INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 17872-17883 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Hukum Perdata Pada Perlindungan Hak Konsumen Dalam Kontrak Sewa Menyewa
Susi Aryani Manangin 1 ✉ , Prishela Wandi Kaunang 2 , Clarita Nender 3
Law Department, FISH, Universitas Negeri Manado, Indonesia
Email : susimanangin@unimaa.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur hubungan  antarindividu  dan  badan  hukum  dalam  berbagai  konteks  kehidupan  pribadi  dan  sosial. Lingkupnya meliputi beragam aspek, mulai dari hak dan kewajiban individu, tanggung jawab hukum, kepemilikan  properti,  hingga  berbagai  jenis  kontrak,  perjanjian,  serta  penyelesaian  sengketa  yang mungkin  timbul  di  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.  Dalam  metode  ini,  peneliti  melakukan  analisis  terhadap norma-norma yang  terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun  norma  yang  mengatur  tentang  perjanjian  dan perjanjian sewa menyewa. Akibat hukum dari suatu kontrak adalah adanya hubungan hukum antara para  pihak  yang  melibatkan  hak  dan  kewajiban.  Hak  dan  kewajiban  tersebut  merupakan  akibat hukum dari perjanjian. Tanggung jawab pihak pertama dialihkan sebagai hak kepada pihak kedua, dan  sebaliknya.  Perjanjian  yang  sah  dan  mengikat  adalah  perjanjian  yang  memenuhi  syarat  dan ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian-perjanjian ini diakui secara hukum dan mempunyai implikasi hukum.
Kata Kunci : Perjanjian, Sewa, Menyewa, Kontrak, Hukum Perdata

## Abstract
Civil law is one of the branches of law that has a vital role in regulating relations between individuals and legal bodies in various contexts of personal and social life. The scope covers a wide range of aspects,  ranging  from  individual  rights  and  obligations, legal  liabilities, and  property  ownership  to various  types  of  contracts,  agreements,  and  settlement  of  disputes  that  may  arise  between  the parties involved. The research method used in this research is normative law research, often called library law research. In this method, the researchers conduct an analysis of the norms contained in the regulations of laws and rules governing contracts and lease agreements. The legal consequence of  a  contract  is  the  existence  of  a  legal  relationship  between  the  parties  involving  rights  and obligations.  These  rights  and  obligations  are  the  legal  consequences  of  the  agreement.  The responsibility of the first party is transferred as a right to the second party, and vice versa. A valid and  binding  agreement is  an  agreement that  meets  the terms  and  conditions determined by  law. These agreements are legally recognized and have possible legal implications.
Keywords: Agreement, Lease, Renting, Contract, Civil Law

## PENDAHULUAN
Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peran penting dalam  mengatur  hubungan  antar  individu  dan  badan  hukum  dalam  berbagai  konteks kehidupan  pribadi  dan  sosial.  Ruang  lingkup  subjek  ini  mencakup  berbagai  topik, termasuk hak dan kewajiban individu, tanggung jawab hukum, kepemilikan properti, serta berbagai  jenis  kontrak,  perjanjian,  dan  metode  penyelesaian  perselisihan  yang  mungkin timbul  di  antara  orang-orang  yang  terlibat  (Basana  dkk.,  2023).  Tujuan  utama  hukum perdata adalah untuk melindungi hak-hak individu, mendorong penyelesaian konflik yang adil,  dan  membela  keadilan  dalam  berbagai  transaksi  antarpribadi  (Sulaiman,  2020). Sistem  hukum  Indonesia  pada  dasarnya  didasarkan  pada  hukum  perdata,  dengan ketentuan  pokok  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) dan  berbagai  undang-undang  terkait  (Sugiswati,  2014).  Menurut  konsep  yang diungkapkan oleh pakar hukum seperti Sudikno Mertokusumo, hukum perdata mencakup segala aspek yang berkaitan dengan hubungan antara individu dalam konteks kehidupan sehari-hari, termasuk dalam keluarga dan lingkungan sosial (Abas dkk., 2023).
Komponen  penting  dari  hukum  perdata  adalah  tata  kelola  perjanjian.  Ketika  dua pihak  atau  lebih  secara  bersama-sama  sepakat  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan suatu  tindakan  tertentu,  mereka  mengadakan  kontrak  yang  mengikat  secara  hukum (Pinem dkk., 2022). Kontrak mencakup berbagai hal, termasuk kesepakatan antara pihak- pihak yang  berkepentingan, hak dan tanggung jawab  masing-masing pihak,  dan  proses penyelesaian  perselisihan  jika  terjadi  kesulitan  (Toreh,  2016).  Dalam  ranah  perjanjian
kontrak, beberapa konsep dasar menjadi landasan hukum (Muko, 2024). Salah satu teori tersebut adalah doktrin kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa para pihak dalam suatu  kontrak  mempunyai  otonomi  untuk  menetapkan  syarat-syarat  perjanjian,  asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau standar etika yang diterima secara luas (Nabila & Djayaputra, 2023).
Selain  itu,  pengertian  perjanjian  hukum  mempunyai  arti  penting  dalam  perjanjian kontrak. Agar suatu kontrak dianggap sah, kontrak tersebut harus memerlukan konsensus yang  jelas  dan  sukarela  antara  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Persetujuan  harus diberikan  secara  sukarela,  tanpa  adanya  paksaan,  kesalahan  atau  penipuan  (Sianaga, 2020). Selain itu, keberlakuan perjanjian juga merupakan titik fokus penting dalam hukum kontrak  (Wardana,  2023).  Agar  suatu  perjanjian  dianggap  sah,  perjanjian  tersebut  harus memenuhi  kriteria  tertentu,  termasuk  adanya  perjanjian  yang  jelas,  kebebasan  kontrak, kemampuan hukum  pihak-pihak yang berkepentingan, serta tujuan  yang sah dan  dapat diterima secara moral  serta tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku (Laisina, 2015).
Perjanjian sewa adalah suatu perjanjian kontraktual dimana satu pihak menyewakan suatu  benda  kepada  pihak  lain  dengan  imbalan  sejumlah  uang  tertentu,  sehingga penyewa dapat memperoleh keuntungan dari pemanfaatan benda tersebut untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Namun demikian, pihak yang menyewakan barang tersebut, yang  mungkin  beroperasi  sebagai  produsen  atau  pengusaha  yang  berorientasi  pada keuntungan,  juga  dapat  menerima  pendapatan  melalui  perjanjian  sewa  (Maudy  dkk., 2024). Di sisi lain, pihak penyewa bisa saja berupa individu, konsumen, atau badan hukum yang memanfaatkan benda tersebut untuk kebutuhan pribadi atau bisnis (Wijaya, 2019).
Pemberlakuan UU Perlindungan Konsumen dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran akan sering terjadinya peristiwa-peristiwa yang merugikan kepentingan konsumen. Banyak badan usaha yang menggunakan ketentuan-ketentuan yang baku, dimana mereka secara sepihak menetapkan peraturan, syarat dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh konsumen dalam  surat-surat  atau  perjanjian  yang  mengikat  secara  hukum  (Sari  dkk.,  2023). Pencantuman  ketentuan  baku  ini,  meskipun  biasanya  diatur  dalam  KUHPerdata,  tidak boleh  mengurangi  atau  menghapuskan  kewajiban  badan  usaha,  dan  tidak  boleh merugikan  kepentingan  konsumen,  sebagaimana  diatur  secara  tegas  dalam  Undang- Undang Perlindungan Konsumen (Agus, 2018).
Tujuan utama undang-undang perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat secara keseluruhan, yang mencakup hak  dan tanggung  jawab dunia  usaha,  serta  melindungi  konsumen  (Sinaga  &  Sulisrudatin,  2018).  Hal  ini
menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak konsumen merupakan komponen integral dari praktik  perusahaan  yang  sehat  (Warto  &  Samsuri,  2020).    Pada  kerangka  ini,  terdapat prinsip-prinsip  dan  aturan  hukum  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam metode ini,  peneliti  melakukan  analisis  terhadap  norma-norma  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  maupun  norma  yang  mengatur  tentang  perjanjian  dan  perjanjian sewa  menyewa.  Penelitian  hukum  normatif  mengacu  pada  analisis  terhadap  teks-teks hukum  dan  dokumen  hukum  lainnya,  seperti  putusan  pengadilan,  dokumen  resmi,  atau peraturan-peraturan yang terdapat dalam sistem hukum yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan  untuk  memahami  dan  menafsirkan  norma  hukum  yang  ada  serta mengidentifikasi hubungan antara norma-norma tersebut .
Peneliti melakukan studi terhadap tulisan para ahli pada literatur atau kepustakaan hukum.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  ini,  diharapkan  peneliti  dapat menyajikan  analisis  yang  komprehensif  dan  terperinci  mengenai  isu-isu  hukum  yang terkait  dengan  perjanjian  sewa  menyewa,  serta  memberikan  kontribusi  dalam pengembangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  dasarnya,  kontrak  menciptakan  hubungan  hukum  antara  para  pihak  yang terlibat,  yang  melibatkan  pertukaran  hak  (kinerja)  dan  kewajiban  (pertimbangan).  Dalam hukum  Indonesia,  istilah  kontrak  disebut  sebagai  overeenkomst,  yang  berarti  perjanjian dalam bahasa Indonesia. Namun, tidak setiap perjanjian yang dibuat oleh banyak orang dapat  dianggap  sebagai  kontrak.  Hal  ini  karena  istilah  "perjanjian  tertulis"  tidak  selalu disebutkan  dalam  pasal  1313  KUHPerdata.  Pasal  tersebut  hanya  menyebutkan  bahwa seseorang  atau  lebih  terikat  pada  orang  lain  melalui  suatu  tindakan.  Berdasarkan pengaturan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata,  sistem  hukum  kontrak  di  Indonesia merupakan  sistem  terbuka  yang  memberikan  kebebasan  kepada  semua  pihak  untuk membuat atau melaksanakan suatu perjanjian, menentukan isi dan bentuk perjanjian (lisan atau tertulis) dan melaksanakan atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
Sebuah  kontrak  menghasilkan  pembentukan  hubungan  yang  mengikat  secara hukum antara pihak-pihak yang terlibat, yang mengandung hak dan kewajiban. Kewajiban
dan hak istimewa ini merupakan akibat hukum dari kontrak. Dalam hubungan timbal balik, hak  pihak  kedua  menjadi  kewajiban  pihak  pertama.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  akibat hukum  hanya  terjadi  saat  kontrak  dilaksanakan.  Dalam  melaksanakan  kontrak  dengan baik,  penting  untuk  menetapkan  isi  kontrak  dengan  jelas  dan  tepat,  termasuk  hak  dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut Pasal 1339 KUHPerdata, perjanjian mempunyai kekuatan hukum tidak hanya mengenai hal-hal yang disebutkan secara tegas di dalamnya, tetapi juga mengenai hal-hal yang diwajibkan oleh adat, undang-undang, dan kesopanan. Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata menekankan pentingnya melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, yang berarti mematuhi norma kepatutan dan kesusilaan .
Pentingnya perlindungan konsumen tidak hanya terbatas pada aspek moral atau etis, tetapi  juga  memiliki  implikasi  yang  signifikan  dalam  menjaga  stabilitas  ekonomi  dan kepercayaan  publik  terhadap  sistem  perdagangan.  Ketidakseimbangan  dalam perlindungan  hukum  dapat  menyebabkan  konsumen  menjadi  rentan  dan  berada  dalam posisi  yang  tidak  setara  dalam  hubungan  kontrak  dengan  pelaku  usaha.  Ini  sering  kali mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi konsumen akibat praktik-praktik bisnis yang tidak etis atau pelanggaran terhadap ketentuan kontrak.
Jika terjadi pelanggaran kontrak, hukum perdata menawarkan metode penyelesaian perselisihan yang berbeda. Pihak yang dirugikan mempunyai opsi untuk memulai tuntutan hukum untuk meminta penegakan kontrak, ganti rugi moneter, atau pemutusan kontrak. Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  proses  hukum  tradisional  atau  melalui metode  alternatif  seperti  mediasi  atau  arbitrase  tergantung  pada  preferensi  dan kesepakatan  para  pihak  yang  terlibat.  Dengan  demikian,  hukum  perdata  memiliki  peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar individu  dan  badan  hukum.  Regulasi  mengenai  perjanjian  sewa  menyewa  diatur  dalam Buku  III  Bab  VII  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Pasal-pasal  pada bagian  kedua  peraturan  ini  berkaitan  dengan  perjanjian  sewa-menyewa  tempat  tinggal dan tanah pada umumnya. Sementara itu, peraturan mengenai persewaan tempat tinggal dan perabot rumah tangga diatur pada bagian ketiga, sedangkan pasal-pasal mengenai persewaan  tanah  diatur  pada  bagian  keempat.  Praktik  perjanjian  sewa  menyewa  sering kali menimbulkan banyak kekhawatiran mengenai hak dan tanggung jawab kedua belah pihak.  Salah  satu  permasalahannya  adalah  siapa  pemilik  barang  yang  disewakan  orang yang  menyewakannya  atau  orang  lain  yang  memberikan  izin.  Dalam  praktik  perjanjian sewa, permasalahan termasuk tanggal berakhirnya perjanjian—baik yang tertulis maupun tidak tertulis hukum persewaan, dan pengalihan properti sewaan yang melanggar hukum kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik juga sering menjadi bahan perdebatan..
Suatu  perjanjian  dianggap  asli  dan  dapat  dilaksanakan  apabila  memenuhi  unsur- unsur  dan  syarat-syarat  yang  dipersyaratkan  sebagaimana  ditentukan  oleh  undang- undang.  Perjanjian-perjanjian  ini  diakui  secara  hukum  dan  memiliki  konsekuensi  yang mengikat  secara  hukum.  Sesuai  dengan  Pasal  1320  KUHPerdata  (KUHPerdata),  setiap perjanjian  terdiri  dari  empat  unsur  yang  syarat-syaratnya  diamanatkan  oleh  undang- undang.  Perjanjian-perjanjian  yang  tidak  memenuhi  unsur-unsur  dan  syarat-syarat tertentu tidak akan diakui secara hukum, meskipun para pihak mengakui keberadaannya . Dalam  hal  ini,  perjanjian  tersebut  tidak  mengikat,  yang  berarti  tidak  wajib  dilaksanakan. Jika perjanjian semacam itu dilaksanakan, suatu saat bisa timbul sengketa.  Jika sengketa tersebut diajukan ke pengadilan, maka pengadilan akan memutuskan untuk membatalkan atau menyatakan perjanjian tersebut batal.
Berikut  adalah  unsur-unsur  dan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu perjanjian sah:
1. Persetujuan  Kehendak:  Unsur  ini  mengharuskan  adanya  persetujuan  antara  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian.  Tidak  ada  salah  satu  pihak  yang  boleh memaksakan  paksaan,  penipuan,  atau  kesalahan  kepada  pihak  lain.  Penentuan wasiat  adalah  suatu  kesepakatan  yang  dicapai  melalui  persetujuan  akhir  dan bersama.
2. Kewenangan  (Kecakapan):  Sesuai  dengan  hukum,  masing-masing  pihak  dalam perjanjian harus memiliki kewenangan atau kapasitas hukum yang diperlukan untuk melaksanakan  proses  hukum.  Pihak-pihak  yang  terlibat  wajib  memenuhi  syarat- syarat  tertentu,  antara  lain  kedewasaan,  akal  sehat,  tidak  adanya  perwalian,  dan kepemilikan surat kuasa jika mewakili pihak lain.
3. Objek (Prestasi) Tertentu: Perjanjian tersebut harus memiliki objek yang berbeda dan dapat  diidentifikasi,  seperti  ketentuan  suatu  item  atau  pelaksanaan  atau  tidak dilaksanakannya suatu tindakan. Tujuan atau pencapaian yang disepakati harus jelas dan dapat dicapai oleh semua pihak.
4. Tujuan Perjanjian: Tujuan dari perjanjian haruslah halal dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.  Perjanjian  harus  menciptakan  suatu  tujuan  yang  sah  dan  tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan masyarakat.
Perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dianggap sah oleh para pihak yang terlibat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian tersebut tidak dapat  dibatalkan  sepihak,  kecuali  jika  ada  alasan  yang  cukup  menurut  undang-undang. Selain  itu,  pelaksanaannya  harus  dilakukan  dengan  itikad  baik,  yang  diukur  dengan
standar  objektif  mengenai  kepatutan,  kesopanan,  dan  kesesuaian  dengan  norma-norma yang berlaku.
Kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  penyewa  dalam  sewa  menyewa  berdasarkan pasal 1550 KUHPerdata adalah :
1.   Menyerahkan Benda Sewaan kepada Penyewa:
• Penyerahan  Bezit:  Benda  yang  diserahkan  hanya  berarti  menyerahkan  penguasaan atau  bezit  atas  benda  tersebut  kepada  penyewa.  Ini  tidak  berarti  pemindahan  hak milik, melainkan hanya memberikan hak penggunaan kepada penyewa.
• Keadaan Terpelihara: Benda sewaan harus diserahkan dalam kondisi yang terpelihara dengan  baik.  Pihak  yang  menyewakan  harus  memastikan  bahwa  benda  tersebut dapat digunakan sesuai dengan keperluan yang dimaksud oleh penyewa.
• Perbaikan  Benda  Sewaan:  Selama  berlangsungnya  sewa  menyewa,  pihak  yang menyewakan  juga  bertanggung jawab untuk  melakukan  perbaikan-perbaikan pada benda sewaan, kecuali untuk perbaikan kecil yang biasanya menjadi tanggung jawab penyewa.
2.   Pemeliharaan Benda Sewaan:
• Kewajiban  Pemeliharaan:  Memelihara  barang  yang  disewa  dalam  kondisi  yang memungkinkan  untuk  digunakan  sebagaimana  mestinya  adalah  tanggung  jawab pihak yang menyewa.
• Perbaikan  Perlu:  Penyewa  juga  berkewajiban  untuk  melakukan  perbaikan  terhadap barang yang disewa sepanjang masa sewa, kecuali perbaikan sepele yang biasanya menjadi tanggung jawab penyewa.
3.   Penjaminan Benda Sewaan:
• Tanggung  Jawab  atas  Cacat:  Penyewa  berhak  atas  jaminan  terhadap  cacat  yang menghalangi fungsi barang yang disewa.
• Gangguan  Pihak  Ketiga:  Tanpa  adanya  tuntutan  atas  barang  yang  disewa,  pihak yang  menyewakan  tidak  berkewajiban  memberikan  jaminan  kepada  penyewa terhadap  campur  tangan  pihak  ketiga  dalam  penggunaannya;  namun,  penyewa dapat mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang mengganggu.
• Klausula  Eksonerasi:  Dalam  perjanjian  sewa,  penyewa  dapat  membuat  ketentuan tertulis  yang  disebut  klausul  eksonerasi,  yang  berfungsi  untuk  membatasi  atau menghilangkan kewajiban mereka.
Undang-undang  tentang  Perlindungan  Konsumen  memberikan  hak-hak  yang signifikan  kepada  konsumen  untuk  melindungi  kepentingan  dan  keamanan  mereka  saat
menggunakan  barang  atau  jasa.  Berikut  adalah  penjabaran  dari  delapan  hak  konsumen yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
1. Hak  untuk  menikmati  layanan  atau  produk  dalam  keadaan  nyaman,  aman,  dan selamat: Hak ini memastikan bahwa konsumen dapat menggunakan layanan atau produk  tanpa  mengalami  ketidaknyamanan,  sekaligus  terjamin  keselamatan  dan keamanannya.
2. Hak  untuk  memilih  dan  memperoleh  produk  dan  jasa  sesuai  dengan  nilai  tukar, syarat,  dan  jaminan  yang  telah  disepakati  sebelumnya:  Sesuai  dengan  nilai  tukar, syarat, dan jaminan yang telah ditetapkan, konsumen berhak memilih barang dan jasa yang mereka inginkan dan peroleh. seperti yang dijanjikan.
3. Hak aksesibilitas informasi: Sehubungan dengan produk atau layanan yang mereka beli atau gunakan, konsumen berhak mendapatkan rincian yang akurat, transparan, dan jujur mengenai kondisi dan garansi mereka.
4. Hak prerogatif untuk menyuarakan pendapat dan keluhan mengenai produk atau jasa yang digunakan: Sehubungan dengan produk atau jasa yang mereka gunakan, konsumen mempunyai hak untuk mengutarakan pandangan dan pendapatnya.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut: Konsumen memiliki  hak  untuk  mendapatkan  dukungan  dalam  melindungi  hak-hak  mereka sebagai konsumen.
6. Hak atas bimbingan atau pendidikan sebagai konsumen: Dalam kaitannya dengan hak  dan  kewajibannya  sebagai  konsumen,  konsumen  berhak  mendapatkan bimbingan atau pendidikan.
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  dengan  integritas  dan  tanpa  diskriminasi: Ketika  memanfaatkan  komoditas  atau  jasa,  konsumen  berhak  untuk  diperlakukan dengan integritas, tanpa diskriminasi, dan akurat.
8. Hak  untuk  mengajukan  permohonan  restitusi,  penggantian,  atau  kompensasi apabila produk atau jasa yang diperoleh tidak memenuhi ketentuan perjanjian atau tidak memenuhi standar mutu yang diharapkan. Dalam hal produk atau jasa yang diperoleh konsumen tidak memenuhi harapan atau spesifikasinya,  mereka berhak menerima kompensasi.
Hak-hak ini diatur untuk melindungi konsumen dari praktek bisnis yang merugikan atau  tidak  adil.  Selain  itu,  hak-hak  ini  juga  dianggap  sebagai  bagian  dari  implementasi negara kesejahteraan, yang berupaya memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  yang  menekankan  pentingnya  perlindungan
dan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  .  Kewajiban-kewajiban  yang  harus dilaksanakan oleh konsumen mencerminkan tanggung jawab mereka sebagai pengguna barang atau jasa.
Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai setiap kewajiban konsumen:
1. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan  barang  dan  jasa,  demi  keamanan  dan  keselamatan:  Kewajiban  ini menekankan  pentingnya  konsumen  untuk  memahami  cara  menggunakan  barang atau jasa dengan benar agar dapat menghindari risiko kecelakaan atau kerugian. Ini termasuk  membaca  panduan,  instruksi,  atau  petunjuk  yang  disertakan  dengan produk atau jasa tersebut.
2. Beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi  pembelian  barang  dan  jasa:  Konsumen diharapkan  bertindak  dengan  itikad  baik  dalam  setiap  transaksi  yang  mereka lakukan.  Artinya,  mereka  harus  jujur,  tidak  melakukan  penipuan,  atau  tidak memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadi yang tidak adil.
3. Membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  disepakati:  Kewajiban  ini  menegaskan bahwa  konsumen  harus  membayar  harga  barang  atau  jasa  sesuai  dengan kesepakatan  yang  telah  mereka  buat  dengan  pelaku  usaha.  Ini  mencakup pembayaran tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang disepakati.
4. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut:  Konsumen  wajib  menaati  proses  penyelesaian  sengketa  yang  diakui  secara hukum dengan itikad baik dan mematuhi peraturan terkait apabila terjadi perbedaan pendapat dengan pelaku usaha mengenai hak atau tanggung jawabnya.
Dengan  memenuhi  kewajiban-kewajiban  ini,  konsumen  dapat  berkontribusi  pada terciptanya lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Sementara  itu,  pelaku  usaha  juga  memiliki  kewajiban-kewajiban  tertentu  yang  harus mereka penuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk memberikan informasi yang  akurat  dan  jujur  kepada  konsumen,  memastikan  kualitas  barang  atau  jasa  yang mereka sediakan sesuai dengan standar yang berlaku, serta memberikan kompensasi atau ganti  rugi  jika  diperlukan.  Ini  menunjukkan  bahwa  perlindungan  konsumen  adalah tanggung  jawab  bersama  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk  menciptakan lingkungan bisnis yang adil, aman, dan transparan .
KUHPerdata  maupun  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan Konsumen  menegaskan  bahwa  perjanjian  sewa-menyewa  berfungsi  sebagai  sarana  bagi pihak  penyewa  (konsumen)  dan  pihak  yang  menyewakan  (produsen  atau  pelaku  usaha) untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya masing-masing. . Persamaan mendasarnya
adalah kedua belah pihak wajib menandatangani perjanjian, dengan satu pihak membayar barang yang disewa dan pihak lainnya menerima penggunaan atau kenikmatannya. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan adalah landasan dari setiap kesepakatan. Kedua belah pihak  juga  berhak  meminta  ganti  rugi  sesuai  dengan  syarat-syarat perjanjian  jika  terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dan mereka dapat mengakhiri perjanjian jika diperlukan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  badan  usaha  atau  pihak  yang  menyewakan  bertanggung jawab  untuk  memastikan  bahwa  barang  atau  produk  yang  disewa  tidak  menimbulkan kerugian bagi konsumen atau penyewa lainnya.
Perbedaan  utama  antara  kedua  peraturan  tersebut  berkaitan  dengan  terminologi dan aspek teknisnya. Contohnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebut perjanjian sebagai perjanjian yang tidak dapat diidentikkan (innominaat), sedangkan  KUHPerdata  menetapkannya  sebagai  perjanjian  yang  bersifat  hakikat (nominaat).  Sebaliknya,  UU  Perlindungan  Konsumen  membatasi  rujukannya  pada perjanjian antara pelaku usaha atau produsen dengan konsumen atau pengguna produk, tanpa  secara  tegas  mengatur  perjanjian  sewa.  Perbedaan  lainnya  termasuk  peraturan harga  dan  penyewaan  barang.  UU  Perlindungan  Konsumen  memberikan  hak  kepada konsumen  untuk  mendapatkan  informasi  lengkap  mengenai  produk  yang  disewa, sedangkan  KUHPerdata  tidak  secara  tegas  mengatur  hal  tersebut.  Meskipun  demikian, kedua  peraturan  tersebut  berupaya  untuk  melindungi  kepentingan  konsumen  dan mengatur interaksi antara konsumen dan badan usaha secara adil dan transparan.

## SIMPULAN
Konsensus  mengatur  pelaksanaan  perjanjian  sewa  yang  mana  pemenuhan  hak, kewajiban, dan tanggung jawab produk menjadi ciri penentunya. Salah satu pihak dapat mengajukan  tuntutan  hukum  atau  mengakhiri  perjanjian  jika  terjadi  kesalahan  dalam pelaksanaannya.  Perbedaan  utama  terletak  pada  seluk-beluk  hak  atas  kenyamanan  dan informasi  mengenai  barang  sewaan,  yang  secara  eksklusif  diatur  oleh  undang-undang perlindungan  konsumen.  Ketentuan-ketentuan  suatu  perjanjian  yang  sah  sebagaimana dituangkan  dalam  KUHPerdata,  dengan  penekanan  khusus  pada  Pasal  1320,  mengatur empat unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi; status hukum setiap unsur ditentukan oleh ketentuan yang bersangkutan.
Kontrak  yang  mengikat  secara  hukum  dan  sah  diakui  dan  membawa konsekuensi  hukum.  Konsensus  mengenai  keinginan  para  pihak,  kewenangan  hukum untuk  bertindak,  adanya  objek  tertentu,  dan  tujuan  perjanjian  yang  halal  dan  bermoral merupakan unsur-unsur dan syarat-syarat yang menjadi acuannya. Kitab Undang-undang
Hukum  Perdata  mengatur  mengenai  hak  dan  tanggung  jawab  dalam  perjanjian  sewa- menyewa sebagai berikut: pihak yang menyewa wajib memindahtangankan barang yang disewakan kepada penyewa, menjamin pemeliharaannya, dan memberikan jaminan bahwa penyewa dapat menikmati barang yang disewakan. Sebaliknya, penyewa diwajibkan untuk menggunakan  barang  sewaan  sesuai  dengan  ketentuan  sewa,  menyetorkan  uang  sewa tepat  waktu,  dan  mengembalikan  barang  sewaan  ke  kondisi  yang  memuaskan. Memindahkan  barang  sewaan  kepada  pihak  ketiga  tanpa  persetujuan  penyewa  juga dilarang  keras;  melakukan  hal  tersebut  akan  berakibat  pada  berakhirnya  perjanjian  dan pembayaran ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abas, M., Purnama, W. W., Ramadianto, A. Y., Effendy, F. S. W., Bagus, M., Anggraeni, R., ... & Ihsan, M. (2023). Ilmu hukum konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara.
Basana, S., Yamin, M., Kalo, S., & Nasution, F. A. (2023). Analisis Yuridis atas Klaim Hak Milik Atas Tanah oleh Instansi Pemerintah. Ilmu Hukum Prima (IHP), 6(1), 60-76.
Laisina,  V.  M.  (2015).  Pembuatan  Kontrak  Bisnis  dan  Akibat  Hukumnya  menurut KUHperdata. Lex Et Societatis, 3(10).
Maudy, A., Febriyani, Q., Pristilia, H., Nurrohmah, L., Solihah, R. A., & Abadi, M. T. (2024). Implementasi  Prinsip  Syariah  Dalam  Praktik  Leasing  Syariah. JURNAL  ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT, 2(1), 47-61.
Muko,  A.  (2024).  Kajian  Smart  Contract  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Di Indonesia. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 13-24.
Nabila, A. P., & Djayaputra, G. (2023). Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan  Perjanjian  Guna  Mewujudkan  Keadilan  Bagi  Para  Pihak. UNES  Law Review, 6(2), 4072-4080.
Pinem,  L.  E.  N.,  Adnyani,  N.  K.  S.,  &  Setianto,  M.  J.  (2022).  Keabsahan  Perjanjian  Arisan Online  Ditinjau  dari  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(3), 47-63.
Sari, M., Najwan, J., & Muskibah, M. (2022). KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN  KONSUMEN  (STUDI  PT.  MNC  FINANCE  DAN  PT.  BUSSAN  AUTO FINANCE):  Klausula  Eksonerasi,  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen,  Perlindungan Konsumen. Arguendo Jurnal Hukum, 1(1), 1-15.
Sinaga,  N.  A.,  &  Sulisrudatin,  N.  (2018).  Pelaksanaan  Perlindungan  Konsumen  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 5(2).
Sinaga, N. A. (2020). Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen, 7(1).
Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. Perspektif, 19(3), 201-211.
Sulaiman,  E.  (2020).  Fungsi  Advokat  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Di  Luar Pengadilan. Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 6(1), 94-105.
Toreh,  P.  E.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Nasabah  Terhadap  Penggunaan  Kartu  Kredit Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen. Lex Privatum, 4(4).
Wardana,  Y.  K.  (2023).  Analisis  Aspek  Hukum  dan  Implikasi  Kontrak  Elektronik  dalam Perjanjian Bisnis. JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH, 1(1), 776-786.
Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1), 98-112.
Wijaya, F. N. A. (2019). Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia). Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 126-136.