Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183 Email: mochedwaardtriaspahlevi@gmail.com

## JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020 DOI: 10.14710/jiip.v5vi2.8375
Politik Jalanan: Fenomena Perilaku Politik Gerakan Pemuda Ka’bah Kota Yogyakarta di Pemilu Serentak 2019
Moch. Edward Trias Pahlevi 1 , David Efendi 2 , & Azka Abdi Amrurobbi 3 1,2 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 3 Magister Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada
Dikirimkan: 28 Juni 2020 Direvisi: 21 Juli 2020 Diterbitkan: 30 September 2020

## Pendahuluan
asca  runtuhnya  rezim  Soeharto  ciri  yang  paling  menonjol  di  Indonesia adalah  maraknya  kelompok-kelompok  kekerasan  berbasis  identitas  di tengah  masyarakat.  Biasanya  kelompok  tersebut  hadir  dengan memanfaatkan ketidakstabilan negara dalam mengatur politik keamanan masyarakat. Mereka  tidak  saja  mengisi  ruang  publik  dengan  aksi-aksi  di  jalan  raya  sambil melancarkan  berbagai  tuntutan.  Lebih  dari  itu,  dengan  memanfaatkan  ‘angin demokratisasi’ tak sedikit diantara para dedengkotnya yang berhasil masuk dijabatan formal pemerintahan.
P

## INTISARI
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  opini  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) memiliki tendensi kelompok kekerasan dan kepentingan politik praktis, khususnya yang berafiliasi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kehadiran kelompok ini disebut  sebagai  kelompok vigilante atau  milisi  yang  dianggap  oleh  masyarakat  sebagai kelompok  kekerasan  terutama  di  jalanan.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana manuver  politik  GPK  selama  momentum  pemilu  2019  yang  lalu.  Penelitian  ini  merupakan penelitian lapangan yang mengkaji tentang perilaku politik dan politik jalanan. Lokasi penelitian dilakukan  di  Kota  Yogyakarta  dengan  mengunakan  metode  penelitian  kualitatif,  yang mengandalkan data-data primer dari para informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku  GPK  dalam  politik  jalanan  dan  eksistensi  simbol  ternyata  berkorelasi  dengan kepentingan  ekonomi  mereka.  Selain  itu,  munculnya  GPK  Khittah  berdampak  pada menurunnya suara pemilih PPP di Kota Yogyakarta.

## KATA KUNCI
Gerakan Pemuda Ka’bah; kelompok vigilante ; pemilu; perilaku politik; politik jalanan
Geliat  para  kelompok  kekerasan  ini  menarik  untuk  diperhatikan.  Di  masa  kini, perannya seolah telah mengunci peran negara dalam pengaturan politk keamanan di tengah masyarakat. Kelompok keamanan ini hadir dalam aneka variasi dan perwujudan lokal:  ormas-ormas  Vigilante,  milisi,  geng-geng,  pemeras,  centeng,  penjahat  kecil, preman politik, dan keamanan swasta.
Berbagai  kelompok  vigilante,  milisi,  geng-geng  ternyata  menjadi  perhatian berbagai pihak ketika menjelang pemilihan baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, hingga  pemilihan  kepala  daerah.  Kepala  polisi  di  berbagai  daerah  mengantisipasi dampak keterlibatan kelompok milisi ataupun vigilante terhadap gangguan keamanan dan mengadakan pertemuan secara teratur dengan berbagai milisi elit untuk koordinasi. Keterlibatannya  dalam  politik  dengan  menunjukkan  dukungan  kepada  salah  satu kandidat  saat  mereka  menghadapi  tantangan  saingan  oganisasi  (kontestasi)  dalam perlombaan perlindungan negara.
Di  Pemilu  Serentak  2019  Gerakan  Pemuda  Ka’bah  melakukan  manuver  politik dengan mendeklarasikan GPK Khittah. GPK Khittah merupakan gerakan Politik Gerakan Pemuda Ka’bah dalam mengosongkan gerbong atau dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan, Gerakan Pemuda Ka’bah selama ini menjadi basis suara pemilih muda bagi  Partai  Persatuan  Pembangunan.  Tentunya  GPK  Khittah  ini  berdampak  pada menurunnya suara Partai Persatuan Pembangunan di Kota Yogyakarta bahkan di DIY. Pemicu terjadinya manuver politik ini disebabkan dualisme kepemimpinan partai PPP di Pusat. Serta dukungan PPP pusat kepada pasangan Jokowi-Maruf dianggap tidak pro terhadap kepentingan umat Islam.
Penelitian  ini  akan  membahas  salah  satu  kelompok  vigilante  atau  milisi  yang memiliki keterikatan dengan partai politik Partai Persatuan Pembangunan yaitu Gerakan Pemuda Kab’ah Kota Yogyakarta. Kehadiran Gerakan Pemuda Kab’ah menarik banyak perhatian  masyarakat.  Mereka  biasa  diidentikan  oleh  masyarakat  sebagai  sebuah kelompok  yang  memiliki  tendensi  kekerasan.  Serta  kerap  terlibat  dalam  kejadian kekerasan antar kelompok yang berbeda.
Secara nasional, GPK didirikan di Jakarta sejak April 1982. GPK (Gerakan Pemuda Ka'ba) adalah milisi sipil terbesar di Yogyakarta. GPK juga merupakan gerakan underbow kaum  muda  yang  mendukung  PPP  (Partai  Pembangunan  Bersatu).  GPK  di  provinsi Yogyakarta adalah yang terbesar dibandingkan gardu lainnya, karena ada 3000 anggota formal GPK di wilayah ini. Sementara milisi sipil lainnya hanya memiliki sekitar 50-700 anggota. Sebagian besar anggota GPK tinggal di empat desa Islam yang dikenal sebagai 4K,  Kauman,  Karangkajen,  Kotagede  dan  Kuncen,  ditambah  desa  Islam  lainnya,  yaitu Notoprajan. Kelompok milisi ini di antara orang-orang menjadi kelompok yang sering membuat keributan di jalan raya. Aksi sweeping, kekerasan bagi kelompok yang berbeda pendapat  dengan  GPK,  aksi  kekerasan  oleh  kelompok  milisi  GPK  untuk  mencari keberadaan (Laksono, Brata, Ertanto, Riomandha, & Gunawan, 2000).
Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) kepopulerannya didalam masyarakat sudah lama dikenal dan tidak asing lagi di telinga masyarakat. Mereka terkenal dengan keberanian bertarung fisik yang tidak diragukan lagi pada beberapa persitiwa. Beberapa aksi seperti konvoi, sweeping penjual miras, beberapa tempat prostitusi liar, bentrok fisik dengan kelompok lain yang melibatkan masa. Tindakan yang mereka lakukan selama ini menjadi sangan menarik untuk dikaji, karena kegiatan mereka tidak hanya pada musim pemilu
ataupun  pilkada  lima  tahunan.  Kegiatan  mereka  terjadwal  dari  kegiatan  mingguan hingga  lima  tahunan.  Salah  satu  agenda  yang  dilakukan  adalah  perekrutan  serta penguatan anggota yang dibarengkan dengan menyelenggarakan agenda-agenda politik (Saputro, 2016).
Menurut  Yasih  (2015)  masing-masing  anggotannya  mempunyai  orientasi  yang beragam ada yang memang menyalurkan afilisasi politik lewat PPP mencari dukungan di Gerakan  Pemuda  Ka’bah,  ada  yang  mencari  identitas  politik  seorang  muslim,  hobi berkelahi,  hingga  mencari  nafkah  (ekonomi).  Sehingga  orientasi  yang  kompleks, berbagai tujuan tersebut terkadang harus diperebutkan, walaupun harus berhadapan dengan kelompok yang lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh International NGO Forum  and  Development  (Infid)  menjelaskan  sejarah  kelompok-kelompok  kekerasan yang  berlabel  partai  politik  di  jalanan  seperti  Gerakan  Pemuda  Ka'bah.  Kelompok  ini sering  membuat  kekacauan  di  jalan  raya  dengan  menunjukan  eksistensi  sebagai kelompok islam dalam melawan kemungkaran. Kelompok ini menjadi aset politik bagi para elite partai politik dalam memenangkan pertarungan politik baik pileg,pilpres, dan pilkada (O’neil & Domingo, 2016).
Kelompok-kelompok milisi bersimbol keagamaan di Indonesia sangat banyak dan kerap kali melakukan tindakan kekerasan dalam menjalakan aksi politiknya. Menurut Wilson  (2018)  memaparkan  embrio  Laskar  Islam  Radikan  fudamentalis  di  Indonesia hingga  latar  belakang  terbentuknya  Front  Pembela  Islam.  Gerakan  ini  memandang agama yang dimaksud di sini adalah agama yang tersermin dalam realitas sosial, yang membentuk suatu interaksi, gerakan dan kontruksi sosial.
Menurut Saputro (2016) melakukan penelitian lapangan untuk politik jalanan dan pemuda:  studi  tentang  Gerakan  Pemuda  Ka'bah  di  Yogyakarta.  Penelitian  ini menjelaskan  perilaku  GPK  dalam  tindakan  kekerasan  seperti  sweeping  tempat prostitusi,dan  melakukan  serangan  kepada  kelompok  LGBT  dan  perilaku  politik  yang sering  membuat  kekacauan  di  masyarakat  sesgguhnya  untuk  kepentingan  jasa keamanan yang memiliki tujuan pendapatan ekonomi.
Dari  hasil  penelitian  terdahulu  diatas  penelitian  terdahulu  peneliti  belum menemukan sebuah kajian yang menganalisa prilaku politik Gerakan Pemuda Ka’bah yang  berazaskan  simbol  keagamaan  dalam  perhelatan  demokrasi  yaitu  pemilu.  serta belum adanya kajian yang menjelaskan secara detail orientasi politik Gerakan pemuda Ka’bah  yang  bertujuan  pada  kepetingan  ekonomi  melalui  jasa  keamanan  dan penguasaan  lahan  parkir  Penelitian  ini  akan  menjelaskan  aksi  dan  tindakan  politik jalanan  Gerakan  Pemuda  Kabah  Kota  Yogyakarta  yang  berhubungan  dengan  Prilaku Kekerasan yang berdampak pada kepetingan ekonomi seperti pengelolaan lahan parkir, jasa  keamanan.  Dan  eksitensi  simbol  sebagai  gerakan  populis  untuk  memunculkan hubungan patronase antar elite.  serta Gerakan Politik Gerakan Pemuda Ka’bah dalam mewarnai Politik elektoral di Kota Yogyakarta khususnya pada pemilu serentak 2019. Dalam  menganalisa  fenomena  yang  diteliti,  peneliti  setidaknya  mendasarkan analisa  itu  dari  beberapa  konsep  dan  teori  dirujuk.  Penggunaan  konsep  dan  teori  ini untuk  memperkuat  dasar  teoritis  dari  riset  ilmiah  ini.  Beberapa  teori  yang  di  rujuk adalah prilaku politik dan kelompok vigilante.
Prilaku  Politik  Gerakan  Pemuda  Ka’bah  di  Kota  Yogyakarta  berdampak  pada orientasi  kekerasan  di  jalanan  dan  sebagai  perwujudan  eksistensi  serta  untuk mendapatkan  kepentingan  ekonomi.  Prilaku  politik  yang  dilakukan  Gerakan  Pemuda Kabah lebih dominan  kepada politik jalanan dibandingkan perebutan kekuasaan dalam pemilu.
Menurut  Surbakti  (2010)  bahwa    perilaku    politik    adalah    kegiatan    yang berkenaan  dengan  proses  pembuatan  keputusan  politik. prilaku politik identik dengan sebuah  tindakan  yang  dilakukan  untuk  mempengaruhi  seseorang  dan  menghasilkan sebuah kebijakan. Perilaku   politik   meliputi   tanggapan   internal   seperti   persepsi, sikap,   orientasi  dan  keyakinan  serta  tindakan-tindakan  nyata  seperti  pemberian suara,  protes,  lobi  dan  sebagainya.  Persepsi  politik  berkaitan  dengan  gambaran suatu    obyek    tertentu,    baik    mengenai    keterangan,    informasi    dari    sesuatu    hal, maupun    gambaran    tentang    obyek    atau    situasi    politik    dengan    cara    tertentu (Heywood, 2007).
Perilaku Politik Suatu tindakan dan keputusan politik  tidak  hanya  ditentukan  oleh fungsi    (tugas    dan    wewenang)    yang  melekat  pada  lembaga  yang  mengeluarkan keputusan    (sedangkan  fungsi    itu    sendiri    merupakan    upaya  mencapai    tujuan masyarakat,  negara atau  nilai-nilai  politik),  tetapi  juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan   dan   dorongan,   persepsi dan   motivasi,   sikap dan   orientasi, harapan  dan cita-cita,    ketakutan    dan  pengalaman  masa  lalu)  individu  yang  membuat  keputusan tersebut (Budiardjo, 2010). Jadi perilaku politik adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh  seseorang  individu  atau  kelompok  untuk  melakukan  sebuah  gerakanyang berdampak  pada  keputusan  politik  atau  kebijakan  politik  yang  berdampak  pada masyarakat luas.
Sedangkan  untuk  konseptualisasi  kelompok  vigilante,  Gerakan  Pemuda  Ka’bah dikenal  publik  sebagai  kelompok  memiliki  orientasi  kekerasan  dalam  tindakan  politik jalanan.  Aksi-aksi  kekerasan  dalam  melakukan  sweeping,  perebutan  wilayah,  serta konflik  antar  kelompok  lain  mencitrakan  bahwa  Gerakan  Pemuda  Ka’bah  sebagai sebuah kumpulan Vigilante.
Kelompok  vigilante  adalah  kelompok-kelompok  yang  rnengangkat  diri  mnereka sendiri sebagai pihak yang berwenang mnenerapkan pemberlakuan hukum. Kelompok ini  kerap  mengambil  kewenangan  negara  dalam  melakukan  perlindungan  keamanan bagi para klien (Colombijn, 2002).
Kelompok  Vigilante  adalah  pertama  merupakan  kelompok  pelaku  kekerasan; kemudian  kelompok  vigilante  bangkit  berlandaskan  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap  kinerja  aparat  penegak  hukum;  ketiga  sifat  masyarakat  yang  otonom  dan merasa bertanggung jawab atas penegakan hukum maupun  tatanan sosial yang telah ada (Buur & Jensen, 2004).
Jadi  Kelompok  vigilante  secara  garis  besar  dapat  disebutkan  sebagai  kelompok kekerasan  yang  mengambil  kewenangan  aparat  hukum  dalam  menegakan  hukun. Kelompok  ini  melakukan  tindakan  kekerasn  akibat  dari  ketidakpercataan  masyarakat terhadap aparat penegakan hukum. Prilaku ini sangat tercemin pada Gerakan Pemuda Ka’bah,  yang  kerap  kali  mengambil  keweangan  negara  dalam  melakukan  tindakan kekerasan yang seharusnya kewenangan melakukan tindakan itu ialah negara.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengunakan  pendekatan  kualitatif.  Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil pengamatan (observasi)  dan  wawancara,  dimana  wawancara  dilakukan  kepada  sejumlah  key informant  yang  terdiri  dari  komponen  pimpinan  Gerakan  Pemuda  Ka’bah  di  Kota Yogyakarta dan para anggota simpatisan Gerakan Pemuda Ka’bah. Pemilihan informan didasarkan  pada  teknik  purposive,  yaitu  teknik  pengambilan  informan  didasarkan dengan pertimbangan tertentu, seperti mengetahui kondisi internal Gerakan Pemuda Ka’bah dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Gerakan Pemuda Ka’bah. Data-data yang kemudian diperoleh pada tahapan selanjutnya divalidasi dengan menggunakan teknik triangulasi  data,  dimana  peneliti  mencari  kesesuian  informasi  atas  satu  hal  yang ditanyakan  kepada  beberapa  informan.  Data  yang  telah  di  seleksi  dan  divalidasi kemudian masuk pada tahapan analisa.

## Relasi Politik Jalanan dan Kepentingan Ekonomi
Eksistensi  dalam  bahasa  Latin  adalah  kemunculan  atau  keberadaan  itu  nyata, keberadaan  dalam  perspektif  simbol-simbol  politik  adalah  suatu  keharusan  bagi kelompok,  untuk  menunjukkan  eksistensinya  di  tengah-tengah  masyarakat.  Konteks keberadaan  politik  simbol  diperlukan  untuk  setiap  organisasi  partai  atau  organisasi sosial. Menurut Satrawati disebutkan bahwa keberadaan simbol merupakan tuntutan dari  setiap  organisasi  untuk  memberikan  penanaman  pemikiran  publik  tentang keberadaan  masing-masing  organisasi  dan  digunakan  untuk  menarik  simpati  publik (Efriza, 2019).
Kekuatan basis masa yang cukup besar di miliki Oleh Gerakan Pemuda Ka’bah tidak lepas  dengan  sosok  figur  di  dalam  tubuh  kelompok  ini.  Peran  elite  kepemimpinan Gerakan Pemuda Ka'bah Yogyakarta sangat kuat dalam mempengaruhi kader GPK dalam kebijakan  apa  pun.  Khusus  untuk  kader  muda  Gerakan  Pemuda  Ka'bah  sangat menghormati tokoh-tokoh GPK seperti Syukri Fadholi, Muhammad Fuad, Deny, Rubi. Nama-nama ini menjadi tokoh sentral bagi kader Gerakan Pemuda Ka'bah Yogyakarta dalam menentukan arah kebijakan kelompok ini. Ketiga tokoh ini adalah Muhammad Fuad, Deny, Ruby, seorang tokoh yang dihormati di antara anggota Gerakan Pemuda Ka'bah  yang  bermarkas  di  Parkir  Ngabean  di  Yogyakarta.  Menurut  hasil  wawancara penulis terhadap salah satu pimpinan tokoh muda Gerakan Pemuda Ka’bah(GPK) Kota Yogyakarta yaitu Arif Arjani. Ada pembagian peran dari ketiga tokoh ini yaitu:
1. Muhammad Fuad Memiliki fungsi sebagai menjaga hubungan urusan dengan elite politik dan juga mengurusi hal-hal birokrasi pemerintahan.
2. Deni  sebagai  ketua  Gerakan  Pemuda  Ka'bah  mengambil  peran  untuk memperkuat  kekuatan  anggota  Gerakan  Pemuda  Ka'bah  sehingga  satu komando
3. Rubi mengelola area parkir di Ngabean Yogyakarta
4. Syukri  Fadholi  merupakan  pembina  Gerakan  Pemuda  Ka’bah  yang  juga menjadi  sosok  sentral  sebagai  penganyom  atau  sosok  ayah  dalam  tubuh internal Gerakan Pemuda Ka’bah
Keempat tokoh ini menjadi sosok sentral dalam tubuh internal Gerakan Pemuda Ka’bah  dan  menjadi  rujukan  bagi  para  simpatisan  Gerakan  Pemuda  Ka’bah  di  Kota Yogyakarta. Rujukan yang dimaksud salah satunya ialah rujukan dukungan politik baik di pemilihan umum legislatif dan eksekutif ataupun kepala daerah.
Keberadaan  Gerakan  Pemuda  Ka'bah  memiliki  respons  positif  dan  negatif. Menurut temuan lapangan dalam agenda kampanye parade tauhid atau konvoi yang dilakukan  oleh  Gerakan  Pemuda  Ka'bah  bertujuan  untuk  menginformasikan  kepada publik  bahwa  Islam  memiliki  pasukan  yang  rela  mati  dalam  membela  agama.  Dalam menunjukkan  simbol-simbol  Ka'bah  memberikan  informasi  bahwa  umat  Islam  harus bersujud  menghadap  Ka'bah.  Dalam  wawancara  dengan  komanda  Gerakan  Pemuda Ka’bah  Jetis  Kota  Yogyakarta  yang  dilakukan  oleh  penulis  bahwa  Parade  tauhid  atau konvoi ini adalah tugas untuk mempertahankan Islam dan menegakkan Amar Ma’ruf Nahi  Mungkar.  Parade  Tauhid  dengan  ratusan  sepeda  motor  dengan  mengibarkan bendera  Ka'bah  bangga  karena  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menginformasikan kepada semua warga bahwa keberadaan kelompok ini menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. Fanatisme adalah fenomena yang terjadi pada simpatisan dan kader GPK Gerakan Pemuda Ka’bah memiliki jargon dengan sebutan satu komando, istilah yang  membuat  loyal  di  hati  para  kader  Gerakan  Pemuda  Ka'bah  dan  simpatisannya. Ketika  para  pemimpin  Gerakan  Pemuda  Ka'bah  melakukan  instruksi  maka  semua anggota  akan  mengikuti  arahan  pemimpin.  Peran  elit  Gerakan  Pemuda  Ka'bah  ini menjadi  pengaruh  yang  sangat  besar  dalam  merayu  simpatisan  untuk  melakukan tindakan seperti menyapu. Ambil tindakan terhadap LGBT, dan parade tauhid. Satu baris perintah dapat membakar kader dan simpatisan GPK dalam melakukan kegiatan GPK, efek kalimat dapat memengaruhi perilaku dan tindakan organisasi.
Tindakan kelompok ini memiliki kesan negatif pada masyarakat Yogyakarta. Salah satunya  adalah  salah  satu  aktivis  Elanto  di  Yogyakarta  yang  menulis  di  media  sosial mengatakan bahwa Underbouw Partai ini tidak dapat memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat. Ini mendapat respons yang kuat dari simpatisan dan anggota Gerakan Pemuda Ka'bah. Pendapat publik yang negatif ini didasarkan pada perilaku dan tindakan GPK yang pernah melakukan tindakan kekerasan. Stigma adalah atribut yang sangat luas yang dapat membuat individu kehilangan kepercayaan diri dan bisa menjadi hal yang menakutkan.
Dengan  menunjukan  atribut  bersimbol  islam  dan  memiliki  kader  yang  begitu banyak, tentu ini menjadi daya tarik politik bagi para pemangku kepentingan. Kekerasan yang  dilakukan  oleh  Gerakan  Pemuda  Ka’bah  bermotif  ekonomi  seperti  penguasaan lahan parkir di wilayah ngabean Kota Yogyakarta. Dalam fenomena Gerakan Pemuda Ka’bah  dalam  memperoleh  wilayah  kekuasaan  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  dan didapatkan melalui proses tendensi kekerasan dalam perebtan wilayah. Kekerasan fisik menjadi  cara  untuk  mendapatkan  lahan  parkir  di  Kota  Yogyakarta  dan  juga  jasa keamanaan. Berikut skema pemetaan kekerasan dalam memperebutkan lahan parkir

## Tabel 1.  Pemetaan Kekerasan dalam Memperebutkan Lahan Parkir
Sumber: diolah oleh penulis
Dari  analisis  gambar  diatas  faktor  ekonomi  menjadi  dasar  tindakan  kekerasan kelompok  ini  terjadi.  Dalam  temuan  penulis  dalam  melakukan  wawancara,  proses mendapatkan  tempat  parkir  di  daerah  ngabean  menggunakan  kekerasan  terhadap simpatisan PDIP di Yogyakarta. Proses ini menunjukkan bahwa GPK adalah salah satu kelompok yang merebut kekuasaan dengan proses kekerasan. Karena itu, simpatisan PDIP dengan simpatisan PPP selalu berselisih berdasarkan kepentingan organisasi dan orang tersebut. Kekerasan yang terjadi telah mengakibatkan banyak korban meninggal dunia akibat konflik dua kelompok GPK dengan simpatisan PDIP.
Dalam  insiden  kekerasan  antara  simpatisan  GPK  dan  PDIP  dapat  dianalisis, kekerasan antara pihak-pihak di bawah tidak berhenti tetapi memburuk dan lebih buruk. Era reformasi semakin menjadikan gangster, preman atau kelompok milisi lebih kuat dalam  melakukan  kekerasan  di  wilayah  tersebut.  Ketika  tatanan  kekerasan  baru dikendalikan  oleh  Soeharto,  sekarang  tidak  terkendali  untuk  mencari  kepentingan pribadi atau kelompok utama penyebabnya adalah ekonomi. Kelompok-kelompok milisi ini dilindungi oleh elit politik di daerah masing-masing. Tindakan prilaku politik jalanan ini  berdampak  pada  pandangan  masyarakat  secara  umum  Gerakan  Pemuda  Ka’bah merupakan sebuah kelompok preman dengan jubah simbol keagamaan.
Perebutan  wilayah  menjadi  tujuan  untuk  mendapatkan  penghasilan  baik  untuk kepentingan kelompok dan menghidupi para anggota atau simpatisan Gerakan Pemuda Ka’bah.  Sebagian  besar  mata  pencaharian  anggota  Gerakan  Pemuda  Ka'bah  adalah petugas  parkir  dan  jasa  keamanan  mereka  merasa  para  pemimpin  Gerakan  Pemuda Ka'bah telah memberikan anggota Gerakan Pemuda Ka’bah untuk mendapatkan uang. Menurut  kenyataan  di  lapangan  salah  satu  faktor  yang  bergabung  dengan  Gerakan Pemuda Ka’bah adalah masalah ekonomi. Ada beberapa anggota yang tidak memiliki pekerjaan setelah bergabung dengan Gerakan Pemuda Ka’bah mereka untuk menjadi petugas  parkir  atau  jasa  keamanan  dan  dapat  menghidupi  keluarga  mereka.  Lahan parkir yang dimiliki oleh Gerakan Pemuda Ka’bah Kota Yogyakarta salah satu contoh nya
Moblilisasi masa
Di lindungi oleh elit politik lokal Kekerasan dalam memperbutkan wilayah Faktor ekonomi
ialah parkir ngabean Kota Yogyakarta. Serta memiliki tugas sebagai jasa keamanan saat acara perayaan Skaten di Kota Yogyakarta.
Kedekatan Gerakan Pemuda Ka’bah dengan para elit politik pejabat pemerintah di Yogyakarta tercermin dari beberapa kepercayaan yang diberikan pada kelompok ini oleh pihak  elite  politik  lokal.  misalnya  mengendalikan  lahan  parkir,  acara  skaten,  dan penguasaan wilayah pendestrian di Alun-alun Utara. Hubungan dengan elite lokal di DIY terjadinya hubungan patron-klien atau patronase yang tidak bisa dihindarkan. Keduanya memiliki kepentingan bersama. Elite politik memerlukan jasa keamanan dari kelompok Gerakan  Pemuda  Ka’bah,  sedangkan  pihak  Gerakan  Pemuda  Ka’bah  membutuhkan perlindungan aturan hukum dalam mengontrol lahan-lahan parkir serta jasa keamanan di kota Yogyakarta.
Penguasaan wilayah parkir dan jasa keamanan “perlindungan” biasanya dianggap perkerjaan yang cocok bagi mereka yang moda sosial utamanya adalah keahlian dalam penggunaan kekerasan. Logika ini mereproduksi pola hubungan negara dan kelompok ini di mana keduanya mendapatkan keuntungan bersama. dengan cara hubungan ini organisasi  bisa  mudah  mendapatkan  akses-akses  politik  dari  para  elite  politik  lokal dalam mendapatkan keuntungan ekonomi. Gerakan Pemuda Ka'bah memiliki kekuatan pengaruh  politik  yang  besar  dan  selalu  menjadi  objek  perlindungan  bagi  elite  atau politisi, perlindungan ini terjadi antara elite politik dan elite Gerakan Pemuda Ka’bah yang akan mempengaruhi simpatisan Gerakan Pemuda Ka’bah dalam bentuk layanan keamanan,  parkir  dan  yang  terkait  dengan  mata  pencaharian.  Perlindungan  ini menghasilkan cara berpikir simpatisan GPK mengikuti instruksi kepemimpinan Gerakan Pemuda  Ka’bah  dalam  pemilihan  eksekutif  dan  legislatif.  Lebih  tepatnya  hubungan timbal balik yang diberikan kepada para elite politik lokal ini berupa bentuk dukungan politik dalam pemilihan umu ataupun pemilihan kepala daerah.
Prilaku politik jalanan yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ka’bah berdampak pada  terjadinya  hubungan  patronase  antara  elite  GPK  dan  juga  elite  politik  lokal. Hubungan  Patronase  merupakan  hubungan  hal  yang  dianggap  biasa  di  Indonesia, patronase  adalah  pembagian  keuntungan  di  antara  politisi  untuk  mendistribusikan sesuatu  secara  individual  kepada  pemilih,  pekerja  atau  juru  kampanye  dalam mendapatkan  dukungan  politik  dari  mereka  (Berenschot,  2018).  Hubungan  ini  yang membuat kondisi politik di Indonesia tidak berkembang. Faktor uang menjadi pemenang dalam proses pemilihan legislatif dan eksekutif. Hubungan patron-klien ini akan selalu dipertahankan  antara  elite  politik  dan  kelompok  masyarakat  maupun  kelompok- kelompok yang memiliki basis kekuatan masa yang besar.
Fenomena ini dalam pandangan I. D. Wilson (2015) disebut sebagai istilah “jatah preman”  bisa  dimaknai  sebagai  hubungan  di  mana  kekuatan  koersif  dan  intimidasi dipakai untuk meraih uang, sumber daya, atau kekuasaan dengan dalih menawarkan jasa pengamanan dari ancaman eksternal. Negara berfungsi sebagai legitimasi dalam tindakan yang dilakukan oleh para kelompok kekerasan atau para kelompok penguasa wilayah.
Dalam  kondisi  seperti  ini  di  mana  kehadiran  negara  sebagai  tangan-tangan kelembagaan  negara  praktis  hanya  bisa  hadir  secara  parsial,  kelompok-kelompok kekerasan  yang  secara  teritorial  bersifat  lokal  bisa  menjadi  “sekutu”  alamiah  untuk memperkuat kekuasaan negara dan menjaga bentuk-bentuk tantanan yang disepakati
pada tingkat lokal, beroperasi seperti waralaba kekuasaan negara (Centeno & Portes, 2006).
Dalam  analisis  penelitian  ini  keberadaan  simbol  adalah  kegiatan  yang  biasa dilakukan  dalam  suatu  kelompok,  organisasi  masyarakat,  partai,  dan  LSM  tetapi patronase  akan  menciptakan  masalah  dalam  hal  demokrasi  di  Indonesia.  Pelindung adalah orang yang memegang kekuasaan, dan memimpin implementasi kebijakan. Klien diidentifikasi sebagai pengikut setia, pekerja birokrasi yang mematuhi aturan pelindung. Dalam  analogi  lain,  pelindung  adalah  tuan  (bos),  dan  klien  adalah  bawahan. Perlindungan akan mengarah pada budaya kepatuhan, rasa hormat, kepercayaan, dan loyalitas  kepada  para  penguasa  sehingga  semua  yang  dipesan  dan  diminta  dari pelindung  klien  akan  dipatuhi.  Dinamika  patronase  ini  akan  menciptakan  sistem demokrasi yang belum matang di Indonesia. Masyarakat, organisasi masyarakat, LSM dan  individu  yang  menerima  hasil  perlindungan  akan  mengalami  fase  tidak  adanya kekuatan  kritis  untuk  mengkritik  pemerintah  ketika  pihak  berwenang  salah  dalam pembuatan kebijakan.
Bentuk  tindakan  Gerakan  Pemuda  Kabah  ini  untuk  memperjuangkan  eksistensi dan identitas simbol politiknya di masyarakat Yogyakarta mencakup beberapa isu. Mulai dari  politik,  sumber  ekonomi  sampai  dengan  isu  keagamaan.  Pada  wilayah  politik Gerakan Pemuda Ka’bah selalu aktif ketika penyelenggaraan pemilu baik legislatif dan eksekutif. Di pemilu 2019 Gerakan Pemuda Ka’bah membentuk deklarasi yang dinamai GPK Khittah. GPK Khittah ini sebuah deklarasi bahwa kelompok ini tetappada khittah perjuangan  islam  dalam  membela  amar  mahruf  nahi  mungkar.  Dan  memberikan dukungannya  kepada  salah  satu  pasangan  calon  presiden.  Dari  sisi  legislatif  Gerakan Pemuda  Ka’bah  tidak  terlibat  untuk  menjadi  bagian  calon  legislatif  dikarenakan terjadinya dualisme di tubuh Partai persatuan pembangunan. Maka Gerakan Pemuda Ka’bah  untuk  mengambil  sikap  kembali  kepada  khittah  islam.  Kemudian  pada  isu ekonomi mereka terlibat dan dapat mengelola beberapa sumber-sumber ekonomi yang ada  pada  wilayah  Kota  Yogyakarta,  seperti  pengelolaan  lahan  parkir,  lapak-lapak sekaten, jasa keamanan. Pada isu agama pun mereka juga terlibat aktif seperti parade tauhid,  gerakan  anti  Syi’ah,  Sweeping  tempat  maksiat.  Tindakan-tindakan  mereka  ini bagian untuk menunjukan eksistensi simbol islam kepada masyarakat luas.
Tindakan mereka memberikan semangat kepada sebagian masyarakat, minimal pada anggota Gerakan Pemuda Ka’bah untuk senantiasa menjaga kehormatan martabat agama Islam, seperti penolakan tentang legitimasi Lesbi, Biseksual, Gay, Trans Gender (LGBT),  Anti  maksiat,  walaupun  cara  yang  mereka  tempuh  kadang  perlu  adanya intropeksi dikarenakan sering melakukan tindakan kekerasan.

## GPK Khittah dan Dampak di Pemilu Serenak 2019
Gerakan  Pemuda  Ka'bah  (GPK)  merupakan  salah  satu  'milisi  sipil'  underbouw Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Secara nasional, GPK didirikan di Jakarta sejak April 1982 dimotori tokoh-tokoh muda DPP-PPP, antara lain Alfian Darmawan, Fauzi AR dan Syukri Fadloli. Beberapa sumber menyebutkan, konon, musisi Rhoma Irama juga ikut membidani lahirnya GPK. Mengenai latar historis GPK, Adaby Darban, sejarahwan UGM yang juga salah seorang penasehat GPK menyebutkan bahwa sebetulnya kalau bicara mengenai GPK tak akan lepas dari PPP. Kelahiran GPK menurutnya berawal dari
PPP yang merupakan suatu fusi dari pada partai Islam yang kemudian pada zaman Orde Baru merupakan salah satu partai yang di gencet oleh pemerintah.  Pada saat itu partai memiliki apa yang disebut Angkatan Muda. Dulu di Yogyakarta pernah didirikan yang dinamakan  Hamka  (Himpunan  Angkatan  Muda  Ka'bah).  Pembentukannya  juga  minta izin dahulu pada keluarga Buya Hamka. Pak Rusdian Hamka membolehkan pakai nama Hamka, maka disitulah awal berkumpulnya anak-anak muda Ka'bah.  Kemudian setelah PPP tidak boleh memakai nama Ka'bah, lambang PPP diganti dengan Bintang. Sejalan dengan itu, “Hamka” juga namanya berubah menjadi Angkatan Muda Partai Persatuan Pembangunan.  Kemudian  setelah  itu,  PPP  kembali  pada  azas  Islam  dan  lambangnya memakai Ka'bah lagi. Dari situ lalu generasi mudanya membentuk Gerakkan Pemuda Ka'bah (GPK) yang memang resmi di bawah PPP (Gunawan & P., 2000) Dalam wawancara dengan Syukri Fadholi selaku Pendiri dan juga pembina GPK di DIY  menjelaskan  pembentukkan  GPK  di  Yogyakarta  juga  didorong  oleh  kenyataan menurunnya  perolehan  suara  PPP  pada  pemilu  lalu.  “Ini  telah  mendorong  angkatan muda  untuk  menggunakan  atau  mengedepankan  kembali  salah  satu  prinsip-prinsip keislaman dan PPP azasnya Islam, Dalam perkembangan berikutnya, anak-anak muda Yogyakarta banyak juga yang  tertarik dan lalu bergabung dengan PPP, yang ditandai dengan  menjamurnya  laskar-laskar  PPP.  Dari  situlah  GPK  muncul  sebagai  salah  satu kekuatan anak muda PPP di Yogyakarta.
Baru dalam dasawarsa kedua GPK muncul ke permukaan. Itu pun muncul tidak di Jakarta,  tapi  di  Yogyakarta  dengan  berbagai  polah  yang  fenomenal.  Menurut  Ipung selaku  Komandan  GPK  Jetis  Berdirinya  GPK  Yogyakarta  merupakan  spontanitas  dari warga  PPP  Yogyakarta.  Walaupun  gerakan  ini  mempunyai  kesamaan  nama  dengan nama  GPK  yang  ada  di  daerah  lain,  itu  hanyalah  suatu  kebetulan  saja.  Gerakan  ini pertama  kali  muncul  di  Notoprajan  dengan  tujuan  utama  untuk  melaksanakan  Amar Ma’ruf  Nahi  Mungkar.  Oleh  karena  itu,  visi-misinya  diorientasikan  untuk  berbagai kegiatan  postif  yang  menunjang  dakwah  Islam.  Di  samping  itu,  karena  GPK  juga merupakan bagian tak terpisahkan dari PPP sebagai organisasi politik, maka visi misi GPK juga  diarahkan  untuk  menopang  tujuan  politis  ini,  yakni  mencari  massa  agar  simpati pada PPP yang punya misi untuk menjalankan syariat Islam.
Namun  demikian,  dalam  perjalanannya,  GPK  Yogyakarta  seolah  jalan  sendiri dengan  agenda-agenda  sendiri,  lepas  kontrol  dari  PPP  sebagai  organisasi  induknya, meski secara formal GPK masih mengakui sebagai 'anak' PPP. Berbagai aktivitas GPK Yogyakarta  lima  tahun  terakhir  ini  lebih  kental  warna  nahyi  munkarnya  dari  pada aktivitas seremonial organisatoris yang menopang agenda PPP.
Lepas kontrol Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) dari PPP terlihat di Pemilu serentak 2019. Gerakan Pemuda Ka’bah melakukan deklarasi GPK Khittah, GPK Khittah ini muncul disebabkan  perpecahan  yang  terjadi  di  Kubu  Partai  Persatuan  Pembangunan  di Nasional.  Dan  juga  munculnya  dualisme  kepemimpinan  di  tubuh  Partai  Persatuan Pembangunan.
Pernyataan dari GPK Khittah ini ditanggapi ini oleh Arsul sani yang di lansir media detik.com  menjelaskan  bahwa  GPK  Khittah  muncul  akibat  tidak  adanya  nama  Syukri fadholi pada kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan dan munculnya perpecahan di internal Partai (Wildansyah, 2018).
Dari  hasil  wawancara  dengan  Syukri  Fadholi  merupakan  Pembina  Gerakan Pemuda  Ka’bah  menjelaskan  bahwa  GPK  Khitah  menyatakan  tidak  akan  mendukung pengurus DPP PPP versi Romahurmuziy ataupun versi Djan Faridz. Pengurus DPP PPP dua  kubu  itu  dinilai  sudah  menjual  partai  untuk  kepentingan  pribadi  dan  kelompok. Sebagaimana  diketahui,  GPK  Khittah  sebagai  ormas  PPP  dalam  pemilu  2019  justru menyalurkan  hak  politiknya  kepada  Partai  Gerindra.  Artinya  mendukung  capres- cawapres  nomor  urut  02  Prabowo-Sandiaga.  GPK  Khittah  ini  menyuarakan  slogan “Kosongkan  Gerbong”  artinya  untuk  tidak  memberikan  suara  kepada  PPP.    Berikut beberapa  bentuk  kampanye  di  media  sosial  yang  dilakukan  GPK  Khittah  untuk  tidak mendukung PPP Nasional dan mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga:
Gambar 1. Dukungan GPK Khittah terhadap pasangan Prabowo-Sandi
Sumber: Twitter GPK Khittah (@TimkoT_official)
Gambar 2. Dukungan GPK Khittah terhadap pasangan Prabowo-Sandi
Sumber: Facebook Gerakan Pemuda Ka’bah
GPK Khittah berdampak pada peroleh suara legislatif di Kota Yogyakarta secara keseluruhan.  Menurut  Data  yang  dilansir  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Yogyakarta
perolehan  kursi  pemilihan  legislatif  2019  di  Kota  Yogyakarta,    Partai  Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta hanya mendapatkan 1 kursi DPRD Kota Yogyakarta. Kursi didapatkan dari caleg petahana M. Hasan Widagdo Nugroho dari daerah pemilihan dapil 5.  Sedangkan  di  tahun  2014  PPP  Kota  Yogyakarta  mendapatkan  4  kursi  DPRD  Kota Yogyakarta (Saputro, 2016).
Dari hasil wawancara dengan Arief Arjani selaku Tokoh muda Gerakan Pemuda Ka’bah  (GPK)  yang  dilakukan  oleh  penulis  bahwa  menurunya  suara  PPP  disebabkan permasalahan  internal  di  tingkat  pusat  hingga  di  daerah.  Propaganda  GPK  khittah mendorong terjadinya perpecahan di internal dan mengakibatkan mesin politik tidak berjalan  dengan  maksimal.  Pemilih  PPP  juga  banyak  beralih  disebakan  pemilih  PPP ideologis di Kota Yogkarta sangat banyak.
Namun  hasil  legislatif  berbeda  dengan  hasil  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden  di  Kota  Yogyakarta  berbanding  terbalik  dengan  legislatif.  Pasangan  calon nomor urut 1 Jokowi-Maruf menang telak di Kota Yogyakarta. Jokowi dan Maaruf Amin unggul dengan suara 179.048, sementara Prabowo dan Sandiaga Uno 92.166 suara.
Deklarasi  GPK  Khittah  ini  tidak  bisa  dipungkiri  mengundang  para  pengamat politik untuk melihat apa tendensi kepentingan dari GPK Khittah untuk mengosongkan gerbong Partai Persatuan Pembangunan yang berdampak pada turunnya suara pemilih legislatif di Kota Yogyakarta dan di seluruh Kabupaten di DIY. Berikut skema dampak dan tujuan GPK Khittah.
Tabel 2. Skema Dampak dan Tujuan GPK Khittah

## Sumber : diolah oleh penulis
Dalam  analisis  penelitian  ini  bahwa  GP  Khittah  didasarkan  pada  perpecahan internal  PPP  tingkat  Nasional,  dimana  kepengurusan  PPP  terjadi  dualisme kepemimpinan. Dan PPP tingkat pusat dianggap tidak pro terdapa suara umat islam dan jauh dari nilai-nilai Islam. Inisiasi aktor sentral dalam GPK Khittah ini ialah Syukri Fadholi yang  merupakan  pembina  GPK  DIY  sekaligus  yang  dihormati  oleh  Kelompok  GPK.  Di Pemilu  serentak  2019  bahwa  GPK  Khittah  tidak  berdampak  pada  suara  pemilihan eksekutif  hanya  berdampak  pada  pemilihan  legislatif.  Secara  basis  masa  pemilih  di Pemilihan umum Gerakan Pemuda Ka’bah tidak memiliki basis masa pemilih yang besar
namun hanya sebatas simpatisan di jalanan. Orientasi politik Gerakan Pemuda Ka’bah lebih  cenderung  kepada  orientasi  politik  jalanan  dibandingkan  penguasaan  politik  di Legislatif maupun di eksekutif. Prilaku politik jalanan ini memiliki keuntungan ekonomi dengan mengandalkan kemampuan bela diri dan kekerasan dalam penguasaan lahan parkir dan jasa keamanan.
GPK  Khittah  juga  bisa  dikategorikan  sebagai  eksistensi  simbol  kelompok  ini sebaga kelompok Islam dalam melakukan Amar Mahruf Nahi Mungkar, tujuan utamanya juga  sebagai  kelompok  yang  memiliki  basis  masa  politik  dalam  kegiatan  kekerasan. Walaupun  secara  keterwakilan  politik  di  Legislatif  tidak  memiliki  kader  di  kancah legislatif, Gerakan Pemuda Ka’bah merupakan kelompok yang masih diperebutkan oleh para aktor politik lokal sebagai basis jasa keamanan dan basis kepetingan politik. Fenomena ini selaras dengan temuan Vickers (2013) menjelaskan bahwa pasca orde baru ideologi dan simbolisme dari banyak “penguasaha kekerasan” mulai bergeser dari  ideologi  dan  simbolisme  yang  terkait  dengan  gambaran  negara  yang  statis  dan semakin  banyak  diambil  dari  identitas-identitas  teritorial  yang  bersifat  komunal  dan subnasional. Kepetingan predatoris berkelindan dengan klaim-klaim hak dari berbagai kelompok etnis dan komunal serta agenda-agenda “moral’ kebangkitan Islam politik.

## Penutup
Di Indonesia para spesialis kekerasan non-pemerintah sudah menjadi sosok yang nyata hadir di sepanjang sejarah muktahirnya maupun pada waktu yang lebih lampau. Gerakan  Pemuda  Ka’bah  dianggap  sebagai  sebuah  kelompok  yang  memiliki  tendensi kekerasan dalam aksi-aksi atau tindakan politik. Kelompok ini hadir dengan varian yang disebut  kelompok  ormas-ormas  vigilante  dan  milisi.  Gerakan  Pemuda  Ka’bah  sejak didirikan  sesungguhnya  sebagai  anak  dari  Partai  Persatuan  Pembangunan  yang bertujuan untuk menarik suara pemilih muda dalam setiap ajang pemilihan umum baik pemilihan legislatif dan eksekutif maupun pemilihan kepala daerah.
Bentuk tindakan Gerakan Pemuda Kabah ini untuk memperjuangkan eksistensi dan identitas simbol politiknya di masyarakat Yogyakarta mencakup beberapa isu. Mulai dari  politik,  sumber  ekonomi  sampai  dengan  isu  keagamaan.  Pada  wilayah  politik Gerakan Pemuda Ka’bah selalu aktif ketika penyelenggaraan pemilu baik legislatif dan eksekutif. Kemudian pada isu ekonomi mereka terlibat dan dapat mengelola beberapa sumber-sumber ekonomi yang ada pada wilayah Kota Yogyakarta, seperti pengelolaan lahan  parkir,  lapak-lapak  sekaten,  jasa  keamanan.  Pada  isu  agama  pun  mereka  juga terlibat  aktif  seperti  parade  tauhid,  gerakan  anti  Syi’ah,  Sweeping  tempat  maksiat. Tindakan-tindakan mereka ini bagian untuk menunjukan eksistensi simbol islam kepada masyarakat luas.
Stigma masyarakat tentang Gerakan Pemuda Ka’bah ini menuai pro dan kontra, dikarenakan aksi-aksi tindakan politik jalanan kerap melakukan tindakan kekerasan fisik yang  meresahkan  masyarakat.  Tindakan  mereka  memberikan  semangat  kepada sebagian masyarakat, minimal pada anggota Gerakan Pemuda Ka’bah untuk senantiasa menjaga kehormatan martabat agama Islam, seperti penolakan tentang legitimasi Lesbi, Biseksual, Gay, Trans Gender (LGBT), Anti maksiat, walaupun cara yang mereka tempuh kadang perli adanya intropeksi dikarenakan sering melakukan tindakan kekerasan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Prilaku kekerasan Politik jalanan Gerakan Pemuda Ka’bah didasari pada kepentingan ekonomi. Prilaku politik jalanan digunakan sebagai  ajang  untuk  menunjukan  eksistensi  simbol  sebagai  kelompok  yang  kuat  dan berazaskan Islam. Prilaku ini mendorong terjadinya hubungan patron-klien antara elite politik  lokal  dan  elite  GPK.  Prilaku  politik  Gerakan  Pemuda  Ka’bah  lebih  condorong kepada  orientasi  kekerasan  dengan  tujuan  sebagai  mengelolah  wilayah  dan  jasa keamanan dibandingkan politik elektoral. Selanjutnya munculnya deklarasi GPK Khittah yang di dasari oleh perpecahan internal Partai Persatuan Pembangunan di nasional. GPK Khittah  mengakibatkan  suara  pemilih  PPP  di  pemilu  2019  menjadi  menurun  di  Kota Yogyakarta  bahkan  di  seluruh  wilayah  Kabupaten  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Namun  GPK  Khittah  tidak  berdampak  pada  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden. Tidak  adanya  keterwakilan  politik  Gerakan  Pemuda  Ka’bah  di  legislatif  dan  eksekutif tidak mengakibatkan turunnya eksitensi kelompok ini. Kehadiran kelompok ini masih di gunakan sebagai kepentingan perlindungan “jasa keamanan” dan pengelolahan lahan parkir  atau  kepentingan  politik  lainnya.  Orientasi  politik  kelompok  ini  tidak  kepada politik parlemen tapi lebih kepada politik mobilisasi jalanan dan kekerasan. Saran penelitian ini ialah penting bahwa kelompok ini mulai memikirkan merebut kursi politik di pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan legislatif agar keterwakilan politik  mereka  tersalurkan  dalam  ranah  kepentingan  politik  yang  lebih  luas  dan bermanfaat. Tentunya perlu merubah citra Gerakan Pemuda Ka’bah sebagai kelompok yang lembut dan moderat serta mencirikan nilai-nilai Islam yang halus dan akomodatif agar mendapatkan dukungan positif oleh masyarakat.

## Ucapan Terima Kasih
Kami mengucapkan terimakasih kepada para informan, diantaranya Arief Arjani, Ipung, dan  Syukri Fadholi yang telah berkenan menjadi informan penelitian ini dan membantu menjelaskan secara spesifik dalam proses observasi lapangan.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Berenschot, W. (2018). The political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia’s  Patronage  Democracy. Comparative  Political  Studies , 51 (12),  1563– 1593. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0010414018758756
Budiardjo, M. (2010). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama . Buur, L., & Jensen, S. (2004). Introduction: Vigilantism and the Policing of Everyday Life in South Africa. African Studies , 63 (2), 139–152.
Centeno, M. A., & Portes, A. (2006). The Informal Economy in the Shadow of the State. Out of the Shadows: Political Action and the Informal Economy in Latin America , 23–48.
Colombijn, F. (2002). Explaining the Violent Solution in Indonesia. The Brown Journal of World Affairs , 9 (1), 49–56.
Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan
Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
.
Efriza.  (2019).  Eksistensi  Partai  Politik  Dalam  Persepsi  Publik  The  Existence  of  The Political  Parties  in  Public  Perception. Jurnal  Politica , 10 (1),  17–38. https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314
Gunawan, F. R., & P., N. (2000). Premanisme Politik, ISAI, Jakarta bekerja sama dengan LKiS Yogyakarta . Yogyakarta: LKiS. Heywood, A. (2007). Politics . New York: Palgrave Macmillan.
Laksono, P. M., Brata, N. T., Ertanto, K., Riomandha, T., & Gunawan. (2000). Permainan Tafsir: Politik Makna di Jalan pada Penghujung Orde Baru . Yogyakarta: Insist. O’neil, T., & Domingo, P. (2016). Women and Power: Overcoming Barriers to Leadership and Influence . London: Overseas Development Institute.
Saputro, T. (2016). Politik Jalanan & Kaum Muda: Studi Tentang Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) di Kota Yogyakarta . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik . Yogyakarta: Grasindo.
Vickers, A. (2013). A history of Modern Indonesia . Cambridge University Press.
Wildansyah,  S.  (2018).  PPP  Ungkap  Alasan  Kader  “Khittah”  Yogya  Dukung  Prabowo. Retrieved  from  https://news.detik.com/berita/d-4250919/ppp-ungkap-alasan- kader-khittah-yogya-dukung-prabowo
Wilson,  I.  D.  (2015). The  Politics  of  Protection  Rackets  in  Post-New  Order  Indonesia: Coercive Capital, Authority, and Street Politics . Abdingdon: Routledge.
Wilson, I. D. (2018). Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru . Marjin Kiri. Yasih, D. W. P. (2015). Tradisi, Ekonomi-Politik, dan Toleransi Yogyakarta. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , 147–171.

## Daftar Informan
Arief Arjani, Pimpinan Tokoh Muda Gerakan Pemuda Ka’bah Yogyakarta, 12 september 2019, pukul 13.00 WIB.
Ipung, Komandan Pimpinan Gerakan Pemuda Kab’ah Jetis Yogyakarta, 20 April 2018, Pukul 20.00 WIB.
Syukri  Fadholi,  Pembina  dan  Pendiri  Gerakan  Pemuda  Ka’bah,  30  Maret  2019,  Pukul 19.30 WIB.

## Tentang Penulis
Moch  Edward  Trias  Pahlevi adalah  alumni  Magister  Ilmu  Pemerintahan,  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis memiliki ketertarikan studi seputar tema pemilu, demokrasi, politik lokal, kekerasan politik.
David Efendi adalah dosen Magister Ilmu Pemerintahan yang mengampu mata kuliah terkait dengan ekologi, civil society , dan kajian demokrasi.
Azka  Abdi  Amrurobbi adalah  mahasiswa  Magister  Politik  Pemerintahan,  konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Universitas Gadjah Mada. Penulis memiliki ketertarikan studi terkait dengan tema tata kelola pemilu, kelompok marjinal, dan demokrasi.