Reformasi Birokrasi Pemerintahan Desa Berbasis Kepemimpinan
Karismatik: Studi Pelaksanaan SDGs Desa di Desa Alang-Alang Kecamatan
Tragah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023
ISSN:2599-2511 (online) ISSN:2685-0524 (cetak)
Reformasi Birokrasi Pemerintah Desa Berbasis Kepemimpinan Karismatik:
Studi Pelaksanaan SDGs Desa di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2022

## Mohammad Afifuddin
1 Program Studi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Jl. Raya Telang Po. Box 2 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura Indonesia Email Coresponden: m.afifuddin@trunojoyo.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  peran  Kepala  Desa  Alang-Alang  tahun  2019-2023  dalam melaksanakan Permendesa No. 13 Tahun 2020 tentang SDGs (Sustainable Development Goals) dengan memanfaatkan  otoritas  kepemimpinan  karismatik  yang  dimilikinya  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  birokrasi  di  level  Kabupaten  Bangkalan  maupun  di  Desa  Alang-Alang.  Pada  akhirnya kuatnya  otoritas karismatik  Kepala  Desa  Alang-Alang  tersebut  menjadi  stimulan  terjadinya reformasi birokrasi  di  Desa  Alang-Alang  untuk  menyukseskan  program  SDGs  Desa.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun konstruksi teoritik yang digunakan adalah  studi  tentang  implementasi  kebijakan  publik  berbasis  konsep  reformasi  birokrasi  dengan aksentuasi  kepemimpinan  karismatik  seorang  pemimpin    Terutama  reformasi  birokrasi  di  aras  lokal, yakni  level  pemerintahan  terkecil,  yaitu  pemerintah  desa.  Konteksnya  adalah,  bagaimana  otoritas karismatik  Kepala  Desa  Alang-Alang  mampu  melampaui  rumitnya  sistem  birokrasi  untuk melaksanakan  SDGs  Desa.  Dari  hasil  penelitian  ini,  dapat  ditemukan  fakta  bahwa  pemerintah  Desa Alang-Alang  sedikit  demi  sedikit  sudah  mulai  mengafirmasi  instruksi  dari  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyusun APBDesa dengan mengacu pada dokumen SDGs Desa. Studi ini penting untuk diketengahkan karena kuatnya otoritas karismatik kepala desa  mampu  melaksanakan  SDGs  Desa  sehingga  kerangka  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan desa dapat terstruktur dan terarah sesuai target yang ditentukan.
Kata Kunci: SDGs Desa, Reformasi Birokrasi, Otoritas Karismatik, Kepemimpinan .

## Abstract
This  research  aims  to  describe  the  role  of  the  Alang-Alang  Village  Head  in  2019-2023  in implementing  Permendesa  No.  13  of  2020  concerning  SDGs  (Sustainable  Development  Goals)  by utilizing  his  charismatic  leadership  authority  to  overcome  bureaucratic  obstacles  at  the  Bangkalan Regency  level  and  in  Alang-Alang  Village.  In  the  end,  the  strong  charismatic  authority  of  the  Alang- Alang Village Head became a stimulant for bureaucratic reform in Alang-Alang Village to succeed the Village  SDGs  program.  The  research  method  used  is  qualitative  with  a  descriptive  approach.  The theoretical construction used is a study of the implementation of public policy based on the concept of bureaucratic  reform  with  an  accentuation  of  the  charismatic  leadership  of  a  leader,  especially bureaucratic  reform  at  the  local  level,  namely  the  smallest  level  of  government,  namely  the  village government. The context is, how the charismatic authority of the Alang-Alang Village Head is able to transcend the complexity of the bureaucratic system to implement the Village SDGs. From the results of this study, it can be found that the Alang-Alang Village government has gradually begun to affirm the instructions from the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration to  prepare  the  Village  Budget  by  referring  to  the  Village  SDGs  document.  This  study  is  important  to highlight because the strong charismatic authority of the village head is able to implement the Village SDGs so that the planning framework and implementation of village development can be structured and directed according to the specified targets.
Keywords: Village SDGs, Bureaucratic Reform, Charismatic Authority, Leadership .
Reformasi  Birokrasi  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Kepemimpinan  Karismatik: Studi  Pelaksanaan  SDGs  Desa  di  Desa  Alang-Alang  Kecamatan  Tragah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023

## PENDAHULUAN
Sejauh  ini  proses  reformasi  birokrasi  di empat  kabupaten  di  Pulau  Madura  belum optimal. Indikatornya, berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan  Aparatur Negara dan  Birokrasi  (KemenPAN  RB),  nilai  SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)  empat  Kabupaten  di  Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep)  masih  berada  di  klaster  paling bawah,  yakni  mendapatkan  nilai  B  (Dokumen LKPJ Gubernur Jatim 2023).
Pencapaian tersebut masih kalah dibandingkan  dengan  enam  daerah  di  Jawa Timur  yang  berpredikat  A,  yakni  Pemkab Banyuwangi,  Pemkab  Lamongan,  Pemkab Gresik, Pemkab Ngawi, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkab Situbondo. Sementara 14 kabupaten/kota  di  Jatim  memperoleh  predikat BB  (B+),  yakni  Pemkab  Malang,  Pemkot Malang, Pemkab Mojokerto, Pemkab Madiun, Pemkot  Madiun,  Pemkot  Blitar,  Pemkab Trenggalek,  Pemkot  Probolinggo,  Pemkab Probolinggo,  Pemkab  Pasuruan,  Pemkab Ponorogo, Pemkot Kediri, Pemkab Tulungagung,  serta  Pemkab  Bondowoso (LKPJ Gubernur Jatim 2023).
SAKIP  adalah instrumen  yang dibangun oleh KemenPAN-RB sebagai indikator penilaian  untuk  mengukur  apakah  kinerja sebuah  birokrasi  pemerintahan  (terutama  di daerah),  apakah  kinerja  pemerintahan  tersebut
sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas  dan  memiliki  ukuran  kinerja yang  jelas  menuju  pemerintah  yang  mampu mempertanggungjawabkan  hasil  atau  manfaat kinerjanya kepada masyarakat atas penggunaan  anggaran  publik  (APBD)  yang dikelolanya. Dengan  kata  lain  SAKIP  adalah tolak  ukur  untuk  menilai  efektifitas  dan efisiensi  kinerja  pemerintah  daerah  (Sofyani dan Akbar, 2015).
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan  nilai  SAKIP  suatu  birokrasi pemerintahan  di  daerah  masih  rendah:  (1) dalam  perencanaan  pembangunan,  ukuran keberhasilan  yang  digunakan  tidak  jelas;  (2) menyerap  anggaran  besar  tetapi  tidak  disertai dengan  output  dan  outcome  yang  terukur;  (3) rincian  kegiatan  tidak  sesuai  dengan  maksud yang diinginkan (Badruzaman dan Chairunnisa, 2012). Dalam konteks pelaksanaan  pemerintahan  di  Madura  selama ini,  setidaknya  ketiga  hal  tersebut  masih dipersoalkan oleh KemenPAN-RB.
Berdasarkan  data  dari  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  (Kemen  PAN-RB)  tahun 2022,  bahwa  indeks  reformasi  birokrasi  di Kabupaten  Bangkalan  mendapatkan  nilai  CC. Capaian  itu  menjadi  yang  terendah  diantara empat  kabupaten  di  Pulau  Madura.  Sebab berdasarkan sumber data yang sama, Kabupaten  Sampang  mendapatkan  skor  B,
Reformasi  Birokrasi  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Kepemimpinan  Karismatik: Studi  Pelaksanaan  SDGs  Desa  di  Desa  Alang-Alang  Kecamatan  Tragah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023
Kabupaten  Pemekasan  mendapatkan  nilai  B dan  Kabupaten  Sumenep  juga  mendapatkan indeks  B.  Artinya  Kabupaten  Bangkalan berada  di  bawah  rerata  indeks  birokrasi  untuk level kabupaten/kota se-Pulau Madura maupun kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Buruknya  indeks  reformasi  birokrasi  di pemerintahan  Kabupaten  Bangkalan  juga terjadi  di  unit  pemerintahan  terkecil,  yaitu pemerintah  desa.  Berdasarkan  data  yang dikompilasi Gustiansyah (2023), dalam periode  2018-2023  di  Kabupaten  Bangkalan setidaknya  ada  lima  kasus  korupsi  dana  desa (DD).  Yaitu  kasus  korupsi  DD  di  Desa Kelbung  Kecamatan  Galis  yang  merugikan negara  sebesar  Rp2  miliar;  korupsi  DD  di Desa  Dlambah  Dajah  Kecamatan  Tanah Merah  yang  merugikan  negara  sebesar  Rp500 juta;  korupsi  DD  di  Desa  Tanjung  Bumi Kecamatan Tanjung Bumi sebesar Rp612 juta; korupsi DD di Desa Karang Gayam Kecamatan  Blega  sebesar  Rp587  juta;  dan korupsi  DD  di  Desa  Gili  Anyar  Kecamatan Kamal  sebesar  Rp190  juta  (Gustiansyah, 2023).
Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi  dan  mendeskripsikan  proses penggunaan  otoritas  karismatik  yang  dimiliki Kepala  Desa  Alang-Alang  tahun  2019-2023 dalam  mengelola  birokrasi  penggunaan  dana desa  (DD)  maupun  alokasi  dana  desa  (ADD) yang diterima Desa Alang-Alang agar
penggunaannya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip sustainable  development  goals  (SDGs)  Desa. Sebagaimana  diketahui  pada  tahun  2020 Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Kemendesa PDTT)  menyusun  road  map  atau  dokumen induk  perencanaan  desa  yang  bernama Suistinable  Development  Goals  (SDGs)  Desa melalui  penerbitan  Peraturan  Menteri  Desa (Permendesa)  Nomor  13  Tahun  2020  tentang SDGs  Desa.  Melalui  Permendesa  No.  13 Tahun 2020 tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginstruksikan kepada seluruh  kepala  desa  di  Indonesia  untuk menyusun dokumen perencanaan desa (RPJMDesa) dan dokumen penganggaran desa (APBDesa)  dengan  mempedomani  SDGs Desa.  Tujuannya  agar  pembangunan  di  level desa lebih terstruktur, sistematis dan mempunyai  tolak  ukur  yang  jelas  (Iskandar, 2020).
Melalui adanya Permendesa No. 13/2020 tersebut,  diharapkan  desa-desa  di  Indonesia ketika  memanfaatkan  DD  maupun  ADD  yang diperoleh  setiap  tahun  memiliki  arah,  tujuan dan  kerangka  yang  jelas  serta  terstruktur. Dengan  begitu  maka  haluan  pembangunan  di desa  dapat  diukur  dengan  objektif.  Demikian halnya  pedoman  SDGs  Desa  tersebut  dapat menghindarkan potensi fraud dalam pengelolaan DD maupun ADD.
Reformasi  Birokrasi  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Kepemimpinan  Karismatik: Studi  Pelaksanaan  SDGs  Desa  di  Desa  Alang-Alang  Kecamatan  Tragah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023
Adapun  SDG‟s  Desa  tersebut  meliputi 18  indikator,  yang  terdiri  dari:  (1)  Desa  tanpa kemiskinan;  (2)  Desa  tanpa  kelaparan;  (3) Desa  sehat  dan  sejahtera;  (4)  Pendidikan  desa berkualitas;  (5)  Keterlibatan  perempuan  desa; (6) Desa layak air bersih dan sanitasi; (7) Desa berenergi bersih dan terbarukan; (8) Pertumbuhan  ekonomi  desa  merata;  (9) Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan;  (10)  Desa  tanpa  kesenjangan;  (11) Kawasan permukiman desa aman dan nyaman; (12)  Konsumsi  dan  Produksi  desa  sadar lingkungan;  (13)  Desa  tanggap  perubahan iklim;  (14)  Desa  peduli  lingkungan  laut;  (15) Desa peduli lingkungan darat; (16) Desa damai berkeadilan; (17) Kemitraan untuk pembangunan  desa;  dan  (18)  Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis  dan  menjelaskan  sejauh  mana birokrasi  pemerintah  Desa  Alang-Alang  dapat beradaptasi  dengan  terbitnya  Permendesa  No. 13/2020  tersebut.  Juga  akan  dijelaskan  faktor apa  yang  dominan  dalam  proses  perubahan birokrasi  pengelolaan  DD  dan  ADD  pasca terbitnya  Permendesa  No.  13/2020  tersebut. Hal  tersebut  menarik  karena  pada  dasarnya secara teoritis dan praktis, birokrasi sulit untuk diajak  berubah.  Dalam  birokrasi,  kebijakan publik dan institusi formal biasanya dirancang untuk  sulit  berubah,  dan  keputusan  masa  lalu biasanya  mendorong  kelangsungan  kebijakan
(Pierson  dalam  Apriliyanti  dan  Pramusinto, 2020).  Birokrasi juga  memiliki  sedikit mekanisme  untuk  bereaksi  dan  beradaptasi pada  perubahan  (Janssen  &  Van  der  Voort, dalam  Apriliyanti  dan  Pramusinto,  2020).  Hal tersebut  disebabkan  birokrasi  bekerja  dengan mendasarkan pada tata kelola tradisional  yang mengandalkan stabilitas dan akuntabilitas serta pada  aturan  yang  dibuat  untuk  merespon kebutuhan jangka panjang.
Argumen  pokok  tulisan  ini  adalah, perubahan  birokrasi  di  pemerintahan  Desa Alang-Alang  menuju  birokrasi  desa  yang modern dan mewujudkan whole of goverment (sistem  pemerintahan  desa  yang  terintegrasi) dapat terealisasi jika didukung oleh infrastruktur  yang  baik,  kualitas  SDM  yang mumpuni  dan  juga  political  will  dari  para pemimpin  desa  untuk  “mendamaikan”  dan mengkonsolidasikan  kepentingan-kepentingan aktor  yang  terlibat  dalam  satu  tujuan  yang sama. Dalam konteks inilah peran kepemimpinan  kepala  desa  yang  kuat  dan karismatik  menjadi  variabel  pokok  dalam dinamika pemerintahan desa Alang-Alang saat mengimplementasikan Permendesa No. 13/2020  tentang  SDGs  Desa  saat  mengelola DD dan ADD.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Menurut  Nazir  (2014)  metode
Reformasi  Birokrasi  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Kepemimpinan  Karismatik: Studi  Pelaksanaan  SDGs  Desa  di  Desa  Alang-Alang  Kecamatan  Tragah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023
deskriptif  digunakan  untuk  meneliti  jati  diri komunitas  manusia,  suatu  objek,  suatu pengaturan  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran ataupun  suatu  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi saat  ini.  Peneliti  menentukan  narasumber  dan informan  yang  terlibat  langsung  dalam kegiatan  sebagai  subjek  penelitian.  Teknik purposive  sampling merupakan  metode  yang digunakan  dalam  menentukan  sampel,  artinya narasumber  yang  ditentukan  sudah  memenuhi kriteria  yang  ditetapkan.  Dalam  penelitian  ini, data  yang  dibutuhkan  ialah  data  primer  dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.  Subjek  penelitian  ini  adalah Kepala  Desa  Alang-Alang,  tokoh  Masyarakat setempat,  tokoh  agama,  tokoh  pemuda,  serta pihak-pihak  lain  yang  berkorelasi  dengan fokus dan tujuan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Reformasi  Birokrasi  dalam  Perspektif Kepemimpinan Karismatik
Birokrasi  tidak  berada  di  ruang  hampa. Sosok  dan  kinerja  birokrasi  merupakan resultan dari interaksi antara beberapa variabel yang  kompleks  baik  di  dalam  maupun  di  luar birokrasi.  Sebagai  suatu  entitas,  birokrasi sangat  dipengaruhi  oleh  sistem  politik, pemerintahan,  budaya  dan  ekonomi  yang beroperasi di lingkungannya sehingga kesuksesan  jalannya  birokrasi  dan  juga reformasi birokrasi di negara lain baik di Barat
maupun  di  Asia,  seperti  Korea  Selatan  dan Jepang,  tidak  selalu  memberikan  hasil  yang sama ketika diterapkan di Indonesia (Dwiyanto,  2011).  Demikian  halnya,  sistem dan  budaya  birokrasi  yang  hidup  di  daerah lain,  tidak  serta  merta  akan  bisa  eksis  di Madura.
Birokrasi  sebagai  organisasi  yang  hidup dan beroperasi diantara masyarakat tidak dapat terhindar  dari  nilai-nilai  maupun  budaya  yang berkembang  di  dalam  masyarakat.  Morgan dalam  Wright  (1997)  menyampaikan  bahwa sistem  formal  organisasi  tidak  imun  terhadap budaya.  Morgan  lebih  lanjut  menunjukkan setidaknya  terdapat  tiga  model  sistem  formal dalam  organisasi,  yaitu  organisasi  sebagai mesin, sebagai organisme dan sebagai budaya. Pertama:  organisasi  sebagai  mesin,  dimana organisasi  dikelola  secara  klasik  dan  kaku. Organisasi  pada  model  ini  bersistem  tertutup dengan  struktur  yang  tersegmentasi  dan membagi  tiap  tujuan  organisasi  menjadi  tugas yang  lebih  kecil  dalam  setiap  hirarki.  Semua tugas  kemudian  dikendalikan  secara  terpusat oleh  seorang  manajer  dan  pekerja  diharapkan dapat  bekerja  dan  berperilaku  seperti  mesin. Kedua: organisasi sebagai organisme, organisasi dipandang sebagai metafora organisme  yang  hidup  dan  berasal  dari hubungan masyarakat beserta teori kontigensi. Morgan  „meminjam‟  pandangan  dari  ilmu Biologi  dan Ekologi  dalam menginformasikan
Reformasi  Birokrasi  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Kepemimpinan  Karismatik: Studi  Pelaksanaan  SDGs  Desa  di  Desa  Alang-Alang  Kecamatan  Tragah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023
sistem formal organisasi dan bahasa manajemen  yang  bergantung  pada  lingkungan untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhannya  serta  untuk  mengembangkan diri.  Sedangkan  ketiga:  organisasi  sebagai budaya  menganggap  bahwa  adanya  nilai bersama  yang  menjadi  perekat  dalam  suatu organisasi.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas,  terlihat jelas  bahwa  birokrasi  sebagai  organisasi  yang beroperasi di suatu lingkungan sangat dipengaruhi  oleh  budaya  dan  nilai  setempat. Birokrasi sebagai suatu model organisasi yang profesional,  rasional,  dan  idealis  apabila berada  pada  tempat  dengan  budaya  dan  nilai yang  berbeda,  akan  menghasilkan  performa yang  berbeda  pula.  Oleh  karena  itu  birokrasi harus dapat mengakomodir, mengadaptasi dan mengadopsi  nilai  dan  budaya  setempat  di mana ia berada.
Fenomena  tersebut  sejalan  dengan  tesis klasik Max Weber mengenai tiga tipe otoritas . yaitu;  1)  otoritas  rasional  legal;  2)  otoritas tradisional  dan  3)  otoritas  karismatik.  Weber menjelaskan  dalam  tindakan  sosial  terdapat adanya  dominasi  yang  dilakukan  oleh  pihak tertentu.  Tujuannya  hal  tersebut  agar  dapat mempengaruhi  pihak  lain  untuk  menuruti keinginannya  atau  memenuhi  otoritas  yang dibangun  oleh  pihak  tersebut  (Ritzer,  2014). Menurut Weber otoritas rasional legal merupakan  suatu  otoritas  yang  berkembang
dalam  kehidupan  masyarakat  modern  yang dibangun  atas  otoritas  pihak  penguasa  atau pihak  elit  (Ritzer,  2014).  Sedangkan  otoritas tradisional  dalam  pandangan  Weber  lebih menekankan  pada  keyakinan  tradisi  dalam menjalankan  otoritasnya.  Masyarakat  percaya bahwa  pemimpinnya  saat  ini  merupakan pemimpin  di  masa  lampau.  Biasanya  otoritas tersebut  berkembang  pada  masyarakat  yang masih  berkeyakinan  dengan  adat  istiadat  yang dimiliki  oleh  kelompoknya  (Ritzer,  2014). Otoritas  Karismatik  menurut  Max  Webber lebih mengacu pada kualitas diri yang dimiliki oleh  seorang  pemimpin.  Sehingga  dapat mengubah  pola  pikir,  angapan  dan  tidakan masyarakat tradisional. Masyarakat tipe seperti ini lebih bersikap terbuka dalam menyelesaikan permasalahan yang juga dibantu  oleh  kecakapan  pemimpin  dalam memimpin.
Secara konseptual kepemimpinan merupakan  keterampilan  yang  dimiliki  oleh seseorang dalam suatu kelompok atau organisasi  untuk  menjadi  pemimpin  atau pembimbing orang lain. Seperti yang dikemukakan oleh John Piffner yang mengemukakan pendapatnya tentang kepemimpinan.  Kepemimpinan  adalah  sebuah karya seni yang didalamnya dapat mengarahkan  atau  menuntut  individu  dan kelompoknya agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati bersama (Dita, 2019).
Reformasi  Birokrasi  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Kepemimpinan  Karismatik: Studi  Pelaksanaan  SDGs  Desa  di  Desa  Alang-Alang  Kecamatan  Tragah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023
Tercapainya  tujuan-tujuan  disuatu  kelompok atau organisasi diharapkan dapat mensejahterakan  dan  berdampak  baik  bagi keberlangsungan  anggota  kelompok  atau organisasi.
Ricky  W.  Griffin  juga  mengatakan bahwa pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan  kekerasan;  pemimpin  adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin.  Pendapat  lain  juga  datang  dari Henry Pratt Fairchild yang mengatakan bahwa pemimpin dalam arti luas merupakan seseorang  yang  memimpin  dengan  jalan  yang memprakarsai  tingkah  laku  sosial  dengan mengatur,  mengarahkan,  mengorganisir  atau mengontrol  usaha/upaya  orang  lain  atau melalui  prestis  serta  kekuasaan  atau  posisi (Harianto, 2020).
Selain  faktor  kultural,  kualitas  birokrasi juga  sangat  dipengaruhi  oleh  kualitas  sumber daya  manusia  (SDM)  yang  ada  dalam  sistem birokrasi  tersebut.  Secara  umum  mutu  dari SDM  di  birokrasi  sangat  tergantung  pada proses  rekrutmen  dan  proses  pembinaan (standarisasi  jenjang  karir  dan  sistem  mutasi) di  sebuah birokrasi.  Atas  dasar itu, di sub-bab berikutnya  akan  dijelaskan  mengenai  korelasi antara  rendahnya  kualitas  SDM  di  Madura secara  umum,  dan  Bangkalan  secara  khusus, yang ditandai  oleh  IPM  (indeks  pembangunan manusia) dengan kualitas birokrasi di Madura.
tidak  terkecuali  dengan  kualitas  birokrasi  di pemerintah Desa Alang-Alang.
Indeks Pembangunan Manusia dan Kualitas Birokrasi di Madura
Hayat  (2014)  menyimpulkan  bahwa kualitas  SDM  akan  berpengaruh  terhadap proses  reformasi  birokrasi  dan  juga  kualitas pelayanan  publik  yang  dihasilkan  oleh  sebuah institusi  pemerintah.  Bertolak  dari  premis tersebut,  maka  relevan  untuk  diketengahkan bagaimana  kualitas  SDM  di  Madura  dalam konteks  kualitas  SDM  menjadi  salah  satu variabel  modernisasi  birokrasi  di  Madura. Secara konseptual, instrumen untuk mengukur kualitas  SDM  di  sebuah  tempat  dapat  dilihat dari nilai IPM (indeks pembangunan manusia) di tempat tersebut.
Sebagai  salah satu  cara  untuk  mengukur keberhasilan proses pembangunan yang berorientasi  pada  manusia,  UNDP  telah mengembangkan  indikator  yang  disebut  IPM atau  Human  Development  Index  (HDI) (Azahari,  2000).  Sejauh  ini  angka  IPM  di empat  kabupaten  di  pulau  Madura  masih tergolong  rendah  jika  dibandingkan  dengan rerata  capaian  IPM  Provinsi  Jawa  Timur. Tahun  2023,  IPM  Provinsi  Jawa  Timur mencapai 74.65 (LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran  2023).  Bandingkan  dengan  capaian IPM  Kabupaten  Pamekasan  sebesar  70,32, IPM  Kabupaten  Sumenep  sebesar  69,13,  IPM Kabupaten  Bangkalan  sebesar  66,82,  atau
Reformasi  Birokrasi  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Kepemimpinan  Karismatik: Studi  Pelaksanaan  SDGs  Desa  di  Desa  Alang-Alang  Kecamatan  Tragah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
bahkan  IPM  Kabupaten  Sampang  yang  hanya 66,19.  Level  IPM  keempat  kabupaten tersebut jauh  dengan  prestasi  tetangga  Pulau  Madura, yakni  Kota Surabaya  yang  IPM-nya mencapai 83,99; Kabupaten Gresik 78,44 atau Kabupaten  Sidoarjo  81,88  (LKPJ  Gubernur Jatim 2023). Capaian IPM di empat kabupaten di Pulau Madura menduduki rangking terbawah dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota  lainnya  di  Provinsi  Jawa Timur (Sari, 2019).
Dalam  rumusan  yang  disusun  oleh Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  IPM  merupakan indeks  komposit  yang  tersusun  atas  beberapa aspek,  yakni  kesehatan  (umur  panjang  dan hidup  sehat),  pendidikan  (pengetahuan)  dan
daya  beli  masyarakat  (standar  hidup  layak). Dari ketiga komponen tersebut, aspek pendidikan  banyak  disorot  karena  menjadi kontributor  dari  rendahnya  angka  IPM  di Pulau  Madura.  Sebagai  contoh,  95  persen warga  Kabupaten  Sampang  hanya  lulusan  SD (Halim,  2020).  Indeks  pendidikan  di  Pulau Madura  memang  masih  jauh  dari  ideal. Apabila dibandingkan dengan indeks pendidikan  di  kabupaten/kota  lainnya  di  Jawa Timur, capaian Kabupaten Bangkalan, Sampang,  dan  Sumenep  menempati  rangking tiga  besar  dari  bawah.  Hanya  Kabupaten Pamekasan  yang  capaiannya  relatif  kompetitif (Dokumen  RPJMD  Jawa  Timur  2019-2024).
Gambar 1.1. Indeks Pendidikan Kab/Kota se-Jawa Timur Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024
Reformasi  Birokrasi  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Kepemimpinan  Karismatik: Studi  Pelaksanaan  SDGs  Desa  di  Desa  Alang-Alang  Kecamatan  Tragah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023
Fenomena tersebut
cukup memprihatinkan,  mengingat  aspek  pendidikan yang  menjadi  salah  satu  kompositor  IPM merupakan pilar penting dalam proses pembangunan  sumber  daya  manusia.  Sebab pendidikan  adalah  faktor  penentu  kemajuan bangsa  di  masa  depan.  Jika  sebagai  bangsa berhasil  membangun  dasar-dasar  pendidikan nasional  dengan  baik,  maka  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  terhadap  kemajuan  di bidang-bidang  lain.  Pembangunan  bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat merupakan upaya pengejewantahan  salah  satu  cita-cita  nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pencerdasan  bangsa  dilakukan  baik  melalui jalur  sekolah  maupun  jalur  luar  sekolah.  Pada gilirannya,  kesempatan  untuk  memperoleh pendidikan  untuk  semua  ( education  for  all ) semakin dirasakan masyarakat, karena pendidikan  dijadikan  kebutuhan  pokok  ( basic needs ) dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan  merupakan  salah  satu  bentuk investasi  modal  manusia  ( human  inestment ), yang  menentukan  sumber  daya  manusia (SDM) suatu bangsa (Azahari, 2000).
Efektifitas  Birokrasi  Pengelolaan  SDGs Desa  dalam  Kepemimpinan  Karismatik Kepala Desa Alang-Alang
Di  Desa  Alang-Alang  sudah  muncul kesadaran bahwa penggunaan  dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) bukan hanya untuk belanja pegawai kantor desa dan belanja
rutin lainnya. Melainkan bahwa DD dan ADD juga  seharusnya  dialokasikan  untuk  belanja modal  yang  sifatnya  produktif.  Misalnya dalam  bentuk  pembangunan  infrastruktur maupun  pengembangan  BUMDesa.  Para kepala  desa  di  dua  tersebut  beserta  aparatur desanya  juga  sudah  mulai  menyadari  bahwa harus  ada  upaya  serius  dari  pemerintah  desa untuk mengkreasikan sesuatu yang menghadirkan nilai tambah bagi desa, terutama  dari  sisi  PADesa  (Pendapatan  Asli Desa). Karena itu, mereka sudah membuka diri untuk  belajar  dari  desa-desa  lain  di  Indonesia yang  dianggap  sukses  untuk  membangun kemandirian  desa.  Termasuk  juga  mereka membuka  diri  untuk  bekerjasama  dengan kampus  dalam  bentuk  kemitraan  membangun desa  dalam  rangka  pengabdian  kampus terhadap pemberdayaan desa.
Di  Desa  Alang- Alang ,  misalnya,  telah membangun kerjasama dengan Prodi Sosiologi FISIB  UTM  untuk  mengembangkan  konsep Desa Merdeka. Salah satunya adalah mengadakan kegiatan sosialisasi kepada perangkat Desa Alang-Alang mengenai Suistinable  Development  Goals (SDGs)  Desa dengan  mengundang  Abdul  Halim,  Kepala Desa  Sekapuk,  Ujung  Pangkah,  Kab.  Gresik sebagai  salah  satu  narasumber.  Desa  Sekapuk sejauh  ini  dikenal  sebagai  desa  yang  sangat sukses  dalam  memajukan  desanya  melalui optimalisasi peran BUMDesa. Tujuannya agar
Reformasi  Birokrasi  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Kepemimpinan  Karismatik: Studi  Pelaksanaan  SDGs  Desa  di  Desa  Alang-Alang  Kecamatan  Tragah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023
Kepala  Desa  Alang-Alang  beserta  perangkat desanya  dapat  memetik  pengalaman  best practice sekaligus menggali inspirasi dari Desa Sekapuk.  Dalam  sesi  diskusi  tersebut  Pak Abdul Halim banyak membagikan tips-tipsnya bagaimana  mengubah  Desa  Sekapuk  yang awalnya  desa  miskin  dan  kumuh  dengan  kas desa  hanya  Rp7.500.000,  menjadi  desa milyarder  dengan  total  perputaran  uang  di desanya  mencapai  milyaran  rupiah  dalam setahun.  Hal  itu  karena  kesuksesan  Desa Sekapuk membangun BUMDesa yang mampu mengelola  tempat  wisata  SETIGI  yang  tidak hanya  terkenal  di  Indonesia  melainkan  juga memiliki reputasi internasional. Terjadi diskusi  yang  produktif  antara  Pak  Halim dengan  perangkat  Desa  Alang-Alang  tentang cara  menjadikan  sebuah  desa  memiliki  nilai tambah secara sosial-ekonomi. Apalagi diskusi sengaja  dilaksanakan  di  Bukit  Anjhir,  salah satu lokasi strategis di Desa Alang-Alang yang memiliki  potensi  untuk  disulap  menjadi destinasi  wisata  baru  sebagaimana  Setigi  di Sekapuk Gresik.

## KESIMPULAN
Otoritas  karismatik  Kepala  Desa  Alang- Alang menjadi faktor dominan  yang membuat Desa  Alang-Alang  di  Kecamatan  Tragah Kabupaten  Bagkalan  relatif  bisa  melaksankan instruksi  Kementerian  Desa  dan  PDTT  RI untuk  melaksanakan  prinsip-prinsip  SDGs Desa yang tertuang dalam Permendesa No. 13
tahun 2020 tentang SDGs Desa. Dalam proses perencanaan  dan  implementasi  pembangunan desa  di  Desa  Alang-Alang,  peran  otoritas karismatik Kepala Desa nampak mendominasi dibandingkan dengan sistem birokrasi pemerintahan  desa  yang  belum  terbangun secara  sistemtik.  Dengan  kuatnya  otoritas karismatik  Kapela  Desa  Alang-Lang  tersebut realisasi  program  pemanfaatan  DD  maupun ADD  di  Desa  Alang-Alang  relatif  dapat berjalan lancar.
Harapannya  ke  depan  banyak  desa  yang serius melaksanakan Permendesa No. 13/2020 agar  masing-masing  desa  memiliki  basis  data yang  valid  dan  terukur  sehingga  realisasi capaian  program  pembangunan  desa  dapat ditakar secara presisi. Dengan demikian, desa- desa  di  dapat  membangun  resiliensi  desanya dari  beragam  potensi  disrupsi.  Baik  disrupsi yang  disebabkan  oleh  bencana  alam  maupun wabah dalam wujud pandemi atau endemi.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriliyanti, I dan Agus, P. (2020). Perubahan dalam  Normal  Baru:  Meredefinisi Birokrasi  di  Masa  Pandemi ,  dalam Mas‟udi,  Wawan  dan  Poppy  S. Winanti  (ed).  2020. New  Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat  Covid-19 .  Yogyakarta:  Gadjah
Mada University Press. Azahari, A. (2000). Pembangunan Sumberdaya  Manusia  dan  Indeks Pembangunan Manusia Pertanian.
Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Indonesia 2000, Vol. 15, No. 1.
Reformasi  Birokrasi  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Kepemimpinan  Karismatik: Studi  Pelaksanaan  SDGs  Desa  di  Desa  Alang-Alang  Kecamatan  Tragah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023
Badruzaman,  J  dan  Irna,  C.  (2012).  Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance.  Jurnal  Akuntansi  dan Bisnis.  Vol.  7  No.  1  Januari    2012.
Denpasar:  Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali. Dita,  D.  S.  (2019).  Analisis  Kepemimpinan Kepala  Desa  dalam  Penyelenggaraan Pembangunan  Desa  Banaran.  Jurnal
Universitas  Negeri  Surabaya,  1-21.
Retrieved 2023, from unesa.ac.id
Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi
Birokrasi. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.
Effendi, S. (2012). Reformasi Tata Pemerintahan:  Menyiapkan  Aparatur Negara Untuk Mendukung Demokratisasi  Politik  dan  Ekonomi
Terbuka.  Cetakan  kedua.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Gustiansyah,  M.  R.  (2023).  Penyalahgunaan Dana  Desa  Oleh  Kepala  Desa  di Kabupaten  Bangkalan  Tahun  2018- 2023.  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Sosial Vol. 1 No. 3. Pp. 46-52
Halim,  A.  (2020).  Sosiologi  Politik  Etnik:
Studi  Otoritas  dan  Demokrasi  Lokal Masyarakat Madura. Malang:
Intelegensia Media. Hayat.  (2014).  Peningkatan  Kualitas  Sumber
Daya  Manusia  Aparatur  Pelayanan
Publik  Dalam  Kerangka  Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol. 8 No.  1  Juni  2014.  Jakarta:    Badan Kepegawaian Negara.
Harianto,  S.  (2020).  Analisis  Kepemimpinan
Situasional Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik, 13(2), 144-152. Retrieved Februari 17, 2023.
Iskandar, A.H. (2020). SDGs Desa: Percepatan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Jakarta: Penerbit Buku Obor.
Sari,  I.  P.  (2019).  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Madura:  Analisis  Tipologi Klassen.  Journal  of  Applied  Business and Economics (JABE) Vol. 6 No..
Schultz,  D.  (2004).  Merit  System;  dalam Encyclopedia  of  Public  Administration and Public Policy. Schultz, David (Ed.)
New York: Facts On File, Inc.
Sofyani,  H  dan  Rusdi,  A.  (2015).  Hubungan
Karakteristik Pegawai Pemerintah
Daerah  dan Implementasi Sistem
Pengukuran  Kinerja.  Jurnal  Akuntansi dan Auditing Indonesia Volume 19 No. 2 Tahun 2015. Yogyakarta: Departemen Akuntansi Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Islam Indonesia.