## EFEKTIVITAS PERAN DAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA
Pono 1, Pryo Sularso 2 Indriyana Dwi Mustikarini 3
UNIPMA 1, UNIPMA 2, UNIPMA 3
Email : Pono_iman20@yahoo.com 1 ; pryosularso@unipma.ac.id 2 ;indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id 3
Naskah diterima: 08/09/2017 revisi: 28/09/2017 disetujui: 24/10/2017

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektifitas  peran  dan  kedudukan  Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo masa jabatan 2012-2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif  yaitu memusatkan  perhatian  pada  masalah  aktual  fungsi  dan  peran  Badan  Permusyawaratan  Desa dalam  pembangunan  desa.  Perolehan  data  pada  penelitian  ini  melalui  tehnik  pengumpulan data  yaitu  dengan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Dari  hasil  pembahasan  dapat diketahui bahwa BPD Desa Pulosari sudah menjalankan peran dan kedudukanya dengan baik dalam  pembanguan  desa,  yaitu  bisa  dilihat  dari  keefektivan  BPD  yang  selalu  memberikan masukan  dan  ide-ide  dalam  upaya  pembangunan  desa  serta  melaksanakan  fungsi-fungsinya dengan  baik.  Ini  terbukti  dari  sudah  terealisasinya  program-program  pembangunan  yang sudah  di  selesaikan  dengan  sesuai  rencana.  Semua  pembangunan  itu  dilaksanakan  secara bertahap karena adanya kendala keterbatasan dana.
Kata Kunci: Peran dan Kedudukan BPD, Pembangunan Desa

## EFFECTIVENESS OF ROLE AND POSITIONS VILLAGE CONSULTATIVE COUNCIL (BPD) IN VILLAGE DEVELOPMENT EFFORTS

## ABSTRAK
This  study  aims  to  determine  the  effectiveness  of  the  role  and  position  of  the  Village Consultative  Agency  in  the  development  of  Pulosari  Village,  Jambon  District,  Ponorogo Regency,  2012-2017.  This  research  is  a  descriptive  qualitative  research  that  focuses  on  the actual  problem  of  function  and  role  of  Village  Consultative  Agency  in  rural  development. Obtaining  data  in  this  study  through  data  collection  techniques  that  is  by  observation, interviews,  and  documentation.  From  the  results  of  the  discussion  can  be  seen  that  BPD Pulosari  Village  has  been  running  the  role  and  kedudukanya  well  in  development  of  the village,  which  can  be  seen  from  the  effectiveness  of  BPD  which  always  provide  input  and ideas  in  the  village  development  efforts  and  perform  its  functions  well.  This  is  evident  from the  realization  of  development  programs  that  have  been  completed  as  planned.  All development is implemented in stages due to the constraints of limited funds.
Keywords: Role and Position of BPD, Rural Development

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah,  bahwa  dalam  penyelenggaraan otonomi  daerah  dipandang  perlu  untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ( Good Governance ) dan  pemerintahan  yang  bersih  ( Clean Governance ) dalam mewujudkan
pembangunan  daerah  yang  desentralistik dan  demokratis.  Kemudian  undang-undang tersebut
menyebutkan bahwa “penyelenggaraan  pemerintahan  daerah diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan, dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  menegaskan  bahwa  “Desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas- batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”.  Sesuai dengan pengertian  undang  –  undang  di  atas,  desa merupakan  suatu  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  suatu  wilayah  dan wewenang  dalam  upaya  mengatur  dan mengurus kepentinganya, serta yang menyangkut  dalam  kegiatan  pembangunan desa  tersebut  dan  kewenangan  di  atas merupakan suatu  kewenangan  yang sah dan diakui oleh peraturan perundang - undangan. Dalam  hal  ini  kesatuan  masyarakat  yang akan  diteliti  oleh  peneliti  adalah  Badan Pemusyawaratan  Desa.  Khususnya  Peran BPD dalam pembangunan desa.
Dalam penyelenggaraan
pembangunan desa diperlukan
pengorganisasian
yang
mampu menggerakkan  masyarakat  untuk  mampu
berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan  desa  serta  melaksanakan administrasi  pembangunan  desa.  Artinya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan  pembangunan  desa  memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan  pembangunan  desa  sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan
dan penghidupannya di desa. Badan  Perwakilan  Desa  yang  ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan
Desa.
Badan
Permusyawaratan  Desa  ini  merupakan lembaga  perwujudan  demokrasi  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri  dari  penduduk  desa  bersangkutan yang  ditetapkan  dengan  cara  musyawarah dan  mufakat.  Yang  dimaksud  dengan  wakil masyarakat  dalam  hal  ini  seperti  Ketua Rukun  Warga,  pemangku  adat,  golongan profesi,  pemuka  agama  dan  tokoh  atau pemuka  masyarakat  lainnya.  Masa  jabatan anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa adalah  6  tahun  dan  dapat  diangkat  atau diusulkan kembali untuk 2 kali masa jabatan berikutnya.  Pimpinan  dan  Anggota  Badan Permusyawaratan  Desa  tidak  diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Ide-ide pembangunan harus berdasarkan  pada  kepentingan  masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga  ide-ide  pembangunan  desa  inilah yang akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  akan dimufakatkan  bersama  dalam  musyawarah perencanaan  pembangunan  desa.  Hal  ini pada akhirnya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan pembangunan desa.
Konsep pembangunan saat ini diarahkan  kepada  pembangunan  pedesaan, ini  diperkuat  dengan  adanya  kenyataan bahwa  pada  dasarnya  masyarakat  pedesaan masih  diliputi  dengan  berbagai  masalah perekonomian. Perlu usaha atau upaya yang tersusun dalam rencana-rencana atau
program-program  guna  meningkatkan  taraf hidup  dan  kesejahteraaan  masyarakat  untuk menjadi lebih baik. Setiap program pembangunan  di  desa  dimaksudkan  untuk membantu,  dan  memacu  masyarakat  desa membangun  berbagai  sarana  dan  prasarana desa  yang  diperlukan.  Untuk  itu,  Badan Permusyawaratan Desa harus mampu melaksanakan  peran  dan  fungsinya  dengan baik  dalam  pembangunan  desa.  Karena pembangunan  yang  baik  akan  membawa perubahan desa kearah yang lebih baik juga. Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan  peraturan  desa,  merumuskannya dan  menetapkanya  bersama  Pemerintah Desa  ( Soenarjo, S: 2014). .  Pembuatan peraturan  desa  sangat  penting,  karena  desa yang  sudah  dibentuk  harus  memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam  setiap  aktivitasnya.  Peraturan  Desa yang dibuat harus berdasarkan masalah yang ada  dan  masyarakat  menghendaki  untuk dibuat  Perdes  sebagai  upaya  penyelesaian permasalahan.  Salah  satu  fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  sebagai  penyalur aspirasi  masyarakat  dimana  usulan  atau masukan  untuk  rancangan  suatu  peraturan desa  bisa  datang  dari  masyarakat  dan disampaikan melalui Badan
Permusyawaratan Desa.
Demi  kemajuan  desa,  diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan  masyarakat  untuk  ikut  serta berpartisipasi  didalamnya,  dengan  demikian diharapkan bahwa pemerintahan desa dalam melaksanakan  pembangunan  desa  akan berjalan  lebih  efektif,  efisien  dan  rasional. Ketika  fungsi  dan  kewenangan  Badan Permusyawaratan  Desa  dapat  dilaksanakan dengan  baik  secara  utuh  maka  hal  tersebut akan  memberikan  kontribusi  yang  sangat baik  terhadap  akuntabilitas  pemerintahan disuatu desa, dalam mewujudkan pembangunan  daerah  yang  desentralistik dan  demokratis  sesuai  dengan  amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan juga mengingat bahwa
pada  dasarnya  di  era  otonomi  seperti sekarang  ini,  di  tingkatan  desalah  potensi- potensi masyarakat ideal untuk dikembangkan.
Oleh  karena  itu  dalam  hal  ini  yang menjadi  persoalan  dan  tolak  ukur  bagi peneliti disini adalah apakah Badan Permusyawaratan  Desa  khususnya  di  Desa Pulosari,  Kecamatan  Jambon,  Kabupaten Ponorogo  benar-benar  telah  efektif  dalam pelaksanaan  fungsi  dan  kedudukannya dalam  pembangunan  desa.  Telah  begitu banyak  peraturan  yang  mengatur  tentang Badan Permusyawaratan Desa tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja  Badan Permusyawaratan Desa  itu,  apakah  benar-benar  membantu pemerintah  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  atau  hanya  menjadi  simbol demokrasi  tanpa  implementasi,  atau  malah menimbulkan  masalah  yang  tidak  perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat  desa untuk  melepaskan diri dari kemiskinan dan krisis ekonomi.
Dengan  melihat  kenyataan  yang  ada dilapangan  bahwasannya  para  anggota Badan  Permusyawaratan  Desa  di  Desa Pulosari,  terlihat  masih  rendahnya  peran serta  dalam  proses  pembangunan  desa, kurang menggali, menampung dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  setempat sebagai wujud dari pembangunan desa yang asli  dan  hanya  mengedepankan  fungsi pengawasan semata tanpa mekanisme.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka peneliti  merasa  perlu  untuk  melakukan penelitian  ilmiah  dengan  judul “Efektivitas Peran dan Kedudukan
Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam Pembangunan  Desa” (Studi  Kasus  di  Desa Pulosari,  Kecamatan  Jambon,  Kabupaten Ponorogo Masa Jabatan 2012-2017).

## Efektifitas
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective  yang  berarti  berhasil  atau  sesuatu
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 Maret 2017, hal 145-158 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
yang  dilakukan  berhasil  dengan  baik. Sedangkan  menurut  kamus  besar  bahasa Indonesia  (dalam  Huvat,  2015  :  90), efektivitas  diartikan  sebagai  sesuatu  yang ada  efeknya  (akibatnya,  pengaruh),  dapat membawa  hasil,  berhasil  guna  (tindakan) serta  dapat  pula  berarti  mulai  berlaku (tentang undang-undang/peraturan).
Efektivitas  yang  dimaksud  peneliti  adalah suatu  keadaan  yang  menunjukkan  sejauh mana  rencana  dapat  tercapai.  Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Kata efektivitas  dapat  juga  diartikan  sebagai tingktat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
Efektivitas  merupakan  unsur  pokok untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang telah  ditentukan  di  dalam  setiap  organisasi, kegiatan  ataupun  program.  Disebut  efektif apabila  tercapai  tujuan  ataupun  sasaran seperti yang telah ditentukan.  Hal ini sesuai dengan  pendapat  Sedamaryanti  (dalam Raharwindy, Endah & Sukanto, hal : 2146 ) yang mengartikan efektivitas sebagai ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa  jauh  target  yang  telah  dicapai, yang  berorientasi  kepada  keluaran  dan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas mengenai  efektivitas,  dapat  disimpulkan bahwa  efektivitas  adalah  suatu  ukuran  yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas  dan  waktu)  yang  telah dicapai  oleh  manajemen  atau  organisasi, yang  mana  target  tersebut  sudah  ditentukan terlebih dahulu.
Upaya  mengevaluasi  jalannya  suatu organisasi,  dapat  dilakukan  melalui  konsep efektivitas.  Konsep  ini  adalah  salah  satu faktor  untuk  menentukan  apakah  perlu dilakukan  perubahan  secara  signifikan terhadap  bentuk  dan  manajemen  organisasi atau  tidak.  Dalam  hal  ini  efektivitas merupakan  pencapaian  tujuan  organisasi melalui  pemanfaatan  sumber  daya  yang
dimiliki  secara  efisien,  ditinjau  dari  sisi masukan  (input),  proses,  maupun  keluaran (output).
Adapun  kriteria  atau  ukuran  mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana  dikemukakan  oleh  Sedamaryanti (dalam  Raharwindy,  Endah  &  Sukanto,  hal  : 2146-2147),  yaitu:  Input;  Proses  Produksi; Output; Produktivitas. Selanjutnya Dunn (dalam Huvat, 2015 : 92) mengemukakan kriteria terkait efektivitas dalam hasil-hasil pelaksanaan kebijakan.
Bertolak  dari  sejumlah  definisi-definisi pengukur  kriteria  atau  tingkat  efektivitas  yang telah  dikemukakan  diatas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan untuk menilai suatu ukuran efektivitas  peran  BPD  dapat  dilihat  dari  :  Input dan  Output;  Proses  Produksi  dan  Produktivitas; Efektivitas ; Efisiensi ; Pemerataan ;
Responsivitas ; Ketepatan.

## Badan Permusyawaratan Desa
Dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  Menjelaskan  Badan  Permusyawaratan Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan wakil  dari  penduduk  Desa  berdasarkan keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara demokratis.
Kemudian  Moch.  Solekhan  (2012:
63) menerangkan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan
demokrasi
dalam peneyelenggaraan pemerintahan desa sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan desa”.  Badan  Permusyawaratan  Desa berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan desa. Jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga : pemerintah desa dan BPD. (Hanif Nurcholis, 2011: 77).
BPD dengan Kepala desa mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat  desa  tetapi  kalau  dilihat  dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan  lebih  tinggi,  dimana  BPD
mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian    Kepala    desa    kepada Bupati. Sementara Kepala  desa  tidak  lebih dari    pada  itu,  dalam    proses  penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada BPD.
Di  dalam  menjalankan  tugasnya Badan  Permusyawaratan  Desa  memiliki Peran dan fungsi, sebagaimana yang akan di jelskan  oleh  beberapa  penulis  di  bawah  ni diantaranya adala sebagai berikut :
Menurut  Azam  Awang  (2010:  106) menjelaskan  bahwa  “BPD  yang  disebut dengan nama lain untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat,  berfungsi  mengayomi  adat istiadat, membuat peraturan desa, manampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat,  serta  melakukan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan desa”.Moch.  Solekhan  (2012  :  63) menjelaskan bahwa “Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan  urusan  pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan”.
Hanif Nurcholis (2011: 77-78) menjelaskan  bahwa  BPD  berkedudukan sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan desa  yang  berfungsi  menetapkan  peraturan desa  bersama  kepala  desa,  menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang seperti:  Membahas  peraturan  desa  bersama kepala  desa;  Melaksanakan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  peaturan  desa  dan peraturan kepala desa; Mengusulkan pengangkatan  dan  pemberhentian  kepala desa;  Membentuk  panitia  pemilihan  kepala desa;  Menggali,  menampung,  menghimpun, merumuskan,  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat; serta Menyusun tata tertib BPD Pembangunan Desa
“Asal  kata  desa  adalah  dari  bahasa India,  yaitu  swadesi.  Swadesi  berarti  asal, tempat  tinggal,  negeri  asal,  atau  tanah leluhur  yang  merujuk  pada  suatu  kesatuan hidup,  dengan  satu  kesatuan  norma,  serta
memiliki batas yang jelas” (Amin Suprihatini,  2007:  1).  Undang-Undang Republik  Indonesia  nomor  6  tahun  2014 Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut  Bintarto  (dalam  Amin Suprihatini,  2007:  1)  mendefinisikan  desa dari  sudut  pandang  geografi  sebagai  suatu hasil perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.  Hasil  dari  perpaduan  itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi  yang  ditimbulkan  oleh  unsur-unsur fisiografi,  sosial  ekonomis,  politis  dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubugannya dengan daerah lain.
Pembangunan  adalah  suatu  usaha atau  rangkaian  usaha  pertumbuhan  dan perubahan  terencana  yang  dilakukan  secara sadar  oleh  suatu  bangsa,  negara  dan pemerintah,  menuju  modernitas  dalam rangka  pembangunan  bangsanya,  itu  juga berlaku  terhadap  kegiatan  pembangunan suatu  desa  yaitu  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kemajuan suatu desa tertentu. Mardikanto  (dalam  Aprillia  Theresia  et  al 2014:  6)  menjelaskan  bahwa  pembangunan adalah  upaya  yang  dilakukan  secara  sadar dan  terencana,  dilaksanakan  secara  terus- menerus  oleh  pemerintah  bersama  segenap warga  masyarakatnya  atau  dilaksanakan oleh  masyarakat  dengan  dipimpin  oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi terpilih,  untuk  memenuhi  segala  kebutuhan atau  memecahkan  masalah-masalah  yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu-hidup atau kesejahteraan warga masyarakat dari suatu bangsa yang
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 Maret 2017, hal 145-158 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship

## ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.
Hal  senada  di  ungkapkan  Totok Mardikanto  dan  Poerwoko  (2013:  4) Pembangunan adalah suatu proses rangkaian kegiatan  yang  tidak  pernah  kenal  berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan –  perubahan  dalam  kehidupan  masyarakat dalam  rangka  mencapai  perbaikan  mutu- hidup,  dalam  situasi  lingkungan  kehidupan yang  juga  terus  menerus  mengalami perubahan-perubahan.  Mekipun  demikian, di dalam praktek, perencanaan pembangunan  senantiasa  memiliki  batas waktu  yang tegas, tetapi batasan-batasan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menghadapi  kondisi  yang  terjadi  pada selang  waktu  yang  sama,  untuk  kemudian terus  dilanjutkan  dengan  tahapan-tahapan berikutnya  yang  juga  dimaksudkan  untuk terus  memperbaiki  mutu-hidup  masyarakat beserta individu-individu di dalamnya dalam suasana  perubahan  lingkungan  yang  akan terjadi pada selang waktu tertentu.
Jadi  dari  berbagi  pengertian  di  atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pembangunan  Desa  adalah  upaya  yang dilakukan  secara  sadar  dan  terencana, dilaksanakan  secara  terus  menerus  oleh pemerintah  dan  masyarakat  desa  sebagai usaha untuk proses perubahan agar tercapainya  kesejahteraan  dalam  kehidupan masyarakat  serta  keikutsertaan  masyarakat dalam  proses  penentuan  pembangunan adalah  sangat  dominan.  Melibatkan  mental dan emosi masyarakat yang dapat mendorong mereka untuk menyumbang bagi tercapainya tujuan pembangunan.
Pemerintah  desa  sebagai  badan terendah  pemerintahan  menunjukkan  pada tugas  pekerjaan  atau  fungsi  yang  sejalan dengan  denyut  nadi  kehidupan  masyarakat atau  yang  diperintah.  Hal  itu  menunjukkan bahwa  desa  sebagai  badan  pemerintahan memiliki kepentingan utuk melayani masyarakat  atau  yang  diperintah.  Stewart (dalam  Azam  Awang  :  46)  mengatakan
bahwa  pemberdayaan  adalah  memberi kekuasaan,  mengalihkan  kekuatan  atau mendelegasikan  otoritas  atau  kewenangan kepada pihak lain atau memberi kemampuan dan  keberdayaaan.  Proses  pemberdayaan pencapaian  tujuan,  dengan  pendelegasian otoritas,  penciptakan  sistem  atau  prosedur akan  mempercepat  pencapaian  tujuan– tujuan organisasi.
Hal senada diungkapkan oleh Mubyarto  (dalam  Azam  Awang  :  46) menekankan  dalam  proses  pemberdayaan masyarakat  diarahkan  pada  pengembangan sumberdaya manusia di pedesaan, penciptaan  peluang  berusaha  yang  sesuai dengan  keinginan  masyarakat.  Masyarakat menentukan  jenis  usaha,  kondisi  wilayah yang  pada  giliranya  dapat  menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Keberdayaan dalam konteks masyarakat  adalah  kemampuan  individu yang  bersenyawa  dalam  masyarakat  dan membangun  keberdayaan  masyarakat  yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian  besar  anggotanya  sehat  fisik  dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan  yang  tinggi.  Keberdayaan masyarakat  merupakan  unsur  dasar  yang memungkinkan  suatu  masyarakat  bertahan, dan dlam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.
Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  untuk meningkatkan  harkat  dan  martabat  perlu adanya  pemberdayaan  dalam  masyarakat. Pemberdayaan  merupakan  salah  satu  upaya untuk  memandirikan  masyarakat  lewat potensi  kemampuan  yang  dimilikinya.  Hal ini  sangat  membantu  untuk  mengurangi kadar kemiskinan di desa
Dalam  upaya  pembangunan  Desa pengoptimalan  peran  BPD  dinilai  sangat penting,karena  dengan  adanya  Peran  dari BPD  yang  menjaring  aspirasi  dari  rakyat menjadikan  proses  pembuatan  kebijakan
menjadi Botom  Up. Hal  itu  sesuai  dengan pendapat  Rahardjo  Adisasmita  (2013:  18) meskipun  beban  pembangunan  menjadi semakin  berat  dan  luas,  arah  dan  fokus pembangunan perdesaan harus tetap dipertahankan, karena fungsi daerah perdesaan  dalam  pembangunan  secara menyeluruh adalah sangat penting. Rumusan program – program pembangunan perdesaan  harus  dilakukakn  berdasar  dan sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  ( need assessment ),  artinya  penyusunan  program  – program  pembangunan  perdesaan  yang diusulkan itu dilakukan melalui : (1) analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman/tantangan  (analisis  SWOT),  (2) analisis  permasalahan  yang  dihadapi,  (3) analisis potensial berdasar potensial berdasar potensi
dasar
dapat diidentifikasikan  potensi    yang  diderivasi, (4)  analisis  kepentingan  (dari  berbagai kelompok dalam masyarakat).

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif- kualitatif,  menurut  Satori  dan  Komariah, (2012:  22)  menjelaskan  bahwa:  penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan  pada quality atau  hal  yang terpenting  dari  sifat  suatu  barang/jasa.  Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna  dibalik  kejadian  tersebut  yang  dapat dijadikan  pelajaran  berharga  bagi  suatu pengembangan  konsep  teori.  Penelitian kualitatif  digunakan  karena  dianggap  cocok untuk dapat memahami fenomena-fenomena sosial  dari  sudut  pandang  partisipan  dan penelitian, terutama untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya untuk  pembangunan di  Desa  Puosari  Kecamatan  Jambon Kabupaten Ponorogo.
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif merupakan data yang
dikumpulkan  adalah  berupa  kata-kata, gambar,  dan  bukan  angka-angka.  Dengan demikian,  laporan  penelitian  akan  berisi kutipan-kutipan  data  untuk  memberikan gambaran penyajiann laporan tersebut. Data tersebut  mungkin  berasal  dari  naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape ,  dokumen  pribadi,  catatan  atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2012: 11).
Sedangkan  menurut  Satori  dan Komariah,  (2012:  28)  mengemukakan “penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif merupakan langkah kerja untuk mendeskripsikan  suatu  objek,  fenomena, atau  setting  sosial  terjewantah  dalam  suatu tulisan  yang  bersifat  naratif.  Artinya,  data, fakta  yang  dihimpun  berbentuk  kata  atau gambar daripada angka-angka”.
Jadi  jenis  penelitian  kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menekankan  pada  cara  mendeskripsikan suatu  objek,  fenomena,  atau  kejadian  sosial tertentu  yang  dalam  bentuk  kata-kata, gambar  yang  bersifat  naratif  dan  yang berupa fakta.

## Tempat dan Waktu Penelitian Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan deskripsi sebagai berikut:
Desa  Pulosari  Kecamatan  Jambon Kabupaten  Ponorogo  merupakan  salah  satu desa  yang  ada  di  Kecamatan  Jambon  yang memiliki  luas  pemukiman  40  Ha.  Sebagian besar  penduduk  Desa  Pulosari  bermata pencaharian sebagai  petani,  ini terbukti dari luas  tanah  pertanian  yang  dimiliki  Desa Pulosari yaitu seluas 190 Ha.
Desa  Pulosari  memiliki  sejumlah perdukuhan,  yang  meliputi  dukuh  Krajan, Sawahan, Balongan, dan Kunden.

## Waktu Penelitian
Waktu pelaksanaan penelitian yang diperlukan  oleh  peneliti  untuk  melakukan penelitian  di  Desa  Pulosari  Kecamatan Jambon  Kabupaten  Ponorogo  dilaksanakan
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 Maret 2017, hal 145-158 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
selama  6  Bulan  mulai  dari  bulan  Februari sampai dengan bulan Juli 2017.

## Sumber Data
Jenis data merupakan data yang didapat dari informan. Jenis data ada 2 jenis yaitu:

## Data Primer
Menurut  Husein  Umar,  (2011:  42) menjelaskan  “data  primer  merupakan  data yang didapat dari sumber pertama baik  dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara  atau  hasil  pengisian  kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”.
Jadi  data  yang  didapat  berasal  dari responden  yang  memiliki  jabatan/status yang ada di desa Pulosari yaitu Kepala Desa Pulosari,  Ketua  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD), anggota BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Pulosari.

## Data Sekunder
“Data  sekunder  merupakan  data primer  yang  telah  diolah  lebih  lanjut  dan disajikan  baik  oleh  pihak  pengumpul  data primer  atau  oleh  pihak  lain  misalnya  dalam bentuk  tabel-tabel  atau  diagram-diagram” (Husein Umar, 2011: 42).
Data  sekunder  berarti  data  yang berasal  dari  data  primer  yang  diolah  dalam bentuk diagram atau tabel. Selain dari bahan kepustakaan  data  sekunder  dapat  diperoleh dari  dokumen  yang  dimiliki  lembaga  yang bersangkutan, misalnya seperti UUD, peraturan  perundang-undangan,  peraturan desa,  RPJM  desa,  foto  hasil  pembangunan maupun dokumen-dokumen yang ada dalam kantor desa.
Instrumen Penelitian
Ciri  khas  penelitian  kualitatif  tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperanserta,  namun  peranan  penelitilah yang  menentukan  keseluruhan  skenarionya. Menurut  Bogdan  (dalam  moleong,  2012: 164) “mendefinisikan secara tepat pengamatan berperanserta sebagai penelitian yang  bercirikan  interaksi  sosial  yang memakan  waktu  cukup  lama  antar  peneliti dengan  subjek  dalam  lingkungan  subjek, dan  selama  itu  data  dalam  bentuk  catatan
lapangan  dikumpulkan  secara  sitematis  dan berlaku tanpa gangguan”.
Kemudian  kedudukan  peneliti  dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus  merupakan  perencana,  pelaksana pengumpulan  data,  analisis,  penafsir  data, dan  pada  akhirnya  ia  menjadi  pelapor  hasil penelitianya.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang dipergunakan  penulis  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:

## Teknik Observasi
Syaodih  (dalam  Satori  dan  Komariah, 2012:
105) menyatakan “Observasi ( observation )  atau  pengamatan  merupakan suatu  teknik  atau  cara  mengumpulkan  data dengan  jalan  mengadakan  pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung”.
Pada  penelitian  ini,  observasi  yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati tentang segala sesuatu yang dapat mendukung permasalahan penelitian, seperti lokasi  penelitian,  proses,  dan  hasil-hasil pembangunan yang ada di tempat penelitian, serta  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan data-data tentang lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat desa, serta aspek- aspek sosial ekonomi masyarakat desa yang ada.

## Wawancara
Menurut  Moloeong,  (2012:  186) “Wawancara  adalah  percakapan  dengan maksud  tertentu.  Percakapan  itu  dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)  yang  mengajukan  pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.
Peneliti melakukan wawancara dengan  maksud  mendapatkan  gambaran lengkap  tentang  masalah  yang  diteliti. Dalam  penelitian  ini  diperlukan  beberapa informan yang dianggap memahami masalah yang diteliti. Oleh sebab itu peneliti sebelum  wawancara,  perlu  menentukan informan  kunci.  Beberapa  pertimbangan dalam  menentukan  informan  kunci,  yaitu
Kepala  Desa,  ketua  dan  anggota  BPD  Desa Pulosari,  tokoh  masyarakat  dan  masyarakat Desa Pulosari adalah mempunyai pengetahuan  yang luas tentang fungsi  BPD, serta  hasil-hasil  pembangunan  yang  telah dicapai  Desa  Pulosari,  mengetahui  arah pembangunan  di Desa  Pulosari,  dan memahami aspek-aspek sosial dan ekonomi.

## Dokumentasi
Menurut  Sugiyono,  (2015:  326) “Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk  tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari soseorang”.
Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi  dan  wawancara  dalam  penelitian kualitatif.  Metode  ini  sangat  penting  juga dalam  mengumpulkan  data  karena  jika  ada kekeliruan datanya masih tetap karena  yang di  amati  adalah  benda  mati.  Pengumpulan data  dengan  meneliti  catatan-catatan  sangat penting  dan  sangat  erat  hubungannya dengan obyek penelitian.

## Teknik Analisis Data
Menurut  Sugiyono,  (2015:  333) menjelaskan  analisis  data  adalah  proses mencari  dan  menyusun  secara  sistematis data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara, catatan  lapangan,  dan  dokumentasi,  dengan cara  mengorganisasikan  data  ke  dalam kategori,  menjabarkan  ke  dalam  unit-unit, melakukan  sintesa,  menyusun  ke  dalam pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  yang akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan sehingga  mudah  difahami  oleh  diri  sendiri maupun orang lain.
Setelah data dari lapangan seperti wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi telah  terkumpul,  kemudian  peneliti  harus menganalisis  data-data  tersebut.  Peneliti dalam  menganalisis  data  harus  dengan menggunakan indikator-indikator diskriptifnya sehingga perubahan-perubahan dapat terlihat. Analisis data dapat dilakukan sebelum  di  lapangan  dan  selama  proses  di lapangan.
Adapun analisis data selama dilapangan  menurut  model  Milles  dan Huberman  (Satori  dan  Komariah,  2012: 218-220)  ada  3  yaitu  sebagai  berikut: Reduksi  Data  ( Reduction );  Penyajian  Data ( data display ) dan
Conclusion
Drawing/Verification

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah  BPD dan  Anggota  Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulosari Desa Pulosari sudah memiliki Badan Permusyawaratan  Desa  sejak  tahun  2001 dan telah mengalami pergantian kepengurusan  3  kali.  2  kali  masa  jabatan terakhir sampai sekarang di ketuai oleh Drs. Mansur  sejak  tahun  2006  -  2017.  Sekarang ini  di  Desa  Pulosari  telah  memiliki kepengurusan Badan Permusyawaratan
Desa  yang  diketuai  oleh  Drs.  Mansur.
Mengenai keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Pulosari ada 9 orang terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 bendahara, dan 6 anggota.

## Keterlibatan BPD dalam pembangunan
Di  Desa  Pulosari  semua  pembangunan telah  direncanakan  dan  ditetapkan  dalam peraturan  desa.  Dimana  peraturan  desa  itu sendiri  dibuat  dan  ditetapkan  oleh  Kepala Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa. Mengenai isi peraturan desa yang berhubungan  dengan  pembangunan  di  Desa Pulosari  telah  diatur  dalam  APBDes. Sebelum  disahkannya  APBDes,  Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama dengan tokoh  masyarakat,  tokoh tani, tokoh pemuda,  Ketua  RT,  RW,  LPMD,  dan pemerintah desa membuat Rancangan APBDes.  Lalu  masing-masing  RT,  RW, atau tokoh  masyarakat  itu mengusulkan apa yang perlu dibuat atau apa yang dibutuhkan masyarakat. Ide-ide atau pemikiran- pemikiran yang diusulkan harus berdasarkan pada  kepentingan  masyarakat  desa  dalam memenuhi kebutuhannya. Itu semua diusulkan  dan  dimusyawarahkan  dalam forum  rapat  desa.  Setelah  rancangan APBDes itu jadi, maka Badan permusyawaratan  desa  bersama  pemerintah
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 Maret 2017, hal 145-158 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship

## ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
desa membuat peraturan desa. Jadi APBDes itu  nanti  akan  di  Perdeskan,  sehingga dengan hal ini program-program pembangunan  yang  telah  ditetapkan  dalam perdes APBDes itu nantinya akan terstruktur dan  dapat  dirasakan  kebermanfaatannya oleh semua warga.
Dalam  proses  pembangunan  di  Desa Pulosari  ada  3  lembaga  pemerintahan  desa yang  memiliki  peran  yang  sangat  krusial yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  Desa.  Kepala  desa  bersama BPD menetapkan APBDes untuk pembangunan.  Setelah  APBDes  untuk pembangunan ditetapkan atau disahkan oleh Kepala desa, maka selanjutnya dalam urusan jalannya  pembanguan  itu  akan  diserahkan kepada  pihak  LPMD  selaku  pelaksana kegiatan  pembangunan.  Kemudian  dalam hal  proses  pembangnan  ini  pihak  Badan Permusyawaratan  Desa  atau  BPD  memiliki tugas yaitu sebagai pengontrol dan pengawasan  pembangunan.  BPD  hanya sebatas mengontrol dan mengawasi jalannya pembangunan  saja.  Lalu  untuk  pelaksanaan pembangunan  dari  awal  pembangunan hingga pembangunan itu selesai dilaksanakan,  semua  itu  diserahkan  kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Jadi  supaya  pembangunan  itu  bisa berjalan  dengan  baik  maka  harus  ada kesinergian  antara  3  lembaga  pemerintahan desa  itu  yaitu  Kepala  desa,  Badan Permusyawaratan  Desa,  dan  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
Efektifitas Peran Dan  Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan  Desa  Pulosari  Kecamatan Jambon  Kabupaten  Ponorogo  Masa Jabatan 2012-20017
Efektifitas  Badan  Permusyawaratan Desa  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Efektifitas berarti “keberhasilan”. Efektifitas  itu  sendiri  berasal  dari  kata efektif yang dalam penelitian ini maksudnya
adalah keberhasilan Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  menjalankan fungsi  dan  perannya  untuk  pembangunan desa.  Drs.  Mansur  selaku  ketua  Badan Permusyawaratan Desa Pulosari
menerangkan  bahwa  efektifitas  merupakan keberhasilan  Badan  Permusyawaratan  Desa dapat  dilihat  atau  diukur  dari  jalannya program-program  pembangunan  yang  telah direncanakan  dan  ditetapkan  bersama. Selain itu keberhasilan Badan Permusyawaratan  Desa  dapat  dilihat  dari jalannya  peran  BPD  sebagai  pengawasan dalam pemerintahan daerah dan pengawasan dalam pembangunan.
Menurut  Bapak  Senun  selaku  Kepala Desa  Pulosari  menjelaskan  suatu  pekerjaan disebut  efektif  apabila  tercapainya  tujuan atau  sasaran  yang  telah  direncanakan  dan ditentukan. Jadi disini Badan Permusyawaratan  Desa  dapat  dikatakan efektif apabila
program-program pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan  dan  ditetapkan  dapat  tercapai dan  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat.  Jadi dari sini untuk mengetahui tingkat keefektifan atau keberhasilan Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  menjalakan fungsi  dan  perannya  dapat  dilihat  dari program-program  pembangunan  yang  telah tercapai.  Apabila  program  pembangunan yang  telah  ditetapkan  bisa  tercapai,  maka Badan Permusyawaratan Desa bisa dikatakan efektif dalam menjalankan tugasnya.
Hasil dari  pembahasan  yang  telah  di utarakan  diatas  yaitu  dapat  dilihat  dari beberapa  aspek,  secara  garis  besar  yang dapat  disimpulkan  oleh  peneliti  dalam pembahasan  diatas  yaitu  tentang  efektifitas Badan  Permusyawaratan  Desa  Pulosari. Efektivitas disini adalah keberhasilan Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  menjalankan fungsi  dan  perannya  untuk  pembangunan desa.  Efektifitas  merupakan  keberhasilan Badan  Permusyawaratan  Desa  dapat  dilihat atau  diukur  dari  jalannya  program-program pembangunan  yang  telah  direncanakan  dan
ditetapkan  bersama.  Selain  itu  keberhasilan Badan  Permusyawaratan  Desa  dapat  dilihat dari jalannya peran BPD sebagai pengawasan dalam pemerintahan daerah dan pengawasan  dalam  pembangunan.  Jadi disini  Badan  Permusyawaratan  Desa  dapat dikatakan  efektif  apabila  program-program pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan  dan  ditetapkan  dapat  tercapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi  dari  sini  untuk  mengetahui  tingkat keefektifan atau keberhasilan Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  menjalakan fungsi  dan  perannya  dapat  dilihat  dari program-program  pembangunan  yang  telah tercapai.  Apabila  program  pembangunan yang  telah  ditetapkan  bisa  tercapai,  maka Badan Permusyawaratan Desa bisa dikatakan efektif dalam menjalankan tugasnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang “Efektifitas  peran  dan  kedudukan  Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten  Ponorogo  masa  jabatan  2012- 2017”  melalui  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi maka dapat disimpulkan sebagai  berikut  :  Badan  Permusyawaratan Desa  di  Desa  Pulosari  telah  menjalankan fungsi  dan  perannya  dengan  baik  dalam pembangunan  desa.  Dalam  menjalankan fungsinya menetapkan peraturan desa bersama  kepala  desa,  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  sudah dijalankan dengan baik. Semua keluhan dan aspirasi  dari  masyarakat  selama  ini  sudah dilayani dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai  lembaga  pengawasan  terhadap jalannya  pemerintahan  dan  pembangunan juga  sudah  sesuai  atau  sudah  dijalankan dengan  baik.  Pelaksanaan  fungsi  dan  peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan  mulai  dari  awal  perencanaan program  sampai  pembangunan  itu  selesai, sudah dilakukan dilakukan Badan Permusyawaratan  Desa  dengan  efektif.
Terbukti dari program-program pembangunan  yang  telah  direncanakan sudah  dapat  direalisasikan  dan  dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat.  Keberhasilan  kinerja  Badan Permusyawaratan  Desa  dapat  di  ukur  dari tingkat  keberhasilan  pembangunan.  Hasil pembangunan  di  desa  Pulosari  merupakan perwujudan dari kinerja
Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa
memiliki peranan penting dalam pembangunan  terutama  untuk  kemajuan desa  dalam  hal  ini  di  Desa  Pulosari.  Mulai dalam  perencaan  program  pembangunan, penetapan  anggaran  pembangunan,  sampai terlaksananya pembangunan semua dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa,  tentunya  dibantu  dengan  lembaga pemerintahan desa lainnya, serta masyarakat itu  sendiri.  Sesuai  dengan  fungsi  dan  peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pembangunan. Hasil pembangunan  yang  telah  dicapai  Badan Permusyawaratan  Desa  di  Desa  Pulosari Kecamatan  Jambon  Kabupaten  Ponorogo pimpinan  Drs.  Mansur  masa  jabatan  2012  - 2017  meliputi  renovasi  kantor  kepala  desa atau  balai  desa,  saluran  irigasi  persawahan, saluran  irigasi  samping  jalan,  MCK/Toilet, pembuatan talut, pengaspalan jalan, pelebaran jembatan desa dan lain sebagainya.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang “Efektifitas  peran  dan  kedudukan  Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten  Ponorogo  masa  jabatan  2012- 2017”  melalui  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi maka dapat disimpulkan sebagai  berikut  :  Badan  Permusyawaratan Desa  di  Desa  Pulosari  telah  menjalankan fungsi  dan  perannya  dengan  baik  dalam pembangunan  desa.  Dalam  menjalankan fungsinya menetapkan peraturan desa bersama  kepala  desa,  menampung  dan
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 Maret 2017, hal 145-158 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship

## ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
menyalurkan  aspirasi  masyarakat  sudah dijalankan dengan baik. Semua keluhan dan aspirasi  dari  masyarakat  selama  ini  sudah dilayani dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa sebagai  lembaga  pengawasan  terhadap jalannya  pemerintahan  dan  pembangunan juga  sudah  sesuai  atau  sudah  dijalankan dengan  baik.  Pelaksanaan  fungsi  dan  peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan  mulai  dari  awal  perencanaan program  sampai  pembangunan  itu  selesai dan sudah dilakukan Badan
Permusyawaratan  Desa  dengan  efektif.
Terbukti
dari program-program pembangunan  yang  telah  direncanakan sudah  dapat  direalisasikan  dan  dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat.  Keberhasilan  kinerja  Badan Permusyawaratan  Desa  dapat  di  ukur  dari tingkat  keberhasilan  pembangunan.  Hasil pembangunan  di  desa  Pulosari  merupakan perwujudan dari kinerja Badan
Permusyawaratan  Desa  dan  Pemerintah Desa.
Badan Permusyawaratan Desa
memiliki peranan penting dalam pembangunan  terutama  untuk  kemajuan desa  dalam  hal  ini  di  Desa  Pulosari.  Mulai dalam  perencaan  program  pembangunan, penetapan  anggaran  pembangunan,  sampai terlaksananya pembangunan semua dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa,  tentunya  dibantu  dengan  lembaga pemerintahan desa lainnya, serta masyarakat itu  sendiri.  Sesuai  dengan  fungsi  dan  peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pembangunan.
Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan simpulan  yang  diperoleh  peneliti  dalam penelitian  tentang  Efektivitas  Peran  dan Kedudukan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  Dalam  Pembangunan  Desa  (Studi Kasus di Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Kabupaten  Ponorogo  Masa  Jabatan  2012- 2017).  Maka  diajukan  beberapa  saran  yang
dapat  diterapkan  bagi  lembaga  pemerintah desa  dalam  pembanguan  desa  untuk kemajuan  Desa  Pulosari.  Saran  ini  diajukan kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang lama, Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,  dan  masyarakat  Desa  Pulosari, antara lain:

## Bagi Badan Permusyawaratan Desa
Yang  selama  menjabat  sebagai  Badan Pemerintahan  Desa  masa  jabatan  2012- 2017,  program-program  pembangunan  yang telah  direncanakan  sudah  bisa  dilaksanakan dengan baik dan hasilnya pun bisa dirasakan oleh  masyarakat. Akan  tetapi dalam pembangunan  itu  sendiri,  hasil  daripada pembangunan  belum  merata  dibeberapa wilayah  di  Desa  Pulosari,  khususnya  di Dusun  Sawahan.  Seharusnya  pembangunan itu  dilaksanakan  secara  merata  disemua dukuh.  Agar  kebermanfaatan  pembangunan itu  bisa  dirasakan  oleh  semua  masyarakat Desa Pulosari.
Serta Badan Permusyawaratan
diharapkan  agar  dapat  menjalankan  tugas dan fungsinya secara optimal untuk kemajuan  Desa  Pulosari.  Program-program pembangunan  yang  belum  tercapai  Badan Permusyawaratan  Desa  dapat  diselsesaikan dengan  baik.  Dan  dalam  penyusunan program-program selanjutnya haruslah lebih mengutamakan  kebermanfaatarmya  bagi masyarakat serta mengutamakan pemerataan pembangunan.  Karena  percuma  apabila membuat program pembangunan, sedangkan pembangunan  itu  nantinya  tidak  dapat dirasakan masyarakat Desa Pulosari. Aspirasi  dari  masyarakat  juga  harus  lebih diutamakan  dan  lebih  diperhatikan.  Intinya lebih pro dengan masyarakat.

## Untuk Kepala Desa
Kepala  Desa  juga  memiliki  peranan penting  untuk  kemajuan  desa.  Dalam pembangunan  desa  Kepala  Desa  juga meliliki peran yang penting yaitu menetapkan  peraturan  desa  bersama  Badan Permusyawaratan  Desa.  Selama  ini  Kepala Desa  Di  Desa  Pulosari  dirasa  kurang transparan mengenai dana-dana yang
dikeluarkan  untuk  pembangunan.  Kepala Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa harus  saling  bekeijasama  dengan  baik karena dua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan desa apalagi yang  menyangkut  hal  kemajuan  desa termasuk dalam hal pembangunan.
Untuk Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat merupakan salah satu lembaga pemerintahan desa yang bertugas melaksanakan pembangunan. Seharusnya Lembaga
Bemberdayaan  Masyarakat  harus  mampu bersinergi  dengan  baik  dengan  Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dalam  hal  pembangunan.  Karena  dengan kesinergian  itu  pembangunan  akan  cepat diselesaikan  dan  dapat  berjalan  dengan optimal, serta dapat mempunyai kebermanfaatan bagi masyarakat desa.

## Untuk Masyarakat
Selama  ini  partisipasi  masyarakat  Desa Pulosari  dalam  pembangunan  cukup  baik, diharapkan
dalam pembangunan-
pembangunan berikutnya yang telah diprogramkan  oleh  pemerintahan  desa, partisipasi  masyarakat  Desa  Pulosari  tetap antusias  dalam  berpartisipasi.  Masyarakat juga  harus  turut  serta  dalam  pengawasan jalannya pemerintahan desa agar desa dapat berkembang  dengan    baik  serta  dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin Suprihantini. 2007. Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Klaten: Cempaka Putih.
Aprillia. T, dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat . Bandung :
Alfabeta.
Azam Awang. 2010. Implementasi
Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djam’an Satori dan Aan Komariah. 2012.
Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta.
Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Husein Umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Huvat. 2015. Efektivitas Kerja Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program PNPM Di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam ULU. Journal Pemerintahan Integratif, 3 (1) , 76-87
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Efektifttas. (Online), /http://caripengertian.com/2014/04/ku mpulan-teori- efektifita-s.html. Diunduh 25 Maret 2017).
Lexy J. Moleong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Moch. Solekhan. 2012. Penyelenggaraan pemerintahan desa . Malang : Setara Press.
Rahardjo Adisasmita. 2013. Pembangunan Perdesaan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Raharwindy, dkk. Efektivitas Penyelenggaraan  E-Goverment  Pada Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu
Kota  Malang. Jurnal  Administrasi Publik (JAP), 3, (12), 76-87.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi ( Mixed Methode). Bandung: Alfabeta.
Soenarjo, S. (2014). Implementasi Peraturan Desa  No.  3  Tahun  2009  Terhadap Ketertiban  Penyelenggaraan  Hajatan Di  Desa  Sirapan  Kecamatan  Madiun Kabupaten
Madiun Tahun
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 Maret 2017, hal 145-158 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
2014. Citizenship  Jurnal  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 2 (2), 102-124.
Totok, M dan Poerwoko, S. 2013 .
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung:
Alfabeta.
Unang. S. 1984. Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. Bandung : TARSITO.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. http://hukumonline.com, Diunduh 20
Maret 2017).
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
(http://hukumonline.com, Diunduh 20 Maret 2017).