eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565

## JURNAL INOVASI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (JISoP)
Vol. 3, No. 2 (2021) pp. 154-161
http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/11269 DOI: 10.33474/jisop.v3i2.11269
Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  bagi  Penyandang  Disabilitas Netra melalui Inovasi Braille
Farah Zhafirah 1 *, Ellen Enggra Saputri 2 , Syahrul Ramadhan 3 , Ali Roziqin 4
1 Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, email: farrahzhafirah01@gmail.com
2 Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, email: ellenenggra12@gmail.com
3 Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, email: syahrulramaddhaan@gmail.com
4 Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, email: ali_roziqin@ymail.com *Koresponden Penulis
Info Artikel Abstract Submit: 22 Jun 2021
Accepted: 21 Nov 2021 Publish: 09 Des 2021
Keywords: Innovation; Service; Disabilities; Braille
Kata Kunci: Inovasi; Pelayanan; Disabilitas; Braille
Lisensi: cc-by-sa
Public service is something that can be accessed by the community, including for people with disabilities. Changes in the public needs of the community including  people  with  disabilities  are  growing  so  that  it  requires  an innovation  that  can  equalize  it.  Public  service  innovation  is  a  method  for increasing  change  in  order  to  encourage  improvement  in  the  quality  of public services. Therefore, the City Government of Malang seeks to improve health  services  specifically  for  people  with  visual  disabilities  by  forming innovations  in  the  form  of  Braille.  Braille  innovations  were  made  by  the government in order to create equitable public services in the community. The government's goal to make this innovation is in order to create equitable public services in the community. In addition, this innovation is a form of commitment of Malang City to inclusive services and a form of commitment to  alignments  specifically  for  people  with  visual  impairments.  This  study aims  to  determine  the  ability  of  Braille  innovation  in  improving  health services  for  people  with  visual  impairments.  The  method  used  in  this research is the study of literature. As in the application of innovation, there are driving and inhibiting factors. The driving factor is in the form of support from the Mayor of Malang through Malang City Regulation No. 2 of 2014 and officers receive training. Whereas the inhibiting factor of this innovation is only  when  building  a  guiding  block  that  requires  quite  a  lot  of  costs.
However, the innovations provided are able to improve the quality of health services to the community. Even now, Puskesmas Janti Malang has become the first referral health service pilot site for people with visual impairments to receive treatment.

## Abstrak
Pelayanan publik merupakan suatu hal yang dapat diakses oleh masyarakat termasuk  bagi  penyandang  disabilitas.  Perubahan  kebutuhan  publik masyarakat  termasuk  penyandang  disabilitas  semakin  berkembang sehingga memerlukan suatu inovasi yang dapat menyetarakannya. Inovasi pelayanan  publik  merupakan  suatu  metode  untuk  meningkatkan perubahan demi mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena  itu,  Pemerintah  Kota  Malang  berupaya  meningkatkan  pelayanan kesehatan  terkhusus  untuk  penyandang  disabilitas  netra  dengan membentuk inovasi berupa Braille. Inovasi braille dibuat pemerintah dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang merata di masyarakat. Tujuan pemerintah  membuat  inovasi  ini  yaitu  dalam  rangka  menciptakan pelayanan  publik  yang  merata  di  masyarakat.  Selain  itu,  inovasi  ini merupakan suatu bentuk komitmen Kota Malang atas layanan inklusif dan
bentuk  komitmen  keberpihakan  secara  khusus  terhadap  penyandang disabilitas  netra.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kemampuan inovasi Braille dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas netra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur.  Sebagaimana  dalam  penerapan  inovasi,  terdapat  faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorongnya yaitu berupa dukungan dari  Walikota  Malang  melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Malang  Nomor  2 Tahun  2014  dan  petugas  mendapatkan  pelatihan.  Sedangkan  faktor penghambat inovasi ini adalah hanya pada saat membangun guiding block yang sedikit membutuhkan biaya yang cukup banyak. Akan tetapi inovasi yang  diberikan  mampu  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan kepada  masyarakat.  Bahkan  saat  ini  Puskesmas  Janti  Malang  menjadi tempat  percontohan  pelayanan  kesehatan  rujukan  yang  pertama  bagi penyandang disabilitas netra untuk melakukan pengobatan.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  menyatakan bahwa  layanan  publik  ialah  suatu  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan untuk  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  layanan  publik.  Maksud  dari  undang- undang tersebut yaitu penyelenggara layanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan  pelayanan  publik,  dan  badan  hukum  lain  yang  dibentuk  semata-mata  untuk kegiatan  pelayanan  publik.  Ini  mencakup  layanan  kesehatan,  pendidikan,  peribadatan, rekreasi, olahraga, budaya, dll. Inovasi di dalam pelayanan publik dapat diartikan sebagai prestasi  dalam  meraih,  meningkatkan,  dan  memperbaiki  efektivitas,  efisiensi  serta akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi, dan atau alat baru dalam pelayanan masyarakat (Mirnasari, 2013).
Selain  itu,  kualitas  pelayanan  publik  ialah  suatu  komponen  penting  yang  harus diperhatikan dalam pelayanan publik. Istilah dari kualitas pelayanan publik tentunya tidak dapat  dipisahkan  dari  persepsi  tentang  kualitas  (Saputro,  2016).  Sehingga  pengertian kualitas  yaitu:  (1)  Kesesuaian  dengan  persyaratan;  (2)  Kecocokan  untuk  pemakaian;  (3) Perbaikan  berkelanjutan;  (4)  Bebas  dari  kerusakan/cacat;  (5)  Pemenuhan  kebutuhan pelanggan  sejak  awal  dan  setiap  saat;  (6)  Melakukan  segala  sesuatu  dengan  benar;  (7) Sesuatu  yang  bisa  membahagiakan  pelanggan  (Sani,  2021).  Oleh  karena  itu,  kualitas pelayanan publik merupakan keseluruhan dari kemampuan pihak penyelenggara pelayanan dalam memberikan layanan akan produk, baik berupa barang atau jasa, maupun layanan administrasi  kepada  pelanggan/masyarakat  yang  bisa  memenuhi  kebutuhan  dan  dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggan berdasarkan kesesuaian dengan harapan dan kenyataan yang diterima oleh pelanggan atau masyarakat.
Penyandang  disabilitas  adalah  orang  yang  mempunyai  kekurangan  dengan  jangka waktu  yang  panjang,  baik  dalam  bentuk  fisik,  mental,  intelektual  ataupun  sensorik  yang menghambat  partisipasi  mereka  secara  penuh  dan  efektif  (Diono,  2012).  Adanya penyandang  disabilitas  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Indonesia  mempunyai keanekaragaman  dan  mempunyai  kebutuhan  yang  bermacam-macam  terkait  dengan kondisi  masyarakat  itu  sendiri.  Dilihat  dari  kondisi  ini,  maka  pemerintah  sebagai penyelenggara  pelayanan  publik  perlu  mengusahakan  untuk  mencukupi  kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Sebagai  warga  negara,  maka  penyandang  disabilitas  sebaiknya  tidak  dikecualikan dari haknya untuk mendapatkan berbagai layanan publik yang tersedia. Tetapi yang masih
menjadi  permasalahan  yaitu  sulitnya  penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan  akses layanan tersebut, sehingga pada umumnya tempat-tempat penyelenggara layanan publik itu tidak  memperhatikan  kaidah-kaidah  aksesibilitas,  bahkan  tidak  menyadari  bahwa  sudah ada aturan perundang-undangan tentang aksesibilitas (Tarsidi, 2011). Terkait aksesibilitas, ini sudah di atur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Pengesahan CRPD atau Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2011  Tentang  Pengesahan  Convention  on  The  Rights  of  Person  with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang menjelaskan bahwa para  penyandang  disabilitas  baik  fisik,  mental,  intelektual  atau  sensorik  berhak mendapatkan  pemenuhan  hak  aksesibilitas  guna  menjamin  kemandirian  dan  partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan (Lestari et al., 2017).
Pemerintah diharuskan untuk melakukan perubahan di masyarakat, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Upaya meningkatkan pelayanan dilaksanakan oleh pemerintah untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  melengkapi  kebutuhan  masyarakat  salah satunya yaitu dengan adanya inovasi (Yayat, 2017). Inovasi adalah suatu hal yang diciptakan berupa  gagasan  atau  pengembangan  ide  yang  dapat  membawa perubahan  di  masyarakat dalam  sebuah  organisasi  (Widianti,  2016).  Sedangkan  menurut  Lu  and  Tseng,  inovasi layanan  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  proses  yang  berisi  konsep-konsep  baru  dan produksi,  pengembangan  dan  implementasi  perilaku.  Ini  juga  merupakan  suatu  metode, perubahan  respon  terhadap  lingkungan  eksternal  ataupun  tindakan  pertama  akibat pengaruh lingkungan terhadap transformasi organisasi (Junior, 2016).
Inovasi braille pertama kali berasal dari usulan UPT RSBN (Rehabilitasi Sosial Bina Netra) kepada Puskesmas Janti Kota Malang. Hadirnya inovasi braille ini bermula karena keluhan para penyandang disabilitas netra yang mengalami kesulitan ketika akan meminum obat  lantaran  tidak  bisa  mengetahui  takaran,  serta  aturan  obat  yang  harus  diminum. Penyandang disabilitas netra ini tidak hanya kesulitan ketika membedakan jenis obat saja, terkadang mereka lupa untuk meminum obat lantaran harus didampingi oleh pendamping dari  RSBN.  Oleh  karena  itu,  Puskesmas  Janti  pun  menerapkan  inovasi  berupa Braille  E- Ticketing Extraordinary Information (BREXIT).
BREXIT telah dilaksanakan pada tahun 2017 yang memberi dampak cukup signifikan. Inovasi  ini  pun  mendapatkan  penghargaan  dari  Kemendagri  terkait  inovasi  Ramah Disabilitas  Netra,  sebab  inovasi  BREXIT  merupakan  inovasi  pertama  kali  yang  ada  di Indonesia. BREXIT inilah salah satu contoh pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas netra di bidang kesehatan. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  keefektivitasan  dan  peningkatan  pelayanan kesehatan di Puskesmas Janti melalui braille.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka dengan menganalisis berbagai macam sumber literatur jurnal dan artikel. Fokus penelitian terhadap peningkatan pelayanan  kesehatan  terhadap  penyandang  disabilitas  netra  melalui  inovasi  braille  di Puskesmas Janti. Proses yang dilakukan dalam penelitian akan dilakukan pengumpulan data dan  akan  menggunakan  beberapa  landasan  teori  yang  nanti  akan  menjadi  acuan  untuk melakukan proses lebih lanjut terkait dengan pelayanan kesehatan yang  diterapkan. Oleh karena  itu,  peneliti  akan  mengkaji  data-data  yang  didapatkan  supaya  bisa  dilakukan penyusunan narasi yang relevan dan sesuai dengan data yang ditemukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Inovasi  pelayanan  publik  merupakan  suatu  terobosan  pelayanan  publik  yang bergagasan  ide  kreatif  orisinal  dan  atau  adaptasi/modifikasi  yang  dapat  memberikan
manfaat  bagi  masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Inovasi  tersebut berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Adapun beberapa tujuan kebijakan inovasi pelayanan publik antara lain: mendorong pembangunan  inovasi  pelayanan  publik;  mendorong  pengembangan  dan  transfer  inovasi pelayanan publik; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan meningkatkan kepuasan masyarakat (Fajriati, 2021; Junior, 2016; Sururi, 2019). Selain itu, sebuah inovasi dapat berupa: penggabungan dari unsur-unsur baru; kombinasi baru dari unsur yang ada; adanya perubahan signifikan atau berawal dari cara tradisional dalam melakukan sesuatu; dan mengacu pada produk baru, kebijakan dan program baru, pendekatan baru, serta proses baru.
Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dijelaskan bahwa  disabilitas/kecacatan  adalah  setiap  orang  yang  mempunyai  kelainan  fisik  ataupun mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan kehidupan selayaknya. Para difabel dapat dikategorikan sebagai berikut: penyandang cacat fisik,  penyandang  cacat  mental,  penyandang  cacat  fisik  dan  mental  (Maftuhin,  2016). Menurut  Darlington  (1981),  menyebutkan  bahwa  disabilitas  adalah sesuatu yang  dimiliki seseorang  hingga  masalah  dan  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  penyandang  disabilitas dikarenakan  oleh  individu  itu  sendiri.  Dari  pengertian  tersebut  disimpulkan  bahwa disabilitas  adalah  suatu  kelainan  atau  kekurangan  fisik,  indra  atau  mental  (medis)  yang dimiliki  seseorang  yang  menjadikan  orang  tersebut  tidak  bisa  menjalankan  fungsinya  di dalam  masyarakat,  sehingga  mereka  disebut  sebagai  orang  yang  memiliki  kelainan  sosial atau social deviant . Alhasil, kecacatan itu sebuah problem individu, dan solusinya pun harus difokuskan  oleh individu tersebut  dengan  cara  rehabilitasi,  terapi,  dan  pelatihan  individu dan lainnya (Nuraviva et al., 2018; Thohari, 2016).
Kota  Malang  merupakan  wilayah  di  Provinsi  Jawa  Timur  yang  merupakan  kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya dengan populasi yang mencapai 920.471 orang per bulan Mei 2019. Dan tercatat, sebanyak 150 penyandang disabilitas netra di Kota Malang terkonsentrasi  di  wilayah  kerja  Puskesmas  Janti.  Jumlah  ini  diperkirakan  akan  semakin bertambah, karena kondisi disabilitas netra bukan hanya disebabkan oleh faktor kongentinal semata.  Di  Kota  Malang,  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  netra  dalam  pelayanan kesehatan  kini  menjadi  prioritas,  karena  melihat  jumlah  yang  cukup  banyak,  selain  itu kondisi disabilitas netra memaksa penderitanya lebih ekstra dalam mencapai kemandirian. Kota  Malang  belum  mampu  menjawab  kebutuhan  penyandang  disabilitas  netra,  karena belum  tersedianya  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dasar mereka.
Penyandang disabilitas netra di dalam mengakses pelayanan kesehatan sepenuhnya masih tergantung pada pendamping. Adapun fakta lain yaitu ketiadaan fasilitas kesehatan, dan keterbatasan petugas kesehatan yang memiliki kemampuan melayani disabilitas netra yang  sesuai  dengan  kondisinya.  Kondisi  seperti  ini  pun  menjadi  ironi,  sebab  disaat Pemerintah Kota Malang telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Disabilitas,  namun  nyatanya  masih  ada  saja  kelompok masyarakat tertentu yang belum mampu mandiri di dalam mengakses pelayanan kesehatan, sehingga muncullah inovasi Braille E-Ticketing Extraordinary Information (BREXIT). BREXIT merupakan  inovasi  asli  dan  pertama  kali  dicetuskan  oleh  Puskesmas  Janti  dalam  rangka menjembatani  kesenjangan  pemberian  pelayanan  kesehatan  bagi  penyandang  disabilitas netra,  khususnya  pada  bidang  kefarmasian.  Respon  dari  penerima  pengguna  layanan  ini menjadikan BREXIT dapat berkembang menjadi lebih luas sampai pada tahapan penyediaan akses  serta  terintegrasi  dengan  program  promosi  kesehatan.  Tujuan  penerapan  inovasi tersebut  secara  umum  adalah  untuk  meningkatkan  kemandirian  dalam  mengakses
pelayanan kesehatan dan secara khusus untuk menyiapkan kemandirian dalam memahami dan menerapkan aturan minum obat menjadi lebih dari 80% di tahun 2018.
Ide  utama  adanya  inovasi  BREXIT  ini  adalah  untuk  menyediakan  akses  pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, setara dan berkeadilan bagi kelompok penyandang disabilitas  netra  sebagaimana  layaknya  pada  masyarakat  umum  yang  bukan  penyandang disabilitas.  Sejak tahun  2017,  BREXIT sangat berperan  penting  dalam mengatasi  masalah kesehatan bagi penyandang disabilitas netra. Melalui BREXIT, penyandang disabilitas netra diberikan  kemudahan  di  dalam  mengakses  pelayanan  kesehatan  yang  memadai  melalui penyediaan  fasilitas  berupa handrail , guiding  block untuk  akses  di  luar  ruangan, guiding carpet untuk  akses  di  dalam  ruang  puskesmas.  Ada  juga  papan  nama  bertuliskan  huruf Braille yang disediakan untuk memberikan informasi kepada pasien penyandang disabilitas netra tentang tempat pelayanan yang dapat diakses. Di Puskesmas Janti, selain menyediakan akses  sarana  dan  prasarana  fisik,  juga  telah  memberikan  penyuluhan  kesehatan  secara berkala. Untuk dapat meningkatkan kemandirian dalam memahami aturan obat, Puskesmas Janti  menyiapkan  e-tiket  obat  yang  bertuliskan  huruf  Braille  yang  mencantumkan  aturan pakai, indikasi secara umum dan waktu kadaluarsa, sehingga pasien penyandang disabilitas netra  berhak  menggunakan  seluruh  fasilitas  yang  disediakan  puskesmas  tanpa  dipungut biaya.
Dampak  yang  diberikan  dengan  adanya  inovasi  BREXIT  kepada  masyarakat  Kota Malang  bagi  penyandang  disabilitas  netra  ini  sangat  signifikan.  Pada  tahun  2017,  angka kemandirian dalam mengakses pelayanan kesehatan meningkat secara signifikan dari 5% menjadi 71,06%, begitu pula dengan angka kemandirian dalam memahami aturan minum obat  dari  3%  menjadi  74,17%.  Dan  pada  tahun  kedua  pelaksanaan  inovasi,  capaian meningkat  menjadi  83,11%  untuk  angka  kemandirian  dalam  mengakses  pelayanan kesehatan dan menjadi 86,17% dalam kemandirian memahami aturan minum obat.
BREXIT awalnya hanya dilaksanakan dalam cakupan wilayah kerja Puskesmas Janti saja,  tetapi  karena  keberhasilannya,  sehingga  membuat  Dinas  Kesehatan  Kota  Malang menjadikan Puskesmas Janti sebagai rujukan pelayanan kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas  netra.  Provinsi  Jawa  Timur  memberikan  apresiasi  melalui  kompetisi  inovasi pelayanan  publik  (KOVABLIK)  dengan  penghargaan Special  Category  of  Region  Innovative Breakthrough  for  People  with  Disabilities tahun  2018.  Di  tahun  yang  sama  pula,  BREXIT menjadi lahan studi tiru bagi Dinkes Kota Bandung, Dinkes Kabupaten Situbondo tentang pemberian pelayanan kesehatan dasar ramah disabilitas netra. Sedangkan di tahun 2019, BREXIT  sebagai  tujuan Benchmarking dari  Badan  Pengembangan  SDM  Pemprov  Maluku untuk mengadaptasi inovasi ini. Inovasi BREXIT ini memungkinkan untuk dikembangkan ke daerah lain dengan kesamaan karakteristik penduduk disabilitas netra.
Pengimplementasian BREXIT membawa dampak positif bagi penyandang disabilitas netra.  Dampak  positif  tersebut  dapat  dilihat  dari  berbagai  aspek,  yaitu:  1)  Aspek  Sosial, BREXIT  menjadikan  puskesmas  sebagai  tempat  layanan  yang  mudah  dijangkau  bagi penyandang  disabilitas  netra,  sehingga  menjamin  keadilan  sosial  dalam  pemenuhan kebutuhan  layanan  kesehatan.  Adanya  respon  positif  ditunjukkan  dengan  tumbuhnya kesadaran inklusivitas di masyarakat; 2) Aspek Ekonomi, Keberlanjutan dari pelaksanaan BREXIT  dari  aspek  ekonomi,  tentu  akan  merestrukturisasi  sistem  penyediaan  pelayanan kesehatan  bagi  penyandang  disabilitas  netra  dalam  upaya  menghemat  sumber  daya. Penyedia  layanan  kesehatan  sebenarnya  tidak  harus  menyediakan  sumber  daya  manusia (SDM)  maupun  sarana  prasarana  yang  dibutuhkan  secara  personal  untuk  meningkatkan kemandirian  pasien  penyandang  disabilitas  netra.  Disisi  lain,  tidak  adanya  kemandirian pemahaman e-tiket obat dapat berimplikasi negatif dari sisi ekonomi yang terbukti biaya yang  menjadi  tinggi  apabila  terjadi  kesalahan  pemakaian  obat,  sehingga  pentingnya
kemandirian menjadi titik utama yang harus dikuasai bagi penyandang disabilitas netra; dan 3)  Aspek  Lingkungan,  Pada  aspek  lingkungan,  pemenuhan  sarana  BREXIT  menjadikan penyedia layanan belajar, bahwa sedikit perubahan aspek fisik dapat berpengaruh terhadap kemandirian  penyandang  disabilitas  netra.  Hal  ini  bukan  hanya  untuk  meningkatkan cakupan  pelayanan  kesehatan,  namun  untuk  mendapatkan  lingkungan  aman  tanpa  risiko bagi penyandang disabilitas netra, sehingga dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan nyaman.
Untuk menjamin keberlanjutan berkembangnya inovasi ini, tiga aspek utama tersebut harus  saling  mendukung  dan  juga  ditunjang  komitmen  pimpinan  melalui  pendanaan maupun regulasi. Dari beberapa dampak yang diberikan dengan adanya inovasi BREXIT ini, tentunya inovasi tersebut dievaluasi secara resmi melalui evaluasi internal atau eksternal, misalnya evaluasi yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau lembaga  lain  yang  relevan.  Yang  dievaluasi  dampaknya  yaitu  pada:  1)  Target/kelompok sasaran;  2)  Kelompok  masyarakat  diluar  kelompok  sasaran;  3)  Aspek  tata  pemerintah instansi misalnya: efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat  daerah  dan  atau  pemangku  kepentingan  lainnya,  atau  bahkan  tingkat akuntabilitasnya.
Evaluasi pencapaian BREXIT yang dilakukan melalui Audit Internal oleh tim Auditor dalam Upaya Kesehatan Perorangan di Puskesmas Janti dilaksanakan setiap tahun. Selain itu, dilakukan  monitoring  eksternal  dari  Dinas  Kesehatan  Kota  Malang  dan  UPT  Rehabilitasi Sosial  Bina  Netra  (RSBN).  Audit  dilaksanakan  dengan  cara  memberikan  kuesioner  dalam huruf  braille  kepada  pasien  penyandang  disabilitas  netra  yang  menggunakan  pelayanan kesehatan di Puskesmas Janti. Adapun keterlibatan masyarakat umum yang dipantau dengan melihat  sejauh  mana  inklusivitas  pasien  umum  yang  dicerminkan  dari  perilaku  terhadap disabilitas netra di puskesmas.
Dalam melakukan evaluasi dan monitoring dalam mengakses pelayanan kesehatan dan  kemandirian  memahami  aturan  minum  obat,  tentunya  ada  indikator-indikator  yang digunakan. Indikator-indikator tersebut yaitu: 1) Indikator kemandirian dalam mengakses pelayanan kesehatan, yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian pasien disabilitas netra  dalam mengakses  ruang pelayanan  kesehatan  yang  telah disediakan  tanpa  bantuan orang lain. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan inovasi ini meningkat dari 5% menjadi 71,06%  dan  83,11%  pada  tahun  berikutnya;  dan  2)  Indikator  kemandirian  di  dalam memahami aturan minum obat, yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian pasien disabilitas  netra  dalam  memahami  aturan  minum  obat  tanpa  bantuan  dari  orang  lain. Berdasarkan  penilaian  dari  kuesioner  yang  dilakukan,  dalam  pelaksanaan  inovasi  ini meningkat dari 3% menjadi 74,17% dan 86,17% pada tahun berikutnya.
BREXIT merupakan hasil kerja sama antara Puskesmas Janti dengan UPT Rehabilitasi Sosial  Bina  Netra  (RSBN)  dan  didukung  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Malang,  Dinas  Sosial Provinsi  Jawa  Timur,  Persatuan  Tuna  Netra  Indonesia  (PERTUNI).  Dinas  Kesehatan  Kota Malang telah mendukung sepenuhnya dalam peningkatan kapasitas pelaksanaan BREXIT di Puskesmas  Janti  dengan  melatih  seluruh  tenaga  kesehatan  agar  dapat  memberikan pelayanan  yang  optimal  kepada  penyandang  disabilitas  netra.  Dalam  upaya  menjamin kualitas  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  dengan  adanya  akreditasi  puskesmas, dibutuhkan  peran  Dinas  Kesehatan  Kota  Malang  yang  besar.  Sebenarnya  kemitraan  dan keterlibatan  UPT  RSBN  dalam  hal  pemberian  layanan  kesehatan,  baik  itu  dalam  gedung maupun  luar  gedung  dan  penyuluhan  kesehatan  telah berjalan  sejak  tahun  2005.  Namun pada tahun 2007, baru dituangkan dalam MoU antara Puskesmas Janti Kota Malang dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai Perangkat Daerah induk. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) turut berperan aktif sebagai pusat informasi rujukan tentang kebutuhan
dasar penyandang disabilitas netra, serta menumbuhkan kepekaan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Untuk mendorong partisipasi masyarakat khususnya penyandang disabilitas netra di Kota Malang, Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) dilibatkan dalam proses perencanaan pengembangan sarana dan prasarana BREXIT. Langkah yang dilakukan yaitu dengan cara aktif berkomunikasi secara berkala dengan Ketua PERTUNI Kota Malang dalam mensosialisasikan perkembangan BREXIT dan mengakomodir masukan demi keberlanjutan inovasi.
Dalam  pengimplementasian  BREXIT,  dapat  ditunjukkan  bahwa  penyandang disabilitas  netra  dapat memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  setara  dengan  masyarakat pada  umumnya.  Metode  dan  prosedur  yang  diterapkan  dalam  inovasi  BREXIT  ini  pun menggunakan biaya yang murah, sederhana serta tidak membutuhkan teknologi modern. Tetapi keberlangsungan BREXIT sangat tergantung pada kepekaan sosial pemerintah dan sektor  lain  yang  terkait.  Inovasi  BREXIT  ini  juga  dapat  menunjukkan  adanya  kolaborasi antara kelompok masyarakat (PERTUNI), Dinas Sosial Kota dan Provinsi, Puskesmas Janti, UPT  Rehabilitasi  Sosial  Bina  Netra  (RSBN)  dan  dukungan  penuh  dari  Pemerintah  Kota Malang melalui Dinas Kesehatan, serta masyarakat setempat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penyandang disabilitas netra melalui sistem kemitraan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN
Dari  tulisan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  pelayanan  kesehatan  untuk penyandang disabilitas netra merupakan hal yang sangat baik. Oleh karena itu, Puskesmas Janti Malang memberikan inovasi yang memudahkan penyandang disabilitas netra dalam melakukan  pengobatan  di  puskesmas  secara  mandiri  dengan  adanya  inovasi  BREXIT, sehingga setiap proses yang dilakukan bagi penyandang disabilitas netra akan memberikan dampak  yang  positif  kedepannya  karena  adanya  perlakuan  yang  sama  dalam  pelayanan kesehatan.  Selain  itu,  inovasi  yang  diberikan  mampu  meningkatkan  kualitas  pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat.  Bahkan  saat  ini  Puskesmas  Janti  Malang  menjadi  tempat percontohan pelayanan kesehatan rujukan yang pertama bagi penyandang disabilitas netra untuk melakukan pengobatan. Dengan adanya kemudahan di dalam mengakses pelayanan, penyandang disabilitas netra dapat mengetahui obat-obatan yang akan dikonsumsi melalui tulisan khusus atau simbol braille. Penerapan inovasi BREXIT di Kota Malang tentunya akan terus  ditingkatkan  kualitas  pelayanannya,  sehingga  peran  pemerintah  disini  sangat diharapkan  agar  dapat  memberikan  fasilitas  yang  baik  dan  inovasi  yang  diterapkan  bisa terus  meningkat  dan  berkualitas  ke  depannya.  Selain  itu  masukan-masukan  dari  elemen masyarakat  juga  sangat  dibutuhkan  guna  memberikan  evaluasi  untuk  bisa  memperbaiki pelayanan kesehatan bagi Puskesmas Janti Malang.

## DAFTAR RUJUKAN
Diono,  A.  (2012).  Program  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang  Disabilitas  dan  Pergeseran Paradigma  Penanganan  Penyandang  Disabilitas. Buletin  Situasi  Penyandang Disabilitas , II , 19 – 24.
Fajriati,  C.  E.  (2021). Pentingnya  Inovasi  dalam  Pelayanan  Publik  di  Daerah  pada  Dimensi Administrasi Publik . Administrasi Publik, Fakultas Ilmu SOsial dan Politik, Universitas Sunan  Gynung  Djati.  https://ap.uinsgd.ac.id/pentingnya-inovasi-dalam-pelayanan- publik-di-daerah-pada-dimensi-administrasi-publik/
Junior, M. P. (2016). Inovasi Pelayanan Publik: Studi Kasus Perizinan Penanaman Modal di BPPT Kota Semarang . Universitas Diponegoro.
Lestari,  E.  Y.,  Slamet,  S.,  &  Noorochmat,  I.  (2017).  Pemenuhan  Hak  Bagi  Penyandang
Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons With Disabillities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan. Integralistik , 28 (1),
1 – 9. https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11804
Maftuhin,  A.  (2016).  Mengikat  Makna  Diskriminasi:  Penyandang  Cacat,  Difabel,  dan
Penyandang Disabilitas. Inklusi , 3 (2), 139 – 162. https://doi.org/10.14421/ijds.030201
Mirnasari,  R.  M.  (2013).  Inovasi  Pelayanan  Publik  UPTD  Terminal  Purabaya-Bungurasih. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 1 (1), 71 – 84. http://journal.unair.ac.id/download- fullpapers-10 Rina_KMP V1 N1 Jan-April 2013.pdf
Nuraviva,  L.,  Harsasto,  P.,  &  Alfirdaus,  L.  K.  (2018).  Aksesibilitas  Penyandang  Disabilitas terhadap Publik di Kota Surakarta. Journal of Politic and Government Studies , 7 (1), 5 – 24. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/19073
Sani, A. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah. Bestari , 1 (2), 38 – 52.
Saputro,  H.  E.  (2016).  Kualitas  Pelayanan  Publik. Profesional:  Jurnal  Komunikasi  Dan Administrasi Publik , 2 (1). https://doi.org/10.37676/professional.v2i1.163
Sururi,  A.  (2019).  Inovasi  Kebijakan  Publik  (Tinjauan  Konseptual  dan  Empiris). SAWALA Jurnal Administrasi Negara , 4 (3), 1 – 14. https://doi.org/10.30656/sawala.v4i3.241 Tarsidi, D. (2011). Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik. Jassi Anakku , 10 (2), 201 – 205.
Thohari, S. (2016). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. IJDS:Indonesian Journal of Disability Studies , 1 (1), 29 – 31. https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/38
Widianti,  D.  (2016).  Pengaruh  Dimensi  Strategi  Inovasi  Dan  Pengungkapan  Sustainability Report Terhadap Nilai Suatu Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Tobin’s Q.
26 – 69. Repository , 26 – 69.
Yayat,  R.  (2017).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Bidang  Administrasi  Kependudukan  Di KecamatanPasirjambu. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) , 11 (2), 56 – 65. https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/32