## BIROKRASI PROGRAM  USAHA EKONOMI  DESA
Abstract: Bureaucracy Program Rural Economic Enterprises . The purpose of this study is to investigate and analyze the factors that influence the bureaucracy UED program - SP Village Bayur Island District Cerenti Singingi Kuantan District. Population and sample in this study was the managing UED, the verification team, the audit team and the facilitators and the community of users.  Data  was  collected  through  questionnaire  dissemination  techniques,  interviews  and observations, once the data is collected and then analyzed using qualitative and quantitative descriptive analysis. Results showed bureaucracy UED program - SP Village Bayur Island District Cerenti Kuantan District Singingi still runs poorly. The dominant factor influencing bureaucratic UED-SP program performing its duties is the fear factor.
Abstrak:  Birokrasi  Program  Usaha  Ekonomi  Desa. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi birokrasi program UED – SP di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pengelola UED, tim verifikasi, tim audit dan fasilitator serta masyarakat pemanfaat. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik penyebaran angket, wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan birokrasi program UED – SP di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi masih berjalan dengan kurang baik. Faktor yang dominan mempengaruhi birokrasi program UED–SP melaksanakan tugasnya adalah faktor ketakutan.
Kata Kunci : Birokrasi, implementasi kebijakan, dan Program UED - SP.
.

## Arlis dan Mayarni
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

## PENDAHULUAN
Langkah strategis dalam melakukan pember- dayaan masyarakat adalah dengan membangun ekonomi lokal masyarakat, sehingga masyarakat nantinya  dapat  berdaya  dengan  kekuatan perekonomian yang ada di daerahnya. Sebab pembangunan ekonomi lokal mengarah kepada : Pertama , usaha untuk penguatan daya saing ekonomi lokal untuk pengembangan ekonomi daerah, Kedua, proses dimana pemerintah lokal dan organisasi berbasis masyarakat terlibat dalam mendorong, merangsang atau memelihara akti- vitas usaha dan atau penciptaan lapangan kerja. Ketiga , sebagai solusi dalam pemulihan dan pengembangan  perekonomian  nasional,  ter- utama dalam pendayagunaan potensi ekonomi di masing-masing daerah dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakatnya masing-masing (Riyadi, 2005).
Filosofi lahirnya Program Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED – SP) dikarenakan adanya keinginan pemerintah untuk mengentas- kan kemiskinan masyarakat desa yang dikem-
bangkan berdasarkan potensi ekonomi lokal yang  dimiliki  masyarakat.  Sehingga  dengan pengembangan  ekonomi  lokal  yang  dimiliki masyarakat,  diharapkan  masyarakat  mampu melaksanakan program dengan baik dan me- ngeluarkan masyarakat miskin desa dari kemis- kinannya.  Program  UED  –  SP  merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang didukung oleh Pemerintah Kabu- paten, dimana untuk Kabupaten Kuantan Singi- ngi program UED – SP berdasarkan Keputusan Bupati No. 44 Tahun 2008 tentang penetapan lokasi dan alokasi dana Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan Program Pengembangan Lem- baga  Ekonomi  Desa  (PPLED)  Kabupaten Kuangan Singingi.
Implementasi program UED – SP adalah rumah tangga miskin yang ada disetiap desa, sehingga dengan adanya bantuan modal sosial ini setiap masyarakat desa dapat berdaya dan mengembangkan  ekonominya  dalam  upaya memenuhi kebutuhan hidup. Jumlah rumah tangga miskin dimasing-masing kecamatan masih relatif
tinggi. Terlihat bahwa jumlah rumah tangga miskin terbesar ada di Kecamatan Benai dan Kecamatan Kuantan Tengah, sedangkan untuk rumah tangga miskin yang terendah berada di Kecamatan Kuantan Mudik  dan Kecamatan Hulu  Kuantan.  Hal  ini  menerangkan  bahwa Kecamatan  Benai  dan  Kecamatan  Kuantan Tengah memiliki rumah tangga miskin terbesar, juga disebabkan oleh luas wilayah yang lebar dan pemerintahan desa yang banyak pula. Sedang- kan bagi Kecamatan Kuantan Mudik dan Keca- matan Hulu Kuantan yang memiliki luas wilayah yang kecil dan pemerintahan desa yang tidak terlalu banyak, tetapi memiliki rumah tangga miskin yang cukup banyak. Selain itu juga ada beberapa kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga miskin yang tergolong sedang, seperti Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Cerenti dan Kecamatan Inuman. Kondisi ini tentunya membutuhkan perhatian yang lebih dalam upaya memberdayakan rumah tangga miskin yang memiliki untuk terlepas dari lingkaran kemiskinan.
Program UED – SP di Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan bertujuan untuk memper- cepat  penanggulangan  kemiskinan  melalui pengembangan ekonomi yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat dengan pemberian dana usaha desa menuju kemandirian desa. Salah satu desa yang mendapat program UED – SP di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti. Pemilihan Desa Pulau Bayur dilakukan karena desa ini merupakan salah satu desa yang terluas di wila- yah Kecamatan Cerenti dan merupakan salah satu desa yang selalu memperoleh program UED – SP dari mulai awal program ini digulirkan. Implementasi program UED – SP di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti sudah berjalan kurang lebih  4 tahun.
Namun pelaksanaan program UED – SP di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Peman- faat atau pelaku usaha kecil dapat mengem- balikan pinjaman tapi usaha mereka tidak ber- kembang. Pemanfaat atau pelaku usaha kecil tidak dapat mencicil modal usaha atau kredit
macet. Pemanfaat atau pelaku usaha kecil masih menggunakan dana pinjaman untuk membeli peralatan rumah tangga atau konsumsi, daripada untuk mengembangkan usaha yang digelutinya. Pemanfaat atau pelaku usaha kecil masih ada yang tidak mau membayar pinjaman, karena ada ditemukan oknum perangkat desa dan orang yang lebih mampu tidak membayar angsuran pinjamannya.
Birokratisasi dapat menjadi kekuatan yang baik untuk pertumbuhan sebagai hasil pelaksa- naan kegiatan yang efisien, tetapi juga dapat menjadi  alat  yang  menghambat  perubahan- perubahan. Dalam hal ini sikap birokrasi adalah memperkembangkan standart dan prosedur tata kerja dan memperinci kewenangan secara detail, kemudian  dijadikan  sesuatu  yang  rutin  dan dilaksanakan secara ketat. Dilain pihak birokrasi dapat dijadikan alat pembaharuan. Hal ini ter- laksana jika tujuan-tujuan organisasi memang diarahkan bagi suatu strategi pembangunan.
Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, maka  sangat bergantung  pada  implementasi kebijakan  itu sendiri.  Dimana,  implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi tertinggi im- plementasi sebagai akibat ada beberapa peru- bahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program. Menurut Nogi (2003) implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan di- rumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia. Sedangkan memurut Grindle (1980) implemen- tasi  kebijakan  sesungguhnya  bukan  sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yarg, akan mempe- roleh apa dan suatu kebijakan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempe- ngaruhi birokrasi program UED – SP di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

## METODE
Pelaksanaan penelitian ini untuk pengum- pulan data primer maupun data sekunder meng- gunakan metode penelitian survei sebagai salah satu jenis scientific research (penelitian ilmiah), terutama  digunakan  untuk  menggambarkan ( deskriptif ) dan menjelaskan ( explanatory atau confirmatory ) tentang kondisi variabel peneli- tian baik variabel yang berpengaruh maupun variabel yang dipengaruhi. Adapun yang menjadi alasan pemilihan metode survei eksplanatory adalah  keinginan  untuk  menganalisis  serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan evaluasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana di  masa  yang  akan  datang.  Dengan  survei eksplanatori diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan pemberdayaan ekonomi mas- yarakat melalui program UED – SP di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program UED – SP dilaksanakan dikarena- kan adanya keinginan pemerintah untuk mengen- taskan kemiskinan masyarakat desa yang di- kembangkan berdasarkan potensi ekonomi lokal yang  dimiliki  masyarakat.  Sehingga  dengan pengembangan  ekonomi  lokal  yang  dimiliki masyarakat,  diharapkan  masyarakat  mampu melaksanakan program dengan baik dan menge- luarkan masyarakat miskin desa dari kemiski- nannya.  Implementasi  program  UED  –  SP adalah rumah tangga miskin yang ada disetiap desa, sehingga dengan adanya bantuan modal sosial ini setiap masyarakat desa dapat berdaya dan mengembangkan ekonominya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga program ini memiliki tujuan untuk mempercepat penang- gulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat dengan pemberian dana usaha desa menuju kemandirian desa.
1. Faktor Fear
Rasa takut merupakan hal yang wajar di- miliki oleh setiap individu dalam melaksanakan
setiap aktivitas atau kegiatannya. Sebab rasa takut akan menggiring individu untuk tidak me- lakukan  suatu  tindakan  atau  aktivitas  yang membuat dirinya menjadi takut. Dalam program pemberdayaan masyarakat, rasa takut sering menghampiri masyarakat yang disebabkan oleh adanya keinginan orang lain untuk memaksa atau menganjurkan mereka mengikuti suatu program yang telah ditetapkan. Ketakutan yang berle- bihan dari masyarakat terhadap suatu program membuat birokrasi yang melaksanakan program menjadi kesulitan untuk menjalin komunikasi dalam  upaya  pelaksanaan  program.  Karena dengan rasa takut yang tinggi dari calon penerima program membuat pelaksana program menemui kesulitan untuk bisa memberikan informasi dan penjelasan terhadap pelaksanaan program.
Dalam pelaksanaan program UED – SP, birokrasi pelaksana juga menemui kesulitan dalam menghilangkan rasa takut yang dimiliki oleh masyarakat desa agar memiliki keinginan untuk mengikuti program. Dampak informasi yang ingin disampaikan dalam program ini sulit disampai- kan. Birokrasi telah melakukan berbagai bentuk pertemuan dan himbuan dalam upaya memberi- kan  penjelasan  kepada  masyarakat  tentang tujuan, sasaran dan manfaat program UED – SP. Namun dikarenakan rasa takut yang tinggi untuk ikut serta dalam pelaksanaan program membuat masyarakat tidak mempedulikan keberadaan program.
Masyarakat memang memiliki rasa takut yang cukup beralasan, sehingga tidak peduli terhadap program UED – SP yang dilaksanakan. Artinya masyarakat memang memiliki rasa takut yang tinggi untuk berperan serta terhadap prog- ram UED – SP yang ditawarkan. Walaupun program ini menjanjikan tujuan yang jelas dalam menanggulangi kemiskinan dengan mengem- bangkan ekonomi masyarakat. Namun tidak se- mua masyarakat tertarik untuk mengikuti prog- ram dan berperan serta dalam program tersebut. Rasa takut yang paling dominan menghantui masyarakat dalam mengikuti program UED – SP adalah kegagalan dalam mengikutinya. Sebab gagal dalam melaksanakan program yang diikuti akan membuat masyarakat terbebani dengan
hutang yang dibuatnya dengan menerima modal dari program yang diikuti. Karena rasa takut akan gagal sudah muncul didalam diri masyarakat di saat mereka mengikuti program harus me- nyusun sebuah proposal pengajuan permohonan modal sesuai dengan syarat dan kriteria program yang  ditetapkan.  Dimana  tidak  semua  mas- yarakat bisa menyusun sebuah proposal permo- honan dalam upaya mengikuti program yang dilaksanakan.  Oleh  karenanya  masyarakat memiliki rasa takut yang tinggi untuk gagal dalam mengikuti program yang ditetapkan.
Apabila  kegagalan  benar-benar  terjadi, maka rasa takut yang berikutnya akan muncul adalah  takut  menerima  sanksi,  akibat  dari kegagalan yang dilakukan. Sebab sanksi yang diterima bukan hanyak sanksi finansial tetapi juga sanksi psikologis dari masyarakat yang gagal mengikuti program. Efek dari sanksi psikologis ini akan membuat masyarakat semakin tertekan menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat dan tentunya juga masih terbelit dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu juga rendahnya dukungan yang diberikan oleh elit desa dan lingkungan membuat masyarakat sering menjadi takut untuk mengikuti program yang diberikan oleh peme- rintah.  Oleh  karena  itu  birokrasi  pelaksana program  harus  mampu  memberikan  keper- cayaan dan pencerahan kepada masyarakat untuk bisa menghilangkan rasa takut dalam mengikuti program. Tentunya dengan cara berkomunikasi dengan baik dan memberikan bimbingan kepada masyarakat  dalam  melaksanakan  program sehingga terhindar dari kegagalan dalam mengikuti program.

## 2. Faktor Role Clarity
Ketidakyamanan  merupakan  rasa  yang muncul didalam diri individu apabila sedang melakukan aktivitas dan kegiatan. Perasaan tidak nyaman akan timbul apabila individu mendapat- kan paksaan dan tekanan dalam melaksanakan kegiatan. Paksaan dan tekanan yang muncul membuat individu sulit untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Akibatnya kegagalan dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan akan menghantui masyarakat. Selain itu
juga ketidakyamanan akan muncul apabila setiap individu diharuskan melakukan sesuatu yang baru atau hal-hal yang belum pernah dilakukan. Sebab semuanya  akan membutuhkan  waktu untuk beradaptasi dan menyesuikan diri agar bisa melakukan kegiatan atau aktivitas yang baru. Ditambah lagi masyarakat akan sangat kesulitan apabila harus mengerjakan sesuatu yang baru tanpa ada bimbingan dan pengalaman sebelum dalam kegiatan tersebut.
Dalam program UED – SP, birokrasi harus bisa mengatasi rasa tidak nyaman yang dimiliki oleh  masyarakat  dalam  mengikuti  program tersebut. Walaupun proses tersebut dilakukan dengan cukup sulit, karena harus menanamkan kepercayaan  kepada  masyarakat  untuk  bisa mengikuti program UED – SP. Karena terkadang kriteria program UED – SP yang harus diikuti memang mewajibkan masyarakat untuk bisa mengikuti dan mengeluti pekerjaan atau aktivitas yang baru. Tantangan ini tentunya mengharuskan birokrasi memberikan pengertian, penjelasan dan pemahaman akan pelaksanaan program UED – SP.
Masyarakat  desa  merasa  sangat  kurang nyaman dengan penetapan kriteria usaha yang akan menerima bantuan modal dari program UED – SP. Sebab ternyata tidak semua masyara- kat menggeluti usaha ekonominya yang sesuai dengan kriteria usaha yang sudah ditetapkan oleh birokrasi pelaksana program UED – SP. Fakta ini membuktikan bahwa pihak pengelola prog- ram UED – SP telah menetapkan terlebih dahulu kriteria  usaha  yang  akan  diberikan  bantuan modal. Sehingga masyarakat harus mengikuti criteria yang telah ditetapkan untuk memperoleh bantuan  modal  itu,  apabila  tidak  mengikuti criteria usaha yang ditetapkan maka masyarakat tidak  akan  mendapatkan  modal  usaha  yang diberikan melalui program UED – SP. Kondisi ini membuat banyak masyarakat yang kurang bisa mengikuti program UED – SP, karena tidak sesuai dengan criteria usaha yang telah ditetap- kan.  Realita  ini  membuktikan  bahwa  pihak pengelola kurang mengenali dan mengetahui apa yang  diinginkan  oleh  masyarakat,  bisa  saja disebabkan  oleh  kurangnya  observasi  dan
pencarian data dari pengelola program UED – SP. Akibat  dari  ketidakmampuan  pengelola program UED – SP dalam mengenali keinginan masyarakat  berdampak  kepada  ketidaknya- manan masyarakat dalam mengikuti program yang dilaksanakan.
Kemudian ketidakyamanan juga dirasakan masyarakat apabila mereka harus melakoni pe- kerjaan yang baru dengan merubah pekerjaan yang  lama,  hanya  karena  ingin  memperoleh program saja. Ada beberapa masyarakat yang menerima program UED – SP harus melakoni pekerjaan yang baru dan umumnya mengalami kegagalan dalam melaksanakan usaha yang telah ditetapkan. Sebab masyarakat merasa tidak nya- man harus mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi kebiasaannya dalam memenuhi kebu- tuhan pendapatan dari keluarganya. Keadaan inilah yang membuat akhirnya program UED – SP yang diikuti gagal dan tidak memberikan kontribusi yang singnifikan terhadap pengem- bangan ekonomi masyarakat desa dalam pe- ngentasan kemiskinan.

## 3. Faktor Resistance of Change
Kecenderungan menggunakan metode yang sama dalam melaksanakan program pemerintah disetiap wilayah sering terjadi. Sebab pemerintah memiliki kecenderungan untuk menguniversalkan bahwa  setiap  kegiatan  program  pemerintah dapat dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia. Tanpa memperhitungkan faktor karakteristik masyarakat, geografis, ekonomi lokal, budaya dan  sebagainya.  Dampaknya  ada  beberapa program pemerintah yang sukses dilaksanakan pada suatu wilayah tetapi mengalami kegagalan dibeberapa wilayah lainnya. Kondisi ini seha- rusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam menetapkan program-program pengen- tasan kemiskinan bagi masyarakat di wilayah yang berbeda-beda.
Dalam program UED – SP, kecenderungan birokrasi pelaksana mengunakan metode dan pola  yang  sama  sering  dilakukan.  Apalagi pelaksanaan program UED – SP yang dilaksana- kan  di  satu  Kabupaten,  umumnya  memiliki metode  dan  pola  yang  sama  untuk  melak-
sanakannya. Bahkan terkadang persyaratan dan kriteria yang ditetapkan juga sama untuk setiap desa yang menerima program UED – SP.
Birokrasi pelaksana program UED – SP memang cenderung menggunakan metode dan tehnik yang sama untuk melaksanakan program. Bahkan diseluruh wilayah desa yang menerima program  UED  –  SP  di  Kabupaten  Kuantan Singingi memiliki kriteria dan persyaratan yang sama.  Fakta  ini  menjelaskan  bahwa  pihak pengelola program UED – SP memang kurang melakukan observasi dan pengumpulan data guna mengindentifikasi keinginan dan kebutuhan masyarakat desa dalam mengembangkan eko- nomi  lokalnya.  Dampaknya  masih  banyak kriteria usaha yang dikembangkan oleh masya- rakat desa belum terakomodir untuk bisa mene- rima bantuan modal melalui program UED – SP. Sehingga  masyarakat  desa  yang  seharusnya layak menerima bantuan modal dalam mengem- bangkan ekonominya, menjadi sangat sulit untuk menerima bantuan dikarenakan persyaratan dan criteria yang tidak terpenuhi. Apalagi kecende- rungan yang lain adalah setiap masyarakat desa atau kelompok yang ingin melakukan pemin- jaman modal harus menyusun sebuah proposal pengajuan yang nanti akan diseleksi dan di- verifikasi oleh pihak pengelola serta diputuskan layak atau tidak layak dibantu.
Kondisi ini tentunya akan memberikan ke- sempatan yang kecil bagi masyarakat desa yang miskin untuk bisa menerima bantuan modal. Sebab sudah bisa dipastikan masyarakat desa yang miskin tidak akan pernah bisa menyusun proposal pengajuan tanpa ada yang memfasi- litasinya atau bahkan kecenderungannya hanya masyarakat desa yang mampu saja bisa me- nyusun  proposal  pengajuan  dan  mengarah kepada tidak tepat sasaran. Realita inilah yang membuat akhirnya program UED – SP yang menyediakan  bantuan  modal  ±  Rp.  30.000. 000,- hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu dan tidak menyentuh masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran dalam program ini. Oleh  karenanya  dalam  upaya  memperbaiki pelaksanaan program yang masih jauh menyen- tuh  keberhasilan  pelaksanaan  dibutuhkan
keseriusan dan komitmen birokrasi pelaksana untuk merubah sistem, metode dan tehnik pelak- sanaan di setiap wilayah. Dimana dalam mela- kukan perubahan tentunya harus menyesuaikan beberapa  hal  dalam  pelaksanaan  program, seperti karakteristik masyarakat desa, kondisi geografi, sosial ekonomi, budaya dan sebagainya.

## SIMPULAN
Birokrasi program UED – SP di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi masih berjalan dengan kurang baik. Dimana dari hasil analisis yang dilakukan ada tiga indikator yang masih berjalan dengan kurang baik, yaitu pemberian wewenang dan tanggung jawab, keahlian aparatur dan komunikasi. Fakta ini menjelaskan bahwa birokrasi program UED –  SP  belum  dapat  melaksanakan  program dengan sebaiknya, sebab masih belum mampu untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada setiap anggotanya dalam pelak- sanaan program. Akibatnya dalam pelaksanaan program  UED  –  SP  setiap  anggota  hanya menunggu instruksi dan perintah kerja dari ketua saja, tanpa memiliki inisiatif dan inovatif kerja. Selain itu juga keahlian yang dimiliki oleh aparatur- aparatur pelaksana program UED – SP masih rendah, sehingga sangat menyulitkan anggota pelaksana  program  untuk  bisa  mengimple- mentasikan program dengan benar.
Realita  lainnya  yang  ditemukan  adalah komunikasi program yang kurang berjalan, di- mana tidak semua masyarakat desa yang mene- rima  info rmasi  adanya  tentang  adanya
pelaksanaan program UED – SP. Dampaknya hanya segelitir masyarakat saja yang mengetahui adanya program dan bisa memanfaatkan prog- ram,  serta  program  hanya  terfokus  kepada masyarakat yang mengetahui informasi dan yang dekat dengan informasi. Faktor yang dominan mempengaruhi birokrasi program UED – SP melaksanakan tugasnya adalah faktor ketakutan (fear) . Dimana ketidakmampuan masyarakat desa untuk mengikuti program UED – SP yang memberikan bantuan modal usaha disebabkan oleh rasa takut yang tinggi dari masyarakat desa. Rasa takut yang ditimbulkan meliputi ketakutan akan  kegagalan  dalam  mengikuti  program, dimana dengan perasaan takut gagal membuat masyarakat tidak akan berkonsentrasi menger- jakan pengembangan ekonominya.

## DAFTAR RUJUKAN
Albrow Martin. 1998. Birokrasi . Tiara Wacana, Yogyakarta.
Bintoro. 1992. Strategi Pemberdayaan Daerah dalam  Konteks  Otonomi .  Philosophy Press, Yogyakarta.
Dunn  N.  William.  2003. Pengatar  Analisis Kebijakan Publik . Gajah Mada University, Yogyakarta.
Hassel  Nogi.  2003. Evaluasi  Kebijakan Publik . Balairung & Co, Yogyakarta.
Riyadi  dan  Deddy.  2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi;  dalam  Mewujutkan  Otonomi Daerah . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.