## Analisis  Ketersediaan  Fasilitas  Sosial  di  Kabupaten Banjarnegara,  sebagai  Pendukung  Kondisi  Darurat Bencana dan Pengembangan Wilayah

## Mohammad Isnaini Sadali, Fikri Intizhar, Aisyah
Masuk: 10 11 2017 / Diterima: 30 12 2017 / Dipublikasi: 31 12 2017 © 2017  Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKSHA dan IGI

## Abstract
The  availability  of  social  facilities  in  a  region  needs  to  be  adjusted  to  the  standard  needs  of regional public  facilities to serve the needs of the population. Evaluation of the availability and needs  of  social  facilities  is  important  to  support  regional  development.  Besides  that,  social facilities  can  be  an  emergency  infrastructure  facility  when  disaster  strikes.  This  research  uses quantitative  research  method  and  analyzed  descriptively.  The  aims  of  this  research  are:  to identify  and  analyze  the  suitability  between  the  availability  and  the  need  for  social  facilities  in Banjarnegara  Regency  based  on  the  serviceability,  and  to  describe  the  benefits  of  social facilities  for  disaster  emergency.  The  results  of  this  study  indicate  that  junior  high  school facilities  still  require  additional  in  some  districts  and  high  school  education  facilities  in Kabupaten Banjarnegara still require addition in all subdistrict, while health facility in the form of ‘Puskesmas Pembantu’ still needed addition of 1 facility in Kecamatan Purwareja Klampok. The existence of schools, health facilities and worship becomes very important when disaster occurs and requires rapid, appropriate, and emergency evacuation.
Key words: social facilities, infrastructure, disaster, regional development

## Abstrak
Ketersediaan  fasilitas  sosial  pada  suatu  wilayah  perlu  disesuaikan  dengan  standar  kebutuhan sarana  parasana  umum  wilayah  untuk  melayani  kebutuhan  penduduk.  Evaluasi  ketersediaan dan  kebutuhan  fasilitas  sosial  penting  dilakukan  guna  mendukung  pengembangan  wilayah.  Di sisi  lain,  fasilitas  sosial  dapat  menjadi  sarana  prasarana  darurat  pada  saat  terjadi  bencana. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  dan  dianalisis  secara  deskriptif. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  mengidentifikasi  dan  menganalisis  kesesuaian  antara ketersediaan  dengan  kebutuhan  fasilitas  sosial  di  Kabupaten  Banjarnegara  berdasarkan  daya layan, serta mendiskripsikan manfaat fasilitas sosial untuk darurat bencana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan SMP  masih  memerlukan penambahan di beberapa kecamatan  dan  sarana  pendidikan  SMA  di  Kabupaten  Banjarnegara  masih  memerlukan penambahan  di  seluruh  kecamatan,  sedangkan  fasilitas  kesehatan  berupa  Puskesmas Pembantu  masih  dibutuhkan  penambahan  1  fasilitas  di  Kecamatan  Purwareja  Klampok. Keberadaan  sekolah,  sarana  kesehatan  dan  peribadatan  menjadi  sangat  penting  ketika bencana terjadi dan membutuhkan evakuasi secara cepat, tepat, dan darurat.
Kata kunci : fasilitas sosial, sarana prasarana, bencana, pengembangan wilayah

## 1. Pendahuluan
Kebutuhan penduduk yang  paling mendasar  selain  pangan  dan  sandang adalah  tempat  tinggal  yang  sering disebut  dengan  lahan  permukiman (Sadali, 2014). Sarana prasarana permukiman sebagai
penunjang
ISSN 0216-8138 MKG Vol. 18, No.2, Desember 2017 (128 - 145) © 2017 FHIS UNDIKSHA dan IGI
Mohammad Isnaini Sadali Progam Studi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi UGM. Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta, 55281 m.isnaini.s@ugm.ac.id
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
kehidupan  sosial,  ekonomi  dan  budaya menjadi  penting  dalam  pemenuhan kebutuhan  hidup.  Kebutuhan  lahan permukiman  akan  terus  meningkat dengan  diikuti  oleh  kebutuhan  sarana prasarana  umum  pendukung  lainnya seiring  perkembangan  penduduk  pada suatu wilayah. Perkembangan penduduk dapat dilihat melalui pertambahan  penduduk  yang  pada dasarnya  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor demografi, yaitu: kematian
(mortalitas),  kelahiran  (natalitas),  dan migrasi (mobilitas). Kecenderungan perkembangan  penduduk  yang  terjadi di  Indonesia  secara  umum  dan  di Kabupaten Banjarnegara saat ini adalah populasi penduduk akan cenderung  mengelompok  dan  banyak pada  wilayah  perkotaan  atau  pusat kegiatan tertentu. Menurut Yunus (2002) daerah pusat kegiatan
merupakan  pusat  kehidupan  sosial, ekonomi,  budaya,  dan  politik  dalam suatu  kota  sehingga  pada  kawasan  ini terdapat bangunan utama untuk kegiatan sosial ekonomi. Pusat
kegiatan  pada  suatu  wilayah  mampu memberikan  daya  tarik  bagi  beberapa penduduk yang memang memiliki kepentingan  dan  motif  tertentu  dengan harapan dapat diwujudkan pada daerah tujuan.
Lingkungan  permukiman  merupakan sebuah  kawasan  perumahan  dengan luas dan jumlah penduduk tertentu yang dilengkapi dengan sistem sarana prasarana lingkungan melalui penataan yang  terencana  dan  teratur  sehingga memungkinkan
pengelolaan dan pelayanan yang optimal. Fasilitas sosial yang termasuk dalam sarana prasarana umum  yang  dibutuhkan  masyarakat
dalam  suatu  wilayah  meliputi  sarana pendidikan,  kesehatan,  perdagangan dan jasa,  pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan,  olahraga  dan  lapangan terbuka,  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH) dan  makam  serta  sarana  prasarana penunjang  kegiatan  sosial  lainnya  di wilayah  tertentu.  Ketersediaan  fasilitas sosial pada suatu wilayah perlu disesuaikan dengan  standar  kebutuhan sarana parasana umum untuk melayani penduduk  yang  berada  pada  wilayah tersebut.  Sarana  prasarana  umum berfungsi untuk mengembangkan kehidupan  dan  penghidupan  keluarga serta mengembangkan
kegiatan bermasyarakat  terkait  sosial,  budaya dan  ekonomi.  Evaluasi  ketersediaan dan  kebutuhan  fasilitas  sosial  penting dilakukan guna
mendukung pengembangan  wilayah.  Hal  ini  terkait daya  layan  fasilitas  sosial  terhadap jumlah  penduduk  yang  dilayani  apakah sudah  dapat  dipenuhi  atau  diperlukan penambahan lagi.
Pengembangan  suatu  wilayah  sebagai sebuah pusat kegiatan akan berorientasi  pada  penyediaan  sarana prasarana atau fasilitas penunjang yang ada  di  dalamnya  mampu  mendukung perkembangan kegiatan wilayah tersebut. Pemenuhan kebutuhan fasilitas  pelayanan  masyarakat  oleh Pemerintah  Kabupaten  Banjarnegara ditujukan untuk menjamin kesejahteraan  dan  keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal di setiap bagian wilayah di Kabupaten
Banjarnegara. Keberadaan fasilitas sosial sebagai sarana prasarana umum wilayah  seperti  sarana  pendidikan,
sarana kesehatan, sarana ruang
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
terbuka dan lapangan olahraga merupakan penunjang bagi keberadaan sebuah kawasan perumahan dan permukiman. Di sisi  lain,  fasilitas sosial dapat menjadi sarana prasarana darurat  pada  saat  terjadi  bencana. Keberadaan sekolah,
sarana kesehatan, sarana peribadatan, gedung atau  balai  pertemuan  menjadi  sangat penting  ketika  bencana  terjadi  dan membutuhkan  evakuasi  secara  cepat, tepat,  dan  darurat.  Penyiapan  sarana prasarana umum sebagai bentuk layanan  tanggap  darurat  merupakan respon  cepat  evakuasi  dan  antisipasi korban bencana.
Indonesia termasuk wilayah yang dikelilingi  oleh  dua  jalur  gunung  berapi (sirkum Meditterrania dan sirkum Pasifik),  sehingga  negara  Indonesia rentan terhadap berbagai bencana alam (Suarna, 2013). Kabupaten
Banjarnegara  termasuk  wilayah  yang dilewati  jalur  gunung  berapi  sirkum Meditterrania.  Menurut  peta  indeks rawan  bencana  nasional  tahun  2012 yang  dikeluarkan  BNPB,  Kabupaten Banjarnegara  termasuk  wilayah  yang memiliki  tingkat  kerawanan  bencana tinggi.  Frekuensi  kejadian  bencana  dari Januari  2014-Juni  2014 mencapai  lebih dari 7 kali. Dengan demikian kesiapsiagaan  masyarakat  dan  sarana prasarana  pendukung  mitigasi  bencana di Kabupaten Banjarnegara perlu disiapkan sedini mungkin.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka perlu diteliti tentang ketersediaan fasilitas sosial di Kabupaten Banjarnegara, sebagai pendukung kondisi darurat bencana dan pengembangan wilayah. Tujuan
dilaksanakannya penelitian ini ditekankan pada beberapa hal, yaitu: 1.  Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas sosial di Kabupaten Banjarnegara; 2.  Menganalisis  kesesuaian  antara ketersediaan dan kebutuhan fasilitas sosial di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan daya layan; dan
3.  Mendiskripsikan  manfaat  fasilitas sosial  sebagai  sarana  prasarana umum untuk darurat bencana.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder  sebagai  data  utama  dan dianalisis  secara  deskriptif.  Lokasi penelitian berada di seluruh Kabupaten Banjarnegara  yang  terdiri  dari  20 kecamatan. Pengolahan data dilakukan dengan  mengacu  pada Peraturan Menteri PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis
Kawasan  Budidaya  dan  SNI  03-1733- 2004  tentang  Tata  Cara  Perencanaan Lingkungan  Perumahan  di  Perkotaan. Ketersediaan  sarana  prasarana  umum yang sudah ada di Kabupaten Banjarnegara  dapat  dievaluasi  jumlah (kuantitas)  sarana  prasarana  umum dengan  standar  kebutuhan  sarana prasarana  umum  pada  suatu  wilayah. Pada  prinsipnya  kebutuhan  fasilitas sosial didasarkan pada daya layan atau kemampuan sarana prasarana melayani  penduduk  yang  berada  di wiiayah  tersebut.  Dengan  demikian kebutuhan  dan  ketersediaan  sarana prasarana umum di Kabupaten Banjarnegara diharapkan mampu melayani jumlah penduduk yang tinggal sesuai  dengan  standar  yang  sudah
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
ditetapkan secara nasional. Pada
penelitian ini, analisis ketersediaan dan kebutuhan  sarana  prasarana  umum ditekankan pada 3 sarana utama,  yaitu sarana  pendidikan  dan  pembelajaran,
kesehatan, serta peribadatan. Kebutuhan  sarana  prasarana  umum (jumlah  sarana  dan  luas  lahan  yang dibutuhkan)  dirinci  dalam  Tabel  1 berikut ini.
Tabel 1.
Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran, Kesehatan, serta Peribadatan
No. Jenis Sarana Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa) Kebutuhan Per Satuan Sarana Standard (m 2 /jiwa) Luas Lantai Min. (m 2 ) Luas Lahan Min. (m 2 ) Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran 1. Taman Kanak- Kanak 1.250 216 500 0,28 2. Sekolah Dasar 1.600 633 2.000 1,25 3. SLTP 4.800 2.282 9.000 1,88 4. SMU 4.800 3.835 12.500 2,6 5. Taman Bacaan 2.500 72 150 0,09 Kebutuhan Sarana Kesehatan 1. Posyandu 1.250 36 60 0,048 2. Balai Pangobatan Warga 2.500 150 300 0,12 3. BKIA/Klinik Bersalin 30.000 1.500 3.000 0,1 4. Puskesmas Pembantu dan Balai Pangobatan Lingkungan 30.000 150 300 0,006 5. Puskesmas dan Balai Pangobatan 120.000 420 1000 0,008 6. Tampat Praktek Dokter 5.000 18 - - 7. Apotik/ Rumah Obat 30.000 120 250 0,025 Kebutuhan Sarana Peribadatan 1. Musholla/ Langgar 250 45 100 0,36 2. Masjid Warga 2.500 300 600 0,24 3. Masjid Lingkungan (Kelurahan) 30.000 1.800 3.600 0,12 4. Masjid Kecamatan 120.000 3.600 5.400 0,03 5. Sarana ibadah agama lain Tergantung sistem kekerabatan/ Hirarki lembaga Tergantung kebiasaan setempat Tergantung kebiasaan setempat - Sumber: SNI 03-1733-2004 3.   Hasil dan Pembahasan 3.1  Ketersediaan Fasilitas Sosial Jumlah  dan  distribusi  ketersediaan fasilitas sosial di Kabupaten Banjarnegara  memiliki  variasi  pada setiap  kecamatan,  dan  hal  ini  menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan  hierarki  wilayah.  Di  dalam
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
dokumen RTRW Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2030, Kecamatan Banjarnegara memiliki status  sebagai  Pusat  Kegiatan  Lokal (PKL) dan merupakan wilayah pengembangan  I.  Adanya  prioritas pengembangan  tersebut  berdampak positif terhadap jumlah dan
kelengkapan  sarana  prasarana  yang tersedia  untuk  melayani  penduduk setempat  dan  penduduk  yang  ada  di daerah  pelayanan  (Roswita,  2016). Senada  dengan  hasil  penelitian  Ardila (2012), Kecamatan Banjarnegara merupakan  pusat  pertumbuhan  yang berada  pada  hierarki  1,  sehingga fasilitas  pelayanan  di  kecamatan  ini lebih lengkap dan berkembang dibandingkan kecamatan lainnya.

## Pendidikan
Kabupaten  Banjarnegara  pada  tahun 2015  tercatat  memiliki  459  sekolah playgroup,  4  Taman  Kanan-Kanak  (TK) Negeri  dan  294  TK  swasta,  636 Sekolah  Dasar  (SD)  Negeri  dan  13 swasta,  4  Madrasan  Ibtidaiyah  (Ml) Negeri  dan  197  swasta,  85  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP)  Negeri  dan 22  swasta,  2  Madrasan  Tsanawiyah (MTs) negeri dan 33 swasta, 8 Sekolah Menengah  Atas  (SMA)  Negeri  dan  5 swasta, 2 Madrasan Aliyah (MA) Negeri dan  13  swasta,  6  Sekolah  Menengah Kejuruan (SMK) Negeri  dan  16  swasta, serta  140  Pondok  Pesantren.  Total keseluruhan  fasilitas  pendidikan  yang ada  mencapai  1.941  pada  tahun  2014, angka ini cenderung menurun dari tahun 2012  yang  mencapai  1.998  fasilitas. Penurunan  jumlah  fasilitas  pendidikan tejadi  pada  fasilitas  playgroup,  Ml,  dan SMK di beberapa kecamatan.

## Kesehatan
Kabupaten  Banjarnegara  memiliki  173 fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  tahun 2015. Pembangunan fasilitas
pelayanan  kesehatan  relatif  meningkat dari  tahun  sebelumnya  yang  hanya berjumlah  168  fasilitas  di  tahun  2014. Beberapa  jenis  pelayanan  kesehatan tersebut  diantaranya:  rumah  sakit, klinik, puskesmas, puskesmas pembantu,  puskesmas  keliling,  toko obat,  laboratorium,  dan  apotek.  Di Kabupaten  Banjarnegara  terdapat  3 rumah  sakit  yang  terdiri  dari  1  rumah sakit  negeri  dan  2  rumah  sakit  swasta, 7  klinik  swasta,  35  puskesmas,  41 puskesmas  pembantu,  35  puskesmas keliling,  10  toko  obat,  1  laboratorium kesehatan,  dan  41  apotek.  Dari  segi jumlah dan jenis, konsentrasi pelayanan kesehatan terletak di Kecamatan Banjarnegara sebagai ibukota kecamatan dengan total jumlah fasilitas kesehatan mencapai 25 fasilitas, termasuk di dalamnya laboratorium kesehatan.

## Tempat Ibadah
Sebagai salah satu penunjang kegiatan keagamaan,  fasilitas  tempat  ibadah merupakan  bagian  yang  penting.  Di Kabupaten  Banjarnegara  pada  tahun 2015  terdapat  5.202  jumlah  tempat ibadah  dengan  rincian  1.533  masjid, 3.634 musholla/langgar, 9 gereja katolik,  18  gereja  protestan,  dan  8 vihara/pura,  Jumlah  ini  cenderung berkurang  dari  tahun  2014  yang memiliki  5.272  jumlah  tempat  ibadah dengan  rincian  1.532  masjid,  3.705 langgar/musholla,  9  gereja  katolik,  18 gereja  protestan,  dan  8  vihara/pura. Jumlah  tempat  ibadah  yang  berkurang pada data tahun 2015 ini erat hubungannya dengan kejadian
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
bencana  alam  berupa  longsor  dasyat tahun  2014  yang  menimbulkan  korban jiwa  dan  kerusakan  pada  sejumlah rumah  dan  fasilitas  umum.  Kejadian tersebut  menimpa  2  kecamatan,  yaitu Karangkobar  dan  Madukara  (Humas DPRD Banjarnegara, 2014).

## 3.2  Analisis Kesesuaian dan Daya Layan Fasilitas Sosial

## Fasilitas Pendidikan
Ditinjau  dari  kuantitasnya,  fasilitas pendidikan memiliki standar yang berbeda-beda.  Taman  Kanak-Kanak (TK)  memiliki  standar  1  fasilitas  TK untuk melayani 1.250 penduduk.
Fasilitas  SD  dan  Ml,  setiap  terdapat 1.600  penduduk maka minimal  didirikan  1 SD/MI. Untuk  tingkat  SMP/Mts,  minimal terdapat  1  fasilitas  apabila  untuk  4.800 penduduk.  Sedangkan  untuk  tingkat SMA/MA/SMK,  setiap  terdapat  4.800 penduduk  maka  minimal  didirikan  1 fasilitas  pendidikan  setingkat  SMA sederajat.
Berdasarkan Tabel 2, fasilitas pendidikan TK di beberapa kecamatan, belum  semuanya  memenuhi  standar yang  ada.  Namun  secara  keseluruhan dari kondisi eksisting yang ada, fasilitas
TK di Kabupaten Banjarnegara (sejumlah 757 TK) sudah  dapat memenuhi kebutuhan penduduk (sejumlah  712  TK).  Kecamatan  Rakit sebagai  kecamatan  yang  memiliki fasilitas pendidikan berupa TK
terbanyak  (59  unit)  dan  memenuhi jumlah  standar  yang  ditetapkan.  Hasil analisis daya layan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 8 kecamatan (dari 20 kecamatan) yang belum  memenuhi  kebutuhan  fasilitas pendidikan  berupa  TK,  antara  lain:
Kecamatan  Mandiraja,  Purwanegara, Wanadadi,  Punggelan,  Karangkobar, Pejawaran,  Batur,  dan  Kalibening  (lihat Tabel  2).  Meskipun  demikian  pada setiap kecamatan sudah memiliki fasilitas  pendidikan  berupa  TK  dengan jumlah  yang  bervariasi.  Berdasarkan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan TK di Kabupaten Banjarnegara, di Kecamatan Kalibening masih  memerlukan  jumlah  TK  paling banyak, yaitu 13 penambahan.
Kecamatan  lain  yang  membutuhkan penambahan  jumlah  TK  cukup  banyak adalah  Kecamatan  Punggelan  dan
Kecamatan Batur dengan jumlah penambahan yang dibutuhkan sebanyak 9 TK. Jumlah SD/MI di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2015 seluruhnya  berjumlah  850  fasilitas. Kecamatan Punggelan menjadi kecamatan dengan jumlah total SD dan Ml terbanyak yaitu 70 fasilitas,
sedangkan  Kecamatan  Pandanarum menjadi  kecamatan  dengan  jumlah fasilitas SD/MI  yang paling sedikit  yaitu berjumlah  23  fasilitas.  Dengan  standar 1.600 penduduk untuk 1 fasilitas SD/MI, seluruh Kecamatan di Kabupaten
Banjarnegara  telah  memenuhi  standar yang  ditetapkan.  Dengan  demikian kebutuhan penambahan fasilitas SD/MI di Kabupaten Banjarnegara tidak diperlukan,  sehingga  dapat  difokuskan pada  peningkatan  kualitas  sumberdaya (siswa,  tenaga  pendidik,  dan  tenaga kependidikan)  serta  sarana  prasarana penunjang  pada  pendidikan  SD/MI sederajat.
Berdasarkan Tabel 2,  Jumlah SMP/Mts di Kabupaten Banjarnegara pada tahun
2015 seluruhnya berjumlah 144
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
fasilitas.  Jumlah  fasilitas  pendidikan yang sudah ada belum dapat memenuhi  standar  kebutuhan  fasilitas pendidikan SMP/sederajat pada sebagian  kecamatan  di  Kabupaten Banjarnegara.  Sejumlah  13  kecamatan belum mencukupi standar jumlah fasilitas pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (SNI 03-1733-2004). Kecamatan yang  sudah  mencukupi  standar  jumlah fasilitas pendidikan atau tidak memerlukan  lagi  penambahan  fasilitas pendidikan berupa SMP/sederajat
antara  lain:  Kecamatan  Banjarnegara,
Pagedongan,  Madukara,  Wanadadi, Karangkobar, Kalibening, dan Pandanarum. Secara keseluruhan, jumlah  fasilitas  pendidikan  berupa SMP/sederajat di
Kabupaten Banjarnegara  saat  ini  (144  sekolah), belum  dapat  memenuhi  kebutuhan penduduk  terhadap  fasilitas  pendidikan SMP/sederajat  (185  sekolah).  Hasil pengolahan  data  menunjukkan  bahwa jumlah fasilitas pendidikan SMP/sederajat di Kabupaten Banjarnegara masih memerlukan penambahan sebanyak 41 sekolah.
Gambar 1. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara
Jumlah  fasilitas  pendidikan  pada  strata Sekolah Menengah Atas atau sederajat di  Kabupaten  Banjarnegara  hanya berjumlah  50  fasilitas.  Jumlah  ini  dapat dikatakan  sedikit,  melihat  jumlah  total penduduk  yang  ada  di  Kabupaten
Banjarnegara  mencapai  889.951  jiwa (lihat Tabel 2). Apabila menunggunakan  standar  yang  sudah ditetapkan  yaitu  4.800  penduduk  untuk setiap  1  fasilitas  SMA/sederajat,  maka di  seluruh  kecamatan  di  Kabupaten
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
Banjarnegara tidak ada yang memenuhi  syarat.  Mempertimbangkan jumlah fasilitas pendidikan SMA/sederajat  dan  persebarannya  di Kabupaten  Banjarnegara,  maka  ke depan penambahan jumlah SMA/sederajat  dapat  diarahkan  pada kecamatan yang belum memiliki fasilitas pendidikan SMA/sederajat seperti Kecamatan Susukan, Pagentan, dan Pandanarum. Hal ini mempertimbangkan kebutuhan penduduk  ( population  threshold )  di Kabupaten Banjarnegara terhadap fasilitas pendidikan berupa SMA/sederajat. Dengan  kata lain, terdapat kemungkinan sebagian penduduk yang akan bersekolah SMA/sederajat melakukan migrasi keluar Kabupaten Banjarnegara karena tidak  dapat  terakomodir  atau  kuota  di
Kabupaten  Banjarnegara  sudah  tidak dapat memenuhi.

## Tabel 2.
Ketersediaan dan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015
No Kecama- tan Jumlah Pendu- duk 2015 Keter- sediaan TK Kebutuhan TK (1:1.250 org) Ket. TK Keter- sediaan SD Kebutu- han SD (1:1.600 org) Ket. SD 1 Susukan 59.621 52 48 T 54 37 T 2 Purwareja Klampok 46.139 47 37 T 44 29 T 3 Mandiraja 63.835 45 51 B T 60 40 T 4 Purwa- negara 69.401 49 56 B T 58 43 T 5 Bawang 52.078 50 42 T 51 33 T 6 Banjar- negara 57.849 49 46 T 43 36 T 7 Pagedo- ngan 35.099 34 28 T 39 22 T 8 Sigaluh 29.206 41 23 T 29 18 T 9 Madukara 40.496 49 32 T 36 25 T 10 Banjar- mangu 39.300 40 31 T 41 25 T 11 Wanadadi 28.440 21 23 B T 33 18 T 12 Rakit 49.346 59 39 T 53 31 T 13 Pungge- lan 69.352 46 55 B T 70 43 T 14 Karang- kobar 27.562 19 22 B T 32 17 T 15 Pagentan 35.569 31 28 T 32 22 T 16 Pejawa- ran 41.205 27 33 B T 39 26 T 17 Batur 36.912 21 30 B T 28 23 T 18 Wanayas a 44.336 36 35 T 45 28 T 19 Kali- bening 43.144 22 35 B T 40 27 T 20 Pandan- arum 21.061 19 17 T 23 13 T
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
Jumlah 889.951 757 712 T 850 556 T No Kecama- tan Jumlah Pend- uduk 2015 Keter- sediaan SMP Kebutuhan SMP (1:4.800 org) Ket. SMP Keter- sediaan SMA Kebutu- han SMA (1:4.800 org) Ket. SMA 1 Susukan 59.621 5 12 B T 0 12 B T 2 Purwareja Klampok 46.139 6 10 B T 7 10 B T 3 Mandiraja 63.835 11 13 B T 2 13 B T 4 Purwa- negara 69.401 9 14 B T 1 14 B T 5 Bawang 52.078 7 11 B T 6 11 B T 6 Banjar- negara 57.849 13 12 T 11 12 B T 7 Pagedo- ngan 35.099 8 7 T 2 7 B T 8 Sigaluh 29.206 4 6 B T 3 6 B T 9 Madukara 40.496 8 8 T 1 8 B T 10 Banjar- mangu 39.300 5 8 B T 1 8 B T 11 Wanadadi 28.440 6 6 T 3 6 B T 12 Rakit 49.346 7 10 B T 2 10 B T 13 Pungge- lan 69.352 11 14 B T 1 14 B T 14 Karang- kobar 27.562 6 6 T 3 6 B T 15 Pagentan 35.569 6 7 B T 0 7 B T 16 Pejawa- ran 41.205 8 9 B T 2 9 B T 17 Batur 36.912 4 8 B T 1 8 B T 18 Wana- yasa 44.336 7 9 B T 2 9 B T 19 Kali- bening 43.144 9 9 T 2 9 B T 20 Pandan- arum 21.061 4 4 T 0 4 B T Jumlah 889.951 144 185 B T 50 185 B T
Sumber: Hasil pengolahan dan analisis data primer, 2017

## Kesehatan
Fasilitas  kesehatan  merupakan  hal yang  vital  di  setiap  kondisi,  utamanya saat terjadi bencana. Banyaknya
jumlah  fasilitas  kesehatan  dapat  pula menggambarkan  kondisi ketahanan
masyarakat yang ada. Fasilitas
kesehatan  dibagi  menjadi  beberapa tingkatan  sesuai  dengan  kapasitasnya,
diantaranya rumah sakit, klinik,
puskesmas, puskesmas pembantu, dan fasilitas-fasilitas pendukung seperti puskesmas keliling, laboratorium, apotek, dan toko obat. Rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan  dengan  kapasitas  jumlah pasien  terbesar.  Berdasarkan  standar yang ada (SNI 03-1733-2004), keberadaan  1  fasilitas  rumah  sakit dapat  melayani  sekurang-kurangnya 240.000  penduduk. Di Kabupaten
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
Banjarnegara  terdapat  3  rumah  sakit, dengan kebutuhan rumah sakit sebanyak  7  rumah  sakit.  Jumlah  ini belum  dapat  memenuhi  kebutuhan sesuai  standar  yang  telah  ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan Tabel 3, dari 20 kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Banjarnegara hanya Kecamatan Bawang,  Banjarnegara,  dan  Sigaluh saja  yang  sudah  terdapat  rumah  sakit. Dengan kata lain kecamatan- kecamatan  tersebut  sudah  memenuhi standar  kebutuhan  fasilitas  kesehatan berupa rumah sakit.
Puskesmas merupakan fasilitas pendukung  klinik  dan  rumah  sakit.
Menurut  SNI  03-1733-2004,  sebuah fasilitas  puskesmas  harus  ada  apabila terdapat  120.000  penduduk  di  sekitar daerah tersebut. Di Kabupaten Banjarnegara  dari  20  kecamatan  yang ada,  kebutuhan  penduduk  terhadap
fasilitas  kesehatan  berupa  Puskesmas dapat dikatakan sudah terpenuhi. Secara keseluruhan terdapat 35 Puskesmas  yang  tersebar  di  seluruh kecamatan  di  Kabupaten  Banjarnegara (lihat Gambar 2) Puskesmas pembantu merupakan fasilitas pendukung puskesmas. Sebuah  fasilitas  puskesmas  pembantu harus  tersedia  apabila  sudah  terdapat 30.000 penduduk disekitar lokasi tersebut  (mengacu  SNI  03-1733-2004). Pada  Tabel  3  ditunjukkan  bahwa  dari 20  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten
Banjarnegara  terdapat  1  kecamatan yang belum memenuhi standar ini, yaitu
Kecamatan Purwareja Klampok. Berdasarkan jumlah penduduk di Kabupaten  Banjarnegara,  kebutuhan Puskesmas Pembantu secara keseluruhan sudah terpenuhi.
Gambar 2. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
Beberapa fasilitas
kesehatan pendukung  seperti  puskesmas  keliling,
laboratorium,  apotek,  dan  toko  obat juga  merupakan  fasilitas  yang  penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di Kabupaten Banjarnegara secara keseluruhan  jumlah  fasilitas  kesehatan pendukung  sudah  dapat  terpenuhi, hanya saja persebarannya belum merata  sehingga  beberapa  kecamatan yang belum memiliki fasilitas kesehatan
pendukung  ini  perlu  diprioritaskan keberadaan fasilitas tersebut. Di Kabupaten  Banjarnegara  terdapat  13 kecamatan  yang  sudah  memenuhi kebutuhan fasilitas ini, sedangkan kecamatan yang belum memiliki fasilitas pendukung yang berjumlah 7 kecamatan, yaitu: Kecamatan Pagedongan, Rakit, Punggelan, Pagentan,  Pejawaran,  Wanayasa,  dan Pandanarum (lihat Tabel 3).

## Tabel 3.

## Ketersediaan dan Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2015 No Kecama- tan Jumlah Penduduk 2015 Keter- sediaan RS Kebutu -han RS Ket. RS Keterse- diaan Puskes. Kebutu- han Puskes mas Ket. Puskes . 1 Susukan 59.621 0 0 T 2 0 T 2 Purwareja Klampok 46.139 1 0 T 2 0 T 3 Mandiraja 63.835 0 1 B T 2 1 T 4 Purwa- negara 69.401 0 1 B T 2 1 T 5 Bawang 52.078 1 0 T 2 0 T 6 Banjar- negara 57.849 1 0 T 2 0 T 7 Pagedo- ngan 35.099 0 0 T 1 0 T 8 Sigaluh 29.206 0 0 T 2 0 T 9 Madukara 40.496 0 0 T 2 0 T 10 Banjar- mangu 39.300 0 0 T 2 0 T 11 Wanadadi 28.440 0 0 T 2 0 T 12 Rakit 49.346 0 0 T 2 0 T 13 Punggelan 69.352 0 1 B T 2 1 T 14 Karang- kobar 27.562 0 0 T 1 0 T 15 Pagentan 35.569 0 0 T 2 0 T 16 Pejawaran 41.205 0 0 T 1 0 T 17 Batur 36.912 0 0 T 2 0 T 18 Wanayasa 44.336 0 0 T 2 0 T 19 Kalibening 43.144 0 0 T 1 0 T 20 Pandan- arum 21.061 0 0 T 1 0 T Jumlah 889.951 3 7 B T 35 7 T
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
No Kecama- tan Jumlah Penduduk 2015 Keter- sediaan Pustu Kebutu -han Pustu Ket. Pustu Keterse- diaan Fas. Kes. Pendukung Kebutu- han Fas. Kes. Pendu- kung Ket. Fas. Kes. Pendu- kung 1 Susukan 59.621 2 2 T 2 2 T 2 Purwareja Klampok 46.139 1 2 B T 5 2 T 3 Mandiraja 63.835 4 2 T 4 2 T 4 Purwa- negara 69.401 3 2 T 2 2 T 5 Bawang 52.078 3 2 T 5 2 T 6 Banjar- negara 57.849 2 2 T 15 2 T 7 Pagedo- ngan 35.099 1 1 T 0 1 B T 8 Sigaluh 29.206 3 1 T 2 1 T 9 Madukara 40.496 2 1 T 2 1 T 10 Banjar- mangu 39.300 1 1 T 2 1 T 11 Wanadadi 28.440 2 1 T 4 1 T 12 Rakit 49.346 2 2 T 1 2 B T 13 Punggelan 69.352 2 2 T 1 2 B T 14 Karang- kobar 27.562 2 1 T 4 1 T 15 Pagentan 35.569 2 1 T 0 1 B T 16 Pejawaran 41.205 3 1 T 0 1 B T 17 Batur 36.912 1 1 T 1 1 T 18 Wanayasa 44.336 3 1 T 0 1 B T 19 Kalibening 43.144 1 1 T 1 1 T 20 Pandan- arum 21.061 1 1 T 0 1 B T Jumlah 889.951 41 30 T 51 30 T
Sumber: Hasil pengolahan dan analisis data primer, 2017

## Tempat Ibadah
Tempat peribadatan merupakan fasilitas  yang  dapat  digunakan  untuk menunjang  kegiatan  beragama.  Pada
fasilitas peribadahan umat islam (masjid,  langgar,  mushola),  standar yang ditetapkan adalah 2.500 penduduk  untuk  1  masjid  dan  250 penduduk untuk sebuah langgar/musholla.  Fasilitas  peribadatan umat beragama lainnya, belum
ditetapkan  standar  tertentu  mengenai pemenuhan kebutuhan fasilitas ibadah.
Di Kabupaten
Banjarnegara total jumlah  masjid  yang  ada  mencapai 1.533 masjid (lihat Gambar 3)
Jumlah  ini  telah  memenuhi  seluruh standar  fasilitas  masjid  di  seluruh kecamatan di kabupaten ini. Sedangkan pada fasilitas langgar/musholla, tidak semua kecamatan  memenuhi  standar  yang telah di tetapkan, diantaranya Kecamatan Susukan, Purwanegara
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
Klampok, Banjarnegara, Madukara, Pagentan, Pejawaran, Bantur, Wanayasa,  dan  Kalibening.  Namun kurangnya  jumlah  fasilitas  musholla atau  langgar  dapat  digantikan  dengan terpenuhinya  jumlah  fasilitas  masjid yang  sudah  tersebar  pada  setiap kecamatan.
Gambar 3. Ketersediaan Tempat Ibadah Islam Kabupaten Banjarnegara
Tabel 4. Ketersediaan dan Kebutuhan Fasilitas Peribadatan di Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2015 No Kecamatan Jumlah Penduduk 2015 Ketersediaan Masjid Kebutuhan Masjid Ket. Fasilitas Peribadatan 1 Susukan 59.621 67 24 T 2 Purwareja Klampok 46139 44 18 T 3 Mandiraja 63835 57 26 T 4 Purwanegara 69401 100 28 T 5 Bawang 52078 84 21 T 6 Banjarnegara 57849 103 23 T
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
7 Pagedongan 35099 77 14 T 8 Sigaluh 29206 63 12 T 9 Madukara 40496 77 16 T 10 Banjarmangu 39300 101 16 T 11 Wanadadi 28440 59 11 T 12 Rakit 49346 65 20 T 13 Punggelan 69352 152 28 T 14 Karangkobar 27562 68 11 T 15 Pagentan 35569 73 14 T 16 Pejawaran 41205 78 16 T 17 Batur 36912 34 15 T 18 Wanayasa 44336 74 18 T 19 Kalibening 43144 84 17 T 20 Pandanarum 21061 73 8 T Jumlah 889951 1533 356 T
Sumber: Hasil pengolahan dan analisis data primer, 2017
3.3  Fasilitas Sosial Sebagai Sarana

## Prasarana Umum Darurat Bencana
Terdapat  berbagai  penyedia  informasi mengenai bahaya bencana  alam, salah satunya  yakni  lembaga  negara  yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, serta kantor layanan fasilitas publik (yang mengeluarkan data-data  dan  peta-peta bahaya,  risiko  dan  dampak  bencana) (Benson,  Twigg  &  Rossetto,  2007).  Di Indonesia terdapat Lembaga Pemerintah Non Departemen, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada  Presiden  yang  dibentuk  dalam rangka  menjalankan  tugas  dan  fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada  level  daerah/regional  terdapat Badan Penanggulangan Bencana
Daerah  (BPBD)  untuk  melaksanakan tugas  dan  fungsi  penanggulangan bencana di daerah. Kejadian  bencana  alam  di  Kabupaten Banjarnegara  didominasi  oleh  bencana tanah longsor. Meskipun terdapat bencana  yang  lain,  seperti:  bencana angin kencang, kebakaran, pohon tumbang,  banjir  dan  rumah  roboh. Dalam  periode  waktu  sebulan  di  tahun 2017 ini wilayah Kabupaten Banjarnegara dilanda 40 kejadian bencana  alam.  Berdasarkan  BPPD Banjarnegara  kejadian  tanah  longsor terjadi hampir merata baik di pegunungan  utara  maupun  selatan. Wilayah pegunungan utara yang mengalami longsor tersebar di Kecamatan  Banjarmangu,  Madukara, Pejawaran, Wanayasa, Pagentan, Pandanarum  dan  Punggelan.  Sedang kecamatan  di  pegunungan  utara  yang jadi  pusat  titik  longsor  tersebar  di Kecamatan Susukan, Mandiraja, Purwanegara  dan  Pagedongan  (Aziz, 2017). Kejadian  bencana  alam  tanah  longsor tahun 2014 merupakan bencana
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
dengan  jumlah  pengungsi  terbanyak setelah kejadian 1955. Pada tahun 2014 tercatat  1.742  orang  pengungsi  dari mulai dewasa hingga anak-anak. Longsor  yang  terjadi  Jumat  sore  (12 Desember  2014)  di  Dusun  Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan
Karangkobar  mengakibatkan  sebanyak 105  rumah  tertimbun  longsor,  satu masjid dan sungai sepanjang 1 km rata dengan  tanah,  sawah  seluas  8  Ha  dan kebun  palawija  seluas  5  Ha  juga  rusak parah. Pada kejadian ini warga mengungsi  di  17  posko  pengungsian dan  ke  rumah  keluarga  di  luar  area bencana. Beberapa tempat yang
menjadi posko pengungsian ialah puskesmas,  tempat  ibadah,  sekolah, dan  tenda  posko  yang  dibangun petugas. (Suriyanto, 2014).
Berdasarkan  fakta  dan  peristiwa  yang terjadi  seperti  dijabarkan  di  atas, fasilitas  sosial  yang  dapat  mendukung saat  kondisi  darurat  bencana  adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan  oleh  masyarakat  umum di  lingkungan  sekitarnya.  Beberapa contoh fasilitas tersebut adalah
puskesmas,  klinik,  sekolah,  tempat ibadah, tempat olahraga, pasar, taman/ruang terbuka, dan ruang
serbaguna. Fasilitas-fasilitas sosial seperti  sekolah,  balai  desa,  gedung serbaguna,  dan  tempat  ibadah  sering dijadikan  sebagai  lokasi  pengungsian ketika terjadi bencana.

## Fungsi Fasilitas Pendidikan dalam
Situasi Darurat Bencana
Fasilitas  pendidikan  sangat  penting bagi keberlangsungan regenerasi bangsa.  Sekolah  sebagai  ruang  publik menjadi  sangat  penting  dalam  situasi
darurat bencana.
Pada kondisi bencana,  fasilitas  pendidikan  dapat bermanfaat  untuk  berbagai  hal,  salah satunya  untuk  lokasi  titik  kumpul evakuasi  atau  sarana  penampungan sementara.  Secara  umum  sekolah menempati  lahan  yang  relatif  luas dengan ruang kelas dan halaman yang memungkinkan untuk berkumpul.
Beberapa kasus yang terjadi di wilayah Indonesia, saat terjadi banjir pemerintah  menghimbau  masyarakat untuk  mengungsi  di  sekolah  hingga banjir surut. Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Sleman menyiapkan fasilitas-fasilitas sosial sebagai  lokasi  pengungsian.  Dua  puluh (20)  lokasi  pengungsian  berupa  balai desa dan gedung sekolah dialihfungsikan menjadi tempat pengungsian. Hal  ini merupakan upaya darurat dalam mengantisipasi
kemungkinan  yang  dapat  terjadi  akibat aktivitas  Gunung  Merapi  (Anggardha, 2010).
Di  Kabupaten  Banjarnegara  sendiri, pada  tahun  2016  peristiwa  longsor  di Desa  Clapar  menyebabkan  sebanyak 250 warga dari 83 kepala keluarga (KK) mengungsi  di  gedung  TK  Pertiwi, Clapar,  Madukara  (Parwito,  2016). Sumber lain menyebutkan bahwa sebanyak 158 jiwa warga RT 3-5 RW 1 mengungsi  ke  SD  Negeri  2  Clapar, Madukara (Maharani, 2016). Berdasarkan  fakta  tersebut,  peran fasilitas  pendidikan  (sekolah)  dalam kondisi darurat bencana sangat menunjang  untuk  evakuasi  dan  tempat pengungsian korban bencana. Fasilitas-fasilitas sosial yang difungsikan sebagai lokasi penampungan pengungsi harus
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
memenuhi  beberapa  kondisi,  antara lain berupa bangunan permanen/
bangunan  darurat,  kapasitas  cukup besar,  tersedia  air  bersih,  terdapat sarana MCK,
terdapat tempat pembuangan  sampah,  serta  memiliki penerangan  yang  cukup  (Departemen Kesehatan Rl, 2007).

## Fungsi Balai Pertemuan dalam Situasi Darurat Bencana
Fasilitas  publik  menjadi  salah  satu bagian  yang  penting  dalam  kondisi darurat bencana yang dapat dimanfaatkan  dalam  penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada kondisi  tersebut  penyelamatan  dan evakuasi  masyarakat  yang  terkena bencana menjadi hal yang vital. Dalam kondisi darurat/tanggap bencana diperlukan  pembentukan  pos  komando tanggap darurat bencana.
Balai Pertemuan merupakan salah satu fasilitas  publik  yang  dapat  digunakan dalam situasi tanggap darurat bencana. Beberapa fungsi balai pertemuan diantaranya  sebagai  lokasi  evakuasi dan  pos  komando  tanggap  darurat bencana,  hal  tersebut  diatur  dalam Peraturan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  Nomor  14 Tahun  2010.  Adapun  beberapa  syarat yang  harus  dipenuhi  oleh  sebuah bangunan  untuk  dijadikan  sebagai  pos komando  tanggap  darurat  bencana diantaranya:  bangunan  harus  mudah diakses  oleh  berbagai  pihak  yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat bencana,  aman  dan  terbebas  dari ancaman bencana, memiliki lahan parkir yang memadai, dan memiliki luas lahan sekurang-kurangnya 500 m 2 . Keberadaan  balai  pertemuan  dapat mempermudah  tim  yang  berfungsi
sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaiuasi pelaksanaan tanggap darurat bencana. Fungsi Fasilitas Kesehatan dalam Situasi Darurat Bencana Fasilitas  kesehatan  merupakan  hal yang vital dalam kondisi tanggap/darurat bencana. Pada kondisi ini, diperlukan perlindungan dan pelayanan  terhadap  korban  bencana secara  cepat  dan  tepat.  Dalam  kondisi tanggap  bencana  di  tingkat  kabupaten atau  kota.  fasilitas  kesehatan  dan instansi  berfungsi  sebagai  koordinator pembagian obat dan pelayanan kesehatan.  Di  dalam  Pedoman  Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana tahun 2007 Departemen Kesehatan Rl menyampaikan  bahwa  setiap  fasilitas kesehatan terbagi atas beberapa tahapan  dan  tugas  dalam  pengaturan dan pendistribusian obat dan pembekalan kesehatan, diantaranya: 1.  Posko kesehatan langsung meminta  obat  dan  pembekalan kesehatan kepada Dinas Kesehatan setempat. 2.  Obat  dan  pembekalan  kesehatan yang tersedia di Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas dapat langsung dimanfaatkan untuk  melayani  korban  bencana, bila terjadi kekurangan Puskesmas ataupun  Pustu  dapat  langsung meminta  tambahan  ke  Dinkes Ka/Kota (Instalasi Farmasi Kab/Kota) 3.  Dinkes Kab/Kota (Instalasi Farmasi  Kab/Kota)  menyiapkan obat  dan  pembekalan  kesehatan
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
selama  24  jam  untuk  seluruh sarana  kesehatan  yang  melayani korban bencana baik di Puskesmas,  pos  kesehatan,  RSU, Sarana  Pelayanan  Kesehatan  TNI dan POLRI maupun Swasta.
4.  Dinkes  Provinsi  dan/atau  Depkes c.q  Pusat  Penanggulangan  Krisis yang  berkoordinasi  dengan  Ditjen Binfar dan Alkes berfungsi sebagai penyedia  obat  apabila  mengalami kekurangan suplai.

## 4. Penutup
Sarana  prasarana  umum  berfungsi untuk  mengembangkan  kehidupan  dan penghidupan keluarga serta mengembangkan kegiatan
bermasyarakat  terkait  sosial,  budaya dan  ekonomi.  Kegiatan  masyarakat terkait sosial dapat dilakukan di gedung pertemuan  warga  maupun  tempat ibadah,  seperti  kegiatan  rapat  warga, pertemuan  PKK,  LKMD,  sosialisasi kegiatan  pemerintah,  maupun  kegiatan keagamaan.  Terkait  kegiatan  budaya juga dapat dilakukan di gedung pertemuan  atau  balai,  seperti  upacara peringatan  budaya,  kesenian  warga (tarian,  musik,  dan  lain-lain),  juga pertunjukan seni budaya warga. Kegiatan ekonomi
warga dapat
dilakukan pada fasilitas ekonomi seperti warung, toko, pasar, hingga bank.
Evaluasi  ketersediaan  dan  kebutuhan fasilitas  sosial  penting  dilakukan  guna mendukung  pengembangan  wilayah. Fungsi  lain  dari  fasilitas  publik  menjadi penting terutama dalam kondisi darurat bencana  yang  dapat  dimanfaatkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada
kondisi  tersebut  penyelamatan  dan
evakuasi  masyarakat  yang  terkena bencana menjadi hal yang vital.
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  analisis ketersediaan  dan  kebutuhan  fasilitas sosial sebagai sarana prasarana umum di  Kabupaten  Banjarnegara  sesuai dengan  daya  layan  dan  standar nasional  yang  ditetapkan  menunjukkan bahwa  fasilitas  pendidikan  tingkat  TK dan  SD  masih  dapat  memenuhi kebutuhan  penduduk  terhadap  fasilitas ini,  sedangkan  fasilitas  pendidikan tingkat SMP dan SMA masih memerlukan  penambahan.  Kebutuhan penduduk  terhadap  fasilitas  kesehatan dapat dipenuhi oleh puskesmas, puskesmas  pembantu,  dan  fasilitas kesehatan pendukung lainnya (Puskesmas keliling, laboratorium, apotek,  dan  toko  obat).  Fasilitas peribadatan berupa masjid sudah tersebar  merata  dan  terpenuhi  pada setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.  Dengan  analisis  daya layan dapat dilakukan evaluasi ketersediaan  dan  kebutuhan  fasilitas sosial  berbasis  wilayah  serta  dapat menjadi bahan masukan dalam perencanaan  pengembangan  wilayah ke  depan,  khususnya  perencanaan fasilitas sosial.

## Daftar Pustaka
Aziz,  A.  (2017). Sebulan  Terjadi  40 Bencana,  Banjarnegara  Tetapkan Masa  Darurat .  Diakses  November 2017, dari https://www.merdeka.com/peristiwa/. Ardila, R. (2012). Analisis Pengembangan  Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banjarnegara. Economics
Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial ...                                                               Mohammad Isnaini Sadali
Development Analysis Journal , 1 (2), 1-9.
Benson,  Charlotte,  John  Twigg  &
Tiziana  Rossetto.  (2007). Perangkat untuk Mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana: Catatan  Panduan  bagi  Lembaga- Lembaga  yang  Bergerak  dalam Bidang  Pembangunan . Switzerland:
ProVention Consortium Secretariat.
Dharmasanti, R. (2016). Sarana Prasarana Permukiman Berdasarkan  Sistem  Perkotaan  di Kabupaten  Banjarnegara. Skripsi
(tidak diterbitkan). Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta.
Humas  DPRD  Banjarnegara.  (2014).
Banjarnegara  Terkepung  Bencana . Diakses Desember 2016, dari http://dprd- banjarnegara.go.id/category/berita/. Kementerian  Pekerjaan  Umum.  2007. Peraturan Menteri PU No. 41/PRT/M/2007  tentang Pedoman Kriteria  Teknis  Kawasan  Budi  Daya . Jakarta.
Maharani,  E.  (2016). 158  Korban Longsor  Banjarnegara  Masih  di
Pengungsian. Diakses  November 2016, dari http://nasional.republika.co.id/ kanal/news/nasional. Parwito.  (2016) .    Bayi  di  Posko Pengungsian  Longsor  Banjarnegara Membutuhkan Popok . Diakses November 2017, dari https://www.merdeka.com/peristiwa/. Sadali,  Mohammad  Isnaini.  (2014). Trend Perkembangan Penduduk
dan Implikasinya Terhadap Kebutuhan  RTH  (Ruang  Terbuka Hijau)  di  D.I.  Yogyakarta . Di  dalam Prosiding Pertemuan  Ilmiah  Ikatan Geograf  Indonesia  (IGI).  Hastuti  et al.  (Eds).  hlm  366-379.  Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Geografi UNY. Soemarwoto, O. (1998). Analisis Dampak  Lingkungan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. SNI  03-1733-2004.  (2004). Tata  Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan  di  Perkotaan .  Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
Suarna,  I.  W.  (2013).  Aplikasi  Geografi dalam  Penanganan  Kebencanaan Lingkungan  di  Indonesia. Media Komunikasi Geografi , 14(1).
Suriyanto.  (2014). Pengungsi  Longsor Banjarnegara  Capai  1.742  Jiwa . Diakses Oktober 2015, dari https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20141215082747-20-18106/.
Yunus,  H.  S.  (2002). Struktur  Tata Ruang  Kota. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Anggardha,  A.  2010. Pemkab  Sleman Siapkan  20  Lokasi  Pengungsian. Diakses Oktober 2015, dari news.viva.  co.id/news/read/184513- pemkab-sleman-siapkan-20-lokasi- pengungsian. Departemen  Kesehatan  Rl.  (2007). Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan  Krisis  Kesehatan akibat Bencana. Jakarta: Departemen Kesehatan Rl.