Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 1,Juni 2019, Hal 84-97 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

## Yeni Nuraeni, L. Alfies Sihombing
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor yeni_nuraeni95@yahoo.com

## ABSTRAK
Setiap individu harus dijamin haknya, karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk dirinya sendiri.  Istilah  HAM  berarti  hak  tersebut  ditentukan  dalam  hakikat  kemanusiaan  dan  demi  kemanusiaan. Jaminan HAM dalam UUD 1945 pasca amandemen merupakan pencapaian progresif yang patut disyukuri. Bagaimana  mewujudkan  jaminan  HAM  dalam  kehidupan  nyata  adalah  merupakan  tantangan  besar  yang harus  kita  jawab  dan  lakukan.  Jangan  sampai  jaminan  HAM  yang  tercantum  dalam  konstitusi  itu  hanya bersifat normatif belaka yang bertolak belakang dengan prakteknya. Dalam system peradilan pidana saat ini masih  banyak  yang  terabaikan  HAM  baik  pelaku  maupun  korban.  Dalam  hal  ini  Secara  konseptual, Restorative Justice berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip seperti membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.

## Kata kunci: hak asasi manusia, restorative justice, sistem peradilan pidana

## ABSTRACT
Every individual's rights must be guaranteed because human rights cannot be revoked by anyone including himself. The term human rights mean that this right is determined by the  essence of humanity and for the sake  of  humanity.  The  guarantee  of  human  rights  in  the  1945  constitution  after  the  amendment  is  a progressive achievement that deserves to be thankful for. How to actualize human rights guarantees in real life is a big challenge that we must answer and do. Do not let the guarantee of human rights listed in the constitution is only normative and contrary to its practice. In the current criminal justice system, there are still many who have been neglected by human rights, both perpetrators and victims. In this case, conceptually Restorative Justice contains ideas and principles such as building joint participation between perpetrators, victims, and community groups in resolving an event or crime.
Keywords: human rights, restorative justice, criminal justice system

## A. PENDAHULUAN
Setiap manusia di dunia ini memiliki hak yang melekat tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain- lain hak yang universal disebut Hak Asasi manusia (HAM). Permasalahan mengenai HAM
sudah  ada  sejak  zaman  yunani  kuno,  dan  salah  satu  pemikiran  yang  sudah  ada  adalah bahwa setiap menurut hukum keabadian (hukum alam), HAM haruslah dihormati.
Dewasa  ini  masalah  HAM  telah  menjadi issue yang  mendunia  disamping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian  yang  serius  bagi  Negara  untuk  menghormati,  melindungi,  membela  dan menjamin hak asasi warganegara dan penduduk tanpa diskriminasi.
Sejarah  mencatat  bahwa  ide  Bung  Hatta  ternyata  diakomodasikan  di  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD’45) yang disyahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Akomodasi tersebut nampaknya merupakan kompromi  agar  tidak  terjadi  perdebatan  yang  berkepanjangan  yang  akhirnya  akan merintangi tercapainya rumusan konstitusi itu sendiri agar Indonesia merdeka 1 .
Keputusan untuk memberikan tempat yang terhormat bagi HAM dalam UUD’45 adalah merupakan keputusan politik yang tepat dan visioner oleh para perumus konstitusi pada  saat  itu.  Parameter  untuk  mengukur  demokratis  atau  tidaknya  suatu  system  dan praktek  politik  pada  suatu  Negara,  antara  lain  apakah  Hak  Asasi  Manusia  dimasukkan dalam konstitusinya atau tidak.
Jaminan terhadap Hak Asasi manusia memang harus dicantumkan secara ekplisit dan luas cakupannya dalam konstitusi karena dalam prakteknya Negara mudah tergelincir menindas HAM warganegaranya 2 .
Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang melekat tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain- lain  hak  yang  secara  universal  disebut  HAM.  HAM  juga  harus  dijamin  oleh  Negara terhadap  setiap  individu,  baik  warga  negaranya  maupun  warga  negara  asing,  tanpa membedakan ras, bangsa, agama ataupun golongan tertentu. Setiap individu harus dijamin haknya, karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk dirinya sendiri. Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan 3 .
1 Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009), hlm. 2
2 Jimly  Assiddiqie, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia  dari  UUD  1945  sampai  dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 ( Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.vii
3 Anton Beker, dalam St. Harum Pudjiarto, RS, Hak Asasi Manusia kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, Hlm 2.
Dalam  perkembangannya  ketatanegaraan  Indonesia  yang  paling  akhir,  jaminan terhadap Hak Asasi Manusia kembali ditegaskan secara ekplisit dengan cakupan yang lebih luas dengan adanya empat kali amandemen UUD 1945. Jaminan HAM dalam UUD 1945 pasca  amandemen  merupakan  pencapaian  progresif  yang  patut  disyukuri.  Bagaimana mewujudkan  jaminan  HAM  dalam  kehidupan  nyata  adalah  merupakan  tantangan  besar yang harus kita jawab dan lakukan. Jagan sampai  jaminan HAM yang tercantum dalam konstitusi itu hanya bersifat normatif belaka yang bertolak belakang dengan prakteknya 4 . Positivisme hukum memandang hukum sebagai norma, dan hukum adalah perintah penguasa.  Atas  dasar  ini  ilmu  hukum  harus  berupa  kaidah  dan  norma  yang  tertulis bentuknya, seperti dokumen-dokumen hukum yang berupa perundang-undangan, sehingga kepastiannya akan terjamin. Menurut aliran ini yang dipelopori oleh John Austin (1790- 1859) hakikat hukum adalah perintah. Hukum adalah system yang tetap, logis, dan tertutup, karenanya hukum  harus  bersifat  memaksa dengan cara menakut-nakuti, sehingga dalam pemberlakuannya hukum dapat bersifat adil atau sebaliknya 5 .
Keburukan yang mengancam bagi mereka yang tidak taat adalah berwujud sanksi yang  berada  di  belakang  setiap  perintah  itu.    Pandangan  berikutnya  yang  mengkritik Positivisme adalah Utilitarianisme, aliran ini meletakan kemanfaatan/kebahagiaan sebagai tujuan  hukum.  Jadi  baik  buruknya  atau  adil  tidaknya  hukum,  bergantung  kepada kegunaan/kebahagiaan  bagi  manusia.  Tujuan  hukum  adalah  menciptakan  ketertiban masyarakat 6 .
Dalam  artikel  ini,  penulis  akan  fokus  pada Restorative  Justice sebagai  konsep pemidanaan  yang  bermaksud  menemukan  jalan  menegakkan  sistem  pemidanaan  yang lebih  adil  dan  seimbang,  dimana    sanksi  pemidanaan  tersebut  berhubungan  erat  dengan HAM di Indonesia yang terah dirumuskan dalam UUD’45.
4 Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia…, Opcit, Hal. 4.
5 Achmad  Ali, Menguak  Teori Hukum  (Legal  Theory)  dam Teori  Peradilan  (Judicial  Prudence)  termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 56
6 Henny Nuraeny, dalam ringkasan disertasi program Dokter Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAR, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010, hlm. 24

## B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat dan  martabat  manusia  yang  dimiliki  secara  alamiah  yang  melekat  pada  setiap  manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Dalam pengertian universal HAM diartikan sebagai hak dan kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia tidak dapat secara wajar sebagai manusia 7 .
HAM  dalam Negara hukum  tidak dapat  dipisahkan, justru karena berfikir secara hukum  berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian,  pengakuan  dan  pengukuhan  Negara  hukum  salah  satu  tujuannya  melindungi HAM, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.
Dengan  pertimbangan  bahwa  HAM  merupakan  hak  dasar  yang  secara  kodrati melekat  pada  diri  manusia,  bersifat  universal  dan  langgem,  oleh  karena  itu  harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dan bahwa selain HAM, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Selain  itu  bahwa  bangsa  Indonesia  sebagai  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  mengemban  tanggung  jawab  moral  dan  hukum  untuk  menjunjunng  tinggi  dan melaksanakan  Deklarasi  Universtias  tentang  HAM  yang  ditetapkan  oleh  PBB,  serta sebagai instrument yang telah diterima olen Negara Republik Indonesia, maka pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Terungkapnya  tindak  pelanggaran  HAM  yang  banyak  terjadi  di  masa  lalu, khususnya pada masa rezim Orde Baru yang runtuh melalui gerakan reformasi mahasiswa pada bulan Mei 1998, telah mendorong seluruh komponen bangsa sadar akan pentingnya melindungi  hak-hak  dasar  setiap  individu.  Hak-hak  dasar  itu,  yang  kemudian  dikenal dengan  Hak  Azasi  Manusia  (HAM),  dipandang  perlu  dituangkan  dalam  konstitusi Indonesia.
7 Op.cit, hlm. 24
Presiden  B.J.  Habibie  (penerus  Soeharto)  berhasil  memancangkan  pilar-pilar reformasi  di  bidang  hukum,  salah  satunya  adalah  mengamandemen  UUD  1945  yang  di dalamnya  dimasukan  pasal  yang  memuat  tentang  HAM.  Implikasinya,  tentu  saja  perlu diikuti dengan peraturan turunan dalam bentuk UU yang khusus mengatur masalah HAM yakni UU Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam  perkembangannya,  pemerintah  bersama-sama  dengan  DPR  berhasil menetapkan  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM.  Berdasarkan  UU  ini,  negara mendapatkan amanat untuk melindungi hak-hak seluruh warga negara, yang salah satunya mendirikan institusi Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM).
Penegakan HAM yang masih belum maksimal, sekurang-kurangnya secara formal telah mendapat pengakuan dan upaya penegakannya setelah dikeluarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU ini juga menjadi jalan bagi penegakan HAM yang lebih fokus, terencana dan sistematis pada tataran konstitusional, sosial dan budaya serta diaplikasikan secara formal dan informal. Paling tidak, kehadiran UU ini memberi harapan besar bagi Indonesia sebagai negara yang sangat menjujung tinggi HAM.
Proses legislasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Proses legislasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dilakukan melalui pendekatan berikut:

## a. Historis
Dalam perspektif historis, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM lahir dari suatu kenyataan  dan  tantangan  reformasi  hukum  di  Indonesia.  Tuntutan  reformasi  hukum menggariskan kepada negara untuk  menjamin hak-hak  dasar setiap warga negara dalam memperoleh persamaan perlakuan di depan hukum dan keadilan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ini lahir dari sikap positif Pemerintah RI atas resolusi Komisi Tinggi HAM PBB  bahwa  setiap  negara  anggota  PBB  berkewajiban  melindungi  hak-hak  dasar  warga negaranya tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, bahasa, dan status sosial lainnya.
Hukum  HAM  lahir  pada  tanggal  10  Desember  1948  melalui  sebuah  konsensus internasional pada Sidang Majelis Umum PBB (Universal Declaration of Human Rights). Hukum  HAM  tersebut  merupakan  hukum  perdata  internasional  dengan  subyek  hukum negara.  Dalam  perkembangannya  UDHR  diikuti  hukum  internasional  turunan  lainnya, antara lain International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International
Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), sebagai pedoman hukum internasional yang berkaitan dengan HAM.
Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM lahir dari suatu kenyataan bahwa banyak  kasus  tindak  pelanggaran  HAM  yang  tidak  diungkap  dan  tidak  pernah dipertanggungjawabkan  kepada  publik,  seperti  kasus  Trisakti,  Semanggi  I  dan  II, Penculikan  Aktifis,  Tanjung  Priok,  kasus  Lampung,  kasus  Ambon,  Kasus  Poso,  Kasus Sampit,  Kasus  Sambas,  kasus  Kedung  Ombo  Banyuwangi,  Kasus  Waduk  Nipah  dan sebagainya. Untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara hukum, maka diper-lukan suatu perangkat hukum yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

## b. Filosofis
Pandangan filosofis  atas  UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.  Pertama, secara ontologis setiap individu adalah orang yang bebas, ia memili hak-hak dan kewajiban yang sama  antara  satu  dengan  yang  lain  dalam  konteks  sosial.  Kedua,  Secara  efistimologis, jaminan persamaan atas  setiap hak-hak dasar kemanusiaan berikut kewajiban-kewajiban yang  melekat  di  dalamnya,  mesti  dibatasi  oleh  hukum  (hukum  HAM).  Ketiga,  tujuan dibuatnya hukum HAM adalah sebagai hukum materil yang mengatur proses penegakan HAM  di  masyarakat.  Berdasarkan  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM,  pemerintah berkewajiban menggaransi hak-hak dasar kemanusiaan warganya melalui sebuah lembaga independen yang disebut Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM).
Lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dalam  konsideran  UU  HAM  ini  bahwa  hak  asasi manusia  merupakan  hak  dasar  yang  secara  kodrati  melekat  pada  diri  manusia,  bersifat universal  dan  langgeng,  oleh  karena  itu  harus  dilindungi,  dihormati,  dipertahankan,  dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

## 3. Sosiologis
Gagasan  awal  proses  legislasi  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM  ini  telah menimbulkan pro kontra dan penafsiran yang beragam di masyarakat. Pertama, ada yang berpendapat  bahwa  secara  substantif  UU  HAM  mengadopsi  Statuta  Roma  yang  pijakan historis,  filosofis  dan  sosiologisnya  berbeda.  Kedua,  Lahirnya  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang HAM dianggap sebagian pihak secara skeptis yakni sekedar untuk menaikan pamor
Indonesia di dunia internasional bahwa negara ini sangat menjunjung tinggi HAM. Ketiga, pemerintah  (dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum)  belum  sepenuhnya  komitmen  untuk menegakan  dan  melindungi  hak-hak  warga  negaranya.  Keempat,  para  ahli  dan  praktisi hukum  berpendapat  bahwa  pemenuhan  dan  jaminan  HAM  hanya  dapat  dilaksanakan apabila dilegislasikan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

## 4. Politik
Legislasi  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM  diperlukan  melalui  sebuah mekanisme  pengambilan  keputusan  yang  proporsional  yakni  antara  pemerintah  dan masyarakat (diwakili DPR) bagi terjaminnya kepastian hukum dan keadilan. Kiris politik yang  berlangsung  sejak  era  Orde  Lama  dan  Orde  Baru  tidak  saja  menyisakan  sejarah panjang kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti kasus G-30-S/PKI, Madiun, DI/TII, Malari 1974  dan  sebagainya.  Atas  dasar  itu,  legislasi  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM merupakan suatu tuntutan realitas yang muncul dari dukungan realitas pula. Menurut UU ini, jaminan penegakan HAM tidak hanya menjadi sebuah tanggung jawab negara tetapi juga semua individu.
Pertimbangan  politik  dapat  dilihat  dalam  konsideran  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang  HAM  bahwa  untuk  ikut  serta  memelihara  perdamaian  dunia  dan  menjamin pelaksanaan  hak  asasi  manusia  serta  memberi  perlindungan,  kepastian,  keadilan,  dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk UU HAM.

## 5. Yuridis
Ada  beberapa  pertimbangan  yuridis  yang  melatarbelakangi  lahirnya  UU  No.  39 Tahun 1999 tentang HAM, antara lain:
a) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
b) Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74).
c) Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1986  Nomor  20,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 3327).
Dari pertimbangan-pertimbangan itulah Presiden dan DPR menyetujui pengesahan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada gilirannya UU ini akan diikuti oleh Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  (PERPU)  No.  1  tahun  1999  tentang  peradilan HAM, yang selanjutnya akan diubah menjadi UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 8 .

## 2. Restorative Justice
Konsep Restorative Justice berawal dari Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris.  Seperti  Canada,  Amerika  Serikat,  Australia,  New  Zealand  dan  Inggris.  Definisi bahasa Inggris dari Restorative Justice adalah ““… is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behaviour is not condoned (welcomed), at the same time as being supportive and respectful of the individual/s 9 .”
Restorative  Justice  atau  sering  diterjemahkan  sebagai  keadilan  restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian  perkara  pidana.  Berbeda  dengan  pendekatan  yang  dipakai  pada  sistem peradilan  pidana  konvensional,  pendekatan  ini  menitikberatkan  adanya  partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan  tetapi  pandangan  ini  pada  kenyataannya  berkembang  dan  banyak  mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.
Kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan.  Sementara  dalam  model  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  menggunakan pendekatan  keadilan  restorative peran  aktif  kedua  pihak  ini  menjadi  penting  disamping peran pelaku.
Dalam  bahasa  Indonesia Restorative  Justice dapat  diartikan  sebagai  suatu  jenis keadilan  seperti  berbagai  ajaran  keadilan,  atau  sebagai  konsep  pemidanaan  yang bermaksud  menemukan  jalan  menegakkan  system  pemidanaan  yang  lebih  adil  dan
8 Deni  Kamaludin  Yusuf, Proses  Legislasi  UU  no  39  Tahun  1999,  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), Knowledge Leader, Program Pascasarjana UIN SGD, Bandung, 2010.
9 Adrianus  Meliala,  Power  Point  presentasi: Restorative  Justice,  Apa  dan  Bagaimana? , www.adrianusmeliala.com/files/kuliah/kul_19082009103919.ppt ,, diakses 15 Desember 2010.
berimbang 10 . Sebagai contoh, antara kepentingan pelaku dan korban, sistem pemidanaan yang berlaku sekarang ini sangat kurang sekali memperhatikan korban, dan seakan-akan pemberian  hukuman  atau  sanksi  kepada  pelaku  lebih  mengarah  kepada  “pembalasan dendam”. Tetapi  dalam Restorative  Justice ,  tujuan  dari  hukuman  haruslah  merumuskan tujuan pemidanaan yang mengarah kepada mekanisme mencapai tujuan.
Konsep dalam Restorative Justice menyangkut kepentingan pelaku dan kewajiban pelaku yaitu agar pelaku kembali menjadi warga yang bertanggung jawab baik terhadap korban,  keluarganya  dan  masyarakat  sekelilingnya.  Dengan  kata  lain,  konsep  ini mencerminkan cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana 11 .
Tujuan pemidanaan dalam Restorative Justice adalah untuk mengembalikan pelaku menjadi  warga  yang  baik  dan  bertanggungjawab.  Beberapa  contoh kasus  yang  dapat diselesaikan secara Restorative Justice , kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban  terlihat  bahwa  pertemuan  antara  pelaku  dan  keluarga  korban  dapat  dilakukan sepanjang hal  ini dapat  difasilitasi  oleh mediator. Demikian juga pada kasus  perkosaan, meskipun  bukan  gambaran  utuh  dari  penerapan  pendekatan  restorative  baik  pelaku  dan keluarga korban, tetapi keluarga pelaku dan keluarga korban dapat bertemu muka untuk sama-sama  mencapai  suatu  kesepakatan  yaitu  menikahkan  putra  putrinya.  Tetapi  dalam kenyataan  dilapangan  hal  tersebut  sangat  sulit  untuk  ditempuh,  karena  kencenderungan manusia “sulit untuk menerima suatu musibah, dan sulit memaafkan si pelaku kejahatan tersebut”.
Dalam sistem pemidanaan yang saat ini berlaku, sesungguhnya bagi korban lebih tragis lagi, sistem pemidanaan yang ada sama sekali tidak memberikan perlindungan atas segala derita atau kerugian akibat perbuatan pelaku pidana. Korban disini dapat diartikan korban  langsung  yaitu  orang-orang  yang  menderita  langsung  akibat  suatu  perbuatan pidana,  misalnya  cacat  karena  penganiayaan  dan  lain-lain.  Sedangkan  korabn  tidak langsung adalah sanak keluarga, isteri atau anak-anak kehilangan pelindung, karena suami atau ayah mereka terbunuh atau dibunuh.
10 Rudi Rizky, Refleksi Dinamika Hukum – Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir , Perum Percetakan Negara, Jakarta, 2008, Hal. 3.
11 Ibid, Hal. 4.
Hukuman yang diberikan kepada si pelaku seakan-akan menebus semua kesalahan yang telah diperbuat oleh si pelaku. Sebagai contoh, pada saat seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, maka hakim memutuskan sanksi hukuman penjara, pemidanaan ini seakan-akan  sebagai  bentuk  hukuman  atas  perbuatannya,  tetapi  perkara  lain  timbul  dari akibat kejahatan ini, keluarga yang ditinggalkan korban akan timbul masalah baru. Maka dari  itu,  peranan  konsep Restorative  Justice dapat  digunakan  dalam  menjatuhkan  suatu hukuman  atau  sanksi,  dimana  tujuan  pemidanaan  haruslah  untuk  meringankan  keluarga yang ditinggalkan. Sebagai contoh, hukuman bagi si pelaku apabila korban adalah seorang kepala keluarga yang memiliki seoarang anak yang masih bersekolah SD, hukuman dapat diberikan dengan menanggung biaya sekolah atau hidup bagi anak yang ditinggalkan atau keluarganya, karena pada saat ayahnya menjadi korban, maka tulang punggung keluarga “hilang”.
Apabila  dihubungkan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  pelaku  wajib diberlakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  kemanusiaan,  dan  HAM  termasuk menyediakan bantuan hukum kepada korban atau keluarga korban yang sama sekali kurang diperhatikan. Di negri Belanda, Turki dan berbagai Negara lain, perlindungan kepentingan korban  telah  terintegrasi  dalam  sistem  peradilan  pidana,  tidak  perlu  ada  gugatan tersendiri 12 .
Penulis  akan  membahas  tujuan  hukum  dari  sisi  Teori  Barat,  Timur  dan  Islam. Dalam  Teori  Barat,  tujuan  hukum  itu  adalah  semata-mata  untuk  mewujudkan  keadilan, untuk mewujudkan kemanfaatan dan untuk mewujudkan kepastian hukum. Dalam Teori Timur,  tujuan  hukum  pada  umumnya  tidak  menempatkan  “kepastian”,  tetapi  hanya menekankna  pada  tujuan  hukum  “Keadilan  adalah  keharmonisan,  dan  keharmonisan adalah kedamaian”. Sedangkan dalam Teori Hukum  Islam, pada perinsipnya bagaimana mewujudkan  “kemanfaatan”  kepada  seluruh  umat  manusia,  yang  mencangkupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat 13 .
Setelah  membahas  teori-teori  dari  pemikiran  Barat,  Timur  dan  Islam  mengenai tujuan hukum, maka pertanyaannya “Apakah pemidanaan yang dijatuhkan telah mencapai pada  tujuan  hukum  tersebut?”  Karena  penulis  menganalisa  banyaknya  penjatuhan
12 Ibid, hlm. 6
13 Op.cit., hlm. 216
hukuman  tidak  memperhatikan  si  korban  dan  sehingga  tujuan  hukum  sebetulnya  tidak tercapai.

## 3. Konsep Penegakan Hukum Restorative Justice
Secara konseptual, Restorative Justice berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip seperti, membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau  tindak  pidana.  Menempatkan  pelaku,  korban  dan masyarkat sebgai “ stakeholder ” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.
Selain  itu  tujuan  lain  adalah,  untuk  mendoorng  pelaku  adalah  untuk  mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas  peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan  cedera,  atau  kerugian  terhadap  korban,  yang  selanjutnya  membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
Pandangan lain dari Restorative Justice , adalah untuk menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran  oleh  seseorang  terhadap  seseornag,  karena  itu  sudah  semestinya  diarahkan pada  pertanggungjawaban  terhadap  korban,  bukan  mengutamakan  pertanggung  jawaban hukum.
Konsep  lain  adalah  untuk  mendorong  menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau  tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal atau kaku dan impersonal 14 .

## a. Keuntungan Restorative Justice
Keuntungan dari konsep Restorative Justice dari sisi korban adalah, lebih mampu memberi atau memenuhi secara lebih baik kebutuhan dan rasa puas dibandingkan dengan proses peradilan. Bagi pelaku adalah pemberian kesempatan meraih kembali rasa hormat masyarakat  dari  pada  terus  menerus  dicaci. Selanjutnya  dari  pandangan  sisi  masyarkat, pelaku menjadi  kurang berbahaya, uang yang dipergunakan untuk  melaksanakan pidana dapat dipakau untuk melakukan tindakan preventif atau konstruksi lainnya. 15
14 Op.cit , hlm. 7
15 Garry Johnstone, Restorative Justice , WP, 2002, hlm. 2

## b. Kekurangan Restorative Justice
Terlepas dari aspek-aspek positif, penulis mencoba mengungkap kendala-kendala yang akan dihadapi apabila konsep ini diaplikasikan, kelemahan dari Restorative Justice bahwa  hanya  dapat  dijalankan  pada  pelaku  yang  mengakui  atau  diketahui  pasti  sebagai pelaku. Bagi pelaku yang tidak mengakui perbuatannya sulit sekali untuk dijalankan karena konsep ini memerlukan kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi dari pelaku. Selanjutnya dalam hal ini pembuktian haruslah tetap dijalankan dan proses akan berlanjut pada sistem peradilan untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah si pelaku.
Apakah  konsep  Restorative  Justice  dapat  dipakai  dalam  perkara-perkara  besar, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, Terorisme, atau kejahatan serius lainnya? Dari pertanyaan tersebut, sebagai contoh kasus Bom Bali, apakah masyarakat dapat menerima konsep ini apabila dipakai dalam kasus Bom Bali dimana telah menelan banyak korban. Ditambah  dalam  kasus  tersebut  intervensi  Negara  tetangga  seperti  Australia  yang  juga memantau terus perkembangan dalam kasus tersebut.
Pertimbangan lain dalam kasus terbaru mengenai Gayus dalam penggelapan pajak, apakah  konsep  Restorative  Justice  bisa  berjalan?  Apabila  Gayus  mengembalikan  semua kerugian  Negara  atas  korupsinya,  dan  menebus  kesalahan  yang  diperbuatnya  kepada Negara  dengan  mengembalikan  semua  kekayaan  beserta  bunganya.  Yang  menjadi pertanyaan bisakah rakyat Indonesia menerima dan memaafkan atas perbuatannya? Karena dalam  konsep  Restorative  Justice,  yang  ditekankan  adalah  pertanggung  jawaban  dan partisipasi pelaku atas akibat dari perbuatannya.
Konsep Restorative Justice dapat mengendorkan kepastian hukum dan konsistensi. Penegakan hukum menjadi subjektif bergantung kepada orang-orang yang terlibat dalam penyelesaian  kasus,  akibatnya  peraturan  hukum  menjadi  kendor  dimana  khususnya peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu kasus.
Selain itu, konsep ini juga akan mengubah sifat hukum pidana yang semula tertutup menjadi seperti hukum pidana terbuka. Hubungan dan akibat hukum terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak.
Dilematis dari Restorative Justice akan timbul, karena di Indonesia tujuan hukum masih belum jelas ditafsirkan, maka dari itu sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian.  Tujuan  penegakan  hukum  yang  sesungguhnya  bukan  menerapkan  hukum,
melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum  benar-benar  memperhatikan langkah-langkah sosial yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum.
Penulis berpendapat, konsep Restorative Justice sangat berguna dan selalu dapat diaplikasikan adalah dalam “Sistem Peradilan Anak di Indonesia”, dimana anak adalah masa depan Negara ini, dan masih memiliki waktu yang panjang, sehingga pembinaan yang baik dan benar dapat mengarahkan kepada perbuatan yang baik dimasa depan.

## C. PENUTUP
Dalam konsep Restorative Justice dan HAM sangatlah berhubungan, karena dalam konsep tersebut tujuan pemidanaan ditafsirkan lebih luas tanpa melanggar Hak Asasi bagi si pelaku dan korban.  Setiap  manusia  didunia  ini  memiliki  hak  yang  melekat  tanpa  pengecualian,  seperti  hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang universal disebut Hak Asasi manusia (HAM).
Dengan pertimbangan bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri  manusia,  bersifat  universal  dan  langgem,  oleh  karena  itu  harus  dilindungi,  dihormati, dipertahankan,  dan  tidak  boleh  diabaikan,  dikurangi,  atau  dirampas  oleh  siapapun.  Dan  bahwa selain HAM, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model  pendekatan  yang  muncul  dalam  era  tahun  1960-an  dalam  upaya  penyelesaian  perkara pidana.  Berbeda  dengan  pendekatan  yang  dipakai  pada  sistem  peradilan  pidana  konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.
Pro dan Kontra terhadap konsep Restorative Justice masih terus bergulir sampai dengan tujuan  pemidanaan  dari  suatu  pemberian  sanksi  hukuman  kepada  pelaku  memiliki  tujuan  yang jelas.  Dalam  Rancangan  Undang-undang  KUHP  yang  baru,  disana  dijelaskan  bahwa  setiap  kali hakim memutuskan suatu keputusan hukuman, haruslah dijelaskan mengenai tujuan pemidanaan tersebut.
Penulis  berpendapat,  konsep Restorative  Justice sangat  berguna  dan  selalu  dapat diaplikasikan adalah dalam “Sistem Peradilan Anak di Indonesia”, dimana anak adalah masa depan Negara ini,  dan  masih  memiliki  waktu  yang  panjang,  sehingga  pembinaan  yang  baik  dan  benar dapat mengarahkan kepada perbuatan yang baik dimasa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Achmad  Ali. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dam  Teori  Peradilan  (Judicial  Prudence) termasuk  Interprestasi  Undang-Undang  (Legisprudence). Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.  2009
Anton  Beker,  dalam  St.  Harum  Pudjiarto,  RS, Hak  Asasi  Manusia  kajian  Filosofis  dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta:  Universitas Atmajaya. 1999
Jimly Assiddiqie. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Prenada Media. 2005
Koesparmono Irsan. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti. 2009 Deni  Kamaludin  Yusuf. Proses  Legislasi  UU  no  39  Tahun  1999,  Tentang  Hak  Asasi  Manusia (HAM). Bandung: Knowledge Leader, Program Pascasarjana UIN SGD. 2010
Rudi Rizky. Refleksi Dinamika Hukum – Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir . Jakarta: PerumPercetakan Negara. 2008

## 2. Sumber Lain
Adrianus Meliala, Power Point presentasi: Restorative Justice, Apa dan Bagaimana? , www.adrianusmeliala.com/files/kuliah/kul_19082009103919.ppt ,, diakses 15 Desember 2010.
Henny Nuraeny, dalam ringkasan disertasi program Dokter Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAR, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010