PENGETAHUAN LOKAL DALAM EPISTEMOLOGI RELASIONAL: KAJIAN FILSAFAT KEBUDAYAAN
I Gede Mudana Jurusan Pedalangan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar, Indonesia
Abstract : local  knowledge  or  invented  tradition  has  to  be  related (“suturing”) to the globalization occurring these days. As a traditional capital, it has to be supported in the field of cultural studies.  Using an example  of tri  hita  karana in  Bali,  with  its  natural-human-religious relations,  such  knowledge  is  none  other  than  a  new  paradigm  called relational  epistemology.  A  postmodern  cultural  studies,  through  the epistemology  and  its  binary-opposition  way,  tries  to  ignore  every opposition and contradiction in the modern life (modernity).
Key words : Local knowledge, cultural studies and relational.
Membicarakan  secara  epistemologis  eksistensi  kearifan  lokal  dalam  era globalisasi  masa  kini  setidaknya,  dalam  pemahaman  penulis,  adalah membicarakan  pengetahuan  lokal  dalam  konteks  kajian  budaya  di  samping dalam konteks  epistemologi relasional  yang ingin  dibahas dalam tulisan  ini. Dikatakan  demikian  karena  membicarakan  (ke)ilmu(an)  masa  kini,  salah satu  yang  paling  populer  dan  menjadi  kecenderungan,  di  antaranya,  adalah membicarakan  kajian  budaya  ( cultural  studies )  betapapun  pokok  masalah yang  dibicarakan  adalah  diskursus-diskursus  yang  lekat  dengan  nuansa kemasalaluan,  seperti  kearifan  lokal    ( local  wisdom )  di  sini  penulis  lebih suka menggunakan istilah “pengetahuan lokal” ( local knowledge ).
Kajian  budaya  memang  “disiplin  ilmu”  yang  senantiasa menyambungkan ( suturing , istilah yang kerap dikemukakan oleh Prof. Dr. I Gusti  Ngurah  Bagus  (almarhum)  kemasalaluan  dengan  kepentingannya  di masa kini untuk  emansipasi  manusia si pencipta/pemilik/pelaksana/pemakai disiplin  ilmu  tersebut.  Itulah  sebabnya  mengapa  eksistensi  kearifan  lokal dalam  era  globalisasi  serta  merta  di  sini  dicoba  di- suturing dengan pengetahuan  lokal  dalam  konteks  kajian  budaya.  Karenanya,  dengan  segala kerendahan  hati,  tulisan  ini  terutama  menelisik  secara  agak  filsafati khususnya  filsafat  kebudayaan      pengetahuan  lokal  dalam  epistemologi relasional sebagaimana yang dikemukakan dalam judul tulisan.
Dari keberadaan kearifan lokal dalam era globalisasi, kesan luar yang pertama-tama  muncul  adalah  semacam  “contradictio  in  terminis”,  yakni sebuah pertentangan yang dibawa oleh tema itu sendiri. Kearifan/pengetahuan  lokal,  yang nota  bene sebuah  proses  pemberdayaan lokalitas-lokalitas  “dilawankan”  dengan  gerakan-gerakan  maha  dasyat  dan serba besar bernama globalisasi.
Globalisasi  bukanlah  “gombalisasi”.  Ia  merupakan  fenomena  yang benar-benar ada: bukan citra, bukan sekadar rekaan, apalagi  guyonan iseng. Banyak  yang  mencoba  mendefinisikan  dan  mengidentifikasinya  tetapi, secara umum,  ia tetap fenomena  pergerakan bebas  kehidupan  manusia  dan kebudayaannya.  Dengan  dibantu  oleh  teknologi,  termasuk  dan  terutama teknologi  informasi  dan  transportasi,  manusia  bisa  bergerak  dan  pergi  ke mana saja tanpa batas ( borderless ). Bahkan  lebih  dari itu,  Arjun  Appadurai
(1990:295-310.)  menandainya  sebagai  suatu  hubungan  di  antara  lima dimensi: a) ethnoscape, b) mediascape , c) technoscape , d) finanscape , dan e) ideoscape .
Tentang  hubungan  antara  globalisasi  dan  lokalisasi,  ia  sebenarnya bukan  sekadar  sebuah  pertentangan  biasa,  tetapi  yang  terjadi  adalah  sebuah proses  dialektik.  Dalam  pendekatan  dialektika,  yang  secara  umum  dapat dikatakan diwarisi dari Karl Marx dan bahkan dari Hegel, sebuah tesis akan dihadapi oleh sebuah antitesis yang kemudian menghasilkan sebuah sintesis. Dengan itu, globalisasi adalah tesis, lokalisasi adalah antitesis, maka sintesis keduanya adalah apa yang  dapat disebut “glokalisasi”  dari kata globalisasi dan  lokalisasi.  Istilah glocal ( globalism dan localism )  diperkenalkan  oleh Mike  Featherstone  dalam  karyanya Undoing  Culture,  Globalization, Postmodernism, and Identity (1995) yang tampak jelas dalam contoh budaya populer musik pop Bali (lihat: Darma Putra, 2004:89-108.).
Ini  berarti,  yang  sesungguhnya  terjadi  tidak  saja  globalisasi  secara linear  tetapi  juga  glokalisasi.  Pada  saat  dunia  berubah  menjadi  “the  global village”,  sebuah  konsep  Marshall  McLuhan  yang  ditulis  dalam  sejumlah bukunya,  di  antaranya War  and  Peace  in  the  Global  Village (1968),  atau menjadi  satu  dunia  (yang  “sama”),  ia  juga  pergi  menuju  fragmentasi, keterpecah-pecahan,  sebuah  proses  lokalisasi.  Di  Bali  misalnya,  dalam contoh  besarnya,  globalisasi  diselang-selingi  oleh  bergerak  majunya lokalitas-lokalitas,  termasuk  di  antaranya  dengan  mengemukanya  ideologi “ajeg  Bali”  di  sejumlah  media  massa  lokal  yang  sangat  membius  dan memabukkan begitu banyak manusia Bali kontemporer.
Fenomena gaya hidup mengglobal, misalnya budaya massa sepakbola atau potongan rambut mendunia gaya Demi More, boleh ke mana-mana dan ke  sini  tetapi,  pada  saat  yang  sama,  senantiasa  terdapat  gerakan-gerakan sosial,  adat,  dan  agama  yang  sebaliknya,  di  antaranya  di  sini  membentuk semangat  mencari lelintihan , leluhur, soroh , kewangsan , dan simbol-simbol primordial lainnya. Anak-anak muda yang pergi bersembahyang ke pura pun
melakukannya  sembari  memanjakan  nafsu  fetisisme  citarasa  terkini: berdandan funky layaknya  bule-bule  di  tempat  wisata  Kuta,  bercengkerama begitu  gaul  dengan  “lu-lu-gue-gue”,  atau  ber-HP-ria  sambil  ditemani: …Coca Cola (tentu!).
Namun  demikian,  penulis  tidak  berpretensi  bisa  menjawab keseluruhan  permasalahan  yang  luas  dan  kompleks  dari  persambungan pengetahuan  lokal  dan  globalisasi  ke  dalam  epistemologi  kajian  budaya, yakni  suatu  wilayah  yang  sampai  saat  ini  sesungguhnya  belum  sangat banyak  dikenal  secara  benar  di  negeri  ini  dan  bahkan  sering  disalahpahami kalau  bukan  “dizalimi”.  Di  samping  itu,  membedah  kepentingan pengetahuan lokal di masa kini adalah mengurai “teka-teki” posmodernisme, sesuatu  yang  juga,  seperti  kajian  budaya,  sering  kurang  dimengerti  secara memadai  (Lebih  ekstrem  lagi,  posmodernisme  sering  dianggap  aneh, sok , suka  meng-ada-ada,  dan  nihilisme,  sehingga  tidak  jarang  dirasakan  perlu dienyahkan  dari  kancah  lalu  lintas  intelektualitas).  Padahal,  perbincangan glokalisasi  (=  globalisasi  +  lokalisasi)  tidak  lain  adalah  perbincangan posmodernisme.

## KEGAYUTAN PENGETAHUAN LOKAL
Karena  kita  bersepakat  dengan  permasalahan  pengetahuan  dalam “konteks  kajian  budaya”  dengan  epistemologi  relasionalnya,  maka  kajian budaya  pantas  untuk  sedikit  diuraikan  meskipun  dalam  sebuah  hamparan sekilas, sebelum benar-benar pergi ke permasalahan yang lebih substansial.
Asal usul kata “cultural studies” berasal dari Centre for Contemporary Cultural  Studies  (CCCS),  yang  berdiri  pada  tahun  1964  di  University  of Birmingham, Inggris. Penerbitan pertama Centre for Contemporary Cultural Studies  adalah Working  Pappers  in  Cultural  Studies pada  tahun  1972  yang memiliki  tujuan  “mendefinisikan  dan  mengisi  ruang”  dan  “menempatkan cultural  studies di  peta  intelektual”.  Sejak  itu,  karya-karya  yang  dibuat  di Centre  for  Contemporary  Cultural  Studies  mendapatkan  status  yang melegenda  di  bidang cultural  studies .  Dalam  hal  ini,  karya-karya  Richard Hoggart,  Raymond  Williams,  E.P.  Thompson,  Stuart  Hall,  yang diasosiasikan  dengan Centre for Contemporary Cultural Studies  di berbagai kesempatan dianggap teks-teks dasar cultural studies (Sardar dan Van Loon, 1997:24).
Dalam  wacana  kajian  budaya,  “kebudayaan”  atau  “budaya”  harus dilihat dalam arti luas. Di Indonesia, termasuk  di  Bali, cukup banyak pihak yang  selama  ini  justru  berpandangan  secara  sempit  bahwa  hal  itu  hanya berhubungan dengan seni dan budaya atau kesenian dan estetika, seperti tari- tarian,  produk  lukisan,  atau  karya  patung  yang  indah.  Sebaliknya,
sebagaimana dikatakan oleh John Fiske (Storey, 2000), kebudayaan ( culture ) dalam kajian budaya ( cultural studies ) tidak sekadar menekankan pada aspek estetik atau humanis melainkan juga aspek politik.
Salah  satu  definisi  kebudayaan  yang  paling  populer  saat  ini  dan terutama  yang  sering  digunakan  di  lapangan  kajian  budaya  adalah  yang berasal  dari  Raymond  Williams,  yang  merupakan  salah  seorang  penggagas cultural  studies .  Menurut  Williams,  kebudayaan  harus  dilihat  sebagai  cara hidup  tertentu  bagi  sekelompok  orang  tertentu  pada  suatu  periode  tertentu (Storey,  2000).  Hal  yang  cukup  mendasar  yang  bisa  diperoleh  dari pendapatnya  adalah  kenyataan  bahwa  ia  secara  implisit  ingin  menanamkan bahwa  kebudayaan  harus  merupakan  ungkapan  “dari  bawah”  atau  dari masyarakat  pendukung  dan  pemilik  kebudayaan  itu  sendiri  dan  bukan sesuatu yang diciptakan kepada atau untuk mereka.
Sardar  dan  Van  Loon  (1997:3)  menunjukkan  ciri-ciri  kajian  budaya berikut:
1)  Kajian  budaya  bertujuan  meneliti  permasalahan  pokoknya  dari  segi praktik-praktik  budaya  dan  hubungannya  dengan  kekuasaan.  Sasaran tepatnya  adalah  menunjukkan  hubungan-hubungan  kekuasaan  dan meneliti  bagaimana  hubungan-hubungan  tersebut  mempengaruhi  dan membentuk praktik-praktik budaya.
2) Kajian budaya tidak semata-mata merupakan  kajian kebudayaan  yang seolah-olah  merupakan  satu  entitas  manasuka  dari  konteks  sosial  dan politik. Tujuannya adalah untuk memahami kebudayaan dalam seluruh bentuk  kompleksnya  dan  menganalisis  konteks  sosial  dan  politik  di mana ia memanifestasikan dirinya.
3)  Kebudayaan  dalam  kajian  budaya  selalu  melaksanakan  dua  fungsi: baik objek kajian maupun lokasi kritisisme dan aksi politik.
4)  Kajian  budaya  mencoba  menunjukkan  dan  merekonsiliasikan pembagian pengetahuan, untuk mengatasi keterpisahan antara bentuk- bentuk tacit  knowledge (yaitu,  pengalaman  intuitif  yang  didasarkan budaya-budaya  lokal)  dan objective knowledge (yang  disebut pengetahuan universal). Ia  mengasumsikan suatu identitas umum  dan kepentingan  umum  antara  peneliti  dan  yang  diteliti,  antara  pengamat dan yang diamati.
5) Kajian budaya setia pada evaluasi moral masyarakat modern dan pada garis  radikal  aksi  politik.  Tradisi  kajian  budaya  tidak  merupakan tradisi ilmu pengetahuan yang bebas nilai tetapi tradisi yang setia pada rekonstruksi  sosial  dengan  keterlibatan  politik  kritis.  Jadi,  kajian budaya  bertujuan  untuk  memahami  dan  mengubah  struktur  dominasi di  mana-mana,  tetapi  khususnya  dalam  masyarakat-masyarakat kapitalis industrial.
Secara  kajian  budaya,  kebudayaan  harus  dimaknai  sebagai  suatu konstruksi  sosial  dan  bukan  secara  esensialis  sehingga  ia  bersifat  dinamis dan  sama  sekali  tidak  statis  (Kleden,  2001).  Untuk  itu,  kebudayaan  harus diartikan sebagai sesuatu yang berubah secara terus-menerus, berproses, dan tidak  statis  sesuai  perkembangan  masyarakat  yang  membentuknya. Kebudayaan  tidak  merupakan  sesuatu  yang  pasif  atau  sekadar  warisan  dari generasi ke generasi. Kalau kebudayaan hanya merupakan warisan, manusia yang mendukung dan memiliki kebudayaan tersebut makin lama akan makin jauh  dari  kebudayaannya  karena  pada  dasarnya  kebudayaan  berkembang sejalan dengan perkembangan manusianya.
Program  Studi  Magister  (S2)  Kajian  Budaya  Universitas  Udayana sejak  1996  yang  kemudian  disusul  oleh  Program  Pendidikan  Doktor  (S3) Kajian  Budaya  Universitas  Udayana  lima  tahun  setelahnya  sampai  saat  ini tercatat sebagai lembaga pendidikan pascasarjana pertama di Indonesia yang secara  eksplisit  menggunakan  nama  “kajian  budaya”  dan  bahkan  memiliki paradigmanya  yang  disebut  “paradigma  budaya”  yang  diungkapkan  ke dalam bentuk, fungsi, dan makna (Suastika, 2003) di mana hal tersebut dapat dikatakan  merupakan  ciri  kemunculan  “cultural  studies  mazhab  Bali”  yang digagas  dan  dipimpin  oleh  Prof.  Dr.  I  Gusti  Ngurah  Bagus  (Fadlillah, 2003a:18, 2003b:20-28).
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa cultural  studies di Inggris menjadi kajian budaya di Indonesia lewat Program S2 dan S3 Kajian Budaya Unud. Namun demikian, kajian budaya di S2 dan S3 Kajian Budaya Unud telah memodifikasi cultural studies sedemikian rupa yang disesuaikan dengan  situasi  dan  kondisi  yang  ada,  sehingga  kajian  budaya  tetap kontekstual dan tidak bebas-nilai. Jadi, dihubungkan dengan karakteristik di atas, pertanyaannya adalah, di manakah letak kegayutan pengetahuan lokal.
EPISTEMOLOGI RELASIONAL: DARI MODERN KE

## POSTMODERN
Berbagai  krisis  dalam  masyarakat  dewasa  ini  (angka  inflasi  yang tinggi  dan  pengangguran,  krisis  energi,  krisis  penanganan  kesehatan,  polusi dan  kerusakan lingkungan,  maraknya kejahatan dan kriminalitas, dan  masih banyak  yang  lainnya  (semuanya  tergolong  krisis  persepsi),  seperti  halnya krisis  yang  terjadi  dalam  fisika  selama  tahun  1920-an,  muncul  dari kenyataan penerapan konsep-konsep dari pandangan dunia yang telah usang pandangan  dunia  mekanistis  sains  Cartesian  dan  Newtonian.  Sekarang  kita (manusia)  hidup  dalam  dunia  yang  saling  berhubungan  secara  global,  di mana  fenomena-fenomena  biologis,  fisik,  sosial,  maupun  lingkungan  saling berketergantungan.  Untuk  menjelaskan  dunia  ini  secara  memadai  kita memerlukan  sebuah  perspektif  ekologis,  yang  tidak  ditemukan  dalam pandangan dunia Cartesian (Capra, 1997:xx).
Dengan  paradigma  baru,  yaitu  pandangan  holistik,  ekologis,  dan sistemik yang terinspirasi dari berlalunya kontekstualisasi fisika modern dari Newton,  inti  dari  wacana  mengenai  revolusi  dalam  paradigma  ilmu pengetahuan  sebagaimana  digambarkan  oleh  Capra  sebenarnya  hanya menginginkan  keteguhan  manusia  untuk  memegang  keseimbangan  dalam berhubungan dengan berbagai entitas lain dalam kehidupan di alam semesta ini.  Dengan  begitu,  manusia  tidak  lagi  bersifat  antroposentrik  tetapi menghormati berbagai unsur lainnya, yang sangat banyak. Manusia hanyalah salah  satu  unsur  dan  tidak  berhak  mendominasi  atau  menguasai  berbagai unsur lainnya yang ada (Bagus, 2003).
Pandangan  yang  mengutamakan  keseimbangan  seperti  itu  bukannya tidak  ada  dalam  masyarakat  dan  kebudayaan  lokal,  khususnya  di  Bali.  Di sini,  di  antaranya,  telah  dikenal  adanya tri  hita  karana ,  atau  THK,  yakni sebuah pengetahuan lokal yang karena kepopulerannya selalu disebut-sebut, dalam  berbagai  kesempatan  dan  dalam  berbagai  media,  sebagai  ikon  utama kebudayaan  setempat.  Dikatakan  demikian  karena tri  hita  karana yang ditemukan  oleh  agamawan-budayawan  I  Gusti  Ketut  Kaler  beberapa dasawarsa yang  lalu  ini sudah  jelas  mengondisikan  harmoni antara manusia dengan  Tuhan  Sang  Pencipta,  dengan  manusia  lainnya,  dan  dengan  alam lingkungan.  Tanpa  adanya  kosmologi  yang  mengandung  harmoni-harmoni, tidak  akan  ada  kesejahteraan  ( hita )  bagi  manusia  (Bagus,  2003). Parahyangan , pawongan , palemahan ,  di  sini  bisa  saja  dijajarkan  dengan konsep-konsep  teologis,  sosiologis,  ekologis,  ataupun  dengan ideofacts , sociofacts , artefacts .  Menurut  Kaler  (1983),  lewat tri  hita  karana ,  Tuhan dalam konsep teologi Hindu berproses secara imanen dan transenden ( wyapi- wyapaka ) sehingga memunculkan keseimbangan-keseimbangan. Dengan  begitu,  menjadi  makin  jelas  bahwa  THK  adalah  sebuah pengetahuan    lokal.  Hanya,  tidak  banyak  buku  teoretis  yang  secara  lugas membahas  pengetahuan  lokal,  dalam  arti  yang  sebenarnya.  Salah  satu  buku rujukan  -inilah teks- yang penulis kira tergamblang dari yang ada hanyalah The Invention of Tradition (1988) yang  disunting  oleh Eric Hobsbawm  dan Terence Ranger. Kearifan/pengetahuan   lokal  di sini  disebut “the  invention of  tradition”  yang  dapat  diindonesiakan  sebagai  penemuan  tradisi  atau disingkat PT. Dalam artikel pembukanya, Hobsbawm (1988) menyepakati,
“Invented  tradition”  is  taken  to  mean  a  set  of  practices,  normally governed  by  overtly  or  tacitly  accepted  rules  and  of  a  ritual  or symbolic nature, which seek to inculcate certain values and norms of behaviour  by  repetition,  which  automatically  implies  continuity  with the  past.  In  fact,  where  possible,  they  normally  attempt  to  establish continuity with a suitable historic past .
Yang  tampak  kemudian  adalah,  kearifan  lokal,  pengetahuan  lokal, indigenous knowledge , local genius , cerlang budaya, penemuan tradisi, atau
apa  pun  namanya,  adalah  sebuah  epistemologi  relasional.  Ia  adalah epistemologi  mengenai  hubungan-hubungan.  Dalam  pendapatnya  tadi, Hobsbawm  menyatakan,  “tradisi  yang  ditemukan”  menunjukkan ketersambungan  (keterhubungan)  dengan  masa  lalu.  Ini  berarti,  masa  lalu tidak  benar-benar  ditinggalkan  meskipun  zaman  sudah  berangkat  sangat progresif.
Epistemologi  relasional  adalah  sebuah  paradigma.  Ia  merupakan sebuah  paradigma  dalam  sistem  pemikiran,  dalam  pandangan  dunia,  dan filsafat.  Untuk  keperluan  tulisan  ini,  ingin  ditunjukkan  bahwa  epistemologi relasional merupakan pembongkaran paradigmatis modernitas ke
posmodernitas.  Karenanya,  ia  berada  sangat  dekat  dengan  pembicaraan- pembicaraan posmodernisme meskipun tidak banyak disadari.
Modernitas  adalah  epistemologi  yang  mengatur  bentuk-bentuk pandangan dunia dan sistem pemikiran. Pada saat yang sama bisa dikatakan bahwa  sistem  sosial  dan  kultural  membentuk  epistemologi.  Bentuk-bentuk yang  mengatur  pandangan  dunia  juga  tampak  dalam  bentuk  ilmu pengetahuan  (ilmu  politik,  ekonomi,  sosiologi,  dan  sebagainya).  Ia  juga dapat tampak dalam bentuk-bentuk institusi sosial, kebijakan, teknologi, dan norma  sosial  (Shimogaki,  1993).    Inti  kecenderungan  epistemologi modernitas,  tidak  lain,  adalah  “Barat  modern”  yang  diperinci  oleh Shimogaki sebagai:  a) pemisahan antara bidang sakral dan bidang duniawi, b)  kecenderungan  ke  arah  reduksionisme,  c)  pemisahan  antara  subjektivitas dan objektivitas, d) terjadi antroposentrisme, dan e) terjadi progresivisme.
Posmodernisme,  dengan  demikian,  adalah  kecenderungan  baru  yang sedang berupaya  mengatasi divisionisme, reduksionisme,  dan Erosentrisme. Kecenderungan itu dapat dibuktikan ada dalam setiap disiplin. Dalam rangka posmodernisme  inilah  pembicaraan  mengenai,  misalnya,  epistemologi relasional  Gregory  Bateson  menjadi  relevan,  di  samping  Michael  Foucault dengan teori relasi kekuasaannya.
Perlu  diingat bahwa Bateson tidak  dapat diklasifikasikan kepada para penganut  paradigma  disiplin  yang  konvensional  atau  “biasa-biasa  saja”. Karya-karya  akademisnya  adalah  tentang  antropologi,  biologi,  teori informasi, psikiatri, genetika, dan  ekologi. Pada awalnya  memang tidak ada hubungan  antara  disiplin-disiplin  itu,  tetapi  pada  basis  disiplin  itu  ia membangun  epistemologi  relasional.  Dalam Mind  and  Nature (1979:34),  ia mengatakan  begini:  Sains  tak  pernah  membuktikan  apapun.  Sains  sekali waktu  memperbaiki  hipotesis-hipotesis,  dan  kadang-kadang  malah  merusak hipotesis-hipotesis itu…
Bateson tidak setuju pada reduksi sesuatu menjadi elemen-elemen atau karakter khas. Perhubungan di sini adalah posisi  kita dalam  masyarakat dan sejarah,  hubungan  keluarga,  hubungan  ekonomi  dan  politik,  bahasa, kebudayaan,  pengalaman  pribadi,  determinasi  fisik,  dan  sebagainya.  Dalam pandangannya  yang  radikal,  informasi  (misalnya)  adalah  perbedaan.  Tidak
mudah  untuk  mendefinisikan  perbedaan  karena,  menurutnya  (Bateson, 1979:109), perbedaan adalah  wujud alami  dari relasi  yang tidak berdimensi ruang dan waktu.
Sebagai  ahli  informasi,  Bateson  menjelaskan  ketidak-ada-jarakan antara  materi  dan  pikiran  ( mind ).  Di  sini  kelihatan  jelas  bahwa  ia  sedang menantang  pemikiran  modern  yang  serba  dan sok memisahkan  dan mereduksi.  Modernitas  adalah  pemisahan  antara  subjektivitas  dan objektivitas.  Untuk  itu,  secara  sangat  berani,  Bateson  (1979:38-39) berpendapat:  tidak  ada  pengalaman  objektif.  Semua  pengalaman  adalah subjektif...  Sangat  sedikit  orang  dalam  kultur  Barat  meragukan  objektivitas atau  imajinasi  visual  atas  dunia  luar.  Peradaban  kita  dilandasi  secara mendalam oleh ilusi ini.
Foucault  dalam Power/Knowledge (1980)  menyajikan  epistemologi seperti  itu  melalui  hubungan-hubungan  antara  pengetahuan  dan  kekuasaan. Ia berpendapat (1980:131): ...truth isn’t outside power, or lacking in power... truth  isn’t the  reward  of  free  spirits...  Truth  is a  thing  of  this  world.  Each society has its regime of truth: that is, the types of discourse which it accepts and makes function as true...
Menurut  Foucault  (1980:131-132),  dalam  masyarakat  seperti (masyarakat) kita, “ekonomi politik” truth dikarakterisasikan oleh empat hal. Pertama , “truth” berpusat pada bentuk diskursus ilmiah dan institusi-institusi yang menghasilkannya. Kedua , ia merupakan subjek bagi dorongan ekonomi dan  politik  yang  konstan. Ketiga ,  ia  adalah  objek,  dalam  bentuknya  yang beragam. Keempat , ia dihasilkan dan ditransmisikan di bawah kendali aparat ekonomi  dan politik tertentu. Terakhir , ia adalah isu dari keseluruhan  debat politik dan konfrontasi sosial.
Bahkan  pengetahuan  tidak  luput  dari  analisis  Foucault.  Dari  analisis sejarah tentang sistem hukuman dan disiplin, ia menyatakan: lain kekuasaan, lain  pengetahuan  (Foucault,  1985:135).  Pengetahuan  diserap  dalam kekuasaan dan superioritasnya dibongkar.
Sebagai  contoh  lain,  relasi yin dan yang juga  merupakan keseimbangan-keseimbangan.  Harmoni yin dan yang tersebut  dapat disejajarkan dengan bumi dan langit, bulan  dan  matahari, malam  dan siang, musim dingin dan musim panas, kelembaban dan kekeringan, kesejukan dan kehangatan, bagian dalam dan bagian luar. Fritjof Capra (1997:26) menulis, dalam  kebudayaan  Cina, yin dan yang tidak  pernah  dihubungkan  dengan nilai-nilai  moral.  Yang  baik  bukanlah yin dan  bukan  pula yang melainkan keseimbangan dinamis antara keduanya, demikian pula yang buruk dan yang mengganggu adalah ketidakseimbangan antara keduanya.
Sebenarnya  masih  ada  pakar-pakar  lainnya  yang  juga  merekam jaringan ketiadabatasan yang dibawa oleh paradigma epistemologi relasional seperti yang dibawakan oleh Bateson dan Foucault. Misalnya, salah satunya, Mark  Hobart  dalam After  Culture : Anthropology  as  Radical  Metaphysical
Critique (2000,  buku  ini  diterbitkan  oleh  PSM  Kajian  Budaya  Unud)  yang “begitu  Bali”  secara  keras  menentang  pemisahan  klasik  realisme  dan idealisme.  Menjadi  pertanyaan  baginya  (2000:7),  bagaimana  mungkin pikiran  ( mind )  mampu  secara  akurat  merepresentasikan  dunia  (dalam realisme)  ataupun  memahami  dirinya/pikiran  itu  sendiri  (dalam  idealisme). Menurutnya,  dalam  ilmu-ilmu  kemanusiaan,  pendapat  bahwa  terjadi  hirarki “the  knower  over  the  known”  di  mana  “reality  transcends  the  knower” tidaklah menolong.
Di  India,  Jagidish  Chandra  Bose  (1858-1937),  yaitu  seorang  guru besar  di  Presidency  College,  Kalkuta,  dengan  keahlian  fisikanya  dan  bekal teologi  keagamaan  (Hindu)-nya  yang  sangat  kental,  dengan  eksperimen ilmiahnya  mampu  membuktikan  prinsip  kesatuan  ( unity )  kedudukan  dan sensitivitas  kesadaran,  baik  dalam  yang  hidup  maupun  yang  tidak  hidup (lihat  Bagus  dalam  “Revolusi  Iptek  dan  Tugas  Ilmuwan  Hindu”).  Menurut Bagus,  hal  ini  cocok  dengan  pandangan  Wedanta  yang  menyatakan  bahwa Brahman  meresap  dan  terdapat  di  mana-mana.  Kesadaran  yang  bersumber pada  Wedanta  ini  merupakan  temuan  Bose  yang  terbesar.  Karyanya  di antaranya  “Response  in  the  Living  and  Non  Living”,  dan  dengan  itulah  ia disebut acharya ,  pemikir  rohani,  sebagaimana  pada  Acharya  Sangkara Acharya Madwa, Acharya Ramanuja.

## PENUTUP
Pengetahuan  lokal  THK  rupanya  ada  di  posisi  sangat  bagus  dalam wacana kajian budaya. Sebagaimana diungkapkan oleh Sardar dan van Loon (1997:3)  di  atas,  bahwa  “Kajian  budaya  mencoba  menunjukkan  dan merekonsiliasikan  pembagian  pengetahuan,  untuk  mengatasi  keterpisahan antara  bentuk-bentuk tacit  knowledge (yaitu,  pengalaman  intuitif  yang didasarkan  budaya-budaya  lokal)  dan objective knowledge (yang  disebut pengetahuan  universal).  Ia  mengasumsikan  suatu  identitas  umum  dan kepentingan  umum  antara  peneliti  dan  yang  diteliti,  antara  pengamat  dan yang diamati”.
THK  pada  dasarnya  adalah tacit knowledge karenanya  sering  hanya bersifat  lisan,  tampak  ketinggalan,  dan  terpinggirkan  dan  senantiasa dikalahkan  oleh  kemodernan objective  knowledge ,  yang  dianggap  besar, maju,  ilmiah,  dan  harus  diacu.  Sebagai  tanda  tradisi,  ia  (telah)  disingkirkan dalam  modernisme  pembangunan  (lihat,  misalnya,  aneka  konflik pengembangan  pariwisata  yang  tanpa  henti  di  pulau  pariwisata  (Bali)  ini, yang  ujung-ujungnya  hanya  menghegemoni  rakyat  pemilik  modal  sosial- budaya  tetapi  memanjakan  pemilik  modal  uang)  namun  justru  kemudian diuraikan ketersambungan (relasi)-nya dalam posmodernisme.
Sebaliknya,  dari  perspektif  modernisme,  THK  pasti  dapat dipertanyakan aras keilmiahannya. Namun, di sisi lain, harus disadari bahwa
“epistemologi  relasional”  THK  justru  memiliki  “kelebihan”  melalui relasinya  dengan  sesuatu  di  luar  nalar  (dalam  hal  ini parahyangan /Tuhan). Ini  pula  yang  harus  ditunjukkan  lewat  posmodernisme  melalui  wacana- wacana  kajian  budaya.  Itulah  tugas  ilmuwan,    pengkaji  budaya,    sebagai orang  yang  banyak  berkecimpung  di  dunia  posmo  itu,  untuk  menjelaskan kepada dunia perihal “keilmiahan” dan keepistemologirelasionalan THK dan pengetahuan-pengetahuan  lokal  lainnya  di  peta  intelektual.  Inilah kesempatan  sangat  pas  bagi  mereka  untuk  ikut  mengadakan    kebenarannya sendiri  di pentas “kekuasaan” sebagai tawaran kebenaran the  other kepada, alias  melawan,  yang  selama  ini  menjadi  penguasa  “sah”  kebenaran- kebenaran.

## DAFTAR RUJUKAN
Appadurai, Arjun. 1990. “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy”  Dalam  Mike  Featherstone  (Ed.) Global  Culture, Nationalism, Globalizaion, and Modernity . London: SAGE Publications.
Bateson, Gregory. 1979. Mind and Nature . London: Fontana Paperback. Capra, Fritjof. 1997. Titik  Balik  Peradaban,  Sains,  Masyarakat,  dan Kebangkitan  Kebudayaan (terjemahan).  Yogyakarta:  Yayasan
Bentang Budaya. Darma Putra, Nyoman. 2004. “Kecenderungan  Tema  Politik  dalam
Perkembangan  Mutakhir  Lagu  Pop  Bali”, Jurnal  Kajian  Budaya , Volume 1 Nomor 2 Juli 2004.
Fadlillah.  2003a.  “Cultural  Studies”  Mazhab  Bali,  Sebuah  Paradigma  Baru Kajian Budaya”, Kompas , Minggu, 16 Februari.
_____.  2003b.  “”Cultural  Studies”  Mazhab  Bali,  Sebuah  Pembicaraan Awal”, dalam I Gede Mudana (Peny.), Pemahaman Budaya di Tengah Perubahan,  Sebuah  Cenderamata  untuk  Prof.  Dr.  I  Gusti  Ngurah Bagus .  Denpasar:  Program  S2  dan  S3  Kajian  Budaya  Universitas
Udayana.
Foucault, Michael. 1980. Power / Knowledge ( Selected  Interviews and Other Writings 1972 - 1977 ). Sussex: The Harvester Press.
_____. 1985. Discipline and Punish . Middlesex: Penguin Books.
Hobart, Mark.   2000. After Culture: Anthropology as Radical Metaphysical Critique .  Denpasar:  Program  Studi  Magister  S2  Kajian  Budaya
Universitas Udayana.
Hobsbawm,  Eric.  1988.  “I.  Introduction:  Inventing  Traditions”  dalam  E.
Hobsbawm  and  T.  Ranger  (Eds.) The  Invention  of  Tradition . Cambridge, Great Britain: Cambridge University Press.
Kaler,  I  Gusti  Ketut.  1983. Butir-butir  Tercecer  tentang  Adat  Bali 2. Denpasar: Bali Agung.