## Praktik Oligarki dalam Pertambangan Pasir Laut Pada Reklamasi Makassar New Port
Suhardi, Riaty Raffiudin Universitas Indonesia e-mail: suhardi02@ui.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  relasi  oligarki  dalam  bentuk  aliansi predatoris  dalam  pertambangan  pasir  laut  pada  reklamasi  Makassar  New Makassar (MNP). Vedi  Hadiz dan Robison, yang menggambarkan oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya. Penelitian ini menggunakan teori oligarki  Robison-Hadiz  dan  Winters  untuk  memahami  pengakumulasian kapital  dan  pertahanan  kekayaan  (wealth  defense).  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif,  dengan  cara  mengumpulkan  data  primer melalui  wawancara  mendalam  dan  analisis  dengan  data  sekunder  melalui kajian  literatur.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  oligarki  dalam bentuk  aliansi  predatoris  ini  terjadi  karena  adanya  relasi  politik  dan ekonomi  (pemerintah  dan  pengusaha)  dengan  tujuan  menguasai  dan mempertahankan  sumber  daya  alam  yang  bertumpu  pada  regulasi kebijakan  politik.  Peruntukan  reklamasi  yang  dicanangkan  mencakup kepentingan  pengusaha  yang  mempunyai  koneksi  dengan  pemerintah daerah  dan  memanfaatkannya  untuk  bisnis.  Sumber  daya  kekuasaan  dari pemerintah  dengan  mudah  memberikan  suatu  hak  monopoli,  konsesi,  dan perlindungan  keamanan.  Dengan  demikian,  relasi  oligarkis  politik  dan bisnis  menciptakan  konfigurasi  kekuasaan  yang  digunakan  sebagai instrumen pertahanan kekayaan.
Kata Kunci : Oligarki, Aliansi Predatoris, Pertambangan Pasir Laut, Reklamasi

## PENDAHULUAN
Reklamasi  tengah  menjadi  salah  satu  isu kepentingan  elite  politik  yang  terjadi beberapa  tahun  belakangan  di  Indonesia. Agenda  tersebut  memiliki  kaitan  terhadap tarik  menarik  kepentingan  yang  politis antara elite politik dan para pemilik modal serta  berdampak  signifikan  terhadap  kebi- jakan pembangunan. Dalam situasi terbaru
terkait reklamasi, pemerintah pusat menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 26  Tahun  2023  tentang  Pengelolaan  Hasil Sedimentasi  di  Laut.  Jika  ditelisik  aturan tersebut  cenderung  melegalkan  penamba- ngan  pasir  laut  yang  telah  dilarang  sejak tahun  2007  melalui  Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Penge- lolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (50-65) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Kecil  yang  diubah  menjadi  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014. Merujuk isi peraturan  tersebut  yang  mengizinkan  pe- manfaatan  pasir  laut  untuk  pembangunan reklamasi,  infrastruktur,  sarana  dan  prasa- rana, hingga ekspor.
Pembangunan  reklamasi  juga  menjadi sorotan  dalam  tarik  menarik  kepentingan antar  aktor  seperti  yang  terjadi  di  Kota Makassar,  Sulawesi  Selatan.  Salah  satu perubahan  politik  di  tingkat  lokal  dapat dilihat  pada  pembangunan  reklamasi  di Makassar  yang  menjadi  sorotan  karena adanya conflict  of  interest .  Reklamasi tersebut  melibatkan  sejumlah  elite  politik lokal  dengan  pengusaha.  Hal  ini  menim- bulkan  adanya  sejumlah  polemik  di  mana reklamasi  menjadi  ajang  pertaruhan  ekon- omi  politik  di  tataran  elite  dan  pemilik modal.  Hubungan  kuasa  yang  dibentuk oleh pemerintah daerah dengan pengusaha menjadikan  institusi  dan  aturan  formal sebagai  instrumen  dalam  mengakumulasi dan  mempertahankan  sumber  daya  ekon- omi dan politik (Mudhoffir, 2020).
Penambangan  pasir  laut  di  perairan  Sper- monde  dilakukan  pada  Februari  hingga Oktober  2020  digunakan  untuk  bahan penimbunan  proyek  strategis  Reklamasi Makassar New Port (MNP). Pembangunan MNP  merupakan  salah  satu  Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah diatur melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembang- unan Proyek Strategis Nasional, kemudian diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor 58  Tahun  2017.  Sebelumnya,  rencana pembangunan MNP telah ada dalam Pera-
turan  Menteri  Perhubungan  Nomor  92 Tahun  2013  tentang  Rencana  Induk Pelabuhan  Makassar.  Oleh  karena  itu, stakeholder pemerintah pusat maupun dae- rah  menjamin  berjalannya  tahapan  proyek MNP dengan lancar.
Hasil  dari  tambang  pasir  laut  merupakan sumber  material  pembangunan  MNP  dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nom- or  2  Tahun  2019  tentang  Rencana  Zonasi Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (RZWP3K) Sulawesi Selatan Tahun 2019- 2039.  Pembangunan  MNP  diawasi  langs- ung oleh perusahaan negara yaitu Pelindo. MNP  dicanangkan  sebagai  pelabuhan terbesar di belahan Indonesia Timur deng- an  luas  1.428  Ha.  Dalam  tahapan  mega proyek  ini,  Pelindo  kerja  sama  kontrak dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian  PT  PP  join  operasional  dengan PT  Royal  Boskalis  asal  Belanda  untuk mengerjakan  pengerukan  pasir  laut  di  pe- rairan  Spermonde  dengan  nilai  kontrak sebesar 75 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah.  Pelindo  juga  bekerja  sama  dengan perusahaan lokal untuk penyedia pasir laut yakni  PT  Banteng  Laut  Indonesia  dan  PT Alefu  Karya  Makmur.  Dari  dua  perusa- haan  lokal  tersebut,  PT  Banteng  Laut Indonesia  disinyalir  berafiliasi  dengan mantan  Gubernur  Sulawesi  Selatan,  yakni Nurdin Abdullah.
Jatam  dan  Walhi  Sulawesi  Selatan  (2021) dalam  keterangannya  mengatakan  keterli- batan  Nurdin  Abdullah  selaku  gubernur dalam sejumlah proyek dan perizinan yang berbau  nepotisme.  Pengaruh  dari  Nurdin
Praktik Oligarki dalam... | 52
Abdullah  dari  perizinan  hingga  melolos- kan  tender  PT  Banteng  Laut  Indonesia  ke Pelindo untuk pengadaan pasir laut dikare- nakan  hubungan  yang  terbangun  saat momentum  Pemilihan  Gubernur  2018. Kemudahan perizinan dan pemberian kon- sesi  atas  perusahaan  pertambangan  pasir laut  yang  memiliki  afiliasi  dengan  peme- rintah  daerah  sebagai  fenomena  yang saling  dapat  beririsan  kepentingan  dalam mengakumulasi  kapital.  Kemudahan  regu- lasi  tersebut  tanpa  tindakan  preventif mengindikasikan penggunaan institusi dan aturan  formal  sebagai  instrumen  dalam mengonsentrasikan  kekayaan  dan  mempe- rtahankan kekuasaan.
Dengan  demikian,  baik  pemerintah  dan pengusaha berkepentingan menguasai akses  dan  meraup  keuntungan  sebesar- besarnya  dengan  upaya  seminimal  mung- kin.  Sebagaimana  pemanfaatan  kebijakan pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan  lebih  melalui  kemudahan proses  regulasi  perizinan  dan  pemberian konsesi  sebagai  potensi  dari  akumulasi kapital  dan  mempertahankan  kekuasaan melalui  hubungan-hubungan  yang  oligar- kis. Dalam hal ini konfigurasi yang terjalin telah  mempengaruhi  proses  pengambilan keputusan  sehingga  akan  berakibat  pada inefisiensi.  Hal  demikian  dapat  terjadi sebagai  bentuk  praktik  predatoris 1 yang
1 Pada  term  predatoris  yang  diistilahkan  Vedi  R.
Hadiz  (2005)  adalah  aparat  negara  dan  otoritas publik  yang  menjadi  bagian  dari  birokrat-politik yang  tujuan  utamanya  adalah  mengonsentrasikan kekayaan  politik  dan  ekonomi  mereka  sendiri. Kehidupan  ekonomi  dikendalikan  dengan  peng- gunaan kekuasaan ketimbang ditata dengan aturan- aturan,  dan  lebih  memikirkan  alokasi  daripada
terjalin  antara  pemerintah  dan  pengusaha. Dengan  kekuasaan  yang  lebih  luas  di bawah otonomi daerah, memudahkan dae- rah untuk menerbitkan izin-izin eksploitasi sumber daya alam bagi kepentingan peng- usaha di dalam areal konsesi.
Penelitian ini akan mengkaji aliansi preda- toris  yang oligarkis antara pemerintah dan pengusaha  dalam  penambangan  pasir  laut sebagai  bahan  material  reklamasi  MNP pada  tahun  2020.  Penelitian  ini  penting untuk dikaji karena melihat perubahan dal- am  desentralisasi  sebagai  lanskap  politik baru  yang  memberikan  keleluasaan  pada daerah untuk pembangunan dan mengelola sumber daya alam daerahnya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Studi Aspinall dan As’ad, memperlihatkan fakta  bahwa  keterlibatan  pengusaha  tam- bang  batubara  menjadi political  broker dalam  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada) di  sejumlah  daerah  di  Kalimantan  Selatan dan  Tengah.  Temuannya  mengemukakan bahwa  pengusaha  terlibat  dalam  pilkada dengan  harapan  memperoleh  balas  jasa politik dari penguasa yang terpilih melalui proyek-proyek  pembangunan  di  daerah (2013).  Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa imbal  hasil  setelah  pilkada  adalah  kebija- kan  yang  berpihak  kepada  kepentingan patronase politik.
Studi  lain  As’ad,  mencoba  memperluas analisisnya  terkait  problem  demokratisasi
regulasi. Kekuasaan arbitrer dan represif digunakan untuk mendisorganisasi civil society .
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (50-65) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
yang mengakar kuat oleh perilaku oligarki predator (predatory  oligarchy) sebagai warisan  Orde  Baru  yang  terdesentralisasi di  daerah.  Frasa  oligarki  predator  dijelas- kan As’ad melalui tiga faktor di antaranya:
Pertama, para  aktor  yang  menguasai perekonomian  saat  ini  perilaku  politiknya relatif  sama  dengan  aktor  Orde  Baru. Kedua, pola  relasi  kuasa  yang  terbangun antar  aktor,  baik  di  pusat  maupun  di tingkat  lokal  berwatak  predatoris. Ketiga, pola  pendekatan  yang  digunakan  oleh aktor lokal dalam menjalankan kekuasaan, baik  itu  di  birokrasi  dengan  melakukan praktik rent-seeking .  Pandangannya  mem- adukan  ketiga  faktor  tersebut  mengha- dirkan  kontinuitas  yang  berujung elite capture  corruption di  tingkat  lokal  (As'ad M. U., 2016).
Analisis  lain  juga  dikemukakan  oleh Dicky  Dwi  Ananta,  melihat  praktik oligarki  melalui  jejaring  kekuasaan  preda- toris  dengan  adanya  kelompok politico- business yang  menggunakan  kekuasaan negara  untuk  mengakumulasi  kekayaan, relasi  patronase,  pengerahan  organisasi kekerasan  non-negara  untuk  mengaman- kan  sumber  daya  alam  (2016).  Studi  yang serupa  diteliti  oleh  Mohammad  Ali Andrias  (2019),  bahwa  watak  predatoris pemerintah dan pengusaha lokal berkolab- orasi  untuk  mendapatkan  selisih  keuntu- ngan besar dari hasil anggaran yang sudah dikeluarkan  untuk  berbagai  jenis  proyek pembangunan di daerah. Sedangkan Suaib dan  Zuada  melihat  persekongkolan  antara elite  politik  dan  pengusaha  lokal  sebagai oligarki  predatoris  yang  membawa  dam- pak  merugikan  bagi  masyarakat  Wakatobi
yang sarat akan ketimpangan, konflik sosi- al,  dan  beragam  masalah  lainnya  (2016). Literatur ini berkesimpulan bahwa oligarki menjadi  bentuk  dan  cara kerja dari politik lokal  di  Indonesia.  Setidaknya  hal  ini terindikasi  dengan  operasionalisasi  oligar- ki dalam mengamankan sumber daya mel- alui kekuasaan.

## TINJAUAN TEORETIS
Teori oligarki pada penelitian ini mengacu pada  pandangan  Vedi  R.  Hadiz  dan  Robi- son (2013), yang menggambarkan oligarki sebagai  sistem  relasi  kekuasaan  yang memungkinkan  konsentrasi  kekayaan  dan otoritas  serta  pertahanan  kolektifnya.  Ter- kait  pertahanan  kolektif,  penulis  akan menggunakan pandangan Jeffrey A.
Winters  (2011)  yang  menjelaskan wealth defense atau  pertahanan  kekayaan,  yang berfokus  pada  aktor  oligarki.  Definisi  di atas,  antara  Robison-Hadiz  dan  Winters menjelaskan  adanya  keterkaitan  antara kekuasaan  politik  dan  kepentingan  ekono- mi.  Relasi  oligarkis  mendasari  bekerjanya tatanan ekonomi-politik serta perkembang- an sosial dalam mempertahankan dan mer- eproduksi  suatu  aliansi  predatoris  yakni kelompok  politisi-birokrat  dengan  pengu- saha.  Hubungan  keduanya  terjadi  karena adanya kepentingan bersama dalam meng- akumulasi  serta  mempertahankan  kapital dan otoritas kekuasaan.
Istilah  predatori  bagi  Hadiz  (Hadiz,  2005) adalah  aparat  negara  dan  otoritas  publik yang  menjadi  bagian  dari  birokrat-politik yang  tujuan  utamanya  memusatkan  keka- yaan ekonomi dan politik mereka. Kehidu-
Praktik Oligarki dalam... | 54
pan  ekonomi  dikendalikan  dengan  peng- gunaan otoritas kekuasaan daripada meng- gunakan penataan aturan-aturan, dan lebih memikirkan  alokasi  daripada  regulasi.  Di samping itu, penggunaan kekuasaan arbitrer  dan  represif  untuk  mendisorgani- sasi civil  society .  Istilah  predatori  Hadiz bermula  dari  gagasan “old  predatory interest” yang  dimaknai  sebagai  “aktor lama”  dengan  watak  pemburu  rente  yang terhubung  dengan  rezim  Orde  Baru.  Run- tuhnya  Orde  Baru  tidak  sekaligus  meng- hilangkan watak tersebut yang telah meng- akar  kuat  hingga  ke  tatanan  politik  lokal. Dengan adanya pengaruh watak Orde Baru di  tingkat  lokal,  maka  aktor-aktor  di tingkat  lokal  berpotensi  meniru  kepen- tingan untuk  menjarah uang negara dalam proses  lobi  atau  negosiasi  politik  untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
Selain  Robison  dan  Hadiz,  Konstruksi teoretis  oligarki  Winters  (2020)  dikerang- kakan  dalam  apa  yang  disebutnya  sebagai teori  sumber  kekuasaan.  Perspektif  Win- ters  menitikberatkan  pada  penilaian  atas kapasitas  kekuasaan  di  tingkatan  individu dibandingkan  tingkatan  kolektif.  Winters menuturkan, politik oligarki adalah politik pertahanan  kekayaan  yang  bersifat  relasi- onal.  Bagi  Winters,  perhatian  utama  para orang  kaya  bukan  hanya  sekadar  bebas dari  pencurian  atau  perampokan,  tetapi juga  bagaimana  mempertahankan  kekaya- an mereka agar tidak berkurang. Pertahan- an  kekayaan  bagi  oligark  memiliki  dua komponen,  yakni  pertahanan  kepemilikan (mempertahankan  klaim  dasar  atas  keka- yaan  dan  kepemilikan)  dan  pertahanan pendapatan  (mempertahankan  sebanyak
mungkin  aliran  pendapatan  dan  keuntung- an  dari  kekayaan  tertentu  dalam  kondisi pengamanan kepemilikan tertentu).
Teori oligarki Winters yang mengacu pada pertahanan  kekayaan  ( wealth  defense )  ini digunakan untuk melengkapi teori oligarki Hadiz  dan  Robison.  Perbedaan  mendasar antara  pemikiran  Robison-Hadiz  dan Winters,  mereka  sepakat  ekonomi  telah lama  mendeterminasi  dinamika  politik Indonesia.  Winters  berargumen,  rezim Orde  Baru  menyediakan  fasilitas  bagi sebagian  kecil  individu  untuk  melindungi dan  memperluas  kekayaan  mereka,  yang digunakan  untuk  membangun  strategi pertahanan  kekayaan  melalui  intervensi  di ranah politik. Sementara menurut Robison dan  Hadiz,  akumulasi  kekayaan  di  Indo- nesia terjadi melalui penguasaan lembaga- lembaga publik.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini ditulis dari hasil penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuali- tatif  yang  memberikan  gambaran  men- dalam  mengenai  suatu  gejala  atau  proses melalui pengamatan yang dilakukan terha- dap  subyek  penelitian.  Menurut  Creswell (2014)  pendekatan  ini  membangun  per- nyataan pengetahuan berdasarkan perspek- tif  konstruktif.  Adapun  jenis  penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis. Menurut Neuman (2013), deskriptif analit- is  menyajikan  gambaran  yang  spesifik mengenai  situasi,  penataan  atau  hubungan sosial. Gambaran ini berusaha menganalis- is  dan  menyajikan  fakta  secara  sistematis agar  mudah  dipahami.  Dalam  penelitian
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (50-65) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
ini  menggambarkan  bentuk  relasi  sosial, ekonomi,  dan  politik  antara  pemerintah daerah  dengan  pengusaha  dalam  menga- kumulasi  dan  mempertahankan  sumber daya  yang  ada.  Hal  ini  penting  untuk memberikan  gambaran  relasi  antar  aktor politisi-birokrat  dan  pengusaha  mengenai bentuk  relasi  seperti  apa  yang  dibangun dan  dimanfaatkan  dalam  lanskap  politik baru di tingkat lokal.
Lokasi  penelitian  di  Kota  Makassar  yang menjadi  tempat  dibangunnya  reklamasi Makassar  New  Port.  Penelitian  ini  meng- gunakan  dua  sumber  data  yaitu: Pertama , Data  Primer  yang  diperlukan  untuk  mem- peroleh  informasi  akurat.  Informasi  dasar dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari lapangan  berupa  wawancara  mendalam (indepth  interview) dengan  informan  yang dikategorikan sebagai sumber utama deng- an  tujuan  penelitian. Kedua ,  Data  Sekun- der  yang  diperlukan  dalam  penelitian  unt- uk  melengkapi  informasi  yang  diperoleh dari  sumber  data  primer.  Data  sekunder dapat  berupa  dokumen  resmi  dari  instansi terkait,  literatur,  artikel  online  dan  video terkait masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konfigurasi Kekuasaan Kelompok Predatoris sebagai Upaya Pertahanan Kekayaan
Kasus  pertambangan  pasir  laut  pada  pem- bangunan  reklamasi  di  Kota  Makassar tidak  terlepas  dari  intervensi  kepentingan yang  melibatkan  pemerintah  daerah  dan pengusaha.  Kepentingan  dimaksud  adalah mengenai  arah  kebijakan  dari  perizinan
pertambangan  pasir  laut  yang  sarat  akan relasi  politik  dan  bisnis.  Robison  dan Hadiz  (2005)  berpendapat  bahwa  perkem- bangan  bentuk-bentuk  produksi  dan  kepe- milikan  melahirkan  tidak  hanya  kekuatan- kekuatan  dan  kepentingan-kepentingan yang baru, tetapi juga konflik-konflik baru dalam  perebutan  otoritas  politik  dan  huk- um  sebagai  instrumen  dalam  mengatur mekanisme  pasar  dan  proses  produksi secara lebih luas. Dari pandangan tersebut terlihat  bagaimana  terciptanya  kontestasi yang  ditimbulkan  dari  kekuatan-kekuatan dan  kepentingan-kepentingan  baru  di  ma- na pelibatan institusi-institusi ekonomi dan politik  berkonfigurasi  dalam  relasi  kekua- saan.
Konfigurasi  kekuasaan  terjadi  karena adanya  kesadaran  kolektif  di  kalangan kelompok-kelompok  ekonomi  kuat  untuk menjaga  dan  memperkuat  posisinya  di tengah  masyarakat  yang  kompleks  dan dinamis.  Konfigurasi  kekuasaan  tersebut mencakup  sudut  pandang  yang  mengar- tikulasikan  kebijakan  penguasaan  sumber daya alam dan distribusi kekayaan sebagai suatu  bentuk  pertahanan  terhadap  sejum- lah  ancaman  yang  berbeda.  Kelompok predatoris  ini  memainkan  peran  penting dalam menciptakan konfigurasi kekuasaan yang  sesuai  dengan  kepentingan  mereka. Kelompok-kelompok  ini  secara  sadar membentuk  aturan  dan  kebijakan  yang mendukung posisi mereka dan melindungi kepentingan  bisnis  dari  gangguan  atau intervensi  dari  pihak-pihak  yang  tidak dikehendaki.
Konstruksi  oligarki  Winters  (2011,  2020) dalam politik pertahanan kekayaan (wealth defense) terbagi  atas  dua  komponen  yaitu klaim  atas  kepemilikan  dan  pertahanan pendapatan.  Kepemilikan  dimaksudkan sebagai  pertahanan  klaim  atas  kekayaan sedangkan  pertahanan  pendapatan  adalah mempertahankan sebanyak mungkin aliran dan keuntungan dari kekayaan. Pertahanan ini  sebagai  penguatan  kekuasaan  politik dan  pengalihan  sumber  daya  material kepada kalangan pemegang kekuasaan.
Konfigurasi  kekuasaan  antara  politik  dan ekonomi dalam hal pemerintah dan pengu- saha  adalah  adanya  kemudahan  regulasi yang  dikeluarkan  pemerintah  daerah Sulawesi  Selatan  kepada  para  pengusaha. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2  Tahun  2019  tentang  Rencana  Zonasi Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (RZWP3K)  telah  direvisi  oleh  Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, Nurdin Abdullah.  Perubahan  Perda  tersebut  dila- tarbelakangi  oleh  karena  Perda  sebelum- nya telah melanggar Zona Ekonomi Eksk- lusif  menurut  aturan  dari  pusat.  Hasil revisi  ini  kemudian  yang  dimanfaatkan untuk  mengakomodir  kepentingan  kelom- pok Nurdin Abdullah.
“Peta  zonasinya  direvisi  beberapa  peme- gang  konsesi  pasir  laut  itu  berubah lokasinya.  Itu  ada  dua  versi  cerita  yang saya  tahu,  satunya  bahwa  itu  jarak  Zona Ekonomi  Eksklusifnya  menurut  aturan dari  pusat,  reklamasi  lama  itu  melanggar makanya digeser lewat Perda baru. Perda baru itu lahir di masa kepemimpinan Prof. Nurdin.  Nah  Perda  baru  itu,  asumsi keduanya  dibuat  untuk  mengakomodir
kepentingan  kelompok  dari  Prof.  Nurdin yang dapat konsesi baru di zona baru itu.”
(Tanpa Nama, 2023)
Proses  pengurusan  perizinan  pertamban- gan  pasir  laut  umumnya  bisa  melewati waktu  bertahun-tahun,  namun  perusahaan baru  PT  Banteng  Laut  Indonesia  hanya beberapa  bulan  mendapatkan  konsesi  di zonasi  baru  berdasar  aturan  baru  di  Perda revisi  RZWP3K  tersebut.  Setidaknya  ter- dapat 15 perusahaan  yang terdaftar memi- liki  izin  pertambangan  di  Blok  Spermo- nde.  Empat  di  antaranya  memiliki  izin Operasi  Produksi  yakni  PT  Banteng  Laut Indonesia,  PT  Alefu  Karya  Makmur,  PT Nugraha  Indonesia  Timur  dan  PT  Berkah Bumi  Utama.  Dua  dari  empat  perusahaan tersebut  adalah  perusahaan  milik  tim sukses Nurdin Abdullah.
Kebijakan  Nurdin  Abdullah  memberikan perlakuan  istimewa  terhadap  dua  perusa- haan  tersebut  dalam  memuluskan  perizi- nannya  hingga  berstatus  operasi  produksi. Sedangkan 12 perusahaan yang lebih dulu mengajukan  izin  operasional  terkesan diabaikan. Dua perusahaan tersebut adalah PT  Banteng  Laut  Indonesia  dan  PT  Alefu Karya Makmur  yang kemudian ditetapkan sebagai  pemenang  tender  untuk  penye- diaan  pasir  laut  bagi  proyek  reklamasi MNP. Meskipun pemenang tender ditentu- kan PT Pelindo IV (Persero), namun pene- ntuan  tersebut  diduga  kuat  karena  ada pengaruh dari Nurdin Abdullah.
Selain  terindikasi  menguntungkan  sejum- lah  pihak  yang  dekat  dengan  Gubernur Sulawesi  Selatan  saat  itu,  perubahan  atu-
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (50-65) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
ran dalam RZWP3K juga merugikan pihak lain  yang  terimbas  oleh  zonasi  dalam aturan  tersebut.  Beberapa  pengusaha supplier pasir  laut  dirugikan  setelah  ada- nya zonasi baru yang hanya mengamankan tempat bagi kolega Nurdin Abdullah. Para pengusaha tersebut kehilangan kontraknya dalam  hal  pengadaan  pasir  laut  (Tanpa Nama, 2023).
Dalam  tesis  oligarki  Robison-Hadiz  men- jelaskan  bahwa  akumulasi  kapital  turut terjadi  melalui  penguasaan  lembaga- lembaga  publik  dan  pemanfaatan  akses birokrasi  yang  bertaut  dalam  hubungan negara-bisnis.  Kemudahan  regulasi  yang diterapkan  Nurdin  Abdullah,  merupakan bentuk  hegemoni  oligarki  melalui  jalan nepotisme  dan  patronase.  Para  oligarki berhasil  mendapatkan  hak  istimewa  mela- lui  campur  tangan  elite  yang  menduduki jabatan  di  pemerintahan.  Alhasil,  terjadi penguasaan  material  yang  ekstrem.  Seba- gaimana dikemukakan Korpi (2014), fokus pada  kaum  oligark  dan  oligarki  berakar pada teori sumber daya kekuasaan. Hal itu bermula  dari  distribusi  kapasitas  kekua- saan di kalangan anggota suatu komunitas politik.  Menurutnya  semua  bentuk  kekua- saan  yang  penting-bagaimana  perpaduan- nya,  siapa  memiliki  kekuasaan  dan  dalam skala apa, serta bagaimana distribusi keku- asaan diubah-sulit untuk dinilai.
Temuan  penelitian  ini  membuktikan  kon- struksi wealth  defense ,  di  mana  terdapat dua  komponennya  yaitu  klaim  atas  kepe- milikan dan pertahanan pendapatan. Klaim atas  kepemilikan  diawali  dari  bagaimana distribusi  kebijakan  yang  memudahkan
regulasi bagi pertambangan pasir laut yang dimenangkan  tendernya  oleh  perusahaan atau pengusaha terdekat  Nurdin  Abdullah. Proyek  tambang  pasir  laut  secara  tidak langsung telah diklaim oleh Nurdin Abdu- llah melalui kolega pengusahanya. Dengan klaim  tersebut  pula,  artinya  keuntungan ekonomi  dari  proyek  tersebut  mengalir  ke perusahaan  orang  dekat  Nurdin  Abdullah dan  kepada  Nurdin  Abdullah  sendiri sebagai gubernur dan aktor di balik aliansi predatoris.

## Kekuasaan Koersif Sebagai

## Bentuk Dominasi Oligarki dalam Mengonsentrasikan Kapital dan Kekuasaan
Dalam  menjaga  konfigurasi  kekuasaan, kelompok  oligarki  predatoris  kerap  kali menggunakan berbagai aparatus pengama- nan yang dimilikinya. Bahkan tidak jarang terjadi  pengerahan  aparat  keamanan  yang dibawahi  langsung  oleh  pemerintah.  Hal ini  menjadi  salah  satu  dinamika  umum yang  dapat  ditemui  saat  ini.  Dalam  kont- eks  ini,  tindakan  yang  digunakan  oleh aparat keamanan tersebut cenderung koer- sif atau menekan atas legitimasi kekuasaan yang  dimiliki.  Pendekatan  ini  sesuai dengan  karakteristik  dari  oligarki  yang dikemukakan  Hadiz  dan  Robison  merujuk pada  “akumulasi  primitif”  (Marx,  2004).
Proses akumulasi inilah yang menjadi ins- trumen dari ekstra-ekonomi yang bergerak melalui  kekuasaan  politik,  birokrasi,  serta instrumen  kekerasan  oleh  negara.  Oleh karena itu, instrumen tersebut disebut pula sebagai kapitalisme predatoris.
Kasus  pertambangan  pasir  di  perairan Pulau Kodingareng sejak awal telah meny- ita perhatian sejumlah LSM yang bergerak dalam  bidang  lingkungan  hidup  maupun hukum. Upaya advokasi di lapangan men- dapatkan  pengawalan  oleh  sejumlah  apa- rat. Tidak saja terhadap para aktivis, nela- yan  dan  masyarakat  di  Kodingareng  pun tidak  lepas  dari  tindakan  kekerasan  dan ancaman.
Perwakilan  LBH  Makassar  membenarkan tindakan  kekerasan  dan  ancaman  tersebut. Perwakilan  tersebut  mengatakan  terjadi pengrusakan sejumlah perahu nelayan dan juga  ada  begitu  banyak  penangkapan  ter- hadap  nelayan  yang  melakukan  aksi  pro- tes. Kesaksian serupa disampaikan perwa- kilan  Aliansi  Selamatkan  Pesisir  (ASP), yang  menuturkan  tindakan  represif  aparat tidak  berakhir  pada  pengrusakan  perahu nelayan  tetapi  juga  terjadi  penembakan dengan  menggunakan  peluru  karet  terha- dap nelayan.
Nelayan  di  Kodingareng  diperhadapkan pada  intimidasi  dan  kriminalisasi  dengan tuduhan  yang  bermacam-macam.  Ada yang  ditahan  karena  merobek  uang  dari perusahaan  karena  tidak  mau  menerima uang  dari  perusahaan  yang  kemudian diperiksa lalu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena menghina rupiah seba- gai simbol negara. Ada juga kasus di mana nelayan-nelayan  yang  protes  mengusir kapal  Boskalis  yang  mengeruk  pasir  dita- ngkap  di  tengah  laut  atau  nelayan  yang didatangi  rumahnya  oleh  Polairud  dan mencari keluarga serta menggeledah tanpa
menjelaskan  isi  perkara  yang  di  mana tidak sesuai dengan prosedur hukum acara.
LBH  Makassar  mencatat  terdapat  puluhan orang  yang  dipanggil  oleh  polisi  terkait aksi  protes  dan  belasan  lainnya  termasuk mahasiswa  yang  pernah  ditangkap.  Maha- siswa yang ditangkap adalah mereka  yang pernah  ikut  aksi  protes  bersama  kapal nelayan  di  tengah  laut.  Tindakan  represif pihak  kepolisian  tidak  saja  terjadi  ketika aksi  protes  berlangsung,  menurut  kesak- sian  masyarakat  ada  banyak  polisi  yang sering  datang  ke  pulau  untuk  mencari warga yang diduga terlibat aksi protes ter- hadap aktivitas tambang.
“Kalau  bukan  5  sampai  6  orang  maha- siswa  pernah  ditangkap  karena  ikut  di kapal  nelayan  yang  protes  oleh  polisi  di tengah  laut.  Mereka  ditangkap  dan  diba- wa  ke  Polairud  dan  ditahan  semalaman karena  kasus  Kodingareng.  Jadi  memang polisi  sebagai  penegak  hukum  sangat  ter- lihat  keberpihakannya  pada  perusaha-an di mana hukum digunakan untuk menakuti warga  demi  meredam  protes.  Termasuk menjadi  alat  hukum  untuk  bernegosiasi.” (AAP, 2023)
Selain  menggunakan  unsur  kekuatan  neg- ara,  ada  pula  kekuatan  non-negara  seperti preman yang dimobilisasi untuk mencipta- kan  konflik  di  tengah  masyarakat.  Masy- arakat  (kelompok  pro  dan  kontra)  dibuat berkonflik.  Kelompok  pro  tambang  men- jadi perpanjangan tangan perusahaan, per- panjangan  tangan  polisi  juga  yang  ber- pihak  pada  perusahaan  untuk  mengiden- tifikasi  siapa  saja  yang  menjadi  motor penggerak  yang  cukup  kuat  di  bawah
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (50-65) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
(kelompok  kontra).  Kemudian  mereka dikriminalisasi,  dengan  cara  ditakut-takuti dengan  surat  panggilan  atas  dugaan  peng- rusakan, penghasutan dan lain sebagainya.
LSM menerima banyak laporan dan keluh- an  dari  warga,  sebab  mengadukan  perma- salahan tersebut ke pemerintah tidak men- emui  titik  terang,  malah  dibalas  dengan tindakan  semena-mena.  Sebelum  adanya intimidasi  dan  kekerasan,  upaya  meredam aksi  protes  pernah  dilakukan  dengan  dua cara. Pertama, penghentian  kiriman  solar ke  pulau.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meng- hambat  aksi  di  laut  sehingga  nelayan  pun tak  memiliki  akses  kecuali  dengan  tenaga manual. Kedua, pengerahan  puluhan  pre- man  menggunakan  dua  kapal  dan  lima sekoci  dengan  dalih  sosialisasi  program partai  politik,  namun  tindakan  itu  cepat disadari oleh nelayan dengan berkumpul di dermaga sehingga para preman urung mer- apat.
Kesaksian di atas merupakan contoh baga- imana  konstruksi  kekuasaan  yang  diben- tengi  dengan  kekuatan  represif.  Pendeka- tan  pengamanan  proyek  semacam  ini  su- dah  menjadi  realitas  umum  yang  ditemu- kan di tengah masyarakat. Pemerintah dan pengusaha  selalu  punya  alternatif  untuk membingkai  kepentingannya,  termasuk pengerahan aparat negara sekalipun. Seda- ngkan  dengan  modal  yang  dimilikinya, pengusaha  tidak  mau  kehilangan  peluang bisnis  sehingga  menggunakan  jasa  keam- anan bayaran (preman).
Namun  penggunaan  kekuasaan  koersif hanya  sesekali  efektif  untuk  mengendali-
kan stabilitas politik dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang, hal tersebut tidak  dapat  mengatasi  masalah  yang mendasar  dan  malah  menimbulkan  kete- gangan  dan  resistensi  dari  rakyat.  Oleh karena  itu,  saran  terbaiknya  adalah  peme- rintah  dan  kekuatan  keamanan  negara berusaha  membangun  dialog  dan  komuni- kasi  dengan  masyarakat  sehingga  dapat menyelesaikan konflik tanpa perlu mengo- rbankan hak  asasi  manusia dan  kebebasan sipil.

## Akumulasi Kapital di Daerah Sebagai Akibat Perubahan Lanskap Politik
Berdasarkan  tesis  Hadiz  bahwa  oligarki pada  level  lokal  semakin  lama  semakin kuat  dengan  melihat  para  kelompok penguasa  (eksekutif  dan  legislatif)  dan pengusaha  dalam  memanfaatkan  sumber daya  alam.  Sumber  daya  alam  dikapling dan  dimonopoli  oleh  sejumlah  kekuatan oligarki tertentu sebagai bentuk atas domi- nasi  kekuasaan.  Lebih  jauh,  menurut Hadiz  dan  Robison,  satu  setengah  dasa- warsa  setelah  rezim  Soeharto  tumbang, sejumlah  wajah  baru  justru  terseret  dalam praktik  predator  yang  selama  puluhan tahun  menentukan  perpolitikkan  di  Indo- nesia.  Proyek  pertambangan  pasir  laut sebagai  bagian  dari  MNP  dengan  sendiri- nya  telah  menunjukkan  praktik  pengaku- mulasian kapital dalam konteks lokal.
Menurut Andi Ahmad Yani (2023), dalam konteks  Indonesia  sulit  melepaskan  diri dari  prosesi  nepotisme,  hierarki,  dan patron-klien  yang  telah  mengakar  pada sejarah  struktur  sosial  kita.  Implikasi oligarki  pada  konteks  lokal  dapat  dilihat
Praktik Oligarki dalam... | 60
dari  kasus  tambang  pasir  laut  yang  tidak terlepas  dari  jejaring  patron-klien  dalam memanfaatkan PSN. Pemanfaatan ini dila- kukan  melalui  peranan  aktor-aktor  yang dekat  dengan  pengambil  kebijakan  yang memahami celah untuk memainkan angga- ran atau perburuan rente.
Sejumlah  kasus  di  Indonesia  dengan  kuat menunjukkan bahwa apa yang benar-benar penting  dalam  analisis  sosial  adalah  men- cermati  sistem  hubungan  kekuasaan  tem- pat  terselenggaranya  desentralisasi.  Di Indonesia,  reformasi  tata  pemerintahan neoliberal  dalam  bentuk  desentralisasi sudah “dibajak” pada tahun-tahun awalnya oleh  berbagai  kepentingan  predator  lokal (Hadiz, 2022). Lanjut Hadiz, desentralisasi pada  kenyataannya  telah  menyelamatkan mereka  saat  otoritarianisme  yang  mengin- kubasi  kepentingan  predator  itu  tak  lagi dapat dipertahankan.
Perubahan lanskap politik pasca era otori- tarian  juga  berlangsung  dalam  skala  lokal mengikuti  gejala  serupa  yang  ditunjukkan dari  pertaruhan  kapital  nasional.  Akumu- lasi kapital menegaskan bagaimana elite di daerah berkuasa dengan menguasai sejum- lah  aset  dan  sumber  daya  yang  ada  di daerah.  Pertaruhan  ini  kerap  kali  muncul sebagai implikasi dari pengamanan potensi sumber  ekonomi  sekaligus  memantapkan status kekuasaan pada wilayah tertentu.
“Jadi  tesisnya  Hadiz  bahwa  oligarki bekerja  pada level  lokal memang semakin lama  semakin  menguat.  Saya  melihat memang  para  kelompok  penguasa  ini memanfaatkan kelompok-kelompok pengu-
saha  di  sumber  daya  alam.  Itu  yang  saya lihat  belakangan  ini  sangat  kencang, khususnya  dalam  hal  tambang.” (Andi Ahmad Yani, 2023)
Hal  di  atas  juga  telah  dijelaskan  oleh Hadiz dan Robison (2004 & 2010) menge- nai  reorganisasi  kekuasaan  pasca-otoriter, yang  menyatakan  bahwa  arena  politik telah  berubah  terutama  terkait  patronase politik  yang  tidak  lagi  sentralistis.  Akan tetapi,  tidak  serta-merta  menghilangkan praktik  predatorisme  dalam  akumulasi kekuasaan  dan  kapital  karenanya  faktanya jaringan  patronase  mampu  menyesuaikan diri  dalam  tatanan  politik  baru  yang demokratis.  Pola  desentralisasi  pun  pada dasarnya  mengubah  kekuasaan  menjadi lebih  akuntabel  serta  membuka  ruang partisipasi menjadi lebih luas, tetapi justru menjadi  arena  baru  yang  mereplikasi sistem  patronase  dan  praktik  predatorisme serupa pada tingkat lokal.
Keterhubungan  aktor  politik  (pemerintah) dan  aktor  ekonomi  (pengusaha)  di  atas pada  akhirnya  melahirkan  oligarki  kole- ktif.  Selain  pemerintah  dan  pengusaha, Ahmad  Yani  juga  menambahkan  pihak keamanan  dan  hukum  (kebijakan)  sebagai bagian  dari  integral  dari  oligarki  kolektif. Pertanyaan  utama  dari  oligarki  kolektif adalah  “saya  mendapatkan  apa?”,  artinya ketika  ada  satu  pihak  yang  mendapat keuntungan,  maka  pihak  lain  pun  menda- patkan  hal  yang  sama.  Terdapat  relasi politik  yang  saling  melindungi  kepen- tingan  satu  sama  lain  karena  kesemuanya saling  bergantung  dan  menguntungkan. Jika  membandingkan  oligarki  era  Orde
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (50-65) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Baru  dan  Reformasi  maka  ditelaah  dari pembedaan  antara  sistem  sentralisasi  dan desentralisasinya.  Oligarki  pada  masa Orde  Baru  hanya  terpusat  pada  Soeharto dan  kroninya,  sedangkan  pada  masa sekarang  tersebar  dan  luas  hingga  taraf terkecil dari struktur pemerintahan.
Di  balik  pertambangan  pasir  laut  di  Blok Spermonde untuk pembangunan reklamasi MNP mengacu pada suatu bentuk oligarki di  mana  segelintir  aktor  atau  entitas  yang memiliki  otoritas  kekuasaan  memanfaat- kannya  untuk  memperoleh  keuntungan pribadi dengan cara merugikan masyarakat atau  negara  (Johnston,  2014).  Sebagai- mana  yang  dilakukan  Nurdin  Abdullah dan  koleganya  dalam  pemanfaatan  proyek strategis  MNP  melalui  konsesi  tambang pasir  laut.  Kecenderungan  mereka  meng- gunakan  kekuasaan  politik  untuk  mem- perkaya  diri  sendiri  tanpa  mengindahkan kesejahteraan  publik  yang  terdampak  oleh aktivitas tersebut.
“Setelah  kami  kaji  beberapa  dokumen perizinan,  kami  menemukan  ada  keter- kaitan  antara  Nurdin  Abdullah  dengan direksi  dan  pemilik  komisaris  perusahaan pemegang  konsesi  tambang  pasir  laut. Kami  melihat  para  direksi  dan  pemegang saham  PT  Banteng  Laut  Indonesia  ini adalah  juru  kampanye  atau  tim  pemen- angan  Nurdin  Abdullah-Andi  Sudirman Sulaiman.  Di  situ  kami melihat  ada  relasi politik di dalam bisnis tambang pasir laut. Tentu  saja  dari  situ  kita  bisa  menemukan beberapa  indikasi-indikasi  lain  yang menunjukkan  bahwa  ada  perlakuan  istim- ewa  yang  diberikan  pemerintah  provinsi terhadap perusahaan yang pemegang kon- sesi  sekaligus  perusahaan  yang  bekerja
sama  dengan  PT  PP  dan  Boskalis  untuk melakukan  reklamasi  Makassar  New Port.” (Muh. Al Amin, 2023)
Temuan dari beberapa LSM nasional yang tergabung  dalam  Koalisi  Selamatkan  Laut Indonesia  yang  dirilis  pada  September 2020,  menemukan  para  pemilik  konsesi terutama PT Banteng Laut Indonesia (BLI) dan  PT  Nugraha  Indonesia  Timur  (NIT) merupakan  anggota  tim  pemenangan  pada masa  Pilkada  Gubernur  Sulawesi  Selatan 2018. Temuan ini melihat kejanggalan dari susunan direksi  yang rangkap jabatan dari perusahaan  yang  berbeda  tetapi  dalam komoditas  bisnis  yang  sama.  Alhasil,  dari temuan  ini  memperlihatkan  pelaku  usaha dalam  hal  ini  kolega  Nurdin  Abdullah telah  melanggar  ketentuan  pasal  26 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini,  pelaku  usaha  dilarang  memiliki  jaba- tan  di  dua  perusahaan  berbeda  dengan komoditas  bisnis  yang  sama  yang  berpot- ensi  menimbulkan  praktik  monopoli  atau persaingan  usaha  tidak  sehat  (Muh.  Al Amin, 2023).
Para  pemilik  konsesi  dari  dua  perusahaan milik kolega Nurdin Abdullah diduga telah melanggar  amanat  dari  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng- garaan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas Dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme. Terlebih  dalam  pasal  satu  poin  ke  lima, menjelaskan  terkait  praktik  yang  mengun- tungkan  keluarga  dan  kroninya,  namun merugikan masyarakat. Hal ini erat kaitan- nya  dengan  hubungan  Gubernur  Sulawesi
Selatan,  Nurdin  Abdullah  dengan  para pemilik konsesi tambang pasir laut.
Adapun  sosok  kunci  adalah  Fathul  Fauzi Nurdin,  anak  dari  Nurdin  Abdullah  yang menjadi  penghubung  dengan  para  peme- gang saham di PT Banteng Laut Indonesia, pemilik  konsesi  di  mana  kapal  Boskalis menambang  pasir  laut  untuk  kebutuhan material  reklamasi  MNP.  Pemilik  atau pemegang  sahamnya  adalah  Akbar  Nugr- aha,  selaku  Direktur  Utama  PT  BLI  yang merupakan teman kuliah anak dari Nurdin Abdullah  di  Binus  University.  Di  masa pemerintahan  Nurdin  Abdullah,  Akbar Nugraha  menjabat  sebagai  Ketua  Badan Promosi  Pariwisata  Daerah  Sulsel.  Kemu- dian  selaku  Direktur  di  PT  BLI  sekaligus Direktur PT NIT, Abil Iksan.
Selanjutnya  Fahmi  Islami,  merupakan pemegang  saham  di  PT  BLI  yang  juga menjabat  sebagai  Staf  Khusus  Gubernur Nurdin  Abdullah  dan  tergabung  dalam Tim  Percepatan  Pembangunan  Daerah (TP2D)  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Fahmi Islami  juga  merupakan  komisaris  di  peru- sahaan  properti  PT  GMTD  yang  sedang mengajukan izin reklamasi di pesisir Mak- assar  untuk  perluasan  bisnis  perumahan atau  properti.  Serta  Sunny  Tanuwidjaja merupakan Komisaris Utama PT BLI yang juga  Sekretaris  Dewan  Pembina  Partai Solidaritas  Indonesia  (PSI)  pada  saat  itu. Sunny  juga  adalah  mantan  Staf  Khusus Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  di  masa Basuki  Tjahaya  Purnama  (Ahok)  dan pernah  dikaitkan  dengan  kasus  suap  ang- gota  DPRD  Provinsi  Jakarta  dalam  kaitan dengan reklamasi Pulau G di Pantai Utara
Jakarta. Para kolega inilah merupakan tim sukses  pemenangan  pasangan  Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman yang diidentikkan dengan tagline Prof. Andalan pada momen Pilgub Sulsel 2018. Pasangan tersebut  diusung  oleh  PDIP,  PKS,  dan PAN.
Selain  itu,  Kendrik  Wisan  turut  terlibat sebagai  pemegang  saham  terbesar  di  PT NIT.  Kendrik  Wisan  adalah  pengusaha  di PT  Comextra  Majora  yang  bergerak  di bidang  eksportir  kakao  dan  kacang  mede. Belakangan  diketahui  bahwa  Kendrik Wisan  turut  andil  dalam  berbagai  proyek yang  dikerjakan  di  pemerintah  provinsi berdasar  rekomendasi  Nurdin  Abdullah selaku gubernur saat itu.
Tabel 1. Pemilikan Saham Perusahaan Konsesi
Laut Kolega Nurdin Abdullah PT BLI PT NIT Kendrik Wisan - 50% Sunny Tanuwidjaja 40% - Akbar Nugraha 35% 35% Abil Iksan 15% 15% Fahmi Islami 10% - Total 100% 100% Sumber: Diolah Penulis dari Dokumen
Walhi Sulawesi Selatan, 2021.
Walhi Sulawesi Selatan juga menganalisis keuntung-an  yang  didapat  oleh  pemilik konsesi tam-bang pasir laut dan pemegang tender  reklamasi  MNP  yang  sangat  fanta- stis.  Berdasarkan  hasil  kajian  tim  Walhi Sulawesi  Selatan  mengungkapkan  sebuah temuan  bahwa  keuntungan  pemilik  kons-
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (50-65) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
esi  perusahaan  tambang  perhari  sebanyak Rp. 1.305.000.000/hari dengan rincian tiga kali  pengangkutan  (3x30.000  meter  kubik daya  angkut)  dikalikan  dengan  14.500  (1 meter  kubik  dihargai  sebesar  1  dollar). Sedangkan  diketahui  bahwa  jumlah  kesel- uruhan  kebutuhan  pasir  laut  untuk  rekla- masi MNP sebesar 10 juta kubik (Herlina, 2020).  Sementara  keuntungan  pemegang tender  proyek  reklamasi  MNP  yakni  PT. Boskalis  sebesar  75  juta  euro  atau  setara dengan 1,2 triliun rupiah.
Dalam  kaitannya  dengan  desentralisasi sebagai  perubahan  lanskap  politik  di  ting- kat  lokal,  justru  dimanfaatkan  untuk meraup  keuntungan  pribadi  dan  kolega- nya.  Dengan  kewenangan  pemerintah daerah  dalam  mengatur  dan  mengelola sumber  daya  alamnya  sebagaimana  diatur Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  memberi- kan  keleluasaan  pada  pemerintah  daerah dalam pemanfaatan kebijakan dan pening- katan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Keleluasaan ini memungkinkan kepenting- an yang berkelindan antara pemerintah dan pengusaha  dalam  meraup  keuntungan. Dalam konteks tambang pasir laut, keputu- san  yang  diambil  pemerintah  berakibat pada inefisiensi dengan memudahkan peri- zinan  pada  kelompok  pengusaha  yang memiliki  kedekatan  dengan  pemerintah daerah (Pauzi, 2023).
Nurdin  Abdullah  selaku  elite  baru,  mem- bangun  citra  sebagai  pemimpin  yang demokratis, namun menunjukkan beberapa perilaku  yang  sama  dengan  elite  lama yang berwatak Orde Baru. Dengan meme-
gang  kekuasaan  lebih  dikarenakan  kapa- sitas  dirinya  daripada  kaitannya  dengan komunitas  masyarakat  akar  rumput  dan gerakan  sosial  (Savirani,  2016).  Hal  ini dapat  dilihat  pada  momen  Pilgub  Sulsel 2018  di  mana  Nurdin  Abdullah  –  Andi Sudirman Sulaiman mampu memenangkan pilkada  dengan  bantuan  para  koleganya. Alhasil,  upaya  untuk  membangun  daerah melalui  desentralisasi  kekuasaan  justru tercerabut  dengan  mengamankan  aliansi politiknya (patronase).
Demikian  bagaimana  akumulasi  kapital tercipta  di  daerah,  di  mana  perubahan lanskap  politik  dari  sentralisasi  menjadi desentralisasi  turut  memelihara  oligarki bahkan  memperluas  cakupannya.  Lanskap politik ini memungkinkan elite lokal mem- bangun  kekuatan  kapital  dengan  meng- kapling  sumber  daya  tertentu  sebagai teritori  kekuasaan  ekonomi-politiknya. Perubahan  ke  desentralisasi  menggeser lokus  kekuasaan  yang  sebelumnya  di pusat,  kini  berada  di  tingkat  lokal.  Dalam hal  ini  desentralisasi  telah  menghadirkan lanskap  arena  baru  dalam  hal  ini  elite politik-birokrasi  lokal  warisan  Orde  Baru. Arena  tersebut  dimanfaatkan  untuk  meng- umpulkan sumber daya material di daerah. Dengan  besarnya  pengaruh  kewenangan pemerintah  daerah,  dapat  dengan  mudah mengalokasikan dan mendistribusikan sumber  daya  material  daerahnya.  Lanskap politik  baru  ini,  membawa  implikasi  di tingkat  lokal  apalagi  besarnya  pengaruh mekanisme elektoral  di  tingkat  lokal  yang selalu terjadi pertarungan untuk mempere- butkan sumber daya material.
Praktik Oligarki dalam... | 64

## KESIMPULAN
Konfigurasi aliansi predatoris dalam pertambangan pasir laut di Kota Makassar menegaskan  kekuasaan  oligarki  dalam upayanya mempertahankan kekayaan.
Temuan  ini  sejalan  dengan  teori  oligarki Winters  (2011)  yang  mengacu  pada pertahanan  kekayaan  ( wealth  defense ), juga  sebagai  pelengkap  pandangan  Hadiz dan  Robison.  Winters  berpendapat  perlin- dungan  dan  perluasan  kekayaan  individu terjadi  karena  tersedianya  fasilitas  oleh rezim,  sementara  Robison  dan  Hadiz berpendapat  akumulasi  kekayaan  di  Indo- nesia terjadi melalui penguasaan lembaga- lembaga  publik.  Demi  menjaga  dominasi oligarki  dalam  mengonsentrasikan  kapital dan  kekuasaan  tersebut,  kelompok  preda- toris  cenderung  menggunakan  pendekatan yang  koersif.  Dalam  kasus  pertambangan pasir  laut,  oligarki  predatoris  kerap  kali menggunakan  aparat  keamanan  baik  neg- ara  maupun  non-negara  untuk  menghalau segala  bentuk  ancaman  bagi  kekuasaan- nya.
Akumulasi  kapital  aliansi  predatoris  ini di tingkat  lokal  ini  adalah  akibat  dari perubahan  lanskap  politik.  Robison  dan Hadiz  sepakat  bahwa  setelah  tumbangnya rezim  Soeharto,  sejumlah  wajah  baru  jus- tru  masih  aktif  terlibat  dalam  praktik predator yang memanfaatkan sumber daya alam.  Fakta  ini  menjelaskan  bahwa  peru- bahan  sistem  politik  dari  sentralisasi  ke desentralisasi telah menciptakan kekuatan- kekuatan  baru  di  daerah  dengan  peman- faatan jejaring lokal yang semakin mengu- atkan  dominasi  oligarki.  Terakhir,  berda-
sarkan  tesis  Hadiz  bahwa  oligarki  pada level  lokal  semakin  lama  semakin  kuat dengan  melihat  para  kelompok  penguasa (eksekutif  dan  legislatif)  dan  pengusaha dalam memanfaatkan sumber daya alam.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Ananta, D. D. (2016). Politik Oligarki dan Perampasan  Tanah  di  Indonesia:
Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. Jurnal Politik , 2(1) : 101-135.
Andrias,  M.  A.  (2019).  Oligarki  dan Praktik Rent Seeking Pasca Pemekaran  Tasikmalaya. JIPP: Jurnal  Ilmu  Politik  dan  Ilmu
Pemerintahan , 5(1): 43-79.
As'ad,  E.  A.  (2013).  Local  Election:
Mining  and  Local  Bossism  in South  Kalimantan  and  Election  in South Kalimantan. ANU, Canberra . As'ad, M. U. (2016). Kapitalisasi
Demokrasi  dan  Jaringan  Patronase Politik  (Keterlibatan  Pengusaha Tambang Dalam Pilkada di Kalim- antan  Selatan). As  Siyasah,1(1): 34-41.
Creswell, J. W. (2014). Research design  : qualitative, quantitative, and mixed methods  approaches  —  4th  ed. Singapore: Sage Publication.
Hadiz,  V.  R.  (2004). Reorganising  Power in Indonesia: The Political
Oligarchy  in  an  age  of  market.
London: Routledge.
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (50-65) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Hadiz, V. R. (2005). Dinamika Kekuasaan Ekonomi  Politik  Indonesia  Pasca Soeharto. Jakarta: LP3ES.
Johnston,  M.  (2014). Corruption,  Conten- tion,  and  Reform:  The  Power  of Deep  Democratization. Cambridge University Press.
Korpi,  W.  (2014).  Developments  in  the Theory  of  Power  and  Exchange dalam Demokrasi di Bawah
Cengkeraman  Oligarki. Prisma , 33 : No.1: 13.
Marx, K. (2004). Kapital Volume 1. Hasta Mitra.
Mudhoffir, A. M. (2020). Negara, Kapital, dan  Kepentingan  Kelas:  Menafsir- kan  Tesis  Oligarki  Richard  Robi- son  dan  Vedi  Hadiz.  In  A.  M.
Pontoh, Oligarki:  Teori  dan  Kritik
(p. 41). Tangerang: Marjin Kiri.
Neuman,  W.  L.  (2013). Social  Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches – seventh edition. UK: Pearson.
Ridha,  M.  (2020).  Kekhususan  Oligarki: Pemikiran  Jeffrey  Winters  Menge- nai  Oligarki.  In  A.  M.  Pontoh, Oligarki: Teori dan Kritik.
Tangerang: Marjin Kiri.
Robison,  V.  H.  (2013).  The  Political
Economy  of  Oligarchy  and  the
Reorganization  of  Power  in  Indo- nesia. Indonesia , 35-37.
Savirani,  A.  (2016).  Negara,  Bisnis  Yang Terkonsolidasi, dan Pemimpin Populis  Baru.  In  A.  S.  Tornquist,
Reclaiming  The  State:  Mengatasi
Problem  Demokrasi  di  Indonesia
Pasca-Soeharto (p.  69).  Yogyak- arta: PolGov & PCD Press.
Suaib,  E.  &.  (2016).  Desentralisasi  dan Oligarki  Predator  di  Wakatobi: Peran  Oligarki  dan  Elit  Penentu dalam  Pembangunan  Perdesaan. Jurnal  Penelitian  Politik,  Vol.  13
(2) , 167-191.
Winters,  J.  (2011). Oligarchy. New  York: Cambridge University Press.

## Website
Herlina,  L.  (2020). Terkepung  Zonasi Tambang  Pasir  Laut .  Retrieved from jaring.id: https://jaring.id
/interaktif/terkepung-zonasi- tambang-pasir-laut/?amp

## Wawancara
Tanpa nama,  Internal  Pemerintah Provinsi Sulawesi  Selatan, wawancara ,  13 Maret 2023.
AAP,  LBH  Makassar, wawancara, 2 Februari 2023.
Andi  Ahmad  Yani,  Peneliti  LSKP, wawancara, 7 Februari 2023.
Muh.  Al  Amin,  Direktur  Walhi  Sulsel, wawancara , 3 Februari 2023.
Rizal  Pauzi,  Direktur  Public  Policy Network Makassar, wawancara , 16
Februari 2023.