## Wajah Hukum
Penyelesaian Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Studi Kasus Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Maryati, Sriayu Indah Puspita, Triamy Rostarum, Mayang Sari Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspodence email: maryatikeisha17@gmail.com; sriayu.indahpuspita@unbari.ac.id; Triam y Rostarum @ gmail.com; myangsari08@icloud.com
Abstrak. Berkaitan tentang Penyelesaian perceraian di luar pengadilan bukanlah sutu hal yang baru, akan tetapi banyak  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  yang  dilakukan  sebelumnya.  Seharusnya  menurut ketentuan  dalan undang-undang  perkawinan  perceraian  itu  seharusnya  di  lakukan  di dalam  sidang  pengadilan, dan bukan di luar sidang pengadilan, hal ini yang membuat saya tertarik untuk mendalami kasus perceraian yang di  lakukan  diluar  pengadilan,  dampak  dari  perceraian  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan,bagi  si  istri  terutama bukan saja terhadap hak-hak  istri akan tetapi juga  mengenai hak  anak dan  harta bersama  yang mereka peroleh selama  perkawinan  tidak  didapatkan  oleh  si  istri  dan  anak-anak  mereka  ,bila  dalam  perkawinan  itu  mereka mempeoleh anak dan harta. Akan tetapi perceraian yang yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini,tidak sama dengan  perkawinan  pada  umumnya,dimana  pelaksanaan  terhadap  perkawinan  yang  dilangsungkan  oleh  kedua belah pihak di lakukan Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi secara siri atau di bawah tangan, dan di saksikan oleh pemuka adat setempat,maka perceraian nya tidak dapat dilakukan di dalam sidang  pengadilan,hanya  pemuka  adat  yang  menyelesiakan  perceraian  dari  pasangan  tersebut, disamping  itu juga si wanita (mantan istri )tidak mendapatkan haknya sama sekali terhadap suaminya.
Kata Kunci : Penyelesaian, Perceraian, Di Luar Pengadilan
Abstract.  Regarding  the  settlement  of  divorce  outside  the  court,  it  is  not  something  new,  but  there  are  many problems  related  to  marriages  that  were  carried  out  previously.  According  to  the  provisions  of  the  marriage law, divorce should be carried out in a court session, and not outside the court session, This is what makes me interested in exploring divorce cases that are carried out outside of court, the impact of a divorce that is carried out outside of court, for the wife, especially not only on the wife's rights but also regarding the rights of children and joint property that they acquired during the marriage. not obtained by the wife and their children, if during the marriage they obtained children and property. However, the divorce carried out by this husband and wife couple is  not  the  same  as  marriage in  general,  where the  implementation of the marriage carried  out by both parties is carried out in Mudung Darat Village, Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency in a private manner or  privately,  and  witnessed.  by  local  traditional  leaders,  the  divorce  cannot  be  carried  out  in  court,  only traditional leaders can finalize the divorce from the couple, besides that the woman (ex-wife) does not get any rights at all towards her husband.

## Keywords: Settlement, Divorce, Out of Court

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  tujuan  bagi  setiap  orang,  namun  tidak  disadari  oleh  semua  orang  apa yang menjadi tujuan yang sebenarnya dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya hubungan lahiria saja  akan  tetapi  hubungan  bathinia  antara  kedua  insan  suami  istri  itu  dan  juga  menyatukan  dua keluarga  dalam  satu  kesatuan  ikatan  keluarga  besar.  Menyatukan  dua  presspsi  dalam  satu  ikatan  itu tidaklah  mudah,  akan  tetapi  butuh  pengertian  dan  kesabaran  dari  masing-masing  mereka  yang menjalani  kehidupan  dalam  ikatan  rumah  tangga  mereka  sendiri,  bagaimana  seharusnya  yang dilakukan.  Banyak  cara  yang  harus  di  tempuh  untuk  mendapatkan  kehidupan  dalam  rumah  tangga lebih  baik  kedepannyanya,  maka  Dalam  menta  kehidupan  rumah  tangga  tidaklah  gampang  justru perlu  adanya  saling  pengertian  satu  sama  lainnya  untuk  mengisi  kehidupan  kedepannya  lebih  baik. Hal ini sabagai mana yang telah di gariskan dalam ketentuan undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974  pada  pasal  31nya  menyatakan  hak  dan  kedudukan  suami  istri  seimbangan  dalam  kehidupan rumah  tangga  dalam  pergaulan  hidup.  kewajiban  suami  istri  seimbang  dalam  kehidupan  rumah tangga. Apa pun bentuk permasalahan dalam kehidupan rumah tangga hendaknya di selesaikan secara baik-baik,  namun  dalam  kenyataan  ini  tidak  dapat  terselesaikan  secara  baik-baik  dimana  salah  satu

## Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
pihak  suami-istri  merasa  dirinya  satu  sama  lain  merasa  benar  tidak  ada  yang  mau  di  salahkan, sehingga  sulit  untuk  menyatukan  mereka  kembali  seperti  biasa  maka  solusi  terahir  yang  di  ambil untuk  menyelesaikan  permasalah  itu  adalah  dengan  jalan  perceraian,  terkadang  para  pihak  tidak menyadari  perceraian  inipun  bukan  akhir  dalam  suatu  perkawinan  akan  tetapi  masing-masing  pihak terikat oleh kewajibannya sebagai mana yang telah di tetapkan dalam undang-undang.
Perceraian dalam suatu ikatan perkawinan tidak hanya dapat dilakukan oleh suami akan tetapi istri  juga  punya  hak  untuk  itu  dalam  hal  mengajukan  perceraaiannya.  kalua  istri  yang  mengajukan perceraian namanya cerai gugat. Adapun bila istri yang mengajukan perceraian salah satunya hak-hak istri  tidak  terpenuhi  dalam  kehidupan  rumah  tangganya.  oleh  suami,  adapun  factor  penyebab  tidak terpenuhinya hak-hak tersebut seperti faktor ekonomi, hal ini disamping factor ekonomi factor lainnya adalah  karena  suami  nya  juga  telah  mengunakan  obat-obatan  terlarang.  Sehingga  kebutuhan  hidup rumah tangga mereka tidak dapat terpenuhi, dikarenakan uangnya habis digunakan untuk hal-hal yang tidak bermafaat sama sekali.
Jadi  apabila  dilihat  dari  ketentuan  peraturan  perundangan  undangan  yang  berhak  mengajukan perceraian itu hanyalah suami, akan tetapi hal ini sejak lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 hak untuk mengajukan cerai itu juga bias di lakukan oleh seorang istri sebagimana ketentuan pasal 31 dalam  undang-undang  tersebut.  Perceraian  hanya  bias  dilakukan  di  depan  siding  pengadilan  agama, bagi yang beraga islam sedangkan yang non islam dapat di lakukan di pengadilan negeri. Itu artinya, tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan. 1
Selain faktor-faktor  yang bersifat umum  yang telah dipaparkan di atas, Jika dilihat dari faktor terjadinya  perceraian  di  desa  mudung  darat  kecamatan  Maro  sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi  adalah dikarenakan  usia  bagi  pasangan  suami  istri  tersebut  masih  di  bawah  umur  sebab  terjadinya  kasus perceraian  di  daerah  tersebut  kebanyakan  dilator  belakangi  oleh  factor  pendidikan  yang  rendah sehingga  suami  istri  tidak  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  dalam  dalam  masalah  perkawinan maupun dalam perceraian.
Dengan  adanya  perkawinan  di  bawah  tangan  atau  nikah  siri  secara  hokum  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  yang  kuat,karena  tidak  ada  bukti  akta  nikah  yang  menunjukan  bahwa  telah  terjadi ikatan  perkawinan  yang  sah  secara  hokum.  Namun  bukan  berarti  nikah  di  bawah  tangan  atau  nikah sirih itu dikatakan tidak sah secara agama islam nikah sirih itu sah,namun menurut hokum positif kita menyatakan  bahwa  nikah  siri  yang  dilakukan  itu  tidak  mempunyai  kekuatan  hokum  bagi  pihak wanita,dimana  suatu  saat nati bila si  laki-laki menyakalnya bahwa di antara mereke tidak ada ikatan yang  sah  secara  hokum,  jadi  bisa  saja  dia  berkilah  untuk  menghindari  rasa  tangung  jawab.  apabila terjadi  perceraian  di  antara  suami  istri  tersebut,  karena  perkawinan  di  bawah  tangan  itu  dilakukan dengan cara tidak terbuka dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Belum lagi di dalam proses perceraiannya, apabila terjadi perkawinan di bawah tangan tersebut  tentu  harus  dilakukan  di  luar  Pengadilan  Agama  karena  perkawinan  tersebut  tidak  sah  oleh negara dan akan berakibat hilangnya hak-hak istri jika terjadi suatu perceraian.
Walaupun  perceraian  di  luar  pengadilan  jika  dipandang  dari  segi  hukum  tentu  tidak  memiliki kekuatan  hokum.  Dan  mantan  istri  tidak  mendapatkan  hak  iddahnya  maupu  hak  lainnya  dan  juga tentang hartanya setelah perceraian. Namun pada kenyataannya masih ada perceraian yang di lakukan di  luar  pengadilan  salah  satunya  yang  terjadi  di  Desa  Mudung  Darat  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten  Muaro  Jambi  telah  terjadi  perceraian  di  luar  pengadilan.  Kenyataan  itu  dikarenakan perkawinan  yang  di  lakukan  dengan  cara  nikah  siri  (nikah  di  bawah  tangan),  sehingga  tidak memungkinkan perceraiannya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Maka  inisiatif  dari ketua adat  dan  pemuka  adat  agar  perceraian  ini  dapat  dilakukan,  maka  pemuka  adat  mebantu  para  pihak untuk  menyelesaikannya  dengan  cara  memanggil  dari  keluarga  dari  kedua  bela  pihak  untuk menyaksikan  pelaksaan  perceraian  tersebut.  Agar  perceraian  itu  punya  alas  hak  yang  kuat  bagi pemuka  adat,  dengan  disaksikannya  oleh  pihak  keluarga  kedua  belah  pihak.  Hal  tujuannya  untuk menjelskan bagi pasangan tersebut karena perceraian nya tidak dapat di lakukan di pengadilan.

## METODE
Adapun  Metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini,digunakan  metode  yuridis empiris dilakukan dengan cara turun kelapangan untuk mencari data yang di butuhkan dan di cocokan
1 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Hukum Adat Indonesia , Unimal Press, Aceh, 2016, halaman 88.
dengan  aturan  hokum  yang  ada.meneliti  data  primer.  Data  Primer  merupakan  data  yang  berasal  dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti. 2
Berkaitan  dengan  penerapan  norma  yang  ditentukan  oleh  sikap  dan  perilaku  masyarakat. 3 Sehubungan dengan hal penyelesaian perceraian di luar pengadilan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  sosiologi  hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. 4
Dengan  pendekatan  sosiologi  hukum,  maka  peneliti  mengkaji  terlebih  dahulu  aturan  hukum tentang  penyelesaian  perceraian  kemudian  mencoba  menelaah  sejauhmana  peraturan  tersebut diterapkan  dalam  masyarakat  Desa  Mudung  Darat  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi terkait dengan penyelesaian perceraian di luar pengadilan.

## HASIL
Dalam penelitian penulis ingin membahas berkaitan dengan perceraian  yang di lakukan diluar pengadilan oleh pasangan suami istri yang menikah beberapa tahun yang lalu,mereka menikah secara sirih  dimana  pasangan  suami  istri  itu  beda  usianya  saat  menikah  dimana  si  perempuan  jauh  lebih mudah  dari  calon  suami  nya,dimana  perempuan  itu  berusia  16  tahun  sedangkan  laki-lakinya  berusia 23 tahun menurut ketentuan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 atas perobahan undang- undang nomor 16 tahun 2019 usia suami sudah boleh untuk melangsungkan perkawinan,namun  usia perempuannya  masih  berada  di  bawah  umur,dalam  ketentuan  undang-undang  perkawinan  yang  baru ini usia perkawinan antara suami –istri itu sama yaitu 19 tahun laki-laki dan 19 tahun perempuan.

## Faktor penyebab Perceraian yang terjadi Di Luar Pengadilan
Adapun  perceraian  yang  dilakukan  diluar  pengadilan  penyebabnya  adalah  factor  ekonomi, karena suami tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka sehingga si istri seringkali cekcok  dengan  suami  masalah  ekonomi,  dimana  suami  agak  malas-malasan  bekerja,  sehingga  untuk kebutuhan rumah tangga mereka tidak dapat terpenuhi setiap bulannya selalu saja kurang.
Hal  inilah  memicuh  suami  istri  sering  terjadi  pertengkaran,  sehingga  keharmonisan  rumah tangga tidak lagi dapat di nikmati oleh kedua pasangan suami istri tersebut. Sehingga suaami dengan seringnya  terjadi  percekcokan  yang  berkepanjangaan  membuat  suami  merasa  tidak  betah  berad  di rumah, untuk itu suaami jarang pulang, hal ini tambah membuat hati si istri menjadi kecewa dan sakit hati,  kurangnya  komunikasi  yaqng  baik  akan  berakit  fatal  dalam  kehidupan  rumah  tangga  mereka. Dan  masi  g-masing  mereka  suami  istri  meras  dirinya  tidak  bersalah  begitu  juga  sangsuami  merasa bahwa dirinya juga tidak bersalah,pada waktu wawancara si istri berkata bahwa awal mula terjadinya percekcokan  itu  biasalah  dalam  kehidupan  rumah  tangga  ,namun  pernah  sang  istriberkata  pada suaminya  untuk  meminta  uang  belanja,suaminya  bilang  belum  dapat  uang,dimana  selama  ini  suami bekerja  di  suatu  perusahaan  dikarenakan  kondisi  perusahaan  tidak  memungkinkan  lagi  bangun sehingga para pekerjanya banyak yang di PHKkan karena perusahaan tidak mampu untuk membayar gaji  pekerjanya,situlah  semenjak  sang  suami  di  PHK  oleh  perusahaan  dikarenakan  memang perusahaan  itu  tidak  mampu  membayar  gaji  para  pekerjanya,disitulah  awal  mu;la  suami  bukannya tidak  bertanggung  jawab  masalah  perekonomian  keluarga  semenjak  di  PHK  itu  suami  meras  malas mencari kerja disamping  usianya juga sudah  tidak masuk  lagi  kedalam daftar pencari kerja,akhirnya sang  sang  suami  berusaha  mencari  [pekerjaaqan  dan  melamar  kesana-kemari  ,namun  belum  juga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan pas baginya,sehingga suami setiap pulang kerumah sang istri selalu bertanya dapat tidak pekerjaannya bang,sang suami jawab belum dek,karena cari kerja sekarang susush  betul,mana  di  setiap  perusahaan  melihat  usia  pelamar  kerja  ,dimana  abang  usianya  melebihi dari usia yang di pinta,jadi,abang malaslah abang coba cari kerja yang ada saja,akan tetapi pekerjaan itu  sendiri  sudah  dapat  ,namun  penghasilannya  kecil,  dan  inilah  yang  bias  sangssuami  berikan  pada sang istri, lama kelamaan si suami bosan dan malas untuk bekerja dengan penghasilannya yang tidak
2 Ibid , halaman 20.
3 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum , Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.
4 Ibid , halaman 23.
sesuai, ini juga bukan saja menjadi beban bagi si istri bagi si suami juga masalah,karena mau bilang apa lagi,akhirnya suami bertemu teman lamanya mereka mengombrol bersama,dimana mereka sama- sama  mau  cari  kerja  dan  mereka  juga  pernah  sekantor  waktu  dulu,akhir  pertemuan  itu  temannya bercerita  semenjak  di  PHK  di  perusahaan  tempat  mereka  bekerja,  sianto  cerinta  sama  si  ahmat temannya,bahwa  anto  sering  kali  bertengkatr  dengan  istrinyya,  dan  ahmad  pun  juga  demikian  aku juga sama seperti kamu antok,makanya aku jarang pulang sejak kami sering bertengkar,dan akhirnya istri dan aku juga tidak tahan terus menerus sepereti ini,maka istri ku mintak cerai,akhirnya kamipun bercerai.namun  perceraian  kami  tidak  dapat  kami  urus  kepengadilan  agama  setempat,karena  kami menikah secara sirih, dan kami tidak punya buku nikah,maka pengadilanan agam setempat tidak dapat memutuskan  percerain  kami  ini.  maka  yang  bertugas  menyelesaiakan  permasalahkan  kami  adalah pemuka adat yang ada di kampong menyarankan bahwah pelaksanaan perceraiannya di laksanakan di rumah Ketua Sarak yang beralamat di Alkm Slm. RT. 09 Dusun Lubuk Selasih Desa Mudung Darat. 5 Selain  proses  perceraian  dilakukan  di  rumah  Ketua  Sarak,  proses  perceraian  juga  dilakukan sebanyak  tiga  kali.  Adapun  proses  penyelesaian  perceraian  di  luar  pengadilan  tersebut  sebagai berikut: 6
1. Sidang pertama telah dilakukan pemegang kepada para pihak, namun pihak laki-laki tidak hadir.
2. Sidang kedua telah dilakukan Ketua Sarak, akan tetapi semua pihak tidak hadir.
3. Sidang  ketiga  telah  dipanggil  semua  pihak,  namun  pihak  laki-laki  tidak  hadir  dan  hanya diwakilkan oleh keluarganya saja.
Walaupun  tidak  dihadirkan  oleh  pihak  laki-laki  dan  hanya  diwakilkan  oleh  keluarganya  saja dalam  perceraian  ini,  namun  oleh  Ketua  Sarak  tetap  meneruskan  sidang  ketiga  pada  tanggal  11 September 2021 bertepatan dengan tanggal 5 Safat 1443 H yang dilakukan oleh H. Zul Taufiq, SHI, MH,  Muhtar  S  dan  Saharuddin  Saman  dan  disidangkan  di  rumah  Ketua  Sarak  itu  sendiri  untuk menyelesaikan perceraian di  luar pengadilan  sehingga pada akhirnya sidang penyelesaian  perceraian di luar pengadilan, kedua belah pihak resmi bercerai dengan talak satu Raj'i.

## Akibat hukum Penyelesaian Perceraian Di yang di lakukan Luar Pengadilan
Perceraian bukanlah ahir dari semua masalah yang di hadapi, akan tetapi menimbulkan masalah baru dalam kehidupan rumah tangga mereka. Seandainya para pengugat dan tergugat tidak di karuniai anak dan harta tidak masalah, akan tetapi bila mereka mempunyai anak dalam perkawinannya, maka penyelesaianya  tidaklah  gampang,  namun  hal  ini  kedua  pasangan  yang  bercerai  ini  tidak  di  karuniai anak apalagi harta, karena selama Ini mereka hidup bersama orang tua dari istrinya. akibat yang harus ditanggung  oleh  kedua  belah  pihak  termasuk  juga  dalam  hal  ini  akibat  yang  di  timbulkan  dari perceraian  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan  telah  di  selesaikan  secara  adat  oleh  pemuka  adat  yang ada di desa mudung darat ini. Dimana nantinya tidak ada lagi masalah yang akan di timbulkan karena telah  terselesaikan  secara  adat  dan  di  saksikan  juga  oleh  kedua  belah  pihak  dari  keluarga  pasangan yang bercerai tersebut, kemudian masing-masing pihak menanda tangani bukti pernyataan perceraian mereka yang dilakukan di pemuka adat, hal ini agar pihak si wanita dapat melangsungkan perkawinan barunya dengan yang lain begitu juga si laki-lakinya. Jadi semua ini dilakukan di depan pemuka adat dan  di  saksikan  oleh  masing-masing  pihak  keluarga,  agar  jangan  terjadi  penuntutan  di  kemudian harinya. Ini merupakan suatu keunikan ,dimana selama ini tidak pernah terjadi sudah beberapa tahun yang  lalu,  mendengar  keterang  bapak  kades  mundung  menyatakan  ,dimana  selama  ini  perceraian tetaplah di lakukan di pengadilan ,hal ini di sebabkan anak yang di nikahi itu masih di kata gorikan di bawah umur sehingga perkawinan  tidak dapat dilakukan di KUA,bagi  kedua pasangan  ini dimana  si laki-lakinya  sudah  mencapai  umur  sedangkan  si  wanitanya  masih  di  bawah  umur,dimana  mereka saling kenal diaaman si ibuk ini merasa takut nanti kalua anaknya bergaul terlalu lama dengan lelaki yang usianya melebihi dirinya,maka si ibuk takut dan si laki-laki dating keerumah ibuknya si wanita ,menyatakan  kehendaknya  untuk  menikahkan  anak  gadisnya  yang  masih  kecil  itu.  Akhirnya  ibunya setuju  dan  menikahkannya.  Dengan  berlangsungnya  perkawinan  tersebut,awalnya  bahagia,namun setelah  di  ketahuiya  si  laki-laki  tadi  oleh  istrinya  mengunakan  obat-obatan  terlarang,sehingga  sejak
5 Sarina  selaku  Kaur  TU  dan  Umum  Kantor  Kepala  Desa  Mudung  Darat  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten Muaro Jambi, wawancara pada tanggal 22 Mei 2023 .
6 Zul Taufiq  selaku  Ketua Sarak Desa Mudung Darat  Kecamatan  Maro Sebo Kabupaten  Muaro Jambi, wawancara pada tanggal 22 Mei 2023 .

## Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
dari  situlah  si  suami  terkadang  jarang  pulang,  bahkan  kalau  pulang  selalu  tidak  membawa  uang, istrinya marah,karena suami pergi mencari kerja tapi pulang tidak bawa uang ternyata uangnya sudah habis  di  belikan  suami  obat-obatan  tersebut.  Akhirnya  istri  meminta  cerai  dengan  suaminya,  karena perkawinan  yang  dilangsungkan  di  bawah  tangan  sehingga  perceraiannya  pun  tidak  dapat  dilakukan di  depan  sidang  pengadilan,suami  karena  perkawinan  di  bawah  tangan  atau  nikah  siri  tidak  tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam  hal  ini,  akibat  terjadinya  perceraian  diluar  pengadilan  dalam  perkawinan  di  bawah tangan  yang  dilakukan  oleh  Rossi  Indriani  dan  M.  Saleh  pengugat  mengajukan  bebera  alasan diantaranya adalah:
1. Bahwa pasangan suami –istri (pengugat dan tergugat) adalah sah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam di Desa Mudung Darat yang dilaksanakan pada tahun 2014.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa  selama  perkawinan  antara  pihak  pengugat  dan  tergugat  setelah  menikah  penggugat  dan tegugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
4. Bahwa  pada  awal-awal  pernikahan  penggugat  sempat  merasakan  kebahagiaan  sebagai  seorang istri, tetapi setelah beberapa waktu lalu perilaku dan kebiasaan tergugat yang sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan berjudi serta sulit untuk dinasehati untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut.
5. Bahwa  demi  keutuhan  rumah  tangga  dan  kebaikan  antara  penggugat  dan  tegugat  telah  dilakukan mediasi atas inisiatif keluarga penggugat dan ketua RT 06 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo. Namun  ternyata tergugat masih berperilaku dan berbuat zalim terhadap diri sendiri  dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang dan berjudi.
6. perilaku  yang  kurang  baik  dari  si  tergugat  membuat  si  pengugat  merasa  tidak  nyaman  dalam menjalani bahtera rumah tanggaselalu saja terjadi perkengkaran dan percekcokan.
7. Bahwa perilaku tergugat telah membuat sakit hati yang amad dalam bagi diri pengugat. Sehingga tidak memun gkinkan lagi untuk bersatu seperti dulu lagi
8. Bahwa  pertengkaran  yang  terjadi  karena  tergugat  merasa  tidak  senang  di  nasehati  oleh  si penggugat  berkaitan  dengan  kebiasaan  jeleknya  yang  sering  sering  menegur  perbuatan-perbuatan tergugat yang masih pakai mengkomsusi obat-obatan terlarang.
9. Bahwa tergugat merasa sakit hati bila di tegur oleh si pergugat, tergugat berjanji akan berubah dan tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  itu  pada  penggugat,  namun  dalam  kenyataan  yang  terjadi bahwa tergugat tidak menepati janjinya pada si pengugat,akhirnya pengugat tidak lagi memaafkan si tergugat,
10. Bahwa kedua pihak pengugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan bahtera rumah tangga mereka.
11. Bahwa  saat  ini  penggugat  dan  tegugat  tidak  dapat  hidup  bersama  lagi,mereka  memutuskan berpisah.
12. Bahwa atas dasar pertimbangan si pengugat bahwa mereka memang sudah tidak dapat di satukan kembali  seperti  dulu  lagi.  Hal  ini  tidak  mungkin,karena  sudah  sering  kali  terjadi  dan  tidak  sosuli yang terbaik.mungkin inilah jalan satu satunya yang terbaik bagi kami pemuka adat Desa Mudung Darat. setempat menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan penggugat
Berdasarkan  pernyataan  si  pengugat  di  atas  pemuka  adat  Desa  Mudung  Darat  dapat memutuskan permohonan si pengugat dengan seadil-adilnya .
1. Menimbang,  bahwa  pada  penetapan  hari  sidang,pengugat  telah  hadir  di  tempat  persidangan sedangkan tergugat tidak dapat hadir dan tidak mengirimkan kuasa hukumnya.
2. Menimbang,  bahwa  pihak  majelis  hakim  telah  berupaya  mendamaikan  kedua  belah  pihak  dan menasehati  penggugat  agar  mau  bersabar  dan  dapat  hidup  bersama  lagi  seperti  dulu,namun  si pengugat bersikeras ingin perceraian ini dapat di laksakan dengan cepat.
3. Menimbang,  bahwa  segala  upaya  telah  di  lakukan  oleh  hakim  selaku  pihak  yang  telah  berupaya untuk  menyelesaikan  permasahan  ini  dapat  terselesaikan  dengan  cara  mediator  akan  tetapi  usaha tersebut menemukan jalan buntu dan penggugat tetap ingin perceraian itu terjadi.
4. Menimbang,  bahwa  pengugat  tidak  akan  merobah  isi  pokok  yang  berhubungan  dengan perceraiannya  tersebut  pemeriksaan  dapat  dilanjutkan  dalam  sidang  lanjutan  penggugat  dan ternyata Ia tetap mempertahankan isi gugatannya.
5. Menimbang  bahwa  untuk  menguatkan  alasan-alasannya  ,maka  si  pengugat  harus  dalil-dalilnya  ia tetap menyampaikan alat-alat bukti tertulis yaitu:
a. Fotocopy KTP
b. Fotocopy  kutipan  Akta  Nikah  bawah  tangan  ditandatangani  oleh  penggugat  dan  tergugat maupun saksi.
6. Menimbang  bawa  penggugat  juga  telah  menghadirkan  keluarga  dekat  tergugat  yang  bernama Samsudin menerangkan sebagai berikut :
a. Bawah saksi adalah kakak kandung tergugat.
b. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri.
c. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
d. Bahwa pada awal-awal pernikahan penggugat sempat merasakan kebahagiaan sebagai seorang istri,  tapi  setelah  beberapa  waktu  berlalu  perilaku  dan  kebiasaan  tergugat  yang  sering mengkonsumsi narkoba jenis sabun serta sulit untuk menasihati untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut.
e. Bahwa  berdasarkan  uraian  ungkapa  di  atas  hal  ini  menu  njukan  bahwa  tidak  akan  dapat  di pertahankan  lagi  kehidupan  rumah  tangga  pengugat  dan  tergugat  itu.sehubungan  dengan keadaan  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  sudah  sedemikian  buruk  maka  saksi  setuju gugatan penggugat dan tergugat dikabulkan.
7. Menimbang  bahwa  penggugat  telah  menghadirkan  Tarmizi  sebagai  saksi  di  bawah  sumpah menerangkan sebagai berikut:
a. Bahwa bapak kandung penggugat.sebagi saksi
b. Bahwa pengugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah
c. Bahwa  pengugat  dan  tergugat  telah  lama  hidup  dalam  satu  ikatan  rumah  t  tinggal  di  dimana pengugat dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya si pengugat
d. Bahwa kebahagian  yang dapat di rasakan oleh si pengugat hanya pada masa awal perkawinan mereka  berjalan  lebih  kurang  satu  hingga  dua  tahun  lamanya  setelah  itu  terbgugat  ketahuan oleh  istrinya  menguakan  obat-obatan  terlarang  seperti  narkobah.sejak  ketahuan  itu  si  tergugat tidak  senang  bila  si  istri  melarang  nya  dan  bahkan  suami  tidak  pulang,  bila  si  istri  memarahi nya.
e. Bahwa antaara keduanya sering terjadi percekcokan yang panjang hingga terjadinya salah asatu pihak keluar dari rumahnya.
f. karena  terlalu  sering  terjadi  pertengkar  pengugat  malu  dengan  tetangga  sebelah  akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat
g. Bahwa semasa mereka hidup bersama orang tuanya sering di nasehati namun si tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat orang tuannya.
8. Menimbang  bahwa  pengugat  tetap  pada  prinsipnya  tidak  akan  bersatu  dan  terhadap  pada gugatannya di mohon putusan.
1. Menimbang  dan  menigat  bahwa  semua  prosedur  persidangan  telah  berjalan  sesuai  dengan faktanya.
2. Menimbang bahwa bukti-bukti yang di ungkapkan oleh si pengugat dalam acara sidangnya telah di jalankan sesuai dengan ketentuan yang ada di desa mudung darat ini.
3. Menimbang  bahwa  penggugat  sudah  menjalankan  ketentuan  persidangan  adat  dan  hadir  akan tetapi si tergugatnya tidak dagang./tidak hadir
4. Menimbang babwa upaya damai sudah di jalankan ,namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang maksimal,namun mereka tetap saja Ingin bercerai..
5. Menimbang  bahwa  hakim  dapat  memutuskan  perkara  perceraian  ini  karena  tergugat  sudah  di panggil  dengan  patut  ,namun  dia  tidak  hadir  dan  tidak  pulah  menyuruh  kuasa  hukumnya  untuk hadir.karena tergugat tidak hadir maka majelis hakim dapat memutuskan perceraian tersebut.
6. Menimbang bawah para pihak telah menampilkan  saksi-saksinya dan masing-masing saksi sudah memberikan  keterangannya  sesuai  yang  di  minta  oleh  hakim  ,dimana  saksi  tersebut  telah  juga  di datangkan dari pihak keluarganya masing-masing. Bahwa benar penggugat dan tergugat suami istri yang  sah  terbukti  dari  kutipan  Akta  Nikah  di  bawah  tangan  yang  ditandatangani  oleh  beberapa pihak.
a. Bahwa kebahagian yang di dalam dalam kehidupan rumah tangga mereka hanya berjalan cukup singkat,  hanta  beberapa  tahun  saja,  ketidak  harmonisan  dalam  kehidupan  rumah  tangga  itu  di karenakan  kurangnya  kepedulian  satu  sama  lainnya,  dimana  si  suami  hanya  mementingkan dirinya sendiri.\.
b. Bawa semuanyanya berawal dari dirinya si tergugat yang tidak mau di ajak kejalan yang benar dan baik,akhirnya setiap di nasehati istri berkaitan dengan sifat jeleknya itu,selalu membuahkan permasalahan dalam rumah tangga mereka.
7. Bahwa para hakim berupaya dan berjuang untuk mendamaikan bagi kedua insan ini,namun apalah daya  seorang  hakim  adat  yang  ada  di  desa  mudung  ini,  tidak  bermaksunt  untk  memisahkan ,namun,kondisi dari kedua pasangan  hidup ini si  suami sudah jauh melenceng dari ajaran  agama, majelis  hakim  telah  berupaya  maksimal  untuk  menasehati  penggugat  agar  jangan  sampai terjadinya  perceraian  ,namun  si  pengugat  sudah  menutup  hatinya  dan  tidak  mau  hidup  serumah dengan si tergugat, sudah terlalu banyak menyakiti hatinya.
8. Menimbang  bahwa  selama  persidangan  berlangsung  tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam persidangan, padahal tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tergugat tidak hadir.
9. Menimbang bawah rumah tangga penggugat dan tergugat telah terbukti sering terjadi perkelahian dan  pertengkaran,  hal  tersebut  terbukti  dari  keterangan  dua  orang  saksi  keluarga  yang  melihat secara  langsung  peristiwanya  dan  saksi  dimaksud  telah  disumpah  dan  telah  dewasa  serta  bukan orang yang terganggu ingatannya.
10. Menimbang  bahwa  tidak  memugkinkan  bagi  kedua  pasangan  pengugat  dan  tergugat  dapat  di satukan  kembali  karena  tidak  ada  perubahan  yang  di  lakukan  oleh  tergugat  atas  saran  pengugat agar  tergugat  dapat  meyakinkan  pengugat  dapat  menerimanya  kembali  bila  si  tergugat  dapat berubah  dan  tidak  mengulangi  perbuatan  yang  sama,akan  tetapi  hal  itu  tidak  pernah  di  indahkan oleh  tergugat.oleh  karena  penggugat  mengajukan  gugatan,  untuk  meminta  pertimbangan  pada hakim adat untuk dapat memutuskan perkara perceraiannya secepatnya.
Memohon  kepada  hakim  untuk  dapat  mengabulkan  permohonan  gugatan  dari  si  pengugat kepada  tergugat  melalui  hakim  adat  di  deso  mudung  ini  dapat  segera  memutuskan  perceraian  yang telah  di  ajukan  oleh  si  pengugat.  Segala  ketentuan  berkaitan  dengan  peraturan  yang  berlaku  serta ketentuan aturan adat yang ada menurut syarat dan hukum yang berkaitan dengan permasalah ini : 1. Menyatakan  bahwasannya  pihak  dari  sitergugat  telah  bersalah  menurut  ketentuan  aturan  hukum yang ada, karena tidak hadir dalam persidangan adat yang di gelar.
2. Pengugat  telah  menyatakan  gugatan  cerainya  di  muka  hakim  syarak  dan  hakim  syarak  memberi kekuatan hukum mengikat bagi pihak pengugat bahwa mereka telah cerai
Dengan  diputus  di  Mudung  Darat  pada  hari  Sabtu,  tanggal  11  September  2021  M  bertepatan dengan  05  Safar  1443  H,  oleh  kami  H.  Zul  Taufiq,  SHI,  MH.  Muhtar,  S.  Dan  Saharuddin  Saman masing-masing sebagai Hakim dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya terbuka.
Dalam  hal  ini,  akibat  terjadinya  perceraian  diluar  pengadilan  atas  perkawinan  yang  dilakukan dibawah antara oleh Rossi Indriani dan M. Saleh mengakibatkan beberapa hal yaitu : 7
1. Mantan suami tidak lagi menjalankan kewajibannya
Suami dapat sewenang-wenang dengan istrinya karena perceraian terjadi diluar pengadilan. Mengingat  dari  segi  agama  suami  berhak  memutuskan  talak  bagi  istrinya,  maka  suami  memiliki hak  yang  lebih  kuat  dari  pada  istri.  Namun  terkait  dengan  kasus  ini  justru  sebaliknya  istri  yang mengajukan gugat cerai diluar pengadilan dikarenakan sang suami yang tidak dapat dinasehati lagi karena  suka  melakukan  hal-hal  yang  bersifat  negatif  seperti  mengkonsumsi  narkoba  dan  berjudi serta  tidak  menjalankan  kewajibannya  sebagai  seorang  istri  dalam  mencari  nafkah  sehingga dengan perbuatan tergugat itu maka penggugat mengajukan gugatan perceraian di luar pengadilan Selain  itu  juga,  terkait  dengan  harta  gono  gini  dalam  kasus  ini  tidak  ada  pembagian  harta gono  gini  dari  mantan  suami  kepada  mantan  istri  dikarenakan  keduanya  masih  tinggal  di  rumah orang  tua  istri  dan  juga  mantan  suami  malas  dalam  mencari  pekerjaan.  Hal  ini  juga  dapat dibuktikan di dalam kamar putusan  hakim  yang diselesaikan di luar pengadilan mengadili terkait dengan masalah perceraian penggugat dari tergugat dengan talak satu Raj'i.
2. Mantan istri dapat menikah lagi
7 Muhammad  Ali  selaku  Kepala Desa Mudung  Darat Kecamatan  Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, wawancara pada tanggal 22 Mei 2023 .
Setelah  terjadinya  perceraian  antara  Rossi  Indriani  dengan  M.  Saleh  dan  tidak  dikaruniai anak  serta  tidak  ada  pembagian  harta  dimana  dari  perceraian  tersebut  telah  jatuh  talak  satu  Raj'I maka  antara  penggugat  dan  tergugat  telah  resmi  bercerai.  Putusan  hukum  yang  dinyatakan  oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. 8 Oleh karena itu,  apabila  dilihat  dari  isi  Amar  putusan  hakim  dalam  perceraian  di  luar  pengadilan  ini menjelaskan  bahwa  dengan  di  jatuhkannya  talak  Raj'i.  maka  penggugat  dan  tergugat  dapat menikah lagi dengan orang lain. Selain itu juga M. Saleh (tergugat) sudah pindah ke luar kota.
Walaupun demikian, akibat penyelesaian perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh Hakim dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa dihadiri tergugat maka terbuka bagi Rossi  Indriani (penggugat) dalam hal ini adalah mantan istri dari M. Saleh (tergugat) berhak menikah lagi untuk mendapatkan  pasangan  hidup  baru.  yang  dapat  memberikannya  nafkah  lahir  batin  dan keharmonisan dalam rumah tangga sebab tujuan dari perkawinan itu sendiri. Adalah mewujudkan rumah tangga yang bahagia kkekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dengan  adanya  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  maka sudah  seharusnya  di  dalam  menjalani  perkawinan  harus  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga yang Bahagia. Namun dalam realitanya kalimat yang terdapat dalam ketentuan undang-undang itu tidak  semua  dapat  terlaksana  dalam  kenyataannya,  dimana  masing-masing  pihak  memaknakan berbeda-beda, dalam mengaartikannya dan memahaminya, untuk itu pemahaman undang –undang itu  haruslah  benar-benarr  agar  tujuan  nya  dapat  tercapai  sebagai  mana  yang  di  harapkan.  Maka dalam  kehidupan  rumah  tangga  perlu  saling  pengertian  satu  sama  lainnya  agar  tetap  terjaga  dan terbina  rumah  tangga  yang  sakinah  mawadah  wwwarohma  itu.  Dengan  kondisi  yang  demikian maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan termasuk juga dalam perkara ini yaitu penggugat (Rossi  Indriani)  mengajukan  gugatan  perceraian  di  luar  pengadilan.  Dengan  telah  bercerainya penggugat  dan  tergugat  yang  diselesaikan  secara  adat  maka  antara  penggugat  dan  tergugat  tidak ada  lagi  ikatan  perkawinan  sehingga  masing-masing  dapat  melakukan  perkawinan  dengan pasangan yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
A.  Khumedi  Ja’far, Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia:  Aspek  Hukum  Keluarga  Dan  Bisnis , Gemilang Publisher, Surabaya, 2019
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003 Abintoro Prakoso, Politik Hukum Indonesia , Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2019 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda , Grasindo, Jakarta, 2003 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008 Akmaluddin  Syahputra, Hukum  Perdata  Indonesia  Jilid  2 ,  Citapustaka  Media  Perintis,  Bandung, 2012
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fikih  Munakahat  danUndang- Undang Perkawinan , Prenada Media, Jakarta, 2006
Aprilianti dan Kasmawati, Hukum Adat Di Indonesia , Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022
Asmuni,  Fitri  Rafianti  dan  Siti  Mujiatun, Kedudukan  Saksi  Dalam  Perspektif  Ulama  Fikih  Dan Hukum Perkawinan Nasional : Aspek Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk , Perdana Publishing, Medan, 2020
Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim , Pustaka Setia, Bandung, 2013
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2013 Dahlan Ihdami, Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam , Al-Ikhlas, Surabaya, 2003
Dedi  Supriyadi, Fiqh  Munakahat  Perbandingan  Dari  Tekstualitas  Sampai  Legislasi ,  CV.  Pustaka Setia, Bandung, 2011
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta, 2012
H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
Hasan Ayyub dan Syaikh, Fikih Keluarga , Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002
8 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 16.
Hayatul  Ismi, Tinjauan  Hukum  Atas  Hak  Ulayat  Dalam  Sistem  Hukum  Pertanahan  Di  Indonesia , Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 2000 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum , Kencana, Jakarta, 2016
Jamaluddin dan Nanda Amalia, Hukum Adat Indonesia , Unimal Press, Aceh, 2016 Jefry  Tarantang, Buku  Ajar  Hukum  Islam  (Paradigma  Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Islam  Di Indonesia) , K-Media, Yogyakarta, 2020
Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012 Kamal Muhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan , Bulan Bintang, Jakarta, 2004 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian , Ladang Kata, Yogyakarta, 2020 Mahendra  Kurniawan, Pedoman  Naska  Akademik  PERDA  Partisipatif ,  Kreasi  Total  Media, Yogyakarta, 2007
Maimun  dan  Mohammad  Thoha, Perceraian  Dalam  Bingkai  Relasi  Suami-Istri ,  Duta  Media Publishing, Pamekasan, 2018
Maria  Farida  Indrati, Ilmu  Perundang-Undangan  Jenis,  Fungsi  dan  Materi  Muatan ,  Kansius, Yogyakarta, 2007
Martha Eri Safira, Hukum Perdata , CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender , UIN-Malang Pers, Malang, 2008 Muhamma Syaifuddin, Hukum Percerian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian , Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Ny.  Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  Liberty,  Yogyakarta, 2004
P. N. H.Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia , Pustaka Djambatan, Jakarta, 200 Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia , Kencana, Jakarta, 2019 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2017 Sahid HM, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia , Pustaka Idea, Surabaya, 2016 Salim HS, Pengantar Hukum PerdataTertulis (BW) , Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Satria  Efendi  M  dan  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer,  Analisis Yurisprodusensi dengan Pendekatan Ushuliyah , Kencana, Jakarta, 2004
Sebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, 2001 Shoedharyo  Soimin, Hukum  Orang dan  Keluarga  Perspektif  Hukum  Perdata/BW  Hukum  Islam  dan Hukum Adat , Sinar Grafika, Jakarta, 2004
Siti Kotijah, dkk, Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan , Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2021
Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum , PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat , Deepublish, Yogyakarta, 2020 Sudirman, Pisah  Demi  Sakinah  Kajian  Kasus  Mediasi  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama ,  Pustaka Radja, Jember, 2017
T. O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga , Yayasan Obor, Jakarta, 2004 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) , Alfabeta, Bandung, 2013

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## Tulisan Ilmiah/Jurnal Ilmiah
Abdurrahman,  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Adat, Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume  12, Nomor 1, 2010
Ayu Ariskha Mutiya, dkk, Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Piil Pesenggiri Di Desa Gunung Batin, Jurnal Kultur Demokrasi, Vol. 4, No. 5, 2016
Desi  Tamarasari,  Pendekatan  Hukum  Adat  Dalam  Menyelesaikan  Konflik  Masyarakat  Pada  Daerah Otonom, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2, No. I, 2010
I  Komang  Darman,  Penerapan  Dan  Sanksi  Hukum  Adat  Pada  Masyarakat  Di  Kecamatan  Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, 2021
Jamaluddin,  dkk, Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Peradilan  Adat  :  Suatu  Instrumen  Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat , Unimal Press, Lhokseumawe, 2019 Lerry  Chandra  dan  Jaka  Triwidaryanta,  Problema  Relasi  Kuasa  Antara  Lembaga  Adat  Dengan Pemerintah Desa, Jurnal Governabilitas, Vol. 3, No. 2, 2022
Putra Aguswandi, Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh, Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam, Vol: 1, No. 2, 2021
Saman Bina, dkk, Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 1, No. 1, 2021 Siti  Mawar,  Perkembangan  Sistem  Hukum  Peradilan  Adat  Aceh, Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Politik Hukum, Vol: 10, No.2, 2021