DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 TERHADAP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

## Imam Mustofa
STAIN Jurai Siwo Metro Jl. Ki Hajar Dewantara No 15A Metro Lampung Email: Moostofa@yahoo.com

## Abstrak
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Jumat  17  Februari  2012  terkait  dengan  anak  luar nikah  yang  disebutakan  dalam  pasal  43  ayat  (1)  UU  No  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  menyebutkan  bahwa  "anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Perubahan pasal ini harus difahami secara obyektif dan bijak agar membawa maslahat bagi umat dan bukan sebaliknya. Melalui perubahan ini MK berupaya  untuk menuangkan hasil ijtihadnya  agar  anak-anak  yang  lahir  di  luar  nikah  tetap  memiliki  hak  dan kedudukan  yang  sama  dengan  anak-anak  lain  dan  agar  tidak  terjadi  perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak tak berdosa ini.

## Abstract
This  article  analyzes  the  impact  of  Constitutional  Court  Decision  No.  46/PUU- VIII/2012  that  changes Article 43( 1 )  of  Law No . 1/1974 on  Marriage.  This Analysis is based on the data obtained from the literature study by using juridical approach. The result of the discussion and analysis concluded that, based on that decision,  then  every  child  born  has  a  civil  relationship  with  his  father  and  his father's  family  that  includes:  (1)  nasab  relationship,  (2)  the  relationship  of mahram,  (3)  the  relationship  of  rights  and  obligations,  (4)  the  relationship  of inheritance  (inherit  each  other)  (5)  a trust  relationship.  The  Constitutional  Court also stated that the validity of the marriage does not depend on the registration of marriage, but based on the requirements of the religion of each party conducting the marriage. Those decisions have an impact on the position of wife and children of  unregistered  marriages.  The  wife  and  children  have  a  civil  relationship  as registered  marriage,  it  is  just  not  a  letter or  proof  of  marriage  certificate,  but  by evidence based on science and technology and/or another evidence.
Kata kunci : anak luar nikah, legalisasi  zina, nasab dan  qiyafah

## A. Pendahuluan
Pada  tanggal  27  Februari  2012, Mahkamah  Konstitusi  (MK)  membuat keputusan  No.  46/PUU-VIII/2012  terkait kedudukan  hukum  bagi  anak  luar  nikah.
Pada  dasarnya  putusan  ini  sebagai
jawaban  atas  permohonan  uji  materi Undang-undang  perkawinan  No.  1  tahun 1974  yang  diajukan  Machica  Mochtar. Machicha  menikah  siri  dengan  mantan Mensesneg Moerdiono pada 20
Desember 1993. Dari pernikahan  mereka
dikaruniai  seorang  anak  laki-laki,  M Iqbal  Ramadhan.  Namun,  pernikahan  ini tidak  berlangsung  lama,  berakhir  1998 dan  Moerdiono  tidak  mengakui  Iqbal sebagai anak Moerdiono. Hal inilah yang mendorong  Machica  untuk  mengajukan ujia  materi  UU  No.  1  tahun  1974  ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan  pengakuan  tentang  status hukum Iqbal. Latar belakang putusan ini adalah
anak yang dilahirkan mengalami diskriminasi  dan  tidak  mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan sebagai  ’’anak”  dari  ayah  dan  keluarga ayahnya  karena  pernikahan  ibunya  tidak dicatatkan.  Hal  ini  disebutkan  dalam pasal  43  ayat  1  UU  No.  1/1974  yang menyatakan bahawa “Anak yang dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
Pasal  43  ayat  (1)  dan  pasal  100 KHI  berbunyi “Anak  yang  dilahirkan  di luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya”. Ketentuan ini menimbulkan kesan, sekan akan kedudukan  wanita  yang  melahirkan  anak tersebut tidak seimbang dengan kedudukan  pria  yang  menghamilinya. Jika  ditinjau  dari  segi  si  anak,  malah menimbulkan  kesan  tidak  adil  dan  tidak manusiawi.    Hukum  kita  memang  tidak mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan  anak.  Ini  merupakan  dilema yang  sulit  dipecahkan.  Sebab,  jika  anak yang  tidak  sah  (yang  dilahirkan  di  luar perkawinan)  diberi  juga  status  hukum terhadap  bapak  alaminya,  maka  seluruh lembaga  perkawinan  yang  begitu  luhur akan berantakan sama sekali. 1
Akibat pasal tersebut maka seorang  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan yang tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) maka tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Meskipun anak tersebut lahir  dari  suatu  perkawinan  yang  sah secara  agama.  Terlebih  anak  yang  lahir
akibat  perzinahan.  Akabit  adanya  pasal tersebut, anak  yang  lahir dari pernikahan siri  tidak  mempunyai  hak  atas  statusnya sebagai  anak  yang  lahir  dari  sebuah perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama. Padahal perkawinan semacam  ini pada  dasarnya  dianggap  sah  berdasarkan pasal  2  ayat  1  UU  No.  1/1974  yang menyatakan: “Perkawinan  adalah  sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.” Meskipun perkawinan yang
dilaksanakan  berdasarkan  hukum  agama dan tidak dicatatkan dianggap sah, namun apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan  akan  menimbulkan  berbagai konsekuensi, antara lain: pertama, negara tidak  memberikan  perlindungan  serta merugikan  bagi  perempuan  dan  anak. Kedua, bagi  perempuan,  dianggap  bukan istri yang sah karena tidak memiliki bukti otentik. Ketiga, istri  tidak  berhak  atas nafkah,  harta  gono-gini  dan  warisan. Keempat, anak  tidak  berhak  atas  nafkah dan  warisan. Kelima, hal  yang  paling merugikan  bagi  adalah  tidak  diakuinya hubungan dengan bapak biologis. Namun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-
VIII/2012,  nampaknya  konsekuensi  di atas tidak lagi berlaku. Putusan  Mahkamah  Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012 dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan, pertimbangan moral, hukum dan kemaslahatan. Pertimbangan untuk menjamin  hak  setiap  warga  negara  agar tidak  dilanggar  oleh  pihak  lain,  terutama oleh  negara,  karena  hak  hidup  dan mendapat penghidupan yang layak setiap warga negara dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia  tahun  1945.  Putusan  MK tersebut  merupakan  bentuk  pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Pembaruan hukum  keluarga  bisa  dilakukan  dengan berbagai putusan pengadilan. Hal ini juga terjadi di India yang melakukan pembaruan  hukum  keluarga  dengan
putusan  pengadilan  dengan  cara  yang digunakan dalam tradisi hukum adat. 2
B. Memahami  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010 Mengenai Pasal 43 Undang- Undang  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan Pokok permasalahan yang diajukan  pemohon  dalam  uji  materi  UU No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan adalah  pasal  2  ayat  (2)  yang  berbunyi: “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku.” dan  pasal  43  ayat  (1)  yang berbunyi: “Anak  yang  dilahirkan  diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya ”.
Pokok permasalahan yang melatarbelakangi  diajukannya  uji  materi dua pasal di atas adalah  bahwa pemohon I  (Hj.  Aisyah  Mokhtar)  dan  pemohon  II (Muhammad  Iqbal  Ramadhan)  merasa dirugikan.  Terlebih  akibat  pasl  43  ayat (1) di atas, pemohon I tidak mendapatkan haknya  sebagai  seorang  anak  dan mengalami diskriminasi serta tidak mendapatkan  hubungan  nasab  dari  ayah kandungnya, Moerdiono. Padahal perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh pemohon I dengan Moerdiono adalah sah sesuai  dengan  hukum  agama  Islam. Perkawinan  yang  telah  dilaksanakan sesuai  dengan  hukum  agama  diakui  oleh pasal  2  ayat  1  UU  No.  1/1974  yang menyatakan: “Perkawinan  adalah  sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu.”
Berdasarkan pokok permohonan di  atas,  maka  Mahkamah  Konstitusi berpendapat  bahwa  pokok  permasalahan hukum  mengenai  pencatatan  perkawinan menurut  peraturan  perundang-undangan adalah  mengenai  makna  hukum  ( legal meaning ) pencatatan perkawinan. Mengenai
permasalahan tersebut,
Penjelasan  Umum  angka  4  huruf  b  UU
1/1974  tentang  asas-asas  atau  prinsip- prinsip perkawinan menyatakan,
“...  bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah bilamana  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya  itu;  dan  di  samping  itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya kelahiran,  kematian  yang  dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan” .
Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974  di  atas  nyatalah  bahwa  (i) pencatatan perkawinan bukanlah
merupakan  faktor  yang  menentukan sahnya  perkawinan; 3 dan  (ii)  pencatatan merupakan  kewajiban  administratif  yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4 Adapun  faktor yang  menentukan  sahnya  perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama  dari  masing-masing  pasangan calon mempelai.
Diwajibkannya
pencatatan perkawinan oleh negara melalui  peraturan  perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. 5 Aturan pencatatan perkawinan diantaranya dimaksudkan untuk
menjamin  hak-hak  wanita  dan  tidak menjadi  obyek  diskriminasi  laki-laki dengan  jalan kawin cerai tanpa tanggung jawab. 6
MK  berpendapat  bahwa  secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik  melalui  hubungan  seksual  ( coitus ) maupun  melalui  cara  lain  berdasarkan perkembangan
teknologi yang
menyebabkan terjadinya pembuahan.
Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala  hukum  menetapkan  bahwa anak  yang  lahir  dari  suatu  kehamilan karena hubungan seksual di luar
perkawinan  hanya  memiliki  hubungan dengan  perempuan  tersebut  sebagai ibunya.  Adalah tidak tepat dan tidak adil pula  jika  hukum  membebaskan  laki-laki yang  melakukan  hubungan  seksual  yang menyebabkan  terjadinya  kehamilan  dan kelahiran  anak  tersebut  dari  tanggung jawabnya  sebagai  seorang  bapak  dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut  sebagai  bapaknya.  Lebih-lebih manakala berdasarkan  perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan  bahwa  seorang  anak  itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. 7
Akibat  hukum  dari  peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului  dengan  hubungan  seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum  yang  di  dalamnya  terdapat  hak dan  kewajiban  secara  bertimbal  balik, yang  subjek  hukumnya  meliputi  anak, ibu, dan bapak. 8
Berdasarkan  uraian  di  atas, hubungan  anak  dengan  seorang  laki-laki sebagai  bapak  tidak  semata-mata  karena adanya  ikatan  perkawinan,  akan  tetapi dapat  juga  didasarkan  pada  pembuktian adanya  hubungan  darah  antara  anak dengan  laki-laki  tersebut  sebagai  bapak. Dengan  demikian,  terlepas  dari  soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak  yang  dilahirkan  harus  mendapatkan perlindungan hukum. 9
Berdasarkan  urian  di  atas  dan berbagai  pertimbangan,  maka  Pasal  43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974 Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  3019)  yang menyatakan, “Anak  yang  dilahirkan  di luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya”, bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut  hukum  ternyata  mempunyai hubungan  darah  sebagai  ayahnya.  Pasal tersebut menurut MK juga tidak memiliki kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut  hukum  ternyata  mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga  ayat  tersebut  harus  dibaca, “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut  hukum  mempunyai  hubungan darah,  termasuk  hubungan  perdata dengan keluarga ayahnya” ; 10
Putusan  Mahkama  Konstitusi tersebut  adalah  suatu  putusan  final  yang berkaitan  dengan  uji  materil  undang- undang, yang dalam hal ini Pasal 43 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974.  Oleh  karena  itu  Putusan  MK  ini berlaku  sebagai undang-undang sehingga substansinya general, tidak individual dan tidak kasuistik, sesuai ketentuan Pasal 56 ayat  (3) 11 jo  Pasal  57  ayat  (1) 12 UUMK.
Putusan  Mahakamah  Konstitusi  tersebut memiliki  kekuatan  mengikat  terhadap seluruh  masyarakat  Indonesia  sejak diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk umum  pada  tanggal  27  Februari  Tahun 2012 sesuai Pasal 47 UUMK dan dengan terbitnya putusan MK ini, maka ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 100 KHI  tidak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat. 13
Makna  dan  implikasi  hukum putusan dalam UU Perkawinan, sebagaimana  diuraikan  di  atas,  harus mempergunakan penglihatan (optic) berdasarkan karakter khas UU
Perkawinan, yaitu unifikasi dalam
perspektif formal sebagai hukum
perundang-undangan dan pluralisme dalam  perspektif  materi  muatan  yang mengatur tentang ihwal substansi perkawinan. Secara umum, pranata hukum  dalam  hubungan  keperdataan dalam hukum keluarga dapat meliputi, (i) nafkah, (ii) perwalian, baik terhadap harta maupun diri, juga dalam perkawinan, (iii) kewarisan,  (iv)  larangan  perkawinan (mahram), (v) dan sebagainya. Berdasarkan  penglihatan  karakter  khas
UU  Perkawinan  dapat  dipilih  dan ditentukan pranata hukum dalam hubungan keperdataan yang mana
berlaku  mengikat  umum  dan  mana  yang berlakunya  sesuai  dengan  agama  dari pasangan  yang  bersangkutan.  Dengan demikian, dalam bidang hukum perkawinan  dan  hukum  keluarga,  seperti soal  wali  dalam  perkawinan,  kewarisan dan  sebagainya  dalam  UU  Perkawinan memungkinkan untuk diatur sesuai dengan  hukum  agama,  karena  karakter UU  Perkawinan  secara  formal  unifikasi, namun  secara  materil  pluralis,  sehingga bagi  setiap  agama 14 dapat  membentuk hukum bagi masing-masing pemeluknya. 15 Menurut Hazairin
Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974  merupakan  unifikasi  yang  unik, yang  menghormati  secara  penuh  adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan  yang  Berketuhanan  Yang Maha Esa. 16
Pengubahan  pasa  43  ayat  (1) Undang-Undang  No.  Tahun  1974  di  atas setidaknya bertujuan untuk:
1. Memberi  legalitas  hukum  hubungan darah  antara  anak  dengan  ayah biologisnya,  yakni  bahwa  hubungan darah  antara  anak  dengan  ayah biologisnya yang semula hanya merupakan  sebuah  realitas  menjadi hubungan  hukum  sehingga  memiliki akibat hukum.
2. Memberi  perlindungan  hukum  atas hak-hak  dasar  anak,  baik  terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
3. Memberi perlakuan yang adil terhadap  setiap  anak  yang  dilahirkan meskipun  perkawinan  orang  tuanya tidak (belum) ada kepastian.
4. Menegaskan adanya hubungan perdata  setiap  anak  dengan  ayah biologisnya  dan  keluarga  ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan  ibunya dan keluarga ibunya.
5. Menegaskan  adanya  kewajiban  ayah menurut hukum ( legal custady ) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
6. Melindungi  hak  waris  anak  dari ayahnya  karena  adanya  hubungan darah,  hak  dan  tanggung  jawab  satu sama lain.
7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya. 8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat  pengasuhan,  pemeliharaan, pendidikan  dan  biaya  penghidupan, perindungan dan  lain  sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
9. Memberi  ketegasan  hukum  bahwa setiap  laki-laki  harus  bertanggung jawab  atas  tindakannya  dan  akibat yang  timbul  karena  perbuatannya  itu, dalam  hal  ini  menyebabkan  lahirnya anak.6 Mereka tidak dapat melepaskan  diri  dari  tanggung  jawab tersebut. 17
Putusan  MK  tersebut  memiliki tujuan  untuk  melindungi  dan  menjamin hak  setiap  warga  negara  agar  tidak dirugikan  oleh  pihak  lain,  terlebih  oleh negara. Putusan tersebut membawa dampak  yang  signifikan  bagi  hukum keluarga yang berlaku di Indonesia, yang akan diuraikan di subbab di bawah ini.
C. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 terhadap Hukum Keluarga di Indonesia Model  pembacaan  Mahkamah
Konstitusi  RI  terhadap  pasal  43  ayat  (1) sebagaimana  dituangkan  dalm  putusan
Nomor  46/PUU-VIII/2010  tanggal  27 yang  telah  dijelaskan  di  atas  mempunyai dampak  bagi  hukum  perkawinan  di Indonesia. Dampak yang paling signifikan  adalah  adanya hubungan keperdataan  antara  seorang  anak  yang lahir  bukan  dari  perkawinan  yang  tidak sah dan bagi istri dan anak yang lahir dari pernikahan  siri.  Hubungan  keperdataan tidak harus selalu muncul dari perkawinan, namun bisa melalui hubungan  darah  yang  dapat  dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan.
Mengenai hubungan
keperdataan  yang  timbul  dari  hubungan darah,  meliputi  hubungan  hukum,  hak dan  kewajiban  antara  anak  dengan  ayah dan  ibunya  yang  dapat  berupa:  (1) hubungan  nasab;  (2)  hubungan  mahram;
(3)  hubungan  hak  dan  kewajiban;  (4) hubungan  pewarisan  (saling  mewarisi) yang  merupakan  pelanjutan  hubungan hak  dan  kewajiban  karena  nasab  ketika mereka  sama-sama  masih  hidup;  dan  (5) hubungan wali  nikah antara ayah dengan anak perempuannya. 18
Putusan  MK  tersebut,  secara mutatis  mutandis telah  menimbulkan banyak  perubahan  hukum,  antara  lain, yaitu:
1. Mengubah  hubungan  darah  anak dengan  ayah  bilogisnya  yang  semula hanya  bersifat  alamiah  (sunnatullah) semata  menjadi  hubungan  hukum yang mempunyai akibat  hukum berupa hubungan perdata.
2. Adanya  pengakuan  secara  hukum bahwa  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya  dan  keluarga  ayahnya sebagaimana  hubungan  perdata  anak dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya. Pengakuan secara hukum ini sebelumnya tidak ada.
3. Adanya  tanggung  jawab  menurut hukum  atas  ayah  terhadap  anak  yang dilahirkan akibat perbuatannya, meskipun  anak  itu  lahir  di  luar perkawinan. Sebelumnya, ayah
biologis  tidak  dapat  digugat  untuk bertanggung jawab atas anak biologisnya. 19
Putusan  MK  tersebut  akan membawa implikasi  di masyarakat, antara lain, adalah:
1. Anak  mendapat  perlindungan  secara hukum dari ayahnya, meskipun perkawinan  ayah  dengan  ibunya dipersoalkan/tidak jelas.
2. Setiap  ayah  dapat  dituntut  tanggung jawab atas anaknya meskipun anaknya lahir di luar perkawinan.
3. Sekiranya  kelahiran  anak  merupakan akibat  perbuatan  dosa  orang  tuanya, maka  yang  berdosa  (bersalah)  adalah orang  tuanya  dan  sanksi  hukuman hanya  dapat  diberikan  kepada  orang yang bersalah. 20
Poin-poin dia atas dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:
1. Dampak  Putusan  MK  bagi  Anak  di Luar Nikah Berkaitan  dengan  penetapan
asal-usul  anak,  dalam  perundang- undangan  di  Indonesia  menggunakan istilah anak sah dan anak yang lahir di luar perkawinan, dan tidak
menggunakan istilah anak zina. Sebaliknya, dalam fikih Islam
klasifikasi asal-usul anak tidak menggunakan  istilah  anak  yang  sah, hanya  saja  ada  istilah  anak  zina, sehingga  anak  yang  sah  merupakan kontra anak zina.
Sebagaimana  dijelaskan  di atas,  bahwa  hubungan  perdata  akibat hubungan  darah  adalah  hubungan nasab,  hubungan  mahram,  hubungan hak dan kewajiban, hubungan pewarisan  (saling mewarisi)  dan hubungan  wali  nikah  antara  ayah dengan  anak  perempuannya.  Namun demikian  berkenaan  dengan  pertalian darah  akibat  perzinaan  atau  di  luar pernikahan  yang  sah,  menurut  penulis putusan  MK  tersebut  harus  diartikan berbeda  dengan  konsep  dalam  hukum Islam,  terlebih  masalah  hubungan
nasab, hubungan waris dan perwalian.
Berkaitan dengan hak keperdataan  yang  dimaksud  dalam putusan  MK  tersebut,  Wakil  Ketua MK Achmad Sodiki, juga menjelaskan,  hak  perdata  adalah hubungan  yang  mengatur  hak  dan kewajiban  seseorang  dengan  orang lain. Dalam putusan pasal anak di luar nikah,  hubungan  tersebut  menyangkut hak  kemanusiaan  sang  anak.  Hak perdata itu dapat berupa tuntutan pada pihak lain seperti ganti rugi, baik yang materiil maupun yang imateriil,
pemenuhan kewajiban tertentu, santunan,  perhatian,  pembinaan,  biaya hidup. Dengan memberikan hak perdata  anak  luar  kawin,  sambung Sodiki, artinya hukum telah memanusiakan  manusia,  dan  tidak menjadikannya  sosok  manusia  yang didiskriminasi oleh apapun dan siapapun.  Jika  hukum  hanya  diartikan secara tekstual belaka dan mengingkari moralitas yang memuliakan  manusia  maka  hukum akan kehilangan  makna  sesungguhnya bagi kehidupan masyarakat”. 21 a) Hubungan nasab Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahawa  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga  ibunya  serta  laki-laki sebagai  ayahnya  dan  keluarga ayahnya,  namun  demikian  tidak mengakibatkan  hubungan  nasab, kewarisan dan perwalian sebagaimana  yang  diatur  dalam fikih atau hukum Islam. Apabila ptusan MK
tersebut  dibaca  secara  normal, maka  pada  dasarnya  anak  yang lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah juga  mempunyai  hubungan  nasab dengan  ayah  biologisnya.  Namun demikian  tidak  demikian  adanya. Meskipun  Ptusan  MK  tersebut
berkaitan dengan Hukum
Perkawinan  secara  umum  yang berlaku bagi warga negara Indonesia,  akan  tetapi  bagi  yang beragama  Islam,  maka  hubungan nasab seorang anak dengan ayahnya  tetap  berdasarkan  adanya ikatan pernkawinan yang sah.
Hubungan  nasab  seorang anak  zina  atau  anak  yanga  lahir bukan  dari  perkawinan  yang  sah hanya  dinasabkan  kepada  ibunya, hal  ini  telah  jelas  dari  hadis  Nabi dan  pendapat  ulama.  Hadis-hadis yang  terkait  dengan  hubungan nasab  anak  zina  antara  lain  hadis riwayat Bukharî dan Muslim:
! "  #$%  &' () % *+ !, -.  &/. , !,
&/. , !, -  !,  #0 1 23 4 23 *+ !, -  #. -5 64 78 , 9:.  !* ,  ;7% 6 .   #0 1 -5 64 . :  6<   #0  78% -, =>:, =-5 ?7%
*+ !, - 1  @ 03 #$% 1  *  -AB.  7AC  73.  ;7D  0 *+ , EF0 G EF0 71 % . 22
Artinya: Dari  ‘Aisyah  ra bahwasanya  ia  berkata:  Sa’d  ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut  terhadap  seorang  anak lantas Sa’d berkata: Wahai Rasulallah,  anak  ini  adalah  anak saudara  saya  ‘Utbah  ibn  Abi Waqqash  dia  sampaikan  ke  saya bahwasanya  ia  adalah  anaknya, lihatlah  kemiripannya.  ‘Abd  ibn Zum’ah  juga  berkata:  “Anak  ini saudaraku  wahai  Rasulullah,  ia terlahir dari pemilik kasur (firasy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah  saw  melihat  rupa  anak tersebut dan beliau melihat keserupaan  yang  jelas  dengan ‘Utbah,  lalu  Rasul  bersabda: “Anak  ini  saudaramu  wahai  ‘Abd ibn Zum’ah.  Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari
perempuan yang melahirkan
(firasy)  dan  bagi  pezina  adalah (dihukum)  batu,  dan  berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam’ah.  Aisyah  berkata:  ia  tidak pernah  melihat  Saudah  sama sekali. Hadis lain yang berkaitan dengan  masalah  ini  adalah  hadis riwayat Abu Daud yang menerangkan  bahwa  anak  hazil zina dinasabkan kepada ibunya
J3K L . % . : M 6< - # 0N !* * .
23
Nabi  saw  bersabda  tentang  anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya …”
Menurut  Imam  Syafi’i, anak  zina  tidak  disabkan  kepada bapaknya,  akan  tetapi  kepada ibunya. Imam Syafi’i menjelaskan:
O   PN %  =Q0$* OR% Q >L . O0R1 =,0S* :, 64 : D<. U >*V, L Q W X  !* O0R9 U4 U O  !* : * X !* . 24 Sejalan  dengan  Imam
Syafi’i, Imam Nawawi juga
menjelaskan:
,Z Q (U . RB L . RB O[% OR% :, !* \S ,Z 7:). * !* \S
(U . B URB . 25 Berdasarkan penjelasan di  atas,  dapat  dimengerti  dan dipahami  bahwa  pada  dasarnya tidak ada perbedaan apalagi pertentangan  antara  putusan  MK Nomor  46/PUU-VIII/2010  dengan hukum Islam. Putusan MK tersebut  meskipun  memberikan jaminan  adanya  hubungan  perdata seorang  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  yang  sah  dengan  ibu dan ayah biologisnya, namun tidak memberikan hubungan nasab anatar anak dengan ayahnya
tersebut.  Hal  ini  bisa  dipahami, karena perzinaan tidak menimbulkan  hubungan  nasab. Para  hakim  MK,  terutama  Ketua MK,  Moh.  Mahfud  MD  dalam berbagai  forum  dan  pertemuan selalu menjelaskan bahwa hubungan  perdata  berbeda  dengan hubungan nasab. 26
Mahfud menjelaskan  bahwa  anak  yang lahir  di  luar  nikah  diakuinya memang  tidak  memiliki  nasab, akan  tetapi  anak  tersebut  punya hak keperdataan.
b) Hubungan mahram
Berdasarkan  keterangan
di atas, bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai hubungan  nasab  dengan  ayahnya, maka secara otomatis, anak tersebut  juga  tidak  mempunyai hubungan maharam dengan ayahnya tersebut. Hubungan mahram  antara  anak  dan  ayahnya hanya  akan  timbul  dengan  ada ikatan nasab dari perkawinan yang sah  sebagaimana  telah  dijelaskan di atas.
c) Hak Mendapatkan nafkah
Berkaitan  dengan  nafkah atau  biaya  penghidupan  anak, berdasarkan  putusan  MK  Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak
diwujudkan  dalam  nafkah  anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah  uang  atau  harta  guna keperluan  biaya  hidup  anak  yang bersangkutan sampai dewasa. Sebab  ketentuan  tentang  nafkah anak  dan  waris  itu  berkaitan dengan  nasab,  padahal  anak  luar kawin  tidak  bisa  dinasabkan  pada ayah biologisnya. 27
Pemberian nafkah terhadap  seorang  anak  merupakan
konsekuensi  dari  adanya  ikatan nasab seorang anak dengan ayahnya.  Hubungan  keperdataan menurut  putusan  MK  Nomor 46/PUU-VIII/2010,  tidak  berlaku untuk  ikatan  nasab  bagi  warga negara yang beragama Islam. Oleh karena  itu,  maka  anak  yang  lahir bukan  dari  sebuah  perkawinan yang sah tidak berhak akan nafkah dari  ayah  biologisnya.  Namun demikian,  sang  ibu  dan  anak berhak  menuntut  kepada  ayah biologisnya tersebut untuk memberikan  biaya  hidup  kepada sang anak sampai ia dewasa. d) Hubungan waris Kaidah umum yang berlaku  dalam  hukum  kewarisan Islam  yang  berkaitan  dengan kualifikasi  orang  sebagai  ahli waris yang disepakati ulama
adalah orang yang memiliki hubungan nasabiyah (hubungan hukum keperdataan yang disebabkan kelahiran dari perkawinan  yang  sah),  hubungan zaujiyah (perkawinan) dan hubungan al-wala (pelepasan status  seseorang  dari  perbudakan). Berkaitan  dengan  hak  kewarisan anak  dari  ayahnya  adalah  anak yang  memiliki  hubungan  nasab dengan  ayahnya.  Oleh  karena  itu yang dimaksud anak dalam hubungan  kewarisan  adalah  anak yang  ditunjuk  dalam  Pasal  42  UU Nomor  1  Tahun  1974  ( Anak  yang sah  adalah  anak  yang  dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah) , termasuk di dalamnya  anak  yang  lahir  dalam ikatan  perkawinan  yang  sah  dan keabsahannya  di  akui  oleh  hukum karena  dilakukan  sesuai  prosudur hukum,  maupun  dalam  ikatan perkawinan yang sah tapi
keabsahannya  tidak  diakui  oleh hukum karena perkawinannya tidak  memenuhi  prosudur  hukum,
sepanjang  keberadaannya  tidak ada pihak lain yang keberatan. 28
Menurut Akil, putusan MK tersebut  hendaknya  tidak  dibaca sebagai pembenaran terhadap hubungan  diluar  nikah  dan  tidak bertentangan  dengan  Pasal  1  dan Pasal  2   UU   No.  1  Tahun  l974. 29 Adapun  yang  berkaitan  dengan kewarisan, maka hak keperdataannya tidak bisa
diwujudkan  dalam  bentuk  konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya  dengan  konsep   wasiat wajibah. 30 Pada  dasarnya,  secara normatif,  sebagaimana  disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 180, 31 yang  berhak  akan  wasiat  wajibah adalah kedua orang tua yang tidak mendapatkan  waris.  Hanya  saja, konsep wasiat wajibah ini ditafsirkan  secara  luas  sebagai celah  untuk  memberikan  harta warisan  kepada  mereka  yang terhalang  karena  berbagai  alasan, seperti  perbedaan  agama  dalam keluarga. 32
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan hubungan keperdataan  kepda  anak  lahir  di luar nikah dengan anak biologisnya,  termasuk  hak  waris, akan tetapi waris diartikan berbeda dengan aturan dalam hukum Islam sangatlah  tepat.  Penjelasan  bahwa warisan  yang  diberikan  kepada anak  tersebut  dilakukan  dengan cara  wasiat  wajibah 33 merupakan suatu  upaya  untuk  menghindari adanya pertentangan antara putusan  tersebut  dengan  hukum Islam,  karena  menurut  hukum
Islam  kewarisan  muncul  karena adanya  ikatan  naab  atau  adanya perkawinan.
Wasiat wajibah adalah suatu tindakan
pembebanan  oleh  hakim  atau lembaga  yang  mempunyai  hak agar  harta  seseorang  yang  telah
meninggal  dunia  tetapi  tidak melakukan wasiat secara suka rela agar  diambil  hak  atau  benda peningalannya  untuk  diberikan kepada  orang  tertentu  dan  dalam keadaan  tertentu  pula. 34 Dalam Hukum  BW  (Hukum  Positif) istilah  wasiat  wajibah  disebut dengan Plat  veervurlling ,  secara garis  besar  antara  pergantian kedudukan  atau  mawali  dengan wasiat  wajibah  hampir  sama. Perbedannya jika dalam penggantian  kedudukan  adalah menggantikan  hak  sesuai  dengan hak yang diterima orang tuanya.
e) Perwalian Wali  secara  etimologi adalah  pelindung,  penguasa,  atau penolong.  Arti  umum  perwalian adalah  sesuatu  yang  berhubungan dengan  wali.  Wali  pada  waktu menikah  mempunyai    beberapa arti,  diantaranya  adalah  pengasuh pengantin  perempuan  pada  waktu menikah. 35 Mengenai perwalian
dalam  pernikahan,  Putusan  MK tersebut tidak mengubah ketentuan Pasal  42  UUP  yang  menyakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan  dalam  atau  sebagai akibat  perkawinan  yang  sah” . Dengan  demikian  maka,  ayah biologis  tidak  serta  merta  dapat bertindak  sebagai  wali  nikah  bagi anak  perempuannya  karena  untuk menjadi  wali  nikah  disyaratkan adanya legalitas hukum. Hubungan wali  nikah  merupakan  hubungan resmi  yang  memerlukan  legalitas hukum.  Namun  demikian  apabila adanya  hubungan  nasab  telah dapat  dibuktikan  melalui  putusan pengadilan  dan  telah  mempunyai akta  kelahiran,  maka  ayahnya dapat bertindak sebagai wali nikah bagi  anak  perempuannya  yang lahir di luar perkawinan. 36

## 2. Dampak Putusan MK bagi Perkawinan Siri
Nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan hanya berdasarkan hukum  agama  atau  adat  dan  tidak mengikuti  aturan  hukum  Negara. Atau  dengan  kata  lain  pernikahan yang  tidak  dicatatkan  pada  Kantor Urusan  Agama  (bagi  orang  Islam) atau Kantor Catatan Sipil (bagi orang non-Islam) untuk mendapat pengakuan keabsahannya dari Negara.  perkawinan  tanpa  adanya pencatatan dari pihak yang berwenang  ini  adalah  perkawinan yang  dilakukan  secara  sah  menurut agama,  atau  bisa  dikatakan  bahwa pernikahan  tersebut  lengkap  secara material,  akan  tatapi  secara  formal pernikahan  yang  seperti  ini  belum lengkap,  karna  belum  tercatat  dalam kantor  urusan  agama  atau  catatan sipil.    Meskipun    dalam  agama  tidak diharuskan  demikian,  akan  tetapi dalam peraturan perundang-undangan mengatakan  bahwa  setiap  pernikahan diharuskan dicatat berdasarkan pearaturan perundang-undangan. 37
Jadi, logikanya adalah Negara mengakui  bahwa  perkawinan  yang sah adalah perkawinan yang dijalankan  sesuai  dengan  rukun  dan syarat  pernikahan  di    dalam  agama dan kepercayaan masing-masing, hanya saja untuk menjamin kepastian terlaksananya  aturan  agama  dan kepercayaan  tersebut  secara  baik  dan benar maka Negara mengikat kebebasan  tersebut  dengan  aturan yang  mewajibkan  warga  negaranya untuk  membuktikannya  melalui  akta perkawinan  yang  otentik  dikeluarkan oleh  perangkat  resmi  yang  telah disediakan Negara untuk itu. 38
MK  berpendapat  berkaitan dengan  pasal  2  ayat  (2)  UU Perkawinan  bahwa:  (1)  pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor  yang  menentukan  sahnya perkawinan. Sahnya perkawinan
adalah  bila  telah  dilakukan  sesuai dengan  syarat-syarat  yang  ditentukan oleh  agama  dari  masing-masing pasangan  calon  mempelai;  dan  (2) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.  Dengan  kata  lain,  MK berpendapat  bahwa  perkawinan  siri juga  merupakan  perkawinan  yang sah. Tidak dicatatkannya suatu perkawinan dalam catatan administratif  negara,  tidak  lantas menjadikan perkawinan tersebut tidak sah. 39 Memang, pencatatan perkawinan demi menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, dengan  demikian,  maka  perkawinan yang  tidak  dicatatkan  dikhawatirkan akan berdampak buruk, seperti
pengngkaran  hak  dan  kewajiban. Oleh  karena  itu,  apabila  suatu perkawinan  yang  tidak  dicatatkan, dan hendak mendapatkan kemashlahatan, maka legalitas melalui  suatu  putusan  pengadilan adalah solusi untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Dalam hal ini, Putusan MK tersebut menjadi jawaban.  Aparat  pemerintah  tidak diperkenankan  mengambil  sebuah kebijakan berdasarkan satu pertimbangan  saja,  walaupun  hal  itu bermanfaat  jika  diyakini  masih  ada manfaat yang lebih besar lagi. 40 Putusan MK tersebut mempunyai  dampak  kemashlahatan bagi  perkawinan  siri  yang  sah menurut  hukum  agama  masing- masing  calon  mempelai.  Dampak  ini terkait  dengan  status  perkawinan, hubungan  keperdataan  serta  status dan hak anak:
a) Dampak  bagi  status  perkawinan dan status anak Pernikahan siri atau perkawinan  yang  tidak  dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan secara  tidak  langsung  diakui keabsahannya oleh negara. Hanya
saja,  perkawinan  semacam  ini tidak mempunyai alat bukti otentik untuk membuktikan bahwa  telah  ada  dan  terjadi perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama tertentu. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut sebenarnya  menguatkan  apa  yang tercantum  dalam  pasal  2  ayat  (1) UU No. 1 taun 1974: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu.” Meskipun  MK  masih memandang
keharusan pencatatan  pernikahan  bukanlah suatu  yang  bertentangan  dengan UUD  1945.  Atas  dasar  dalil tersebut,  maka  ketentuan  Pasal  2 ayat  (2)  UU  Perkawinan  yang berbunyi “tiap-tiap  perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” merupakan  norma  yang mengandung legalitas sebagai suatu  bentuk  formal  perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk  akta  perkawinan  (akta otentik)  menjadi  penting  untuk memberikan  jaminan  kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum untuk setiap perkawinan. 41
Makna pentingnya
kewajiban  administratif  berupa pencatatan  perkawinan  tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama , dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan  perlindungan,  pemajuan, penegakan,  dan  pemenuhan  hak asasi  manusia  yang  bersangkutan yang  merupakan  tanggung  jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan  prinsip  negara  hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan. Kedua ,
pencatatan  secara  administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan  agar  perkawinan,
sebagai  perbuatan  hukum  penting dalam  kehidupan  yang  dilakukan oleh  yang  bersangkutan,  yang berimplikasi terjadinya akibat hukum  yang  sangat  luas,  di kemudian  hari  dapat  dibuktikan dengan  bukti  yang  sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan  oleh  negara  terkait dengan  hak-hak  yang  timbul  dari suatu perkawinan yang bersangkutan  dapat  terselenggara secara efektif dan efisien. 42
Mengenai  status  anak, karena  perkawinan  siri  diakui keabsahannya  diakui  oleh  negara,
maka  anak  yang  lahir  dari perkawinan tersebut juga merupakan  anak  yang  sah. Pasal
42  UU  Nomor  1  Tahun  1974 menyatakan  bahwa “Anak  yang sah  adalah  anak  yang  dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan  yang  sah”. Karena perkawinan  yang  tidak  dicatatkan dianggap sah, maka konsekuensinya  anak  yang  lahir dari perkawinan tersebut juga sah.
Persoalan  yang  muncul adalah  terkait  dengan  penetapan anak  tersebut.  Penetapan  anak dilakukan dengan pembuatan akta kelahiran yang menyaratkan adanya  surat  nikah  dari  kedua orang tuanya. Padahal pernikahan siri  tidak  dicatatkan.  Artinya, meskipun anak tersebut anak  sah, namun demikian perlu pembuktian  mengenai  asal-usul anak  tersebut.  Dalam  hal  ini  MK memberikan ruang bagi pembuktian tersebut,  yaitu melali bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, seperti tes DNA
(Deoxyribonucleic  acid). Secara tegas  ptusan  MK  menyatakan: “Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan
mempunyai
hubungan  perdata  dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya  serta  dengan laki-laki  sebagai  ayahnya  yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. 43
Jadi,  perkawinan  yang tidak  dicatatkan  keabsahannya dikuatkan  oleh  putusan  MK  No.
46/PUU-VIII/2012. Pencatatan hanya sebagai syarak admisnistratif yang tidak menentukan  sah  dan  tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan hanya  sebagai  pendaftaran  dalam lembar  negara  yang  berfungsi sebagai penguat, atau bukti otentik untuk menjamin kepastian hukum terhadap akibat-akibat hukum yang muncul dari perkawinan  tersebut.  Anak  yang lahir  dari  perkawinan  tersebut juga  merupakan  anak  sah  yang berhak  atas  penghidupan  yang layak dari kedua orang tuanya.
b) Dampak terhadap hak dan kewajiban suami istri
Keabsahan  perkawinan siri  yang  dilakukan  berdasarkan agama tertentu diakui oleh negara, maka  dengan  demikian  akan menimbulkan hubungan keperdataan antara anggota- anggota keluarga dari hasil perkawinan  tersebut,  terutama istri dan akan. Hubungan keperdataan tersebut, apabila dinisbahkan  dengan  Putusan  MK No. 46/PUU-VIII/2012, maka tidak  harus  dibuktikan  dengan akta  otentik  tentang  adanya  suatu perkawinan,  akan  tetapi  juga dapat dibuktikan dengan
teknologi  dan  ilmu  pengetahuan.
Hubungan keperdataan yang terkait dengan istri adalah, adanya hubungan  kewarisan,  hubungan hak  dan  kewajiban  termasuk adanya kewajiban memberi nafkah  bagi  suami  baik  nafkah lahir maupun batin.
Ada beberapa pasal yang dapat  ditarik  sebagai  bahasan yang berhubungan dengan nafkah, yaitu pasal 80-81 KHI 44 dan pasal 34 ayat (1) UU No. 1/1974. 45
Berkaitan  tentang  hak suami  atas  istri,  dalam  Islam seorang  suami  tidak  mempunyai hak  yang  bersifat  materiil  atau kebendaan  sama  sekali  terhadap suaminya.  Hal  ini  ini  juga  di tegaskan  dalam  KHI  pasal  83 46 dan  84 47 .  Hak  ditaati  mencakup ditaati  dalam istimata’ dan  tidak
keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji. 48 c) Dampak    hubungan  keperdataan terhadap anak Mengenai hubungan perdata  yang  beriaktan  dengan anak  dari  hasil  perkawinan  siri adalah yang timbul dari hubungan darah,  ini  meliputi  hubungan hukum,  hak dan kewajiban  antara anak  dengan  ayah  dan  ibunya yang  dapat  berupa:  (1)  hubungan nasab;  (2)  hubungan  mahram;  (3) hubungan  hak  dan  kewajiban;  (4) hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan  hubungan  hak  dan kewajiban  karena  nasab  ketika mereka  sama-sama  masih  hidup; dan  (5)  hubungan  wali  nikah antara ayah dengan anak perempuannya. 49 Pertama, hubungan nasab.  Seorang  anak  yang  lahir dari  perkawinan  yang  sah  maka mempunyai hubungan nasab
dengan  Bapaknya.  Dalam  kaidah hukum Islam anak selalu dinasabkan kepada Bapaknya. Kedua, hubungan mahram atau larangan perkawinan. Mahram adalah hubungan darah yang menyebabkan keharaman
pernikahan.  Hal  ini  di  atur undang-undang  perkawinan  pasal 45  UU  Perkawinan  No.  1  tahun 1974.
Ketiga, Hubungan  hak dan  kewajiban.  Kewajiban  orang tua, terutama ayah terhadap anaknya  diatur  Al-Quran  dalam surat  Al-Baqarah  ayat  233. 50 Sementara  dalam  undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 45 UU  Perkawinan  No.  1  tahun 1974. 51
Keempat, hubungan pewarisan.  Masalah  kewarisan anak dalam hukum perkawinan di Indonesia  diatur  dalam  KHI, khusunya  pasal  174  ayat  (1)  a 52 dan pasal 176 53 .
Kelima,
hubungan perwalian. Perwalian disini dalam arti  wali  sebagai  pengasuh  anak dan sekaligus wali dalam perkawinan  apabila  anak  yang lahir  dari  perkawinan  siri  adalah perempuan. wali sebagai pengasuh anak berkewajiban membimbing, mendidik dan membiayai sang anak sebagaimana  telah  ditrangkan  di atas. Sementara wali nikah, secara garis  besar  ada  empat  macam perwalian dalam pernikahan, yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim  dan  wali  maula. 54 Wali menurut  hukum  perkawinan  di Indonesia  terdiri  dari  wali  nasab dan  wali  hakim.  Perwalian  ini secara rinci diatur dalam pasal 20- 23 KHI.
Aturan  dan  perwalian sebagaimana  disebutkan  di  atas
berlaku umum bagi anak yang sah atau anak yang lahir dari perkawinan  yang  sah.  Anak  dari hasil pernikahan yang tidak dicatatkan, karena diakui keabsahannya, maka juga menggunakan aturan si atas.

## D. Penutup
Putusan  MK  Nomor  46/PUU- VIII/2012  yang  mengubah  ketentuan pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang  No.1 tahun 1974 tentang perkawinan berdampak  cukup  signifikan  bagi  hukum keluarga di Indonesia. Berdasarkan
putusan  MK  tersebut,  maka  setiap  anak yang  lahir ke  muka  bumi  ini  sacara pasti mempunyai hubungan
keperdataan dengan  ayahnya  dan  keluarga  ayahnya. Pembuktian adanya hubungan
keperdataan tersebut tidak harus dibuktikan  dengan  akta  otentik  berupa Akta  Nikah  atau  surat  nikah.  Hubungan keperdataan tersebut juga dapat dilakukan  dengan  alat  bukti  berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan  hal  ini,  maka  anak  yang lahir  di  luar  perkawinan  atau  dari  hasil perkawinan  yang  sah  juga  mempunyai hubungan  keperdataan.  Terlebih  anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan  berdasarkan  hukum  agama yang tidak dicatatkan dalam  lebar negara
atau nikah siri yang memang keabsahannya  diakui  oleh  pasal  2  ayat  1 UU  No.  1/1974.  Hal  ini  juga  dikuatkan oleh putusan MK tersebut yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan  bukanlah  merupakan  faktor yang  menentukan  sahnya  perkawinan; pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Adapun faktor yang menentukan  sahnya  perkawinan  adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari  masing-masing  pasangan  calon mempelai.
Putusan  MK  Nomor  46/PUU- VIII/2012  berlaku  secara  umum  dan mengikat  bagi  seluruh  warga  negara Indonesia.    Putusan  ini  harus  pandang mempergunakan penglihatan (optic)
berdasarkan
karakter khas UU
Perkawinan, yaitu unifikasi dalam perspektif formal sebagai hukum perundang-undangan dan pluralisme dalam  perspektif  materi  muatan  yang mengatur tentang ihwal substansi perkawinan.  Berdasarkan  penglihatan karakter  khas  UU  Perkawinan  dapat dipilih  dan  ditentukan  pranata  hukum dalam  hubungan  keperdataan  yang  mana berlaku  mengikat  umum  dan  mana  yang berlakunya  sesuai  dengan  agama  dari pasangan yang bersangkutan.

## Catatan Akhir:
1 Bustanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  1996), hlm. 124.
2 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqih Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 91.
3 Pada  dasarnya,  UU  No.  1  Tahun 1974 bukanlah  aturan  pertama  tentang  pencatatan perkawinan  di  Indonesia.  Sebelumnya  sudah  ada UU  No.  22  Tahun  1946  yang  mengatur pencatatan  nikah,  talak  dan  rujuk,  yang  semula hanya  berlaku  di  daerah  Jawa  dan  Madura. Namun  dengan lahirnya  UU  No.  32  Tahun  1954 yang  disahkan  pada  26   Oktober   1954,   maka
undang-undang No. 22 tahun 1946 berlaku untuk seluruh  wilayah  Indonesia.  Lihat  Khoiruddin Nasution, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara:  Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim  Kontemporer  di  Malaysia  dan  Indonesia (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 147.
4 Pencatatan  perkawinan  diatur  lebih rinci  dalam  PP  No.  9  tahun  1975  pasal    2-  11. Lihat  lebih  lanjut  Yusdani, Menuju  Fiqih Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), hlm. 96-102.
5 Putusan  Mahkamah  Konstituasi  No.
46/PUU-VIII/2012, hlm. 33.
6 Khoiruddin Nasution, “Pengaruh Gerakan Wanita terhadap Wacana Hukum Islam: Studi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,”  dalam Al-Mawarid, edisi XIV tahun 2005, hlm. 263.
7 Putusan  Mahkamah  Konstituasi,  hlm. 34-35.
8 Ibid, hlm. 35.
9 Ibid.
10 Ibid, hlm. 37.
11 Dalam  hal  permohonan  dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi  menyatakan  dengan  tegas  materi muatan  ayat,  pasal,  dan/atau  bagian  dari  undang- undang  yang  bertentangan  dengan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang amar    putusannya  menyatakan  bahwa  materi muatan    ayat,  pasal,  dan/atau  bagian  undang- undang    bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar  Negara    Republik    Indonesia  Tahun  1945, materi  muatan    ayat,  pasal,  dan/atau  bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum  mengikat.
13 A.  Mukti  Arto,  “Diskusi  Hukum
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor
46/PUU-IIIV/2010  Tanggal  27  Pebruari  2012
Tentang Perubahan Pasal 43 UUP,”
http://www.badilag.mahkamahagung.go.id . Diunduh tanggal 12 mei 2012, hlm. 21.
14 Secara  kalkulatif,  agama  yang diizinkan atau diakui oleh negara mencakup lima agama,  yaitu  Islam,  Kristen  Kathalik,  Kristen Protestan,  Hindu  dan  Budha  dan  terakhir, Konghucu  juga  diakui  oleh  Negara.  Pengakuan terhadap  enam  agama  ini  rupanya  menimbulkan problema,  baik  antar  intern  pemeluk  agama, antara  pemeluk  agama  yang  berbeda,  maupun antara pemeluk agama dengan pemerintah. Aksin Wijaya, Menggugat  otentitas  Wahyu  Tuhan (Yogyakarta:  Safiria  Insani  Press,  2004),  hlm. 203. Pengakuan terhadap lima agama ini terdapat dalam UU No. 1 /PNPS/1965 dan PENPRES No. 1/1964,  yang  menyebutkan  bahwa  di  Indonesia hanya  diakui  lima  agama,  yaitu;  Islam  Katholik, Protestan,  Hindu,    dan  Budha.  Sesuai  dengan ketetapan  MPR  No.  IV/MPR/1978,  kepercayan kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa,  tidak  merupakan agama.
15 Penjelasan  Ahmad  Fadhil  Sumadi, Hakim  Konstitusi  dalam  Lokakarya  Qadhaya Fiqhiyah  Mu’ashir  yang  diselenggarakan  oleh Direktorat Urais dan Pembinaan Syariah Kemenag  RI  di  Hotel  Inna  Garuda  Yogyakarta, Senin-Rabu tanggal 14-16 Mei 2012.
16 Hazairin , Tinjauan mengenai Undang- Undang  Perkawinan  Nomor  1-1974 (Jakarta: Tintamas,1986), hlm. 1.
17 A. Mukti Arto, Diskusi , hlm. 5-6. 18 Ibid , hlm. 6.
19 Ibid , hlm. 7.
20 Ibid , hlm. 23.
21 Penjelasan  Wakil  Ketua  MK  RI,
Achmad  Sodiki  yang  disampaikan  pada  saat Seminar  Nasional  “Eksistensi  Anak  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi”  di  Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada tanggal 12 Mei 2012.
22 Muh}ammad bin Isma>’il Abu Abdulla>h al-Bukha>ri>, “S}ah}i>h  al-Bukha>ri>,”  CD  Maktabah Sya>milah al-Is}da>r al-Sa>ni> , 2005,  VI:  2484, hadis nomor 6384; Imam Muslim, “ S}a>h}i>h} Muslim,” CD Maktabah    Sya>milah  al-Isda>r  al-Sa>ni>, 2005,  II:
1080, hadis nomor 1457; Abu> Da>ud, “Sunan Abu> Da>ud,” CD Maktabah  Sya>milah al-Isda>r al-Sa>ni> , 2005,  VII:  32,  hadis  nomor    2275; Imam  al- Nasa>’i, “Sunan  al-Nasa>’i,”  CD  Maktabah Sya>milah  al-Isda>r  al-Tsa>ni> , 2005,  VI:  491,  hadis nomor  3484; Lihat  Juga Ima>m  al-Turmudzi, “Sunan  al-Turmudzi> ,” CD  Maktabah    Sya>milah al-Isda>r  al-Sa>ni> , 2005,  IV:  497,  hadis  nomor 1190; Ibnu  Ma>jah, “Sunan  Ibni  Ma>jah , ” CD Maktabah  Sya>milah al-Ish}da>r al-Sa>ni> , 2005, VI:
243, hadis nomor 2084.
23 Abu>  Da>ud, “Sunan  Abu>  Da>ud,”  CD Maktabah  Sya>milah al-Isda>r al-Sa>ni> , 2005,  VII: 32, hadis nomor 2268.
24 Imam al- Sya>fi’i, “Ahka>m Al-Qur’a>n , ” CD Maktabah  Sya>milah al-Isda>r al-Sa>ni> , 2005, I: 322.
25 Ima>m  al-Nawa>wi>, “Al-Majmu>’,”  CD Maktabah    Sya>milah  al-Isda>r  al-Sa>ni> , 2005), XVI: 105.
26 Saat mengisi kuliah Umum di Sekolah Tinggi Agama Islam  Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro  pada  tanggal  30  Maret  2012  menjelaskan bahwa hubungan perdata yang dimaksud Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 berbeda  dengan  hubungan  nasab.  Mahfud menjelaskan, hubungan keperdataan yang dimaksud  MK  tidak  lantas  menyebabkan  anak yang  lahir  dari  perzinaan  menjadi  anak  yang punya hubungan nasab dengan bapak bilologisnya. Saat membuka pengajian Konstitusi di pondok pesantren Tebuireng Jombang, Sabtu 7 April 2012, Mahfud MD juga mengatakan bahwa berbeda antara hubungan nasab dengan hubungan keperdataan.  Hubungan  perdata  artinya  anak memiliki  hak  kepada  orang  tuanya.  Anak  yang lahir  di  luar  nikah  diakuinya  memang  tidak memiliki  nasab,  akan  tetapi  anak  tersebut  punya hak keperdataan.
27 Penjelasan  Hakim  MK,  Akil  Mochtar dalam diskusi dengan tema “Implementasi Ketentuan  Anak  Luar  Kawin  dalam  UU Perkawinan Pasca Putusan MK” yang diselenggarakan  oleh Hukumonline di  Jakarta pada tanggal 29 Maret 2012.
28 Samsul  Anwar  dan  Isak  Munawar, “Nasab  Anak  di  Luar  Perkawinan  Paska  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 Tanggal  27  Pebruari  2012  menurut  Teori  Fikih dan Perundang-Undangan, ” dalam
http://www.badilag.mahkamahagung.go.id . Diunduh tanggal 12 Mei 2012.
29 Pasal  1: “Perkawinan  ialah  ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat (2) “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.”
30 Penjelasan  Hakim  MK,  Akil  Mochtar dalam diskusi dengan tema “Implementasi Ketentuan  Anak  Luar  Kawin  dalam  UU
Perkawinan Pasca Putusan MK” yang diselenggarakan  oleh Hukumonline di  Jakarta pada tanggal 29 Maret 2012.
31 “Diwajibkan  atas  kamu,  apabila seorang  di  antara  kamu  kedatangan  (tanda- tanda)  maut,  jika  ia  meninggalkan  harta  yang banyak,  berwasiat  untuk  ibu-bapak  dan  karib kerabatnya secara ma'ruf  (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”
32 Lebih  lanjut  baca  Suparman  Usman dan  Yususf  Somawinata, Fiqih  Mawaris:  Hukum Kewarisan Islam ( Jakarta: Gaya Media Pratama,
2002),  hlm.  163-188.  Menurut  sementara  ulama, perhatian Islam terhadap pembagian harta pusaka adalah  melalui  wasiat  sebagaimana  termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 240. Makanya wajar apabila  ada  kalangan  ulama  yang  berpandangan bahwa  ayat-ayat  waris  telah  me- naskh atau menganulir ayat-ayat  wasiat.  Bandingkan  dengan Coulson,  sebagaimana  dikutip  oleh  Asep  Sugiri, “Wasiat  untuk  Ahli  Waris:  Kritik  Ekstern  dan Intern  Otentisitas  Hadis-Hadis  Larangan  Wasiat untuk  Ahli  Waris,”  dalam  jurnal Al-Jami’ah , volume. 42, Nomor 2 tahun 2004, hlm. 438-439.
33 Istilah  wasiat  wajibah  sebenarnya penemuan  baru  abad  ke-20,  sebelumnya  tidak dikenal dalam fikih. Bahkan, mengkaitkan istilah wasiat wajibah dengan anak atau orang tua angkat memang betul-betul penemuan hukum Indonesia. Istilah wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan oleh  ulama  Mesir  melalui  hukum  waris  pada tahun  1946.  Pada  waktu  itu,  seorang  anak  yang lebih dahulu meninggal dunia, dan meninggalkan anak,  maka  si  cucu  itu  menggantikan  anaknya dalam  mewarisi  harta  kekayaan  kakeknya  atau neneknya  dengan  cara  memperoleh  wasiat wajibah  tidak  lebih  dari  1/3  harta.  M.  Atho Mudzar, Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara Tradisi  dan  Liberasi (Yogyakarta:  Titian  Ilahi Press, 2000), hlm. 163-164.
34 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di Indonesia (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2003), hlm. 184.
35 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih
Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 111. 36 A. Mukti Arto, Diskusi , hlm. 7-8.
37 Lihat  UU  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan yang saelanjutnya dalam makalah ini disebut  dengan  UU  perakawinan  pasal  2 ayat  (2) dan  juga  PP  No.  9  tahun  1975    tentang  justify pelaksanaan  Undang-undang  no.  1  tahun  1974 tentang perkawainan pasal 2.
38 Rio  Satria, “ Kritik  Analisis  Tentang Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Mengenai  Uji Materil  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan,”
dalam http://www.badilag.mahkamahagung.go.id . Diunduh tanggal 12 mei 2012, hlm. 10-11.
39 Penjelasan  Hakim  MK,  Akil  Mochtar dalam diskusi dengan tema “Implementasi Ketentuan  Anak  Luar  Kawin  dalam  UU Perkawinan Pasca Putusan MK” yang diselenggarakan  oleh Hukumonline di  Jakarta pada tanggal 29 Maret 2012.
40 Abdul  Haq, et.all. Formulasi  Nalar Fiqh:  Telaah  Kaidah  Fiqh  Konseptual, Cet.  I (Surabaya: Khalista, 2005), II: 76.
41 Putusan  Mahkamah  Konstituasi,  hlm. 27.
42 Ibid, 33- 34.
43 Ibid , hlm. 35
44 Lihat  Khoiruddin  Nasution, Islam: tentang  Relasi  Suami  dan  Istri  (Hukum Perkawinan I) (Yogyakarta: ACAdeMIA &TAZZAFA,  2004),  hlm.  192-193.  Pasal  80 KHI:
(1) S uami  adalah  pembimbing,  terhadap isteri  dan  rumah  tangganya,  akan  tetap mengenai  hal-hal  urusan  rumah  tangga yang  penting-penting  diputuskan  oleh sumai isteri bersama.
(2) Suami  wajib  melidungi  isterinya  dan memberikan  segala  sesuatu  keperluan hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan kemampuannya
(3) Suami  wajib  memberikan  pendidikan agama  kepada  isterinya  dan  memberi kesempatan  belajar  pengetahuan  yang berguna  dan  bermanfaat  bagi  agama, nusa dan bangsa.
(4) sesuai  dengan  penghasislannya  suami menanggung:
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan  dan  biaya  pengobatan bagi isteri dan   anak;
c. biaya pendididkan bagi anak.
(5) Kewajiban  suami  terhadap  isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b  di  atas  mulai  berlaku  sesudah  ada tamkin sempurna dari isterinya.
(6) Isteri  dapat  membebaskan  suaminya  dari kewajiban  terhadap  dirinya  sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
(7) Kewajiban  suami  sebagaimana  dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz .
Pasal 81 KHI:
(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman  bagi  isteri  dan  anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
(2) Tempat  kediaman  adalah  tempat  tinggal yang  layak  untuk  isteri  selama  dalam ikatan  perkawinan,  atau  dalam  iddah talak atau iddah wafat.
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi  isteri  dan  anak-anaknya  dari gangguan  pihak  lain,  sehingga  mereka merasa  aman  dan  tenteram.  Tempat kediaman  juga  berfungsi  sebagai  tempat menyimpan  harta  kekayaan,  sebagai tempat  menata  dan  mengatur  alat-alat rumah tangga.
(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai  dengan  kemampuannya  serta disesuaikan  dengan  keadaan  lingkungan tempat  tinggalnya,  baik  berupa  alat perlengkapan  rumah  tangga  maupun sarana penunjang lainnya.
45 Pasal 34 ayat (1) UUP/1974:
(1) Suami  wajib  melindungi  isterinya  dan memberikan  segala  sesuatu  keperluan hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan kemampuannya.
(2) Isteri  wajib  mengatur  urusan  rumah- tangga sebaik-baiknya.
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan.
46 Pasal 83:
(1) Kewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti  lahir  dan  batin  kepada  suami  di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.
47 Pasala 84:
(1) Isteri  dapat  dianggap  nusyuz  jika  ia  tidak mau  melaksanakan  kewajiban-kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
(2) Selama  isteri  dalam  nusyuz,  kewajiban suami  terhadap  isterinya  tersebut  pada pasal  80  ayat  (4)  huruf  a  dan  b  tidak berlaku kecuali  hal-hal untuk kepentingan
anaknya;
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas  berlaku  kembali  sesuadah  isteri nusyuz;
(4) Ketentuan  tentang  ada  atau  tidak  adanya nusyuz  dari  isteri  harus  didasarkan  atas bukti yang sah.
48 Wahbah  al-Zuhayli>, al-Fiqh  al-Isla>mi wa Adillatuhu (Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu’a>s}irah ), 2002, IX/hlm. 6850-6851.
49 A. Mukti Arto, ”Diskusi,” hlm. 6.
50 Para ibu hendaklah menyusukan anak- anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban  ayah  memberi  makan  dan  Pakaian kepada  para  ibu  dengan  cara  ma'ruf.  seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita  kesengsaraan  Karena  anaknya  dan seorang  ayah  Karena  anaknya,  dan  warispun berkewajiban  demikian.  apabila  keduanya  ingin menyapih  (sebelum  dua  tahun)  dengan  kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan  oleh  orang  lain,  Maka  tidak  ada  dosa bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran menurut  yang  patut.  bertakwalah  kamu  kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
51 Pasal 45:
(1) Kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya.
(2) Kewajiban  orang  tua  yang  dimaksud dalam  ayat  (1)  pasal  ini  berlaku  sampai anak  itu kawin  atau dapat  berdiri  sendiri. Kewajiban  mana  berlaku  terus  meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
52 Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah:
- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki- laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
-  Golongan  perempuan  terdiri  dari  :  ibu,  anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
53 Anak  perempuan  bila  hanya  seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih  mereka  bersama-sama  mendapzt  dua pertiga  bagian,  dan  apabila  anask  perempuan bersama-sama  dengan  anak  laki-laki,  maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
54 Lihat MA Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih  Mnakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal. 89-101.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Haq, et.al. Formulasi Nalar Fiqh: Telaah  Kaidah  Fiqh  Konseptual, Cet. I. Surabaya: Khalista, 2005.
Anwar,  Samsul  dan  Isak  Munawar.
“Nasab Anak di Luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010    Tanggal  27  Pebruari 2012  menurut  Teori  Fikih  dan Perundang-Undangan.” dalam http://www.badilag.mahkamahag ung.go.id .  Diunduh  tanggal  12 mei 2012 hal. 3 . Arifin,  Bustanul. Pelembagaan  Hukum Islam  di  Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya. Jakarta: Gema Insani
Press, 1996.
Arto, A. Mukti. “Diskusi Hukum Putusan
Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor 46/PUU-IIIV/2010  Tanggal  27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP.” dalam http://www.badilag.mahkamahag ung.go.id .  Diunduh  tanggal  12 mei 2012. Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqih
Munakahat. Jakarta:  Kencana,
2006.
Hazairin .  Tinjauan  mengenai  Undang- Undang  Perkawinan  Nomor  1- 1974. Jakarta: Tintamas,1986.
Mudzar,  M.  Atho. Membaca  Gelombang
Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi. Yogyakarta:  Titian  Ilahi
Press, 2000.
Nasution,  Khoiruddin. Islam:  tentang Relasi  Suami  dan  Istri  (Hukum Perkawinan I). Yogyakarta: ACAdeMIA &TAZZAFA, 2004. ________, Pengaruh  Gerakan  Wanita terhadap  Wacana  Hukum  Islam:
Studi  Hukum  Perkawinan  di
Indonesia,  dalam jurnal AL-
MAWARID. Yogyakarta:  FIAI
UII, Edisi XIV tahun 2005.
________, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan  Perkawin- an Muslim Kontemporer di
Malaysia  dan  Indonesia. Jakarta: INIS, 2002. Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2003. Satria,  Rio.  “Kritik  Analisis  Tentang Putusan  Mahkamah  Konstitusi Mengenai  Uji  Materil  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan.” dalam http://www.badilag.mahkamahag ung.go.id .  Diunduh  tanggal  12
mei 2012. Sugiri,  Asep.  “Wasiat  untuk  Ahli  Waris: Kritik Ekstern dan Intern Otentisitas  Hadis-Hadis  Larangan Wasiat untuk Ahli Waris.” Dalam
Al-Jami’ah , Volume 42, Nomor 2 tahun 2004.
Tihami,  MA  dan  Sohari  Sahrani. Fikih Mnakahat:  Kajian  Fikih  Nikah Lengkap. Jakarta:  Rajawali  Pers, 2009. Usman , Suparman dan Yususf Somawinata. Fiqih Mawaris:
Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002. Wahid,  Marzuki  dan  Rumadi. Fiqih Madzhab  Negara:  Kritik  atas Politik Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: LkiS, 2001. Wijaya,  Aksin. Menggugat  otentitas Wahyu Tuhan. Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004. Yusdani. Menuju Fiqih Keluarga
Progresif. Yogyakarta:  Kaukaba, 2011.
Putusan  Mahkamah  Konstituasi  No. 46/PUU-VIII/2012.
Sumber-sumber dari e-book: Abu>  Da>ud, “Sunan  Abu>  Da>ud”.  CD Maktabah    Sya>milah  al-Is}da>r  al- Sa>ni>, 2005.
Al-Bukha>ri>, Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdulla>h. “S}a>h}i>h}  al-Bukha>ri”>. CD Maktabah  Sya>milah al-Is}da>r al-Sa>ni>, 2005.
Al-Nasa>’i>, “Sunan  al-Nasa>’i>.”  CD Maktabah    Sya>milah  al-Is}da>r  al- Sa>ni>, 2005.
Al-Nawa>wi>, “Al-Majmu>’.” CD
Maktabah    Sya>milah  al-Is}da>r  al- Sa>ni>, 2005.
Al-Ni>sa>buri>,  Ima>m  Muslim.  “S}a>h}i>h} Muslim.” CD Maktabah
Sya>milah al-Is}da>r al-Sa>ni>, 2005.
Al-Sya>fi’i>, “Ah}ka>m  Al-Qur’a>n.”  CD Maktabah    Sya>milah  al-Is}da>r  al- Sa>ni>, 2005.
Al-Zuhayli>,  Wahbah. al-Fiqh  al-Isla>mi> wa Adillatuh. Beirut: Da>r al- Fikr al- Mu’a>s}irah, 2002. Al-Turmudzi>, “Sunan  al-Turmudzi>.”  CD Maktabah    Sya>milah  al-Is}da>r  al- Sa>ni>, 2005.