## Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019

## PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS KEMITRAAN DI SEKOLAH UMUM
Oleh:
Fathur Rahman
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember, Jawa Timur, Indonesia
farae39@gmail.com

## ABSTRAK
Pendidikan  Agama  Islam  di  sekolah  umum  masih  terkesan  berfungsi  sebagai schooling , indikasinya  adalah  pembelajaran  PAI  terjebak  dalam  hal-hal  yang  formal  (teoritis)    bukan pemaknaan  dan  hanya  menyentuh  ranah  kognitif.  Seharusnya  PAI  benar  benar  berungsi education nilai ajaran Islam sehingga proses pembelajaran secara continue mulai dari proses moral  knowling,  moral  feeling ,  hingga moral  action. Oleh  karena  itu  pengembangan  PAI perlu dikembangkan agar tujuan tercapai secara efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan; (1) mereaktualisakan  PAI  di  sekolah  umum  dengan  merombak minset bahwa  PAI  harus menyentuh segala aspek kehidupan, bukan sebatas agama saja. (2) Pembelajaran PAI harus kontekstual  dan  multi  wawasan,  maka  dibutuhkan  alternatif  strategi,  salah  satunya  adalah Pendidikan Agama Islam berbasis kemitraan. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas output sekaligus menyeleraskan antara autput dengan kebutuhan masyarakat.

## A. PENDAHULUAN
Potret Pendidikan agama Islam di sekolah umum dapat diamati dari minimnya alokasi jam yang disediakan, yaitu rata-rata 2 jam per minggu. Hal ini jelas bahwa pendidikan agama Islam akan sulit mencapat tujuannya. Bagaimaan mungkin membekali peserta didik pendidikan agama yang komprehensif dan kontekstual sehingga peserta didik memiliki pengetahuan, sekap dan skill agama yang memadai.
Maka  tidak  salah  kiranya,  jika  krisis  moral  di    Indonesia  disebabkan  kegagalan pembinaan mental. Hal ini menjadi indikator kuat  bahwa PAI mengalami kegagalan  dalam membina peserata didik menjadi insan yang beriman dan bertaqwa. Menurut Nurkhalis Majid bahwa  tidak  efektifnya  Pendidikan  Agama  Islam  disebabakan  pembelajaran  PAI  terjebak pada  hal-hal  yang  bersifat  formal  dan  hafalan,    bukan  pada  pemaknaannya  (Majid, 2005:165).  Proses belajar mengajar diakui selama ini berfokus pada usaha mencapai r target

## Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
kurikulum yang telah ditentukan, padahal yang diperlukan adalah penciptaan  suasana riligiius yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam ke peserta didik.
Maka jika diamati,
PAI lebih mengarah ke fungsi penyekolahan (schooling), sedangkan sebagai fungsi pendidikan (education) nilai dan ajaran islam  masih  kurang  efektif.(  Hamami,  2006:1)  .  Hal  ini  terlihat    dari  beberapa  aspek, yakni: pertama faktor politis dari pada pemikiran filosofos-pedagogis  kerap mempengaruhi pengembangan  kurikulum. Kedua pengembangan  kurikulum  PAI  masih  bersifat parsial. Ketiga, pencapaian target  kurikulum  menjadi  orientasi kurikulum  PAI  ( materi oriented) dari pada kompetensi dasar dalam melakukan perbuatan dan pemecahan problem keagamaan siswa. Keempat aspek kognitif  menjadi tolak ukur pembelajaran PAI. sehingga tidak  dapat  mengembangkan  kepribadian  siswa  secara  integratif  dan  realistis  dengan kehidupan.
Berdasarkan uraian tersebut, urgen sekali untuk dipkirkan bagaimana pengembangan dan  peningkatan  mutu  pendidikan  Islam  di  sekolah  umu  khususnya  yang  notabene  minim pembelajaran agama Islam. Oleh karena itu,. Hal ini dapat dilakukan dengan meng konstruks dan  memetakan  pemikiran  pendidikan  yang    teoritis  dan  substansi  pemikiran  serta  sikap dalam merespon persoalan pendidikan Islam, sosial, politik, moral di Indonesia. Kemudian ditelaah  secara  kritis  dan  dicarikan  jalan  solusi,  sehingga  pendidikan  Islam  yang  ada disesuikan dan dikembangkan dalam konteks keindonesiaan di masa depan. Maka tulisan ini berusaha  untuk  memotret eksistensi  PAI  di  sekolah  umum  dan  upaya  mengembangkannya dengan  alternatif  strategi  sebagai  solusi  terhadap  probelem  pendidikan  agama  Islam  di sekolah umu selama ini.
B. PEMBAHASAN
1. Eksistensi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum
a. Sejarah Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum
Secara historis, eksistensi  Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dapat dibagi menjadi empat periode, yaitu periode penjajahan, orla, orba dan era roformasi. Pada masa penjajahan,  agama tidak mendapat ruang di sekolah umum. Pendidikan agama hanya diberikan dan berkembang di tengah-tengah keluarga, bukan di sekolah. Hal  ini  terbukti  karena  Kolonial  Belanda  selain  menjajah    territorial,  Belanda  juga membawa misi kristenisasi di Indonesia.
Sehingga  pasca  VOC  diambil  alih  oleh  Hindia  Belanda  (1816)  sekolah semakin meluas dan banyak kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap umat Islam.

## Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019
Salah  satunya  adalah  kebijakan  yang  diputuskan  oleh  Van  den  Boss  (Gubernur Jenderal di Jakarta) bahwa sekolah-sekolah gereja sangat diperlukan sebagai sekolah pemerintah  dan  perlu  didirikan  satu  sekolah  agama  Kristen  disetiap  keresidenan (Zuhairi  dkk,2011:148).  Hal  ini  jelas  bahwa  pemerinah  Belanda  menekan  dan membatasi  ruang  gerak    pendidikan  islam  untuk  berkembang,  bahkan  Pemerintah Belanda  membentuk  badan  yang  bertugas  khusus  (  Presterraden)  mengeluarkan kebijakan  untuk  menghambat  perkembangan  pendidikan  Islam,  diantaranya  adalah mewajibkan minta izin bagi siapapun yang memberikan pengajaran agama,yang nasi dikenal dengan istilah Ordonasi Guru ( Zuhairini, dkk. 2011:149), disamping itu juga pemerinyah  kolonial  belanda  membuat  kebijakan  Sekolah  Liar  (Wide  School Ordonatie),  membatasi  kegiatan  keagamaan.  Namun  diluar  dugaan,  justru  dengan kebijiakan kebikan tersebut justru membangkitkan semangat para tokoh islam untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta atau organisasi sosial keagamaan.
Pada  pemerintah Jepang  tidak  jauh  berbeda,    Jepang  berstrategi  seolah  olah membantu kepentingan umat Islam . Zuarini dkk (2011:151-152) menjelaskan bahwa diantara  siasat  Jepang  adalah  kantor  urusan  agama  diserahkan  kepada  umat  Islam, pondok  pesantren  mendapat  donasi,  sekolah  negeri  diberi  pelajaran  budi  pekerti, bahkan Jepang melegalisasi berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Hal ini semua dilakukan agar Jepang mendapat dukungan dari Indonesia.
Walhasil,  pendidikan  agama  Islam  pada  masa  penjajahan  Belanda  dibatasi bahkan dilrang, sedangkan pada masa penjajahan Jepang mendapatkan legalitas untuk diajarkan di sekolah umum.
Pada  Masa  orde  lama, eksistensi  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  umum mulai  berkembang  meskipun  terdapat  kendala  kendala  baik  secata  politis  maupun non-politis.  Salah  satu  buktinya  adalah  dengan  diterbitkannya  peraturan  bersama Menteri  Pendidikan  Pengajaran  dan  Kebudayaan  dan  Menteri  Agama  Nomor: 1142/Bhg. A (Pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan Nomor:1285/K-7 (Agama) tanggal 12 Desember 1946 menetapkan bahwa pendidikan Agama  diberikan mulai kelas IV sampai kelas Vi di Sekolah Rakyat. Sedangkan kelas I sampai kelas III tidak boleh diberikan). Pada tahun 1951 secara resmi pendidikan Agama diberlakukan di sekolah-sekolah  Negeri    mulai  dari  SR,  SMP,  SMA  dan  sekolah  kejuruan.  (Yunus, 1996:357-359).  Berdasarkan  hal  tersebut  nampak  jelas  bahwa  secara  yuridis  PAI

## Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019
mendapat kedudukan yang jelas,  meskipun PAI hanya sebagai pelengkap bukan mata pelajaran wajib.
Pada  masa  orde  baru,  eksistensi  PAI  di  sekolah  umum  sekolah  umum menemukan  momentumnya  dan  semakin  kokoh  kedudukannya  dengan  kebijaka- kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilihat di GBHN tahun 1973, 1983, 1988,maupun 1993, bahwa PAI sudah  menjadi mata pelajaran wajib bagi semua jenjang pendidikan.
Era  reformasi  lahir  sebagai  koreksi  dan  penyempurnaan  dari  kebijakan- kebijakan sebelumnya dalam semua bidang termasuk bidang pendidikan dan agama. Eksisten  PAI    lebih  terlegalisasi  dan  semakin  jelas  di  semua  jenjang  pendidikan. Paradigma pendidikan karakter berbanding lurus dengan peningkatan PAI semakin memperkokoh  kedudukan  PAI  sebagai  mata  pelajaran  yang  menentukan  mutu pendidikan di sekolah. Ini terbukti secara legalitas terakomodir di Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Problem Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum
Ada beberapa aspek yang menjadi problematika pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum, diantaranya aitu; Problem Mindset tentang pemahaman pendidikan Agama  Islam,  problem  Pembelajaran  PAI  yang  dihadapi  guru  dan  problem manajemen.
Pertama, pemahaman dikotomi bahwa pendidikan agama berlawanan dengan pendidikan non-agama yang menyebabkan umat Islam mengalami keterbelakangan. Ditambah  lagi  munculnya  cendikiawan  sekuler  yang  melahirkan  pendidikan  ala barat.  Hal  ini  menyebabkan  terjadinya  gap  antara  kaum  intelektual  sekuler  dan ulama, sehingga ulama’  dipersepsikan sebagai sosok yang hanya mengerti persoalan keagamaan, tapi buta persoalan keduniaan. Dengan demikian pandangan dikotomis ini  jelas  berimplikasi  terhadapat  pengembangan  pendidikan  agama  Islam  yang notabene  hanya  berorientasi  keakhiratan  saja.  Maka  pendekatan  yang  digunakan lebih bersifat doktriner dan absolutis. Sehingga pendidikan agama Islam di sekolah umum  ini hanya dipandang melalui aspek kognitif atau nilai dalam bentuk angka saja,  tidak  dipandang  bagaimana  siswa  didik  mengamalkan  dalam  dunia  nyata sehingga  belajar  agama  sebatas  menghafal  dan  mencatat.  Hal  ini  mengakibatkan pelajaran agama Islam bersifat  teoritis dan tidak realistis dalam dinamika kehidupan.
Kedua,  setidaknya  ada  lima  problematika  yang  dihadapi  guru  dalam pendidikan agama Islam, yaitu (1) peserta didik berasal dari latar belakang beragama

## Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019
yang  berbeda-beda  (siswa  yang  berasal  dari  keluarga  yang  taat  beragama,  kurang taat beragama, dan bahkan tidak peduli dengan agama), disamping faktor-faktor lain yang mempengaruhi peserta didik seperti; minat belajar, keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. (2). Masalah lingkungan belajar.
Di era multi peradaban dan digital yang tidak dicegah kebeadaannya menyebabkan semua itu mempengaruhi psikologis lingkungan belajar, baik siswa, tenaga pendidik dan  kependidikan  serta  stekholder  setiap  lembaga  pendidikan.  Hal  ini  akan berimplikasi padat minat belajar, dekadensi moral. (3) Kompetensi Guru masih jauh dari apa yang di amanahkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Pengembangan Pendidikan Agama Islam
a. Reaktualisasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum
Secara  subtantif,  perubahan  dogmatis  dan  tradisional  menuju  kepada pembelajaran  PAI  yang  lebih  dinamis-aktual  dan  kontekstual  merupakan  aspek penting yang harus dibangun dan mutlak dilakukan oleh sekolah umum dalam upaya reaktualisasi  pendidikan  agama  islam.  Maka  setidaknya  ada  dua  hal  yang  harus dilakukan sekolah umum, yaitu
Pertama,  implementasi  pembelajaran  kontekstual  dalam  PAI.  Untuk mengimplementasikan  pendekatan  kontekstual  tersebut  tersebut  diperlukan  modal dasar antara lain : pendekatan filosofis dalam memahami teks-teks agama, supaya tidak kehilangan ide-ide segar yang actual dan kontekstual. Hal ini akan memperluas paradigma bahwa  materi PAI tidak sebatas persoalan agama , tetapi juga menyentuh wilayah  sosial.  Abdurahman  Assegaf  menjelaskan  bahwa  setidaknya  ada  empat orientasi wawasan PAI yang relevan. Pertama , PAI berwawasan kebangsaan. Kedua, PAI berwawasan demokratis. ketiga, PAI berwawasan HAM. Keempat, PAI  berwawasan  pluralism.  Dalam  jangka  panjang,  keempat wawasan  PAI  diatas  diharapkan  mampu  memberikan  kontribusi  nyata  dalam mengurangi  problematika  ekonomi,  moral,  sosial,  dan  politik  bangsa Indonesia.(Assegaf, 2004:295)
Kedua, pada dasarnya Pendidikan Agama Islam di sekolah lebih  diarahkan pada level moral action , yakni agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompetensi  (competence),  tetapi  sampai  memiliki  kemauan  (will),  dan  kebiasaan (habit)  dalam  mewujudkan ajaran  dan  nilai-nilai agama  tersebut  dalam  kehidupan

## Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019
sehari-hari.  Menurut  Lickona  bahwa  untuk  mendidik  moral  anak  sampai  pada tataran moral  action diperlikan  tiga  proses  pembinaan  secara  berkelanjutan  mulai dari proses moral knowling, moral feeling , hingga moral action. (1991)
Hal  ini  akan  merubah  cara  pandang  bahwa  kurikulum  akan  mengarahkan kepada    pembelajaran  yang  dinamis,  dan  kontekstual  materi  serta  realistis  dengan perkembangan.  Maka  setidaknnya  ada  empat  jenis    kurikulum  menurut    Beane membag  kurikulum  dalam  empat  jenis,  yaitu  :  (1)  kurikulum  sebagai  produk,  (2) kurikulum  sebagai  program,  (3)  kurikulum  sebagai  hasil  belajar  yang  diinginkan, dan  (4)  kurikulum  sebagai  pengalaman  belajar  bagi  siswa.  Dan  hamper  sama menurut  Said  Hamid  Hasan  yang  berpendapat  bahwa  setidak-tidaknya  ada  empat dimensi kurikulum, yaitu (a) kurikulum sebagai suatu idea atau konsep (b) kurikulum sebagai  rencana  tertulis  (c)  kurikulum  sebagai  suatu  kegiatan  atau  proses,  dan  (d) kurikulum sebagai hasil belajar.(Suyanto, 2000:60)
b. Kerjasama Sekolah Umum dengan Lembaga Pendidikan Islam
Era  kompetetif  melahirkan  dinamika  pembangunan  yang  membuka  akses dan  peluang  untuk  melakukan  kerjasama  antar  organisasi,  baik  lokal,  nasional bahkan internasional. Sekolah sebagai organisasi pendidikan akan sulit berkembang jika  tidak  menjalin  dan  kerja  sama  dengan  organisasi  laiinya.  Bahkan,  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan menyatakan bahwa setiap sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Kerjasama  sekolah  dapat  dilakukan  dengan  lembaga  pemerintah  maupun nonpemerintah seperti perguruan tinggi, sekolah yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya.
Pendidikan  Agama  Islam  merupakan  salah  satu  mata  pelajaran  di  sekolah umum  yang  secara  prakxis  bertujuan  mengembangkan  kepribadian  muslim  yang memiliki kemampuan kognitif, afektif, normatif, dan psikomotorik, yang kemudian dikewajantakan  dalam  cara  berfikir,  bersikap,  dan  bertindak  dalam  hehidupannya. Disamping  fakto-faktor  lainnya,  minimnya  jam  pelajaran  yang  tersedia menyebabkan  tidak  optimalnya  pembelajaran  sehingga  berimplikasi  kepada efektivitas pembelajaran PAI. Oleh karena itu menjadi penting bagi sekolah untuk melakukan strategi alternatif  dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Agama Islam.   Kemitraan menjadi urgen dilakukan pihak sekolah sebagai solusi terhadap
problematika  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  umum.Sehinga  diharapakan dengan  konsep  kemitraan,  pembelajaran  PAI  lebih  kontekstual  yang  akan melahirkan peserta didik yang  berwawasan keislaman yang luas dan lebih diarahkan pada level moral action , yakni agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompetensi  (competence),  tetapi  sampai  memiliki  kemauan  (will),  dan  kebiasaan (habit)  dalam  mewujudkan ajaran  dan  nilai-nilai agama  tersebut  dalam  kehidupan sehari-hari.
Pendidikan  Berbasis  Kemitraan  dilatarbelakangi  agar  Pendidikan  Agama Islam  di  sekolah  umum  mampu  meningkatkatkan  kualitas  output  yang  bersinergi dengan kebutuhan masyarakat(Ula, 2013:103-104). Oleh karena itu dalam konteks kemitraan setidaknya ada dua hal  yang harus dilakukan, yaitu pola dan aspek apa saja yang akan dilakakukan dalam kemitraan:
1) Pola Kemitraan. (Sumardjo, 2004:88)
Ada  beberapa  alternatif  pola  kemitraan    yang  dapat  dilakukan  oleh sekolah umum dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam, diantaranya :
a) Pola Asuh
Sekolah membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang  lebih  berkualitas.  Kemitraan  dibangun  atas  dasar  misi  pengasuhan lembaga  pendidikan  Islam  yang  berkualitas  dan  kompeten  kepada  sekolah umum, seperti pondok pesantren, madrasah diniyah dan TPQ atau lembaga- lembaga keagamaan lainnya.
b) Pola Kelompok Mitra
Pola kemitraan antar kelompok mitra dengan pihak lembaga pendidikan Islam.  Lembaga  pendidikan  Islam  inilah  akan  melakukan  pembinaan terhadap  kelompok  mitra  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  agama Islam
2) Aspek Aspek Kemitraan
Aspek  aspek  yang  dapat  dikembangkan  selama  menjalin  kemitraan adalah sebagai berikut:
a) Program Kegiatan
Program kegiatan dapat dirancang oleh pihak sekolah atau pihak lembagan pendidikan  agama  Islam  atau  oleh  kedua-duanya.  Program  yang  dirancang hendak ada relevansinyai dengan tujuan pembelajaran PAI di sekolah umum.

## Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019

## b) Sarana dan Prasarana
Dalam  hal  ini,  yang  dimaksudkan  adalah  sarana  dan  prasarana  kegiatan pengembangan  program  pembelajaran  PAI  ,  seperti:  tempat  atau  ruang pelatihan dan praktek, bahan belajar dan alat peraga dan lain-lain.
c) Tenaga Pendidik
Aspek ini dapat dilakukan oleh pihak sekolah umum agar target-target tertentu  dalam  pembelajaran  PAI  dapat  tercapai  secara  optimal.  Karena faktanya  dalam  kurikulum  PAI  terdapat  materi-materi  yang  dibutuhkan keahlian khsus seperti materi haji, berkurban dan lain-lain.

## C. KESIMPULAN
Secara  historis,  eksistensi    Pendidikan  Agama  Islam  di  sekolah  umum  pada  masa penjajahan  Belanda  dibatasi  bahkan  dilarang,  sedangkan  pada  masa  penjajahan  Jepang, meskipun mendapatkan legalitas , tetapi hal itu  dilakukan agar Jepang mendapat dukungan dari  Indonesia.  Pada  masa  orde  lama,  secara  yuridis  PAI  mendapat  kedudukan  yang  jelas, meskipun PAI hanya sebagai pelengkap bukan mata pelajaran wajib. Begitu pula pada masa orde baru, eksistensi PAI di sekolah umum semakin kokoh kedudukannya dengan kebijaka- kebijakan pemerintah bahwa PAI sudah  menjadi mata pelajaran wajib bagi semua jenjaang pendidikan. Lebih-lebih pada masa reformasi eksistensi PAI  lebih terlegalisasi dan semakin jelas  dengan dicetuskannya UU Sisdiknas tahun 2003.
Setidaknya  secara  sederhana  dan  mendasar  ada  dua  hal  problematika  pendidikan Agama  Islam  di  Sekolah  Umum,  yaitu;  problem mindse t  tentang  pemahaman  pendidikan Agama Islam, problem Pembelajaran PAI yang dihadapi guru dan problem manajemen.
Pengembangan PAI di sekolah umum dapat dikontruks dengan dua hal yang mendasar sebagai  solusi  atas basic  problem dalam PAI  di  sekolah  umum,yaitu;  pertama,  reaktulisasi PAI dengan merubah mindse t dan paradigma bahwa PAI bukan sebatas agama, tetapi i PAI menyentuh aspek kehidupan lainnya. Sehingga PAI adalah pendidikan yang multi wawasan. Kedua,  PAI  berbasis  kemitraan  menjadi  salah  satu  alternatif  strategi  yang  mampu meningkatkatkan kualitas output yang bersinergi dengan kebutuhan masyarakat.

## Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  &  Majid.  Dian  Andayani,,  2005. Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis  Kompetensi. Bandung : Rosda Karya.
Assegaf , Abdurrahman. 2005. Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Islam dari Proklamasi ke Reformasi . Yogyakarta: Kurnia Kalam
Hamami  ,Tasman.  2006. Pemikiran  Pendidikan  Islam, dalam  ringkasan Desertasi Program Pasca Sarjana UIN Yogyakarta
Lickona,  Thomas.  1991. Educating  for  Character  How  Our  Schools  Can  Teach  Respect  and Responsibility . New York: Bantam Books.
Muhaimin. 2009. Rekontruksi Pendidikan Islam. Jakarta : Rajawali Press.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  19  Tahun  2007  tentang  Standar  Pengelolaan
Pendidikan
Sumardjo, dkk. 2004. Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis , Jakarta:Penebar Swadaya Suyanto & Djihan Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III, (Yogyakarta : Adicia, 2000), hlm 60
Ula, Shoimatul. Buku Pintar Teori-teori Manajemen Pendidikan Efektif . Jogjakarta: Berlian. Yunus, Mahmud, 1996. Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia.Jakarta:Hidakarya Agung Zuhairini, dkk. 2011. Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: Bumi Aksara kerjasama dengan Ditjen Bimbaga Islam Depag RI.
.