Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur
Yogi Rahmadinata Legal PT. Bank Bukopin, Tbk Email : Yogirahmadinataa@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to analyze and criticize whether the cessie transfer of receivables  provides  legal  protection  to  new  creditors  who  are  legal  subjects  of individual  Person as  well  as  to analyze and  criticize what  efforts  to  resolve  non performance loan by new creditors (Cessionaris) are related to the prohibition on property  ownership  (Beding  Van  Niet  Zuivering).  The  problem  in  this  study discusses that cessie's legal actions result in the transfer of claims or receivables including debtor guarantees to new creditors so that new creditors are required to register  the  transfer  of  guarantees  at  the  guarantee  institution  that  binds  the guarantee.  Efforts  to  resolve  non-performing  loans  related  to  the  prohibition  on property  ownership  and  limitations  as  stipulated  in  the  Foreclosed  Collateral regulations,  specifically  for  Banks,  are  to  carry  out  executions,  both  executions based  on  Fiat  executions,  parate  executions  and  underhand  sales  executions. Suggestions  from  the  results  of  this  study  are  the  need  for  detailed  provisions regarding the transfer of cessie receivables by making a rule regarding cessie in the form  of  a  Ministerial Decree  or  other  Regulations in  Legislation  -  Invitations in order  to  provide  legal  certainty  regarding  the  implementation  of  cessie  and limitations in the sale of cessie receivables. originating from a credit agreement if transferred or purchased by a new Creditor who is an element of the legal subject of an individual/Non-Bank Creditor. This type of research is normative by using the case approach, legislation approach, conceptual approach, using the authority theory, legal certainty theory and legal protection theory. In this case, the author takes  a  case  approach  regarding  the  cessie  transfer  of  accounts  receivable  that occurred  at  PT.  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Tbk  Pekanbaru  made  by  and before  a  Notary  and  the  problems  that  arise  as  a  result  of  the  cessie  transfer  of receivables.
Keywords: Cessie, Banking, and Notary.

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  untuk  menganalisis  dan  mengkritisi  apakah  pengalihan piutang secara cessie memberikan perlindungan hukum kepada kreditur baru yang merupakan  subjek  hukum  orang  perseorangan  serta  untuk  menganalisis  dan mengkritisi apa upaya penyelesaian kredit macet oleh kreditur baru (Cessionaris) terkait  dengan  adanya  larangan  milik  beding  ( Beding  Van  Niet  Zuivering ). Permasalahan  pada  penelitian  ini  membahas  bahwa  perbuatan  hukum  cessie
mengakibatkan beralihnya hak tagih atau piutang termasuk jaminan debitur kepada kreditur baru sehingga kreditur baru wajib mendaftarkan peralihan jaminan pada lembaga  jaminan  yang  mengikat  jaminan  tersebut.  Upaya  penyelesaian  kredit macet  yang  terkait  dengan  adanya  larangan  milik beding dan  batasan  pada sebagaimana  peraturan  Agunan  Yang  Diambil  Alih  yakni  terkhusus  pada  Bank adalah  dengan  melakukan  eksekusi,  baik  eksekusi  berdasarkan  Fiat  eksekusi, parate eksekusi  maupun  eksekusi  penjualan  di  bawah  tangan.  Saran  pada  hasil penelitian ini adalah diperlukannya ketentuan yang mendetail tentang pengalihan piutang  secara cessie dengan  cara  membuat  suatu  aturan  tentang cessie dalam bentuk  Keputusan  Menteri  atau  Peraturan  lainnya  dalam  Peraturan  Perundang  – Undangan  guna memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan cessie dan batasan - batasan dalam penjualan piutang secara cessie yang berasal dari perjanjian kredit apabila dialihkan atau dibeli oleh Kreditur baru yang merupakan unsur dari subjek hukum orang perseorangan/ Kreditur Non-Bank. Tipe penelitian ini normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dengan menggunakan teori Kewenangan, teori Kepastian Hukum dan teori Perlindungan Hukum. Dalam hal ini penulis melalui pendekatan kasus  mengenai  Pengalihan  Piutang  Secara  cessie  yang  terjadi  pada  PT.  Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pekanbaru yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris serta  permasalahan  yang  muncul  akibat  dilakukannya  pengalihan  piutang  secara cessie tersebut.
Kata Kunci: Cessie, Bank, and Notaris.

## PENDAHULUAN
Perbankan  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  resmi  mempunyai  nilai strategis  dalam  kehidupan  perekonomian  suatu  negara.  Lembaga  tersebut dimaksudkan  sebagai  perantara  ( financial  intermediary )  pihak-pihak  yang mempunyai  kelebihan  dana  (surplus  of  funds)  dengan  pihak-pihak  yang kekurangan dana ( lack of funds ). Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan  serta  melancarkan  mekanisme  sistem  bagi  semua  sektor perekonomian. 1
Perbankan sangat terkait dengan peranan bagi penyediaan modal bagi dunia usaha atau perdagangan, sehingga roda perekonomian dapat berputar. Bank dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  ketika  memberikan  kredit  wajib  mempunyai
1 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 97.
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan kredit dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan agar setiap kredit yang diberikan harus memuat prinsip kehati-hatian ( Prudential Principle ) karena sumber  dana  kredit  berasal  dari  simpanan  dana  masyarakat  baik  dalam  bentuk tabungan  maupun  deposito.  Oleh  karena  itu  sebelum  memberikan  kredit,  bank harus  melakukan  penilaian  mendalam  terhadap  watak  ( Character ),  modal ( Capital ), kemampuan ( Capacity ), jaminan ( Collateral ), dan prospek usaha debitur ( Condition of Economy ), yang lazim disebut the five C of credit analysis (prinsip 5
C) 2
Perbuatan  hukum  pinjam  meminjam  kredit  antara  bank  (kreditur)  dan pelaku  usaha  (Debitur)  tersebut  dituangkan  dalam  suatu  perjanjian  yang  disebut perjanjian  kredit.  Perjanjian  kredit  sebenarnya  dapat  dipersamakan  dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh  masyarakat  dan  tidak  terkait  dengan  bank.  umumnya  perjanjian  kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku ( standards contract ).
Fungsi  perjanjian  kreditnya  sendiri  adalah  sebagai  perjanjian  pokok,  artinya perjanjian  kredit  merupakan  sesuatu  yang  menentukan  batal  atau  tidak  batalnya perjanjian  lain  yang  mengikutinya.  Selain  itu  juga  berfungsi  sebagai  alat  bukti mengenai  batasan-batasan  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  serta  berfungsi sebagai  panduan  bank  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pengorganisasian  dan pengawasan pemberian kredit.
Perjanjian kredit memiliki 2 jenis, dapat dilakukan dengan akta otentik dan dibawah  tangan.  Peranan  akta  otentik  dalam  pemberian  kredit  di  bank  sangat penting,  karena  mempunyai  daya  pembuktian  yang  sempurna  dalam  perspektif kekuatan pembuktian dalam hukum, yang mana pembuktian tersebut tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan. Sedangkan akta di bawah tangan memiliki kelemahan yaitu pihak yang membubuhkan tanda tangannya dapat dengan mudah mengingkari
2 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia . Hlm 98
keaslian  tanda  tangan  tersebut  atau  lebih  mudahnya  tidak  mengakui  adanya perbuatan hukum di dalam akta dibawah tangan.
Notaris  berdasarkan  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  nomor  2  Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki  wewenang  untuk  membuat  suatu akta otentik  dan kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  pada  Undang-Undang  ini.  ”Notaris  ialah  pejabat  umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang berisi mengenai semua perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  yang  berkepentingan dihendaki untuk dirumuskan kedalam akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, memberikan grosse , menyimpan aktanya, salinan dan kutipannya, selama akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan kepada pejabat atau orang lain. 3
Jabatan  notaris  merupakan  suatu  pelayanan  kepada  masyarakat  (klien) secara  mandiri  dan  tidak  memihak  dalam  bidang  kenotariatan  yang  dipahami sebagai  jabatan  yang  bersumber  pada  keinginan  untuk  mengabdi  dan  ditujukan untuk kepentingan umum. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUJN.
Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi  mulia  ( nobile  officium ).  Notaris  disebut  sebagai  pejabat  mulia  karena profesi  notaris  sangat  erat  hubungannya  dengan kemanusiaan.  Akta  yang  dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.  Kekeliruan  atas  akta  yang  dibuat  notaris  dapat  menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. 4
Notaris dalam menjalankan tugasnya harus professional, yaitu menjalankan tugas selalu mengutamakan keahlian berlandasan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  kinerjanya  dapat  dipercaya  dan  amanah, bekerja  sesuai  Standar  Operasional  Prosedural  (SOP)  dari  memulai  pekerjaan,
3 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hlm. 13. 4 Abdul GhofurAnshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika , (Yogyakarta: UII Press, 2009) Hlm. 46.
menjalankan dan menghasilkan hasil yang akurat. selain professional, notaris juga harus  mampu  memberikan  penyuluhan  hukum  yang  tepat  dan  baik  untuk  para penghadap. 5
Dalam  dunia  bisnis  perputaran modal  merupakan indikasi bagi  lancarnya sebuah  usaha.  Berdasarkan  hal  tersebut  seringkali  pengusaha  dalam  hal  ini perbankan memerlukan modal dalam jangka waktu cepat guna menjamin likuiditas usahanya, sehingga  tidak  lagi  menunggu jatuh  tempo  atas  piutang yang  dimiliki untuk  kemudian  ditagih  pembayarannya.  Cara  yang  umumnya  digunakan  untuk memperoleh dana segar dalam waktu dekat atas piutang yang belum jatuh tempo tersebut adalah dengan jalan menjual piutang yang dimilikinya kepada pihak lain yang  bersedia  membelinya,  umunya  dengan  harga  yang  lebih  rendah  dari  nilai tagihan  yang  akan  dibayar  oleh  debitur  pada  saat  jatuh  tempo.  Mengenai  tinggi rendahnya  harga  juga  tergantung  dari  likuid  tidaknya  pemberian  kredit  tersebut serta adanya jaminan yang menyertai piutang tersebut. 6 .
Guna  meminimalisir  kerugian  terhadap  resiko  yang  timbul  di  kemudian hari, maka perbankan memberikan klausula penting didalam perjanjian kredit yang berfungsi sebagai pengaman bagi pihak bank. salah satu isi dari klausula tersebut adalah dengan mencantumkan adanya pengalihan piutang secara Cessie.
Di  Indonesia,  definisi Cessie salah  satunya  dikemukakan  oleh  Subekti. Menurut pendapat Subekti, Cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur  baru,  namun  hubungan  hukum  utang  piutang  tersebut  tidak  hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru. 7
Peraturan perundang undangan tidak mengenal istilah Cessie , tetapi dalam Pasal  613  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata) disebutkan bahwa:
“ penyerahan  akan  piutang  –  piutang  atas  nama  dan  kebendaan  tak bertubuh  lainnya,  dilakukan  dengan  jalan  membuat  sebuah  akta  otentik
5 Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris , (Bandung: Refika Aditama, 2011) Hlm. 10.
6 Akhmad Budi Cahyono, “Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama” Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember (2004) , Hlm. 13 7 Subekti, Hukum Perjanjian , Cetakan 17, (Jakarta, Intermasa, 1998), Hlm. 71
atau  akta  di  bawah  tangan,  dengan  mana  hak-hak  atas  kebendaan  itu dilimpahkan kepada orang lain ”
Piutang yang dimaksud di dalam Pasal 613 KUHPerdata adalah hak tagih yang  timbul  dari  adanya  hubungan  hukum  pinjam  meminjam  uang  antara  pihak yang meminjamkan (si berpiutang)  dengan  pihak yang meminjam (si berhutang) atau  dari  suatu  kegiatan  penyaluran  fasilitas  kredit  antara  bank  selaku  kreditur dengan  debiturnya.  Piutang  atau  hak  tagih  yang  timbul  dari  hubungan  hukum pinjam-meminjam uang atau dari kegiatan penyaluran kredit bank tersebut dapat dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara cessie. 8
Dengan  adanya  penyerahan  piutang  secara  cessie  maka  pihak  ketiga menjadi  kreditur  yang  baru  yang  menggantikan  kreditur  yang  lama  yang  diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara  cessie  tidak  mengakibatkan  berakhirnya  perikatan  yang  telah  ada  yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Hubungan hukum antara debitur dan kreditur berdasarkan  perjanjian  kredit  yang  telah  ada  sebelumnya  tidak  menjadi  putus, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitur maupun  kreditur  yang  menerima  pengalihan  piutang  yang  dimaksud.  Dengan demikian  yang  terjadi  adalah  pengalihan  seluruh  hak  dan  kewajiban  kreditur berdasarkan  perjanjian  kredit  yang  ada  kepada  pihak  ketiga  yang  selanjutnya menjadi kreditur baru. 9
Peristiwa-peristiwa Cessie tersebut  kemungkinan  debitur  ( cessus )  tidak mengetahui bahwa utangnya telah dialihkan kepada kreditur lain. Dan sesuai bunyi Pasal  613  angka  2  KUH  Perdata:  “ …tidak  ada  akibatnya  bagi  yang  berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis
8 Siti Nur Janah, “Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang melalui Cessie Menurut KUHPerdata, Journal Of Judicial Review ISSN: 1907-6479 Vol.XVIII No.1 ”,  UIB, Batam (2016), Hlm. 120 9 Siti Nur Janah, “Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang melalui Cessie Menurut KUHPerdata, Hlm. 121
atau  diakuinya..” ,  maka  dapat  diartikan  bahwa Cessie yang  telah  terjadi  antara cedent (kreditur awal) dengan cessionaris (kreditur baru) adalah tidak mempunyai akibat hukum bagi cessus (debitur) sebelum diberitahukan kepadanya.
Apabila pengalihan piutang ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian kredit akibat  debitur  masuk  dalam  kategori  kredit  macet  (wanprestasi)  oleh  perbankan kepada  pihak  ketiga  yang  merupakan  Subjek  Hukum  Orang  -  Perseorangan, memiliki kelemahan tersendiri yakni terdapat keterbatasan ilmu pengetahuan serta ketentuan  hukum  mengenai  Perkreditan,  dan  juga  apabila  hutang  tersebut  macet dalam pembayarannya kepada kreditur awal ( cedent ) maka begitu juga yang akan terjadi  kepada  (kreditur  baru)  kecuali  memiliki  faktor  ekonomis  (keuntungan) tersendiri  bagi  kreditur  baru  yang  telah  diperjanjian.  Kemudian  yang  acap  kali terjadi dalam jual beli piutang secara cessie, pihak ketiga selaku pembeli piutang ( cessionaris ) ingin menguasai atau memiliki  asset yang menjadi jaminan hutang debitur,  sedangkan  sebagaimana  diketahui  bahwa  sistem  hukum  di  indonesia mengenal adanya larangan milik beding.
Milik beding maksudnya adalah memiliki secara langsung barang jaminan atas  utang.  Larangan  milik  beding  berarti  adanya  larangan  terhadap  suatu  pihak (kreditur) karena tidak dapat atau tidak berwenang untuk memiliki benda jaminan seseorang (debitur) secara otomatis. 10
Pasal 1154 KUHPerdata mengatur bahwa:
“ Dalam  hal  debitur  atau  pemberi  gadai  tidak  memenuhi  kewajiban  - kewajiban,  kreditur  tidak  diperkenankan  mengalihkan  barang  yang digadaikan  itu  menjadi  miliknya.  Segala  persyaratan  perjanjian  yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif ( yuridis  normative  research ),  yang  merupakan  penelitian  kepustakaan atau  studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan perundang-undangan atau
10 Wawancara  dengan  Sugiarto,  Kepala  Panitera  Pengadilan  Negeri  Jambi,  tanggal  01 Januari 2021, Pukul 09.00 WIB
bahan  hukum  lainnya.  Penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan  menurut Soerjono Soekanto mencakup :
a.  Penelitian terhadap asas-asas hukum;
b.  Penelitian terhadap sistematik hukum;
c.  Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal;
d.  Perbandingan hukum;
e.  Sejarah hukum.
Penulis  menjadikan  titik  tolak  penelitian  ini  adalah  analisis  terhadap ketentuan  mengenai  Pengalihan  Piutang  serta  kesesuaiannya  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  maupun  doktrin  yang  berkembang  terkait lembaga cessie tersebut.

## PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  kasus  mengenai permasalahan  yang  terjadi  pada  PT.  Bank  Tabungan  Negara  (Persero),  Tbk Pekanbaru,  dimana  PT.  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Pekanbaru  melakukan pengalihan piutang secara cessie kepada pihak ketiga yakni Nelmawati. Perjanjian pengalihan piutang secara cessie yang dibuat di hadapan notaris tersebut dilakukan dikarenakan debitur PT. Bank Tabungan Negara (persero) Pekanbaru yakni Ema Damayanti  mengalami  kredit  macet  sebagaimana  telah  diputus  dalam  Putusan
Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 129/PDT/2016/PT PBR Jo.
22/Pdt.G/2016/PN.Pbr, kemudian penulis beranggapan bahwa  terdapat isu hukum mengenai konflik norma antara putusan pengadilan nomor  129/PDT/2016/PT PBR Jo. 22/Pdt.G/2016/PN.Pbr dengan norma dalam Peraturan per- Undang - Undangan yang berlaku.
1. Perlindungan  Hukum  Kepada  Kreditur  Baru  Orang  Perseorangan Dalam Pengalihan Piutang Secara Cessie
a. Kasus Posisi
Kasus dalam putusan Pengadilan Tinggi 129/PDT/2016/PT PBR Jo. No. 22/Pdt.G/2016/Pn.Pbr ini bermula dari Penggugat bernama Nelmawati bertindak  sebagai  pihak  ketiga  dalam  perjanjian  kredit  antara  debitur
bernama  Ema  Damayanti  dan  kreditur  PT  Bank  Tabungan  Negara (Persero)  Tbk  Pekanbaru.  Nelmawati  membeli  piutang  PT  Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pekanbaru atas Ema Damayanti yang sudah  masuk  dalam  kategori  kredit  bermasalah  atau  kredit  macet. Sehingga terjadilah pengalihan piutang dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pekanbaru kepada Nelmawati atas utang Ema Damayanti. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pekanbaru bertindak sebagai cedent dengan  menjual  piutang  dan  mengalihkan  hak  atas  tagihan (cessie) kepada Nelmawati selaku cessionaris dengan dituangkan dalam 2  (dua)  Akta  Notaris  berjudul  Perjanjian  Jual  Beli  Piutang  dan Pengalihan  Hak  Atas  Tagihan  (Cessie).  Dengan  ditandatanganinya  2 (dua) Akta Notaris tersebut, maka beralihlah seluruh hak dan kewajiban PT  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Tbk  Pekanbaru  selaku  kreditur lama  berdasarkan  perjanjian  kredit  yang  ada  kepada  Nelmawati (cessionaris) yang menjadi kreditur baru, sehingga beralih pula Setifikat Hak Milik Nomor: 4297/Labuh Baru Barat tanggal 17 Desember 2009 dan  Surat  Ukur  Nomor:  5688/Labuh  Baru  Barat/2009  tanggal  17 Desember 2009, dimana Sertifikat Hak Milik dan Surat Ukur tersebut merupakan surat keterangan atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan  permanen  seluas  153  M2  (seratus  lima  puluh  tiga  meter persegi)  yang  berada  di  Kelurahan  Labuh  Baru  Barat  Kecamatan Payung  Sekaki  Kota  Pekanbaru  yang  dijadikan  jaminan  oleh  Ema Damayanti untuk memperoleh Kredit Pemberian Rumah (KPR) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pekanbaru PT Bank Tabungan Negara  (Persero)  Tbk  Pekanbaru  (cedent)  menjual  piutang  dan mengalihkan hak atas tagihan (cessie) kepada Nelmawati (cessionaris) setelah PT  Bank Tabungan Negara  (Persero)  Tbk  Pekanbaru menyita tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 153 M2 (seratus lima puluh tiga meter persegi) yang berada di Kelurahan Labuh Baru Barat  Kecamatan  Payung  Sekaki  Kota  Pekanbaru  tersebut,  akibat terjadinya  kredit  macet  antara  debitur  dengan  PT  Bank  Tabungan
Negara  (Persero)  Tbk  Pekanbaru.  Sebelum  melakukan  penyitaan,  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pekanbaru telah mengeluarkan Surat  Peringatan  I  (SP  I),  Surat  Peringatan  II  (SP  II)  dan  Surat Peringatan  III  (SP  III)  terhadap  diri  debitur,  namun  debitur  tidak menanggapinya.  Setelah  piutang  beralih,  Nelmawati  (cessionaris) kemudian mengirimkan Surat Peringatan I  (SP  I), Surat  Peringatan II (SP  II)  dan  Surat  Peringatan  III  (SP  III)  yang  isinya  agar  Ema Damayanti  melakukan  pembayaran  pelunasan  atas  cessie  yang  telah dilakukannya  kepada  PT  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Tbk Pekanbaru,  namun  tetap  tidak  ada  jawaban  dari  Ema  Damayanti (cessus)  dan  dapat  dipastikan  tidak  lagi  diketahui  keberadaannya. Selanjutnya  Nelmawati  mengajukan  gugatan  pada  Pengadilan  Negeri Pekanbaru  hingga  upaya  hukum  banding  pada  Pengadilan  Tinggi Pekanbaru untuk menggugat cessus nya yaitu Ema Damayanti dengan maksud  agar  Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru  menyatakan  sah  jual  beli piutang  dan  pengalihan  hak  atas  tagihan  (cessie)  antara  Penggugat dengan  pihak  PT  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Tbk  Pekanbaru, menyatakan sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 153 M 2 yang berada di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung  Sekaki  Kota  Pekanbaru  yang  merupakan  jaminan  kredit Tergugat  (Ema  Damayanti)  adalah  sah  hak  milik  Penggugat  dan memberikan  izin  kepada  Penggugat  untuk  dapat  membaliknamakan Setifikat  Hak  Milik  Nomor:  4297/Labuh  Baru  Barat  tanggal  17 Desember 2009 dan Surat Ukur Nomor: 5688/Labuh Baru Barat/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Tergugat ke atas nama Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru
b. Keterkaitan cessie dalam perjanjian kredit
Sebagai  suatu  cara  pengalihan  piutang  atas  nama  oleh  bank  selaku kreditur,  cessie  memiliki  keterkaitan  dengan  perjanjian  kredit  yang mengakibatkan  timbulnya  piutang  yang  dialihkan  tersebut.  Piutang merupakan suatu perikatan atau hubungan hukum yang lahir dari adanya
suatu  perjanjian  pinjam  meminjam  uang  antara  debitur  dan  kreditur, sedangkan cessie merupakan suatu cara pengalihan piutang atas nama dari kreditur lama kepada kreditur baru.
Dalam  suatu  perjanjian  kredit  bank,  bank  mengatur  berbagai  macam klausul di dalamnya, yang mana bila dilihat dari sudut pandang hukum perikatan, maka syarat dan ketentuan dari perjanjian kredit ini termasuk ke dalam perjanjian sepihak. Dikatakan perjanjian sepihak karena tidak terdapat tawar menawar antara debitur dan bank. Inilah yang kemudian disebut sebagai perjanjian standar atau perjanjian baku. Secara umum isi  perjanjian  kredit  berisi  pihak  pemberi  kredit,  tujuan  pemberian kredit,  besarnya  biaya  proyek,  besarnya  kredit  yang  diberikan  bank, tingkat  bunga  kredit,  biaya-biaya  lain,  jangka  waktu  pengembalian, jadwal pengembalian, jadwal pembayaran, jaminan kredit, syarat yang harus  dipenuhi  sebelum  dicairkan,  kewajiban  nasabah  selama  kredit belum dilunasi, serta hak-hak yang dimiliki bank selama kredit belum lunas 11 termasuk berisi klausul mengenai adanya cessie .
Bank mengatur di dalam perjanjian kredit bahwa debitur menyetujui dan sepakat  untuk  memberikan  hak  sepenuhnya  kepada  bank  untuk menyerahkan piutang ( cessie ) dan/ atau tagihan bank terhadap debitur berikut semua janji-janji accesoir-nya, termasuk hak-hak atas jaminan kredit kepada pihak lain yang ditetapkan oleh bank sendiri setiap saat jika  diperlukan  oleh  bank.  Dengan  demikian  terkaitnya  pengalihan piutang secara cessie karena bank mengaturnya dalam perjanjian kredit yang  dibuatnya,  dan  hal  ini  mengikat  debitur  sebagai  pihak  yang memohon  kredit  dan  menandatangani  perjanjian  kredit  tersebut. Sehingga  dalam  hal  ini  menjadikan  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk Pekanbaru memiliki kekuatan pembuktian secara hukum atas peristiwa hukum jual beli piutang secara cessie kepada pihak ketiga.
11 Juli Irmayanto dkk, Bank dan Lembaga Keuangan , (Jakarta: Universitas Trisakti, 2004), Hlm. 83
Perjanjian cessie dapat bersifat accessoir dan dapat pula tidak bersifat accessoir .  Apabila  pengalihan  piutang  secara cessie dilakukan sehubungan  dengan  telah  terjadinya  peristiwa  hukum  yang mendahuluinya  maka  perjanjian  cessie  akan  bersifat accessoir . 12
Perjanjian  cessie  dapat  pula  merupakan  peristiwa  hukum  sehingga  ia bersifat  obligatoir  atas  dirinya  sendiri. 13 Apabila  pengalihan  piutang secara cessie  dilakukan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa hukum  yang  mendahuluinya  maka  perjanjian cessie akan  bersifat accessoir .
Walaupun  piutang  yang  dialihkan  secara  cessie  tersebut  timbul  dari perjanjian  kredit,  akan  tetapi  cessie  bukan  merupakan  accessoir  dari hubungan  pinjam  meminjam  uang  dalam  perjanjian  kredit  yang bersangkutan. 14 Cessie  merupakan  accesoir  dari  peristiwa  hukum tertentu.  Peristiwa  hukum  yang  dimaksudkan  itu  salah  satunya  dapat berupa jual beli diantara kreditur dengan pihak ketiga. Dalam hal suatu peristiwa  jual  beli  piutang  atas  nama  terjadi  mendahului  perjanjian cessie  dan  perjanjian  cessie  itu  dibuat  sebagai  suatu  levering sehubungan dengan transaksi jual beli tersebut maka perjanjian cessie ini  bersifat  accessoir  dengan  perjanjian  jual  beli  piutang  sebagai perjanjian pokoknya. Hal tersebut dikarenakan suatu transaksi jual beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik. Oleh sebab itu, dalam hal objek  transaksi  jual  beli  adalah  berupa  piutang  atas  nama,  maka pengalihan  hak  milik  ini  dilakukan  dengan  cara  cessie.  Akan  tetapi, perjanjian cessie baru dapat bersifat accessoir dari perjanjian jual beli piutang bilamana perjanjian cessie dibuat terpisah dari perjanjian jual
12 Puteri Natalia Sari, Pengalihan Piutang Secara Cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan  dan  jaminan  fidusia ,  Tesis,  Program  Magister  kenotariatan,  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2010, Hlm. 29
13 Siti Nur Janah, “Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang melalui Cessie Menurut KUHPerdata Hlm. 122
14 Puteri Natalia Sari, Pengalihan Piutang Secara Cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia, Hlm. 26
beli piutang atas nama dimana perjanjian jual beli piutang itu sebagai perjanjian pokoknya. Namun, jika hal mengenai kesepakatan jual beli piutang  atas  nama  dan  penyerahan  piutang  atas  nama  tersebut dicantumkan dan/atau diatur di dalam satu perjanjian yang sama yaitu di  dalam  perjanjian  cessie  maka  cessie  dalam  hal  ini  merupakan peristiwa hukum dan perjanjian cessie tidak bersifat accessoir. 15
Dalam prakteknya, perjanjian jual beli piutang memang dimungkinkan untuk  dibuat  terpisah  dari  perjanjian  cessie.  Adapun  yang  menjadi alasannya  adalah  karena  harga  penjualan  piutang  atas  nama  yang disepakati  oleh  kreditur  selaku  penjual  dengan  pihak  ketiga  selaku pembeli hendak dirahasiakan dari debitur karena debitur dianggap tidak perlu  mengetahui  mengenai  hal  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  yang dicantumkan  di  dalam  perjanjian  cessie  hanya  besarnya  piutang  atau tagihan yang dapat dituntut pembayarannya oleh penerima cessie selaku kreditur baru dari debitur. Jumlah hutang mana yang wajib dibayarkan oleh  debitur  kepada  kreditur  sebagaimana  yang  disepakati  di  dalam perjanjian kredit. 16
c. Hubungan  Hukum  yang  terjadi  antara  para  pihak  dalam pengalihan piutang
Dari pengertian cessie sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa ada 3 (tiga) macam hubungan hukum yang terjadi, yaitu sebagai berikut: 17
a. Hubungan antara kreditur lama (cedent) dengan debitur ( cessus );
b. Hubungan  antara  kreditur  lama  (cedent)  dengan  kreditur  baru (cessionaris);
15 Puteri Natalia Sari, Pengalihan Piutang Secara Cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak
tanggungan dan jaminan fidusia 16 Puteri Natalia Sari, Pengalihan Piutang Secara Cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak
tanggungan dan jaminan fidusia , Hlm. 18
17 J. Satrio I, Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian , (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), Hlm. 25
c. Hubungan antara debitur (cessus) dengan kreditur baru (cessionaris).
Hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur lama atau bank bermula dari adanya perjanjian kredit. Atas suatu pelepasan kredit oleh  bank  kepada  debitur  atau  nasabah  selalu  dimulai  dengan permohonan pemberian kredit dari debitur bersangkutan. Apabila bank menganggap  permohonan  tersebut  layak  diberikan,  maka  dibuatlah kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit sebelum dilakukan pelepasan kredit bank tersebut kepada debitur.
Perjanjian  kredit  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  dalam  bentuk perjanjian  baku.  Ketika  bank  telah  mengambil  keputusan  menyetujui permohonan  kredit,  bank  menyerahkan  blangko  (formulir)  perjanjian kredit  kepada  nasabah  (debitur).  Dalam  blangko  tersebut,  pihak  bank telah menyusun isi  perjanjiannya. Ketika debitur menyetujui perjanjian tersebut dan bersedia menandatangani perjanjian kredit tersebut, seketika itulah timbul hubungan hukum utang piutang antara debitur dan kreditur yang merupakan hubungan asal sebelum adanya peristiwa cessie.
Dalam hal dilakukannya pengalihan piutang, pihak yang berhak dan/atau berwenang  untuk  mengalihkan  piutang  adalah  kreditur  yang  memiliki tagihan/piutang  itu.  Tagihan/piutang  yang  dimaksudkan  adalah tagihan/piutang  yang  berasal  dari  kegiatan  pemberian  kredit  yang dilakukan oleh bank selaku kreditur kepada debiturnya. Oleh karena bank adalah  pihak  yang  meminjamkan  uang  maka  bank  merupakan  pemilik piutang atas debitur yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu maka bank selaku kreditur adalah  pihak  yang berhak untuk melakukan  pengalihan atas  piutangnya  sebesar  jumlah-jumlah  uang  yang  terhutang  dan  wajib dibayarkan oleh debitur kepada bank berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat di antara bank dengan debitur yang bersangkutan. 18
18 Puteri Natalia Sari, Pengalihan Piutang Secara Cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia , , Hlm.32
Hubungan hukum yang selanjutnya muncul dari cessie adalah hubungan hukum  antara  kreditur  baru  dengan  debitur.  Sejak  berlaku  efektifnya suatu pengalihan piutang, kreditur lama tidak lagi berhak untuk menerima pembayaran  dan/atau  pelunasan  hutang  debitur  kepadanya.  Setiap pembayaran dan/atau pelunasan hutang debitur merupakan hak kreditur baru  dan  dibayarkan  oleh  debitur  kepada  kreditur  baru.  Keadaan  ini diikuti pula dengan timbulnya hak kreditur baru atas jaminan kebendaan yang telah diberikan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit.  Oleh  sebab  itu,  agar  kepentingan  kreditur  baru  terlindungi, kreditur  baru  yang  bersangkutan  wajib  memberitahukan  hal  mengenai pengalihan  piutang  tersebut  kepada  debitur. 19 Pemberitahuan  telah terjadinya cessie kepada debitur cukup diberikan secara tertulis saja, asal pemberitahuan  itu  sampai  pada  debitur. 20 Pemberitahuan  ini  bertujuan untuk memperingatkan kepada debitur bahwa kreditur telah menyerahkan piutangnya kepada pihak ketiga sehingga sejak saat itu setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitur yang berkenaan dengan hutangnya kepada kreditur  wajib  dibayarkannya  kepada  pihak  ketiga  yang  bersangkutan selaku kreditur baru. 21
Pasal  613  KUHPerdata  mengatakan  bahwa  akta  cessie  baru  berlaku terhadap debitur kalau kepadanya sudah diberitahukan adanya cessie atau secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya. Cessie baru mempunyai pengaruh/daya  kerja  terhadap  debitur,  kalau  ia  telah  diberitahu  secara tertulis  atau  secara  tertulis  ia  telah  menyetujui  atau  mengakuinya. 22
Persetujuan  dari  debitur  terhadap  cessie  telah  terlihat  dan  mengikat dengan  adanya  akta  perjanjian  kredit  yang  dibuat  oleh  dan  dihadapan
19 Puteri Natalia Sari, Pengalihan Piutang Secara Cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia 20 Rachmad Setiawan dan J. Satrio, Penjelasan hukum tentang cessie , (Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010), Hlm. 2
21 Puteri Natalia Sari, Pengalihan Piutang Secara Cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia , Hlm.33 22 J. Satrio I, Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian , Hlm. 31
notaris dimana di dalamnya diatur klausul mengenai cessie oleh kreditur atau bank yang berbunyi “Debitur menyatakan bersedia dan memberikan kewenangan  kepada  Bank  apabila  nantinya  Bank  bermaksud mengalihkan tagihan atas pinjaman yang telah diperoleh Debitur kepada pihak lain untuk tujuan apapun yang menurut Bank dianggap perlu”
Dalam  hal  ini  peristiwa  hukum  jual  beli  piutang  secara  cessie  yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (persero) Pekanbaru telah sah dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 613 angka 2 KUH Perdata dibuktikan dengan akta perjanjian kredit yang dalam di dalamnya  mengatur  mengenai  persetujuan  penjualan  secara  cessie  dan juga  Surat  Peringatan  I  (SP  I),  Surat  Peringatan  II  (SP  II)  dan  Surat Peringatan III (SP III) yang dikeluarkan oleh Nelmawati yang isinya agar Ema  Damayanti  melakukan  pembayaran  pelunasan  atas  piutang  yang dibelinya secara cessie  dari  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pekanbaru
d. Konsepsi Subjek Hukum
Subjek  hukum  adalah  pemegang  hak  dan  kewajiban,  menurut  hukum pemegang  hak  dan  kewajiban  itu  memiliki  kemampuan  untuk mengadakan hubungan - hubungan hukum dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum lainnya. 23
Subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam  hukum,  khususnya  hukum  keperdataan  karena  subyek  hukum tersebut  yang  dapat  mempunyai  wewenang  hukum.  Dalam  lapangan hukum perdata mengenal subyek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subyek hukum adalah konsep dan pengertian ( concept en begriff ) yang mendasar. 24
23 Justisia  Sabaroedi, Ketentuan  Hukum  Internasioanl  Mengenai  Pengunduran  diri  dari Keanggotaan  Organisasi  Internasional:  Studi  kasus  Association  of  Southeast  Asian  Nations , (Jakarta: Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2012), Hlm 16.
24 Justisia  Sabaroedi, Ketentuan  Hukum  Internasioanl  Mengenai  Pengunduran  diri  dari Keanggotaan Organisasi Internasional: Studi kasus Association of Southeast Asian Nations
Orang sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:
1) Natuurlijke  persoon atau menselijk  persoon yang  disebut  orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.
Manusia  sebagai  subjek  hukum  tidak  lepas  dari  yang  namanya sebuah hak dan kewajiban yang dimilikinya untuk melakukan suatu tindakan  hukum,  dan  subjek  hukum  manusia  atau  persoon  ini dikatakan  subjek  hukum  mulai  sejak  dia  dilahirkan  dan  berakhir ketika  dia  meninggal  dunia.  Subjek  hukum  baru  bisa  melakukan sebuah  tindakan  hukum  atau  perbuatan  hukum  (disini  jual  beli) yang  secara  hukum  akan  dianggap  sah  apabila  subjek  hukum tersebut  telah  “cakap  hukum”.  Perbuatan  hukum  yang  dilakukan oleh  subjek  hukum  akan  dikatakan  “tidak  cakap  hukum”  atau “kurang cakap” apabila subjek hukum tersebut: 25
a. orang  yang  masih  dibawah  umur  (belum  mencapai  usia  21
(dua puluh satu) tahun dianggap belum dewasa)
b. orang  yang  tak  sehat  akal  pikirannya  (gila),  pemabuk  dan pemboros,  yakni,  mereka  yang  ditaruh  dibawah  curatele
(pengampuan). c. Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin)
2) Rechts persoon yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau
orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau persona ficta .
Sedangkan badan hukum ( Rechts persoon ) dibedakan pula dalam 2
macam yaitu:
a. Badan hukum publik ( Publiek Rechts Persoon ) yang sifatnya terlihat unsur kepentingan publik yang ditangani oleh negara.
25 C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai Pustaka, 1986), Hlm. 118
b. Badan hukum prifat ( privaat Rechts persoon ) yang sifatnya unsur-unsur  kepentingan  individu  dalam  badan  hukum swasta
Subyek  hukum orang perseorangan diatur dalam KUH Perdata Pasal  2 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:
Orang  merupakan  subyek  hukum  disamping  badan  hukum.  Ini merupakan hukum yang berlaku secara universal dalam sistem hukum manapun.  Berlakunya  seseorang  sebagai  pembawa  hak  (subyek hukum)  dimulai  pada  saat  ia  dilahirkan  dan  berakhir  pada  saat  ia meninggal  dunia.  Terhadap  hal  ini  terdapat  suatu  pengecualian, dimana  anak  yang  berada  dalam  kandungan  seorang  perempuan dianggap  sebagai  telah  dilahirkan.  Apabila  kepentingan  si  anak menghendakinya
Pasal  2  KUH  Perdata  ini  dapat  dikatakan rechts  fictie yaitu  anggapan hukum.  Anak  yang  berada  dalam  kandungan  seorang  wanita  sudah dianggap ada pada waktu kepentingannya memerlukan, jadi yang belum dianggap  ada  ( fictie )  dan  Pasal  2  KUH  Perdata  juga  merupakan  suatu norma sehingga disebut sebagai fixatie (penetapan hukum). 26
Penjelasan  mengenai  Pasal  2  KUH  Perdata  apabila  ia  mati  sewaktu  ia dilahirkan,  maka  ia  dianggap  tak  pernah  ada.  Menurut  Hardjawidjaja adalah kalau bayi ketika lahir dalam keadaan hidup makan si bayi akan memperoleh  hak-hak  dan  kewajibannya  sebagai  subyek  hukum. Kemampuan akan mempunyai hak-hak ini tidak tergantung pada lamanya anak itu hidup. Apabila ia hanya hidup satu jam atau dua jam maka ia dapat memperoleh hak-hak, yang dengan matinya akan menjadi pewaris keluarganya.  Bayi  telah  dianggap  dilahirkan  hidup  apabila  ia  sewaktu dilahirkan bernafas. 27
26 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia 27
Orang  mempunyai  kewenangan  berhak  semenjak  dilahirkan,  bahkan sejak  dalam  kandungan  ibunya  asalkan  dia  lahir  hidup  apabila kepentingannya  mengendaki  (Pasal  2  KUH  Perdata). 28 Kewenangan berhak berlangsung hingga akhir hayat. Kewenangan berhak setiap orang tidak  dapat  ditiadakan  oleh  suatu  hukum  apapun  yang  dapat mengakibatkan  kematian  perdata  atau  kehilangan  hak  keperdataan seseorang (Pasal 3 KUH Perdata). 29
Dengan konsepsi diatas, maka Nelmawati selaku kreditur baru memiliki hak  sekaligus  kewajiban  secara  keperdataan  sebagaimana diatur  dalam KUHPerdata dalam melakukan suatu perbuatan hukum dalam perjanjian pengalihan  piutang  secara  cessie  tersebut  sehingga  hak  apapun  yang timbul  dikemudian  hari  yang  menjadi  konsekuensi  hukum  akibat dilakukannya pengalihan piutang tersebut menjadi kewenangan dan dapat dipertanggung  jawabkan  oleh  saudari  Nelmawati,    walau  demikian saudari  Nelmawati  tidak  memiliki  kemampuan  atau  pengetahuan mengenai ketentuan dan peraturan mengenai perbankan serta memahami khlausul dalam perjanjian kredit sebagaimana perbankan.
e. Akibat  Hukum  Pengalihan  Piutang  secara Cessie Terhadap

## Jaminan Utang Debitur
Pengalihan  piutang  secara  cessie  tidak  mengakibatkan  berakhirnya perikatan  yang  telah  ada  yang  dibuat  antara  kreditur  dengan  debitur. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitur maupun kreditur  yang  menerima  pengalihan  piutang  yang  dimaksud.  Dengan demikian  yang  terjadi  adalah  pengalihan  seluruh  hak  dan  kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya  menjadi  kreditur  baru. 30 Hal  ini  berarti  bahwa  cessie merupakan  suatu  cara  untuk  mengalihan  piutang  atas  nama  tanpa
27 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia 28 Abdulkadir muhamad, Hukum Perdata Indonesia ,  (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017) Hlm.23
29 Abdulkadir muhamad, Hukum Perdata Indonesia , Hlm. 37.
30 Abdulkadir muhamad, Hukum Perdata Indonesia , Hlm. 17
mengakibatkan  perjanjian  kredit/pinjam  meminjam  uang  yang mengakibatkan timbulnya piutang tersebut menjadi hapus.
Dibuatnya perjanjian cessie, maka kreditur lama selaku pemilik piutang telah melakukan kewajibannya menyerahkan piutang sebagaimana yang dimaksud di dalam perjanjian cessie dan berarti pihak ketiga  bertindak sebagai  kreditur  baru  yang  mengambilalih  piutang  debitur. 31 Dalam cessie,  pengambilalihan  piutang  bank  oleh  pihak  ketiga  bukan  berarti hanya  piutang  saja  yang  diambilalih,  tetapi  disertai  juga  dengan pengambilalihan hak dan kewajiban bank, termasuk beralihnya jaminan utang debitur.
f. Perlindungan Hukum bagi kreditur baru
Dengan  beralihnya  hak  dan  kewajiban  kreditur  lama  terhadap  debitur kepada  kreditur  baru,  termasuk  beralihnya  jaminan  debitur,  maka  ada aturan  yang  harus  dilakukan  kreditur  baru  terkait  beralihnya  jaminan debitur  yaitu  dengan  mendaftarkan  peralihan  jaminan  debitur  pada lembaga jaminan yang mengikat jaminan tersebut. Pendaftaran peralihan ini bertujuan agar beralihnya jaminan debitur yang diikat oleh lembaga jaminan itu mengikat/berlaku pada kreditur baru.
Pasal 16 UUHT yang menyatakan bahwa:
Ayat (1):
“ Jika  piutang  yang  dijamin  dengan  hak  tanggungan  beralih  karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru ”.
Ayat (2):
“Beralihnya  hak  tanggungan  wajib  didaftarkan  oleh  kreditor  yang baru kepada Kantor Pertanahan”
31 Abdulkadir muhamad, Hukum Perdata Indonesia , Hlm 27
Ayat (3):
“Pendaftaran  beralihnya  hak  tanggungan  dilakukan  oleh  kantor pertanahan  dengan  mencatatnya  pada  buku  tanah  hak  tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan serta  menyalin catatan tersebut pada sertifikat  hak  tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan”
Ayat (4):
“Tanggal  pencatatan  pada  buku  tanah  adalah  hari  ketujuh  setelah diterimanya  secara  lengkap  surat-surat  yang  diperlukan  bagi pendaftaran beralihnya hak tanggungan dan jika hari ketujuh itu jatuh tempo  pada  hari  libur,  catatan  itu  diberi  bertanggal  hari  kerja berikutnya”
Ayat (5):
“Beralihnya  hak  tanggungan  mulai  berlaku  bagi  pihak  ketiga  pada hari tanggal pencatatan”
Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UUHT menerangkan bahwa peralihan hak tanggungan  terjadi  karena  hukum,  sehingga  hal  tidak  perlu  dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pencatatan cukup dilakukan berdasarkan akta yang membuktikan beralihnya piutang yang  dijamin  kepada  kreditor  yang  baru.  Sehingga  Peralihan  hak tanggungan tersebut kemudian wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada kantor pertanahan. 32
Peralihan  hak  tanggungan  dilakukan  oleh  kreditur  baru  di  kantor pertanahan di wilayah hukum dimana objek jaminan hak tanggungan itu berada  dan  terdaftar,  dengan  membawa  dokumen-dokumen  yang
32 Hery Shietra, aspek hukum cessei dan subrogasi https://www.hukumhukum.com/2014/08/aspek-hukum-cessie-dan-subrogasi.html, diakses pada tanggal 20 juni 2020.
berkaitan  dengan  pengalihan  kredit,  yaitu  identitas  pihak  yang mengalihkan  (kreditur  lama)  dan  yang  menerima  pengalihan  (kreditur baru),  Akta  Perjanjian  Jual  Beli  Piutang  dan  Pengalihan  Hak  Atas Tagihan  (Cessie)  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  serta  dokumen- dokumen  milik  debitur  yang  sebelumnya  berada  di  dalam  penguasaan kreditur lama. 33
Hal-hal yang kemudian akan dilakukan oleh kantor pertanahan berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak tanggungan yaitu dengan melakukan pencatatan pada buku tanah hak tanggungan, buku-buku hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan dan menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Peralihan hak tanggungan baru berlaku dan mengikat krditur baru adalah sejak  tanggal  pencatatan  pada  buku  tanah.  Adapun  tanggal  pencatatan pada  buku  tanah  tersebut  dilakukan  pada  tanggal  hari  ketujuh  setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya  hak  tanggungan.  Namun  jika  tanggal  hari  ketujuh  itu  jatuh pada  hari  libur,  maka  pencatatan  tersebut  dilakukan  pada  hari  kerja berikutnya. 34
Pendaftaran  pengalihan  hak  tanggungan  dari  kreditur  lama  kepada kreditur  baru  akibat  adanya  cessie,  tidak  perlu  dilakukan  roya  hak tanggungan terlebih dahulu untuk kemudian didaftarkan hak tanggungan baru lagi. Karena dengan cessie, walaupun utang debitur menjadi telah lunas  pada  kreditur  lama,  akan  tetapi  belum  lunas  pada  kreditur  baru. Sehingga dapat dikatakan utang debitur belum berakhir, sedangkan roya baru  dapat  dilakukan  bilamana  utang  debitur  telah  lunas  dan  utang piutang dapat dinyatakan berakhir. Oleh karena itu, kreditur baru cukup
33 Wawancara  dengan  Firdaus  Abu  Bakar,  Notaris/PPAT  Kota  Jambi,  pada  tanggal  20 januari 2021, pukul 15.00 WIB
34 Wawancara  dengan  Firdaus  Abu  Bakar,  Notaris/PPAT  Kota  Jambi,  pada  tanggal  20 januari 2021, pukul 15.00 WIB
memberitahukan pada Kantor Pertanahan dengan mendaftarkan peralihan hak tanggungan dari kreditur lama untuk atas nama dirinya. 35
Jaminan  dalam  perspektif  yuridis  merupakan  salah  satu  upaya  untuk memberikan  kepastian  hukum  kepada  kreditur  (pihak  yang  berhak) bahwa  debitur  (pihak  yang  memiliki  kewajiban)  akan  melaksanakan kewajibannya.  Proses  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  ada  2  (dua) bentuk,  yaitu  perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum represif. 36
Dengan telah beralihnya Hak Tanggungan kepada Kreditur Baru tersebut secara  Hukum  sebenarnya  sudah  memberikan  perlindungan  hukum kepada  kreditur  pemegang  Hak  Tanggungan  dalam  suatu  perjanjian kredit  dengan  jaminan  hak  tanggungan  dari  awal  proses  pengikatan perjanjian  kredit  dengan  jaminan  hak  tanggungan  tersebut    (ini  yang dinamakan  perlindungan  hukum  preventif).  Dan  perlindungan  hukum bagi  kreditur  jika  debitur  terbukti  telah  melakukan  suatu  pelanggaran misalnya  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  atau  wanprestasi  (ini yang dinamakan perlindungan hukum represif). 37
Perlindungan hukum yang bersifat preventif tercantum pada Pasal 1131 KUH  Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata,  Pasal 12A  UU  Perbankan dan Pasal 1 angka 1 UUHT. Pasal 1131 KUHPerdata merupakan landasan utama  hukum  jaminan,  menentukan  bahwa:  “Segala  barang-barang bergerak  dan  tak  bergerak  milik  debitur  baik  yang  sudah  ada  maupun yang  akan  ada  menjadi  jaminan  untuk  perikatan-perikatan  debitur”. Ketentuan  tersebut  memberikan  makna  bahwa  setiap  perikatan  yang dibuat  yang  kemudian  menimbulkan  utang  atau  kewajiban  prestasi tertentu dijamin pemenuhannya oleh seluruh kekayaan milik si debitur, baik  harta  -  harta  yang  telah  ada  maupun  harta  -  harta  yang  akan  ada
35 Wawancara dengan Firdaus Abu Bakar, Notaris/PPAT Kota Jambi, pada tanggal 20 januari 2021, pukul 15.00 WIB
36 Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Unpad,  Garin  Tirana,  Lastuti Abubakar, Tri Handayani, Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Piutang atas Jaminan Hak Guna Bangunan , Volume 2, Nomor 2, Juni 2019. Hlm. 280 37 Ibid
dikemudian hari.” Khusus jaminan berupa hak tanggungan, perlindungan yang  bersifat  preventif  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  UUHT  yang menyatakan: Hak Tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjtnya disebut dengan Hak Tanggungan adalah hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah,  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut benda- benda  lain  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Sebagai lembaga jaminan  yang  kuat,  ada  4  (empat)  ciri  pokok  Hak  Tanggungan  yang dikehendaki oleh Undang-Undang, yaitu:
a. memberikan kedudukan yang  diutamakan  ( preference )  kepada krediturnya.
b. selalu  mengikuti  objek  yang  dijamin  bank  dalam  tangan siapapun objek itu berada ( droit de suite ).
c. memenuhi  asas  spesialisasi  dan  publisitas  sehingga  dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
d. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
Maka yang perlu dilakukan oleh Nelmawati selaku kreditur baru setelah dilakukannya  pengalihan  piutang  secara  cessie  yakni  mendaftaran peralihan  hak  tanggungan  tersebut  pada  kantor  pertanahan  di  wilayah hukum dimana objek jaminan hak tanggungan itu berada dan terdaftar, dengan membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengalihan kredit, yaitu identitas pihak yang mengalihkan (kreditur lama) dan yang menerima pengalihan (kreditur baru), Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan  Pengalihan  Hak  Atas  Tagihan  (Cessie)  yang  dibuat  di  hadapan Notaris serta dokumen-dokumen milik debitur yang sebelumnya berada di dalam penguasaan kreditur lama. Dengan demikian dapat memberikan
Perlindungan  Hukum  pada  Kreditur  Baru  baik  Kreditur  dengan  Status Bank  maupun  Non-Bank  atau  Perseorangan  dalam  hal  ini  selaku Pemegang  Hak  Tanggungan  yang  sah  sebagaimana  diatur  dalam peraturan  perundang  –  undangan  mengenai  Hak  Tanggungan  alih-alih bukan  dengan  jalan  melakukan  gugatan  pada  Pengadilan  Negeri Pekanbaru  dan  mengajukan  hukum  banding  pada  Pengadilan  Tinggi Pekanbaru.
2. Penyelesaian  Kredit  Macet  oleh  Kreditur  Baru  (Cessionaris)  Terkait dengan Adanya Larangan Milik Beding ( Beding Van Niet Zuivering )
Berdasarkan  pertimbangan  atas  bukti  yang  diajukan  oleh  Nelmawati (Pembanding  semula  Penggugat)  yaitu  Akta  Perjanjian  Jual  Beli  Piutang  dan Akta  Pengalihan  Hak  Atas  Tagihan  (Cessie),  telah  ternyata  bahwa  PT.  Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melakukan jual beli piutang dan mengalihkan hak tagih atas piutang dengan debitur atas nama Ema Damayanti (Terbanding semula  Tergugat)  kepada  Nelmawati  (Pembanding  semula  Penggugat),  maka Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  benar  antara  Nelmawati  (Pembanding semula  Penggugat)  dengan  PT.  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Tbk.  telah terjadi jual beli piutang dan pengalihan hak atas tagihan (cessie) terhadap utang Ema  Damayanti  (Terbanding  semula  Tergugat),  sehingga  dengan  demikian, maka petitum surat gugatan Nelmawati (Pembanding semula Penggugat) yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah jual beli piutang dan pengalihan hak  atas  tagihan  (cessie)  antara  Nelmawati  (Pembanding  semula  Penggugat) dengan  pihak  PT  Bank Tabungan  Negara  (Persero)  Tbk  Pekanbaru  beralasan hukum  untuk  dikabulkan.  Kedua  alat  bukti  tersebut  membuktikan  beralihnya kepada  Nelmawati  (Pembanding  semula  Penggugat)  berupa  piutang  dan  hak tagih  atas  piutang  PT.  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Tbk.  kepada  Ema Damayanti (Terbanding semula Tergugat) dengan jaminan/agunan berupa tanah dan  rumah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor 4297/Labuh Baru Barat tanggal 17 Desember 2009 atas nama Ema Damayanti (Terbanding semula Tergugat).
Kemudian pertimbangan hukum lainnya bahwa gugatan Penggugat diputus dengan verstek, karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi  tidak  juga  hadir  menghadap  ke-persidangan  pada  Pengadilan  Negeri Pekanbaru sehingga Pengadilan Tinggi dengan suara terbanyak Hakim Anggota II melakukan Disenting Opinion, sedangkan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota  I  berpendapat  bahwa  putusan  Pengadilan  Negeri  tersebut  harus diperbaiki,  bahwa  seharusnya  Pengadilan  Negeri  mengabulkan  gugatan seluruhnya  yang  artinya  turut  mengabulkan  gugatan  Nelmawati  (Pembanding semula  Penggugat)  mengenai  balik  nama  sertifikat  dari  atas  nama  Ema Damayanti  (Terbanding  semula  Tergugat)  ke  atas  nama  Nelmawati (Pembanding semula Penggugat)
Dalam hal ini Penulis beranggapan bahwa Pengadilan Tinggi Negeri tidak mengindahkan pertimbangan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam amar putusan mengenai  balik  nama  sertifikat  menjadi  atas  nama  Pembanding  semula Penggugat  dinyatakan  “Ditolak”  dengan  alasan  yang  pada  pokoknya  “sistim hukum di Indonesia menganut larangan beding, yang berarti setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Kreditur untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum (vide, Pasal 1154  KUHPerdata),  sehingga  apabila  Debitur  cidera  janji,  maka  yang  dapat dilakukan oleh Kreditur adalah menjual barang jaminan dimuka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah  piutangnya  berserta  bunga  dan  biaya  dari  penjualan  tersebut  (Vide,
Pasal 1155 ayat (1) jo. Pasal 1156 KUHPerdata”
a. Pengertian dan Pengaturan Mengenai Larangan Milik Beding ( Beding Van Niet Zuivering )
Milik beding maksudnya adalah memiliki secara langsung barang jaminan atas  utang.  Larangan  milik  beding  berarti  adanya  larangan  terhadap  suatu pihak  (kreditur)  karena  tidak  dapat  atau  tidak  berwenang  untuk  memiliki benda jaminan seseorang (debitur) secara otomatis. 38
38 Wawancara  dengan  Sugiarto,  Kepala  Panitera  Pengadilan  Negeri  Jambi,  tanggal  01 Januari 2021, Pukul 09.00 WIB
Pasal 1154 KUHPerdata mengatur bahwa:
“ Dalam  hal  debitur  atau  pemberi  gadai  tidak  memenuhi  kewajiban  - kewajiban,  kreditur  tidak  diperkenankan  mengalihkan  barang  yang digadaikan  itu  menjadi  miliknya.  Segala  persyaratan  perjanjian  yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal”.
Dari perumusan ketentuan dalam pasal tersebut di atas, dapat diketahui para pihak dilarang atau tidak diperkenankan untuk memperjanjikan klausul milik beding  dalam  perjanjian  gadainya.  Apabila  hal  ini  sampai  terjadi,  dimana pemberi  gadai tidak  memenuhi kewajiban-kewajibannya, atau wanprestasi sebagaimana  disyaratkan  dalam  perjanjian  gadainya,  maka  klausul  milik beding yang demikian batal demi hukum. Ketentuan yang melarang adanya klausul milik beding ini dalam rangka melindungi kepentingan debitur dan pemberi gadai, terutama bila nilai kebendaan bergerak yang digadaikannya melebihi besarnya utang yang dijamin, sehingga terdapat sisa pembayaran dari  hasil  penjualan  barang  gadai  tersebut  dapat  dikembalikan  atau diserahkan kepada debitur dan pemberi gadai yang bersangkutan. Walaupun demikian,  tidaklah  dilarang  bagi  kreditur  penerima  gadai  untuk  ikut  serta sebagai pembeli benda yang digadaikan kepadanya tadi, asalkan dilakukan melalui pelelangan umum. 39
Ketentuan larangan milik beding ini tidak hanya berlaku untuk gadai saja, tetapi berlaku juga untuk lembaga jaminan lainnya seperti hak tanggungan. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menentukan bahwa:
“Janji  yang  memberikan  kewenangan  kepada  pemegang  hak  tanggungan untuk  memiliki  obyek  hak  tanggungan  apabila  debitor  cidera  janji,  batal demi hukum”
39 Rachmadi Usman III, Hukum jaminan keperdataan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 132
Logika  larangan  ini  dikarenakan  barang  yang  diserahkan  kepada  kreditur sebagai  jaminan  untuk  pelunasan  hutang,  bukan  untuk  dimiliki  atau dialihkan haknya. Pelunasan utang dilakukan dengan cara melelang barang yang dijaminkan. 40 Sekaligus pula melindungi kepentingan para peminjam uang yang pada umumnya berada dalam posisi yang sangat lemah, sehingga persyaratan yang berat pun seringkali harus diterima. Apalagi kalau tidak ada larangan yang demikian, bisa muncul keadaan yang aneh, dimana seorang kreditur  pada  umumnya  mengharapkan  agar  debitur  memenuhi kewajibannya,  bisa  muncul  yang  sebaliknya,  malahan  kreditur mengharapkan  agar  debitur  wanprestasi,  karena  benda  jaminan  pada umumnya mempunyai nilai yang lebih besar dari piutang kreditur. 41
Dengan  demikian,  ketentuan  larangan  milik  beding  ini  diadakan  dalam rangka melindungi kepentingan debitur sebagai pemberi jaminan, agar dalam kedudukannya yang lemah  sebagai pihak yang sangat membutuhkan uang dari  kreditur  terpaksa  menerima  janji  dengan  persyaratan  yang  berat  dan merugikan  baginya,  terutama  jika  nilai  objek  jaminan  melebihi  besarnya utang  yang  dijamin.  Selain  untuk  melindungi  debitur,  ketentuan  larangan milik beding ini juga untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan cessie yang  memang  sengaja  dilakukan  oleh  pihak-pihak  dengan  tujuan  semata- mata  ingin  memperoleh  kepemilikan  atas  obyek  jaminan  debitur. Maksudnya, ada niat tersembunyi dari seseorang yaitu ingin memiliki obyek jaminan  debitur  dengan  cara  membeli  piutang  bank,  bukan  dengan  cara membeli  obyek  jaminan  dari  pelelangan  umum.  Alasannya  karena  cessie umumnya  dijual  bank  dengan  harga  lebih  murah  dari  utang  tertunggak debitur,  sedangkan  jika  membeli  benda  jaminan  debitur  melalui  proses lelang,  ada  prosedur-prosedur  yang  harus  dipenuhi,  terlebih  proses  lelang membutuhkan  waktu  dan  yang  dinyatakan  menjadi  pembeli  lelang  adalah penawar tertinggi.
40 J. Satrio, Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian , Hlm. 116 41 Rachmadi Usman III, Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian , Hlm. 133
Sudah menjadi risiko penerima pengalihan piutang secara cessie jika debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang. Piutang dijual  oleh  bank  umumnya  karena  kredit  sudah  bermasalah  atau  macet, sehingga  bank  menjual  piutangnya  dengan  harga  murah.  Bersedianya kreditur  baru  untuk  membeli  piutang  bank  berarti  bersedia  untuk menanggung risiko sewaktu-waktu debitur macet hingga melarikan diri dan tidak diketahui lagi dimana keberadaanya. Hal ini tidak dapat dimanfaatkan oleh  kreditur  baru sebagai alat  untuk menguntungkan  dirinya  dengan  cara menguasai kepemilikan atas benda jaminan debitur.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kreditur tidak berwenang untuk  memiliki  objek  jaminan  debitur  secara  serta  merta  bila  debitur wanprestasi  dan  tidak  pula  diperkenankan  atau  dilarang  untuk memperjanjikan  klausul  milik  beding.  Jika  klausul  milik  beding  ini diperjanjikan, maka klausul tersebut dianggap batal demi hukum. Sehingga yang dapat dilakukan oleh kreditur baru (cessionaris) terhadap objek jaminan debiturnya  yang  wanprestasi  adalah  dengan  eksekusi  objek  jaminan,  baik eksekusi  dengan  bantuan  pengadilan  berdasarkan  titel  eksekutorial  objek jaminan  (eksekusi  grosse  akta),  parate  eksekusi,  maupun  eksekusi  objek jaminan dengan penjualan di bawah tangan yang dibuat antara pemberi dan pemegang jaminan. 42
b. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
Dalam  praktek  perbankan,  ketika  terjadi  permasalahan  dalam  suatu perkreditan,  bank  akan  melakukan  upaya  penyelamatan  kredit  terhadap portofolio  kredit  yang  tergolong  kredit  bermasalah,  yang  penyelesaiannya selain melalui cara-cara yang telah disebutkan di atas, dapat juga dilakukan melalui  pengambil  alihan  agunan/Agunan  Yang  Diambil  Alih  (AYDA), Agunan  Yang  Diambil  Alih,  (yang  selanjutnya  disebut  AYDA),  adalah aktiva  yang  diperoleh  Bank,  baik  melalui  lelang  atau  diluar  lelang berdasarkan  penyerahan  secara  sukarela  oleh  pemilik  agunan  dan
42 Wawancara  dengan  Sugiarto,  Kepala  Panitera  Pengadilan  Negeri  Jambi,  tanggal  01 Januari 2021, Pukul 09.00 WIB
berdasarkan  surat  kuasa  untuk  menjual  diluar  lelang  dari  pemilik  agunan dalam hal debitur telah dinyatakan macet.
Dengan  merujuk  pasal  1  Angka  15  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/2/PBI/2009  jo  Pasal  1  Angka  15  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 14/15/PBI/2012 berbunyi “ Agunan yang Diambil Alih (selanjutnya disebut AYDA) adalah asset yang diperoleh Bank, Baik Melalui pelelangan maupun diluar  pelelangan  berdasarkan  penyerahan  secara  sukarela  oleh  pemilik agunan  dalam  hal  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya  kepada  Bank” . Bahwa  di  dalam  peraturan  tersebut  hanya  mengatur  dalam  hal  ini  subjek hukum  khusus  perbankan  bukan  Kreditur  Umum/Kreditur  Non-Bank  atau tidak  terdapat  peraturan  yang  membolehkan  Kreditur  Non-Bank  untuk memiliki dan/atau membeli objek Hak Tanggungan.
Dengan demikian Nelmawati tidak dapat memiliki dan/atau membeli sendiri Jaminan  kredit  Ema  Damayanti  selaku  debitur,  hal  tersebut  dikarenakan Nelmawati  belum mendaftarkan  Peralihan  Hak Tanggungan  tersebut  pada Kantor Pertanahan dan juga bukan merupakan Kreditur dengan status hukum Perbankan.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  pendaftaran  Peralihan  Hak Tanggungan  tersebut  pada  Kantor  Pertanahan  guna  Perlindungan  Hukum yang didapatkan Nelmawati dan seterusnya dapat melakukan upaya eksekusi melalui  Pelelangan  Umum  pada  kantor  lelang  dalam  hal  ini  KPKNL  atau dapat melakukan melakukan penjualan di bawah tangan dengan mendapat kesepakatan dari debitur.
c. Upaya Penyelesaian Kredit oleh Kreditur Baru
1) Eksekusi Melalui Penjualan di Bawah Tangan
Seperti  yang  disinggung  sebelumnya,  Nelmawati  setelah  melakukan pendaftaran  peralihan  Hak  Tanggungan  tersebut  dapat  melakukan penjualan  objek  Hak  Tanggungan  tersebut  kepada  pihak  lain  secara dibawah  tangan  dengan  mendapat  persetujuan  dari  debitur  Ema Damayanti  sebagaimana  yang  diatur  dalam    Undang-undang  Nomor  4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang selanjutnya disebut juga Undang- undang  Hak  Tanggungan  menurut  Pasal  30,  memungkinkan  kreditur untuk  menyelesaikan  kredit  macet  melalui  penjualan  agunan  di  bawah tangan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2), yang berbunyi :
“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak”.
Selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Hak Tanggungan tersebut mengatakan sebagai berikut :
“Pelaksanaan  penjualan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara  tertulis  oleh  pemberi  dan/atau  pemegang  Hak  Tanggungan kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  diumumkan  sedikit- dikitnya  dalam  2  (dua)  surat  kabar  yang  beredar  di  daerah  yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan” .
Apabila  kita  membaca  ketentuan  penjualan  di  bawah  tangan  dan penjelasannya di dalam undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan  di  bawah  tangan  tersebut  dilakukan  disamping  untuk mempercepat penjualan objek hak tanggungan, juga untuk menekan biaya yang mungkin timbul dalam melakukan eksekusi agunan

## 2) Eksekusi Melalui Pelelangan Umum
Dalam  kasus  ini,  benda  jaminan  debitur  berupa  sebidang  tanah  yang diatasnya berdiri bangunan maka termasuk dalam lembaga jaminan Hak Tanggungan.  Salah  satu  fasilitas  yang  diberikan  oleh  hak  tanggungan adalah  kemudahan  dalam  eksekusi,  yaitu  dapat  dilakukan  sendiri  oleh pemegang  hak  dengan melakukan penjualan lelang secara umum tanpa perlu dilandasi eksekusi dengan putusan hakim yang lazim disebut parate
eksekusi  karena  Sertifikat  Hak  Tanggungan  mempunyai  kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan karena Sertifikat Hak  Tanggungan  telah  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam;
Pasal 14 Ayat (2) “Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  memuat  irah-irah  dengan  kata-kata  "DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” .
Pasal 14 Ayat (3) “Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  dan berlaku sebagai  pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah”
Jika hasil penjualan lelang objek jaminan debitur melebihi dari kewajiban pembayaran utang-utang debitur, maka semua kelebihan yang ada akan diserahkan kembali kepada si pemilik jaminan, namun dalam hal ternyata nilai  penjualan  objek  jaminan  kurang  dari  nilai  utang  debitur,  maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas benda lain milik debitur, namun prosesnya  tidak  dapat  lagi  dilakukan  menggunakan kewenangan  parate eksekusi,  akan  tetapi  melalui  proses  gugatan  biasa  ke  hadapan  hakim. Namun hal demikian jarang sekali terjadi mengingat pada saat penilaian objek  jaminan  setidak-tidaknya  nilai  jaminan  harus  melebihi  dari  nilai utang  yang  diberikan,  baik  dalam  perjanjian  kredit  maupun  perjanjian pembiayaan  pemberian  kredit  tidak  boleh  melebihi  70%  nilai  jaminan. Hal  ini  untuk  menjaga  kemungkinan  adanya  penurunan  nilai  objek jaminan  dan  biaya-biaya  yang  mungkin  timbul  dari  proses  eksekusi. Dalam  melakukan  penjualan  lelang  dengan  menggunakan  parate eksekusi, nilai utang pokok berikut bunganya dan segala biaya-biaya yang harus dibayar oleh debitur harus jelas dan pasti berdasarkan perhitungan
tagihan terakhir atau nilai utang yang diberikan ditambah dengan bunga, denda dan biaya-biaya lain, namun dikurangi dengan jumlah pembayaran yang pernah dilakukan. 43
Disamping itu pelaksanaan parate eksekusi dinilai kurang efektif karena akan memiliki konsekuensi hukum dikemudian hari yakni akan adanya potensi gugatan dari pihak ketiga yaitu dalam hal ini debitu Rusdiansyah atau Indawani (Kreditur lain). Kemudian apabila parate eksekusi melalui KPKNL  tersebut  telah  terjadi,  maka  akan  sulit  untuk  melakukan pengosongan atas jaminan yang dibeli tersebut karena proses pelelangan tersebut tanpa perintah ( fiat ) Ketua Pengadilan Negeri.
Maka  dapat  di  ambil  kesimpulan  bahwa  apabila  debitur  masuk  dalam kualifikasi  telah  terjadi  wanprestasi  atau  debitor  atau  pihak  yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata
lain  wanprestasi  terjadi  jika  debitor  yang  mempunyai  kewajiban melaksanakan  prestasi  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  ia  telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan yang memaksa,  hal  ini  dibuktikan  dengan  telah  dilayangkannya  Surat Peringatan 1, 2, dan 3 oleh kreditur baru, sehingga upaya penyelesaian kredit macet yang dapat dilakukan oleh kreditur baru (cessionaris) yakni dengan  melakukan  beberapa  cara  eksekusi  terhadap  obyek  jaminan debitur, yaitu dengan cara eksekusi berdasarkan :
i. Eksekusi  obyek  jaminan  dengan  penjualan  di  bawah  tangan  yaitu penjualan obyek jaminan berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditur kepada pihak ketiga untuk memperoleh harga tertinggi yang akan menguntungkan semua pihak.
ii. Parate eksekusi yaitu eksekusi langsung dimana kreditur mempunyai hak  untuk  menjual  obyek  jaminan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui
43 D.Y. Witanto I, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi), (Bandung: CV Mandar Maju, 2015), Hlm. 205
pelelangan  umum,  atau  Titel  eksekutorial  yaitu  eksekusi  dengan bantuan pengadilan ( fiat ) terhadap benda lain milik debitur

## KESIMPULAN
Pengalihan piutang secara cessie tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dengan debitur, hanya mengakibatkan beralihnya hak tagih atau piutang atas debitur yang bersangkutan ( cedent ) kepada pihak ketiga yang kemudian menggantikan kedudukan kreditur lama ( cessus ) sebagai kreditur yang  baru  ( cessionaris ),  termasuk  beralihnya  jaminan  debitur  yang  digunakan untuk menjamin pelunasan utangnya. Dengan beralihnya jaminan debitur, kreditur baru  wajib  mendaftarkan  peralihan jaminan  debitur  pada  lembaga  jaminan  yang mengikat jaminan tersebut. Pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan oleh kreditur baru di kantor pertanahan di wilayah hukum dimana objek jaminan hak tanggungan itu  berada  dan  terdaftar,  dengan  membawa  dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan  pengalihan  kredit,  yaitu  identitas  pihak  yang  mengalihkan (kreditur lama) dan yang menerima pengalihan (kreditur baru), Akta Perjanjian Jual Beli  Piutang  dan  Pengalihan Hak  Atas Tagihan  (Cessie) yang dibuat di  hadapan Notaris serta dokumen-dokumen milik debitur yang sebelumnya berada di dalam penguasaan  kreditur  lama.  Dengan  demikian  dapat  memberikan  Perlindungan Hukum pada Kreditur Baru baik Kreditur dengan Status Bank atau Non-Bank atau Perseorangan,  namun  demikian  memang  terdapat  kelemahan  tersendiri  atas dilakukannya penjualan Piutang secara cessie yang berasal dari Perjanjian Kredit tersebut  kepada  Kreditur  Baru  yang  merupakan  Subjek  Hukum  Orang Perseorangan  karena, Pertama Nelmawati  selaku  Kreditur  baru  tidak  memiliki kecakapan  ilmu  pengetahuan  mengenai  Perkreditan, Kedua tidak  memiliki sertifikasi  penaksir  atau  tim  penaksir  internal  guna  menilai  harga  limit  lelang eksekusi objek Hak Tanggungan tersebut terhadap proses penjualan, Ketiga tidak dapat membeli sendiri Objek Hak Tanggungan sebagaimana yang diperbolehkan hanya khusus untuk Bank secara AYDA (Agunan yang diambil alih) berdasarkan Peraturan  –  perundangan  yang  berlaku  ditambah  dengan  adanya  larangan  milik beding (beding van niet zuivering)
Upaya  penyelesaian  kredit  macet  yang  dapat  dilakukan  oleh  kreditur  baru (cessionaris) apabila debitur wanprestasi adalah dengan melakukan eksekusi obyek jaminan  dengan  penjualan  di  bawah  tangan  yaitu  penjualan  obyek  jaminan berdasarkan  kesepakatan  antara  debitur  dan  kreditur  kepada  pihak  ketiga  untuk memperoleh harga tertinggi yang akan menguntungkan semua pihak atau eksekusi tanpa  perlu  dilandasi  eksekusi  dengan  putusan  hakim  yang  lazim  disebut  parate eksekusi  karena  Sertifikat  Hak  Tanggungan  mempunyai  kekuatan  eksekutorial yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap  langsung  terhadap  obyek  jaminan  debitur  atas  kekuasaan  sendiri  melalui pelelangan umum atau Titel eksekutorial yaitu eksekusi dengan bantuan pengadilan ( fiat ) terhadap benda lain milik debitur.
Bank  hendaknya  menjelaskan  kepada  kreditur  baru  (cessionaris)  sebelum terjadinya peralihan piutang mengenai cessie dan akibat hukum  apa yang terjadi terhadap jaminan utang debitur bila cessionaris membeli piutang bank tersebut agar cessionaris memahami bagaimana prosedur dan pengetahuan tentang perkreditan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit serta ketentuan umum tentang perkreditan  yang  berlaku  di  Indonesia  serta  batasannya  terhadap  benda  jaminan debitur  yang  beralih  kepadanya.  Notaris  selaku  Pejabat  Umum  pembuat  Akta Otentik  yang  dalam  hal  apabila  membuat/menjalankan  ketentuan  sebagaimana Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku terkait proses pengalihan piutang secara  cessie  turut  memberikan  Opini  Hukum/Legal  Advice  kepada  Para  Pihak karena  dalam  hal  ini  Notaris merupakan  Pejabat  umum  yang  netral  dan  mampu memberikan penyuluhan hukum kepada Para Pihak terkait Peraturan Perundang – Undangan  atau  ketentuan  Hukum  lainnya  mengenai  cessie  tersebut.  kemudian diharapkan  kepada  kreditur  baru  tidak  bertindak  semena-mena  terhadap  benda jaminan  debitur  yang  beralih  kepadanya,  seperti  ingin  memiliki  dan  menguasai jaminan tersebut, karena hal itu akan membuat posisi debitur menjadi sangat lemah terutama bila harga jaminan jauh lebih tinggi dari jumlah utang. Ada upaya - upaya hukum yang dapat ditempuh oleh cessionaris untuk pelunasan utang bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.
Bagi  pemerintah  disarankan  untuk  memberikan  ketentuan  yang  mendetail tentang pengalihan piutang secara cessie dengan cara membuat suatu aturan tentang cessie  dalam  bentuk  Keputusan  Menteri  atau  Peraturan  lainnya  dalam  Peraturan Perundang – Undangan guna memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan cessie  berikut  Batasan  –  Batasan  yang  dibolehkan  dalam  cessie  serta  harus mengatur  pula  mengenai  prosedur  apabila  Piutang  yang  berasal  dari  Perjanjian Kredit  yang  dialihkan/dibeli  oleh  Kreditur  baru  yang  merupakan  orang perseorangan/  Kreditur  Non-Bank  sehingga  peraturan  tersebut  akan  dapat memberikan perlindungan hukum baik bagi cessus, cedent, dan cessionaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012)
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , (Bandung: Refika Aditama, 2008) Abdul  GhofurAnshori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan Etika , (Yogyakarta: UII Press, 2009)
Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris , (Bandung: Refika Aditama, 2011)
Akhmad Budi Cahyono, “Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama” Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember (2004)
Subekti, Hukum Perjanjian , Cetakan 17, (Jakarta, Intermasa, 1998),
Juli Irmayanto dkk, Bank dan Lembaga Keuangan , (Jakarta: Universitas Trisakti, 2004)
Puteri  Natalia  Sari, Pengalihan  Piutang  Secara  Cessie  dan  akibatnya  terhadap jaminan hak
tanggungan dan jaminan fidusia , Tesis, Program Magister kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
J.  Satrio  I, Hukum  Perikatan  Yang  Lahir  dari  Perjanjian ,  (Bandung:  PT.Citra Aditya Bakti, 2001)
Rachmad  Setiawan  dan  J.  Satrio, Penjelasan  hukum  tentang  cessie ,  (Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010)
Justisia  Sabaroedi, Ketentuan  Hukum  Internasioanl  Mengenai  Pengunduran  diri dari Keanggotaan Organisasi Internasional: Studi kasus Association of Southeast Asian Nations , (Jakarta: Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2012)
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
Abdulkadir muhamad, Hukum Perdata Indonesia ,  (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)
Rachmadi Usman III, Hukum jaminan keperdataan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
D.Y. Witanto I, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi), (Bandung: CV Mandar Maju, 2015)

## Jurnal
Akhmad Budi Cahyono, “Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama” Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember (2004) , Hlm. 13
Siti  Nur  Janah,  “Tinjauan  Yuridis  terhadap  Pengalihan  Piutang  melalui  Cessie Menurut  KUHPerdata, Journal  Of  Judicial  Review  ISSN:  1907-6479  Vol.XVIII No.1 ”,  UIB, Batam (2016), Hlm. 120