## I. Pendahuluan
Kemerdekaan  setiap  warga  negara untuk  menyampaikan  pendapat  di  muka umum  merupakan  perwujudan  demokrasi dalam  tatanan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara. 1 Hak  menyampaikan  pendapat  di muka umum dilaksanakan secara bertanggung  jawab  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan dalam negara demokrasi  yang  menyelenggarakan  keadilan sosial  dan  menjamin  hak  asasi  manusia dengan  suasana  aman,  tertib,  dan  damai. 2 Karena  merupakan  salah  satu  hak  asasi manusia,  sehingga  dilindungi  dan  dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara
1 Konsiderans menimbang huruf b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998.
2 Konsiderans menimbang huruf c dan d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  hak konstitusional  yang  melekat  pada  setiap warganegara  dengan  rumusannya  secara umum  terdapat  dalam  Pasal  28,  bahwa  : “Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan  sebagainya  ditetapkan  dengan  undang- undang”.
Ketentuan tersebut apabila disimak dari rumusannya  ada  beberapa  hak  yang  tidak termasuk  ke  dalam  bentuk  berserikat  dan berkumpul  dengan  lisan  maupun  tulisan.  Hak tersebut  adalah  menyampaikan  pendapat  di muka  umum,  sekalipun  bentuk  penyampaian pendapat dapat lisan dengan tulisan, tampaknya  hak  itu  memiliki  karakteristik tersendiri  yang  berbeda  dengan  hak-hak lainnya. 3 Secara  prinsipil  disadari,  bahwa kebebasan menyampaikan pendapat senantiasa
3 Bagir  Manan, Perkembangan  Pemikiran  dan Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia, YHDS  bekerjasama  dengan  Alumni,  Bandung, 2001, hlm. 185.

## HAKIKAT HAK KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

## Ujang Chandra S
Fakultas Hukum, Universitas Subang Telp/Fax/HP: 081312126661; e-mail: ujangch@gmail.com
Abstrak. Kemerdekaan  berekspresi  adalah  hak  setiap  warga  negara  untuk  menginformasikan pikiran dengan lisan, tertulis, dan begitu bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyampaian pendapat "secara lisan", antara lain dengan cara berbicara,  dialog,  dan  diskusi,  sedangkan  penyampaian  pendapat  "tertulis",  antara  lain,  oleh petisi,  gambar,  pamflet,  poster,  brosur,  selebaran,  dan  spanduk.  Sementara  itu  yang  dimaksud dengan "dll", antara lain, dengan sikap diam, dan mogok makan".
Kata kunci: Hakikat, Hak, Kebebasan, Pendapat, Umum
Abstract.  Independence  of  expression  is  the  right  of  every  citizen  to  inform  mind  with  oral, written,  and  so  freely  and  responsibly  in  accordance  with  the  provisions  of  the  legislation  in force.  Submission  of  opinions  "verbally",  among  others  by  means  of  speech,  dialogue,  and discussion,  while  the  delivery  of  opinions  "in  writing",  among  others,  by  petition,  pictures, pamphlets, posters, brochures, flyers, and banners. While it is meant by "etc.", among others, by the attitude of silence, and the hunger strike ".
Keywords: Itself, Rights, Freedoms, Opinion, General
dibarengi dengan pembatasan-pembatasan yang  perlu  dilakukan,  namun  pembatasan- pembatasan  tersebut  tidak  boleh  sampai menghilangkan  esensi  kebebasan  itu  sendiri. Singkatnya perdebatan tidak terletak pada ada atau  tidaknya  pembatasan,  namun  mengenai bentuk, materi, tata cara pembatasan. 4
Selanjutnya
melalui perubahan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28E ayat (3) menyatakan, bahwa : “Setiap orang berhak atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan pendapat”. Lebih lanjut mengenai  jaminan  perlindungan  hukumnya diatur dalam Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang menegaskan sebagai berikut :
“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip negara  hukum  yang  demokratis,  maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur,  dan  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan”.
Sementara itu, dalam Pasal 28J ayat (2)
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  pula sebagai berikut :
“Dalam
menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis”.
Ketentuan di atas merupakan perwujudan  kehendak  warga  negara  secara bebas  dalam  menyampaikan  pikiran  dengan lisan,  tulisan,  dan  sebagainya  yang  dijamin dan  dilindungi  undang-undang  agar  tetap terpelihara seluruh tatanan sosial dan kelembagaan,  baik  infrastruktur  maupun suprastruktur  dengan  tetap  terbebas  dari penyimpangan  atas  pelanggaran  hukum  yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah
4 Ibid ., hlm. 185-186.
dari  proses  keterbukaan  dalam  pembentukan dan  penegakan  hukum,  sehingga  tidak menciptakan  disintegrasi  sosial,  tetapi  justru harus  dapat  menjamin  rasa  aman  dalam kehidupan masyarakat. 5
Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan  pendapat  di  muka  umum harus  dilaksanakan  dengan  penuh  tanggung jawab,  sejalan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  dan prinsip  hukum  internasional  sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal  Hak-hak  Asasi  Manusia  yang menegaskan sebagai berikut :
“(1) Setiap  orang  memiliki  kewajiban terhadap masyarakat yang
memungkinkan pengembangan kepribadiannya  secara  bebas  dan penuh.
(2)   Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya,  setiap  orang  harus tunduk semata-mata pada
pembatasan  yang  ditentukan  oleh undang-undang  dengan  maksud untuk  menjamin  pengakuan  dan penghargaan  terhadap  hak  serta kebebasan  orang  lain,  dan  untuk memenuhi  syarat-syarat  yang  adil bagi  moralitas,  ketertiban,  serta kesejahteraan  umum  dalam  suatu masyarakat yang demokratis.
(3)   Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak  boleh  dijalankan  secara bertentangan  dengan  tujuan  dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa”.
Dikaitkan  dengan  materi  pembangunan di bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya  hukum,  dan  hak  asasi  manusia, Pemerintah Indonesia berkewajiban mewujudkan  dalam  bentuk  sikap  politik  yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.
Bertitik  tolak  pada  ketentuan  di  atas, Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 1998 menyatakan sebagai berikut :
“Kemerdekaan menyampaikan pendapat  adalah  hak  setiap  warga negara  untuk  menyapaikan  pikiran
5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
dengan  lisan,  tulisan,  dan  sebagainya secara  bebas  dan  bertanggung  jawab sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Selanjutnya,  Pasal  1  angka  2  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1998  merumuskan tentang  di  muka  umum  sebagai  berikut  :  “Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau  orang  lain  termasuk  juga  di  tempat  yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang”. Lebih  lanjut  di  dalam  penjelasan  Pasal  1 angka  2  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1998 dikemukakan sebagai berikut :
“Penyampaian  pendapat  “secara  lisan” antara  lain  dengan  cara  pidato,  dialog, dan  diskusi,  sedangkan  penyampaian pendapat  “secara  tulisan”,  antara  lain dengan  petisi,  gambar,  pamplet,  poster, brosur, selebaran, dan sepanduk.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  “dan sebagainya”,  antara  lain  dengan  sikap membisu, dan mogok makan”.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di muka  umum  mengandung  makna  kebebasan, yaitu  bebas  melakukan  apa  saja,  namun  tidak seenaknya tetapi dengan penuh tanggng jawab sesuai  aturan-aturan  yang  berlaku  dalam Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998 maupun peraturan perundangan yang terkait.

## II. Pembahasan
1. Bentuk-bentuk dan Tata Cara Menyampaikan  Pendapat  di  Muka Umum Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan  salah  satu  hak  asasi  yang  dimiliki oleh  setiap  manusia  yang  dijamin  dan dilindungi  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan  pendapat,  baik  secara  lisan maupun tulisan. Adanya kebebasan mengeluarkan  pendapat  hendaknya  harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan  peraturan  hukum  yang  ada. Dengan  demikian,  setiap  manusia  dituntut untuk  belajar menghargai  setiap  perbedaan dalam berpendapat dan mampu
mengembangkan sikap hidup yang mendukung kelangsungan
hidup bermasyarakat. 6
Dilihat  dari  sudut  makna  kefilsafatan, kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di muka  umum  dapat  dilihat dari  berbagai  sudut pandang sebagai berikut : 7
a. Sudut Pandang Ontologi
Salah  satu  indikator  suatu  negara menjunjung  tinggi  demokrasi  adalah dengan  dibukanya  ruang  publik.  Artinya rakyat diberikan kebebasan untuk berbicara  dan  menyampaikan  pendapat baik  secara  lisan  maupun  melalui  tulisan asalkan  mengikuti  aturan-aturan  dan tidak  mengganggu  kepentingan  umum. Secara  ontologi,  demonstrasi  atau  unjuk rasa merupakan bentuk dari penyampaian aspirasi masyarakat. Demonstrasi dilakukan untuk mendukung sesuatu atau menolak  sesuatu.  Contoh  demonstrasi yang mendukung sesuatu adalah demonstrasi  untuk  mencegah  pemanasan global  dengan  mengajak  masyarakat melakukan  gerakan  menanan  seribu pohon,  sedangkan  contoh  demonstrasi yang menolak sesuatu adalah demonstrasi menentang  kebijakan  pemerintah  yang dinilai merugikan masyarakat.
Secara  ontologis,  bentuk  dari  aksi demonstrasi  juga  beragam  yang  ditandai dengan  adanya  aksi  massa  dalam  bentuk demonstrasi. Sayangnya suasana demonstrasi sering diwarnai aksi anarkis, hal  ini  merupakan  fenomena  yang  tidak dapat dipungkiri. Kerugian yang ditimbulkan  tidak  sedikit,  mulai  dari sarana  umum,  faslitas  pemerintah  dan bahkan masyarakat juga terkena imbasnya. Rusaknya gedung, toko, angkutan  umum  dan  lain-lain  akibat  aksi anarkis dari para demonstran.
b. Sudut Pandang Epistemologi
6 Lihat http://ninnaastuti.blogspot.com/2012/01/kebebasan- berpendapat.html , akses tanggal 12 Pebruari 2013, jam 12 : 25 WIB.
7 http://journal424.wordpress.com/2013/02/10/demonstrasi- yang-berujung-aksi-anarkis/ , akses 22 Maret  2013,  jam 12
: 53 WIB.
Dilihat dari perspektif epistemologis, maraknya aksi anarkis dari para  demonstran  tersebut  dipicu  oleh banyak faktor. Di dalam manajemen aksi massa,  kerumunan  demonstrasi  tersebut ada  yang  bertindak  sebagai  orator  yang membakar  semangat  para  demonstran, ada  yang  bertindak  sebagai  negosiator yang membacakan tuntutan dan melakukan negosiasi dengan pengambilan  kebijakan,  ada  pula  yang bertindak sebagai mata-mata yang berbaur  dengan  para  demonstran  dan menyelidiki para penyusup yang berpotensi memicu tindakan anarkis.
Dalam  suasana  panas  dan  emosi yang  tinggi,  para  demonstran  sangat rentan  dengan  hasutan  baik  dari  dalam maupun  dari  luar.  Sedikit  pemicu  saja sudah mampu menggerakkan masa untuk melakukan  serangkaian  tindakan.  Dalam keadaan  emosi,  para  demonstran  akan cenderung  meluapkan  emosinya  pada benda-benda  dan  segala  sesuatu  di sekitarnya.  Aksi  merusak  sarana  dan prasarana  umum  merupakan  bentuk luapan  emosi  dari  para  demonstran  yang biasanya  dipicu  oleh  aksi  sekelompok orang  yang  kemudian  diikuti  oleh  yang lainnya.
Aksi  anarkis  juga  bisa  dipicu karena  para  demonstran  merasa,  bahwa aspirasinya  tidak  didengar  dan  tidak ditanggapi. Adanya aparat yang menghalangi demonstran untuk menemui sasaran  (dalam  hal  ini  pengambil kebijakan)  juga  seringkali  beradu  mulut dan fisik, sehingga bentrokan tidak dapat dihindari. Aparat yang bertugas mengamankan aksi massa dalam keadaan terdesak  dimungkinkan  akan  melakukan pertahanan  dan  perlawanan,  sehingga terjadi  saling  dorong  dengan  para demonstran. Ketika aparat merasa kesulitan mengkondisikan para demonstran,  maka  seringkali  demonstran mengamuk  dan  membabi  buta.  Dalam suasana ketika aspirasi
tidak
tersampaikan,  para   demonstran  lalu melakukan aksi anarkis. c.   Sudut Pandang Aksiologi
Nilai  dari  adanya  demonstrasi sesungguhnya merupakan kontrol terhadap  pemerintah.  Pada  mulanya penyampaian aspirasi ini dapat dilakukan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR.  Namun  ketika  para  wakil  rakyat tersebut  tidak  dapat  mengawal  aspirasi rakyat,  maka  tidak  ada  pilihan  lain kecuali rakyat sendiri yang turun ke jalan. Banyaknya  aksi  demonstrasi  merupakan indikator tingginya partisipasi masyarakat dalam  menegakkan  demokrasi,  namun hal  ini  sekaligus  menunjukkan  indikator rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap  para  wakil  rakyat  yang  dinilai tidak mampu mengemban amanah rakyat.
Dilihat dari sudut pandang aksiologis,  aksi  anarkis  yang  dilakukan para demonstran tidak lain karena luapan emosional.  Namun  hal  ini  dapat  juga ditunggangi  kepentingan  politik  yang ingin memanfaatkan situasi untuk memperoleh  kekuasaan.  Nilai  positif yang  dapat  diambil  adalah  bahwa demonstrasi merupakan salah satu bagian dari demokrasi. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi antara pemerintah  dan  rakyat.  Dengan  adanya demonstrasi,  pemerintah  mendapatkan masukan  yang  sangat  berharga  dalam membuat kebijakan serta dapat mengetahui  kebutuhan  dan  keadaan  riil dari masyarakat
Dengan  demikian,  dapat  tercipta iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas  dan  partisipasi  setiap  warga negara dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena  itu,  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 1998 memiliki karakteristik hukum  yang  otonom,  responsif,  dan mengurangi bahkan meninggalkan karakteristik  yang  refresif di  mana  usaha usaha  menciptakan  ketertiban  diimbangi dengan  usaha-usaha  untuk  menjaga kompetensi  dan  keadilan  substantif, moralitas individual, sosial, dan institusional yang diusahakan dan dilindungi secara serasi. 8
8 Eugenia  Liliawati  Muljono, Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Harvarindo, Jakarta, 1999, hlm. iv.
Penyampaikan  pendapat  di  muka umum  yang  dilakukan  dengan  unjuk rasa,  berdemonstrasi,  pawai,  maupun dengan mimbar bebas 9 merupakan salah satu cara dalam menyampaikan keinginan  kepada  pemerintah,  tetapi kadangkala  pendapat  yang  disampaikan ini  tidak  didengar  ataupun  tidak  sesuai dengan  harapan.  Keadaan  seperti  ini ditambah  dengan  faktor-faktor  lain, seperti adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu  untuk  melakukan  tindakan anarki, ataupun karena adanya perasaan frustrasi  akibat  suatu  keadaan,  maka timbul perbuatan anarkis.
Faktor-faktor  tersebut  merupakan  salah satu  latar  belakang  adanya  pembatasan  pada kebebasan  manusia  melalui  undang-undang didasarkan  pada  kesadaran,  bahwa  hukum mempunyai fungsi mengatur untuk mewujudkan  tatanan  kehidupan  yang  lebih baik.  Menurut  Franz  Magnis  Susesno, pentingnya ada undang-undang untuk mengatur  kebebasan  tersebut  didasarkan  pada tiga ciri pokok manusia, yaitu manusia adalah mahluk  yang  berakal  budi,  manusia  memiliki jasmani,  dan  manusia  merupakan  mahluk sosial. 10
Manusia  sebagai  mahluk  berakal  budi, kelakuannya  harus  diatur  secara  normatif, bukan  secara  instinktual.  Jadi  manusia  dalam bertingkah  laku  menggunakan  kebebasannya harus  menurut  norma-norma  yang  ditetapkan bukan  menurut  kemauannya.  Begitu  pula halnya  dari  ciri  kejasmaniannya,  manusia membawa akibat pada dua sisi, yaitu pada satu sisi  menusia  membutuhkan  benda-benda material agar dapat hidup, sedangkan pada sisi lain  manusia  dapat  ditindas  atau  ditaklukan karena  kejasmaniannya.  Selanjutnya  dengan ciri  manusia  sebagai  mahluk  sosial  hanya dapat hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. 11
Manusia sebagai  mahluk sosial  secara alamiah  sejak  lahir  sampai  wafat  hidup  di
9 Lihat  Pasal  1  angka  3,  4  dan  angka  6,  Pasal  9  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
10 Pranz Magnis Suseno, Etika Politik, Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 76-77.
11 Bahder Johan Nasution, Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan  Berserikat  Bagi  Pekerja, Mandar  Maju, Bandung, 2004, hlm. 23.
antara  sesama  manusia  lain,  yaitu  hidup dalam  pergaulan  antara  manusia  yang menjadikannya  anggota  masyarakat  atau menurut Aristoteles disebutnya dengan zoon politicon . 12
Sementara itu, Sudiman
Kartohadiprodjo,  mengemukakan  sebagai berikut : 13
“Manusia  dilahirkan  dan  hidup  tidak terpisahkan  satu  sama  lain,  melainkan berkelompok.  Hidup  berkelompok  ini merupakan  senjata  bagi  manusia  untuk mempertahankan hidupnya, baik terhadap  bahaya  dari  dalam,  kelaparan yang  harus  diberantas  dengan  mencari dan memperoleh bahan makanan, maupun  yang  datang  dari  luar  yang berupa  manusia  dan  bukan  manusia (hewan  buas,  bencana  alam  dan sebagainya). Unsur-unsur yang terdapat dalam  diri  manusia  ada  empat,  yaitu raga,  rasa,  ratio,  rukun.  Manusia  dalam hidupnya  sekarang  bertugas  dan  akan berusaha mempergunakan keempat unsurnya sebaik-baiknya, berarti masing-masing  unsur  dengan  sebaik- baiknya,  maupun  satu  sama  lain  dalam satu  keseimbangan  yang  sebaiknya,
sehingga terdapat ketentraman, keseimbangan (evenwich) harmoni  di antaranya”.
Manusia dan masyarakatnya merupakan suatu dwi tunggal yang tidak dapat dipisahkan 14 dan  hal  tersebut  mencerminkan, bahwa manusia memerlukan lingkungan sosial yang  serasi  demi  kelangsungan  hidupnya dengan  membuat  dan  melaksanakan  aturan- aturan  yang  disepakati  bersama  oleh  warga sebagai  mekanisme  pengendalian  perilaku sosial. Aturan-aturan itu, seringkali terwujudkan  dalam  bentuk  pranata  atau norma-norma  sosial  yang  harus  dipatuhi  oleh setiap  anggota  kelompok  berupa  norma hukum. 15 Norma  hukum  secara  formal diwujudkan  dalam  pengaturan  kemerdekaan mengeluarkan  pendapat  dalam  kehidupan
12 Sudiman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 23.
13 Idem .
14 Ujang  Charda  S., Mengenal  Hukum  Ketenagakerjaan Indonesia  (Sejarah,  Teori  &  Praktiknya  di  Indonesia, Fakultas Hukum UNSUB, Subang, 2008, hlm. 121.
15 Supriyadi, Hukum  Lingkungan  di  Indonesia  :  Sebuah Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 15.
negara  sering  dikaitkan  dengan  kebebasan politik  melalui  bentuk-bentuk  sebagai  berikut : 16
a. Pemilihan Umum
Dalam sistem pemerintahan demokrasi,  pemilihan  umum  merupakan wujud  kedaulatan  rakyat  yang  paling nyata.  Pemilu  menjadi  begitu  penting dalam  bentuk  pemerintahan  demokrasi karena para penyelenggara negara memperoleh  legitimasi  kekuasannya  dari pemilu  berdasarkan  hasil  pemilu  dan proses  pemilihan  kepala  pemerintahan, sehingga para penguasa negara mempunyai  kekuasaan  yang  sah  dan legal. Sebenarya dalam pemilu kebebasan berpendapat  tidak  terlalu  terlihat,  karena masyarakat  hanya  diberikan  kebebasan untuk  memilih  walaupun  tidak  mengenal para  calon  pemimpin  negara  tanpa melalui  proes  jajak  pendapat  terlebih dahulu.
b. Kebebasan Pers
Kebebasan  pers  adalah  kebebasan atau  kemerdekaan  untuk  menyampaikan informasi  dan  pendapat  dalam  bentuk gambar  dan  tulisan  melalui  pers  atau dapat  dikatakan  sebagai  suatu  kebebasan untuk  memberitahukan  suatu  keterangan dan  mengeluarkan  pendapat  pikiran dalam pers diselenggarakan secara terbuka  di  kalangan  anggota  masyarakat suatu negara.
c. Kebebasan Menyerukan Aspirasi Masyarakat
Masyarakat  mempunyai  pendapat, kehendak,  harapan,  pemikiran,  pilihan, dan cita-cita yang ingin tersampaikan dan tersalurkan karena ketidakpuasan terhadap  kinerja  pemerintahan.  Dalam situasi  yang  demikian  ini  masyarakat bebas  menyerukan  harapan,  gagasan, maupun ide-idenya tanpa adanya batasan- batasan tertentu selama apa yang disampaikannya
dapat
dipertanggungjawabkan.
16 http://ninnaastuti.blogspot.com/2012/01/keb ebasan-berpendapat.html , akses tanggal 12 Pebruari 2013, jam 15 : 32 WIB.
d. Etika Berpendapat
Pasca  reformasi  bangsa  Indonesia adalah  negara  demokrasi  dan  negara hukum  yang  melindungi  setiap  warga negara  dalam  melakukan  setiap  bentuk kebebasan  berpendapat,  menyampaikan gagasan,  baik  secara  lisan  maupun tulisan.  Hal  ini  dilindungi  peraturan perundang-undangan,  baik  di  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1998  maupun  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak
Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  mengenai jaminan  hak-hak  sipil  dan  politik,  di mana poin-poin hak yang harus dilindungi  oleh  negara  mengenai  hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan  dipilih,  hak  sama  dihadapan  hukum dan  pemerintahan,  hak  mendapatkan keadilan.
Etika  berpendapat  tidak  perlu harus sesuai dengan etika adat ketimuran atau  etika  kesopanan,  tetapi  layaknya dalam  berpendapat  harus  sesuai  dengan fakta  yang  sebenarnya  tanpa  harus menekan  fakta  yang  masih  belum  jelas. Artinya,  dalam  kebebasan  berpendapat tidak  boleh  memutarbalikkan  fakta kebenaran  yang  ada.  Bila  hal  ini  terjadi akan  merupakan  fitnah  dan  pencemaran nama  baik.  Oleh  karenanya,  bila  etika berpendapat hanya melanggar etika adat, budaya  dan  kesopanan  tidak  terlalu masalah,  karena  sanksi  yang  didapat hanya  sekedar  sanksi  sosial  dalam kehidupan pergaulan di tengah masyarakat,  terkadang  sejumlah  orang secara sadar memberikan tanggapan atau komentar  bernada  pedas,  untuk  maksud menyindir  atau  menyudutkan  terutama pada saat membicarakan adanya kekurangan  atau  kesalahan  pada  orang lain. Nurani begitu cepat tergelitik untuk merampas hak berbicara atau menentukan  sikap  orang  lain,  yaitu melalui penyampaian opini-opini kepada publik. Mereka mencoba untuk membangun  suatu  perspektif  negatif
masyarakat dengan menghadirkan anggapan  kalau  pernyataan  maupun perbuatan  orang  lain  tersebut  telah menimbulkan
kemarahan suatu kelompok.
Sementara  itu,  tata  cara  penyampaian pendapat  di  muka  umum  menurut  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1998  dapat dilaksanakan dalam bentuk : 17
a. Unjuk  rasa  atau  demontrasi  adalah kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seorang atau  lebih  untuk  mengeluarkan  pikiran dengan  lisan,  tulisan,  dan  sebagainya secara demonstrasi di muka umum. 18
b. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. 19 c. Rapat  umum  adalah  pertemuan  terbuka yang  dilakukan  untuk  menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. 20 d. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan  pendapat  di  muka  umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. 21
Penyampaian  pendapat  di  muka  umum dapat  dilaksanakan  di  tempat-tempat  terbuka untuk umum, kecuali :
a. Di lingkungan istana kepresidenan,
tempat  ibadah,  instalasi  militer,  rumah sakit,  pelabuhan  udara  atau  laut,  stasiun kereta  api,  terminal  angkutan  darat,  dan objek-objek vital nasional. 22
b. Pada hari besar nasional, yaitu : 23
1) Tahun Baru.
2) Hari Raya Nyepi.
3) Hari Wafat Isa Al-Masih.
4) Isra Mi’raj.
5) Kenaikan Isa Al-Masih.
6) Hari Raya Waisak.
7) Hari Raya Idul Fitri.
8) Hari Raya Idul Adha.
9) Hari Maulid Nabi.
17 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
18 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
19 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
20 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
21 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
22 Di  dalam  penjelasannya  yang  dimaksud  di  istana kepresidenan  adalah  istana  presiden  dan  wakil  presiden dengan radius 100 meter dari pagar luar, di instalasi militer dengan radius 150 meter dari padar luar, dan di objek-objek vitas nasional dengan radius 500 meter dari pagar luar.
23 Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
10) 1 Muharam.
11) Hari Natal.
12) 17 Agustus.
Peserta penyampaian pendapat di muka umum  dilarang  membawa  benda-benda  yang membahayakan  keselamatan  umum  yang sebelum penyampaiannya wajib diberitahukan secara  tertulis  kepada  Polri  yang  dilakukan oleh  yang  bersangkutan,  pemimpin,  atau penanggung jawab kelompok selambat- lambatnya  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat) jam  sebelum  kegiatan  di  mulai  telah  diterima oleh  Polri  setempat, 24 kecuali  untuk  kegiatan ilmiah  di  kampus  dan  kegiatan  keagamanaan ketentuan ini tidak berlaku. 25
Penyampaian  pendapat  di  muka  umum sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk  rasa  atau  demontrasi  dan  pawai  harus ada seorang sampai 5 (lima orang) penanggung  jawab  yang  tugasnya  menjaga kegiatan  agar  terlaksana  secara  aman,  tertib, dan  damai. 26 Penyampaian  pendapat  di  muka umum pelaksanaannya terlebih dahulu dilakukan  dengan  menyampaikan  surat  Surat pemberitahuan  penyampaian  pendapat  di muka umum  yang di dalamnya harus memuat : 27
a. Maksud dan tujuan.
b. Tempat, lokasi, dan rute.
c. Waktu dan lama.
d. Bentuk.
e. Penanggung jawab.
f. Nama  dan  alamat  organisasi,  kelompok, dan perorangan.
g. Alat peraga yang digunakan.
h. Jumlah peserta.
24 Penjelasan  Pasal  10  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 1998 mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan Polri  setempat  adalah  satuan  Polri  terdepan  di  mana kegiatan  penyampaian  pendapat  atau  dilakukan  apabila kegiatan dilaksanakan pada :
a. 1  (satu)  kecamatan,  pemberitahuan  ditujukan  kepada Polsek setempat.
b. 2  (dua)  kecamatan  atau  lebih  dalam  lingkungan kabupaten/kotamadya, pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat.
c. 2  (dua) kabupaten/kotamdya  atau  lebih dalam 1  (satu) propinsi,  pemberitahuan  ditujukan  kepada  Polda setempat.
d. 2  (dua)  propinsi  atau  lebih,  pemberitahuan  ditujukan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
25 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
26 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
27 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Apabila terjadi pembatalan
penyampaian  pendapat  di  muka  umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung  jawab  kepada  Polri  selambat- lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu  pelaksanaan.  Setelah  menerima  surat pemberitahuan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum Polri wajib : 28
a. Segera  memberikan  surat  tanda  terima pemberitahuan.
b. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum.
c. Berkoordinasi dengan pemimpin instansi/lembaga  yang  akan  menjadi tujuan penyampaian pendapat.
d. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
Pelaksanaan  penyampaian  pendapat  di muka  umum,  Polri  bertanggung  jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku  atau  peserta  penyampaian  pendapat dan Polri bertanggung
jawab menyelenggarakan
pengamanan untuk menjamin  keamanan  dan  ketertiban  umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## 2. Hakikat  Kebebasan  Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Banyak ragam pendapat yang dikemukakan  oleh  para  ahli,  aktivis  maupun pengambil  kebijakan,  yang  memiliki  titik kesamaan dalam menjelaskan apa itu hak asasi manusia.  Menurut  Gunawan  Setiardja,  hak asasi  manusia  adalah  hak-hak  yang  melekat pada setiap manusia menurut kodratnya. 29 Jadi hak-hak  yang  dimiliki  sebagai  manusia  serta harus  dipahami  dan  dimengerti  secara universal. Memerangi atau menentang keuniversalan  HAM  berarti  memerangi  dan menentang  HAM. 30 Pernyataan  ini  lebih menegaskan, bahwa hak asasi melekat dengan nilai  kemanusiaan.  Tanpa  adanya  hak  asasi manusia,  maka  sifat  kemanusiaan  sebagai  jati diri manusia akan hilang dengan sendirinya.
Sementara  itu,  Kuntjoro  Purbopranoto mengartikan  hak  asasi  manusia  sebagai  hak-
28 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
29 Gunawan  Setiadja, Hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan Ideologi Pancasila , Kasisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 71.
30 Idem .
hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hakikatnya dan  karena  itu  bersifat  suci. 31 Hal  itu  jelas menyebabkan hak asasi tidak dapat dipisahkan dari  keberadaan  manusia  itu  sendiri,  di  mana pun  manusia  itu  berada  dan  apapun  status sosial  yang  dimilikinya,  hak  asasi  itu  akan tetap  ada.  Faktor  inilah  yang  menyebabkan seseorang  tidak  dapat  dengan  semena-mena merampas hak asasi orang lain.
Secara  yuridis  formal,  pengertian  hak asasi  manusia   dirumuskan  dalam  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang menyatakan sebagai berikut :
“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah  dan  setiap  orang,  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat dan martabat manusia”.
Dengan  demikian,  semakin  jelas  bagi kita  bahwa  HAM  merupakan  hak  yang melekat  dengan  kuat  di  dalam  diri  manusia. Keberadaannya  diyakini  sebagai  bagian  yang tak  terpisahkan  dari  kehidupan  manusia. Membicarakan  HAM  berarti  membicarakan dimensi kehidupan manusia, HAM, ada bukan karena  diberikan  oleh masyarakat  dan kebaikan  negara,  melainkan  berdasarkan martabatnya  sebagai  manusia.  Jaminan  HAM oleh  hukum,  karena  pada  setiap  diri  manusia terdapat  hak  dasar  sebagai  pemberian  alam, seperti  hak  hidup,  hak  kebebasan  dan  hak milik  sebagaimana  dikemukakan  oleh  John Lock 32 yang  sekarang  berkembang  tidak hanya  sekedar  hak  dasar,  tetapi  juga  turunan hak  dasar  dan  hak-hak  yang  menyertai kehidupan  manusia,  yaitu  hak  sipil,  politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 33
31 Kuntjoro Purbopranoto, Hak Asasi Manusia dan Pancasila , Pradya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.19
32 John  Lock  dikutip  oleh  St.  Harum  Pudjiarto, Hak  Asasi Manusia  :  Kajian  Filosofis  dan  Implementasinya  dalam Hukum  Pidana  di  Indonesia, Universitas  Atma  Jaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 30.
33 Ni’matul  Huda  &  Sri  Hastuti  Puspitasari  (ed.), Kontribusi Pemikiran  untuk  50  Tahun  Prof.  Dr.  Moh.  Mahfud  MD. , FH UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 6.
HAM  pada  hakikatnya  melekat  pada individu  atau  kelompok  manusia  secara kodrati  dari  sejak  dalam  kandungan.  Dilihat dari  kodrat  manusia  itu  sendiri,  HAM  sudah ada  sejak  manusia  ada  yang  diperoleh  dan dibawanya  bersama  dengan  kelahiran  serta kehadirannya  dalam  kehidupan  masyarakat, tanpa  membedakan  bangsa,  ras,  agama  dan jenis  kelamin  karena  sifatnya  yang  asasi  dan universal. 34 Salah satu hak tersebut adalah hak kebebasan berpendapat yang oleh Franklin  D. Roosevelt  penjabarannya  melalui the  four freedoms ,  yaitu  : freedom  of  speech  and expression, freedom of worship, freedom from want, and freedom from fear . 35
Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat tersebut  dapat  dilakukan  di  muka  umum sebagai  bagian  dari  HAM  yang  dijamin  oleh Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. 36 Hak asasi manusia  merupakan  terjemahan  dari  istilah human  rights (Inggris)  atau mensen  rechten (Belanda)  yang  oleh  A.  Hamid  S.  Atamimi,
34 Syahrial Syarbaini, Sosiologi dan Politik , Ghalia Indonesia,
Bogor, 2004, hlm. 12.
35 Franklin  D.  Roosevelt  dalam  Ray  August, Publik International Law : Text, Cases, and Readings, Engewood Cliffs , New Jersey, 1995, hlm. 256.
36 Konsep  Hak  Asai  Manusia  (HAM)  merupakan  istilah pertama  yang  dirumuskan  sebagai  hasil  gemilang  revolusi besar  Perancis  pada  tahun  1789,  yang  secara  filosofi digulirkan bertujuan untuk membebaskan manusia warganegara perancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari raja penguasa tunggal negara. Istilah HAM yang dipakai itu sangat beragam,  yaitu droit de  l’homme , yang berarti “hak manusia” atau bahasa Inggrisnya human rights , dan bahasa Belanda mensenlijke  rechten .  Secara  etimologis,  istilah HAM  terbentuk  dari  3  (tiga)  kata,  yaitu  hak,  asasi  dan manusia. Dua kata pertama, “hak” dan “asasi” berasal dari bahasa Arab, sementara kata “manusia” adalah kata dalam bahasa  Indonesia.  Kata Haqq berasal  dari  kata haqqa , yahiqqu dan haqqaan , artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib.  Apabila  dikatakan  “ yahiqqu  ‘alaika  an  taf  ‘ala kadza ”,  itu  artinya  “kamu  wajib  melakukan  seperti  ini”.
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak  melakukan  sesuatu.  Kata  “asasi”  berasal  dari  kata assa,  yaussu,  asasaan ,  artinya  membangun,  mendirikan, meletakkan.  Dapat  juga  berarti  asal,  asas,  pangkal,  dasar dari  segala  sesuatu.  Dengan  demikian,  asasi  artinya  segala sesuatu  yang  bersifat  mendasar  dan  fundamental  yang selalu melekat pada obyeknya. Kata “manusia” berasal dari kata manu (Sansekerta),  atau mens (Latin)  yang  berarti berpikir,  berakal  budi,  atau Homo yang  berarti  seorang yang dilahirkan dari tanah, humus artinya tanah. Pengertian etimologis tentang  “manusia”,  dapat  memberi  petunjuk tentang  hakikat  manusia.  Lihat  Munir  Ba’al  Bahi, al- Mawrid  :  Modern  English-Arabic  Dictionary ,  Dar  al-‘Ilmi li Al-Malayin, Baerut, 1979, hlm. 798.
bahwa memasukan kata asasi sangat berlebihan  yang  semestinya  cukup  dengan istilah hak-hak manusia. Kata asasi itu sendiri berasal dari pengertian fundamental right yang berarti  hukum  dasar,  sedangkan  kata  “dasar” disamaartikan dengan “asasi”, sehingga terjadi kemungkinan  tasrif  kata  sifat  “yang  dasar” kemudian  menjadi  “yang  asasi”.  Sementara itu,  istilah  yang  digunakan  para  penyusun UUD  1945  memang  bukan  menggunakan human  rights ,  melainkan  hak  dasar (basic rights) dalam  bahasa  Inggris, grondrechten (Belanda), grundrecht (Jerman). 37
Pengertian human  rights menyangkut perlindungan terhadap seseorang atas penindasan  oleh  siapapun,  negara  dan  bukan negara,  sedangkan  dalam  pengertian basic rights menyangkut  perlindungan  seorang warga  negara  atau  penduduk  dari  penindasan oleh  negara.  Terdapat  2  (dua)  istilah  yang prinsipil  dari  uraian  di  atas,  yakni  hak  asasi manusia  dan  hak  dasar  manusia  yang keduanya memiliki perbedaan, yaitu : Pertama,  istilah  hak  dasar  manusia  lebih fundamental  sifatnya  daripada  hak  asasi manusia.  Kedua,  istilah  hak  dasar  manusia merupakan  istilah  yang  digunakan  dalam dominan  hukum  tata  negara,  sedangkan  hak asasi manusia merupakan istilah yang digunakan dalam hukum internasional.
Bangsa  Indonesia  adalah  salah  satu negara  demokrasi  terbesar  di  dunia.  Oleh karena  itu,  kemerdekaan  mengungkapkan pendapat  merupakan  salah  satu  hak  yang harus  dijamin  oleh  negara.  Untuk  membahas pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat,  ada  baiknya  jika  dikaji  secara etimologi  (kebahasaan).  Kemerdekaan  berarti keadaan  bebas  tanpa  tekanan,  sedangkan pendapat  secara  umum  diartikan  sebagai gagasan  atau  buah  pikiran.  Dengan  demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan  gagasan  atau  buah  pikiran, baik secara ter tulis maupun tidak tertulis.
Kemerdekaan  berpendapat  merupakan salah  satu  ciri  kebebasan  yang  dijamin  oleh negara. Kemerdekaan berpendapat akan
37 Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Kajian Kepolisian dan Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 1.
mendorong rakyat untuk menghargai
perbedaan pendapat dan saling kritik, sehingga  dimungkinkan  adanya  dialog  yang dinamis  ke  arah  kemajuan  cara  berpikir masyarakat. Selain itu, kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan
masyarakat  dan  negara  yang  demokratis.
Menurut Miriam Budiardjo, negara demokratis  memiliki  ciri-ciri  sebagai  berikut : 38 a. adanya perlindungan konstitusional, artinya  konstitusi  harus  menentukan prosedural  memperoleh  hak-hak  yang dijamin;
b. adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
c. adanya pemilihan umum yang bebas;
d. adanya  kebebasan  untuk  menyatakan pendapat;
e. adanya kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi;
f. adanya pendidikan kewarganegaraan.
Setelah  reformasi  bergulir,  saluran demokrasi  dan  prasyarat  Indonesia  menjadi negara  demokratis  terbuka  lebar.  Kebebasan berpendapat  secara  lisan  atau  tulisan,  baik melalui media cetak maupun media elektronik mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat. Namun,  terkadang  ada  yang  menyalahartikan kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut.  Dengan  mengartikan  semua  hal boleh  diungkap,  walaupun  melanggar  etika, moralitas, dan hukum.
Indonesia  sebagai  negara  demokrasi, tentunya  menganut  prinsip  bahwa  rakyat adalah  penentu  utama  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan  jaminan  konstitusional  terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat.
Dalam  Pasal  28  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dinyatakan secara tegas, bahwa : “Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul, mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan tulisan,  dan  sebagainya  ditetapkan  dengan undang-undang”.  Kemudian  dalam  Pasal  28E ayat  (3)  menyatakan,  bahwa  :  “Setiap  orang berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,
38 Miriam  Budiardjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 87.
dan  mengeluarkan  pendapat”.  Kedua  pasal tersebut membuktikan, bahwa Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  memberikan  jaminan,  bahwa mengemukakan  pendapat  adalah  hak  asasi yang dijamin oleh undang-undang.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 1998 yang mengatur tentang kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di muka umum, dinyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan  pendapat  adalah  hak  setiap warga  negara  untuk  menyampaikan  pikiran dengan  lisan  dan  tulisan  secara  bebas  serta bertanggung  jawab  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan  pikiran  secara  bebas  dan memperoleh perlindungan hukum.
Mengeluarkan  pikiran  secara  bebas adalah  mengeluarkan  pendapat,  pandangan, kehendak,  atau  perasaan  yang  bebas  dari tekanan  ﬁsik,  psikis,  atau  pembatasan  yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di  muka  umum. 39 Warga  negara  yang menyampaikan  pendapatnya  di  muka  umum berhak  untuk  mengeluarkan  pikiran  secara bebas  dan  memperoleh  perlindungan  hukum. Dengan  demikian,  orang  bebas  mengeluarkan pendapat  tetapi  juga  perlu  pengaturan  dalam mengeluarkan  pendapat  tersebut  agar  tidak menimbulkan  konﬂik  yang  berkepanjangan antar-anggota masyarakat.
Apabila  kemerdekaan  mengemukakan pendapat secara bebas tanpa pertanggungjawaban,  akan  menimbulkan  hal- hal  yang  bersifat  negatif  dalam  masyarakat. Demonstrasi,  pawai,  rapat  umum,  atau mimbar  bebas  yang  tidak  terkendali  dapat mengarah pada tindakan pengrusakan, penjarahan,  pembakaran,  bentrokan  massal, korban  luka,  bahkan  ada  yang  korban meninggal dunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas  dan  bertanggungjawab  merupakan  hak dan sekaligus juga kewajiban setiap orang dan warga  negara  di  Indonesia.  Pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas  dan  bertanggung  jawab  tertulis  secara
39 Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
normatif  dalam  Pasal  6,  Pasal  7,  dan  Pasal  8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Perangkat  perundang-undangan  dalam mengatur kemerdekaan mengemukakan
pendapat  pada  dasarnya  dimaksudkan  agar setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya  dilakukan  secara  bebas  dan bertanggung jawab. Dengan demikian, norma- norma  masyarakat  tetap  dijunjung  tinggi dalam  rangka  menghormati  hak  orang  lain. Oleh karena itu, hendaknya dapat menghargai kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran  dengan  lisan,  tulisan,  dan  sebagainya secara  bebas  dan  bertanggung  jawab  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan
yang berlaku.
Mengemukakan  pendapat  bagi  setiap  warga negara  dapat  dilakukan  melalui    saluran tradisional  dan  saluran  modern  berupa  unjuk rasa  atau  demonstrasi,  pawai,  rapat  umum, atau  mimbar  bebas.  Perangkat  perundang- undangan  dalam  mengatur  kemerdekaan mengemukakan  pendapat  pada  dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab.

## III. Penutup
Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Deklarasi Universal
Hak-Hak
Asasi Manusia.
Kemerdekaan  setiap  warga  negara  untuk menyampaikan  pendapat  di  muka  umum merupakan  perwujudan  demokrasi  dalam tatanan  kehidupan  masyarakat  berbangsa  dan bernegara yang penyampaiannya dilaksanakan secara  bertanggung  jawab  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Manan, Bagir. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  di
Indonesia, YHDS  bekerjasama  dengan Alumni, Bandung, 2001. Bahder Johan Nasution, Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi  Pekerja, Mandar  Maju,  Bandung, 2004.
Eugenia  Liliawati  Muljono, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di  Muka  Umum, Harvarindo,  Jakarta, 1999.
Gunawan  Setiadja, Hak  Asasi  Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila , Kasisius, Yogyakarta, 1993. Harum Pudjiarto, Hak Asasi Manusia : Kajian Filosofis  dan  Implementasinya  dalam
Hukum Pidana di Indonesia,
Universitas  Atma  Jaya,  Yogyakarta, 1999.
Koesparmono  Irsan, Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, Pusat  Kajian  Kepolisian  dan Hukum, Jakarta, 2009.
Kunarto, Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora  Anarkhi  2, Cipta  Manunggal, Jakarta, 1999.
Kuntjoro  Purbopranoto, Hak  Asasi  Manusia dan Pancasila , Pradya Paramita, Jakarta, 1982.
Miriam  Budiardjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik,
Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 1993.
Munir  Ba’al  Bahi, al-Mawrid  :  Modern English-Arabic Dictionary , Dar al-‘Ilmi li Al-Malayin, Baerut, 1979.
Mustafa Kamal Pasha, et. al., Pancasila dalam tinjauan  Historis  dan  filosofis Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003.
Ni’matul Huda & Sri Hastuti Puspitasari (ed.),
Kontribusi  Pemikiran  untuk  50  Tahun Prof.  Dr.  Moh.  Mahfud  MD. ,  FH  UII,
Yogyakarta, 2007.
Pranz Magnis Suseno, Etika Politik, Gramedia, Jakarta, 1988.
Ray  August, Publik  International  Law  :  Text, Cases, and Readings, Engewood Cliffs ,
New Jersey, 1995.
Sudiman  Kartohadiprodjo, Pengantar  Tata Hukum  Indonesia, Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1977.
Supriyadi, Hukum  Lingkungan  di  Indonesia  : Sebuah  Pengantar, Ghalia  Indonesia, Jakarta, 2006.
Syahrial  Syarbaini, Sosiologi  dan  Politik , Ghalia Indonesia, Bogor, 2004. Ujang Charda S., Mengenal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia  (Sejarah,
Teori  &  Praktiknya  di  Indonesia, Fakultas  Hukum  UNSUB,  Subang, 2008. http://www.semanggipeduli.com/Sejarah/fram e/trisakti.html ,  akses  pada  tanggal  12 Januari 2012, jam 12 : 24 WIB. http://www.indonesiakemarin.blogspot.com/20 07/05/tragedi-trisakti-12-mei-1998. htm, akses  pada  tanggal  12  Januari 2012, jam 12 : 31 WIB. http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/27/ jalan.uki.diblokir.muacetttt.deh ,  akses pada  tanggal  10  Pebruari  2013,  jam 15.00 WIB. http://ninnaastuti.blogspot.com/2012/01/kebeb asan-berpendapat.html ,  akses  tanggal 12 Pebruari 2013, jam 12 : 25 WIB. http://journal424.wordpress.com/2013/02/10/ demonstrasi-yang-berujung-aksi- anarkis/ , akses 22 Maret 2013, jam 12 : 53 WIB. http://ninnaastuti.blogspot.com/2012/01/kebeb asan-berpendapat.html ,  akses  tanggal
12 Pebruari 2013, jam 15 : 32 WIB.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan  Menyampaikan  Pendapat  di
Muka Umum.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.