## SYARAT BERPENAMPILAN MENARIK PADA PENDAFTARAN CALON MAHASISWA SEBAGAI SALAH SATU DISKRIMINASI DI DUNIA PENDIDIKAN
Wiwin Saputri 1 , HR Adianto Mardijono 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, E-mail: wiwinsaputri00@icloud.com 1 , adianto@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
The right to education is one of the Human Rights. That is, everyone has the right to access education. Education  is  a  human  right  as  well  as  a  responsibility.  The  right  to  education  is  constitutionally guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution). Even though the right  to  education  has  been  guaranteed  in  such  a  way  through  various  legal  instruments,  the implementation of education in Indonesia is  still full of various obstacles. One  of the obstacles that must be resolved is related to discrimination. The form of discrimination that is most often encountered is the inclusion of attractive appearance requirements for prospective students. Automatically, other prospective students who do not have these requirements cannot register. This is what is then referred to as discrimination and restrictions on the right to education. Based on this, it is interesting to analyze the legal protection for prospective students who receive discriminatory treatment according to Article 12 and Article 60 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The research method used is normative legal research method. The research results show that the requirement to look attractive in the field of access to education is of course a violation of human rights.
Keywords: Education, Discrimination, Human Rights

## Abstrak
Pendidikan  merupakan  salah  satu  dari  HAM.  Artinya,  setiap  orang  berhak  atas  akses  terhadap Pendidikan.  Pendidikan  adalah  hak  asasi  manusia  sekaligus  tanggung  jawab.  Hak  atas  pendidikan secara konstitusional telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD  1945).  Meskipun  hak  atas  Pendidikan  telah  dijamin  sedemikian  rupa  melalui  berbagai instrument  hukum,  akan  tetapi  pelaksanaan  Pendidikan  di  Indonesia  masih  sarat  akan  berbagai hambatan.  Salah  satu  hambatan  yang  harus  diselesaikan  adalah  terkait  diskriminasi.  Bentuk diskriminasi  yang  paling  sering  ditemui  pencantuman  syarat  berpenampilan  menarik  bagi  calon mahasiswa. Otomatis, calon mahasiswa lainnya yang tidak memiliki persayaratan tersebut tidak dapat mendaftar.  Hal  ini  lah  yang  kemudian  disebut  sebagai  diskriminasi  dan  pembatasan  hak  atas Pendidikan. Berdasarkan hal itu, maka menarik untuk menganalisis perlindungan hukum bagi calon mahasiswa  yang  mendapat  perlakuan  diskriminatif  sesuai  Pasal  12  dan  Pasal  60  Undang-Indang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian  hukum  normative.  Adapun  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  persyaratan berpenampilan menarik dalam bidang akses terhadap Pendidikan tentu saja merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
Kata Kunci: Pendidikan, Diskriminasi, Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu prioritas terpenting dalam rencana pembangunan dinamis masyarakat. Hak atas pendidikan berorientasi pada terwujudnya kehidupan bersama yang beradab, damai dan bebas diskriminasi. Ketika mempertimbangkan kategori pendidikan sebagai salah satu investasi sosial yang paling sempurna, kita biasanya mengacu pada anak-
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
anak dan remaja pada umumnya, yang perlu diberi kesempatan yang sama dalam pendidikan, meskipun  kita  tidak  boleh  mengabaikan  orang  dewasa  juga,  yang  harus  termotivasi  untuk belajar sepanjang hayat. Mempertimbangkan pendidikan sebagai investasi yang kuat dalam pengembangan kepribadian seseorang dan pada gilirannya karakter negara yang sukses dan kuat secara ekonomi, di mana setiap orang memiliki andil dalam kesejahteraan negara secara keseluruhan, tujuan utama kebijakan pendidikan di negara mana pun adalah menjamin hak atas pendidikan bagi setiap warga negara dan menjamin tingkat pendidikan yang layak bagi setiap orang. Kebijakan-kebijakan ini juga harus memastikan bahwa warga negara memiliki pengetahuan,  persiapan,  dan  persediaan  yang  diperlukan  yang  sesuai  dengan  situasi  dan persyaratan pasar tenaga kerja.[1]
Hak  atas  pendidikan  bukan  hanya  hak  asasi  manusia  yang  otonom  tetapi  juga merupakan  instrumen  fundamental  dan  faktor  penting  untuk  perwujudan  kategori  yang berbeda dari hak asasi manusia karena hak asasi manusia tidak dapat dilanggar, dan realisasi hak yang satu memberdayakan yang lain. Hak atas pendidikan merupakan penggerak untuk memberdayakan  potensi  manusia,  baik  pada  tingkat  individu  maupun  kolektif.  Pendidikan menyadarkan manusia untuk membangun masa depannya sendiri, terlibat dalam perwujudan hak-haknya sendiri, serta hak-hak orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan kehidupan sosial, dan  mengontrol  tindakan  negara  terhadap  dirinya,  termasuk  hak-hak  dan  situasi ketidakadilan yang mungkin muncul di dalamnya.
Konsep pendidikan sama tuanya dengan manusia itu sendiri. Pentingnya pendidikan dalam  membentuk  individu  menuju  pembentukan  kepribadiannya,  dan  sebagai  akibatnya, perkembangan  dan  kemajuan  masyarakat  sosial  yang  lebih  luas  pada  umumnya  telah ditekankan sejak zaman Yunani kuno. Namun, dalam sejarah, pendidikan tidak dilaksanakan untuk kepentingan kemajuan dan pembangunan, tetapi melayani elit yang berkuasa untuk memaksakan  tujuan  politiknya.  Dalam  masyarakat  ilmiah  modern,  pendidikan  merupakan kriteria  penentu  kondisi  sine  qua  non  untuk  status  sosial-ekonomi  dan  pengembangan individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat.
Meskipun  konsep  pendidikan  sudah  cukup  tua,  ia  memperoleh  status  sebagai  hak asasi  manusia,  berabad-abad  kemudian.  Hal  ini  karena  pendidikan  tidak  dapat  dianggap sebagai hak politik klasik yang mendasar, seperti kebebasan berbicara atau berkumpul; itu lebih dianggap sebagai masalah yang lebih sering ditangani dari konteks politik dan mewakili
usaha  yang  bermotivasi politik.  Baru  pada  abad  ke-20  pendidikan diperluas dan menjelma menjadi  hak  sosial  fundamental  dan  kewajiban  negara  terhadap  warga  negaranya  sendiri. Saat ini, diharapkan dari masyarakat yang beradab untuk memberikan hak atas pendidikan kepada  semua  warganya.  Dalam  hal  ini,  tidak  diragukan  lagi  bahwa  keluarga  merupakan bagian  penting  dari  pendidikan;  Namun,  negara  adalah  subjek  yang  mengambil  kewajiban utama untuk menyediakan fasilitas pendidikan sebagai bagian dari dukungan untuk tindakan dan konvensi internasional.
Pendidikan  menjadi  masalah  publik  dan  tanggung  jawab  negara  hanya  setelah munculnya negara sekuler modern. Pendidikan adalah hak asasi manusia sekaligus tanggung jawab.  Pendidikan dasar di  sebagian besar  dunia adalah  wajib, sedangkan  tanggung  jawab untuk  menjamin  hak  khusus  ini  adalah  milik  negara.  Pendidikan  menengah  di  beberapa negara  adalah  wajib  dan  di  beberapa  negara  lain  tersedia  dan  dapat  dicapai  untuk  semua orang. Pendidikan tinggi di beberapa negara dianggap sebagai barang publik dan di beberapa negara  lain  sebagai  barang  pribadi.  Namun,  terkait  dengan  pendidikan  tinggi  selalu  ada perdebatan  apakah  itu  harus  dianggap  sebagai  hak  asasi  manusia  atau  tidak.  Beberapa sarjana mengaitkannya dengan kemampuan individu dan yang lain dengan kondisi ekonomi untuk dididik. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin pendidikan tinggi berdasarkan prestasi pribadi. Di Uni Eropa, pendidikan tinggi dianggap sebagai tanggung jawab negara dan barang publik.
Jika kita mencari argumen yang meyakinkan yang akan membuktikan bahwa “Hak atas pendidikan” adalah hal paling mendasar dalam HAM, maka kita harus mempertimbangkan beberapa fakta. Selain itu, berikut adalah membuat daftar beberapa fakta yang membuktikan bahwa pendidikan diperlukan bagi masyarakat:
1. Pendidikan  diperlukan  bagi  masyarakat  karena  memberikan  rasa  aman.  Melalui pendidikan  dan  pembelajaran  tentang  hak  asasi  manusia,  kita  dapat  mencegah  atau mengatur  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  konflik  bersenjata,  dan  kita  juga  dapat memfasilitasi rekonstruksi sosial setelah berakhirnya konflik tersebut.
2. Sumber daya manusia terdidik berarti menjadi sumber potensi pemberdayaan ekonomi. Penelitian ilmiah terbaru membuktikan bahwa pendidikan massal merupakan salah satu faktor terpenting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendidikan membekali
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
manusia  dengan  kemampuan  dan  keterampilan,  yang  membuatnya  lebih  produktif dalam melakukan aktivitas sehari-hari.[2]
3. Kemampuan  membaca  dan  memperoleh  pengetahuan  dan  keterampilan  baru  sangat penting untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.
4. Terdidik berarti mampu memanfaatkan pelayanan publik secara luas dan sadar.
Kebutuhan  akan  pendidikan  lebih  dari  yang  diperlukan.  Nelson  Mandela  dan penduduk internasional lainnya telah mengakuinya bahwa “pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat di gunakan untuk mengubah dunia.” Tidak lagi tersirat bahwa setiap orang membutuhkan pendidikan. Tanpa pendidikan, setidaknya pendidikan dasar, sulit bagi orang untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  era  globalisasi  dan  meraih  peluang  yang  disediakan olehnya. Indonesia  tidak  terkecuali.  sejak  awal  negara  baru  merdeka  bernama  Republik Indonesia  berdiri  setelah  Proklamasi  Kemerdekaan  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  para pendiri Negara menyadari  sepenuhnya  akan  pentingnya hak  atas pendidikan.  Inilah  alasan mereka memasukkan hak atas pendidikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.  selama  lebih  dari  enam  dekade  Indonesia  telah  berjuang  untuk  menyediakan layanan  pendidikan  bagi  warganya.  ada  kemajuan  yang  signifikan  saat  ini  dibandingkan dengan enam dekade lalu. Namun, Indonesia masih menghadapi kesulitan untuk memberikan layanan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia.
Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah pencatuman persyaratan yang dirasa  mendiskriminasi  calon  mahasiswa.  Persyaratan  itu  adalah  harus  berpenampilan menarik  jika  ingin  diterima  kuliah  untuk  beberapa  jurusan.  Contohnya  adalah  penampilan yang  menarik  merupakan  satu-satunya  kriteria  terpenting  untuk  masuk  ke Fakultas  Vokasi UB.  Ketua  Departemen  Bisnis  dan  Perhotelan  San  Rudiyanto  menyatakan  bahwa  ada hubungan  kerja  sama  dengan  Dunia  Usaha  dan  Dunia  Indusri  (DUDI),  khususnya  dengan institusi  perbankan  yang  membutuhkan  kualifikasi  gelar  master  yang  sesuai  dengan kebutuhan industri. Menurut San, calon mahasiswa perbankan tidak hanya berpenampilan menarik, tetapi juga cerdas. Hal ini dibuktikan dengan nilai kelulusan dari rapor mahasiswa magister Vokasi UB, atau nilai kelulusan dari ujian akhir. San mengklarifikasi bahwa Fakultas Vokasi adalah institusi pendidikan tinggi papan atas yang mendukung persyaratan link-and- match DUDI. Keluaran lulusan vokasi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mampu bekerja di sektor industri.[3]
Tentunya  persyaratan  ini  dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk  diskriminasi  dalam bidang  Pendidikan  karena  bagi  mahasiswa  yang  tidak  memiliki  penampilan  menarik,  tidak akan bisa lolos tes untuk masuk jurusan kuliah yang diinginkan. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak terhadap akses Pendidikan. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dalam  penelitian  ini  penulis  merumuskan  masalah: Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  calon  mahasiswa  yang  mendapat  perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 12 dan Pasal 60 Undang-Indang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  Kamus  Oxford,  penelitian  merupakan  proses  untuk  menemukan pengetahuan  baru  atau  untuk  menyempurnakan  pengetahuan  yang  sudah  ada  melalui penyelidikan, eksperimen, dan observasi. Penelitian dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk membangun pengetahuan. Penelitian dapat dilakukan melalui berbagai cara. Beberapa contoh meliputi studi literatur, wawancara, observasi, eksperimen, dan survei. Penelitian juga dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  kombinasi  beberapa  metode..  Tujuan  penelitian Soerjono Soekanto adalah  untuk  mengumpulkan  informasi  yang  akurat dan  menguji  teori- teori sosial yang telah ada. Tujuan ini juga memungkinkan para peneliti untuk menemukan pengetahuan  baru  yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat. Tujuan  lain  adalah  untuk  mengembangkan  teori  dan  konsep-konsep  baru  yang  dapat membantu dalam penelitian di masa depan. Selain itu, penelitian menurut Soerjono Soekanto juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan ketrampilan profesional para peneliti [4]. Pembaca harus memahami apa yang tertuang dalam suatu pasal hukum tertentu. Kemudian obyek penelitian hukum adalah masalah hukum. Fakta yang terjadi di masyarakat yang  tidak  sesuai  dengan  hukum,  merupakan  masalah  hukum.  "Lebih  lanjut,  penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep hukum sebagai resep dalam  memecahkan  masalah  hukum.” [4]  Ada  beberapa  jenis  penelitian  hukum  sebagai berikut,  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  sociolegal.  Penelitian  hukum  normatif biasanya  dikenal  dengan  penelitian  tentang  dokumen,  menggunakan  metode  kuantitatif untuk analisis data dan menggunakan data time-series sebagai bagian penyusunnya, seperti
aturan  penyelesaian  sengketa,  persyaratan  pengadilan,  buku,  teori  hukum,  dan  disertasi doktoral[5].
Adapun  penelitian  ini  termasuk  penelitian  normatif.  Jenis  analisis  hukum  yang menggunakan  hukum  normatif  disebut  "penelitian  hukum  normatif”,  dan  menggunakan metode deduktif untuk menganalisis norma hukum yang berlaku. Ini melibatkan interpretasi aturan  hukum  dan  komentar  yang  terkait  dengan  mereka.  Penelitian  hukum  normatif biasanya menggunakan teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan peraturan, untuk menyimpulkan  hasil.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  konvensi  dan  praktik  hukum  yang berlaku untuk membuat kesimpulan. Penelitian hukum normatif berfokus pada menentukan implikasi hukum dari peraturan hukum yang ada, dan membuat prediksi tentang apa yang akan  terjadi  dalam  situasi  tertentu.  Peneliti  menggunakan  kaedah  logika  hukum  untuk menganalisis  dan  menyimpulkan  implikasi  hukum  dari  aturan  yang  ada.  Metode “Pengumpulan  Data”  memerlukan  penelitian  kepustakaan  melalui  pemanfaatan  database yang telah ada dan telah ditulis oleh orang lain, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel surat kabar, dan artikel online khusus yang berkaitan dengan hukum Indonesia tentang hak asasi manusia dan  pendidikan.  Pendekatan  metode  penelitian  dalam  dalam  penelitian  ini  merupakan pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada penerapan pengaturan hukum HAM di Indonesia  terkait  perlindungan  hukum  bagi  calon  mahasiswa  yang  mendapat  perlakuan diskriminatif.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  data  yang  berasal  dari  data  primer, sekunder, dan tersier. Sumber data penelitian ini terdiri dari:
1) Bahan Hukum Primer terdiri dari UU HAM.
2) Bahan  Hukum  Sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  diterbitkan  oleh  pengamat, peneliti,  dan  ahli  hukum,  termasuk  buku,  catatan,  dan  laporan  yang  merupakan komentar atau interpretasi terhadap bahan hukum primer.
3) Bahan  Hukum  Tersier  adalah bahan  hukum  yang dibuat  berdasarkan  bahan  hukum primer dan sekunder. Berbagai jenis bahan hukum tersier ini dapat berupa panduan, ensiklopedia,  kamus,  dan  lain-lain.  Jenis  bahan  hukum  tersier  ini  berguna  untuk membantu membuat keputusan hukum dan memberikan penjelasan dan interpretasi dari bahan hukum primer dan sekunder.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Metode  analisis  ini  menggunakan  analisis  data  kepustakaan.  Metode  penelitian kepustakaan menggunakan seperangkat literatur untuk mengumpulkan informasi. Sumber- sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel, majalah, koran, makalah, dan lain-lain. Metode  ini  memungkinkan  peneliti  mengumpulkan  informasi  tanpa  menghabiskan  banyak waktu dan biaya. Penelitian kepustakaan biasanya dimulai dengan mencari informasi tentang subjek  yang dibahas,  melalui buku,  jurnal,  artikel,  dan sebagainya.  Setelah  mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, peneliti kemudian dapat menilai informasi yang dikumpulkan dan menyimpulkan hasilnya. Selain itu, metode penelitian kepustakaan juga dapat digunakan untuk  memvalidasi  informasi  yang  telah  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan  observasi. Metode ini  memungkinkan peneliti  untuk  memastikan bahwa  informasi  yang  dikumpulkan dari  sumber-sumber  tertulis  benar  dan  akurat,  yang  bertujuan  untuk  menganalisis  hukum yang  berlaku  terhadap  penegakan  hukum  HAM  yang  berkiatan  dengan  diskriminasi  dalam bidang Pendidikan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Perlindungan Hukum Bagi Calon Mahasiswa Yang Mendapat Perlakuan Diskriminatif Sesuai Pasal 12 Dan Pasal 60 Undang-Indang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Tidak ada lagi perbedaan pendapat bahwa integritas akademik adalah nilai universal. Hal  ini  dapat  ditemukan  dalam  berbagai  instrumen  HAM  internasional,  baik  yang  terfokus pada  deklarasi  atau  perjanjian.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  internasional  dilakukan untuk  menegakkan  integritas  pendidikan.  Pertama  dan  terpenting,  hak  atas  pendidikan dinyatakan  ilegal  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (UDHR)  1948.  Ini  adalah dokumen internasional terpenting yang berkaitan dengan hak asasi manusia setelah Kovenan Internasional  tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  (ICESCR)  tahun  1966  dan  Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCpR) tahun  1966, yang sering disebut sebagai internasional tagihan hak. Pasal 26 UDHR menyatakan bahwa:
1. Setiap  orang  memiliki  hak  terhadap  pendidikan.  Diperlukan  pendidikan  gratis, secara  kasar  pada  sumbu  horizontal  dan  vertikal.  Pendidikan  dasar  harus diutamakan.  Pendidikan  teknis  dan  profesional  harus  tersedia  setiap  saat,  dan setiap  orang  harus  memiliki  akses  yang  sama  ke  pendidikan  tinggi  berdasarkan kinerjanya.
2. Pendidikan harus diprioritaskan untuk pengembangan manusia yang benar-benar pribadi serta untuk memperkuat penghormatan terhadap martabat manusia serta HAM-nya.  Ini  akan  memperkuat  pemahaman,  toleransi,  dan  hubungan  antara semua bangsa, semua ras, atau semua kelompok agama, dan akan memperkuat PBB untuk menuju perdamaian dunia.
Setiap orang diberi hak Asasi Manusia (HAM), yang berfungsi sebagai panduan untuk kebebasan, keadilan, dan kedamaian global. Pendidikan merupakan bagian penting dari HAM dan berfungsi untuk memberikan hak untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi warga negara yang menghormati HAM. Pendidikan dapat membantu menyebarkan pelajaran HAM kepada  generasi  mendatang.  Pendidikan  menyediakan  informasi  penting  yang  membantu orang memahami kewajiban dan hak mereka sebagai warga negara. Pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dapat membantu meningkatkan penghormatan  terhadap  HAM  dengan  meningkatkan  kesadaran  dan  kesadaran  hak  asasi manusia  di  antara  siswa.  Pendidikan  dapat  membantu  membentuk  karakter  dan  nilai-nilai yang menghormati HAM. Pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak  dasar  yang  dijamin  oleh  konstitusi  dan  undang-undang.  Pendidikan  juga  penting dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  hak-hak  lain  yang  dijamin  oleh  HAM.  Pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dengan mempromosikan hak-hak sosial dan ekonomi yang dijamin oleh HAM seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup dalam  keamanan  dan  hak  untuk  menikmati  kebebasan.  Pendidikan  juga  dapat  membantu meningkatkan  kualitas  hidup  dengan  meningkatkan  kesadaran  tentang  hak-hak  lain  yang dijamin  oleh  HAM  seperti hak  untuk  menerima  kerja  yang  menguntungkan  dan kewajiban untuk  memanfaatkan  layanan  kesehatan  yang  menguntungkan.  Pendidikan  juga  penting dalam mempromosikan perubahan sosial yang mempromosikan keadilan dan hak-hak yang dijamin  oleh  HAM.  Pendidikan  dapat  membantu  mendorong  partisipasi  politik  yang menghormati HAM. Pendidikan juga dapat membantu mempromosikan kesetaraan gender, membantu mencegah diskriminasi, dan membantu mengurangi ketidakadilan sosial. Dalam kesimpulan,  pendidikan  memiliki  peran  penting  dalam  mempromosikan  HAM.  Pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dasar yang dijamin oleh HAM, membantu  meningkatkan  kualitas  hidup,  dan  mempromosikan  perubahan  sosial  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
mempromosikan keadilan dan hak-hak yang dijamin oleh HAM. Pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk menyebarkan pelajaran HAM dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati di seluruh dunia.
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pengaturan standar yang dimiliki setiap orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Salah satu hak asasi manusia yang paling  penting  adalah  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan.  Pendidikan  adalah  hak  asasi manusia  karena  memberikan  akses  untuk  mempelajari  dan  memahami  berbagai  hal, mengembangkan potensi dan kemampuan, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas  hidup.  Pendidikan  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  secara  signifikan. Dengan  pendidikan,  seseorang  dapat  memperoleh  pengetahuan  dan  keterampilan  yang dibutuhkan  untuk  menikmati  kesejahteraan  yang  lebih  baik  dan  mencapai  tujuan-tujuan hidupnya. Pendidikan juga membantu orang untuk memahami dan menghargai budaya lain, membangun  kemampuan  untuk  menyelesaikan  masalah,  dan  meningkatkan  kesadaran tentang  hak  asasi  manusia.  Pendidikan  juga  memberikan  wawasan  tentang  dunia  dan memberikan kemampuan untuk menilai informasi yang akurat dan berpikir kritis. Pendidikan membuka jalan bagi akses kepada informasi, teknologi, dan sumber daya yang penting untuk meningkatkan  kualitas  hidup.  Pendidikan  juga  dapat  membantu  mereka  yang  ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam hal yang memiliki nilai ekonomi. Sebagai hak asasi manusia,  semua orang  tanpa diskriminasi  harus  memiliki  akses  ke pendidikan.  Pemerintah harus menjamin bahwa semua anak-anak memiliki akses ke pendidikan yang menyediakan keterampilan yang berguna untuk masa depan mereka. Pemerintah juga harus menyediakan akses  ke  pendidikan  gratis  di  tingkat  dasar  dan  menjamin  bahwa  semua  anak-anak  diberi kesempatan untuk meningkatkan pendidikan mereka. Hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan  adalah  sangat  penting  untuk  kemajuan  manusia.  Pendidikan  memungkinkan orang untuk mengembangkan potensi mereka dan membangun jaringan sosial yang kuat. Ini memungkinkan orang untuk mengakses berbagai informasi yang penting dan mendapatkan keterampilan  yang  diperlukan  untuk  menikmati  kesejahteraan  yang  lebih  baik.  Dengan demikian, pendidikan harus dianggap sebagai hak asasi manusia untuk mencapai kemajuan manusia.
Hak atas pendidikan juga dimasukkan ke dalam beberapa instrumen hak asasi manusia internasional.[6]  Indonesia  telah  meratifikasi  instrumen  HAM  internasional  di  atas.  ICESCR
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
diratifikasi  pada  tanggal  30  September  2005.Pada  tanggal  25  Mei  1999,  Konvensi Internasional  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Ras  diratifikasi.  CEdAW diratifikasi pada 13 September 1984. CRC juga diratifikasi pada 28 Oktober 1998. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran juga diratifikasi pada 12 April 2012. Indonesia juga telah meratifikasi CRPd pada 18 Oktober 2011. dan UNDRIp pada 13 September 2007. Seluruh instrumen HAM internasional di atas menegaskan pentingnya hak  atas  pendidikan.  Mungkin  ada  yang bertanya  mengapa hak  atas pendidikan  itu sangat penting.
Pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi. Pendidikan  merupakan  suatu  usaha  yang  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  masyarakat, termasuk pemerintah, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta membantu individu untuk mengembangkan potensi dan mengubah perilaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  Pendidikan  dapat  digambarkan  sebagai  sebuah  lorong  yang  dibangun  untuk mengarahkan  masyarakat  kepada  kemajuan  dan  kemandirian.  Pendidikan  membantu masyarakat  untuk  mengerti  dan  mengakses  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memahami dunia  di  sekitarnya.  Pendidikan  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan untuk  mencapai  tujuan  hidup  yang  diinginkan.  Pendidikan  membantu  masyarakat  untuk berkembang secara intelektual, sosial, dan emosional. Pendidikan juga merupakan alat yang penting  untuk  mendorong  perubahan  sosial,  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  dan membangun kemampuan untuk mengejar tujuan yang ditetapkan.
Hanya  sehari  setelah  Proklamasi  Kemerdekaan  diumumkan  pada  17  Agustus  1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menjamin hak  atas  Pendidikan,  yang  disahkan  oleh  para  pemimpin  nasional.  Mereka  paham  bahwa “pendidikan akan menjadi sarana strategi untuk memastikan bahwa bangsa Indonesia yang baru merdeka modern, demokratis, sejahtera, dan berwawasan keadilan sosial berdasarkan falsafah  negara  Pancasila”  sebagaimana  mereka  mencanangkan  Undang -Undang  Dasar Negara Kesat Prinsip “mencerdaskan kehidupan rakyat” dari UUD UUD 1945 merupakan jenis pendidikan yang harus dimajukan.[7] Tujuan utama bangsa ini adalah untuk mencapai cita- cita tersebut di atas. Selain itu, diseb utkan dalam Pasal 31 UUD bahwa “setiap warga negara memikul tanggung jawab pendidikan”. Selain itu, Pasal 60 Undang -Undang No. 39 Tahun 1999
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
tentang  Hak  Asasi  Manusia  telah  menyebutkan  bahwa  “setiap  anak  mempunyai  tanggung jawab  untuk  menempuh  pendidikan  dan  bersekolah  sesuai  dengan  kualifikasi,  bakat,  dan kemampuan  intelektualnya.  Akhirnya  Indonesia  berhasil  memperbarui  UUD  delapan  kali, termasuk  kurikulum  pendidikan dari  tahun  1999  sampai  dengan  tahun  2002.  Sebagai hasil dari  Amandemen  Keempat  UUD  tahun  2002,  telah  diterbitkan  Pasal  31  baru  tentang pendidikan.  Dinyatakan  antara  lain  bahwa  "setiap  warga  negara  harus  melaksanakan kewajiban  dasarnya,  dan  pemerintah  harus  menegakkannya",  "pemerintah  harus menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional", dan "setiap negara harus meningkatkan anggaran pendidikannya dengan 20% APBN dan APBD dalam rangka memenuhinya.
Dari  sedikit  negara  konstitusinya  mewajibkan  pemerintah  untuk  menjalankan  satu sistem  pendidikan  nasional  dan  mengalokasikan  setidaknya  20  persen  anggaran  nasional untuk Pendidikan, Indonesia termasuk didalamnya.[8] Menarik untuk dicatat bahwa sebagian besar negara, bahkan negara maju sekalipun, tidak menyebutkan secara eksplisit persentase minimal anggaran pendidikan dalam konstitusi mereka. Jaminan konstitusional semacam itu hanya  ditemukan  di  beberapa  negara,  seperti  Brasil  dan  Taiwan.  Meskipun  hak  atas Pendidikan telah dijamin sedemikian rupa  melalui berbagai instrument hukum, akan tetapi pelaksanaan  Pendidikan  di  Indonesia  masih  sarat  akan  berbagai  hambatan.  Salah  satu hambatan yang harus diselesaikan adalah terkait diskriminasi. Bentuk diskriminasi yang paling sering  ditemui  yaitu  terkait  persyaratan  kuliah  di  jurusan  tertentu.  Seperti  di  jurusan perbankan,  kebanyakan  mencantumkan  syarat  berpenampilan  menarik  bagi  calon mahasiswa.  Otomatis,  calon  mahasiswa  lainnya  yang  tidak  memiliki  persayaratan  tersebut tidak  dapat  mendaftar.  Hal  ini  lah  yang  kemudian  disebut  sebagai  diskriminasi  dan pembatasan hak atas Pendidikan.
Fenomena  ini  dipengaruhi  oleh  banyak  masyarakat  percaya  bahwa  orang  yang menarik mendapatkan keuntungan dalam banyak situasi.[9] Orang yang menarik secara fisik dianggap  memiliki  keunggulan  dalam  berbagai  tahap  kehidupan,  salah  satunya  di  pasar tenaga kerja. Menurut Biddle dan Ha mermesh (1998), wanita yang menarik memiliki “ beauty premium ” dimana mereka cenderung mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada rekan mereka yang polos. Orang yang menarik mengalami keuntungan di pasar tenaga kerja, seperti dipekerjakan lebih cepat, mendapat promosi lebih cepat, bekerja di posisi peringkat yang lebih tinggi, dan keuntungan lainnya, karena orang mengasosiasikan daya tarik dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
kecerdasan, keterampilan sosial, dan Kesehatan. Orang yang menarik diharapkan membawa lebih  banyak  uang  ke  perusahaan  dan  karenanya  menjadi  karyawan  yang  lebih  berharga. Merekrut  karyawan  yang  berpenampilan  menarik dipandang  sebagai  praktik  bisnis  yang efektif dalam industri jasa.[10]
Permasalahan yang ditemui dalam pencatuman syarat berpenampilan menarik untuk mendapat  akses  Pendidikan  adalah  persyaratan  ini  dinilai  diskriminatifMeskipun  berbagai undang-undang  telah  dibuat  di  Indonesia  untuk  mempromosikan  perilaku  diskriminatif  di semua  kelompok  masyarakat,  undang-undang  tersebut  belum  terbukti  efektif.  Praktik diskriminasi  cukup  umum  terjadi  di  seluruh  dunia,  tidak  hanya  di  Indonesia.  Pada  Pasal  1 angka  3  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  menyebutkan bahwa : “diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik,  kelompok,  golongan,  status  sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa, keyakinan politik  yang  beakibat  pengurangan,  penyimpangan  atau  penghapusan  pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. [11]
Dalam  populasi  umum,  penampilan  menarik  adalah  pembeda  dalam  kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kelompok adalah sekelompok orang yang memiliki  lingkaran  teman  bersama  atau  ikatan  pribadi  yang  dekat.  Syarat  berpenampilan menarik  disebut  juga  good  looking.  Dalam  hal  memasuki  bidang  pendidikan,  pernyataan tersebut  di  atas  mendapat  tanggapan  negatif  dari  angkatan  kerja.  Ketidakstabilan  dengan fitur yang menarik atau ketampanan sering disebut sebagai kualitas sekunder. Mungkin juga ditunjukkan  dengan  kata  “ look ”  dalam  bahasa  Indonesia,  dimana  “ good  looking ”  diartikan sebagai suatu kualitas yang ditunjukkan melalui promosi diri yang agresif. Istilah "keindahan" tidak mengacu pada "keindahan" yang diterapkan pada objek, tempat, atau orang tertentu; melainkan  mengacu  pada  "keindahan"  yang  diterapkan  pada  seseorang  karena  mereka menarik atau memiliki ciri fisik yang menarik. Pernyataan di atas dapat diterjemahkan sebagai "perawatan diri yang sangat baik". Good looking adalah salah satu bentuk ekspresi yang dapat digunakan untuk menggambarkan seseorang dari berbagai sudut, seperti dari penampilannya atau wajahnya.[12]
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Persyaratan berpenampilan menarik dalam bidang akses terhadap Pendidikan tentu saja merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya persyaratan berpenampilan menarik yang hanya diberlakukan pada siswa saja. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak adil dan  tidak  seimbang  antara  siswa  dan  guru.  Siswa  harus  mengikuti  aturan  berpenampilan menarik, sementara guru tidak. Ini sangat tidak adil dan bisa menimbulkan rasa tidak puas bagi siswa.  Hal  ini  juga dapat  menimbulkan rasa  rendah  diri  dan  bahkan stereotip  tentang bagaimana orang harus berpenampilan. Di dalam UU HAM telah dijelaskan, tepatnya pada Pasal 12 dan Pasal 60 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:
Pasal  12:  “Setiap orang  berhak  atas  perlindungan  bagi  pengembangan  pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar  menjadi  manusia  yang  beriman,  bertaqwa,  bertanggung  jawab,  berakhlak  mulia, bahagia, dan sejahtera sesua i dengan hak asasi manusia.”
Pasal  60  (1):  “Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan  tingkat kecerdasannya.”
Dari  kedua  pasal  tersebut  telah  jelas  memuat  ketentuan  bawasannya  setiap  anak harus mendapat Pendidikan. Maka adanya persyaratan yang tidak adil akan membatasi anak terhadap akses Pendidikan yang diinginkan. Frasa berpenampilan menarik membatasi calon mahasiswa  yang  tidak  memiliki  kelebihan  atas  hal  itu.  Pencantuman  syarat  penampilan menarik merupakan salah satu bentuk prasangka social. Prasangka sosial sangat berpengaruh terhadap  perilaku  diskriminatif  yang  dialami  oleh  individu  yang  memiliki  keistimewaan penampilan.[13] Prasangka sosial sebagai kecenderungan dasar penyakit masyarakat kurang menguntungkan sebagian orang atau beberapa kelompok tertentu. Dimana artinya anggota kelompok  yang  terkena  prasangka  akan  lebih  dipandang  dengan  sikap  merendahkan  dan curiga, perasaan tidak senang, ketidakpercayaan atau permusuhan yang mendalam, bukan hanya karena orang yang dicurigai memiliki sifat individu yang kurang baik, tetapi terutama karena itu orang adalah salah satu anggota kelompok yang menjadi sasaran prasangka.[14] Hal  ini  mengakibatkan  tindakan  diskriminatif  yang  mencakup  setiap  perilaku,  berdasarkan perbandingan  yang  dibuat  berdasarkan  klasifikasi  sic  atau  masyarakat,  tanpa  dikaitkan dengan kapasitas individu.[15] Akan tetapi, perlindungan hukum bagi calon mahasiswa terkait
diskriminasi  ini  belum  ada.  Karena  membatasai  kebebasan  dan  kesempatan  yang  saman, undang-undang harus mengatur terkait larangan diskriminasi atas dasar penampilan.

## KESIMPULAN
Tidak ada lagi perbedaan pendapat bahwa integritas akademik adalah nilai universal. Hal  ini  dapat  ditemukan  dalam  berbagai  instrumen  HAM  internasional,  baik  yang  terfokus pada  deklarasi  atau  perjanjian.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  internasional  dilakukan untuk  menegakkan  integritas  pendidikan.  Permasalahan  yang  ditemui  dalam  pencatuman syarat  berpenampilan  menarik  untuk  mendapat  akses  Pendidikan  adalah  persyaratan  ini dinilai  diskriminatif.  Hak  atas  Pendidikan  sendiri  juga  telah  dijamin  oleh  negara  Indonesia. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang konstitusinya mewajibkan pemerintah untuk  menjalankan  satu  sistem  pendidikan  nasional  dan  mengalokasikan  setidaknya  20 persen  anggaran  nasional  untuk  Pendidikan.  Meskipun  hak  atas  Pendidikan  telah  dijamin sedemikian rupa melalui berbagai instrument hukum, akan tetapi pelaksanaan Pendidikan di Indonesia masih sarat akan berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang harus diselesaikan adalah  terkait  diskriminasi.  Bentuk  diskriminasi  yang  paling  sering  ditemui  yaitu  terkait persyaratan  kuliah  di  jurusan  tertentu.  Seperti  di  jurusan  perbankan,  kebanyakan mencantumkan  syarat  berpenampilan  menarik  bagi  calon  mahasiswa.  Otomatis,  calon mahasiswa lainnya yang tidak memiliki persayaratan tersebut tidak dapat mendaftar. Hal ini lah yang kemudian disebut sebagai diskriminasi dan pembatasan hak atas Pendidikan. Adanya persyaratan yang tidak adil akan membatasi anak terhadap akses Pendidikan yang diinginkan. Frasa  berpenampilan  menarik  membatasi  calon  mahasiswa  yang  tidak  memiliki  kelebihan atas hal itu. Akan tetapi, perlindungan hukum bagi calon mahasiswa terkait diskriminasi ini belum  ada.  Karena  membatasai  kebebasan  dan  kesempatan  yang  saman,  undang-undang harus mengatur terkait larangan diskriminasi atas dasar penampilan.

## DAFTAR PUSTAKA
E. Zendeli, “The right to education as a fundamental human right,” Contemp. Educ. Res. J. , vol. 7, no. 4, pp. 158 – 166, 2017, doi: 10.18844/cerj.v7i4.2718.
L. Hanushek, E. A. & Wossmann, “Universal basic skills: What countries stand to gain,” 2015. https://www.oecd.org/education/universal-basic-skills-9789264234833-en.htm (accessed Nov. 30, 2022).
I.  Kampus,  “Penampilan  Menarik  Jadi  S yarat  Peminatan  Perbankan  Vokasi,  Ini  Penjelasan Universitas  Brawijaya.”  https://kampus.republika.co.id/posts/164902/penampilan - menarik-jadi-syarat-peminatan-perbankan-vokasi-ini-penjelasan-universitas- brawijaya (accessed Nov. 30, 2022).
S. S. & S. Mamuji, Metode Penelitian Normatif . Jakarta: Rajawali, 1995.
C.  F.  G.  S.  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20,cet.1 .  Bandung: Alumni, 1994.
M. Manan, “The Implementation of the Right to Education in Indonesia,” Indones. Law Rev. , vol. 5, no. 1, pp. 51 – 68, 2015, doi: 10.15742/ilrev.v5n1.137.
Nadziroh, Chairiyah, and W. Pratomo, “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Di Indonesia,” Trihayu J. Pendidik. Ke-SD-an , vol. 4, no. 3, pp. 400 – 405, 2018.
S.  C.  Sirait,  “Tanggung  Jawab  Pemerintah Untuk  Memberikan  Pendidikan  Kepada  Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak,” Lega Lata , vol. 2, no. 1, pp. 158 – 182, 2017.
T. P. Octafia and D. Setyonaluri, “Beauty Premium of Working Women in Urban Indonesia,” Makara  Hum.  Behav.  Stud.  Asia ,  vol.  26,  no.  2,  pp.  85 – 94,  2022,  doi: 10.7454/hubs.asia.1060322.
M. Li, Z., Zhang, C., & Laroche, “Is beauty a premium? A study of the physical attractiveness effect in service encounters.,” J. Retail. Consum. Serv. , vol. 50, 2019.
R.  Damayanti, “SYARAT  BERPENAMPILAN  MENARIK  PADA  INFORMASI  LOWONGAN PEKERJAAN SEBAGAI SALAH SATU DISKRIMINASI DALAM DUNIA KERJA,” Novum J. Huk. , pp. 141 – 150, 2021.
M.  Y.  Arafat,  “Pengaruh  Citra  Tubuh  Ideal  dan  Daya  Tarik  Fisik  Terhadap  Kemampuan Interpersonal,” Psikoborneo  J.  Ilm.  Psikol. ,  vol.  6,  no.  4,  pp.  493 – 498,  2018,  doi: 10.30872/psikoborneo.v6i4.4670.
M.  Rasyid,  A.  Barkhia,  M.  Fadhlurohman,  and  A.  Nor,  “Social  Prejudice  and  Discriminatory Behavior  Experienced  in  Individuals  Who  Have  Beauty  Privilege,” Budapest  Int.  Res. Critics Institute-Journal , vol. 4, no. 4, pp. 9241 – 9252, 2021.
A.  Mardiah,  “Pengaruh  Penampilan  Modis  Terhadap  Pengembangan  Karir  Karyawan Perempuan Pada Bank Danamon Cabang Pekanbaru,” Marwah J. Perempuan, Agama dan Jender , vol. 9, no. 2, p. 134, 2010, doi: 10.24014/marwah.v9i2.477. Fatmawati,  “Stigmatisasi  dan  Perilaku  Diskriminatif  pada  Perempuan  Bertato,” J.  Equilib. Pendidik. Sosiol. , vol. 3, no. 1, 2015.