Since September 2017

## PEMBERDAYAAN LEMBAGA DESA DALAM PEMBANGUNAN SUFRASTRUKTUR DI KECAMATAN RANTAU BADAUH KABUPATEN BARITO KUALA

## Mutia Rahmah
Pemerintah Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala mutiarahmah05@gmail.com
Abstract: This research is describing the empowerment of village institution in the construction of superstructure.  The  problem  formulation  in  this  research  are  how  the  empowerment  of  village institution as well as the strengthening of human resource at th empowerment of village institution in the construction of superstructure at Rantau Badauh Sub-district of Barito Kuala District. This research used Juliannor Fatahillah, S.STP as the chief of Rantau Badauh Sub-district as the key informan and the informan are all of people who involve during research interraction. The focus of research are to know why the village institution at Rantau Badauh Sub-district is not encouraged maximally by government, is there any village that involve their institution in construction process, and  the  importance  of  role  the  village  institution  in  construction  process.  Data  collected  are interview and documentary. Where analysis technique using descriptive qualitative. To get validity of data using Focus Group Discussion (FGD) at two village in Rantau Badauh Sub-disctrict such as Danda Jaya Village and Sungai Bamban Village. The result of this research show that the the process of empowerment  village institution on the construction of superstructure at Rantau Badauh Sub-district Barito Kuala District goes according to the applicable rules and regulations, but there are differences on construction implementation at each village. The village intitution is not involved maxsimally  on  construction  of  superstructure.  And  the  strengthening  of  human  resource  on construction of superstructure carried out at least one time every year with various activities.
Keywords: Empowerment, Village Institution, Construction
Abstrak: Penelitian ini menggambarkan tentang pemberdayaan lembaga desa dalam pembangunan suprastruktur.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pemberdayaan  lembaga desa  dalam  pembangunan  suprastruktur  di  Kecamatan  Rantau  Badauh  Kabupaten  Barito  Kuala, bagaimana  keterlibatan  lembaga  desa  dalam  siklus  pembangunan  suprastruktur  di  Kecamatan Rantau  Badauh  Kabupaten  Barito  Kuala,  dan  bagaimana  penguatan  sumber  daya  manusia  pada pemberdayaan  lembaga  desa  dalam  pembangunan  suprastruktur  di  Kecamatan  Rantau  Badauh Kabupaten  Barito  Kuala.  Key  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Bapak  Juliannor  Fatahillah, S.STP selaku Camat Rantau Badauh dan informan pada penelitian ini adalah semua yang terlibat dalam  penelitian.  Fokus  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  mengapa  lembaga  desa  di Kecamatan  Rantau  Badauh  belum  diprioritaskan  oleh  pemerintah,  apakah  ada  desa  yang  telah melibatkan  lembaga  desanya  dalam  proses  pembangunan,  dan  pentingnya  peranan  lembaga  desa dalam proses pembangunan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumen. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Untuk  keabsahan data menggunakan  Fokus  Group  Discussion  (FGD)  pada  dua  desa  di  Kecamatan  Rantau  Badauh Kabupaten Barito Kuala yaitu Desa Danda Jaya dn Desa Sungai Bamban. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan  bahwa  proses  pemberdayaan  lembaga  desa  dalam  pembangunan  suprastruktur  di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan pembangunan pada masing- masing desa. Lembaga desa belum dilibatkan secara maksimal dalam pembangunan suprastruktur. Dan penguatan lembaga desa dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun dengan kegiatan yang berbeda-beda.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Lembaga Desa, Pembangunan

## PENDAHULUAN
Program dana desa yang telah dikucurkan pemerintah selama kurang lebih tiga tahun terakhir berdampak sangat signifikan terhadap pembangunan di kawasan pedesaan,  baik  itu  berupa  pembangunan  infrastruktur  dan  suprastruktur  maupun pemberdayaan  masyarakat.  Hal  ini  berimbas  pada  semakin  berkembangnya kawasan pedesaan, sehingga kini desa sudah mampu untuk menjadi desa mandiri.
Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  menyebutkan  bahwa  desa merupakan kesatuan masyarakat hukum  yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat, maka pemerintah desa  selaku  pelayan  masyarakat  sangat  berperan  dalam  menunjang  mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi.
Dalam pembangunan masa depan dimana pemerintah dan bangsa Indonesia menghadapi  banyak  tantangan  (ekonomi,  social,  politik)  yang  berat  dan
berkepanjangan,  maka  partispasi  masyarakat  sangat  diperlukan  sebagai  kekuatan dinamisasi  dan  perekat  masyarakat  (pedesaan)  untuk  menunjang  pembangunan masyarakat  pedesaan.  Peningkatan  partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu bentuk  pemberdayaan  masyarakat (social  empowerment) secara  aktif  yang berorientasi  pada  pencapaian  hasil  pembangunan  yang  dilakukan  masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengolahan sumber daya masyarakat  secara lebih  efektif dan efesien dilihat  dari :  (a)  aspek masukan atau input  (SDM,  dana,  peralatan/sarana,  data,  rencana,  dan  teknologi.  (b)  dari  aspek proses  (pelaksanaan,  monitoring,  dan  pengawasan).  (c)  dari  aspek  keluaran  atau output  (pencapaian  sasaran,  efektivitas  dan  efesien).  Dengan  partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan  yang disusun itu adalah sesuai dengan  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat,  berarti  dalam  penyusunan  rencana/program pembangunan  dilakukan  penentuan  prioritas  (urutan  berdasarkan  besar  kecilnya tingkat  kepentingannya)  dengan  demikian  pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efesien.
Baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  (lokal)  sama-sama terlibat  dalam  upaya  eksperimentasi  kelembagaan  yang  mendasar  dengan  aneka bentuk organisasi baru yang diharapkan lebih mendorong keterlibatan sektor swasta dalam  mengambil  tanggungjawab  yang  lebih  besar  dalam  mengatasi  persoalan ekonomi yang terus menurun. Masalah sosial, ekonomi dan budaya yang dihadapi
juga  semakin  kompleks,  sehingga  kita  tidak  dapat  lagi  hanya  mengandalkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya.
Dalam  penguatan  Lembaga-lembaga  desa  yang  terlibat  dalam pembangunan  desa  di  bidang  infrastruktur  dan  suprastruktur,  diperlukan pemberdayaan  dan  penguatan  Sumber  daya  Manusia  untuk  mendukung pelaksanaan  pembangunan  agar  mencapai  pembangunan  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal pemberdayaan lembaga desa tentunya ada hal-hal yang menjadi tujuan, seperti  untuk memperbaiki kegiatan atau tindakan yang dilakukan sehingga dapat mengembangkan organisasi, perbaikan kelembagaan, perbaikan perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  pembangunan,  dan  perbaikan  hubungan antara individu satu dengan individu lainnya ataupun antar organisasi satu dengan organisasi lainnya.
Pemberdayaan berasal dari kata “ daya ” yang mendapat awalan ber-  yang menjadi  kata “ berdaya ” artinya  memiliki  atau  mempunyai  daya.  Daya  artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan.
Dalam  kaitan  dengan  konsep  pemberdayaan  masyarakat    pemberdayaan (empowerment)  pada  intinya  ditujukan  guna  :  “ To  help  clients  gain  power  of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transfering power from the environmennt to clients.”
Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa inggris.
Pemberdayaan  sebagai  terjemahan  dari  empowerment  menurut  Merrian Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian : (a) To give ability or enable to , yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan/kemampuan atau  memungkinkan.  (b) To  give  power  of  authority  to ,  yang  berarti  memberi kekuasaan.
Dalam  konteks  pembangunan  istilah  pemberdayaan  pada  dasarnya bukanlah  istilah  baru  melainkan  sudah  sering  dilontarkan  semenjak  adanya kesadaran bahwa factor manusia memegang peran penting dalam pembangunan.
Pemberdayaan  sebagai  terjemahan  dari  “empowerment”  pada  intinya diartikan sebagai “membentuk klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan mementukan tindakan yanga akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal  ini  dilakukan  melalui  peningkatan  kemampuan  dan  rasa  percaya  diri  untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.”

## Teori Pemberdayaan
1) Teori Ketergantungan Kekuasaan (power-dependency)
Power  merupakan  kunci  konsep  untuk  memahami  proses  pemberdayaan.
Pemikiran  modern  tentang  kekuasaan  dimulai  dalam  tulisan-tulisan   dari  Nicollo Machiavelli ( The Prince , awal abad ke-16) dan Thomas Hobbes ( Leviathan abad,
pertengahan-17).  Tujuan  dari  kekuasaan  adalah  untuk  mencegah  kelompok dari berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga untuk   memperoleh  persetujuan  pasif  kelompok  ini  untuk  situasi  ini.   Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Kekuasaan  adalah fitur  yang  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan  sosial.  Hal  ini  selalu menjadi  bagian dari  hubungan, dan tanda-tanda  yang dapat dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro.
2) Teori Sistem (The Social System)
Apabila  dimasukka  dalam  aspek  pemberdayaan  masyarakat,  maka  teori system social ini mengarah pada salah satu kekuatan yang harus dimiliki kelompok agar  kelompok  itu  berdaya  yaitu  memiliki  sekumpulan  orang/massa.  Apabila kelompok itu memiliki massa yang besar dan mampu bertahan serta berkembang menjadi lebih besar maka kelompok itu dapat dikatakan berdaya.

## 3) Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi)
Organisasi  merupakan  sesuatu  yang  telah  melekat  dalam  kehidupan  kita, karena  kita  adalah  makhluk  sosial.  Kita  hidup  di  dunia  tidaklah  sendirian, melainkan  sebagai  manifestasi  makhluk  sosial,  kita  hidup  berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara . Struktur organisasi merupakan kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta  wewenang  yang  masing-masing  mempunyai  peranan  tertentu.  Struktur organisasi  akan  tampak  lebih  tegas  apabila  dituangkan  dalam   bentuk  bagan organisasi.

## 4) Teori Konflik
Konflik akan selalu muncul dan akan selalu dapat ditemukan dalam semua level  kehidupan  masyarakat.  Dalam  interaksi,  semua  pihak  bersinggungan  dan sering  malahirkan  konflik.  Belajar  dari  konflik  yang  kemudian  disadari menghasilkan  kerugian  para  pihak  akan  memunculkan  inisiatif  meminimalisir kerugian itu. Caranya adalah mengupayakan damai untuk kembali hidup bersama. Dalam  konteks  demikian,  konflik  didefinisikan  bukan  dari  aspek  para  pelaku konflik,  tetapi  merupakan  sesuatu  yang  givendalam  interaksi  sosial.  Malahan konflik  menjadi  motor  pergaulan  yang  selalu  melahirkan  dinamika  dalam masyarakat.  Dikenal  beberapa  pendekatan  teoritis  untuk  menjelaskan  konflik. Sebagai  kenyataan  sosial.  Diantaranya  pendekatan  ketimpangan  dalam  dunia ekonomi yang menjelaskan bahwa munculnya konflik dikarenakan ketidakseimbangan  antara  permintaan  dan  ketersediaan  yang  menciptakan kelangkaan. Sementara disisi lain, individu bersifat individualis, mementingkan diri sendiri  untuk  mendapatkan  surplus  yang  ada.  Adanya  kesamaan  antara  individu membuka  peluang  terjadinya  perebutan  pada  satu  komoditi  dan  sebaliknya  juga membuka kerjasama di antara para pelaku.

## 5) Teori Mobilisasi Sumberdaya
Pada  konteks  pemberdayaan  masyarakat  maka  teori  mobilisasi  menjadi salah  satu  dasar  yang  kuat,  karena  untuk  menjadi  seorang  atau  kelompok masyarakat  yang  berdaya/  memiliki  power  selain  uang,  knowledge  maka  people
juga  mempunyai  peranan  yang  penting.  Kumpulan  orang  akan  memberikan kekuatan, kekuatan itu akan memberikan power pada orang atau masyarakat itu.

## 6) Teori Constructivist
Teori  Konstruktivisme   didefinisikan  sebagai pembelajaran yang  bersifat generatif,  yaitu  tindakan  mencipta  sesuatu  makna  dari  apa  yang  dipelajari.  Beda dengan teori behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat  mekanistik  antara  stimulus  dan  respon,  sedangkan  teori  kontruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan  dengan  memberi  makna  pada  pengetahuannya  sesuai  dengan pengalamannya.  Teori  konstruktivisme  juga  mempunyai  pemahaman  tentang belajar  yang  lebih  menekankan  pada  proses  daripada  hasil.  Hasil  belajar  sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk Mengetahui Pemberdayaan Lembaga Desa Dalam Pembangunan Suprastruktur Di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito  Kuala.  (2)  Untuk  Mengetahui  Keterlibatan  Lembaga  Desa  Dalam  Siklus Pembangunan  Suprastruktur  di  Kecamatan  Rantau  Badauh  Kabupaten  Barito Kuala.  (3)  Untuk  Mengetahui  Penguatan  Sumber  Daya  Manusia  pada Pemberdayaan Lembaga Desa Dalam Pembangunan Suprastruktur Di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Sebagai tambahan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan kondisi pemberdayaan lembaga  desa  dalam  pembangunan  sufrastruktur  di  Kecamatan  Rantau  Badauh kabupaten Barito Kuala.
Adapun teknik pengumpulan data dalam  penelitian ini adalah wawancara dan  dokumen.  Untuk  mengkaji  fenomena  yang  terkait  dengan  penelitian,  maka penulis  melakukan  keabsahan  data  dengan  metode  Trianggulasi  Data  melalui Focus Grup Discussion (FGD).
Focus  Grup  Discussion    yang  lebih  dikenal  dengan  singkatan  FGD merupakan  salah  satu  metode  riset  kualitatif  yang  paling  terkenal  selain  teknik wawancara.  FGD  adalah diskusi  terfokus dari suatu  grup untuk  membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.
Dalam penelitian ini, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) pada Dua Desa  di  Kecamatan  Rantau  Badauh,  Yaitu  Desa  Danda  Jaya  dan  Desa  Sungai Bamban.

## HASIL PENELITIAN
Dari  pengamatan  peneliti  bersama  Kasi  Pemberdayaan  Masyarakat Kecamatan  Rantau  Badauh  bahwa  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  di  desa kurang  berperan  aktif  dalam  pembangunan  Suprastruktur  desa,  walaupun  ada beberapa  desa  yang  lembaganya  cukup  berperan  aktif  dalam  perencanaan
pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan itu sendiri, namun ada pula yang hanya  aktif  dalam  perencanaan  namun  tidak  berperan  aktif  dalam  pelaksanaan pembangunan  dan  mengajak  masyarakat  mendukung  maupun  bergerak  untuk kemajuan  desa,  sehingga  semua  pelaksanaan  kegiatan  Suprastruktur  di  desa ditangani  oleh  perangkat  desa  sedangkan  lembaga  kemasyarakatan  desa  hanya sebagai  penonton  tanpa  membantu  atau  mengawasi  kegiatan  pelaksanaan pembangunan desa.
Hal ini dikuatkan oleh Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Rantau Badauh  bahwa  lembaga  desa  belum  melaksanakan  fungsinya  sebagaimana mestinya.sesuai  yang  disebutkan  sebelumnya  bahwa  terdapat  6  lembaga  desa menurut  Undang  Undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  hanya  fungsi  dari lembaga  pemerintah  desa  yang  sudah  dilaksanakan  dalam  pembangunan Suprastruktur  desa,  sedangkan  untuk  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW, PKK, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat, Kerjasama Antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) kurang atau belum  melaksanakan  fungsinya  bahkan  ada  beberapa  desa  di  kecamatan  rantau badauh yang belum memiliki lembaga desa tersebut.
Sesuai  data  yang  dikumpulkan  penulis  melalui  diskusi  bersama  semua Sekretaris  Desa  di  Kecamatan  Rantau  Badauh  mengenai  lembaga  desa  yang dimiliki oleh desa masing-masing, seperti terlihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Lembaga Desa di Kecamatan Rantau Badauh
No  Nama Desa Pem des BPD Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga adat BKAD BUMDesa RT/RW  PKK  LPM Karang Taruna 1 Sungai Pantai √ √ √ √ √ √ √ x √ 2 Danda Jaya √ √ √ √ √ √ x x √ 3 Pindahan Baru √ √ √ √ √ √ x √ √ 4 Sungai Gampa Asahi √ √ √ √ √ √ x √ √ 5 Sungai Gampa √ √ √ √ √ √ x x √ 6 Sungai Bamban √ √ √ √ √ √ x x √ 7 Sungai Sahurai  √ √ √ √ √ √ x x √ 8 Simpang Arja √ √ √ √ √ √ x x x 9 Sinar Baru √ √ √ √ √ √ √ x √ √ = Ada x = Tidak Ada
Sumber : Data Lembaga Desa Di Kecamatan Rantau Badauh (Dibuat berdasarkan wawancara penulis dengan Sekretaris Desa se Kecamatan Rantau Badauh)
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  belum  ada  desa  yang  mempunyai Lembaga Desa lengkap sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Desa Nomor 6 tahun 2014.

## PEMBAHASAN
Pemberdayaan  masyarakat  desa  sebagaimana  yang  tertulis  dalam  BAB  1 pasal  1  penjelasan  12  Undang-undang  nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  adalah upaya  mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan  pendampingan  yang  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan masyarakat.
Secara konseptual, pemberdayaan adalah upaya  meningkatkan harkat  dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
Pemberdayaan  masyarakat  sebagai  sebuah  bentuk  partisipasi  untuk membebaskan  diri  mereka  sendiri  dari  ketergantungan  mental  maupun  fisik. Partisipasi  masyarakat  menjadi  satu  elemen  pokok  dalam  strategi  pemberdayaan dan  pembangunan  masyarakat,  dengan  alasan  pertama  partisipasi  masyarakat merupakan  satu  perangkat  ampuh  untuk  memobilisasi  sumber  daya  lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subjek bagi dirinya sendiri. Pemberdayaan  menekankan  pada  proses  memberikan  kemampuan  kepada masyarakat  agar  menjadi  berdaya,  mendorong,  dan  memotivasi  individu  agar mempunyai  kemampuan  dan  keberdayaan  untuk  menentukan  pilihan  hidupnya. Selain itu pemberdayaan juga merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.
Konsep pemberdayaan terdiri dari :
1. Proses
Yaitu  suatu  pemberdayaan  yang  menekankan  pada  proses  struktural kekuasaan,  kekuatan,  atau  kemampuan  kepada  masyarakat  agar  individu  yang bersangkutan menjadi lebih berdaya satu sama lain.
Konsep  pemberdayaan  ini  berhubungan  dengan  rumusan  masalah  yang pertama  yakni  bagaimana  proses  pemberdayaan  lembaga  Desa  dalam Pembangunan  suprastruktur  di  Kecamatan  Rantau  Badauh  Kabupaten  Barito Kuala.
Dalam  proses  pemberdayaan  lembaga  desa  dalam  pembangunan  desa khususnya  dalam  pembangunan  sufrastruktur  desa,  lembaga  desa  merupakan elemen penting dalam pembangunan.  Lembaga  desa merupakan bagian  yang tak terpisahkan dengan proses pembangunan.
Adapun  proses  pembangunan  yang  dimaksud  disini  adalah  dimulai  dari proses  perencanaan,  pelaksanaan  hingga  evaluasi  pelaksanaan.  Dalam  hal
perencanaan terkait dengan pembangunan sufrastruktur juga tidak berbeda dengan pembangunan  infrastruktur.  Proses  perencanaan  tersebut  dimulai  dengan diadakannya rapat rapat dilingkungan RT dan RW. Disinilah fungsi dari lembaga RT dan RW dalam jabatan dan tugasnya guna menunjang proses pembangunan di Desa.  Peran  RT  dan  RW  dalam  perencanaan  pembangunan  sangatlah  penting, karena  dari  merekalah  rencana  rencana  pembangunan  dapat  tersampaikan  dan terealisasi berdasarkan prioritas pembangunan desa.
Dalam  proses  pembangunan  desa  diketahui  beberapa  tahapan  yang  harus dilaksanakan  oleh  desa.  Mulai  dari  proses  perencanaan  tingkat  RT  hingga perencanaan  tingkat  kecamatan.  Keberadaan  Lembaga  Desa  dalam  proses pembangunan  merupakan  sebuah  penunjang  terlaksananya  proses  pembangunan yang sesuai dengan target dan tujuan yang ingin dicapai.
Lembaga  Desa  yang  merupakan  wadah  aspirasi  masyarakat  mengemban tugas  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  desa  guna  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Adanya  Lembaga  Desa  dapat  menunjang  dan  mempermudah  proses pembangunan di Desa.
2. Sekunder
Yaitu konsep pemberdayaan  yang menekankan pada proses menstimulasi dan  mendorong  masyarakat  untuk  meningkatkan  kemampuan  atau  keberdayaan melalui dialog antar individu.
Konsep  pemberdayaan  ini  berhubungan  dengan  rumusan  masalah  yang kedua  yakni  bagaimana  keterlibatan  lembaga  Desa  dalam  siklus  Pembangunan suprastruktur di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.
Konsep  struktural  sosial  terkandung  pengertian  adanya  hubungan- hubungan yang jelas dan teratur antara orang satu dengan yang lainnya. Untuk dapat membangun pola tersebut diperlukan adanya aturan main yang diakui oleh pihak- pihak terlibat.
Didalam pembangunan desa yang pada dasarnya lebih banyak dikelola oleh pemerintah desa juga memerlukan pihak-pihak yang bisa bekerjasama dalam proses pembangunan,  yang  memahami  pola  tersebut  sehingga  menjadi  lebih  konkrit, sehingga diperlukan lembaga yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat.
Perkembangan  lembaga-lembaga  desa  ditentukan  oleh  kondisi  internal maupun eksternal. pengaruh internal seperti potensi dan akses yang dimiliki desa, sedangkan  pengaruh  eksternal  terutama  datang  dari  program-program pembangunan.
Perkembangan  lembaga  desa  menjadi  lebih  baik  di  era  pembangunan, dimana  pemerintah  melalui  berbagai  elemennya  semakin  meningkatkan intervensinya terhadap proses perkembangan pembangunan desa.
Dalam proses pembangunan, keterlibatan lembaga desa sangatlah penting. Tidak hanya dalam siklus pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  tapi  juga  dalam  proses  pengawasan  dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
Di  kecamatan  Rantau  Badauh,  keterlibatan  lembaga  desa  dalam  proses pembangunan sementara ini hanya berkutat dalam perencanaan dan pelaksanaan, walaupun ada beberapa lembaga desa yang terlibat dalam pengawasan pelaksanaan namun tidak semua lembaga desa terlibat dalam hal tersebut.
Didalam perencanaan desa semua lembaga desa dilibatkan seperti diundang dalam  acara  musyawarah  desa,  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa, dilibatkan dalam tim penyusun dokumen perencanaan desa seperti RPJMdesa dan RKPDesa tahunan.
Sedangkan  didalam  pelaksanaan  pembangunan,  lembaga  desa  dilibatkan dalam tim pengelola kegiatan, atau tim yang berperan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan  khususnya  dalam  pembangunan  fisik.  Didalam  pembangunan sufrastruktur,  lembaga  desa  terlibat  dalam  kerjasama  dan  gotong  royong  serta membantu secara swadaya dalam pelaksanaan pembangunan.
Tata cara pengerjaan kegiatan dengan swakelola merupakan salah satu cara meningkatkan  keterlibatan  lembaga  desa  dan  masyarakat  dalam  proses pembangunan desa.
Dalam  pembangunan  sufrastruktur,  keterlibatan  lembaga  desa  adalah sebagai  mesin  penggerak  masyarakat  agar  berpartisipasi  dalam  proses pembangunan.
Badan Permusyawaratan Desa, adalah mitra Pemerintah Desa yang dengan tugas  dan  fungsinya  sebagai  penampung  aspirasi  masyarakat  mampu mengumpulkan  dan  mempengaruhi  masyarakat  agar  terlibat  dalam  proses pembangunan.
Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  yang  lebih  banyak  terjun  ke  masyarakat yang  juga  sebagai  Mitra  dari  pemerintah  desa  dalam  pembangunan  dapat menggerakkan  dan  memberikan  contoh  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan desa.
Lembaga  Pembinaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  yang  bergerak dibidang pemberdayaan perempuan, berperan dalam pembangunan kesehatan dan peningkatan ekonomi perempuan di desa.
Lembaga  Adat  Desa  yang  berperan  dalam  pelestarian  adat  istiadat  desa, dalam  hal  keterlibatannya  pada  pembangunan  sufrastruktur  desa  ialah  dengan mengaktifkan kembali kegiatan adat istiadat dan budaya hak asal usul desa. Dengan demikian kelestarian adat istiadat dan kecintaan pemuda terhdapat adat dan budaya asli desa lebih tertanam dan terpupuk agar kebudayaan dan adat istiadat asli desa tidak terkubur oleh perkembangan zaman.
Namun,  diketahui  bahwa  di  Kecamatan  Rantau  Badauh  hanya  dua  desa yang  mempunyai  Lembaga  Adat  Desa.  Setelah  dilakukan  pengamatan  diketahui bahwa  masih  kurang  fahamnya  desa  lain  tentang  keberadaan  lembaga  adat  desa dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan desa.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa)  adalah  sebuah  lembaga  yang  lebih dalam  keterlibatannya  pada  proses  pembangunan  sufrastruktur  desa  adalah berfokus pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga  yakni dengan membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran di desa.
Sementara itu dalam proses pengawasan hanya sebagian dari lembaga desa yang  terlibat  seperti  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat dan juga RT RW. Sementara lembaga lain masih belum maksimal.
3. Keberdayaan Masyarakat
Yaitu konsep pemberdayaan yang dilakukan dengan menggali potensi serta kreatifitas masyarakat dalam meningkatkan kemandiriannya.
Konsep  pemberdayaan  ini  berhubungan  dengan  rumusan  masalah  yang ketiga  yakni  bagaimana  Penguatan  Sumber  daya  manusia  pada  pemberdayaan lembaga  Desa  dalam  Pembangunan  suprastruktur  di  Kecamatan  Rantau  Badauh Kabupaten Barito Kuala.
Dalam  keterlibatan  lembaga  desa  di  proses  pembangunan  perlu  adanya penguatan terhadap sumber daya manusia agar lembaga desa mampu berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.
Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pada  lembaga  desa  juga penting  sehingga  lembaga  desa  mampu  menopang  dan  mengawal  roda pembangunan di desa dengan sebaik-baiknya. Hal penting yang berkaitan dengan
pentingnya  pengembangan  dan  penguatan  kapasitas  lembaga  desa  adalah diantaranya untuk :
a. Mengupdate pengetahuan pelaku Lembaga Desa tentang pembangunan desa
b. Mengupdate  keahlian  dan  keterampilan  pelaku  lembaga  desa  dalam kapasitasnya sebagai bagian yang terlibat dalam proses pembangunan
c. Menanamkan kebersamaan dan kerjasama pelaku lembaga desa
d. Menjadikan lingkungan kerja yang kondusif untuk bekerja dan terlibat dalam pembangunan secara optimal.
Di kecamatan Rantau Badauh penguatan itu sendiri bisa berupa pelatihan- pelatihan yang diadakan di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi,  bahkan di luar provinsi. Kegiatan ini bertujuan agar pengetahuan lembaga desa dapat berkembang, mampu  melihat  dan  mengamati  hal-hal  krusial  yang  terjadi  sehingga  mampu diterapkan di desa agar pembangunan desa lebih maksimal.
Berbagai  macam  bentuk  peningkatan  kapasitas  lembaga  desa  dilakukan, seperti  peningkatan  kapasitas  berupa  pelatihan  dan  kunjungan  kerja  bagi  kepala desa. Kegiatan ini bertujuan untuk  meningkatkan dan mengupgrade pengetahuan kepala  desa  dalam  hal  kepemimpinan  dan  manajemen  pengelolaan  desa  serta pengelolaan  keuangan  desa.  Kegiatan  ini  biasanya  dilakukan  secara  serentak  se kabupaten  barito  kuala  dan  dikelola  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa Kabupaten Barito Kuala, sehingga desa hanya perlu menyetorkan sejumlah uang  kontribusi  kegiatan  tersebut  yang  diambil  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa :
1. Pemberdayaan  Lembaga  Desa  pada  Pembangunan  Sufrastruktur  di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala berproses dan berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri pada masing-masing  desa  yang  ada  dikecamatan  Rantau  Badauh.  Namun  pada dasarnya  semua  tahapan  pembangunann  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
2. Keterlibatan Lembaga Desa pada Pembangunan sufrastruktur di Kecamatan rantau  Badauh  belum  dapat  dikatakan  maksimal  karena  tidak  semua lembaga desa  yang terlibat  langsung dalam proses pembangunan. Namun sebagian besar sudah terlibat  meski hanya pada tahapan perencanaan dan pelaksanaannya, sedangkan pada tahapan pengawasan dan evaluasi hanya lembaga  lembaga  yang  memang  bersinggungan  langsung  dengan pemerintah desa yang terlibat seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
3. Penguatan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Desa dalam pembangunan Sufrastruktur  di  Kecamatan  Rantau  Badauh  Kabupaten  Barito  Kuala dilakukan  paling  sedikit  satu  kali  dalam  setahun,  dengan  kegiatan  yang berbeda-beda, seperti peningkatan kapasitas pelaku lembaga desa melalui pelatihan, seminar, kunjungan kerja, workshop, dan pertemuan pertemuan
lain  yang  dilaksanakan  di  desa,  kecamatan,  kabupaten,  provinsi  dan  juga diluar  provinsi.  Adapun  pendanaan  dari  kegiatan  peningkatan  kapasitas pelaku  lembaga  desa  ini  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDesa)  pada  masing-masing  desa.  Namun  ada  pula kegiatan yang dibiayai oleh kecamtan, kabupaten, dan provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Seer,  Dudley.  (1970). The  Meaning  Of  Development .  England  :  Institute  Of Development Studies
Prasetyo  (7  Mei  2015).  Konsep  Dan  Teori  Pemberdayaan  Masyarakat.  URL https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori- pemberdayaan-masyarakat/
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Iskandar,  Johan.  (2009). Ekologi  Manusia  Dan  Pembangunan  Berkelanjutan. Padjajaran : Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjajaran.