Tanjungpura Law Journal, Vol. 6, Issue 1, January 2022, Page :46-61 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 24 June 2021 | Reviewed: 3 September 2021 | Accepted: 25 Januari 2022

## AKIBAT HUKUM PELIMPAHAN WEWENANG

## PENGELOLAAN KEBIJAKAN IMPOR GARAM DARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA KEM ENTERIAN PERINDUSTRIAN
Guruh Septiaji Ubaidillah 1 , Tjuk Wirawan 2 , Zainuri 3

## Abstract
The  Ministry  of  Maritime Affairs  and  Fisheries  has  the  task  of  carrying  out  government affairs  in  the  marine  and  fisheries  sector  to  assist  the  President  in  administering  state government based on Article 2 of Presidential Regulation Number 63 of 2015 concerning the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Meanwhile, the Ministry of Industry has the task of carrying out government  affairs in  the  industrial sector to assist the President in administering state government as stated in Article 4 of Presidential Regulation Number 107 of 2020 concerning the Ministry of Industry. The legal consequences of the separation of authorities of the two ministries in terms of making salt import policies for the needs and fulfillment of industrial salt as after the ratification of Government Regulation No. 9 of 2018 concerning  Procedures  for  Controlling  Imports  of  Fishery  Commodities  and  Salt Commodities as Raw Materials and Industrial Auxiliary Materials related to the separation of  authority  between  the  Ministry  of  Industry  and  the  Ministry  of  Maritime  Affairs  and Fisheries, which affects the Ministry of Industry itself. According to the theory, the authority should be separated in the law before being separated directly in a government regulation. Because this separation of authority is related to power, the two Ministries have the same position  in  the  act  and  the  difference  is  their  duties  and  functions.  However,  these  two Ministries  have  a  relationship  in  terms  of  the  import  of  fishery  commodities  and  salt commodities used as raw materials and industrial auxiliary materials.

## Keywords: legal consequences; separation of powers; import salt

## Abstrak
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  kelautan  dan  perikanan  untuk  membantu  Presiden  dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Sedangkan Kementerian Perindustrian  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang  terdapat  dalam  Pasal  4  Peraturan  Presiden  Nomor  107  Tahun  2020  tentang Kementerian Perindustrian.Terjadi pertentangan kewenangan atau hak  terkait wewenang Impor garam, ketidak sinkronan peraturan perundang-undangan tersebut terdapat dalam Pasal 37  ayat (3) Undang-Undang Nomor  7 Tahun  2016. Aturan ini  menempatkan KKP sebagai kementrian teknis berwenang memberikan rekomendasi impor garam sedangkan dalam  Pasal  3  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2018  tentang  tata  Cara Pengendalian  Impor  Komoditas  Perikanan  dan  Komoditas  Pergaraman  sebagai  Bahan
1 Magister Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, guruh.ubaidillah.st@gmail.com
2 Magister Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, tjukwirawan@wiraraja.ac.id
3 Magister Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, zainuri@wiraraja.ac.id
Baku dan Bahan Penolong Industri, disebutkan “dalam hal Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas  Pergaraman  digunakan  sebagai  Bahan  Baku  dan  bahan  penolong  Industri, penetapan  Rekomendasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  ini  diserahkan  pelaksanaannya  kepada  menteri  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian”. Akibat hukum dari pemisahan kewenangan dua  kementerian  dalam  hal  pengambilan  kebijakan  impor  garam  untuk  kebutuhan  dan pemenuhan  garam  industri  sebagaimana  setelah  disahkannya  PP  No.  9  Tahun  2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pegaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri terkait pemisahan kewenangan antara Kementerian  Perindustrian  dan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  yakni  berakibat kepada  Kementerian  Perindustrian  itu  sendiri.  Seharusnya  menurut  teori  kewenangan dipisahkan  terlebih  dahulu  di  dalam  undang-Undang  sebelum  langsung  dipisah  dalam Peraturan Pemerintah. Karena pemisahan kewenangan ini berkaitan dengan kekuasaan, antara kedua kementerian ini memiliki kedudukan yang sama dalam undang-undang dan yang membedakan adalah tugas dan fungsinya. Namun kedua  kementerian ini memiliki keterkaitan dalam hal impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong Industri.
Kata Kunci: akibat hukum; pemisahan kewenangan; impor garam

## I.  Pendahuluan
Kondisi  geografis  Indonesia  memperlihatkan  betapa  uniknya  Indonesia dengan  berbagai  kekayaan  alam  yang  dimiliki.  Pulau-pulau  dan  lautan  yang terhampar  luas  menunjukkan  Indonesia  sebagai  negara  maritim.  Lahan pertanian  yang  terbentang  subur  mendefinisikan  Indonesia  sebagai  negara agraris. Sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu : “Bumi dan air dan kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”  maka  sudah  menjadi  kewajiban Pemerintah  Indonesia  untuk  melestarikan  dan  mengelolanya  demi kemakmuran dan kemaslahatan rakyat Indonesia. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah bersama kementerian terkait melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kelautan  dan  perikanan untuk  membantu  Presiden  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  negara berdasarkan  Pasal  2  Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2015  tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Kementerian Perindustrian mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang perindustrian  untuk  membantu  Presiden  dalam  menyelenggarakan pemerintahan negara yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian.
Indonesia sebagai negara maritim apabila dibandingkan dengan negara lain yang sangat sedikit luas pulau dan lautnya, seharusnya dalam hal impor
garam tidak terjadi  di Indonesia.  Bahkan  kebijakan  untuk  impor  garam  harus dipikirkan sebaik mungkin jika memang sangat mendesak. Dampak baik dan buruk  khususnya  bagi  petambak  garam  dan  juga  nantinya  akan  berimbas kepada siklus perekonomian nasional. Selain itu dampak lain yang ditimbulkan adalah  tidak  fokus  terhadap  pembangunan  dan  pemberdayaan  petambak garam di Indonesia yang memicu kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah sampai saat ini masih tidak bisa mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik, hal tersebut dapat  dilihat  pada  fenomena  dimana  Pemerintah  Indonesia  masih  banyak melakukan  impor  di  bidang  pangan  demi  memenuhi  kebutuhan  pangan  di dalam  negeri  dan  juga  impor  garam  industri  guna  kebutuhan  garam  industri yang  disinyalir  semakin  besar.  Pada  tahun  2018  demi  memenuhi  kebutuhan garam industri di dalam negeri Pemerintah Indonesia melakukan impor garam.
Pemerintah di dalam mengambil kebijakan garam harus secara bijaksana agar tidak merugikan petambak garam, sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal  12  Ayat  (2)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam  (UU  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan dan  Petambak  Garam)  yaitu  strategi  perlindungan  dilakukan  melalui pengendalian impor komoditas perikanan dan pegaraman. Peraturan tersebut bertujuan  untuk  melindungi  para  petambak  garam  terhadap  kebijakan  impor garam yang dilakukan oleh pemerintah.
Alasan pemerintah memutuskan impor garam industri sebanyak 3,7 juta ton karena kualitas garam di dalam negeri belum cukup memadai untuk dipasok ke  industri  dalam  negeri.  Agar  polemik  tidak  berlarut,  akhirnya  Pemerintah Indonesia (Presiden RI) menyetujui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor dan Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri soal pengalihan rekomendasi untuk mendapatkan izin impor garam industri. PP ini mengatur soal peralihan kewenangan rekomendasi impor garam industri dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Menteri Perindustrian. Dengan begitu,  maka  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  tak  punya  lagi  kewenangan dalam  memberikan  masukan  atau  bahkan  ikut  andil  dalam  mengambil kebijakan impor garam industri.
Terjadi  pertentangan  kewenangan  atau  hak    terkait  wewenang  Impor garam,  ketidak  sinkronan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  terdapat
dalam  Pasal  37  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam  yang  menyatakan  bahwa  “dalam  hal  impor  komoditas  perikanan  dan komoditas pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari menteri”. Aturan ini menempatkan KKP sebagai kementerian teknis berwenang memberikan rekomendasi impor garam sedangkan dalam Pasal 3 Ayat (2) PP Nomor  9  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Pengendalian  Impor  Komoditas Perikanan  dan  Komoditas  Pergaraman  sebagai  Bahan  Baku  dan  Bahan Penolong  Industri,  disebutkan  “dalam  hal  impor  komoditas  perikanan  dan komoditas  Pergaraman digunakan  sebagai  bahan  baku  dan  bahan penolong Industri,  penetapan  rekomendasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  ini  diserahkan  pelaksanaannya  kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian”.
Pemisahan kewenangan dari dua Kementerian ini yang menjadi polemik baru setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata  Cara  Pengendalian  Impor  Komoditas  Perikanan  dan  Komoditas Pegaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri yang kemudian menimbulkan akibat hukum.

## II.  Metode
Penelitan berjenis yuridis normatif adalah tipe penelitian yang digunakan dalam  melakukan  analisis  ilmiah  ini.  Kemudian  pendekatan  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  pertama menggunakan  pendekatatan konseptual  ( conceptual  approach ),  yang  dikatakan  pendekatan  konseptual yakni,  “pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin  yang  berkembang  didalam  ilmu  hukum,  dengan  mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum”. 4 Peneliti akan menggunakan  konsep-konsep  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  akan dikaji.  Pendekatan  penelitian  yang  kedua , pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach ),  yaitu:  “pedekatan  penelitian  yang  dilakukan  dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”. 5
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dimaksudkan  adalah  untuk memperoleh bahan hukum dalam suatu penelitian ilmiah, oleh sebab itu penulis
4 Marzuki Peter Mahmud. 2015. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana. Hal 135-136
5 Ibid. Hal 133
menggunakan studi kepustakaan atau dikatakan juga sebagai library research sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Dalam pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi  menurut  penggolongan  bahan  hukum  dan  menyusun  data  hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis. Selanjutnya analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif  kualitatif,  artinya  penelitian  ini  dideskripsikan  dalam  bentuk penjelasan berupa uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami mengenai isu hukum yang diteliti. Penelitian ini juga dianalisis secara deduktif, yaitu  analis  yang  dilakukan  dari  sebuah  peristiwa  hukum  yang  umum  ke peristiwa hukum yang khusus.
III. Analisis dan Pembahasan
A.  Dasar Pemisahan Kewenangan Kementerian Dalam PP Nomor 9 Tahun 2018
Kewenangan yang dimiliki baik oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  bahwasanya  lembaga  ini  ada  yang mendapatkan  kewenangannya  dari  UU,  dan  ada  pula  yang  mendapatkan kewenangannya  dari  UUD,  misalnya  Komisi  Yudisial,  TNI,  Kepolisian  RI. Sedangkan  lembaga  yang  kewenangannya  bersumber  dari  UU,  misalnya Komnas  HAM,  Komisi  Informasi,  dan  sebagainya.  Berdasarkan  dasar pembentukannya kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut sebanding satu sama lain walaupun kedudukannya tidak lebih tinggi, tetapi keberadaannya disebutkan  secara  eksplisit  dalam  undang-undang,  sehingga  tidak  dapat ditiadakan  atau  dibubarkan  hanya  karena  kebijakan  pembentukan  undang- undang.  Lembaga-lembaga  negara  sebagai  organ  konstitusi  lapis  kedua  itu adalah Menteri Negara, TNI, Kepolisian RI, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum,  Bank  sentral.  Di  samping  itu,  terdapat  pula  organ  konstitusi  yang termasuk kategori lembaga negara yang bersumber kewenangannya berasal dari  regulator  atau  pembentuk  peraturan  di  bawah  undang-undang.  Berbeda dengan  lembaga  negara  yang  pembentukannya  berasal  dari  peraturan  di bawah  UU  contoh  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan (Komnas  Perempuan)  yang  artinya  jika  dibentuk  oleh  Keputusan  Presiden maka Presiden berhak membubarkannya lagi maka presiden berwenang untuk itu.
Kedudukan  pada  setiap  lembaga  pemerintahan  ini  dilihat  berdasarkan pembentukan  kedudukannya,  yakni  UUD  1945  menyebutkan  paling  tidak
delapan  organ  negara  yang  menerima  kewenangan  konstitusional  langsung dari  UUD,  yaitu  DPR,  DPD,  MPR,  BPK,  Presiden  dan  Wakil  Presiden, Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  dan  Komisi  Yudisial.  Selain  itu, terdapat banyak institusi atau organ baik sebelum atau setelah perubahan UUD 1945 yang menjalankan fungsi negara tetapi tidak disebutkan dalam UUD 1945 baik  secara  ekspresif  verbis  maupun  tidak.  Institusi  atau  organ  ini  lahir  atau dibentuk  baik  berdasarkan  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  maupun peraturan  presiden.  Sama  halnya  dengan  Kementerian  Negara  yang meruapakan  lembaga  Negara  yang  dibentuk  bukan  berdasarkan  UUD  atau Konstitusi. Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh  peraturan  perundang-undangan  untuk  melakukan  perbuatan  yang menimbulkan akibat hukum.
Lembaga Negara dapat beradudikatifa dalam ranah legislative, eksekutif maupun yudikatif, ataupun yang bersifat campuran yang memiliki kewenangan tersendiri.  Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  8  tentang  fungsi kementerian  Undang  – Undang Nomor  39 Tahun 2008 Tentang  Kementerian Negara :
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan,  penetapan,  dan  pelaksanaan  kebijakan  di bidangnya;
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan,  penetapan,  dan  pelaksanaan  kebijakan  di bidangnya;
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
d. pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan  supervisi  atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
b. koordinasi  dan  sinkronisasi  pelaksanaan  kebijakan  di bidangnya;
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
Sebagaimana  Pasal  tersebut  di  atas  bahwasanya  Pemisahan kewenangan yang terjadi dengan dilahirkannya  PP No. 9 Tahun 2018 Tentang Tata  Cara  Pengendalian  Impor  Komoditas  Perikanan    Dan  Komoditas Pegaraman  Sebagai  Bahan  Baku  Dan  Bahan  Penolong  Industri  tepatnya  di Pasal  3 Ayat  (2)  justru telah  keluar  dari  apa yang diamanatkan oleh  Pasal  8 tentang fungsi kementerian Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
Menurut Teori  Kewenangan,  bahwasanya  kewenangan  ( autority  gezag ) adalah  apa  yang  disebut  kekuasaan  formal,  kekuasaan  yang  berasal  dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Di  Indonesia  dasar  kewenangan  menurut  asas  legalitas  adalah  merupakan prinsip negara hukum, sehingga semua tindakannya ditentukan dalam undang- undang.  Secara  teoritis  kewenangan  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu, Atribusi ( Attributie ), Delegasi  ( Delegatie ),  dan  Mandat  ( Mandaat ),  seperti  halnya  Kementerian sebagai lembaga Negara yang ada karena amanat Undang – Undang.
Kewenangan yang tidak lagi diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam seharusnya menurut Teori Kewenangan dipisahkan terlebih dahulu di dalam Undang – Undang sebelum langsung dipisah dalam Peraturan Pemerintah. Karena pemisahan kewenangan ini berkaitan dengan kekuasaan dimana  sudah  jelas  antara  kedua  Kementerian  ini  memiliki  kedudukan  yang sama  dalam  Undang  –  Undang  dan  yang  membedakan  adalah  tugas  dan fungsinya. Namun kedua Kementerian ini memiliki keterkaitan dalam hal Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman digunakan sebagai Bahan Baku dan bahan penolong Industri.
Menelisik  pada  hakikat  dibentuknya  suatu  peraturan  perundang  – undangan  sebagai  landasan  filosofis  tidak  dapat  dipisahkan  dari  landasan dasar yakni konstitusi negara Indonesia UUD 1945. Lahirrnya PP No. 9 Tahun 2018  Tentang  Tata  Cara  Pengendalian  Impor  Komoditas  Perikanan    Dan Komoditas  Pegaraman  Sebagai  Bahan  Baku  Dan  Bahan  Penolong  Industri yang telah dituliskan dalam konsideran PP No. 9 Tahun 2018 yang justru tidak mengandung  unsur  filosofis,  dimana  makna  filosofis  diartikan  sebagai
pertimbangan  atau  alasan  yang  menggambarkan  bahwa  peraturan  yang dibentuk  mempertimbangkan  pandangan  hidup,  kesadaran,  dan  cita  hukum yang  meliputi  suasana  kebatinan  serta  falsafah  bangsa  Indonesia  yang bersumber  dari  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dasar  pertimbangan  yang  melatar  belakangi  terbentuknya  PP  No.  9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan  Dan Komoditas  Pegaraman  Sebagai  Bahan  Baku  Dan  Bahan  Penolong  Industri menujukkan  tidak  adanya  kesesuaian  antara  apa  yang  diamanatkan  dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan harus berisikan materi muatan yang dalam  membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan  berdasarkan  pada  asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan yang baik, yang meliputi kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
Dasar pertimbangan hukum yang termuat dalam  PP No. 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan  Dan Komoditas Pegaraman  Sebagai  Bahan  Baku  Dan  Bahan  Penolong  Industri  juga  tidak sesuai dengan amanat Pasal Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  karena  muatan  dalam  Pasal  37  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam  :  “Dalam  hal  impor komoditas  perikanan  dan  komoditas  pergaraman,  menteri  terkait  harus mendapatkan rekomendasi dari menteri”.
Ketentuan  tersebut  dijadikan  dasar  pertimbangan  hukum  yang  justru isinya  bertentangan  dengan muatan  dalam  Pasal  3 Ayat  (2)  PP  No.  9 Tahun 2018  Tentang  Tata  Cara  Pengendalian  Impor  Komoditas  Perikanan    Dan Komoditas  Pegaraman  Sebagai  Bahan  Baku  Dan  Bahan  Penolong Industri  : “Dalam hal Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman digunakan sebagai  Bahan  Baku  dan  bahan  penolong Industri,  penetapan  Rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah ini diserahkan pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian”.
Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana  yang  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019,  jenis  dan  hierarki peraturan  perundang-undangan  haruslah  berurutan  dimulai  dari  yang  paling dasar (general) hingga pada tataran paling kompleks (spesifik). Seperti halnya undang-undang  dengan  peraturan  pemerintah  dimana  peraturan  pemerintah memiliki kedudukan dalam hirarki peraturan perundang–undangan lebih rendah daripada  undang-undang.  Sehingga  dalam  pembentukan  Peraturan Pemerintah harus sinkron dengan Peraturan diatasnya yakni  undang-undang yang berkaitan dan sejenis.
Perumusan PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas  Perikanan  dan  Komoditas  Pegaraman  Sebagai  Bahan  Baku  dan Bahan  Penolong  Industri  tentunya  tidak  terlepas  dari  peraturan  terkait  yang dapat  dilihat  dalam  bagian  “mengingat”  pada  suatu  peraturan  perundang- undangan, dan juga pada bagain konsideran. Bagian yang berisikan peraturan perundang-undangan  di  atasnya  yang  terkait  bukan  disebut  konsiderans melainkan  dasar  hukum.  Yang  dimaksud  dengan  konsiderans  dalam  suatu peraturan perundang-undangan adalah pada bagian “menimbang” yang berisi pertimbangan  aspek  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis  dibuatnya  peraturan tersebut.
Namun yang menjadi temuan penulis adalah adanya insinkronisasi antara Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dengan Pasal 3 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan  Dan Komoditas Pegaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri. Pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 memberikan kewenangan penuh terhadap Kementerian terkait dalam hal impor komoditas  perikanan  dan  komoditas  pergaraman  yakni  Kementerian Perindustrian  dan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  Kemudian  dalam muatan Pasal 3 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 2018 kewenangan tersebut tidak lagi diberikan kepada Kementerian lain kecuali Kementerian Perindustrian.
Kewenangan yang dimiliki baik oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  bahwasanya  lembaga  ini  ada  yang
mendapatkan  kewenangannya  dari  UU,  dan  ada  pula  yang  mendapatkan kewenangannya  dari  UUD,  misalnya  Komisi  Yudisial,  TNI,  Kepolisian  RI. Sedangkan  lembaga  yang  kewenangannya  bersumber  dari  UU,  misalnya Komnas  HAM,  Komisi  Informasi,  dan  sebagainya.  Berdasarkan  dasar pembentukannya kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut sebanding satu sama lain walaupun kedudukannya tidak lebih tinggi, tetapi keberadaannya disebutkan  secara  eksplisit  dalam  undang-undang,  sehingga  tidak  dapat ditiadakan  atau  dibubarkan  hanya  karena  kebijakan  pembentukan  undang- undang.  Lembaga-lembaga  negara  sebagai  organ  konstitusi  lapis  kedua  itu adalah Menteri Negara, TNI, Kepolisian RI, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum,  Bank  sentral.  Di  samping  itu,  terdapat  pula  organ  konstitusi  yang termasuk kategori lembaga negara yang bersumber kewenangannya berasal dari  regulator  atau  pembentuk  peraturan  di  bawah  undang-undang.  Berbeda dengan  lembaga  negara  yang  pembentukannya  berasal  dari  peraturan  di bawah  UU  contoh  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan (Komnas  Perempuan)  yang  artinya  jika  dibentuk  oleh  Keputusan  Presiden maka Presiden berhak membubarkannya lagi maka presiden berwenang untuk itu.
Dalam  melaksanakan  tugas  untuk  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  perindustrian  untuk  membantu  Presiden  menyelenggarakan pemerintahan  negara,  maka  Kementerian  Perindustrian  menyelenggarakan fungsi : perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya  industri,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  industri,  pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengamanan dan penyelamatan  industri,  peningkatan  dan  penguatan  industri  4.0,  pembinaan jasa  industri,  dan  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  kegiatan  usaha industri dan kegiatan kawasan industri.
Selain  itu,  dalam  menyelenggarakan  fungsi  Kementerian  Perindustrian adalah, pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, pembangunan  sarana  dan  prasarana  industri,  pemberdayaan  industri, pengembangan perwilayahan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, peningkatan  dan  penguatan  industri  4.0,  pembinaan  jasa  industri,  dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan kawasan industri.
Pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan  supervisi  atas  pelaksanaan  urusan Kementerian  Perindustrian  di  daerah,  koordinasi  pelaksanaan  tugas,
pembinaan,  dan  pemberian  dukungan  administrasi  kepada  seluruh  unsur organisasi  di  lingkungan  Kementerian  Perindustrian.  Pengelolaan  barang milik/kekayaan  negara  yang  menjadi  tanggung  jawab  Kementerian Perindustrian, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Pelaksanaan  koordinasi,  perumusan,  penerapan,  pemberlakuan,  dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri, pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri; dan pelaksanaan dukungan  yang  bersifat  substantif  kepada  seluruh  unsur  organisasi  di lingkungan Kementerian Perindustrian.
B. Akibat  Hukum  Pemisahan  Kewenangan  Dua  Kementerian  dalam Kebijakan Impor Garam Industri
Terkait masalah kewenangan kementerian yang berhak melaksanankan impor garam tersebut seharusya setiap kewenangan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu kepada keberwenangan yang sah, tanpa adanya kewenangan yang  sah  setiap  pejabat  atau  badan  tata  usaha  negara  tidak  dapat melaksanakan  suatu  perbuatan  Pemerintah.  Kewenangan  yang  sah merupakan  atribut  bagi  setiap  pejabat  atau  badan  negara.  Secara  teoritis, kewenangan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut diperoleh  melalui  3  (tiga)  cara  yaitu  atribusi,  delegasi  dan  mandat.  Dimana dalam hal ini baik Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Kelautan dan  Perikanan  mendapatkan  kewenangan  tersebut  berdasarkan  pada kewenangan atributif yang sifatnya baru, dan diperoleh dari UUD 1945 atau UU dan  kewenangan  atributif  ini  tidak  dapat  di  delegasikan  artinya  tidak  bisa dialihkan kecuali ditentukan lain.
Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat  terikat,  yang  bersifat  fakultatif  (pilihan)  dan  yang  bersifat  bebas.  Hal tersebut  sangat  berkaitan  dengan  kewenangan  pembuatan  dan  penerbitan keputusan-keputusan ( besluiten ) dan ketetapan-ketetapan ( beschikingen ) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.
Tindakan  menteri  perindustrian  tersebut  secara  hukum  ketatanegaraan dan hukum administrasi terkait impor garam bukan merupakan kewenangannya, memang  PP  No.  9  Tahun  2018  tersebut  memberikan  kewenangan  terhadap Menteri  Perindustrian  terkait  Impor  Garam. Akan  tetapi  dilihat  dari  segi  teori
kewenangan, kewenangan yang dimiliki Kementrian tidak relevan, Karena UU yang lebih tinggi memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Impor garam. Dan juga Menteri Perindustrian tidak menerima delegasi dari Menteri KKP, selain itu menteri KKP tidak merekomendasikan atau mengizinkan kewenangan Impor garam kepada menteri Perindustrian.
Berdasarkan  pada  hal  tersebut  yakni  terkait  tindakan  yang  dilakukan menteri Perindustrian tersebut akan menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum  itu  :  Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, yaitu “Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas  Pergaraman  yang  tidak  sesuai  dengan  tempat  pemasukan,  jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.
6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.
Pemisahan  kewenangan  antara  Kementerian  Perindustrian  dengan Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  nampak  terlihat  tatkala  Pemerintah membentuk  PP  No.  9  Tahun  2018  Tentang  Tata  Cara  Pengendalian  Impor Komoditas Perikanan  Dan Komoditas Pegaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri. Pada prinsipnya sesuai dengan Teori Kewenangan, kewenangan dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Maka oleh sebab itu, dampak yuridis dirasakan dengan telah disahkan Peraturan  Pemerintah  ini.  Dimana  PP  ini  menghendaki  adanya  pemisahan kewenangan,  kewenangan  yang  dimaksud  terletak  pada  posisi  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  yang  tidak  lagi  turut  serta  dalam  pengambilan kebijakan terkait Komoditas Pergaraman digunakan sebagai Bahan Baku dan bahan  penolong  Industri  padahal  dalam  produksi  garam  yang  diambil  dari kegiatan di daerah laut seharusnya tetap ikut dalam pengambilan keputusan. Dimana nantinya masalah pertanggunjawabanpun seharusnya juga dilaporkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Termasuk  dalam  hal  pengambilan  kebijakan  untuk  Impor  Komoditas Perikanan  dan  Komoditas  Pergaraman  digunakan  sebagai  Bahan  Baku  dan bahan  penolong  Industri,  Kementerian  Kelautan,  dan  Perikanan  seharusnya tetap turut serta didalamnya, karena Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman
hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik  produk  kelautan  dan  perikanan,  peningkatan  keberlanjutan  usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan  perikanan.  Kementerian  Kelautan,  dan  Perikanan  mempunyai  tugas menyelenggarakan  urusan  di  bidang  kelautan,  dan  perikanan  dalam pemerintahan  untuk  membantu  Presiden  dalam  menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kelautan, dan Perikanan  menyelenggarakan  fungsi:  perumusan,  penetapan,  dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, dan perikanan pengelolaan barang milik/kekayaan  negara  yang  menjadi  tanggung  jawab  Kementerian  Kelautan, dan  Perikanan  pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  di  lingkungan Kementerian  Kelautan,  dan  Perikanan  pelaksanaan  bimbingan  teknis,  dan supervisi  atas  pelaksanaan  urusan  Kementerian  Kelautan,  dan  Perikanan  di daerah pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
Alhasil, terbitnya PP No. 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan  Dan Komoditas Pegaraman Sebagai Bahan Baku Dan  Bahan  Penolong  Industri  dan  dalam  pengimplementasiannya  justru menimbulkan  polemik  baru  yang  nantinya  berdampak  pada  aspek  hukum. Dampak yuridis yang dimaksud adalah segala akibat yang terjadi dari segala implentasi dari PP No. 9 Tahun 2018 tersebut, dimana hal ini akan berakibat pada fenomena hukum baru.
Tindakan  menteri  perindustrian  tersebut  secara  hukum  ketatanegaraan dan hukum administrasi terkait impor garam bukan merupakan kewenangannya, memang  PP  No.  9  Tahun  2018  tersebut  memberikan  kewenangan  terhadap Menteri  Perindustrian  terkait  Impor  Garam. Akan  tetapi  dilihat  dari  segi  teori kewenangan, kewenangan yang dimiliki Kementrian tidak relevan, Karena UU yang lebih tinggi memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Impor garam. Dan juga Menteri Perindustrian tidak menerima delegasi dari Menteri KKP, selain itu menteri KKP tidak merekomendasikan atau mengizinkan kewenangan Impor garam kepada menteri Perindustrian.
Berdasarkan  pada  hal  tersebut  yakni  terkait  tindakan  yang  dilakukan menteri Perindustrian tersebut akan menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum  itu  :  Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, yaitu “Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan
Komoditas  Pergaraman  yang  tidak  sesuai  dengan  tempat  pemasukan,  jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.
Sehingga  secara  ekspilisit  antara  undang-undang  dan  peraturan pemmerintah (PP) apabila bertentangan maka yang lebih tinggi kedudukannya yang diguanakan atau dikenal dengan asas “lex superior derogat legi inferiori”.
Maka, dengan adanya asas ini sudah jelas kita berpedoman pada asas ini yang mana harus mengedepankan UU dari pada PP, harusnya PP adalah turunan dari UU yang tidak boleh bertentangan.

## IV. Penutup
Berdasarkan pada uraian pembahasan diatas maka kesimpulan dari tulisan ini adalah akibat hukum dari pemisahan kewenangan dua kementerian dalam hal pengambilan  kebijakan  impor  garam  untuk  kebutuhan  dan  pemenuhan  garam industri  sebagaimana  setelah  disahkannya  PP  No.  9  Tahun  2018  Tentang  Tata Cara  Pengendalian  Impor  Komoditas  Perikanan    Dan  Komoditas  Pegaraman Sebagai  Bahan  Baku  Dan  Bahan  Penolong  Industri  terkait  pemisahan kewenangan  antara  Kementerian  Perindustrian  dan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  yakni  berakibat  kepada  Kementerian  Perindustrian  itu  sendiri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan  dan Petambak Garam, adanya sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda. Dan jika dilihat dari perumusan PP No. 9 Tahun 2018, dasar filosofis yang melatar belakangi terbentuknya  PP  No.  9  Tahun  2018  Tentang  Tata  Cara  Pengendalian  Impor Komoditas  Perikanan    Dan  Komoditas  Pegaraman  Sebagai  Bahan  Baku  Dan Bahan Penolong Industri menujukkan tidak adanya kesesuaian antara apa yang diamanatkan  dalam  Pasal  5  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan disebutkan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  harus berisikan materi muatan yang dalam  membentuk Peraturan Perundang-undangan harus  dilakukan  berdasarkan  pada  asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan yang baik, yang meliputi kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Kewenangan yang tidak lagi diberikan kepada Kementerian Kelautan dan
Perikanan sebagaimana dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan Petambak  Garam  seharusnya  menurut  Teori  Kewenangan  dipisahkan  terlebih dahulu di  dalam  Undang  –  Undang sebelum  langsung  dipisah  dalam  Peraturan Pemerintah.  Karena  pemisahan  kewenangan  ini  berkaitan  dengan  kekuasaan dimana sudah jelas antara kedua Kementerian ini memiliki kedudukan yang sama dalam  Undang  –  Undang  dan  yang  membedakan  adalah  tugas  dan  fungsinya. Namun  kedua  Kementerian  ini  memiliki  keterkaitan  dalam  hal  Impor  Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

## Bibliografi
Buku :
Azmi Fendri, 2016, Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara , PT. Raja Grafindo,
Jakarta
Aziz  Syamsuddin,  2011, Proses  &  Teknik  Penyusunan  Undang  -  Undang ,  Sinar Grafika : Jakarta
A  Hamid Attamimi,  1981, UUD1945-TAP  MPR  Undang  -  Undang (kaitan  norma hukum ketiganya), Jakarta
Bagir  manan,  1992,  Dasar-Dasar  Perundang-Undangan  Indonesia,  Ind-Hill-Co, Jakarta
Indroharto, Usaha  Memahami  Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta, 2002
Jimly Asshiddiie. Ali safa’at. Teori Hans Kalsen Tentang Hukum . Konstitusi Pres: jakarta. 2012
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  2006,  Ilmu  Perundang-Undangan,  Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.
Ni‟matul  Huda,  2011, Teori  &  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan, Nusamedia , Bandung
Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Rosyid Al atok, 2015, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan,
Setara Press : Malang
Rosjidi  Ranggawidjaja,  1998, Pengantar  Ilmu  Perundang-Undangan  Indonesia , Mandar Maju, Bandung.
Suratman,  Hayat  dan  Umyi  Salamah,  2019, Hukum  dan  Kebijakan  Publik ,  PT

## Refika Aditama : Bandung
Yuliandri, 2010, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik , Raja Grafindo : Jakarta
Jurnal :
Kurniawan,  T.,  & Azizi, A.  2013.”  Dampak  Kebijakan  Impor  Dan  Kelembagaan Terhadap  Kinerja  Industri  Garam  Nasional”. Jurnal  Kebijakan  Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan , Vol 3(1): 1-13.
Lukman  Baihaki.  2013.  “Ekonomi-Politik  Kebijakan  Impor  Garam  Indonesia Periode 2007-2012”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . Vol 17(1).
R.  Rusiyanto,  E.  Soesilowati,  &  J.  Jumaeri.  2013.  Penguatan  Industri  Garam Nasional  Melalui  Perbaikan  Teknologi  Budidaya  dan  Diversifikasi  Produk. Sainteknol: Jurnal Sains dan Teknologi , Vol 11(2).

## Peraturan Perundang – Undangan :
Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang  –  Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang -  Undanga
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2018  tenntang  Tata  Cara  Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebgai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2015  Tentang  Kementerian  Kelautan  Dan Perikanan
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Kementerian Perindustrian Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor 66/PERMEN-KP/2017 tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2019 tentang Ketentuan Impor Garam