QE Journal │ Vol.05 - No. 02 June 2016 - 102

## ANALISIS KINERJA EKONOMI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## Syamsul Amar
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang Email: syamsul_amar2@yahoo.co.id

## Abstract
Macro  regional  variables  are  engine  in  regional  economy.  Regional  economy activity must be conducted by local resources and supported regulation from local government. Each regency and municipality in West Sumatera have leading sector economy.  There  are  sevent  regency/municipality  led  at  primary  sector,  six regency/municipality  led  at  secondary  sector  and  and  four  regency/municipality led at tertiery sector. Leading sector economy as economic base created goods and service mobility through interregional trade efficienly and income multiplier effect as  well  as  labour  multiplier  effect  continuously.  Therefore,  needed  government policy to accomodate the public interest bese on local potential _________________________________ Keywords: Regional Economic, Leading Sector Economi, Government Policy.

## PENDAHULUAN
embangunan daerah merupakan bahagian integral dari pembangunan    nasional  maka  sudah  tentu  keberhasilan pembangunan    nasional  akan  ditentukan  oleh  keberhasilan pembangunan  daerah.  Aktivitas      pembangunan  pembangunan  daerah terdiri  dari  pembangunan  ekonomi,  sosial,  politik,    budaya  dan  inftra struktur.  Namun,  karena  keterbatasan  sumberdaya  ekonomi  dalam  setiap perekonomian,  pada  tahap  awal  proses  pembangunan  ,  pemerintah cenderung  memokuskan  terhadap  pembangunan  makro  regional    dan pembangunan  bidang  lain    yang  mendorong  pembangunan  bidang ekonomi.
Pembangunan  makro  regional  suatu  wilayah  akan  mempekuat  kondisi perekonomian  wilayah  melalui  peningkatan  kinerja  ekonomi  sektoral.
P
QE Journal │ Vol.05 - No. 02 June 2016 - 103
Dalam  tataran teoritis dan normatif perekonomian wilayah dikonsepsikan sebagai  faktor  penggerak (prime  mover) pertumbuhan  ekonomi  wilayah melalui    effek  pengganda  ( multiplier  effect )  pendapatan  dan  penyerapan tenaga  kerja  yang  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Namun    dari  sisi  pandangan  ekonomi  politik,    peningkatan kinerja  perekonomian wilayah  ditentukan juga  oleh  faktor  non ekonomi ( institusi  hukum  dan  politik).  Menurut  Philippe    (1974)  suatu  kebijakan dianggap  relatif  tepat  jika path  of  economic development berada  dalam kerangka  sistem  yang  didukung  oleh  potensi  sumberdaya  yang  dimiliki. Distorsi  yang  semakin  jauh  dari    jalur  tersebut  akan  mengakibatkan rapuhnya  fondasi  ekonomi  terhadap  goncangan  internal  maupun eskternal.
Malapetaka    yang      dialami  Indonesia  selama  ini  akar  permasalahannya terletak pada ketidaktepatan  format kebijakan   publik  yang menyebabkan terjadinya public policy  failure dan  persoalan  seperti  ini    akan  dapat  juga terjadi  di  daerah.  Di  beberapa  negara  bekembang,  para  pengambil kebijakan  yakin  bahwa  paradigma  pembangunan  yang  beronientasi  pada pertumbuhan  akan  dapat  menciptakan  kesejahteraan  public  tanpa mengkaji  sejauhmana  asumsi  paradigma  tersebut  dapat  dipenuhi. World Development  Report (1996)  melaporkan  bahwa  mengadopsi growth  model tanpa  memenuhi  asumsi,  mengakibatkan  terjadinya  lima  ekses  yaitu;  (1) jobless  growth (  pertumbuhan  tinggi-pengangguran  tinggi),  (2) rootless growth (pertumbuhan  tinggi-social  welfare  rendah,  (3) voiceless  growth (pertumbuhan tinggi-partisipasi rendah), (4) roothless growth
(pertumbuhan  tinggi-budaya  rendah) (5)  futureless  growth (pertumbuhan tinggi-lingkungan  rusak).    Oleh  karena  itu  untuk  meminimalkan  dampak pertumbuhan ekonomi maka perencanaan pengembangan makro regional harus  disesuaikan  dengan  kondisi  internal  dan  faktor endowment suatu daerah  serta  kebutuhan  publik  agar  kegiatan  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Perekonomian  wilayah  adalah  mesin  penggerak  pertumbuhan  ekonomi wilayah melalui aktivitas produksi barang dan jasa yang dilaksanakan oleh rakyat  bersama  dengan  pemerintah.  Degan  demikian  perekonomian wilayah adalah perekonomian yang berbasis aktivitas ekonomi lokal yang lakukan oleh masyarakat yang landasi oleh potensi ekonomi yang dimiliki atas  dukungan  infra  struktur  ekonomi  dan  regulasi  pemerintah.
Perekonomian  wilayah  menghasilkan  produk  yang  dikonsumsi  oleh masyarakat  dan  lebihnya  diekspor  ke  luar  wilayah  dan  luar  negeri melalalui  perdagangan.  Proses  perdagangan  antar  wilayah  dan internasioanl (interregional  and  intertational  trade) akan  menciptakan  nilai tambah dalam memperkuat sistem perekonomian wilayah.
Tabel  1. Neraca  Perdagangan  Sumatera  Barat  Tahun  2010  –  2015    (000 USD)
Tahun Nilai Ekspor Nilai Impor Surplus 2010 408 180,00 42 574,00 165 606,00 2011 607 849,00 34 824,00 273 025.00 2012 777 276,63 31 132.82 346 143,81 2013 894 955,75 15 648,01 579 307,74 2014 1 074 134,18 36 812,58 1 037 321,60 2015 1 607 022,26 95 861 1 511 160,27 Pertumbuhan Rerata 21,25 % - 13,87 % 34, 12 %
Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka , 2008.
Pada  periode  2010  –  2015  kinerja  perekonomian  wilayah  Sumatera  Barat relatif  baik  sebagaimana  diperlihatkan  oleh  surplus  perdagangan  antar daerah  dan    internasional  sebesar  21,25%  dan  di  sisi  lain    arus  impor cenderung  menurun  sebesar  -13,87%    dan    akibat  dari  kedua  hal  tersebut akan  terjadi    surplus  perdagangan  sebesar    34,12%.    Peningkatan  kinerja perdagangan  antar  wilayah  dan  internasional  ini    di  sebabkan  oleh peningkatan  produksi  subsektor    perkebunan,  perikanan  dan  sektor pertambangan  yang  lima  tahun  terakhir  di  Sumatera  Barat  cukup berkembang  dengan  sangat    signifikan.  Trrwujudnya  hal  ini  uga  tidak terlepas  dari  dukungan  pengembangan  Pelabuhan  Teluk  Bayur  sebagi pelabuhan  niaga  yang  akhir-akhir  ini  telah  memenahi  dan  melengkapi berbagai  fasilitas  dalam  menunjang  aktivitas  lalu  lintas  barang  antar daerah dan internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Studi  ini  bersifat  expost  facto  dengan  pendekatan  studi  regional,  dengan menggunakan data skunder makro regional Sumatera Barat dalam  kurun waktu  2011  –  2015.  Untuk  mengetahui  sektor  unggulan  perekonomian wilayah  dalam  studi  ini    digunakan  Model  Ekonomi  Regional  yaitu Location  Quotien .  Kuosien  lokasi  ( Location  Quotien) merupakan  salah  satu alat  analisis  basis  ekonomi (economic  base) yang  cukup  efektif  dalam
QE Journal │ Vol.05 - No. 02 June 2016 - 105
perencanan  pembangunan  wilayah,  Model  ini  bertujuan  untuk mengetahui  sektor-sektor  ekonomi  yang  berperan  sebagai  basis  ekonomi yang berfungsi sebagai penggerak (prime mover role) perekonomian suatu wilayah.  Glasson  (1974)  mengemukakan  bahwa  ekonomi  basis mempunyai  peranan  sebagai  penggerak  dalam  dalam  pertumbuhan ekonomi  wilayah  melalui  effek  pengganda.  Semakin  banyak  aktivitas basis  dalam  suatu  perekonomian  wilayah  akan  meningkatnya  arus ekspor barang dan jasa ke luar wilayah dan pada gilirannya hal tersebut akan  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi.  Secara  spesifik, ekonomi basis dapat diartikan sebagai wilayah yang telah berswasembada  terhadap  satu  macam  produk  dalam  memenuhi kebutuhan  wilayahnya  dan  kelebihan  produksinya  dapat  diekspor  ke daerah  lain.  Sedangkan  ekonomi  non  basis  adalah  wilayah  yang  belum dapat  memenuhi  kebutuhan  produk  di  wilayahnya  untuk  itu  mereka harus mengimpor dari luar wilayah.
Produk  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  pada  suatu  wilayah  akan menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  melalui  pembelanjaan  terhadap barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  perekomian  wilayah.  Menurut Tiebout (1972) pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan  terjadi karena adanya  effek  pengganda  dari  pembelanjaan  kembali  atas    pendapatan yang  diperoleh  melalui  penjualan  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh suatu  wilayah  .  Angka  pengganda  tersebut  disebut    pengganda pendapatan (income multiplier) . Di sisi lain peningkatan produksi barang dan  jasa  akan  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja.  Dampak  dari proses  produksi  terhadap  peyerapan  tenaga  kerja  disebut  dengan pengganda tenaga kerja (labour multiplier).

## Kinerja Makro Regional Sumatera Barat
Kinerja  makro  regional  merupakan    gambaran  aktivitas  yang  telah dilakukan    oleh  suatu  daerah  pada  periode-priode  sebelumnya.  Propinsi Sumatera  Barat  berada  di  Bagian  Tengah  pulau  Sumatera    yang  memiliki jumlah penduduk  6  juta jiwa. Pada periode 2011 – 2015  mermiliki  kinerja makro  regional  yang  cukup      menggembirakan,  meskipun  masih  ada beberapa indikator ekonomi yang belum begitu menggembirakan.  Cukup baiknya  kinerja  ekonomi  makro  regional  Sumatera  Barat  tidak  dapat dipisahkan  dengan  faktor  endowment  yang  dimiliki  baik  sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia   serta  kebijakan yang telah dilakukan
oleh  pemerintah  daerah.  Secara  akumulatif   hal  tersebut telah  berdampak terhadap  aktivitas  ekonomi  masyarakat  sebagaimana  ditunjukkan  oleh beberapa  indikator berikut:
1. Pada periode 2011 – 2015 sumbangan PDRB Sumatera Barat terhadap PDB    telah  mencapai    2,82  %  meskipun  masih  berada  di  bawah Sumatera Utara (6,3%), DKI (17,8%), Jabar (17,3%), Jateng (10,5%) Jatim (16,6%). Riau (3,2%) Sumsel (3,1%), Riau (3,2%) Sumsel (3,1%), Namun telah  berada  di  atas  Kalimantan  Timur    (2,9%)  dan  Sulawesi  Selatan (2,5%);
2. Pendapatan  perkapita  Sumatera  Barat  sebesar  Rp.  22,41  juta  dan secara nasional berada pada peringkat ke 14. Hal ini memperlihatkan bahwa  Sumatera  Barat  tergolong  ke  dalam  daerah  yang  memiliki pendapatan  perkapita  rendah  ,  namun  memiliki    pertumbuhan ekonomi  cukup  tinggi  (rerata  pertumbuhan  5,41%  pertahun),.  Hal  ini dapat diartikan bahwa Sumatera Barat memiliki akseselarasi ekonomi yang relatif bagus tetapi kurang didukung potensi ekonomi yang ada.
3. Konsumsi mengalami pertumbuhan konsumsi cukup tinggi yaitu 10%;
4. Struktur  ekonomi  masih  didominasi  oleh  sektor  primer  terutama sektor  pertanian    dengan  kontribusi  terhadap  PDRB  sebesar  14,10% dan  secara  relatif  dari  waktu  ke  waktu  cenderung  mengalami penurunan sebagai indikasi terjadnua transformasi ekonomi;
5. Realisasi penanaman Modal Dalam Negeri relatif masih rendah (1,8 % dari  PMDN  Nasional).  Realisasi    PMDN    masih  di  bawah  Sumatera Utara  (2,6%).  Aceh  (2,1%),  Riau  (8,1%),  Jambi  (2,4%),  ,  Sumatera Selatan  (3%)  .    Proporsi  realisasi  PMA    masih  sangat  rendah  hanya sebesar 0,4 % dari PMA nasional;
6. Proporsi ekspor sebesar 2,1 % dari total ekspor nasional;
7. Jumlah penduduk miskin relatif masih besar sebesar 9 %, dan  Human Development  Index      69,36  (ranking    9  dari  27  propinsi)  lebih  tinggi dari IPM nasional yaitu 68,90.
Selama  periode  2011  –  2015  Provinasi    Sumatera  Barat  memperlihatkan keinerja  yang  cukup  baik  meskipun  masih  ditemukan  beberapa  indikator makro regional yang masih belum begitu menggembiraka yang berdampak terhadap melambatnya proses percepatan pembangunan.    Secara internal
Propinsi  Sumatera  Barat  memiliki  potensi    ekonomi  yang  cukup  baik karena  didukung  oleh  pemilikan  sumberdaya  alam  dan  sumberdaya manusia  yang  cukup  memadai.  Luas  daratan  Sumatera  Barat  42.297  km persegi  (2,17%  dari  luas  daratan  Indonesia),  lautan  57.880  km  persegi, rerata tahun pendidikan 8,57 tahun dan usia harapan hidup (life expectation rate) 69,50  tahun namun  angka  tersebut  lebih  tinggi  dari  pendidikan rata- rata  dan  sia  harapan  hidup  nasional.  Kondisi  tersebut  merupakan  modal dasar  bagi  Sumatera  untuk  meningkatkan  kinerja  perekonomian wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Tabel 2. Profil  Perekonomian Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2010 – 2015 Sektor Ekonomi Alokasi Investasi (%) ICOR LQ Pertumbuhan (%) Pertanian Pertambangan Industri Listrik Bangunan Perdagangan Angkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan Jasa-Jasa 32,28 15,16 23,03 4,17 7,15 4,20 3,48 7,06 2,476 4,36 4,93 4,24 6,05 5.37 4,36 5,02 3,34 4,20 3,05 2,05 1,17 0,87 0,97 2,45 2,38 0,58 0,87 3,76 2,03 3,92 17,95 0,19 3,94 5,10 0,64 3,89 Total/rata-rata 100,00 4,65 1,60 4,60
Sumber : Data Sekunder Makro Regoinal Sumbar  diolah
Secara  regional  tingkat  pelaksanaan  investasi  di  Sumatera  cukup  effisien sebagaimana  ditunjukkan  oleh  nilai  rerata  increasing  capital  out  ratio (ICOR)  sebesar  4,76  dan  lebih  baik  jika  dibandingkan    dengan  ICOR nasional  yaitu  5,50.  Namun  yang  menarik  adalah  sektor  listrik  memiliki ICOR  yang  paling  tinggi    yaitu  6,05,  terjadinya  kondisi  tersebut  tidak terlepas  dari  investasi  yang  sangat  besar  dengan  jangka  waktu pengembalian  (payback)  yang  sangat  lama  namun  dalam  lima  tahun terakhir  pertumbuhan  sektor ini  adalah  paling  tinggi  yaitu  17,95%  karena ada beberapa pembangunan pembangkit  baru yang berasal dari inevestasi asing untuk memenuhi kebutuhan listrik pada tiga provinsi yaitu Sumatera Barat,  Riau  dan  Jambi.  Berbeda  kondisinya  dengan  sektor  keuangan  dan persewaan  dengan  ICOR  3,34  dan  jasa  4,20.  Alokasi  invstasi  yang  paling besar  terdapat  pada  sektor  pertanian  di  susul  oleh  industri  dan pertambangan  dan  ketiga  kegiatan  ekonomi  tersebut  cukup  effisien  dan masing-masing  sebagai  sektor  unggulan  perekonomian  (leading  sectors
economy)    Sumatera  Barat.  Di  sisi  lain  yang  menarik  adalah  sektor perdagangan  dan  transportasi  dengan  alokasi  investasi  yang  realatif  kecil namun  tetap  menjadi  unggulan  perekonomian  wilayah  Sumatera  Barat. Hal ini membuktikan bahwa telah  sejak lama masyarakat Sumatera Barat (Minangkabau ) secara kultural terkenal dengan aktivitas pergadangannya sebabagai basis ekonomi rakyat di di daerah ini. Kondisi ini erat kaitannya dengan  kelancaran  sarana  dan  prasarana  transportasi  yang  yang  relatif baik di  Sumatera Barat yang juga menjadi sektor unggulan di daerah ini . Namun,    penaman  modal  swasta  nasional    (PMDN  maupun  PMA)  di Sumatera  Barat    relatif  masih  kecil    jika  dibandingkan  dengan  daerah- daerah  lain  di  Indonesia  hal  ini  juga  tidak  terlepas  dengan  kekuatiran investor untuk menanamkan modal di daerah ini karena akibat pencitaan derah  Sumatera  barat  sebagai  daerah  rawan  gempa  dan  tsunami  .  Suatu fenomena  yang  cukup  memprihatinkan  dalam  lima  tahun  terakhir beberapa  perusahaan  swasta  dan  BUMN  telah  memindah  kantor wilayahnya  ke  Provinsi  Riau  sebagai  akibat  kekuatiran  mereka  terhadap ancaman  gempa  dan  tsunami.  Realisasi    investasi  periode  2011  –  2015 hanya sebesar 0,48 % dan sektor publik 0, 68% dari total investasi nasional, namun    peningkatannya  cukup  menggembirakan  yaitu  sebesar  4,38  % karena  adanya  nvestasi  baru  di  sektor  listrik  (pembangunan  pembangkit) dan  pembangunan  hotel-hotel  baru  dan  juga  sektor  subsektor  kelautan sementara  di  bidang  industri  dan  pengelohan  tidak  mengalami peningkatan yang bermakna.
Dari  dua  belas  kabupaten  dan  kota  yang  ditetapkan  sebagai  objek  studi, masing-masing  kabupaten/kota  memiliki  keunggulan  sesuai  dengan potensi ekonomi wilayahnya masing -masing.  Sebanyak delapan di antara kabupaten  dan  kota  mememiliki  keunggulan  pada  sektor  primer. Kabupaten/kota  tersebut  adalah  Kabupaten  Tanah  Datar,  Kabupaten Agam,  Kabupaten  50  Kota,  Kabupaten  Pasaman,  Kabupaten  Sijunjung, Kabupaten  Solok,  Kabupaten  Sijunjung  dan  Kota  Padang  Panjang.  Dari delapan  kabupaten/  kota  yang  memiliki  keunggulan  pada  sektor  primer hanya  sebanyak  tiga  kabupaten  dan  satu  kota  yang  memiliki  keunggulan yang  kuat.  Kabupaten  tersebut  yaitu:  Kabupaten  Agam,  Kabupaten Sijunjung  dan  Kabupaten  Sijunjung  dan  Kota  Solok.  Ketiga  kabupaten yang  memiliki  keunggulan  pada  sektor  primer  tersebut  secara  geografis adalah  kabupaten  yang  memiliki  lahan  pertanian  yang  luas.  Kabupaten Agam  dan  Solok.  Adalah  wilayah    sebagai  sentra  pertanian  tanaman
QE Journal │ Vol.05 - No. 02 June 2016 - 109
pangan  dan  holtikultura  dan  Kabupaten  Pasaman  dan  Kabupaten Sijunjung  adalah  sebagai  sentra  perkebunan  sawit  dan  karet  baik  milik perusah aan maupun perkebunan rakyat.
Pembangunan  daerah  merupakan  bahagian  integral  dari  pembangunan nasional  maka  sudah  tentu  keberhasilan      pembangunan    nasional  akan ditentukan  oleh  keberhasilan      pembangunan  daerah.  Aktivitas pembangunan  pembangunan  daerah  terdiri  dari  pembangunan  ekonomi, sosial,  politik,    budaya  dan  inftra  struktur.  Namun,  karena  keterbatasan sumberdaya ekonomi dalam setiap perekonomian, pada tahap awal proses pembangunan , pemerintah cenderung memokuskan terhadap pembangunan  makro  regional    dan  pembangunan  bidang  lain    yang mendorong pembangunan bidang ekonomi .
Pembangunan  makro  regional  suatu  wilayah  akan  mempekuat  kondisi perekonomian  wilayah  melalui  peningkatan  kinerja  ekonomi  sektoral. Dalam  tataran teoritis dan normatif perekonomian wilayah dikonsepsikan sebagai  faktor  penggerak (prime  mover) pertumbuhan  ekonomi  wilayah melalui    effek  pengganda  ( multiplier  effect )  pendapatan  dan  penyerapan tenaga  kerja  yang  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Namun    dari  sisi  pandangan  ekonomi  politik,    peningkatan kinerja  perekonomian wilayah  ditentukan juga  oleh  faktor  non ekonomi ( institusi  hukum  dan  politik).  Menurut  Philippe    (1974)  suatu  kebijakan dianggap  relatif  tepat  jika path  of  economic development berada  dalam kerangka  sistem  yang  didukung  oleh  potensi  sumberdaya  yang  dimiliki. Distorsi  yang  semakin  jauh  dari    jalur  tersebut  akan  mengakibatkan rapuhnya  fondasi  ekonomi  terhadap  goncangan  internal  maupun eskternal. World Development Report (1996) melaporkan bahwa mengadopsi growth  model tanpa  memenuhi  asumsi,  mengakibatkan  terjadinya  lima ekses  yaitu;  (1) jobless  growth (  pertumbuhan  tinggi-pengangguran  tinggi),
(2) rootless  growth (pertumbuhan  tinggi-social  welfare  rendah,  (3) voiceless growth (pertumbuhan  tinggi-partisipasi  rendah), (4)  roothless  growth
(pertumbuhan  tinggi-budaya  rendah) (5)  futureless  growth (pertumbuhan tinggi-lingkungan  rusak).    Oleh  karena  itu  untuk  meminimalkan  dampak pertumbuhan ekonomi maka perencanaan pengembangan makro regional harus  disesuaikan  dengan  kondisi  internal  dan  faktor endowment suatu daerah  serta  kebutuhan  publik  agar  kegiatan  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Perekonomian  wilayah  menghasilkan  produk  yang  dikonsumsi  oleh masyarakat  dan  lebihnya  diekspor  ke  luar  wilayah  dan  luar  negeri melalalui  perdagangan.  Proses  perdagangan  antar  wilayah  dan internasioanl (interregional  and  intertational  trade) akan  menciptakan  nilai tambah dalam memperkuat sistem perekonomian wilayah.
Tabel  3. Neraca  Perdagangan  Sumatera  Barat  Tahun  2010  –  2015    (000 USD)
Tahun Nilai Ekspor Nilai Impor Surplus 2010 408 180,00 42 574,00 165 606,00 2011 607 849,00 34 824,00 273 025.00 2012 777 276,63 31 132.82 346 143,81 2013 894 955,75 15 648,01 579 307,74 2014 1 074 134,18 36 812,58 1 037 321,60 2015 1 607 022,26 95 861 1 511 160,27 Pertumbuhan Rerata 21,25 % - 13,87 % 34, 12 %
Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka , 2008.
Pada  periode  2010  –  2015  kinerja  perekonomian  wilayah  Sumatera  Barat relatif  baik  sebagaimana  diperlihatkan  oleh  surplus  perdagangan  antar daerah  dan    internasional  sebesar  21,25%  dan  di  sisi  lain    arus  impor cenderung  menurun  sebesar  -13,87%    dan    akibat  dari  kedua  hal  tersebut akan  terjadi    surplus  perdagangan  sebesar    34,12%.    Peningkatan  kinerja perdagangan  antar  wilayah  dan  internasional  ini    di  sebabkan  oleh peningkatan  produksi  subsektor    perkebunan,  perikanan  dan  sektor pertambangan  yang  lima  tahun  terakhir  di  Sumatera  Barat  cukup berkembang  dengan  sangat    signifikan.  Trrwujudnya  hal  ini  uga  tidak terlepas  dari  dukungan  pengembangan  Pelabuhan  Teluk  Bayur  sebagi pelabuhan  niaga  yang  akhir-akhir  ini  telah  memenahi  dan  melengkapi berbagai  fasilitas  dalam  menunjang  aktivitas  lalu  lintas  barang  antar daerah dan internasional.
Sebanyak lima  kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50  kota,  Kota  Padang,  Kota  Bukitting,  Kota  Padang  Panjang  dan  Kota Payakumbuh  sebagai  daerah  yang  memiliki  keunggulan  pada  sektor ekonomi    sekunder  yang  teridir  sektor  industri,  sektor    perdagangan  dan dan sektor konstruksi. Dari limat kabupaten/kota tersebut sebanyak empat kotah yang  memiliki leading sektor yang kuat (LQ jauh lebih besar dari 1).
Kota-kota  tersebut  yaitu:  Kota  Padang,  Kota  Bukitting,  Kota  Padang Panjang  dan  Kota  Payakumbuh.  Keempat  kota  tersebut  adalah  sebagai
sentra bisnis yang cukup terkenal di Sumatera Barat yang dikunjungi oleh banyak  masyarakat  baik  dari  kabupaten/kota  lain  di  Sumatera  Barat maupun  dari  luar  propinsi  dan  juga  mancanegara.  Khususnya  kota Bukuittingnya  kota  wisata  yang  sangat  terkenal  di  Sumatera  Barat  yang sangat  banyak  dikunjungi  oleh  masyarakat  dari  luar  propinsi  dan keunjungan  dari  masyarakat  negara  tetangga  terutama  dari  Malaysia  dan Brunai Darussalam. Keberadaan keempat kabupaten/kota tersebut sebagai sentra bisnis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pengembangan pada  sektor  industri  sebagai  penghasil  produk  dan  transportasi  dalam memfasilitasi mobilitas masyarakat.
Di  sisi  lain  Kabupaten  Pasaman  adalah  kabupaten  sebagai  sentra perkebunan sawit dan industri pengolahan CPO terbesar di Sumatera Barat dan Kabupaten 50 kota adalah sebagai sentra industri pengolahan gambir sebagai salah satu komoditi ekspor Sumatera Barat. Sebagai sentra industri CPO dan gambir  terbesar di Sumatera Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dengan  pengembangan  sektor  transportasi  dan  komunikasi serta  pembangunan  infrasruktur  yang  saling  mengkait  dan  menunjang. Sedangkan  pada  sektor  tertier    yang  terdiri  dari  sektor  keuangan  dan persewaan  serta  jasa  terdapat  sebanyak  empat  kabupaten/kota  yang memiliki  keungulan  pada  sektor  ini.  Kabupaten/kota  tersebut  antara  lain: Tanah  Datar,  Padang,  Bukittingi  dan  Payakumbuh.  Keempat  daerah tersebut merupakan daerah sentra wisata dan  yang memiliki objek wisata yang cukup terkenal di Sumatera Barat. Selama lima tahun terkahir jumlah kunjungan wisata ke Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan  yaitu  sebesar  12,13%  baik  sebagai  wisata  belanja,  kuliner  dan wisata  alam  dan  budaya,    khusus  Kota  mengalami  peningkatan  sangat signifikan  dalam  pembangunan  Padang  sarana  wisata  seperti  hotel  dan pembenahan  objek  wisata  pantai  yang  berdampat  signifikan  terhadap jumlah kunjungan.
Keberadaan  basis  ekonomi  sebagai  keunggulan  komparatif  ( comparative adventages ) wilayah akan memiliki dampak signifikan terhadap penciptaan pendapatan wilayah dan kesempatan kerja wilayah  melalui efek multiplier pendapatan  dan  tenaga  kerja.    Multiplier  pendapatan  (i ncome  multiplier ) jangka panjang ekonomi basis di Sumatera Barat, pada periode 2011 – 2015 rata-rata  sebesar  14,48  dan  pengganda  tenaga  kerja  ( labour  multiplier) sebesar  14,76.  Hal  ini  dapat  diartinya  jika  produksi  ekonomi  basis
mengalami peningkatan sebesar Rp.1 milyar  akan memiliki effek terhadap peningktan  pendapatan  wilayah  sebesar  Rp.  14,48  miyar  dan  terhadap penyerapan tenaga kerja sebnyak 14,79 orang.
Tabel  4. Rata-Rata  Indeks  LQ  UKM  dan  Besar,  Pertanian  dan  Jasa Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun  2011-2015
Daerah I II III A Kabupaten 1 Tanah Datar 0,95 0.21 1,23 2 Padang Pariaman 0.91 0.67 0,98 3 Agam 3.19 0.70 0,78 4 50 Kota 3.34 1,28 0,.28 5 Pasaman 3.02 1.16 0.55 6 Sijunjung 3,05 0,79 0,75 B Kodya 1 Padang 0.56 2.85 3.26 2 Solok 3.65 0.62 0.55 3 Sawah Lunto 0,76 0.31 0,96 4 Padang Panjang 1.64 2.39 0,86 5 Bukittinggi 0.90 2.98 2.63 6 Payakumbuh 0.60 3.45 2.43 Rerata 1.88 1,45 1,27
Sumber: Data diolah dari hasil penelitian, 20015
I adalah sektor primer; II adalah sektor sekunder; III adalah sektor tersier
Terjadinya  multipler  pendapatan  dan  tenaga  kerja  disebabkan  terjadinya peningkatan  konsumsi  masyarakat  sebagai  akibat  meningkatkan pendapatan  yang  menunut  terjadinya    reinvestasi  selanjutnya.  Kegiatan reinvestasi    akan  meningkatkan  kesempatan  kerja  dan  secara  langsung akan  meningkatan  pendapatan  wilayah.  Cukup  tingginya  pengganda tenaga  kerja  di  Sumatera  barat  disebabkan  pada  umumnya  kegiatan ekonomi  basis (keunggulan)  masih   bersifat  padat  modal (labour  intensive) namun  hal  ini  akan  memiliki  dampak  postif  terhadap  penyerapan  teaga kerja di daerah ini,
Pangsa relatif  ekonomi basis di Sumatera Barat  sebesar 10,74 dan pangsa ini lebih tinggi ketimbang Indonesia(8,82)  dan indeks surplus relatif 1,92, sedangkan indeks absulut sebesar 350, 189 milyar. Surplus absulut berasal dari selisih antara total  produksi dengan total konsumsi di Sumatera Barat dan  surplus tersebut  diekspor ke luar daerah . Di sisi lain ekonomi basis sebagai  keunggulan  komparatif  dan  kompetitif  wilayah  sebagai  kekuatan
wilayah  dalam  mengembangkan  dirinya  atas  dasar  potensi  yang dimilikinya  tanpa  bersaing  dengan  wilayah  lain.  Dengan  pengembangan ekonomi  basis    akan  menndorong  terjadinya  mobilitas  barang  dan  jasa antar wilayah secara lebih effisien dalam mencipatakan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomia wilayah. .
Tabel 5. Pengganda Pendapatan, Tenaga Kerja,  Indeks Surplus dan Relatif Usaha Kecil dan Menengah di Sumatera Barat
Tahun MY ML ISR ISA (Rp. Jutaan) 2011 11,02 14,72 2012 10,91 15,07 2013 10,60 14,74 2014 12,36 14,48 2015 12,53 14,82 rerata 11,48 14,76 1,92 350,189
Sumber : Data  diolah, Hasil  Penelitian  2015

## SIMPULAN DAN SARAN
Persoalan  perekonomian  wilayah  berkaitan  dengan  pengembangan ekonomi  makro  regional,  dengan  demikian  perencanaan  pengembangan ekonomi  makro  regional  harus  dilakukan  melalui  analisis  komprehensif agar  tidak  menimbulkan  eksternalitas  disekonomis  yang  merugikan masyarakat.    Oleh  karena  itu  daerah  harus  mampu  mengembangkan variabel-variabel makro regional secara optimal melalui aktivitas ekonomi masyarakat  yang  didukung  oleh  potensi  ekonomi  wilayah  dan  bersama dengan  kebijakan pemerintah.  Setiap kebijakan yang diambil seharusnya berorientasi  kepada  pencapaian    kesejahteraan  masyarakat (human  well being) sebagai tujuan hakiki dari pembangunan.
Pengembangan  ekonomi  wilayah  Sumatera  Barat  telah  berjalan  sesuai dengan  potensi  sumberdaya  alam  dan  manusia  yang  dimilikinya,  hal  ini secara eksplisit diperlihatkan oleh keunggulan masing-masing kabupaten/kota.  Sebanyak  tujuh  kabupaten/kota  di  Sumatera  Barat memiliki  keunggulan  pada  sektor  ekonomi  primer,  sebanyak  enam  di antaranya  memiliki  keunggulan  pada  sektor  ekonomi  skunder  dan sebanyak empat kabupate/kota memiliki keunggulan pada sektor ekonomi tertier.  Perwujudan  ekonomi  basis  di  Sumatera  Barat  telah  mendorong mobilitas barang dan jasa melaui perdagangan antar wilayah secara secara
effisien sebagaimana ditunjukan oleh indeks surplus relatif 1,92 dan indeks absulut  sebesar  350,189  milyar  serta  memiliki  dampak    pengganda terhadap  peningkatan  pendapatan  wilayah    dan  penyerapan  tenaga  kerja wilayah secara bermakna.

## DAFTAR PUSTAKA
Barron,  David  P  (2001). Business  it  Environment, New  York  :  McGraw
Hill.
Buchanan,  James  (1989). Public  Choice  and  Social  Welfare, New  York:
McMillian Hill.
Basri, Faisal H (1995). Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI.,
Jakarta: Penerbit Airlangga.
Schitter, Philippe  (1974). Public Policy Making, New York: McGraw Hill
Book Company.
Sudarsono,  Juwono  (1995). Politik  Ekonomi  dan  Strategi, Jakarta: Gremedia Pustaka Utama.
Tambunan,  Tulus  T.H.  (2001). Transformasi    Ekonomi  di  Indonesia,
Jakarta: Salemba Empat.
.