## HUBUNGAN KEBIJAKAN KRIMINAL DENGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
Oleh:
Febriyanti Silaen 1) dan Syawal Amry Siregar 2) Universitas Darma Agung 1,2) E-mail: silaen85felixagnes@gmail.com 1) dan syawalsiregar59@gmail.com 2)

## ABSTRACT
The problem of overcoming crime in the community cannot be separated from the word Criminal  policy  which  is  carried  out  in  the  efforts  of  criminal  policy  and  political policy. The relationship of criminal policy with criminal law policy  is equally tackling crime where one is, by means of a penal effort while the difference is with non -criminal words or with the enforcement system only, if the criminal policy uses the word criminal justice  system,  with  some  crime  prevention  and  handling  by  means  of  Penalty  has several  stages:  Formulation  (Legislative  Policy),  Application  (Judicial  or  Judicial Policy);  Execution  (Executive  Policy).  Criminal  countermeasure  policy  is  the  same  as criminal  law  policy,  which  is  protecting  society  to  achieve  social  welfare.  The effectiveness  of  criminal  sanctions  can  be   an  important  aspect  to  support  the achievement of the criminal policy.
Keywords:   Criminal   Policy,   Political   Policy,   Formulation   (Legislative   Policy), Application (Judicial or Judicial Policy), Execution (Executive Policy)

## ABSTRAK
Masalah  penanggulangan  kejahatan  dimasyarakat  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kata kebijakan.  Kriminal  yang  dilakukan  upaya  kebijakan  penal  dan  politik  hukum  pidana. Hubungan  kebijakan  Kriminal  dengan  kebijakan  hukum  pidana  sama-sama menanggulangi kejahatan dimana satu, dengan cara upaya penal sedangkan perbedaanya dengan  kata-kata  non  penal  atau  dengan  sistem  penegakan  saja,  kalau  kebijakan kriminal  memakai  kata  sistem  peradilan  pidana,  dengan  beberapa  Pencegahan  dan penanggulangan  kejahatan  dengan  sarana  penal  memiliki  beberapa  tahap:  Formulasi (Kebijakan  Legislatif),  Aplikasi  (Kebijakan  Yudikatif  atau  peradilan);  Eksekusi (Kebijakan  Eksekutif).  Kebijakan  penanggulangan  criminal  sama  dengan  kebijakan hukum  pidana  yaitu  melindungi  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial. Efektifitas  sanksi  kejahatan  bisa  menjadi  aspek  penting  untuk  mendukung  tercapainya kebijakan kriminal tersebut.
Kata  Kunci:  Kebijakan  Kriminal,  Kebijakan  Politik,  Formulasi  (Kebijakan  Legislatif), Aplikasi (Kebijakan Yudikatif atau peradilan), Eksekusi (Kebijakan Eksekutif)

## 1.         PENDAHULUAN
Perbuatan    yang    diusahakan untuk    dicegah    atau    ditanggulangi dengan  hukum  pidana  harus  merupakan perbuatan  yang  tidak dikehendaki,  yaitu perbuatan  yang  mendatangkan  kerugian (material  dan  atau  spiritual)  atas  warga masyarakat.
Penggunaan      hukum      pidana harus   pula   memperhitungkan   prinsip biaya    dan    hasil (cost    and    benefit principle) ,hukum    pidana    harus    pula memperhatikan         kapasitas         atau kemampuan daya kerja dari badan- badan   penegak   hukum   yaitu   jangan sampai   ada   kelampauan   beban   tugas (overvelasting).
KUHAP  dan  UU  Kekuasaan Kehakiman  itu  memuat  asas-asas  yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan acara pidana, khususnya  oleh  jajaran  aparat  penegak hukum (official criminal justice system).
Asas-asas dimaksud antara lain:
1.   Peradilan   cepat,   sederhana,   dan biaya ringan
2. Presumption                                of innocence (Praduga tak bersalah)
3.   Oportunitas 4.   Pemeriksaan terbuka untuk umum
5.   Semua  orang  diperlakukan  sama di depan hakim
6.   Tersangka/terdakwa            berhak mendapatkan bantuan hukum
7.   Akusatoir dan 8.   Pemeriksaan   oleh   hakim   secara langsung dan lisan.
Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana terutama masalah delik  beragama  memerlukan  politik hukum  kriminal  yakni  kepentingan amsyarakat  dan  terjamin  oleh  Negara. Perbuatan  yang  berkenaan  dengan permusuhan, kebencian atau penghinaan permusuhan,
penodaan agama, menganjurkan      atau      mengusahakan
dukungan  umum  untuk  pencafsiran agama,  merupakan  delik-delik  agama pada    BAB    V    tentang    Kejahatan terhadap    ketertiban    umum    KUHP karena  kejahatan  beragama  dan  harus dilindungi.  Bahkan  penanganan  kasus beragama juga bermacam-macam:
 Ketika          campur          tangan pemerintah  atau  polisi  berupa tindakan sewenang-wenang selama kegiatan ibadah berlangsung  maka  saat  itulah pelanggaran;  UU    juga    menjadi    kebijakan diskriminatif bagi golongan minoritas    sehingga    rumah ibadah dan dituduhkan pelanggaran  terhadap  kebebasan beribadah;
 Aparat         kepolisian        wajib melindungi    suatu    golongan untuk  menjalankan  ibadah  agar tidak  diganggu  golongan  lain, maka  polisi  dapat  dituduh melanggar kebebasan beribadah.
Pandangan  tersebut  dianggap diskriminatif dan bertenggang rasa  yang menimbulkan  penolakan  atau  kebencian atas   golongan   lain.   Ini   merupakan bukan  kriminal  murni  seperti  mencuri, karena unsur kebencian saja. Maka pada kebijakan  penanggulangan  kejahatan dengan  hukum  pidananya,  diaturlah upaya kebijakan penal dan non penal.
Kebijakan  penal  lebih  focus kepada  upaya  represif  setelah  kejahatan dilakukan,  Polisi,  Jaksa,  dan  Hakim memang bertindak sesuai dengan  aturan mainnya.  Sedangkan  upaya  non-penal lebih focus kepada pencegahan
(preventif).  Dan  ini  kebijakan  criminal kepada  kebijakan  formulasi  UU  (Pasal Penodaan    Agama),    aplikasi    dan eksekusi.
Hubungan  kebijakan  kriminal dengan  KUHP,  Pasal  156,  Pasal  156  a KUHP dan UU PNPS No 1 Tahun 1965
tentang Penodaan Agama memang tidak menanggiulangi  delik  agama.  Sehingga saling  berhubungan  kebijakan  hukum pidana  dengan  kebijakan  kriminal dengan tahap aplikasinya.
Para  penegak  hukum  dalam  hal pembangunan hukum untuk menanggulangi  delik  agama  atau  yang sering  disebut  kebijakan  criminal. Apalagi  berkaitan  dengan  masalah kriminalisasi dimana penentuan perbuatan  yang  dijadikan  pidana  harus melalui  tahap-tahap  kriteria  perbuatan yang  tidak  dikehendaki  karena  telah menimbulkan korban.

## 2.   TINJAUAN PUSTAKA
Istilah kebijakan  dalam tulisan ini diambil  dari  istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda).  Bertolak  dari kedua  istilah  asing  ini,  maka  istilah “kebijakan  hukum  pidana”  dapat  pula disebut  dengan  istilah  “politik  hukum pidana”.    Dalam    kepustakaan    asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal  dengan  berbagai  istilah,  antara lain “penal   policy” , criminal   law policy , atau strafrechtspolitiek.
Sudarto menyatakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:
 Dalam      arti      sempit,      artinya keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran  hukum  yang  berupa pidana;
 Dalam    arti    luas,    keseluruhan fungsi  dari  aparatur  ,  penegak hukum  termasuk  didalannya  cara kerja pengadilan dan polisi;
 Dalam   arti   paling   luas,   artinya keseluruhan kebijakan yang dilakukan  melalui  perundang- undangan  dan  badan-badan  resmi yang  bertujuan  untuk  menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.
Pengertian  menurut  Marc  Ancel, G  Peter  Hoefnegels,  bahwa  criminal policy is the rational organixation of the social  reaction.  Berbagai  defenisi  yang dikemukakakn Hoefnagels yakni:
1.   criminal  policy is the  science  of responses
2.   criminal  policy is the  science  of crime prevention
3.   criminal   policy   of   designating human behavior as crime
4.   criminal policy is the rational of response to crime
upaya  penanggulangan  kejahatan pada  hakikatnya  merupakan  bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat.   Oleh   karena   itu   tujuan akhir  atau  tujuan  utama  dari  politik criminal  adalaj  perlindungan  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat. Bagian  integral  dari  politik  sosial  yaitu kebiajakan  atau  upaya  untuk  mencapai kesejahteraan sosial.
Kebijakan  kriminal  merupakan kebijakan    atau    penanggulangan kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan bagian  integral  dari  upaya  perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena itu  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  akhir atau  tujuan  utama  dari  politik  hukum criminal    adalah    perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pasal  1  UU  Pnps  No  1  Tahun 1965: Setiap  orang  dilarang  dengan sengaja di muka umum menceritakan,  menganjurkan  atau mengusahakan  dukungan  umum untuk melakukan penafsiran tentang  agama  yang  dianut  di Indonesia atau melakuakn kegiatan-kegiatan      keagamaan yang menyerupai kegiatan- kegiatan   keagamaan  dari  agama
itu  penafsiran  dan  kegiatan  mana menyimpang  dari  pokok-pokok ajaran agama itu;
Pasal 2 ayat 2: Barang siapa melanggar ketentuan tersebut  dalam  pasal  1  diberi perintah  dan  peringatan  keras untuk  menghentikan  perbuatannya di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama/ Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri.
Pasal 3: Apabila, setelah dilakukan tindakan  oleh  Menteri  Agama bersama-sama menteri/Jakasa Agung    Dan    Menteri    Dalam
Negeri  atau  oleh  Presiden  RI menurut  ketentuan  dalam  Pasal  2 terhadap  orang,  organisasi  atau aliran  kepercayaan  mereka  masih melanggar  ketentuan  dalam  Pasal 1  maka  orang,  penganut  anggota dan/atau anggota pengurus organisasi  yang  bersangkutan  dari aliran  itu  dipidana  dengan  pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.
Berkaitan  dengan  pasal  tersebut perbuatan  yang  dilarang  dalam  hukum positif  saat  ini  berupa  kebencian, penghinaan permushuan, penyalahgunaan atau penodaan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan  umum  untuk  penafsiran agama.  Dengan  demikian,  perbuatan berkenaan  kepada  ketertiban  umum  dan bukan  penafsiran  keagamaan  secara pribadi  dan  wajar  ditempatkan  pasal- pasal berkaitan dengan delik agama Bab V  tentang  Kejahatan  Ketertiban  umum KUHP,   dan   juga   melindungi   delik agama itu sendiri. Kebijakan menanggulangi kejahatan    merupakan    organisasi rasional  dari  reaksi-reaksi  terhadap kejahatan, juga adalah bagian kebijakan yang lebih luas dalam bidang menegakkan  hukum.            Hal  ini menempatkan    hukum    perdata    dan hukum  administrasi  menduduki  tempat yang  sama  sebagai  sarana  pencegah kejahatan  yang  tidak  bersifat  pidana, yaitu          kebijakan  kriminal  dapat berwujud  baik  sebagai  pengetahuan maupun sebagai penerapan.
Dua masalah sentral  dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan  sarana  penal  (hukum pidana) adalah: 1.  Perbuatan  apa  yang  seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2.  Sanksi      apa      yang      sebaiknya digunakan  atau  dikenakan  kepada si pelanggar. Kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam
menangani  dua  masalah  sentral  di  atas, harus    pula    dilakukan    dengan pendekatan  yang  berorientasi  pada kebijakan (policy oriented approach). Kebijakan publik dapat menyentuh    berbagai    aspek    berbagai bidang  di  masyarakat  seperti  aspek ideology,  aspek  politik,  aspek  ekononi, aspek   hukum,   aspek   budaya,   aspek sosial  yang  masing-masing  memerlukan kebijakan tersendiri.
Namun demikian lahirnya kebijakan-kebijakan                    tersebut sebenarnya  tidak  dapat  dilepaskan  dan sangat  tergantung  dari  sistem  politik suatu negara Silalahi, R (2019).  Artinya bila suatu negara hendak membuat suatu kebijakan  yang  berkaitan  dengan  aspek kehidupan  masyarakat  maka  perumusan dan  penetapan    serta    pelaksanaannya tidak dapat  terpisah  pada  sistem  politik  dari negara yang bersangkutan.

## 3.         METODE PELAKSANAAN
Penelitian  ini  adalah  yuridis normatif  yakni  mengacu  kepada norma- norma       hukum       pada       peraturan
untuk   mencapai  tujuan  negara   yakni kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. perundang-undangan,    dan    sifatnya adalah  deskriptif  analitis.  Mengacu kepada penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan  secara  tepat  menganalisis rancangan KUHP dan kebijakan criminal. Penelitian normatif lebih mendekatkan  kepada  bahan  hukum primer  yakni  Kitab  undang-undang Hukum    Pidana,    Rancangan    KUHP tahun 2003, PNPS Nomor tentang Delik Penodaan Agama.

## 4.         HASIL dan PEMBAHASAN
Ada  dua  masalah  sentral  dalam kriminal  dengan  menggunakan  sarana penal  (hukum  pidana)  ialah  masalah penentuan :
1.  Perbuatan    apa    yang    seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2.  Sanksi      apa      yang      sebaiknya digunakan  atau  dikenakan  kepada pelanggar.
Kebijakan  pidana  merupakan teknik  peraturan  perundang-undangan yang  dilakukan  secara  normatif  dan sistematik dogmatik tetapi juga
melakukan  pendekatan  yuridis  factual yang  berupa  sosiologis,  historis  dan komparatif.   Pendekatan   komprehensif juga    merupakan    displin    kebijakan sosial.
Penanggulangan  kejahatan  dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan  penal  (penerapan  hukum pidana)  dan  pendekatan  non  penal (pendekatan di luar hukum pidana).
Politik    kriminal    ( criminal policy) adalah  usaha  rasional  untuk menanggulangi kejahatan. Politik
kriminal  ini  merupakan  bagian  dari politik    penegakan    hukum    dalam    arti luas  ( law  enforcement ).  Semuanya merupakan  bagian  dari  politik  sosial ( social     policy ),     yakni     usaha     dari
masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun demikian lahirnya kebijakan-kebijakan tersebut sebenarnya  tidak  dapat  dilepaskan  dan sangat  tergantung  dari  sistem  politik suatu negara.
Artinya bila suatu negara hendak membuat    suatu    kebijakan    yang berkaitan  dengan  aspek  kehidupan masyarakat     maka     perumusan     dan penetapan  serta  pelaksanaannya  tidak dapat  terpisah  pada  sistem  politik  dari negara yang bersangkutan.
Bentuk  yang  pertama  adalah bersifat    represif    yang    menggunakan sarana    penal,    yang  sering  disebut sebagai      sistem      peradilan      pidana ( criminal  justice  system ).  Dalam  hal  ini secara  luas  sebenarnya  mencakup  pula proses    kriminalisasi.    Yang    kedua berupa  usaha-usaha prevention  without punishment (tanpa  menggunakan  sarana penal) dan yang ketiga adalah mendayagunakan                 usaha-usaha pembentukan  opini  masyarakat  tentang kejahatan  dan  sosialisasi  melalui  mass media secara luas.
Subtansi  dari  kebijakan  yang akan  dirumuskan,  ditetapkan  dan dilaksanakan tersebut merupakan kebijakan  publik  yang  nantinya  akan digunakan  sebagai  landasan  dan  acuan dalam  menyelesaikan  masalah-masalah yang    muncul    dalam    di    masyarakat
Eksistensi  penggunaan  hukum pidana  sebagai  sarana  menanggulangi kejahatan   merupakan   bagian   integral dari  kebijakan  perlindungan  masyarakat serta  merupakan  bagian  integral  politik sosial.    Jika    politik    criminal menggunakan  politik  hukum  pidana maka  harus  menggunakan  sarana  penal
(hukum        pidana)        tetapi        juga menggunakan sarana-sarana non-penal.
Skema  social  policy  dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.   Pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang menunjang tujuan, untuk kesejahteraan perlindungan  masyarakat  yang bersifat  immaterial  terutama kepercayaan kebenaran kejjujuran dan keadalan 2.   Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan pendekatan        integral        atau keseimbangan   penal   dan   non penal 3.   Pencegahan dan penanggulangan dengan     sarana     penal     yang fungsinya    berupa    tahap formulasi,    aplikasi    dan eksekutif.
Usaha penanggulangan kejahatan  secara  penal  yang  dilakukan melalui  langkah-langkah  perumusan norma-norma  hukum  pidana,  yang didalamnya mengandung unsur substansi, struktural dan kultur masyarakat  tempat  sistem  hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan  melalui  sarana  penal  tersebut dalam  sistem  peradilan  pidana  yang didalamnya  bergerak  secara  harmonis dari subsistem pendukungnya yaitu:
1.   Kepolisian 2.   Kejaksaan 3.   Pengadilan 4.   Lembaga permasayarakatan 5.   KPK 6.   Pengacara Kebijakan sosial atau perlindungan  masyarakat  mencakup kebijakan  hukum  pidana  materiil,
dibidang  hukum  pidana  formil,  dan  di bidang hukum pelaksaanaan pidana.
Tujuan    dibuatnya    pedoman    politik sosial  ini  untuk  menerapkan  undang- undang kepada pembuat undang-undang dan  penyelenggara  dan  pelaksana putusan pengadilan.
Pembaharuan  hukum  pidana merupakan  bidang penal  policy yang terkait  dengan  criminal  politik.  Sebagai suatu  kebijakan  sosial,  pembaruan hukum  pidana  pada  hakikatnya  upaya mengatasi    masalah-masalah    sosial untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.  Sebagai  bagian  adari  upaya penanggulangan  kejahatan,  kebijakan pembaruan hukum pidana yang selanjutnya  disebut  Rancangan  KUHP, adalah bagian dari memperbarui substansi hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum. Adapun alasan-alasan yang mendasari    perlunya    pembaharuan hukum pidana nasional pernah diungkapkan oleh Sudarto, yaitu : a.    Alasan yang bersifat politik Adalah wajar bahwa negara Republik  Indonesia  yang  merdeka memiliki  KUHP  yang  bersifat nasional,   yang  dihasilkan  sendiri. Ini merupakan kebanggaan nasional yang  inherent  dengan  kedudukan sebagai negara yang telah
melepaskan  diri  dari  penjajahan.
Oleh  karena  itu,  tugas  dari pembentuk  undang-undang  adalah menasionalkan  semua  peraturan perundang-undangan warisan kolonial,  dan  ini  harus  didasarkan kepada  Pancasila  sebagai  sumber dari segala sumber hukum.
b.    Alasan yang bersifat sosiologis
Suatu  KUHP  pada  dasarnya  adalah pencerminan
dari nilai-nilai kebudayaan  dari  suatu  bangsa, karena  ia  memuat  perbuatan- perbuatan  yang  tidak  dikehendaki dan  mengikatkan  pada  perbuatan- perbuatan   itu   suatu   sanksi   yang
bersifat  negatif  berupa  pidana. Ukuran    untuk    menentukan perbuatan  mana  yang  dilarang  itu tentunya    tergantung    pada pandangan  kolektif  yang  terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya.
c.    Alasan yang bersifat praktis
Teks  resmi  WvS  adalah  berbahasa Belanda    meskipun    menurut Undang-Undang   Nomor   1   Tahun 1946  dapat  disebut  secara  resmi sebagai  KUHP.  Dapat  diperhatikan bahwa jumlah penegak hukum yang memahami  bahasa  asing  semakin sedikit.  Di  lain  pihak,  terdapat berbagai  ragam  terjemahan  KUHP yang  beredar.  Sehingga  dapat dimungkinkan akan terjadi penafsiran  yang  menyimpang  dari teks    aslinya    yang    disebabkan karena  terjemahan  yang  kurang tepat. KUHP nasional di masa mendatang  harus  dapat  menyesuaikan diri dengan perkembangan- perkembangan baru, khususnya perkembangan  internasional  yang  sudah disepakati oleh masyarakat beradab.
Pembaharuan  hukum  pidana meliputi  pembaharuan  dalam  bidang struktur,  kultur  dan  materi  hukum.  Di samping  itu,  tidak  ada  artinya  hukum pidana  (KUHP)  diganti/diperbaharui, apabila  tidak  dipersiapkan  atau  tidak disertai  dengan  perubahan  ilmu  hukum pidananya.
Dengan  kata  lain criminal  law reform atau legal   substance   reform harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu  pengetahuan  tentang  hukum pidananya ( legal/criminal science reform ).   Bahkan   harus   disertai   pula dengan  pembaharuan  budaya  hukum masyarakat  ( legal  culture  reform )  dan pembaharuan   struktur   atau   perangkat hukumnya    ( legal    structure    reform ).
Sedangkan menurut Sudarto, pembaharuan  hukum  pidana  yang menyeluruh itu harus meliputi pembaharuan  hukum  pidana  material, hukum  pidana  formal  dan  hukum pelaksanaan pidana.
Dengan  demikian  pembaharuan KUHP  hanya  berarti  pembaharuan KUHP  (materi  hukum  pidana)  dapat dilakukan  dengan  dua  cara.  Pertama, pembaharuan dengan  cara parsial,  yakni dengan  cara  mengganti  bagian  demi bagian  dari  kodifikasi  hukum  pidana. Dan  kedua,  pembaharuan  dengan  cara universal,  total  atau  menyeluruh,  yaitu pembaharuan  dengan  mengganti  total kodifikasi hukum pidana Dalam penanggulangan kejahatan  perlu  ditempuh  dengan pendekatan  kebijakan  yang  integral, dalam arti : Ada keterpaduan (integralitas)  antara  politik  kriminal  dan politik sosial; Ada keterpaduan (integralitas) antar penanggulangan kejahatan  dengan  sarana  “penal”  tentu saja  dilakukan  melalui  serangkaian kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy ). Dengan  demikian  usaha  dan  kebijakan untuk    membuat    hukum    pidana    yang baik   dan   berdayaguna   atau   politik hukum pidana ( penal policy ) merupakan bagian  dari  politik  kriminal  ( criminal policy )  sebagaimana  telah  diuraikan panjang lebar di atas.
Penanggulangan    delik    agama Pasal 156, Pasal 156 a dan UU Pnps No 1  Tahun  1965  belum  menanggulangi delik  agama.  Kebijakan  criminal  baik penal maupun non penal memang Pencegahan dan penanggulangan    kejahatan    dengan sarana penal memiliki beberapa tahap: 1.   Formulasi (Kebijakan Legislatif)
2.   Aplikasi   (Kebijakan   Yudikatif atau peradilan)
3.   Eksekusi (Kebijakan EKsekutif)
Pada  tahap  kebijakan  legislatif ditetapkan sistem pemidanaan merupakan  kewenangan  menjatuhkan pidana.  Dalam  arti  sempit,  penjatuhan pidana berarti kewenangan mengenakan sanksi  pidana  menurut  undang-undang oleh    pejabat    yang    berwenang (HAKIM).  Dalam  arti  luas,  penjatuhan pidana  merupakan  mata  rantai  proses tindakan  hukum  dari  pejabat  yang berwenang    mulai    dari    proses penyidikan,  penuntutan  sampai  putusan pidana  dijatuhkan  oleh  pengadilan  dan dilaksanakan  aparat  pelaksana  pidana. Maka  kewenangan  penyidkan  pada hakikatnya  merupakan  bagian  juga  dari kewenangan pemidanaan.
Tidak  hanya  KUHP,  KUHAP juga  merupakan  undang-undang  diluar KUHP sebagai pelaksana pidana.
Perlu    tidaknya    pembaruan hukum  pidana  terletak  pada  seberapa jauh  pelaksanaan  mencapai  tujuan  itu tanpa  paksaan  dan  pertimbangan  antara nilai dari hasil dan nilai-nilai dari batas- batas kebebasan pribadi masing-masing.
1.          Regulasi      hak      asasi manusia  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  hasil  amandemen sudah    tepat    dan    selaras    dengan Universal Declaration  Of  Human Right. Di  dalam  KUHP  ada  pasal-pasal  yang bermaksud melindungi kehidupan, kebebasan  dan  keamanan  seseorang (antara  lain,  pasal-pasal  mengenai pembunuhan, perampasan kemerdekaan, perampasan dan pengancaman, penculikan dan
sebagainya;  vide  Pasal-Pasal  338-340,
333-334, 368-369, 328).
Ketentuan-ketentuan  demikian identik  dengan  Pasal  3  UDHR.  Juga  di dalam  KUHP  ada  larangan  untuk perdagangan   budak   (Pasal   324-327) yang  diidentik  dengan  Pasal  4  UDHR,
dan ada pula larangan memeras/memaksa       pengakuan   atau
keterangan  dari  seseorang  dengan menggunakan   sarana   paksaan   (Pasal 422)    dan    pasal-pasal    penganiayaan (351,  dst.)  yang  dapat  diselaraskan dengan Pasal 5 UDHR.
Delik-delik  terhadap harta benda dan  pencabutan  hak  hanya  berdasarkan undang-undang,   identik   dengan   Pasal 17  UDHR.  UU  No.  39  Tahun  1999 memandatkan  terbentuknya  Pengadilan HAM yang memiliki jurisdiksi pengadilan    Pelanggaran    HAM    yang berat  paling  lambat  4  (empat)  tahun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terbentuk.
Pengaturan   tentang   pengadilan HAM  dalam  UU  No.  26  Tahun  2000 yang mempunyai jurisdiksi atas kejahatan  genosida  dan  kejahatan terhadap kemanusiaan meskipun terhadap    berbagai    kelemahan tampaknya berupaya memenuhi ketentuan  hukum  internasional.  Dalam undang-undang    tersebut    diciptakan suatu  sistem  pengadilan  yang  akan memastikan  adanya  proses  pengadilan untuk penuntutan pelaku  dan pemberian mekanisme reparasi korban.
Penuntasan  kasus  pelanggaran HAM  yang  menjadi  tanggung  jawab negara  merupakan  hal  yang  paling penting   bagi   korban   dan   keluarga korban pelanggaran HAM. Pembangunan  demokrasi  Indonesia  ke depan    tidak    akan    utuh    selama penuntasan  kasus-kasus  pelanggaran HAM  masih  terbengkalai.  Penuntasan kasus  pelanggaran  HAM  masa  lalu, bukan    hanya    untuk    memberikan keadilan  bagi  korban  dan  keluarga korban  pelanggaran  HAM  saja.  Namun penuntasan  kasus  pelanggaran  HAM akan  memberikan  efek  jera  kepada  para pelaku  pelanggar  HAM,  sehingga  di kemudian  hari  tidak  terjadi  lagi  kasus- kasus  pelanggaran  HAM  yang  serupa. Artinya  penuntasan  kasus  pelanggaran HAM     akan     memberikan     jaminan
keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia dari  tindakan-tindakan  yang  dapat menyebabkan    pelanggaran    HAM. Jikalau  kasus-kasus  pelanggaran  HAM masa  lalu  dibiarkan,  maka  pelanggaran HAM  akan  berlanjut  dan  menimbulkan korban-korban baru.
Membangun hukum pidana
Indonesia  berarti  membangun  sistem hukum  (pidana)  di  Indonesia,  yang berarti  meliputi  pembangunan  substansi hukum  pidana  (materiil  dan  formil), struktur hukum ( official criminal justice system/ aparat  penegak  hukum),  dan kultur  hukum.  Pembangunan  substansi hukum  –  tanpa  bermaksud  mengurangi peran  bidang  lainnya  –  merupakan kegiatan  yang  sangat  penting  dan fundamental,  apalagi  dalam  bidang hukum pidana yang memiliki karakteristik  keras  (sering  dikatakan
“kejam”)  dibandingkan  dengan  bidang hukum  lainnya.  Oleh  karena  itu  dalam pembangunan  hukum  pidana  Indonesia harus  memperhatikan  seluruh  aspek, yaitu idiologi (Pancasila), agama, sosial, politik,  ekonomi,  budaya   yang  hidup dan berkembang di masyarakat. Bahkan tidak
boleh pula mengabaikan perkembangan  internasional,  karena negara  Indonesia adalah menjadi bagian dari  komunitas  internasional  yang beradap.

## 5.    SIMPULAN
Hubungan   kebijakan   dari   hukum pidana    dengan    kebijakan    kriminal adalah upaya penanggulangan kejahatan dalam masyarakat
dengan menggunakan hukum pidana.

## 6.  DAFTAR PUSTAKA
A   Buku:
Anwar,  H.A.K.  Moch., Hukum  Pidana di  Bidang  Ekonomi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Arif,  Barda  Nawawi, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Muladi dan Arief Barda Nawawi, Teori- Teori  dan  Kebijakan  Pidana, Alumni, Bandung, 1998.
Saleh,  Roeslan, Pikiran-pikiran  tentang
Pertanggungjawbaan
Pidana,
The   Habibie   Center,   Jakarta, 2002.
Sunarya,  Sidik, Kapita  Selekta  Sistem Peradilan  Pidana, Universitas Mohammadiyah, Malang, 2004.
B   Perundang-undangan:

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)
C   INTERNET
http://semuamakalahpembelajaran. blogspot.com/2018/04/makalah- kebijakan-hukum-pidana.html
Silalahi, R. (2019). KAJIAN HUKUM ATAS PERNYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA KONSILIASI.  Jurnal  Darma  Agung, 27(2),  1000-1011.  Retrieved  from https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.p hp/jurnaluda/article/view/276