## ANALISIS HUKUM PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG TERHADAP KEBIJAKAN RAHASIA BANK
Ilmi Vediani email: vediani@yahoo.com

## Abstract
This  article  discusses  money  laundering  and  the  implementation  of  Customer  Due  Diligence  (CDD) which is to be understood as part of the effort to eradicate this particular crime. Money laundering is not an autonomous crime but is always  related or  stems from an original crime (predicate crime). This crime is committed habitually using financial institution or banks as its instrument.  One factor making  this  possible  is  the  obligation  of  bank  to  guard  and  maintain  customer’s  trust  by  virtue  of bank’s secrecy. Nonetheless, this bank secrecy can be waived. By virtue of CDD, banks are under the obligation  to  implement  a  process  of  customer  identification,  including  verification-  monitoring  of customers financial transaction or activities. In the case, they detect suspicious financial transactions the banks are under the obligation to report their  findings to the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) and/or law enforcement officers
Keywords:
money laundering, bank, customer due diligence, anti-money laundering program  and bank secrecy
Abstrak Tulisan ini akan  menelaah persoalan tindak pidana pencucian uang dan penerapan Customer Due Diligence (CDD) sebagai program pencegahan dan pemberantasannya. Pencucian uang merupakan perbuatan tindak pidana turunan ( proceed of crime ) dari tindak pidana asal ( predicate crime ), yang banyak  menggunakan  media  lembaga  keuangan  dalam  hal  ini  bank  sebagai  sarana  untuk melakukan  proses  pencucian  uang.   Satu  faktor  yang  memungkinkan  terjadinya  tindak  pidana pencucian  uang  ialah  karena  bank  sebagai  lembaga  keuangan  yang  berbasis  kepercayaan memberikan jaminan kerahasiaan atas data nasabah sebagai rahasia bank.  Namun kerahasiaan ini, dapat  dibongkar  melalui  penerapan  CDD  sebagai  bagian  dari  program  anti  pencucian  uang (Program  APU).   Melalui  CDD,  bank  diwajibkan  melakukan  serangkaian  proses  yang  terdiri  dari identifikasi, verifikasi, pemantauan terhadap data nasabah dan transaksi keuangan nasabah secara berlanjut, terrmasuk pelaporan kepada pihak yang berwenang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum apabila ada transaksi keuangan nasabah yang mencurigakan.
Kata Kunci:
pencucian uang, bank, customer due diligence , program anti pencucian uang  dan rahasia bank

## Pendahuluan
Pencucian  uang  adalah  suatu  tindak  kejahatan  serius,  di  mana  pelaku kejahatan  mengubah  hasil  kejahatannya  untuk  mengelabui  asal  usul  harta  hasil kejahatan.  Secara  sederhana,  pencucian  uang  merupakan  tindak  pidana  turunan
( proceed  of  crime )  dari  tindak  pidana  asal  ( predicate  crime ).  Tindak  pidana  asal ( predicate  crime )  yang  dimaksud  dapat  berupa  tindak  pidana  korupsi,  tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana perjudian, tindak pidana di  bidang  perbankan  dan  lainnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  yang dikemukakan  oleh  Sarah  N.  Welling  sebagaimana  dikutip  oleh  Adrian  Sutedi bahwa pencucian uang dimulai dengan adanya uang haram atau uang kotor ( dirty money ). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, pertama, melalui pengelakan pajak  ( tax  evasion ),  yaitu  memperoleh  uang  secara  legal,  tetapi  jumlah  yang dilaporkan  kepada  pemerintah  untuk  keperluan  perhitungan  pajak  lebih  sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Kedua, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. 1 Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak  pidana  ( proceed  of  crime )  dengan  tindak  pidana  asal  ( predicate  crimes ) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat. 2
Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu  ketika  mafia  membeli  perusahaan  yang  sah  dan  resmi  sebagai  salah  satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini  berkembang  maju  dan  berbagai  perolehan  uang  hasil  kejahatan  seperti  dari cabang  usaha  lainya  ditanamkan  ke  perusahaan  pencucian  pakaian  ini,  seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran. 3
Pengertian pencucian uang di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:
“perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan,  menghibahkan,  menyumbangkan,  menitipkan, membawa  ke  luar  negeri,  menukarkan,  atau  perbuatan  lainnya  atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil
1 Adrian  Sutedi,  Hukum  PerBankan  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger,  Likuidasi,  Dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm., 17.
2 Ni  Komang  Wiska  Ati  Sukariyani,  Tinjauan  Umum  Mengenai  Pencucian  Uang,  http:// www.scribd.com/doc/75635799/Tinjauan Umum-Mengenai-Pencucian-Uang. 21.
3 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm., 1.
tindak  pidana  dengan  maksud  untuk  menyembunyikan,  atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”
Terdapat  3  (tiga)  tahapan  dalam  pelaksanaan  tindak  pencucian  uang, yaitu: 4
1. Tahap penempatan ( placement );
Pada  tahap  penempatan  dana  ini  ( placement ),  uang  hasil  kejahatan ditempatkan  pada  bank  tertentu  yang  dianggap  aman.  Penempatan  uang tersebut  dimasukkan  hanya  untuk  sementara  waktu  saja.  Dalam  tahap penempatan dana ini juga dilakukan proses membenam uang ( immersion );
2. Tahap pelapisan ( layering );
Dalam tahap pelapisan ini, dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan  jejak  atau  indikasi  asal  usul  uang  tersebut.  Dalam  tahap membenamkan  uang  ini,  uang  tersebut  benar-benar  dipulihkan/dicuci  untuk menghilangkan jejak uang tersebut.;
3. Tahap menggunakan harta kekayaan atau uang ( intergration );
Dalam tahap integrasi dan repartasi ini uang hasil kejahatan yang telah dicuci pada  tahap  pembenanam  tersebut  dikumpulkan  kembali  ke  dalam  suatu proses keuangan yang sah.
Perbuatan tindak pidana pencucian uang dapat menimbulkan dampak yang sangat  besar  terhadap  perkembangan  sektor  perekonomian  dan  bisnis, sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  John  McDowell  dan  Gary  Novis  bahwa dampak tindak pidana pencucian uang tersebut adalah sebagai berikut: 5
1. Merusak  sektor  bisnis  swasta  yang  sah  ( undermining  the  legitimate  private bussines sector );
4 Munir Fuady, Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm., 87.
5 John McDowell (Senior Policy Adviser, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State) Gary Novis (Program Analyst, Bureau of International Narcotics and  Law  Enforcement  Affairs,  U.S.  Department  of  State),  The  Consequences  Of  Money Laundering And Financial Crime, http://www.usteas.gov.
2. Merusak  integritas  pasar-pasar  keuangan  ( undermining  the  integrity  of financial market );
3. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi ( loss of control of economic policy );
4. Distorsi dan ketidakstabilan ekonomi ( economic distortion and instability );
5. Hilangnya pendapatan negara ( loss of revenue );
6. Resiko dalam usaha–usaha  privatisasi  oleh pemerintahan  suatu  negara  ( risks to privatization efforts );
7. Resiko rusaknya reputasi negara ( reputation risk );
Media  yang  digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang adalah lembaga  jasa  keuangan,  seperti  bank, perusahaan  asuransi,  sekuritas  dan sebagainya  serta  dapat  melalui  media  seperti  perusahaan  properti,  industri hiburan,  dan  sebagainya.  Yang  paling  banyak  digunakan  adalah  melalui  media bank.  Tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  bagian  dari  tindak  pidana  di bidang  ekonomi.  Pelaku  tindak  pidana  ekonomi,  pada  umumnya  mereka  yang mempunyai  status  sosial  menengah  ke  atas  dalam  masyarakat,  bersikap  dan bertingkah laku seperti intelektual, yang lazimnya dikenal  dengan istilah  “ white collar  crime ”  (pelaku  tindak  pidana  kerah  putih),  misalnya  pelaku  ini menggunakan  bank  untuk  memutihkan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak pidana. 6 Banyaknya  tindak  pidana  pencucian  uang  melalui  bank,  dikarenakan melalui  bank,  uang  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  kejahatan  (tindak  pidana asal)  dapat  dikelola  melalui  berbagai  jenis  produk  yang  disediakan  oleh  bank tersebut dengan proses transaksi yang relatif cepat bahkan dapat dilakukan antar kota maupun antar negara.
Bank  dalam  melakukan  kegiatannya  yang  berupa  menghimpun  dana  dan menyalurkan dana berdasarkan kepada prinsip-prinsip perbankan, yaitu:
1. Prinsip kepercayaan ( fiduciary relation principle );
2. Prinsip kehati-hatian ( prudential principle );
6 Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm., 123.
3. Prinsip kerahasiaan ( secrecy principle );
4. Prinsip mengenal nasabah ( know your customer principle ).
Pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  melakukan  tindak  kejahatannya dengan memilih bank sebagai  media kejahatannya karena uang yang dimilikinya disimpan di bank dengan jaminan kerahasiaan yang diberikan oleh bank atas data dirinya maupun simpanannya. Oleh karenanya kegiatan bank sangat rentan akan tindak  kejahatan  termasuk  tindak  pidana  pencucian  uang.  Bank  sangat  rentan terhadap  reputasi  resiko  karena  ia  merupakan  target  atau  sarana  utama  bagi aktivitas kejahatan yang dapat dilakukan nasabah. 7
Latar  belakang  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  di  Indonesia, didasarkan pada 3 (tiga) alasan yaitu: 8
1. Di  Indonesia  berlaku  ketentuan  bahwa  uang  yang  disimpan  dalam  bentuk deposito  berjangka  tidak  diusut  asal-usulnya  sehingga  dengan  sendirinya diputihkan dan halal;
2. Undang-Undang  Perbankan  yang  berlaku  di  Indonesia  memberikan  peluang besar kepada bank untuk merahasiakan kekayaan seseorang;
3. Indonesia menganut sistem devisa bebas. Dalam sistem ini setiap orang yang pergi  keluar  negeri  dan  masuk  ke  Indonesia  dapat  dengan  leluasa membawa uang  dalam  jumlah  yang  tidak  dibatasi  sehingga  setiap  orang  dimungkinkan mentransfer  uang  simpanannya  kemana  saja  dan  dapat  menerima  uang kiriman dari luar negeri berapapun jumlahnya.
Untuk  menghindari  dan  mencegah  digunakannya  bank  sebagai  media tindak  pidana  pencucian  uang,  maka  selain  dengan  menerapkan  prinsip  kehati- hatian  ( prudential  principle )  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya,  bank  pun perlu  untuk  menerapkan  prinsip  mengenal  nasabah  ( know  your  customer principle )  kepada  setiap  nasabah  yang  menggunakan  jasanya.  Prinsip  mengenal nasabah  ( know  your  customer  principle )  merupakan  bagian  dari  program  anti
7 Basel Comitee On Banking Supervision, Customer Due Dilligence For Bank, 4 Oktober 2011.
8 Pande Radja Silalahi, Pencucian Uang dan Sistem Keuangan Internasional, Hukum Bisnis, 1998, hlm., 3, 22, dan 25,
pencucian  uang  yang  dikenal  dengan  sebutan  program  APU,  yang  mengadopsi rekomendasi  standar  internasional  yaitu  Rekomendasi  40  +  9  FATF,  yang dikeluarkan oleh The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
Di  Indonesia,  prinsip  mengenal  nasabah  ( know  your  customer  principle ) diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  3/10/PBI/2001  tentang Penerapan  Prinsip Mengenal  Nasabah  ( know  your  customer principles )  dan  sejak berlakunya PBI tersebut maka mulai diterapkannya regulasi Anti Pencucian Uang pada  industri  perbankan.  Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  ( know  your customer principle ) dilakukan sebagai dampak dari dimasukkannya Indonesia ke dalam negara-negara yang digolongkan sebagai NCCT’s ( Non Cooperative Country and  Territories )  oleh Financial  Action  Task  Force (FATF),  dikarenakan  Indonesia tidak mempunyai :
1.   Undang  Undang  dan  Peraturan  mengenai  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU);
2.   Lembaga  yang  berwenang  di  dalam  penanganan  TPPU/ Financial  Intelligent Unit ;
3.   Kerjasama dengan Lembaga Internasional di dalam Penanganan TPPU.
Penggolongan  Indonesia  ke  dalam  NCCT’s  ( Non  Cooperative  Country  and Territories ) tidak dapat dibiarkan saja, karena akan menimbulkan dampak berupa:
1.  Indonesia akan dikategorikan sebagai negara berisiko tinggi;
2.  Perdagangan internasional akan terhambat dan biayanya akan menjadi sangat mahal, terkait korespondensi dengan industri perbankan luar negeri.
Pada  saat  ini,  Prinsip  Mengenal  Nasabah  ( know  your  customer  principles )  lebih dikenal dengan sebutan Customer Due Diligence (CDD).
Dalam  prakteknya  penerapan Customer  Due  Diligence (CDD)  yang merupakan  bagian  dari  program  anti  pencucian  uang  (Program  APU)  di  bank tidaklah  semudah  yang  dibayangkan,  sehubungan  dengan  semakin  maju  dan canggihnya teknologi layanan yang disediakan bank sehingga menyulitkan untuk mendeteksi apakah aliran uang yang masuk atau ada di bank tersebut merupakan
hasil  tindak  pidana  pencucian  uang  atau  bukan,  ditambah  pula  dengan  jaminan kerahasiaan  yang  diberikan  oleh  bank  yang  dikenal  sebagai  industri  keuangan yang berbasis kepercayaan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  penulis  akan  membahas permasalahan  tentang,  penerapan Customer  Due  Diligence (CDD)  dalam mengindentifikasi  telah  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  di  bank,  dan penerapan Customer  Due  Diligence (CDD)  sebagai  bagian  dari  program  anti pencucian  uang  (program  APU)  di  bank  dihadapkan  dengan  kebijakan  prinsip kerahasiaan bank.
Penerapan  Prinsip Customer  Due  Diligence (CDD)  sebagai  bagian  dari Program Anti Pencucian Uang (Program APU) di Bank
Program  Anti  Pencucian  Uang  (Program  APU)  di  industri  perbankan dilakukan  dengan  cara  menerapkan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  ( know  your customer principle ), yang pada tahun 2009 istilah Prinsip tersebut diganti dengan istilah Customer  Due  Diligence (CDD)  sehubungan  dengan  digantinya  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  3/10/PBI/2001  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenal Nasabah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/28/PBI/2009  tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi  Bank  Umum.    Pada  tahun  2012,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/28/PBI/2009  tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  Dan Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  Bagi  Bank  Umum  tersebut  diganti  dengan Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/27/PBI/2012  tentang  Penerapan  Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
Dalam  Pasal  1  angka  7  dan  Pasal  10  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 14/27/PBI/2012  tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum disebutkan bahwa Customer Due  Diligence (CDD)  merupakan  kegiatan  berupa  identifikasi,  verifikasi  dan pemantauan yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa suatu transaksi
yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan  profil  calon  nasabah, Walk  In  Customer atau nasabah, yang wajib dilakukan pada saat:
1. Melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
2. Melakukan hubungan usaha dengan Walk In Customer ;
3. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, dan/atau Beneficial Owner ;
4. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
Dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan Customer  Due  Diligence (CDD)  dilakukan secara  berkesinambungan  yang  dimulai  dari  awal  menjadi  nasabah  yaitu  pada tahap pembukaan rekening dan dilakukan terus menerus selama menjadi nasabah di bank tersebut.
Dalam  proses Customer  Due  Diligence (CDD),  bank  wajib  untuk mengelompokkan nasabahnya sesuai dengan tingkat resiko terjadinya pencucian uang  berdasarkan  analisis  terhadap  identitas,  lokasi  usaha  bagi  nasabah perusahaan,    profil  nasabah,  jumlah  transaksi,  kegiatan  usaha  nasabah,  struktur kepemilikan  bagi  nasabah  perusahaan  dan  informasi  lainnya  yang  dapat digunakan  untuk  mengukur  tingkat  risiko  Nasabah,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  11  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/27/PBI/2012  tentang  Penerapan Program  Anti  Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  bagi  Bank Umum.
Untuk  mewujudkan  pencegahan  terjadinya  tindak pidana  pencucian  uang di  bank,  profil  nasabah  merupakan  salah  satu  dari  informasi  yang  diperlukan dalam penerapan Customer Due Diligence (CDD). Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  14/27/PBI/2012  tentang  Penerapan  Program  Anti Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  Bagi  Bank  Umum,  profil nasabah  yang  diperlukan  antara  lain  adalah  identitas  nasabah,  sumber  dana, maksud  dan  tujuan  hubungan  usaha  atau  transaksi  yang  akan  dilakukan  dan sebagainya,  yang  dapat  dibuktikan  dengan  dokumen-dokumen  pendukung.
Dokumen  pendukung  tersebut  wajib  diteliti  dan  diverifikasi  oleh  bank berdasarkan  dokumen  dan  atau  sumber  informasi  lainnya  yang  dapat  dipercaya dan  independen  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  22  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  14/27/PBI/2012  tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
Manfaat  dengan  diterapkannya  prinsip Customer  Due  Diligence (CDD)  di bank  adalah  bank  diharapkan  dapat  memperoleh  informasi  secara  detail mengenai  calon  nasabah,  mengenal  nasabah  dan  memahami  transaksi  yang dilakukan  nasabah,  mengetahui  transaksi  nasabah  yang  tidak  normal  atau mencurigakan, melindungi reputasi dan integritas bank, memfasilitasi kepatuhan terhadap  ketentuan,  melindungi  bank  dari  ancaman  eksternal  yaitu  digunakan sebagai sarana pencucian uang atau sasaran kejahatan.
Kriteria  transaksi–transaksi  keuangan  yang  mencurigakan  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1  angka  5  Undang–Undang  No  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:
a. Transaksi  Keuangan  yang  menyimpang  dari  profil,  karakteristik, atau  kebiasaan  pola  transaksi  dari  pengguna  jasa  yang bersangkutan;
b. Transaksi  Keuangan  oleh  pengguna  jasa  yang  patut  diduga dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menghindari  pelaporan  transaksi yang  bersangkutan  yang  wajib  dilakukan  oleh  pihak  pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
c. Transaksi  keuangan  yang  dilakukan  atau  batal  dilakukan  dengan menggunakan  Harta  Kekayaan  yang  diduga  berasal  dari  hasil tindak pidana; atau
d. Transkasi  keuangan  yang  diminta  oleh  PPATK  untuk  dilaporkan oleh Pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”
Atas  transaksi-transaksi  keuangan  yang  mencurigakan  tersebut,  bank wajib untuk melakukan pengkinian dokumen identitas nasabah dan analisis serta pemantauan secara berkesinambungan antara transaksi keuangan yang dilakukan nasabah  dengan  profil  nasabah.  Hal-hal  tersebut  dilakukan  untuk  memastikan
apakah  transaksi  yang  mencurigakan  tersebut  merupakan  suatu  transaksi keuangan dari kegiatan pencucian uang.
Sedangkan nasabah bank yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang adalah:
1. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri, mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atau perbuatan  lain  atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan  hasil  tindak  pidana  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut. 9
2. Setiap  orang  yang  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul,  sumber, lokasi,  peruntukan,  pengalihan  hak-hak,  atau  kepemilikan  yang  sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. 10
3. Setiap  orang  yang  menerima  atau  menguasai  penempatan,  pentransferan, pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penitipan,  penukaran,  atau  menggunakan harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil tindak pidana. 11
Pengertian  orang  di  atas  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi,  jadi pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  bukan  hanya  manusia  sebagai  individu tetapi  juga  bisa  badan  usaha.  Khusus  untuk  kategori  pelaku  tindak  pidana pencucian uang nomor 3 (tiga) di atas, dikecualikan bagi pelapor adanya transaksi yang  mencurigakan  berupa  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  pihak  bank termasuk ke dalam pelapor yang dimaksud.
Oleh  karenanya  apabila  terjadi  suatu  transaksi  keuangan  yang mencurigakan  yang  dilakukan  oleh  nasabah  bank,    maka  menurut  Pasal  48  ayat (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/27/PBI/2012  tentang  Penerapan
9 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanan Pencucian Uang
10 Id., Pasal 4.
11 Id., Pasal 5.
Program  Anti  Pencucian  Uang Dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  Bagi  Bank Umum,  pihak  bank  memiliki  kewajiban  untuk  melaporkan  transaksi  tersebut sebagai  laporan  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan  yang  ditujukan  kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan suatu lembaga  independen  yang  bertanggungjawab  terhadap  Presiden  Republik Indonesia,  yang  dibentuk  dalam  rangka  untuk  memberantas  pencucian  uang  di Indonesia  dan  sebagai  pemenuhan  Pasal  16 The  Forty  Recommendations yang dibuat oleh Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF).  Pihak bank pun  berkewajiban    untuk      melakukan      kerjasama  dengan  penegak  hukum maupun otoritas yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  14/27/PBI/2012  tentang  Penerapan  Program  Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Apabila Bank  tidak  mau  melakukan  kerjasama  dengan  penegak  hukum  maupun  otoritas yang berwenang, maka bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan, pembekuan kegiatan usaha tertentu,  pemberhentian  pengurus  bank  dan  pencantuman  anggota  Direksi  dan anggota  Dewan  Komisaris,  pegawai  bank,  pemegang  saham  dalam  daftar  orang tercela dibidang Perbankan.
Dalam  Pasal  72  ayat  1  Undang-Undang  No  8  tahun  2010  tentang Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  disebutkan bahwa:
“Untuk  kepentingan  pemeriksaan  dalam  perkara  tindak  pidana pencucian  uang,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:
a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
b. tersangka; atau
c. terdakwa.
Pihak Pelapor di sini adalah termasuk pihak bank, yang memiliki data atas nasabahnya  termasuk  data  kekayaan  nasabahnya  dan  dengan  proses Customer
Due Diligence (CDD) akan  membantu untuk  menentukan  apakah harta  kekayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai hasil dari tindak pidana pencucian uang.
Untuk tindak pidana pencucian uang yang masuk dalam kategori memiliki resiko tinggi, maka pihak bank memiliki kewajiban untuk menerapkan Customer Due Diligence (CDD) yang lebih mendalam, yang dikenal dengan sebutan Enhanced Due  Dilligence (EDD).  Yang  dimaksud  dengan Enhanced  Due  Dilligence (EDD) sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  8  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 14/27/PBI/2012  tentang  Penerapan  Program  Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum adalah:
“ Enhanced Due Dilligence atau yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan  dengan  Calon  Nasabah,  WIC,  atau  Nasabah  yang tergolong  berisiko  tinggi,  termasuk Politically  Exposed  Person, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme .”
Salah  satu  cara  untuk  mendeteksi  lebih  dini  melalui  prinsip  mengenal nasabah atau Customer Due Diligence (CDD) adalah: 12
1. Melakukan tatap muka;
2. Meminta informasi nasabah;
3. Identifikasi transaksi nasabah;
4. Melaporkan transaksi nasabah;
5. Prosedur  penerapan  prinsip  mengenal  nasabah  selalu  mengikuti perkembangan;
6. Memiliki standar dan prosedur tersendiri;
7. Teknologi;
8. Pengawasan dan pengendalian internal independen;
9. Pelatihan yang cukup.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/27/PBI/2012  tentang  Penerapan Program  Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  Bagi  Bank
12 Daniel Hendrawan, Prinsip Mengenal Nasabah Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal  dalam  buku  Problematika  Menciptakan  Iklim  Usaha  Yang  Kondusif,  Komisi  Hukum Nasional RI, Jakarta, 2011, hlm., 70-72.
Umum tidak hanya mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang saja, tetapi juga  mengatur  mengenai  tindak  pidana  pendanaan  terorisme.  Keduanya  saling terkait, perbedaannya hanya terletak pada:
1. Pada  pencucian  uang,  uang  yang  diperoleh  berasal  atau  hasil  dari  kegiatan yang  tidak  sah,  yang  dikenal  dengan  sebutan  tindak  pidana  asal  ( predicate crime ),  sedangkan  pada  pendanaan  terorisme,  uang  yang  diperoleh  bisa berasal dari kegiatan yang sah atau tidak sah  yaitu hasil dari tindak pidana;
2. Pencucian  uang  bertujuan  untuk  menyamarkan  seakan-akan  uang  yang diperoleh  tersebut  merupakan  hasil  kegiatan  yang  sah,  sedangkan  pada pendanaan  terorisme  uang  yang  diperoleh  digunakan  untuk  mendukung kegiatan terorisme.
Baik  pencucian  uang  maupun  pendanaan  terorisme  seringkali menggunakan  media  bank  dan  oleh  karena  untuk  menghindarkan  dari penggunaan  bank  untuk  tujuan  kejahatan,  maka  pihak  bank  wajib  menerapkan prinsip Customer Due Diligence (CDD) kepada setiap nasabahnya.

## Kebijakan Kerahasiaan Bank
Asas  rahasia  ( konfidensialitas )  dalam  bidang  keuangan  pada  lembaga keuangan  perbankan  sudah  dikenal  sejak  lama.  Pada  zaman  pertengahan ketentuan semacam itu telah diatur pada peraturan perundang-undangan, bahkan di kerajaan Jerman pada saat itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Dengan  berkembangnya  perdagangan  dan  runtuhnya  feodalisme  dalam pertarungan  yang  semakin  sengit  untuk  memperjuangkan  hak-hak  individu, kepercayaan  kepada  kebijaksanaan  lembaga  perbankan  untuk  merahasiakan keterangan-keterangan  mengenai  soal-soal  keuangan,  dan  pribadi  nasabah- nasabahnya  menjadi  suatu  kebutuhan  yang  tidak  bisa  ditawar-tawar  lagi  bagi perlindungan  hak  milik  pribadi  dan  bagi  kelangsungan  praktek  perdagangan. Menjelang  pertengahan  abad  ke-19,  boleh  dikatakan  semua  pemerintahan  di Eropa  Barat  telah  mensahkan  asas  kerahasiaan  perbankan,  dan  semenjak  itu
undang-undang  serupa  telah  diberlakukan  di  setiap  negara  yang  menghendaki sistem perbankan yang tertib. 13
Bank  merupakan  suatu  lembaga  keuangan  yang  menjalankan  usahanya berdasarkan  kepercayaan  dari  nasabahnya  sehingga  bank  dituntut  untuk  dapat menjaga  kerahasiaan  atas  segala  data  dan  informasi  yang  terkait  dengan nasabahnya termasuk informasi transaksi keuangan yang dilakukan nasabahnya.
Pengertian  rahasia  bank  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1,  angka  28, Undang–Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang–Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah:
“ Rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”
Bank  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  kerahasiaan  bank  tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang–Undang No. 10 Tahun 1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang–Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan. Ketentuan  rahasia  bank  diperlukan  karena  perbankan  harus  melindungi nasabahnya. 14
Berdasarkan  ketentuan  tentang  kewajiban  bank  atas  kerahasiaan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, maka kewajiban tersebut tidak hanya  meliputi  kerahasiaan  mengenai  transaksi  keuangan  nasabah  tetapi  juga meliputi data pribadi nasabah yang bersangkutan. Apabila nasabah bank tersebut adalah  nasabah  penyimpan  yang  sekaligus  juga  sebagai  nasabah  debitur,  bank wajib  merahasiakan  keterangan  tentang  nasabah  dalam  kedudukannya  sebagai nasabah  penyimpan.  Keterangan  mengenai  nasabah  selain  sebagai  nasabah penyimpan,  bukan  merupakan  keterangan  yang  wajib  dirahasiakan  bank. 15 Walaupun bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan, bukan berarti keterangan mengenai nasabah debitur bank menjadi keterangan yang bebas untuk
13 Muhamad Djumhana, Rahasia Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm., 112.
14 Id, hlm., 115.
15 Yunus Husein, Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2010, hlm., 96.
diinformasikan  ke  siapa  pun.  Apabila  bank  tidak  merahasiakan  keterangan tentang  debiturnya  tidak  tertutup  kemungkinan  bank  digugat  oleh  nasabahnya secara  perdata  dengan  dengan  alasan  cidera  janji  (wanprestasi)  atau  perbuatan melawan  hukum.  Bank  dapat  dianggap  cidera  janji  apabila  kewajiban merahasiakan  itu  terdapat  di  dalam  perjanjian  antara  bank  dan  nasabah  baik eksplisit  maupun  implisit. 16 Apabila  tidak  ada  perjanjian,  kewajiban  bank mempertahankan rahasia bank didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau  konsep  hukum  lainnya,  seperti  konsep perbuatan  melawan  hukum.  Artinya dalam  hal  bank  memberikan  keterangan  tentang  nasabahnya  yang  merugikan nasabah, bank dapat dituntut oleh nasabahnya dengan alasan perbuatan melawan hukum. 17
Jaminan  kerahasiaan  yang  diberikan  oleh  Bank  kepada  nasabahnya,  juga diatur  dalam  Pasal  2,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menerapkan prinsip:
a.  transparansi;
b.  perlakuan yang adil;
c.  keandalan;
d.  kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
e.  penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
Pelaku jasa keuangan di atas termasuk pihak bank dan yang termasuk konsumen dalam peraturan otoritas jasa keuangan tersebut adalah nasabah pada perbankan.
Tinjauan  teori  tentang  rahasia  bank,  menunjukkan  ada  dua  pendapat yaitu: 18
1. Teori  rahasia  bank  bersifat  mutlak,  yaitu  bahwa  bank  berkewajiban menyimpan  rahasia  nasabah  yang  diketahui  oleh  bank  karena  kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Semua keterangan  mengenai  nasabah  dan  keuangannya  yang  tercatat  di  bank  wajib
16 Id, hlm., 100-101.
17 Id, hlm., 61
18 Supra no. 13, hlm., 116-117
dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan dengan alasan apa pun dan oleh  siapapun,  kerahasiaan  mengenai  nasabah  dan  keuangannya  tidak  boleh dibuka  (diungkapkan).  Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas segala akibat yang  ditimbulkannya. 19 Teori  ini  terlalu  individualistis,  bahkan  sebenarnya bertentangan dengan kepentingan umum. Tidak dapat diterima adanya suatu “ secret  absolute” ,  meskipun  itu  di  lingkungan  pekerjaan  kepercayaan  seperti kalangan kedokteran dan perbankan;
2.  Teori  yang  kedua  adalah  rahasia  bank  bersifat  nisbi,  yaitu  bahwa  bank diperbolehkan  membuka  rahasia  nasabahnya,  untuk  suatu  kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara atau untuk kepentingan umum. Teori  ini  disebut  juga  dengan  teori  rahasia  bank  bersifat  relatif.  Keberatan terhadap  teori  ini  adalah  rahasia  bank  masih  dapat  dijadikan  perlindungan bagi  pemilik  dana  yang  tidak  halal,  yang  kebetulan  tidak  terjangkau  oleh aparat  penegak  hukum  karena  tidak  terkena  penyidikan.  Dengan  demikian dananya tetap aman. 20
Teori  rahasia  bank  bersifat  nisbi  atau  relatif  dalam  penerapannya  akan berdasarkan  pada  asas  proposional  khususnya  berkaitan  dengan  pembukaan rahasia  bank.  Asas  proposional  menghendaki  pertimbangan  kepentingan  mana yang  lebih  berat,  yaitu  tidak  membuka  rahasia  yang  berarti  menyimpan  rahasia untuk  kepentingan  terbatas  yaitu  kalangan  perbankan,  atau  membuka  rahasia demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan negara. 21
Penentuan  hal-hal  yang  termasuk  kategori  rahasia  bank  harus  berpijak pada: 22
1. Kelaziman operasional perbankan;
19 Seri  Hukum  Bisnis.  Rahasia  Bank,  https://yessymsari.wordpress.com/2012/11/29/rahasia- bank-2/
20 Id
21 Supra no. 13, hlm., 117.
22 Id, hlm., 121-122
2. Apakah pembocoran/pembukaan informasi akan merugikan pemilik informasi (nasabah) atau menguntungkan pihak lain;
3. Pihak pemilik informasi (nasabah) harus yakin secara wajar bahwa informasi itu benar-benar belum diketahui masyarakat luas.
Walaupun  peraturan  perbankan  di  Indonesia  memberikan  jaminan kerahasiaan    terhadap  nasabahnya,  akan  tetapi  Undang–Undang  No.  10  Tahun 1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang–Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  mengatur  pengecualian  terhadap  penerapan  kebijakan  kerahasiaan bank yaitu untuk kepentingan umum, yang terdiri dari:
1. Perpajakan (Pasal 41 ayat (1));
2. Penyelesaian  piutang  bank  yang  sudah  diserahkan  kepada  Badan  Urusan Piutang  dan  Lelang  Negara/Panitia  Urusan  Piutang  Negara  (Pasal  41A  ayat (1));
3. Peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 ayat (1));
4. Perkara perdata antara bank dan nasabahnya (Pasal 43);
5. Tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44 ayat (1));
6. Permintaan,  persetujuan  atau  kuasa  dari  nasabah  penyimpan  yang  dibuat secara tertulis (Pasal 44A ayat (1));
7. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat 2).
Pengecualian terhadap penerapan kebijakan kerahasiaan Bank juga diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang berbunyi:
“(2) Larangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikecualikan dalam hal:
a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

## Analisa  Hukum  Penerapan  Anti  Pencucian  Uang  Terhadap  Kebijakan Rahasia Bank
Prinsip Customer  Due  Diligence (CDD)  sebagai  salah  satu  program  Anti Pencucian  Uang  (Program  APU)  melakukan  identifikasi  terhadap  data  nasabah dan  menganalisa  transaksi  keuangan  nasabah  yang  didukung  dengan  dokumen- dokumen terkait, untuk mengantisipasi digunakannya media bank sebagai sarana kejahatan yaitu antara lain pencucian uang.  Dengan melakukan tahapan-tahapan tersebut  diharapkan  bank  dapat  mengenal  lebih  jauh  nasabahnya.  Proses Customer  Due  Diligence (CDD)  di  bank  terhadap  nasabah  dilakukan  terus- menerus,  tidak  hanya  pada  saat  menjadi  calon  nasabah  karena  proses Customer Due  Diligence (CDD)  tidak  hanya    untuk  mengetahui  identitas  pribadi  nasabah tetapi ditujukan juga untuk dapat mengamati transaksi keuangan nasabahnya baik saat  yang  bersangkutan  mengirimkan  uang  maupun  menerima  uang  di rekeningnya.  Sehingga  apabila  ditemukan  ketidaksesuaian  antara  profil  nasabah dengan  transaksi  keuangan  di  rekeningnya  atau  transaksi  keuangan  di rekeningnya  dicurigai  sebagai  hasil  dari  tindak  pidana,  maka  transaksi  tersebut dapat  dianggap  sebagai  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan  dan  pihak  bank memiliki  kewajiban  untuk  melaporkannya  kepada  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK),  yang  oleh Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan (PPATK) akan diteruskan untuk dilaporkan kepada penyidik, jaksa dan hakim. Maka peran aktif bank, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  serta  aparat  penegak  hukum  sangat  dibutuhkan,  karena  apabila  dari pihak  bank  tidak  teliti  dan  tidak  aktif  dalam  menerapkan  prinsip Customer  Due Diligence (CDD)  atau  pihak  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK)  atau  aparat  penegak  hukum  tidak  menindaklanjuti  pelaporan  transaksi keuangan  yang  mencurigakan,  maka  uang  hasil  pencucian  uang  akan  dengan mudah  tersimpan  di  bank  dan  kemudian  digunakan  oleh  nasabahnya.  Bahkan untuk  nasabah  yang  memiliki  risiko  tinggi  untuk  melakukan  tindak  pidana pencucian uang dapat diterapkan Enhanced Due Dilligence (EDD) yaitu Customer
Due  Diligence (CDD)  yang  lebih  mendalam.    Pelaksanaan  prinsip Customer  Due Diligence (CDD)  dan  prinsip Enhanced  Due  Dilligence (EDD)  juga  menjadi  bagian dari  pelaksanaan  prinsip  kehatian-hatian  bank  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya  untuk  menjaga  agar  bank  terhindar  dari  kegiatan  kejahatan  di  bidang ekonomi.
Penerapan Customer  Due  Diligence (CDD)  dalam  mengindentifikasi  dan menganalisa  profil  nasabah  dan  transaksi  keuangannya  sebagai  transaksi keuangan  yang  mencurigakan  terkait  dengan  3  (tiga)  kategori  pelaku  tindak pidana  pencucian  uang  di  bank  yang  telah  dibahas  di  atas.  Termasuk  ke  dalam kategori  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  adalah  pihak  yang  rekeningnya menerima aliran uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Dalam  Undang-Undang  tersebut  hanya  disebutkan,  bahwa  nasabah  dapat dikategorikan  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  apabila  yang bersangkutan  mengetahui  atau  patut  diduga  mengetahui  bahwa  uang  yang ditransfer  ke  dalam  rekeningnya  tersebut  berasal  dari  hasil  tindak  pidana. Sehingga  dapat  diasumsikan  apabila  penerima  tersebut  tidak  mengetahui  asal uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, maka yang bersangkutan tidak dapat  dianggap  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tidak  dapat dikenakan  sanksi  pidana.  Oleh  karenanya  akan  timbul  permasalahan  dalam membuktikan  penerima  uang  tersebut  apakah  mengetahui  atau  patut  diduga mengetahui asal uang yang diterimanya, misalkan seorang isteri menerima uang dari  suaminya  setiap  bulan  dengan  cara  ditransfer  ke  rekening  isterinya  dan kemudian  suami  diduga  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan menyimpan  uang  hasil  pencucian  uangnya  tersebut  ke  berbagai  rekening termasuk  rekening  isterinya,  di  mana  harus  dibuktikan  apakah  isteri  tersebut mengetahui atau patut diduga mengetahui asal uang yang ditransfer suaminya ke rekeningnya adalah hasil tindak pidana pencucian uang. Dalam penjelasan Pasal 5
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan mengenai definisi patut diduga, yaitu:
“Yang  dimaksud  dengan  patut  diduganya  adalah  suatu  kondisi  yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat  terjadinya  Transaksi  yang  diketahuinya  yang  mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum”
Oleh  karenanya  aparat  hukum  atau  pihak  yang  berwenang  wajib membuktikan adanya “pengetahuan” atau “keinginan” atau “tujuan” dari penerima uang,  di  mana  3  (tiga)  hal  tersebut  merupakan  pembuktian  yang  cukup  sulit karena perlu ditentukan dasar ukuran seseorang dianggap memiliki pengetahuan dan adanya keinginan dari penerimaan uang tersebut.
Prinsip kerahasiaan bank menjadi salah satu alasan mengapa bank menjadi media tindak pidana pencucian uang, karena para pelaku tindak pidana pencucian uang  mendapatkan  rasa  aman  bahwa  identitas  dan  transaksi  keuangannya  akan dijaga  kerahasiaannya  dari  pihak  ketiga,  apalagi  bila  prinsip  kerahasiaan  yang diterapkan  bank  bersifat  mutlak.  Bahkan  jaminan  kerahasiaan  bagi  nasabah merupakan  bagian  dari  jaminan  perlindungan  konsumen  dan  yang  termasuk dalam pengertian konsumen tersebut adalah nasabah bank.
Apabila melihat pengertian rahasia bank dalam Pasal 1 angka 28 Undang– Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang–Undang  Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan  “segala sesuatu” adalah segala informasi yang melekat pada nasabah tersebut seperti nama, alamat dan lainnya  disamping  informasi  mengenai  simpanannya.  Informasi-informasi tersebut  wajib  dijaga  kerahasiaannya  oleh  bank,  akan  tetapi  apabila  untuk kepentingan  umum  seperti  perpajakan,  penyelesaian  piutang  bank  yang  sudah diserahkan  kepada  Badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara/Panitia  Urusan Piutang  Negara,  peradilan  dalam  perkara  pidana,  perkara  perdata  antara  bank dan  nasabahnya,  tukar  menukar  informasi  antar  bank,  permintaan  atau persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis dan permintaan  ahli  waris  yang  sah  dari  nasabah  penyimpan  yang  telah  meninggal
dunia, maka informasi-informasi tersebut tidak lagi menjadi bagian dari rahasia bank.  Dikesampingkannya  kebijakan  rahasia  bank  juga  terlihat  dalam  Pasal  31 ayat (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  di  mana  larangan  untuk memberikan  data  atau  informasi  terkait  konsumen  (dalam  hal  ini  nasabah) pelaku  jasa  keuangan  (dalam  hal  ini  bank)  tidak  berlaku  dalam  hal  diwajibkan oleh Undang-Undang dan Undang-Undang yang dimaksud dapat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat ( fiduciary financial  institution )  dihadapkan  pada  dua  kewajiban  yang  saling  bertentangan dan  seringkali  tidak  dapat  dirundingkan.  Di  satu  pihak  bank  mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya ( duty  of  confidentiality ).  Di  lain  pihak  bank  juga  berkewajiban  untuk mengungkapkan  ( disclose )  keadaan  dan  catatan  keuangan  nasabahnya  dalam keadaan-keadaan  tertentu. 23 Adanya  kerahasiaan  bank  sering  dijadikan  oleh pelaku  kejahatan  keuangan  untuk  melakukan  pemutihan  uang  atau  pencucian uang  dari  uang  hasil  kejahatan  menjadi  uang  yang  bersih.  Penerapan Customer Due  Diligence (CDD)  di  bank  memungkinkan  dikesampingkannya  prinsip kerahasiaan  bank,  yaitu  dalam  hal  adanya  kewajiban  untuk  memberitahukan informasi  terkait  nasabah  dan  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan  kepada Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dan  juga  aparat penegak hukum.
Terkait  untuk  kepentingan  peradilan  dalam  perkara  pidana,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  42  ayat  1  Undang–Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang–Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  yang berbunyi:
“Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia  dapat  memberikan  izin  kepada  polisi,  jaksa,  atau  hakim
23 Id, hlm., 112-113.
untuk  memperoleh  keterangan  dari  bank  mengenai  simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.”
Dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  kepentingan  peradilan  dalam  perkara  tindak pidana  pencucian  uang  dapat  diberlakukan  ketentuan  pasal  tersebut,  sehingga keberlakuan prinsip kerahasiaan bank dapat dikesampingkan. Permasalahan akan timbul  apabila  uang  hasil  kejahatan  tersebut  disimpan  di  rekening  yang  bukan milik  terdakwa  atau  tersangka,  atau  tersimpan  di  rekening  keluarganya  atau temannya  (terdakwa  atau  tersangka  menyebarkan  uang  hasil  tindak  pidana pencucian  uang  ke  beberapa  rekening),  maka  terhadap  rekening  tersebut  akan berlaku prinsip rahasia bank dan akan menimbulkan kesulitan untuk   membuka atas dasar kepentingan penyelidikan tindak pidana pencucian uang dan terhadap pemilik rekening tersebut akan bebas dari tuntutan tindak pidana pencucian uang. Padahal dalam pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  yang  termasuk  dalam kategori pelaku pencucian uang juga adalah orang yang menerima atau menguasai penempatan,  pentransferan,  pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penitipan, penukaran,  atau  menggunakan  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana.  Sehingga  penerima  uang  hasil  tindak pidana  pencucian  uang    dapat  ditetapkan  menjadi  tersangka  atau  terdakwa  dan apabila  terbukti  yang  bersangkutan  mengetahui  atau  patut  diduga  mengetahui bahwa  uang  tersebut  adalah  hasil  tindak  pidana  pencucian  uang,  maka  yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.
Penerapan  prinsip  kerahasiaan  di  perbankan  Indonesia  dapat dikesampingkan  untuk  kepentingan  umum  antara  lain  untuk  kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana dan sebagainya sehingga penerapan prinsip  kerahasiaan  bank  di  Indonesia  menganut  sistem  teori  rahasia  yang bersifat  nisbi  atau  relatif.  Hanya  dalam  ketentuan  yang  mengatur  tentang pengecualian  untuk  berlakunya  kerahasiaan  bank,  yaitu  terhadap  kepentingan umum, kurang begitu lengkap kategori yang masuk untuk kepentingan umumnya,
dengan  tidak  dicantumkannya  kewajiban  untuk  mencegah  terjadinya  tindak pidana ( duty to the public to prevent fraud and crimes ) 24 sebagaimana telah diatur di  Amerika  Serikat  dalam 12  USC  section  3403  (c) dan  untuk  panggilan  atau penggeledahan  oleh  pemerintah 25 sebagaimana  telah  diatur  di  Amerika  Serikat dalam Financial  Privacy  Act  of  1978,  35  USC  sec  3405 .    Padahal  dengan dicantumkannya kewajiban untuk mencegah terjadinya tindak pidana ( duty to the public to prevent fraud and crimes ) dalam kategori kepentingan umum yang dapat mengkesampingkan  prinsip  rahasia  bank,  diharapkan  dapat  mencegah  bank menjadi  media  tindak  pidana  pencucian  uang.  Yang  membedakan  dari  kategori untuk  kepentingan  peradilan  dalam  perkara  pidana  adalah  bahwa mengesampingkan prinsip rahasia bank untuk mencegah terjadinya tindak pidana berarti  informasi  terkait  nasabah  dan  transaksi  keuangannya  dapat  diberikan setiap  saat  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  termasuk  tindak pidana  pencucian  uang,  sedangkan  untuk  kepetingan  peradilan  dalam  perkara pidana    informasi  terkait  nasabah  dan  transaksi  keuangannya  atau  rahasia  bank dapat  dikesampingkan  apabila  masalah  tindak  pidana  termasuk  tindak  pidana pencucian uang sudah masuk ke wilayah pengadilan.

## Penutup
Tindak pidana pencucian uang banyak dilakukan melalui bank karena bank merupakan  lembaga  keuangan  berbasis  kepercayaan  yang  memberikan  jaminan kerahasiaan atas data nasabah dan transaksi keuangan nasabah. 3 (tiga) tahapan dalam  pelaksanaan  tindak  pencucian  uang  di  bank  adalah  tahap  penempatan ( placement ),  tahap  pelapisan  ( layering )  dan  tahap  menggunakan  harta  kekayaan atau uang ( intergration ).
Program  Anti  Pencucian  Uang  (Program  APU)  di  industri  perbankan dilakukan  dengan  pelaksanaan  prinsip Customer  Due  Diligence (CDD)  yang sebelumnya  dikenal  dengan  istilah  prinsip  Mengenal  Nasabah  ( Know  your
24 Supra no.15, hlm.,  20.
25 Id.
customer  principle )  yang  mengadopsi  rekomendasi  standard  internasional  yaitu Rekomendasi 40 + 9 FATF, yang dikeluarkan oleh The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
Customer  Due  Diligence (CDD)  dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi, verifikasi  dan  pemantauan  terhadap  profil  nasabah  dan  transaksi  keuangannya yang  dilakukan  secara  terus  menerus  sebagai  upaya  untuk  mencegah  atau mengetahui apabila telah terjadi pencucian uang oleh nasabahnya. Untuk nasabah bank yang memenuhi kriteria resiko tinggi akan terjadinya pencucian uang, maka akan  diterapkan Enhanced  Due  Dilligence (EDD)  yaitu Customer  Due  Diligence (CDD) yang  lebih  mendalam.  Dalam  proses Customer Due  Diligence (CDD),  pihak bank akan bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),  aparat  penegak  hukum  dan  otoritas  berwenang  dalam  bentuk pemberian informasi terkait nasabah dan transaksi keuangan nasabahnya. Hal ini seringkali  menimbulkan  dilema  bagi  bank  sehubungan  bank  juga  memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kerahasiaan.
Perbankan Indonesia menganut teori rahasia yang bersifat nisbi atau relatif (tidak  mutlak)  sehingga  terhadap  penerapan  prinsip  kerahasiaan  masih  dapat dikesampingkan  atau  diterobos  untuk  hal-hal  tententu,  diantaranya  untuk kepentingan  umum,  walaupun  kriteria  kepentingan  umum  yang  diatur  dalam Undang-Undang Perbankan masih dirasakan belum lengkap.
Terkait  3  (tiga)    kategori  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  dalam  rangka penyelidikan  kasus  tindak  pidana  pencuican  uang  masih  menimbulkan permasalahan  antara  lain  dalam  menetapkan  dasar  ukuran  seseorang  dianggap mengetahui atau patut diduga mengetahui (memiliki pengetahuan, keinginan atau tujuan)  penerimaan  uang  direkeningnya  berasal  dari  hasil  kejahatan,  khususnya untuk  kategori  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  ke  3  (tiga)  yaitu nasabah yang menerima transferan uang yang diduga hasil pencucian uang.
Terkait  ketentuan  dalam  Undang–Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang–Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dapat dikesampingkannya  rahasia  bank  untuk  kepentingan  peradilan  dalam  perkara pidana,  pihak  polisi,  jaksa,  atau  hakim  dapat  meminta  keterangan  dari  bank mengenai  simpanan  tersangka  atau  terdakwa  pada  bank.  Hal  ini  menimbulkan permasalahan  apabila  uang  hasil  kejahatan  tersebut  disimpan  di  rekening  yang bukan milik terdakwa atau tersangka akan tetapi tersimpan di rekening pihak lain, maka terhadap pemilik rekening tersebut akan tetap berlaku prinsip rahasia bank dan  akan  menimbulkan  kendala  bagi  kepentingan  penyelidikan  tindak  pidana pencucian uang dan terhadap pemilik rekening tersebut akan bebas dari tuntutan tindak pidana pencucian uang.
Dengan  semakin  meningkatnya  kejahatan  melaui  bank  khususnya pencucian  uang,    maka  sangat  diperlukan  peran  bank  secara  efektif  dan  teliti dalam  menerapkan Customer  Due  Diligence (CDD)  sebagai  bagian  dari  program anti  pencucian  uang  (Program  APU),  sehingga  dapat  mencegah  atau meminimalisir terjadinya tindak pidana pencucian uang.
Perlu  ditingkatkannya  kesadaran  masyarakat  khususnya  nasabah  bank terkait  pentingnya  penerapan Customer  Due  Diligence (CDD)  dalam  pencegahan tindak pidana pencucian uang, sehingga diperlukan kesediaan dan kerjasama dari nasabah dalam memberikan selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya kepada pihak bank terkait profil yang bersangkutan. Perlunya kesepakatan tertulis antara pihak  bank  dengan  nasabah  sehingga  bank  memiliki  dasar  (tidak  hanya berdasarkan  peraturan  perundang-undangan)  untuk  memberikan  informasi terkait nasabahnya kepada pihak ketiga antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum.
Ketentuan  terkait  rahasia  bank  untuk  dapat  dibuat  dalam  peraturan tersendiri  dan  tidak  hanya  menjadi  bagian  dari  suatu  undang-undang  tentang perbankan,  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  dalam  pencegahan kejahatan melalui media bank
Kategori  kepentingan  umum  yang  dapat  mengesampingkan  berlakunya rahasia bank untuk dapat ditambah lagi, antara lain seperti yang sudah di lakukan di  Amerika  Serikat  yaitu  kewajiban  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana, sehubungan dalam Undang–Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang–Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kepentingan umum yang dapat  mengesampingkan  prinsip  rahasia  bank  adalah  antara  lain  untuk kepentingan  peradilan  perkara  tindak  pidana,  sehingga  memiliki  pengertian bahwa  apabila  belum  menjadi  perkara  di  peradilan  maka  tetap  berlaku  prinsip rahasia bank.

## Daftar Pustaka
Buku: Adrian  Sutedi,  Hukum  Perbankan  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008 Basel  Comitee  On  Banking  Supervision, Customer  Due  Dilligence  For  Bank , Oktober, 2011 Daniel Hendrawan, Prinsip Mengenal Nasabah Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam  Pasar  Modal  dalam  buku  Problematika  Menciptakan  Iklim  Usaha Yang Kondusif, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 201
Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1995 Muhamad Djumhana, Rahasia Bank,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 Munir  Fuady,  Bisnis  Kotor  Anatomi  Kejahatan  Kerah  Putih,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2004
Yunus  Husein,  Rahasia  Bank  Dan  Penegakan  Hukum,  Pustaka  Juanda  Tiga  Lima, Jakarta, 2010
Jurnal: Pande Radja Silalahi, Pencucian Uang dan Sistem Keuangan Internasioanl, Volume 3 Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 1998
Internet: http://www.scribd.com/doc/75635799/TinjauanUmum-Mengenai-Pencucian- Uang.21. http://www.usteas.gov https://yessymsari.wordpress.com/2012/11/29/rahasia-bank-2/

## Perundang-Undangan:
Undang–Undang  RI.,  No.  10  Tahun  1998,  Perubahan  atas  Undang–Undang  No.  7 Tahun 1992 tentang Perbankan, L.N.R.I. Tahun 1998 No. 182 Undang-Undang  RI.,  No.  8  Tahun  2010,  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang, L.N.R.I. Tahun 2010 No. 122
Peraturan  Bank  Indonesia.,  No.  14/27/PBI/2012,  Penerapan  Program    Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, L.N.R.I. Tahun 2012 No. 290 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No . 1/POJK.07/2013, Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, L.N.R.I. Tahun 2013 No. 118