Volume 10, Nomor 2, Juni 2023; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 102-109

## PELAKSANAAN  HUKUM  WARIS  MASYARAKAT  DESA  SUSUK KECAMATAN  TIGA  NDERKET  BERDASARKAN  HUKUM  ADAT KARO DAN HUKUM POSITIF
Tri Nastiya, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan e-mail: trinastiya@gmail.com Wahdina Aulia, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Nurhaliza, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Izzatunnada, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Abstrak
Salah satu syarat terjadinya hal waris-mewarisi karena ada pewaris dan ahli waris.  Ahli  waris  terdekat  haknya  mendapatkan  harta  peninggalan  adalah seorang anak. Anak tersebut merupakan buah cinta dari sebuah perkawinan. Dalam  suku  Karo  perkawinan  menjadi  jalan  penting  untuk  melanjutkan keturunan marga yang dibawa oleh anak laki-laki. Maka tak heran jika laki- laki sedikit lebih diistimewakan dibanding perempuan.
Begitu  pula  perihal  bagian  harta  warisan.  Pihak  laki-laki  berhak mendapatkan  seluruh  hata warisan  sedangkan  perempuan  tidak  berhak menjadi ahli waris namun tetap diberi harta dalam bentuk hadiah yang tidak tentu jumlahnya. Eksistensi hukum adat di Indonesia tertuang dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati ketentuan hukum adat.
Namun  selang  waktu  berlalu  masyarakat  hukum  adat  Karo  semakin  open minded terhadap rangsangan di luar ketentuan adat. Mulai dari transimgrasi ke beberapa wilayah, perkawinan silang antar suku dan masuknya orang luar suku Karo kedalam daerahnya menjadikan akulturasi budaya.
Kedudukan  hukum  adat  dibawah  hukum  positif  Indonesia  yang  telah terkodifikasi. Hal ini terjadi  agar  ketentuan  hukum  adat  tidak  menyimpang dari tujuan dan prinsip bangsa Indonesia. Salah satunya dengan Putusan MA No. 179K/Sip/1961 sebagai bentuk upaya persamaan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan pada masyarakat Karo.
Maka  dari  itu,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  sistem  yuridis,  empiris  dan sosiologi dalam memperoleh data. Apakah masyarakat Desa Susuk Kec. Tiga Nderket  Kab.  Karo  masih  mempertahankan  hukum  adat  atau  melakukan kolaborasi dengan hukum positif indonesia terkait hukum waris tersebut. Kata  Kunci  :  Pelaksanaan,  Hukum  Waris,  Adat  Karo,  Hukum  Positif,  Desa Susuk

## Abstract
One of the conditions for the occurrence of inheritance is because there are heirs and heirs. The closest heir to the right to inherit property is a child. The child is
MODELING, Volume 10, Nomor 2, Juni 2023 | 103
the fruit of love from a marriage. In the Karo tribe, marriage is an important way  to  continue  the  descendants  of  the  clan brought  by  sons.  So  do  not  be surprised if men are slightly more privileged than women.
The  same  applies  to  inheritance.  Men  are  entitled  to  all  inheritance  while women are not entitled to become heirs but are still given property in the form of  an  indefinite  gift.  The  existence of  customary  law  in  Indonesia  is  stated  in Article 18B paragraph 2 of the 1945 Constitution that the state recognizes and respects the provisions of customary law.
However, as time passed, the Karo customary law community became more and more open minded  to  stimuli  outside  of  customary  provisions.  Starting  from transmigration to several areas, cross-breeding between tribes and the entry of outsiders from the Karo tribe into the area made cultural acculturation.
The position of customary law is under the codified positive law of Indonesia. This happens so that the provisions of customary law do not deviate from the goals and principles of the Indonesian nation. One of them with the Supreme Court  Decision  No.  179K/Sip/1961  as  a  form  of equal  rights  efforts  between male and female heirs in the Karo community.
Therefore,  this  research  was  conducted  with  a  juridical,  empirical  and sociological  system in  obtaining  data.  Are  the  people  of  Susuk  Village,  Kec. Three  Nderket  Kab.  Karo  still  maintains  customary  law  or  collaborates  with positive Indonesian law regarding the inheritance law.
Keywords: Implementation, Inheritance Law, Karo Custom, Positive Law,

## Susuk Village
PENDAHULUAN Indonesia  merupakan  salah satu negara yang meiliki keanekaragaman sumber daya manusia  yang  bersatu  dalam  Bhineka
Tunggal  Ika.  Baik  dari  segi  agama, wilayah, suku, baha dan lain sebagainya.  Jumlah  suku  bangsa  di Indonesia sebanyak 1340 suku. 1 Setiap provinsi  memliki  ciri  khas  dan  jumlah suku  yang  berbeda-beda.  Di  Sumatera Utara jumlah suku bangsa sebanyak 11 suku  dengan  suku  terbesarnya  adlah suku  Batak.  Kemudian  suku  batak
1 Menurut  Sensus  Badan  Pusat  Statistik  tahun 2010.
terbagi  lagi  menjadi  Batak  Karo, Tapanuli,  Toba,  Simalungun,  Pakpak dan Mandailing.
Dalam  masyarakat  Karo,  dalam hal  ini  sebagai  objek  penelitian, mereka sangat kental terhadap peninggalan  leluhur  dan  tradisi  yang terus di  lestarikan.  Jadi,  tak  heran  jika mereka  menggunakan  hukum  adat dibandingkan  hukum  positif  dalam kesehariannya.
Hukum adat merupakan hukum tidak  tertulis  yang  tumbuh  da berkembang  secara  menurun  sebagai bentuk kebudayaan nasional. Ketentuan  waris  dalam  hukum  adat
Pelaksanaan  Hukum  Waris  Masyarakat  Desa  Susuk  Kecamatan  Tiga  Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo d an Hukum Positif
104 | MODELING, Volume 10, Nomor 2, Juni 2023
Karo didasarkan pada garis keturunan dari pihak ayah.
Dalam  hal  ini,  penulis  akan mendeskripsikan  pembagiaan  warisan menurut  hukum  adat  Karo.  Hukum waris  masyarakat  adat  Batak  Karo merupakan  segala  ketentuan  atau peraturan-  peraturan  adat  kebiasaan yang telah diatur didalam hukum adat batak  Karo.  Masyarakat  Batak  Karo menggunakan  azas  kekeluargaan  dan menganut sistem kekerabatan patrilineal  dimana  lebih  menekankan kepada kedudukan anak laki-laki lebih tinggi  dari  anak  perempuan,  karena anak laki- laki yang mewariskan marga dari sang bapak.
Mereka menganut
sistem perkawinan  (jujur)  yaitu  laki-laki memberi  cinamot  atay  mahar  kepada perempuan  sebagai  tanda  bahwa perempuan itu telah dibeli secara adar. Berdasarkan  hasil  wawancara yang  di  lakukan  kepada  Bapak  Kepala Desa Susuk “ Bapak Peribadi Per-Angin- Angin”, menurut beliau dengan seiring berkembangnya  zaman,  masyarakat Desa  Susuk  saat  ini  tidak  sepenuhnya menggunakan Hukum Adat Karo tetapi bercampur baur dengan Hukum Positif di Indonesia.
Hal  ini  dapat  terlihat  dari ketidakseimbangan
pembagian
warisan  yang  mendiskriminasi  hak perempuan,  sehingga  tidak  tercapai keadilan  bersama  dan  memberatkan salah  satu  pihak.  Maka  keluarlah Putusan  MA  No.  179K/Sip/1961  yaitu upaya  persamaan  hak  waris  antara
laki-laki  dan  perempuan.  Adapun tujuan penulisan ini adalah menganalisa  kedudukan  hukum  adat Karo dan hukum positif Indonesia yang ada  pada  masayarakat  Desa  Susuk mengenai kewarisan.

## PEMBAHASAN
Hukum Waris Berdasarkan Hukum Adat Karo
Hukum  waris  masyarakat  adat batak karo merupakan segala ketentuan  atau  peraturan-  peraturan adat  kebiasaan  yang  telah  diatur  di dalam  hukum  adat  batak  karo.
Menurut  masyarakat  batak  karo warisan  adat  sangat  berarti.  Mereka menggunakan azas kekeluargaan serta menganut sistem kekerabatan patrilineal  dimana  lebih  menekankan kepada kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan. Anak laki- laki yang mewariskan marga dari sang bapak dan juga masyarakat karo masih menggunakan sistem perkawinan jujur,  maksud  dari  sistem  perkawinan jujur  yaitu  suatu  bentuk  perkawinan yang mana pihak laki-laki memberikan suatu  benda  atau  bisa  disebut membayar  sejumlah  uang  kepada pihak  perempuan  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  anak  perempuan dibeli  secara  adat  oleh  anak  laki-laki yang mana tujuannya  yaitu  agar pihak perempuan  dapat  melepaskan  marga ayahnya sehingga masuk dalam marga suaminya.
MODELING, Volume 10, Nomor 2, Juni 2023 | 105
Tujuan  perkawinan  dalam masyarakat  adat  batak  karo  adalah untuk melanjutkan keturunan generasi laki-laki atau marga, karena hanya anak laki-laki saja  yang dapat meneruskan  garis  marga. Fenomena social, nilai-nilai serta adat kebiasaan  didalam masyarakat  telah meligitimasi  bahwa  kedudukan  dari anak laki-laki berada pada level yang lebih  tinggi  dari  anak  perempuan. Tidak  adanya  ketentuan  porsi  anak perempuan dalam hukum waris adat batak  karo,  menimbulkan  kesan bahwa  adat  memandang  rendah kedudukan wanita dalam masyarakat  karo  khususnya  dan masyarakat batak pada umumnya. Pewarisan  dalam  masyarakat
adat  batak  karo  sudah  lazim dilaksanakan  sejak  dahulu.  Menurut bapak  kepala  desa,  Bapak  Peribadi
Perangin-angin  perempuan  karo pada  zaman  dahulu  tidak  keberatan atas  ketentuan  tersebut.  Namun,
seiring berkembangkan zaman sistem  pewarisan  itu  mengalami perubahan  dari  satu  keadaan menjadi  keadaan  lain  atau  bisa disebut  mengalami  perkembangan.
Bukti dari perkembangan itu dibuktikan melalui dengan banyaknya sengketa pewarisan pada masyarakat adat karo yang diselesaikan  melalui  pengadilan negeri setempat. Berdasarkan sistem kekeluargaan patrilineal (garis keturunan dari pihak bapak) masyarakat  karo  menganut  sistem kewarisan
individual dimana
berdasarkan  prinsipnya,  ahli  waris mendapatkan  atau  memiliki  harta waris  menurut  bagiannya  masing- masing.  Dalam  hal  ini anak Laki-laki yang  menjadi  ahli  waris  yang memiliki  seluruh  harta  waris. Adapun  alasan  mengapa  anak perempuan  tidak  berhak  untuk mewariskan karena anak perempuan sendiri  tidak  dapat  meneruskan marga  dari  keluarga ayahnys. Demikian,  anak  perempuan  tetap mendapatkan  harta  dalam  bentuk hadiah  yang ditentukan  sendiri  oleh pewaris besaran jumlahnya.
Alasan  masyarakat  hukum  adat karo  tidak  memberikan  warisan kepada  perempuan  agar  tanah  adat yang  turun  temurun  tidak  pinah kepada  marga  lainnya  dan  tetap marganya  yang  akan  memegang kekuasaan adat tersebut, tetapi seiring berjalannya  waktu  masyarakat  karo merantau keluar  daerah  dan  memiliki tanah  diluar  daerah  karo.  Tanah  yang dimiliki tersebut tidak bisa disebutkan  lagi  harta  pusaka  berupa tanah  adat.  Selain  itu,  beberapa masyarakat karo menikah dengan suku lain.  Sehingga  ketika  sudah  meninggal tanah yang ditinggalkan tersebut tidak perlu  dipertahankan  lagi  terus  kepada anak  laki-lakinya  saja  karena  sudah menjadi  harta  pencarian  bersama, tanah  tersebut  bisa  diberikan  kepada anak  perempuannya  karena  tidak  ada lagi yang dipertahankan untuk menjaga  tanah  adat  dari  marganya tersebut.
Pelaksanaan  Hukum  Waris  Masyarakat  Desa  Susuk  Kecamatan  Tiga  Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo d an Hukum Positif
106 | MODELING, Volume 10, Nomor 2, Juni 2023
Dan  saat  ini  hukum  adat  batak karo sudah lebih menghargai perempuan  khususnya  di  dalam pembagian waris karena pengaruh dari keputusan Mahkamah Agung No.179/K/Sip/1961,  tanggal  23-10- 1961 yang menyatakan bahwa: “…berdasarkan selain rasa perikemanusian dalam keadilan umum, juga  atas  hakikat  persamaan  hak antara wanita dan pria,dalam beberapa keputusan  mengambil  sikap  dan mengganggap  sebagai  hukum  yang hidup  diseluruh Indonesia,  bahwa  anak perempuan  dan  laki- laki  dari  seorang peninggal  waris  bersama-sama  berhak atas  harta  waris  dalam  arti  bahwa bagian  anak  laki-laki  adalah  sama dengan anak perempuan”.
“…berhubungan dengan itu maka  juga  ditanah  karo,  seorang  anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris  yang  berhak  menerima  bagian atas harta warisan dari orang tuanya.”
Dengan  demikian,  menurut Mahkamah  Agung  anak  perempuan dan  janda  di  nyatakan  sebagai  ahli waris.  Oleh  karena  itu  keputusan Mahkamah Agung No.179/Sip/1961 itu dibuat  untuk  kasus  yang  terjadi  di tanah karo.

## Hukum  Waris  Berdasarkan  Hukum
Positif Indonesia
Ketentuan  waris  di  Indonesia telah di tetapkan dalam Kitab Undang- undang  Hukun  Perdata  (KUHPer). Eksistensi  waris  di  Indonesia  sendiri juga  di  pengaruhi  oleh  hukum  agama
dan  hukum adat.  Seperti  agama  Islam yang  memiliki  ketentuan  tersendiri mengenai  pembagian  waris  yang  di kodifikasi  dalam  bentuk  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI).  Sedangkan  waris dalam hukum adat termasuk ketentuan yang  telah  ditetapkan  secara  turun- temurun  dari  nenek  moyang  seperti hukum adat Karo sebelumnya. Pengertian hukum waris (erfrecht)  menurut  pasal  830  KUHP adalah hukum yang mengatur kedudukan  harta  kekayaan  seseorang setelah  ia  meninggal,  sehingga  terjadi perpindahan  harta  kekayaan  tersebut ke  tangan  orang  lain. 2 Sistem pewarisan  menurut  perdata  juga terbagi  menjadi  dua,  yaitu  terjadinya pewarisan  karna  kematian/menurut UU/tanpa  wasiat  yang  disebut  (ab intestate)  dan  pewarisan  yang  terjadi karena adanya wasiat (testament).
Kemudian  menurut  Anisitus Amanat 3 warisan  dapat  di  wujudkan karena ada tiga unsur yaitu :
1. Pewaris  (erflater),  yaitu  orang yang meninggal dunia dan meninggalkan  harta  kekayaan berdasarkan  pasal  830  KUHPer. Sedangkan menurut Erman Suparman bahwa pewaris merupakan  seseorang  baik  laki-
2 Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum  Nasiona,  Jakarta:  Kencana,  2008,  hal. 247.
3 Anisitus  Amanat,  Membagi  Warisan Berdasarkan  Pasal-Pasal  Hukum  Perdata  BW, Cet.  III,  Jakarta:  Raja Grafindo  Persada,  2003, hal. 6-13.
MODELING, Volume 10, Nomor 2, Juni 2023 | 107
laki  atau  perempuan  yang  telah meninggal dunia, sehingga meninggalkan  sejumlah  harta kekayaan  untuk  keturunanya dengan  surat  wasiat  ataupun tanpa surat wasiat. 4
2. Ahli  Waris  (erfgenaam),  yaitu keturunan  dari  pewaris  yang berhak mendapatkan
harta peninggalan  berdasarkan  pasal 836  KUHPer.  Ahli  waris  terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :
a. Ahli  waris  ab  intestato  yaitu ahli waris berdasarkan adanya hubungan darah atau keturunan dan ahli waris yang telah  di  tetapkan  undnag- undang. Ahli waris ini kemudian  terbagi  menjadi empat  golongan.  Maksudnya jika ahli waris golongan I tidak ada maka yang berhak menerima  ahli  waris  golongan II  begitu  seterusnya  hingga golongan IV. i. Golongan I yaitu suami/istri  yang  hidup terlama, anak/keturunannya(cu cu) (Pasal 852 KUHPer). ii. Golongan II yaitu orangtua  dan  saudara kandung  (ayah,  ibu, kakak atau adik kandung). iii. Golongan III yaitu
4 H.M  Idris  Ramulyo,  Beberapa  Masalah
Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat (Burgerlijk  Wetboek), Jakarta  :  Sinar  Grafika, 1993, hal. 21.
keluarga  dalam  garis lurus  keatas  sesudah bapak  dan  ibu  (kakek dan  nenek  dari  pihak bapak/ibu), masing- masing  mendapat  satu bagian (Pasal 853 KUHP). iv. Golongan IV yaitu keluarga pewaris dalam garis menyimpang (paman dan bibi). Maksud dari penggolongan ahli waris ini ialah golongan  II,  III  dan  IV tidak berhak mendapatkan  warisan jika  masih  ada  ahli waris golongan I. Sebagai contoh, seseorang Suami bernama  Alex  telah meninggal  dunia  dan meninggalkan ahli waris yang  terdiri  dari istri  dan  1  orang  anak laki-laki.  Ahli  waris istri dan anak mendapatkan  bagian harta  warisan  yang sama dengan perbandingan 1:1. Kemudian,  karena  ahli waris golongan I masih ada  maka  ayah,  ibu atau  kakak  dari  Alex tidak berhak mendapatkan harta warisan.
Pelaksanaan  Hukum  Waris  Masyarakat  Desa  Susuk  Kecamatan  Tiga  Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo d an Hukum Positif
108 | MODELING, Volume 10, Nomor 2, Juni 2023
b. Ahli  waris  tidak  langsung karena penggantian (bij plaatsvervuling). c. Pihak  ketiga  atau  orang  lain yang  mendapatkan  bagian harta  kekayaan  peninggalan karena  wasiat  dalam  hal  ini tidak  termasuk  kedalam  ahli waris.
3. Harta Warisan yaitu harta peninggalan  yang  tersisa  selain harta  untuk  pelunasan  utang, pengurusan jenazah, harta bersama  dan  sebagainya.  (Pasal 1000  KUHPer).  Jika  harta  yang ditinggalkan pewaris masih dalam status  harta  bersama  antara suami-istri  maka  menurut  pasal 128 KUHPer 5 maka harta bersama tersebut  harus  dibagi  dua,  nah setengah  untuk  suami/istri  da setengah  lagi  berhak  untuk dibagikan kepada ahli waris.
Selain  itu,  ada  beberapa  alasan mengapa ahli waris terhalalang haknya secara mutlak yaitu:
 Menurut pasal 838 KUHPer
1. Mereka yang karena keputusan hakim telah dihukum sebab membunuh atau menganiaya pewaris.
2. Mereka  yang  dengan  putusan hakim  telah  dihukum  5  tahun
5 Pasal  128  KUHPer  berbunyi  “  Setelah bubarnya  persatuan,  maka  harta  benda kesatuan  dibagi  dua  antara  suami  dan  isteri, atau  antara  para  ahli  waris  mereka  masing- masing  dengan  tidak  mempedulikan  soal  dari pihak manakah barang-barang itu diperoleh.”
penjara  atau  lebih karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan.
3. Mereka yang dengan sengaja membuat pewaris merubah isi wasiatnya secara paksa dan memakai tindakan kekerasan. 4. Mereka yang telah memalsukan, menggelapkan atau  merusak  surat  wasiat yang ditulis pewaris. Kemudian, jika mereka para ahli waris yang diketahui terhalang haknya mendpaat  warisan dan  harta  warisan tersebut telah dibagikan, maka mereka wajib  mengembalikan  harta  tersebut sejumlah  harta  yang  telah  mereka pakai.
Lalu  apa  yang  terjadi  jika pewaris tidak memiliki keturunan sama sekali  ?  Nah,  jika  pewaris  tidak meninggalkan keturunan, maka menurut  pasal  832  KUHPer  seluruh harta  peninggalan  si  pewaris  menjadi milik  negara  yang  diserahkan  kepada
BHP  (Balai  Harta  Peninggalan)  dan wajib melunasi hutang-hutang pewaris selama  harta  peninggalan  tersebut mencukupi.
Adapun  tugas  dan  kewajiban dari Balai Harta Peninggalan yaitu :
a. Merincikan  harta  peninggalan atau inventaris si pewaris dengan melakukan  penyegalan  terhadap harta berbentuk barang.
b. Membayarkan dan menagih perihak hutang-piutang pewaris.
c. Memanggil ahli waris yang mungkin masih ada.
MODELING, Volume 10, Nomor 2, Juni 2023 | 109

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian, pembahasan dan wawancara beberapa poin  yang  dapat disimpulkan  sebagai berikut :
1. Masyakarat  Desa  Susuk  saat  ini dalam perihal menggunakan hukum perdata dalam menentukan bagian harta waris.
2. Tidak ada lagi pengecualian dalam ahli waris terutama perempuan.
3. Poin  diatas  dilatar  belakangi dengan putusan Mahkamah Agung  yang  menyatakan  anak perempuan  dan  janda  ahli  waris. Oleh karena itu, dibuatlah putusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 untuk kasus Tanah Karo. 4. Kedudukan  hukum  adat  Karo  di Desa  Susuk  masih  digunakan  dan diprioritaskan  dalam  kehidupan sehari-hari, tetapi
tidak menghalangi  hukum  Indonesia yang aktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu, Zuhrah Muhammad. 2001. Hukum Waris Menurut Imam Ja’far Shaddiq. Jakarta: Lentera.
Ishuma. 1978. Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang. Purba,  Rahngena.  1977. Perkembangan  Hukum  Waris Adat  pada  Masyarakat  Karo. Medan: Grafindo.
Samsudin, Achmad, Yusuf Anwar, Achmad Sulaiman. 1983. Yurisprudensi Hukum Waris Seni Hukum Adat II. Bandung: Penerbit Alumni. Surbekti. 1982. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Bandung: PT Intermasa. Surbekti, J Tamara. 1965. Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat. Gunung Agung-Jakarta.