## PENGELOLAAN ASET DAERAH DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DI KABUPATEN KAMPAR
Hadinur Rahman, Meyzi Heriyanto, dan Tri Sukirno Putro Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract: Regional Asset Management in the context of maintaining Fair Without Exception (WTP) in Kampar Regency. The management of regional fixed assets belonging to the Kampar Regency's  Revenue, Financial and  Asset Management Office in coordinating the  management of regional  fixed  assets  in  terms  of  performance  accountability  is  not  optimal,  there  are  still  many asynchronous asset values, inventory and reporting and control systems that have not been good. This study aims to Analyze the management of Regional Assets in order to maintain Fair Without Exceptions (WTP) in Kampar District and  Analyze the  factors that influence the  management of Regional  Assets  in  order  to  maintain  Fair  Without  Exceptions  (WTP)  in  Kampar  District.  This study uses the Theory of Regional Goods Management according to Regulation of the Minister of Home  Affairs  Number  17  of  2007  concerning  Technical  Guidelines  for  the  Management  of  Re- gional Property. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. Data col- lection method is done by interview, observation and documentation. The results of this study in- dicate that the Management of Fixed Assets / Regional Property carried out by the field of assets in the financial management body and regional assets in order to maintain PAPs in Kampar Regency, as assistant managers have done the maximum and in accordance with the system and procedures for the management of regional property cycles as regulated in PERMENDAGRI No. 19 of 2016 concerning guidelines for the management of regional property but not all have been implemented to the maximum such as late submission of reports at the level of goods users (SKPD), the utiliza- tion of BPKAD's regional belongings Kampar Regency is limited to the use of borrow and use, se- curity  carried  out  by  BPKAD  Kampar  Regency  does  not  do  legal  safeguards.  Factors  that  influ- ence  in  maintaining  WTP  are  HR  factors  because  the  need  for  knowledge  and  understanding  of HR in managing fixed assets, leader commitment and asset valuation factors are also constraints, especially valuation of assets for which procurement is unknown.
Key words : Management, Asset, Regional, WTP
Abstrak: Pengelolaan Aset Daerah dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecua- lian  (WTP)  di  Kabupaten  Kampar. Pengelolaan  aset  tetap  daerah  milik  Dinas  Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kabupaten  Kampar  dalam  melakukan  koordinasi  pengelolaan aset tetap daerah yang ditinjau dari akuntabilitas kinerja belum optimal, masih banyak terdapat tid- ak  sinkronnya  nilai  aset,  inventaris  dan  sistem  pelaporan  dan  pengendalian  yang  belum  baik. Penelitian  ini  bertujuan  Menganalisis  pengelolaan  Aset  Daerah  dalam  rangka  mempertahankan Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  di  Kabupaten  Kampar  dan  Menganalisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi pengelolaan  Aset Daerah dalam rangka  mempertahankan Wajar Tanpa Pengecua- lian (WTP) di Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan Teori Pengelolaan Barang Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengel- olaan  Barang  Milik  Daerah.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Dae- rah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah guna mem- pertahankan  WTP  di  Kabupaten  Kampar,  sebagai  pembantu  pengelola  telah  melakukan  dengan maksimal  dan  sesuai  dengan  sistem  dan  prosedur  siklus  pengelolaan  barang  milik  daerah  se- bagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang  milik  daerah  akan  tetapi  belum  semua  terlaksana  dengan  maksimal  seperti  keterlambatan penyampaian  laporan  pada  tingkat  pengguna  barang  (SKPD),  pemanfaatan  barang  milik  daerah BPKAD Kabupaten Kampar hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dil- akukan  BPKAD  Kabupaten  Kampar  tidak  melakukan  pengamanan  hukum.  Faktor  yang
mempengaruhi  dalam  mempertahankan  WTP  adalah  faktor  SDM  karena  perlunya  pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin dan faktor penilaian aset juga  merupakan  hal    yang  manjadi  kendala,  terutama  penilaian  aset  yang  tidak  diketahui  penga- daannya.
Kata kunci : Pengelolaan, Aset, Daerah, WTP

## PENDAHULUAN
Laporan  Keuangan  sebagai  tindak lanjut  undang-undang  tentang  keuangan negara  menjadi  suatu  fenomena  baru  bagi pemerintah  khususnya  pemerintah  daerah dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan agar  menjadi  lebih  baik,  walaupun  masih banyak  yang  belum  yakin  bahwa  pengel- olaan  keuangan  sesuai  dengan  undang- undang  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan baik.  Berdasarkan  tingkat  Pemerintahan, terjadi  peningkatan  opini  WTP  dari  tahun sebelumnya.  Pada  pemerintah  provinsi, terjadi  peningkatan  opini  WTP  dari  48%  ke 76%,  untuk  Pemerintah  Kabupaten  terjadi peningkatan  dari  26%  ke  44%  dan  untuk Pemerintah  Kota  terjadi  peningkatan  dari 37%  ke  61%.  Kondisi  ini  menggambarkan usaha pemerintah Daerah Kabupaten Kampar  menuju  arah  perbaikan  dalam menyusun  laporan  keuangannya  sekalipun terjadi  peningkatan  opini  di  Kabupaten Kamapar, tetap saja masih terdapat beberapa permasalahan dalam Manajemen Aset Daerah.
Untuk  itu  perlu  dilakukan  penelitian lebih  lanjut  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan tersebut. Jika dibandingkan dengan pencapaian  target  opini  RPJMN  2010-2014, hal  tersebut  tidak  mencapai  target  100%, artinya  di  tahun  2014  seluruh  pemda suharusnya  sudah  memperoleh  opini  WTP. Selaian  itu  Menteri  Keuangan  melalui Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 202/PMK.07/2012 menetapkan alokasi Dana Insentif  Daerah  (DID)  yang  bertujuan  untuk mendorong agar Daerah berupaya mengelola keuangannya  lebih  baik  yang  ditunjukkan dengan  perolehan  opini  Badan  Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah  dan  selalu  menetapkan  APBD  tepat waktu.  Sejak  tahun  2005  hingga  2015,
Kabupaten  Kampar  belum  mampu  meraih opini  WTP,  namun  berdasarkan  Laporan Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan Tahun  2016  Pemerintah  Kabupaten/Kota  se Provinsi  Riau,  Kabupaten  Kampar  untuk pertama  kalinya  dapat  meraih  opini  WTP. Pemberian opini WTP ini kepada Pemerintah Kabupaten  Kampar,  sebagai  pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksaan  mengenai  tingkat  kewajaran informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan.  Berdasarkan  hasil  Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten  Kabupaten  Kampar  tahun  2016, BPK-RI  memberikan  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP).  Opini  WTP  diberikan kepada  Pemerintah  Kabupaten  Kampar berdasarkan atas kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan    (SAP),  sistem  pengendalian intern  dan  Kepatuhan  terhadap  Peraturan Perundang-Undangan.  Hal  ini  dikarenakan berdasarkan  hasil  pemeriksaan  BPK  dalam rentang  waktu  tahun  2010  sampai  tahun 2014,  LKPD  Kabupaten  Kampar  berada pada posisi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga perlu diketahui  faktorfaktor  yang  mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut.
Dari  uraian  latar  belakang  diatas,  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian yang  berjudul  “Pengelolaan  Aset  Daerah dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar”. Yang  menjadi  perumusan  masalah  dalam penelitian ini ialah a.  Bagaimanakah pengelolaan  Aset  Daerah  dalam  rangka mempertahankan Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP)  di  Kabupaten  Kampar?  Dan  faktor- faktor apasaja yang mempengaruhinya?.
Menurut  John  M.  Echols  dan  Hassan Shadily,  pengelolaan  berasal  dari  kata  kerja to manage yang artinya mengurus, mengatur,
melaksanakan, memperlakukan, dan mengelola  .  Menurut  Hidayat    mengatakan Aset berasal dari bahasa Inggris yang berarti barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai  ekonomi  (economic  value),  nilai komersial  (commercial  value)  atau  nilai tukar  (exchange  value),  dimana  nilai  tukar dimiliki  oleh  instansi,  organisasi,  badan usaha ataupun individu (perorangan). Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan  dan  tindakan  terhadap  barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan  dan  penganggaran,  pengadaan, penerimaan,  penyimpanan  dan  penyaluran, penggunaan,  penatausahaan,  pemanfaatan, pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi (Pasal 4 ayat  2  Permendagri  No.17  Tahun  2007). Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No  17  tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah , Penatausahaan  adalah  rangkaian  kegiatan yang  meliputi  pembukuan,  inventarisasi  dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku.  Adapun  pengertian dari  ketiga  rangkain  kegiatan  yang  meliputi pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan barang.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif  dengan  analisa  kuali- tatif.  Informan  penelitian  adalah  Kepala Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  (BPKAD)  Kampar,  Kepala  Bidang Pengelolahan Aset BPKAD kabupaten kampar, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kampar. Teknik
pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Prosedur  analisis  mulai  dari  reduksi  data, penyajian  data,  dan  menarik  kesimpulan. Dengan  demikian  analisis  data  dalam penelitian  ini  mengkaji  lebih  mendalam mengenai    Pengelolaan  Aset  Daerah  dalam rangka  mempertahankan  Wajar  Tanpa  Pen- gecualian (WTP) di Kabupaten Kampar.

## HASIL
Perencanaan  Kebutuhan  dan  Pengang- garan
Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan  merumuskan  rincian  kebutuhan BMD  untuk  menghubungkan  pengadaan barang  yang telah lalu dengan keadaan  yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan  tindakan  yang  akan  datang. Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  SKPD  serta ketersediaan  BMD  yang  ada.  Ketersediaan barang  milik  daerah  merupakan  BMDyang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang harus dapat mencerminkan kebutuhan  riil  BMD  pada  SKPD  sehingga dapat  dijadikan  dasar  dalam  penyusunan RKBMD.

## Pengadaan
Pengadaan  barang  milik  daerah merupakan  proses  yang  panjang  dan  rumit sehingga  membutuhkan  penjelasan  lebih detail  dalam  peraturan  yang  secara  khusus mengatur  mekanisme  pengadaan  yakni Perpres  No.  70  Tahun  2012  tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Mardiasmo  (2000)  dikutip  Hasfi  (2013) menyatakan bahwa pengelolaan barang harus memenuhi akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan  dalam  melaksanakan  pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamya dilakukan compulsory  competitive tendering contract  (CCTC)  dan  penghapusan  mark-up. Untuk  itu  perlu  kecukupan  sistem  informasi akuntansi,  sistem  informasi  manajemen,  dan prosedur administrasi.

## Penggunaan
Penetapan  status  penggunaan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Kampar  dilakukan sebagai  upaya  penegasan  pemakaian  barang milik daerah dalam rangka tertib pengelolaan barang  dan  kepastian  hak,  wewenang  dan tanggungjawab  kepada  SKPD.  Penetapan status  penggunaan  berdasarkan  dari  usulan SKPD  ke  pengelola  barang  melalui  Bidang
Aset yang nantinya diterbitkan SK Penggunaan.

## Pemanfaatan
Pemanfaatan  barang  milik  daerah yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten Kampar sebagai upaya untuk mendayagunakan  barang  milik  daerah  yang tidak  digunakan  untuk  penyelenggaraan tugas  dan  fungsi  SKPD  serta  untuk optimalisasi  barang  milik  daerah  dengan tidak  mengubah  status  kepemilikannya. Pelaksanaan  pemanfaatan  aset  tetap/barang milik  daerah  yang  dilakukan  oleh  BPKAD Kabupaten  Kampar  tidak  melakukan  semua jenis pemanfaatan seperti yang terdapat pada PERMENDAGRI  No.  19  Tahun  2016. BPKAD Kabupaten Kampar hanya melakukan  satu  jenis  pemanfaatan  yaitu pinjam pakai.

## Pengamanan dan Pemeliharaan
Pengamanan  terhadap  barang  milik daerah  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kampar sebagai  tindakan  yang  harus  dilakukan  oleh Pengelola,  Pembantu  Pengelola,  Pengguna agar  barang  milik  daerah  terjaga  dan  dalam keadaan aman sehingga jumlah, kondisi, dan keberadaan  barang  tersebut  sesuai  dengan yang  tercatat  di  administrasi.  Pemeliharaan terhadap  barang  milik  daerah  Pemerintah Kabupaten  Kampar  dapat  menambah  masa manfaat atau menambah nilai barang.

## Penilaian
Nilai  aset  yang  disajikan  dalam neraca  daerah  merupakan  nilai  historis/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian kembali atas  aset  untuk  mendapatkan  nilai  wajar meiputi seluruh aset yang dimiliki Pemerintah  Kabupaten  Kampar.  Penilaian yang  dilaksanakan  Pemerintah  Kabupaten Kampar  dilakukan  oleh  KPKNL  dalam pengelolaan  barang  milik  daerah  sebagai upaya  untuk  mendukung  kepastian  nilai dengan  adanya  ketepatan  jumlah  dan  nilai barang.

## Pemindahtanganan
Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar dilakukan melalui penjualan,  tukar  menukar,  hibah,  penyertaan modal. Pemindahtanganan dilakukan terhadap barang yang sudah tidak diperlukan lagi  dan  sudah  tidak  dapat  digunakan  dalam pelaksanaan  tugas  pemerintahan  setelah sebelumnya ditentukan nilainya dalam penilaian barang milik daerah.

## Pemusnahan
Pemusnahan  barang  dapat  dilakukan terhadap  barang  yang  sudah  tidak  dapat dimanfaatkan  lagi,  kadaluarsa  atau  tidak dapat dipindahtangankan dalam hal ini rusak dan  yang  jikalau  harus  dijual  maka  biaya yang  timbul  untuk  penjualan  akan  lebih besar dari manfaat ekonomi yang di dapat.

## Penghapusan
Penghapusan adalah tindakan menghapus  barang  milik  daerah  dari  daftar barang  dengan  menerbitkan  surat  keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna  atau  pengelola  dari  tanggung jawab  administrasi  dan  fisik  atas  barang yang berbeda dalam penguasaannya. Dilakukan untuk mengoptimalkankan aset/barang  milik  daerah  agar  tidak  terus- menerus  dicatat  dalam  buku  inventaris walaupun  aset  yang  dimaksud  sudah  tidak layak  lagi  untuk  digunakan  atau  sudah berubah  statusnya  karena  penjualan  atau karena  berubah  status  hukum  kepemilikan dan bisa melalui pemusnahan.

## Penatausahaan
Proses penatausahaan yang dikoordinasikan Bidang Aset sudah menggunakan  aplikasi  simda-BMD,  dimana SKPD  langung  melakukan  input  data  ke Simda-BMD menurut  perkiraan neraca  yang terdiri  dari  aset  lancar,  aset  tetap  dan  aset lainnya.

## Pembukuan
Pengguna/kuasa  pengguna  barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna  (DBP)/Daftar  Barang  Kuasa Pengguna (DBKP).

## Inventarisasi
Dari  kegiatan  inventarisasi  disusun buku  inventaris  yang  menunjukkan  semua kekayaan  daerah  yang  bersifat  kebendaan, baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak. Buku  inventaris  tersebut  memuat  data meliputi  lokasi,  jenis/merek  tipe,  jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

## Pelaporan
Permendagri  No.  19  Tahun  2016 disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang  semester  dan  setiap  tahun  setelah dilakukan  inventarisasi  dan  pencatatan. Pengguna  menyampaikan  laporan  pengguna barang  semesteran,  tahunan,  dan  5  (lima) tahunan  kepada  Kepala  Daerah  melalui pengelola.
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah Kabupaten
Kampar  sangat  bekerja  keras  untuk  dapat mempertahankan  Opini  WTP  yang  telah diraih.  Disiplin  kerja  pegawainya,  Apresiasi dan  Motivasi  dari  pimpinannya,  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah yang telah dibuat sehingga dapat memudahkan  dalam  penyusunan  laporan keuangan yang
akan
di pertanggungjawabkan setiap tahunnya.
Menteri melakukan pembinaan pengelolaan  barang  milik  daerah  dan menetapkan  kebijakan  pengelolaan  barang milik  daerah.  Pembinaan  merupakan  usaha atau  kegiatan  melalui  pedoman,  bimbingan, pelatihan,  dan  supervise.  Pembinaan  yang dilakukan  Oleh  BPKAD  adalah  dengan melakukan  pelatihan  dan  rapat  sosialisasi yang menyangkut penatausahaan aset.

## PEMBAHASAN
Perencanaan  kebutuhan  barang  milik daerah  dilaksanakan  oleh  SKPD  Kabupaten Kampar  sebagai  pengguna  barang  yang melakukan  perencanaan  dan  menyusun kebutuhan  barang  dengan  memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan Standar barang.  Untuk  itu  perlu  adanya  koordinasi atau  hubungan  yang  sangat  erat  yang  harus dipertahankan  oleh  pengguna  dan  pembantu pengelola  untuk  terlaksananya  suatu  tujuan yang  ingin  dicapai  dalam  Pengelolaan  Aset Daerah  dan  mempertahankan  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  di  Kabupaten  Kampar. Pengadaaan  BMD  yang  dilaksanakan  oleh panitia  pengadaan  barang  dan  jasa  yang ditetapkan  oleh  kepala  daerah,  tetapi  bisa juga  dilimpahkan  kepada  SKPD  Kabupaten Kampar untuk membentuk panitia pengadaaan.  Walaupun  telah  dilimpahkan kepada  SKPD,  kepala  daerah  masih  tetap memiliki  andil  besar  dalam  pengadaan  aset tetap untuk menyetujui pelaksanaan pengadaan  barang  milik  daerah/aset  tetap untuk  ditetapkan  status  penggunaannya dengan  merujuk  pada  peraturan  perundang- undangan.
Komitmen  serta  ketegasan  seorang pimpinan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan  barang  milik  daerah,  Sehingga bawahan  dapat  terdorong  hatinya  untuk bekerja  dan  dapat  mencapai  tujuan  dari organisasi  secara  maksimal.  Pemanfaatan barang  milik  daerah/aset  tetap  dalam  bentuk pinjam  pakai  sudah  sesuai  dengan  atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  BPKAD Kabupaten  Kampar  pelaksanaannya  belum maksimal  karena  pemanfaatannya  hanya sebatas  pada  pemanfaatan  pinjam  pakai. pencatatan  kartu  pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus  barang  pembantu  yang berpedoman pada rencana kebutuhan pemeliharaan,  berdasarkan  hasil  wawancara bahwa  pemeliharaan  yang  dilakukan  Oleh, BPKAD  sudah  sesuai  dengan  peraturan. Akan  tetapi  BPKAD  tidak  meperlihatkan bukti  pencataatan  hasil  pemeliharaan  barang milik  daerah  dan  hanya  meperlihatkan  bukti
rencana kerja anggaran belanja atas pemeliharaan  rutin  terhadap  Aset  gedung kantor.
Penilaian  aset  yang  dilakukan  oleh BPKAD  Kabupaten  Kampar  sudah  sesuai dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan. Walaupun  dalam  pelaksanaan  penilaian sangat  sulit  untuk  dilakukan  akan  tetapi dengan  kerjasama  dan  melibatkan  penilai independen  yang  bersertifikat  maka  akan banyak  membantu  pelaksanaan  penilaian tersebut. Pelaksanaan pemidahtanganan yang dilakukan  oleh  BPKAD  Kabupaten  Kampar selaku  pembantu  pengelola  telah  sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. pemusnahan  barang  milik  daerah  dapat dilakukan  ketika  tidak  dapat  dimanfaatkan atau dipindahtangankan dalam bentuk dibakar atau dihancurkan dengan persetujuan kepala  daerah.  Penghapusan  barang  milik daerah dilakukan ketika barang milik daerah tidak  dapat  digunakan,  dimanfaatkan  atau dipindahtangankan. BPKAD Kabupaten Kampar  Melakukan  penatausahaan  Barang Milik  Daerah/  Aset  Tetap  kedalam  tiga tahapan  yaitu  Pembukuan,  Inventarisasi  dan Pelaporan.
Sistem  dan  prosedur  pembukuan telah  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan.  pelaksanaan  inventarisasi  pada BPKAD Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  hal  ini  dapat  dilihat  dari  bukti-bukti pelaksanaan  inventarisasi  seperti  adanya dokumen  pencatatan,  missalnya  buku  induk inventarisasi,  buku  inventaris  dan  KIB  A-F. Pelaksanaan pelaporan pada BPKAD Kabupaten  Kampar  sudah  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini dapat  dilihat  dari  bukti-bukti  pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan, misalnya buku induk inventarisasi,  buku  inventaris  dan  KIB  A-F. Dalam  pembinaan  pengelolaan  barang, bimbingan sangat diperlukan karena pedoman  tertulis  masih  bisa  menimbulkan perbedaan  persepsi  dari  Kepala  SKPD, pengurus dan penyimpan barang. Pengawasan  dan  pengendalian  merupakan dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari
proses  pengelolaan  barang  milik  daerah Pemerintah  Kabupaten  Kampar,  hal  ini dimulai  sejak  dari  perencanaan  sampai kepada pelaporan.
Faktor  SDM  merupakan  kendala yang  pertama  dirasakan  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam Operasional  pemerintahan  terutama  dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan  neraca  pemerintah  daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penilaian  aset  begitu  sangat  penting  karena merupakan  dasar  dari  proses  pelporan keuangan.  Faktor  utama  yang  menyebabkan belum  tercapainya  opini  WTP  secara  penuh adalah masih adanya beberapa temuan Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dalam  Sistem Pengendalian
Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang- undangan. Dalam konteks organisasi pemerintahan  faktor  pimpinan  merupakan hal  yang  paling  krusial  karena  organisasi yang  bersifat  birokratis.  Pimpinan  yang  taat dan  patuh  pada  undang-undang  akan mempengaruhi  bawahannya  untuk  ikut  serta dalam  melaksanakan  peraturan  tersebut begitu  juga  dengan  sebaliknya.  oleh  karena itu,  komitmen  pimpinan  sangat  diperlukan dalam  permasalahan  yang  menyangkut pengelolaan aset tetap/ barang milik daerah.

## SIMPULAN
Pengelolaan  Aset  Tetap/  Barang Milik  Daerah  yang  dilakukan  oleh  bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah  guna  mempertahankan  WTP  di Kabupaten  Kampar, sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI  No.  19  Tahun  2016 tentang  pedoman  pengelolaan  barang  milik daerah  akan  tetapi  belum  semua  terlaksana dengan  maksimal  seperti  keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang  (SKPD),  pemanfaatan  barang  milik daerah  BPKAD  Kabupaten  Kampar  hanya sebatas  pada  pemanfaatan  pinjam  pakai,
pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Kampar tidak melakukan pengamanan hukum.
Faktor  yang  mempengaruhi  dalam mempertahankan  WTP  adalah  faktor  SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman  SDM  dalam  pengelolaan  aset tetap,  komitmen  pemimpin  karena  perlunya kekonsistenan  struktur  organisasi yang ditetapkan pemimpin dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilaian  aset  juga  merupakan  hal    yang manjadi  kendala,  terutama  penilaian  aset yang  tidak  diketahui  pengadaannya.  Selain itu  Perencanaan  barang  milik  daerah Pemerintah  Kabupaten  Kampar  terhambat oleh  karena  tidak  dimasukkannya  data perencanaan  setiap  SKPD  yang  diminta Bidang  Aset  untuk  dihimpun  menjadi rencana kebutuhan barang milik daerah.

## DAFTAR RUJUKAN
Akmal  Hidayat.  2011.  Pengaruh  Economic Value  Added,  Market  Share  dan Earning  Per  Share  Terhadap  Return
Saham (Studi Pada Perusahaan Manufaktur  Jenis  Consumer  Goods  di Bursa  Efek  Indonesia  2004-2007). Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil (Volume  1,  Nomor  01,  April  2011,
ISSN: 2088-9607)
Arikunto, 2004. Suharsimi. Prosedur Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta; Rineka Cipta.
Chabib  Sholeh  dan  Heru  Rochmansjah, 2010, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Sebuah  Pendekatan  Struktural Menuju  Tata  Kelola  Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Fokusmedia
Echols,  John  M.  dan  Hassan  Shadily.  2005.
Kamus Inggris Indonesia : An English- Indonesian  Dictionary.  Jakarta:  PT Gramedia
George R, Terry. 2011. Dasar-dasar Manjamemen. Jakarta : Bumi Aksara.
Hamidi.  2004.  Metode  Penelitian  Kualitatif. Malang: UMM Pres
Islamy, M.Irfan. 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksa
J.  Meleong,  Lexi.  (1991  dan  2000).Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik, Alfabeta : Bandung
Subagyo, P. Joko. (2004). Metode Penelitian Kualitatif  dalam  Teori  dan  Praktek. Jakarta:Rineka Cipta.
Mardiasmo.  2009.  Akuntansi  Sektor  Publik. Yogyakarta : Andi