## PELATIHAN TEKNIKAL PENYUSUNAN LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK SE-KOTA PALEMBANG
Aspahani 1) , Muhammad Ichsan Siregar 2) , Anisa Listya 3) , Muhammad Hidayat 4)
1), 2), 3), 4) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Jln. Raya Palembang Prabumulih KM.32 Ogan Ilir, Sumatera Selatan Email: a spahani88@unsri.ac.id 1 , ichsansiregar@fe.unsri.ac.id 2 , listya_anisa@fe.unsri.ac.id 3 , muhammadhidayat@fe.unsri.ac.id 4

## ABSTRAK
Program  Pengabdian  masyarakat  dari  Fakultas  Ekonomi  Jurusan  Akuntansi  Universitas  Sriwijaya berfokus dalam hal penyusunan Laporan Dana Kampanye partai politik se-kota Palembang. Laporan Awal  Dana  Kampanye  yang  selanjutnya  disingkat  LADK  adalah pembukuan  yang  memuat  informasi RKDK,  sumber  perolehan  saldo  awal  atau  saldo  pembukaan,  rincian  perhitungan  penerimaan  dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain. Laporan  Penerimaan  Sumbangan  Dana  Kampanye  yang  selanjutnya  disingkat  LPSDK  adalah pembukuan  yang  memuat  seluruh  penerimaan  yang  diterima  Peserta  Pemilu  setelah  LADK disampaikan  kepada  KPU,  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  atau  KPU/KIP  Kabupaten/Kota.  Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang  memuat  seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran  Dana  Kampanye. Pembukuaan  LPPDK Dimulai sejak  3  (tiga)  hari  setelah  penetapan  Peserta  Pemilu  dan  ditutup  8  (delapan)  hari  setelah  hari pemungutan  suara.  Adapun  metode  kegiatan  ini  dilakukan  dengan  memberikan  sosialiasi  mengenai regulasi  dana  kampanye  sekaligus  pelatihan  teknikal  penyusunan  laporan  dana  kampanye  secara langsung  kepada  pengurus  Partai  Politik  di  kota  Palembang.  Hasil  pengabdian  masyarakat  ini ditandai  dengan  antusiasme  dan  pemahaman  peserta  dalam  menerima  materi  dan  mampu melakukan praktik untuk menyusun Laporan Dana Kampanye. Hasil kegiatan ini sangat bermanfaat bagi  para  pengurus  Partai  Politik  untuk  menyajikan  transparansi  dan  akuntabilitas  Laporan  Dana Kampanye kepada masyarakat.
Kata Kunci: Laporan Dana Kampanye, Partai Politik, Transparansi, Akuntabilitas .

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  dilaksanakan  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan adil.  Peserta  dan  Penyelenggara  Pemilu  dituntut  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  transparan, akuntabel,  responsibel,  independen,  dan  adil.  Berdasarkan  Pasal  167  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu salah satunya yaitu kegiatan Kampanye yang merupakan kesempatan Peserta Pemilu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.  Pada  Kegiatan  Kampanye  tersebut  tentunya  memerlukan  pendanaan.  Pendanaan Kampanye  oleh  Peserta  Pemilu  dapat  difasilitasi  oleh  KPU,  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  dan  KPU/KIP Kabupaten/Kota,  yaitu  Kampanye  berupa  pemasangan  alat  peraga  kampanye  di  tempat  umum, penayangan iklan Kampanye, dan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain  fasilitasi  pendanaan  yang  berasal  dari  KPU,  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  dan  KPU/KIP Kabupaten/  Kota,  Peserta  Pemilu  dapat  membiayai  metode  Kampanye  dalam  bentuk  pertemuan terbatas,  pertemuan  tatap  muka,  penyebaran  bahan  kampanye  kepada  umum,  media  sosial,  rapat umum,  pembuatan  desain  dan  materi  alat  peraga  kampanye,  mencetak  dan  menyebarkan  bahan kampanye,  dan/atau  kegiatan  lain  yang  tidak  melanggar  larangan  kampanye  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  325,  329,  dan  332  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017, kampanye  didanai  dan  menjadi  tanggung  jawab  Peserta  Pemilu.  Oleh  karena  itu,  Peserta  Pemilu mempunyai  kewajiban  untuk  mencatat,  membukukan,  mengelola  dan  menyusun  laporan  dana kampanye. Peserta Pemilu wajib menyampaikan laporan dana kampanye yang meliputi laporan awal dana  kampanye  (LADK),  laporan  penerimaan  sumbangan  dana  kampanye  (LPSDK),  dan  laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  telah  menyerahkan  hasil  audit  Laporan  Penerimaan  dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilu 2019, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden  nomor  urut  01  dan  02  serta  partai-partai  politik,  Gedung  KPU  RI, Jumat  (31/5/2019) . Anggota  Komisioner KPU Hasyim  Asy'ari mengatakan, hasil  audit yang diserahkan Kantor  Akuntan Publik (KAP)  ditemukan  sebanyak  tujuh  partai  politik  masuk  kategori  patuh  dan  sembilan  lainnya masuk  kategori tidak  patuh.  "Ketujuh  partai  politik  yang  masuk kategori  patuh antara  lain Partai Golkar,  Partai  NasDem,  Partai  Garuda,  PKS,  Partai  Perindo,  PSI,  serta  Partai  Hanura ,"  kata  Hasyim seperti dikutip situs KPU. "Sembilan partai yang masuk kategori tidak patuh antara lain PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Berkarya, PPP, PAN, Partai Demokrat, PBB serta PKP Indonesia ." Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  Demokrasi  (Perludem)  menilai,  ada  ketidakjujuran  peserta pemilu  dalam  melaporkan  dana  kampanyenya  pada  Pemilu  2019.  "Hal  ini  berangkat  dari  realitas kampanye  yang  dilakukan  oleh  peserta  pemilu,  kemudian  dibandingkan  dengan  laporan  dana kampanye yang disampaikan kepada KPU," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Gedung KPU ,  Menteng,  Jakarta Pusat,  Kamis  (22/8/2019).  Menurut  Titi,  ketidakjujuran  peserta  pemilu  ini disebabkan belum maksimalnya lembaga pengawas pemilu. Pengawas pemilu punya otoritas penuh untuk  mengawasi  seluruh  kegiatan  kampanye.  Seharusnya,  pengawas  melakukan  peran  signifikan untuk  menguji  apakah  pembiayaan  dana  kampanye  yang  dilaporkan  sesuai  dengan  realisasi  atau tidak.
Persoalan lain yang menyebabkan peserta pemilu tidak jujur adalah belum detailnya regulasi terkait dengan siapa saja yang menjadi peserta pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, caleg bukanlah peserta pemilu. Peserta pemilu merujuk pada partai politik. Padahal, fakta  di  lapangan  menunjukan  bahwa  kampanye  lebih  banyak  dilakukan  caleg  daripada  parpol. Kondisi ini yang membuat upaya untuk menciptakan akuntabilitas dana kempanye menjadi semakin berat. Hal ini bukan kali pertama terjadi, melainkan sudah menjadi persoalan mendasar sejak pemilu- pemilu sebelumnya.
Partai  Politik  yang  mengusung  paslon  dituntut  agar  dapat  menyampaikan  Laporan  Dana Kampanye  sesuai  dengan  ketentuan  PKPU  dan  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Paslon yang  merupakan  representasi  wakil  dari  suara  rakyat  harus  transparan  dalam  menyampaikan pertanggungjawaban atas dana kampanyenya. Untuk itu agar semua partai politik dapat memenuhi kriteria patuh dalam semua aspek penyusunan laporan Dana Kampanye.
Akuntan  merupakan  bagian  dari  anggota  masyarakat  yang  dapat  membantu  Parpol  dalam mewujudkan transparansi dalam penyampaian Laporan Dana Kampanye. Oleh sebab itu  kegunaan akuntan dari civitas akademika adalah membantu masyarakat, Parpol dan Paslon khususnya, dalam hal  penyusunan  Laporan  Dana  Kampanye.  Dengan  kehadiran  kami  sebagai  akuntan  dari  civitas akademika diharapkan dapat membantu dalam teknikal penyusunan laporan dana kampanye partai politik  agar  ke  depannya  di  tahun  2020  semua  partai  politik  yang  ada  di  Indonesia  yang  belum terkategori  patuh,  khususnya  di  kota  Palembang,  mendapatkan  kategori  patuh.  Program Pengabdian  masyarakat  dari  Fakultas  Ekonomi  Jurusan  Akuntansi  Universitas  Sriwijaya  dengan didukung tim yang kompeten akan berfokus dalam hal penyusunan Laporan Dana Kampanye partai politik  se-kota  palembang.  Kami  selaku  akademisi  sekaligus  sebagai  akuntan  akan  melakukan pelatihan  teknikal  penyusunan  Laporan  Dana  Kampanye  partai  politik  se-kota  Palembang  atas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang meliputi: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Adapun tujuan dilaksanakan pelatihan ini yaitu:
a). Memberikan  pemahaman  mengenai  pentingnya  penyusunan  Teknis  Laporan  Awal  Dana Kampanye (LADK).
b). Memberikan  pemahaman  mengenai  pentingnya  penyusunan  Teknis  Laporan  Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).
c). Memberikan  pemahaman  mengenai  pentingnya  penyusunan  Teknis  Laporan  Penerimaan  dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

## 2. STUDI PUSTAKA

## 2.1. Partai Politik (Parpol)
Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan  umum.  Definisi  lainnya  adalah  kelompok  yang  terorganisir  yang  anggota-  anggotanya mempunyai  orientasi,  nilai-nilai,  dan  cita-cita  yang  sama.  Bisa  juga  di  definisikan,  perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai  kader  atau  struktur  kepartaian  yang  dimonopoli  oleh  sekelompok  anggota  partai  yang terkemuka.  Atau  bisa  juga  berdasarkan  partai  massa,  yaitu  partai  politik  yang  mengutamakan kekuatan  berdasarkan  keunggulan  jumlah  anggotanya.  Tujuan  kelompok  ini  ialah  untuk memperoleh  kekuasaan  politik  dan  merebut  kedudukan  politik  -  (biasanya)  dengan  cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

## 2.2 Laporan Dana Kampanye
Dana  Kampanye  Peserta  Pemilu  yang  selanjutnya  disebut  Dana  Kampanye  adalah  sejumlah biaya  berupa  uang,  barang,  dan  jasa  yang  digunakan  Peserta  Pemilu  untuk  membiayai  kegiatan Kampanye.  Peserta  Pemilu  (dapat  dibantu  staf  khusus  yang  mempunyai  latar  belakang  akuntansi) wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan  KPU/KIP  Kabupaten/Kota.  Laporan  Dana  Kampanye  (LDK)  terdiri  dari  Laporan  Awal  Dana Kampanye (LADK), LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye), dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye).
Laporan  Awal  Dana  Kampanye  yang  selanjutnya  disingkat  LADK  adalah pembukuan  yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan  dan  pengeluaran  yang  diperoleh  sebelum  pembukaan  RKDK,  dan  penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota  DPD  atau  pihak  lain.  Dimulai  sejak  Pembukaan  Rekening  Khusus  Dana  Kampanye  dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye. Adapun informasi yang harus tercakup dalam LADK meliputi:
a. Rekening Khusus Dana Kampanye
b. Saldo awal/Saldo Pembukaan dan Sumber Perolehan
c. Jumlah  rincian  Perhitungan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  yang  sudah  dilakukan  sebelum penyampaian  LADK,  apabila  saldo  awal  merupakan  sisa  dari  penerimaan  dana  dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK
d. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Peserta Pemilu dan/atau Pihak Lain
e. NPWP masing-masing Peserta Pemilu
Laporan  Penerimaan  Sumbangan  Dana  Kampanye  yang  selanjutnya  disingkat  LPSDK  adalah pembukuan  yang  memuat  seluruh  penerimaan  yang  diterima  Peserta  Pemilu  setelah  LADK disampaikan  kepada  KPU,  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  atau  KPU/KIP  Kabupaten/Kota.  Pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Informasi yang harus ada dalam LPSDK antara lain:
a. Saldo
b. Rincian Perhitungan Penerimaan yang diperoleh
c. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Peserta Pemilu dan/atau Pihak Lain
d. NPWP masing-masing Peserta Pemilu Laporan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye  yang  selanjutnya  disingkat  LPPDK adalah  pembukuan  yang  memuat  seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran  Dana  Kampanye. Pembukuaan  LPPDK  Dimulai  sejak  3  (tiga)  hari  setelah  penetapan  Peserta  Pemilu  dan  ditutup  8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara. Informasi yang harus ada dalam LPPDK yaitu: a. Saldo
b. Rincian Perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran yang diperoleh c. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Peserta Pemilu dan/atau Pihak Lain d. NPWP masing-masing Peserta Pemilu

## 3. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN
Metode  pelaksanaan  pengabdian  yang  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode ceramah/sosialisasi,  tutorial/pelatihan  teknikal,  dan  diskusi.  Adapun  sistematika  pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:
1. Langkah 1 (Metode Ceramah) Peserta  diberikan  materi  mengenai  Regulasi  Dana  Kampanye  oleh  Komisioner  Hukum  KPU Provinsi Sumatera Selatan.
2. Langkah 2 (Metode Tutorial)
Peserta diberikan  contoh  ilustratif  bagaimana  melakukan  penyusunan  Laporan  Dana  Kampanye oleh Tim Pengabdian dengan melakukan simulasi pengisian LDK.
3. Langkah 3 (Metode Diskusi)
Peserta  pelatihan  diberikan  kesempatan  untuk  mendiskusikan  permasalahan  yang  dihadapi berkaitan dengan regulasi dan penyusunan Laporan Dana Kampanye.

## 4. HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  mengenai  “Pelatihan  Teknikal  Penyusunan  Laporan Dana Kampanye Partai Politik Se-Kota Palembang” telah dilaksanakan pada  hari Senin tanggal 18  November  2019  dengan  jumlah  peserta  32  orang  dari  perwakilan  Partai  Politik  di  kota Palembang. Pembukaan acara dari Ketua Tim Pengabdian Fakultas Ekonomi, Bapak Aspahani, yang  menyampaikan  tujuan  kegiatan  pengabdian  dan  kontribusi  dari  Tim  Pengabdian  bagi peserta. Selanjutnya, sosialiasi regulasi Dana Kampanye dari Komisioner  Legal KPU Provinsi Sumatera  Selatan  yang  menjelaskan  mengenai  peraturan  dan  aspek  hukum  mengenai pelaksanaan  Kampanye.
Pelatihan  teknikal  dan  simulasi  pengisian  Laporan  Dana  Kampanye  selanjutnya diberikan oleh Tim Pengabdian. Peserta sangat antusias dalam melakukan simulasi pengisian Laporan  Dana  Kampanye.  Pentingnya  pengenalan  tentang  “Sosialisasi  dan  Pelatihan Penyusunan  Laporan  Dana  Kampanye”  bertujuan  untuk  memberikan  motivasi  tentang pembukuan  yang  seharusnya  sesuai  dengan  PKPU.  Pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  dengan memberikan  pemaparan  dan  penjelasan  materi  oleh  perwakilan  tim  kami,  Anisa  Listya,  SE,  M.Si, dengan  bantuan slide  powerpoint untuk  mempermudah  menyampaikan  bahan  sosialisasi  dengan pengaplikasian  contoh.  Pada  saat  pelaksanaan  kegiatan  kami  juga  membagikan  modul  dan  CD materi kepada seluruh  peserta  yang  hadir.  Di  dalam  modul  tersebut  telah  dilampirkan  secara jelas dan rinci mengenai tata cara penyusunan laporan Dana Kampanye beserta regulasinya, disertai dengan contoh kasus yang sering  terjadi.
Dari  hasil  simulasi  dan  pemaparan,  peserta  kemudian  diberikan  kesempatan  untuk diskusi  mengenai  permasalahan  yang  seringkali  dihadapi.  Adapun  permasalahan  yang seringkali muncul yaitu penyusun laporan Dana Kampanye di Parpol belum familiar dengan aplikasi  yang  diberikan  oleh  KPU  (aplikasi  SIDAKAM)  untuk  pengisian  Dana  Kampanye sehingga  seringkali  menggunakan excel sederhana  untuk  pelaporan.  Selain  itu,  penyusun juga  masih  kesulitan  dalam  melakukan  klasifikasi  belanja  barang  dan  jasa  dalam  kegiatan pelaksanaan  kampanye  sehingga  salah  mencatat  akun.  Penyusun laporan  Dana  Kampanye Parpol  seringkali  kesulitan  saat  menggabungkan  laporan-laporan  dari  caleg  yang  seringkali jumlahnya tidak sesuai dengan total laporan gabungan.
Para  peserta  sangan  antusian  dalam  memberikan  pertanyaan  dalam  diskusi  dan  meminta solusi  serta  memberikan  saran  untuk  pelaksanaan  Pemilu  dan  Pilkada  selanjutnya.  Mereka berharap  pelatihan  ini  dapat  berkelanjutan  karena  tahun  2020  nanti  Partai  Politik  akan menghadapi  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  serentak.  Diskusi  ditutup  dengan doa penutup,  foto bersama, dan makan siang seluruh peserta.

## Gambar 2 . Penutupan Pelatihan Laporan Dana Kampanye

## 5. KESIMPULAN
Terdapat beberapa kesimpulan dari pengabdian ini yaitu sebagai berikut:
1. Kegiatan  ini  memberikan  sosialisasi  dan  pelatihan  teknikal  dengan  harapan  Parpol peserta  Pemilu  dapat  menyampaikan  Laporan  Dana  Kampanye  yang  transparan  dan akuntabel.
2. Dengan  adanya  kegiatan  pengabdian  ini,  masyarakat  dapat  memahami  pentingnya manfaat Laporan Dana Kampanye dan dapat meyakini Parpol yang didukungnya. Parpol yang mengusung caleg juga dapat mencapai opini patuh dalam Laporan Dana Kampanye yang  dilaporkannya.

## ACKNOWLEDGMENTS (UCAPAN TERIMA KASIH)
1. Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sriwijaya  atas  bantuan  dana  Pengabdian  Kepada  Masyarakat Tahun 2019 yang telah diberikan.
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya serta KPU Kota Palembang yang telah memberikan izin pelaksanaan kegiatan dan dukungan sosialiasi regulasi Dana Kampanye serta tempat pelaksanaan kegiatan.
3. Perwakilan  dari  Partai  Politik  se-kota  Palembang  yang  telah  hadir  dan  memberikan sharing diskusi yang bermanfaat.
4. Tim Pengabdian yang telah bekerja keras dalam tahap persiapan sampai dengan pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA
PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
PKPU No. 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
https://nasional.kompas.com/read/2019/06/03/16254471/hasil-audit-laporan-dana kampanye-9- parpol-
masuk-kategori-tidak-patuh
https://nasional.kompas.com/read/2019/08/23/09522921/perludem-sebut-peserta-pemilu-2019-tak- jujur-laporkan-dana-kampanye