(AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Implementasi Kebijakan Penerima Bantuan Iuran Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah
INFO PENULIS
Cecep Jamani Universitas Mitra Indonesia cecep.jamani81@gmail.com 0813-6937-6631 Endang Budiati Universitas Mitra Indonesia endangbudiati420@yahoo.com Sugeng Eko Irianto
Universitas Mitra Indonesia Ekoindo@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 2, No. 2, Agustus 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Jamani, C. (2022). Implementasi Kebijakan Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (2), 111-116.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk memahami peran dan alur kebijakan pengawasan, anggaran dan  legislasi  dari  DPRD  Lampung  tengah  terhadap  kebijakan  di  bidang  kesehatan terhadap masyarakat kurang mampu dalam bentuk PBI APBD (penerima bantuan iuran) BPJS.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  secara  kualitatif  dengan  analisis  data, wawancara  DPRD,  Dinas  Sosial,  Dinas  kesehatan,  dan  Perangkat  Desa.  Untuk menentukan  prioritas  masalah  berdasarkan  hasil  data  menggunakan  metode  USG Metode Urgency, Seriousness, Growth yang merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dengan cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan,  dan  perkembangan  isu  dengan  menentukan  skala.  Hasil  penelitian  bahwa program  PBI  BPJS  sebagian  tidak  tepat  sasaran  sehingga  perlu  penanganan  serius sehingga sesuai tujuan PBI BPJS tercapai secara maksimal.
Kata kuci: PBI, BPJS, Kebijakan

## Abstract
This  article  aims  to understand  the  role  and  flow of supervisory policies,  budgets  and legislation from the Central Lampung DPRD towards policies in the health sector for the underprivileged in the form of recipients of BPJS contribution assistance. The research method  used  is  qualitative  with  data  analysis,  interviews  with  DPRD,  Social  Service, Health Office, and Village Apparatus. To determine priorities based on data results, the USG method uses the Urgency, Seriousness, Growth method, which is one of the tools to develop  a  priority  order  that  must  be  resolved  by  determining  the  level  of  urgency, seriousness,  and  development  of  issues  by  determining  the  scale.  The  results  of  the research  that  the  PBI  BPJS  program  is  partly  not  on  target  so  that  it  needs  serious handling so that according to the PBI BPJS objectives it is maximally achieved.
Keywords: PBI, BPJS, Policy

## A. Pendahuluan
Pada  era  globalisasi  ini,  dengan  perkembangan  pengobatan  medis  yang  semakin  maju, masih  banyak  dari  masyarakat  yang  tetap  menggunakan  pengobatan  tradisional,  yang dipercaya  mampu  mengobati  berbagai  penyakit  (Triyono dan Herdiyanto,  2017).    Melihat  hal tersebut, pemerintah melalui Penerimaan Bantuan Iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  kurang  mampu  agar  dapat  berobat  sebagaimana layaknya.  Bantuan  pemerintah  tersebut  diharapkan  tepat  sasaran  agar  mewujudkan masyarakat yang sehat secara jasmani maupun rohani.  Sehat adalah fungsi efektif dari sumber- sumber perawatan diri (self care Resouces) yang menjamin tindakan untuk perawatan diri ( self care  actions)  secara  adekuat.  Self  care  Resouces  :  mencakup  pengetahuan,  keterampilan  dan sikap.  Self  care  Actions  merupakan  perilaku  yang  sesuai  dengan  tujuan  diperlukan  untuk memperoleh,  mempertahankan  dan  meningkatkan  fungsi  psikososial  dan  spiritual  (Paune, 1983).
Undang-Undang  no  36  tahun  2009  mengamanatkan  bahwa  kesehatan  adalah  keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan,  dikembangkan  dan  dipertahankan  serta dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  nondiskriminatif,  partisipatif,  dan  berkelanjutan  dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia melalui pembangunan kesehatan. Sesuai Fungsinya, tugas dari pemerintah adalah menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan  yang  berkualitas  sesuai  dengan  kebutuhan.  Sebagai  suatu  kebutuhan  dasar,  setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi  tanggung  jawabnya,  sehingga  pada  dasarnya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.
UU  BPJS  No  24  Tahun  2011,  menyatakan  bahwa  BPJS  Kesehatan  berfungsi menyelenggarakan  program  jaminan  kesehatan.  Jaminan  Kesehatan  menurut  UU  SJSN diselenggarakan  secara  nasional  berdasarkan  prinsip  asuransi  sosial  dan  prinsip  ekuitas, dengan  tujuan  menjamin  agar  peserta  memperoleh  manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan perlindungan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan.  Setiap  orang  atau  keluarga  yang tidak  bekerja  pada  perusahaan  wajib  mendaftarkan  diri  dan  anggota  keluarganya  pada  BPJS. Setiap  peserta  BPJS  akan  ditarik  iuran  yang  besarnya  ditentukan  kemudian.  Sedangkan  bagi warga  miskin,  iuran  BPJS  ditanggung  pemerintah  melalui  Program  Bantuan  Iuran  (Kemenkes RI, Buku Panduan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi populasi kunci tahun 2016).
Pengertian  PBI  Seperti  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  101  Tahun  2012 tentang Penerima Bantuan Iuran kesehatan yang selanjutnya disebut (PBI) adalah fakir miskin dan  orang  tidak  mampu  sebagai  peserta  jaminan  program  kesehatan,  dimana  fakir  miskin adalah  orang  yang  sama  sekali  tidak  mempunyai  sumbermata  pencaharian  dan/atau mempunyai  sumber  mata  pencaharian  tetapi  tidak  mempunyai  kemampuan  memenuhi kebutuhan  yang  dasar  yang  layak  bagi  kehidupan  dirinya  dan/atau  keluarganya,  sedangkan orang  tidak mampu  adalah  orang  yang  mempunyai  sumber  mata  pencaharian,  gaji  atau  upah, yang  hanya  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar  yang  layak  namun  tidak  mampu  membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
Program  merupakan  kumpulan  kegiatan-kegiatan  nyata,  sistematis,  dan  terpadu  yang dilakukan  oleh  perorangan,  satu  instansi  dan  beberapa  instansi,  atau  pun  dalam  rangka kerjasama masyarakat atau merupakan partisipasi aktif guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah  ditetapkan  (Sudarwan  dkk,  2021).  Program  pemerintah  menyelenggarakan  kesehatan melalui  PBI  merupakan  sarana  mensehatkan  masyarakat  indonesia  secara  keseluruhan. Program tersebut memerlukan evaluasi dan tindak lanjut agar tujuan tercapai secara optimal.

## B. Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan menggali informasi secara mendalam. Data didapatkan dengan cara studi pustaka, wawancara dan  dokumentasi.  Studi  pustaka dilakukan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  penerimaan bantuan iuran BPJS. Mengetahui besar masyarakat kurang mampu suatu daerah serta melihat anggaran  keuangan  daerah  Lampung  Tengah.  Wawancara  dilakukan  untuk  mendapatkan kelengkapan  data  dengan  cara  mewawancai  beberapa  sumber  informasi  penting  diantaranya
Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Lampung Tengah, dan  Perangkat  Desa.  Dokumentasi  dilakukan  guna  memastikan  apa  yang  diperoleh  sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan triangulasi teknik dan  triangulasi  sumber.  Melakukan  beberapa  wawancara  dengan  pertanyaan  sama  kepada beberapa  narasumber  atau  membandingkan  hasil  jawaban  berdasarkan  teknik  memperoleh data yang berbeda-beda sehingga diperoleh jawaban jenuh.

## C. Hasil dan Pembahasan
Untuk  menentukan prioritas masalah berdasarkan hasil data yang telah penulis dapatkan melalui  data-data  dan  wawancara  penulis  menggunakan  metode  USG  Metode Urgency, Seriousness, Growth (USG)   yang merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya yaitu dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 – 5 atau 1 – 10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Berikut hasil  analisis yang penulis lakukan :
1. Urgency
Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa  keras  tekanan  waktu  tersebut  untuk  memecahkan  masalah  yang  menyebabkan isu tadi
2. Seriousness Seberapa  serius  isu  tersebut  perlu  dibahas  dikaitkan  dengan  akibat  yang  timbul  dengan penundaan  pemecahan  masalah  yang  menimbulkan  isu  tersebut  atau  akibat  yang menimbulkan  masalah-masalah  lain  kalau  masalah  penyebab  isu  tidak  dipecahkan.  Perlu dimengerti  bahwa  dalam  keadaan  yang  sama,  suatu  masalah  yang  dapat  menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri
3. Growt  Seberapa  kemungkinan-kemungkinannya  isu  tersebut  menjadi  berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan.
Tabel 1 :Penentuan Prioritas Masalah dengan metode USG No Uraian Masalah Urgency  Seriousnes s Growt  Total Skor 1 Banyak  penerima  manfaat  lama yang  sebenarnya  sudah  tidak layak  menerima,  tetapi  masih mendapatkan bantuan PBI BPJS 5 5 4 14 2 Banyak  penerima  manfaat  PBI BPJS  berasal  dari  keluarga aparatur Desa 4 4 4 12 3 Kurangnya tenaga Team Virifikator di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah 3 5 5 13 4 Efektifitas  musyawarah  kampung untuk verifikasi layak dan tidaknya  untuk  mendapatkan manfaat  PBI  BPJS  harus  terus dikontrol dan diawasi 5 5 5 15 5 Pengawasan  baik  dari  eksekutif maupun  DPRD  Lampung  Tengah perlu untuk lebih di intenskan lagi bahkan jika perlu sampai turun ke Desa 3 3 3 9
Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa prioritas masalah dengan score  paling tinggi ke paling rendah adalah  :
1. Score 15 yaitu Efektifitas musyawarah kampung untuk verifikasi layak dan tidaknya untuk mendapatkan manfaat PBI BPJS harus terus dikontrol dan diawasi
2. Score  14  yaitu  Banyak  penerima  manfaat  lama  yang  sebenarnya  sudah  tidak  layak menerima, tetapi masih mendapatkan bantuan PBI BPJS
3. Score  13  yaitu  Kurangnya  tenaga  Team  Virifikator  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Lampung Tengah
4. Score 12 yaitu Banyak penerima manfaat PBI BPJS berasal dari keluarga aparatur Desa
5. Score  9 yaitu Pengawasan baik dari eksekutif maupun DPRD Lampung Tengah perlu untuk lebih di intenskan lagi baik ditingkat Desa maupun ditingkat Kabupaten
Dalam  membuat  alternative  pemecahan  masalah,  penulis  mencoba  mengurai  sumber  sumber masalah yang ada dengan metode fishbone, yaitu sebagai berikut:
Gambar 1. Fishbone alternative pemecahan masalah
Tabel 2. alternative pemecahan masalah No Penyebab masalah Alternatif penyelesaian maslah 1 Man Operator Desa SIKS –NG sering berganti saat Kepala Desa berganti Operator Desa SIKS-NG Dibuat tetap dan langsung dibawah pengelolaan oleh Dinas Sosial SDM untuk verifikasi di Dinas Sosial masih kurang menambah jumlah SDM di Dinas Sosial 2 Metod Cara penentuan masyarakat tidak mampu masih subyektif Membuat SOP untuk penentuan masyarakat tidak mampu disetiap desa Musyawarah kampung untuk menyaring DTKS belum maksimal Perlu adanya Bimtek untuk team musyawah kampung 3 Machine Verifikasi PBI BPJS oleh Dinas Sosial dan Desa belum dilakukan secara berkala Pengawasan oleh DPRD terhadap program PBI belum dilakukan berkala Perlua dibuatkan jadwal berkala untuk verifikasi masyarakat penerima manfaat PBI BPJS Dilakukan Sidak dan hearing berkala dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan 4 Material PBI APBD masih banyak yang Dilakukan verifikasi secara
MAN Matheria
l
METHO DE
Banyak Masyarakat Tidak mampu belum mendapatkan manfaat PBI BPJS MESIN/TOOL Money Verifikasi oleh Dinas Sosial dan Desa SDM untuk verifikasi di Dinas Sosial PBI APBD masih banyak yang Cara penentuan masyarakat tidak mampu masih Pengawasan oleh DPRD
terhadap program PBI
Operator Desa SIKS –NG sering berganti saat Kepala Desa Musyawarah kampung untuk menyaring DTKS PBI APBD tidak cukup untuk mencover semua Masyarakat tidak mampu Anggaran untuk penambahan SDM dan pengawasan Anggaran PBI Kabupaten masih kurang kurang
No Penyebab masalah Alternatif penyelesaian maslah tidak tepat sasaaran PBI APBD tida cukup untuk mencover semua Masyarakat tidak mampu serentak Masyarakat tidak mampu yang belum tercover PBI APBD dimasukkan ke dalam PBI APBN 5 Money Anggaran untuk penambahan SDM dan pengawasan masih kurang Anggaran PBI Kabupaten masih kurang kurang Penambahan anggaran untuk penambahan SDM verifikasi DTKS di Dinas Sosial Ditambahkan anggaranya sebagai wujud keseriusan pemerintah Daerah
Tabel 3. Alternatif jalan keluar dengan metode penghitungan MIV/C N O Daftar Alternatif Jalan Keluar Efektifitas Efisiensi Jumlah M I V C (MIV/C) 1 Musyawarah kampung untuk menyaring DTKS belum maksimal 5 4 4 2 40 2 Operator Desa SIKS –NG sering berganti saat Kepala Desa berganti 5 5 4 3 33,3 3 Cara penentuan masyarakat tidak mampu masih subyektif 4 4 4 2 32 4 SDM untuk verifikasi di Dinas Sosial masih kurang 4 4 4 3 21,3 5 Verifikasi PBI BPJS oleh Dinas Sosial dan Desa belum dilakukan secara berkala 4 4 4 3 16 6 Pengawasan oleh DPRD terhadap program PBI belum dilakukan berkala 4 4 4 3 16 7 PBI APBD tida cukup untuk mencover semua Masyarakat tidak mampu 4 5 4 5 16 8 Anggaran untuk penambahan SDM dan pengawasan masih kurang 5 4 3 4 15
Dari table 3. Alternatif jalan keluar dengan metode penghitungan MIV/C,  dapat dilakukan prioritas  masalah  yang  perlu  segera  dijalankan  berdasarkan    besarnya  masalah,  pentingnya masalah, sensitivitas masalah dan efisiensi dalam anggaran yaitu:
1. Musyawarah kampung untuk menyaring DTKS belum maksimal dengan score 40
Penentuan layak  dan  tidaknya  masuk  dalam  data  masyarakat  tidak  mampu  adalah melalui musyawarah  kampung,  sehingga  hal  ini  perlu  untuk  dilakukan  pembinaan  yang  terukur melalui bimtek dan sejenisnya, karena proses musyaawarah kampung ini merupakan pintu gerbang yang harus dijaga ketat dengan aturan dan criteria yang jelas
2. Operator Desa SIKS –NG sering berganti saat Kepala Desa berganti dengan score 33,3 Begitu  vitalnya  Operator  Desa  SIKS-NG  karena  berhubungan  penginputan  DTKS  yaitu  Data terpadu kesejahteraan Sosial, termasuk  PBI ABD yang menginput adalah operator tersebut, sehingga  apabila  operator penginput  tersebut  selalu  diganti  apabila  ada pergantian kepala Desa,  maka  akan  sangat rawan  terjadi  perubahan  data  DTKS  berdasar kepentingan Kepala Desa  yang  baru,  sehingga  penetapan  Operator  SIKS-NG  menjadi  pegawai  tetap  merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar atau ditunda. Selain itu hal ini sangat efektive dan efisien  karena  Pemerintah  Daerah  tidak  perlu  lagi  mengeluarkan  anggaran,  karena  sudah digaji dari ADD (anggaran dana desa)
3. Cara penentuan masyarakat tidak mampu masih subyektif dengan score 32
Adanya  kriteria  yang  dibuat  secara  baku  oleh  pemerintah  daerah  untuk  dijadikan  acuan dalam menentukan masyarakat tidak mampu sangat perlu dan harus disosialisasikan dengan serempak dan massif
4. SDM untuk verifikasi di Dinas Sosial masih kurang, dengan score 21,3 Saat ini tenaga verifikasi untuk data DTK masih sangat kurang dan perlu dilakukan analisa kebutuhan pegawai untuk penambahan tenaga tersebut
5. Verifikasi PBI BPJS oleh Dinas Sosial dan Desa belum dilakukan secara berkala, dengan score 16
Verifikasi  ini  sangat  penting  karena  akan  mengkoreksi  data  data  yang  sudah  tidak  layak untuk mendapatkan PBI BPJS APBD, tetapi memerlukan biaya yang sangat besar, waktu yang lama dan juga pencabutan dari si penerima manfaat yang masih sangat sulit. Perlu adanya edukasi dan waktu yang cukup untuk menjalankan program ini
6. PBI APBD tidak cukup untuk mencover semua masyarakat tidak mampu, dengan score 16 Karena jumlah masyarakat tidak mampu belum tercover semua, harus ada upaya pengalihan memlalui program PBI APBN sehingga prioritas terhadap masyarakat tidak mampu tercover jaminan kesehatanya dapat terpenuhi
7. Pengawasan oleh DPRD terhadap program PBI belum dilakukan berkala, dengan score 16 Sebenarnya hearing dengan pihak Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan sudah sering dilakukan, tetapi  tindak  lanjutnya  yang  masih  belum  dijalankan  dengan  maksimal,  karena  memang secara struktur Dinas lebih tunduk dan patuh pada intruksi Bupati daripada DPRD, sehingga mungkin  sangat  perlu  untuk  duduk  bersama  Bapak  Bupati  dan  Wakil  Bupati  untuk mendiskusikan secara serius tentang PBI APBD supaya tepat sasaran
8. Anggaran untuk penambahan SDM dan pengawasan masih kurang, dengan score15 Adanya  penambahan  SDM  dan  pengawasan  ini  memang  cukup  penting,  tetapi  diperlukan anggaran  yang  cukup  besar  sehingga  jika  memang  belum  bias  dilaksanakan  saat  ini mengingat  anggaran  yang  belum  tersedia,  sebaiknya  tetap  ditambah  tapi  mungkin  bias menggali dari potensi SDM yang masih bias diberdayakan. Dan seleksi yang ketat di tingkat Desa  penulis  kira  akan  lebih  efektif  daripada  program  pengawasan  yang  dilakukan  di belakang.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  penerima  bantuan  iuan  BPJS  sebagian tidak  tepat  sasaran.  Penentuan  masyarakat  penerima  bantuan  dilaksanakan  secara  tidak terukur dan masih subjektif. Tenaga verifikasi untuk data DTK masih sangat kurang. PBI APBD tidak  cukup  untuk  mencover  semua  masyarakat  tidak  mampu.  Perlunya  ditambah  anggaran untuk SDM dan Pengawasan.

## E. Referensi
Paune. (1983). Meaning Of Heal . USA : Penerbit Morgan Kaufmann Publishers. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran kesehatan. Sudarwan,  R,  E.,  Tola,  B.,  Komarudin,  &  Handoko.  (2021).  New  Student  Admission  System  for Community  Development  Program  in  Bandar  Lampung  City  (Model  Evaluation  Cipp  and Adversary). Review  of  International  Geographical  Education  (RIGEO),  11 (5),  542-560. 10.48047/rigeo.11.05.55
Triyono,  S.  D.  K.,  &  Herdiyanto,  Y.  K.  (2017).  Konsep  Sehat  Dan  Sakit  Pada  Individu  Dengan Urolithiasis (Kencing Batu) Di Kabupaten Klungkung, Bali. Jurnal Psikologi Udayana, 4 (2), 263-276.
Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
UU BPJS No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.