rp4,123562Milyar dengan standar deviasi sebesar Rp3,627782Milyar.
Dengan nilai maksimum 13,46000% dan nilai minimum -0,860000%, Pertumbuhan Ekonomi dari 372 observasi mempunyai rata-rata 5,576586% dan standar deviasi 1,699744%. Dengan nilai  maksimum  45,74000%  dan  nilai  minimum  7,040000%,  Tingkat  Kemiskinan  dari  372 observasi mempunyai rata-rata 27,72599% dan standar deviasi 8,581384%. Pendapatan Asli Daerah  mempunyai  nilai  minimum  sebesar  Rp0,429323Milyar,  dengan  nilai  maksimum Rp189,5342Milyar,  rata-rata  Pendapatan  Asli  Daerah  dari  372  observasi  sebesar Rp34,42029Milyar dengan standar deviasi sebesar Rp28,40630Milyar.

## Uji Pemilihan Model Penelitian Kemandirian Fiskal Daerah
Berikut pengujian dalam rangka pemilihan model yang paling tepat:
Tabel 2

## Uji pemilihan Model
Probabilita Keputusan Keterangan Chow Test 0.0000 Ho ditolak Fixed effect Hausman Test 0.0000 Ho ditolak Fixed effect Sumber: Data Diolah (Eviews 10.0)
Pada Chow Test, Common Effect Model ialah hipotesa nol (H 0 ). Perolehan Chi square 0.0000 yang  artinya  <0.05  berarti  juga  H 0 ditolak  sehingga Fixed  Effect  Model selaku  wakil  dari Individual  Effect ialah  model  yang  lebih  baik.  Selanjutnya  pengujian Hausman  Test dilakukan  guna  melihat  perbandingan  antara Fixed  Effect  Model dengan Random  Effect Model.
Pada Hausman Test, Random Effect Model ialah hipotesa nol (H 0 ). Perolehan 15.843935 pada probabilitas  dari  Chi  square,  serta  sig.  Chi  square  0.0000  <0.05  berarti  juga  H 0 ditolak sehingga estimasi Fixed Effect Model ialah model yang lebih baik digunakan.
Adj  R-squared menunjukkan goodness  of  fit  model. Senilai  0.970547  merupakan  koefisien Adj  R-squared merepresentasikan  sebesar  97,0547%  adalah  kemampuan  perilaku/variasi variabel  independen  menjelaskan  variasi  variabel  dependen,  sedangkan  sisanya  dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak masuk ke dalam model.
Nilai sig 0.000000 ditunjukkan pada uji F, yang juga berarti < 0.05, sehingga membuktikan secara  statistik  pada  tingkat  kepercayaan  95%  setidaknya  terdapat  satu  variabel independen yang berpengaruh terhadap kemandirian fiskal.
Tabel 3 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda Variabel Teori Beta Std Error T Stat Prob Konstanta -2.725859 0.236784 -11.51202 0.0000 Pertumbuhan Ekonomi + 0.026430 0.010643 2.483359 0.0135 Tingkat Kemiskinan - 0.129688 0.011401 11.37475 0.0000 Pendapatan Asli Daerah + 0.090247 0.003924 23.00038 0.0000 Goodness of Fit R-square 0.975628 Adj R-square 0.970547 F-stat 192.0186 Prob F-stat 0.000000 Sumber: Data Diolah (Eviews 10.0)
Determinasi Tingkat Kemandirian Fiskal 62 Kabupaten Tertinggal di Indonesia___________
Penulis  merumuskan  hipotesis  bahwa  kemandirian  fiskal  dipengaruhi  secara  positif  oleh pendapatan  asli  daerah  dan  pertumbuhan  ekonomi  62  kabupaten  tertinggal  di  Indonesia, sedangkan diduga tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal 62  kabupaten  tertinggal  di  Indonesia.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  yang memiliki  tanda  sesuai  dengan  dugaan  dan  signifikan  secara  statitik  adalah  pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah dengan tingkat kesalahan 5% maka H 1 dan H 3 diterima. Sedangkan  tingkat  kemiskinan  tidak  mempengaruhi  kemandirian  fiskal  62  kabupaten tertinggal di Indonesia sehingga H 2 ditolak.

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Daerah
Temuan studi ini ialah pertumbuhan ekonomi  memengaruhi kemandirian  daerah positif dan signifikan.  Artinya  kemandirian  daerah  ditentukan/bergantung  pada  tingkat  pertumbuhan ekonomi.  Dengan  ini,  rasio  kemandirian  daerah  dapat  ditingkatkan  melalui  pertumbuhan ekonomi  selaku  prediktor.  Ini  sejalan  dengan  temuan  pengaruh  positif  dari  pertumbuhan ekonomi  terhadap  rasio  kemandirian  daerah  pada  studi  sebelumnya  oleh  Risalam  (2013). Akan tetapi, tidak dengan studi oleh Gaghana et al (2018) Novitasari dan Novitasari (2019) dan  Tolosang  (2018)  yang  mengungkapkan  bahwa  kemandirian  daerah  tidak  dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi.
Penyediaan  dalam  jumlah  banyak  jasa  dan  barang  kebutuhan  masyarakat  sehingga memungkinkan  naiknya  standar  hidup  dan  juga  memengaruhi  kemandirian  fiskal  suatu daerah disebut pertumbuhan ekonomi. Terdorongnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut didapat  dari  pengelolaan  secara  efisien,  efektif,  dan  ekonomis  suatu  daerah.  Hal  ini  karena pada  kebijakan  yang  beraitan  dengan  keuangan  daerah  tersebut  tidak/kurang  adanya intervensi.  Pertumbuhan  ekonomi  daerah  selanjutnya  akan  mengurangi  tingkat  kemiskinan, meningkatkan rasio kemandirian fiskal, meningkatkan belanja untuk infrastruktur, dan dapat juga meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik dalam jangka panjang.

## Pengaruh Kemiskinan terhadap Kemandirian Daerah
Temuan  studi  ini  ialah  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  tidak  dipengaruhi  oleh kemiskinan.  Artinya  kemandirian  keuangan  daerah  tidak  ditentukan  oleh/tidak  bergantung pada  tingkat  kemiskinan.  Dengan  ini,  rasio  kemandirian  daerah  tidak  dapat  ditingkatkan melalui  kemiskinan  karena  kemiskinan  bukan  prediktornya.  Sebelumnya  kemiskinan ditemukan  tidak  terbukti  memengaruhi  rasio  kemandirian  fiskal  signifikan  (Risalam,  2013; Aulia,  2018;  Setyawati,  2018;  Indrawan,  2016).  Lain  hanya  dengan  studi  yang  dilakukkan oleh  Machfud  et  al  (2020)  dengan  temuannya  yaitu  kemiskinan  tidak  memengaruhi kemadirian daerah Kabupaten/Kota Aceh.
Kondisi  tidak  mampu  akan  pemenuhan  kebutuhan  pokok  oleh  masyarakat  merupakan kemiskinan.  Sementara  tingkat  penggunaan  dana  PAD  guna  belanja  dibandingkan  dengan penggunaan dana transfer pusat disebut kemandirian daerah. Pemberantasan secara langsung terhadap  kemiskinan  tidak  terlalu  difokuskan  dengan/melalui  pengeluaran-pengeluaran daerah, sehingga kemandirian daerah tidak dipengaruhi oleh kemiskinan. Hasil studi ini pun
memaparkan  indikasi  ketidakmampuan  pemberantasan  kemiskinan  di  daerah-daerah tertinggal  di  Indonesia  menggunakan  pengeluaran  daerah,  sehingga  meningkat/menurunnya kemandirian daerah tidak dipengaruhi kemiskinan.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah
Temuan  studi  ini  ialah  PAD  memengaruhi  rasio  kemandirian  fiskal  positif  signifikan. Artinya,  semakin  tinggi  PAD  maka  semakin  baik  tingkat  kemandirian  fiskal.  Dengan  ini, rasio  kemandirian  daerah  dapat  ditingkatkan  melalui  PAD  selaku  prediktor.  Ini  sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang juga mendapati pengaruh positif dari PAD kepada rasio kemandirian daerah (Andriania dan Wahid, 2018; Gaghana et al, 2018; Kustianingsih., et al, 2018; Tolosang, 2018) dan juga studi terbaru yang dilakukan oleh Machfud,. Et al (2020).
Kemandirian keuangan daerah dan kondisi riil daerah tercermin dari pendapatan asli daerah (Nufus  &  Asmara,  2017).  Kegiatan  perekonomian  asli  daerah  menghasilkan  penerimaan daerah  yang  disebut  PAD  (Halim,  2007).  Laba  BUMD,  retribusi  daerah,  pajak  daerah,  dan PAD lainnya yang sah merupakan sumber PAD. Kemandirian daerah diindikatori oleh PAD, yaitu  tingginya  kemampuan  mendanai  kebutuhan  oleh  daerah  dengan  PAD,  bukan  bantuan dari pusat (Andriani & Wahid, 2018).
Tingginya kemampuan meningkatkan kas daerah dari pemanfaatan potensi daerah merupakan refleksi  dari  daerah  mandiri  dengan  PAD  tinggi  (Andriani  &  Wahid,  2019).  Guna pengembangan potensi daerah, pengeluaran dibutuhkan (dalam kaitannya dengan PAD, yang diutamakan  pada  peningkatan  infrastruktur)  sehingga  terjadi  peningkatan  anggaran  belanja daerah.  Menurut  Lestari  et  al.  (2016),  kemandirian  keuangan  daerah  adalah  ketika  dana pembelanjaan  daerah  asalnya  dari  pendapatan  asli  daerah.  Dalam  kalimat  lain, kemandirian keuangan daerah berbanding lurus dengan PAD, atau kemandirian daerah mendapat dampak positif dari PAD.
Kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan meningkatkan PAD (Anjani et al., 2016).  Ketidaktergantungan  daerah  akan  dana  dari  pusat  dikarenakan  baiknya  pengelolaan PAD  sehingga  daerah  menjadi  lebih  mandiri.  Pengoptimalan  PAD  dapat  dilakukan  dengan melaksanakan  secara  tersistem  dengan  baik  dan  tepat  pemungutan  pajak  daerah, melaksanakan  secara  tepat  serta  pengawasan  pemungutan  retribusi  daerah,  karena  di distribusi daerah kebocoran yang menyebabkan PAD tidak didapatkan dengan optimal masih sering terjadi seperti pemungutan parkir liar. Dalam upaya peningkatkan kemandirian fiskal, bagi pihak pemerintah daerah hal ini harus menjadi perhatian.

## SIMPULAN DAN SARAN
Tujuan  studi  ini  yaitu  mengetahui  melihat  pengaruh  pendapatan  asli  daerah,  pertumbuhan ekonomi,  dan  tingkat  kemiskinan  terhadap  Kemandirian  Fiskal  Daerah  di  62  Kabupaten tertinggal  di  Indonesia.  Data  penelitian  ini  diperoleh  dari  sekunder  dengan  sample  62 kabupaten  tertinggal  di  Indoensia  selama  kurun  waktu  2014-2019.  Data  panel  selaku  alat analisis  regresi  linier  berganda  digunakan  pada  studi  ini.  Hasil  pengujian  menunjukkan
Determinasi Tingkat Kemandirian Fiskal 62 Kabupaten Tertinggal di Indonesia___________
bahwa  yang  memiliki  tanda  sesuai  dengan  dugaan  dan  signifikan  secara  statistik  adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah dengan tingkat kesalahan 5% maka H 1 dan H 3 diterima.  Sedangkan  tingkat  kemiskinan  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kemandirian fiskal 62 kabupaten tertinggal di Indonesia sehingga H 2 ditolak.
Penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variable lain yang dianggap secara teori mampu mempengaruhi kemandirian fiskal. Selain itu diharapkan jumlah kabupaten tertinggal semakin  berkurang  sehingga  dapat  dilanjutkan  penelitian  berikunya  untuk  mencari  factor- faktor  apa  saja  yang  mampu  memperkuat  kemandirian  fiskal  sebuah  wilayah  agar  mampu mandiri membayai pembangunan daerahnya sehingga dapat berganti status tidak lagi menjadi kabupaten tertinggal di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  R.  N.  R.,  &  Wahid,  N.  N.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  dana Perimbangan  Terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  pada  Pemerintah Kota TasikmalayaTahun 2006-2015). Jurnal Ukuntansi (JAK) , 13 (3), 30–39.
Anjani,  E.  S.  D.,  Akram,  &  Handajani,  L.  (2015).  Hubungan  PAD,  Belanja  MOdal  dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di usa Tenggara Barat. InFestasi , 11 (1), 21–40.
Aulia, N. (2014). Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan,  Dan  Kesenjangan  Pendapatan  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun 2012. Economics Development Analysis Journal , 3 (2), 327–336. https://doi.org/10.15294/edaj.v3i2.3839
Gaghana, R. L., Kindangen, P., & Rotinsulu, D. C. (2018). Jurnal Pembanguan Ekonomi dan Keuangan  Daerah  Vol.19  No.3  (2018). Jurnla  Pembagunan  Ekonomi  Dan  Kauangan Daerah , 19 (3), 52–66.
Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat.
Hanafiah,  R.  N.  dan  R.  (2015).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  dana  Perimbangan  dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan barat. Jurnal Ekonomi , 4 No 1 (januari-juni).
Hunuf,  H.,  &  Asmara,  J.  A.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  sendiri  dan  dana  Perimbangan Terhadap  belanja  Modal  dengan  Dana  Otonomi  Khusus  Sebagai  Pemoderasi  pada Kab/Kota  Provinsi  Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi  (JIMEKA) , 2 (3).
Kustianingsih, N., Muslimin, & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Terhadap  Tingkat Kemandirian  Daerah  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kota  di  Provinsi  Sulawesi Tengah. Katalogis , 6 (6), 82–91.
Lestari,  A.,  Dali,  N.,  &  Abdullah,  M.  (2016).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (Dau)  Dan Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Terhadap  Belanja  Modal  Dan  Kemandirian  Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan , 1 (2), 44–
55.
Machfud,  Asnawi,  &  Naz’aina.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan,  Dana  Otonomi  Khusus  dan  Tingkat  Kemiskinan  terhadap  Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten/KOta Provinsi Aceh. Jurnal Manajemen Indonesia , 5 (1), 14–31.
Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, retribusi, DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  kemandirian  Daerah. INVENTORY:  Jurnal  Akuntnsi , 3 (2).
Nur’ainy,  R.,  Desfitrina,  &  Utomo,  R.  B.  (2013).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Di Jawa Barat). Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur, & Teknik Sipil) , 5 (Oktober), 96–104.
Risalam,  F.  (2013).  Analisis  Tingkat  Kemiskinan,  Kesediaan  Infrastruktur  Sekolah  dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2007-2011. Economics Development Analysis Journal , 2 (4), 446–455.
Sasana, H. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga  Kerja  Terserap  Terhadap  Kesejahteraan  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) , 16 (1), 50– 69.
Sudijono, A. (1997). Pengantar Statistik Pendidikan . Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Alfabeta.
Tahar, Afrizal dan Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum  Terhadap  Kemandirian  Daerah  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah. Jurnal Akutansi Dan Investasi , 12 (1), 88–99.
Tolosang,  K.  D.  (2018).  Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  dan  Pendapatan  Asli  daerah terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kota  Tomohon. Jurnal  Berkala Ilmiah Efisiensi , 18 (03), 79–92.
Yulianto, A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,  Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Universitas Muhamm .
Determinasi Tingkat Kemandirian Fiskal 62 Kabupaten Tertinggal di Indonesia___________