## IMPLIKASI UNDANG-UNDANG PENYIARAN
TERHADAP PERTUMBUHAN LEMBAGA PENYIARAN (STUDI KASUS PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2002-2014)
Azwardi *
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

## Abstract
The growth of broadcasting stations (LP) studied were those in Riau Islands Province ( Kepri ) after  the  establishment of  Law  Republic  of  Indonesia  Number  32  of  2002 concerning Broadcasting.  The  Legislation  apparently  leads  to  liberalism  with privatization that provides opportunities for business people to expand their business in the broadcasting industry, including in Kepri. Legal theories used by researchers is  a  critical  legal  theory  and  legal  theory  flow  Critical  Legal  studies  (CLS).  This study was conducted to show that the Broadcasting Law under Article 13 paragraph (1)  and  (2)  has  been  divided  into  Public  Broadcasting  Stations  (LPP),  Private Broadcasting  Stations  (LPS),  Community  Broadcasting  Stations  (LPK)  and Subscription  Broadcasting  Station  (LPB).  According  to  the  critical  theory, democracy has influenced the policy direction of the power holders. It argues that the legal and political of the Broadcasting Law is not neutral.
Keywords : Broadcasting Stations, Riau Islands Province

## Abstrak
Pertumbuhan  Lembaga  Penyiaran  (LP)  yang  diteliti  oleh  studi  ini  adalah pertumbuhan LP di Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) setelah disahkannya Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran.  Undang-undang  penyiaran terkesan  lebih  mengarah  kepada  liberalisme  yang  sarat  dengan  swastanisasi  yang memberikan  peluang  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengembangkan  usahanya  di bidang industri penyiaran termasuk di Propinsi Kepri. Teori hukum yang digunakan oleh peneliti adalah Teori hukum kritis dan teori hukum aliran CLS ( Critical Legal Studies) . Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa UU Penyiaran Pasal 13 ayat (1) dan  (2)  membagi  lembaga  penyiaran  menjadi  Lembaga  Penyiaran  Publik  (LPP), Lembaga  Penyiaran  Swasta  (LPS),  Lembaga  Penyiaran  Komunitas  (LPK)  dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang terdiri dari jasa penyiaran radio dan televisi.  Menurut  teori  kritis,  demokrasi  telah  mempengaruhi  arah  kebijakan pemegang kekuasaan (UU Penyiaran) untuk kepentingan pihak kapital, dan hal ini sejalan dengan aliran Critical Legal Studies (CLS) yang menyatakan bahwa regulasi yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  terkait  erat  dengan  ideologi  yang  dianut  oleh pemegang kekuasaan.
Kata Kunci: Lembaga Penyiaran, Provinsi Kepulauan Riau
* Alamat korespondensi :  azwardianas@yahoo.com

## A. Latar Belakang Masalah
Semangat  lahirnya  undang-undang  tentang  penyiaran,  sebagai  undang- undang  yang  lahir  pascareformasi,  terkait  dengan  anti  monopoli  kepemilikan penyiaran.  Hal  ini  terkait  erat  dengan  urgensi  keberadaan  regulasi  penyiaran  yang mengingikan adanya persaingan yang sehat dan tidak adanya pemusatan kepemilikan pada satu atau beberapa orang.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  Tentang  Penyiaran  memilah  dunia penyiaran menjadi empat kelompok besar yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga  Penyiaran  Swasta  (LPS),  Lembaga  Penyiaran  Komunitas  (LPK),  dan Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  (LPB).  Pembagian  ranah  penyiaran  ini mengakhiri  sistem  penyiaran  terpusat  oleh  negara,  sekaligus  mencerminkan keberagaman  kepemilikan  ( diversity  of  ownership )  dan  keberagaman  isi  siaran ( diversity of content ).
Megenai alokasi frekuensi, sejatinya ia adalah aset publik yang seharusnya dikuasai  oleh  negera  untuk  digunakan  sebagai  kepentingan  publik.  Frekuensi sangatlah  terbatas,  sehingga  tidak  semua  lembaga  yang  menginginkan  siaran  atau mampu  untuk  melakukannya  bisa  mendapatkan  frekuensi  itu.  Regulasi  diperlukan agar  penggunaan  frekuensi  tidak  saling  berbenturan  satu  sama  lain.  Namun kenyataan  dilapangan  membuktikan  persoalan  frekuensi  hari  ini  sangatlah  karut- marut dan penuh dengan silang kepentingan. Kondisi ini antara lain ditandai dengan saling  tindih  penggunaan  frekuensi  serta  alokasi  untuk  penyiaran  komersial  yang jauh melebihi alokasi bagi penyiaran publik dan komunitas.
Persoalan  kepemilikan  juga  menjadi  hal  yang  krusial,  sebab  jikalau  kepemilikan media  terkonsentrasi  kepada  satu  orang  atau  beberapa  orang,  maka  akan  sangat rentan  dengan  bias  kepentingan.  Apalagi  jika  pemiliknya  adalah  penguasa  yang berpeluang untuk menjadikan media penyiaran sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya.
Mengenai  segi  isi  siaran  juga  menjadi  hal  yang  sangat  penting,  dan  juga berkaitan dengan masalah kepemilikan, sebab isi siaran akan sangat diwarnai oleh arah  pandangan  politik  dan  kepentingan  pemiliknya,  sehingga  dibutuhkan  adanya regulasi yang membatasi isi siaran hanya untuk kepentingan publik dengan semangat pelayanan, bukan dengan semangat kepentingan.
Setiap  undang-undang  yang  berkenaan  dengan  dunia  bisnis  yang  ditetapkan  oleh pihak  pemerintah,  ternyata  berimplikasi  terhadap  lahirnya  pengembangan  usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2002  Tentang  Penyiaran  misalnya,  akan  memberikan implikasi terhadap pertumbuhan lembaga penyiaran, namun dalam hal ini sudah bisa ditebak bahwa lembaga penyiaran swastalah yang akan berkembang bukan lembaga penyiaran publik  yang berbentuk  BUMN, sebab secara konseptual undang-undang itu lahir untuk memberikan ruang kepada lembaga penyiaran swasta yang selama ini tidak  didapatkan  pada  masa  orde  baru.  Memang  benar  undang-undang  ini  lahir
dengan semangat  anti monopoli  namun  satu  hal  yang tidak bisa dipungkiri adalah perkembangan lembaga penyiaran swasta yang semakin menjamur.
Sudah bukan rahasia lagi, selama ini memang terdapat simbiosis mutualitistis antara pengusaha  dan  penguasa.  Pengusaha  memerlukan  dukungan  politik  untuk kepentingan bisnisnya, sementara para politikus memerlukan dukungan dana untuk membiayai kegiatan politik mereka, yang pada galibnya didapat dari para pengusaha. Namun,  membangun  pola  simbiosis  politikus  dan  pengusaha  seperti  itu  saat  ini dipandang  tidak  praktis.  Prosesnya  juga  berbelit-belit.  Akan  lebih  ringkas  dan mantap jika kedudukan politik itu ada di tangan pengusaha sekaligus, atau sebaliknya jaringan bisnis dimiliki oleh seorang politikus. Dengan kata lain, akan lebih manjur bila  pengusahanya  adalah  seorang  penguasa,  atau  penguasanya  adalah  seorang pengusaha.   Tampaknya  inilah  tren  atau  kecenderungan  yang  akan  mewarnai  peta perpolitikan negeri ini pada masa mendatang.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemikiran dan uraian di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah  Undang-Undang  RI  Nomor  32  Tahun  2002  Tentang  Penyiaran  telah memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap lembaga penyiaran di Provinsi Kepulauan Riau?.
2. Bagaimana pertumbuhan lembaga penyiaran di Provinsi Kepulauan Riau setelah ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran?
3. Jenis  lembaga  penyiaran  apa  yang  paling  berkembang  di  Provinsi  Kepulauan Riau setelah ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran?

## C. Metode Penelitian
Istilah  metode  penelitian  terdiri  atas  dua  kata,  yaitu  kata  metode  dan  kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu  cara  kerja  (sistematis)  untuk  memahami  suatu  subjek  atau  objek  penelitian, sebagai  upaya  untuk  menemukan  jawaban  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.
Adapun  pengertian  penelitian  adalah  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data yang  dilakukan  secara  sistematis,  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu. Pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  ilmiah,  baik  bersifat  kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.
Penelitian hukum terdiri atas penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan  penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris.  Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder belaka.  Sedangkan penelitian hukum  sosiologis  adalah penelitian hukum yang terutama meneliti data primer.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  penelitian  hukum  sosiologis  atau penelitian hukum empiris, karena selain mengkaji hukum secara teoritik dan normatif juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya termasuk implikasinya, kemudian data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  dianalsisis  dan  disajikan  secara deskriptif.
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini,  peneliti  melakukan beberapa hal sebagai berikut : mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan penyiaran, penelitian tentang perlindungan hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang  Penyiaran  yang  berimplikasi  terhadap  pertumbuhan  lembaga  penyiaran, penelitian  tentang  pertumbuhan  lembaga  penyiaran  di  Provinsi  Kepulauan  Riau berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  KPID  Kepulauan  Riau,  penelitian  implikasi dari penerapan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tetang Penyiaran terhadap pertumbuhan lembaga penyiaran di Provinsi Kepulauan Riau, penelitian mengenai jenis lembaga penyiaran yang paling perkembang di Provinsi Kepulauan Riau serta aspek politik hukum yang mendasarinya.
Obyek Penelitian
Sumber  data  dari  judul  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  secara  langsung  dari Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  (KPID)  Kepulauan  Riau.  Sementara  data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  dari  sumber  yang  sudah  ada  seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tertier.

## a. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  hukum  ini  peneliti  terlebih  dahulu  menentukan  kerangka konsepsional  dan  kerangka  teoritis.  Dalam  kerangka  konsepsional  diungkapkan beberapa  konsepsi  atau  pengertian  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  penelitian hukum dan di dalam landasan atau kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu system ajaran. Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis / empiris. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yg dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah  yg  berlaku  di  dalam  masyarakat.  Sedangkan  penelitian  hukum  empiris mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  perilaku  nyata  dan  gejala  sosial  yang dialami  setiap  orang  dalam  hubungan  hidup  bermasyarakat.  Oleh  karena  itu penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis.

## b. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara yuridis kualitatif dengan mengumpulkan semua bahan hukum, yang kemudian
disusun  dan  dikelompokkan.  Selanjutnya  dianalisis  sesuai  dengan  permasalahan yang  dikaji  dengan  saling  mengaitkan  beberapa  pengaturan  dibidang  penyiaran hingga dirumuskan suatu pengetahuan baru mengenai hal sebagaimana yang diteliti dalam penulisan ini.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian  yang  spesifik  membahas  tentang  implikasi  undang-undang penyiaran terhadap pertumbuhan lembaga penyiaran di daerah-daerah, termasuk di daerah Kepualauan Riau belum ditemukan, yang ada hanya penelitian yang sifatnya global,  atau  penelitian  yang  membahas  sisi  lain  masalah  penyiaran.  Namun, penelitian tersebut mencantumkan beberapa pandangannya terkait implikasi undang- undang penyiaran terhadap lembaga penyiaran.
Fenomena  ini  jelas  merupakan  pasar  yang  potensial  dalam  kacamata ekonomi.  Maka  timbullah  kompetisi  diantara  lembaga  penyiaran  televisi  masing- masing  bersaing  untuk  menjadi  terdepan.  Mereka  berlomba  untuk  menyajikan program  siaran  yang  seaktraktif  mungkin.  Parameter  keberhasilan  menarik  publik kemudian  distandarisasi  dengan  rating.  Semakin  naik  rating  suatu  program,  maka semakin menguntungkan. Karena itu berarti iklan dan pemasukan uang. Teori yang digunakan dalam penelitian Critical Legal  Studies (CLS). Teori kritis atau filsafat kritis  merupakan  tradisi  besar  pemikiran  yang  mengambil  ispirasinya  pada  karya intelektual Karl Marx. Ciri khas dari filsafat kritis ialah bahwa ia selalu berkatian erat dengan  kritik  terhadap  hubungan  sosial  nyata.  Pemikiran  kritis  merefleksikan masyarakat  serta  dirinya  sendiri  dalam  konteks  dialektika  struktur-struktur penindasan  dan  emasnsipasi.  Yang  khas  dari  pemikiran  kritis  ialah  bahwa  aliran- aliran yang ada sangat heterogen, setiap pemikir kritis memiliki kekhasannya sendiri. Yang  mempersatukan  mereka  ialah  kenyataan  bahwa  mereka  sembari  melajutkan pemikiran  Marx  secara  kritis  dan  dogmatis,  malah  di  sisi  lain  menolak  apa  yang disebut ”marxisme resmi”. Terlebih penolakan mereka terhadap ideologi komunis, Marxisme-Leninisme. Oleh sebab itu pula, aliran mereka dibenci dan dikutuk oleh kaum komunis.

## Hasil Penelitian
Secara  geografis  provinsi  Kepulauan  Riau  berbatasan  dengan  negara tetangga,  yaitu  Singapura,  Malaysia  dan  Vietnam  yang  memiliki  luas  wilayah 251.810,71 km² dengan 96% (sembilan puluh enam persen) adalah perairan dengan 1.350  pulau  besar  dan  kecil  telah  menunjukkan  kemajuan  dalam  penyelenggaraan kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  kemasyarakatan.  Ibukota  provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjungpinang,
Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari  5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota, 47 (empat puluh tujuh) kecamatan serta 274 (dua ratus tujuh puluh empat) kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 (dua ribu empat ratus delapan) pulau besar dan kecil yang 30% (tiga puluh persen) belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya  sebesar  252.601  (dua  ratus  lima  puluh  dua  ribu  enam  ratus  satu)  km²,
sekitar 95% (Sembilan puluh lima persen) merupakan lautan dan hanya sekitar 5% (lima persen) daratan.
Kepulauan  Riau  merupakan  provinsi  baru  hasil  pemekaran  dari  provinsi  Riau. Provinsi  Kepulauan  Riau  terbentuk  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  25  tahun 2002  yang  merupakan  Provinsi  ke-32  di  Indonesia  yang  mencakup  Kota Tanjungpinang,  Kota  Batam,  Kabupaten  Bintan,  Kabupaten  Karimun,  Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.
Pernyataan  Hukum  Dalam  Memberikan  Peluang  Kepada  Pertumbuhan Lembaga Penyiaran Di Kepulauan Riau Pernyataan  hukum  yang  dimaksud  di  sini  adalah  :pernyataan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagai dasar hukum bagi eksistensi dan pertumbuhan lembaga penyiaran di Kepulauan Riau.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menyebutkan bahwa lembaga  penyiaran  yang  berhak  untuk  tumbuh  dan  berkembang  di  Kepri  adalah Lembaga  Penyiaran  Publik  (LPP),  Lembaga  Penyiaran  Swasta  (LPS),  Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Dengan adanya pernyataan hukum tentang eksistensi lembaga penyiaran, maka dapat dimengerti bahwa pengembangan industri penyiaran (lembaga-lembaga penyiaran) di Kepulauan Riau adalah kegiatan yang halal dimata hukum yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Pelaku  pengembangan  lembaga  penyiaran  publik  dapat  dilakukan  oleh pemerintah, sementara lembaga penyiaran swasta dapat dilakukan oleh pihak swasta, kemudian lembaga penyiaran komunitas dapat dilakukan oleh komunitas tertentu dan lembaga penyiaran berlangganan dapat dilakukan oleh pihak swasta.
Pertumbuhan Lembaga Penyiaran Di Provinsi Kepulauan Riau Setelah Disahkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pertumbuhan  lembaga  penyiaran  di  Kepulauan  Riau  dapat  dilihat  dari  jumlah lembaga  penyiaran  yang  terdaftar  dan  masuk  dalam data  base Komisi  Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau, yang digolongkan ke dalam tiga periode semenjak disahkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sampai tahun 2014, adapun jumlah tersebut tertuang dalam tabel berikut:
Tabel: 1

## Jumlah Lembaga Penyiaran di Provinsi Kepri
Periode/Jenis Lembaga  2005-2008 2008-2011 2011-2014 LPP 0 0 0 LPS 21 24 10 LPB 0 12 11 LPK 0 0 2 Jumlah 21 36 23 Total 80

## Periode 2002-2014
Sumber : KPID Kepri, Desember 2014
Dari tabel di atas, dapat ditentukan diagram perkembangannya setiap periode sebagai berikut:
Diagram: 2 Pertumbuhan Lembaga Penyiaran di Provinsi Kepri Periode 2005-2014
Sumber : KPID Kepri Desember 2014
Lembaga  penyiaran  di  Provinsi  Kepualau  Riau  pada  dasarnya  sudah mengalami perkembangan, dan itu terjadi pada setiap periode seperti yang tergambar pada  diagram  di  atas,  namun  perkembangan  tersebut  tentunya  tidak  lepas  dari beberapa  kendala  yang  menyebabkan  pertumbuhannya  tidak  merata  di  berbagai kabupaten dan kota. Kendala tersebut antara lain, sulitnya bagi lembaga penyiaran untuk  mendapatkan  investor,  penduduk  Kepulauan  Riau  yang  tidak  terlalu  besar, proses  perizinan  yang  memakan  waktu  yang  lama  dan  mahalnya  biaya  dalam mendirikan lembaga penyiaran.
Jenis  Lembaga  Penyiaran  Yang  Paling  Berkembang  Di  Kepulauan  Riau Setelah Disahkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Sebagaimana  yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa undang-undang penyiaran telah  memberikan  peluang  kepada  Lembaga  Penyiaran  Publik  (LPP),  Lembaga Penyiaran  Swasta  (LPS),  Lembaga  Penyiaran  Komunitas  (LPK)  dan  Lembaga Penyiaran  Berlangganan  (LPB)  untuk  tumbuh  dan  berkembang  di  Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Namun perlu dilakukan kajian tentang jenis lembaga yang paling berkembang setelah disahkannya Undang-Undang RI Nomor 32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran,  serta  faktor  politik  ideologi  yang  melatar belakanginya.
Dari  tabel  dan  diagram  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  maka  dapat dilakukan  persentasi  jumlah  setiap  jenis  lembaga  penyiaran  di  Kepulauan  Riau,
0 10 20 30 40 50 60 LPP LPS LPB LPK J um la h Jenis Lembaga 2011-2014 2008-2011 2005-2008
sehingga  dari  persentase  tersebut  dapat  tergambar  dengan  jelas  jenis  lembaga penyiaran yang paling berkembang dibandingkan dengan jenis lain.

## Diagram: 3
Jenis Lembaga Penyiaran di Provinsi Kepri Periode 2005-2014
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis lembaga penyiaran swasta (LPS) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan jenis lembaga penyiaran lainnya. Tercatat pertumbuhan LPS mencapai 69% (enam puluh sembilan persen), kemudian disusul  lembaga penyiaran berlangganan (LPB)  yang  mencapai 29% (dua puluh sembilan persen) dari jumlah lembaga penyiaran secara keseluruhan. Sementara jumlah lembaga penyiaran komunitas (LPK) hanya 2% (dua persen) dan lembaga penyiaran publik (LPP) 0% (nol persen). Sebagai catatan, keberadaan lembaga penyiaran publik (LPP) 0% (nol persen) bukan berarti di Provinsi Kepulauan Riau tidak terdapat lembaga penyiaran tersebut, namun karena sifatnya dibangun oleh pemerintah pusat dan dinyatakan oleh undang-undang milik negara, maka datanya tidaklah tercantum dalam data base Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Kepulauan Riau.
Bahwa  sistem  demokrasi  telah  mempengaruhi  arah  kebijakan  pemegang kekuasaan untuk kepentingan ekonomi pihak tertentu, sehingga apabila disesuaikan dengan  Undang-Undang  RI  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  serta berdasarkan  data  yang  sudah  disebutkan  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  regulasi penyiaran lebih menguntungkan para kapital sebagai pemegang lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan.
Begitupula  dengan  sudut  pandang  ideologi  dari  perspektif  aliran Critical  Legal Studies (CLS), yang berpendapat bahwa hukum positif sarat dengan ideologi tertentu, aliran ini juga mengkritik hukum yang berlaku karena dianggap politik dan hukum
Sumber : KPID Kepri Desember 2014 0% 69% 29% 2% LPP LPS LPB LPK
itu sama sekali tidak netral. Maknanya setiap regulasi yang dilahirkan oleh penguasa termasuk di  antaranya undang-undang penyiaran akan sangat  ditentukan  oleh arah ideologi negara, dan posisi undang-undang tersebut tidak bersifat netral. Dari  pendekatan  teori  kritis,  isi  dan  kandungan  undang-undang  penyiaran  serta kesesuaiannya dengan data keberadaan lembaga  penyiaran di  Kepri, menunjukkan bahwa  arah  ideologi  negara  lebih  kepada  kapitalisme,  sebab  setiap  negara  yang menerapkan  ideologi  kapitalisme  akan  menerapkan  demokrasi  liberal  yang  sarat dengan liberalisasi sektor publik yang memberikan keuntungan kepada pihak kapital (swasta).

## Pembahasan
Pembahasan  ini  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  teori-teori    hukum dengan  tetap  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan pendapat para ahli serta fakta pertumbuhan lembaga penyiaran di Kepulauan Riau setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Perlindungan Hukum Dalam Memberikan Peluang Berusaha Kepada Pertumbuhan Lembaga Penyiaran Di Kepulauan Riau.
Kebutuhan akan informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi harus dapat terjaga  dengan  baik,  dengan  kata  lain  diperlukan  sistem  pengamanan  ( security ) karena  secara  tekhnis  kebutuhan  informasi  dan  sistem  ini  sendiri  sangatlah  rentan untuk tidak bekerja sebagaimana mestinya ( malfunction ), dapat diubah-ubah ataupun diterobos  oleh  pihak  lain  baik  oleh  orang  maupun  lembaga  yang  tidak  bermaksud jahat ( unintentional threats ) maupun yang bermaksud jahat ( intentional threats ). Prinsip  dasar  penyelenggaraan  penyiaran  akibat  perkembangan  teknologi  dan informasi berkaitan erat dengan prinsip-prinsip penjaminan dari negara agar aktivitas penyiaran  yang  dilakukan  oleh  lembaga  penyiaran  berdampak  positif  bagi  publik. Dalam  hal  ini,  publik  harus  memiliki  akses  yang  memadai  untuk  dapat  terlibat, memanfaatkan,  mendapatkan  perlindungan,  serta  mendapatkan  keuntungan  dari kegiatan penyiaran.
Undang-undang  memberi  hak,  kewajiban  dan  tanggungjawab  serta partisipasi  masyarakat  untuk  mengembangkan  penyiaran,  seperti  mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi di lembaga penyiaran serta mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan untuk mengawasi dan melindungi publik dari isi siaran yang merugikan masyarakat.
Undang-Undang  RI  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  penyiaran  telah  memberikan peluang  untuk  membuka  dan  mengembangkan  lembaga  penyiaran  di  Indonesia termasuk  Kepulauan  Riau,  namun  penyelenggaraan  penyiaran  tersebut  diarahkan hanya  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagaimana  yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (2). Pasal yang menerangkan dasar penyiaran ini sangat penting, sebab bisa jadi akan timbul dikemudian hari lembaga penyiaran yang tidak berdasarkan Pancasila.
Dengan konsep kebebasan kepemilikan ini, menimbulkan persaingan usaha dalam  bidang  penyiaran,  yang  dianggap  mampu  untuk  memajukan  pertumbuhan lembaga penyiaran itu sendiri, inilah sistem ekonomi dalam bidang penyiaran yang menyerahkan persaingan usaha kepada pasar (kapitalisasi penyiaran).
Adapun  dari  segi  fungsi  penyelenggaraan  penyiaran  dicantumkan  pada  Pasal  4. Sementara  untuk  penyelenggara  penyiaran  terbagi  dalam  4  (empat)  kelompok sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  13  ayat  (2).  Diantaranya,  lembaga  penyiaran publik (LPP), lembaga penyiaran swasta (LPS), lembaga penyiaran komunitas (LPK) dan lembaga penyiaran berlangganan (LPB) atau biasa disebut masyarakat dengan nama  TV  kabel.  Rincian  penjelasan  masing-masing  lembaga  penyiaran  tercantum dalam  Pasal  14  menyebutkan  tentang  lembaga  penyiaran  publik,  Pasal  16 menyebutkan  tentang  lembaga  penyiaran  swasta,  selanjutnya  lembaga  penyiaran komunitas  dijelaskan  pada  Pasal  21,  selanjutnya  lembaga  penyiaran  berlangganan dijelaskan pada Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28.
Setiap  Pasal  yang  telah  disebutkan  di  atas,  berisikan  tentang  pernyataan  hukum (Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran)  dalam  memberikan peluang kepada pertumbuhan lembaga penyiaran di Indonesia termasuk Kepulauan Riau.
Pertumbuhan Lembaga Penyiaran Di Kepulauan Riau Setelah Disahkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pertumbuhan  lembaga  penyiaran  di  Kepulauan  Riau,  tidak  terlepas  dari  pengaruh regulasinya,  sebab  kegiatan  penyelenggaraan  penyiaran  merupakan  fakta  hukum yang  akan  menimbulkan  akibat-akibat  hukum  dan  tidak  hanya  melibatkan  antara masyarakat dengan lembaga penyiaran, tapi juga dengan pihak pemerintah sebagai pengontrol dan pengendali dalam kehidupan bernegara.
Di  samping  perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  telah  membawa implikasi  terhadap  dunia  penyiaran,  termasuk  penyiaran  di  Indonesia  sehingga menjadikan  penyiaran  selain  sebagai  salah  satu  sarana  berkomunikasi  bagi masyarakat,  dunia  bisnis  dan  pemerintah,  penyiaran  juga  telah  menjadi  suatu lembaga bisnis yang juga berperan dalam kegiatan ekonomi nasional, oleh karenanya diperlukan  perlindungan  terhadap  dunia  penyiaran  di  dalam  perangkat  peraturan perundang-undangan  terhadap  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  penyiaran. Usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi tindak pidana dibidang penyiaran adalah menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana (kriminalisasi).
Kriminalisasi terhadap penyiaran di Indonesia baru dimulai pada tahun 1997 yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Undang-undang ini mengatur secara jelas tentang segala aspek yang terkait dengan penyiaran,  termasuk  pengaturan  mengenai  kepemilikan  lembaga  penyiaran. Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1997  bahwa  lembaga penyiaran di dalam negeri harus berorientasi pada kepentingan nasional Indonesia, sehingga modal pendirian lembaga penyiaran swasta harus modal nasional sehingga tidak dipengaruhi kepentingan lain dari luar (pihak asing).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran ini selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Masing-masing jenis lembaga penyiaran telah diatur tata cara penyelenggaraannya oleh Pemerintah. Saat ini, perkembangan lembaga penyiaran secara nasional sudah berkembang, hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya lembaga penyiaran yang beridiri dengan dan/atau tanpa mendapatkan izin dari pihak Pemerintah.
Perkembangan  lembaga  penyiaran  di  Kepualau  Riau  pada  dasarnya  sudah mengalami  kemajuan,  namun  perkembangan  tersebut  tentunya  tidak  lepas  dari kendala yang menyebabkan pertumbuhannya tidak merata di berbagai kabupaten dan kota.
Sementara  untuk  presentasenya  jumlah  lembaga  penyiaran  disetiap kabupaten/kota  berdasarkan  jumlah  keseluruhan  yaitu:  64%  (enam  puluh  empat persen) lembaga penyiaran berada di Kota Batam, 18% (delapan belas persen) berada di  Kota  Tanjung  Pinang,  8%  (delapan  persen)  berada  di  Kabupaten  Karimun,  7% (tujuh persen) berada di Kabupaten Bintan dan 3% (tiga persen) berada di Kabupaten Lingga. Sedangkan Kabupaten Anambas dan Natuna 0% (nol persen). Adapun  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  lembaga  penyiaran,  adalah  sebagai berikut :

## a. Kesulitan Mendapatkan Investor
Masih  minimnya  minat  pengusaha  dalam  negeri,  terutama  pengusaha tempatan yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya dalam sektor penyiaran. Hal ini terkait, lambatnya proses mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Disamping, wilayah Provinsi Kepulauan Riau beserta masyarakatnya tidak termasuk kedalam objek survei (rating) yang dilakukan AC Nielsen, sebagai lembaga survei resmi  yang  dipergunakan  oleh  lembaga-lembaga  penyiaran  maupun  asosiasi periklanan, baik yang ada di Jakarta maupun dari luar negeri.
Kendala ini menjadi salah satu alasan kenapa investasi di sektor penyiaran di Provinsi Kepulauan Riau, terutama dari pemodal nasional masih minim dan terkesan wait and see .  Sementara  investor  tempatan  masih  belum  memahami  benar  tentang  kondisi, tantangan, ancaman dan peluang dalam berusaha dalam sektor penyiaran. Biasanya, lembaga penyiaran yang masuk kedalam objek rating AC Nielsen dengan jumlah  pendengar  atau  penonton  banyak/tinggi  akan  memiliki  daya  tarik  bagi investor. Sebab para investor mengetahui bahwa roh lembaga penyiaran itu terletak pada iklan niaga, sementara pemasukan dari iklan niaga akan besar apabila rating tinggi.

## b. Jumlah Penduduk Rendah
Jumlah  penduduk  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  tidak  terlalu  besar  jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa,  Pulau  Sumatera,  Pulau  Kalimantan  dan  Pulau  Sulawesi  menjadi  salah  satu alasan investor enggan untuk menanamkan modalnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Investor dalam menanamkan modalnya pasti memiliki orientasi untung/laba. Sementara laba yang besar hanya didapatkan dari iklan yang banyak, Sementara iklan
itu  sendiri  ditentukan  oleh rating dari  jumlah  penonton/pendengar.  Jika penonton/pendengarnya  sedikit  maka  dengan  sendirinya  keuntungan  juga  akan tergolong rendah/sedikit.
Kalau hanya bicara Kota Batam saja, maka benar, Kota Batam merupakan salah satu kota industri tersibuk dan terbesar di Indonesia. Hal ini diikuti dengan pertumbuhan lembaga  penyiaran  di  Kota  Batam  yang  tergolong  cukup  pesat.  Hal  ini  ditandai dengan  sudah  habisnya  alokasi  saluran  frekuensi,  baik  radio  FM  maupun  televisi analog UHF untuk wilayah layanan Kota Batam.
Namun  persoalannya  Kepri  tidak  hanya  Kota    Batam.  Masih  ada  6  (enam) kabupaten/kota lainnya, yang ternyata sampai hari ini tingkat pertumbuhan lembaga penyiarannya sangat memprihatinkan kalau tidak mau disebut menyedihkan karena kurangnya minat penanam modal ke daerah-daerah tersebut.

## c. Proses Perizinan Panjang Dan Lama
Lambatnya  proses  mendapatkan  izin  penyelenggaraan  penyiaran,  dan memang ini tidak hanya terjadi ke Kepulauan Riau namun hampir merata diseluruh wilayah  Indonesia  dan  bahkan  ada  salah  satu  lembaga  penyiaran  radio  yang memakan waktu 5 (lima) tahun untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap. Seringnya untuk mendapatkan IPP tetap yang dikeluarkan oleh Menteri Telekomunikasi  dan  Informatika  bisa  memakan  waktu  4  (empat)  sampai  5  (lima) tahun.
Untuk proses perizinan, pemohon menyerahkan proposal yang dibuat dalam rangkap tiga,  satu  untuk  menteri  Komunikasi  dan  Informatika  RI,  satu  kepada  Komisi Penyiaran  Indonesia  (KPI)  Pusat  di  Jakarta,  kemudian  satu  lagi  untuk  Komisi Penyiaran  Indonesia  Daerah  (KPID)  Kepulauan  Riau  di  Batam,  ketika  proposal sudah  diterima  KPID  maka  dalam  15  (lima  belas)  hari  kerja,  KPID menyelenggarakan  Evaluasi  Dengar  Pendapat  (EDP)  yang  menghadirkan  pihak KPID,  perwakilan  masyarakat  dan  pemohon.  Dalam  EDP  tersebut  pemohon  akan memaparkan  terkait  rencana  penyelenggaraan  penyiarannya,  yang  kemudian perwakilan  masyarakat  yang  hadir  akan  memberikan  masukan  dan  pertanyaan apakah  lembaga  penyiaran  tersebut  layak  untuk  beridiri  di  wilayah  itu.  Apabila dinyatakan  layak,  maka  KPID  akan  mengeluarkan  Rekomendasi  Kelayakan  (RK). Rekomendasi  tersebut  akan  diserahkan  oleh  pihak  KPID  kepada  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  dan  KPI  Pusat  untuk  proses  selanjutnya.  KPI  Pusat, KIPD Kepri dan Menteri Telekomunikasi dan Informatika dalam 30 (tiga puluh) hari kerja  akan  mengeluarkan  izin  prinsip  atau  Izin  Penyelenggaraan  Penyiaran  (IPP) sementara  setelah  melakukan  pra  Forum  Rapat  Bersama  (FRB).  Setelah  pemohon menerima  izin  prinsip,  maka  pemohon  wajib  untuk  membenahi  semua  kebutuhan produksi  penyiarannya,  mulai  dari  mendirikan  tower,  menggelar  jaringan, melakukan  uji  coba  siaran  dll  selama  satu  tahun.  Setelah  satu  tahun,  lembaga penyiara  wajib  untuk  mengirimkan  surat  kepada  Kementrian  komunikasi  dan informatika  yang  menerangkan  bahwa  lembaga  penyiaran  siap  untuk  dilakukan evaluasi  Uji  Coba  Siaran  (UCS),  setelah  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika melakukan  evaluasi  uji  coba  siaran  maka  Menkominfo  selanjutnya  akan
mengeluarkan  Izin  Siaran  Radio  (ISR).  Persoalannya  muncul  ketika  Menkominfo mengeluarkan ISR pemohon bisa memakawan waktu 4 (empat) sampai 5 (tahun).

## d. Biaya Investasi Mahal
Mahalnya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  lembaga  penyiaran,  terutama lembaga penyiaran berlangganan (televisi kabel). Untuk mendapatkan konten siaran, televisi  kabel  harus  memiliki  program  siaran,  sementara  program  siaran  itu  harus dibeli, biasanya konten provider menetapkan harga yang mahal untuk satu program, apalagi program siaran premium seperti HBO, carton network, Al-Jazeera dll. Televisi  kabel  yang  tidak  mengambil  program-program  siaran  melalui  konten provider,  maka  biasanya  dilakukan  melalui  satelit,  sementara  cara  seperti  inipun tergolong mahal, televisi kabel tersebut harus menyiapkan hak siar atau hak labuh ( landing right ) yang biasanya bisa mencapai belasan juta.
Sementara bagi televisi kabel yang menggunakan kabel dalam penyediaan program- programnya, haru menyediakan tiang tumpu yang juga tergolong mahal, jikalau tidak dengan tiang tumpu sendiri maka dapat memakai tiang tumpu PLN atau Telkom dan itupun  dengan  harga  yang  mahal  juga  biasanya  50  (lima  puluh)  juta  selama  10 (sepuluh) tahun.
Itulah gambaran perkembangan pertumbuhan lembaga penyiaran di Kepri sekaligus beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  lembaga  penyiaran  sehingga  kedepan diharapkan  beberapa  keberhasilan  yang  diperoleh  dapat  lebih  ditingkatkan  lagi, khususnya dalam peningkatan taraf berfikir masyarakat, sementara beberapa kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan cepat baik oleh lembaga penyiaran maupun oleh pemerintah yang berwenang.
Jenis  Lembaga  Penyiaran  Yang  Paling  Berkembang  Di  Kepulauan  Riau Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penyelenggara penyiaran dibagi kedalam 4 (empat) lembaga, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 13 ayat (2), pertama, lembaga  penyiaran  publik,  kedua,  lembaga  penyiaran  swasta,  lembaga  penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan yang terbagi kedalam dua jenis jasa penyiaran, yaitu radio dan televisi seperti yang tercantum pada Pasal 13 ayat (1). Dari ke empat lembaga penyiaran yang telah disebutkan di atas, maka perlu  untuk mengetahui  jenis  lembaga  penyiaran  yang  paling  berkembang  di  Kepulauan  Riau. Dan untuk memudahkan penilaian, berikut diagram pertembuhan lembaga penyiaran di  Kepri  berdasarkan  jumlah  lembaga  penyiaran  yang  terdaftar  pada  KPID Kepulauan Riau yang terbagi kedalam 3 (tiga) periode:
Untuk  lebih  jelas,  berikut  tabel  yang  sekaligus  menyertakan  jumlah  angka,  dalam perkembangannya setiap periode:

## Tabel: 4
Jumlah Lembaga Penyiaran
Periode 2005-2014
Sumber : KPID Kepri, Desember 2014
Sementara untuk gambaran persentase, berikut diagramnya:

## Diagram: 5
Persentase Jumlah Lembaga Penyiaran Kepri 2005-2014
Sumber : KPID Kepri, Desember 2014
Dari gambaran di  atas, terlihat jelas bahwa lembaga penyiaran  yang paling berkembang  di  Kepulauan  Riau  adalah  lembaga  penyiaran  swasta  yang  mencapai 69%  (enampuluh  sembilan  persen).  Kemudian  diikuti  oleh  lembaga  penyiaran berlangganan yang mencapai 29% (duapuluh sembilan persen) dari jumlah lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan.
Dalam  undang-undang  penyiaran,  lembaga-lembaga  penyiaran  non  profit  seperti lembaga  penyiaran  publik  dan  lembaga  penyiaran  komunitas  tidak  diperkenankan untuk  melakukan  iklan  niaga  atau  komersil,  maka  untuk  mendirikan  lembaga penyiaran  ini  diperlukan  sumber  dana  lain,  baik  sumbangan  negara  (lembaga penyiaran publik) maupun sumbangan para anggota (lembaga penyiaran komunitas) yang jumlahnyapun tergolong terbatas. Sehingga jenis lembaga penyiaran ini kurang berkembang.
Periode/Jenis lembaga 2005-2008 2008-2011 2011-2014 LPP 0 0 0 LPS 21 24 10 LPB 0 12 11 LPK 0 0 2 0% 69% 29% 2% LPP LPS LPB LPK
Sementara lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan telah diberikan kebebasan oleh undang-undang penyiaran untuk tujuan profit, dengan memperbolehkan  iklan  niaga  atau  komersil  dalam  penyelenggaraannya,  sehingga jenis  lembaga  penyiaran  ini  diminati  oleh  pengusaha.  dengan  demikian  lembaga penyiaran inilah yang berkembang.
Selain iklan niaga atau komersil, faktor penyebab lain adalah daya jangkau atau daya siar. Daya jangkau pada lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas tergolong  terbatas,  sementara  pada  lembaga  penyiaran  swasta  daya  jangkau siarannya cukup luas dan bahkan sampai keluar negeri. Sampai-sampai ada beberapa lembaga  penyiaran  radio  swasta  yang  mendapatkan  partisipan  dari  Malaysia  dan Singapura ketika mengadakan siaran interaktif.
Bahwa  sistem  demokrasi  telah  mempengaruhi  arah  kebijakan  pemegang kekuasaan  untuk  kepentingan  ekonomi  pihak  tertentu,  sehingga  kalau  disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta berdasarkan data yang sudah disebutkan di atas, maka boleh dikatakan regulasi penyiaran lebih menguntungkan  para  kapital  sebagai  pemegang  lembaga  penyiaran  swasta  dan lembaga penyiaran berlangganan.
Begitupula  dengan  sudut  pandangan  ideologi  dari  perspektif  aliran Critical  Legal Studies (CLS), yang berpendapat bahwa hukum positif sarat dengan ideologi tertentu, aliran ini juga mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya memihak, politik dan hukum itu sama sekali tidak netral. Maknanya setiap regulasi yang dilahirkan oleh penguasa  termasuk  di  antaranya  undang-undang  penyiaran  akan  sangat  ditentukan oleh arah ideologi negara.
Dari  pendekatan  teori  kritis,  isi  dan  kandungan  undang-undang  penyiaran  serta kesesuaiannya dengan data keberadaan lembaga  penyiaran di  Kepri, menunjukkan bahwa  arah  ideologi  negara  lebih  kepada  kapitalisme,  sebab  setiap  negara  yang menerapkan  ideologi  kapitalisme  akan  menerapkan  demokrasi  liberal  yang  sarat dengan liberalisasi sektor publik yang memberikan keuntungan kepada pihak kapital (swasta).

## E. Kesimpulan
Perlindungan  hukum  dalam  memberikan  peluang  kepada  pertumbuhan lembaga penyiaran di Kepulauan Riau adalah pernyataan Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagai dasar hukum bagi eksistensi dan pertumbuhan  lembaga  penyiaran  di  Kepulauan  Riau.  Dengan  adanya  pernyataan hukum tentang eksistensi LP sebagaimana yang disebutkan maka dapat dimengerti bahwa pengembangan industri penyiaran  di  Kepulauan Riau adalah kegiatan  yang dilindungi hukum yakni UU 32/2002 tentang Penyiaran.
Pertumbuhan lembaga penyiaran di Kepri setelah disahkannya UU 32/2002 Tentang Penyiaran hingga tahun 2014 berdasarkan data base KPID Kepri yaitu Periode tahun 2005 – tahun 2008 sebanyak 21 lembaga. Periode tahun 2008 – 2011 sebanyak 36 lembaga. Periode tahun 2011 – tahun 2014 sebanyak 23 lembaga.  LP  di  Kepualau
Riau pada dasarnya sudah mengalami perkembangan, namun perkembangan tersebut tentunya tidak lepas dari kendala yang menyebabkan pertumbuhannya tidak merata di  berbagai  kabupaten  dan  kota.  Kendala  tersebut  adalah  sulitnya  mendapatkan investor, jumlah penduduk yang minim, proses perizinan yang memakan waktu yang lama dan mahalnya biaya investasi dalam mendirikan LP.
Jenis LP yang paling berkembang di Kepri setelah ditetapkannya UU 32/200 tentang Penyiaran hingga tahun 2014 dari data base KPID Kepri : 55 LPS (69%), 23 LPB (29%), 2 LPK (2%), 0 LPP 0%
Sebagai catatan, keberadaan lembaga penyiaran publik 0% (nol persen) bukan berarti di Kepri tidak terdapat lembaga penyiaran tersebut, namun sifatnya milik pemerintah dan dinyatakan oleh UU 32/2002 tentang Penyiaran.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adji Samekto. Studi Hukum Kritik: Kritik Terhadap Hukum Modern . Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005
Amsal  Bakhtiar. Filsafat  Agama : Wisata  Pemikiran  dan  Kepercayaan  Manusia , Jakarta: PT. Rajawali Pers. 2009
Ashadi  Siregar. Menyingkap  Media  Penyiaran:  Membaca  Televisi  Melihat  Radio. Yogyakarta: LP3Y. 2001
Barda Nawawi Arief Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996
Budi  Winarno. Apakah  Kebijakan  Publik  ?  dalam  Teori  dan  Proses  Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. 2002
Ben  Agger. Teori  Sosial  Kritis.  Kritik,  Penerapan,  dan  Implikasinya. Terjemahan oleh Nurhadi. Cetakan Ke-6. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2009
Bromley  Daviel  W. Economic  Interests  and  Institutions:  the  Conceptual Foundations of Public Policy , New York: Blasil Blackwell. 1998
Defleur  dan  Rokeach  Sandra  Ball. Theories  of  Mass  Communication.  3 th ed .  New York: David McKay. 1975
Edmon  Makarim. Sekilas  Perkembangan  Teknologi  Sistem  Informasi  Dan Komunikasi  dalam  Kompilasi  Hukum  Telematika ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. 2004
Effendi Ghazali. Penyiaran Publik dan Penyiaran Komunitas Alternatif tapi Mutlak , Jakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI. 2002
Elvinaro  Aridianto  dan  Lukiati  Komala. Komunikasi  Massa  Revisi .  Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2007
Franz Magnis Suseno.. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis. Yogyakarta: Kanisius. 2002
_ 75  Tahun  Jürgen  Habermas”  dalam  Basis,  Nomor  11-12  Tahun  ke-53, November–Desember. Yogyakarta. 2004. November–Desember 2004
Hessel Nogi S. Tangkilisan. Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, strategi dan Kasus . Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI. 2003
Laster James P. dan Stewart Joseph. Public Policy: An Evaluationary Approach . The University of California: Wadsworth Thomson Learning. 2000
Juraid Abdul Latief. Manusia, Filsafat dan Sejarah . Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012 Habermas  Jürgen. The  Structural  Transformation  of   The  Public  Sphere. Massachussett: Polity Press. 1989
Echol  John  M.  dan  Hasan  Sadili. Kamus  Inggris-Indonesia .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama. 2005
Nana Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Rosda Karya. 2005.
Nomensen Sinamo. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
2011.
Nurudin. Komunikasi Massa . Malang: Cespur. 2004
Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2009
Quail. Teori Komunikasi Massa . edisi-2. Jakarta: Erlangga. 1987 Robert M. Unger. 2008. Teori Hukum Kritis . Terjemahan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowati. Cetakan Ke-2, Bandung: Nusamedia.
R. Suroso. Pengantar Ilmu Hukum . Sinar Grafika: Jakarta. 2011
Rosady  Ruslan. Metode  Penelitian Public  Relations  dan  Komunikasi .  Jakarta: Rajawali Pers. 2003
Sandjaya, Djuarsa. Teori Komunikasi . Jakarta: Universitas Terbuka. 1994
Soerjono  Soekanto. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta.  Universitas  Indonesia.
2006  &  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers. 2001
Sri  Aryani  dan  Akhmad  Nasir. Rakom  itu  Sarat  Kepentingan  Komunitas,  dalam Konstruksi Sosial Industri Penyiaran . Jakarta. Dep Ilmu Komunikasi FISIP UI. 2003
Sudikno  Mertokusumo. Mengenal  Hukum,  Suatu  Pengantar . Yogyakarta: Liberti. 1986
Taqyuddin An-Nabhani. Peraturan Hidup dalam Islam , Jakarta, HTI Press.  2011 Wawan  Kuswandi. Komunikasi  Massa;  Sebuah  Analisa  Media  Televisi .  Jakarta: Rineka Cipta. 1993
Dunn  William. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik, (Somodra  Wibawa, terjemahan), Jogyakarta: Gajah Mada University Press. 1994
Wirjono  Prodjo  Dikoro. Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Bandung:  Rafika Aditama. 2002
Zainudin Ali. Filsafat Hukum . Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. 2009

## Artikel Jurnal
Idy muzayyad M.Si,  Makalah Mata Kuliah Hukum dan Etika Penyiaran , Prinsip- Prinsip Pengaturan Kepemilikan Media Penyiaran, 2007.
Muladi, Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia , Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP, Semarang, tanggal 11 Januari 1988.
Rencana Strategis Kementrian Komunikasi dan Informasi di ambil pada 20-05-2014 dari:http://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2011/03/renstra-2010- 2014.pdf.
Siti Murjiatun, Pengawasan sistem penyiaran radio oleh KPID , Yogyakarta, 2009.

## Internet
Kamus Bahasa Indonesia Online.  http://kamusbahasaindonesia.org Teori-Teori Kausalitas. http://setia-ceritahati.blogspot.com.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2005  tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  50  Tahun  2005  tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2005  tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  52  Tahun  2005  tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.