Website : https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Mitigasi Bencana Melalui Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Badung Kelurahan Tanjung Benoa Provinsi Bali
Penulis: Nadila Watora 1 , Agy Aswad Ilham 2
Afiliasi: Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Indonesia 12 Email:
watora30@gmail.com 1 , agyaswadilham@gmail.com 2
©2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v4i1.3770 *Penulis Korespondensi Nama: Galih Andawisa Afiliasi: Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Indonesia Email: galihandawisa.ga@gmail.com Diterima: 25 Oktober 2023 Direvisi: 01 Juli 2024 Publikasi Online : 30 Juni 2024

## Abstract
The author focuses on the Tanjung Benoa sub-district as an area with a tsunami red zone, so researchers see the need for a disaster-resilient village that has a complex set of organizational arrangements to build community awareness that is currently a vulnerability for the area. This study aims to identify and analyze disaster mitigation through disaster-resilient villages in Tanjung Benoa Village, Badung Regency, Bali Province. The method used in this study is a qualitative descriptive method with an inductive approach. The research results show that the local wisdom of the local community has a very big impact on the process of handling disasters in the Tanjung Benoa Village, Badung Regency, Bali Province. The results of this study follow the facts obtained from interviews with informants, and observation researchers in the Tanjung Benoa Village environment. Disaster mitigation through a disaster-resilient village in Tanjung Benoa Sub-District, Badung Regency, Bali Province is very encouraging with the UNESCO having a Tsunami Ready certificate because of local wisdom.
Keywords: Contingencies, Disaster Prevention, Local Wisdom.

## Abstrak
Penulis fokus pada kecamatan Tanjung Benoa sebagai daerah zona merah tsunami, sehingga peneliti melihat perlu adanya desa tangguh bencana yang memiliki tatanan organisasi yang kompleks untuk membangun kesadaran masyarakat yang saat ini menjadi kerentanan bagi daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mitigasi bencana melalui desa tangguh bencana di Desa Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat setempat sangat besar pengaruhnya terhadap proses penanganan bencana di Desa Tanjung Benoa Kabupaten Badung Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan fakta yang diperoleh dari wawancara dengan informan, peneliti observasi di lingkungan Desa Tanjung Benoa. Mitigasi bencana melalui desa tangguh bencana di Kecamatan Tanjung Benoa Kabupaten Badung Provinsi Bali sangat menggembirakan dengan adanya sertifikat Siap Tsunami dari UNESCO karena kearifan lokal
Kata kunci: Kontinjensi, Penanggulangan Bencana, Kearifan Lokal.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024

## PENDAHULUAN
Kabupaten Badung merupakan daerah pariwisata yang bahkan menjadi ikon Indonesia sebagai daerah pariwisata yang maju. Maka dari itu Kabupaten Badung merupakan sumber ekonomi baik pihak swasta maupun masyarakat setempat. Sebab daerah badung menjadi pusat pariwisata bagi turis lokal maupun luar negeri. Dari hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah harus bertolak ukur pada segi mitigasi bencana pula, seperti pada The ESCAP report, Resilient Business for Resilient Nations and Communities, called for a paradigm shift in the way private sector perceives and manages disaster risks , yaitu para pelaku swasta harus mengelola kembali usahanya sehingga hal ini tidak menimbulkan kerugia dan juga tidak menimbulkan risiko bencana. Pembangunan juga menciptakan kondisi untuk bencana sebagian besar dimiliki oleh pengusaha swasta tetapi pemerintah dapat menawarkan dukungan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka meminimalkan risiko, penting bahwa risiko-risiko ini dinilai dan dianalisis secara komprehensif menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk memperhatikan kembali lingkungan.
Undang  –  undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa mitigasi bencana dilaksanakan pada situasi tidak ada bencana dan juga pada saat terdapat potensi bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana dilakukan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana pada masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pelindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini diwujudkan melalui mitigasi bencana agar masyarakat dapat menyiapkan diri sebelum bencana tersebut terjadi. Mitigasi bencana dalam mengurangi atau menghilangkan  risiko bencana ini diwujudkan oleh program Badan Penanggulangan Bencana atau  BPBD yaitu Desa Tangguh Bencana dimana penanggulangan bencana tersebut berbasis masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui ancaman, bahaya atau pun potensi bencana yang berada di lokasi di sekitar tempat tinggalnya.
Masyarakat bukan saja menjadi korban dari bencana yang akan terjadi tetapi masyarakat juga dapat menjadi agen pencegahan bencana yang efektif dalam pembangunan kapasitas mengurangi risiko bencana. Maka dari itu BPBD melalui program desa tangguh bencana dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga mengelola lingkungan masyarakat melalui masyarakat dan juga pihak swasta lainnya.
Mitigasi bencana hanya akan berhasil jika ada satu konsensus bahwa hal tersebut memang di kehendaki, masuk akal dan dapat diupayakan. Tanpa disadari banyak tempat yang mengancam, namun banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara untuk melindungi diri mereka. Perencanaan mitigasi bertujuan untuk mengembangkan kultur keamanan saat terjadi bencana, dimana orang-orang sadar secara penuh akan bahaya yang mereka hadapi. Secara penuh mereka menyadari apa saja yang dibutuhkan untuk melindungi fisik mereka. Kesadaran umum dapat ditingkatkan dalam sejumlah cara, diantara penyebaran informasi secara umum. Program yang dapat dilakukan mencakup wilayah besar diantaranya adalah pendidikan tentang mitigasi bencana. Pendidikan mitigasi bencana bertujuan agar anak-anak juga memahami bahaya sebagai satu kenyataan hidup, berani mengambil tindakan secara sadar dan menyadari kemungkinan bencana yang akan muncul. Ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan mitigasi kemungkinan akan melibatkan konsultasi, keingintahuan masyarakat, serta diskusi melalui forum bersama warga setempat dan pihak-pihak yang terkait dengan bencana alam. Menghadapi bencana yang paling peting adalah bagaimana agar risiko dari bencana tersebut dapat dikurangi karena apabila bencana ini dibiarkan tanpa kita ketahui bagaimana cara mengatasinya maka kerugian besar bahkan bencana yang lainnya yang akan melanda. Pemulihan secara cepat juga menjadi faktor  pengurangan risiko bencana sehingga masyarakat dapat kembali normal dengan

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
segera setelah bencana tersebut. Desa tangguh bencana ini diharapkan dapat menggugah masyarakat untuk mengembangkan skill dalam upaya penanggulangan bencana, bukan hanya itu tetapi juga bagaimana keadaan fisik lingkungan dan juga cara membangun bangunan juga dapat berubah sesuai dengan analisis pengurangan risiko bencana.
Ada beberapa permasalahan yang terdapat di Kelurahan tanjun Benoa sehingga mitigasi bencana melalui desa tangguh  bencana ini perlu diterapkan sebagai upaya yang dapat menanggulangi kerentanan terhadap potensi Tsunami yang terdapat di Kelurahan Tanjung Benoa. Mitigasi yang diperlukan yaitu sosialisasi dan juga pengaturan struktural serta teknis sehingga pemerintah bersama dengan masyarakat dapat bekerjasama dalam upaya miitigasi bencana tersebut. Adanya budaya yang melekat pada masyarakat ini juga dapat menjadi faktor penghambat dan pendukung yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat sehingga pemerintah perlu membuat upaya mitigasi bencana yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat.
Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang ketangguhan bencana berdasarkan kelembagaan masyarakat. Pertama, penelitan yang berjudul pengembangan kapasitas kelembagaan desa tangguh bencana di Kabupaten Garut studi kasus di Desa Pesawahan Kecamatan Tergong Keler penelitian yang ditulis Ahmad Buchari, Meilany Santoso dan Nina Marlina  2020. Kedua, peneilitan yang berjudul membangun kesadaran diri masyarakat dalam membangun desa tangguh bencana di Dusun Kadirojo Palbapang Bantul yang ditulis oleh Herningtyas dan Surwandono 2020. Perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada waktu yang dilaksanakannya, serta perbedaan lokasi penelitian dan focus pembahasaannya yang diambil oleh peneliti sehingga penelitian sebelumnya hanya digunakan sebagai bahan referensi dan untuk memperkaya teori dalam penelitian. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu desa  tangguh bencana, penelitian sebelumnya juga memiliki persamaan yaitu dengan meneliti keorganisasian yang mendukung kesadaran diri yang sama dengan peneliti.
Secara umum ketiga penelitian di atas meneliti tentang pengurangan risiko bencana yang dilakukan pemerintah dan juga aspek lainnya yaitu pihak swasta atau masyarakat. Pengurangan risiko bencana yang dilakukan yaitu dengan mengendalikan lingkungan sekitar dan juga meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat mengenali lingkungannya sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi akibat dari bencana yang akan datang. Dengan mengambil aspek penilaian yang berbeda-beda serta lokasi penelitian yang berbeda membuat penulis tertarik menjadikan ketiga penelitian di atas sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian.
Penelitian yang dilakukan Ratih Herningtyas dan Surwandono yaitu pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh organisasi Islam yaitu Muhamadiyah bersama-sama dengan pemerintah dan juga masyarakat untuk melakukan pengurangan risiko bencana sehingga partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan edukasi yang dapat membangun kesadaran masyarakat dan juga partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana yang terdapat di lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut dapat berkembang yang akhirnya menjadi ketangguhan bagi desa masing–masing.
Penelitian yang terakhir yaitu Pascal Peduzzi bahwa bencana yang terjadi dapat diteliti dengan kerangka kerja risiko untuk memahami risiko telah berkembang pesat, dari pemetaan bahaya telah berkembang melalui faktor-faktor sosial-ekonomi dalam kerentanan. Kemudian, komunitas pembangunan menghindari risiko sebagai pertanyaan pembangunan yang belum terselesaikan. Kompleksitas negara-negara dengan berteknologi tinggi menghasilkan risiko mereka sendiri. Hal ini dapat membawa persepsi bahwa risiko yang dirancang, dan di gagaskan bahwa bencana tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang alami lagi terlebih perubahan iklim dan perubahan lingkungan kini telah menunjukkan bahwa bahkan bahaya alam  tidak hanya

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
berdasarkan oleh alam saja. Maka dari itu arah pembangunan kedepan harus disesaikan dengan kajian risiko bencana tersebut.
Ketiga penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sendiri yaitu mitigasi bencana sebagai pengurangan risiko bencana dengan mengembangkan kapasitas bukan hanya masyarakat sebagai partisipasi itu sendiri, namun juga pihak lain seperti pemerintah dan juga para ahli ataupun organisasi masyarakat dapat mengagaskan perencanaan dalam menyiapkan diri dari ancaman dan juga kerentanan yang berada di tengah masyarakat.
Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana. Manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan dalam penanggulangan bencana. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan akibat bencana.
1. Tahap Manajemen Bencana
Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:
a. Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana;
b. Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana;
c. Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana.
Dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana tersebut, yaitu , manajemen risiko bencana adalah pengaturan/manejemen bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang bertujuan mengurangi risiko saat sebelum terjadinya bencana. Manajemen risiko ini dilakukan dalam bentuk
• pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
• mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, dan kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
• Kesiapsiagaan ini sebenarnya masuk manajemen darurat, namun  letaknya di pra bencana. Dalam fase ini juga terdapat peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
Bencana telah terjadi sejak zaman dahulu yang dianggap sebagai balasan atau murka dari Yang Maha Kuasa atas tindakan yang dilakukan oleh manusia di bumi. Manusia pun percaya bahwa tidak ada yang bisa dilakukan jika hal tersebut terjadi, manusia hanya bisa pasrah dan menyerahkan diri ke Yang Maha Kuasa. Namun nyatanya hal ini bukanlah hal yang tempat. Sebab bencana yang terjadi di sekitar kita dapat diprediksi dengan tanda – tanda yang terjadi. Memang manusia tidak dapat memastikan kapan bencana tersebut akan terjadi, tetapi manusia dapat mempersiapkan diri dan mengurangi risiko yang di timbulkan akibat dari bencana tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulanagan Bencana, mitigasi bencana adalah serangkaikan upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Hal ini pula didukung oleh Anies 2014, yaitu mitigasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sejak dari awal untuk menghadapi suatu peristiwa alam

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
dengan mengurangi atau meminimalkan dampak periswtiwa alam tersebut terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidupnya(struktural). Upaya penyadaran  masyarakat terhadap potensi dan kerawanan (hazard) lingkungan dimana mereka berada, sehingga mereka dapat mengelolah upaya kesiapsiagaan terhadap bencana.
Menurut Soehatman (2018), Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain :
a. Pendekatan Teknis
Secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatubencana misalnya :
1) Membuat rancangan atau desain yang kokoh dari bangunan sehingga tahan terhadap gempa.
2) Membuat material yang tahan terhadap bencana, misalnya material tahan api.
3) Membuat rancangan teknis pengaman, misalnya tanggul banjir, tanggul lumpur, tanggul tangki untuk mengendalikan tumpahan bahan berbahaya.
b. Pendekatan Manusia
Pendekatan secara manusia ditunjukkan untuk membentuk manusia paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Untuk itu perilaku dan cara hidup manusia harus dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapi.
c. Pendekatan Administratif
Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana, khususnya tahap mitigasi sebagai contoh :
1) Penyusunan tata ruang dan tata lahan yang memperhitungkan aspek risiko bencana.
2) Sistem perijinan dengan memasukkan aspek analisa risiko bencana.
3) Penerapan kajian bencana untuk setiap kegiatan dan pembangunan.
4) Menyiapkan prosedur tanggap darurat dan organisasi tanggap daruratdi setiap organisasi baik pemerintahan.
d. Pendekatan Kultural
Masih ada anggapan di kalangan masyarakat bahwa bencana itu adalah takdir sehingga harus diterima apa adanya. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena dengan kemampuan berpikir dan berbuat, manusia dapat berupaya mengurangi risiko tersebut.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kultural untuk meningkatkan kesadaran mengenai bencana. Melalui pendekatan kultural, pencegahan bencana disesuaikan dengan kearifan masyarakat lokal yang telah membudaya sejak lama. Upaya pengendalian dan pencegahan bencana disesuaikan dengan budaya lokal dan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai contoh, bangunan yang berada di bali diatur tidak melebihi bangunan pura sehingga hal ini mengurangi risiko gempa bumi yang sering terjadi disana. Sebaiknya pemerintah daerah setempat mengembangkan budaya dan tradisi lokal tersebut untuk membangun kesadaran akan bencana di tengah masyarakat
Pemberdayaan timbul salah satunya adalah lemahnya masyarakat dalam proses pemenuhan kebutuhan dan tiada atau kurangnya akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, tuntutan, dan dukungan terhadap pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Diterangkan pada Pancasila pada sila ke-5 “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” bahwa setiap rakyat Indonesia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan keamanan dan kesejahteraan dalam menjalani kegiatan atau aktivitas dilingkungan sosialnya. Kaitan dalam pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana pemerintah sebagai kompatibilitas antara yang mewakili dan yang diwakili ( representativeness ), dan antara pusat dengan daerah memerlukan sistem atau terbentuknya akses dari masyarakat dan juga pemerintah sehingga “ planning for the people ”, menuju “ planning with the people ”. Masukan bagi setiap perencanaan adalah informasi, dan informasi adalah the new source of power , demikian masyarakat berhak memperoleh informasi tentang perilaku pemerintah agar dapat berfungsi dengan baik. Efektivitas perencanaan pelaksanaan rencana bergantung pada ketersediaan informasi tersebut.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Masalah yang sering terjadi pula yaitu kondisi incapacity atau powerlessness . Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sering kali menimbulkan ketergantungan masyarakat pada pemerintah dan ketidakberdayaan masyarakat yang belum berkualitas tanpa panutan atau teladan yang memadai, juga membuat masyarakat bingung dan gamang. Menurut Bryant dan White dalam Sumaryadi (2006) “ The only way to have a built-in mechanism for correcting grossly unfair allocation decisions is for people to have influence....to influence their future.... they can use that influence to raise their issuse onto the agenda”. Proses pembangunan influencing capacity itu oleh Bryan dan White disebut empowerment , melalui proses empowering . Dengan kata lain, bahwa influencing capacity dapat mejawab pembangunan masyarakat terhdap pemerintah. Onny S. Prijono Jayaweera(1997) dalam Sumaryadi (2006) pemberdayaan dalam arti itu disebut “ equitable sharing of power ”. Power bukan lah semata-mata power dalam arti “bantuan uang”, tetapi power dalam arti pengetahuan dan keterampilan. John Naisbit berpendapat bahwa “ the new source of power is not money in the han of a few, but information in the hands of many ”. Dalam pemeberdayaan masyarkat terdapat tujuan sebagai berikut :
1. Pemberdayaan struktural
Membangun akses (strtuktural) kompabilitas, anatara masyarakat dan pemerintah.
2. pemberdayaan politikal Meningkatkan bergaining power masyarakat terhadap pemerintah sebagai  ia mampu mengontrol masyarkat dengan efektif.
3. Pemberdayaan ekonomikah
Menampukkan masyarakat untuk menggunakan produk-produk masyarakat sehigga masyarkat memetik manfaat sebesar-besarnya.
4. pemberdayaan sosial
Menginterpretasikan masyarakat ke dalam kehidupan bangsa dan menampukkannya memberi sumbangan maksimal demi kemajuan nasional.
Uraian di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep yang dalam penggunaannya diberi makna dan arti yang semakin luas, seolah-olah dilepaskan dari sejarah terbentuknya dalam ruang dan waktu, mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Buchari, R Ningthyas 2020, Pascal Paduzzi, menjadikan kesiapsiagaan sebagai focus utama. Perbedaan selanjutnya dimana ketiga penelitian ini menggunakan teori yang berbeda dan pada penelitian ini menggunakan teori Mitigasi Bencana dimana dimensi tersebut yang menjadi pengukur keberhasilan dari penerapan desa tangguh bencana di Kelurahan Tanjung Benoa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mitigasi bencana melalui desa tangguh bencana di Kelurahan Tanjung Benoa Kabupaten Badung Provinsi dan mengetahui dan mengidentifikasi faktor –  faktor penghambat serta pendukung mitigasi bencana melalui desa tangguh bencana di Kelurahan Tanjung Benoa Kabupaten Badung Provinsi Bali.
METODE Pendekatan penelitian termasuk penelitian kualitatif. Satori (2014:24) menjelaskan pengertian pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial  tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Melalui pendekatan ini, keempat hal yang menjadi fokus penelitian dalam tulisan deskripsi subjek penelitian, mulai dari pengumpulan data sampai dengan analisis data, di gambarkan atau dideskripsikan secara narasi meliputi penggunaan aspek bahasa apa adanya dari subyek didik. Pendekatan ini sesuai dengan aspek sosial yang berlangsung dalam kegiatan sehari-

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
hari. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian yakni mengetahui kapasitas masyarakat melalui perencanaan dalam menanggulangi bencana yang terjadi dilingkungan masyarakat. Penelitian kualitatif dipandang berkualitas apabila data yang terkumpul cukup lengkap dan hasilnya memberikan makna yang besar bagi perkembangan ilmu manusia dan kemaslahatan dunia. Penelitian kualitatif menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam rangka menegaskan wawasan yang sedang dikembangkan dan menjamin kepercayaan data yang dikumpulkan. Metode yang tepat bagi penelitian kualitatif adalah campuran berbagai sumber data dan berbagai metode ( multi method of data collection ). Sumber data berupa manusia, benda, situasi, kejadian, atau peristiwa, penampilan dan perilaku orang(atau, makhluk lain seperti hewan), dan berbagai bentuk tulisan, gambar, grafik, serta bentuk-bentuk grafis lainnya.(Arikunto,2010) Desain penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggambarkan dan menganalisis secara berurutan permasalahan yang sebenanya terjadi di lapangan sehingga mendapatkan interpretasi berupa gambaran masalah dan hubungan antar fenomena sehingga disimpulkan untuk memecahkan masalah terkait mitigasi bencana BPBD melalui desa tangguh bencana di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Provinsi Bali.
Setiap ilmu memiliki objek yaitu suatu objek yang dipelajari ilmu. Misalnya cara/tindakan manusia dalam memperoleh dan menggunakan barang atau jasa yang terbatas, cara mengalokasikan sumber daya, cara mempelajari perilaku, cara mencapai kemakmuran dan keadilan. Semua ilmu pengetahuan diawali dengan adanya masalah. Misalnya, masalah dalam ilmu kebencanaan adalah tidak semua tempat dapat melakukan cara yang sama dalam melakukan penanggulangan bencana.
Sumber data merupakan komponen penting dalam penelitian sehingga dikatakan vital (Bungin, 2013:129). Penentuan sumber data sangat penting dilakukan sebelum melaksanakan penelitian karena keabsahan data dan informasi yang diperlukan akan dilihat dari valid atau tidaknya sumber data. Berhubungan dengan rangkaian kegiatan penelitian maka, peneliti memerlukan data-data yang berkaitan dengan tujuan penelitian agar dapat dianalisa dan menghasilkan gambaran umum hasil penelitian. Arikunto dalam Tabeta N Cahyaningtyas (2020:435) Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangan karena dipancing oleh pihak peneliti. Istilah “informan” in banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Validitas penelitian dalam penelitian ini dihadapkan langsung pada responden maupun lingkungan sedemikian intensif sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksikan dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh responden.
Interaksi simbolik, yang merupakan dasar kajian sosial yang selaras dengan penelitian ini. Beberapa ahli yang terkenal anatara lain Jhon Dewey dan Blumer H. Ahli yang kedua ini telah menyempurnakan pandanagn interaksi simbolik dengan membagi tiga prinsip arti simbol yang diberikan oleh responden. ketiga prinsip atau premis dimaksud adalah sebagai berikut. Dasar manusia bertindak adalah untuk memenuhi kepentingannya.Dalam memberikan interpretasi tindakan atau fenomena, peneliti perlu sekali mengetahui proses atau sekeunsi dari tindakan. Proses suatu tindakan seorang pada prinsipnya merupakan produk atau hasil proses sosial ketika orang tersebut berinteraksi dengan orang lain. Dalam memberikan interpretasi gejala, peneliti harus tepat mempertimbangkan hasil interaksi yang mempengaruhi. Manusia bertindak dipengaruhi oleh fenomena lain yang muncul lebih dulu atau bersamaan. Oleh karena itu, peneliti perlu memperhatikan fenomena atau gejala yang berkaitan dan mempengaruhi munculnya gejala tersebut.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024

## HASIL DAN PEMBAHASAN Mitigasi Bencana Melalui Desa Tangguh Bencana
Ketangguhan masayarakat dalam aspek pengetahuan dan juga skill tidak bisa di dapatkan dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan dalam sekali setahun misalnya. Ketangguhan masayarakat dalam menghadapi bencana mulai digencarkan oleh pemerintah sebab indonesia yang sering di landa bencana tanpa dapat diprediksi memerlukan keinginan kuat masyarakat agar lebih paham dengan lingkungan sekitarnya sehingga pengetahuan dan skill dalam menghadapi bencana ini sangat menunjang setidaknya mengurangi dampak risiko bencana terhadap jiwa manusia tersebut.
Ketangguhan terhadap bencana ini juga dilakukan dengan memperkuat organisasi – organisasi adat atau masyarakat setempat dalam mengatur tata kehidupan atau pun membangun komunikasi antar tokoh masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri. Penanggulangan bencana berkembang dari upaya pemerintah langsung kepada masyarkat dalam bentuk sosialisasi ataupun bantuan sosial menjadi upaya pemerintah untuk menggugah  masayarakat itu sendiri untuk mengupayakan permasalahan yang terjadi di di lingkungannya untuk masayarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh dampak yang akan terjadi akibat bencana yang berpotensi di lingkungan masyarkat sangat merugikan masayarakat dan dampak ini dirasakan sendiri oleh masayrakat sehingga masayrakat lah pengerak utama dalam perubahan pola pikir dan juga kebiasaan yang mungkin masih bertolak belakang pada aspek penanggulangan bencana.
Namun tidak semua aspek pola pikir dan kebiasaan masyarakat bertolak belakang dengan penanggulangan bencana. Adanya kearifan lokal yang memang adalah budaya masyarakat indonesia yang menjadi ketangguhan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas pada risiko bencana yang ada. Budaya – budaya ini kemudian diolah oleh pemerintah agar masyarakat terus mempertahankan budaya tersebut dan kemudian pemerintah dapat mengembangkan aspek – aspek penanggulangan bencana yang lain berdasarkan kearifan lokal tersebut.
Peneliti dalam hal ini telah mengumpulkan data – data terkait desa tangguh bencana yang memperoleh sertifikat Tsunami Ready oleh UNESCO pada GPDRR ( Global Platform for Disaster Risk Reduction ) 2022 yang diselenggarakan di Nusa Dua. Peneliti melakukan observasi secara langsung di kantor Kelurahan Tanjung Benoa sehingga dan juga melakukan wawancara terhadap sebagai penunjang observasi yang dilakukan. Dokumentasi juga dilakukan dengan mengelolah data-data terkait mitigasi bencana melalui desa tangguh bencana di Kelurahan Tanjung Benoa. Peneliti menggunakan teori mitigasi bencana oleh Soehatman dan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi yang didalamnya peneliti mengambil lima pendekatan yaitu ;
1. Pendekatan Manusia
2. Pendekatan Administrasi
3. Pendekatan Kultural
Berikut hasil dan pembahasan yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan teori Soehetman 2008, melalui fakta-fakta dan informasi yang didapatkan. Pendekatan Manusia
Manusia dalam penanggulangan bencana yaitu terkait dengan kapasitas yang perlu dicapai agar dapat mengetahui bagaimana bencana tersebut dapat terjadi, apa saja potensi yang ada dilingkungannya, bagaimana cara manusia tersebut setidaknya dapat menghindari bencana, dan bagaimana manusia tersebut dapat memulihkan diri setelah bencana tersebut terjadi. Kapasitas dapat melingkupi pencegahan terhadap terjadinya  ancaman atau mengurangi kekuatan/volume ancaman, ataupun mengurangi kerentanan terhadap terhadap ancaman itu sendiri (modul 2 manajemen penanggulangan bencana 2017).
Pada mitigasi bencana dalam pendekatan manusia memiliki indikator yaitu pemahaman dan kesadaran dalam menghadapi bahaya bencana.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
1. Pemahaman dan Kesadaran dalam Mengahadapi Bahaya Bencana Kapasitas masyarakat dalam penangulangan bencana diharapkan dapat mengurangi kerentanan dari potensi bencana yang ada. BPBD bersama dengan BMKG melakukan analisis potensi bencana yang dapat terjadi   di   Kelurahan   Tanjung   Benoa secara   berkelanjutan   dengan mengamati data-data menggunakan sistem satelit sehingga dalam melakukan mitigasi bencana hal ini sangat membantu. Data-data yang mendukung inilah  yang menjadi acuan bagi BPBD dalam mengembangkan kapasitas masayarakat.
Penanaman pengetahuan tentang penanggulangan bencana di upayakan oleh FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar dapat masuk ke dalam kurikulum siswa siswi dari mulai tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas sehingga siswa siswi tersebut mempunyai bekal kedepannya dalam menghadapi bencana. Hal ini diterangkan pula oleh Dr. I Wayan Deddy Sumantra, S.Sn., M. Si selaku Ketua FPRB Tanjung Benoa pada wawancara tanggal 22 Desember 2022 pada pukul 09.00 WITA yaitu penanggulangan bencana yang sangat penting yaitu pemeberian pengetahuan terhadap anak-anak yang saat ini masih bersekolah, karena merka juga dapat memberikan informasi tersebut kepada orang tua mereka. Pengetahuan ini kami lakukan dengan pemerintah yaitu penetapan hari penanggulangan bencana sebagai momentum untuk mengingatkan kembali. Kami bawakan materi materi yang menyenangkan sesuai tingkatan umur mereka dan respon mereka antusias dengan itu. Kami juga melakukan simulasi dengan mengajak serta BMKG, TNI, POLRI dan masayrakat lainnya.
Maka dari itu peneliti mengetahui bahwa FPRB Tanjung Benoa berusaha agar masayarakatnya siap menghadapi berbagai bencana yang dapat terjadi di Tanjung Benoa. Persiapan yang dilakukan oleh FPRB ini mendorong masyarakatnya untuk terus bersiaga dan waspada karena yang kita ketahui bahwa bencana tidak dapat di prediksi dan ingatan manusia dapat berkurang setiap saat maka perlunya hari peringatan  penanggulangan bencana ini yang dapat di peringati di Kelurahan Tanjung Benoa sendiri dan juga di Provinsi Bali.
Pendekatan Administrasi
Berdasarkan pengurangan risiko bencana dilakukan berdasarkan penkajian risiko bencana yaitu mengidentifikasi risiko bencana, menilai risiko bencana dan mengevaluasi risko bencana tersebut. Pengkajian ini menghasilkan petunjuk agar dapat mengetahui alternatif yang dapat dilakukan dalam pencegahan bencna yaitu, bagaimana cara agar menghindari risiko bencana, bagaimana mengurangi risiko bencana, mengalihkan risiko, dan menerima risiko tersebut.
Mitigasi yang  dilakukan yaitu  dengan melakukan beberapa perubahan dalam peraturan yang akan dibuat agar dapat mengurangi risiko bencana yang akan terjadi. Hal ini peniliti melihat berdasarkan pendekatan administrasi yaitu mitigasi non struktural dalam mitagasi bencana tersebut. Terdapat lima indikator dalam pendekatan administrasi tersebut yaitu : Penyusunan tata ruang dan tata lahan yang memperhitungkan aspek risiko bencana.
Dalam mintigasi non struktural penyususnan tata ruang dengan memperhitungkan aspek risiko bencana di Kelurahan Tanjung Benoa yaitu dengan menggunakan sarana evakuasi (titik Kumpul) sehingga masyarakat dapat menyelamatkan diri ketempat-tempat terdekat di sekitar tempat tinggal masyarakat tersebut. Evakuasi yang digunakan yaitu evakuasi vertikal yang mana pada Kelurahan Tanjung Beno berkaitan dengan potensi tsunami di wilayah Kelurahan Tanjung Benoa sehingga evakuasi vertikal yang paling memungkinkan yaitu dengan memanfaatkan bungunan tinggi hotel.
Hal ini didukung pula oleh Lurah Tanjung Benoa I Wayan Sudiana,SH.,MH dalam wawancara dengan peneliti pada tanggal 22 Desember 2022 pada pukul 09.00 WITA sebagai berikut ;

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Peneliti : Apakah pemerintah telah menetapkan penyusunan tata ruang dan tata lahan sesuai dengan aspek pengurangan risiko bencana?
Bpk I Wayan Sudiana, SH., MH : Betul untuk mendukung mitigasi bencana di Kelurahan Tanjung Benoa kami sudah melakukan kejasama dari pihak pemerintah dengan pihak swasta yaitu pemilik hotel yang ada di Kelurahan tanjung Benoa. Kami juga memasang rambu-rambu evakuasi sehingga apabila terjadi bencana masyarakat langsung bisa mengikuti rambu-rambu evakusi yang mengarah ke hotel-hotel yang kami sudah bekerjasama itu
Hotel-hotel tersebut antara lain yaitu :
1.
Hotel Benoa Sea Suites and Villas
2. Hotel Grand Mirage Resort
3.
Hotel ION Bali Benoa
4. Hotel Novotel
5. Paninsula Bay Resort
6. Hotel Rasa Sayang Beach Inn
7. The Sakala Resort

## Gambar Rooftop Titik kumpul Hotel Paninsula Bay Resort
Sumber : Diambil oleh peneliti (2023)
Penerapan kajian bencana untuk setiap kegiatan dan pembangunan. Upaya mitigasi bencana dalam membentuk desa tangguh bencana yaitu dengan membentuk forum pengurangan risiko bencana sebagai forum yang membantu pemerintah dalam merumuskan penanganan masalah kebencana sampai dengan penanganan bencana baik sosialisai atau pun koordinasi dari masyaraat itu sendiri. Dalm hal ini FPRB memiliki kontribusi besar bagi Kelurahan Tanjung Benoa sehingga masayarakat di Kelurahan Tanjung Benoa juga terlibat langsung dalam merumuskan rencana kontijensi penanggulangan bencana yang perlu diketahui bahwa masayrakat mempunyai peran penting untuk mengetahui tindakan yang tepat yang perlu dilakukan sebelum bencana tersebut terjadi. Hal ini merupakan pergerakan besar pemerintah dari penanggulangan bencana yang dimulai dari terjadinya bencana tersebut hingga penangganan setelah terjadinya bencana menjadi upaya untuk mengurangi risiko bencana pada daerah potensi bencana yaitu mitigasi bencana melalui desa tangguhbencana tersebut.
Dalam penilaian ketangguhan desa dengan tujuan pendidikan dan penyadaran risiko bencana pada masyarakat dan semua pihak, menyediakan data dasar ( base Line ) ketangguhan bencana di unit pemerintahan terkecil, dan mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Pemenuhan indikator tersebut menjadi dasar Kelurahan Tanjung Benoa menjadi

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
tsunami ready oleh UNESCO. Terdapat 32 indikator yang dipenuhi untuk memenuhi sertifikat tsunami ready tersebut yang perlu diperbaharui setiap tahun untuk mempertahankan tsunami ready sebagai desa tangguh bencana yang aktif dalam penangulangan bencana. Indikator yang mendukung dalam penerapan kajian bencana terhadap kegiatan dan pembangunan yaitu pada indikator ke 32 dalam membangun kembali dengan lebih baik. FPRB merencanakan untuk membangun pembangunan fasilitas layanan dasar yang berada di dearah rawan secara lebih baik pasca bencana, merencakan untuk membangun fasilitas tersebut secara lebih kuat dan aman pasca bencana dapat bermanfaat bisa diandalakan, dan pemerintah Kelurahan Tanjung Benoa bekerja sama dengan pihak lain untuk pembangunan/peningkatan rencana untuk membangun fasilitas tersebut secara lebih kuat dan aman pasca bencana. Menyiapkan prosedur tanggap darurat dan organisasi tanggap darurat di setiap organisasi dan pemerintahan.
Perencana yang kongkrit telah dibuat agar mitigasi bencana melalui desa tangguh bencana tersebut dapat berjalan sesuai dengan pengurangan risiko bencana. Aktivasi rencana kedaruratan ini dilakukan saat dan setelahterjadinya gempa bumi kuat dan atau berpotensi tsunami, serta telah dikeluarkannya Peringatan Dini Tsunami oleh BMKG akibat gempa tersebut. Tim Siaga Bencana Kelurahan Tanjung Benoa (FPRB) mengaktifkan rencana evakuasi dengan memberikan perintah untuk evakuasi kepada masyarakat Kelurahan Tanjung Benoa. Setelah BMKG mengeluarkan Peringatan Dini Tsunami ke-4 yang artinya ancaman tsunami telah berakhir, operasi tanggap darurat yang berupa penyisiran korban dan pelaporan dampak segera dilakukan.
Gambar
Alur Komunikasi Informasi Gempabumi dan Tsunami dari BMKG sampai dengan Masyarakat
Sumber : Rencana Kedaruratan Kelurahan Tanjong Benoa (2022)
Berikut adalah alur komunikasi yang telah dibentuk dan disepakati oleh masyarakat dan juga pemerintah serta lembaga sehingga diharapkan kedepannya agar alur komunikasi ini dapat mempercepat penyebaran informasi terkait penanggulangan bencana. Alur komunikasi ini telah di uji melalui simulasi kedaruratan yang dilakukan bersama seluruh aparat pemerintah dan lembaga- lembaga serta pihak swasta lainya seperti sicepat sehingga setidaknya masyarakat merasakan bagaimana situasi kedaruratan tersebut.
Pendekatan Kultural
Tri Hita Karna yaitu falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan anatara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamain, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia (Perda Kab. Badung, 2013).  Berdasarkan falsafah hidup masayarakat Bali yang sangat dipedomani ini maka masyarakat melakukan aktifitas sehari- hari penuh dengan kesadaran akan menjaga lingkunganya dan selalu yakin bahwa dengan menjaga

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
keharmonisan dengan lingkungan maka akan menjadi sumber kesejahteraan, kedamain, dan kebahagiaan sehingga hal ini sangat mendukung mitigasi bencana.
Pendekatan Teknis
Peningkatan mitigasi bencana tidak hanya dengan menyiapkan masyarakat yang Tangguh terhadap bencana, namun juga perlunya persiapan yang kompleks sehingga mitigasi tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan analisis pengurnagan risiko bencana. Penyiapan infrastruktur berupa bangunan merupakan mitigasi bencana sebagai penunjang yang sangat dibutuhkan di daerah yang terdapat potensi bencana. Persiapan ini pun membutuhkan perencanaan yang matang kerena tentu saja jarak maupun lokasi yang akan digunkan perlu di perhitungkan keamanannya sesuai denga analisis pengurangan risiko bencana. Di Kelurahan Tanjung Benoa sendiri telah di usulkan melalui Musrenbang yaitu pembuatan Tsunami Shelter sehingga Keluruhana Tanjung Benoa mempunyai tempat evakuasi bagi masyarakat yang apabila terdampak oleh bencana dapat mengungsi ke shelter tersebut.
Tidak hanya itu shelter ini di rencanakan sebagai konsep wisata mitigasi bencana di Tanjung Benoa sehingga masyarakat dan juga wisatawan dapat berkunjung dan mempelajari bagaimana itu mitigasi bencana yang ada di Kelurahan Tanjung Benoa.

## Faktor Penghambat Mitigasi Bencana Melalui Desa Tangguh Bencana Di Kelurahan Tanjung Benoa
Proses pembentukan desa tangguh bencana murupakan suatu proses yang tidak hanya dibuat oleh pemerintah dan dijalankan oleh pemerintah itu sendiri. Dalam melihat potensi bencana yang ada keinginan besar pemerintah untuk mecegahan yaitu melakukan mitigasi bencana agar dapat melindungi masyarakatnya dalam pengurangan risiko bencana perlu adanya upaya masayarakat yang besar pula. Masyarakat sebagai solusi dalam mitigasi bencana ini tidak serta-merta menerima keinginan pemerintah, sehingga pemerintah perlu memberikan mediasi agar tentunya diterima oleh masyarakat.
Hal ini diterangkan sendiri melalui oleh Ketua FPRB Dr.I Wayan Deddy Sumantra,S.Sn.,M.Si melalui wawancara pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 20.00 WITA yaitu Memang dalam proses pembentukan desa tangguh bencana di Kelurahan Tanjung Benoa mengalami penolakan di mulai pada tahun 2006 yaitu PMI Bali bekerjasama dengan PMI Asustralia yaitu awal mulanya dengan pembuatan peta risiko bencana dikenalakan. Pada saat itu PMI membawa berita diadakan pertemuan di kantor lurah beserta tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh dinas, dan tokoh agama di Tanjung Benoa. Saat itu sangat tidak diterima kehadiran daripada isu- isu itu jadi bahkan menurut keterangan Gede Subiarto tokoh perintis awal masuknya kesiapsiagan di Tanjung Benoa. Bahkan beliau sampai diusir pada saat setelah selesai diusir oleh masyarakat karena masyarakat kita itu menggagap bahwa itu do’a yang buruk dan menanamkan stigma yang buruk untuk Tanung Beno karena tokoh-tokoh masyarakat masih menaggap kuat spiritual. Makanya kita disini hampir setiap saat disini melakukan ritual upacara dan kita selalu berdoa dan mengingat penuh keyakinan bahwa Tuhan itu pasti melindungi kita dan tidak akan terjadi itu di Tanjung Benoa bencana alam yang besar. Makanya pada saat itu pak Gede Subiarto punya strategi untuk mengetuk hati masyarakat Tanjung Benoa karena waktu itu PMI garda terdepat terkaitdengan masalah operasional kedaruratan yang waktu itu didukung juga dengan pemerintah Asutralia. Maka dilakukan intervensi advokasi dibawalah bukti video tsunami yang ada di Jepang itulah yang ditanyangkandi Kelurahan Tanjung Benoa untuk kedua kalinya dan sangat alot. Awalnya masyarakat, tokoh-tokoh sedikit sekali yang datang. Mereka jadi anti terhadap informasi- infromasi seperti itu. Nah kemudian ditayangkan juga video tsunami yang ada di Aceh yang kemudian ditunjukan potensi rawan bencana itu di pulau- pulau mana saja secara kajian itu nah baru mulai masyarakat pada waktu itu pemuka-pemuka agama baru terteketuk hatinya bahwa daerah kita tanjung benoa itu daerah yang rawan bencana gemapa bumi yang berpotensi tsunami.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Proses itu tidak cepat hingga awal 2007 baru terbentuklah awal organisasi SIBAD. SIBAD itu Siaga Bencana Desa sebelum adanya destanah yang diinisiasi oleh kepala lingkungan, LPM dan LINMAS itu yang mungkin pada saat itu paling potensial menduduki SIBAD Pengaruh kuat keyakinan masyarakat sehingga masuknya isu-isu negatif atau stigma negatif ini ditolak yang pada akhirnya proses penyadaran masyarakat yang dilakukan oleh PMI pada saat itu melalui penayangan vidoe-video tentang kejadian bencana tsunami Jepang dan Aceh serta informasi tentang daerah yang berpotensi bencana yang ada di Indonesia meyadarkan masayarkat bahwa potensi bencana itu perlu disadari.
Faktor Pendukung Mitigasi Bencana Melalui Desa Tangguh Bencana Di Kelurahan Tanjung Benoa
Faktor yang memfasilitasi perilaku individu atau kelompok termasuk keterampilan. Faktor ini meliputi ketersediaan, keterjangkauan sumber daya pelayanan kebencanaan, prioritas dan komitmen masyarakat dan pemerintah dan tindakan yang berkaitan dengan kebencanaan. Sehingga pemerintah dan masayrakat dapat berkolaborasi aktif untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Upaya-upaya ini tidak terlepasa dari adanya budaya yang melekat pada masyarakat itu sendiri dan pemerintah sebagai Civil Service mendukung dan menjadikannya sumber kekuatan untuk mencapai masyarakat yang Tangguh terhadap bencana.
1. Lokal Wisdom / Kearifan Lokal sebagai Simbiosis Mutualisme yaitu terdapat  “ Ake ” di pantai barat yaitu banyak rumah- rumah ikan yang terbuat dari kayu. Hal merupakan salah satu dari warisan leluhur masyarakat Tanjung Benoa yang dibuat langsung dari ranting-  ranting pohong magrove untuk meremajakan pohon-pohon magrouve tersebut. Selain dari keuntungan tersebut juga ada fungsi sosial yang bisa diambil yaitu masayrakat dapat ikut merasakan bersama- sama hasil dari rumah ikan tersebut sehingga kerukunan dapat terjalin terus-menerus. Selain itu secara mitigasi bencana “ Ake ” ini menjadi pemecah gelombong ( break water ).
2.Organisasi  –  Organisasi yang Ikut Membantu yaitu pemanfaatan Pecalang, sebagai sebuah institusi adat memiliki peluang dan potensi yang sangat besar untuk dilibatkan dalam mitigasi bencana, karena didukung oleh karakteristiknya yang khas. Atas dasar identifikasi karakteristik Pecalang menjadi faktor pendukung yaitu, keterlibatan masyarakat lokal menjadi mutlak, karena masyarakat lokal yang paling memahami karakter wilayahnya dibandingkan dengan pihak luar, pecalang sangat tepat dijadikan sebagai ujung tombak operasional manajemen bencana di tingkat lokal karena didukung oleh karakteristik dan kewenangannya.
Upaya yang Dilakukan dalam Penanggulangan Bencana Mitigasi Bencana Melalui Desa Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Benoa Sebuah program yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan perubahan maupun dampak terhadap masyarakat sehingga kedepannya masyarakat akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Maka dari itu adanya faktor pendukung dan penghambat menjadi tolak ukur bagi pemerintah maupun masyarakat sendiri dalam evaluasi kegiatan yang perlu di tingkatkan maupun dikurangi intensitasnya. Hal ini lah yang menjadi upaya baik pemerintah maupun masyarakat dalam mengembangkan keterampilan maupun kebiasaan yang dampaknya akan sangat dipengaruhi oleh komitmen dan juga keinginan yang besar dalam melakukan upaya tersebut. Dibawah ini merupakan teori yang relevan dengan pengembangan upaya mitigasi bencana melalui desa tangguh bencana di Kelurahan Tanjung Benoa, sebagai berikut :
1. Pemberdayaan Struktural
Peranan dibatasi oleh otoritas, perintah, evaluasi, peraturan dan anggaran. Setiap pemerintah memiliki peranan yaitu orang yang mengambil bagian dalam interaksi, sikap yang muncul dari interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam perilakunya, dan kaitan orang

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
dalam perilakunya. Interaksi sosial yang dilakukan pmerintah terhadap masyarakat menuruti suatu peran tertentu yaitu peran yang mempunyai hubungan dengan pelaksana dan perilakunya. Hubungan ini membentuk identitas pelakunya yang dipengaruhi oleh penilaian, sikap, dan perilaku oleh masayarakatnya.
Hubungan ini memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain dimana masyarakat membutuhkan pelayanan dari pemerintah dan pemerintah sendiri memerlukan feed back dalam hal ini aspirasi masyarakat tersebut sebagai evaluasi hasil pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat.
• Membangun akses (struktural) kompabilitas, antara masyarakat dan pemerintah.
Masyarakat Tanjung Benoa menentukan/menyusun jalur evakuasi dari setiap pemukiman atau tempat di pesisir pantai ke lokasi evakuasi sementara berdasarkan Peta Rawan Tsunami Tanjung Benoa. Masyarakat menentukan bangunan 3 lantai dan 2 lantai untuk dijadikan tempat evakuasi sementara. Bangunan 3 lantai yang dijadikan tempat berkumpul merupakan hotel-hotel yang memiliki perjanjian kerjasama dengan desa Tanjung Benoa. Bangunan 2 lantai juga digunakan sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES) karena kawasan Tanjung Benoa merupakan tanjung yang dikelilingi lautan dengan potensi tsunami hingga 14 m dan tidak semua kawasan memiliki bangunan 3 lantai atau lebih.
Peta Evakuasi Tanjung Benoa menampilkan jalur evakuasi tsunami dan area berkumpul. Peta juga menunjukkan perkiraan waktu kedatangan dan lokasi hotel, tempat ibadah, sekolah, infrastruktur penting, pasar tradisional, dan fasilitas kesehatan (puskesmas) sebagai landmark peta. Jalur/arah evakuasi dilambangkan dengan panah biru mengarahkan kepada Tempat Evakuasi Sementara/Akhir (TES/TEA). Legenda tersebut akan memudahkan masyarakat Tanjung Benoa dalam proses evakuasi. Peta tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi masyarakat dan telah dicetak dan dipasang di kantor desa.
2. Pemberdayaan Ekonomika
Kebutuhan masyarakat sangat beragam dan pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mensejahterakan  masyarakatnya. Dalam sekala kebutuhan manusia terdapat lima yaitu, kebutuhan pokok, keselamatan dan keamanan, kebutuhan sosial, penghargaan dan kedudukan, dan aktualisasi diri. Kebutahan yang paling utama yaitu pokok yang menjadi dasar manusia dalam keberlangsungan hidupnya.
Kebutuhan tersebut ditunjang dengan manusia yang dapat menguasai alamnya dan mengolalahnya menjadi pekerjaannya. Pekerjaan yang terjamin yang dapat menunjang masyarakat sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini perlu dilihat lebih jauh lagi dengan mengukur apabila bencana alam yang tidak bisa ditebak kapan akan terjadi bahkan kejadian alam luar biasa (KLB) dapat menggangu kestabilan pekerjaan masyarakat tersebut. Bagaimana agar kestabilan ini dapat dijaga setidaknya dapat ditanggulangi dengan segera? yaitu dengan melakukan mitigasi sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum bencana tersebut benar-benar terjadi.
• Memampukan masyarakat untuk menggunakan produk-produk masyarakat sehigga masyarakat memetik manfaat sebesar-besarnya.
Memenuhi kebutuhan itu diperlukan alat yaitu dalam ilmu ekonomi di sebut dengan barang dan jasa. Pemerintah dituntut dapat menyediakan kebutuhan masyarakat sehingga dapat dijaminnya masyarakat mendapatkan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan adil. Pemberian pelayanan telah mempunyai mekanisme dan standar pelayanan tertentu. Masyarakat menggunakan, memanfaatkan, menikmati, serta mengevaluasi kualitas masing-masing produk. Dalam mendukun desa tangguh bencana pemerintah sendiri telah memberikan dana khusus untuk mendukung keberlangsungan akatifitas masayarakat yang terkait dengan mitigasi bencana yang dijelasakan oleh Ketua FPRB Kelurahan Tanjung Benoa

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Kami sendiri mendukung masyarakat yang berkebutuhan khusus karena mereka ini mampu sebenarnya dalam menyelamatkan diri. Tidak bisa dianggap sepele bahwa mereka berkebutuhan khusus dan bukan sama sekali tidak bisa apa-apa. Pemerintah makanya berusaha membantu dengan sosialisasi ke keluarganya dan juga mereka sendiri juga memberikan alat-alat bantu yang menunjang nantinya.
Diskusi Temuan Penelitian
Mitigasi Bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah memang penuh dengan tantangan yaitu adanya adat istiadat masyarakat yang kuat. Namun, mitigasi bencana melalui desa tangguh bencana ini telah menumbuhkan kesadaran diri masyarakat bahwa mitigasi bencana  ini sangat penting dalam melindungi diri sendiri terutamanya. Dengan adanya sertifikat UNESCO Tsunami Ready menunjukan bahwa usaha pemerintah bersama masyarakat ini membuahkan hasil yang setimpal pula. Namun, tentu saja ha ini tetap perlu dipertahankan dan juga perlu ditingkatkan sesuai dengan kerentanan dan potensi ancaman bencana yang terus berkembang.

## KESIMPULAN
Mitigasi bencana melalui desa tangguh bencana di Kelurahan Tanjung Benoa Kabupaten Badung Provinsi Bali sangat membangkan dengan didaptkannya sertifikat Tsunami Ready oleh UNESCO. Hal ini karena upaya pemberian kesadaran untuk masyarakat diusungkan dan dibangun oleh masyarakat itu sendiri walaupun adanya penolakan, namun tidak dipungkiri bahwa potensi ancaman bencana di Kelurahan Tanjung benoa perlu dilakukannya mitigasi bencana sedini mungkin agar pada saat terjadi bencana masyarakat dapat menyelamatkan diri dan dapat memulihkan diri dengan cepat dan lebih baik.
Faktor penghambat dan pendukung mitigasi bencana melalui desa tangguh bencana di Kelurahan Tanjung Benoa Kabupaten Badung provinsi bali beragam. Faktor adat-istiadat yang kuat membuat Kelurahan Tanjung Benoa mempunyai ciri khasnya sendiri. Kepercayaan masyarakat bahwa isu-isu/stigma negatif dapatmembawa dampak yang buruk bagi Kelurahan Tanjung Benoa menjadipenghambat pemerintah dalam pemberian informasi. Hal ini tentu saja berkat pemerintah yang terus berusaha untuk memberikan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat.  Dengan faktor adat-istiadat ini  ternyata juga menjadi pendukung yang begitu kuat karena didasari oleh kepercayaan sehingga tindakan dan upaya masayrakat untuk melestarikan alam iklhas dan penuh tanggungjawab.
Upaya pemerintah Kelurahan Tanjung Benoa telah mengupayakan jalur – jalur evakuasi yang dapat digunkan oleh masyarakat yaitu dengan adanya evakuasi vertical dan di tunjang dengan jalur  –  jalur evakuasi, sehingga apabila terjadi bencana seperti tsunami warga dapat mengakses jalur – jalur evakuasi tersebut ke hotel-hotel yang telah bekerja sama dengan pemerintah Tanjung Benoa. Pemerintah juga telah mengalokasi dana darurat dan dana bantuan kepada warga yang memiliki bantuan khusus sehingga penanggulangan bencana telah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.
Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu dari segi waktu. Dengan keterbatasan waktu peneliti memaksimalkan dalam proses pengumpulan data melalui tahap wawancara sesuai dengan pedoman yang peneliti buat, observasi yang peneliti lakukan di kantor Kelurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali serta Dokumentasi dalam pelaksanaan penelitian.
Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang peneliti lakukan , oleh karenanya untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini peneliti berharap ada yang dapat meneruskan penelitian ini agar nantinya dapat mencapai hasil yang maksimal dari penelitian ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH (Jika ada)
Ucapan terimaksih peneliti ucapkan kepada pemerinta Kabupaten Badung terkhusus

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Kelurahan Tanjung Benoa dan juga Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung karena telah mengizinkan peneliti untuk melaksanakan penelitian langsung pada Kelurahan tanjung Benoa serta membagi ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti yang tentunya sangat bermanfaat nantinya untuk peneliti terapkan pada dunia kerja.
REFERENSI Solekhan, M. (2014). Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat . Setara Press.
Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian . PT Rineka Cipta.
Raco, R. J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif . PT Grasindo.
Ramli, S. (2010). Manajemen bencana . Dian Rakyat.
Maleong, L. (2018). Penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Suryana. (2010). Metodologi penelitian .
Buchari, A., & Santoso, M. B. (2017). Pengembangan kapasitas kelembagaan desa tangguh bencana di Kabupaten Garut. Visual Post: Jurnal Tatatpamong , 3.
Ginting, H. (2020). Strategi pemberdayaan masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kartanengara dalam mewujudkan desa tangguh bencana. Visual Post: Jurnal Tatatpamong , 2(1), 17-34.
Puncangan, W. W., & Arimbi, W. (2017). Evaluasi pengembangan kapasitas masyarakat sebagai desa tangguh bencana desa lebih Gianyar Bali. Visual Post: Jurnal Riset Planologi , 1(1), 51-64.
United Nations. (2022). The sustainable development goals report .
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.
Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana.
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana.
BPBD Badung. (2016). BPBD Badung gelar sosialisasi mitigasi struktural partisipatif. Diakses pada 2 September 2022, dari https://badungkab.go.id/kab/berita/1271-bpbd-badung-gelar- sosialisasi-mitigasi-struktural-partisipatif.
Angle, Marchezini, Santos, Medeiros, & Rodrigues. (2022). Social innovation to enhance disaster risk reduction in Sao Luiz Paratinga. Diakses pada 10 September 2022, dari https://preventionweb.net/blog/social-innovation-enhance-disaster-risk-reduction-sao-luiz-do- paraitinga-brazil.
BPS Bali. (2019). Banyaknya desa/kelurahan menurut jenis bencana alam dalam tiga tahun terakhir berdasarkan hasil statistik potensi desa provinsi Bali. Diakses pada 29 Agustus 2022, dari

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
https://bali.bps.go.id/statisticable/2018/08/15/148/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis- bencana-alam-dalam-tiga-tahun-terakhir-berdasarkan-hasil-potensi-desa-provinsi-bali-2018.html.
WartaBali. (2023). Tempat evakuasi masih kurang, Tanjung Benoa usulkan tsunami shelter. Diakses pada 2 Juni 2023.