## DILEMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Studi Kasus Implementasi Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Jawa Tengah

## Arif Sofianto, Akmal Afif FY, Alfina Handayani
Balitbang Provinsi Jawa Tengah

## ABSTRACT
Poverty  as  national  problem  needs  an  integrated  plan  and  fiscal  capacity  from central with local government plan. According to that, this research are for describe some problems  of  developing  plan  and  local  fiscal  capacity  in  the  poverty  program.  This research  uses  study  case  by  methode  which  in  implemmantation  of  PNPM  Mandiri Pedesaan  and  Perkotaan  at  Central  Java  Province.  This  research  concludes  that  the society empowerment plan still centralize with technocratic model on central government, not enough to accommodate to local government participation, and not saw the problem of local fiscal capacity. For that result, this research needs to recomends a synchronization of local and central government plan and  a sustainable formula of cost sharing.
Keywords: local government plan, local fiscal capacity, PNPM Mandiri

## LATAR BELAKANG
Otonomi  daerah,  sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya merupakan kewenangan  daerah  untuk  membuat kebijakan  perencanaan  daerah  dalam rangka  memberi  pelayanan,  peningkatan peranserta,  prakarsa,  dan  pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan  rakyat  di  wilayahnya. Sebagai  daerah  otonom,  pemerintah daerah  juga  mempunyai  kewenangan untuk  menentukan  kebijakan  keuangan sendiri  yang  secara  normatif  mengacu kepada kepentingan masyarakat daerah.
Otonomi daerah mensiratkan pemahaman  lokus  permasalahan  daerah sebagai  gambaran  praksis  permasalahan nasional dan begitu pun apabila pemerintah  pusat  menyatakan  adanya suatu  masalah  bersama  maka  dapat diartikan  sebagai  masalah  sebagian  besar atau semua daerah baik provinsi dan atau kabupaten/kota. Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri  yang  telah  berlangsung  sejak tahun  2007  dapat  menjadi  contoh representasi hubungan interaksional itu.
PNPM  Mandiri  dalam  kerangka perencanaan  merupakan  strategi  integrasi berbagai program penanggulangan kemiskinan  dari  kementerian/lembaga. Hal ini
dimaksudkan agar penanggulangan  kemiskinan  dapat  lebih sinergis  dalam  tata  kelola  baik  antar kementerian/lembaga  dan  atau  strata pemerintahan  yang  ada.  Terkait  dengan proses manajerial perencanaan pembangunan  daerah,  khususnya  dalam pengalokasian penganggaran; PNPM Mandiri  oleh  sebagian  daerah  dianggap sebagai  anugerah  sekaligus  masalah utamanya  dalam  penyediaan sharing budget .
Berpijak  dari  uraian  di  atas,  perlu dilakukan penelitian untuk melihat keterkaitan  manajemen  perencanaan  dan kapasitas  keuangan  daerah  dengan  studi
kasus  PNPM  Mandiri  mengingat  isu  ini mengkaitkan  secara  langsung  kualitas perencanaan  dan  kapasitas  keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

## TUJUAN PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  kemampuan  keuangan daerah dalam rangka pemecahan masalah penanggulangan  kemiskinan  yang taken for granted dari Pemerintah Pusat melalui PNPM  Mandiri  baik  perdesaan  (eks Program Pengembangan Kecamatan/
PPK)  dan  perkotaan  (eks  Program Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan/ P2KP).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan Kualitatif  yang  bertujuan  melakukan eksplorasi terhadap perencanaan penganggaran  daerah  dalam  kerangka pelaksanaan  PNPM  Mandiri  di  Jawa Tengah.  Data  primer  berupa  informasi/ dokumen  perencanaan  dan  kapasitas keuangan daerah dan pelaksanaan PNPM Mandiri  perdesaan  dan  perkotaan  di Provinsi  Jawa  Tengah.  Data  sekunder berupa  informasi/dokumen  penunjang terkait dengan permasalahan.
Pengambilan  data  menggunakan  teknik wawancara  mendalam  dan Focused Group Discussion (FGD). Teknik analisis data  yang  digunakan  adalah  model interaktif Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sanapiah Faisal (dalam Bungin dkk: 2003) yang merupakan siklus integral antara pengumpulan data, reduksi data, penampilan data dan pengambilan kesimpulan.  Penelitian  dilakukan  pada bulan  Oktober  sampai  dengan  November 2008 dengan lokasi di Jawa Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendekatan Perencanaan Pembangunan Dan Kemampuan
Keuangan Daerah Perencanaan pembangunan daerah,  menganut  empat  pendekatan, yaitu: teknokratik, politik, partisipatif, top down dan bottom up . Pendekatan teknokratik  adalah  proses  perencanaan yang dilakukan oleh lembaga atau satuan kerja  yang  secara  fungsional  bertugas untuk  itu  secara  ilmiah  dan  metodologis. Pendekatan  politik  berbentuk  penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan  Kepala  Daerah  pada  saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Sedangkan  pendekatan  partisipatif  adalah pelibatan seluruh pihak yang
berkepentingan  ( stakeholders )  terhadap pembangunan.  Pendekatan top  down dan bottom  up diwujudkan  melalui  proses penyusunan berjenjang dari tingkat desa/kelurahan,  kecamatan,  kabupaten/ kota,  provinsi  dan  nasional  melalui musyawarah.
Secara manajerial, daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota diberikan kewenangan  untuk  menyusun  dokumen perencanaan  pembangunan  yang  akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi nyata daerah  dalam  bentuk  perencanaan  jangka panjang,  menengah  dan  atau  tahunan yang tatacaranya ditetapkan dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan  Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Rencanaan  pembangunan  daerah di  Kabupaten/Kota  realisasinya  ditopang dengan sumber pembiayaan berupa Anggaran  Pembangunan  dan  Belanja Daerah (APBD). Sesuai UU No. 33/2004, secara  umum  sumber  dana  APBD  tediri
dari  Dana  Perimbangan,  Pendapatan  Asli Daerah  dan  lain-lain  pendapatan  daerah yang sah.
Dana  perimbangan  terdiri  dari Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi Hasil  (DBH).  DAU  adalah  dana  APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi.  DAK  adalah dana  APBN  yang  dialokasikan  dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan  khusus.  Dana  Bagi  Hasil  adalah pendapatan  nasional  berasal  dari  SDA dan  pajak  yang  sebagian  diserahkan kepada daerah berdasarkan angka persentase  yang  dihasilkan  dari  suatu daerah.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi,
pengelolaan  kekayaan  daerah  dan  lain- lain.  Sehingga  Pendapatan  Asli  Daerah merupakan barometer mengukur kemampuan  keuangan  daerah  otonom. Sedangkan  lain-lain  pendapatan  daerah yang  sah,  terdiri  dari  hibah,  bantuan  dan pinjaman  daerah  yang  diperoleh  karena kondisi tertentu.

## Kapasitas  Keuangan  Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Data  yang  dapat  dihimpun  dalam 3 tahun terakhir, terlihat bahwa pembangunan daerah lebih banyak dibiayai dari sumber dana diluar Pendapatan  Asli  Daerah.  Proporsi  PAD dalam  APBD  Kab/Kota  di  Jawa  Tengah dalam  3  tahun  terakhir  berkisar  antara  :
4,81% sampai dengan 20,06%  (Tabel 1).
Tabel 1   :  Proporsi  PAD  terhadap  APBD  Kab/Kota  di  Jawa  Tengah  Tahun  2006  –  2008 (dalam %).
TAHUN NO KAB/KOTA 2006 2007 2008 KETERANGAN 1 Kab. Cilacap 8.46 8.02 7.05 fiskal rendah 2 Kab. Banyumas 10.51 11.01 9.87 fiskal rendah 3 Kab. Purbalingga 9.28 8.99 8.41 fiskal rendah 4 Kab. Banjarnegara 7.94 7.12 6.46 fiskal rendah 5 Kab. Kebumen 12.96 6.77 6.59 fiskal rendah 6 Kab. Purworejo 5.91 7.54 5.87 fiskal rendah 7 Kab. Wonosobo 6.25 6.73 5.58 fiskal rendah 8 Kab. Magelang 9.38 9.15 9.03 fiskal rendah 9 Kab. Boyolali 9.41 9.75 7.22 fiskal rendah 10  Kab. Klaten 4.96 5.91 5.42 fiskal rendah 11  Kab. Sukoharjo 8.01 6.90 6.49 fiskal rendah 12  Kab. Wonogiri 6.93 6.93 5.34 fiskal rendah 13  Kab. Karanganyar 8.41 8.87 7.58 fiskal rendah 14  Kab. Sragen 8.42 8.80 7.04 fiskal rendah 15  Kab. Grobogan 7.05 7.05 5.90 fiskal rendah 16  Kab. Blora 6.79 7.04 6.44 fiskal rendah 17  Kab. Rembang 8.23 8.28 8.22 fiskal rendah 18  Kab. Pati 10.81 10.05 6.80 fiskal rendah 19  Kab. Kudus 9.73 7.89 7.79 fiskal rendah 20  Kab. Jepara 10.03 7.85 7.80 fiskal rendah 21  Kab. Demak 6.81 6.18 4.81 fiskal rendah
22  Kab. Semarang 11.65 10.79 9.75 fiskal rendah 23  Kab. Temanggung 6.84 6.73 6.49 fiskal rendah 24  Kab. Kendal 10.99 11.67 8.64 fiskal rendah 25  Kab. Batang 5.70 6.16 5.44 fiskal rendah 26  Kab. Pekalongan 6.48 7.58 6.43 fiskal rendah 27  Kab. Pemalang 10.20 8.16 7.55 fiskal rendah 28  Kab. Tegal 8.17 8.92 6.80 fiskal rendah 29  Kab. Brebes 6.29 7.81 5.30 fiskal rendah 30  Kota Magelang 9.47 10.99 9.67 fiskal sedang 31  Kota Surakarta 15.39 14.60 13.83 fiskal sedang 32  Kota Salatiga 11.92 11.96 9.11 fiskal sedang 33  Kota Semarang 21.30 22.00 20.06 fiskal sedang 34  Kota Pekalongan 6.40 7.77 5.90 fiskal sedang 35  Kota Tegal 22.02 18.32 15.83 fiskal sedang Rata-rata 9.40 9.15 7.90 Sumber : Jawa Tengah dalam Angka (diolah) Secara  riil,  dalam  perwujudan otonomi  daerah,  maka  seharusnya  daerah diberi  kewenangan  dan  kesempatan  yang luas mengalokasikan kemampuan keuangannya untuk pelaksanan pembangunan  di  wilayahnya.  Beberapa peraturan  perundangan  memaksa  daerah untuk  memberikan  kontribusi  nyata dalam penyelesaian permasalahan nasional yang juga menjadi permasalahan daerah  diantaranya  adalah  alokasi  dana untuk  pendidikan  sebesar  20%  (Ps  31 ayat  4  UUD  1945  jo  Ps  6  ayat  2  UU  20 Tahun 2003), pendampingan Dana Alokasi Khusus/DAK sebesar 10% (Ps 41 UU  33  Tahun  2004),  Kegiatan  Penelitian dan Pengembangan sebesar 1% (Kepmendagri  No  33  Tahun  2007)  dan pendampingan Bantuan Langsung Masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam  PP  No.  57  tahun  2005  yang besarnya bervariasi sesuai dengan spesifikasi program seperti halnya PNPM Mandiri yang mensyaratkan
pendampingan  50%  dari  dana  bantuan bagi  daerah  dengan  fiskal  sedang  dan tinggi  serta  20%  dari  dana  bantuan  bagi daerah dengan fiskal rendah.
Terdapat  aturan  pendampingan
Dana Bantuan
Pembangunan dari Pemerintah  Provinsi  kepada  Kabupaten/ Kota  yang  pada  tahun  2008  berdasarkan Surat  Edaran  Gubernur  Jawa  Tengah nomor  978.3/20320  tahun  2007  sebesar minimal  30%  dari  nilai  bantuan  per kegiatan.  Untuk  tahun  2009  dengan  SE Gubernur  Jateng  Nomor  978.3/18489 pemerintah Kab/Kota tetap diminta menyediakan  dana  pendampingan  yang digunakan  untuk  melaksanakan  kegiatan meskipun tidak lagi ditetapkan besarannya.  Diluar  dana  pendampingan tersebut,  pemerintah  daerah  juga  tetap menyediakan  dana  administrasi.  Sesuai prinsip tersebut daerah memiliki kewenangan  mengurus  rumah  tangganya sendiri baik secara administratif,
ekonomi, politik, sosial maupun finansial yang betujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai  peraturan  perundangan tersebut  apabila  dilihat  dari  aspek pendapatan  asli  daerah  akan  tampak sangat  timpang.  Dalam  hal  PNPM, Pemerintah  Kab/Kota  di  Jawa  Tengah sebagian besar menyediakan dana pendamping  sebagai  konsekuensi  dana
PNPM  Mandiri  yang  diterima.  Apabila dibandingkan dengan PAD, maka besaran dana  pendamping  tersebut  antara  0,09%
sampai  21,27%  dari  PAD.  (terinci  pada table 2)
Tabel 2  :  Proporsi  besaran  dana  pendamping  PNPM  Mandiri  dengan  PAD  Kab/Kota  di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008 (dalam %).
TAHUN NO KAB/KOTA 2006 2007 2008 KETERANGAN 1 Kab. Cilacap 1.01 1.64 3.93 PPK & P2KP 2 Kab. Banyumas 1.66 2.23 7.51 PPK & P2KP 3 Kab. Purbalingga 5.24 0.44 9.76 PPK & P2KP 4 Kab. Banjarnegara - 2.90 7.17 PPK & P2KP 5 Kab. Kebumen - 3.32 8.34 PPK & P2KP 6 Kab. Purworejo 5.46 - 8.21 PPK & P2KP 7 Kab. Wonosobo - 4.23 9.68 PPK & P2KP 8 Kab. Magelang 3.62 0.43 8.12 PPK & P2KP 9 Kab. Boyolali 1.01 1.84 9.39 PPK & P2KP 10 Kab. Klaten - - 21.27 PPK & P2KP 11 kab. Sukoharjo 4.09 1.79 10.56 PPK & P2KP 12 Kab. Wonogiri 1.10 2.70 11.63 PPK & P2KP 13 Kab. Karanganyar 1.95 2.64 8.39 PPK & P2KP 14 Kab. Sragen 4.52 - 4.13 PPK & P2KP 15 Kab. Grobogan - 3.20 8.49 PPK & P2KP 16 Kab. Blora 6.69 0.09 8.40 PPK & P2KP 17 Kab. Rembang 1.88 2.25 11.49 PPK & P2KP 18 Kab. Pati - 1.65 6.59 PPK & P2KP 19 Kab. Kudus - 2.62 8.65 PPK & P2KP 20 Kab. Jepara - 2.77 8.24 PPK & P2KP 21 Kab. Demak - 4.16 13.65 PPK & P2KP 22 Kab. Semarang 3.00 3.32 2.26 PPK & P2KP 23 Kab. Temanggung 5.61 - 6.40 PPK & P2KP 24 Kab. Kendal 2.76 0.45 5.47 PPK & P2KP 25 Kab. Batang 3.58 1.87 14.91 PPK & P2KP 26 Kab. Pekalongan - 3.60 10.99 PPK & P2KP 27 Kab. Pemalang 1.35 1.50 7.53 PPK & P2KP 28 Kab. Tegal 1.11 2.21 13.95 PPK & P2KP 29 Kab. Brebes - 3.37 9.38 PPK & P2KP 30 Kota Magelang - - - P2KP 31 Kota Surakarta - - 6.92 P2KP 32 Kota Salatiga - 0.25 1.05 P2KP 33 Kota Semarang - 0.24 - P2KP 34 Kota Pekalongan - - 21.26 P2KP 35 Kota Tegal - 0.10 0.41 P2KP Rata-rata 3.09 2.06 8.91
Sumber : Jawa Tengah dalam Angka dan Konsultan Prov. P2KP dan PPK (diolah)

## Dilema Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Tengah
Perencanaan pembangunan adalah suatu  proses  untuk  menentukan  tindakan masa  depan  yang  tepat  melalui  urutan pilihan  dengan  memperhitungkan  sumber daya yang tersedia (Pasal 1 UU 25 Tahun 2004). Pembangunan  daerah  adalah pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,  kesempatan  kerja,  lapangan berusaha,  akses  terhadap  pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan  tahapan-tahapan  kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan  dan  pengalokasian  sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dalam suatu  lingkungan  wilayah/daerah  dalam jangka  waktu  tertentu  (pasal  1  PP  No  8 Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata  Cara Penyusunan  Pengendalian  dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Pemangku kepentingan
pembangunan  daerah  dalam  tatanan dokumen formal adalah strata pemerintah dan  pemerintah  daerah.  Itulah  yang menjadikan  Pemerintah  Pusat  dan/atau Provinsi  mempunyai  kepentingan  untuk menentukan  pilihan  akan  alokasi budget bagi  daerah  dalam  rangka  mewujudkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional (RPJPN),  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN)  dan  atau  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Provinsi (RPJMD). Sesuai  dengan  asas  hukum  positif di Indonesia, semua peraturan perundangan  yang  diundangkan  dalam lembaran  Negara  dan  atau  lembaran
Daerah bersifat mengikat semua komponen  bangsa;  termasuk  Pemerintah Daerah Kab/Kota. Oleh karenanya, dalam tatanan  penyelenggaraan  pemerintahan, Pemerintah  Kab/Kota,  sebagai  bagian integral  dari  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib melaksanakan  tatanan  tersebut.  Sesuai dengan  ketetapan  MPR  No.  III  tahun 2000,  bahwa  hukum  di Indonesia berjenjang, peraturan tidak boleh betentangan  dengan  peraturan  diatasnya. Tata urutan peraturan di Indonesia adalah UUD 1945,  Tap MPR, Undang-Undang, Perpu,  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan Presiden  dan  Peraturan  Daerah.  Oleh karena  asas  hukum  yang  lebih  tinggi memaksa  peraturan  yang  lebih  rendah, maka  APBD  yang  ditetapkan  dengan Perda  tidak  boleh  bertentangan  dengan APBN  yang  ditetapkan  dengan  Undang- undang.
Tatanan  ini  menjadi  tidak  ideal pada  saat  bersinggungan  dengan  konsep partisipasi dalam perencanaan
pembangunan.
Konsep partisipasi,
sebagai  salah  satu  hasil  dari  proses pemberdayaan, dalam penyusunan rencana pembangunan tentu mendasarkan pada  kondisi  riil  yang  ada  dan  harus dipecahkan  dengan  sumberdaya  yang dipunyai (Gunawan Sumodiningrat, 2003). Dalam hal penanggulangan kemiskinan  melalui  program  apapun, termasuk PNPM Mandiri, prosesi perencanaan  pembangunan  tidak  terlepas dari  proses  perencanaan  pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/ Kelurahan,  Kecamatan,  Kabupaten/Kota,
Provinsi dan Nasional. Mekanisme penentuan  dana  PNPM  Mandiri  yang terjadi  saat  ini  dari  Pemerintah  adalah dengan  memberikan  pagu  anggaran Bantuan  Langsung  Masyarakat  (BLM) pada  akhir  tahun,  sedangkan  proses perencanaan  pembangunan  untuk  tahun yang akan datang di tingkat Desa/Kelurahan,  sudah  dilakukan  pada awal  tahun,  yaitu  bulan  Januari  tahun berjalan.  Itu  dapat  diartikan  bahwa  di tingkat  Desa/Kelurahan,  PNPM  Mandiri sudah lebih dulu ada sebelum direncanakan kebutuhan dan anggarannya.  Untuk  tingkat  Kab/Kota, yang terjadi adalah pada saat Musrenbang Kab/Kota, kompilasi usulan Desa/Kelurahan  dalam  penanggulangan kemiskinan  tidak  mampu  mengangkat secara substansial kegiatan PNPM.
Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah, 29 Kabupaten ditetapkan sebagai daerah dengan kemampuan fiskal rendah dengan konsekuensi harus menyediakan  pendampingan  20%  dari total dana BLM PNPM Mandiri, sedangkan  6  Kota  ditetapkan  dalam daerah dengan kemampuan fiskal sedang,
sehingga harus menyediakan pendampingan  50%  dari  total  dana  BLM PNPM Mandiri. Dana pendampingan dari APBD
Kabupaten/Kota tersebut merupakan sharing  budget BLM  yang diterima.
Apabila  dicermati  dalam  hal kemampuan  daerahnya,  tampak  bahwa ada  sebagian  Kota  di  Jawa  Tengah,  yang dimasukkan  dalam  kemampuan  fiskal menengah, dengan proporsi PAD menunjukkan  kisaran  5  Sampai  15% terhadap APBD nya menyediakan anggaran  pendampingan  6  sampai  21% dari  PAD  nya.  Pada  kenyataannya, pemerintah  kabupaten  yang  tergolong fiskal  rendah,  rata-rata  menyediakan pendampingan  5,24%  dari  PAD  nya, sedangkan pemerintah Kota yang
tergolong kemampuan fiskal sedang  rata- rata  hanya  mengalokasikan  4,32%  dari PAD nya. Permasalahan
kemampuan keuangan  Kab/Kota  sebagai sharing budget APBN,  menimbulkan  konsep penganggaran  yang  semu  di  beberapa Kab/Kota;  karena  dana  pendamping  itu sesungguhnya adalah dana APBN melalui DAU yang kemudian dialokasikan sebagai pendampingan itu sendiri. Beberapa  Kabupaten  yang  dilakukan pendalaman  kasus  perencanaan  dan penganggaran seperti Kabupaten Temanggung, pada tahun 2008
mengalokasikan  pendampingan  PNPM Mandiri  secara  nominal  mencapai  6,40% dari  PADnya,  namun  dana  tersebut dialokasikan  dari  DAU.  Demikian  juga Kabupaten  Demak  untuk  tahun  yang sama mengalokasikan pendampingan PNPM Mandiri secara nominal mencapai 13,65%  dari  PADnya,  namun  dana berasal  dari  DAU.  Pada  tahun  2009, rencana alokasi yang disediakan
Temanggung mencapai 29% dari PADnya,  sedangkan  Kabupaten  Demak mencapai  15%  dari  PAD.  Kondisi  ini dirasakan berat bagi pelaksanaan program dan  kegiatan  lain  yang  telah  ditetapkan dalam  RPJM  Daerahnya  masing  – masing.  Sehingga  yang  terjadi  dalam  3 tahun  terakhir,  sesungguhnya  adalah melaksanakan pembangunan dengan sumberdaya
dari APBN yang
didaerahkan.  Konsep  ini  jauh  dari  tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang sebenarnya  mendorong  daerah  untuk membiayai pembangunan daerahnya dengan kemampuannya sendiri.

## SIMPULAN
Selama  ini  konsep  penyusunan perencaaan yang menggunakan pendekatan teknokratik, politik,
partisipatif, top  down dan bottom  up belum diimplementasikan secara
seimbang.  Praktek  perencanaan  yang mempengaruhi  daerah  saat  ini  masih dilakukan  secara  teknokratik  ditingkat pusat,  kurang  melibatkan  perangkat daerah.  Sehingga  tanggapan  di  daerah sangat  beragam  sesuai  dengan  kebijakan Kepala Daerah (politis). Sementara partisipasi masih dimaknai sebagai mobilisasi, bukan mendengarkan aspirasi, potensi  dan  kemampuan  pemerintah  dan masyarakat  lokal.  Seharusnya  partisipasi sebagai  salah  satu  hasil  dari  proses pemberdayaan, dalam penyusunan rencana pembangunan tentu mendasarkan pada  kondisi  riil  yang  ada  dan  harus dipecahkan  dengan  sumberdaya  yang dipunyai.
Kemampuan keuangan negara dan pemerintah  daerah  menjadi  salah  satu faktor  kunci  percepatan  perwujudan pemberdayaan masyarakat dengan berkurangnya  jumlah  penduduk  miskin. Penyediaan  dana  dalam  APBD  Kab/Kota untuk  pendampingan  PNPM  Mandiri masih  perlu  dirumuskan  ulang  dalam formula  khusus  yang  sinergis  dan terintegrasi  di  tingkat  manajerial  melalui proses  perencanaan  yang  sesungguhnya yakni  teknokratik,  politik,  partisipasi, top down dan bottom  up .  Formula  tersebut dalam  hal  penganggaran  perlu  melihat secara  nyata  pendapatan  asli  daerah,  visi misi  dan  RPJMD  Bupati/Walikota  serta permasalahan lain
yang perlu mendapatkan  perhatian  lebih  dan  bersifat adhoc atau  tak  terduga;  seperti  bencana alam  atau  ancaman  keamanan  ketertiban di berbagai daerah.

## REKOMENDASI
Perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan kemampuan  dan  melibatkan  daerah, karena  perencanaan  pembangunan  juga tidak terlepas dari penganggaran.
Perencanaan PNPM Mandiri perlu mengikuti pola perencanaan yang
berlaku,  sehingga  tercapai  sinkronisasi perencanaan program yaitu dengan melibatkan  peran  aktif  daerah  dalam penentuan  lokasi  dan  menyesuaikan waktu  perencanaan  program  dengan perencanaan  pembangunan  daerah.  Perlu dikaji formula yang paling sesuai tentang kewajiban menyediakan dana pendampingan  agar  tidak  memberatkan daerah  penerima  program,  sesuai  dengan kemampuan  dan  prioritas  daerah,  artinya tidak  lagi  menerapkan  aturan  20%  dan 50%.
Pada  tataran  yang  lebih  makro mengenai  kebijakan  keuangan  negara, perlu dilakukan evaluasi tentang kewenangan fiskal pemerintah dan pemerintah daerah. sesuai dengan ketentuan  UU  32  Tahun  2004  dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan politik luar negeri, pertahanan,    keamanan,  yustisi,  moneter dan fiskal nasional, serta agama, sebaliknya  daerah  memiliki  kewenangan yang  luas  diluar  kewenangan  pemerintah tersebut. Sejalan dengan konsep kewenangan  yang  riil,  pemerintah  daerah memiliki kewenangan wajib dan kewenangan  pilihan,  artinya  urusan  yang ditangani  daerah  berdasarkan  keadaan dan  faktor-faktor  yang  nyata  sehingga tercipta  harmoni  antara  kemampuan  dan kewenangan.
Berdasarkan prinsip diatas, banyak  urusan  yang  saat  ini  ditangani pemerintah pusat sudah seharusnya diserahkan  sepenuhnya  kepada  daerah, termasuk  penanggulangan  kemiskinan, yang disertai dengan anggaran. Untuk itu pemerintah  perlu  meninjau  ulang  aturan alokasi  dana  bagi  hasil  daerah,  sehingga daerah  mendapatkan  bagian  yang  lebih besar  untuk  dapat  menyelenggarakan urusan  desentralisasi.  Dengan  demikian kewenangan  pemerintah  hanya  terpusat pada  wilayah  yang  makro,  sedangkan
wilayah  mikro  dan  teknis  sepenuhnya menjadi urusan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS  Jawa  Tengah  &  Bappeda  Provinsi
Jawa  Tengah; Jawa  Tengah Dalam Angka 2008 , Semarang, Tahun 2008. Bungin,  Burhan,  Dkk; Analisis  Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman  Filosofis  Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan  Model  Aplikasi , Pt.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2003 Kepmendagri No 33 Tahun 2007 Sumodiningrat, Gunawan, Peran Lembaga  Keuangan  Mikro Dalam Menanggulangi Kemiskinan  Terkait  Dengan Kebijakan  Otonomi  Daerah , Jurnal Ekonomi Rakyat, Tahun  II  –  No.  1  Maret  2003, www.ekonomirakyat.org Pedoman Umum PNPM Mandiri, www.pnpm-mandiri.org
PP No. 57 Tahun 2005. www.setneg.go.id PP No. 2 Tahun 2006.. www.setneg.go.id PP No. 8 Tahun 2008, www.setneg.go.id Surat  Edaran  Gubernur  Jawa  Tengah nomor 978.3/20320 tahun 2007 Surat  Edaran    Gubernur  Jateng  Nomor 978.3/18489 tahun 2008 Tap MPR No. III Tahun 2000 UU 20 Tahun 2003, www.setneg.go.id
UU No. 25 tahun 2004. www.setneg.go.id UU No. 32 Tahun 2004. www.setneg.go.id UU No. 33 Tahun 2004, www.setneg.go.id