http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah

## ANALISIS KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR PADA KANTOR KELURAHAN BERENG, KECAMATAN KAHAYAN HILIR, KABUPATEN PULANG PISAU
Analysis Of The Quality Of Apparatus Resources At The Office Of Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau
Wisnu Nur Rochman* Mambang I Tubil Nurhasanah
Universitas Muhammadiyah Palangka  Raya,  Palangka  Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: n urhasanah@umpr.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kualitas Sumber Daya Aparatur Pada Kantor Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Dalam penelitian ini penulis  menggunakan  tipe  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data yaitu pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi. Analisis data dengan model analisis deskriptif untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti menurut keadaan yang sebenarnya.
Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  kualitas  sumber  daya  aparatur  pada  Kantor  Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau bila disesuaikan dengan kerangka berfikir yang mengacu pada Kemampuan, Pengetahuan, Keterampilan adalah sebagai berikut. Dari Aspek Kemampuan, yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki  seorang  pegawai  yang  mencakup  loyalitas,  kedisiplinan,  kerjasama  dan  tanggung jawab,  aparatur  pada  Kantor  Kelurahan  Bereng  bisa  dikategorikan  cukup  baik  dari  segi loyalitas,  kedisiplinan,  kerjasama  dan  tanggung  jawab.  Untuk  Aspek  Pengetahuan,  yaitu kemampuan  yang  dimiliki  pegawai  yang  lebih  berorientasi  pada  intelejensi  dan  daya  pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki pegawai. Sedangkan dari Aspek Keterampilan, yaitu  Kemampuan  dan  penguasaan  teknis  operasional  di  bidang  tertentu  yang  dimiliki pegawai,  kemampuan  dan  penguasaan  teknis  operasional  dibidang  tertentu  yang  dimiliki pegawai  dalam  hal  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  perkembangan  jaman sekarang ini dirasa kurang memadai, hal ini terlihat dari fakta dilapangan mengenai kurangnya kemampuan  dan  penguasaan  teknis  operasional  di  lapangan  dimana  para  pegawai  merasa kuwalahan  dengan  perkembangan  jaman,  teknologi  informasi,  ditambah  dengan  masifnya permintaan data dari beberapa Instansi dengan deadline yang terbatas, menjadikan perlunya penguatan  SDM  pada  Kantor  Kelurahan  Bereng  mengingat  kelurahan  merupakan  ujung tombak  pemerintahan  yang bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat  dengan  kompleksitas permasalahan yang tinggi.
Kata Kunci : Analisis,
Kualitas Sumber Daya Manusia
Keywords : Analysis Quality Human Resource

## Abstract
The purpose of this study was to analyze the Quality of Apparatus Resources at the Bereng Village Office, Kahayan Hilir District, Pulang Pisau Regency.
In  this  study,  the  author  uses  descriptive  qualitative  research  with  data  collection  techniques, namely observation, interviews, and documentation. Data analysis with descriptive analysis model to describe the actual situation about the object under study according to the actual situation.
The results of the study stated that the quality of apparatus resources at the Bereng Village Office, Kahayan  Hilir  District,  Pulang  Pisau  Regency  when  adjusted  to  the  framework  of  thinking  that refers to Ability, Knowledge, Skills is as follows. From the aspect of ability, namely the ability that is formed  from  a  number  of  competencies  possessed  by  an  employee  which  includes  loyalty, discipline,  cooperation  and  responsibility,  the  apparatus  at  the  Bereng  Village  Office  can  be categorized  quite  well  in  terms  of  loyalty,  discipline,  cooperation  and  responsibility.  For  the Knowledge  Aspect,  namely  the  abilities  possessed  by  employees  who  are  more  oriented  towards intelligence  and  thinking  power  as  well  as  broad  knowledge  mastery  possessed  by  employees. Meanwhile, from the Skills Aspect, namely the ability and operational technical mastery in certain fields owned by employees, the ability and operational technical mastery in certain fields owned by employees  in  terms  of  service  to  the  community  in  accordance  with  current  developments  are deemed  inadequate,  this  can  be  seen  from  the  facts  on  the  ground  regarding  the  lack  of operational  technical  capabilities  and  mastery  in  the  field  where  employees  feel  overwhelmed  by the times, information technology, coupled with massive data requests from several agencies with limited deadlines, makes it necessary to strengthen human resources at the Bereng Village Office considering  that  the  village  is  the  spearhead  of  government  that  is  in  direct  contact  with communities with high problem complexity.
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah

## PENDAHULUAN
Berlakunya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  memberikan arah  perubahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. Setiap  daerah  diberi  kewenangan  dan  di  tuntut  untuk meningkatkan  kemandirian  daerah  baik  dalam  hal ekonomi  maupun  kualitas  sumber  daya  manusianya. Pemerintah  daerah  harus  selalu  berupaya  untuk  lebih meningkatkan  kualitas  sumber  daya  aparatur  dalam segala  bidang  karena  peran  sumber  daya  manusia diharapkan  dapat  meningkatkan  pelayanan  prima kepada masyarakat.
Organisasi  secara  umum  merupakan  suatu sistem atau kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Jadi  suatu  organisasi tidak bisa dipisahkan dengan faktor manusia dan tujuan yang  hendak  dicapai.  Tujuan  yang  akan  dicapai  suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pegawai yang ada dalam organisasi tersebut.
Pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan  mutlak  baik  untuk  menghadapi  tuntunan tugas  sekarang  maupun  untuk  menjawab  tantangan masa  depan.  Upaya  pengembangan  dapat  dilakukan melalui  organisasi  itu  sendiri  maupun  luar  organisasi. Dengan  pengaturan  manajemen  sumber  daya  manusia secara  profesional,  diharapkan  pegawai  dapat  bekerja produktif dan memiliki kinerja yang tinggi.
Dengan  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  ini,  maka  harus  dijadikan  tolak  ukur  suatu organisasi  ataupun  kelangsungan  hidup  organisasi tersebut,  karena  faktor  manusia  adalah  aset  organisasi yang penting.
Dengan  disahkannya  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa  atau  yang  lebih  dikenal dengan  Undang-undang  Desa,  Desa  diberikan kesempatan  yang  besar  untuk  mengurus  tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan
pembangunan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan kualitas  hidup  masyarakat  desa.  Selain  itu,  pemerintah desa bisa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di  dalamnya  pengelolaan  keuangan  dan  kekayaan  milik desa.
Begitu besar peran yang diterima desa, tentunya disertai  dengan  tanggung  jawab  yang  besar  pula.  Oleh karena  itu,  pemerintah  desa  harus  bisa  menerapkan prinsip  akuntabilitas  dalam  tata  pemerintahannya, dimana  semua  akhir  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada  masyarkat  desa  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Beberapa  tujuan  dari  Undang-undang  Desa terdapat  pada  pasal  4  (empat)  diantaranya  yaitu memajukan  perekonomian  masyarakat  desa  serta mengatasi  kesenjangan  pembangunan  nasional  dan memperkuat  masyarakat  desa  sebagai  subjek pembangunan.
Dalam  rangka  meningkatkan  penyelenggaraan pemerintah  desa  menuju  tercapainya  otonomi  desa untuk  menciptakan  Desa  Mandiri,  perlu  adanya  upaya untuk  menata,  mengelola,  menggali  dan  menggerakkan seluruh  potensi  yang  ada  di  masyarakat,  oleh  karena itu,  Pemerintah  Pusat  melalui  APBN  memberikan bantuan berupa Dana Desa.
Melalui  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  tersebut,  posisi  desa  bisa  menjadi “arena”  pelaksanaan  program  pembanguna n  dari pemerintah,  tidak  seperti  dulu  lagi  yang  hanya  sebatas sebagai “lokasi” program pembangunan. Dengan begitu, desa akan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek pembangunan.
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
Seiring berjalannya waktu, pemerintah kemudian mengesahkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun 2018  Tentang  Kecamatan,  dimana  dalam  hal  ini  pada Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  (satu)  angka  2  (dua) berbunyi  Kelurahan  adalah  bagian  wilayah  dari Kecamatan  sebagai  perangkat  Kecamatan.  Hal  lebih lanjut  pada  Bab  IV  Pendanaan  Pasal  30  ayat  1  (satu) berbunyi Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan  anggaran  dalam  anggaran  pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana  dan  prasarana  Kelurahan  dan  pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
Selanjutnya  ayat  2  (dua)  berbunyi  Alokasi anggaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  (satu) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran  Kelurahan  untuk  dimanfaatkan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada kenyataannya, terjadi gap perbedaan antara Kelurahan dan Desa, dimana Desa mendapatkan alokasi dana  dari  Pemerintah  Pusat  melalui  APBN,  sementara Kelurahan  mendapatkan  alokasi  dana  dari  Pemerintah Daerah dalam hal ini APBD Kabupaten Pulang Pisau dan dimasukkan  dalam  Anggaran  Kantor  Kecamatan Kahayan Hilir.
Jika  dilihat  dari  segi  kewenangannya,  Desa  dan Kelurahan  mempunyai  kewenangan  yang  sama,  namun keduanya diatur berbeda terkait  dengan anggaran atau pendanaan  sehingga  terdapat  hambatan  tersendiri  bagi Kelurahan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kinerja  organisasi  yang  telah  dilaksanakan dengan  tingkat  pencapaian  tertentu  seharusnya  sesuai dengan  misi  yang  telah  ditetapkan  sebagai  landasan untuk  melakukan  tugas  yang  diemban.  Kantor Kelurahan  Bereng,  Kecamatan  Kahayan  Hilir, Kabupaten Pulang Pisau sebagai organisasi pemerintahan  yang  paling  dekat  dan  berhubungan langsung  dengan  masyarakat  yang  merupakan  ujung
tombak keberhasilan pembangunan kabupaten khususnya  otonomi  daerah,  di  mana  kelurahan  akan terlibat  langsung  dalam  perencanaan  dan  pengendalian pembangunan serta pelayanan.
Di  samping  itu,  peran  kelurahan  di  atas menjembatani  program-program  pemerintah  untuk  di sosialisasikan  kepada  masyarakat  sehingga  dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat.
Mengacu  pada  kondisi  diatas,  dapat  dimaknai bahwa  perangkat  kelurahan  memiliki  tanggung  jawab yang  besar  dalam  pencapaian  hasil  maksimal  dari program pemberdayaan ini.
Dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan dan kinerja perangkat yang  maksimal.  Kinerja  perangkat  kelurahan  menjadi faktor  yang  sangat  penting  bagi  implementasi pelaksanaan pemberdayaan kelurahan ini.
Saat  ini,  pemerintah  kelurahan  dihadapkan  pada masalah-masalah  yang  sangat  pelik  dan  komplek  yang bersifat  multidimensional,  baik  menyangkut  masalah sosial,  ekonomi,  politik,  budaya  bahkan  perilaku manusia  yang  menuntut  adanya  perubahan  yang mendasar.
Untuk  menghadapi  situasi  yang  demikian, perangkat  pemerintah  kelurahan  pada  Kantor Kelurahan  Bereng,  Kecamatan  Kahayan  Hilir, Kabupaten Pulang Pisau khususnya dituntut untuk selalu meningkatkan  kualitas  baik  kemampuan,  keterampilan, kreativitas, keteladanan maupun profesionalitas.
Hal  itu  penting  agar  dalam  menjalankan  roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasinya, yakni dalam  rangka  pencapaian  Visi  Kabupaten  Pulang  Pisau yaitu  “T erwujudnya  Masyarakat  Pulang  Pisau  yang Damai,  Maju,  Berkeadilan dan  Sejahtera”,  yang dimaksud dengan Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
Yang  Damai  adalah  kondisi  Kabupaten  Pulang  Pisau yang  dapat  menjamin  rasa  aman  masyarakat  dan  dunia usaha  yang  ditandai  dengan  terciptanya  ketentraman dan  ketertiban  masyarakat  didukung  oleh  peningkatan mutu  pengelola  pelayanan  publik  dan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  sebagai  modal  dasar  untuk pembangunan berkelanjutan.
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kelurahan  Bereng,  Kecamatan  Kahayan  Hilir, Kabupaten  Pulang  Pisau  masih  dihadapkan  pada berbagai  kendala  yang  multidimensi,  diantaranya  aspek teknis  operasional,  aspek  institusional,  aspek pembiayaan,  aspek  pengaturan  dan  aspek  peran  serta masyarakat.  Masalah  pokok  dalam  teknis  operasional antara  lain,  penataan  administrasi  yang  masih  kurang baik,  kosongnya  jabatan  para  kepala  seksi  sehingga aparatur yang ada mengalami kelebihan beban kerja dan jumlah  pegawai  yang  ada  di  kelurahan  masih  jauh  dari jumlah ideal yang seharusnya.
Masalah  yang  berkaitan  dengan  aspek  institusi diantaranya  masalah  kemampuan  dari  sumber  daya manusia. Berdasarkan survey diketahui bahwa aparatur yang  ada  masih  kurang  memiliki  pelatihan  dan pendidikan  teknis  fungsional  yang  seharusnya  diikuti oleh  aparatur.  Selain  itu,  kosongnya  jabatan  kepala seksi,  kurangnya  jumlah  aparatur  yang  mumpuni menjadi  hembatan  tersendiri  mengingat  beban  yang diterima  oleh  tiap  aparatur  menjadi  berlebihan  dan menimbulkan keterlambatan organisasi dalam menyelesaikan tugas yang ada.
Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai  hasil  kerja  organisasi  dalam  mencapai tujuannya yang tentu saja akan dipengaruhi oleh kinerja sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Banyak organisasi  yang  berhasil  karena  ditopang  oleh  kinerja sumber  daya  manusia,  tetapi  tidak  sedikit  organisasi yang  gagal  karena  faktor  kinerja  sumber  manusia.
Pengukuran  terhadap  kinerja  suatu  organisasi  harus merefleksikan  tujuan  dan  misi  dari  organisasi  yang bersangkutan.
Hal  ini  selaras  dengan  adanya  fenomena  bahwa di  era  reformasi  sekarang  ini,  kinerja  pemerintah kelurahan  mendapat  sorotan  tajam  dari  masyarakat. Dengan  adanya  kebebasan  dalam  menyampaikan pendapat,  banyak  ditemukan  kritikan  yang  pedas terhadap kinerja pemerintah kelurahan, baik itu secara langsung  (melalui  forum  resmi  atau  bahkan demonstrasi)  maupun  secara  tidak  langsung  (melalui tulisan atau surat pembaca pada media massa). Kritikan tersebut  tanpa  terkecuali  mulai  dari  pemerintah  pusat sampai  ke  pemerintah  terendah  yaitu  pemerintah kelurahan.
Kantor  Kelurahan  Bereng,  Kecamatan  Kahayan Hilir,  Kabupaten  Pulang  Pisau  perlu  untuk  senantiasa memperhatikan  pengembangan  aparaturnya  secara keseluruhan yang dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan  mereka,  sehingga  aparatur  pemerintah dalam  lingkup  kantor  tersebut  seyogyanya  dapat melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan dengan baik  dalam  usaha  yang  bersangkutan  demi  mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pengembangan  kompetensi  bagi  pegawai mempunyai  berbagai  manfaat  jangka  panjang  dalam membantu pengembangan karier pegawai dalam rangka pencapaian  prestasi  kerja  yang  lebih  baik.  Castetter mngemukakan  manfaat  pengembangan  pegawai  (dalam Danim, 2002:35) adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan performansi personil sesuai dengan posisinya saat ini;
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
2. Pengembangan  keterampilan  personil  untuk mengantisipasi  tugas-tugas  baru  yang  bersifat reformasi;
3. Memotivasi  pertumbuhan  diri  personil  bagi penciptaan kepuasan kerja secara individual.
Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada umumnya  tujuan  pengembangan  pegawai  adalah  selain untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  pengetahuan, keterampilan  dan  sikapnya  terhadap  tugas-tugasnya maupun  tanggung  jawabnya  terhadap  organisasi  dalam rangka  mencapai  tujuan  pendidikan  dan  peningkatan mutu  pendidikan,  juga  akan  memberikan  dasar  dalam pencapaian  tujuan  jangka  panjangnya  dalam  rangka peningkatan  karier  bagi  dirinya  sendiri  sehingga produktivitas  kerjanya  (kinerjanya)  dalam  mencapai tujuan akan tercapai secara efektif dan efisien.
Peraturan  Bupati  Pulang  Pisau  Nomor  3  Tahun 2017  Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Pulang  Pisau, Kantor  Kelurahan  Bereng,  Kecamatan  Kahayan  Hilir, Kabupaten  Pulang  Pisau  mempunyai  tugas  membantu atau melaksanakan Sebagian tugas Camat.
Salah  satu  tugas  Lurah  yaitu  pelaksanaan pelayanan  masyarakat  yang  menjadi  ruang  lingkup tugasnya,  menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan pengembangan  karier  dan  melaksanakan  monitoring, evaluasi  dan  pelaporan  penyelenggaraan  tugas. Pentingnya peran pegawai atau aparatur sebagai sumber daya  manusia  dalam  upaya  mendukung  keberhasilan organisasi, namun masalah yang paling mendasar adalah masih  belum  optimalnya  sumber  daya  aparatur  yang mampu mengelola tugasnya dengan baik.
Hal  tersebut  menjadi  salah  satu  permasalahan yang cukup serius yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  dan
pembangunan  serta  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat  adalah  belum  sesuainya  kualitas  kerja aparatur  dengan  apa  yang  diinginkan  masyarakat, kurang  tersedianya  tenaga  manusia  dalam  hal  ini sumber  daya  manusia  yang  ahli  dan  sesuai  dengan bidang  kerjanya,  kurang  terampilnya  aparatur pemerintah  daerah  dalam  menangani  tugas-tugas  yang dibebankan kepadanya dan kondisi kapasitas administrative pegawai yang tidak memadai.
Untuk  itu  perlunya  manajemen  Pegawai  Negeri Sipil  pada  Kantor  Kelurahan  Bereng,  Kecamatan Kahayan  Hilir,  Kabupaten  Pulang  Pisau  dalam meningkatkan  kualitas  PNS  berdasarkan  pengetahuan, kemampuan  dan  keterampilan.    Dimana  kemampuan pegawai  dapat  dilihat  dari  pengetahuan  dan keterampilan yang ada pada diri pegawai tersebut dalam menjalankan setiap tugasnya dengan baik.
Modal  pengetahuan  dan  keterampilan  tersebut pada  umunya  dimiliki  oleh  para  pegawai  yang berpendidikan  dan  berpengalaman  juga  merupakan bagian  dari  kemampuan  yang  juga  tidak  kalah  dengan faktor  pendidikan,  karena  pada  dasarnya  pengalaman juga  merupakan  potensi  yang  ada  pada  diri  seorang pegawai,  maka  pengertian  pengalaman  disini  lebih ditujukan  pada  pelajaran  yang  diperoleh  seseorang dalam bekerja atau menekuni pekerjaannya.
Peningkatan  kualitas  sumber  daya  aparatur dilakukan dengan membekali aparatur dalam melakukan tugasnya  secara  tepat,  sesuai  dengan  kebutuhan organisasi  selain  itu  juga  dimaksudkan  untuk mengidentifikasi  secara  jelas  kebutuhan  diklat  bagi pegawai yang akan dilatih.
Sehubungan  dengan  latar  belakang  yang  ada, maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  Analisis  Kualitas Sumber Daya Aparatur Pada Kantor Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  menurut  Nazir  (2005:84) menerangkan  bahwa  desain  penelitian  adalah  semua proses  yang  diperlukan  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan  penelitian.  Dengan  demikian,  maka  dapat dikatakan  bahwa  desain  penelitian  merupakan  semua proses  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan  pelaksanaan  penelitian  yang  dilakukan  pada waktu tertentu.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh gambaran  tentang  bagaimana  kualitas  sumber  daya aparatur  dilihat  dari  pengetahuan,  keterampilan  dan kemampuan  pegawai  Kelurahan  Bereng,  Kecamatan Kahayan  Hilir,  Kabupaten  Pulang  Pisau  dalam memberikan  pelayanan  kepada  Masyarakat  Kelurahan Bereng.
Penelitian  kualitatif  ini  bersifat  terbuka  artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan di depan bersifat  fleksibel  dan subject  to  change sesuai  dengan proses  kerja  yang  terjadi  di  lapangan,  sehingga  fokus penelitian  juga  ikut  berubah  guna  menyesuaikan  diri dengan masalah penelitian yang berubah.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang lebih mendalam ( thick description )  yang  mencoba  menggambarkan  secara mendalam  suatu  objek  penelitian  pada  saat  sekarang berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  sebagaimana adanya.
Kemudian  fakta  yang  ditemukan  diberikan penafsiran.  Dalam  penelitian  ini  tidak  terbatas  pada pengumpulan  dan  penafsiran  data  tetapi  meliputi analisis dan interpretasi data yang diperoleh nantinya.
Adapun  prosedur  pengumpulan  data  pada penelitian ini dilakukan melalui :

## 1. Wawancara
Wawancara  merupakan  alat rechecking atau pembuktian  terhadap  informasi  atau  keterangan  yang diperoleh  sebelumnya.  Teknik  wawancara  yang digunakan dalam penelitian kualitaitif adalah wawancara mendalam  untuk  mengetahui  proses  memperoleh keterangan  untuk  tujuan  penelitian  dengan  cara  tanya jawab  sambil  bertatap  muka  antara  pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau  tanpa  menggunakan  pedoman  ( guide )  wawancara dimana  pewawancara  dan  informan  terlibat  dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo, 2006:72).
Dalam wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab secara langsung, baik secara formal maupun non formal  dengan  informan  yang  menjadi  bagian  dari penelitian.

## 2. Observasi
Observasi  yakni  pencatatan  yang  sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap  objek  penelitian  ini  untuk  memperoleh keterangan  yang  lebih  akurat  mengenai  hal-hal  yang diteliti  terkait  dengan  Analisis  Kualitas  Sumber  Daya Aparatur  Pada  Kantor  Kelurahan  Bereng  Kecamatan Kahayan Hillir, Kabupaten Pulang Pisau.
3. Dokumentasi
Menurut  Sugiyono  (2009:41)  dokumentasi merupakan  pelengkap  dari  penggunaan  metode observasi  dan  wawancara  dalam  penelitian  kualitatif. Dokumentasi  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini adalah bahan-bahan yang tertulis berupa data-data yang diperoleh  dari  Kantor  Kelurahan  Bereng,  Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini  dalah  metode  deskriptif  yaitu  suatu  penulisan  yang menggambarkan  keadaan  yang  sebenarnya  tentang objek  yang  diteliti  menurut  keadaan  yang  sebenarnya pada  saat  penelitian  langsung.  Pengertian  metode deskriptif  menurut  Sugiyono  (2009:21)  adalah  metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis  suatu  hasil  penelitian  tetapi  tidak digunakan  untuk  membuat  kesimpulan  yang  lebih  luas. Sedangkan menurut Nazir (2005:89) metode deskriptif adalah  suatu  metode  dalam  meneliti  status  kelompok manusia,  suatu  objek,  suatu  kondisi,  suatu  sistem pemikiran,  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa sekarang.
Jadi  dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa metode  penelitian  deskriptif  adalah  suatu  penelitian yang  menggunakan  satu  variabel  tanpa  menggunakan variabel lain sebagai objek pemanding.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
1. Kualitas Sumber Daya Aparatur Kantor Kelurahan Bereng
Aparatur  Negara  merupakan  unsur utama  sumber  daya  manusia  yang  mempunyai peranan  yang  menentukan  keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
dan
pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur  pemerintah  yang  baik,  dalam  rangka meningkatkan kinerja pegawai, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat).
Pengembangan  karier  merupakan salah  satu  tugas  manajemen  sumber  daya manusia  sebagaimana  umumnya  bahwa  tujuan setiap organisasi baik organisasi publik maupun
swasta akan dapat tercapai dengan baik apabila pegawai  dapat  menjalankan  tugas-tugasnya dengan  efektif  dan  efisien.  Pengembangan karier  merupakan  suatu  proses  dimana seorang  pegawai  menginginkan  peningkatan dalam pekerjaannya, mencakup pada peningkatan jabatan.
Menurut  Febri  Saputra,  S.STP  (Lurah Bereng), menyatakan bahwa :
“Untuk  menentukan  kualitas  sumber daya
aparatur disetiap pemerintah daerah/kabupaten, diawali dari sistem rekrutmen pegawai negeri, melalui penerimaan pegawai  yang  baik  dan  benar  akan mendapatkan  tenaga-tenaga  aparatur  negara yang  berkualitas  baik  dan  sesuai  dengan kompetensi  yang  dibutuhkan.  Disamping  dari penerimaan  pegawai  yang  baik  dan  benar, perlu  diperhatikan  pula  terhadap  pembinaan aparatur  tersebut  pada  saat  bertugas  yang diantaranya  meningkatkan  kualitas  sumber dayanya  melalui  pengikutsertaan  diklat  yang tersedia  dan  bermutu.  Dalam  hal  ini, pendidikan  dan  pelatihan  yang  mengarah  pada 3  (tiga)  aspek,  yaitu  meningkatkan  sikap  dan semangat  pengabdian  yang  berorientasi  pada kepentingan masyarakat, meningkatkan potensi teknik  manajerial  dan  atau  kepemimpinan  dan meningkatkan  efisiensi,  efektifitas  dan  kualitas, pelaksanaan  tugas  yang  dilakukan  dengan semangat  kerja  sama  dan  tanggung  jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya”. (Wawancara, Januari 2022)
Sebagaimana  kerangka  berpikir  dalam penelitian  ini  ada  beberapa  variabel  yang mempunyai  keterkaitan  dalam  menentukan kualitas  sumber  daya  aparatur  pada  satuan kerja  atau  organisasi,  dalam  hal  ini  dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Kemampuan ( Abilities ) Kemampuan ( Abilities ) yaitu
kemampuan  yang  terbentuk  dari  sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang pegawai yang
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.
Menurut  Febri  Saputra,  S.STP  (Lurah Bereng) menyatakan bahwa :
“Bagi  pegawai  maupu n  pejabat  yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan akan memiliki perubahan pola pikir yang lebih tinggi dalam  hal  kedisiplinan  karena  kedisiplinan bukan  saja  memiliki  pengertian  dari  tunduk dan  taat  kepada  aturan  jam  kerja,  tetapi  lebih mempunyai  sikap  tunduk  kepada  segala peraturan  yang  tertulis  maupun  yang  tidak tertulis  karena  kedisiplinan  berhubungan dengan  kesadaran  dan  kesediaan  seseorang dalam  mentaati  semua  peraturan  dan peraturan-peraturan  yang  berlaku.  Kerjasama merupakan sikap seorang yang secara sukarela mentaati  semua  peraturan  dan  sadar  akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dia akan mematuhi/mengerjakan semua tugasnya dengan  baik,  bukan  atas  paksaan.  Sedangkan tanggung  jawab  merupakan  kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan  pekerjaan  yang  diserahkan kepadanya  dengan  sebaik-baiknya  dan  tepat pada  waktunya  serta  berani  memikul  resiko atas  keputusan  yang  diambilnya  atau  tindakan yang  dilakukannya”.  (Wawa ncara,  Januari 2022)
2. Pengetahuan ( Knowlwdge ) Pengetahuan ( Knowledge ) yaitu
kemampuan  yang  dikiliki  pegawai  yang  lebih berorientasi  pada  intelejensi  dan  daya  pikir serta  penguasaan  ilmu  yang  luas  yang  dimiliki pegawai.
Menurut  Febri  Saputra,  S.STP  (Lurah Bereng) menerangkan bahwa :
“Salah  satu  unsur  penting  dalam menilai  kualitas  sumber  daya  aparatur  dalam melaksanakan  tugas  dan  pekerjaannya  adalah dilihat  dari  pengetahuan  yang  dimilikinya. Dimana  pengetahuan  tersebut  mengacu  pada tingkat  pendidikan,  pelatihan  dan  kemampuan seorang  aparatur  atau  PNS  dalam  menguasai pekerjaan  yang  terdapat  dalam  uraian  jabatan,
mengetahui  visi,  misi  dan  rencana  strategis organisasinya. Melihat SDM yang ada di Kantor Kelurahan  Bereng  ini,  seharusnya  ada perhatian  lebih  dari  Pemerintah  Kabupaten Pulang  Pisau  terkait  dengan  pemaksimalan pelayanan kepada masyarakat dengan kualifikasi PNS yang mampu dan cakap dengan kemajuan  teknologi  dan  perlu  diketahui bersama  bahwa  kelurahan  merupakan  ujung tombak  pemerintah  daerah  yang  bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga apa yang kami  hadapi  ini  dapat  dibilang  sangat kompleks”.
Hal  tersebut  di  tambahkan  oleh Yudesy  Arisantie,  A.Md.  (Pranata  Komputer Mahir/JF), yaitu :
“Dewasa  ini,  pelayanan  kepada masyarakat  menjadi  prioritas  utama  dimana terkadang  permintaan  masyarakat  bermacam- macam sehingga dibutuhkan pengetahuan yang luas  dan  mencari  solusi  apabila  permasalahan tersebut  sulit  untuk  diselesaikan.  Kita  sudah memasuki Revolusi Industri 4.0, dimana segala sesuatu hal serba online dan  berbasis aplikasi, tidak jarang banyak teman-teman yang bingung dalam  menghadapi  hal  tersebut,  karena minimnya  SDM  dan  penggunaan  aplikasi  ini terlalu  banyak  dan  tidak  terintegrasi  sehingga satu  orang  pegawai  dituntut  harus  bisa mengerjakan  beberapa  aplikasi  sekaligus. Diusia  yang  sudah  tidak  muda  lagi,  agak  sulit untuk  mengikuti  perkembangan  jaman  dan teknologi yang ada”.
Selanjutnya Aulia Hasanah (Pengadministrasi Umum/Pelaksana) menyatakan bahwa :
“Perlunya  pengetahuan  seorang  PNS dapat  dilihat  dari  tingkat  pendidikan  yang dimilikinya,  jenjang  diklat  dan  pelatihan  bagi pegawai tersebut. Kemampuan pegawai antara satu  dan  yang  lainnya  jelas  akan  berbeda,  ada yang  cepat  mengakap  hal  baru,  tapi  ada  juga yang  sulit  dan  butuh  latihan  lebih  dari  sekali. Menghadapi persoalan yang kompleks ditengah masyarakat  merupakan  tantangan  tersendiri bagi  pegawai,  ditambah  lagi  dengan  pelayanan yang  serba  online  dan  informasi  yang  cepat meluas  terkadang  membuat  kami  kebingungan karena  kami  harus  mengikuti  peraturan terbaru  dan  berkoordinasi  dengan  instansi
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
terkait  dalam  melaksanakan  pelayanan  yang ada”.
Sumber  daya  aparatur  merupakan aset  dalam  suatu  organisasi  yang  mempunyai tingkat  kemampuan  dan  keterampilan  yang baik pula.
Masalah  ini  perlu  dipikirkan  secara baik dan bijaksana, sebab sumber daya manusia dalam  halnya  aparatur  pemerintah  merupakan power bagi  pelayanan  publik  demi  suksesnya pembangunan  di  seluruh  bidang  serta meningkatkan kesejahteraan masyarkat.
3. Keterampilan ( Skill )
Keterampilan ( Skill ) merupakan
kemampuan dan penguasaan teknis operasional  di  bidang  tertentu  yang  dimiliki pegawai. Adanya perkembangan teknologi yang semakin  maju  dari  masa  ke  masa,  membuat persaingan  dalam  dunia  pekerjaan  meningkat. Hal  ini  dikarenakan  adanya  globalisasi  dan modernisasi.
Melihat  perkembangan  zaman  yang semakin  modern  dan  maju,  menuntut pelayanan  yang  lebih  mudah  dan  cepat ditambah  dengan  kompleksitas  permasalahan yang  harus  dihadapi  di  lapangan  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, menuntut  PNS  harus  mau  dan  siap  untuk berkembang  dengan  perkembangan  teknologi dan  informasi  yang  cepat  dan  mudah  di  akses oleh siapa saja, sebagaimana yang diungkapkan oleh infroman sebagai berikut :
Menyikapi hal tersebut, Febri Saputra, S.STP (Lurah Bereng) menyatakan bahwa :
“Revolusi  Indus tri  4.0,  merupakan tantangan  tersendiri  bagi  pegawai,  dimana pegawai  harus  mampu  beradaptasi  dengan perkembangan  yang  ada.  Untuk  menghadapi situasi  yang  ada,  perlunya  mengatur  straregi yang  tepat  sasaran  dan  peningkatan  kapasitas serta  kemampuan  dari  pegwai  itu  sendiri, disamping  itu  diperlukan  juga  pendampingan kepada  para  pegawai  tersebut  agar  target pelayanan dan output pelayanan dapat tercapai dengan pelayanan yang maksimal”.
Selanjutnya,  Yudesy  Arisantie,  A.Md. (Pranata  Komputer  Mahir/JF)  mengatakan bahwa :
“Untuk
menjawab tantangan
perkembangan  yang  ada,  dipandang  perlu untuk pegawai meningkatkan kemampuan yang ada,  membaca  peraturan  yang  terbaru, mengikuti  berita  terkait  dengan  pelayanan ataupun  peraturan  serta  perkembangan  yang ada.  Tidak  bisa  dianggap  mudah,  mengingat zaman  sekarang  semua  serba  cepat  dan dibutuhkan  transparansi  dalam  bekerja  dan memberikan  pelayanan  kepada  masyarkat. Peningkatan  kemampuan  dari  pegawai  ini dianggap  penting  dan  perlu  dikarenakan sekarang  semua  serba online dan  berbasis aplikasi.  Pendampingan  juga  dianggap  perlu untuk  dapat  terus  mengikuti  perkembangan zaman yang ada”.
Adapun  informasi  lainnya  dari  Aulia Hasanah  (Pengadministrasi  Umum/Pelaksana) mengatakan bahwa :
“Dalam  kaitannya  dengan  Revolusi Industri  4.0  dan  melihat  kemajuan  serta kemajuan  zaman  yang  pesat,  membuat  tidak sedikit pegawai yang kewalahan dalam bekerja di  era  yang  baru  ini,  secara  teori  dan  fakta dilapangan  terkadang  terdapat  perbedaan dimana  hal  tersebut  harus  segera  diselesaikan dengan  solusi  yang  terbaik  dengan  tetap memperhatikan pelayanan yang prima terhadap  masyarakat.  Tidak  jarang  terdapat beberapa  pelayanan  yang  sedikit  terhambat dikarenakan pengetahuan yang belum maksimal  dan  terbatas,  belum  lagi  ditambah dengan  terbatasnya  SDM  yang  ada  terkadang a kan membuat pelayanan sedikit lambat.”
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
Untuk kemampuan teknis PNS antara lain  harus  memahami  tugas – tugas  di bidangnya,  sedangkan  untuk  sifat – sifat pegawai  yang  baik  antara  lain  harus  memiliki disiplin  yang  tinggi,  jujur,  sabar,  menaruh minat, terbuka, objektif, pandai berkomunikasi, selalu siap dan terlatih.
Cakupan  standar  kompetensi  PNS pada  prinsipnya  dapat  didasarkan  kepada jabatan  structural  dan  fungsional.  Jabatan – jabatan  tersebut  berdasarkan  pada  sifat pekerjaannya,  sehingga  dapat  disusun  standar kompetensi PNS yang spesifik.
2. Faktor  Penghambat  Peningkatan  Kualitas

## Sumber Daya Aparatur
Kurangnya  sumber  daya  manusia  dan kurangnya  sumber  dana  bagi  kelangsungan pembangunan  dan  pelayanan  publik  pada  Kantor Kelurahan  Bereng,  Kecamatan  Kahayan  Hilir, Kabupaten  Pulang  Pisau  hampir  terjadi  dan dirasakan  pada  seluruh  kelurahan  dan  desa  di seluruh  Indonesia.  Kelemahan  dalam  aspek sumber  daya  manusia,  pegawai  kelurahan,  tidak terlepas  dari  beban  kerja  di  kelurahan  yang bersangkutan  yang  disesuaikan  dengan  jumlah penduduk  yang  harus  dilayani.  Beberapa  kali usulan pembahan pegawai pada Kantor Kelurahan Bereng  baru  bisa  dilakukan  pada  Tahun  2023 berdasarkan usulan yang tersedia.
Adapun  kondisi  yang  ada  bahwa  Kabupaten Pulang  Pisau  masih  kekurangan  pegawai  hal  ini dapat  dilihat  dari  SOTK  Kantor  Kelurahan Bereng,  Kecamatan  Kahayan  Hilir,  Kabupaten Pulang  Pisau  dimana  Pejabat  hanya  terisi  dua jabatan saja yaitu, Lurah dan Sekretaris Kelurahan, sedangkan  untuk  posisi  Kepala  Seksi  masih
kosong.  Adapun  latar  belakang  pendidikan pegawai  yang  ada  pada  Kantor  Kelurahan  Bereng masih  didominasi  dengan  SMA,  sehingga  mereka masih  kurang  fasih  dan  kurang expert dalam mengoperasikan  komputer.  Terlebih  lagi,  ketika pegawai  masih  menduduki  bangku  SMA  dahulu, mereka tidak pernah  mendapatkan pelajaran ilmu komputer dan internet.
Sejalan dengan adanya hal diatas, dirasa perlu untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan dilaksanakan  pelatihan  dan  pendidikan  sistem informasi  bagi  semua  perangkat  dan  pegawai Kelurahan Bereng, namun hal tersebut terhambat dengan  Pandemi  COVID-19  dan  anggaran  yang ada sehingga hal tersebut belum bisa dilaksanakan dan dirasakan oleh para pegawai.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Bastian (2001:34) bahwa :
“Kinerja  organisasi  merupakan  gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  tugas – tugas  dalam  suatu  organisasi  dalam  upaya mewujudkan  sasaran,  tujuan,  visi  dan  misi organisasi tersebut.”
Dengan  demikian,  pengukuran  terhadap kinerja  suatu  organisasi  harus  mereflekasikan tujuan dan misi dari organisasi yang bersangkutan. Hal ini selaras dengan adanya fenomena bahwa era reformasi  sekarang  ini,  kinerja  pemerintah kelurahan  mendapat  sorotan  tajam  dari masyarkat,  sehingga  untuk  mengurangi  sorotan negatif  tersebut  terhadap  kinerja  organisasi kelurahan,  maka  upaya  peningkatan  kualitas sumber  daya  perangkat  kelurahan  mutlak dilakukan.
Pelayanan  publik  oleh  aparatur  pemerintah dewasa  ini  masih  banyak  dijumpai  kelemahan sehingga  belum  dapat  memenuhi  kualitas  yang
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
diharapkan  masyarakat.  Hal  ini  ditandai  dengan masih  adanya  berbagai  keluhan  masyarakat  yang disampaikan  melalui  media  massa,  sosial  media dan  lain-lain,  sehingga  dapat  menimbulkan  citra yang  kurang  baik  terhadap  aparat  pemerintah. Mengingat  fungsi  utama  pemerintah  adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.
Keterbatasan  pegawai  dalam  menggunakan komputer  dan  internet,  akan  memberikan hambatan  tersendiri  bagi  pelayanan,  ditambah dengan terdapat kekosongan pejabat pada Kantor
Kelurahan Bereng menjadikan pelayanan terhambat  apabila  harus  dihadapkan  dengan undangan  agenda  acara  atau  rapat  di  luar  dengan jadwal yang bersamaan dan pejabat yang ada pada Kantor  Kelurahan  Bereng  harus  menghadirinya, sehingga  dalam  hal  penandatanganan  surat  atau berkas  akan  dilakukan  pada  jam  kedua  setelah istirahat.  Hal  ini  tentu  akan  mengganggu  dan membuat  masyarakat  tidak  puas  terhadap  kinerja dan pelayanan dari Kantor Kelurahan Bereng.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian  ini,  dapat  ditarik  kesimplan  bahwa  kualitas sumber  daya  aparatur  pada  Kantor  Kelurahan  Bereng, Kecamatan  Kahayan  Hilir,  Kabupaten  Pulang  Pisau masih  belum  maksimal,  hal  ini  dapat  dilihat  dari pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Kemampuan  yang  mencakup  loyalitas,  kedisiplinan, kerjasama  dan tanggung jawab dalam  melaksanakan pelayanan  kepada  masyarakat  dapat  dikategorikan cukup,  tetapi  masih  perlu  ditingkatkan,  mengingat Kantor Kelurahan Bereng merupakan ujung tombak
pemerintahan  yang  bersentuhan  langsung  dengan masyarakat dengan permasalahan yang kompleks;
2. Pengetahuan pegawai dalam  memberikan pelayanan dan  meneyelesaikan  permasalahan  yang  belum pernah  ada  (baru)  perlu  untuk  ditingkatkan dikarenakan  kurangnya  penguasaan  teknologi informasi  yang  berbasis  aplikasi,  kompleksnya permasalahan  yang  ada  di  masyarakat,  kurangnya SDM pada Kantor Kelurahan Bereng;
3. Keterampilan pegawai dalam pengelolaan pekerjaan yang  diemban  belum  maksimal  karena  terbatasnya jumlah pegawai dan terbatasnya perkembangan ilmu pengetahuan  dari  tiap  individu  dikarenakan  latar belakang  pendidikan  sehingga  perlu  pendampingan khusus terkait hal tersebut;
4. Keterbatasan  dana  menjadi  salah  satu  dari  faktor penghambat  untuk  meningkatkan  kualitas  suber daya aparatur perlu menjadi perhatian bersama agar dapat membangun pelayanan publik yang prima..

## SARAN
Sebagaimana
kesimpulan diatas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :
1. Perlunya  peningkatan  pengetahuan  pegawai  dalam memberikan  pelayanan  dan  menghadapi  tantangan di masa depan;
2. Perlunya  penyesuaian  pendidikan  formal  serta peningkatan  pengetahuan  melalui  diklat  teknis terutama  diklat  IT  dalam  pengoperasian  komputer dan pengelolaan aplikasi;
3. Perlunya  peningkatan  keterampilan  pegawai  dalam memberikan  pelayanan  serta  dalam  menyelesaikan persoalan yang kompleks yang ada di masyarakat;
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
4. Perlunya  penambahan/penyegaran  jumlah  pegawai serta  pendampingan  dan  perhatian  oleh  atasan dalam menghadapi permasalahan dan persoalan yang ada guna mencapai hasil yang diharapkan;
5. Perlunya  penambahan  dana  untuk  melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai yang ada.

## REFERENSI
Ambar  Teguh,  Sulistiyani  dan  Rosidah.  (2003).
Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Batinggi,  Ahmad.  (2007). Manajemen  Pelayanan  Umum .
Jakarta: Universitas Terbuka.
Danim,  Sudarwan.  (1996). Transformasi  Sumber  Daya
Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
Dharma,  Agus.  (2003). Manajemen  Supervisi .  Jakarta:
Rajawali Pers.
Dwiyanto, Agus. (2006). Reformasi Birokrasi di Indonesia .
Yogyakarta:  Pusat  Study  Kependudukan  dan
Kebijakan UGM.
Emil,  Salim,  (1996). Aspek  Sikap  Mental  Dalam
Manajemen SDM . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Koswara. (2001). Dinamika Informasi  Dalam  Era Global .
Jakarta: CV. Rajawali.
Hasibuan. Malayu, S.P. (2005). Manajemen Sumber Daya
Manusia (edisi revisi) . Jakarta: Bumi Aksara.
Hesen,  Umar.  (2005). Metode  Penelitian .  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.
Makmur,  Muins.  (2000). Standar  Kompetensi  Tenaga Kerja Indonesia . Jakarta: Depnakertrans.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  (2010). Evaluasi  Kinerja SDM . Bandung: PT. Refika Aditama.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  (2007). Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan .  Bandung: PT. Refika Aditama.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  (2006). Perilaku  dan Budaya  Organisasi .  Bandung:  PT.  Refika Aditama.
Martoyo,  Susilo.  (2002). Manajemen  Sumberdaya Manusia . Yogyrakarta: BPFE-UGM.
Matindas, R. (1997). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Matutina,  (2001). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, cetakan  kedua.  Jakarta:  Gramedia  Widia Sarana Indonesia.
Moeheriono.  (2009). Pengukuran  Kinerja  Berbasis Kompetensi . Bogor: Ghalia Indonesia.
Nasution,  MN.  (2005). Manajemen  Mutu  Terpadu . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nazir,  Moh.  (2005). Metode  Penelitian .  Bogor:  Ghalia Indonesia.
Notoatmodjo,  Soekidjo. (2003). Pengembangan Sumber Daya  Manusia  (Edisi  Revisi) .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Notoatmodjo,  Soekidjo. (1998). Pengembangan Sumber Daya  Manusia  (Edisi  Revisi) .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Paslong,  Harbani.  (2007). Teori  Administrasi  Publik .
Bandung: Alfabeta.
Poerwopoespito,FX. Oerip  dan  Tatag  Utomo.  (2004). Mengatasi  Krisis  Manusia  di  Perusahaan,  Solusi Melalui  Pengembangan  Sikap  Mental .  Jakarta: PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia.
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
Prastowo,  Andi.  (2011). Metode  Penelitian  Kualitatif dalam Perspektif
Rancangan Penelitian .
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Prayitno,  Widodo  dan  Suprapto.  (2002). Standarisasi Kompetensi  Pegawai  Negeri  Sipil  Menuju  Era Globalisasi  Global.  Seri  Kertas  Kerja  Volume  II Nomor  05 .  Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan
Pengembangan BKN.
Ratminto  dan  Atik  Septiwinarsih.  (2005). Manajemen
Pelayanan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Riorini,  Sri  Vandayuli.  (2004). Quality  Performance  dan Komitmen Organisasi . Jurnal  Media Riset Bisnis dan Manajemen. Jakarta: PT. Erlangga.
Rucky,  Ahmad  S.  (2003). Sumber  Daya  Manusia Berkualitas  (Mengubah  Visi  Menjadi  Ralitas) .
Jakarta:  Penerbit  PT.  Gramedia  Pustaka Umum.
Salam,  Dharma  Setyawan.  (2004). Manajemen Pemerintahan  Indonesia .  Jakarta:  Penerbit Djambatan.
Sastrohadiwiryo,  Siswanto.  (2003). Manajemen  Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Syadam,  Gauzali.  (2005). Manajemen  Sumber  Daya
Manusia Edisi II. Yogyakarta: Andi.
Sedarmayanti.  (2004). Pengenbangan  Kepribadian
Pegawai. Bandung: Mandar Maju.
Siagian.  (1994). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.
Jakarta: Bumi Aksara.
Simamora,  Hendry.  (2001). Manajemen  Personalia  dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: STIE YPKN.
Simamora,  Hendry.  (1995). Manajemen  Sumber  Daya Manusia . Jakarta: STIE YPKN.
Soekanto,  S.  (2002). Sosiologi  Suatu  Pengantar  Edisi  4.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soetrisno. (2003). Peningkatan Sumber Daya Manusia di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Raja Pustaka.
Sugian,  Syahu.  (2006). Kamus  Manajemen  (Mutu).
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian  Administrasi.
Bandung: CV. Alfabeta.
Supriyatna.  (2000). AkuntabilitasPemerintahan  Dalam Administrasi  Publik. Bandung:  Penerbit  CV.
Indra Prahasta.
Sutopo,  HB.  (2006). Metode  Penelitian  Kualitatif.
Surakarta: UNS Press.
Wibowo.  (2007). Manajemen  Kinerja. Jakarta:  PT.  Raja Garfindo Persada.
Widodo,  Joko.  (2006). Membangun  Birokrasi  Berbasis Kinerja. Jawa Timur: Bayumedia.
Payaman.  J.  Simanjuntak.  (1985). Pengantar  Ekonomi Sumber Daya Manusia. FE-UI. Jakarta.