## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018

## KEABSAHAN PEMBERIAN BARCODE PADA MINUTA AKTA DAN SALINAN AKTA NOTARIS
Huddhan Ary Karuniawan Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya Email : huddhan.ary2018@gmail.com
I.A. Budhivaya Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya Email : 1a.budhivaya@gmail.com

## ABSTRAK
Terjadinya  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  jabatan  Notaris  pada  saat  ini banyak terjadi karena keaslian dari akta yang telah dibuat oleh atau dihadapan Notaris dipertanyakan.  Kondisi  tersebut  melahirkan  wacana  mengenai  penggunaan barcode dalam akta Notaris sebagai sarana pengaman untuk mengetahui keaslian produk Notaris tersebut.
Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan isi barcode yang dilekatkan pada minuta akta dan salinan akta dan implikasi hukum terhadap minuta akta dan salinan akta notaris yg diberikan barcode. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa barcode yang  dilekatkan  pada  minuta  dan salinan akta dapat berfungsi sebagai pengaman keaslian akta. Penggunaan barcode dalam minuta dan salinan akta harus tetap memperhatikan aspek kerahasiaan akta Notaris. Akta Notaris yang diberi barcode memiliki nilai pembuktian sebagai akta otentik selama aspek formal  pembuatan  akta  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris terpenuhi.
Kata Kunci : Barcode, Akta Otentik, Notaris

## ABSTRACT
Authenticity becomes major issue nowadays since numerous scholars are questioning about justification of authentic notarial deed. This condition stimulates opinion to utilize barcode within the notarial deed in order to secure coupled with validate the authenticity of notarial deed.
The  present  study  tries  to  elaborate  and  examine  about  legal  position  of  barcode within  notarial  deed.  Moreover,  the  present  study  also  tries  to  elaborate  further  legal implication of barcode within the notarial deed.
The  method  used in  the  present  study  is a normative  legal  research,  namely  legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.
The present study concludes that utilization of barcode within notarial deed can be functioned  as  authenticity  warrant  of  notarial  deed.  Furthermore,  utilization  of  barcode

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
within notarial deed also needs to consider the confidentiality aspect of the notarial deed. Utilization of barcode within notarial deed can  be used to justify authenticity of notarial deed  as  long  it  follows  legal  procedures  of  notarial  deed  publication  under  the  legal constitution.
Keywords: Barcode, Authentic Notarial Deed, Notary Public
Pendahuluan
Perkembangan kehidupan bermasyarakat  telah  meningkatkan intensitas  dan  kompleksitas  hubungan hukum  yang  harus  mendapatkan perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Oleh karena itu, agar terdapat perlindungan, kepastian, dan ketertiban, harus terdapat kegiatan pengadministrasian hukum ( law administrating )  yang  tepat  dan  tertib (Neriana,  2015:2).  Hal  ini  juga diperlukan untuk menghindari terjadinya  hubungan  hukum  yang  cacat dan  dapat  merugikan  subjek  hukum maupun masyarakat.
Kebutuhan  akan  suatu  alat  bukti adalah  untuk  membuktikan  suatu  hak yang dimiliki. Dalam hukum pembuktian, yang  disebut  dengan    membuktikan berarti  meyakinkan  hakim  tentang kebenaran  dalil  atau  dalil-dalil  yang dikemukakan dalam suatu persengkataan  (R.  Subekti,  2001:1). Menurut Darwan Prinst, yang dimaksud dengan  pembuktian  adalah  pembuktian bahwa  benar  suatu  peristiwa  pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya  (Darwan Prinst,  1998:133).  Sedangkan  menurut Sudikno  Mertokusumo  :  ”pembuktian secara  juridis  tidak  lain  merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang  bersifat  juridis  ini  mencoba menetapkan  apa  yang  telah  terjadi secara  konkret. Baik  dalam  pembuktian secara  juridis  maupun  ilmiah,  maka
membuktikan  pada  hakikatnya  berarti mempertimbangkan secara logis mengapa  peristiwa-peristiwa  tertentu dianggap benar” (Sudikno Mertokusumo, 1999:109). Dalam hal pembuktian dibutuhkan adanya  suatu  alat  bukti.  Alat-alat  bukti secara  keseluruhan  diatur  dalam  Pasal 164 Herzien  Inlandsch  Reglement (HIR), yang  menyatakan  bahwa  yang  disebut bukti  yaitu  bukti  surat,  bukti  saksi, sangka,  pengakuan,  sumpah.  Sumber bukti lainnya antara lain keterangan ahli, hasil  pemeriksaan  setempat  dan  hal-hal yang  tidak  dibantah  dan  diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak.
Ketentuan  dalam  Pasal  1867 Burgerlijk  Wetboek (BW)  menyatakan bahwa  pembuktian  dengan  tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.  Alat  bukti  yang  berupa  surat merupakan alat bukti tertulis. Untuk alat bukti yang berupa surat ini terbagi atas surat  yang  merupakan  akta  dan  surat- surat lainnya yang bukan akta ( Ibid :143). Dalam Pasal 1869 BW dinyatakan bahwa suatu  surat  dapat  disebut  akta  apabila ditandatangani,  tandatangan  ini  dapat berfungsi untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain. Akta menurut bentuknya masih dibedakan lagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.
Apa  yang  dimaksud  dengan  akta otentik  sendiri  telah  tertuang  dalam Pasal  1868  BW  yang  menyebutkan  : “Suatu  akta  otentik  ialah  akta  yang didalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh Undang-Undang,  dibuat  oleh  atau dihadapan pegawai pegawai umum yang

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
berwenang  untuk  itu  di  tempat  dimana akta itu dibuat.”
Akta  otentik  sebagai  alat  bukti terkuat  dan  terpenuh  mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum  dalam  kehidupan  masyarakat. Dalam  berbagai  hubungan  hukum kebutuhan  akan  pembuktian  tertulis berupa  akta  otentik  makin  meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan  kepastian  hukum  dalam  berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat  nasional,  regional,  maupun global.  Melalui  akta  otentik  yang menentukan  secara  jelas  hak  dan kewajiban,  menjamin  kepastian  hukum, dan  sekaligus  diharapkan  pula  dapat menjadi  jalan  keluar  pada  saat  terjadi sengketa.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  akan  akta  otentik,  negara memberikan kewenangan
untuk membuat  akta  otentik  kepada  pejabat publik. Untuk akta otentik yang bersifat keperdataan dibuat oleh atau dihadapan Notaris  untuk  akta-akta  umum,  PPAT untuk  akta-akta  tanah  tertentu  dan Pejabat  Lelang  untuk  akta-akta  terkait penjualan  di  muka  umum,  sedangkan untuk  kebutuhan  akta  otentik  yang bersifat  administratif  seperti  akta kelahiran,  surat  keterangan  kematian dan  lain-lain  dibuat  oleh  Pejabat  Publik dari unsur pemerintahan.
Lahirnya  lembaga  Notaris  di Indonesia pada hakikatnya adalah untuk memberikan  kepastian  hukum  serta perlindungan  hukum  bagi  masyarakat melalui  alat  bukti  berupa  akta  otentik yang  dapat  dibuat  dihadapan  Notaris. Berkaitan  dengan  hal  ini,  dalam perkembangannya  banyak  kasus  yang berkaitan  dengan  jabatan  Notaris, sehingga Notaris harus dapat mempertanggung  jawabkan  terhadap akta  otentik  yang  dibuat,  hal  ini  secara khusus banyak terjadi karena
dipertanyakannya  keaslian  dari  akta yang  telah  dibuat  dihadapan  Notaris. Kondisi  tersebut  melahirkan  wacana mengenai  penggunaan barcode dalam akta  Notaris  sebagai  sarana  pengaman untuk  mengetahui  keaslian  produk Notaris tersebut.
Adanya wacana penggunaan barcode dalam Akta Notaris menimbulkan  permasalahan  karena Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)  tidak  mengatur  mengenai  boleh atau tidaknya penggunaan barcode pada akta  Notaris,  baik  pada  minuta  akta maupun salinan akta.

## Rumusan Masalah
1) Apa  fungsi barcode yang  dilekatkan pada minuta akta dan salinan akta?
2) Apa implikasi hukum terhadap minuta akta  dan  salinan  akta  notaris  yang diberikan barcode ?

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan  untuk  mencari  pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan  adalah  pendekatan  undang- undang ( statute approach ) dan pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ).

## Pembahasan
Fungsi  Penggunaan  Barcode  Pada Minuta Akta dan Salinan Akta Pada  hakekatnya  setiap  orang berhak  mendapatkan  perlindungan  dari hukum.  Hampir  seluruh  hubungan hukum  harus  mendapat  perlindungan dari hukum. Perlindungan hukum harus

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
melihat  tahapan  yakni  perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan  segala  peraturan  hukum  yang diberikan  oleh  masyarakat  yang  pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat  tersebut  untuk  mengatur hubungan  perilaku  antara  anggota- anggota masyarakat dan antara perseorangan  dengan  pemerintah  yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Awal mula lahirnya
teori perlindungan  hukum  bersumber  dari teori  hukum  alam  atau  aliran  hukum alam  yang  dikemukakan  oleh  Plato, Aristoteles  yang  menjelaskan  bahwa hukum  itu  bersumber  dari  Tuhan  yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Secara  umum  Plato  dan Aristoteles  memandang  hukum  dan moral  adalah  cerminan  kehidupan manusia  yang  diwujudkan  melalui hukum  dan  moral  (Satjipto  Rahardjo, 2000:52).
Perlindungan hukum dapat berarti perlindungan  yang  diberikan  hukum terhadap  sesuatu.  Hukum  sejatinya harus  dapat  memberikan  perlindungan terhadap  semua  pihak  sesuai  dengan status  hukumnya  karena  setiap  orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum  wajib  menegakkan  hukum  dan dengan  berfungsinya  aturan  hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap  setiap  hubungan  hukum  atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat  yang  diatur  oleh  hukum  itu sendiri.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo, yang  dimaksud  dengan  hukum  adalah kumpulan  peraturan  atau  kaedah  yang mempunyai isi yang  bersifat umum dan normatif,  umum  karena  berlaku  bagi setiap  orang  dan  normative  karena
menentukan  apa  yang  seyogyanya dilakukan,  apa  yang  tidak  boleh dilakukan  atau  harus  dilakukan  serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan  kepatuhan  pada  kaedah- kaedah (Sudikno Mertokusumo,
1991:38).  Jadi  perlindungan  hukum adalah  suatu  perbuatan  hal  melindungi subjek – subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.
Interaksi  hubungan  manusia  yang satu  dengan  manusia  yang  lainnya membutuhkan  suatu  bingkai  hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum  bagi  yang  terlibat  di  dalamnya. Dalam hubungan manusia yang dirupakan menjadi suatu bentuk perbuatan  hukum  dibutuhkan  pula  alat bukti yang mampu memberikan kepastian hukum, salah satunya melalui alat bukti tertulis berupa akta.
Akta  adalah  merupakan  suatu tulisan  yang  memang  dengan  sengaja dibuat  untuk  dijadikan  bukti  tentang suatu  peristiwa  dan  ditandatangani. Dengan  demikian  maka  unsur-unsur yang  penting  untuk  suatu  akta  ialah kesengajaan  untuk  menciptakan  suatu bukti  tertulis  dan  penandatanganan tulisan itu (R. Soebekti, 1996:25).
A.Pitlo, berpendapat bahwa : “Akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat  untuk  dipakai  sebagai  bukti, dan  untuk  dipergunakan  oleh  orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo  yang  dimaksud  Akta adalah  surat  yang  diberi  tanda  tangan yang  memuat  peristiwa-peristiwa  yang menjadi  dasar  dari  suatu  hak  atau perikatan  yang  dibuat  sejak  semula dengan  sengaja  untuk  pembuktian. Penandatanganan  merupakan  suatu  hal yang terpenting dalam pembuatan suatu akta. Dengan
menambahkan

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
tandatangannya  seseorang  dianggap menanggung  tentang  kebenaran  apa yang  ditulis  dalam  akta  tersebut  atau bertanggungjawab  tentang  apa  yang ditulis dalam akta itu ( Ibid :26). Lebih  lanjut  menurut  Sudikno Mertokusumo,  surat  sebagai  alat  bukti tertulis  dibagi  menjadi  dua  yaitu  surat yang  merupakan  akta  dan  surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri  dibagi  lebih  lanjut  menjadi  akta otentik  dan  akta  di  bawah  tangan (Sudikno Mertokusumo, Loc Cit ). Adapun akta  yang  dibuat  di  bawah  tangan maupun  akta  otentik  merupakan  salah satu  alat  bukti  surat  yang  digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  165 HIR (Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 BW), maka akta otentik merupakan alat bukti yang  sempurna  bagi  kedua  belah  pihak, ahli  warisnya  dan  orang-orang  yang mendapat hal dari padanya, yang berarti bahwa  akta  otentik  itu  masih  dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Sempurna dalam arti bahwa akta otentik tersebut sudah cukup untuk
membuktikan sesuatu peristiwa atau hak tanpa  perlu  penambahan  pembuktian dengan  alat-alat  bukti  lain.  Terhadap pihak ketiga, akta otentik itu merupakan alat  bukti  dengan  kekuatan  pembuktian bebas,  yaitu  penilaiannya  diserahkan kepada pertimbangan hakim.
Akta  otentik secara  teoritis  adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja  secara  resmi  dibuat  untuk pembuktian,  dimana  pembuktian  itu dilakukan  jikalau  terjadi  sengketa dikemudian  hari.  Apabila  suatu  akta merupakan  akta  otentik,  maka  akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap  para  pihak  yang  membuatnya yaitu (Salim H.S, 2006:43) :
1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan  telah  mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai  bukti  bagi  para  pihak  bahwa apa  yang  tertulis  dalam  perjanjian adalah  menjadi  tujuan  dan  keinginan para pihak;
3. Sebagai  bukti  kepada  pihak  ketiga bahwa  pada  tanggal  tertentu  kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah  mengadakan  perjanjian  dan bahwa  isi  perjanjian  adalah  sesuai dengan kehendak para pihak.
Menurut K. Wantjik Saleh, berdasarkan Undang-Undang suatu akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ( Volledig Bewijs), artinya apabila  suatu  pihak  memajukan  suatu akta  resmi,  hakim  harus  menerimanya dan  menganggap  bahwa  apa  yang dituliskan  dalam  akta  itu  sungguh- sungguh  telah  terjadi,  sehingga  hakim tidak boleh memerintahkan penambahan  pembuktian  lagi  (K. Wantjik Saleh, 1981:62).
Menurut  GHS.  Lumban  Tobing perbedaan  terbesar  antara  akta  otentik dengan akta yang dibuat di bawah tangan antara  lain  (G.H.S  Luman  Tobing, 1979:54):
a. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti,  sedang  mengenai  tanggal  dari akta  yang  dibuat  di  bawah  tangan tidak selalu demikian;
b. Grosse  dari  akta  otentik  dalam beberapa  hal  mempunyai  kekuatan eksekutorial  seperti  putusan  hakim, sedang  akta  yang  dibuat  di  bawah tangan  tidak  pernah  mempunyai kekuatan eksekutorial;
c. Kemungkinan  hilangnya  akta  yang dibuat  di  bawah  tangan  lebih  besar dibandingkan dengan akta otentik. Pembuatan  akta  otentik  ada  yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dalam  rangka  kepastian, ketertiban  dan  perlindungan  hukum. Pembuatan  akta  otentik  di  hadapan notaris  bukan  saja  karena  diharuskan oleh  peraturan  perundang-undangan,

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
tetapi  juga  karena  dikehendaki  oleh pihak  yang  berkepentingan  demi kepastian hak dan kewajiban para pihak yang  berkepentingan  sekaligus  bagi masyarakat  secara  keseluruhan.  Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang diberikan wewenang oleh  Negara  untuk  membuat  akta otentik, maka Notaris dalam melakukan pekerjaanya  haruslah  sesuai  dengan koridor  tugas  dan  tanggung  jawab seperti  yang  telah  dinyatakan  dalam UUJN.
Jabatan  Notaris  mempunyai  dua ciri dan sifat yang essential , ketidakmemihakkan dan
kemandiriannya  dalam  memberikan bantuan  kepada  para  kliennya.  Adalah suatu credo ,  suatu  keyakinan,  bahwa kedua  ciri  tersebut  melekat  pada  dan identik  dengan  perilaku  pelaku  jabatan ini (Herlien Budiono, 2015:281). Menurut  Habib  Adjie,  meskipun  secara administratif  Notaris  diangkat  dan diberhentikan  oleh  pemerintah,  tidak berarti  Notaris  menjadi  subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah.  Dengan  demikian  Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya: a) Bersifat mandiri ( autonomous ); b) Tidak memihak siapapun ( impartial ); c) Tidak tergantung kepada siapapun
( independent ),  yang  berarti  dalam menjalankan  tugas  jabatannya  tidak dapat  dicampuri  oleh  pihak  yang mengangkatnya  atau  oleh  pihak  lain (Habib Adjie, 2008:16).
Kedudukan  Notaris  sebagai  suatu jabatan  yang  terhormat  dan  memiliki peran sangat penting dalam masyarakat tentunya  mengharuskan  siapa  yang memangku  jabatan  tersebut  memiliki kualitas  yang  mumpuni  baik  secara keilmuan  maupun  kepemimpinan.  Ilmu pengetahuan  khususnya  di  bidang hukum harus benar-benar dipahami oleh Notaris  secara  mendalam.  Hal  tersebut
tercermin  dari  salah  satu  syarat pengangkatan  Notaris  yang  disebutkan dalam  Pasal  3  huruf  e  UUJN  adalah “Berijazah  Sarjana  Hukum  dan  lulus jenjang strata dua Kenotariatan”.
Adanya  kualifikasi  khusus  tentang pendidikan minimal bagi syarat pengangkatan Notaris seperti yang telah disebutkan  diatas  yaitu  Sarjana  Hukum dan jenjang strata dua kenotariatan yang lazim disebut dengan Magister Kenotariatan  bukan  tanpa  alasan,  hal tersebut ditujukan agar Notaris menjadi sosok  yang  mampu  menyampaikan kebenaran  dan  memberikan  keadilan bagi  pihak  yang  membutuhkan  jasanya, bukan  sekedar  memberikan  kepastian hukum  semata  (Rusdianto  Sesung, 2017).  Tidak  hanya  sebatas  itu,  melalui akta  otentik  yang  menjadi  produk  dari Notaris diharapkan mampu memberikan perlindungan  hukum  bagi  para  pihak yang menggunakan jasa Notaris.
Menurut  Hatta  Isnaini  Wahyu Utomo, perkembangan jaman yang terus maju  diiringi  pula  berbagai  macam  hal- hal  baru  baik  yang  bersifat  positif maupun  negatif.  Semakin  canggih teknologi  membawa  dampak  bahwa kejahatan  pada  saat  ini  juga  semakin canggih.  Salah  satu  yang  berkaitan dengan  dunia  Notaris  adalah  kejahatan berupa  pemalsuan  akta.  Hal  tersebut dapat  berdampak  membawa  Notaris  ke ranah  hukum  pidana,  meskipun  tidak jarang  pula  Notaris  dinyatakan  tidak terbukti bersalah oleh pengadilan (Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2018:13). Kondisi tersebut  melahirkan  pemikiran  tentan penggunaan barcode pada  minuta  akta dan salinan akta Notaris. Didalam dunia notaris  sendiri barcode bukan  hal  yang baru  karena  Kementerian  Hukum  Dan Hak  Asasi  Manusia  telah  menggunakan sistem barcode pada  Surat  Keputusan (SK) antara lain untuk SK Badan Hukum dan sertifikat fidusia.

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Barcode merupakan  sebuah  pola geometris  yang  umumnya  memiliki bentuk  vertikal.  Fungsi  dari barcode adalah  untuk  memindai  dan  melacak sebuah  barang  atau  properti.  Bentuk barcode biasanya berupa tanda misalnya simbol  dan/atau  angka  yang  biasanya dilekatkan  ke  produk.  Produk  yang ditandai barcode itu berasal dari sesuatu orang/  perusahaan  yang  mempunyai identitas.  Biasanya  dengan  produk berupa barang dengan mengindentifikasi barcode dapat  diketahui  asal  produk, produsen  yang  mengeluarkan,  nomor seri (jika ada seri), kapan produk dibuat, daerah  distribusi  dan  lain  sebagainya yang  kira-kira  bermanfaat  untuk produsen  (pengeluar  produk)  ataupun user (pemakai). Untuk membaca barcode ada  begitu  banyak  pilihan  di  pasaran dengan  harga  yang  relatif  murah  mulai dari  yang  berbentuk  pena  ( wand ),  slot, scanner , sampai ke CCD dan bahkan kita dapat membuatnya sendiri. Jenis barcode sangatlah  banyak  mulai  dari  yang tradisional  yaitu  1  dimensi  sampai dengan barcode yang  multi  dimensi, dalam artikel ini akan dibahas barcode 1 dimensi  dan  dibatasi  pada  jenis-jenis yang  populer  digunakan  tetapi  dapat memberi pengertian dan gambaran yang jelas mengenai barcode ( http://www.innovativeelectronics.com/fil es/files/37369_15a345_49c889.pdf, 2018) . Menurut  Stephen  A.  Brown,  yang dimaksud barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin.
Sebenarnya, kode batang ini mengumpulkan data dalam lebar (garis) dan spasi garis paralel dan dapat disebut sebagai  kode  batang  atau  simbologi linear  atau  1D  (1  dimensi).  Tetapi  juga memiliki bentuk persegi, titik, heksagon dan  bentuk  geometri  lainnya  di  dalam gambar  yang  disebut  kode matriks  atau simbologi 2D (2 dimensi). Selain tak ada garis,  sistem  2D  sering  juga  disebut
sebagai  kode  batang.  Penggunaan  awal kode batang adalah untuk mengotomatiskan sistem pemeriksaan di swalayan,  tugas  dimana  mereka  semua menjadi universal saat ini. Penggunaannya  telah  menyebar  ke berbagai kegunaan lain juga, tugas yang secara  umum  disebut  sebagai Auto  ID Data Capture (AIDC) (Stephen A. Brown, 2012:3).
Dalam  Penjelasan  Pasal  34 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi  Elektronik barcode dimasukan  kedalam  kategori  data elektronik  yang  dibuat  sendiri  oleh Penyelenggara  Sistem  Elektronik  atau Penyelenggara  Agen  Elektronik.  Dalam Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor
24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standarisasi Bidang Perdagangan, barcode dapat  kedalam  2  (dua)  jenis sistem  kode,  yaitu  Nomor  Registrasi Produk  (NRP)  dan  Nomor  Pendaftaran Barang (NPB).
Menurut  Habib  Adjie,  berkaitan dengan produk notaris yaitu akta otentik, sejauh mana diperlukan sebagai pengamannya  menggunakan barcode seharusnya sudah dapat diterapkan, tapi sifatnya  mungkin  belum  untuk  semua jenis  akta  akta  notaris, barcode dapat digunakan pada minuta dan salinan akta notaris  yang  memiliki  bobot  hukumnya dan  nilai  ekonominya  tinggi,  sehingga seimbang  dengan  mahalnya  teknologi yang  terdapat  dalam barcode tersebut. Tujuan  penggunaan  barcode  yang semula diterapkan dalam dunia perdagangan barang, saat ini juga sudah bisa  dicoba  untuk  digunakan  sebagai pengaman  pada  minuta  dan  salina  akta notaris,  yang  mana  memang  tujuan dibuatnya  akta  notaris  adalah  agar terciptanya  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak yang dituangkan

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
kedalam  akta  notaris  (Habib  Adjie, 2018:4).
Fungsi barcode bagi Notaris adalah sebagai  identitas  untuk  mengetahui bahwa  akta  tersebut  memang  benar- benar akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.  Apabila  suatu  saat  akta tersebut  diperlukan,  maka  para  pihak atau  Notaris  lain  yang  mempergunakan akta tersebut tentunya dapat melakukan pengecekan  untuk  memastikan  bahwa betul  akta  itu  akta  yang  dibuat  rekan Notaris.
Sistem barcode dapat  diterakan pada  Minuta  dan  Salinan  Akta  sebagai pengaman.  Tujuannya  adalah  sebagai penanda  keaslian  dari  Minuta  dan Salinan Akta, dan juga sebagai pengaman bahwa  benar  produk  hukum  tersebut adalah produk yang dibuat oleh dan/atau dihadapan  Notaris  yang  bersangkutan dan  berisi  data  tertentu  yang  sudah disimpan  dalam  sistemnya  itu.  Tujuan dibuatnya  akta  notaris  adalah  agar terciptanya  kepastian  hukum  dan perlindungan
hukum
terhadap kepentingan para pihak yang dituangkan kedalam  akta  notaris.  Tujuan  tersebut dapat  semakin  diperkuat  dengan penggunaan  barcode  pada  minuta  dan salinan akta Notaris.
Implikasi  Hukum  Terhadap  Minuta Akta  Dan  Salinan  Akta  Notaris  Yang Diberikan Barcode Adanya kepastian hukum merupakan  harapan  bagi  pencari keadilan karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan  akan  hak  dan  kewajiban menurut  hukum.  Tanpa  ada  kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya  benar  atau  salah,  dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.
Kepastian hukum ini dapat diwujudkan  melalui  penormaan  yang
baik  dan  jelas  dalam  suatu  undang- undang dan akan jelas pulah penerapanya, dengan kata lain kepastian hukum  itu  berarti  tepat  hukumnya, subjeknya  dan  objeknya  serta  ancaman hukumanya.  Akan  tetapi  kepastian hukum  mungkin  sebaiknya  tidak dianggap  sebagai  elemen  yang  mutlak ada  setiap  saat,  tapi  sarana  yang digunakan  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi  dengan  memperhatikan  asas manfaat dan efisiensi.
Kepastian  hukum  secara  normatif adalah  suatu  peraturan  dibuat  dan diundangkan  secara  pasti  digunakan untuk  mengatur  secara  jelas  dan  logis suatu  hal.  Jelas  tidak  menimbulkan keragu-raguan  dan  logis  dalam  artian bahwa  ia  menjadi  suatu  sistem  norma dengan  norma  lain  sehingga  tidak berbenturan  atau  menimbulkan  konflik norma,  kekosongan  norma  ataupun adanya kekaburan norma.
Menurut  Gustav  Radbruch  hukum memiliki  tujuan  yang  berorientasi  pada tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan daya guna (Gustav Radbruch dalam O.  Notohamidjojo,  2011:33).  Kepastian kata  dasarnya  adalah  pasti,  yang memiliki arti suatu hal yang sudah tentu, sudah tetap dan tidak boleh tidak. Gustav Radbruch seperti yang dikutip oleh Theo Huijber  mengenai  kepastian  hukum mengemukakan bahwa pengertian hukum  dapat  dibedakan  menjadi  tiga aspek  yang  ketiga-tiganya  diperlukan untuk  sampai  pada  pengertian  hukum yang  memadai.  Aspek  pertama  adalah keadilan  dalam  arti  yang  sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang  kedua  adalah  tujuan  keadilan  atau finalitas dan  aspek  yang  ketiga  adalah kepastian  hukum  atau  legalitas  (Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers, 2007:163).

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Tugas jabatan yang dijalankan oleh para  Notaris  bukan  sekedar  pekerjaan yang  diamanatkan  oleh  undang-undang semata,  namun  sekaligus  menjalankan suatu  fungsi  sosial  yang  sangat  penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan  masyarakat  umum  yang dilayaninya, Notaris mempunyai kedudukan  dan  peran  yang  sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan  atau authority yang  telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.  Kewenangan  notaris,  yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan the notary of authority , sedangkan dalam bahasa  Belanda  disebut  dengan de notaris autoriteit , yaitu berkaitan dengan kekuasaan  yang  melekat  pada  diri seorang notaris. Ada dua suku kata yang terkandung  dalam  kewenangan  notaris, yang meliputi: (1) kewenangan; dan (2) notaris (Salim H.S, 2015:47).
Ada  dua  unsur  yang  terkandung dalam konsep kewenangan yang disajikan  oleh  H.D.  Stoud,  yaitu:  (1) adanya  aturan-aturan  hukum;  dan  (2) sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan  itu  dilimpahkan  kepada institusi  yang  melaksanakannya,  maka terlebih  dahulu  harus ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah  maupun  aturan  yang  lebih rendah  tingkatannya  (H.D  Stoud  dalam Salim H.S., Ibid:48 ).
Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut  atau  ikatan  atau  pertalian  atau berkaitan  dengan  hukum.  Hubungan hukumnya  ada  yang  bersifat  publik dan privat. Sementara itu, notaris dikonstruksikan  sebagai  pejabat  umum. Pejabat merupakan orang yang melakukan  pekerjaan  atau  tugas  untuk
melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dari uraian di atas, dapat disajikan pengertian kewenangan notaris. Kewenangan  notaris  dikonstruksikan sebagai : “Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang  kepada  notaris  untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan  lainnya”.  Unsur-unsur  yang terkandung  dalam  konsep  kewenangan notaris,  yang  meliputi:  (1)  adanya kekuasaan; (2) ditentukan oleh undang- undang; dan (3) adanya objek ( Ibid :49).
Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan  jabatannya.  Kewenangan notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) kewenangan membuat akta autentik; dan  (2)  kewenangan  lainnya  yang  telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.
Dalam  menjalankan  tugas  dari jabatannya  Notaris  mempunyai  tugas untuk  membuat  akta  otentik  bagi masyarakat  yang  membutuhkan,  akta otentik yang  dibuat  oleh  Notaris  adalah merupakan  suatu  pembuktian  yang sempurna  yang  melahirkan  suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadi  perselisihan  diantara  para  pihak yang  membuat  atau  membutuhkan  akta tersebut.
Pembuatan  akta  otentik  sebagian besar diawali oleh kehendak pihak-pihak yang  berkepentingan  untuk  pembuatan akta  tersebut  dan  kemudian  datang menghadap  kepada  Notaris  dengan tujuan  membuat  suatu  alat  bukti  yang sah  menurut  Undang-Undang.  Di hadapan  Notaris  para  penghadap menjelaskan maksud dan tujuan mereka serta  menjelaskan  apa  saja  yang dikehendaki  dan  tugas  dari  Notaris adalah memformulasikan kehendak para pihak  kedalam  sebuah  bentuk  akta otentik.

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Setelah  kehendak  dari  para penghadap  tersebut  telah  tertuang  ke dalam  akta  maka  kemudian  notaris membacakan  akta  tersebut  dan  apabila para  penghadap  telah  setuju  dan memahami  isi  yang  telah  tertulis  dalam akta  tersebut  maka  segera  para penghadap,  saksi-saksi  dan  Notaris menandatangani akta tersebut. Ketentuan  tersebut  berdasarkan  Pasal 44  ayat  (1)  UUJN  yang  menyebutkan  : “Segera  setelah  Akta  dibacakan,  Akta tersebut  ditandatangani  oleh  setiap penghadap,  saksi,  dan  Notaris,  kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan  tanda  tangan  dengan menyebutkan alasannya.”
Setelah
akta tersebut ditandatangani  dengan  sempurna  maka akta tersebut telah menjadi minuta akta. Dalam Pasal 1 angka 8 UUJN disebutkan bahwa Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan  tanda  tangan  para penghadap,  saksi  dan  Notaris,  yang disimpan  sebagai  bagian  dari  Protokol Notaris.  Dari  minuta  akta  tersebut dibuatlah  salinan  akta  yang  diberikan kepada para pihak. Pasal 1 angka 9 UUJN mendefinisikan  salinan  Akta  adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan  pada  bagian  bawah  salinan  Akta tercantum  frasa  "diberikan  sebagai SALINAN yang sama bunyinya".
Dari  rumusan  yang  telah  tertuang di dalam Pasal 1868 BW dapat diuraikan bahwa syarat agar dapat disebut sebagai akta  otentik  adalah  :  1)  Dibuat  dalam bentuk  yang  telah  ditentukan  oleh Undang-Undang;  2)  Dibuat  oleh  dan dihadapan  pejabat  yang  berwenang;  3) Dibuat di tempat yang wilayahnya masih di  dalam  kewenangan  pejabat  yang membuat  akta  tersebut.  Ketiga  syarat yang  disebutkan  untuk  suatu  akta  agar dapat  dikualifikasikan  sebagai  akta otentik  sebagaimana  tersebut  diatas berlaku  secara  akumulatif,  dalam  arti
ketiga  syarat  harus  dipenuhi  semuanya dan jika tidak dipenuhi maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja.
Mengenai  ketentuan  “bentuk  yang telah ditentukan Undang-Undang” diatur secara lex  specialis dalam  Pasal  38 sampai  dengan  Pasal  44  UUJN.  Jika semua  ketentuan  yang  terdapat  dalam Pasal-Pasal  dalam  UUJN  tersebut  diatas telah  terpenuhi,  maka  dapat  dipastikan predikat  akta  otentik  sebagaimana terdapat  dalam  Pasal  1868  BW  dan kekuatan  pembuktian  yang  sempurna sebagaimana terdapat dalam Pasal 1870 BW  dapat  terpenuhi,  sekalipun  tidak menggunakan barcode . Artinya apa yang diharapkan  dari  sebuah  akta  otentik yang  dibuat  oleh  dan/atau  dihadapan notaris  yaitu  Perlindungan  Hukum  dan Kepastian  Hukum  telah  terpenuhi. Sebaliknya, jika Minuta dan Salinan Akta Notaris  menggunakan barcode tetapi tidak terpenuhi persyaratan-persyaratan dalam  pembuatan  akta  sebagaimana dimaksud  diatas,  maka  Minuta  dan Salinan Akta tersebut tidak akan dapat di sebut sebagai Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

## Kesimpulan
Tujuan  dibuatnya  akta  notaris adalah  agar  terciptanya  kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum terhadap  kepentingan  para  pihak  yang dituangkan  kedalam  akta  notaris.  Dari adanyan  tujuan  tersebut  lahir  suatu penemuan hukum mengenai penggunaan barcode dalam  minuta  dan salinan akta Notaris. Fungsi penggunaan barcode pada  Minuta  dan  Salinan  Akta adalah  sebagai  pengaman  bahwa  benar produk  hukum  tersebut  adalah  produk yang  dibuat  oleh  dan/atau  dihadapan Notaris  yang  bersangkutan  dan  berisi data  tertentu  yang  sudah  disimpan dalam sistemnya itu.

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Akta Notaris dikualifikasikan sebagai akta otentik apabila aspek formal pembuatannya  yang  telah  ditentukan dalam UUJN terpenuhi seluruhnya. Akta Notaris yang menggunakan barcode pada minuta dan salinan akta merupakan akta otentik  dan  mempunyai  kekuatan pembuktian  yang  sempurna  selama aspek  formal  dalam  pembuatan  akta terpenuhi.
Saran Notaris  diharapkan  menggunakan barcode pada  minuta  dan  salinan  akta sebagai  sarana  pengaman  akta  agar mampu memberikan perlindungan hukum  bagi  para  pihak  yang  membuat akta  dihadapannya.  Agar  tidak  terjadi kerancuan mengenai
keabsahan penggunaan barcode diperlukan  adanya regulasi yang tegas mengatur penggunaan  barcode  pada  minuta  dan salinan akta
Daftar Pustaka Buku-Buku Darwan  Prinst, Hukum  Acara  Pidana Dalam Praktik , Djambatan, Jakarta, 1998
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Kelompok  Belajar  Esa, Jakarta, 1979 Habib  Adjie, Hukum  Notaris  Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2015
K.  Wantjik  Saleh, Hukum  Acara  Perdata
(RBg/HIR), Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1981
O.  Notohamidjojo, Soal-Soal  Pokok Filsafat  Hukum ,  Griya  Media, Salatiga, 2011
R. Subekti, Hukum Pembuktian , Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
R.Soebekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1996 Salim  H.S., Hukum  Kontrak-Teori  dan Teknik  Penyusunan  Kontrak ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2006 Salim  H.S., Teknik  Pembuatan  Akta  Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris,  Bentuk  dan  Minuta  Akta), RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2015 Satijipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Stephen  A.  Brown, Revolution  at  the Checkout Counter: The Explosion of the  Bar  Code, Harvard  Univ  Press, Harvard, n.y., n.p.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara
Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1999, h Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 1991 Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum  Dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 2007 Yudha  Yudhanto,  “Sejarah  Tekmologi Barcode”,  Makalah, Komunitas eLearning IlmuKomputer , 2012
Jurnal dan Makalah Habib  Adjie,  “ Barcode Pengaman  Hakiki Akta Notaris” Makalah, disampaikan pada Seminar
Pembuatan  Barcode  Pada  Minuta Dan  Salinan  Akta, Universitas Narotama,  Surabaya,  24  Februari 2018 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris  :  Bahan  Diskusi  Dalam Persiapan  Menghadapi  Ujian  Kode Etik Notaris”, Makalah, disampaikan  pada  acara Belajar Bareng Alumni,
Universitas Narotama Surabaya, Februari 2018 Neriana,  “Kekuatan  Pembuktian  Akta
Dibawah  Tangan  Perjanjian  Jual

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018

## Beli
Dihubungkan Dengan Kewenangan  Notaris  Dalam  Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris”, Jurnal  JOM, Volume  2 Nomor 2, Oktober 2015 Internet http://www.innovativeelectronics.com/ files/files/37369_15a345_49c889. pdf  diakses  Senin,  27  Maret  2018, Pukul 21.00 WIB Rusdianto  Sesung,  “Sebagai  Salah  Satu
Profesi  Hukum,  Benarkah  Notaris Hanya  Untuk  Menjamin  Kepastian Hukum Semata?”, www.
notary.my.id,  diakses  pada  hari Sabtu,  15  April  2018,  pukul  01.28 WIB