## PELASANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENGATASI TIMBULNYA RESIDIVIS  DILEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA
Oleh :
Sri Adyanti Pratiwi 1 I.Nyoman Lemes 2
(nym.lemes@unipas.ac.id)
Abstrak: Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.  Penegakan hukum  di  Indonesia sepenuhnya menjadi  tanggung jawab negara  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga-lembaga  penegakan  hukum  di  Indo Sistem  pemenjaraan  yang  sangat  menekankan  pada  unsur  balas  dendam  dan penjeraan secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang  tidak  sejalan  dengan  konsep  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak  pidana  serta  kembali  menjadi  warga  masyarakat  yang  bertanggung jawab  bagi  diri,  keluarga,  dan  lingkungannya.Dapat  memberikan  gambaran yang  lebih  nyata  mengenai  upaya  yang  dilakukan  lembaga  pemasyarakatan dalam  mengurangi  jumlah  residivis  dan  hambatan  yang  ditemui  dengan memberikan  pembinanbagi  narapidana.Sebagaimana  tercantum  dalam Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,  sejak  tahun  1964  sistem  pembinaan  bagi  Narapidana  telah berubah  secara  mendasar,  yaitu  dari  sistem  pemenjaraan  menjadi  sistem pemasyarakatan.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas IIB  Singaraja  dalam  mengatasi  timbulnya  narapidana  residivis  sesuai  dengan sasaran yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  secara  pribadi  maupun mayarakat.
Kata kunci : Lembaga pemasyarakatan, narapida, pembinaan

## PENDAHULUAN
Narapidana  bukan  saja  obyek  melainkan  juga  subyek  yang  tidak  berbeda dari  manusia  lainnya  yang  sewaktu-waktu  dapat  melakukan  kesalahan  atau kekhilafan  yang  dapat  dikenakan  pidana,  sehingga  tidak  harus  diberantas.  Yang harus  diberantas  adalah  faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  Narapidana
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
berbuat  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  hukum,  kesusilaan,  agama,  atau kewajiban-kewajiban  sosial  lain  yang  dapat  dikenakan  pidana.  Sistem Pemasyarakatan  menyatakan  bahwa  tujuan  dari  pembinaan  adalah  untuk meningkatkan  kualitas  narapidana  agar  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri, dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  setelah  selesai  menjalani  masa pidananya  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga  yang baik  dan  bertanggung  jawab.  Namun  tidak  sedikit  narapidana  yang  telah  selesai melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan mengulangi tindak pidana yang  telah  dilakukan  sebelumnya  sehingga  harus  kembali  menjalani  tahapan pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan.Narapidana  seperti  ini  dikenal  dengan istilah  residivis.Lembaga  Pemasyarakatan  yang  tidak  dapat  melaksanakan  tugas dan  fungsinya  dalam  melaksanakan  pembinaan  dengan  baik  dan  efektif  dapat berpotensi menimbulkan munculnya narapidana berkualifikasi residivis.
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat isu  dalam  bentuk  skripsi  dengan  judul:  “Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana Sebagai  Upaya  Mengatasi  Timbulnya  Residivis  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja”.
Maka dirumuskan hal – hal sebgai berikut :
1. Apa  penyebab  narapidana  setelah  mendapat  pembinaan  masih  menjadi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
2. Bagaimana  upaya  dalam  mengatasi  timbulnya  residivis  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
3. Apa  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  pembinaan bagi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

## TINJAUAN PUSTAKA
Terkait dengan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja  sama  dengan  Lembaga  Pemasyarakatan  lain  yang  mengacu pada  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Dalam  rangka  pelaksanaan pembinaan  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada,
baik  yang  mengatur  secara  umum  ataupun  secara  khusus.  Peraturan-peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Untuk  mewujudkan  pembinaan  narapidana  di  dalam  Lapas  dibutuhkan berbagai  upaya,  antara  lain  program  pelatihan  bagi  petugas  dan  narapidana  serta program  asimilasi  yang  teratur  dan  mengandung  manfaat  tidak  saja  bagi narapidana tetapi juga bagi masyarakat.
Untuk  mengisi  waktu  narapidana  agar  bermanfaat,  ditentukan  jadwal- jadwal  kegiatan  yang  dilakukan  dari  pagi  hingga  sore  hari.  Salah  satu  kegiatan yang dinilai penting dan manfaatnya besar adalah kegiatan pelatihan baik kepada petugas pemasyarakatan maupun narapidana. Petugas pemasyarakatan seharusnya mengikuti  program  pelatihan  sebab  mereka  langsung  berhadapat  dengan narapidana.  Dengan  kata  lain  terampilnya  narapidana  dalam  bidang  pekerjaan tertentu sangat tergantung kepada keterampilan petugas. Namun berdasarkan hasil wawancara  dengan  Bapak  I  Nyoman  Sukendra,  B.Sc  selaku  Kepala  Seksi Pembinaan  Narapidana  dan  Kegiatan  Kerja  (Kasi  Binapigiatja)  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  pada  hari  Senin,  19  Juni  2017  petugas  di bagian  pembinaan  belum  pernah  mengikuti  kegiatan  pelatihan  keterampilan dikarenakan belum adanya anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Selama ini petugas hanya memiliki pengetahuan keterampilan yang diperoleh secara otodidak dan lebih banyak mengawasi jalannya kegiatan pembinaan.        Petugas di bidang pembinaan  sangat  memerlukan  pelatihan  di  bidang  pertukangan,  keterampilan memainkan  alat  musik,  dan  senam  untuk  kesehatan.  Pelatihan  untuk  narapidana juga  tidak  bersifat  rutin  karena  pelaksanaan  pelatihan  tergantung  dari  dana  yang disediakan oleh pemerintah.Sebagaimana yang dikemukakan oleh narapidana atas nama Ketut Suardika berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 23 Juni 2017
bahwa  program  pelatihan  yang  diberikan  dapat  bermanfaat  bagi  mereka  jika diikuti  dengan  bersungguh.  Namun  karena  kurangnya  modal  untuk  membuka usaha  setelah  keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan  pelatihan  tersebut  menjadi dirasa kurang manfaatnya.
Sejalan  dengan  yang  disampaikan  oleh  narapidana  atas  nama  Susiati berdasarkan  hasil  wawancara  pada  hari  Jumat,  23  Juni  2017  bahwa  pelatihan keterampilan  diharapkan  dapat  menjadi  bekal  bekerja  di  masyarakat  namun terkendala  oleh  masalah  yang  sama  yaitu,  modal  usaha.Menurut  penjelasan  Kasi Binapigiatja,  selain  pelatihan  keterampilan  narapidana  juga  memerlukan  bantuan peralatan yang menunjang untuk memulai usaha tersebut. Sehingga nantinya saat keluar  dari  Lapas  mereka  dapat  menjadi  manusia  yang  mandiri  yang  akan mendapatkan  lapangan  pekerjaan  sesuai  dengan  keterampilan  yang  mereka peroleh  selama  di  lembaga  pemasyarakatan.Pekerjaan  itu  dapat  memotivasi narapidana  untuk  mempersiapkan  dirinya  kelak  bekerja  di  masyarakat  dan pendidikan keterampilan itu harus sesuai  dengan pekerjaan di  luar. Sebagaimana dikatakan oleh Daniel Glase  :
1. Bahwa penjara kesulitan memperoleh pekerjaan yang cukup untuk semua penghuni penjara;
2. Pekerjaan  insentif  sering  tidak  optimum  dilakukan  untuk  memotivasi narapidana  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  di  penjara  yang  dapat berguna bagi mereka setelah bebas nanti;
3. Penilaian terhadap pekerjaan para narapidana sangat rendah;
4. Relatif  kecilnya  kesempatan  bagi  narapidana  yang  telah  bebas  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  pelatihan  yang  diberikan  di penjara.
Berdasarkan pendapat dari Daniel Glaser, bukan hanya program pelatihan saja  yang  diperlukan  tetapi  pekerjaan  yang  dapat  mendukung  narapidana  agar memiliki  motivasi.  Pendapat  ini  sejalan  dengan  prinsip  pemasyarakatan  yang memiliki  sifat  pembinaan  dengan  melatih  narapidana  agar  saat  keluar  dari lembaga pemasyarakatan dapat menerapkan keahliannya sebagai bekal hidup dan tidak lagi melakukan tindak pidana.
Untuk  itu  kegiatan  pelatihan  tidak  hanya  sekedar  memberikan  kesibukan kepada  narapidana  tetapi  hendaknya  lebih  berorientasi  kepada  menempatkan narapidana  sebagai  manusia  yang  etrsesat  dan  mendapatkan  pembinaan  sesuai dengan  Pasal  12  Undang-Undang  Pemasyarakatan.  Kegiatan  pelatihan  setidak- tidaknya  dapat  mengembalikan  rasa  percaya  diri  sehingga  narapidana  dapat berintegrasi  dengan  masyarakat.Walaupun  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja telah melaksanakan kegiatan pembinaan  sesuai dengan peraturan yang berlaku namun masih terdapat narapidana yang kembali melakukan tindak pidana. Secara  umum  faktor  yang  menyebabkan  narapidan  kembali  mengulang  tindak pidana (residivis) walaupun telah mengikuti kegiatan pembinaan adalah :
1. Faktor Internal
Faktor  internal  adalah  faktor  yang  terdapat  pada  diri  pelaku  kejahatan  yang berasal  dari  dalam  dirinya,  seperti  usia  dan  tingkat  pendidikan.  Usia  narapidana sangat mempengaruhi timbulnya pengulangan tindak pidana. Semakin rendah usia narapidana  saat  melakukan  tindak  pidana  untuk  pertama  kalinya,  ia  memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengulang kembali tindak pidana tersebut.
Hal  ini  senada  dengan  penjelasan  Bapak  I  Nyoman  Sukendra,  B.Sc  selaku  Kasi Binapigiatja pada hari Senin, 19 Juni 2017 bahwa terdapat narapidana yang mulai melakukan  tindak  pidana  pencurian  sejak  usia  18  tahun  dan  telah  mengulangi tindak pidananya sebanyak 4 kali.
Rendahnya  tingkat  pendidikan  narapidana  mengakibatkan  kecenderungan  untuk mengulang  tindak  pidana  menjadi  semakin  besar  dibandingkan  dengan  orang yang berpendidikan lebih tinggi.
Hal ini pun terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, berdasarkan hasil  wawancara  pada  hari  Jumat,  23  Juni  2017  dengan  narapidana  atas  nama Gede Dama “Saya sudah empat kali masuk lapas Bu. Saya Cuma lulusan SD, jadi di luar ga ada pekerjaan Bu.”
2. Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  adalah  faktor  yang  berada  di  luar  diri  seseorang  yang  dapat mempengaruhi  mental  seseorang,  seperti  kondisi  ekonomi,  lingkungan  dan stigmatisasi  masyarakat.  Kondisi  ekonomi  merupakan  faktor  tertinggi  sebagai
penyebab  untuk  mengulang  tindak  pidana.  Terbatasnya  lapangan  pekerjaan menyebabkan  narapidana  mengulangi  tindak  pidana  yang  telah  mereka  lakukan sebelumnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  diperlukan  oleh  narapidana dan  keluarganya.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Narapidana  atas  nama  Susiati “Saya  perlu  uang  Bu.  Pake  makan,  keperluan  sehari-hari.  Jadi  terpaksa  harus ngambil barang orang Bu.”
Stigmatisasi merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan- tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seseorang yang jahat.    Stigmatisasi  tersebut  muncul  dari  rasa  ketakutan  masyarakat  terhadap mantan  narapidana,  dimana  dikhawatirkan  akan  mempengaruhi  orang  lain  untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.
Wujud pembinaan di atas merupakan wujud pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas  yang  disebut  juga  dengan  intramural.  Sedangkan  pembinaan  yang dilaksanakan  di  luar  lapas  disebut  ekstramural  yang  dikenal  dengan  asimilasi, asimilasi  merupakan  proses  pembinaan  narapidana  yang  telah  memenuhi persyaratan  tertentu  dengan  membaurkannya  ke  dalam  kehidupan  masyarakat. Bagi  narapidana  interaksi  sosial  dengan  masyarakat  sangat  diperlukan.  Oleh karena  itu  tahap  pembinaan  di  luar  lapas  adalah  kelanjutan  pembinaan  yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakat.
Selain  melaksanakan  pembinaan  kepribadian  dan  kemandirian  sesuai  program yang  telah  direncanakan  hendaknya  juga  harus  dipertimbangkan  situasi pembinaan  yang  berlangsung,  baik  itu  situasi  lingkungan  tempat  pembinaan berlangsung  maupun  situasi  kejiwaan  dari  narapidana  yang  dibina.  Pembinaan akan  menjadi  sia-sia  jika  proses  pembinaan  narapidana  tidak  memperhatikan  hal tersebut.
menggunakan ukuran obyektif.”  Dihubungkan dengan tujuan umum dari suatu  penelitian  adalah  untuk  memecahkan  masalah,  maka  dengan  demikian langkah-langkah  yang  ditempuh  harus  relevan  dengan  masalah  yang  telah dirumuskan,  termasuk  dalam  penentuan  jenis  penelitian  yang  dilakukan.Situasi dalam  membina  narapidana  harus  diciptakan  agar  narapidana  dapat  mengikuti materi  pembinaan  dengan  sempura.  Situasi  kejiwaan  narapidana  seperti
kekacauan  pikiran  terhadap  keluarga  di  rumah  atau  hubungan  dengan  sesama narapidana  harus  dihilangkan  sehingga  narapidana  dapat  menerima  materi pembinaan dengan serius. Metode pembinaan dapat dilaksanakan sebagai berikut :
1. Metode Pembinaan Berdasarkan Situasi
Dengan  menguasai  situasi  dalam  pembinaan  maka  pembinaan  dapat  dilakukan dengan  lebih  efektif.  Terdapat  dua  pendekatan  dalam  pembinaan  menurut kebutuhan narapidana, yaitu :
a. Pendekatan dari atas
Dalam  pembinaan  ini,  materi  pembinaan  berasal  dari  Pembina  atau  paket pembinaan  bagi  narapidana  telah  disediakan  dari  atas.  Narapidana  tidak  ikut menentukan  jenis  pembinaan  yang  akan  dijalani  tetapi  langsung  menerima pembinaan dari para Pembina.
b. Pendekatan dari bawah
Pendekatan  pembinaan  narapidana  dari  bawah  merupakan  suatu  cara  pembinaan narapidana  dengan  memperhatikan  kebutuhan  pembinaan  narapidana.  Tidak setiap  narapidana  memiliki  kebutuhan  dan  minat  belajar  yang  sama.  Hal  ini tergantung  dari  pribadi  narapidana  dan  juga  fasilitas  pembinaan  yang  dimiliki Lembaga Pemasyarakatan.
Keberhasilan dalam membina narapidana terletak pada kemampuan para Pembina untuk  mengenalkan  narapidana  dengan  dirinya  sendiri.  Sehingga  mereka  dapat mengetahui  kebutuhan  pembinaan  yang  mereka  perlukan.  Dengan  mengenal  diri sendiri  narapidana  dapat  menentukan  tujuan  hidupnya  sehingga  akan  mampu menentukan arah perubahan hidupnya.
Dalam  pendekatan  dari  bawah  seorang  narapidana  akan  menentukan  kebutuhan pembinaannya  sendiri.  Namun  pendekatan  ini  memberikan  dampak  yang  tinggi bagi  Lembaga  Pemasyarakatan  karena  Pembina  harus  mampu  menyediakan sarana dan prasarana bagi tercapainya tujuan pembinaan.
Perbedaan  antara  pendekatan  dari  atas  dan  pendekatan  dari  bawah  adalah  tujuan yang  hendak  dicapai.  Pendekatan  dari  atas  bertujuan  sesuai  dengan  yang ditentukan  oleh  Pembina  dalam  hal  ini  Lembaga  Pemasyarakatan.  Pembina
menentukan  arah  pembinaan  dan  tujuan  pembinaan.  Sedangkan  pendekatan  dari atas  bertujuan  sesuai  dengan  kebutuhan  narapidana  itu  sendiri.  Narapidana  yang menentukan  arah  dan  tujuan  pembinaan  sesuai  dengan  yang  telah  mereka tentukan.
2. Metode Pembinaan Perorangan
Pembinaan  perorangan  diberikan  kepada  narapidana  secara  perorangan  oleh petugas  Pembina.  Pembinaan  perorangan  tidak  harus  terpisah  sendiri-sendiri tetapi  dapat  dibina  dalam  kelompok  bersama  namun  penanganannya  secara sendiri-sendiri.  Hal  ini  karena,  tingkat  kematangan  intelektual.  emosi  dan  logika setiap narapidana berbeda.
Secara  umum  narapidana  adalah  orang  yang  kurang  mendapat  perhatian  dari keluarga maupun masyarakat. Sehingga memerlukan perhatian cukup dari petugas Lapas untuk mengembalikan rasa percaya diri. Pembinaan perorangan terdiri dari a. Dari dalam diri sendiri
Kemauan  untuk  membina  muncul  dari  dalam  dri  sendiri.  Kemauan  ini  muncul setelah  seseorang  mengenal  diri  sendiri.  Jika  belum  mengenal  diri  sendiri  maka kemauan untuk membina diri sendiri tidak akan pernah muncul.
Narapidana  berhak  untuk  memilih  hidup  sebagai  manusia  biasa,  memilih  hidup bukan  sebagai  narapidana.  Agar  dapat  hidup  sebagai  manusia  biasa  narapidana harus mampu mengenal dirinya sehingga dapat mengubah hidupnya.
b. Dari luar diri sendiri
Pembinaan  dari  luar  diri  sendiri  didasari  atas  analisa  dari  data  pribadi  seorang narapidana yang mengharuskan narapidana mendapat pembinaan yang ditentukan oleh  Pembina.  Disini  dituntut  keahlian  Pembina  saat  menyampaikan  materi pembinaan  secara  baik  dan  menarik  sehingga  akan  menghasilkan  pembinaan sesuai yang diharapkan.
3. Metode Pembinaan Secara Kelompok
Pembinaan  secara  kelompok  dapat  dilakukan  dengan  metode  ceramah,  tanya jawab atau simulasi. Pemilihan metode tergantung dari materi yang akan disajikan dan tujuan yang hendak dicapai dari proses pembinaan.
Dalam pembinaan secara kelompok, peran kelompok harus tetap dilibatkan, yang aktif  tidak  hanya  Pembina.  Dalam  pembinaan  secara  kelompok  Pembina  harus mampu mengajak narapidana untuk memahami nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat untuk dapat dijadikan bahan pembinaan secara kelompok.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu  dengan  yang lain di  dalam  aspek yang diselidiki. 1
Sebagai  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif,  adanya hipotesis bukan merupakan keharusan, boleh ada boleh juga tidak. Gejala hukum yang hendak digambarkan dalam penelitian ini adalah mengenai faktor penyebab timbulnya  narapidana  residivis,  upaya  yang  dilakukan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dan hambatan-hambatan yang ditemui
Penelitian  ini  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian diakukan secara purposive , berdasarkan tujuan-tujuan tertentu,  yang  terpenting  adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data. Kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja.
Secara  teoritik,  pemilihan  lokasi  penelitian  juga  didasarkan  pada pertimbangan kesamaan situasi dan kondisi dengan lembaga pemasyarakatan yang lain.  Artinya  terdapat  anggapan,  bahwa  apa  yang  ditemui  di  tempat  penelitian menggambarkan  pula  yang  terjadi  di  tempat  lain.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari  sumber  data  kepustakaan  dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan hukum. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan.
Data sekunder  yang dihimpun dan digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum, data primer yang dihimpun dan digunakan dalam penelitian ini  adalah  mengenai  hal-hal  nyata  yang  terdapat  di  tempat  penelitian,  dalam  hal ini  mengenai  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  tentang  pemasyarakatan  dalam hubungannya  dengan  pelaksanaan  pembinaan  narapidana  khususnya  narapidana residivis.Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  akan  dianalisis  dengan menggunakan  analisis  data  kualitatif,  yaitu  data  disajikan  secara  deskriptif kualitatif  dan  sistematis.  Keseluruhan  data  yang  terkumpul  akan  diolah  dan dianalisis  dengan  cara  data  dikumpulkan  kemudian  disusun  secara  sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHAN
Nilai  positif  yang  tumbuh  di  masyarakat  akan  sangat  berguna  bagi pemahaman hidup narapidana karena setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan  narapidana  akan  berbaur  kembali  dengan  masyarakat.  Dari gambaran  tentang  program  pembinaan  narapidana  tersebut  menunjukkan  bahwa pembinaan  narapidana  tidak  hanya  sekedar  pembinaan  mental  spiritual  namun juga  dilakukan  pembinaan  yang  sifatnya  memberikan  keterampilan.  Dengan pembinaan ini maka sasaran  yang hendak dicapai adalah agar setelah narapidana selesai  menjalani  masa  pidananya  dan  kembali  ke  masyarakat  keahlian  tersebut dapat dijadikan bekal usaha apalagi bagi narapidana yang berlatar belakang tidak mempunyai keahlian sebagai modal kerja. Program pembinaan seperti di atas jika dapat  terealisasi  dengan  baik  akan  sangat  bermanfaat  sebagai  bekal  narapidana untuk  kembali  ke  masyarakat  dengan  harapan  tidak  mengulang  lagi  perbuatan melanggar hukum. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari partisipasi masyarakat dengan sikap yang menunjukkan bersedia menerima narapidana yang telah  selesai  menjalani  pidananya.  Dukungan  fasilitas  dan  dana  juga  merupakan faktor yang sangat menentukan terealisasi atau tidaknya program pembinaan yang telah diprogramkan.
Hambatan-Hambatan  yang  Dihadapi  Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IIB Singaraja  dalam  Melaksanakan  Pembinaan  Bagi  Narapidana  ResidivisLembaga
Pemasyarakatan  sebagai  institusi  yang  menampung  dan  melakukan  pembinaan terhadap  para  pelaku  kejahatan  (narapidana)  hendaknya  harus  memiliki  sarana dan  prasarana  yang  memadai  untuk  mendukung  proses  pembinaan  atau pemasyarakatan  itu  sendiri.  Tersedianya  fasilitas  yang  memadai  di  dalam Lembaga Pemasyakaratan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana. Secara  umum  jumlah  penghuni  di  Lembaga  Pemasyarakatan  seluruh  Indonesia telah melebihi daya tampung yang semestinya (over kapasitas).
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  instansi  terakhir  dari  rangkaian sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan.  Lembaga  Pemasyarakatan  berfungsi  sebagai  tempat pelaksanaan  pembinaan  bagi  narapidana.  Pembinaan  yang  dilakukan  harus didasarkan  pada  bakat,  minat  serta  kebutuhan  narapidana.  Di  mana  kebutuhan pembinaan  bagi  narapidana  residivis  dan  narapidana  non-residivis  tentunya berbeda  karena  narapidana  residivis  dapat  dikatakan  telah  gagal  dalam menerapkan  hasil  pembinaan  saat  menjalani  masa  pidana  di  lembaga pemasyarakatan.
Namun  demikian  dalam  pelaksanaan  pembinaan  tersebut  lembaga pemasyarakatan menghadapi  beberapa faktor  yang bisa menghambat berhasilnya pembinaan  antara  lain  belum  adanya  klasifikasi  bagi  narapidana  residivis, penempatan  narapidana,  program  pembinaan  yang  diperuntukkan  bagi  masing- masing  klasifikasi,  dana  pembinaan  yang  terbatas,  perbandingan  jumlah  petugas dengan  narapidana  yang  kurang  seimbang,  sikap  narapidana  dalam  mengikuti pembinaan dan kurangnya partisipasi pemerintah serta masyarakat.
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  yang  dipilih  sebagai  tempat penelitian  merupakan  salah  satu  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  mengalami keadaan  over  kapasitas  hingga  saat  ini  dan  mengalami  beberapa  faktor penghambat  proses  pembinaan  bagi  narapidana.  Permasalahan  over  kapasitas menjadi  sulit  diatasi  mengingat  tingginya  tingkat  kriminalitas  dan  keterbatasan dana untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan yang baru di daerah Singaraja.
Melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan bukanlah suatu hal  yang  mudah  dan  merupakan  tantangan  dari  waktu  ke  waktu  bagi  setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi yang  sangat  berperan  penting  dalam  memasyarakatkan  kembali  para  narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia.
Berdasarkan  dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Bapak  I  Nyoman Ladra selaku Kepala Kesatuan Pengamanan  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja  pada  hari  Senin,  tanggal  19  Juni  2017  di  ruangan,  ditemui  beberapa faktor  penyebab  yang  dapat  menghambat  pelaksanaan  sistem  keamanan  dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan seperti
1. Tidak seimbangnya jumlah petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan, sehingga pelaksanaan sistem keamanan menjadi tidak maksimal.
2. Terbatasnya  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  pengamanan  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, seperti kurangnya jumlah kamera pengamanan  (CCTV),  alat  pendeteksi  logam  (metal  detector),  dan  senjata pengamanan  bagi  petugas  pengamanan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja.
Selanjutnya,  Bapak  I  Nyoman  Sukendra,  B.Sc,  menyebutkan  faktor  penghambat lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, yaitu :
1. Keadaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  yang  mengalami over  kapasitas  (tidak  memadai  daya  tampung  Lembaga  Pemasyarakatan dibandingkan  jumlah  warga  binaan  pemasyarakatan).  Lembaga  Pemasyarakatan memiliki  kapasitas  daya  tampung  sebanyak  78  orang,  sedangkan  jumlah  Warga Binaan Pemasyarakatan di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja hingga saat ini berjumlah 213 orang. Melihat kondisi ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sudah mengalami over kapasitas sebesar 273%.
2. Tidak semua warga binaan pemasyarakatan bersedia mengikuti pembinaan yang  diprogramkan  di  Lembaga  PemasyarakatanKelas  IIB  Singaraja.  Dalam  hal ini  hanya  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  barulah  yang  mengikuti  program pembinaan, sementara yang lainnya lebih memilih tinggal di dalam wisma. Meski
demikian,  hal  ini  akan  berdampak  pada  penilaian  petugas  sipir  kepada  warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan.
3. Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  proses  pembinaan.
Banyak sarana dan prasarana yang telah rusak dan tidak dapat digunakan kembali.
4. Kurangnya  tenaga  pengajar  pembinaan,  hal  ini  berkaitan  dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)  yang ada di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
5. Kurangnya  tingkat  kesejahteraan  yang  dirasakan  oleh  Warga  Binaan Pemasyarakatan.  Kesejahteraan  memang  bersifat  relatif,  tingkat  kesejahteraan setiap warga binaan pemasyarakatan berbeda satu sama lain. Salah satunya yaitu, banyaknya  keluhan  kepada  petugas  sipir  terkait  dengan  kesehatan  warga  binaan pemasyarakatan.
Secara  umum  beberapa  hambatan  yang  berhubungan  dengan  pembinaan narapidana residivis adalah sebagai berikut :
1. Dana
Dana  merupakan  faktor  utama  yang  menunjang  untuk  pelaksanaan pembinaan  terhadap  narapidana.  Dalam  pelaksanaan  pembinaan  dibutuhkan peralatan  dan  bahan-bahan.  Sebab  program  pembinaan  terdiri  dari  berbagai masam  kegiatan  sesuai  dengan  minat  pekerjaan  maupun  keterampilan  yang diperlukan untuk kebutuhan narapidana setelah mereka keluar Lapas.
Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi penghambat  bagi  pelaksanaan  pembinaan  karena  dapat  mengakibatkan  tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi narapidana.
2. Sikap / perilaku petugas
Dalam  pembinaan,  petugas  mempunyai  peran  yang  sangat  penting.  Jal yang  menjadi  dasar  yang  dapat  mempengaruhi  pola  perilaku  dan  bertindak  para petugas  tentunya  berupa  tingkat  pengetahuan  khususnya  yang  berkaitan  dengan sistem  pemasyarakatan  itu  sendiri.  Sehingga  petugas  dituntut  untuk  dapat mengerti  tentang  persoalan-persoalan  yang  timbul  demi  lancarnya  proses pembinaan tersebut.
Proses  pemasyarakatan  dapat  memberikan  dampak  yang  positif  jika  didukung oleh  sikap  dan  perilaku  petugas  yang  memiliki  visi  tentang  pemasyarakatan khususnya tugas  yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan  yaitu  di  bidang  pembinaan,  pengamanan  dan pembimbingan.
3. Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Keberhasilan pemasyarakatan narapidana tidak terlepas dari sarana/prasarana  yang tersedia. Dalam hal  ini sarana harus mengacu kepada The Standar Minimum Rules, apakah itu kamar tidur atau kamar berventilasi, air serta lampu penerangan kamar. Makanan  yang bersih dan sehat,  sarana kesehatan dan fasilitas  olahraga.  Semua  ini  bertujuan  untuk  mendukung  jalannya  pembinaan. Oleh  karena  itu,  ketersediaan  sarana  merupakan  salah  satu  ukuran  berhasilnya sistem pemasyarakatan. Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan juga  mutu  akibat  banyaknya  peralatan  yang  rusak  menjadi  salah  satu  faktor penghambat  untuk  kelancaran  proses  pelaksanaan  pembinaan  terhadap narapidana.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Bapak  I  Ketut  Suryawan,  SH  selaku Kasubsi Bengkel Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja pada Senin, 19  Juni  2017:  Di  Lapas  Singaraja  ada  beberapa  peralatan  untuk  pembinaan keterampilan  seperti  mesin  jahit,  mesin  obras,  mesin  ketam,  mesin  bor  dan peralatan pertukangan lainnya. Namun kondisinya sudah rusak berat. Dan sampai sekarang  belum  ada  peralatan  pengganti  yang    baru.  Jadi  kegiatan  pembinaan tidak bisa berjalan lancar.
4. Narapidana
Keberhasilan  dan  terlaksananya  program  pembinaan  terhadap  narapidana  tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya melainkan juga berasal dari  fakta.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  peneliti  lakukan  melalui  penelitian  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja tentang upaya yang dilakukan oleh Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  mengatasi  timbulnya  residivis  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja, peneliti dapat memberikan simpulan sebagai berikut :
1. Faktor-faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  narapidana  residivis  di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu a. Faktor  Internal  atau  faktor  penyebab  yang  berasal  dari  keinginan narapidana itu sendiri, yaitu usia dan tingkat pendidikan.
b. Faktor  Eksternal  atau  faktor  penyebab  yang  berasal  dari  luar Narapidana,  yaitu  kondisi  ekonomi,  lingkungan  dan  stigmatisasi masyarakat.
2. Upaya  yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja dalam  mengatasi  timbulnya  narapidana  residivis  sesuai  dengan  sasaran yang  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :
a. Pembinaan Kepribadian dan
b. Pembinaan Kemandirian
3. Hal-hal  yang  menghambat  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Singaraja dalam melakukan upaya mengatasi timbulnya narapidana residivis adalah terbatasnya  dana  untuk  pembinaan,  sikap/perilaku  petugas  saat melaksanakan  pembinaan,  terbatasnya  jumlah  dan  mutu  sarana  dan pembina sikap narapidana yang tidak taat mengikuti program pembinaan, jumlah petugas yang tidak sebanding dengan narapidana, sikap masyarakat /  pihak  korban  yang  sulit  menerima  keberadaan  anarpidana  serta  belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai pembinaan narapidana residivis.

## DAFTAR PUSTAKA
Efendi, Mohammad. 1993. Problem, Bicara, Bahasa dan Penggunaannya. Malang:
IKIP    Malang.
Kardjono. 2005. Terapi Wicara. Jakarta: Depdiknas..
Sastra, Gusdi. 2011. Neurolinguistik: Sebuah Pengantar. Alfabeta: Bandung.Tarmansyah. 1995. Gangguan Komunikasi. Padang: Depdikbud. Tiel, Julia Maria Van. 2010. Pendidikan Anak Terlambat Bicara. Jakarta: Prenada. Chaer Abdul. Psikolinguistik Kajian Teoretik. Jakata : Rineka Cipta, 2009.
Anwar,  Khaidir.  Fungsi  dan  Peranan  Bahasa.  Yogyakarta  :  Gadjah  Mada University press, 1985.
Kusumoputro,Sidiarto.  “Bahasa  dan  Saraf  Manusia”  Forum  Linguistik.  Jakarta 26-28 Oktober 1981. Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, 1981.