Perlindungan Negara Atas Pelaut di Luar Negeri (Studi Kasus Pelaut Indonesia yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf)
Hach Dhini Sekarwangi hach.dhini.sekarwangi-2015@fh.unair.ac.id

## Universitas Airlangga

## Abstract
Preambule of the Indonesian Contitution of 1945 declare the state has an obligation to protect the entire Indonesian nation and the entire bloodshed of Indonesia. In 2018, Indonesian seafarers became the victims of maritime piracy and hostage-taking by Abu Sayyaf.  The hostage took place over the past few years, beginning in 2002 with a request for ransom to free the hostages. Based on the provisions of national and international law, Indonesia has a responsibility to protect their citizens who held hostage by the Abu Sayyaf group, both before hostages took place and have occurred. This research was conducted with the aim to find out how the form of protection provided by the Indonesian government to its citizens held hostage abroad. This research uses a statute approach, conceptual approach, and case study. The conclusion obtained is that Indonesia has sought to provide protection to its citizens wherever they are.
Keywords: state responsibility; ship piracy; citizens protection.

## Abstrak
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Para tahun 2018, Warga Negara Indonesia yang merupakan Anak Buah Kapal menjadi korban pembajakan kapal dan penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf. Penyanderaan tersebut telah terjadi selama beberapa tahun terakhir, berawal dari tahun 2002 dengan permintaan uang tebusan untuk membebaskan para sandera. Berdasarkan ketentuan pada hukum nasional dan internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab berupa perlindungan terhadap warga negaranya yang disandera kelompok Abu Sayyaf, baik sebelum penyanderaan terjadi maupun sudah terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada warga negaranya yang disandera di luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Kesimpulan yang didapat yaitu bahwa Indonesia telah berupaya dalam memberi perlindungan kepada warga negaranya di manapun mereka berada.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara; Pembajakan Kapal; Perlindungan Warga Negara.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara berdaulat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kedaulatannya sendiri. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan jika dikaitkan dengan eksistensi negara dalam hukum internasional, maka kedaulatan dibagi menjadi kedaulatan kedalam ( interne
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019 1723

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 5, September 2019
Histori artikel: Submit 28 Juli 2019; Diterima 23 Agustus 2019; Diterbitkan online 1 September 2019.

## 1724 Hach Dhini: Perlindungan Negara Atas
souvereiniteit ) dan kedaulatan keluar ( externe souvereiniteit ). 1 Kedaulatan kedalam maksudnya adalah kekuasaan negara tersebut ditaati dan negara memiliki kewenangan untuk memaksa rakyatnya untuk menaati kekuasaan negara tersebut. Sedangkan kedaulatan keluar adalah hubungan dengan negara lain yang diadakan oleh negara dan negara mampu melindungi rakyatnya serta mempertahankan diri dari serangan yang datang dari luar.
Pelaksanaan kedaulatan kedalam oleh Indonesia direfleksikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai konstitusi negara. UUD NRI 1945 menjadi pedoman negara dalam menjalankan pemerintahannya dan juga dalam rangka melindungi warga negaranya. Negara dalam menjalankan kedaulatannya juga memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya, baik di dalam negeri atau di luar wilayah negara.
Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia… ” Alinea tersebut mencerminkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun ia berada. Sejalan dengan Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut, negara memiliki tanggung jawab atas perlindungan warga negaranya yang juga diatur dalam Pasal 28I ayat (4), “ Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah ”.
Kewajiban Indonesia dalam melindungi Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI), baik saat mereka berada di dalam negeri ataupun di luar negeri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kewarganegaraan). Dalam undang-undang tersebut diatur asas khusus yang menjadi dasar penyusunan
1 Danel Aditia Situngkir, ‘Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahka- mah Pidana Internasional’ (2018) 4 Jurnal Lex Librum.[664].
undang-undang. Salah satu asasnya adalah asas perlindungan maksimum yang menentukan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi WNI dalam keadaan apapun, baik di dalam ataupun di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara pasti memiliki kebijakan dasar untuk menjamin keamanan warga negaranya di manapun ia berada. 2
Indonesia sebagai negara berdaulat tidak hanya memiliki kewajiban untuk  melaksanakan kedaulatan kedalam, namun juga kedaulatan keluar. Cara pelaksanaannya yaitu dengan menjalin hubungan dengan negara lain, yang dapat dilakukan dengan bentuk kerja sama politik, bergabung dalam organisasi, atau menjalin hubungan perdagangan.
Tidak hanya berhubungan dengan negara lain, namun Indonesia juga harus mampu melindungi rakyatnya yang ada di luar negeri. Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang memiliki masalah di luar negeri. Salah satu masalah yang hingga sekarang masih terjadi adalah penyanderaan terhadap Anak Buah Kapal (selanjutnya disebut ABK) di laut. Pada 11 September 2018, dua orang nelayan WNI  yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Malaysia, Dwi Jaya I diculik oleh kelompok Abu Sayyaf di Pulau Gaya, Semporna, Negara Bagian Sabah. 3
Kasus penculikan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf pada 2018 tersebut bukanlah pertama kalinya terjadi. Kasus tersebut bermula dari dibajaknya kapal berbendera Indonesia, Lebroy 179 yang tengah dalam perjalanan dari Indonesia ke Kota Cebu, Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2002. Empat orang ABK yang merupakan WNI berada di dalamnya dan dijadikan sandera. Kasus penculikan yang berujung penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf terus berlanjut hingga tahun 2018 dengan total dua belas kasus.
Hal inilah yang mendasari pemikiran bahwa kewajiban Indonesia dalam melindungi warga negaranya di luar negeri dan tanggung jawab Filipina untuk
2 Djoko Hardono, ‘Perlindungan Warga Negara dalam Perbandingan’ (2005) 2 Jurnal Hu- kum Internasional.[729].
3 Kumparan, ‘Kemlu Pastikan 2 WNI Jadi Korban Penculikan di Perairan Malaysia’ (Kump- aran News 2018) <https://kumparan.com> diakses pada 11 Januari 2019.

## 1726 Hach Dhini: Perlindungan Negara Atas
melindungi WNA di negaranya adalah penting dan sebuah keharusan. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan demi terwujudnya hak dari warga negara, namun kewajiban negara juga memiliki batasan yang diatur di dalam peraturan perundang- undangan dan juga konvensi internasional.

## Kewajiban Indonesia atas Warga Negaranya di Luar Negeri
Negara, utamanya Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya di manapun ia berada. Banyaknya WNI yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri akibat dari lapangan pekerjaan yang minim di Indonesia, membuat pemerintah perlu melaksanakan kewajibannya dalam melindungi warga negaranya lebih dalam lagi. Warga negara yang wajib dilindungi oleh pemerintah Indonesia adalah mereka yang merupakan WNI sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan nasional.
Kewarganegaraan Indonesia diatur dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Menurut Pasal 1 angka 1, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penentuan kewarganegaraan suatu warga negara dapat diperoleh melalui beberapa cara, yakni melalui kelahiran, permohonan, dan/atau suksesi. Indonesia mengatur individu dapat dianggap sebagai WNI apabila memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 4, yakni:
a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara
Indonesia;
g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; dan/atau
m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Selain kriteria dalam Pasal 4 tersebut, terdapat kondisi khusus yang mengatur mengenai kewarganegaraan seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Kondisi tersebut diatur dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut: anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan diakui oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing namun belum menginjak usia dewasa (18 tahun); dan anak WNI yang belum berumur lima tahun yang diangkat oleh orang tua berkewarganegaraan asing berdasarkan penetapan pengadilan. Anak dengan kondisi yang diatur Pasal 5 tersebut tetap diakui sebagai WNI dengan konsekuensi mereka memiliki kewarganegaraan ganda. Menurut Pasal 6, setelah berusia delapan belas tahun atau sudah menikah, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya paling lambat tiga tahun setelah anak tersebut berusia delapan belas tahun atau sudah menikah.
Selain individu yang mendapat kewarganegaraan Indonesia akibat kelahiran, kewarganegaraan Indonesia dapat juga diperoleh melalui permohonan yang diajukan kepada presiden melalui menteri. Permohonan kewarganegaraan ini disebut pewarganegaraan, yang hasil dari permohonan pewarganegaraan tersebut

## 1728 Hach Dhini: Perlindungan Negara Atas
berupa Surat Keputusan dari presiden bahwa individu tersebut merupakan WNI. Permohonan pewarganegaraan diajukan pemohon apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9, yaitu:
a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Selain permohonan pewarganegaraan, individu yang juga WNI dapat mengajukan pencabutan kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut. Seseorang yang telah mencabut kewarganegaraan Indonesianya bukan lagi merupakan WNI dan negara tidak memiliki kewajiban atasnya lagi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 yang menyatakan bahwa, “setiap orang yang bukan WNI diperlakukan sebagai orang asing”.
Berdasarkan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut, individu yang memenuhi kriteria sebagai WNI wajib dilindungi oleh Pemerintah Indonesia. Penjelasan umum Undang-Undang Kewarganegaraan menyatakan bahwa status kewarganegaraan individu menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Apabila setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya, maka negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Perlindungan tersebut diberikan di manapun warga negara tersebut berada, baik saat sedang berada di Indonesia ataupun ketika di luar wilayah Indonesia.
Perlindungan WNI di luar negeri juga diatur  dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (selanjutnya disebut Undang-Undang Hubungan Luar Negeri). Perlindungan kepada WNI diatur dalam Pasal 19 huruf b,
bahwa perwakilan Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pengayoman, serta bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai peraturan yang berlaku. Apabila WNI mengalami kejadian yang berbahaya, maka perwakilan Indonesia wajib memberikan perlindungan dengan menghimpun mereka di wilayah aman atau memulangkan WNI ke Indonesia. 4
Aturan mengenai kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya di manapun ia berada tidak hanya pada hukum nasional. Hukum internasional juga mengatur mengenai perlindungan warga negara oleh negara. Menurut J.G. Starke, status kewarganegaraan seseorang penting bagi hukum internasional dalam hal: 5
1. Pemberian hak perlindungan  diplomatik di luar negeri, karena setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri;
2. Negara yang menjadi kebangsaan seseorang tertentu akan bertanggungjawab kepada negara lain apabila negara itu melalaikan kewajibannya mencegah tindakan-tindakan melanggar hukum  yang dilakukan oleh orang  yang bersangkutan atau negara tersebut tidak menghukumnya, setelah tindakan melanggar hukum itu dilakukan;
3. Secara umum, suatu negara tidak boleh menolak atau  menerima kembali warga negaranya  sendiri di wilayahnya;
4. Kewarganegaraan berhubungan erat dengan kesetiaan, dan salah satu hak utama dari kesetiaan adalah kewajiban untuk dinas militer di negara terhadap mana kesetiaaan itu dibaktikan;
5. Suatu negara mempunyai hak luas, kecuali adanya traktat khusus  yang mengikatnya  untuk melakukan hak itu, untuk menolak pengekstradisian warganya kepada negara lain yang meminta penyerahannya;
6. Status musuh dalam perang dapat ditentukan oleh nasionalitas orang tersebut; dan
7. Suatu negara melaksanakan yurisdiksi pidana dan yurisdiksi lainnya berdasarkan nasionalitas seseorang.
Seorang individu memperoleh kewarganegaraannya dari beberapa cara, yaitu dari kelahiran, naturalisasi, suksesi, atau hal lain. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 International Law Commission Draft articles on Diplomatic Protection 2006 (untuk selanjutnya disebut ILC Diplomatic Protection ), bahwa “... a State of nationality means a State whose nationality that person has acquired, in accordance with the law of that State, by birth, descent, naturalization, succession of States or in any other manner...”.
4 Pasal 21 Undang-Undang No. 37/1999.
5 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 2 (Sinar Grafika 2003).[459].

## 1730 Hach Dhini: Perlindungan Negara Atas
Adanya status kewarganegaraan suatu individu menentukan di manakah ia memperoleh haknya untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya di manapun individu tersebut berada. Perlindungan warga negara menurut hukum internasional disebut diplomatic protection . Perlindungan diplomatik warga negara di luar negeri adalah sesuatu yang diakui dalam hukum nasional dan juga hukum internasional. Perlindungan diplomatik menjadi salah satu faktor dalam hubungan internasional. 6
Diplomatic Protection diatur dalam International Law Commission Draft articles on Diplomatic Protection 2006 (untuk selanjutnya disebut ILC Diplomatic Protection ). Perlindungan suatu negara terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri disebut Diplomatic Protection . Secara konsep, diplomatic protection adalah “ action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state ”. 7 Pasal 1 ILC Diplomatic Protection juga mendefiniskan diplomatic protection sebagai:
“For the purposes of the present draft articles, diplomatic protection consists of the invocation by a State, through diplomatic action or other means of peaceful settlement, of the responsibility of another State for an injury caused by an internationally wrongful act of that State to a natural or legal person that is a national of the former State with a view to the implementation of such responsibility.”
Pasal 2 ILC Diplomatic Protection menyatakan bahwa, suatu negara memiliki hak untuk melakukan perlindungan diplomatik sesuai dengan rancangan di dalam aturan yang telah diatur.
Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan diplomatic protection tersebut, yaitu: 8
(1) Exhaustion Local Remedies , yaitu perlindungan diplomatik suatu negara (bantuan hukum suatu negara terhadap warga negaranya untuk melakukan
6 Edwin M. Borchard, ‘Basic Elements of Diplomatic Protection of Citizens Abroad’ (1913) 7 The American Journal of International Law.[497].
7 Craig Forcese, ‘The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the ‘War on Terror’’ (2006) 17 The European Journal of International Law.[375].
8 Arsensius, ‘Perlindungan Orang Asing dalam Hukum Internasional’ (2009) Jurnal Varia Bina Civika.[8-9].
tuntutan hukum kepada negara lain) akan dilakukan apabila warga negara tersebut telah menempuh upaya hukum lokal di negara penerima. Pasal 3 ayat (1) huruf b Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (selanjutnya disebut Konvensi Wina 1961) menyatakan bahwa misi diplomatik memiliki fungsi untuk melindungi warga negara asalnya yang berada di negara penerima dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum internasional. Pasal 36 ayat 1(a) Vienna Convention on Consular Relations 1963 (selanjutnya disebut Konvensi Wina 1963), juga mengatur mengenai perlindungan warga negara di luar negeri. Pasal tersebut menyatakan bahwa konsuler memiliki kebebasan untuk berkomunikasi dengan warga negara dari negara asalnya. Berdasarkan dua aturan tersebut, perwakilan diplomatik atau konsuler suatu negara merupakan wakil negara untuk melindungi warga negara di negara lain.
(2) Link of Nationality, bahwa perlindungan diplomatik diberikan kepada individu yang merupakan warga negara suatu negara tertentu. Kriteria individu dapat disebut sebagai warga negara suatu negara diatur dalam peraturan nasional masing-masing negara, dapat melalui kelahiran, keturunan, suksesi, dan/atau permohonan naturalisasi, sesuai dengan aturan nasional.
(3) Ekspropriasi, pengambilalihan kepemilikan swasta oleh negara.  Menurut Resolusi PBB  mengenai Kedaulatan Permanen  atas Sumber-Sumber Alam yang diadopsi oleh  Majelis Umum PBB tahun 1962  dinyatakan bahwa: “ekspropriasi harus dilakukan berdasarkan kepentingan yang luas dan kompensasi yang adil. Ekspropirasi tidak boleh diskriminatif dan tidak ditujukan kepada kebangsaan tertentu”.
Negara, menurut ILC Diplomatic Protection berhak untuk melindungi warga negaranya yang terkena cedera di manapun ia berada. Perlindungan seorang warga negara tetap diberikan meskipun individu tersebut memiliki kewarganegaraan ganda.
Pasal 6 menyatakan bahwa negara yang merupakan negara nasionalitasnya dapat melakukan perlindungan diplomatik sehubungan dengan warga negaranya tersebut.
Dewasa ini, pelanggaran-pelanggaran internasional menyentuh warga negara asing yang sedang berada di luar negara dimana ia sebagai warga negara. Kasus yang

## 1732 Hach Dhini: Perlindungan Negara Atas
saat ini tengah terjadi adalah kasus penyanderaan ABK yang juga merupakan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf yang berbasis di Filipina. Anak buah kapal tersebut tentu saja wajib dilindungi oleh negara kewarganegaraannya.  Perlindungan-perlindungan yang diberikan oleh suatu negara semata-mata untuk melindungi warga negaranya, baik ketika mereka berada di negaranya ataupun di luar negaranya.

## Tanggung Jawab Negara terhadap Warga Negara Asing
Warga negara yang sedang berada di luar wilayah teritorial negara asalnya pada prinsipnya juga berhak untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan hukum nasional negara yang tengah ia diami. Warga Negara Asing juga berhak atas hak- hak tertentu untuk memberikan kemungkinan kepadanya hidup secara layak, sesuai yang diatur dalam pasal 9 Konvensi Montevideo Tahun 1933, yang menyatakan bahwa, “nationals and foreigners are under the same protection of law and the national authorities and the foreigners may not claim right other or more than those of nationals”. Konvensi tersebut menyatakan bahwa antara warga negara dan WNA tidak dibedakan dalam menerima perlindungan berdasarkan hukum nasional negara yang didiami.
Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR), menyatakan bahwa:
“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non self-governing or under any other limitation of sovereignty”.
Menurut deklarasi tersebut, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi tersebut tanpa dibedakan. Atas hak yang diperoleh tersebut, WNA diwajibkan untuk tunduk pada hukum nasional negara yang memberi izin masuk. Praktik negara-negara dalam memperlakukan orang asing yang berada di wilayah negaranya selalu disertai dengan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti dalam  bidang   perpajakan, hak  untuk pekerjaan tertentu, tempat
tinggal, kepemilikan harta benda, privilege dan imunitas sipil dan  keimigrasian. 9
Suatu negara memiliki tanggung jawab kepada WNA dan harta benda miliknya yang berada di wilayah teritorialnya. Perjanjian internasional  menetapkan hak dan kewajiban negara terhadap orang asing yang berada dalam wilayah suatu negara. pelanggaran terhadap kewajiban itu menyebabkan negara harus bertanggungjawab terhadap orang asing tersebut. 10
Ada  dua  pendapat berkenaan dengan perlakuan terhadap orang asing: 11

## 1. International Minimum Standard
Pandangan ini dianut oleh negara-negara maju. Pendapat ini menyatakan bahwa memperlakukan orang  asing  di dalam negeri  harus memenuhi standar  minimum internasional. Standar tersebut adalah perlindungan yang efektif menurut hukum internasional yang ketika dilanggar akan timbul pertanggungjawaban dari negara penerima.

## 2. National Treatment Standard
Pandangan ini dianut oleh negara-negara berkembang. Pendapat ini menyatakan bahwa orang asing harus diperlakukan  sama seperti halnya negara memperlakukan warga negarannya.  Penerapan standar ini dapat ditemukan pada pasal 9 Konvensi Montevideo 1933.
Berdasarkan dua perlakuan terhadap orang asing tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberikan perlakuan yang sama seperti warga negaranya terhadap warga negara lain.

## Kasus Penyanderaan oleh Kelompok Abu Sayyaf
Kasus penyanderaan warga negara di perairan dewasa ini semakin banyak terjadi, begitu pula dengan WNI yang juga merupakan target penyanderaan oleh kelompok-kelompok separatis. Kasus penyanderaan yang di awali dengan adanya
9 Arsensius, Op.Cit. [6]. 10 ibid .[7].
11 ibid .

## Hach Dhini: Perlindungan Negara Atas
tindakan pembajakan di laut pada masa ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal. 12
Faktor pertama adalah semakin meningkatnya lalu lintas perekonomian yang melewati perairan. Saat ini, sekitar delapan puluh persen dari semua pengiriman global yang ada diangkut melalui laut. Faktor kedua adalah banyaknya jalur perdagangan laut yang melewati titik-titik rentan aktivitas kriminal, seperti Selat Malaka, Selat Bab el-Mandab, Selat Hormuz, Selat Huez, Terusan Suez, dan Kanal Panama. Faktor ketiga adalah terjadinya krisis keuangan di Asia yang menyebabkan negara-negara terimbas atas krisis tersebut. Krisis keuangan menyebabkan jatuhnya upah, harga pangan yang lebih tinggi, dan hilangnya pekerjaan. Tindakan korupsi dan disfungsionalnya sistem peradilan nasional membuat probabilitas pembajakan di perairan meningkat. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, pembajakan juga disebabkan oleh lemahnya keamanan pesisir yang mengakibatkan aktivitas pembajakan dapat meningkat dari sebelumnya.
Data pada tingkat global menunjukkan bahwa dalam dekade terakhir jumlah penculikan oleh kelompok-kelompok separatis telah meningkat. 13 Kelompok separatis adalah gerakan yang dibentuk untuk memisahkan diri dari wilayah atau bagian negara dengan tujuan membentuk suatu negara baru. 14 Ada beberapa pendapat tentang alasan dasar yang mendasari separatisme, yakni ketidakseimbangan ekonomi, kontradiksi budaya, dan/ atau preferensi politik yang berbeda. 15
Salah satu kelompok separatis yang dimaksud adalah kelompok Abu Sayyaf yang berbasis di Filipina. 16 Kelompok Abu Sayyaf merupakan suatu kelompok separatis yang bersifat radikal dan melakukan terorisme di perairan. Terorisme dalam segala bentuknya dewasa ini telah menimbulkan keprihatinan dunia dan mengancam masyarakat internasional. Teroris biasanya melakukan kegiatan-
12 Peter Chalk, The Maritime Dimension of International Security (RAND Corporation 2008).[10-14].
13 James J. F. Forest, ‘Kidnapping by Terrorist Groups, 1970-2010: Is Ideological Orientation Relevant?’ (2012) 58 Crime & Delinquency.[769].
14 Yevgeny Ryabinin, ‘The Basic Causes of The Contemporary Separatism’ (2017) 7 Journal of Geography, Politics and Society.[7].
15 ibid .
16 Eduardo F. Ugarte, ‘The Phenomenon of Kidnapping in The Southern Philippines: An Overview’ (2008) 16 South East Asia Research.[333].
kegiatan yang bertujuan untuk meneror individu atau negara, antara lain: pembajakan dan sabotase pesawat, penyanderaan, dan serangan bom terhadap target sipil. 17 Hal- hal yang dilakukan tersebut melanggar hak asasi manusia yang mendasar dan tidak lagi dapat dibenarkan.
Awal mula kelompok ini muncul adalah adanya keinginan bangsa Moro untuk memperjuangkan agama Islam di Filipina yang merupakan agama minoritas. Bangsa Moro dalam perjuangannya membentuk pergerakan muslim yang dinamai Muslim Independent Movement (MIM) pada tahun 1968. Tiga tahun kemudian, pada 1971 muncul Moro Libration Front (MLF) yang kemudian berganti nama menjadi
Moro National Liberation (MNL) yang diharapkan menjadi gerakan pembebasan bangsa Moro. 18 Namun, karena perbedaan visi dan orientasi perjuangan, Moro National Liberation akhirnya pecah dan terbentuk dua kelompok, yaitu kelompok Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang dipimpin oleh Hashim Salamat dan kelompok Moro National Liberation Front (MNLF) yang dipimpin oleh Nur Misuari. Seiring berjalannya waktu, MNLF terpecah lagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok MNLF Reformis yang dipimpin Dimas Pundato dan kelompok Abu Sayyaf yang dipimpin Abdulrazaq Janjalani. 19
Kepemimpinan Abdulrazaq Janjalani berakhir pada tahun 1998 setelah ia tewas dalam serangan polisi dan digantikan oleh Khadafy Janjalani. Wilayah operasi kelompok Abu Sayyaf kemudian terpecah, yaitu di sekitar provinsi Kepulauan Basilan dan Kepulauan Sulu, serta tiga provinsi di semenanjung Zamboanga di wilayah barat Mindanao. 20
Berdirinya kelompok Abu Sayyaf bertujuan untuk membentuk suatu negara merdeka yang berdasarkan hukum syariah Islam dan ditaati oleh warga negara yang
17 Lung-Chu Chen, An Introduction to Contemporary International Law (Oxford Univerity Press 2015).[236].
18 Abd. Ghofur, ‘Dinamika Muslim Moro di Filipina Selatan dan Gerakan Sparatis Abu Sayyaf’ (2016) 13 Sosial Budaya.[175].
19 Malik Ibrahim, ‘Seputar Gerakan Islam Di Filipina Suatu Upaya Melihat Faktor Internal Dan Eksternal’ (2009) 10 Aplikasia.[277].
20 ibid. [123].

## Hach Dhini: Perlindungan Negara Atas
tinggal di negara tersebut. 21 Abdulrazaq Janjalani membuat panduan dasar bagi kelompok Abu Sayyaf yang kemudian diberi nama ‘ Four Basic Truths ’. Panduan tersebut berisi: 22
1. It is not to create another faction in the Muslim struggle, which would be against the teaching of Islam, especially the Quran, but to serve as a bridge and balance between the MILF and MNLF, whose revolutionary roles and leadership cannot be ignored or usurped;
2. Its ultimate goal is the establishment of a purely Islamic government whose “nature, meaning, emblem and objective” are basic to peace;
3. Its advocacy of war is a necessity for as long as there exist oppression, injustice, capricious ambitions, and arbitrary claims imposed on the Muslims;
4. It believes that “war disturbs peace only for the attainment of the true and real objective of humanity - the establishment of justice and righteousness for all under the law of the noble Quran and the purified Sunnah.”
Kelompok Abu Sayyaf melakukan kegiatan terorisme salah satunya dengan membajak kapal yang melewati perairan Filipina atau perairan lain dimana anggota kelompok tersebut sedang mencari mangsa. Pembajakan kapal kemudian diikuti dengan penyanderaan ABK yang berada di dalam kapal tersebut, lalu meminta tebusan kepada perusahaan kapal atau bahkan negara asal ABK tersebut. Selain itu, kelompok Abu Sayyaf seringkali bertindak ekstrim (di luar norma agama) dan cenderung radikal. Basis perjuangan mereka banyak berada di dalam hutan. 23
Kelompok ini sering melakukan aksi penyanderaan, pembajakan, dan pengeboman. 24
Tujuan kelompok Abu Sayyaf melakukan penyanderaan adalah untuk mendapatkan uang tebusan yang digunakan untuk keberlangsungan hidup kelompok tersebut.
Tindakan terorisme yang dilakukan oleh Abu Sayyaf tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan uang terbusan untuk menghidupi kelompoknya, melainkan juga sebagai bentuk menunjukkan diri ke masyarakat internasional. Kelompok Abu Sayyaf melakukan pemberontakan dan membuat kekacauan adalah supaya
21 Rommel C. Banlaoi, ‘The Abu Sayyaf Group: From Mere Banditry to Genuine Terrorism’ (Southeast Asian Affairs, 2006) <https://www.jstor.org/stable/27913313> diakses pada 16 Januari 2019.
22 ibid .[250].
23 Abd. Ghofur, Op.Cit. [185].
24 Annis Istikharoh, ‘Diplomasi Indonesia dalam Pembebasan Sandera di Luar Negeri Studi Kasus: Diplomasi Total dalam Pembebasan WNI Sandera Abu Sayyaf  pada Maret-April 2016’ (2017) 3 Journal of International Relations.[3].
masyarakat internasional menaruh perhatian kepada mereka dan kemudian mengakui mereka sebagai belligerent (pemberontak).
Belligerent atau pemberontak merupakan salah satu subjek internasional yang diakui. Belligerent adalah pemberontak yang muncul karena tidak memiliki tujuan yang sejalan dengan pemerintahan yang tengah berkuasa. Pemberontak yang disebut belligerent adalah mereka yang telah mencapai tingkatan yang kuat dan mapan, baik secara politik, organisasi, militer, dan/atau telah menjadi suatu kelompok yang mandiri. 25
Pemberontak yang disebut belligerent adalah mereka yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut: 26 (1) kaum pemberontak harus telah terorganisasi secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas; (2) kaum pemberontak harus menggunakan tanda pengenal yang jelas untuk menunjukkan identitasnya; (3) kaum pemberontak harus sudah menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga jelas bahwa wilayah tersebut telah berada di bawah kekuasaannya; (4) kaum pemberontak harus mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang telah didudukinya tersebut.
Menurut Oppenheim-Lauterpacht, sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum suatu belligerency mendapatkan pengakuan. Syarat-syarat tersebut adalah: 27 (a) perang sipil yang telah terjadi, kemudian berkembang menjadi perang terbuka; (b) telah ada pendudukan atas wilayah-wilayah tertentu serta penyelenggaraan dan pengaturan atas wilayah tersebut; (c) pihak pemberontak tersebut berada di bawah pimpinan dan menaati hukum-hukum perang; dan (d) terdapat negara ketiga yang telah menyatakan sikapnya terhadap perang sipil tersebut.
Sebagaimana tujuan kelompok Abu Sayyaf yang ingin mendirikan negara baru dan memisahkan diri dari Filipina, apa yang kelompok tersebut lakukan adalah cara untuk mendapat pengakuan. Pengakuan merupakan poin penting untuk kelompok separatis meningkat statusnya sebagai belligerent dan menjadi subjek hukum
25 Mikail Hamidum Majid, Masalah Status Belligerent sebagai Subjek Hukum Internasional (Studi Kasus Hamas di Palestina) (Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2013).[10].
26 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional (Mandar Maju 1990).[87].
27 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (Rajawali 1991).[94].

## 1738 Hach Dhini: Perlindungan Negara Atas
internasional. Pemerintah Filipina tidak mengakui kelompok tersebut, oleh karena itu kelompok Abu Sayyaf belum dapat dikatakan sebagai kelompok belligerent . Apabila kelompok Abu Sayyaf telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai belligerent , kelompok tersebut dapat melanjutkan pemberontakannya ke pemerintah Filipina dan mendirikan negara baru sesuai tujuan mereka.
Pembajakan kapal dan penyanderaan ABK menjadi perhatian masyarakat internasional, terutama pembajakan kapal yang terjadi di perairan Asia Tenggara. Menurut data dari IMB, di perairan Filipina pada tahun 2014 terjadi dua kali serangan, empat serangan di tahun 2015, tiga serangan di tahun 2016, lalu meningkat menjadi tiga belas di tahun 2017, dan menurun menjadi tiga serangan di tahun 2018.
Salah satu tindakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf dalam menebar teror adalah dengan membajak kapal yang berlayar di perairan Filipina ataupun di perairan luar teritorial Filipina kemudian menyandera ABK yang ada di kapal tersebut. Kasus penculikan dan penyanderaan Pekerja Migran Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf terjadi pertama kali pada tahun 2002. Kapal berbendera Indonesia, Lebroy 179 dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf saat berlayar ke Kota Cebu, Filipina. Empat orang Warga Negara Indonesia (yang selanjutnya disebut WNI) yang juga anak buah kapal dijadikan sandera untuk dimintai uang tebusan. Kasus ini kemudian berlanjut pada Desember 2004 di Laut Sulu, kelompok Abu Sayyaf membajak kapal tunda Christian dan menyandera anak buah kapal yang sembilan orang diantaranya merupakan WNI. Tiga bulan kemudian, Maret 2005, tiga orang WNI anak buah kapal berbendera Malaysia disandera di perairan antara Sabah dan Tawi-Tawi, Kepulauan Sulu.
Kasus penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf yang melibatkan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia terjadi lagi sebelas tahun kemudian. Pada tahun 2016 ada delapan kasus pembajakan oleh kelompok Abu Sayyaf. Kasus pertama di tahun 2016 terjadi pada 24 Maret 2016 dimana seluruh anak buah kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulu ketika berlayar dari Kalimantan menuju Batangas, Filipina. Kedua kapal tersebut membawa lebih dari 7.500 metrik ton batu bara curah milik
PT Antang Gunung Meratus yang diambil dari Sungai Putting, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan menuju Pelabuhan Batangas, Luzon, Filipina. 28
Kasus kedua terjadi satu bulan kemudian, yaitu pada 15 April 2016, empat orang anak buah kapal tunda Henry dan kapal tongkang Christy disandera ketika berlayar dari Cebu, menuju Tarakan. Dua bulan setelah itu, 20 Juni 2016, terjadi kasus ketiga, dimana tujuh orang WNI anak buah kapal tunda Charles 001 dibajak dan disandera oleh kelompok Abu Sayyaf dan kelompok Al-Habsyi yang merupakan pecahan dari Abu Sayyaf. Empat hari setelahnya yaitu pada 24 Juni 2016, tujuh orang anak buah kapal tunda Charles 001 diserang dan disandera saat melintasi perairan antara Pulau Sulu dan Pulau Basilan. Dua minggu setelah itu, 9 Juli 2016, tiga orang WNI anak buah kapal berbendera Malaysia ditangkap dan disandera di perairan Lahad Datu, Malaysia oleh kelompok Apo Mike, salah satu pecahan kelompok Abu Sayyaf. 29 Dua WNI anak buah kapal kembali disandera oleh kelompok Abu Sayyaf pada 5 November 2016 di perairan Kertam, Sabah, Malaysia. 30 Empat belas hari kemudian, dua orang WNI yang merupakan anak buah kapal ikan Malaysia Madai II Kunak juga diculik oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Batu Lahat, Sabah, Malaysia. 31 Di penghujung tahun, Desember 2016, masih ada dua WNI anak buah kapal yang diculik oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Sabah, Malaysia. 32
Belum selesai pemerintah menyelesaikan kasus penyanderaan yang terjadi, kelompok Abu Sayyaf melakukan penyanderaan lagi pada 18 Januari 2017 di Perairan Taganak, Sabah, Malaysia. Kelompok Abu Sayyaf menyandera tiga orang nelayan Indonesia yang bekerja di kapal-kapal ikan Malaysia saat beroperasi di perairan
28 Diananta P. Sumedi, ‘Diduga Disandera Abu Sayyaf, Ini Nama Awak Kapal Brahma 12’ (Tempo 2016) <https://nasional.tempo.co>, diakses pada 11 Januari 2019.
29 Poltak Partogi Nainggolan, ‘Pembajakan Kapal dan Penculikan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf’ (2016) VIII Info Singkat Hubungan Internasional.[5-6].
30 Moh. Nadlir, ‘Dua WNI Sandera Kelompok Abu Sayyaf Berhasil Dibebaskan’ (Kompas 2018) <https://nasional.kompas.com> diakses pada 22 Januari 2019.
31 Fachri Fachrudin, ‘Panglima TNI: Pembebasan 2 WNI dari Abu Sayyaf Tanpa Tebusan’ (Kompas 2017) <https://nasional.kompas.com> diakses pada 22 Januari 2019.
32 BBC Indonesia, ‘Tujuh WNI diculik dan disandera kelompok Abu Sayyaf’ (BBC Indone- sia 2017) <https://www.bbc.com> diakses pada 11 Januari 2019.

## Hach Dhini: Perlindungan Negara Atas
Sabah, Malaysia. 33 Satu tahun kemudian, pada 11 September 2018, dua orang nelayan WNI yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Malaysia, Dwi Jaya I diculik oleh kelompok Abu Sayyaf di Pulau Gaya, Semporna, Negara Bagian Sabah. 34

## Upaya Indonesia dalam Melindungi Warga Negara Indonesia yang Disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf
Atas kejahatan yang dilakukan berulang kali dan di tempat yang berbeda- beda oleh kelompok Abu Sayyaf, maka ada dua upaya yang dapat dilaksanakan, yakni upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif ketika pembajakan dan penyanderaan anak buah kapal telah terjadi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan bentuk perlindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri.
Upaya preventif dalam lingkup ASEAN melalui pertemuan yang dilaksanakan pada 5 Mei 2016, yakni pertemuan The 1st Trilateral Defence Minister di Yogyakarta. 35 Pertemuan ini dihadiri tiga perwakilan dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang membahas isu keamanan wilayah perairan masing-masing negara. Hasil dari pertemuan ini di antaranya: ketiga negara berkomitmen bekerja sama dalam menjaga perairan dari tindak kejahatan; pembahasan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh tiga negara apabila terdapat tindak kejahatan; tukar- menukar informasi secara cepat dan tepat dalam kondisi darurat; dan pembahasan standar operasional prosedur pertahanan keamanan. 36
Kerja sama lainnya adalah The Sulu Sea Patrol Initiative (SSPI). 37 Kerja sama tersebut berisi kesepakatan untuk patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan. Selanjutnya di tahun yang sama, 2016, Menteri Pertahanan dari tiga negara kembali bertemu dalam The 3rd Trilateral Defence Ministers Meeting di Bali. Tujuan
33 Noval Dhwinuari Antony, ‘Penuh Haru, 3 WNI Sandera Abu Sayyaf Dikembalikan ke Keluarga’ (Detik News 2018) <https://news.detik.com > diakses pada 19 Januari 2019.
34 Kumparan, Op.Cit .
35 Ismah Rustam, ‘Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu’ (2017) 14 Jurnal Penelitian Politik.[171].
36 ibid . 37 ibid. [172].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019
pertemuan ini untuk membahas tentang perkembangan Framework of Arrangement (FoA) yang berisi tentang SOP patroli trilateral dengan harapan dapat segera dilaksanakan patroli maritim bersama.
Upaya lainnya adalah upaya represif yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Upaya efektif yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membebaskan para WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf adalah dengan cara diplomasi. Pemberian uang tebusan sesuai dengan yang diminta oleh kelompok pembajak bukanlah penyelesaian yang baik, karena mereka akan mengulangi lagi dan merasa apa yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
Banyaknya WNI yang menjadi korban penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf membuat Indonesia terus berupaya dalam membebaskan sandera tersebut. Sejak tahun 2016, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah membebaskan 36 orang sandera. 38
Upaya diplomasi yang telah dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf telah cukup optimal dalam pembebasan sandera kelompok tersebut. Akan tetapi, upaya tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina sebelum pemerintah Indonesia bernegosiasi dengan pimpinan kelompok Abu Sayyaf. Selain itu, upaya tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada kelompok Abu Sayyaf tersebut.

## Kesimpulan
Negara, dalam hal ini Indonesia, memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya di manapun ia berada, baik di dalam negaranya maupun di luar wilayah teritorialnya. Pengaturan kewajiban tersebut diatur dengan peraturan nasional dan internasional. Di sisi lain, Filipina memiliki tanggung jawab untuk melindungi Warga Negara Asing yang sedang berada di negaranya ataupun menjadi korban penyanderaan kelompok separatis yang berbasis di negaranya.
38 Zakia Liland Fajriani, ‘Kemlu: WNI Sandera Abu Sayyaf Terbebaskan Semua, dari 36 Orang 1 Meninggal’ (Detik News, 2019) <news.detik.com> diakses pada 19 Januari 2019.

## 1742 Hach Dhini: Perlindungan Negara Atas
Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam pembebasan warga negaranya yang menjadi korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf merupakan bentuk perlindungan yang wajib dilakukan. Upaya yang telah dilakukan adalah kerja sama dengan negara lain dalam hal patroli laut dan upaya diplomasi untuk membebaskan para sandera.

## Daftar Bacaan

## Buku
Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (Rajawali 1991).
I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional (Mandar Maju 1990).
J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 2 (Sinar Grafika 2003). Lung-Chu Chen, An Introduction to Contemporary International Law (Oxford Univerity Press 2015).
Mikail Hamidum Majid, Masalah Status Belligerent sebagai Subjek Hukum Internasional (Studi Kasus Hamas di Palestina) (Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2013).
Peter Chalk, The Maritime Dimension of International Security (RAND Corporation 2008).

## Jurnal
Abd. Ghofur, ‘Dinamika Muslim Moro di Filipina Selatan dan Gerakan Sparatis Abu Sayyaf’ (2016) Sosial Budaya 13.
Annis Istikharoh, ‘Diplomasi Indonesia dalam Pembebasan Sandera di Luar Negeri Studi Kasus: Diplomasi Total dalam Pembebasan WNI Sandera Abu Sayyaf pada Maret-April 2016’ (2017) Journal of International Relations 3.
Arsensius, ‘Perlindungan Orang Asing dalam Hukum Internasional’ (2009) Jurnal Varia Bina Civika.
Craig Forcese, ‘The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the ‘War on Terror’’ (2006) The European Journal of International Law 17.
Danel Aditia Situngkir, ‘Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional’ (2018) Jurnal Lex Librum 4.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019
Djoko Hardono, ‘Perlindungan Warga Negara dalam Perbandingan’ (2005) Jurnal Hukum Internasional 2.
Eduardo F. Ugarte, ‘The Phenomenon of Kidnapping in The Southern Philippines: An Overview’ (2008) South East Asia Research 16.
Edwin M. Borchard, ‘Basic Elements of Diplomatic Protection of Citizens Abroad’ (1913) The American Journal of International Law 7.
Ismah Rustam, ‘Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu’ (2017) Jurnal Penelitian Politik 14.
James J. F. Forest, ‘Kidnapping by Terrorist Groups, 1970-2010: Is Ideological Orientation Relevant?’(2012) Crime & Delinquency 58.
Malik Ibrahim, ‘ Seputar Gerakan Islam Di Filipina Suatu Upaya Melihat Faktor Internal Dan Eksternal’ (2009) Aplikasia 10.
Poltak Partogi Nainggolan, ‘ Pembajakan Kapal dan Penculikan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf ’ (2016) Info Singkat Hubungan Internasional VIII.
Yevgeny Ryabinin, ‘The Basic Causes of The Contemporary Separatism’ (2017) Journal of Geography, Politics and Society 7.

## Laman
BBC Indonesia, ‘Tujuh WNI diculik dan disandera kelompok Abu Sayyaf’ (BBC Indonesia 2017) <https://www.bbc.com> diakses pada 11 Januari 2019.
Fachri Fachrudin, ‘Panglima TNI: Pembebasan 2 WNI dari Abu Sayyaf Tanpa Tebusan’ (Kompas 2017) <https://nasional.kompas.com> diakses pada 22 Januari 2019.
Kumparan, ‘Kemlu Pastikan 2 WNI Jadi Korban Penculikan di Perairan Malaysia’ (Kumparan News 2018) <https://kumparan.com> diakses pada 11 Januari 2019.
Moh. Nadlir, ‘Dua WNI Sandera Kelompok Abu Sayyaf Berhasil Dibebaskan’ (Kompas 2018) <https://nasional.kompas.com> diakses pada 22 Januari 2019.
Noval Dhwinuari Antony, ‘Penuh Haru, 3 WNI Sandera Abu Sayyaf Dikembalikan ke Keluarga’ (Detik News 2018) <https://news.detik.com> diakses pada 19 Januari 2019.

## 1744 Hach Dhini: Perlindungan Negara Atas
Zakia Liland Fajriani, ‘Kemlu: WNI Sandera Abu Sayyaf Terbebaskan Semua, dari 36 Orang 1 Meninggal’ (Detik News, 2019) <news.detik.com> diakses pada 19 Januari 2019.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156).
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).

## Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 .
Vienna Convention on Consular Relations 1963 .
Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 .
Draft Articles on Diplomatic Protection 2006 .
HOW TO CITE : Hach Dhini Sekarwangi, ‘Perlindungan Negara Atas Pelaut Di Luar Negeri (Studi Kasus Pelaut Indonesia Yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf)’ (2019) Vol. 2 No. 5 Jurist-Diction.