## LEGAL-SOCIO PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK DI MASSA PANDEMI COVID-19
Muthowif 1 , Siti Lailatus Sofiyah 2
1 Ilmu Administasi Niaga, FISIP, Universitas WR. Supratman Surabaya 2 Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas WR Supratman Surabaya, Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Sosial, FISIP, Universitas Airlangga.

## Email: muthowif979@gnail.com   ‌   lailatus.sofie@gmail.com

## Abstrak
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota se-Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dan merupakan pilkada serentak keempat yang diselenggarakan di Indonesia. Di masa pandemi covid-19, merupakan pelaksanaan lanjutan pemilihan kepala daerah serentak dalam kondisi bencana non alam yang semula direncanakan dilaksanakan pada 23 September 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum normatif-empiris (terapan). Penelitian ini berfokus pada kajian penerapan aturan atau norma dalam hukum positif dengan pendekatan sosiologis. Untuk menghindari penyebaran covid-19, dalam pelaksanaan pemilu susulan dalam kondisi bencana non alam Covid-19 tahun 2020, maka sesuai dengan pasal 8C ayat 1, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bahwa semua tahapan, program, dan jadwal pilkada serentak, harus dilakukan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19, baik di tingkat KPU, Bawaslu, maupun DKPP.
Kata Kunci : Pemilihan Umum, Kepala Daerah, Pandemi Covid-19, KPU, Bawaslu, DKPP

## Abstract
The election of Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, as well as Mayors and Deputy Mayors throughout Indonesia which was held on December 9, 2020, and is the fourth simultaneous regional election held in Indonesia. During the COVID-19 pandemic, it is a continuation of the simultaneous regional head elections in conditions of non-natural disasters which were originally planned to be held on September 23, 2020. The research method is normative juridical and normative-empirical (applied) legal research. This research focuses on the study of the application of the rules or norms in positive law with a sociological approach. To avoid the spread of covid-19, in the implementation of the follow-up elections in the non-natural disaster conditions Covid-19 in 2020, then in accordance with article 8C paragraph 1, General Election Commission Regulation number 5 of 2020 concerning the third amendment to General Election Commission regulation number 15 of 2020 regarding the stages, programs and schedules for organizing the elections for the Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and/or mayor and Deputy Mayor in 2020, that all stages, programs, and schedules for further simultaneous elections must be carried out with a health protocol for handling Covid-19 , both at the KPU, Bawaslu, and DKPP levels.
Keywords : General Election, Regional Head, Covid-19 Pandemic, KPU, Bawaslu, DKPP

## PENDAHULUAN
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Indonesia yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di masa pandemi covid-19 merupakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam yang semula rencana dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Pilkada secara langsung demokratis dan serentak pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan pelaksanaan pilkada keempat kalinya yang diselenggarakan di Indonesia. Pertama kali pilkada demokratis dan serentak nasional dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, yang diikuti oleh 269 daerah, terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Pada tahun 2015 ada 9 Provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, ada 30 kota, yang melaksanakan pimilihan wali kota dan wakil wali kota, dan 224 kabupaten yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati dihari yang sama (Ferri, 2015).
Pelaksanaan pilkada secara langsung demokratis dan serentak nasional yang keempat yang dilak- sanakan pada 9 Desember 2020 diikuti oleh 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Adapun yang dimaksud dengan 270 daerah adalah total pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020 baik itu, pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta pemilihan walikota dan wakil walikota. Sedangkan kalau kita pilah sesuai dengan tingkatan bahwa pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diikuti oleh 9 provinsi, sedangkan tingkat kabupaten atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diikuti oleh 224 kabupaten dan 37 kota yang melaksanakan pemilihan Walikota  dan Wakil Walikota.
Tahap persiapan pilkada secara langsung demokratis dan serentak nasional 2020 dimulai
pada tanggal 30 September 2019 dimulai dengan KPU membuat perencanaan program dan anggaran pelaksanaan pilkada. Pada bulan maret tahun 2020, sudah masuk pada tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara pilkada tingkat kabupaten dan kota sudah melakukan rekruitmen anggota PPK dimasing-masing kecamatan. Bersamaan dengan pelaksanaan rekruitmen PPK tersebut, terdapat pandemi Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19) dari Wuhan, China masuk ke Indonesia. Covid-19 ini menyebar sangat cepat ke seluruh provinsi dan plosok desa yang ada di Indonesia. Untuk meng- hindari penyebaran covid-19 semakin meluas, dan memakan korban jiwa manusia, maka presiden dengan kekuasaanya membuat suatu keputusan. Keputusan presiden tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional (Humas RSSMS, 2020).
Dampak sosial politik secara nyata dirasakan oleh berbagai kalangan adalah mundurnya pelak- sanaan pilkada secara langsung demokratis dan serentak nasional tahun 2020. Adanya kebijakan tersebut, dilakukan untuk menghindari semakin banyak orang yang positif Covid–19 dan lebih banyak lagi menjadi korban orang meninggal dunia. Dengan pertimbangan keselamatan orang tersebut, maka Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan mempunyai hak membuat kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 (PERPU) Tentang perubahan ketiga atas undang- undang nomor 1 tahun 2015. Dalam perpu terse- but, pemerintah memasukan pasal 201a, yang mengamatkan bahwa, Pemungutan suara serentak yang ditunda dan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 (Wikipedia Indonesia, 2020).
Dengan ditetapkannya bencana non alam penyebaran covid-19 pada tanggal 2 bulan maret
2020, menjadikan sistem pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung demokrastis dan serentak nasional yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020, berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Kalau pelaksanaan pilkada secara demokratis dan serentak sebelumnya, baik yang pertama dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2015, pelaksanaan pilkada demokratis dan serentak yang kedua dilaksanakan pada tahun 2017, dan yang ketiga pilkada demokratis dan serentak dilaksanakan pada tahun 2018 dilaksanakan dalam situasi dan kondisi tanpa bencana non alam. Sedangkan pelaksanaan pilkada secara langsung demokratis dan serentak nasional tahun 2020 dilaksanakan saat kondisi bencana non alam covid-19. Untuk menghindari penyebaran covid-19, dalam pelak- sanaan pilkada lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19  tahun 2020, maka sesuai dengan pasal 8C ayat 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomr 15 tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Wali kota tahun 2020, bahwa, seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilak- sanakan dengan protokol kesehatan penanganan covid-19 (Taylor dkk, 2020).
Teknis penerapan protokol kesehatan penanganan covid -19 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam covid-19. Sesuai dengan pasal 8C ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2020 tersebut, mengamanatkan bahwa, ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan
seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
KPU membuat aturan teknis yang mengatur secara khusus tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam covid-19, yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam covid-19. Sedangkan dalam pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian dimasa pandemi covid-19 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan hingga sampai pada tingkatan KPPS.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis dan Serentak Nasional 2020. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan normatif- empiris (terapan). Penelitian ini fokus pada kajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2006: 106). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif atau perundang-undangan (Muhammad, 2004: 84), bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak di massa pandemi covid-19.
Sementara pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (Historical approach). Adapun perundang-undangan (statute  approach), adalah mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian (Ibrahim, 2006: 302-318). Dengan demikian dalam penelitian ini mengambil data dari perundang-undangan terkait dengan pilkada secara serentak, baik ditingkatan KPU hingga pada tataran KPPS.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berasal dari peundang-undangan secara normatif, dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku teks, jurnal-jurnal, kasus-kasus hukum, serta beberapa contoh kasus basis ditingkat KPPS pada saat pelaksanan di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Data ini dikolaborasikan antara hukum normatif dengan realitas sosial politik di lapangan pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Di Massa Pandemi Covid-19.

## DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSSUNG DEMOKRATIS DAN SERENTAK NASIONAL
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusya- waratan Rakyat; Undang-undang/peraturan
pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan presiden, Peraturan daerah provinsi, dan Peraturan daerah kabupaten/kota.
Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, adalah pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
Kata demoktratis dalam frase pasal 18 ayat ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, berasal dari kata demokrasi. Kata Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” dan “Kratos” . Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara Kratos bermakna pemerintahaan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengijinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan (Ahmad, 2015).
Kata demokratis dalam sistem pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dapat dipahami bahwa, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adanya penerapan
kedaulatan, kebebasan rakyat dalam memilih pemimpin ditingkat pemerintah provinsi dan pemimpin di tingkat kota/kabupaten sistem pemilihan kepala daerah.
Sistem dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Ada dua pendapat yang berbeda dalam menilai sistem pilkada. Pendapat yang pertama menyatakan bahawa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bukan termasuk dalam pemilihan umum, dengan alasan yang pertama, bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hanya bersifat lokalistik sesuai ruang pemilihanya, setiap kabupaten/ kota atau setiap provinsi tertentu. Karena hanya dilakukan di Kabupaten/kota atau di Provinsi tertentu dan tidak dilakukan secara nasional, sehingga sekali lagi secara harfiah pemilihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tidak bisa dikatagorikan sebagai pemilihan umum (Asfar, 2006).
Pemilu merupakan salah satu sarana untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi (Karim, 1991). Pada prinsipnya pemilu dalam ranah demokrasi lebih bermakna sebagai; pertama, kegiatan partisipatorik dalam menuju kesempurnaan oleh berbagai pihak. Kedua, sistem perwakilan bukan partisipatoris langsung dalam bahasa politik kepanjangan tangan dimana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elit politik yang berhak duduk mewakili masyarakat (Chidmad 2004).
Dengan adanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung demokratis dan serentak nasional, keberadaan rakyat sebagai
sentral keputusan dalam memilih para pemimpin, turut menentukan tingkat demokratisasi di daerah tersebut. Semakin tinggi partisipasi aktif rakyat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, semakin tinggi pula tingkat demokratisasi di daerah tersebut.
Dalam sistem politik, partisipasi mengasumsikan bahwa yang paling mengetahui tentang apa yang baik bagi seseorang adalah orang itu sendiri, oleh karena itu dalam pilkada dibutuhkan partisipasi secara massif dari semua lapisan atau kalangan, dan partisipasi secara aktif dan terus menerus dari masyarakat tidak hanya dalam pemilihan akan tepai juga dalam menilai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena para pimpinan daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dipilih secara langsung demokratis dan serentak nasional.
Kriteria demokrasi di Indonesia terdapat 7 hal penting yang harus ada didalamnya, jika tidak ada makan akan terjadi kecacatan secara hukum (Marijan, 2006). Diantaranya adalah: [1] adanya hak untuk memilih, [2] hak untuk memilih, [3] hak para pemimpin politik untuk bersaing mem- perebutkan dukungan dan suara, [4] adanya pemilu yang bebas dan fair, [5] kebebasan beror- ganisasi, [6] kebebasab berekspresi, dan [7] terdapatnya sumber informasi alternatif. adanya institusi-institusi pembuat kebijakan-kebijakan yang bergantung pada suara ekspresi-ekpspresi lainya.
Pelaksaanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung demokratis dan serentak nasional tersebut, diklasifikasikan sebagai salah satu jenis partisipasi rakyat dalam menentukan pilihan politik untuk menetukan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan wakil
walikota yang ditetapkan oleh Komisi Pemiliha Umum sebagai calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dana wakil Bupati atau Walikota dan wakil walikota.
Adapun yang dimaksud partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mem-pengaruhi kebijakan pemerintah atau public policy (Setiadi dan Kolip, 2015).
Sedangkan menurut Ramlan Surbakti dalam buku memahamu ilmu politik (2005) yang dilansir kompas.com, partisipasi politik: Pengertian, Teori, Faktor dan Bentuknya, menyatakan bawah partisipasi politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan yang dalam mempengaruhi hidupnya (Putri, 2021).
Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung demokratis dan serentak nasional, turut mementukan arah kebijakan pem- bangun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, hal tersebut dikarenakan masyarakat dalam menentukan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan wakil walikota sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada dalam suatu wilayah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah secara demokratis dan serentak nasional dimasa pandemi covid 19, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. UU ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 122A, bahwa pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.
Peneyelenggaraan Pemilihan Dimasa Pandemi Covid 19 dibahas dalam KPU No. 6 Tahun 2020 dan No.10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan kepada daerah serentak pada tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, merupakan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19. Kondisi bencana non alam Covid-19 inilah yang membedakan pelaksanaan pemilihan sebelumnya (Kristian 2020).
Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Wali Kota secara langsung demokratis dan serentak, sebelumnya baik yang dilaksanakan tahun 2015, 2017 dan tahun 2018 tidak dalam kondisi adanya bencana non alam, sehingga pelaksanaan pemilihan dilaksanak dalam kondisi norma, sehingga tidak perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan.
Sedangkan pelaksanaan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Wali Kota secara langsung demokratis dan serentak tahun 2020 dilaksanakan dalam kondisi bencana non alam Covid-19, sehingga harus penerapan protokol kesehatan, untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19, serta memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan.
KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan, mempunyai kewenangan membuat peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Wali kota lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19.
KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan mempunyai kewenangan membuat peraturan pelaksana, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Wali kota lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19. Peraturan KPU tersebut, untuk mengatur secara teknis penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian Covid-19, dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Wali kota lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19.
Kewenangn yang dimiliki oleh KPU tersebut, maka KPU membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tetang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. Sedangan inti dari peraturan KPU tersebut, adalah mengatur penerapan protokol kesehatan, dalam rangka pencegahan dan pengen- dalian Covid-19 bagi penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tetang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19, kemudian direvisi menjadi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tetang
perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.
Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dalam undian nomor calon, kampanye tatap muka dan dana kampanye, KPU merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tetang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19, menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.
Dalam PKPU tersebut mengatur tentang keselamatan penyelenggara pemilihan sesuai dengan pasal 5 ayat (2) huruf (b) secara berkala dilakukan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Covid-19, dan huruf (b) penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas, melaksanakan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan, PPDP yang sedang melaksanakan coklit, dan KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan
dan Penghitungan Suara di TPS.
Dalam tahapan pemilihan yang beraitan dengan mengumpulkan orang atau membawa massa pendukung, seperti pada masa pendaftaran bakal calon, penetapan calon, undian nomor calon dan kampanye tatap muka antara baik peyeleggara dengan pemilih maupun pasangan calon dengan pemilih, sebelum acara dimulai dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius; dan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan paling kurang 1 (satu) meter.
Jika kegiatan dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19 dengan membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, paling banyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang peng- hubung pasangan calon, dan paling banyak 2 (dua) orang dari unsur bawaslu.
Pada saat pemungutan suara baik penyelenggaraan, pemilih dan pihak lainnya yang terlibat dalam pemilihan serentak lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut: Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield) ;
Pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut
a.
b.
hingga dagu;
KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh Pemilih;
Saksi dan Pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai;
Menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar semua pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara dan Peng- hitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan disinfektan; Mengatur pembatasan jumlah Pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan ketentuan jarak antar-Pemilih; wajib menggunakan alat tulis masing-masing;
Pelaksanaan rapid test dan pemeriksaan kesehatan kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani men- yelenggarakan urusan di bidang kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan; dan k. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir di TPS sebelum memasuki TPS dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.
Sesuai dengan buku panduan, juga dijelaskan penerapan protokol kesehatan dalam pemungutan suara, Buku Panduan KPPS Pemilihan Serentak Tahun 2020: 1] Pemilih antre di luar Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperhatikan jarak aman, 2] Petugas ketertiban menghimbau pemilih untuk menggunakan masker dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. 3] Petugas
c.
d. e. f.
g.
h.
i.
ketertiban mengecek suhu tubuh pemilih. 4] Pemilih mengisi formulir Model C, daftar hadir- KWK, setelah menunjukkan Model C pemberitahuan- KWK serta KTP elektronik kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 5] Pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran di kursi yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak. 6] Ketua KPPS memanggil pemilih untuk mengambil surat suara. Kemudian pemilih memeriksa kondisi surat suara sebelum menuju bilik suara. 7] Pemilih menggunakan hak pilihnya (mencoblos) dengan alat coblos yang telah disediakan (paku) dengan mencoblos satu kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama pasangan calon. 8] Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai jenis pemilihan dipandu oleh KPPS. 9] Pemilih membuka sarung tangan kemudian membuang sarung tangan ke tempat sampah yang telah disediakan di dekat meja KPPS 7. 10] KPPS 7 meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. 11] Petugas ketertiban di pintu keluar TPS memberitahukan pemilih wajib untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. 12] Pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilihnya diimbau untuk segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di area TPS.

## PENGAWASAN PILKADA DI MASA PANDEMI COVID 19
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 1 ayat 17, Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Covid-19. Ketua Bawaslu RI Abhan (2020) men- yatakan bahwa pilkada 2020 kali ini berbeda dengan pilkada yang sebelumnya. Jika sebelumnya jajaran pengawas pemilu fokus mengawasi substansi elektoral, maka pilkada di new normal ini Bawaslu mendapatkan dua tugas penting, yakni substansi elektoral, dan tugas kemanusiaan untuk memastikan pilkada berjalan diatas protokol kesehatan pencegahan covid-19 (Adhan, 2020).
Penerapan protokol kesehatan, dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19, pasal 3 ayat (1) bahwa bawaslu dalam melaksanakan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan serentak lanjutan, memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan pengawas pemilihan dan pihak lain.
Penerapan protokol kesehatan dan keselamatan para pengawas dilingkungan bawaslu, sesuai dengan pasal 3 ayat (2) huruf (b) dilaksanakan rapid  test dan pemeriksaan kesehatan terhadap jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebelum dan setelah melaksanakan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan yang dilakukan oleh tenaga medis yang disesuaikan dengan besaran anggaran penyelenggaraan Pemilihan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan, dan pemakaian alat pelindung diri bagi anggota dan kesekretariatan Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang sedang bertugas (pasal 3 ayat (2) huruf (c).
Penerapan protokol kesehatan dan keselamatan para pengawas ketikan ada kegiatan tatap muka di dalam ruangan dengan cara, (a) menggunakan alat pelindung diri paling sedikit berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, (b) memastikan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, dan pihak lain dalam pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan untuk mengenakan alat pelindung diri paling sedikit berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, (c) menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat, (d) menghindari jabat tangan dan kontak fisik lainnya, (e) cuci tangan pakai sabun atau meng-gunakan cairan antiseptik berbasis alkohol sebelum melakukan pertemuan tatap muka di dalam ruangan, (f). membawa alat tulis masing- masing, (g). melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan meng- gunakan alat yang tidak  menimbulkan kontak fisik, dan  (h) membuka masker, mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan setelah menyelesaikan pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan serentak lanjutan.
Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada kegiatan tatap muka di luar ruangan, dilakukan dengan cara, (a) melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan dengan menggunakan alat yang tidak  menimbulkan kontak fisik, (b) menggunakan alat pelindung diri paling sedikit berupa masker yang menutupi hidung dan mulut
hingga dagu, (c) menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat, (d) menghindari jabat tangan dan kontak fisik lainnya, (e) cuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan antiseptik berbahan alkohol sebelum melakukan pertemuan tatap muka di luar ruangan, (f) membawa alat tulis masing-masing; dan (g) membuka masker, mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan setelah menyelesaikan pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan serentak lanjutan.
Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19 pada kegiatan pengumpulan orang dalam jumlah tertentu, dilakukan dengan cara, (a) membatasi jumlah peserta dalam pelak- sanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan serentak lanjutan dengan mempertimbangkan kapasitas tempat kegiatan, (b) melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh peserta kegiatan sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik, (c) memastikan peserta kegiatan menggunakan alat pelindung diri paling sedikit berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, (d) menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antar peserta kegiatan, (e) menghindari jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta kegiatan, (f) cuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol sebelum kegiatan pengumpulan orang dalam jumlah tertentu; dan (g). menyediakan fasilitas pos kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, peralatan perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan tingkatan.

## KESIMPULAN
Penelitian ini dilakukan berdasarkan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis dan serentak nasional 2020, adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasca amandemen ke satu sampai ke empat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Un- dang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Wali kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peng-awasan, Penanganan Pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhan. 2020. “Apresiasi Pengawas Ad Hoc, Abhan Ingatkan Dua Tugas Penting Penga- was Di Masa Pandemi Covid-19.” Humas Bawaslu Manado.
Ahmad. 2015. “Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam Dan Prinsip.” Https://Www.Gramedia.Com/Liter- asi/Demokrasi/. Retrieved (https://www.gra- media.com/literasi/demokrasi/).
Asfar, Muhammad. 2006. Mendesain Manajemen Pilkada Panduan Bagi Stakeholder. cet 1. Surabaya: Pustaka Eureka bekerja sama Pusat Studi Demokrasi dan Ham (PusDeHAM). Chidmad, Tataq. 2004. Kritik Trehadap Pemilihan Langsung. Jogyakarta: Pustaka Widyatama. Ferri, Oscar. 2015. “KPU Resmikan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015.” Liputan6.com , April 17. humas rssms. 2020. “MENGULAS KEMBALI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COV- ID-19).” Rsudsoediranms.com , July 14. Ibrahim, Johnny. 2006. Teori  Dan  Metodelogi Penelitian  Hukum  Normatif. Malang: Bayumedia Publishing,.
Karim, M. Rusli. 1991. Pemilu  Demokratis Kompotitif. Jogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Kristian. 2020. “ASPEK HUKUM TATA NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DISAAT PAN- DEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).” Morality :  Jurnal  Ilmu Hukum 6(2).
Marijan, Kacung. 2006. Demokratisasi Di Daerah Pelajaran  Dari  Pilkada  Secara  Langsung. Surabaya: Pustaka Euruka bekerja sama dengan PusDeHAM.
Muhammad, Abdulkadir.  2004. Hukum  dan Penelitian  Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Prasetia, Andhika. 2017. “Ini 171 Daerah yang

## Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018.”
DetikNews, April 20.
Putri, Vanya Karunia Mulia. 2021. “Partisipasi Politik: Pengertian, Teori, Faktor, dan Ben- tuknya.” KOMPAS.com. Retrieved July 12,
2021 (https://www.kompas.com/skola/read/
2021/07/12/153000269/partisipasi-poli- tik--pengertian-teori-faktor-dan-bentuknya? page=all). Setiadi, Elly M dan Kolip, Usma. 2015. Pengantar Sosiologi  Politik. Jakarta: Kencana Prema- media Group.
Taylor, Steven, Caeleigh A. Landry, Geoffrey S.
Rachor, Michelle M. Paluszek, and Gordon J. G. Asmundson. 2020. “Fear and Avoid- ance of Healthcare Workers: An Important, under-Recognized Form of Stigmatization during the COVID-19 Pandemic.” Journal of Anxiety Disorders 75(July):102289. Wikipedia Indonesia. 2020. “Pandemi Covid-19.”
Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pandemi_-
COVID-19.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan