## RESISTENSI ULAMA DAYAH ACEH TAMIANG TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KHI

## Muhammad Nasir
Fakultas Syariah IAIN Langsa Jl. Meurandeh, Langsa, Aceh, 24411 e-mail: hilwa.umam@gmail.com
Abstrak: KHI menurut beberapa kalangan sebagai wujud pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang juga diklaim sebagai hukum yang banyak membela hak-hak perempuan, sekalipun masih ada kalangan yang berpendapat sebaliknya. Tulisan ini mengkaji bagaimana respons Ulama Dayah Aceh Tamiang terhadap pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya yang terkait dengan hak-hak kaum perempuan yang diatur dalam masalah pencatatan nikah, keabsahan talak dan harta bersama. Tulisan ini berangkat dari penelitian yang dilakukan terhadap Ulama Dayah Aceh Tamiang dengan menggunakan metode interview dan observasi. Ada tiga teori yang dipergunakan dalam menganalisis data penelitian ini, yakni Teori Relasi Negara dan Agama, Teori Otoritas Ulama dan Negara, dan Teori Concervative Turn . Penulis menemukan bahwa penentangan Ulama Dayah terhadap KHI dapat diidentifikasi pada dua tingkatan. Pertama, mereka tidak sependapat dengan beberapa aspek dari KHI seperti pendaftaran pernikahan, harta kekayaan bersama dan prosedur hukum perceraian. Kedua, secara faktual bahwa Ulama Dayah tidak sepenuhnya terlibat dalam proses penyusunan rancangan naskah KHI tersebut.
Abstract : The Resistance of Ulama Dayah Aceh Tamiang Against Women’s Rights in Compilation of Islamic Law (KHI). This article provides the latest information on how the Ulama Dayah Aceh Tamiang’s response to the implementation of the Compilation of Islamic Law (KHI), particularly related to women’s rights regulated in the issue of marriage registration, the validity of divorce, and joint property. This paper is based on research conducted on Dayah Aceh Tamiang Ulama by using interview and observation method. There are three theories used in analyzing this research data, namely; theory of relations ofstate and religion, theory of ulama and state authority, and theory of conservative turn. The finding of this article reveals that the resistance of the Ulama Dayah against KHI can be identified in two levels. Firstly, they disagreed with some aspects of KHI in such as marriage registration, joint property, and divorce legal procedures. Secondly, the fact that Ulama Dayah were not involved in the process of legal drafting of the KHI.
Keywords: KHI, the ulamas of dayah, Islamic family law, women’s rights

## MIQOT Vol. XLI No. 1 Januari-Juni 2017

## Pendahuluan
Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia kendati diperdebatkan kedudukan- nya dalam sistem Hukum Nasional, 1 akan tetapi keberadaannya dalam masyarakat khususnya di lingkungan Peradilan Agama sepertinya sangat dominan bahkan sudah menggantikan posisi fikih klasik 2 yang sebelumnya dijadikan rujukan para hakim dalam mengambil keputusan. Kenyataan ini semakin mengukuhkan pandangan bahwa KHI di Indonesia sudah menjadi hukum positif atau paling tidak menjadi fikih mazhab negara. 3
Kendati eksistensi KHI sudah sangat dominan di Indonesia khususnya di lingkungan Peradilan Agama, akan tetapi bukan berarti KHI diterima oleh semua kalangan di Indonesia. Penolakan terhadap KHI sama halnya dengan penolakan terhadap ketentuan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjadi fakta ilmiah yang tidak terbantahkan khusus- nya dari kalangan ulama tradisional. 4 Hal ini terlihat dari beberapa hasil penelitian, di
1 Pagar secara terperinci mengemukakan pandangan para ahli mengenai kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional. Ada dua pandangan dalam persoalan ini. Pertama , yang menyatakan bahwa KHI termasuk bagian dari hukum positif yang wajib diamalkan. Kedua , yang mengatakan bahwa KHI tidak termasuk dalam hukum positif. Kecenderungan beliau adalah pada pendapat pertama. Pagar, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Kajian terhadap Sisi Keadilan Ahli Waris pengganti dalamKompilasi Hukum Islam (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 52-59.
2 Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama RI tahun 2001 tentang Aplikasi KHI pada Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama, menyebutkan bahwa dari 1008 putusan PA dan PTA di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandar Lampung secara implisit hampir 100% putusan hakim menggunakan KHI sebagai rujukan, dan 71% secara eksplisit putusan hakim menyebutkan KHI. Wahyu Widiana, Aktualisasi KHI di PA dan Upaya Menjadikannya sebagai Undang-Undang, sebagaimana dikutip Marzuki Wahid, Fikih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia (Bandung: Institut Studi Islam Fahmina, t.t.), h. 208.
3 KHI disebut sebagai mazhab negara bukan tanpa alasan, karena elemen-elemen konstruksi Hukum Islam dalam KHI, mulai dari inisiatif, proses penelitian, penyusunan, hingga penyimpulan akhir dari pilihan-pilihan hukumnya, semuanya dilakukan suatu tim yang dibentuk oleh negara dan beranggotakan hampir seluruhnya orang-orang negara. Demikian pula latar belakang pem- bentukan, logika hukum yang digunakan, hingga pola redaksi yang diterapkan juga sebagaimana lazimnya digunakan oleh hukum positif yang diakui negara. Bahkan legitimasi hukumnya juga bergantung pada putusan negara melalui instruksi Presiden. Lihat Marzuki Wahid, Fikih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia (Bandung:Institut Studi Islam Fahmina, t.t.).
4 Hasil kajian Amir Syarifuddin terhadap hubungan UU Perkawinan dengan KHI, UUP dengan Fikih, dan hubungan KHI dengan fikih, menyimpulkan bahwa antara fikih dan UU perkawinan tidak ada perbedaan yang mencolok, demikian tentang hubungan KHI dengan UUP secara umum dan prinsipil sejalan. Sedangkan apabila dihubungkan KHI dengan fikih, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar, dimana KHI dalam banyak hal tidak sejalan dengan fikih yang banyak dianut selama ini, yaitu mazhab Syâfi‘i, hal ini karena KHI telah terbuka untuk mazhab lain di luar mazhab Syâfi‘i. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), h. 28-34. Berbeda dengan apa yang dikemukakan Abdul Manan, yang menyatakan bahwa KHI merupakan Ijma’ Ulama Indonesia yang telah dirintis sejak masa kemerdekaan. Lihat Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Fajar Interpratama, 2006), h. 26.
antaranya, kesimpulan penelitian Khoiruddin Nasution yang dengan tegas menyatakan hal tersebut. 5
Penolakan terhadap UU Perkawinan dan KHI, antara lain terkait dengan persoalan keadilan antara laki-laki dan perempuan yang terikat perkawinan. Diskriminasi terhadap hak-hak kaum perempuan 6 dan mengelu-elukan dominasi laki-laki melahirkan pro dan kontra terhadap KHI. Kritik terhadap superioritas laki-laki tersebut dalam diskursus kajian hukum Islam belakangan diarahkan baik terhadap pandangan ulama tradisional atau fikih klasik 7 maupun terhadap rumusan KHI. 8
Kesan diskriminasi terhadap kaum perempuan sebagaimana yang dikontsruksikan dalam fikih klasik, menjadi salah satu isu pokok yang mendorong negara-negara Muslim melakukan usaha pembaharuan hukum perkawinan di antaranya Mesir dan Indonesia. 9 Di antara tujuan pembaruan Hukum Islam tersebut adalah peningkatan status wanita, meskipun hal ini tidak disebutkan secara eksplisit. 10 Untuk konteks Indonesia, pembaharuan hukum Islam diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Tulisan ini melihat bagaimana respons Ulama Dayah Aceh Tamiang terhadap KHI, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan. Respon ini dilihat dalam konteks dimana KHI diklaim sebagai hukum yang lebih melindungi hak- hak perempuan, sementara daya ikat fikih klasik sangat kuat dalam masyarakat. KHI mendapat kritikan dari masyarakat karena dianggap tidak sejalan dengan fikih klasik. Pada sisi lain, posisi KHI sebagai fikih negara menjamin eksistensinya pada institusi negara dan menjadi
Muhammad Nasir: Resistensi Ulama Dayah Aceh Tamiang
5 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporerdi Indonesia dan Malaysia (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), h.334. 6 Hak-hak perempuan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hak atas perlakuan hukum yang seimbang dengan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, seperti hak-hak keagamaan, hak sosial, hak politik, dan hak ekonomi. Lihat Fatima, Wanita dalam Hukum Keluarga di Indonesia: Studi Atas Kedudukan Wanita sebagai Ibu, Istri, dan Anak (Magelang: PKBM Ngudi Ilmu, 2013), h. 28-34. Tentang dinamika diskursus posisi kaum perempuan kontemporer, lihat Mhd. Syahnan, et al . “Reconsidering Gender Roles in Modern Islam: A comparison of the Images of Muslim Women Found in the Works of Sayyid Qutb and ‘Â’ishah ‘Abd Rahmân,” dalam International Journal of Humanities and Social Science Invention .Vol.6 (10) 2017, h. 37-42.
7 Lilis Suaedah, Perspektif Pelaku Poligini Terhadap Poligini (Jakarta: Zaman, 2012), h. 4-5.
8 Penilaian tentang diskriminasi tersebut di antaranya yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, wali nikah, saksi nikah, dan penentuan kepala rumah tangga. Lebih lanjut dapat dilihat pada komentar Husein Muhammad dalam pengantar Fikih Indonesia karangan Marzuki, h. xxiii.
9 Tujuan dilakukannya pembaharuan hukum perkawinan di negara-negara Muslim adalah untuk kepentingan unifikasi pendapat ulama mazhab di negara tersebut, untuk peningkatan status wanita, dan untuk merespons perkembangan dan tuntutan zaman dimana konsep fikih dianggap tidak mampu menjawabnya. Lebih lanjut lihat Nasution, Status Wanita, h.4-5.
10 Nasution, Status Wanita, h.5.

## MIQOT Vol. XLI No. 1 Januari-Juni 2017
rujukan hukum ‘tunggal’ di lingkungan Peradilan Agama dan Kementerian Agama, serta menjadi produk hukum yang dianggap maju di kalangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. 11

## Respons Ulama Dayah Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam KHI
Di bawah ini akan diuraikan tanggapan para Ulama Dayah terhadap KHI dengan memfokuskan perhatian pada beberapa tema, yakni pencatatan perkawinan, keabsahan, dan harta bersama.

## Pencatatan Perkawinan
Pencatatan perkawinan sebagai sarana untuk memeriksa para pihak yang melangsung- kan perkawinan dalam rangka menegakkan perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam sebagaimana diatur dalam KHI, kelihatannya tidak memberi pengaruh bagi Tgk.YH yang merupakan pengurus Himpunan Ulama Dayah (HUDA) Aceh Tamiang, Anggota DKU pada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang dan Pimpinan salah satu Dayah di Aceh Tamiang terhadap ketentuan KHI mengenai Pencatatan Perkawinan. Menurut beliau, ketentuan fikih mazhab sudah cukup memadai tentang rukun dan syarat perkawinan, sehingga aturan mengenai pencatatan nikah yang di atur dalam KHI sesungguhnya tidak diperlukan lagi, sekalipun jika dilakukan pencatatan sah-sah saja, asalkan pencatatan tersebut tidak berakibat pada penolakan perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan. 12
Pandangan Tgk.YH tersebut, pada dasarnya secara substantif menolak keberadaan ketentuan pencatatan dalam rangka memeriksa agar perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan KHI, seperti yang terkait dengan usia perkawinan, izin calon istri, izin poligami dan sebagainya. Ketika hal ini disampaikan kepada beliau sebagai konsekuensi dari pencatatan perkawinan, dengan tegas beliau menyatakan bahwa ini merupakan masalah yang terdapat dalam KHI.
Hal yang sama juga terlihat dari tanggapan Tgk. Fakhruddin selaku Ulama Dayah dari unsur dai Kecamatan Aceh Tamiang. Menurut beliau, pencatatan tersebut memiliki maslahat bagi pasangan suami isteri. Akan tetapi hal itu jangan sampai mengganggu hak suami untuk melakukan poligami, karena menurutnya poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. 13
11 Penerimaan Perguruan Tinggi Agama Islam mungkin disebabkan karena dalam penyusunan KHI kelompok intelektual atau cendikiawan Islam diikut sertakan sebagai peneliti terhadap kitab- kitab kuning dan juga sebagai peserta pada Lokakarya Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. Intelektual yang dilibatkan antara lain pakar-pakar yang mengajar di perguruan Tinggi Agama Islam. Wahid, Fikih Indonesia, h. 117-119.
12 Wawancara dengan Tgk. H. Yahya Husein pada tanggal 21 September 2015.
13 Wawancara dengan Tgk. Fakhrudin pada tanggal 5 Oktober 2015.
Tgk. Ziauddin memberikan tanggapan bahwa berdasarkan fatwa MPU Aceh, sistem pernikahan itu ada dua macam. Pertama, pernikahan yang dicatat dengan cara mem- beritahukan ke Datok Penghulu (Kepala Desa) lalu ke Kantor Urusan Agama dengan memenuhi ketentuan administrasi untuk mendapatkan akte nikah. Kedua, sistem nikah sirri dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan (sesuai fikih klasik), selanjutnyapernikahan tersebut dilaporkan ke Mahkamah Syar’iyyah untuk mendapatkan penetapan. 14
Dengan demikian, ulama dayah menginginkan agar pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat secara sirri tetap diakui oleh negara asalkan pernikahan tersebut dilakukan dengan memenuhi ketentuan rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat ulama mazhab.

## Keabsahan Talak
Merespon ketentuan KHI mengenai ‘talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama’ setelah melalui pemeriksaan dan memenuhi alasan-alasan yang ditentukan, ulama dayah seperti diutarakan Tgk. Yahya memberi komentar sebagai berikut:
KHI bukan hanya tidak sesuai, tapi bertentangan dengan pandangan mazhab Syâfi‘i. Menurut pandangan saya, ada 21 kasus dalam KHI yang bertentangan dengan pendapat ulama, di antaranya termasuk masalah talak 3 jatuh satu dan boleh rujuk, hal ini ber- tentangan dengan zahir ayat al-Qur’an. Dan talak mesti diucapkan di depan sidang Mahkamah berarti menzinakan umat, itu pendapat Syiah Zaidiyah dan Khomeini, mengenai dikaitkan dengan administrasi tidak masalah tapi jangan menentang ayat Allah SWT. 15
Sedangkan Tgk. Ziauddin menyatakan bahwa di seluruh Aceh sudah sepaham bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan tetap sah dan jika dilakukan lagi di depan pengadilan, maka jumlah talaknya akan bertambah. Demikian pula dengan talak yang diucapkan tiga kali sekaligus, maka jatuh tiga karena memang hal itu berdasarkan zahir ayat al-Qur’an. 16 Hal tersebut juga dibenarkan oleh Tgk. Fakhruddin, Tgk. Husen, Tgk. Zailani dan Tgk. Khairizal, dimana talak berhubungan dengan ucapan suami. karenanya dimanapun suami mengucap- kannya, maka jatuh, berapapun jumlah talak yang diucapkan maka sejumlah itu terjadi. Karenanya, ketentuan talak harus diucapkan di pengadilan menimbulkan masalah, karena talak yang sudah diucapkan di luar pengadilan sudah dianggap jatuh dan masa ‘iddah sudah mulai berlaku, sementara jika menunggu lagi proses persidangan berarti akan memakan waktu yang panjang lagi, sehingga kewajiban mematuhi ketentuan ‘iddah akan hilang atau berkurang dan tentu akan menimbulkan masalah hukum yang serius. 17

## Muhammad Nasir: Resistensi Ulama Dayah Aceh Tamiang
14 Wawancara dengan Tgk. Ziauddin pada tanggal 21 September 2015.
15 Wawancara dengan Tgk. Yahya Husen pada tanggal 21 September 2015.
16 Wawancara dengan Tgk. Ziuddin pada tanggal 21 September 2015.
17 Wawancara dengan Tgk. Zailani, Tgk. Husen, Tgk. Khairizal dan Tgk. Fakhruddin pada tanggal 4-5 September 2015.

## MIQOT Vol. XLI No. 1 Januari-Juni 2017

## Harta Bersama
Para ulama dayah memberikan respon yang sedikit agak beragam terhadap ketentuan KHI mengenai harta bersama. Tgk. Kahirizal yang merupakan salah seorang Tgk. Dayah ketika bertemu dengan peneliti selaku pimpinan rapat dalam musyawarah keluarga penye- lesaian warisan suatu keluarga di Dusun Rajawali Kampung Landuh Aceh Tamiang ketika diminta pandangannya mengenai harta bersama, dengan tegas menyatakan: “sepenge- tahuan saya dan hal ini telah saya tanyakan kepada Tgk. Putih (Panggilan Abu Paloh Gadeng), berdasarkan kentuan Syariat, tidak ada mengenal istilah harta bersama dalam suatu per- kawinan dan semua harta yang diperoleh selama perkawinan, merupakan hak milik suami”. 18
Sedangkan Tgk. Yahya Husein ketika diwawancarai mengenai harta bersama yang diatur dalam KHI memberikan tanggapan sebagai berikut:
Dalam Islam bahkan di Arab perempuan jika dicerai dan habis masa ‘iddah -nya, maka istri keluar dari rumah dengan pakaian yang dipakai saja, jika berpisah karena suaminya mati, maka berlakulah hukum waris, apabila memiliki anak mendapat 1/8 dan apabila tidak memiliki anak memperoleh 1/4 dari harta warisan. Harta bersama tidak ada dasar hukumnya di kalangan ulama mazhab. Jika istri mempersoalkan hasil pekerjaan, siapa suruh istri berkerja karena pekerjaan istri dirumah saja, dan jika kebetulan istri bekerja, itu hanya bersifat membantu suami, maka seluruh omset pada hakikatnya adalah milik suami karena kudrat istri duduk di rumah saja, dan ini bukan pendapat saya, akan tetapi berdasarkan nash kitab empat mazhab. 19
Tgk. Fakhruddin dalam masalah ini menyatakan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan baik oleh suami atau yang diusahakan oleh istri, keseluruhannya menjadi milik atau hak suami. Jangankan harta yang diusahakan istri, istri itu sendiri merupakan milik suami dan suami berhak atas dirinya. Pandangan senada juga disampaikan oleh Tgk. Husen, dan Tgk. Khairizal.
Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, Tgk. Ziauddin yang merupakan ulama dayah yang juga merupakan pengurus MPU Aceh menyatakan bahwa ketentuan mengenai harta bersama yang terdapat dalam KHI tidak ada masalah jika istri ikut bekerja dalam mencari nafkah. Hal itu merupakan tindakan yang adil bagi istri, akan tetapi jika istri tidak bekerja mencari nafkah, maka semua harta menjadi milik suami saja. 20

## Pendapat Ulama Dayah tentang KHI
Ketika Ulama Dayah Aceh Tamiang ditanya mengenai keterlibatan ulama Aceh dalam merusmuskan KHI, dapat disimpulkan bahwa sejatinya ulama dayah Aceh tidak pernah
18 Data diperoleh pada hari Minggu malam tanggal 30 Agustus 2015.
19 Wawancara dengan Tgk. H. Yahya Husein pada tanggal 21 September 2015.
20 Wawancara dengan Tgk. Ziauddin pada tanggal 21 September 2015.
diikut sertakan dalam merumuskan ketentuan yang terdapat dalam KHI. Pendapat tersebut terlihat dengan jelas dari jawaban wawancara berikut ini:
Saya pernah menanyakan hal ini kepada Abu Alue Angeng dan Abu Krut Lintang, keduanya menyatakan bahwa dahulu pernah datang pegawai dari Mahkamah Agung bersilaturrahmi kemudian bercerita-cerita dan bertanya mengenai masalah wakaf, hibah, dan lain sebagainya, dan ketika itu meminta tekenan lalu pergi, dan ketika datang mereka tidak pernah men- diskusikan tentang akan merumuskan KHI, dan juga tidak pernah mengundang secara resmi untuk membicarakan materi KHI tersebut. 21
Hal senada juga disampaikan Tgk. Ziauddin yang menyatakan bahawa beliau pernah mendapatkan informasi dari Abu Daud Zamazami bahwa ulama Dayah Aceh ada disertakan dalam pembahasan KHI, akan tetapi tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan tentang KHI. Abu Daud Zamzami menyatakan mereka istirahat di hotel, sementara yang lain mengambil keputusan tentang KHI. 22
Atas dasar itulah, menurut ulama dayah Aceh Tamiang, keinginan agar KHI diperbaiki sudah disuarakan oleh ulama Aceh melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, sebagai lembaga keulamaan yang resmi di Aceh. MPU Aceh Tamiang telah mengusulkan kepada Mahkamah Syar’iyyah Aceh agar poin-poin yang bertentangan dengan kitab-kitab mu’tamad diperbaiki dan disesuaikan; tinggal menunggu jawaban. Sayangnya beliau tidak ingat persis poin-poin yang disampaikan tersebut. 23
Tgk. Ziauddin menambahkan dengan menegaskan bahwa:
Aceh sudah memiliki pemerintahan sendiri, untuk itu diharapkan ada kesepakatan ulama Aceh secara menyeluruh dalam bentuk muzakarah besar di Aceh dan dikumpulkan seluruh ulama dayah dan intelektual untuk merumuskan hukum yang akan diterapkan di Aceh, agar paham Wahabi, Salafi dan Syiah tidak berkembang di Aceh. Berdasarkan UUPA, Aceh mungkin saja merumuskan hukum keluarga tersendiri yang digali dari ulama-ulama mazhab yang beriktikad Ahlussunnah Wal Jamaah. 24
Tgk. Fakhruddin memberikan tanggapan sebagai berikut:
Berkaitan dengan keberadaan KHI, menurut pendapat saya banyaknya Tgk. Dayah yang tidak mendapatkan informasi tentang isi KHI. Hal ini disebabkan karena ulama Aceh tidak dilibatkan secara menyeluruh dalam masalah KHI. Karena itu, banyak ulama yang menentang keberadaan KHI ini. Untuk itu, ke depan saya mendukung jika dilakukan pembahasan dengan melibatkan seluruh ulama kharismatik Aceh dalam merumuskan
Muhammad Nasir: Resistensi Ulama Dayah Aceh Tamiang
21 Wawancara dengan Tgk. Yahya Husen pada tanggal 21 september 2015.
22 Wawancara dengan Tgk. Ziauddin pada tanggal 21 september 2015.
23 Wawancara dengan Tgk. Yahya Husen pada tanggal 21 september 2015.
24 Wawancara dengan Tgk. Ziauddin pada tanggal 21 September 2015.

## MIQOT Vol. XLI No. 1 Januari-Juni 2017
mengenai hukum yang akan diberlakukan di Aceh. Hal ini sangat memungkinkan karena Aceh menjalankan syariat Islam. 25
Penolakan Ulama Dayah Aceh Tamiang terhadap ketentuan KHI disebabkan banyak materinya yang bertentangan dengan pendapat ulama mazhab. Juga, dalam pandangan mereka, KHI tidak wajib dijalankan karena karena pemerintah yang melahirkan KHI itu adalah pemerintahan yang fasik, bahkan zalim, meskipun tak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di Indonesia. 26
Dengan demikian, paling tidak ada dua alasan mengapa para ulama dayah menolak keberadaan KHI tersebut, khususnya berkaitan dengan ketentuan pencatatan nikah, keabsahan talak, dan harta bersama. Pertama , banyaknya ketentuan KHI yang bertentangan dengan pendapat yang mu‘tamad di kalangan ulama mazhab. Kedua , kewajiban menjalankan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah apabila ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan dalil al-Qur’an dan Hadis serta pendapat ulama mazhab. Karena KHI tidak memenuhi kriteria mendasar tersebut, secara substantif KHI tidak wajib dilaksanakan.

## Resistensi Ulama Dayah terhadap Hak-Hak Perempuan dalam KHI
Dalam penyusunan KHI, pemerintah juga melibatkan para ulama dari seluruh Nusantara. Pengumpulan data dengan jalur ulama adalah dengan cara mewawancarai para ulama pada 10 lokasi di Indonesia, 27 baik atas nama perorangan, atas nama pesantren, maupun mewakili ormas Islam yang dipilih oleh panitia pusat dan ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat dengan jumlah responden 166 orang. Secara teknis sebagai alternatif pertama mereka dipertemukan dan diwawancarai secara kolektif dan sebagian mereka diwawancarai secara parsial-individual, jika alternatif pertama tidak mungkin dilakukan. Materinya sekitar kitab-kitab dan mazhab yang kemungkinan bisa dijadikan rujukan, dan secara spesifik masalah-masalah hukum keluarga yang disusun berdasarkan pengamatan dan pengalaman empirik tanpa melupakan fenomena perkembangan dan perubahan nilai yang sedang tumbuh dalam keseharian kehidupan masyarakat. Kemudian hasilnya dihimpun secara deskriptif. Perihal teknis wawancara yang dilakukan secara kolektif dan kebebasan yang diberikan
25 Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin pada tanggal 5 September 2015.
26 Wawancara dengan Tgk. Yahya Husen pada Tanggal 21 September 2015 dan Tgk. Ziauddin menyatakan bahwa pendapat beliau mengenai menjalankan ketentuan UU di mana kita lihat dulu ketentuannya, jika bertentangan dengan dalil, maka tidak boleh dilaksanakan, seperti masalah talak tiga jatuh satu, hal ini bertentangan dengan dalil.
27 Adapun10 lokasi yang dipilih dan jumlah respondennya adalah sebagai berikut. Banda Aceh, 20 orang; Medan, 19 orang; Palembang, 20 orang; Padang, 20 orang; Bandung, 16 orang; Surakarta, 18 orang; Surabaya, 18 orang; Ujung Pandang, 20 orang; Mataram, 20 orang; Banjarmasin, 15 orang. Zarkowi Soujuti, “Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam”, dalam Mahfud, et al. (ed.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 1994), h. 97-98.
untuk mengutarakan pendapat dan argumentasi/dalil yang mereka anggap maksimal dan syarih dimaksudkan secara filosofis untuk mendekatkan antara ulama, umat dan mazhab serta mendorong terbinanya sikap saling menghargai perbedaan, 28 karena ciri utama hukum Islam adalah ketiadaan otoritas tunggal yang mampu menyamaratakan keputusan-keputusan hukumnya di masyarakat. 29
Tokoh-tokoh ulama dipilih sedemikian rupa sehingga ulama yang dipilih benar-benar diperkirakan berpengetahuan cukup dan berwibawa, juga diperhitungkan kepada kelengkapan geografis dan jangkauan wibawanya. 30
Dengan memperhatikan data di atas, sebenarnya kurang tepat jika ulama dayah di Aceh Tamiang masih mempersoalkan otoritas ulama penyusun KHI. Sebab di antara sekian banyak tim perumus KHI, terdapat 20 orang ulama yang merepresentasikan ulama dari Provinsi Aceh dengan kualifikasi keulamaan-keilmuan serta kharisma-wibawa yang dapat dipertanggung jawabkan paling tidak pada saat penyusunan KHI dilakukan. 31
Ditinjau dari kitab-kitab yang merupakan rujukan dalam penyusunan KHI, pun adalah kitab-kitab yang dianggap otoritatif oleh ulama di Indonesia yang berafiliasi kepada mazhab Syâfi‘i. 32
Muhammad Nasir: Resistensi Ulama Dayah Aceh Tamiang
28 M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994), h. 32-33.
29 Abdurrahman Wahid, “Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan,” dalam Adi Rudiana Arif, et al. (ed.), Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 1994), h. 9.
30 Soujuti, “Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam,” h. 9.
31 Penolakan tersebut terlihat dari ungkapan salah seorang ulama dayah yang menyatakan bahwa KHI itu merupakan buatan negara dan jika bertentangan dengan pendapat ulama Aceh, maka tidak wajib diamalkan dan sejauh penelusuran yang dilakukan terdapat 32 ketentuan hukum yang dipertanyakan karena tidak sejalan dengan pendapat ulama Aceh. Hasil wawancara dengan Tgk. Yahya Husein (Pimpinan Dayah di Aceh Tamiang dan juga Anggota DKU pada MPU Aceh Tamiang) pada tanggal 20 April 2015.
32 Bandingkan dengan kitab-kitab yang digunakan oleh ulama dayah di Aceh Tamiang. Bagi ulama dayah, seorang ulama dapat dikatakan memiliki otoritas dalam bidang hukum Islam jika memenuhi dua persyaratan berikut. Pertama , bermazhab Syafi’i. Kedua , menguasai karya-karya ulama sebagai sumber-sumber otoritatif ( mu’tabar dan mu‘tamad ) dalam mazhab Syâfi‘i yaitu Imam al-Nawawi (w. 676H/1277M) dalam Minhâj al-Thâlibîn ; Jalâl al-Dîn al-Mahalli dalam al- Mahalli (w. 864 H); Ibn Hajar al-Haitami (w. 973H) dalam Tuhfah al-Muhtaj ; Abu Bakr bin Muhammad al-Dimyati (w. 1300H) dalam I‘anat al-Thâlibîn . Penyusun empat kitab di atas dipandang sebagai ulama yang sangat otoritatif dalam menjelaskan pikiran-pikiran fikih Syâfi‘i. Ulama dayah Aceh Tamiang menempatkan produk fikih Syâfi‘i tersebut sebagai mesin penjaja pelbagai produk. Mereka yakin bahwa ada solusi siap pakai dalam sumber-sumber itu bagi setiap problem yang dihadapi umat. Karenanya, menurut T. Sayfruddin (ulama Dayah Raudhatul ‘Ulum Diniyah Islamiyah Manyak Payed Aceh Tamiang), jika sebuah persoalan hukum, tidak terdapat dalam keempat karya otoritatif ini, maka apapun pendapat ( qawl ) yang muncul sebagai respon dari persoalan hukum, akan dengan sendirinya tertolak. Lihat, Budi Juliandi, Anizar, dan Muhammad Rusydi, “Pergumulan Antar-Pranata Aceh Tamiang dalam Otoritas di Bidang Hukum Islam,” Makalah Pararel Session, disampaikan pada AICIS XV 2015 Manado, 5 September 2015, h. 11.

## MIQOT Vol. XLI No. 1 Januari-Juni 2017
Pernyataan bahwa KHI tidak sejalan dengan pendapat ulama Aceh sama artinya dengan menyebut bahwa KHI dipandang tidak otoritatif dan penyusunnya tidak memiliki otoritas, dan pemerintah yang memberikan mandat otoritas kepada ulama penyusun KHI tidak dipandang memiliki legitimasi untuk diikuti. Dalam pandangan ulama dayah Aceh Tamiang, jika KHI bertentangan dengan pendapat ulama Aceh, maka yang diamalkan adalah pendapat ulama Aceh, bukan KHI. Ini menunjukkan bahwa pendapat ulama Aceh dipandang otoritatif untuk menjawab persoalan-persoalan dalam hukum keluarga di Aceh Tamiang. Mereka menggugat otoritas ulama sekaligus produk hukum keluarga dalam bentuk KHI yang mewakili pemerintah untuk membuat sekumpulan teks hukum berbasis syariah yang diterapkan untuk memperoleh sebuah kepastian hukum di Pengadilan-Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di Indonesia. Perbedaan pendapat dalam fikih memang sesuatu yang lumrah dan wajar terjadi, masing-masing berpegang pada dalil dan mazhab yang diyakini. Namun dalam menyangkut kepentingan orang banyak (umum), sejatinya per- bedaan dihilangkan apalagi pemerintah sudah mengambil peran mengenai hal tersebut.
Di Indonesia, kontestasi negara terjadi dengan dua kelompok massa. Pertama dengan kelompok agamawan, dan kedua dengan kelompok aktivis feminis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dale F. Eickelman dan James Piscatori, sekitar tahun 70-an, pemerintah Indonesia mengajukan sebuah hukum perkawinan baru. Karena dianggap terlalu jauh menyimpang dari konsep fikih, para ulama menolak dan mendesak agar pemerintah menulis ulang hukum perkawinan tersebut dengan memuat sejumlah kritikan yang dilayangkan oleh ulama. Di antara muatan hukum keluarga yang dikritik adalah mengenai pencatatan perkawinan dan izin berpoligami dan izin bercerai di catatan sipil. 33 Hukum keluarga dalam bentuk format KHI menjadi sasaran kritik Tim Pengarusutamaan Gender DEPAG RI melalui proyek Counter Legal Draft KHI 2004. Pasca lengsernya Soeharto, KHI menjadi kontroversi di kalangan kelompok Muslim liberal dan aktivis feminis. 34 Meskipun KHI secara ketat mengatur hak laki-laki melakukan poligami dan menjatuhkan talak, namun tetap saja mem- berikan kemungkinan terjadinya perkawinan di bawah umur. Mereka mendesak pemerintah untuk memberikan hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam masalah perkawinan. 35 KHI adalah sekumpulan teks hukum berbasis syariah yang diterapkan untuk memperoleh sebuah kepastian hukum di Pengadilan-Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di
33 Dale F. Eickelman dan James Piscatori, Muslim Politics (Princeton: Princeton Univertity Press, 1996), h. 170.
34 Robert W. Hefner, “Indonesia Shari’a Politics and Democratic Transition,” dalam Robert W. Hefner (ed.), Shari’a Politics Islamic Law and Society in the Modern World (Bloomington: Indiana University Press, 2011), h. 293.
35 Siti Musdah Mulia dan Mark E. Cammack, “Toward a Just Marriage Law: Empowering Indonesian Women through a Counter Legal Draft to the Indonesian Compilation of Islamic Law,” dalam R. Michael Feener and Mark E. Cammack (ed.), Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions (Cambridge: Harvard University Press, 2007), h. 124-145.
Indonesia. 36 Kontestasi mengenai KHI terus berlanjut, meskipun hari ini KHI secara luas diterapkan di Pengadilan Agama. 37
Di antara alasan yang dikemukakan tim CLD KHI adalah karena rumusan hukum Islam yang termuat dalam KHI sudah saatnya diubah. Selain itu, beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan ( al-musawah ), persaudaraan ( al-ukhuwwah ), dan keadilan ( al-‘adalah ). KHI juga dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. KHI juga masih terkesan replika hukum fikih Islam ulama zaman dahulu. 38
Fakta penolakan ulama dayah terhadap KHI sebagaimana di atas, paling tidak memper- lihatkan keterulangan penolakan hukum keluarga yang dilakukan oleh kelompok ulama seperti pada tahun 1970-an. Hanya saja, penolakan terhadap hukum keluarga Islam tersebut berasal dari kalangan ulama dayah di Aceh Tamiang terhadap otoritas negara dalam meng- kodifikasi hukum keluarga Islam.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa produk undang-undang di negara- negara Muslim selalu mendapat resistensi dari kalangan ulama. Alasan penolakan mereka karena produk undang-undang hukum keluarga tidak berpijak kepada aturan-aturan dalam fikih. Negara selalu memihak kepada kepentingan kaum perempuan di mana pada saat yang sama ulama mengklaim negara telah merusak sesuatu yang sakral yang bersumber dari kitab suci dan tradisi nabi. Di sini perdebatan mengenai apakah hukum keluarga bagian dari hukum Tuhan yang sakral atau hukum buatan manusia yang profane-sekular terus berlanjut.
Selain itu, politik di era reformasi memberikan ruang bagi penerapan syariat Islam di Aceh, tidak terkecuali pemberlakuan hukum keluarga. Dalam konsepsi kelompok konservatif- puritan, umat Islam yang baik harus takut kepada Tuhan dan mempelajari dan mematuhi aturan-Nya seketat mungkin, termasuk juga dalam hukum keluarga. Dalam paradigma mereka, tidak ada alasan untuk mereformasi hukum dengan pertimbangan-pertimbangan perubahan sosial-ekonomi kontemporer.

## Penutup
Dari analisis terhadap data lapangan dan ketentuan KHI yang berkaitan dengan hak-hak perempuan mengenai pencatatan nikah, keabsahan talak dan ketentuan harta bersama menurut pandangan ulama Dayah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Muhammad Nasir: Resistensi Ulama Dayah Aceh Tamiang
36 Jan Michiel Otto, “Sharia and National Law in Indonesia,” dalam Jan Michiel Otto (ed.), Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present (Leiden: Leiden University Press, 2010), h. 459.
37 Otto, “Sharia and National Law in Indonesia,” h. 460.
38 Wahid, Fikih Indonesia , h. 208-209.

## MIQOT Vol. XLI No. 1 Januari-Juni 2017
Pertama, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, setiap perkawinan harus dicatat, talak harus dilakukan didepan persidangan pengadilan setelah hakim memeriksa terlebih dahulu dan mengupayakan perdamaian serta perceraian diajukan kepengadilan harus berdasarkan alasan yang ditentukan KHI, serta diaturnya harta bersama dalam suatu perkawinan. Hal itu mengambarkan bahwa KHI jika dibandingkan dengan kebanyakan rumusan fikih mazhab, telah membela hak-hak kaum perempuan (istri) dan mengangkat kedudukan perempuan sejajar dengan laki-laki (suami) dalam kehidupan rumah tangga (perkawinan). Kedua, ulama dayah Aceh Tamiang tidak sependapat dengan ketentuan KHI tersebut di atas, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan talak yang baru diakui apabila dilakukan di depan sidang pengadilan tersebut dan mengenai istri memiliki hak atas harta bersama. Hal ini disebabkan karena ketentuan tersebut tidak sejalan dengan pendapat ulama mazhab dan tidak sejalan dengan dalil yang ada. Sedangkan mengenai pencatatan nikah, pada prinsipnya ulama dayah tidak mempersoalkannya asalkan hal tersebut tidak berdampak terhadap hak-hak suami dalam perkawinan, seperti hak ber- poligami dan sebagainya. Ketiga, para ulama dayah Aceh Tamiang menolak keberadaan KHI disebabkan karena banyaknya ketentuan KHI yang tidak sejalan dengan fikih mazhab yang selama ini dipedomani di kalangan ulama dayah Aceh dan juga dalam perumusannya, ulama dayah tidak diikut sertakan. Karena itu, untuk konteks Aceh, diharapkan ada rumusan ulang dengan melibatkan ulama dayah Aceh dan intelektual dalam rangka mengambil keputusan untuk masyarakat Aceh.

## Pustaka Acuan
Alexander, Amy C, dan Christian Welzel. “Islam’s Patriarchal Effect: Spurious or Genuine?” dalam http://ssrn.com/abstract=1458000, diakses, 27 Agustus 2015.
Atmodjo, Arso Sosro dan Wasit Aulawi. Hukum Perkawinan di Indonesia . Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
Azra, Azyumardi, et al.Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam . Pasir Panjang: ISEAS, 2010.
Azra, Azyumardi. “Ragam Otoritas Islam,” dalam www.uinjkt.ac.id/28-artikel/1778-ragam- otoritas-islam, diakses: 24/10/2014.
Azra, Azyumardi. Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
Bakar, Zainal Abidin Abu. “Islam dan Undang-undang Perkawinan,” dalam Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan , No. 280/TH.XXIV/Oktober. Jakarta: BP4, 1995.
Bruinessen, Martin van (ed.) . Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn. Pasir Panjang: ISEAS Publishing, 2013.
Bugin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi,Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana, 2007.
Muhammad Nasir: Resistensi Ulama Dayah Aceh Tamiang
Burhanuddin, Jajat. “Otoritas Keagamaan: Beberapa Pengalaman Islam Indonesia,” dalam Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan , No. 65 Tahun XXXI, Juli 2008.
Burhanuddin, Jajat. Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia . Jakarta: Mizan Publika, 2012.
Charrad, Mounira. States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco . Berkeley, CA: The University of California Press, 2001.
Cherif, Feryal M. “Culture, Rights, and Norms: Woman’s Rights Reform in Muslim Countries,” dalam Journal of Politics , 72(4), 2010.
Faizin, Hamam. “Berebut Otoritas Keagamaan,” dalam Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan: Dialog , No. 65 Tahun XXXI, Juli 2008. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag, 2008.
Fatima. Wanita dalam Hukum Keluarga di Indonesia: Studi Atas Kedudukan Wanita sebagai Ibu, Istri, dan Anak . Magelang: PKBM Ngudi Ilmu, 2013.
Glendon, Mary Ann. The Transformation of Family Law . Chicago, IL: University of Chicago Press,
1989.
Hagopian, Frances. “Social Justice, Moral Values, or Institutional Interests? Church Responses to the Democratic Challenge in Latin America,” dalam Frances Hagopian (ed.) . Religious Pluralism, Democracy, and the Catholic Church in Latin America . Notre Dame, IN: University of Notre Dame, 2009.
Hallaq, Wael B. Authority, Continuity, and Change in Islamic Law . New York: Cambridge, 2001.
Htun, Mala. “Life, Liberty and Family Values: Church and State in the Struggle over Abortion in Latin America,” dalam Frances Hagopian (ed.) . Contemporary Catholicism, Religious Pluralism, and Democracy in Latin America . Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2009.
Inglehart, Ronald dan Pippa Norris. Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change around the World . New York: Cambridge University Press, 2003.
Joseph, Suad. “Elite Strategies for State Building: Women, Family, Religion and State in Iraq and Lebanon,” dalam Kandiyoti (ed.). Women, Islam and the State . Philadelphia: Temple University Press, 1991.
Kandiyoti, Denis. “Introduction,” dalam Deniz Kandiyoti (ed.) . Women, Islam and the State . Philadelphia: Temple University Press, 1991.
Kharlie, Ahmad Tholabi. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan . Jakarta: LEMLIT UIN Jakarta, 2009.
Kramer, Gudrun, & Schmidtke (ed.). Speaking for Islam: Religious Authorities in Muslim Societies . Leiden-Boston: Brill, 2006.
Lubis, M. Ridwan. “Otoritas Keberagamaan dalam Islam,” dalam Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan No. 65 Tahun XXXI, Juli 2008.
Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Fajar Interpratama, 2006.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2008.

## MIQOT Vol. XLI No. 1 Januari-Juni 2017
Minkenberg, Michael. “Religion and Public Policy,” dalam Comparative Political Studies , 35, No. 2 (March), 2002.
Nasution, Khoiruddin. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia . Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
Pagar. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Terhadap Sisi Keadilan Ahli Waris pengganti dalamKompilasi Hukum Islam . Bandung: Citapustaka Media, 2007.
Rafiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia . Jakarata: Rajawali Press, 1998.
Ridho, Kholis. “Memperbincangkan Otoritas Keagamaan dalam Islam,” dalam Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, No. 65 Tahun XXXI, Juli 2008.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
Suaedah, Lilis. Perspektif Pelaku Poligini terhadap Poligini . Jakarta: Zaman, 2012.
Suyanta, Sri. “Pola Hubungan Ulama dan Umara: Kajian tentang Pasang-surut Peran Ulama Aceh,” Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.
Mhd. Syahnan, et al . “Reconsidering Gender Roles in Modern Islam: A Comparison of the Images of Muslim Women Found in the Works of Sayyid Qutb and ‘Â’ishah ‘Abd Rahmân,” dalam International Journal of Humanities and Social Science Invention , Vol. 6 (10) 2017.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Kharisma Putra Utama,
2009.
Wahid, Marzuki. Fikih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia . Bandung:Institut Studi Islam Fahmina, t.t.
Williams, Rina Verna. Postcolonial Politics and Personal Laws: Colonial Legal Legacies and the Indian State . New York: Oxford University Press, 2006.
Zaman, Muhammad Qasim. The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change . New Jersey Princeton University Press, 2002.
Zubaida, Sami. Law and Power in the Islamic World . London: I.B. Tauris, 2005.