## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PASER
APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE  IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES OF TRAFFIC ACCIDENTS COMMITTED BY CHILDREN IN THE JURISDICTION OF THE PASER RESORT POLICE

## Adi Saputra Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan adisn440@gmail.com

## Muhammad Nadzir
caknadzir@uniba-bpn.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Abstrak
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  penerapan Restorative    Justice dalam penyelesaian    perkara    tindak    pidana    kecelakaan    lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  di  wilayah  hukum Polres  Paser  dan  faktor-faktor  apakah  yang  menjadi  hambatan  penerapan Restorative  Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Paser.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  penerapan Restorative  Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres  Paser  dan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  faktor-faktor  apakah  yang  menjadi  hambatan penerapan Restorative  Justice dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Paser. Metode Pendekatan Penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis  empiris  yaitu  penelitian  yang  mendasarkan  pada  mengkaji  berbagai macam aturan  hukum  yang  bersifat  formal  seperti  Undang-Undang,  literatur-  literatur  yang  bersifat  konsep  teoritis yang  kemudian  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  menjadi  pokok  pembahasan.  Adapun  hasil penelitian ini adalah penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum  Polres  Paser,  diketahui  dari  tahun  2021-2022  ada  sekitar  84  (delapan  puluh  empat)  perkara  yang dapat diselesaikan melalui restorative justice, cenderung lebih banyak dari pada diselesaikan melalui diversi yang terdata hanya 1 perkara saja. Sehingga perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan  oleh anak dengan pendekatan restorative juctice pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Paser, didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Walaupun demikian, masih  terdapat  hambatan  penerapan restorative  justice penyelesaian  perkara  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  di  wilayah  hukum  Polres  Paser  dikarenakan  faktor  dari  substansi  hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya  hukum.  Upaya  mengatasi  hambatan terhadap  penerapan Restorative justice dalam  penanganan  tindak  pidana  anak  diperlukan  peran  dari penegak  hukum  untuk  tercapainya  kesepakatan  antara  pelaku  dan  korban  pada  saat  proses  perdamaian berlangsung.
Kata Kunci : Restorativ Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Anak

## Abstract
This  study  focuses  on  the  role  of  Restorative  Justice  in  resolving  traffic  accidents  of  criminal  cases performed  by  children  in  Paser  Police  Station's  jurisdiction,  and  what  factors  impede  the  application  of Restorative Justice in resolving traffic accidents performed by children in Paser Police Station's jurisdiction. The purpose of this study was to determine and describe how Restorative Justice applied to traffic accidents or  criminal  cases  involving  children  in  the  jurisdiction  of  Paser  Police  Station  and  to  identify  the  hamper factors  in  the  application  of  Restorative  Justice  to  traffic  accidents  or  criminal  cases  involving  children  in the jurisdiction of Paser  Police Station. The research  was conducted using an empirical juristic approach, which means examining formal legal rules, such as laws, and literature, which contains theoretical concepts
that  are  then  linked  to  issues.  The  results  f    his  study  showed  that  the  solution  to  traffic  accidents  and criminal  cases  performed  by  children  in  the  jurisdiction  of  the    Paser    Police  Station  is  known  that  from 2021-2022 there were about 84 cases that were resolved through restorative justice, which tends to be more than  resolved  through  diversion  where  there  was  only  one  case.  So  that  the  case  of  traffic  accidents performed by children with a Restorative Justice approach to traffic accidents performed by children in the jurisdiction  of  the  Paser  Police  Station's,  resolved  by  a  peace  process  between  the  perpetrator  and  the victim. However, restorative justice still has obstacles to resolving cases of traffic accident crime performed by children in the jurisdiction of Paser Police Station due to factors from a legal substance, law enforcement officers,  facilities  and  infrastructure,  society,  and  legal  culture.  To  overcome  the  obstacles  of    Restorative justice  in  child  crime  cases,    law  enforcement  must  assist  the  perpetrator  and  victim  in  reaching  a  peace agreement.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Masalah  lalu  lintas  merupakan  masalah  yang  dihadapi  oleh  negara-  negara  yang  maju dan  juga  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Namun  di  Indonesia,  permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya,  baik  mencakup  kecelakaan,  kemacetan  dan  polusi  udara  serta  pelanggaran  lalu lintas. 1 dari berbagai masalah tersebut, masalah utama adalah kecelakaan lalu- lintas.  Menurut Pasal  229  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) menyebutkan bahwa:
“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain  yang  mengakibatkan  kerugian dan/atau kerugian harta benda. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana”.
Konsekuensi pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut di atas, adalah berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan dan penjatuhan sanksi pidana bila terbukti bersalah. Selain itu,  terhadap  pelaku  dapat  pula  dituntut  secara  perdata  berupa  penggantian  kerugian  yang dialamai  oleh  korban.  Kecelakaan  lalu  lintas  digolongkan  menjadi  3  (tiga)  :  Pertama, kecelakaan  lalu  lintas  ringan  mengakibatkan  kerusakan  kendaraan  dan/  atau  barang.  Kedua, kecelakaan  lalu  lintas  sedang  mengakibatkan  luka  ringan  dan  kerusakan  kendaraan  dan/  atau barang. Ketiga, kecelakaan lalu lintas berat yakni kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. 2
Berdasarkan  data  Jumlah  pelanggaran  lalu  lintas  berupa  tilang  tahun  2019  sejumlah 14.778  kasus  dan  pada  tahun  2020  sejumlah  1.880  kasus  atau  turun  92%,  akan  tetapi  data tersebut  turun  bukan  berarti  pelanggaran  tidak  ada  lagi  tapi  karena  adanya  wabah  covid–19, sehingga mobilitas atau aktifitas masyarakat menurun drastis dan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan tilang juga sangat dikurangi atau bahkan ditiadakan. teguran tertulis tahun 2019 sejumlah 7.506 pelanggaran dan pada tahun 2020 sejumlah 9.901 pelanggaran atau naik 32%. Jumlah laka lantas pada tahun 2019 sejumlah 71 kasus dan pada tahun 2020 sejumlah 41
1 Arif Budiarto dan Mahmudal, Rekayasa Lalu Lintas , UNS Press, Solo, 2007, hlm. 3
2 Lihat UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 229, hlm.108-109.
kasus atau turun 42%.9   berdasarkan data kecelakaan lalu lintas di atas yang paling dominan disebabkan  oleh  anak-anak  dan  remaja,  angka    laka    lantas    inilah    yang    harus    menjadi keprihatinan  kita  semua, walaupun terjadi penurunan yang signifikan pada angka penindakan pelanggaran,  berdasarkan  jumlah  anak  yang  menjadi  pelaku  dalam  perkara  kecelakaan    lalu lintas    di    wilayah    hukum    Polres    Paser    pada    tahun    2020  sejumlah  19  orang  dan  anak sebagai  korban  sejumlah  17  orang  data  laka  lantas  ini  membuktikan  bahwa  pelanggaran  lalu lintas yang dilakukan oleh anak masih terus saja terjadi di jalan.
Atas dasar itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang telah disahkan dan diundangkan menjadi salah satu produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Tahun 2012. Sebagaimana kita ketahui, Undang- Undang Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak  tidak  lagi  sesuai dengan  perkembangan  zaman,  bahkan  menjadi  dasar  hukum  untuk  mengkriminalisasi perbuatan nakal anak, sehingga memang sudah selayaknya diganti. di dalam Undang-Undang tersebut  diperkenalkanlah  sebuah  konsep  penegakan  hukum  yang  dinamakan  Restorative Justice System yang menjadi perhatian utama dari konsep tersebut adalah kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.
Namun    jika    dikaji    secara    mendalam   mengenai    konsep restorative  justice melalui diversi,  ide  diversi  yang  terdapat  pada  pasal  7  ayat  (1)  Undang-  Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  mengamanatkan  bahwa  pada tingkat penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  Anak  di  pengadilan  negeri  wajib  diupayakan  diversi. Pasal  tersebut  bertolak  belakang  dengan  tujuan  peradilan  pidana  anak  dengan  keadilan restoratif  ( restorative    justice )    dan    belum    mencerminkan    keadilan    restoratif  yang sepenuhnya.  Penegakan  hukum  oleh  kepolisian  erat  kaitannya  diskresi,  yakni  terkait  dengan keputusan  yang  tidak  secara  ketat  diatur  oleh  kaidah  hukum.  Akan  tetapi  dalam    beberapa kasus  konkrit  petugas  kepolisian  mempunyai  unsur penilaian tersendiri, sehingga diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam  arti  sempit).  Penegakan  hukum  harus  dapat diserasikan    hubungan  antara    nilai-nilai    yang    terjabarkan    di    dalam    kaidah-kaidah    yang mengejewantah    dan  sikap    tindak    sebagai    rangkaian    penjabaran    nilai  tahap  akhir,  untuk menciptaan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup.  Oleh  karena  itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun kenyataannya cenderung demikian. 3
Permasalahan  kecelakaan  lalu  lintas,  secara  umum  merupakan  suatu  tindak      pidana yang   di   dalamnya   tidak   terdapat   unsur   kesengajaan, sebagaimana unsur kesengajaan yang terdapat dalam tindak pidana lain. Meskipun tidak terdapat   unsur  kesengajaan,  tetapi unsur    kesalahan    berupa  kelalaian  yang  ada  pada  pelaku  dapat  dijadikan  sebagai  dasar penjatuhan  pidana.  Berdasar  pada  pertimbangan  tersebut,  maka  penyelesaian  perkara kecelakaan  lalu  lintas  di  luar  pengadilan  melalui  pendekatan restorative juctice dapat dijadikan   sebagai   alternatif   dalam   penyelesaian   perkara kecelalakaan lalu lintas.
Praktiknya di lapangan terlihat adanya sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan  melalui  jalur  pengadilan,  melainkan  diselesaikan  secara  damai  oleh  para  pihak. Khususnya  terhadap  kecelakaan  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak,  di  mana  tercapainya
3 Satjipto Rahardjo. 2001. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 49.
kesepakatan    damai  antara  pihak  korban  dan  pelaku,  kesepakatan  tersebut  dianggap  sebagai suatu proses penyelesaian perkara dan akan mengakhiri sengketa ataupun permasalahan antara korban dan pelaku Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Kecelakaan Lalu  Lintas Polres  Paser  IPTU  H.  Kamin  bahwa  penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu    lintas    secara mediasi    ( Restorative  Justice )    perlu    direspon    positif    oleh  segenap  aparat  penegak  hukum khususnya  penyidik  laka  lantas  Polres  Paser  karena  dapat  mengurangi  beban  sosial  ekonomi negara  dan  energi  aparat  penegak  hukum  dalam  memberikan  keadilan  bagi  masyarakat.  dari segi  sosial  ekonomi  penyelesaian  secara mediasi  mengurangi  anggaran  belanja  negara  karena tidak perlu menambah kapasitas lembaga pemasyarakatan, dengan sendirinya tidak perlu pula menambah jumlah aparatur negara. di samping itu negara juga tidak perlu menyediakan makan sehari-hari untuk narapidana.
Penyelesaian  perkara  kecelakaan lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  melalui  keadilan restoratif  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Paser  jika  dalam  praktik penegakan  hukum  perihal  kecelakaan  lalu  lintas      yang      dilakukan      oleh      anak      dapat dilakukan      dengan      pendekatan Restorative  Justice niscaya  hukum  di  Indonesia  selangkah lebih dekat dengan keadilan, dengan kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan Oleh Anak di  Wilayah  Hukum  Polres  Paser  yang  mana  pada  prosesnya  apabila  secara  kaku  tanpa mengedepankan penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif maka anak sebagai pelaku juga dapat sebagai korban dari panjangnya proses hukum  yang dihadapi dan dapat mengancam masa depan anak itu sendiri dengan  stigma  yang ada  memberikan  dampak  psikis bagi  anak, selain    itu  sistem    pemidanaan    yang    ada    saat    ini    dimana    sistem    tersebut    sudah    tidak efektif  dalam  menekan  tingginya  angka  kriminalitas  yang  berujung  pada  over  kapasitas  di Lembaga  Pemasyarakatan.  Konsep  peradilan  pidana  konvensional  yang  hanya  berfokus  pada pemidanaan  dan  penghukuman  pelaku  kejahatan  belum  menyentuh  kepentingan  korban dan/atau  masyarakat  yang  dirugikan  akibat  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan.
Bahwa keadilan juga dapat tercapai diluar persidangan atau putusan pengadilan apabila kedua  belah  pihak  telah  sepakat  menyelesaikannya  dengan  sebuah  pernyataan  kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagai.
Namun  dalam  menerapkan  atau  mengimplementasikan Restorative  Justice dalam perkara    kecelakaan    lalu    lintas    yang    dilakukan    oleh    anak  tentunya  tidak  semua  berjalan dengan  sesuai  harapan  terkadang  ada  beberapa  perkara  yang  tidak  menemui  titik  temu  atau tidak mencapai kesepakatan sehingga menjadi hambatan oleh penyidik lalu lintas Polres Paser untuk  melakukan  penanganan  perkara  berdasarkan  keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice ). Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  Maka  Peneliti  tertarik  untuk  membuat  penelitian dengan  judul  “Penerapan Restorative  Justice dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Paser”.

## B. Rumusan Masalah
Bagaimana  Penerapan Restorative  Justice dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Paser ?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian hukum Yuridis Empiris adalah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  ketentuan  Yuridis  Empiris  (kodifikasi, undang-undang  atau  kontrak)  secara in    action pada  setiap    peristiwa    hukum  tertentu  yang terjadi dalam masyarakat.

## D. Tinjauan Pustaka

## 1. Definisi Penerapan
Menurut      Kamus      Besar      Bahasa      Indonesia      (KBBI),      pengertian  penerapan adalah    perbuatan    menerapkan,    sedangkan    menurut    beberapa  ahli,    penerapan    adalah suatu  perbuatan  mempraktekkan  suatu  teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah  bermuara  pada  aktivitas,  aksi,  tindakan,  atau  adanya  mekanisme    suatu    sistem. Implementasi    bukan    sekedar    aktivitas,    tetapi  suatu  kegiatan  yang  terencana  dan  untuk mencapai  tujuan  kegiatan.  Menurut  Setiawan  penerapan  (implementasi)  adalah  perluasan aktivitas yang  saling  menyesuaikan  proses  interaksi  antara  tujuan  dan   tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 4
Berdasarkan  pengertian-pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan,  atau  mekanisme suatu    sistem.    Ungkapan    mekanisme  mengandung  arti  bahwa  penerapan  (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh- sungguh   berdasarkan   acuan   norma   tertentu   untuk   mencapai   tujuan kegiatan.
2. Restorative Justice
Restorative  justice atau  Keadilan  Restoratif  adalah  penyelesaian perkara tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 5
Beberapa pengertian restorative justice yang dikemukakan para ahli, antara lain 6 :
1) Menurut  Howard  Zahr:  keadilan  restoratif  adalah  proses  untuk  melibatkan  dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk  mengidentifikasi  serta  menjelaskan  ancaman,  kebutuhan  dan  kewajiban  dalam rangka  menyembuhkan    serta    menempatkan    hal    tersebut    sedapat    mungkin  sesuai dengan tempatnya.
2) 2)  Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang  bertarung  dalam  suatu  delik  tertentu  berkumpul  bersama  untuk  memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat   persetujuan   mengenai   akibat   (buruk) suatu   delik   dan implikasi dimasa depan).
4 Nurdin  Usman, Konteks  Implementasi  Berbasis  Kurikulum, (Jakarta:  Grasindo,   2002), hlm.70
5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6
6 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 hlm. 109
3) Menurut  Tony  Marshall:  Peradilan  restoratif  adalah  suatu  proses  yang  semua    pihak yang    bertarung    dalam    suatu    delik    tertentu    berkumpul  bersama      untuk memecahkan  masalah  secara   kolektif   bagaimana membuat   persetujuan   mengenai akibat   (buruk)   suatu   delik   dan implikasi dimasa depan).
3. Dasar   Hukum   Penerapan    Keadilan   Restoratif   Dalam   Penyelesaian Perkara Pidana
Penerapan  keadilan  restoratif (restorative  justice) dalam  sistem  peradilan  pidana khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 pada pokoknya bahwa terhadap dalam penanganan perkara pada tahap penyidikan,   penuntutan dan   pemeriksaan   di    pengadilan    yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka  wajib  untuk  diupayakan  diversi  dengan  persyaratan  yaitu  tindak  pidana  dengan ancama pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana,  di  mana  ketentuan  tersebut  hanya  berlaku  dalam  perkara  yang  melibatkan  anak sebagai pelaku tindak pidana.
Untuk  menjawab  perkembangan  kebutuhan   hukum  masyarakat  yang memenuhi rasa  keadilan  semua  pihak,  Kepolisian  Negara  Republik    Indonesia,    merumuskan    konsep baru    dalam    penegakan  hukum    pidana    yang    mengakomodir    norma    dan    nilai    yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi  sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat dengan menetapkan Peratuan Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan  Restoratif  pada  tanggal  19  Agustus  2021  oleh  Kapolri  Jendral  Listyo  Sigit Prabowo.
4. Kecelakaan Lalu-Lintas
Istilah  lalu  lintas menurut  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  adalah  satu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  Lalu  Lintas,  Angkutan  Jalan,  Jaringan Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Prasarana  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lebih lanjut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas    dan    Angkutan    Jalan memberikan  pengertian  Lalu  lintas  adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.  Kemudian  dalam  Pasal  1  angka  3  menjelaskan  bahwa  angkutan  jalan  adalah perpindahan orang   dan/atau    barang     dari   satu   tempat   ke    tempat   lain   dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
Membahas  tentang  lalu  lintas tentunya  tidak  dapat  dipisahkan  dari permasalahan yang    sering  terjadi    di    jalan    yaitu    kecelakaan    lalu    lintas.  World  Health  Organization (WHO)  memberikan  pengertian  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  kejadian  dimana sebuah  kendaraan  bermotor  bertabrakan  dengan  benda  lain  dan  menyebabkan  kerusakan. Kadang  kecelakaan  ini  dapat  mengkibatkan  luka-luka  atau  kematian  manusia,  dimana kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  kejadian  yang  sulit  untuk  diprediksi  kapan  dan  dimana
akan terjadinya atau merupakan kejadian yang tidak terduga kapan dan dimana terjadinya serta tidak diharapkan oleh setiap orang. 7
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, Pasal  1  angka  24  memberikan  pengertian  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  suatu  peristiwa  di jalan  yang  tidak  diduga  dan  tidak  disengaja  melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa pengguna  jalan  lain  yang  mengakibatkan    korban    manusia    dan/atau    kerugian    harta benda.  Selanjutnya  berkaitan  dengan  penggolongan  kecelakaan  lalu  lintas,  Pasal  229 Undang-Undang    Nomor    22    Tahun    2009    tentang    Lalu    Lintas    dan  Angkutan  Jalan, sebagai berikut :
1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
b.  Kecelakaan lalu lintas sedang;
c.  Kecelakaan lalu lintas berat;
2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
3) Kecelakaan  lalu  lintas  sedang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)    huruf    b merupakan  kecelakaan  yang  mengakibatkan  luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
4) Kecelakaan  lalu  lintas  berat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf      c merupakan   kecelakaan   yang   mengakibatkan   korban meninggal dunia atau luka berat.

## 5. Anak
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam  konsideran  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dikatakan  bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai  menusia  seutuhnya,  lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  anak  adalah tunas,  potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  memiliki  peran strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus  yang  menjamin  kelangsungan  eksistensi bangsa  dan  negara  pada  masa  depan.  Oleh  karena  itu  agar  setiap  anaka  kelak  mampu memikul  tanggung  jawab  tersebut,  maka  ia  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas- luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial, dan  berakhlak  mulia,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  serta  untuk  mewujudkan kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hakhaknya  serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. 8

## II. PEMBAHASAN
7 Abadi Dwi Saputra, Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Kecelakaan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016 , Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2, Juli- Desember 2017, hlm. 1
8 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

## PENERAPAN  RESTORATIVE  JUSTICE  DALAM  PENYELESAIAN  PERKARA TINDAK  PIDANA  KECELAKAAN  LALU  LINTAS  YANG  DILAKUKAN  OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES PASER
Salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau  menghalangi  pelaku  tindak  pidana  tersebut  dan  juga  orang-orang  lain  yang  mungkin mempunyai  maksud  untuk  melakukan  kejahatan  lebih  lanjut.  Pencegahan  ini  mempunyai aspek ganda yakni yang bersifat individual dan bersifat umum. Dikatakan ada pencegahan individual  atau  pencegahan  khusus,  bilamana  seorang  penjahat  dapat  dicegah  melakukan suatu kejahatan di kemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan membawa penderitaan baginya. Di sini pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik  dan  memperbaiki.  Pencegahan  khusus  ini  di  dalam  bekerjanya  bersangkut  paut dengan  beberapa  faktor.  Faktor-faktor  tersebut  antara  lain  adalah  jenis  atau  tipologi kejahatan,  karakter  dan  personalitas  pelaku  kejahatan  dan  kepastian  serta  kecepatan penjatuhan pidana. 9
Selama  kurang  lebih  16  (enam  belas)  tahun  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan  Anak yang    lebih    mengedepankan    pendekatan    yuridis    formal  dengan  menonjolkan penghukuman (retributif), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara  terhadap  anak.  Hal  tersebut  tentu  berpotensi  membatasi  kebebasan  dan  merampas kemerdekaan anak dan akan berdampak pada masa depan seperti kepentingan terbaik bagi anak,  fakta  menunjukan  jumlah  narapidana  anak  yang  semakin  meningkat  dari  tahun  ke tahun.  dimana  pada  bulan  Januari  2022  terdapat  1.869  Anak  yang  tersebar  di  LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), lembaga pemasyarakatan, dan rumah tahanan negara di  seluruh  Indonesia.  Dasar  filosofis  peradilan  pidana  anak  adalah  memberikan  yang terbaik bagi anak. 10
Oleh karena itu, perampasan kemerdekaan terhadap anak sebagai akibat dan bentuk pertanggungjawaban    anak    terhadap    perbuatannya    dilakukan  sebagai  upaya  yang terakhir (ultimum  remedium). Perlindungan  hukum  terhadap  anak,  khususnya  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  maka  dalam  proses  peradilan  pidana  anak  perlu  kiranya diperhatikan  dengan  sungguh-  sungguh    filosofis    dari    sistem    peradilan    pidana    anak yang  lebih mengedepankan kepentingan anak.
Berdasarkan  filosofis  peradilan  pidana  anak  tersebut  di  atas,  maka  dalam  rangka mewujudkan  perlindungan  hukum  terhadap  anak,  maka  dalam  penyelesaian      perkara pidana   yang   melibat   anak,   perlu   dikedepankan pendekatan restorative justice atau pelaksanaan  diversi  oleh  penegak  hukum.  Pendekatan restorative  justice dilakukan melalui diversi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi. Ide konsep restorative justice melalui diversi pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berasal dari The Beijing Rules ,  yang  kemudian menjadi  suatu  pembaharuan  hukum
9 Rahman, A., Ismail, N. I., & Haq, S. (2021). Relevansi Pidana Bersyarat Dengan Tujuan Pemidanaan Integratif Di Indonesia. QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum , 2 (1), 15-29.hlm. 21
10 Nandang    Sambas.    2010. Pembaharuan    Sistem    Pemidanaan    Anak    Di    Indonesia . Yokyakarta: Graha Ilmu, hlm 226.
sistem    peradilan    pidana    anak    di    Indonesia.    Pembaharuan    hukum  pidana  dilakukan tidak terlepas dalam rangka usaha penanggulangan  kejahatan di masyarakat. Pasal  1 ayat (7)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem      Peradilan      Pidana      Anak, menyebutkan   bahwa   diversi   sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Keadilan restoratif menawarkan  satu cara untuk menekankan  kepada seorang anak sebagai pelaku dalam  kecelakaan lalu lintas  yang menyebabkan  kerugian kepada  korban. Yaitu  dengan  cara  diversi  pada  awalnya  prinsip  penggunaan  diversi    yaitu  memberikan suatu  kesempatan  kepada  seseorang  yang    telah    melakukan    kesalahan    yang pelaksanaanya    tetap  mempertimbangkan    rasa  keadilan  sebagai  prioritas  utama  dalam memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  agar  tidak  masuk  dalam  pengadilan  selain  itu keadilan  restoratif  mengacu  pada  suatu  perbaikan  keadilan  melalui  penegasan  kembali terhadap  nilai-nilai  kekeluargaan  dalam  penyelesaian  kasus  anak (Udo Konradt, Tyler Okimoto, Yvonne Garbers, 2019). Selain itu tujuan dilakukannya  diversi  dalam  hal  ini tertera    di    dalam    ketentuan    Undang-  Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 6 yang menjelaskan:
1. Mencapai suatu keadilan antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari proses pengadilan;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Menangani  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  aparat  penegak  hukum  senantiasa harus  memperhatikan  kondisi  anak  yang  berbeda  dari  orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai  pribadi  yang  masih  labil,  masa  depan  anak  sebagai  aset  bangsa,  dan  kedudukan anak  di  masyarakat  yang  masih  membutuhkan  perlindungan  dapat  dijadikan  dasar  untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai  narapidana.  Salah  satu  solusinya  adalah  dengan  mengalihkan  atau  menempatkan pelaku  tindak  pidana  anak  keluar  dari  sistem  peradilan  pidana.  Artinya  tidak  semua masalah  perkara  anak  nakal  mesti  diselesaikan  melalui  jalur  peradilan  formal,  dan memberikan  alternatif  bagi  penyelesaian  dengan  pendekatan  keadilan  demi  kepentingan terbaik  bagi  anak  dan  dengan  mempertimbangkan  keadilan  bagi  korban    yang  dikenal dengan pendekatan restorative justice.  Penanganan dengan pendekatan ini juga  dilakukan dengan  alasan  untuk  memberikan  suatu  kesempatan  kepada  pelanggar  hukum  agar menjadi  orang  yang  baik  kembali  melalui  jalur  non  formal  dengan  melibatkan  sumber daya  masyarakat,  juga  berupaya  memberikan  keadilan  kepada  kasus  anak  yang  telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.
Berkenaan  dengan  dasar  hukum  pengaturan  penerapan  restorative  justice  dalam penyelesaian  perkara  pidana  anak,  secara  tegas  diatur  dalam  Pasal  1  butir    (6)    Undang- Undang    No.    11    Tahun    2012    Tentang    Sistem    Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana  dengan melibatkan  pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengisyaratkan untuk lebih mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, dalam setiap tingkatan pada pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang meliputi:
a. Penyidikan  dan  penuntutan  pidana  Anak  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
b. Persidangan  Anak  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  di  lingkungan  peradilan  umum; dan;
c. Pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  dan/atau  pendampingan  selama  proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Memperhatikan rumusan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, maka restorative justice merupakan suatu instrumen yang dapat diupayakan dalam pelaksanaan kewajiban Diversi pada  penyelesaian  perkara  pidana  anak.  Menurut    ketentuan  Pasal    1  butir  7,    yang dimaksud    dengan    diversi    adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Secara  prinsipil  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  telah mengedepankan  pendekatan restorative  justice dan  proses  diversi  sebagai  upaya penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  sehingga  penerapan restorative justice akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana. Selain  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  mengisyaratkan pelaksanaan restorative justice untuk lebih mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, dalam setiap tingkatan pada pelaksanaan   Sistem   Peradilan   Pidana   Anak   juga   diatur dasar   hukum Restorative Justice yang terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan  Hak-Hak Sipil  dan  Politik  menentukan  bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  mendapatkan  hak    atas langkah-langkah    perrlindungan,    karena    statusnya    sebagai    anak    di  bawah  umur seharusnya  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  hukum  bagi  Hakim  untuk  menghentikan perkara anak. 11
Restorative    justice selanjutnya    diatur    secara    tersirat    dalam    Pasal    5  Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menyatakan  bahwa hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat.  Ketentuan  ini  mengisyaratkan  bahwa  penyelesaian dengan jalan  musyawarah  merupakan  suatu  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  di  masyarakat,  yang wajib  diapresiasi  dan  digali    oleh  setiap    hakim    dalam    memeriksa,    mengadili  dan memutus suatu perkara.
Penerapan restorative  justice dalam  penyelesaian  perkara  pidana,  khususnya  perkara pidana  anak  pada  tingkat  penyidikan  (Kepolisian),  dapat  pula  didasari  atas  kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  disebutkan  bahwa  yang
11 Lilik  Purwati  Ningsih. Penanganan  Perkara  Anak  Melalui  Restorative  Justice .  Jurnal Hukum, 2014, hlm 69.
dimaksud  dengan  “bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri”  adalah  suatu  tindakan  yang dapat  dilakukan  oleh  anggota  Polri  yang  dalam  bertindak  harus  mempertimbangkan manfaat  serta  resiko  dari  tindakannya  dan  betul-betul  untuk  kepentingan  umum.  Secara umum,  kewenangan  ini  dikenal  sebagai  “Diskresi  Kepolisian”  yang  keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban.
Mengacu  kepada  Pasal  2  Undang-undang  No.  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  dimana  ditegaskan  fungsi  kepolisian  adalah    salah    satu fungsi    pemerintahan    negara    di    bidang    pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  huruf  e  undang-undang  tersebut dijelaskan, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan  Pasal  14  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  secara  umum  berwenang mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
Penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  melalui pendekatan restorative  justice didasari  pada  pertimbangan  filosofis,  sosiologis,  yuridis, dan juga mempertimbangkan efektivitas  dan efisiensi penyelesaian  perkara.   H.   Kamin, selaku  Kepala  Unit  Laka  Lantas  Polres Paser, menjelaskan:
Bagi  institusi  penegak  hukum,  penyelesaian  perkara  melalui  pendekatan  restorative justice  akan  mampu  menghemat  beban  biaya  perkara  penyidikan/dan  penyelidikan, sehingga  beban  yang  harus  ditanggung  oleh  pemerintah  (institusi  Polri)  dapat  berkurang (diminimalisir). Di lihat dari segi pelaksanaan proses hukum terhadap penyidikan perkara oleh penyidik Polri, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak  secara  damai  merupakan  wujud  pertimbangan  penyelesaian  perkara  pidana  yang telah  memperhitungkan  prinsip  biaya  dan  hasil  ( cost  and  benefit  principle ).  Artinya penyelesaian  perkara  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang  dilakukan  secara  damai  dapat lebih  menghemat  biaya  dan  memaksimalkan  hasil  penyelesaian  yang  dicapai.  Sementara hasil  yang  dicapai  dari  penyelesaian  perkara  secara  damai  (kekeluargaan)  dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih mencapai tujuan dari hukum, yaitu lebih mewujudkan keadilan bagi para pihak, khususnya korban.
Harus dipahami bahwa polisi bukan sekedar penegak hukum, melainkan juga sebagai pemelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  secara  kritis  menyuarakan    perlunya perbaikan    hukum    yang    menyangkutprofesi,  substansi  dan  kultur  hukum  setiap  saat, mengatakan:  “Dalam  kaitannya  dengan  polisi  sebagai  penegak  hukum  dan  penegak ketertiban, maka harus dipahami bahwa peran sebagai penegak hukum sangat jelas karena aturannya    berada    pada  norma  hukum    yang  tersebar    pada  hukum  tertulis  mulai  dari Undang-undang dan penjabarannya sampai dengan peraturan daerah.
Polri, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum ataupun konflik  yang  terjadi di    tengah    masyarakat    harus    memiliki    kemampuan  dalam  menciptakan  ketertiban  dan keteraturan  sosial  di  tengah  masyarakat.  Perihal  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh kepolisian  terkait  dengan  hukum  kepolisian,  dalam  penyelesaian  permasalahan/konflik yang  terjadi  di  tengah  masyarakat,  maka  Polri  tidak  saja  harus  mengedepankan  hukum dalam arti perundang-undangan, meskipun kenyataan adalah demikian.
Masyarakat  yang terus mengalami perubahan karena berbagai faktor penyebab,  yang juga  turut  merubah  nilai-nilai  budaya  sehingga  berubah  pula  patokan-patokan  moral mengenai  apa  yang  baik  dan  buruk  yang  menyebabkan  keteraturan  serta  ketertiban kehidupan yang beradab. Demikian pula persepsi masyarakat yang muncul terhadap tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas,  pandangan  masyarakat  terhadap  tindak  pidana  kecelakaan lalu lintas bersebrangan  dengan  substansi  dari  undang-undang,  yakni  Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Unsur-unsur  pidana  dalam  undang-undang  ini  harus  dilakukan  proses  hukum,  yang meliputi:  penyidikan,  penindakan,  pemeriksaan  dan  penyelesaian  serta  penyerahan perkara.  Seiring  dengan  perkembangan  hukum  dan  masyarakat,  praktiknya  penyelesaian perkara  kecelakaan  lalu  lintas  seringkali  diselesaikan  melalui  pendekatan restorative justice atau  mediasi  penal,  yaitu  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  oleh  para  pihak (pelaku dengan korban).
Penyelesaian  perkara  pidana,  khususnya  pada  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang melibat anak melalui pendekatan restorative justice merupakan wujud hukum yang saat ini hidup di tengah masyarakat ( living law ). Terkait dengan perkembangan hukum yang hidup di  tengah  masyarakat  ( living  law ),  Roscue    Pound    menjelaskan    bahwa    hukum    adalah alat  untuk  memperbarui (merekayasa) masyarakat ( law as a tool of sosial engineering ). Berdasarkan    uraian    di    atas,    dapat    dikatakan    bahwa    penyelesaia  perkara kecelakaan  lalu  lintas  melalui  pendekatan restoratif  justice merupakan  nilai-nilai  hukum yang  saat ini hidup di tengah masyarakat ( living law ),  yang  saat ini berlaku efektif untuk mengatur  tata  kehidupan  masyarakat.  Selain  itu,  khusus  perkara  pidana  yang  dilakukan anak,  maka  salah  satu  instrument  yang  dapat  dilakukan  dalam  pelaksanaan restoratif justice atau  melalui  diversi  terhadap  perkara  pidana  anak  guna  mengurangi  biaya  serta memangkas  waktu  yang  lama  dalam  formalnya  hukum  yang  ada  adalah  dengan menggunakan pendekatan restoratif justice.
Pada    aliran    utilitarianisme    mempunyai    pandangan    bahwa    tujuan  hukum  adalah memberikan  kemanfaatan  kepada  sebanyak-banyaknya  orang.  Kemanfaatan  di  sini diartikan  sebagai  kebahagiaan  (happines),  sehingga  penilaian  terhadap  baik-buruk  atau adil-tidaknya  suatu  hukum  bergantung  kepada    apakah    hukum    itu    memberikan kebahagiaan  kepada  manusia  atau tidak. Hal ini diperjelas kembali oleh pendapat Jeremy Bentham (1748-1832) yakni  menurutnya  hakikat  kebahagiaan  adalah  kenikmatan  dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.
Sehingga,  sudah  jelas  penerapan  Restorative  Justice  dalam  penyelesaian  perkara tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  di  wilayah  hukum  Polres Paser  haruslah  memenuhi  teori  kemanfaatan  dalam  penerapannya.  Sesuai  dengan  dasar hukum pengaturan penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana anak, secara tegas diatur dalam  Pasal  1  butir  (6)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan,  yang  mengutamakan  keadilan restoratif  karena  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dilakukan  secara  saksama  guna penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dan Perpol No 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif bahwa dalam
penegakan  hukum  pidana  yang  mengakomodir  norma  dan  nilai  yang  berlaku  dalam masyarakat  sebagai  solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama  kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  uraian  terkait  Penerapan  Restorative  Justice  Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan  Lalu  Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Paser, dapat disimpulkan Pengaturan  dan  dasar  hukum  penyelesaian perkara    kecelakaan    lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  dengan  pendekatan  restorative juctice  pada  wilayah  hukum  Polres  Paser  mengacu  pada  ketentuan  Undang-  Undang  No.  12 Tahun  2011  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  menegaskan  dalam  penyelesaian perkara pidana anak harus diupayakan penyelesaian di luar proses peradilan pidana (diversi). Kemudian    Mekanisme    penyelesaian    perkara    kecelakaan    lalu   lintas  yang  dilakukan  oleh anak  dengan  pendekatan  restorative  juctice  pada  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Paser, didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Kesepakatan yang diperoleh dari proses perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani  oleh  para  pihak,  yaitu  pelaku  dan korban/keluarga  korban    dan    kemudian    diketahui    oleh    pejabat    pemerintah    setempat dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat.

## B. Saran
Diperlukan  upaya  untuk  mengakomodir  hukum  yang  hidup  di  masyarakat (living law) dalam  merumuskan  Undang-Undang  Lalu  Lintas,  khususnya  mengenai  penyelesaian perkara  kecelakaan  lalu  lintas  ringan  sudah  sebaiknya      diatur      mengenai      penyelesaian perkara   di   luar   pengadilan, mengingat  praktik penyelesaian perkara di  luar pengadilan lebih dominan terjadi dibandingkan penyelesaian melalui proses peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi  Dwi  Saputra, Studi  Tingkat  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  di  Indonesia  Berdasarkan  Data KNKT  (Komite  Nasional  Kecelakaan  Transportasi)  Dari  Tahun  2007-2016 ,  Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2, Juli-Desember 2017
Arif Budiarto dan Mahmudal, Rekayasa Lalu Lintas , UNS Press, Solo, 2007
Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
Lilik  Purwati  Ningsih. Penanganan  Perkara  Anak  Melalui  Restorative  Justice .  Jurnal Hukum, 2014
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Nandang    Sambas.    2010. Pembaharuan    Sistem    Pemidanaan    Anak    Di    Indonesia . Yokyakarta: Graha Ilmu
Nurdin  Usman, Konteks  Implementasi  Berbasis  Kurikulum, (Jakarta:  Grasindo,   2002)
Rahman,  A.,  Ismail,  N.  I.,  &  Haq,  S.  (2021).  Relevansi  Pidana  Bersyarat  Dengan  Tujuan Pemidanaan Integratif Di Indonesia. QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum , 2 (1), 15-29. Satjipto Rahardjo. 2001. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti
Peraturan-Peraturan :
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6