Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 140-149 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Dinamika Politik Partai Lokal dan Nasional Pada Pemilukada di Aceh, Tahun 2017
Muhammad Nur *1 , Usman 1 , Irwan safwadi 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.
2 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.
3 Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.
*Email korespondensi: muhammadnur19@gmail.com 1

## Diterima 12 September 2018; Disetujui 25 Oktober 2018; Dipublikasi 31 Oktober 2018
Abstract: This  study  aims  to  find  out  the  political dynamics  of  regional and  national parties  in  Acehs’ regioal  election  2017.  This  study  is  also  aimed  to  investigate  the  factors  that  influence  the  political dynamics  of  that  particular  regional  election.  The  political  dynamics    in  Aceh  is  very  fluctuated.  This fluctuation may be caused by the escalation of lobbying done by the political parties that has dominant influence. However, this domination seems to change from time to time particularly  in certain districs. In Bireun district for example, the figures from certain national parties had been acknowledged by the local  community  in  the  previous  regional  election  in  2017.  This  change  was  not  only  occured  in  the executive level but also in the composition of legislative members in the regional election as seen in 2014 elections’.  This  study  used  the  qualitative  descriptive  method.  The  data  was  collected  mainly  from words,  sentences  or  images  that  have  insight  meaning  and  trigger  more  tangible  understanding  than numbers or frequencies.  The data was gathered from interview and observation in Banda Aceh. As for qualitative research, the data collection was carried out in the natural setting. The primary data source and  data  collection  technique  were  more  focus  on  the  observation,  in-depth  interview  and  also documentation.  The  result  showed  that  the  dynamics  of  political  development  between  regional  and national parties were very dynamic. This dynamic was influenced by the fundamental aspect in politics, that  is  the  interest  of  the  party.  The  study  suggested  that  the  interest  between  regional  and  national parties at the district and provincial level have different degree of interest. However, in order to get the seat in the national parliament, these parties might be enggage in a political compromise. On the other hand, the political dynamics between regional and national parties lies in the party ideology itself.
Keywords:  politics, political party, regional election, Aceh
Abstrak : Penelitian ini berjudul; dinamika politik partai lokal dan partai nasional dalam pemilukada di Aceh,  tahun  2017.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengapa  terjadi  dinamika  politik  partai lokal  dan  nasional  pada  pemilukada  di  Aceh,  tahun  2017,  dan  mengetahui  bangaimana  pengaruh dinamika politik partai lokal dan nasional pada pemilukada di Aceh, tahun 2017. Dalam perkembanganya dinamika politik di Aceh naik turun, hal ini dipengaruh oleh eskalasi partai politik dalam melakukan lobi- lobi politik, sebangaimana kita ketahui partai lokal memiliki pengaruh dominan di Aceh sampai dengan saat  ini,  akan  tetapi  dominasi  ini  semakin  terasa  berkurang  seiring  dengan  perkembangan  waktu, dibeberapa  daerah,  misalnya  seperti  kabupaten  Bireun  tokoh-tokoh  dari  partai  nasional  mulai  diterima masyarakat setempat dalam pemilihan kepala daerah di tahun 2017, perubahan- perubahan ini tidak hanya terjadi pada tingkatan eksekutif akan tetapi komposisi anggota legislatifpun ikut berubah sebangaimana terlihat  dari  hasil  pileg  tahun  2014  yang  lalu.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora

## ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora
pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih bermakna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar sajian angka  atau frekuensi, teknik pengolahan datanya adalah  melalui  metode  wawancara  dan observasi lapangan selama di Aceh. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada tahap kondisi alamiyah (natural setting), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak kepada obrsevasi  mendalam  ( partisicipant  observation ),  wawancara  mendalam  ( indepth  interview )  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dinamika  perkembangan  politik  antara  parlok  dan parnas memiliki dinamika yang cukup dinamis. Dinamika ini sangat dipengaruhi oleh hal yang mendasar dalam politik yaitu kepentingan. Antara parlok dan parnas ditingkat kabupaten kota dan provinsi memiliki kepentingan yang berbeda. Sementara untuk meraih kursi DPR-RI parlok dan parnas bisa di pertemukan dalam suatu  kompromi politik. disisi lain dinamika  antara parlok dan parnas ada  pada  tatanan ideologi kepartaian.
Kata kunci : Politik, Partai Politik, Pemilukada, Aceh
Dinamika  dalam  sebuah  kelompok  biasanya sering  ditentukan  oleh  orang-orang  berpengaruh didalamnya,  dinamika  juga  dapat  diartikan sebangai  suatu  pergerakan  yang  mengalami perubahan  seiring  dengan  berjalannya  waktu, gerak politik dapat saja terjadi diberbagai daerah di Indonesia,  termasuk  didalamnya Aceh.  Dinamika politik  tidak  hanya  terjadi  pada  tingkatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota saja, akan tetapi dinamika politik jauh melebihi itu termasuk didalamnya  perkembangan  partai  politik  itu sendiri.  Partai  politik  memiliki  peranan  penting dalam  menggerakkan  mesin  politik,  baik  dalam menyukseskan pemilu ditingkat legislatif maupun eksekutif.
Dalam  pemilu  legislatif  misalnya  kita  akan melihat  bangaimana  peranan  dan  perkembangan partai  politik  dalam  mempengaruhi  dan mempertahankan  basis  massanya.  Partai  politik memiliki  peranan  penting  dalam  mewujudkan perubahan  perubahan  nyata  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  sesuai  dengan  cita-cita politiknya. Salah satu perubahan nyata yang dicita- citakan  partai  adalah  pemenuhan  tingkat kesejahteraan  anggota,  kelompok  maupun  warga negara.  Tentunya,  kesejahteraan  ini  dapat
diwujudkan  apabila  partai  tersebut  mampu menjalankan  fungsinya  secara  lebih  baik  dan terbuka,  diantara  beberapa  fungsi  partai  politik menurut Ramlan Subakti adalah fungsi rekrutmen, fungsi  sosialisasi,  fungsi  partisipasi,  fungsi komunikasi,  fungsi  pengendalian  konflik,  fungsi pemandu kepentingan dan fungsi kontrol politik.
Sesuai dengan fungsi- fungsi politik tersebut diatas,  maka  sebuah  partai  politik  dapat  bertahan lama  apabila  fungsi-fungsi  tersebut  dapat dijalankan  secara  lebih  baik,  begitu  juga sebaliknya,  sebuah  partai  politik  dapat  bubar apabila fungsi-fungsi tersebut tidak dikelola secara lebih baik dan terbuka, hal ini terlihat dari beberapa partai  politik  di  Aceh,  khususnya  partai  politik lokal.  Untuk  itu,  mari  sama-  sama  kita  melihat bangaimana  perkembangan  parlok  di  aceh  dari tahun  ke  tahun,  dari  wacana  awal  sejak  masa pembentukan, perkembangan partai politik lokal di Aceh sangat banyak, tercatat sebanyak dua puluh bakal  balon  partai  politik  lokal  mencuat kepermuakan  untuk  mewarnai  perpolitikan  Aceh paska  damai  MoU  Helsinki  dengan  logo  dan warna  benderanya  masing-masing,  diantara  partai lokal  yang  ikut  mewarnai  Aceh  adalah  Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh Aman Seujahtra
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 140-149 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
(PAAS), Partai Aceh Lauser Antara (PALA), Partai Pemersatu Muslem Aceh (PPMA), Partai Generasi Aceh Beusabo Thaat dan Taqwa (Gabthat), Partai Aliansi  Rakyat Aceh  (PARA)  Peduli  Perempuan, Partai  GAM  atau  PA  sekarang,  Partai  Serambi Persada  Nusantara  Serikat,  (PSPNS),  Partai Bersatu  Atjeh  (PBA),    Partai  Demokrat  Aceh (PDA),  Partai  SIRA,  Partai  Darussalam  (PD), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Aceh Meudaulat (PAM),  Partai  Nurani  Aneuk  Naggroe  Aceh (NUANA),  Partai  Nahdhatul  Ummah  (PNU), Partai  Silaturrahmi  Rakyat  Aceh  (PSRA),  Partai Demokrasi Aneuk Naggroe (PADAN), dan Partai Islam Aneuk Nanggroe (PIA).
Akan tetapi, dari 20 parlok tersebut, hanya 14 parlok  yang  kemudian  berhasil  mendaftarkan  diri ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, selebihnya tidak mencukupi  syarat  karena  tidak  memiliki kepengurusan  yang  lengkap  dan  surat  dokumen pendirian  partai,  sehingga  partai-partai  tersebut dinyatakan gugur. Untuk proses selanjutnya, ke 14 parlok  tersebut  harus  melewati  verifikasi  tahap selanjutnya  di  Kemenkumham,  dari  hasil pemeriksaan atministrasi sebanyak 12 parlok yang dinyatakan  lulus  karena  memenuhi  syarat  serta memiliki  kepengurusan  yang  lengkap,  sebanyak 50  %  ditingkat  Kabupaten  Kota,  dan  25  % ditingkat Kecamatan, sedangkan dua parlok lainya dinyatakan  gugur.  Kemudian  untuk  selanjutnya, parlok-parlok  tersebut  harus  mendaftar  lagi  ke kantor  KIP  Aceh  untuk  verifikasi  faktual  tahap selanjutnya,  berdasarkan  hasil  verifikasi  tarakhir, pada tanggal 7 Juli 2008, ketua KIP Aceh, Salam Poroh, melalui Surat Keputusan, 05/SK/ KIP/ 2008 mengumumkan  hanya  enam  parlok  yang
dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk bisa ikut pemilukada  di Aceh  pada  tahun  2009  yang  akan datang. Partai-partai lokal yang  dinyatakan lewat verifikasi  tersebut  adalah  Partai  Aceh  Aman Sejahtera, Partai Daulat Aceh, Partai SIRA, Partai Rakyat  Aceh,  Partai  Aceh,  Partai  Bersatu  Atjeh. Kemudian,  lebih  lanjutnya  lagi,  dari  hasil pelaksanaan  pemilukada  pada  tahun  2009,  Partai Aceh  (PA)  dinyatakan  sebangai  partai  pemenang pemilukada  dengan  perolehan  suara  terbanyak  di DPR  Aceh  dengan  perolehan  kursi  sebanyak  33 kursi  di  DPR  Aceh  dari  total  keseluruhan  kursi sebanyak  69  kursi,  sedangkan  untuk  partai  lokal lainya  hanya  Partai  Daulat  Aceh  (PDA)  yang mampu mempertahan 1 kursi,  selebihnya 35 kursi lainya  direbut  oleh  partai  nasional,  diantaranya Partai Demokrat sebanyak 10 kursi, Partai Golkar 8 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 4 kursi,  Partai  Persatuan  Pembangunan  sebanyak  3 kursi,  sementara  1  kursi  untuk  masing  masing partai,  diantaranya    Partai  Demokrasi  Indonesia- Perjuangan (PDI-P), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  dan  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Untuk  selanjutnya,  dalam  pemilukada  tahun 2014, partai-partai lokal ini mengalami perubahan lagi, perubahan ini dikarenakan aturan pemilu yang diatur  dalam  undang-undang    UUPA  nomor  11 tahun 2006 dan qanun Aceh nomor 3 tahun 2008 tentang partai politik lokal, berdasarkan aturan ini, partai peserta pemilu harus memperoleh sekurang- kurangnya  5  persen  dari  jumlah  kursi  di  DRR Aceh  atau  memperoleh  sekurang-kurangnya  5 persen dari jumlah kursi di DRRK yang sekurang- kuranya di 1/ 2 jumlah Kabupaten/ Kota di Aceh.
Akibat  aturan  ini,  Partai  Daulat  Aceh  akhirnya harus mengubah nama menjadi Partai Damai Aceh (PDA),  perubahan  ini  hanya  semata-mata  untuk bisa ikut serta dalam pemilukada di tahun 2014.
Keberadaan  Partai  Damai  Aceh  dalam pemilukada tahun 2014 hanya mampu mempertahankan  1  kursi  dengan  perolehan  suara sebanyak 1, 23 %. Selain PDA, dalam pemilukada tahun 2014, muncul partai lokal baru lainya yaitu Partai  Nasional Aceh  (PNA).  Partai  ini  didirikan oleh Mantan Gubernur Aceh, yaitu Irwandi Yusuf. Partai  berwarna  orange  ini  hanya  mampu mempertahankan  3  kursi  di  DPR  Aceh  dengan peroleharan  suara  sebanyak  3,  70  %,  Sementara Partai Nasdem sebanyak 8 kursi dengan perolehan suara  9,  88%,    Partai  Kebangkitan  Bangsa sebanyak 1 kursi dengan perolehan suara sebanyak 1,  23  %,  Partai  Keadilan  Sejahtera  sebanyak    4 kursi  dengan  perolehan  suara  4,  94  %,  Partai Golkar  sebanyak  9  kursi  dengan  perolehan  suara sebanyak  11,  11  %,  Gerindra  sebanyak  3  kursi dengan  perolehan  suara  sebanyak  3,70  %, Demokrat  sebanyak    8  kursi  dengan  perolehan suara  sebanyak  9,  88  %,  PAN  sebanyak  7    kursi dengan  perolehan  suara  sebanyak  8,  64  %,  PPP sebanyak 6 kursi dengan perolehan suara sebanyak 7,  41  %,  Partai Aceh  29  kursi  dengan  perolehan suara  sebanyak  35,80  %,  Partai  Bulan  Bintang sebanyak 1 kursi dengan perolehan suara 1,23 %, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebanyak 1 kursi dengan perolehan suara 1, 23 %, sedangkan untuk partai PDI-P dan Hanura 0 %.
Dari  ulasan  uraian  diatas,    maka  dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2014 telah terjadi perubahan-perubahan  yang  signifikan  terkait
perkembangan  partai  politik  baik  lokal  maupun nasional  di  Aceh,  baik  secara  kuantitas  maupun secara  kualitas  partai.  Perubahan-  perubahan  ini bisa  saja  disebabkan  oleh  pengaruh  parnas  yang semakin  hari  semakin  meningkat  pengaruhnya, baik  ditingkatan  legislatif  maupun  eksekutif. berangkat dari paparan data diatas menarik untuk dikaji  bagaimana  dinamika  dan  pengaruh  partai politik  nasional  dan  partai  politik  lokal  pada pilkada 2017.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Data yang  dikumpulkan  terutama  berupa  kata-kata, kalimat  atau  gambar  yang  memiliki  arti  lebih bermakna  dan  mampu  memacu  timbulnya pemahaman  yang  lebih  nyata  daripada  sekedar sajian  angka  atau  frekuensi.  Peneliti  menekankan catatan  dengan  diskriptif  kalimat  yang  rinci, lengkap  dan  mendalam  yang  menggambarkan situasi  sebenarnya  guna  mendukung  penyajian data.  Peneliti  berusaha  menganalisis  data  dengan semua  kekayaan  wataknya  yang  penuh  nuansa, sedekat  mungkin  dengan  bentuk  aslinya  seperti pada waktu dicatat (Sutopo, 2002: 40).

## Subjek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di    lakukan  di Provinsi  Aceh,  Pemilihan  subjek  penelitian dilakukan  dengan  tehnik purposive  random sampling dengan memilih beberapa informan yang merasa  lebih  tau  mengenai  masalah  penelitian (Sugioyono, 2011: 85). Dalam penelitian kualitatif
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 140-149 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
cenderung  menggunakan  teknik  cupiklan  yang bersifat selektif dengan menggunakan pertimbangan  konsep  teoritis  yang  digunakan, keingintauan pribadi peneliti, karakteristik empiris dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Partai Politik Dalam Dinamika
Partai  politik  dalam  akan  mudah  dipahami dengan melihat beberapa definisi para ahli terkait dengan partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan  yang  melihat  ada  hubungan  antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik  sebagai  upaya  suatu  sistem  politik  untuk mengatasi  krisis  yang  ditimbulkan  dengan perubahan  masyarakat  secara  luas.  Ketiga,  teori pembangunan  yang  melihat  partai  politiksebagai produk  modernisasi  sosial  ekonomi  (Ramlan Surakti, 1992: 113).
Berangkat  dari  anggapan  bahwa  dengan membentuk  wadah  organisasi  partai  politik  bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Miriam Budiardjo, 2008: 403).
Dari  penjabaran  diatas  dapat  disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan  dan  menjadi  penghubung  antara masyarakat  sipil  dengan  pemerintah,  yang memberikan  informasi  secara  bottom  up  maupun
top down.

## Pemilukada
Dalam kehidupan pemilukada akhir-akhir ini, tampak  adanya  perseturuan  dan  persaingan  yang tidak  sehat,  termasuk  dalam  pelaksanaan  pilkada gubernur,  bupati  maupun  walikota.  Kebanyakan dalam  proses  pilkada  tersebut  terjadi  ketidak puasan  pihak-pihak  yang  berkompotisi,  karena adanya persaingan yang tidak sehat. Hal ini dapat mengakibatkan tercorengnya kemurnian demokrasi  politik  yang  terbangun  dari  nilai-nilai persatuan  dan  kesatuan.  Hiruk  pikuk  dan  segala macam  hingar  bingar    yang  terjadi  dalam  proses demokrasi  politik  tersebut  setidaknya  telah menyedot  perhatian  masyarakat    sehingga berdampak  negative  dalam  keikutsertaan  anggota masyarakat  dalam  menyalurkan  aspirasinya. Bahkan  praktek-praktek  politik  yang  bernuansa- politik  transaksional,  sudah  dianggap  sebagai sesuatu hal yang wajar oleh sebagian elite politik. Padahal  masalah  tersebut  secara  hakiki  dapat merusak  tatanan  nilai  demokrasi  politik  yang sesungguhnya.  Karena  sebagai  musuh  bersama, maka  siapapun  pelakunya  harus  diperangi  secara bersama-sama  pula  dalam  rangka  mewujudkan politik  local  yang  sehat  (Sudirman  741;  2012). Karena  itu,  dalam  pemilukada  perkembangan demokrasi  ditandai  oleh  3  (tiga)  prasayarat  yaitu pertama,  kompetisi  didalam  memperebutkan  dan mempertahankan  kekuasaan;  kedua,  partisipasi masyarakat;  ketiga,  adanya  jaminan  hak-hak  sipil dalam politik (Marijan, 2010;83). Sehingga  ruang pemilu  dimana  sebuah  nilai  demokrasi  tersebut hadir,  akan  melahirkan  atmosfir  demokrasi  dan terwujud  secara  kongkrit  pada  kehidupan
kemasyarakatan dan dirasakan oleh siapa saja yang melihat dan terlibat didalamnya. Di negara-negara yang  menganut  paham  demokrasi,  gagasan mengenai  partisipasi  rakyat  mempunyai  dasar ideologis  bahwa  rakyat  berhak  turut  menentukan kebijaksanaan umum (public policy).

## Politik Menjelang Pemilukada
Pada tahun 2017, Provinsi Aceh menyelenggarakan  pemilukada  serentak  dengan memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota di dua puluh Kabupaten Kota di Aceh, yaitu Aceh Timur, Pidie, Aceh  Utara,  Aceh  Sigkil,  Nagan  Raya,  Aceh Tenggara,  Simeulue,  Langsa, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh  Barat Jaya, Aceh  Barat,  Nagan  Raya, Aceh  Besar,  Bireun,  Sabang,  Banda Aceh,  Bener Meriah,  Gayo  Lues,  Lhokseumawe,  serta  Aceh Tengah.  Pemilukada  tahun  ini  diikuti  pasangan kandidat  lama  mantan  Gubernur  Aceh  seperti Irwandi  Yusuf,  M.  Sc  (mantan  Gubernur  Aceh) berpasangan  dengan  Ir.  Nova  Iriansyah,  H. Muzakkira  Manaf  (Wakil  Gubernur  Aceh) berpasangan  dengan  T.  A  Khalid,  MM,  Dr.  Ir. Tarmizi Karim, M. Sc (Mantan Pj, Gubernur Aceh) berpasangan dengan T. Machsalmina Ali, MM, Ir. Abdullah  Puteh  (mantan  Gubernur  Aceh) berpasangan  dengan  Sayed  Mustafa  Usab  Al Idroes, M. Si, Dr. Zaini Abdullah
(Gubernur/incumbent)  berpasangan  dengan  Ir. Nasruddin,  MM,dan  Tgk.  Zakaria  Saman/  T (mantan  Menhan  GAM)  berpasangan  dengan  T. Alaidin  Syah,  M.  Eng.  Pasangan  Zakaria  Zaman dan T. Alaidin  Syah  /Zakat  sebagai  satu-  satunya kandidat  baru  yang  maju  lewat  jalur  independet.
Kehadiran  Zakaria  Saman  dan  T.  Alaidin  Syah (disingkat  Zakat)  dalam  bursa  pencalonan Gubernur  Aceh  periode  2017-  2022  membuat suasana  publik  di Aceh  semakin  menarik  karena pasangan  tersebut  sering  melontarkan  kata  kata guyonan dan kontroversinya di media massa.

## Dinamika Politik Pasca Perdamaian
Sejak masa damai berlansung, kondisi politik di Aceh mengalami perubahan signifikan, dimana perjuangan  politik  tidak  lagi  dilakukan  melalui gerakan  senjata  akan  tetapi  dilakukan  melalui aktifitas  politik  dengan  menempatkan  orang- orangnya di lembaga eksekutif dan legislatif. Maka itu, elit politik yang sebelumnya bergabung dalam Gerakan Aceh  Merdeka  atau  gerakan  sipil  pasca perdamaian  berlomba-lomba  mendirikan  partai politik  lokal,  seperti  Partai  Aceh  (PA),  Partai Naggroe Aceh (PNA), Partai Daulat Aceh (PDA), dan Partai  Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) dan  lainya.  Dengan  banyaknya  partai  lokal sehingga  membuat  dinamika  politik  di  Aceh semakin tajam, diama masing- masing partai saling merebut pengaruh.
Sebagai  daerah  bekas  konflik,  setiap pemilukada aksi teror dan intimidasi sering terjadi kala  itu,  semisalnya  pada  pemilu  tahun  2014,  di Aceh Utara, terjadinya penembakan terhadap salah seorang  calon  anggota  legislatif  PNA,  dan pembakaran  posko  Partai  Nasdem  dan  PNA  di Alue Awe, Geuredong Pase, Aceh Utara, pagi tadi (Serambi Indonesia, 5 Maret 2014).
Dari  berbagai  dinamika  politik  yang  terjadi pasca  perdamaian  kala  itu,  ternyata  belum  bisa mewujudkan  rasa  aman  bagi  seluruh  masyarakat dalam hal, partisipasi politik baik memilih maupun
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 140-149 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
dipilih.  Namun  rasa  aman  itu  ada  dalam  tubuh
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang direpresentasikan  sebagai  partai Aceh,  maka  kala itu,  siapa  saja  yang  menantang  atau  mencoba bersaing  dengan  partai  tersebut  baik  sebelum maupun  sesudah  pemilu  berlangsung  ini  akan menjadi  ancaman  tersendiri  bagi  pihak  yang bersangkutan.
Selain  itu  keadaaan  pacsa  konflik  dengan dinamika  yang  terjadi  di  Aceh  seolah mempersempit  bahkan  menghambat  tumbuhnya demokrasi  secara  baik.  Tidak  hanya  itu,  sebagai akibat  dari  ancaman  yang  terjadi  kala  itu  juga memberikan  dampak  pada  ruang  gerak  politik nasional  untuk  menjejaki  politik  Aceh,  tentunya hal  ini  menjadi  landasan  bahwa  partai  politik nasional  kala  itu  belum  siap  bersaing  secara signifikan dalam pemilu di untuk memperebutkan tampuk kepemimpinan Aceh kala itu.

## Hubungan  Partai  Lokal  Dengan  Partai Nasional
Megenai  partai-partai  politik  nasional ditingkatan  lokal  pada  saat  ini  berdasarkan amanatan  peneliti  lebih  mengurus  kepentingan golongannya  sendiri  dan  melakukan  manuver politik  antar  partai  hanya  untuk  jabatan  dan pendapatan.  Padahal  menurut  Mochtar  Pabottingi tiap  partai  politik  haruslah  benar-benar  partai politik  dengan  konstituen  nyata  dalam  kontinum aspirasi  politik  yang  memang  hidup  atau  masih hidup  dalam  nasion,  bukan  hanya  sekedar pengatasnamaan  yang  menipu  rakyat.  Dengan demikian, partai-partai politik seolah tidak berakar, tidak punya garis dan konsistensi politik tersendiri, dan  tidak  independen  seperti  yang  dibentuk  dan
dibiayai  oleh  kelompok  Cendana  jelas  tak  bisa dikategorikan  sebagai  partai  politik  dalam kalkulasi  demokrasi.  (Mochtar  Pabottingi,  2007; XXXV).
Pada  kenyataannya  partai  politik  baik nasional  ditingkat  lokal  tidak  mencerminkan aspirasi  masyarakat  menunjukan  bahwa  sistem representasi  politik  yang  sedang  berlangsung bersifat  asimetris.  Representasi  politik  sedang diterpa krisis dan ketidakseimbangan kepentingan. Partai  politik  nasional  tidak  menimbang-nimbang semua  kebutuhan  konstituennya  ditingkat  lokal. Partai  politik  nasional  lebih  berat  sebelah  pada kepentingan  elit  pusat  dari  pada  kebutuhan masyarakat lokal.
Dilain sisi adanya partai lokal diharapkan bisa menjadi  sebuah jawaban  akan  kebuntuan  aspirasi masyarakat  yang  tidak  kunjung  terjawab  secara koprehensif oleh pemerintah pusat, sayangnya ini juga tidak menjadi skala prioritas para elit politik lokal  apalagi  nasional,  dimana  kebanyakan  dari para elit hanya menggunakan partai politik sebagai sarana untuk menerjemahkan kepentingan mereka sendiri  bahkan  tidak  sensitif  terhadap  aspirasi masyarakat.  Namun  saat  mendekati  pemilukada barulah  kaum  elit  politik  ini  bicara  soal  rakyat seolah  ingin  menampung  aspirasi  walhasil  rakyat terus  terbodohi  dengan  gombalan  retorika  untuk menerjemahkan kepentingan politiknya.
Kemudian  pendirian  dan  keberadaan  partai lokal  juga  memiliki  kendala  tersendiri  yang disebabkan oleh ketidak mampuan elit lokal untuk mengontrol  dan  mengelola  perlok  dengan  baik berpotensi  memunculkan  oligarki  baru  ditingkat lokal atau rentan dibajak oleh kekuatan oligarki di pusat  bahkan  berujung  pada  perpecahan.  Sebagai
contoh  konflik  internal  partai  Aceh  saat Musyawarah  Partai Aceh  Bansigoem Aceh  2016, di  Hotel  Grand  Aceh,  Minggu  (10/04/16)  lalu. Akibatnya,  suatu  keuntungan  bagi  parnas  untuk masuk dalam ranah politik Aceh.
Dengan  demikian,  jika  berbicara  tentang hubugan antara partai lokal dan nasional di Aceh tentunya  kita  harus  membagi  dua  fase  dimana dulunya  partai  lokal  bersaing  ketat  dengan  partai nasional memperebutkan kursi kepemimpinan dan bahkan  sangat  dipercaya  dikalangan  masyarakat Aceh sehingga berhasil mencoret eksitensi parnas dalam ranah perpolitikan lokal, namun sayangnya kini berbanding terbalik dimana hubungan parlok dan  parnas  semakin  harmonis  atas  nama kepentingan  masing-masing  partai,  maka  sudah lumrah  terjadi  apabila  partai  lokal  kini  mulai berkualisi  dengan  partai  nasional  hal  ini  dapat terbukti  ketika  mencermati  pesta  demokrasi  2017 lalu.
Seperti  Menurut  Musriadi  yang  merupakan salah  seorang  politisi  partai amanat  nasional  kota Banda Aceh  mengatakan  bahwa  hubungan  partai lokal  dengan  partai  nasional  cair  sekali.  Inikan konteknya politik maka semua kemungkinan akan terjadi  baik  berkoalisi  maupun  tidak  berkoalisi. Sehingga dinamika ini akan berjalan sesuai dengan perkembangan  kepentingan  partai  baik  parlok maupun parnas.

## Konflik Elit Internal Partai
Pascakonflik  vertikal  Aceh-Pusat  malah menimbulkan  konflik  baru  secara  horizontal. Dimulai  pada  Pilkada  Aceh  tahun  2006,  selain terpilih Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar
representasi GAM/Komite Paeralihan Aceh (KPA)
dan SIRA, melalui jalur perseorangan (independen)  menjadi  awal  keretakan  elite GAM/KPA. Berlanjut pasca terbentuk partai lokal (parlok)  GAM/KPA,  yaitu  Partai  Aceh  (PA).  Di mana  pada  Pemilu  2009  demi  pragmatisme kekuasaan  berkonflik  dengan  sayap  politiknya, civil  society,  seperti  SIRA  dan  SMUR,  karena pembentukan  parlok  SIRA  dan  PRA.  Padahal,  di era  konflik  saling  mendukung  melawan  rezim otoriter Pusat.
Hingga  kini,  konflik  internal  GAM/KPA/PA juga  semakin  terbuka,  dalam  hal  ini  kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah Partai Aceh Bansigoem Aceh 2016, di Hotel Grand Aceh, Minggu (10/04/16) lalu, apapun penyebabnya jelas bukan  merupakan  pelajaran  politik  yang  kurang baik.  Karena,  Pertama,  Partai Aceh  adalah  partai yang paling berkuasa di Aceh sekarang ini, karena dalam  Pilkada  2007  dan  Pilkada  2012  telah diberikan  amanah  oleh  rakyat  Aceh  untuk memimpin provinsi “Serambi Mekkah”, sehingga mereka  menempatkan  banyak  kadernya  sebagai kepala  daerah  dan  duduk  di  DPR  Aceh  baik  di tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Jadi, seharusnya  Partai  Aceh  sudah  memiliki mekanisme  resolusi  konflik  dalam  internal partainya. Faktanya, kericuhan jelas menggambarkan  Partai  Aceh  belum  memiliki mekanisme resolusi konflik tersebut.
Konsekuensinya,  perpecahan  GAM/KPA/PA ini telah menjadi momok. Dapat dilihat menjelang Pilkada  Aceh  2017,  ketika  para  Tuha  Peut  PA, seperti Doto dan Zakaria Saman (Apa Karya) yang ikut mencalonkan diri sebagai gubernur, meskipun bukan  melalui  “kenderaan”  PA.  Sedangkan,
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 140-149 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Mualem  diusung  melalui  PA.  Setali  tiga  uang dengan  Irwandi  yang  mencalonkan  diri  melalui calon independen, karena polemik di internal PNA. Apalagi,  berdasarkan  Pasal  91  ayat  (2)  UUPA, PNA  tidak  memenuhi  syarat  mengajukan  calon karena  tidak  memperoleh  minimal  15%  jumlah kursi  DPRA.  Realitas  ini  menjadikan  “organisasi penguasa”  dan  kesejahteraan  rakyat  semakin mengkhawatirkan.
Karena itu, logika  yang paling realistis akan dinamika perkembangan perpolitikan Aceh saat ini adalah  semakin  terbukanya  peluang  parnas  untuk melakukan  kolaborasi  dengan  partai  lokal.  Atau bisa  juga  parnas  bersatu  mengusung  calonnya sendiri,  karena  eksitensi  dan  akuntabelitas  partai lokal  yang  kian  merosot  sehingga  semakin menunjukkan  bangkitnya  parnas  dalam  ranah perpolitikan di Aceh. Selain itu realitas penguasa di Aceh  juga  cenderung  hanya  menggunakan  sikap pragmatic  paradigma.  Kepentingan  hanya  untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan, bukan mempertanggungjawabkan  dan  mewujudkan kesejateraan  rakyat.  Sementara,  yang  belum berkuasa akan merebut kekuasaan, bahkan dengan “membelah”  Aceh  sekalipun,  seperti  isu pemekaran ALA-ABAS. Sementara kesejahteraan rakyat hanya menjadi stereotype para elite.
Namun menurut pandangan peneliti, sayangnya  elite  Aceh,  niscaya  menanggalkan pragmatisme  semata.  Tetapi,  menggunakan  opsi mixed  (campuran  grounded  dan  pragmatic). Siapapun dapat merebut kekuasaan untuk menjadi gubernur,  bupati,  dan  walikota  pada  Pilkada. Namun,  dalam  membangun  Aceh  niscaya berdasarkan  fondasi  kebijakan  (policy)  dari  nilai- nilai  dan  asas-asas  keislaman,  moral  MoU
Helsinki,  dan  kesepakatan  seluruh  komponen rakyat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dinamika  politik  di Aceh  pasca  perdamaian mengalami  perubahan  jika  dibandingkan  dengan kondisi  Aceh  sebelum  MoU  Helsinki.  Jika  pada masa  sebelumnya,  kondisi  Aceh  mengalami konflik  berkepanjangan  dengan  munculnya Gerakan  pemberontakan  GAM  selama  kurang lebih  30  tahun  lamanya.  Sejak  masa  damai berlansung,  kondisi  politik  di  Aceh  mengalami perubahan  signifikan,  dimana  perjuangan  politik tidak lagi dilakukan melalui gerakan senjata akan tetapi  dilakukan  melalui  aktifitas  politik  dengan menempatkan  orang-orangnya  di  lembaga eksekutif dan legislatif. Maka itu, elit politik pasca perdamaian  berlomba-lomba  mendirikan  partai politik  lokal.  Dengan  banyaknya  partai  lokal membuat dinamika politik di Aceh semakin tajam. Dilain  sisi  elit  pusat  juga  cenderung  ingin memegang  tampuk  kepemimpinan  Aceh  untuk memperkuat  mesin  politiknya  ditingkat  nasional. Maka mualailah terbentuk perselisihan baru antara elit  pusat  dan  daerah  yaitu  persaiangan  politik antara  partai  lokal  dan  nasional.  Meskipun demikian  yang  perlu  kita  garis  bawahi  dalam dinamika  perseteruan  antara  partai  lokal  dan nasional  di  Aceh  adalah  perseteruan  secara horizontal  antara  elit  di  masing-masing  kubu  dan ini  cenderung  pada  lapisan  bawah  kepengurusan partai.  Dengan  demikian,  jika  berbicara  tentang dinamika antara partai lokal dan nasional di Aceh tentunya  kita  harus  membagi  dua  fase  dimana dulunya  (Sebelum  pilkada  2017)  partai  lokal
bersaing ketat dengan partai nasional memperebutkan  kursi  kepemimpinan  dan  bahkan sangat  dipercaya  dikalangan  masyarakat  Aceh sehingga berhasil mencoret eksitensi parnas dalam ranah  perpolitikan  lokal,  namun  sayangnya  kini berbanding  terbalik  dimana  hubungan  parlok  dan parnas  semakin  harmonis  atas  nama  kepentingan masing-masing partai.
Karena itu, logika  yang paling realistis akan dinamika perkembangan perpolitikan Aceh saat ini adalah  semakin  terbukanya  peluang  parnas  untuk melakukan  kolaborasi  dengan  partai  lokal.  Atau bisa  juga  parnas  bersatu  mengusung  calonnya sendiri,  karena  eksitensi  dan  akuntabelitas  partai lokal  yang  kian  merosot  sebagai  akibat  dari pepecahan  elit  sehingga  semakin  menunjukkan bangkitnya  parnas  dalam  ranah  perpolitikan  di Aceh. Pada akhirnya dinamika politik Aceh terkini menuai pengaruh  yang  cukup signifikan terhadap hasil kolaborasi partai lokal dengan partai nasional hal  ini  dapat  terbukti  ketika  mencermati  pesta demokrasi  2017  lalu.  Sebagai  kesimpulan,  hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika perkembangan  politik  antara  parlok  dan  parnas memiliki dinamika yang cukup dinamis. Dinamika ini  sangat  dipengaruhi  oleh  hal  yang  mendasar dalam politik yaitu kepentingan. Antara parlok dan parnas  ditingkat  kabupaten  kota,  provinsi,  dan nasional  memiliki  kepentingan  yang  berbeda. Disisi lain dinamika antara parlok dan parnas ada pada tatanan ideologi kepartaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardji, Meriam. (2008). Dasar- Dasar Ilmu Politik. Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Marijan,  Kacung.  (2010). Sistem  Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde  Baru .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Mochtar Pabotitingi. (2007). Pengantar Untuk Partai  &  Parlemen  Lokal  Era  Transisi Demokrasi  di  Indonesia .  Jakarta:  LIPI Press, 2007, XXXV.
Sudirman.  (2012). Dinamika  politik  lokal dalam  Social  capital  (modal  sosial) .
Academika Untat.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian
Pendidikan  Kuantitatif,  Kualitatif,  R  @ D . Bandung: Alfabeta.
Surbakti,  Ramlan.  (1992). Memahami  Ilmu Politik .  Jakarta:  Gramedia  Widya Sarana.
Sutopo,  H.  B.  (2002). Metodologi  Penelitian Kualitatif  Dasar  Teori  dan  Penerapan Dalam Penelitian . Surakarta: NS Press.
 How to cite this paper :
Nur,  M.,  Usman,  U.,  &  Safwadi,  I.  (2018).
Dinamika  Politik  Partai  Lokal  dan Nasional  Pada  Pemilukada  di  Aceh, Tahun  2017. Jurnal  Humaniora , 2 (2),
140-149.