## PEMBANGUNAN GAMPONG DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG MELALUI MUSYAWARAH DAN KETERBUKAAN DI KABUPATEN ACEH BARAT
Teuku Ahmad Yani Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala email: teuku_yani@unsyiah.ac.id

## Abstract
Development activities independently by  society Gampong is not a new thing in the country of Indonesia,  it's  just  that  more  development  activities  based  on  the  limitations  of  the  use  of  the resources  of  the  gampong  both  in  terms  of  both  financial  resources  his  human.  Therefore, mutual is the main way for people to  development  Gampong. In tune with the enacted law on Gampong, then mutual culture be reduced, where as the presence of State money in Gampong development  in  to  additional  energy  from  the  spirit  of  Indonesia.  The  results  showed  that implementing the construction of Gampong, there are still many obstacles, but the existence of the  deliberations  conducted  by  Lord  Peuet  has  been  able  to  solve  the  problem,  because  the deliberations  deliberations  remained  the  leading  solutions  in  gampong  daam  resolves  the problem. In order for the deliberation can be meaningful so any executing development must be open  to  problems  occurred,  likewise  should  willingly  and  respect  any  result  of  deliberation  a mutually agreed.
Keywords: Gampong, Keuchik, Finance

## PENDAHULUAN
Gampong adalah sebuatan atas desa di Aceh. Merupakan suatu komunitas adat yang diakui negara  berdasarkan  asal  usulnya.    Oleh  karenanya  Gampong  dipimpin  oleh  seorang  Geuchik dan  di  dampingi  Tuha  Peuet  sebagai  lembaga  musyawarah.  Keberadaan  Gampong  pernah mengalami  pasang  surut,  baik  secara  politik  maupun  kultural.  Kondisi  ini  tercerminn  dari eksistensinya dalam regulasi pada era sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1979  tentang  Pemerintahan  Desa.  Undang-Undang  ini  kemudian  dicabut  seiring  dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Berkenaan dengan desa ini baru dibentuk perundang-undangan tersendiri sejak tahun 2014 senada dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Keberadaan undang-undang ini merupakan era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa sebagai kawasan otonomi terendah di Indonesia.
Keberadaan undang-undang itu di Aceh ditopang dengan landasan hukum berupa undang- undang  yang  lain,  yaitu  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh (UUPA). Dalam undang-undang ini Pemerintahan Gampong telah diakui sebagai wilayah yang otonom terendah di Aceh.  Pasal 1 angka 20 undang-undang tersebut   menyebutkan Gampong adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  berada  di  bawah  mukim  dan  dipimpin  oleh Keuchik atau  nama  yang  berhak  menyelenggarakan  urusan  rumah  tangga  sendiri.  Undang-undang  ini memberikan  kebebasan  kepada  setiap  kabupaten/kota  di  Aceh  untuk  memakai  nama  lain terhadap Gampong ini, dapat Kampong atau desa, atau yang lainnya tergantung kabupaten/kota yang bersangkutan.
Dengan  demikian,  untuk  mengembalikan  Gampong  atau  nama  lain  yang  dipakai  disetiap kabupaten/kota  sebagaimana  hakikatnya  sebuah  wilayah  yang  otonom,  tentunya  diperlukan suatu  penataan  kembali.  Penataan  kembali  tersebut  tidak  terlepas  dari  aspek  regulasi,  hal  ini sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  117  ayat  (2)  UUPA,  bahwa  mengenai  kedudukan, fungsi,  pembiayaan,  organisasi  dan  perangkat  pemerintahan  Gampong  atau  nama  lain  diatur dengan qanun kabupaten/kota.
Kedua undang-undang tersebut telah memperkuat keberadaan Gampong di Aceh, baik dari ciri khasnya maupun dari segi sumber keuangan gampong. Hal ini terbukti, dimana Pemerintah Aceh  untuk  mengalokasi  bantuan  keuangan  kepada  gampong,  yang  disebut  dengan  Bantuan Keuangan  Peumakmu  Gampong  (BKPG).    Demikian  pula  oleh  Pemerintah  Pusat  melakukan pemberian bantuan kepada Gampong yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).
Keberadaan  keuangan  gampong  di  satu  sisi  tentunya  harus  diacungkan  jempol,  karena adanya keuangan dimaksud adalah untuk mempercepat pembangunan di Gampong, yang selama ini  pembangunannnya  sangat  tergantung  pada  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Keberadaan  keuangan  ini  juga  dapat  mendorong  partisipasi masyarakat  untuk  ikut  merencanakan  dari  awal  terhadap  kebutuhan  pembangunan  di gampongnya.    Pada  sisi  lain,  keberadaan  keuangan  gampong  yang  melimpah  dapat  sumber masalah  baru  di  gampong,  apabila  tidak  dikelola  dengan  baik,  bahkan  dapat  menyebabkan Geuchik dan perangkatnya berhadapan dengan masalah hukum, sebagaimana ditemukan dalam banyak kasus, bahkan berkurangnya semangat  yang berasaskan kebersamaan.
Disinilah  perlu  adanya  ketertiban  dalam  pengelolaan  keuangan  gampong.  Ketertiban  ini harus  menjadi  perhatian  bagi  semua  pihak,  baik  Geuchik,  Tuha  Peuet,  dan  masyarakat  serta pihak-pihak  yang  terkait  dengannya.  Tertib  ini  bukan  hanya  pada  pencatatan,  melainkan  lebih luas, yaitu pada perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawabannya.  Untuk itui, maka perlu dilakukan  penelitian  di  Kabupaten  Aceh  Barat  dalam  upayan  untuk  mendorong  pemerintahan gampong yang tertib di bidang pengelolaan keuangan.

## METODE PENELITIAN
Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), yaitu . kajian yang  mengacu  kepada  asas-asas,  norma-norma    yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan,  mulai  dari  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri,  Qanun Kabupaten Aceh Barat, Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat dan norma yang hidup  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kajian  bersifat  preskriptif,  yaitu  suatu  proses  mencari  dan menemukan praktik di dalam  masyarakat sebagai implementasi hukum berdasarkan kreativitas dan  kearifan  masyarakatan  guna  menjawab  persoalan  hukum  dan  adminstrasi  pengelolaan keuangan Gampong yang  baik.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  kajian  ini,  yakni  pendekatan      perundangan-undangan ( state  approach), dan  pendekatan  konsepsional (concept  approach), dengan  mengkaji  bahan penelitian  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tertier. Bahan  penelitian dianalisis  dengan  pendekatan  kualitatif,  dengan  tujuan  untuk  memahami  makna  dari  bahan hukum yang telah dikumpulkan, yang kemudian ditafisrkan secara normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gampong  merupakan  pemerintahan  terendah  dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia. Sebagai  negara  hukum,  maka  maju  dan  mundurnya  pemerintahan  gampong  sangat  tergantung kepada  aturan  hukum  yang  ada.  Oleh  karena  itu  negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum (Budiono  Kusumohamidjojo,  1999:  147 ) harus  memiliki  arah  kebijakan  untuk  mewujudkan harapan para warga masyarakat akan kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera.
Hal  ini  dapat  terlihat  dimana  cita-cita  untuk  membangun  gampong  yang  pada  beberapa dekade yang meletakkan kekuasan pembangunan gampong pada kabupaten/kota, bergeser pada pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  gampong  secara  mandiri.  Pada  beberapa  dekade gampong hanya sebagai penerima pembangunan, dimana gampong tidak memiliki pengelolaan keuangan tersendiri yang bersumberkan dari anggaran dan pendapatan belanja negera.
Sumber  dana  pembangunan  gampong  yang  masih  dikelola  oleh  kabupaten/kota,  telah melahirkan kreativitas dan kearifan lokal di tingkat gampong, yang berlandaskan pada semangat kegotong  royongan.  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya  swadaya  masyarakat  untuk  membangun gampong, khususnya sarana mesjid. Masyarakat melakukan pengumpulan dana secara sukarela untuk  membangun  rumah  ibadah  dengan  landasannya  adalah  untuk  mendapatkan  pahala  dari Allah Swt.
Namun  hal  itu  dipandang  tidak  cukup  untuk  mendorong  agar  gampong  lebih  maju  dan mandiri,  maka  tidak  heran  didengungkan  adanya  harapan  gampong  perlu  diberikan  porsi sebagai  wilayah  otonomi  pula  dengan  disertai  pada  pengganggaran,  sesuai  dengan  prinsip “ money follow fungtion” . Hal itu mulai disahuti, seiring dengan adanya reformasi pemerintahan, dimana  ditandai  dengan  adanya  desentralisasi  pemerintahan,  maka  kewenangan  pemerintahan yang  langsung  ditangani  oleh  pemerintahan  pusat  dikurangi,  sementara  kewenangan pemerintahan daerah meningkat. Pada masa sistem pemerintahan yang terpusat, segala sesuatu sangat  tergantung  pada  pemerintahan  pusat  dan  hal  ini  menimbulkan  kekecewaan  luar  biasa pada saerah (Bagir Manan, 2001:15).
Oleh  karena  itu  timbullah  keinginan  untuk  memberikan  kesempatan  dan  keleluasaan kepada  daerah  dalam  penyeenggaraan  otonomi  daerah.  Oleh  karena  itu  istilah  desentralisasi dalam  penyeenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  sering  diartikan  sebagai  peaksanaan otonomi  daerah  (Husni  Jalil,  2010:208).  Salah  satu  konsepsi  dari  otonomi  adalah  adanya desentralisasi.  Desentralisasi  didefinisikan  adalah  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh pemerintahan  atasan  kepada  pemerintahan  di  bawahnya  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan rumah tangganya.  Mulai tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang
Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan sebagai salah satu agenda yang perlu dilansir oleh pemerintah pasca orde baru digulirkan (H.A.W Wijaya, 2004: 74).
Setelah  reformasi,  maka  pemerintahan  memiliki  dinamika  baru,  dimana  daerah  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  yang  didalamnya terkandung 3 (tiga) hal utama, yaitu:
1. Pemberian  tugas  dan  kewenangan  untuk  melaksanakan  sesuatu  yang  sudah diserahkan kepada Pemerintah daerah;
2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil indisiatif dan menetapkan seniri cara-cara pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dalam  upaya  memikirkan,  mengambil  inisiatif  dan  mengambil  keputusan  tersebut, mengikutsertakan  masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  melalui  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (H.A.W Wijaya, 2004:2).
Pada masa ini, otonomi masih hanya berkutat pada pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan  kabupaten/kota  sedangkan  gampong  belum  menjadi  tumpuan  dalam  memperkuat pemerintahan dan pembangunan di negeri ini. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  Tentang  Desa.  Peraturan  pemerintah  ini  merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Meskipun  Undang-Undang  tersendiri  belum  terbentuk,  namun  upaya  untuk  menempatkan Gampong  yang  mandiri  terus  diupayakan,    meskipun    belum  terealisasi  pada  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  pada  harapan  itu  telah  ada  pada pembentukan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional.  Undang-undang  ini  dengan  jelas  menyebutkan  bahwa  pembangunan nasional  di  Indonesia  merupakan  upaya  yang  dilaksanakan  oleh  segenap  komponen  bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Tahun 2014, merupakan sejarah baru dalam pembangunan Gampong, dimana dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Undang-Undang ini, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meskipun undang-undang ini membagi desa, menjadi dua, yaitu desa dan desa adat, namun gampong  seharus  dipertanyakan  apakah  termasuk  desa  atau  desa  adat.  Namun  demikian  dari pengelolaan  pemerintahan  dan  pembangunannya  kedua  jenis  desa  ini  memiliki  aturan  yang sama dalam hal menyangkut ketertiban dalam pembangunan desa. Apabila termasuk dalam desa adat maka banyak sisi adat yang dapat diterapkan dalam pemerintahan dan pembangunan. Hal ini tidak berarti selama ini kearifan gampong tidak diakui dalam perundang-undangan.
Ketentuan Pasal 18 UU Desa  menegaskan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di  bidang    penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.  Dengan demikian, maka gampong sudah mulai mengelola keuangan  sendiri  terhadap  pembangunan  pada  skala  gampong,  yang  dapat  mempercepat gampong  lebih  maju.  Hal  ini  karena  keadaan  keuangan  sangat  menentukan  bentuk,  cara  serta kemungkinan-kemungkinan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  suatu  pemerintahan  (Faisal A. Rani, 2010: 242).
Disisi lain, penggunan keuangan gampong memiliki ketertiban, dalam arti punya tata tertib yang harus diikuti. Ketertiban dalam pembangunan gampong harus mencakup pada keseluruhan tahapan  proses  pembangunan  gampong,  yang  dimulai  pada  perencanaan,  pelaksanaan pembangunan dan pelaporan atas penggunaan keuangan gampong.  Untuk tertib pembangunan
di gampong, maka ketentuan Pasal 24 UU Desa, mengharuskan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c. tertib kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e. proporsionalitas;
f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;
h. efektivitas dan efisiensi;
i. kearifan lokal;
j. keberagaman; dan
k. partisipatif.
Untuk  implementasi  asas-asas  itu  Kementrian  Dalam  Negeri  melalui    Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa  menegaskan perlu bagi setiap gampong untuk mengikuti kaedah-kaedah dalam pembangunan gampong itu.

## Perencanaan Gampong
Menurut  ketentuan  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014 Tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa,  pada  tingkat  gampong    diwajibkan  membuat perencanaan  pembangunan,  dimana  perencanaan  itu  disusun  secara  berjangka,  sehingga  pada setiap gampong dikenal dua jenis perencanaan, yaitu:
a.  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  untuk  jangka    waktu  6(enam) tahun; dan
b.  Rencana  Pembangunan  Tahunan  Desa  atau  yang  disebut  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa,  merupakan  penjabaran  dari  RPJM  Desa  untuk  jangkawaktu  1 (satu) tahun.
Adanya  kedua  jenis  perencanaan  adalah  untuk  menjaga  kesinambungan  antara pembangunan setiap tahunnya, meskipun Keuchik dan Tuha Peuet dilakukan pergantian. Untuk tertibnya perencanaan itu, dalam arti semua merasa memiliki dan tidak ada yang  merasa tidak dilibatkan, maka perencanaan itu harus dibuat dalam suatu musyawarah gampong. Musyawarah meruapakan suatu kewajiban oleh Keuchik selaku kepela pemerintah di Gampong.
Adanya forum musyawarah ini bagi masyarakat di gampong bukan suatu hal baru, karena sejak  dahulu  di  Aceh  sudah  membudaya  dengan  musyawarah  itu.  Setiap  kegiatan  di  gampong dimulai dengan musyawarah. Oleh karena itu disetiap gampong di Aceh terdapat “Meunasah”, dimana meunasah ini merupakan tempat bagi warga masyarakat di Gampong untuk melakukan musyawarah, selain sebagai tempat pendidikan Al-Quran bagi anak-anak. Oleh karena itu tidak heran  menunjukkan  adanya  bukti  bahwa  meunasah  sudah  ada  sejak  terbentuknya  masyarakat Islam di Aceh (http://www.atjehcyber.net/2011/06/meunasah-pusat-peradaban-asyarakat. html?m=1).
Forum musyawarah ini oleh Keuchik selain melibatkan Tuha Peuet, juga melibatkan warga masyarakat,  hanya  saja    tingkat  partisipasi  dari  beberapa  unsur  yang  kurang  mendapatkan keterwakilan, misalnya kaum perempuan, anak-anak dan kaum disabilitas, yang akhir-akhir ini disuarakan untuk diikutsertakan dalam setiap proses musyawarah gampong.
Persoalan  pengelolaan  dana  gampong  dengan  berbagai  aturan  yang  berasal  dari  sistem keuangan  negara  merupakan  hal  baru  bagi  masyarakat,  sehingga  terdapat  beberapa  ketentuan yang harus diikuti. Hal ini sebagai konsekwensi dari adanya pendapatan  gampong dari berbagai sumber, yaitu:
a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. alokasi  dana  Desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima Kabupaten/Kota;
e. bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah    Provinsi  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Dengan  banyaknya  sumber  pendapatan,  maka  dapat  dipastikan  anggaran  pembangunan gampong  jadi  semakin  besar  pula  dan  setiap  tahunnya  terus  bertambah,  dengan  demikian diharapkan  otonomi  pada  tingkat  gampong  akan  semakin  berhasil  pula  (bandingkan  dengan Josef Riwu Kaho, 2007: 138).  Oleh karena itu aspek perencanaan menjadi sangat penting agar sumber daya yang ada dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa menegaskan bahwa:
(1) Pemerintah  Desa  menyusun  perencanaan  Pembangunan  Desa  sesuai  dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
(2) Pembangunan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Desa  dengan  melibatkan  seluruh  masyarakat  Desa  dengan  semangat gotong royong.
(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
Oleh karena itu terdapat peran pemerintah kabupaten dan kecamatanan untuk mendampingi terhadap  kegiatan  musyawarah  gampong,  dengan  tidak  melakukan  intervensi  terhadap kewenangan yang dimiliki oleh masyaarakat dari gampong yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 2  menegaskan  bahwa  dalam  rangka  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  Desa, pemerintah  Desa  didampingi  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang  secara  teknis dilaksanakan  oleh  satuan  kerja  perangkat  daerah  kabupaten/kota.    Demikian  pula  oleh  tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga, dimana Camat bertindak selaku koordinator dalam pendampingandi wilayahnya masing-masing.
Pendampingan  ini  penting,  karena  setiap  tahun  pemerintah  pusat  menetapkan  alokasi anggaran  yang  terus  meningkat  untuk  gampong,  dan  setiap  tahun  pula  ditetapkan  prioritas penggunaan anggaran itu. Demikian pula, dalam penentuan skala prioritas yang bagi masyarakat belum terbiasa untuk itu.
Menindak lanjuti hal tersebut, maka sejak bergulirnya kewajiban menyusun perencanaan di gampong  untuk  pengelolan  dana  di  gampong,  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  sejak  tahun 2016  telah  melakukan    perlombaan  perencanaan  gampong,  dan  untuk  tahun  2017  sudah dilaksanakan  untuk  kedua  kalinya.  Adapun  perlombaan  ini  dilakukan  untuk  mendorong  bagi masyarakat  gampong  untuk  menyusun  perencanaan  bardasarkan  partisipasi  masyarakat berdasarkan kebutuhan yang nyata di Gampong. Selain itu, perlombaan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil perencanaan di Gampong.

## Pelaksanaan Pembangunan
Pelaksana  pembangunan  pada  tingkat  gampong  yang  bersumberkan  anggaran  pendapatan dan  belanja  gampong  ikordinasikan  oleh  keuchik  yang  dilaksanakan  oleh  perangkat  Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.  Pembangunan ini dapat dikelola melalui swakelola gampong, kerjasama  antar  gampong  dan/atau  kerjasama  gampong  dengan  pihak  ketiga.  Lebih  jauh  lagi, ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan  Desa  menegaskan,  bahwa  “Pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  Desa
mengutamakan  pemanfaatansumberdaya  manusia  dan  sumberdaya  alam  yang  ada  di  Desa sertamendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat”.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksana  pembangunan  di  gampong  dilaksanakan  oleh masyarakat  melalui  sistem  swakelola,  hal  ini  dapat  pula  menampung  lapangan  kerja  bagi masyarakat setempat. Aturan menghendaki semangat gotong royong tidak hilang dengan adanya sumber  pendapatan  dari  negara  dalam  membangun,  yang  seharusnya  menjadi  modal  sebagai capital ditambah  dengan  modal  pembangunan  lainnya  yang  berasal  dari  masyarakat,  yaitu gotomg royong.
Masyarakat  harus  menyadari  bahwa  pemerintah  mempunyai  keterbatasan  dana  dan  daya untuk melaksanakan pembangunan karena pembangunan itu sendiri sangat kompleks, sehingga diharapkan  dapat  tercipta  saling  isi  mengisi  antara  pemerintah  dan  masyarakat.    Prinsp kebersamaan  ini  pada  dasarnya  meletakkan  tanggung  jawab  pembangunan  gampong  bukan hanya dipundak Pemerintah Gampong, tetapi bersama masyarakat juga (Sondang Siagian, 2005: 4).
Gotong  royong  ini  dapat  pula  dilakukan  untuk  kegiatan  pembanguan  yang  merupakan lintas  gampong,  melalui  pola  kerjasama  dengan  gampong  yang  lain.  Meskipun  demikian  pula hal  ini  tidak  ditutup  adanya  peluang  bagi  pihak  ketiga  untuk  menjadi  pelaksana  kegiatan, apalagi  masyarakat  setempat  tidak  mampu  melaksanakannya.  Pelibatan  pihak  ketiga  ini dilakukan  melalui  pengadaan  barang  dan/atau  jasa  dengan  berpedoman  pada  peraturan bupati/walikota  yang  berpedomanpada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tentang pengadaan barang dan jasa.
Undang-undang  juga  mewajibkan  dalam  pelaksana  pembangunan  di  gampong      untuk menganut  asas  transparasi,  dalam  arti  masyarakat  berhak  atas  informasi  atas  pelaksana pembangunan  di  gampong.    Adanya  transparansi  ini  merupakan  kegiatan  administrasi,  karena administrasi  diartikan  sebagai:  (1 ) usaha  dan  kegiatan  yang  meliputi  penetapan  tujuan  serta penetapan  cara-cara  penyelenggaraan  pembinaan  organisasi;  (2)  usaha  dan  kegiatan  yang berkaitan  dengan  penyelenggaraan  kebijaksanaan  serta  mencapai  tujuan;  (3)  kegiatan  yang berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan;  (4)  kegiatan  kantor  dan  tata  usaha  (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994: 8).
Asas  transparansi  ini  merupakan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik,  bukan  hanya dituntut  bagi  pelaksanaan  pembangunan  di  gampong  saja,  melainkan  pada  semua  tingkat pemerintahan,  demikian  pula  bagi  setiap  organisasi,  baik  organisasi  pemerintah  maupun organisasi  swasta.    Pasal  1  angka  17  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan  menjelaskan  bahwa    Asas-asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik yang  selanjutnya  disingkat  AUPB  adalah  prinsip  yang  digunakan  sebagai  acuan  penggunaan Wewenang  bagi  Pejabat  Pemerintahan  dalam  mengeluarkan  Keputusan  dan/atau  Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Undang-undang  ini  menegaskan  bahwa  tujuan  Undang-Undang  tentang  Administrasi Pemerintahan adalah:
a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
b. menciptakan kepastian hukum;
c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat  Pemerintahan;
e. memberikan pelindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.
Adanya administrasi  gampong  dalam  pelaksanaan pembangunan di gampong juga selaras dengan adanya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi atas pelaksanaan pembangunan di gampong sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Desa,  yang  termaktub dalam Pasal  68, bahwa  masyarakat  berhak  meminta  dan  mendapatkan  informasi  dari  Pemerintah  Desa  serta
mengawasi  kegiatan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  Pembangunan  Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Oleh  karena  itu  pelaksanaan  pembangunan  di  gampong  harus  dilakukan  secara  tertib adminsitrasi, baik bentuknya maupun isinya. Dalam arti pelaksanaan pembangunan di gampong harus  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  yang  ada,  dan  menghindari  yang  namanya mark  up harganya, apalagi perbuatan-perbuatan yang menjurus pada adanya korupsi.
Dengan  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan Informasi Publik, pada kegiatan pembangunan gampong terdapat informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat gampong. Undang-undang ini menyebutkan informasi Publik adalah informasi yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan/atau  diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang berkaitan  dengan  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  negara  dan/atau  penyelenggara  dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Keterbukaan  informasi  di  gampong  adalah  sesuatu  yang  tidak  dilepaskan  dengan  adanya kewajiban  dari  tertib  administrasi  gampong  sebagai  mana  dikehendaki  oleh  Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan.  Artinya  tujuan  dari  Undang-Undang  Admistrasi  Pemerintahan  di atas  selaras  dengan  tujuan  dari  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  yang menyebutkan bertujuan untuk:
a. menjamin  hak  warga  negara  untuk  mengetahui  rencana  pembuatan  kebijakan  publik, program  kebijakan  publik,  dan  proses  pengambilan  keputusan  publik,  serta  alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c. meningkatkan  peran  aktif  masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan  publik  dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d. mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  baik,  yaitu  yang  transparan,  efektif  dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Selaras  dengan  hak  masyarakat    untuk  mendapatkan  informasi,  maka  ketentuan  Pasal  7 undang-undang  ini    menegaskan  tentang  adanya  kewajiban  bagi  Badan  Publik  wajib menyediakan,  memberikan  dan/atau  menerbitkan  Informasi  Publik  yang  berada  di  bawah kewenangannya  kepada  Pemohon  Informasi  Publik,  selain  informasi  yang  dikecualikan  sesuai dengan  ketentuan.    Kewajiban  ini  dilaksanakan  dengan  membangun  dan  mengembangkan sistem  informasi  dan  dokumentasi  untuk  mengelola  Informasi  Publik  secara  baik  dan  efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Senada dengan itu, hasil pengamatan menujukkan bahwa gampong telah mulai mempublikasi anggaran gampong beserta rencana peruntukkannya. Lebih dari itu, dalam setiap pelaksanaan kegiatan, oleh pelaksana kegiatan telah menempatkan papan informasi  kegiatan,  baik  nama  kegiatan  maupun  jumlah  anggaran  yang  diperuntukkan  untuk kegiatan itu.
Sebagai  pertanggung  jawaban  atas  penggunaan  uang  negara,  maka  untuk  memastikan kegiatan  yang  dilaksanakan  sesuai  rencana,  maka  perlu  dilakukan  pemeriksaan.  Dalam  hal  ini Keuchik  bertanggung  jawab  untuk  mengoordinasikan  pemeriksaan  tahap  perkembangan dantahap akhir  kegiatan  infrastruktur  gampong.  Pemeriksaan ini  dapat dibantu  olehtenaga  ahli di  bidang  pembangunan  infrastruktur  sesuai  dengan  dokumen  Rencana  Kerja  Pembangunan Gampong.  Penyediaan tenaga ahli harus mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari  masyarakat  gampong,  dengan  tetap  memungkinkan  meminta  bantuan  kepada  Bupati melalui  camat  perihal  kebutuhan  tenaga  ahli  di  bidang  pembangunan  infrastruktur  yang  dapat
berasal  satuan  kerja  perangkat  daerah  kabupaten  yangmembidangi  pekerjaan  umum  dan/atau tenaga pendamping profesional.
Pengamatan  dilapangan  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di gampong,  masih  banyak  ditemukan  adanya  permasalahan.  Permasalahan  ini  tentunya  sangat dipahami  karena  merupakan  hal  baru  di  tengah-tengah  masyaratkat.  Namun  permasalahan  itu tidak  boleh  dibiarkan,  melainkan  harus  diselesaikan  secara  arif  dan  bijaksana  sesuai  dengan kaedah hukum. Oleh karena itulah, maka penyelesaian masalah harus dilakukan secara mandiri oleh  gampong  berdasarkan  kearifan  lokal  dan  pengarus  utamaan  perdamaian  melalui musyawarah  gampong.  Dalam  hal  musyawarah  Gampong  menyepakati  masalah  dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah gampong.
Namun sebagai catatan bahwa tidak semua masalah dapat diselasaikan secara musyawarah, dalam  hal  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  dalam  pelaksana  kegiatan  di  Gampong,  meskipun demikian maka sudah selayaknya kepada pihak yang menangani perkara pidana ini untuk secara bijak pula melihat titik masalah, karena Keuchik masih sangat minim pengetahuan tentang tertib administrasi pengelolaan keuangan gampong.

## Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan  mengunakan  anggaran  gampong  wajib  dilaporkan kepada Keuchik. Penyampaian laporan ini wajib disesuaikandengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yangditerima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
Laporan  dituangkan  dalam  format  laporan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan gampong.  Format  laporan  dilampiri  dengan  dokumentasi  hasil  pelaksanaan  kegiatan pembangunan gampong yangsekurang-kurangnya meliputi:
a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
b. foto  kegiatan  infrastruktur  Desa  kondisi  0%,  40%,  80%  dan  100%  yang  diambil  dari sudut pengambilan yang sama;
c. foto  yang  memperlihatkan  orang  sedang  bekerja  dan/atau  melakukan  kegiatan  secara beramai-ramai;
d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
e. foto  yang  memperlihatkan  pembayaran  upah  secara  langsung  kepada  tenaga  kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
Berdasarkan  laporan  pelaksanaan  pembangunan  kegiatan  dari  para  pelaksana,  maka Keuchik menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang disampaikan kepada Tuha  Peuet  Gampong  untuk  dilakukan  musayawarah  gampong,  karena  pada  prinsipnya  Tuha Peuet,  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  masalah  di  tingkat  Gampong,  pihak  lain harus memberikan kesempatan  kepada aparat  gampong dan Mukim sesuai area kegiatan dan tingkatan pemerintahan (Taqwaddin, 2010. :14) .
Oleh  karena  itu  semua  pihak,  baik  masyarakat  gampong  maupun  pihak  lain  harus menghormati  kearifan  pada  tingkat  gampong.  Pengakuan  dan  penghormatan  ini  akan melahirkan  kepastian  hukum  dan  tertib  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat,  sesuai  tujuan pokok  dari  hukum  adalah  ketertiban  (Cut  Asmaul  Husna,  2012:61),  dan  produk  hukum  harus dibentuk  untuk  mendorong  terbentuknya    masyarakat  yang  sehat  dan  dinamis  (Diana  Ediana Rae, 2008:1)
Dari segi adat, di gampong dikenal Majelis Peradilan Gampong, dimana Keuchik dan Tuha Peut dapat menyelesaikan sengketa di gampong.  Untuk  memperkuat putusan Tuha Peut, maka ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan  Desa  menegaskan  bahwa  masyarakat  berpartisipasi  menanggapi  laporan pelaksanaan  pembangunan  gampong,  adalah  suatu  hal    untuk    saling  melengkapi  dan  mengisi
dalam mengambil keputusan.Tanggapan masyarakat tersebut disampaikan dengan memberikan masukan kepada Keuchik.Selanjutnya Tuha Peuet, Keuchik, pelaksana kegiatan danmasyarakat Desa  membahas  dan  menyepakati  tanggapan  dan  masukanmasyarakat  untuk  dicarikan kesepakatan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara.
Adanya partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan secara musyawarah ini berkaitan dari adanya kewajiban masyarakat gampong menurut Pasal 68 ayat (2) UU Desa  untuk membangun diri dan memelihara lingkungan  Desa, mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram  di  Desa,  memelihara  dan  mengembangkan  nilai  permusyawaratan,  permufakatan, kekeluargaan,  dan  kegotongroyongan  di  Desa;  dan  berpartisipasi  dalam  berbagai  kegiatan  di gampong.

## SIMPULAN
Pembangunan milik semua warga masyarakat, baik merencanakan, melaksanakan maupun menikmatinya.  Oleh  karena  itu  prinsip  kebersamaan  dalam  pembangunan  menjadi  catatan penting  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia.  Sejak  bergulirnya  Gampong  yang  memiliki otonomi  sebagaimana  dimaksudkan  daam  Undang-Undang  Desa  sumber  daya  pembangunan tidak  hanya  didasarkan  pada  penggunaan  sumber  daya  gampong  saja,  melainkan  sudah termasuk dalam anggaran pembangunan nasional yang tercantum dalam APBN. Gotong-gotong sebagai  kearifan  lokal  tetap  harus  dipertahankan,  meskipun  budaya  gotong  royong  menjadi berkurang. Hal ini karenakehadiran uang negara dalam membanguan Gampong bukan dianggap sebagai  energi  tambahan  melainkan  sebagai  sumber  utama.    Dari  sisi  perencanaan  dan pelaksana  pembangunan  gampong  masih  menunjukkan  adanya  kendala,  namun  keberadaan musyawarah  gampong  telah  banyak  masalah  dapat  diselesaikan,  karena  musyawarah musyawarah  tetap  menjadi  solusi  terdepan  di  gampong  dalam  menyelesaikan  masalah. Musyawarah  ini  dapat  berlangsung  dengan  baik  karena  adanya  keterbukaan  dari  berbagai elemen dalam melihat masalah.

## REFERENSI
A.W Wijaya, 2004. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Bagir  Manan,  2001. Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah. Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Budiono  Kusumohamidjojo,  1999. Ketertiban  Yang  Adil,  Problematika  Filsafat  Hukum. Jakarta: Grasindo.
Cut  Asmaul  Husna,  2012.  “Penemuan  dan  Pembentukan  Hukum” Jurnal  Hukum  PPs  MH- UNPAB MIZAN Vol. 2 No. 3.
Diana Ediana Rae, Mencari Bentuk Regulasi Ekonomi Yang Efisien dan Kompetitif, Legalitas.
Org, 21 Januari 2008.
Faisal  A.  Rani,  2010.  “Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  APBD  sebagai  Indikator
Keberhasilan” Jurnal Ilmu Hukum KANUN Nomor 51 Tahun XII.
Husni  Jalil,  2010.  “Implementasi  Otonomi  Khusus  di  Provinsi  Aceh  Berdasarkan  Undang- Undang No. 11 Tahun 2OO6” Jurnal Ilmu Hukum KANUN Nomor 51 Tahun XII. Josef  Riwu  Kaho,  2007. Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia,  Identifikasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994 Sondang Siagian , 2005. Administrasi Pembangunan, Konsep, Diensi, dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
Taqwaddin, 2010. “Aspek Legal Penguasaan Hutan oleh Mukim” Jurnal Ilmu Hukum KANUN Nomor 51 Tahun XII.