## IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
Oleh

## Devi Yulianti *)
*) Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

## ABSTRACT
This  research  was  about  the  partnership  program  of  CSR  conducted  by  the  state owned entreprise through the economic empowerment of SMEs with the provision of capital to  improve  the  revenue  to  create  prosperity.  This  study  was  aimed  to  analyze  the implementation of CSR partnership program. This study used the qualitative approach with documentation type and the documentation technique. The data analysis was done through data collection, data reduction, data display and conclusion. The results of this study stated that  the  implementation  of  the  partnership  program  of  CSR  had  a  legal  basis  in  the implementation and conducted through partnerships based on some business patterns. The CSR  partnership  program  had  the  allocations  funds  from  SOEs  net  income,  deposits, administrative  services/revenue  share/margin,  interest  on  deposits,  etc.  While recommendation  that  this  research  is  that  The  Ministry  of  SOEs  should  make  the procedures  for  implementing  the  partnership  program  that  contains  stages  in  providing funds  for  potential  partnership  established  partners,  implementing  organizations  and evaluation activities.

## Keywords : Public policy, policy implementation, corporate social responsibility (CSR), community empowerment, prosperity development.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  penganut  sistem  perekonomian  terbuka,  konsekuensi yang  harus  ditanggung  oleh  suatu  negara  yang  menganut  sistem  perekonomian  terbuka adalah  mudah  terintervensi  oleh  kondisi  perekonomian  global.  Perekonomian  Indonesia tidak  bisa  terlepas  dari  perubahan-perubahan  yang  terjadi  diperekonomian  global,  baik secara  positif  maupun  negatif.  Negara  yang  sedang  berkembang  seperti  Indonesia  belum mampu berdiri sendiri, baik untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa, konsumsi maupun jasa  produksi. Bahkan  juga  modal untuk anggaran  pembangunan,  baik pembangunan  fisik maupun pembangunan nonfisik. Terlebih ketika terjadi krisis di negara yang menjadi mitra Indonesia,  seperti  Amerika  Serikat,  Jepang,  China  dan  India.  Perlu  strategi  jitu  dalam menyiasati  agar  Indonesia  mampu  bertahan  dan  bersaing  di  tengah  persaingan  global.  Ini
merupakan  permasalahan  ekonomi  yang  merupakan  nadi  sebuah  negara,  tanpa  ekonomi suatu  negara  bisa  dikatakan  rapuh  dan  terpuruk  dengan  kompleksitas  permasalahan  sosial ekonomi masyarakatnya.
Dalam  perekonomian  terbuka,  masalah  yang  dihadapi  suatu  Negara  menjadi  lebih rumit,  dan  kebijakan  perlu  dirumuskan  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dengan  sangat baik.  Kebijakan  menurut  Anderson  (n.d.)  yaitu  serangkaian  tindakan  yang  mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna  memecahkan  suatu  masalah  tertentu  (Islamy,  2001,  p.  17).  Istilah  kebijakan  publik lebih  sering  dipergunakan  dalam  kaitannya  dengan  tindakan-tindakan  atau  kegiatan pemerintah.
Implementasi  kebijakan  yang  ada  dalam  hal  ini  adalah  program  kemitraan  dalam Corporate  Social  Responsibility (CSR)  melalui  pemberdayaan  masyarakat  untuk mewujudkan  pembangunan  kesejahteraan  pada  dasarnya  ditujukan  untuk  menyelesaikan persoalan di bidang kesenjangan sosial ekonomi (kemiskinan). Keberhasilan atau kegagalan program  ini  sangat  ditentukan  oleh  pelaksana  program,  apabila  pelaksana  program  sudah mampu  melaksanakannya  dengan  baik,  diharapkan  sasaran  dari  program  ini  akan  dapat terakomodir, karena sebuah program dapat dikatakan baik bukan hanya dilihat dari bentuk program  yang  dikeluarkan,  tetapi  apakah  program  itu  sudah  mampu  menjawab  sesuai kebutuhan  yang  diperlukan.  Pelaksana  program  yang  baik  dan  mampu  mengakomodir sasaran  yang  ada  dalam  hal  ini  masyarakat  untuk  dapat  menjawab  kebutuhan  dan mewujudkan  hasil  yang  ingin  dicapai.  Oleh  karena  itu,  implementasi  merupakan  suatu tahapan  yang  penting  dalam  kebijkan  publik.  Meskipun  suatu  kebijakan  telah  memiliki tujuan yang baik, namun dalam pengimplementasiannya terjadi kegagalan maka tujuan dari program  tersebut  tidak  akan  tercapai.  Begitu  juga  dengan  program  kemitraan  dalam  CSR melalui  pemberdayaan  masyarakat  untuk  mewujudkan  pembangunan  kesejahteraan  ini, walaupun program ini memiliki tujuan yang baik, apabila tidak diimplementasikan dengan baik maka program ini tidak akan berhasil mencapai tujuannya.
Suatu  program  kebijakan  harus  diimplementasikan  agar  mempunyai  dampak  atau tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh Udoji (1981)  yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu  yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan (Agustino, 2008, p. 140). Kebijakan-kebijakan  yang  ada  hanya  akan  berupa  impian  atau  rencana  bagus  yang tersimpan  rapi  dalam  arsip  jika  tidak  diimplementasikan.  Dalam  hal  ini  program  CSR melalui  kemitraannya  dapat  membantu  menciptakan  kesejahteraan  melalui  kegiatan pemberdayaan usaha masyarakat.
Dalam  hal  ini,  pembangunan  kesejahteraan  dapat  terwujud  melalui  peran  korporasi atau perusahaan besar melalui program CSR. Perusahaan dituntut untuk lebih berperan lebih dalam  pengembangan  dan  pemberdayaan  komunitas  masyarakat  dan  lingkungan  sekitar. Selain  alasan  di  atas,  setidaknya  terdapat  tiga  alasan  penting  mengapa  perusahaan  harus melaksanakan CSR, khususnya terkait dengan perusahaan ekstraktif. Perusahaan merupakan bagian  dari  masyarakat  dan  oleh  karenanya  wajar  bila  perusahaan  memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan  lingkungan  masyarakat.  Kegiatan  sosial  berfungsi  sebagai  kompensasi  atau  upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan ( discomfort ) pada masyarakat.
Penguatan ekonomi dapat dilakukan melalui kegiatan kemitraan dengan perusahaan untuk  menciptakan  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  CSR  dianggap  efisien  dalam menyelenggarakan  pelayanan  bagi  masyarakat  karena  berada  langsung  di  tengah-tengah masyarakat  serta  mengetahui  kondisi  kebutuhan  masyarakat  secara  langsung.  Kondisi tersebut  mempertegas  bahwa  efisiensi  proses  pembangunan  tidak  hanya  membebankan kewajiban pada satu pihak  melainkan ada kerjasama antar pihak pemerintah dalam hal ini BUMN dan sektor privat atau swasta. Contoh program CSR dari BUMN bidang perkebunan yakni  program  PTPN  7  Peduli  di  PTPN  VII  (PERSERO)  Lampung  berbentuk  program kemitraan  dengan  usaha  kecil  dan  program  bina  lingkungan  ini  menjadi  kewajiban  bagi BUMN melalui kebijakan pemerintah tertuang dalam peraturan menag BUMN nomor PER- 05/MBU/2007. Selain itu, sektor swasta peneliti mengambil contoh program CSR dari PT. Astra  Internasional  Tbk,  untuk  memberikan  kontribusi  secara  nyata  kepada  masyarakat, Grup  Astra  telah  mendirikan  sembilan  yayasan  yang  berada  di  bawah  naungan  PT.  Astra International  Tbk.  untuk  merangkul  seluruh  pemangku  kepentingan  Grup  Astra,  baik pemangku  kepentingan  internal  maupun  eksternal  sebagai  penerima  manfaat.  Astra  dan yayasan-yayasan  berkoordinasi  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  untuk memaksimalkan  manfaat  yang  dihasilkan  dan  tepat  sasaran.  Berdasarkan  hal  tersebut, peneliti  tertarik  meneliti  hubungan  program  CSR  terutama  tentang  kemitraan  ekonomi untuk  memberdayaan  masyarakat  yang  mendorong  partisipasi  masyarakat  untuk mengembangkan  potensi  yang  dimiliki  sehingga  mampu  meningkatkan  kemandirian masyarakat dan membantu mejudkan kesejahteraannya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan tentang Kebijakan Publik
Lingkup  kebijakan negara  menurut  Islamy  (2001)  yakni  serangkaian tindakan  yang ditetapkan  dan  dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang  mempunyai tujuan  atau  berorientasi  pada  tujuan  demi  kepentingan  seluruh  masyarakat.  Kebijakan Negara  tersebut  dapat  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  dipergunakan  untuk tujuan, sasaran dari program program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Untuk konteks ini  kebijakan  dapat dimaknai  sebagai  serangkaian  tindakan  pemerintah yang  bersifat  mengatur  dalam  rangka  merespon  permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat dan  mempunyai  tujuan  tertentu,  berorientasi  kepada  kepentingan  publik  (masyarakat)  dan bertujuan  untuk  mengatasi  masalah,  memenuhi  keinginan  dan  tuntutan  seluruh  anggota masyarakat.  Kebijakan  juga  memuat  semua  tindakan  pemerintah  baik  yang  dilakukan maupun  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  dalam  pelaksanaanya  terdapat  unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi.
Tidaklah mudah membuat kebijakan publik yang baik dan benar, namun bukannya tidak mungkin  suatu  kebijakan  publik  akan  dapat  mengatasi  permasalahan  yang  ada,  untuk  itu harus  memperhatikan  berbagai  faktor,  sebagaimana  dikatakan  Raksasataya  (n.d.) mengemukakan  bahwa  suatu  kebijakan  harus  memuat  elemen-elemen  sebagai  berikut (Islamy, 2001, p. 10):
a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
c. Penyediaan  berbagai  input  untuk  memungkinkan  pelaksanaan  secara  nyata  dari  taktik atau strategi.
Mengidentifikasi dari tujuan yang ingin dicapai haruslah memahami isu atau masalah publik,  dimana  masalahnya  bersifat  mendasar,  strategis,  menyangkut  banyak  orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan, dengan taktik dan startegi maupun  berbagai  input  untuk  pelaksanaan  yang  dituangkan  dalam  rumusan  kebijakan publik  dalam  rangka  menyelesaikan  masalah  yang  ada,  rumusan  kebijakan  merupakan bentuk  perundang-undangan,  setelah  dirumuskan  kemudian  kebijakan  publik  di implementasikan  baik  oleh  pemerintah,  masyarakat  maupun  pemerintah  bersama-sama masyarakat.
Mendasari pengertian kebijakan di atas maka dapat dikatakan bahwa kebijakan CSR termasuk  kebijakan  pemerintah  bagi  perseroan  atau  badan  usaha  mengenai  tanggung jawabnya  bagi  lingkungan  dengan  menciptakan  program-program  yang  berwawasan lingkungan serta pemberdayaan ekonomi.

## Tinjauan tentang Program
Menurut Jones (n.d.) pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan  (Nugroho,  2001,  p.  51).  Beberapa  karakteristik  tertentu  yang  dapat  membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:
a. Program  cenderung  membutuhkan  staf,  misalnya  untuk  melaksanakan  atau  sebagai pelaku program.
b. Program  biasanya  memiliki  anggaran  tersendiri,  program  kadang  biasanya  juga diidentifikasikan melalui anggaran.
c. Program  memiliki  identitas  sendiri,  yang  bila  berjalan  secara  efektif  dapat  diakui  oleh publik.
Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa program merupakan rencana atau rancangan  kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Program  merupakan  suatu  unit  atau  kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, juga berlangsung dalam proses  yang berkesinambungan  dan  terjadi dalam suatu organisasi  yang  melibatkan sekelompok orang.

## Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan
Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi  perilaku  birokrat  pelaksana  agar  bersedia  memberikan  pelayanan  dan mengatur  perilaku  kelompok  sasaran.  Implementasi  adalah  sesuatu  yang  dilakukan  untuk menimbulkan  dampak  atau  akibat  itu  dapat  berupa  undang-undang,  peraturan  pemerintah, keputusan  peradilan  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  lembaga-lembaga  pemerintah  dalam kehidupan kenegaraan (Wahab, 2005).
Secara  etimologis  pengertian  implementasi  menurut  The  Merriam-Webster Dictionary  (2006)  konsep  implementasi  berasal  dari  Bahasa  Inggris  yaitu to implement . Dalam  kamus  besar  Webster  tersebut, to  implement (mengimplementasikan)  berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to  give  practicaleffect  to (untuk  menimbulkan  dampak/akibat  terhadap  sesuatu).  Sesuatu yang  dilakukan  untuk  menimbulkan  dampak  atau  akibat  itu  dapat  berupa  undang-undang, peraturan  pemerintah,  keputusan  peradilan  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  lembaga- lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  di  atas  mengenai  implementasi,  peneliti menyimpulkam  bahwa  implementasi  menunjukkan  seluruh  untuk  melakukan  perubahan melalui  sistem  baru  dalam  pemerintahan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  diharapkan
dalam  suatu  kebijakan/program.  Dengan  membuat  kebijakan  tersebut  pemerintah  harus mengkaji  terlebih  dahulu  apakah  kebijakan  tersebut  dapat  memberikan  dampak  terhadap suatu  kebijakan/program  yang  akan  dirasakan  oleh  masyarakatnya.  Karena  implementasi akan menghasilkan suatu akibat dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap suatu keputusan kebijakan yang akan dicapai dalam tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Lebih  lanjut,  dengan  menghubungkan  pengertian  implementasi  kebijakan  serta program  di  atas,  maka  peneliti  melihat  bahwa  implementasi  program  CSR  melalui pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  adalah  suatu  kebijakan  pemerintah  bagi  badan  usaha atau  perseroan  yang  dituntut  berdasarkan  tanggung  jawabnya  bagi  lingkungan  usahanya melalui  penciptaan  program  kemitraan.  Program  kemitraan  ini  tentunya  berdampak  baik bagi  masyarakat.  Implementasi  programnya  berjalan  sukses  apabila  dilihat  dari  aktor pelaksana, anggaran maupun dilaksanakan sesuai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

## Tinjauan Tentang Corporate Social Responsibility (CSR)
Konsep  CSR  dimunculkan  pertama  kali  tahun  1953,  yaitu  dengan  diterbitkannya buku  yang  berjudul Social Responsibilities of  Businessman karya  Howard  Bowen  yang kemudian dikenal dengan “Bapak CSR”. Gema CSR makin bertiup kencang ditahun 1960- an  ketika  persoalan  kemiskinan  dan  keterbelakangan  makin  mendapat  perhatian  dari berbagai  kalangan.  Tahun 1987, The  World  Commission on Evironment  and Development (WCED) dalam Brundland  Report mengembangkan  tiga  komponen  penting sustainable development, yakni economic growth , evironmental protection , dan social equity .
Pembangunan  berkelanjutan  telah  menjadi  isu  global  yang  harus  dihapami  dan diimplementasikan pada  tingkat lokal. Pembangunan  berkelanjutan  sering  dipahami hanya sebagai  isu-isu lingkungan.  Lebih dari  itu, pembangunan  berkelanjutan mencakup  tiga  hal kebijakan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan yang digambarkan oleh John Elkington dalam bagan triple bottom line sebagai  pertemuan dari tiga pilar pembangunan yaitu “orang, planet, dan keuntungan” yang merupakan tujuan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah inti dari CSR yang tidak boleh dipahami secara  parsial  sekadar  dari  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan,  ataupun  dilihat  dari lokasinya,  yakni market  place,  workplace,  environment, dan community saja,  tetapi  lebih dari  itu.  Suatu  keharusan  untuk  melihat  keterkaitan  di  antara  semua  elemen  yang membentuk  sebuah  sistem  CSR.  Hal  ini  karena  kondisi  dan  perubahan  satu  elemen  akan mempengaruhi sistem secara menyeluruh. Dengan pemahaman ini, sebuah intervensi  yang efektif dan efisien akan lebih mudah diperoleh untuk mencapai sustainability.
CSR  dan sustainability pada  dasarnya  adalah  merajut  dan  menggerakan  elemen people,  planet, dan  profit  dalam  satu  kesatuan  intervensi.  Cara  pandang  satu  kesatuan intervensi  artinya  setiap  isu  yang  terkait  dengan  CSR  harus  dikaji  dari  perspektif people, planet, dan profit dalam satu kesatuan. Adapun salah satu definisi yang cukup menarik dari lingkar  studi  CSR  Indonesia,  yakni  “upaya  sungguh-sungguh  dari  entitas  bisnis  untuk meminimalkan  dampak  negatif  dan  memaksimalkan  dampak  positif  operasinya  terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan  pembangunan  berkelanjutan’.  Dapat  dipahami  bahwa  definis  tersebut  berupaya mengajak  perusahaan  untuk  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  dan  berusaha  untuk meminimalkan  dampak  negatif  yang  timbul  dari  usahanya  demi  pembangunan  yang berkelanjutan.  CSR (Corporate  Social  Responsibility) dapat  pula  diartikan  sebagai  suatu tindakan  atau  konsep  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  (sesuai  kemampuan  perusahaan
tersebut)  sebagi  bentuk  tanggung  jawab  mereka  terhadap  sosial/lingkungan  sekitar perusahaan berada.

## Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat
Secara  konseptual  pemberdayaan  atau  pemberkuasaan (empowerment), berasal  dari kata “power” (kekuasaan  atau  keberdayaan).  Karenanya  ide  utama  pemberdayaan bersentuhan  dengan  konsep  mengenai  kekuasaan.  Kekuasaan  sering  kali  diartikan  dengan kemampuan  kita  untuk  membuat  orang  lain  melakukan  yang  kita  inginkan  terlepas  dari keinginan  dan  minat  mereka.  Ilmu  sosial  tradisional  menekankan  bahwa  kekuasaan berkenaan  dengan  pengaruh  dan  kontrol.  Pegertian  ini  mengasumsikan  bahwa  kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas  pada  pengertian  di  atas.  Kekuasaan  tidak  vakum  dan  terisolasi.  Kekuasaan senantiasa  hadir  dalam relasi  sosial  antar  manusia.  Kekuasaan tercipta  dalam relasi  sosial. Karena  itu  kekuasaan  dan  hubungan  kekuasan  dapat  berubah.  Dengan  pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya  proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal :
a. Bahwa  kekuasaan  dapat  berubah.  Jika  kekuasaan  tidak  dapat  berubah,  pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
b. Bahwa  kekuasaan  dapat diperluas.  Konsep ini menekankan pada  pengertian  kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.
Pemberdayaan  menunjukkan  pada  kemampuan  orang,  khususnya  kelompok  rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:
a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan ( freedom ), dalam arti bukan saja bebas  mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
c. Berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  dan  keputusan-keputusan  yang mempengaruhi mereka.
Dengan  demikian,  pemberdayaan  adalah  sebuah  proses  dan  tujuan.  Sebagai  proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok  lemah  dalam  masyarakat,  termasuk  individu-individu  yang  mengalami  masalah kemiskinan. Sebagai  tujuan,  maka  pemberdayaan  menunjuk pada keadaan  atau hasil  yang dicapai  oleh  sebuah  perubahan  sosial,  yaitu  masyarakat  yang  berdaya,  mempunyai kekuasaan  atau  pengetahuan  dan  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik yang  bersifat  fisik,  ekonomi,  maupun  sosial  seperti  memiliki  kepercayaan  diri,  mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan  mandiri  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  kehidupannya.  Pengertian  pemberdayaan sebagai  tujuan  seringkali  digunakan  sebagai  indikator  keberhasilan  pemberdayaan  sebagai sebuah proses (Suharto, 2014).

## Tinjauan Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan  sosial  memiliki  beberapa  makna  yang  relatif  berbeda  meskipun substansinya  tetap  sama.  Untuk  konteks  ini,  Suharto  (2014)  mengungkapkan  jika kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi yaitu:
a. Kondisi  kehidupan  atau  keadaan  sejahtera  yakni  terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai  profesi  kemanusiaan  yang  menyelenggarakan  usaha  kesejahteraan  sosial  dan pelayanan sosial.
c. Aktivitas,  yakni  suatu  kegiatan-kegiatan  atau  usaha  yang  terorganisir  untuk  mencapai kondisi sejahtera.
Konsep welfare juga  membantu  mempetegas  substansi  pembangunan  kesejahteraan sosial  dengan  menyatakan  bahwa welfare (kesejahteraan)  dapat  diartikan  sebagai “well- being” atau  “kondisi  sejahtera”.  Tetapi, welfare juga  berarti “The  provisoon  of  social services  provided  by  the  state” dan  sebagai “certain  types  of  benefits,  especially  means- tested  social  securiry,  aimed  at  poor  people”. Artinya  pembangunan  kesejahteraan  sosial merujuk  pada  pemberian  pelayanan  sosial  yang  dilakukan  oleh  negara  atau  jenis-jenis tunjangan  tertentu,  khususnya  jaminan  sosial  yang  ditujukan  bagi  orang  miskin.  Seperti halnya  pengalaman  di  negara  lain,  maka  pembangunan  sosial  memfokuskan  kegiatannya pada  tiga  bidang  yaitu  pelayanan  sosial (social  service/provisions), perlindungan  sosial (social  protection), dan  pemberdayaan  masyarakat (community/social  empowerment). Ketiga  fokus  kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan  berdasar  pada  kebijakan  atau  strategi pencegahan, penyembuhan dan pengembangan (Suharto, 2014).

## Gambar 1. Fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Sumber: Suharto, 2014.

## METODE PENELITIAN
Pendakatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sedangkan  jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan.  Penelitian kepustakaan  akan  berhubungan  dengan  data-data  yang  bersumber  dari  berbagai  dokumen tentang  program  CSR,  literatur  kebijakan  publik,  serta  teori  tentang  pemberdayaan masyarakat.  Dalam  jenis  penelitian  kepustakaan,  maka  peneliti  mengumpulkan  data dokumentasi  berupa  dokumen  dan  jurnal  tentang  CSR  yaitu  program  kemitraannya,  teori tentang kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat. Adapun teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan diantaranya: pengumpulan data, reduksi data, menampilkan data, dan
Pembangunan Kesejahteraan
Sosial Kebijakan/Strategi 1. Pencegahan 2. Penyembuhan
3. Pengembangan Perlindungan Sosial
Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Sosial
menarik  kesimpulan.  Adapun  fokus  dalam penelitian  ini dibagi  menjadi dua bagian  yaitu: (1)  Gambaran  program  kemitraan  dalam  CSR,  dan  (2)  Implementasi  program  kemitraan CSR dengan melihat pada aktor pelaksana, anggaran yang ada serta pelaksanaan tujuan atau sasaran program.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  memiliki  dua  fokus  dalam  penyajian  antara  lain  gambaran  program kemitraan  CSR  dan  implementasi  program  kemitraan  CSR  dengan  melihat  pada  aktor pelaksana, anggaran yang ada serta pelaksanaan tujuan atau sasaran program.

## Deskripsi Program Kemitraan CSR
Sujatmiko  (2012)  menyatakan  bahwa  program  kemitraan  diatur  dalam  ketentuan pasal  1  angka  6  Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Per-05/MBU/2007 tentang  program  kementruan  BUMN  dengan  usaha  kecil  dan  program  bina  lingkungan. Dalam Permen ini dinyatakan bahwa program kemitraan BUMN dengan usaha  kecil  yang selanjutnya  disebut  program  kemitraa  adalah  program  untuk  meningkatkan  kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh melalui pemanfaatan dari dari bagian laba BUMN.
Program    kemitraan  merupakan  suatu  program  pemberdayaan  dan  pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2008. Namun UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM tidak mengatur pengertian program kemitraan. UU tersebut hanya mengatur pengertian kemitraan. Dalam pasal 1 angka 13 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang  UMKM  menyatakan  bahwa  kemitraan  adalah  kerjasama  dalam  keterkaitan  usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat,  dan  menguntungkan  yang  melibatkan  pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan menengah dengan usaha besar.
Kemitraan mengandung makna sebagai tanggung jawab moral perusahaan menengah atau  besar  untuk  membimbing  dan  membina  pengusaha  kecil  mitranya  dalam  bentuk kerjasama yang dilakukan untuk lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang  sehingga  dapat  menjadi  mitra  yang  handal  untuk  menarik  keuntungan  dan kesejahteraan  bersama.    Pembinaan  dan  pengembangan  merupakan  usaha,  tindakan  dan kegiatan  yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh usaha menengah dan usaha besar terhadap usaha kecil sehingga usaha kecil dapat berkembang dan menjadi usaha besar.    Pembinaan  dan  pengembangan  ini  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  pemasaran, pembinaan dan pengembangan SDM, permodalan, manajemen dan teknologi.
Sejak  awal  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  ini  memang  telah  ada,  namanya  saja yang berbeda dan berubah-ubah. Pada dasarnya terdapat dua macam tanggung jawab sosial perusahaan yaitu yang bersifat kepedulian ekonomi dan kepedulian sosial.  Tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk kepedulian ekonomi adalah seperti yang dilaksanakan oleh BUMN  yang  dikenal  dengan  program  kemitraan  (PK).  Kepedulian  ekonomi  tersebut berbentuk pinjaman lunak kepada golongan ekonomi lemah.
Tanggung  jawab  sosial  tersebut  dapat  pula  dilakukan  melalui  pola  kemitraan  yang merupakan bentuk atau sistem yang akan dilakukan dalam kemitraan UMKM dengan usaha besar  dan  pola  kemitraan  ini  disesuaikan  dengan  sifat  usaha  yang  dimitrakan.  Pola kemitraan ini pada dasarnya dikategorikan menjadi dua yaitu pola pembinaan langsung dan
kerjasama.  Pola  pembinaan  langsung  merupakan  pola  yang  melibatkan  secara  langsung antara  usaha  besar  (perusahaan  pembina)  dan  UMKM  (mitra  binaannya).  Pola-pola pembinaan langsung menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM antara lain:
a. Pola inti plasma, contoh dalam bidang agribisnis yaitu Perkebunan Inti Rakyat (PIR).
b. Pola subkontrak.
c. Pola  waralaba,  contohnya  ayam  goreng  KFC,  Mc.  Donald,  dan  lain  sebagainya. Bisnis  kemitraan  dengan  pola  waralaba  ini  juga  telah  merambah  di  bidang  jasa seperti perhotelan, restoran, dan lain sebagainya.
d. Pola perdagangan umum.
e. Pola distribusi dan keagenan.
f. Bentuk-bentuk  kemitraan  lain  seperti  bagi  hasil,  kerjasama  operasional,  usaha patungan (joint venture) dan outsourcing.
Pola  kerjasama  merupakan  pola  pembinaan  murni.  Dalam  pola  ini  tidak  ada hubungan  bisnis  langsung  antara  perusahaan  pembina  dengan  mitra  binaan  seperti  yang terdapat dalam pola pembinaan langsung. Pola kerjasama merupakan pola kemitraan dengan kerjasama  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dengan  pihak  lain  yang  dipercaya  untuk melakukan  program  kemitraan  sebagai  bentuk  CSR  perusahaan  tersebut  (Kurniati  dan Rahmatullah,  2011).    Hal  ini  biasanya  dilakukan  oleh  perusahaan  yang  memiliki keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM), keterampilan atau akses sehingga  perusahaan memilih  untuk  menggandeng  pihak  lain  (mitra  kerjasama)  dalam  melakukan  program kemitraan  perusahaannya.  Mitra  kerjasama  tersebut  dapat  berasal  dari  unsur  pemerintah, konsultan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun akademisi. Mitra kerjasama yang telah dipilih melaksanakan mekanisme program kemitraan dengan mitra binaan perusahaan pembina  yang  meliputi  pelatihan  pengusaha  kecil,  pelatihan  calon  konsultan  pengusaha kecil,  bimbingan  usaha,  konsultasi  bisnis,  monitoring  usaha,  dan  lokakarya/seminar  usaha kecil.

## Implementasi Program Kemitraan CSR
Landasan hukum  yang mengatur khusus mengenai program kemitraan  yang dilakukan oleh  BUMN  dapat  dilihat  dari  ketentuan  UU  Nomor  19  tahun  2003  tentang  BUMN (Lembaran  Negara  No  70  Tahun  2003,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  4297)  dan Keputusan Kemeneg BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan  usaha  kecil  dan  program  bina  lingkungan  sebagai  peraturan-peraturan pelaksanaannya. Salah satu pertimbangan dalam UU Nomor 19 tahun 2003 bahwa BUMN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan  perekonomian nasional guna  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  BUMN  dalam melakukan  perananya  dalam  ikut  serta  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  adalah dengan  ikut  berperan  mengembangkan  sektor  UMKM.  Pengembangan  UMKM  nantinya akan  dapat  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  dengan  berwirausaha  dan/atau  usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
Pengembangan UMKM oleh BUMN ini diatur dalam pasal 88 ayat (1) UU Nomor 19 tahun  2003  yang  menyatakan  bahwa  BUMN  dapat  menyisihkan  sebagaian  laba  bersihnya untuk  keperluan  pembinaan  usaha  kecil/koperasi  serta  pembinaan  masyarakat  sekitar BUMN.  Peraturan  Mentri  Negara  BUMN  Nomor  Per-05/MBU/2007  tentang  program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan telah mengatur sumber dana, bentuk dan program kemitraan. Sumber dana program kemitraan berasal dari:
a. Sumber dana yang dipergunakan BUMN untuk program kemitraan dan bina lingkungan yang berasal dari penyisihan laba bersih.
b. Jasa administrasi/bagi hasil/marjin, bunga deposito, dan atau jasa giro dana kemitraan.
c. Pelimpahan dana program kemitraan dari BUMN lain.
d. Penyaluran dana dari BUMN pembina lain.
Dana program kemitraan ini dapat diberikan dalam bentuk :
a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dalam rangka meningkatkan produksi.
b. Pinjaman khusus untuk membiayai dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat  pinjaman  tambahan  dan  berjangka  pendek  dalam  rangka  memenuhi  pesanan mitra usaha binaan.
Beban pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan promosi, dan lain-lain, beban pelaksanaan bersifat hibah maksimal 20% dari dana PK.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa program kemitraan  CSR  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  kepada  mitra  usaha yaitu perusahaan kecil untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi sehingga dapat  memupuk  keuntungan  lebih  besar  dan  menjadi  usaha  yang  besar  dan  tangguh. Program  CSR  oleh  perusahaan  besar  dilakukan  melalui  pola-pola  kemitraan,  memiliki alokasi  dana  yang  berasal  dari  laba  bersih  BUMN  untuk  kegiatan  kemitraan.  Program kemitraan CSR ini memiliki landasan hukum yang banyak mengalami penyempurnaan atau perubahan.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  dan  teori  mengenai  implementasi  kebijakan  maka  peneliti memberikan  rekomendasi  bagi  kebijakan  mengenai  kemitraan  CSR  yaitu  Kementrian BUMN seharusnya membuat prosedur pelaksanaan program kemitraan yang berisi tahapan- tahapan  dalam  memberikan  dana  kemitraan  bagi  calon  mitra  binaan,  organisasi  pelaksana dan  kegiatan  evaluasi  PK  karena  belum  ada  landasan  hukum  yang  mengatur  hal-hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar kebijakan publik . Bandung: Alfabeta.
Dictionary,  M.  W.  (2006). The  Merriam-Webster  Dictionary .  Merriam-Webster, Incorporated.
Islamy, I. (2001). Prinsip-prinsip kebijakan negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Nugroho,  Riant,  D.  (2001). Public  policy:  dinamika  kebijakan,  analisis  kebijakan, manajemen kebijakan . Jakarta: Elekmedia Komputindo.
Rahmatullah  dan  Trianita  Kurniati.  (2011). Panduan  praktis  pengelolaan  CSR  (corporate social responsibility) . Yogyakarta: Samudra Biru.
Suharto,  Edi.  (2014). Membangun  masyarakat  memberdayakan  rakyat:  kajian  strategis pembangunan  kesejahteraan  sosial  dan  pekerjaan  sosial .  Bandung:  PT  Refika Aditama.
Sujadmiko,  Ari.  (2012). Program  kemitraan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (umkm) sebagai  implementasi  corporate  social  responsibility  (CSR)  perusahaan  studi penerapan CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk . Depok: Universitas Indonesia.
Wahab, S. 2005. Analisis kebijakan negara: dari formulasi ke implementasi . Jakarta: Bumi Aksara.
22    Implementasi Program Kemitraan dalam Corporate Social Responsibility …