Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
Sunan  Ampel  Street  No.7,  Ngronggo,  City  District,  Kediri  City,  East  Java  Province,  Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id Website: http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin
TINJAUAN YURIDIS ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PUTUSAN EKONOMI SYARIAH PENGADILAN AGAMA
KOTA MALANG TAHUN 2019
(JURIDICIAL REVIEW THE PRINCIPLE OF SIMPLE JUSTICE, QUICK, AND LOW COST TO SHARIA ECONOMIC VERDICT AT MALANG CITY ISLAMIC
COURT IN 2019)
Umi Nur Kholifah, Faridatul Fitriyah, Andi Ardiyan Mustakim
123 Institut Agama Islam Negeri Kediri
Uminur174@gmail.com 1 ; faridatulfitriyah@gmail.com ; andiehartop@gmail.com
Article Abstract Keywords: Legal View, Sharia Economic,
Islamic Court
Article History: Received: July 22, 2022 Reviewed: September 28, 2022 Accepted: November 30, 2022 Published: December 29, 2022
DOI: 10.30762/qaw.v6i2.158
The existence of contract furtherly sharia economic contract can’t avoid from dispute’s risk. According of Act Number 3 of  2006  about  Islamic  Court,  legal  dispute  resolution  of sharia economic dispute is being Islamic Court’s authority.
One  of  Islamic  Court  in  Indonesia  is  Malang  City  Islamic Court  which  is  must  obey  the  principle  of  simple  justice, quick, and low including SEMA Number 3 of 2014. From the beginning  of  observation,  Malang  City  Islamic  Court disobeying the principle of simple justice, quick, and low cost which implemented in SEMA Number 3 of 2014. The focus of this  research  is  (1)  what  is  the  concept  of  the  principle  of simple justice, quick, and low cost in Indonesian’s act? And (2) what is legal view of the principle of simple justice, quick, and low cost about sharia economic verdict at Malang City Islamic Court in 2019? This research using library research and statue approach, also using legal material in the form of primary  legal  material,  secondary  legal  material,  and tertiary legal material for the example books, journals, acts, legal dictionary, etc. And then all of those legal material will
be adjusted within the object of this research. The result of this research is the concept of the principle of simple justice, quick, and low cost can call principle is just because fulfill the  meaning  of  legal  principle  and  the  function  of  legal principle. The principle of simple justice, quick, and low cost have been implemented in various judicial procedural law at Indonesia.  Sharia economic verdict at  Malang  City Islamic Court in 2019 from legal view still can’t obey the principle of simple justice, quick, and low cost and also SEMA number 2 of 2014.
©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited .

## PENDAHULUAN
Pengadilan Agama yang menjadi pemegang kewenangan absolut terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang  Perubahan  Pertama  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama menjadikan keseluruhan problematika akad-akad ekonomi syariah secara litigasi akan diselesaikan di Pengadilan Agama. Mahkamah Agung mengakui eksistensi Pengadilan Agama menjadi  satu  dari  sekian  jenis  Pengadilan  di  bawah  Mahkamah  Agung  yang  menjadikan Pengadilan  Agama  hadir  di  setiap  kabupaten/kota,  salah  satunya  adalah  Kota  Malang  yang memiliki  Pengadilan  Agama  Kota  Malang  Kelas  I  A,  di  mana  memiliki  yuridiksi  meliputi seluruh kecamatan di Kota Malang.
Penyelesaian  perkara  ekonomi  syariah  di  Kota  Malang  yang  menjadi  kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2019 setidaknya ada 7 perkara ekonomi syariah yang putus, diperiksa, dan diadila di sana. Dari ketujuh putusan tersebut, terdapat dua putusan yang  diselesaikan  dengan  menggunakan  gugatan  sederhana  yang  disandarkan  pada  Perma Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Prosedur  dan  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana, sedangkan  kelima  sisanya  diselesaikan  dengan  proses  hukum  acara  peradilan  agama  biasa. Maka kelima putusan ini secara mutatis mutandis  harus tetap diselesaikan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana amana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kelima putusan tersebut adalah sebagai berikut:
a. 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg.
b. 480/Pdt.G/2019/PA.Mlg.
c. 800/Pdt.G/2019/PA.Mlg.
d. 1789/Pdt.G/2019/PA.Mlg.
e. 1868/Pdt.G/2019/PA.Mlg.
Salah  satu  aturan  yang  juga  mengakomodir  adanya  asas  peradilan  sederhana, cepat,dan biaya ringan adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyeliesaian Perkara di Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat  Banding  pada  4  (empat)  Lingkungan  Peradilan. Melalui observasi awal,  kelima perkara ekonomi syariah yang diperiksa, diputus, dan diadili oleh Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2019 tidak mematuhi adanya amanat di SEMA Nomor  2  Tahun  2014.  Sehinga  untuk  itu,  penelitian  terkait  perbedaan  antara  aturan  yang berlaku dengan yang terjadi di lapangan terkait aturan hukum a quo perlu dilakukan suatu kajian atupun penelitian lebih lanjut untuk membahas permasalaha ini secara ilmiah.
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana  konsep  asas  peradilan  sederhana  cepat  biaya  ringan  pada  berbagai aturan hukum di Indonesia?
b. Bagaimana tinjauan yuridis asas peradilan sederhana cepat biaya ringan terhadap putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama Kota Malang?

## METHOD
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  kajian  pustaka  atau  biasa  disebut  library research yang menghimpun data penelitian menggunakan materi, buku, jurnal, kajian ilmiah, ataupun instrumen terkait kepustakaan yang lain guna menunjang hasil penelitian.  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  atau  statue  aproach  yang  melihat  sisi permasalahan  hukum  dari  aturan  hukum  yang  berlaku,  dalam  penelitian  ini  adalah  asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.
Sedang bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  ini  diambil  secara  studi  pustaka  mendalam  guna pengambilan  materi-materi  dan  bahan  hukum  yang  relevan  dengan  objek  penelitian. Selanjutnya bahan hukum tersebut disaring dan dipilah sehingga menghasilkan bahan hukum yang siap dikembangkan dalam hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  Asas  Peradilan  Sederhana  Cepat  dan  Biaya  Ringan  pada  Berbagai  Aturan Hukum di Indonesia
a. Konsep Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat (4) mengamanatkan jika peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga pasal a quo ini menjadi sebuah asas yang harus dipatuhi seluruh
porsi pelaksana kekuasaan kehakiman. Secara penjelasan, asas ini diberikan pengertian sebagai berikut:
1) Kata  sederhana  di  sini  diartikan  sebagai  pemeriksaan  serta  penyelesaian persidangan perkara yang dilakukan dengan efektif serta efisien.
2) Sedangkan  biaya  ringan  ditafsirkan  menjadi  biaya  perkara  yang  timbul selama pemeriksaan perkara maka harus dapat dijangkau oleh para pihak dan /atau masyarakat.
3) Meskipun pemeriksaan perkara dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan,  proses  pemeriksaan  perkara  selama  di  pengadilan  dilarang mengesampingkan  adanya  ketelitian  serta  kecermatan  dalam  proses pencarian keadilan dan kebenaran perkara
Selain dari penjelasan pasal a quo, banyak ahli hukum yang memberikan suatu penafsiran terkait asas ini. Sarwono menafsirkan asas ini menjadi, hakim yang mengadili perkara di pengadilan harus menyelesaian perkara dengan tempo yang singkat atau tidak terlalu  lama.  Eksistensi  dari  asas  ini  sebenarnya  memiliki  tujuan  agar  para  pencari keadilan  tidak  merasa  terombang-ambing  dan  segera  mendapatkan  kepastian, kemanfaatan,  dan  juga  keadilan  hukum  yang  dicari  oleh  para  pencari  keadilan sebagaimana  fungsi  dan  tujuan  hukum.  Terdapat  suatu  idiom  bahwa  justice  delayed  is justice  denied  yang  artinya  menunda-nunda  keadilan  sama  halnya  dengan  menyangkal keberadaan keadilan tersebut.
Asas  peradilan  sederhana  apabila  melihat  pengertian  asas  pada  kerangka konseptual, dapat dikategorikan sebagai suatu asas hukum yang memenuhi ketiga fungsi hukum  menurut  Achmad  Ali.  Asas  ini  menjadi  sebuah  kaidah  mendasar  dari penyelenggaraan hukum acara perdata. Terlebih pada pemeriksaan perkara secara litigasi di bawah ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Asas ini menjadi hal yang fundamental ketika para pihak yang berperkara memerlukan bantuan dari negara dalam hal  ini baik Mahkamah  Konstitusi  atau  Mahkamah  Agung  dan  pengadilan  di  bawahnya.  Asas peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  dapat  dikatakan  sebagai  asas  yang bersumber dari nurani masyarakat, dimana siapapun para pihak yang berperkara selain ingin  mendapatkan  kepastian,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  juga  menginginkan perkaranya  segera  selesai,  tanpa  ada  penundaan  yang  berarti,  hingga  pada  biaya  yang terjangkau.
Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga berfungsi untuk mengatasi adanya  konflik.  Yakni  dimaksudkan  keberadaannya  menjadi  solusi  atas  penumpukan
perkara di pengadilan. Mengingat pada beberapa pengadilan Kelas I-A bahkan beberapa pengadilan  khusus,  dimungkinkan  terjadi  penumpukan  perkara  sehingga  dibutuhkan pembatasan penyelesaiannya melalui asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Asas ini dapat menjadi sebuah alat untuk pengendalian sosial sebagaimana fungsi asas menurut Achmad Ali. Dalam artian, asas ini membatasi waktu dan biaya hingga pada menuntut para penegak hukum untuk bekerja cepat, tanggap, dan melayani masyarakat agar  para  masyarakat  yang  menyerahkan  perkaranya  kepada  negara  (dalam  hal  ini pengadilan) guna mendapatkan tujuan hukum  dengan baik  dan sebagaimana mestinya. Para penegak hukum dibatasi waktu, juga dibatasi agar tidak ada terjadi pungli sehingga asas  ini  nantinya  dapat  dijadikan  suatu  aturan  hukum  acara  praktis  yang  memudahkan penerapannya.
b. Aturan Hukum Acara Terkait Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan
Keberadaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah dikomodir dan diatur sebagai aturan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sehingga implementasi dari  adanya  asas  peradilan  sederhana,  cepat,dan  baya  ringan  lebih  mudah  diterapkan karena  prosedur  ataupun  jalan  mewujudkan  asas  a  quo  lebih  jelas.  Keberadaan  asas peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  memang  menjadi  suatu  hal  yang  harus diperhatikan,  namun  ketelitian,  kecermatan,  dan  aspek-aspek  penting  lainnya  dalam pemeriksaan  perkara  oleh  Majelis  Hakim  tidak  boleh  terlewatkan.  Meskipun  pada pemeriksaan perkara perdata, hakim dikategorikan sebagai hakim yang pasif dan hanya mengadili  pada  substansi  gugatan/permohonan,  alat  bukti,  serta  ruang  lingkup  yang diberikan oleh para pihak, atau dalam artian tidak ada ultra petita layaknya pemeriksaan perkara  pidana,  tetap  saja  ketelitian  hakim  pada  substansi  gugatan/permohonan  adalah hal  yang  penting.  Terutama  pada  proses  pembuktian,  di  mana  hakim  sebagai  penegak keadilan  yang  dipercaya  para  pihak  dapat  menyelesaikan  perkara  seadil-adilnya  harus memperhatikan serta menemukan suatu  kebenaran formil  pemeriksaan perkara perdata secara teliti dan cermat.
Selanjutnya, tidak hanya berhenti pada pemeriksaan alat bukti surat. Namun pada pemeriksaan saksi Majelis Hakim harus memastikan para saksi sudah disumpah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya. Majelis Hakim juga harus mempertanyakan terkait status hubungan para saksi dengan para pihak. Hal ini penting di mana mengingat Pasal  145  ayat  (1)  HIR  dan/atau  Pasal  172  ayat  (1)  RBg  memberikan  amanat  jika  ada beberapa orang yang kesaksiannya tidak dapat didengar di hadapan sidang.
Setelah  adanya  pembuktian  dan  dilanjutkan  adanya  kesimpulan,  Majelis  Hakim diberikan waktu untuk melakukan Musyawarah Majelis untuk menentukan putusan dari perkara yang diperiksanya. Dalam Musyawarah Majelis ini, para hakim tentunya harus melihat kesesuaian dari keseluruhan berkas perkara. Mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan untuk disesuaikan dengan alat bukti yang ada. Sehingga nantinya putusan dari Majelis Hakim tetap sesuai pada tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum.
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah  mendukung  penuh  adanya  asas  peradilan sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  hal  ini  tercermin  dalam  konsideran  Perma  tersebut yang mengisyaratkan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang kian menjamur di Indonesia dengan prosedur yang jelas dan tentunya lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat diperlukan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Prosedur Gugatan Sederhana di dalam konsiderannya yang pertama memberikan suatu dasar adanya Perma a quo adalah perlunya penyelenggaraan peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  agar  para  masyarakat  bisa  mendapatkan akses yang selebar-lebarnya untuk memperoleh keadilan melalui jalur litigasi.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik muncul untuk mendukung adanya asas peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  yang  termaktub  dalam  Pasal  2  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  hal  ini dijelaskan pada konsideran Perma a quo. Sehingga Perma a quo dengan jelas dan tegas mendukung penuh dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Keberadaan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Penyelesaian  Perkara  di  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat  Banding  pada  4 (Empat)  Lingkungan  Peradilan  memberikan  batasan  untuk  penyelesaian  sengketa  para pengadilan  tingkat  pertama  maksimal  5  (lima)  bulan  dan  pengadilan  tingkat  banding maksimal  3  (tiga)  bulan.  Di  mana  batasan  waktu  ini  termasuk  pada  proses  minutasi perkara.
Mengenai  Yurisprudensi  MA  RI  Nomor  2671/K/Pdt/2001  tertanggal  4  Juli  2003 tentang  Kedudukan  Penggunggat  yang  Berbeda  Namun  Memiliki  Kepentingan  Atas Suatu Objek Sengketa yang Sama, Demi Tercapainya Peradilan yang Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Maka Para Penggugat Dapat  Mengajukan Gugatan Bersama disebut
dalam kaidah hukumnya bahwa adanya yurisprudensi a quo untuk mendukung peradilan yang cepat, murah, dan biaya ringan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara  memberikan  kewenangan  terhadap  setiap  Ketua  Pengadilan  Tingkat  Pertama, Ketua  Pengadilan  Tingkat  Banding,  hingga  kepada  Ketua  Mahkamah  Agung  untuk menentukan  biaya  panjarnya  masing-masing  melalui  ketetapan.  Biaya  panjar  ini  harus dilaksanakan  dengan  adanya  transparansi  dan  mencegah  adanya  pungli  maka,  setiap pengadilan diperintahkan untuk bekerjasama dengan bank tertentu. Selain itu, bilamana terjadi kelebihan dalam  pembayaran biaya panjar atau dapat dikatakan ada biaya yang tidak terpakai dalam pemeriksaan perkara maka harus dikembalikan kepada para pihak yang berhak.
Menurut hemat peneliti di sini, dari sekian aturan hukum yang disebutkan di atas yang mana berangkat dan/atau mengandung unsur asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya  ringan  adalah  aturan  hukum  yang  saat  ini  patut  dipertahankan  keberadaannya, mengingat jumlah perkara yang masuk di setiap pengadilan cukup banyak. Di mana setiap perkara  yang  masuk  dalam  buku  register  perkara,  para  pencari  keadilan  tidak  hanya mengharapkan penyelesaian perkara saja. Bahkan apabila waktunya bisa dipercepat, dan biaya penyelesaian perkara cukup terjangkau akan membuat para pencari keadilan merasa dilayani dengan baik oleh aturan hukum dan para aparat hukum. Di sisi lain aturan hukum lain juga harus tetap ditegakkan, bukan berarti dengan adanya asas ini menjadikan proses pemeriksaan  perkara  menjadi  sebuah  hal  yang  bisa  dibilang  cepat  selesai  namun  tidak mencerminkan dari tujuan hukum.

## Tinjauan Yuridis Asas Peradian Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Terhadap Putusan Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2019
Pada Tahun 2019, setidaknya ada 7 putusan ekonomi syariah yang diperiksa, diputus, dan  diadili  di  Pengadilan  Agama  Kota  Malang.  Dua  diantaranya  diselesaikan  menggunakan gugatan  sederhana  yang  memiliki  hukum  acara  tersendiri  dan  sisanya  diselesaikan  secara gugatan biasa hingga putusan dijatuhkan. Melihat konsep asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Malang juga harus mematuhi asas a quo .
Salah satu implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Apabila kelima
putusan  ekonomi  syariah  yang  diselesaikan  secara  gugatan  biasa  tersebut  dijabarkan,  maka akan diperoleh pembahasan sebagai berikut:
a. Putusan Nomor 362/Pdt.G/ 2019/PA.Mlg , yang mana perkara ini antara Penggugat dengan 3 Tergugat yang mana dua diantaranya adalah Lembaga Keuangan Syariah. Tergugat  I sebagai pihak  Lembaga Keuangan Syariah yang berlokasi di  Malang telah  memberikan  Pembiayaan  Musyarakah  (Line  Facility)    sebesar  Rp. 25.000.000.000-,  kepada  Penggugat  dengan  jaminan  berupa  4  (empat)  buah Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang melekat di atasnya pada tahun 2015,  Tergugat  II  adalah  kantor  pusat  dari  Tergugat  I  yang  berlokasi  di  Jakarta Barat,  serta  Tergugat  III  merupakan  seorang  Notaris  yang  membuat  Akta Pemberian Hak Tanggungan atas jaminan akad musyarakah a quo.
Dalam usaha membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan 9 alat bukti surat dan Tergugat  II  memberikan  alat  bukti  surat  sebanyak  58  alat  bukti  surat.  Setelah  melalui mediasi  yang  berujung  dead  lock  (gagal),  persidangan  yang  panjang  dimulai  dari pembacaan gugatan, jawaban tergugat,  replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga pada musyawarah majelis. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim pada intinya menolak gugatan Penggugat dan juga menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat.
Total  waktu  penyelesaian  perkara  dari  sidang  pertama  hingga  putusan  adalah  ±7 bulan, awalnya biaya perkara sudah dibayarkan  Rp. 1.641.000-, dan mendapatkan sisa pengembalian panjar sebesar Rp. 410.000-, sehingga total panjar yang dibayarkan adalah Rp. 1.231.000-,. Melihat proses penyelesaian perkara ini, tentunya tidak sesuai dengan apa  yang  diamanatkan  oleh  SEMA  Nomor  2  Tahun  2014,  dimana  pembatasan penyelesaian perkara pada tingkat pertama maksimal 5 bulan termasuk proses minutasi. Sedang apabila melihat sisi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terjadi beberapa kali penundaan persidangan dimana antar proses persidangan dilakukan dengan jangka waktu 2 minggu penundaan, namun  tidak terjadi penunggakan biaya perkara yang berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses pemeriksaan perkara ini.
b. Putusan  Nomor  480/Pdt.G/  2019/PA.Mlg,    perkara  ini  hanya  memiliki  satu Penggugat dan satu Tergugat yang merupakan salah satu bank syariah milik negara di Malang. Bahwa gugatan ini dikarenakan adanya permasalahan yang muncul atas pembiayaan GRIYA iB Hasanah Murabahah sebesar Rp. 747.600.000-,. Penggugat dalam  posita  gugatannya  mengatakan  jika  Tergugat  i.c  salah  satu  BUMN  yang bergerak  dalam  bidang  Lembaga  Keuangan  Syariah  telah  melakukan  perbuatan melawan  hukum  atas  dasar  UU  Perlindungan  Konsumen  dan  PJOK  Nomor
1/POJK07/2013  yang  mana  Tergugat  dinilai  telah  mempersyaratkan  margin pembiayaan,  denda,  dan  ganti  rugi  yang  terlalu  besar  dan  tidak  sesuai  dengan prinsip syariah di mana hal ini dicantumkan dalam klausula baku.
Untuk  membuktikan  dalil  masing-masing  pihak,  Tergugat  menyerahkan setidaknya  7  alat  bukti  surat  sedang  Penggugat  dalam  Putusan  Nomor 480/Pdt.G/2019/PA.Mlg  tercatat  tidak  mengajukan  alat  bukti  apapun  karena  dalam petitum  yang  diminta,  Penggugat  meminta  agar  pembuktian  dalam  perkara  ini menggunakan  asas  pembuktian  terbalik.  Setelah  melalui  proses  yang  cukup  lama  dari mediasi  yang  gagal,  dilanjutkan  pada  agenda  persidangan  lanjutan.  Putusan  Majelis Hakim pada perkara ini, pada intinya menolak gugatan dan eksepsi yang diajukan para pihak.
Total  waktu  penyelesaian  perkara  dari  sidang  pertama  hingga  putusan  adalah  ±9 bulan,  awalnya  biaya  perkara  sudah  dibayarkan  Rp.  319.000-,  lalu  ditambah  Rp. 1.000.000-,  dan  mendapatkan  sisa  pengembalian  panjar  di  akhir  perkara  sebesar  Rp. 620.000-, sehingga total panjar yang dibayarkan adalah Rp. 699.000-,. Tentunya ketika melihat SEMA Nomor 2 Tahun 2014, perkara ini jelas tidak memenuhi  SEMA a quo. Karena penyelesaiannya cukup lama dibandingkan apa yang diatur dalam SEMA a quo. Penundaan perkara pun juga terjadi beberapa kali untuk memanggil kembali Penggugat dan juga dari pembuktian terakhir hingga musyawarah majelis dilakukan jeda hampir 3 minggu.  Meskipun  demikian,  perkara  ini  tidak  terjadi  penunggakan  pembayaran  biaya panjar.  Sehingga  penerapan  asas  peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  belum sepenuhnya terwujud.
c. Putusan Nomor 800/Pdt.G/ 2019/PA.Mlg,  perkara ini antara dua orang Penggugat dengan 2 orang tergugat yang terdiri atas Tergugat I adalah lembaga keuangan bank syariah  milik  swasta,  Tergugat  II  adalah  perorangan  dan  Turut  Tergugat  adalah Kantor  Pertanahan  Malang.  Perkara  ini  didasari  adanya  akad  Pembiayaan Murabahah  dan  juga  akad  Wakilah  atau  secara  umum  disebut  hak  tanggungan antara Para Pengugat dengan Tergugat I serta pengalihan piutang dari Tergugat I kepada  Tergugat  II.  Guna  menguatkan  dalil-dalil  para  pihak,  Penggugat mengajukan  6  alat  bukti  surat,  sedangkan  Tergugat  I  mengajukan  17  alat  bukti surat.  Amar  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  Pemeriksa  Perkara  ini pada intinya menolak keseluruhan gugatan dan eksepsi para pihak.
Total  waktu  penyelesaian  perkara  dari  sidang  pertama  hingga  putusan  adalah  ±7 bulan, awalnya biaya perkara sudah dibayarkan  Rp. 2.496.000-, dan mendapatkan sisa
pengembalian panjar sebesar Rp. 735.000-, sehingga total panjar yang dibayarkan adalah Rp. 1.486.000-,. Penyelesaian proses pemeriksaan perkara di atas 5 bulan jelas sesuatu yang tidak mematuhi adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2014, selain itu penundaan perkara juga jeda proses pemeriksaan perkara hingga 2 minggu lamanya menyebabkan klausula sederhana  dan  cepat  tidak  dapat  terwujud  dengan  baik.  Kendati  demikian,  perkara  ini tidak  memiliki  penundaan  biaya  panjar  perkara  yang  berkemungkinan  menghambat proses jalannya perkara.
d. Putusan  Nomor  1789/Pdt.G/  2019/PA.Mlg,    para  pihak  dalam  perkara  ini  cukup banyak,  yakni  3  (tiga)  Penggugat,  10  (Sepuluh)  Tergugat,  serta  2  (dua)  Turut Tergugat. Dalam posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bilamana terjadi Pembiayaan Waad Musyarakah sebesar Rp. 10.874.546.220 atas nama salah satu yayasan  di  Malang  yang  diwakili  oleh  Para  Penggugat  yang  notabene  dikatakan sebagai  pengurus  yayasan  a  quo,  dan  permohonan  pembiayaan  ini  diajukan  oleh Pewaris  dari  Tergugat  IV-VI,  Tergugat  I,  Tergugat  II,  Tergugat  III,  Pewaris Tergugat  VII-IX  kepada  Tergugat  X  dan  dihadapan  Turut  Tergugat  I  dan  Turut Tergugat  II  yang  merupakan  Notaris  serta  BPN  Malang.  Dalam  hal  ini  Para Penggugat tiba-tiba menerima surat penegasan pembiayaan a quo dengan nominal sebagaimana tersebut di atas, dan Para Penggugat yang saat ini menjadi pengurus yayasan  tidak  tahu-menahu  terkait  adanya  pembiayaan  a  quo,  pun  jaminan  atas pembiayaan a quo adalah tanah beserta bangunan yang melekat di atasnya seluas 1935 M2 yang tertulis dalam sertifikat HGB adalah milik sah dari yayasan.
Guna  menguatkan  dalil-dalilnya  Para  Pihak  mengajukan  alat  bukti  yakni  20  alat bukti surat dan 2 alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, sedang Penggugat VII, VIII, dan IX mengajukan 2 alat bukti surat. Selanjutnya terkait putusan yang dijatuhkan hakim adalah tidak menerima gugatan dari Para Penggugat.   Total waktu penyelesaian perkara dari sidang pertama hingga putusan adalah ±7 bulan, Total waktu penyelesaian perkara dari sidang pertama hingga putusan adalah ±9 bulan, awalnya biaya perkara sudah dibayarkan  Rp.  4.024.000-,  lalu  ditambah  Rp.  2.360.000-,  dan  Rp.  3.210.000-, selanjutnya  mendapatkan  sisa  pengembalian  panjar  sebesar  Rp.  1.745.000-,  sehingga total panjar yang dibayarkan adalah Rp. 7.359.000-,. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang membatasi  penyelesaian  perkara  di  tingkat  pertama  hanya  5  bulan  tidak  diterapkan dengan  baik  para  perkara  ini.  Selanjutnya,  beberapa  kali  proses  persidangan  juga dilakukan  dengan  jeda  waktu  2  minggu.  Sehingga  penundaan  ini  menyebabkan  proses
penyelesaian  perkara  lebih  lama.  Namun  kendati  demikian,  perkara  ini  tidak  memiliki penunggakan biaya panjar perkara.
e. Putusan  Nomor  1868/Pdt.G/  2019/PA.Mlg,    perkara  ini  timbul  atas  tidak terselesaikannya 2 (dua) Pembiayaan Musyarakah antara nasabah Tergugat I yang saat  ini  diwakili  oleh  ahli  warisnya  yakni  Penggugat  dengan  jaminan  berupa  4 (empat) Sertifikat Hak Milik. Selain Tergugat I, terdapat 5 (lima) Tergugat lain dan 2 (dua) Turut Tergugat. Posita gugatan Penggugat mendalilkan bilamana Penggugat adalah ahli waris dari pewarisnya yang mengajukan akad pembiayaan murabahah kepada Tergugat I yang sudah diberi accessoir bilamana pewaris meninggal maka kewajiban pembayaran pembiayaan akan beralih ke Tergugat II dan III. Dalam hal ini  Penggugat  tidak  hanya  menggugat  Tergugat  I  yang  notabene  adalah  LKS, namun juga pimpinan dari LKS Tergugat I yang menjadi Tergugat IV, pun manajer dari Tergugat I juga dijadikan pihak dalam ranah pribadi di perkara ini dijadikan menjadi Tergugat V, dan Tergugat VI adalah advokat.
Dalam melakukan proses pembuktian. Penggugat mengajukan setidaknya 16 alat bukti surat dan 2 orang saksi. Akhir dari perkara ini adalah dikabulkannya eksepsi dari Para  Tergugat  mengenai  gugatan  yang  kabur  serta  error  in  persona  atas  dasar  gugatan diajukan kepada ranah pribadi Para Tergugat dan bukan terkait profesi dari Para Tergugat. Sehingga  karena  eksepsi  dikabulkan,  hakim  tidak  lagi  mempertimbangkan  hal  yang masuk  dalam  ranah  pokok  perkara.      Total  waktu  penyelesaian  perkara  dari  sidang pertama hingga putusan adalah ±4 bulan. Awalnya biaya perkara sudah dibayarkan Rp. 4.811.000-, lalu ditambah Rp. 250.000-, untuk pemberitahuan putusan kepada para pihak maka jumlah biaya panjar adalah Rp. 5.061.000-,. Dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama hanya 4 bulan, maka perakr aini memenuhi adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Keberadaan  asas  peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  dalam  perkara  ini diwujudkan  dengan  lebih  baik  daripada  keempat  perkara  sebelumnya.  Dengan  tidak terjadi penundaan berarti, dan tidak terjadi penunggakan biaya panjar perkara.
Dari kelima putusan ekonomi syariah yang diadili di Pengadilan Agama Malang, menurut hemat  peneliti  keberadaan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Penyelesaian  Perkara  di  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat  Banding  pada  4  (Empat) Lingkungan  Peradilan  belum  dilaksanakan  dengan  baik  terlebih  para  Putusan  Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg, 480/ Pdt.G/2019/PA.Mlg, 800/Pdt.G/ 2019/PA.Mlg, dan pada 1789/ Pdt.G/2019/PA.Mlg. Singkatnya, hanya pada Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA.Mlg yang memenuhi  adanya  SEMA  Nomor  2  Tahun  2014.  Penundaan  sidang  yang  cukup  lama  para
proses pemeriksaan perkara jelas menunjukkan asas peradilan yang sederhana, dan cepat tidak dilaksanakan dengan baik.
Selanjutnya  mengenai  biaya  panjar  perkara,  melihat  dari  kelima  putusan  yang  sudah dijelaskan di atas, biaya panjar yang timbul sangat bervariasi. Hal ini didasarkan adanya SK yang  dikeluarkan  oleh  Ketua  Pengadilan  Agama  Kota  Malang.  Semakin  banyak  para  pihak dalam  suatu  perkara  biasanya  membuat  biaya  perkara  yang  timbul  semakin  banyak,  karena pihak  Pengadilan  Agama  Kota  Malang  harus  mengirimkan  relaas  panggilan  sidang  kepada banyak pihak yang alamatnya berbeda-beda. Misalnya saja seperti yang terjadi pada Perkara Nomor  1789/Pdt.G/2019/  PA.Mlg  dan  Perkara  Nomor  1868/Pdt.G/  2019/Pa.Mlg  yang  para pihaknya harus membayar panjar perkara cukup  mahal  dengan nominal  Rp. 7.359.000-, dan Rp. 5.061.000-, namun melihat banyaknya para pihak di dalam perkara tersebut maka nominal biaya panjar perkara yang demikian adalah wajar.
Selanjutnya,  pengembalian  sisa  biaya  panjar  terjadi  kepada  empat  dari  lima  perkara, kecuali  pada  Putusan  Nomor  1868/Pdt.G/2019/  PA.Mlg  saja  yang  tidak  mendapatkan  biaya panjar. Sehingga dengan demikian keberadaan asas biaya ringan diterapkan dengan baik karena para pihak yang berperkara mampu atau dapat menjangkau biaya panjar perkara yang timbul.
Untuk  itu,  penjelasan  terkait  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  yang terimplementasi  pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Penyelesaian  Perkara  di  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat  Banding  pada  4  (Empat) Lingkungan  Peradilan  oleh  Pengadilan  Agama  Kota  Malang  pada  kelima  putusan  ekonomi syariah  di  Tahun  2019  yakni  pada  Putusan  Nomor  362/Pdt.G/2019/  PA.Mlg, 480/Pdt.G/2019/PA.Mlg,  800/Pdt.G/2019/PA.Mlg,  1789/  Pdt.G/2019/PA.Mlg,  dan  1868/ Pdt.G/2019/PA. Mlg, peneliti masih belum menemukan penerapan SEMA a quo secara masif. Kendati demikian, Pengadilan Agama Kota Malang sudah mengupayakan adanya klausul biaya ringan  dengan  memberikan  biaya  panjar  yang  sesuai  dengan  aturan  serta  para  pihak  dapat menjangkau dan tidak mengalami penunggakan pembayaran biaya panjar perkara.

## KESIMPULAN
1. Konsep asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan asas ini sehingga disebut sebagai asas hukum dikarenakan memenuhi pengertian-pengertian  dan  juga  fungsi  asas  yang  sebenarnya  sebagaimana dikemukakan pada teori. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah banyak diakomodir pada Perma, Yurisprudensi, hingga SEMA.
2. Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 belum diterapkan secara keseluruhan oleh 5 perkara ekonomi syariah. Hanya pada Perkara Nomor 1868/ Pdt.G/2019/Pa.Mlg yang menyelesaikan perkara di bawah ambang batas SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga belum terwujud dengan baik  melihat banyaknya agenda sidang yang ditunda dalam jeda waktu  2 minggu dan dilakukan berulang. Kendati demikian, klausula biaya ringan terpenuhi pada  semua  perkara  ekonomi  syariah.  Terbukti  dengan  tidak  ditemui  tunggakan biaya panjar perkara..

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum . Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
Bruggink, J.J.H. Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam  Teori Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
Endang  Hadrian  dan  Lukman  Hakim, Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia:  Permasalahan Eksekusi dan Mediasi . Sleman: Deepublish. 2020.
Fathoni, Abdurrahman. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi . Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
Gatot Teguh Arifyanto. “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan  Agama  Stabat  di  Kabupaten  Langkat  (Implementasi  Pasal  57  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2017.
Hiariej, Eddy O.S. Teori dan Hukum Pembuktian . Jakarta: Erlangga. 2012.
Mahadi. Falsafah Hukum Suatu Pengantar . Bandung: Alumni. 2003.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty. 1993.
Mulyadi,  Lilik. Hukum  Acara  Perdata:  Menurut  Teori  dan  Praktik  Peradilan  Indonesia Jakarta: Djambatan. 2005.
Paton, G.W. A Textbook of Jurisprudence . UK: Oxford University Press. 1969.
Putra Raditya Pratama. “Tinjauan Yuridis Gugatan Sederhana dalam Perspektif Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan”. Skripsi. Universitas Medan Area. 2018.
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mlg. 2019.
Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA.Mlg. (2019. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg. 2019. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2019/PA.Mlg 2019. Putusan Nomor 800/Pdt.G/2019/PA.Mlg. 2019.
Rahmat  Sardi.  “Penerapan  Asas  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan  dalam  Penyelesaian Perkara  Kewarisan  Pengadilan  Agama  Pinrang  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor 64/Pdt.G/2018/Pa/Prg)”. Skripsi. IAIN Parepare. 2020.
Rezza Fazriyansyah. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Skripsi. UIN Syarif Hisayatullah Jakarta. 2017.
Sarmeli Putra Manalu. “Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Rinngan di Peradilan Perdata (Studi Pengadilan Negeri Medan)”. Skripsi, Universitas Sumatera Utara. 2018.
Sarwono. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik . Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2018.
Sugiarto, Umar Said. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2017.
Widowati. “Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, Jurnal Hukum Yustitiabelen 7. Nomor 1. 2021