## DOI: 10.46730/japs.v%vi%i.59
Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBKam) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Elly Nielwaty 1 , Wasiah Sufi 2 , Zainal Arifin 3 1,2,3 Universitas Lancang Kuning Email: ellynielwaty@unilak.ac.id (email penulis utama/korespondensi)
Kata kunci Abstrak Transparansi, Pengelolaan, Tualang Penelitian ini membahas tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) di Kampung Tualang Kecamatan  Tualang  Kabupaten  Siak,  bertujuan  untuk  mengetahui dan  menganalisis  tentang  Transparansi  Pemerintahan  Kampung Dalam  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kampung (APBKam)  di  Kampung  Tualang  Kecamatan  Tualang  Kabupaten Siak.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  Kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukan  Transparansi  Pemerintahan Kampung  Dalam  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Kampung  (APBKam)  di  Kampung  Tualang  Kecamatan  Tualang Kabupaten  Siak  belum  terlaksana  dengan  maksimal.  Dengan menggunakan lima Indikator Transparansi menurut Kaho,Y.R, yaitu : Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertangungjawab  terlihat  bahwa  Transparansi  Pemerintah  Kampung Tualang  dalam  pengelolaan  APBKam  belum  maksimal  dengan  hal berikut, yaitu masih lemahnya pengawasan dan pemberian pelatihan kepada aparatur pemerintah Kampung Tualang. Keywords Abstract Transparency, Management, Tualang This  study  discusses  the  Transparency  the  Management  of  the Village  Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBKam)  in  Tualang Village,  Tualang  District,  Siak  Regency,  aims  to  determine  and analyze the Transparency of Village Government in Village Revenue and Expenditure Budget Management (APBKam) in Tualang Village, Tualang Regency Siak. This research is a qualitative research with a descriptive  approach.  The  results  showed  that  the  village government's  transparency  in  managing  the  village  income  and expenditure budget (APBKam) in Tualang Village, Tualang District, Siak  Regency  had  not  been  implemented  optimally.  By  using  five Transparency Indicators according to Kaho, Y.R, namely: Planning, Administration, Implementation, Reporting, Accountability, it can be seen that the Transparency of the Tualang Village Government in the management  of  the  APBKam  has  not  been  maximized  with  the following, namely the weak supervision and provision  of training to the Tualang Village government apparatus.

## Pendahuluan
Desa  yang  juga  disebut  dengan  nama  lain  ini  telah  ada  sebelum  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  terbentuk.  Sebagai  bukti  keberadaannya,  Penjelasan Pasal  18  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (sebelum perubahan)  menyebutkan  bahwa  “Dalam  territori  Negara  Indonesia  terdapat  lebih
Volume 2, Nomor 3 Desember 2021 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601
Jurnal JAPS
kurang 250 “ Zelfbesturende landschappen ” dan “ Volksgemeenschappen ”, seperti desa di  Jawa  dan  Bali,  Nagari  di  Minangkabau,  Dusun  dan  Marga  di  Palembang,  dan sebagainya.  Daerah-  daerah  itu  mempunyai  susunan  asli  dan  oleh  karenanya  dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Desa atau yang disebut dengan nama lain kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan  segala  peraturan  negara  yang  mengenai  daerah-daerah  itu  akan  mengingati  hak- hak asal usul daerah tersebut.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Perubahan Penamaan  Desa  Menjadi  Kampung.  Dengan  semangat  Otonomi  Daerah  dan mengimplementasikan  Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  di Kabupaten  Siak,  perlu  dilakukan  perubahan  penamaan  dari  Desa  menjadi  Kampung yang  bertujuan  untuk  melestarikan  penamaan  lama  yang  pernah  digunakan  sebelum terbentuknya Kabupaten Siak, perubahan nama tersebut dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk Desa dengan sebutan Kampung di Kabupaten Siak.  Hal  ini  juga  terjadi  pada  Kampung  Perawang  Barat  Kecamatan  Tualang Kabupaten  Siak  yang  dulunya  dinamakan  Desa  yang  saat  ini  sudah  berubah  dengan sebutan kampung.
Kecamatan  Tualang  merupakan  salah  satu  dari  14  kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Siak  dan  menjadi  Kecamatan  yang  paling  terpadat  penduduknya,  yang merencanakan  dan  m  elaksanakan  kebijakan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Kampung sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, atau sekarang di sebut APBKamp Anggaran Pendapatan Belanja Kampung disebutkan tujuan pengelolaan APBKam di Kabupaten Siak adalah :
1. Untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi kesejahteraan pelayanan terhadap masyarakat melalui pembangunan skala desa.
2. Alokasi dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat satu bersumber dari APBKam tahun anggaran yang direncanakan.
3. Alokasi dana desa sebagimana yang dimaksud pada ayat satu proporsinya sebesar 10% dari APBD tahun anggaran yang direncanakan.
Tabel 1. Anggran, Realisasi dan Silpa APBKam No Tahun Anggaran APBKam Realisasi APBKam Silpa APBKam 1 2016 4,830,811,703 4,532,552,951 298,258,752 2 2017 4,039,820,648 3,942,361,436 97,459,212 3 2018 3,795,441,299 3,773,073,930 22,367,368
Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelolah manajemen, utamanya  manajemen  publik,  untuk  membangun  akses  dalam  proses  pengelolahan sehingga  arus  informasi  keluar  dan  masuk  berimbang.  Jadi,  dalam  proses  tranparansi informasi  tidak hanya diberikan oleh pengelolahan manajemen public tapi  masyarakat memiliki  hak  untuk  memperoleh  informasi  yang  menyangkut  kepentingan  public. Untuk  memaksimalkan  pengelolaan  tersebut  diperlukannya  aparatur  pemerintah  yang handal  dan  memiliki  loyalitas  yang  tinggi,  hal  ini  dikarenakan,  setiap  aparatur  desa memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  yang  berbeda-beda  dalam  upaya  untuk mengelola  keuangan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  dan  regulasi  yang  ada.  Sebab, tidak  semua  aparatur  desa  memiliki  kecakapan  dalam  membelanjakan  dan  membuat laporan  pertanggungjawaban  Ini  tentunya  menjadi  suatu  tantangan  dalam penyelenggaraan  keuangan  desa  sistem  pengelolaan  dana  desa  yang  dikelola  oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembagunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang berarti   bahwa  pendanaan mengikuti  fungsi  pemerintahan  yang menjadi  kewajiban  dan  tanggung  jawab  masing-masing  tingkat  pemerintahan. Pendanaan  mengikuti  fungsi  pemerintahan  yang  menjadi  kewajiban  dan  tanggung jawab  masing-masing  tingkat  pemerintahan  Sejak  tahun  2015,  Desa  memanfatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN.
Transparansi  lebih  dipandang    sebagai    pertangungjawaban    atas    berbagai tindakan  yang  telah  dilakukan  aktor  pemerintahan  dalam  pelayana  kepada  publik menyangkut  seberapah  jauh  dan  seberapa  besar  pertangungjawaban  anggaran  publik yang  sudah  digunakan  dalam  mewujudkan  program-program  pembangunan.  Isu keuangan  akan  memainkan  peranan  yang  menentukan  dalam  menyediakan  layanan yang efesien. Pemerintah, terutama dinegara berkembang tidak perlu mengejar program dalam  jumlah  tertentu,  tetapi  yang  lebih  penting  adalah  bagaimana  menilai  efektifitas biaya program dalam rangka mendukung akuntabilitas keuangnya.
Anggaran Apbkam dan Realisasi dana Apbkam masih  terdapat  “SILPA”  yang cukup  besar   dan  semakin  meningkat  di tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 555,052926. Untuk  peningkatan  kualitas  transparansi  keuangan  desa  serta  pemerintah  daerah  yang mempunyai  peran  dalam  memelihara  dan  meningkatkan  kualitas  tata  kelola penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  pemerintah  desa  maka  yang  perlu  ditingkat  kan dalam pelaksanaan dan pelatihan bimbingannya adalah :
1. Pemberian dan atau peningkatkan pemahaman mengenai keuangan desa, mulai dari tahap  perencanaan,  pelaksanaan  dan  penatausahaan,  hingga  pelaporan  dan pertanggungjawaban  bagi  aparat  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pemberian  bimbingan  teknis  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menyusun  kebijakan- kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa.
3. Pemberian  bimbingan  teknis  bagi  Perangkat  Desa  dalam  menyusun  perencanaan
4 2019 4,180,679,407 3,906,729,237 273,950,170 5 2020 5,236,811,803 4,681,758,887 555,052926
keuangan desa.
4. Pemberian  bimbingan  teknis  bagi  Perangkat  Desa  dalam  melakukan  penatausahaan keuangan desa.
5. Pemberian  bimbingan  teknis  bagi  Perangkat  Desa  dalam  menyusun  pelaporan keuangan  desa.  Pemberian  bimbingan  teknis  bagi  Badan  Permusyawaratan  Desa dalam  kaitannya  dengan  proses  penyusunan  perencanaan  dan  pelaporan  keuangan desa.
Belanja  Desa  Meliputi  semua  pengeluaran  dari  rekening  desa  yang  merupakan kewajiban  desa  dalam  1  (satu)  tahun  anggaran  yang  tidak  akan  diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan  kewenangan  desa  dan  diklasifikasikan  menurut  kelompok,  kegiatan, dan jenis alokasi dana APBkam.
1. Penyelenggaraan pemerintah desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa
5. Biaya tak terduga
Kampung  Tualang  Kecamatan  Tualang  diketahui  masih  adanya  SILPA  dalam pengelolaan  APBKam  pada  tahun  2019  dan  2020.  Pihak  Kecamatan  Tualang  juga memberikan keterangan bahwa pengelolaan APBKam menemukan kendala sehubungan dengan  akuntabilitas  pengelolaan  APBKam,  diantaranya  adalah,  terdapat  laporan  / pengaduan  dari  masyarakat,  dan  sudah  terbukti  saat  dilakukan  survai  lokasi  bahwa Kampung  Tualang  tidak  memampangkan    rincian    hasil  APBKam  di  kantor  desa Kampung Tualang tahun 2019 dan 2020.
Prinsip  Transparansi  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari kegiatan  penyelenggaraan  tersebut  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  negara  yang  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan  yang berlaku. Penerapan prinsip transparansi pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kampung  dimulai  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan  semua  kegiatan,  penata  usahaan,  pelaporan  dan  setelah kegiatan pengelolaan APBKam dapat di pertanggungjawabkan.
Kampung  Tualang  yang  terletak  di  pinggir  Kecamatan  Tualang  sekaligus kampung  tualang  merupakan  kampung  tertua  di  kecamatan  Tualang.  Walaupun demikian  perhatian  pemerintah  harus  tetap  adil  termasuk  dalam  memperhatikan  dan memantau kinerja pemerintah kampung Tualang. Dan akan terlaksana dengan maksimal jika dibantu oleh masyarakat yang peduli terhadap pelaksanaan pemerintahan kampung tualang, contohnya pada APBKam Kampung tualang yang kurang transparansi. Dalam trasnparasni  terkandung  kewajiban untuk  menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama  dalam  bidang  administrasi  keuangan  kepada  pihak  yang  lebih  tinggi.  Media pertanggungjawaban trasnparansi tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi  juga  mencakup  aspek-aspek  kemudahan  pemberi  mandat  untuk  mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga transparansi  dapat  tumbuh  pada  lingkungan  yang  mengutamakan  keterbukaan  sebagai landasan pertanggungjawaban.
Keuangan  Desa  dikelola  berdasarkan  praktik-praktik  pemerintahan  yang  baik. Asas-asas  Pengelolaan  keuangan  Desa  sebagaimana  tertuang  dalam  Perda  Nomor  113 Tahun  2014  yaitu  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan disiplin  anggaran.  Hal  ini  mengacu  pada  realita  yang  terjadi  di  Kampung  Tualang
Kecamatan  Tualanag  Kabupaten  Siak  bahwa  setiap  tahun  terlambat  memberikan laporan APBKam ke tingkat Kecamatan dan tidak memampangkan APBKam di kantor kampung Tualang sebagaimana mestinya tahun 2020.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengatahui  dan  menganalisi  Transparansi  dalam pengolaan  angaran  pendapatan  dan  belanja  kampug  (APBKam)  di  Kampung  Tualang Kecamatan  Tualang  KabupatenSiakn  serta  untuk  mengatahui  dan  menganalisis hambatan  dalam  pelaksanaan  Transparansi  dalam  pengolaan  angaran  pendapatan  dan belanja kampug (APBKam) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang.

## Metode
Lokasi  penelitian dilaksanakan  pada  Kampung  Tualang  Kecamatan  Tualang Kabupaten  Siak.Penelitian  dilakukan  menggunakan    metode  penelitian    deskriptif kualitatif,  Informan Penelitian yaitu  : Penghulu, Kerani, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan  Keuangan,  Staf  dan   Masyarakat  Kampung Tualang  Teknik  pengumpulan data ada  3  cara,  yaitu  Observasi,  Wawancara,  dan  Dokumentasi.  Sesudah  data  di  lapangan diperoleh  maka  data  tersebut  di  klasifikasikan  sesuai  dengan  jenis  data  kemudian  di analisis berdasarkan Deskriptif Kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang serta  segala  sesuatu  yang  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Mekanisme  pengelolaan  dana  desa  di  kampung Tualang  pada  tahun  2020  diawali  dengan  melakukan  perencanaan  APBKam  yang diajukan kepada pihak kecamatan dan di sampaikan kepada pihak DPM atau keuangan daearah,  kemudian  setelah  di  cek  kebenaran  dokumen  APBKam  maka  dana  itu dikeluarkan  melalui  rekomendasi  DPM  kepada  dinas  keuangan  maka  dinas  keuangan akan melimpahkan dana tersebut kepada Bank Pendapatan Daerah. Pencairan anggaran Dana  Kampung  pada  tahun  2020  dilakukan  secara  bertahap  adapun  tahapan  yang pertama yaitu berjumlah 40%, tahapan kedua berjumlah 40%, kemudian tahapan ketiga berjumlah 20%. Oleh karena itu dana yang dicairkan 40% pertama menjadi modal apa yang  perlu  dibangun  maka  itu  yang  didahulukan  untuk  pelakanaan  pembangunan kampung.  Untuk  melihat  sejauh  mana  Pemerintah  Kampung  Tualang  menjalankan tugasnya  dan  mengatasi  permasalahan  dan  pengurusan  kelompok  masyarakat  binaan, peneliti melihat dari berberapa indikator berikut :

## Perencanaan
Dalam  proses  perencanaan  pembangunan  Kampung  Tualang  sudah  tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK). Rencana Kerja Pembangunan  Kampung  (RPJMKam)  akan  menjadi  petunjuk  dalam  pembangunan kampung  Tualang  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  berjalan.  Berdasarkan  dalam peraturan kampung, Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPKam) akan menjadi dokumen  yang  utama  dalam  menyusun  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Kampung (APBKam).
Perencanaan  pelaksanaan  pembangunan  kampung  Tualang  sudah  melibatkan beberapa  unsur  yang  terkait  terutama  dari  kalangan  masyarakat  untuk  melakukan musyawarah  pra  pembangunan  agar  sesuai  dengan  prioritas  yang  dibutuhkan
masyarakat.  Tujuan  melakukan  musyawarah  yaitu  agar  pembangunan  sesuai  dengan apa yang telah disepakati bersama sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif dan  efisien,  bahwa  Kendala  pada  pelaksanaan  Musrembang  yaitu  terdapat  berberapa tokoh-tokoh  masyarakat  Kampung  Tualang  tidak  menghadiri  undangan  untuk mengikuti Musrembang Kampung Tualang.

## Pelaksanaan
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  49 Tahun  2016  menjelaskan  tentang  tata  cara  pengalokasian,  penyaluran,  penggunaan, pemantauan  dan  evaluasi  Dana  Desa.  Proses  penyaluran  dana  desa  diawali  dengan pemindahan  buku  Rekening  Kas  Umum  Negara  (RKUN)  kedalam  Rekening  Kas Umum  Daerah  (RKUD)  kemudian  selanjutnya  melakukan  pemindahan  dari  buku Rekening  Kas  Daerah  (RKD)  menjadi  buku  Rekening  Kas  Desa  (RKD).  Sedangkan pencairan  dana  desa  di  Kampung  Tualang  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  melalui transfer  dan  cash.  Dalam  melakukan  pembelian  bahan-bahan  material  untuk pembangunan  pembayaran  melalui  ditransfer,  kemudian  dana  cash  hanya  digunakan untuk  upah  tukang  yang  kita  sediakan  di  bendahara  kampung.Kampung  Tualang melakukan seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan kampung hanya menggunakan  rekening  kas  kampung.  Selanjutnya  pengambilan  uang  secara  cash hanya  dilakukan  untuk  beberapa  keperluan  seperti  untuk  ongkos  tukang.  Kemudian dengan  adanya  sistem  pengelolaan  keuangan  Kampung  secara  terarah  dapat terciptanya tatalaksana pemerintahan  yang baik  ( Good Governance ). Dengan adanya sitem  pengelolaan  keuangan  yang  baik  tersebut  akan  lebih  memungkinkan transparansi itu akan terjamin adanya.

## Penatausahaan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri)  Pasal  35  menjelaskan  bahwa  Penatausahaan  dilakukan  oleh  bendahara Desa.  Dalam  melakukan  penatausahaan  Bendahara  desa  berkewajiban  melakukan pencatatan  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  dana  serta  melakukan  tutup  buku  pada setiap  akhir  bulan  secara  tertib  dan  disertai  dengan  bukti-bukti.  Bendahara  desa  juga memiliki  kewajiban  mempertanggungjawabkan  uang  tersebut  melalui  laporan pertanggungjawaban.  Laporan  pertanggungjawaban  tersebut  akan  disampaikan  setiap bulannya  kepada  kepala  desa  dan  paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya. Penatausahaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kampung  arul  putih  dilakukan  secara bertahap dengan pengambilan dana secara merata untuk setiap pembangunan kampung meliputi,  pembangunan  kampung,  pemberdayaan  masyarakat,  penyelenggaraan pemerintahan  kampung,  dan  pembinaan  masyarakat  kampung.  Pemerintah  kampung memiliki peran  yang sangat  penting dalam melakukan pencatatan baik  itu penerimaan maupun pengeluaran dan juga  melakukan penutupan buka pada setiap akhir bulannya, yang  dibuat  secara  terperinci  di  dalam  buku  kas  umum,  buku  bank,  dan  buku pemasukan.  Dengan  adanya  pencatatan  yang  baik  akan  memudahkan  pemerintah kampung  dalam  melakukan  pelaporan.  Pencatatan  juga  di  buat  secara  tertulis  guna untuk menjadi cadangan jika ada masalah dalam proses komputer. penatausahaan Dana Desa dilakukan dengan sistem keuangan desa yang saling terhubung dengan Rekening Kas  Kampung  (RKK).  Kemudian  setiap  pengambilan  maupun  pengeluran  dan pemasukan dana baik itu dana yang sudah ditransfer atau penarikan secara tunai harus disertai dengan bukti sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

## Pelaporan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor  113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan  desa.  Kepala  desa  memiliki kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Kampung  (APBKam)  kepada  Bupati/Walikota  berupa  laporan.  Laporan semester  pertama  yang  berupa  laporan  realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Kampung  (APBKam)  kemudian  laporan  realisasi  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) tersebut disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli  tahun  berjalan.  Sedangkan  laporan  semester  akhir  tahun  diisampaikan  paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.
Bentuk  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kampung  Tualang  dilakukan secara  bertahap  mulai  dari  sebelum  pembangunan  0%  sampai  dengan  hasil pembangunan  100%.  Kemudian  dalam  setiap  pencairan  Dana  Kampung  pemerintah kampung  harus  melampirkan  buku  laporan  realisasi  dana  Dana  Kampung.  Kemudian laporan  realisasi  Dana  juga  dicantumkan  didalam  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Kampung  (APBKam),  untuk  disampaikan  kepada  DPM  melalui  camat.  Pihak-pihak yang terkait Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah kampung yaitu harus membuat laporan tentang pengelolaan  Dana Kampung. Prinsip tatalaksana pemerintah yang  baik  ( good  governance) menjelaskan  bahwa  pertanggungjawaban  tidak  hanya disampaikan  kepada  satu  pihak  atau  pihak  pemerintah  saja,  akan  tetapi  harus disampaikan kepada seluruh masyarakat kampung dengan harapan tidak ada terjadinya perselisihan antar pihak masyarakat dan pemerintah kampung.
Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kampung  Tualang Kecamatan Tualang terkait dengan pengelolaan Dana  yaitu pemerintah kampung telah mempersiapkan dokumen-  dokumen tentang  rincian dan realisasi  penggunaan maupun pengelolaan Dana ABKam. Kemudian dokumen-dokumen tersebut disampaikan kepada pemerintah  pihak-pihak  yang  terkait  baik  kepada  pemerintah  kecamatan  maupun pemerintah  kabupaten/kota.  Pertanggungjawaban  juga  harus  disampaikan  kepada masyarakat secara jujur, jelas, dan adil seperti adanya, papan informasi maupun baliho tentang  penyelenggaraan  pembangunan  kampung  untuk  mencegah  terjadinya kecurigaan  dan  perselisihan  didalam  masyarakat  dan  pemerintah  kampung.  Dari beberapa  pemaparan  hasil  penelitian  diatas  dapat  diketahui  bahwa  mekanisme pengelolaan  APBKam  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kampung  Tualang  sudah diterapkan  dengan  cukup  baik  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-  undangan  maupun ketentuan-ketentuan yang belaku. Kemudian proses pengelolaan Dana Desa pemerintah kampung  juga  sudah  melibatkan  masyarakat  yang  dimulai  dari  tahapan  prencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban.
Transparansi  atau  keterbukaan  merupakan  prinsip  yang  dapat  menjamin kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  mengakses  informasi  yaitu  informasi  yang  berhak diketahui  oleh  masyarakat  seperti,  pengambilan  keputusan  maupun  tindakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  kampung  baik  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan kampung. Pemerintah  Kampung  Tualang  memberikan  informasi  terkait  dengan  pengelolaan APBKam.Tatalaksana  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance) akan  tercapai  jika prinsip  transparansi  sudah  diterapkan  dengan  baik.  Transparansi  dapat  diukur  melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:
1. Adanya Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen
Diukur  dengan  adanya  ketersediaan  aksesibilitas  dokumen  untuk  meghindari
terjadinya  kecurangan  dan  penyalahgunaan  dalam  proses  pengelolaan  Dana Kampung.  Ketersediaan  aksesibilitas  dokumen  diharapkan  juga  dapat memudahkan  masyarakat  kampung  untuk  mengakses  informasi  tentang penyelenggaraan  kegiatan  pembangunan  kampung  yang  dilakukan  oleh pemerintah kampung.
2. Adanya Kejelasan dan Kemudahan Akses Informasi Diukur  dengan  adanya  kejelasan  dan  kelengkapan  informasi  yang  disediakan oleh pemerintah kampung menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian pemerintah kampung harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolan Dana Kampung dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kampung.
3. Adanya Keterbukaan Proses Diukur  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2008  pasal  7  ayat  2 tentang  keterbukaan  informasi  menyatakan  bahwa  badan  publik  termasuk pemerintah kampung berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar,  dan  tidak  menyesatkan.  Seluruh  masyarakat  kampung  mempunyai  hak untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh.
4. Adanya Kerangka Regulasi Yang Menjamin Diukur  dengan  adanya  kerangka  regulasi  yang  menjamin  transparansi, pengelolaan Dana Desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  60  Tahun  2014.  Kemudian  selain  regulasi  dan  pertanggungjawaban pemerintah  kampung  juga  harus  membuat  laporan  rincian  anggaran  beserta dokumen  pendukung  dalam  setiap  kegiatan  proses  pembangunan  yang dilaksanakan dengan disertai dokumen.
Berdasarkan  beberapa  hasil  penelitian  diatas  dapat  diketahui  bahwa  pemerintah kampung  Tualang  sudah  menerapakan  keempat  indikator  transparansi  tersebut  serta melakukan  tranparansi  dengan  melibatkan  sejumlah  masyarakat  yang  dimulai  dari proses  perencanaan  pembangunan  sampai  dengan  penerimaan  dan  penyerahan  hasil pembangunan.  Pemerintah  kampung  melakukan  transparansi  dengan  melakukan musyawarah  bersama  masyarakat  dan  tokoh-  tokoh  yang  lain  untuk  membahas pembangunan apa  yang akan dilaksanakan dengan anggaran  yang telah dicairkan oleh pemerintah  baik  itu  dana  yang  bersumber  dari  APBN  maupun  APBKam.  Dalam mewujudkan  tatalaksana  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance) yaitu  salah satunya  harus  menerapkan  prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  dengan melibatkan  Perangkat  kampung,  Badan  Permusyawaratan  Kampung  (BPK), Masyarakat, Tokoh-tokoh Kampung, perwakilan dari setiap seksi atau bidang meliputi, Ibu  Pkk,  Karang  Taruna,  dan  lain-lain.  Tujuan  melibatkan  masyarakat  dalam  setiap musyawarah  atau  musrembang  dalam  pengambilan  keputusan  yaitu  agar  masyarakat kampung  mengetahui  Anggaran  Dana  Desa  (ADD)  dihabiskan  untuk  keperluan program  apa  saja  sehingga  masyarakat  kampung  itu  sendiri  mendapatkan  kemudahan untuk  mengawasi  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  desa  dan  dapat  mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Dari  beberapa  pemaparan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.  Menurut informan  Pemerintah  Kampung  Tualang  sudah  menerapkan  prinsip  transparansi walaupun  belum  berjalan  100%,  namun  transparansi  sudah  dilakukan  75%  dengan mengikut  sertakan  masyarakat  dalam  kegiatan  musyawarah  mulai  dari  perencanaan pembangunan  kampung  sampai  dengan  serah  terima  hasil  pembangunan  masyarakat
juga diikut sertakan. Usaha pemerintah kampung Tualang dalam memberikan informasi secara  jelas  kepada  masyarakat  kampung  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  baik itu informasi mengenai perencanaan sampai dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan masih dilakukan secara  manual.  Penyampaian informasi kepada masyarakat  dilakukan dengan  adanya  papan  informasi  dan  baliho  yang  memberikan  penjelasan  secara terperinci  agar  masyarakat    mudah  memahaminya.  Namun,  pada  masa  modern  ini kampung Tualang belum maksimal menggunkan teknologi seperti, belum tersediannya website yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang berada  diluar  kampung  Tualang  serta  masyarakat  yang  ingin  mengakses  informasi tentang pengelolaan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kampung Tualang.
Adapun  yang  menjadi  faktor  hambatan  Transparansi  dalam  Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kampung  (APBKam)  di  Kampung  Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
a. Kurangnya Pemberian DIKLAT bagi Aparatur Pemerintah Kampung Tualang, hal ini  karena  belum  dianggarkannya  biaya  pelatihan  untuk  aparatur  pemerintah Kampung Tualang yang seharusnya menjadi pelaksanaan wajib setiap tahunnya.
b. Kurangnya  pemanfaatan  media  sosial,  hal  ini  karena  Website  kampung  tualang yang  kurang  upgrade  dan  staf  khusus  yang  menjadi  penggurus  website  kampung tualang  harus  lebih  diperhatikan  dengan  memberikan  bekal  pelatihan  tentang teknologi komunikasi dan informasi.

## Simpulan
Transparansi  dalam  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  kampung (apbkam)  di  kampung  tualang  kecamatan  tualang  kabupaten  siak  menunjukan  bahwa Kampung  Tualang  menyediakan  aksesibilitas  dokumen  yang  telah  tersusun  rapi  untuk diakses  oleh  masyarakat  selanjutnya  adanya  kejelasan,  kelengkapan,  dan  kemudahan bagi  masyarakat  untuk  mengakses  informasi  seperti  adanya  pemasangan  baliho  atau papan  informasi  di  beberapa  titik.  Kemudian  pemerintah  Kampung  Tualang  sudah transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat dalam proses perencanaan  pembangunan  yang  dimulai  dari  tahap  perencanaan,  musyawarah, pelaksanaan  dan  serah  terima  hasil  pembangunan  tersebut  masyarakat  juga diikutsertakan.
Faktor  Hambatan  transparansi  dalam  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan belanja  kampung  (apbkam)  di  kampung  tualang  kecamatan  tualang  kabupaten  siak menunjukan  bahwa  Kampung  Tualang  yaitu  :  Kurangnya  Pemberian  DIKLAT  bagi Aparatur Pemerintah Kampung Tualang dan pemanfaatan media sosial

## Referensi
Adisasmita,2011. Pengantar Akuntabilitas. Bumi Aksara. Jakarta Dwinghit Waldo buku polosong 2013, Prinsip-prinsip Manajemen , PT bumi aksara. Hasibuan,  Melayu  S.P  2013. Organisasi  dan  Motivasi ( Dasar  peningkatann produktivitas ), Jakarta.
Djail 2014, Akuntabilitas Administrasi Publik. Jakarta Hasibuan S.P, Melayu 2014, Organisasi dan Motivasi Bumi Aksara, Jakart a. Hebet A simon, 2013 Kibijakan Pablik , gava Media, Harbani Polosong, Bandung. Herlambang,  Susanto  2013, Pengantar  Manajeman  Cara  Muda  Memahami  Ilmu Manajemen, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
Karianga  2011, Akuntabilitas  dalam  Manajemen  Organisasi, Jakarta  Kaho.  YR  2017,
Akuntabilitas. Bandung Khalil 2017, Organisasi manajemen PT Bumi Aksar, Bandung. Makmur gibson invancevich & donnelyy 2017, manajemen sumber daya manusia. Sinar baru Algenisindo, Bandung.
Minarti 2011, Akuntabilitas dalam Manajemen Organisasi. Jakarta Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung. Rafiie,Kabiru,
AS 2017, Manajemen ( Teori dan Aplikasi) Alfabeta.Bandung Robbins  2017, buku  perilaku  organisasi  reformasi  pelayann  publik PenerbitAlfabeta. Bandung.
Rafiie,Kabiru, AS 2017, Manajemen ( Teori dan Aplikasi) Alfabeta.Bandung Siagian, Sondang P. 2011. Filsafat Administrasi Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara Jakarta. Siswanto  2012, Pengantar  Manajemen. Penerbit  Bumi  Aksara.  Jakarta.  Snely, bonhlander  2017, Pengantar  manajemen. Pbumi  Aksara.Jakarta.  Sopiah  2012. Perilaku Organisasi . Andi Yogyakarta.
Sondang P. Siagian 2016, administrasi  negara  (Konsep, Teori  dan implikasinya diera reformasi ) Penerbit Alfabeta. Bandung. Syafi’i Inu Kencana. 2011. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Sanri) .PT. Bumi Akasara. Jakarta.
Terry,  George  2017, Perkembangan  Kependudukan .  Gralia  indonesia.  Jakarta  Thoha,
Mifta, 2018 Ilmu Administrasi Kontemporer. Rajawali Pres Jakarta.