Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 1 Juni 2021 E-ISSN: 2580-5134 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

## Nada Putri Rohana
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum rohana@iain-padangsidimpuan.ac.id

## Abstrak
Mandatory  will  is  an  act  of  granting  a  will  which  is  intended  for heirs or relatives who do not get a share of the inheritance of the person who died,  due  to  a  shari'a  obstacle.  Mandatory  wills  according  to  KHI  in Indonesia are given to adopted children and adoptive parents. The status or position  given  by  KHI  to  legal  adopted  children  (recognized)  is  based  on  a court  decision  while  maintaining  a  blood  relationship  with  legal  parents, because  of  the  principle  of  adopted  children  in  KHI.  The  legal  basis  in Indonesia for Muslims is the distribution of inheritance for adopted children according to the KHI through grants or mandatory wills on condition that it does  not  exceed  1/3  (one  third)  of  the  inheritance  of  their  adoptive  parents, this is to protect other heirs.
Keywords: Mandatory Will, Inheritance, Islamic Law

## A. Pendahuluan
Perkembangan  masyarakat  di  era kontemporer sekarang ini, dapat memunculkan  permasalahan  baru  dalam berbagai faktor social, ekonomi, dan hukum. Khususnya dalam bidang hukum di Indonesia  yang  menjadi  salah  satu  negara dengan  mayoritas  ummat  Islam.  Hal  ini menjadikan  Indonesia  memiliki  aturan  dan pengadilan  khusus  untuk  menangani  kasus- kasus hukum yang menyangkut permasalahan  agama  Islam.  Selain  hal tersebut  bahwa  dengan  adanya  Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan keanekaragaman  suku,  budaya,  Bahasa, agama  dan  kepercayaan  yang  ada  di Indonesia,  menjadikan  negara  Indonesia
sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, hak dan kewajiban yang sama dihadapan  hukum  ( equality  before  the  law ) dalam system peradilan di Indonesia.
Keadaan  yang  tersebut  diatas  juga dapat  memunculkan  permasalahan  baru khususnya  dalam  putusan-putusan  yang disebabkan  berbeda  agama.  Dalam  hal  ini khususnya  terkait  dengan  pembahasan hukum keluarga, bukan hanya akan menyangkut  masalah  perkawinan  serta perceraian  saja  tetapi  juga  menyangkut mengenai  pembahasan  warisan  dan  wakaf. Khusunya mengenai warisan dimana hal ini merupakan hasil dari adanya ikatan perkawinan sehingga memunculkan kewarisan  (sebab  keturunan).  Pada  hal

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
hukum  waris  Islam  ialah  aturan  untuk mengontrol seluruh hal yang berkaitan pada perpindahan  hak  dan  kewajiban  terhadap harta  dari  seorang  pemilik  yang  telah meninggal,  terhadap  ahli  waris  yang ditinggalkan.  Hukum  waris  Islam  telah disebutkan  dengan  rincian  terkait  dengan proses  penyerahan  bagian  dan  perpindahan harta  waris  kepada  ahli  waris,  serta  faktor yang  membatasi  (menghalangi)  ahli  waris dari pewarisnya.
Peralihan harta peninggalan pewaris  dan  pembagian  kepada  ahli  waris tidak  hanya  dilihat  dari  penerima  harta waris,  tapi  juga  terhalang  dan  menghalangi untuk  mendapatkan  harta  waris.  Selain peralihan  harta  peninggalan  yang  sesuai dengan bagian masing-masing, ada peralihan  harta  peninggalan  pewaris  kepada ahli  waris  dengan  jalan  wasiat.  Ketentuan wasiat  dalam  hukum  kewarisan  Islam  di Indonesia dalam KHI. Aturan khusus wasiat wajibah  diatur  dalam  pasal  209  KHI. Namun  demikian,  ketentuan  wasiat  wajibah yang  diatur  hanya  diperuntukkan  bagi  anak angkat dan atau orangtua angkat.
Perkembangan  permasalahan  yang muncul  terkait  dengan  siapa  yang  menjadi ahli waris dan berapa jumlah harta warisan, apalagi jika salah satu waris berbeda agama (non  muslim).  Keadaan  perbedaan  agama menjadi penghalang untuk menerima warisan,  sering  menjadi  konflik  diantara
para  ahli  waris  dalam  gugatan  waris  di Pengadilan agama.
Kajian  hukum  waris  mengenai wasiat  merupakan  pemberian  seseorang kepada orang lain dalam bentuk peninggalan dapat  berupa  benda,  piutang,  ataupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai  pemberian  yang  berlaku  setelah wafatnya  orang  yang  berwasiat.  Wasiat merupakan  suatu  ucapan  atau  pernyataan dimulainya suatu perbuatan. Adapun perbuatan  itu  dimulai  setelah  orang  yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.
Dewasa  ini,  seiring  dengan  proses perkembangan  kajian  wasiat  memunculkan produk  baru,  hal  ini  merupakan  hasil  dari upaya  pembaharuan  hukum  Islam  di Indonesia  dengan  produk  wasiat  wajibah. Hal ini untuk mengetahui bagaimana bentuk dari  hasil  pembaharuan  hukum  Islam. Dalam  pembahasan  ini  akan  membahas mengenai  bagaimana  wasiat  wajibah  serta apa  masalah  isu-isu  kontemporer  yang muncul di kasus-kasus hukum di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  penelitian deskriptif  yang  menggambarkan  objek dengan menjelaskan dan menerangkan suatu bentuk  objek  yang  diteliti.  Penelitian  ini menjadikan bahan identifikasi dalam analisis  kritis  untuk  meninjau  ketentuan
hukum. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan ( library research ) dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur  sesuai  dengan  tujuan  dan  masalah yang sedang dipertanyakan. 1
Pada  umumnya  yang  berhubungan dengan  studi  pustaka  memerlukan  banyak informasi dari penelitian terdahulu.  Sehinga dengan  penelitian  ini  Penulis  mempunyai kemungkinan  untuk  dapat  menemukan  hal baru dari penelusuran pustaka tersebut  yang belum pernah diungkapkan oleh penulis atau peneliti terdahulu. 2
Dalam penelitian ini  menggunakan content analysis . 3 Content analysis merujuk pada  metode  analisis  yang  integratif  dan secara konseptual diarahkan untuk menemukan,  mengidentifikasi,  mengolah, dan  menganalisis  bahan  hukum  untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya. 4 Dalam  penelitian  ini  penulis membahas  dengan  menggunakan  kajian hukum Islam dan teori wasiat wajibah untuk menganalisis permasalahan tersebut.
Dengan  meneliti  dan  menelaah  sumber- sumber  hukum  tertulis,  untuk  kemudian
1 Masyhuri  dan  M.  Zainuddin, Metodologi Penelitian , (Bandung: Rifka Aditama, 2008), Hal. 50.
2 Restu  Kartiko  Widi, Asas  Metodologi Peneliitian  Sebuah  Pengenalan  dan  Penuntun Langkah  demi  Langkah  Pelaksanaan  Penelitian , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hal.52.
3 Noeng  Muhadjir ,  Metodologi  Penelitian Kualitatif,  Edisi  1 ,  (  Yogyakarta:  Rake  Sarasin, 1996), Hal. 49.
4 Burhan  Bungin, Metodologi  Penelitian Kulitatif:  Aktualisasi  Metodologi  Ke  Arah  Ragam Varian  Kontemporer ,  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo, 2007), Hal. 203.
dianalisis  dengan  menggunakan  bahan kepustakaan  seperti  karya  tulis  buku-buku maupun karya ilmiah yang berkaitan. 5

## C. Pembahasan
1. Pengertian Wasiat
Secara etimologi wasiat mempunyai  beberapa  arti  yaitu menjadikan, menaruh  kasih  sayang,  menyuruh  dan menghubungkan  sesuatu  dengan  sesuatu lainnya.  Adapun  secara  terminologi  wasiat (ٌ ة َّي ِص َو)  secara  hukum  Islam  adalah pemberian  kepemilikan  yang  dilakukan seseorang  untuk  orang  lain,  sehingga  ia berhak  memilikinya  ketika  si  pemberi meninggal  dunia.  Pemberian  kepada  orang lain  tersebut  dapat  berupa  barang,  piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi  wasiat  sesudah  orang  berwasiat meninggal dunia.
Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan  yang  didasarkan  kepada  orang yang  menyatakan  wasiat  meninggal  dunia dengan  jalan  kebaikan  tanpa  menuntut imbalan  ( tabarru’ ).  Menurut  Al-Jaziri, dikalangan  mazhab  Syafi’i,  Hambali,  dan Maliki  memberi  defenisi  wasiat  dengan rinci,  wasiat  merupakan  transaksi  untu menjadikan  seseorang  yang  memperoleh wasiat  dapat  memperoleh  1/3  dari  harta
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Tinjauan  Singkat , (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), Hal.23.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
waris (peninggalan) pewaris yang
menyebutkan adanya wasiat setelah kepergiannya.  Dengan  hal  ini  Sayyid  Sabiq menyebutkan sesuai dengan pengertian yang disebutkan  oleh  ahli  hukum  Islam  Mazhab Hanafi  yang  menyebutkan  bahwa  wasiat merupakan perbuatan seorang yang menyerahkan  hak  (pribadinya)  kepada seorang  lainya  untuk  memperoleh  suatu kebendaan  ataupun  manfaat  dengan  suka rela  yang  pelaksanaanya  dilakukan  tanpa imbalan dan dikeluarkan pada saat meninggal dunianya orang yang menyebutkan wasiat. 6
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  di buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum  ,  pada  pasal  171  huruf  (f), menyatakan  wasiat  adalah  pemberian  suatu benda  dari  pewaris  kepada  orang  lain  atau lembaga  yang  akan  berlaku  setelah  pewaris meninggal dunia. 7
Dari pengertian wasiat  diatas dapat diambil  kesimpulan  bahwa  wasiat  adalah merupakan penyerahan harta atau suatu hak secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain  yang  berlaku  setelah  orang  yang memberikan  wasiat  tersebut  meninggal dunia.
6 M.Fahmi  Al  Amruzi, Rekonstruksi Wasiyat  Wajibah  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam , (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), Hal. 49-51.
7 Intruksi Presiden R.I Nomor I Tahun 1991, Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  (Departemen Agama R.I Derektoral Jendral Pembinaan Kelembagaan  Agama  Islam  Tahun  1996/1997),  Hal. 77-78.
2. Pengertian Wasiat Wajibah Istilah wasiat wajibah tidak dikemukakan  dalam  kitab-kitab  klasik, sehingga  jika  istilah  ini  muncul  diartikan dengan  wasiat  yang  hukumnya  wajib dilaksakan, istilah wasiat wajibah merupakan istilah tersendiri yang pengertiannya hukum wasiat yang wajib. 8
Wasiat wajibah adalah kata majemuk  yang  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu wasiat dan wajibah. Kata wasiat berasal dari bahasa  arab  dapat  berarti  membuat  wasiat atau  berwasiat,  dan  terkadang  digunakan untuk sesuatu yang diwasiatkan. 9
Sebagaimana pengertian wasiat yang dijelaskan sebelumnya. Adapun kata wajibah  berasal  dari  kata  wajib  yang  telah mendapat  imbuhan  ta’nis.  Menurut  Abdul Wahab Khalaf, wajib adalah suatu perbuatan mukallaf  yang  diperintahkan  syariat  dengan perintah  wajib,  dengan  ketentuan  perintah itu  harus  dilakukan  sesuai  dengan  petunjuk kewajiban melakukannya. 10
Menurut  teori  wasiat  wajibah memiliki  makna  sebagai  sebuah  perbuatan pemerintah  dan  hakim  selaku  penegak
8 Muchit  A.Karim, Problematika  Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia ,
(Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2012), Hal. 267.
9
Ramlan Yusuf Rangkuti, Fikih Kontenporer Di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum  Islam  Di  Indonesia), (Medan:  Pustaka Bangsa Press, 2010), Hal. 370.
10 Abdul  Wahab  Khalaf, Ilmu  Ushul  Fiqh, Alih  Bahasa  Oleh  Masdar  Helmy ,  (Bandung:  Gema Risalah Press, 1996), Hal. 176.
hukum  negara  agar  memerintah  atau membuat  keputusan  terkait  wasiat  wajibah kepada  orang  yang  meninggal  dunia  untuk diberi  kepada  orang  yang  telah  ditentukan dan waktu yang telah ditentukan. 11
Sebagaimana wasiat wajibah adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh penguasa  atau  hakim  sebagai  aparat  negara untuk  memaksa,  atau  memberi  putusan wajib  wasiat  bagi  orang  yang  telah meninggal,  yang  diberikan  kepada  orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dinamakan wasiat wajibah, disebabkan dua hal, yaitu:
a. Hilangnya  unsur  ikhtiar  pemberi  wasiat dan  munculnya  unsur  kewajiban  melalui peraturan perundang-undangan atau putusan  pengadilan,  tanpa  tergantung kepada  kerelaan  orang  yang  berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
b. Adanya  kemiripan  dengan  ketentuan pembagian  harta  warisan  dalam  hal penerimaan  laki-laki  2  (dua)  kali  lipat bagian perempuan. 12
Pelaksanaan  wasiat  wajibah  tidak terpengaruh  dan  tidak  tergantung  pada keinginan yang meninggal dunia. Pemberian wasiat  tetap  dilaksanakan  dengan  diucap atau  tidak  diucap,  diinginkan  atau  tidak dikehendaki oleh pewaris. Sehingga pemberian  wasiat  tidak  menggunakan  bukti
11 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 462. 12 Mardani, Hukum  Kewarisan  Islam  di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal. 120.
tentang wasiat diucap atau dikehendaki, tapi dilaksanakan pada alas an yang membenarkan bahwa wasiat harus dilakukan. 13
Pemberian  yang  diberikan  ahli waris  juga  keluarga  khusunya  cucu  yang terhalang menerima warisan karena ibu atau ayah yang meninggal dahulu sebelum kakek atau nenek yang meninggal atau bersamaan. Hal  ini  bersadar  pada  hukum  waris  yang terhalang  dari  memperoleh  harta  warisan kakek dan nenek karna ada ahli waris paman atau  bibi  terhadap  cucu  hal  ini  juga merupakan pengertian wasiat wajibah. 14

## 3. Dasar Hukum Wasiat Wajibah
Wasiat  beserta  derivasinya  dalam Al-Qur’an  disebutkan  sebanyak  32  kali  di dalam  13  surah  dan  terbagi  ke  dalam  4 periode turunnya Al-Qur’an. 15 Adapun pada pembahasan  ini  penulis  hanya  membahas salah satu surah dari periode ini, yakni pada periode  Madinah  menjadi  salah  satu  dasar hukum  wasiat  wajibah,  yang  mana  pada surah  ini,  semua  para  ahli  hukum  Islam mendasarkan  pendapat  mereka  mengenai wasiat.  Pada surah Al-Baqarah ayat 180:
13 Yusuf  Somawinata,  Fiqih  Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Hal. 163.
14 Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan  Islam,  Syafi’i,  Hazairin  dan  KHI (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), Hal.98.
15 Muhammad  Ammar,  Skripsi, Wasiat Dalam Al-Qur’an (Kajian  Tafsir  Tematik) , (Yogyakarta:  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga,  Jurusan  Ilmu  Al-Qur’an  dan  Tafsir,  2015), Hal. 76.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
ُت ۡوَم ۡلٱ  ُمُكَدَحَأ  َرَضَح  اَذِإ  ۡمُكۡيَلَع  َبِتُك ْﻥِا ا ًرۡيَخ  َكَرَت ۖ َنيِقَّتُم ۡلٱ ىَلَع اًّقَح   ِفوُرۡعَم ۡلٱِب َنيِب َرۡقَ ۡلۡٱ َو ِنۡيَدِل ََٰوۡلِل ُةَّي ِص َوۡلٱ ٌ ٌ
Artinya:  “ Diwajibkan  atas  kamu,  apabila maut  hendak  menjemput  seseorang  di antara  kamu,  jika  dia  meninggalkan  harta, berwasiat  untuk  kedua  orang  tua  dan  karib kerabatnya  dengan  cara  yang  baik 16 , (sebagian)  kewajiban  bagi  orang-orang yang bertakwa ”. 17
Ayat  diatas  memiliki  arti  terkait aturan  pelaksanaan  wasiat  untuk  kedua orangtua  dan  kerabat.  Hukum  wajib, menurut  pendapat  yang  shahih  diantara pendapat, sebelum turun ayat waris (pembagian warisan), dan setelah ayat waris turun,  maka  ayat  diatas  ini  dimansukhkan. Hal ini, sejak turun ayat waris, maka bagian waris yang telah memiliki ketentuan hukum fardhu yang terlaksana oleh yang bersangkutan  dengan  tegas  tanpa  proses wasiat.  Bagian  hukum  waris  tidak  ini  tidak menyebutkan  pengertian  pemberian  dari pihak yang melakukan wasiat. 18
16 Wasiat  itu  tidak  melebihi  sepertiga  dari seluruh  harta  orang  yang  berwasiat.  Ayat  ini  tidak berlaku  untuk  ahli  waris  karena  nasakh  (diganti hukumnya)  dengan  ayat  tentang  waris  (Q.S.  An- Nisā’, 4:11).
17 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Syaamil  Quran  Yasmina, (Bandung:  Sygma,  2012), Hal. 27.
18 Al-Imam  Abul  Fida  Isma’il  Ibnu  Kaśir Ad-Dimasyqi, Tafsir  Ibnu  Kaśir  Juz  2  Al-Baqarah 142  s/d  al-Baqarah  252 ,  (Bandung,:  Sinar  Baru Algensindo, 2001), Hal. 137.
4. Pendapat  Para  Ulama  Tentang  Wasiat Wajibah
Para  ulama  berbeda  pendapat tentang  pemberlakuan  wasiat  wajibah, perbedaan  itu  bersumber  pada  penafsiran surah  Al-Baqarah  2:180  yang  disebutkan dipembahasan diatas. Letak sumber perbedaanya pada wasiat bagi orang tua dan karib kerabat. Adapun perbedaannya sebagai berikut:
Para  ulama  yang  memberlakukan wasiat  wajibah.  Adapun  pada  kelompok  ini terbagi  atas  3  bagian  mengenai  alasan kebolehan  wasiat  bagi  orang  tua  dan  karib kerabat, yakni:
1. Abu  Muslim  Al-Asfahami  menyatakan bahwa  ayat  ini  tidak  dinasakh  akan  tetapi justru  ditafsirkan  oleh  ayat-ayat  mawaris. Dengan  alasan,  a)  Bahwa  ayat  ini    berbeda dengan  ayat  mawaris,  karna  wasiat  yang diberikan kepada orang tua dan karib kerabat tidak  mengurangi  sedikitpun  bagian  mereka dalam  harta  wari,  b)  Tidak  ada  yang menghilangkan ketetapan waris karib kerabat dengan  ketetapan  wasiat  sebagai  pemberian dari  orang  yang  akan  meninggal,  sehingga ahli  waris  (orang  tua  dan  karib  kerabat) mendapat  dua  bagian  (waris  dan  wasiat) secara bersamaan disebabkan bedanya hukum dua ayat ini.
2. Ayat  wasiat  ini  bersifat  umum,  yakni antaraa  orang  tua  dan  karib  kerabat, ditakhsiskan  oleh  surah  An-Nisā’  11,  12  dan
hadits yang menyatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris.
3. Ayat  wasiat  ini  dinasakhkan  oleh  ayat mawaris, tetapi hanya sebagian, yakni sebatas orang tua dan karib kerabat (tidak dinasakhkan) sehingga mendapat harta peninggalan. 19
Para  ulama  yang  membolehkan wasiat bagi orang tua dan karib kerabat baik ahli  waris  atau  tidak  diantaranya,  Abu Abdullahh Muhammad ibn umar Razii, Abu Muslim  Al-Asfahani,  Ibnu  Abbas,  Al- Hasan, Masruq, Thawus, Ad-Dahhak,
Muslim  ibnu  Yasar,  Al-Alaa  bin    Ziyad 20 ,
Sa'id  ibnu  Jubair,  Ar-Rabi'  Ibnu  Anas, Qatadah, Muqadl ibnu Hayyan, dll. 21
Para ulama yang tidak memberlakukan  wasiat  wajibah.  Adapun pada  kelompok  ini  terbagi  atas  4  bagian mengenai  alasan  tidak  memberlakukan wasiat  wajibah  bagi  orang  tua  dan  karib kerabat, yakni:
1. Ketentuan  wasiat  wajibah  dalam  ayat ini tidak dapat diberlakukan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat waris.
2. Ketentuan  wasiat  wajibah  dalam  ayat ini tidak dapat diberlakukan karna telah
19 Ahmad Junaidi, Wasiat Wajibah Pergumulan  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  di Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal. 121.
20 Ahmad  Syakir, Mukhtashr  Tafsir  Ibnu katsir  Jilid  I,  cet.  Ke-2 ,  Diterjemahakn  Agus Ma’mun,  Suharlan,  Suratman,  (Jakarta:  Darus- Sunnah Press, 2014), Hal. 483.
21 Tafsir  Ibnu  Kaśir  Juz  2  Al-Baqarah  142 s/d al-Baqarah 252 , ibid. Hal. 139-140.
dinasakh oleh hadits yang menyebutkan tidak  ada  wasiat  bagi  ahli  waris,  bukan ayat-ayat waris.
3. Ketentuan  wasiat  wajibah  dalam  ayat ini  tidak  dapat  diberlakukan  karena telah  dinasakh  oleh  ayat  waris  dan hadits.
4. Ketentuan  wasiat  wajibah  dalam  ayat ini  tidak  dapat  diberlakukan  karena telah  dinasakh  oleh  ijma’.  Sehingga kewajiban  wasiat  bagi  orang  tua  dan karib  kerabat  tersebut  juga  dinasakh oleh ijma’. 22
Para ulama yang tidak memberlakukan  wasiat  wajibag  bagi  orang tua  dan  karib  kerabat  diantaranya,  Ibnu Umar,  Abu  Musa  Al-Asy’ari,  Sa’id  Ibnu Musayyab 23 ,  Imam  Ahmad,  Imam  Hakim,
Ali Ibnu Abu Talhah, Ibnu Abu Hatim, dll. 24
Dari  hal  diatas,  yang  menjadi perbedaan  para  ulama  dalam  menafsirkan Al-Baqarah  ayat  180,  terkait  mengenai nasakh  (nasikh-mansukh)  tentang  orang  tua dan karib kerabat dalam statusnya mendapatkan  wasiat  atau  warisan.  Penulis sependapat  dengan  pendapat  Yasin  Yusuf
22 Yasin  Yusuf  Abdillah,  Tesis, Putusan Pengadilan  Agama  Kabanjahe  tentang  Pemberian Wasiat  Wajibah  Ahli  Waris  Beda  Agama  (Studi Kasus Putusan Nomor:2/Pdt.G/2011/PA-Kbj),
(Yogyakarta:  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga,  Program  Studi  Magister  Hukum  Islam, 2017), Hal.85-86.
23 Wahbah  Az-Zuhailii, Tafsir  AlMunir: Akidah  Syari’ah  dan  Manhaj  Jilid  I ,  Penerjemah Abdul  Hayyie  Al  Kattani,  dkk,  (Jakarta:  Gema Insani, 2005), Hal. 370.
24 Tafsir  Ibnu  Kaśir  Juz  2  Al-Baqarah  142 s/d al-Baqarah 252 , ibid. Hal. 138-139.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
Abdillah,  yang  dalam  tesisnya  menuliskan bahwa  lebih  cenderung  pada  pendapat  yang membolehkan  wasiat  wajibah  kepada  orang tua  dan  karib  kerabat  bagi  yang  tidak memperoleh warisan. Mengenai  ayat  wasiat dalam  Al-Baqarah  ayat  180  ditakhsis  oleh ayat  kewarisan  bukan  dinasakh.  Jika  orang tua  dan  karib  kerabat  memperoleh  warisan maka tidak berlaku ayat wasiat tersebut. 25

## 5. Wasiat  Wajibah  Menurut  Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Wasiat  wajibah  merupakan  salah satu  pasal  terakhir  yang  tercantum  dalam Buku  II  Hukum  Kewarisan  pada  Bab  V tentang  Wasiat.  Ketentuan  tentang  wasiat wajibah  tercantum  pada  pasal  209,  sebagi berikut:
1) Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi berdasarkan  pasal  176  sampai  pasal  193  , Adapun orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta waris anak angkat.
2) Anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat wajibah  sebanyak  1/3  dari  harta  warisan orangtua angkat. 26
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di Indonesia menjadikan wasiat wajibah bukan untuk  cucu  yang  terhijab  anak  laki-laki. Wasiat  wajibah  ditunjukkan  kepada  orang tua  angkat  dan  anak  angkat  sebagai
25 Yasin  Yusuf  Abdillah,  Tesis, Ibid ,  Hal.
87.
26 Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia , Ibid, Hal. 90.
persoalan yang muncul dalam banyak kasus didalam  hukum  keluarga  Islam.  Analisis dasar ditetapkannya wasiat wajibah terhadap orang  tua  angkat  dan  anak  angkat  dalam KHI sesungguhnya terlahir karena didasarkan pada upaya pemberian hak harta kepada  orang  tua  angkat  dan  anak  angkat yang  selama  ini  tidak  memperoleh  hak  dan warisan  dari  anak  angkat  dan  orang  tua angkatnya.  Sementara  permasalahan  anak angkat  di  Indonesia  telah  menjadi  hal  yang dianggap sebagai anak yang diakui keberadaannya sebagai anak sendiri. 27
Mengenai  wasiat  wajibah  terhadap cucu,  Indonesia  menggunakan  istilah  ahli waris pengganti, yang mana tercantum pada pasal  185  KHI.  Ide  yang  ada  di  balik rekonstruksi  hukum  Islam  yang  mampu menterjemahkan wasiat wajibah sebagai alat untuk  membolehkan  anak  angkat  dapat mewarisi secara sah harta warisan orang tua angkatnya,  dan  juga  menentukan  bahwa orang  tua  angkat  mempunyai  hak  yang  sah untuk  menerima  wasiat  wajibah.  Dengan demikian  KHI  memangdang  hubungan antara  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat sebegitu dekat sehingga kata “karib kerabat” ( al-aqrabîn )  dalam  ayat  180  surah  Al-
27 M.Fahmi  Al  Amruzi, Rekonstruksi Wasiyat  Wajibah  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam, ibid, Hal. vii
Baqarah  dapat  diterjemahkan  sebagai  anak angkat dan orang tua angkat. 28
6. Rukun Dan Syarat Wasiat Wajibah
Terkait  rukun  dan  wasiat  wajibah terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:
a. Wasiat  berbeda  dengan  wasiat  wajibah yang  dianggap  ada  walaupun  yang sesungguhnya  tidak  ada  karena  demi kemaslahatan.  Wasiat  wajibah  bersifat ijtihadiyyah  karna  tidak  ada  nash  shorih, sehingga  berkenaan  dengan  rukun  dan syarat sah dan batalnya merupakan kajian hukum  yang bersifat  ijtihadiyyah. Dalam ketentuan  wajibnya  wasiat  wajibah  tidak membutuhkan  ketentuan  hukum  wasiat biasa, karna wasiat wajibah membutuhkan  ijab  Kabul.  Dan  menurut Ibn  Hazm  syarat  wasiat  wajibah  yaitu kerabat  yang  memiliki  pertalian  darah mulai  dari  orang  tua  ke  bawah,  yang tidak  mendapat  warisan,  baik  terhalang (mahjub), perbudakan, perbedaan agama, atau karena memang bukan ahli waris. 29
b. Ketentuan  dalam  KHI,  semua  rukun  dan syarat  dijadikan  satu  bersamaan  dengan prosedur pelaksanaannya yang diatur dari
28 Sri Hidayati,  “ Ketentuan Wasiat  Wajibah di  Pelbagai  Negara  Muslim  kontemporer ”,  Jurnal Ahkam: Vol. XII No.1 Januari 2012, Hal. 86.
29 Marsiani,  Skripsi, Wasiat  Wajibah  Untuk Anak  Tiri  (Analisis  Terhadap  Ketentuan  Dalam KHI) ,  (Yogyakarta:  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, 2016), Hal .49.
pasal  194  sampai  pasal  209. 30 Secara umum  rukun  wasiat,  a)  Pewasiat  (al- Muhshi)  yakni,  syaratnya  berakal,  sudah dewasa  (21  tahun),  mukallaf  (berakal sehat),  dan  tidak  ada  paksaan,  b) Penerima  Wasiat  (Mushalahu)  yakni, bukan  ahli  waris  yang  memberikan wasiat,  orang  penerima  wasiat  ada  saat pemberi  wasiat  meninggal  dunia,  dan penerima  wasiat  tidak  membunuh  orang memberi wasiat, c) Harta yang diwasiatkan  yakni,  objek  wasiat  harta yang  bernilai,  baik  barang  ataupun manfaat,  serta  piutang,  harta  yang diwasiatkan  1/3,  harta  yang  diwasiatkan harus  hak  dari  pewasiat,  pemilikan  harta dilaksanakan  setelah  pewasiat  meninggal dunia,  wasiat  berupa  benda  harus diberikan  jangka  waktunya,  harta  wasiat berupa  barang  tak  bergerak.  d)  Redaksi (sighat)  wasiat  yakni  dengan  tertulis  dan tidak memerlukan qabul . 31
7. Yang Berhak Mendapat Wasiat Wajibah Dalam  ketentuan  pasal  209  KHI telah  tegas  dikatakan  bahwa  yang  dapat menerima  wasiat  wajibah  adalah  anak angkat  dan  orang  tua  angkat  yang  tidak mendapat  wasiat  dari  orang  tua  angkatnya yang telah meninggal dunia.
30 M.Fahmi  Al  Amruzi, Rekonstruksi Wasiyat  Wajibah  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam, Ibid, h. 21.
31 Mardani, Hukum  Kewarisan  Islam  di Indonesia, Ibid, Hal. 112-115.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Dalam  ayat  180  surah  Al-Baqarah, yang  berhak  mendapat  wasiat  adalah  orang tua  dan  karib  kerabat,  Suparman  Usman mengatakan  bahwa walidain dan aqrabin yang  terkena  sebab  terhalang  mendapatkan warisan  karena  kafir  dan  hamba  sahaya masih  dapat  menerima  warisan  dengan wasiat  wajibah,  sedangkan  mereka  yang terkena mawani’ul irsti karena pembunuhan tidak berhak menerima wasiat wajibah.
Dengan  kata  lain  bahwa  yang berhak  mendapat  wasiat  wajibah  adalah mereka  yang  tidak  mendapatkan  harta peninggalan,  baik  karena  dzawil  arham  dan mahjib  yang  orang  tuanya  atau  telah meninggal  lebih  dahulu  dari  pewaris, maupun karena mahrum (kecuali pembunuh).
Aturan  perundang-undangan  Mesir yang berhak menerima wasiat wajibah ialah cucu-cucu yang orang tuanya telah meninggal  mendahului  atau  berbarengan dengan  pewaris  mereka  diberi  wasiat wajibah sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan  tidak  boleh  melebihi  dari  1/3 peninggalan,  kendati  cucu  tersebut  dapat menduduki  kedudukan  orang  tuanya  dalam memperoleh  harta  warisan,  namun  jumlah yang  diterimanya  bukanlah  semata-mata berdasarkan  mempusakai  (dengan  faraidh atau  ushubah,  tetapi  berdasarkan  wasiat
wajibah,  sedangkan  mereka  yang  mendapat warisan tidak berhak menerima wasiat. 32

## 8. Pembagian Wasiat Wajibah
Untuk mengetahui pembagian wasiat wajibah, maka dilihat dari:
a. Dianggap  bahwa  orang  yang  meninggal dunia  lebih  dulu  dari  pada  pewaris  masih hidup, kemudian warisan dibagikan kepada  ahli  waris  yang  ada,  termasuk  ahli waris  yang  sesungguhnya  telah  meninggal dunia  itu,  bagian  yang  disebutkan  terakhir inilah  yang  menjadi  wasiat  wajibah, asalkan tidak lebih dari 1/3.
b. Diambil  bagian  wasiat  wajibah  dari warisan  yang  ada.  mungkin,  besarnya sama  dengan  bagian  yang  seharusnya diterima oleh orang  yang meninggal  dunia lebih  dahulu  daripada  pewaris,  mungkin pula 1/3.
c. Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa  warisan  inilah  yang  dibagikan  kepada ahli waris. 33
Apabila  wasiat  itu  lebih  dari  1/3 harta,  maka  wasiat  itu  hanya  berlaku sejumlah  1/3  harta  tanpa  perlu  persetujuan seseorang,  sedang  yang  lebih  dari  1/3  harta memerlukan persetujuan para ahli waris. 34
32 Abd  Shomad, Hukum  Islam  Penormaan Prinsip Syariah Hukum Indonesia, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010) Hal. 365.
33 Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Islam  di  Indonesia ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1999), Hal. 28.
34 TM.  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris,  Hukum-Hukum  Warisan  Dalam  Syari’at
Konsep wasiat wajibah diwujudkan dalam  ambang  batas  maksimal  sebesar  1/3 bagian. Sebagaimana  yang tercantum dalam pasal  209  ayat  (2)  yaitu  terhadap  anak angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta  warisan  orang  tua  angkatnya.  Bagian ini justru akan mempengaruhi pendapat dari ahli waris lain, misalnya ahli waris ada istri, dua  orang  anak  lelaki  dan  anak  angkat, sebagai berikut:
Istri =1/8 = 3/24 = 6/48 Anak lelaki = Ashobah = ½ x 13/24 = 13/48 Anak lelaki = Ashobah = ½ x 13/24 =13/48 Anak angkat              = 1/3 = 8/24 = 16/48 ABCD = 6+13+13+16 = 1
Berdasarkan  perhitungan  diatas, justru anak angkat lebih banyak memperoleh  harta  warisan  yaitu  sebesar  16 bagian,  sementara  far’u  waris  langsung masing-masing anak lelaki hanya 13 bagian dari  istri  pewaris  hanya  memperoleh  6 bagian.  Dengan  demikian  dalam  kasus  lain yang  dapat  dipastikan  minimal  telah mengurangi  bagian  yang  berhak  sangat mungkin  terjadi  bagian  para  ahli  waris
Islam , cet. ke-I,  (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Hal. 296.
utama justru memperoleh bagian lebih kecil dari anak angkat. 35
9. Isu-Isu Kontemporer Wasiat Wajibah Salah satu hasil dari upaya pembaharuan  hukum  Islam  di  dunia  Islam adalah produk wasiat wajibah yang sekarang juga  sudah  diberlakukan  di  Indonesia.  Dan boleh  jadi  KHI  khususnya  tentang  wasiat wajibah  adalah  kreasi  dari  peraturan perundang-undangan  Mesir  No.  71  Tahun 1946,  dimana  Mesir  adalah  negara  yang pertama  kali  memunculkan  wasiat  wajibah ini.    Dalam  hal  ini,  pasti  dengan  hal  ini memunculkan  pro  dan  kontra  yang  akan coba  penulis  sajikan  dalam  sebuah  topik- topik  isu  kontemporer  dalam  bentuk penelitian  dan  maupun  putusan  yang muncul, sebagai berikut:
a. Putusan MARI No.368.K/AG/1995 tingkat  Banding  pada  PTA  Jakarta  yang menetapkan  ahli  waris  non-muslim  yang berhak  atas  wasiat  wajibah  dengan jumlah  ¾  bagian  dari  bagian  anak perempuan  ahli  waris.  MA  mengubah jumlah  harta  waris  yang  diperoleh menjadi  sama  antara  anak  ahli  waris dengan anak angkat tersebut.
b. Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 51.K/AG/1999  tanggal  29  September 1999.  Dalam  kasus  ini  MA  memutuskan ahli waris non-Muslim (dalam
35 M.Fahmi  Al  Amruzi, Rekonstruksi Wasiyat  Wajibah  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam, Ibid, Hal. 29.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
kapasitasnya sebagai ahli waris pengganti)  berhak  mendapatkan  warisan pewaris berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris lain yang beragama Islam. 36
c. Sengketa  yang  terjadi  di  kalangan  ahli waris  adalah  seperti  yang  terjadi  di wilayah  Pengadilan  Agama  Yogyakarta. Perkara  ini  kemudian  diputus  dengan tidak  memberikan  hak  waris  kepada  ahli waris  non-muslim  berdasarkan  putusan Pengadilan  Agama  Yogyakarta  Nomor 83/Pdt.G/1997/ PA.Yk tanggal 4 Desember  1997.  Putusan  ini  kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tingkat banding dengan Nomor  Putusan  07/Pdt.G/1998/PTA.Yk tanggal  24  Juni  1997.  Namun,  pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menetapkan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
d. Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  No.  16.K/AG/2010Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  memberikan putusan  yang  menetapkan  bahwa  istri dari  di  pewaris  yang  beragama  non- muslim juga mendapatkan wasiat wajibah.
36 Irwan  Rosman,  Tesis  , Telaah  Yuridis Terhadap  Penerapan  Wasiat  Wajibah  Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.51 K/AG/1999  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Reg. No. 368.K/AG/1995 , (Yogyakarta: Program
Pascasarjana Universitas Gajah Mada,  2002)
e. Fenomena  terbaru  terkait  wasiat  wajibah tidak  terlepas  dari  proses  adopsi  anak yang  terjadi  pada  masyarakat  yang majemuk terkait adanya perbedaan daerah  satu  dengan  daerah  lain.  Pada masyarakat Minang, anak angkat dibolehkan  tapi  hal  ini  menyebabkan hubungan  waris.  Adapun  di  daerah  yang memiliki  system  kerabatan  bilateral, misalnya  Jawa  proses  anak  angkat  juga menyebabkan kewarisan. Sedangkan pada  adat  Jawa,  seseorang  yang  tidak memiliki anak anak kandung, maka anak angkat  yang  memiliki  kepribadian  baik akan  memperoleh  warisan  orangtua angkatnya tersebut. Jika orangtua memiliki anak kandung dan anak angkat, maka ahli waris anak kandung mendapat warisan  lebih  banyak,  karna  anak  angkat masih  dapat  warisan  dari  orangtua kandungnya. 37
f. Fenomena  anak  tiri  tidak  kalah  ramai menyebar di masyarakat, sementara yang melindungi hak anak tiri belum ditemukan.  Anak  angkat  yang  tidak memiliki  hubungan  darah  sama  sekali kepada  orang  tua  angkatnya  telah  diatur sedemikian  rupa  pada  KHI  agar  bisa mendapat  bagian  dari  harta  orang  tua angkatnya namun anak tiri yang memiliki
37 Hilman  Hadikusuma,  Hukum  Waris Indonesia:  Menurut  Perundang-Undangan,  Hukum Adat,  Hukum  Agama  Hindu-Islam,  (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 1991), Hal. 117.
hubungan kekerabatan lebih dekat kepada  orang  tua  tirinya  malah  belum disinggung oleh KHI. 38
Pada  isu-isu  kontemporer  wasiat wajibah ini penulis hanya memuat beberapa permasalahan  yang  sering  muncul  dan menjadi  bahan  menarik  untuk  pembahasan- pembahasan  masalah  penelitian  hukum Islam yang biasa diteliti oleh para peneliti.

## 10. Analisis
Dalam  analisis  ini  penulis  setuju dengan  pendapat  Hakim  Agung  RI,  Dr.H. Abdurrahman,  S.H.,M.H,  yang  menyatakan bahwa  ketika  KHI  sering  dianggap  sebagai produk  hukum  yang  kontroversial,  namun dalam  beberapa  kurun  watu  (1991-2011) KHI  dalam  prakteknya  telah  menjelma menjadi produk hukum yang sering ditempatkan  sejajar  dengan  produk  hukum perundang-undangan. Sehingga dalam menjadi  pegangan  bagi  penegak  hukum dalam  memutuskan  dan  menyelesaikan sengketa-sengketa.  Sejalan  dengan  ini,  KHI dalam butiran pasalnya memasukkan wasiat wajibah  tetapi  bukan  untuk  cucu  dari  anak perempuan  seperti  yang  ada  di  Mesir  karna sudah  tercakup  dalam  aturan  tentang  waris pengganti,  melainkan  ditujukan  pada  anak angkat  sebagai  persoalan  yang  muncul dalam kasus hukum keluarga.
38 Marsiani,  Skripsi, Wasiat  Wajibah  Untuk Anak  Tiri  (Analisis  Terhadap  Ketentuan  Dalam
KHI) , Ibid , Hal. 74.
Pembahasan tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat masih relevan untuk  mendapat  perhatian  dalam  rangka memberikan perlakuan yang layak sekaligus sebagai jaminan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap anak angkat. Namun  demikian masih  disadari bahwa ada persoalan  dalam  praktiknya  bahwa  pasal 209 KHI menuai persoalan dalam penerapannya, yaitu: a. Pemberlakuan wasiat wajibah mempengaruhi peralihan nilai hak warisan dari ahli waris yang lain.
b. Istilah  wasiat  wajibah  dalam  hukum Islam  klasik  tidak  pernah  dikenal. Kemudian diberlakukan dibeberapa negara  Islam  untuk  kepentingan  para cucu  pancar  perempuan  baik  lelaki maupun  perempuan  yang  dalam  hukum waris Islam tidak memperoleh waris.
c. Wasiat wajibah di Indonesia seperti  yang diberlakukan  dalam  pasal  209  ayat  (2) KHI  adalah  bukan  terhadap  para  cucu pancar  perempuan  tetapi  terhadap  anak angkat dari orang tua angkat.
d. Anak  angkat  (tabaniy)  selama  ini  tidak memiliki  tempat  dalam  hukum  Islam untuk  memperoleh  hak  warisan.  Maka dengan  pemberlakuan  pasal  209  ayat  (2) KHI, anak angkat menjadi berkemungkinan secara letigasi
Pengadilan  Agama  memperoleh  bagian warisan.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
e. Wasiat wajibah merupakan produk ijtihad  ulama  di  Indonesia  yang  secara substasi  menurut  pendapat  ulama  di Timur  Tengah  yang  memberlakukan wasiat  wajibah.  Di  Indonesia  ditujukan untuk  anak  angkat  sedangkan  di  dunia Islam  ditujukan  untuk  para  cucu  pancar perempuan.
Sekalipun demikian masih dipandang  perlu  untuk  menyempurnakan ketentuan  KHI  pasal  209  ayat  (2)  yang dilakukan  melalui  metode  Istihsan  dan hukum responsive dalam penerapannya (jadi bukan  perbaikan  rumusan  teks)  dapat diperoleh  kemungkinan  penambahan  norma hukum  terhadap  pasal  209  ayat  (2)  KHI dengan tujuan agar jelas kepastian hukumya dan tidak mengganggu hubungan kekerabatan nasabiyah, yakni:
a. Besarnya  bagian  maksimal  perolehan wasiat  wajibah  bagi  anak  angkat  adalah 1/3  dari  harta  warisan  orang  tua  angkat tidak memiliki waris.
b. Bila  orang  tua  angkat  memiliki  ahli  waris berupa anak-anak langsung ataupun karena pergantian terhadap mereka maka besarnya bagian  ahli  waris  adalah  separoh  dari bagian ahli waris tersebut.
c. Bila  orang  tua  angkat  memiliki  ahli  waris berupa  saudara  orang  tua  angkat  baik lelaki  ataupun  perempuan,  maka  anak angkat  memperoleh  bagian  1/6  bagian wasiat wajibah.
d. Bila  anak  angkat  telah  menerima  hibah dari orang tua angkatnya maka penghibahan tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian dari wasiat wajibah.
Untuk  para  hakim  yang  diserahi tugas  untuk  memeriksa  dan  mengadili perkara wasiat wajibah ini dapat melakukan tindakan berikut ini:
a. Kepada  para  hakim  agama  di  Lingkungan Pengadilan  Agama  agar  berani  untuk menerapkan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.
b. Para  hakim  Pengadilan  Agama  untuk menerapkan  wasiat  wajibah  terhadap  anak angkat dalam pasal 209 dengan pemahaman 1/3 harta adalah jumlah maksimal dan hanya diberlakukan  saat  tidak  ada  anak-anak langsung  maupun  ahli  waris  pengganti  dari pewaris.
c. Pasal  209  ayat  (2)  perlu  ditafsirkan  dengan cermat  dalam  penerapannya  sehingga  harus dipandang  bukan  barang  namun  cara menerapkan  hukum  wasiat  wajibah  dalam persoalan harta peninggalan. 39
Intinya  menurut  penulis  melihat bahwa  dalam  KHI  hanya  fokus  untuk pemberian  kepada  anak  angkat  sehingga perlu diperjelas lagi tafsirannya anak angkat yang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku,  atau  anak  angkat yang  hanya  berdasarkan  ikatan  perasaan
39 M.Fahmi  Al  Amruzi, Rekonstruksi Wasiyat  Wajibah  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam, Ibid, Hal. v-xiii.
yang  terjalin  antara  orangtua  angkat  dan anak  angkat.  Karna  apabila  wasiat  wajibah diberikan  kepada  anak  angkat  diperlukan pula  ketentuan  tentang  anak  angkat  yang dimaksud dan juga diperlukan perlindungan hukum  yang  mengatur  ketentuan  hak-hak anak angkat dalam wasiat wajibah ini.

## D. Kesimpulan
Dalam  pembasan  ini,  diambil kesimpulan sebagai berikut:
Pertama,  wasiat  wajibah  ialah wasiat yang ditujukan kepada ahli waris atau kerabt  yang  tidak  mendapat  bagian  harta waris dari orangtuanya dikarenakan halangan syara’. Wasiat.
Kedua,  menurut  KHI  di  Indonesia wasiat  wajibah  diberikan  kepada  anak angkat  dan  orangtua  angkat,  dan  menerima wasiat  sebanyak  1/3  bagian  dari  harta warisan  (orangtua  angkat/anak  angkat).  Hal ini  disebabkan  oleh  kondisi  dimasyarakat yang  tidak  memiliki  anak  kandung,  selain itu  bagaimana  pola  asuh  dan  pengasuhan anak  angkat  yang  diatur  dan  dilaksanakan sesuai dengan prinsip adopsi anak angkat.
Ketiga,  kedudukan  anak  angkat dalam KHI dijadikan sebagai anak yang sah sesuai keputusan pengadilan tanpa menyebabkan  putusnya  hubungan  nasab dengan  orangtua  kandung,  hal  ini  sesuai dengan  prinsip  pengangkatan  anak  yang merupakan  manifestasi  kemanusiaan  yang terwujud  pada  pemeliharaan  orang  lain
sebagai anak dan memiliki sifat pengasuhan dan  pemeliharaan  pada  pertumbuhan  dan perkembangan yang mencakup segala kebutuhan anak angkat.
Keempat,  hukum  di  Indonesia menjadikan  wasiat  wajibah  pada  kajian normative  yuridis  menyebabkan  terjadinya isu-isu  hukum  kontemporer  terbaru  kepada para  penegak  hukum  dalam  memberikan putusan hukum dan menjadi bahan penemuan  hukum  baru  dalam  penegakan hukum  terkait  putusan  hukum  kepada  anak angkat  namun  menjadi  masalah  hukum Ketika status anak angkat memiliki kepercayaan  atau  agama  yang  berbeda dengan  orangtua  angkatnya  yang  seorang muslim  atau  sebaliknya.  Hal  demikian menunjukkan bahwa perlu dilakukan adanya suatu  kepastian  hukum  agar  tidak  terjadi kesenjangan  dan  permasalahan  baru  pada masyarakat di Indonesia.

## REFERENCE
Kementerian  Agama  RI,  2012, Syaamil
Quran Yasmina, Bandung:
Sygma.
A. Karim Muchit,  2012, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia , Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan  Litbang  dan  Diklat,
Puslitbang  Pendidikan  Agama dan Keagamaan,
Al Amruzi M.Fahmi, 2014, Rekonstruksi Wasiyat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam , Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
Ash-Shiddieqy  TM.  Hasbi,  1973, Fiqhul Mawaris, Hukum-Hukum
Warisan  Dalam  Syari’at  Islam , cet. ke-I, Jakarta: Bulan Bintang.
Az-Zuhaili  Wahbah,  2005, Tafsir  Al- Munir:  Akidah,  Syari’ah  dan Manhaj  Jilid  I ,  Penerjemah
Abdul  Hayyie  Al  Kattani,  dkk, Jakarta: Gema Insani.
Budiono  Rachmad,  1999, Pembaharuan Hukum  Islam  di  Indonesia ,
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hadikusuma  Hilman,  1991, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum  Agama  Hindu  Islam , Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Ibnu  Kaśir  Ad-Dimasyqi  Al-Imam  Abul Fida  Isma’il,  2001, Tafsir  Ibnu
Kaśir Juz 2 Al-Baqarah 142 s/d
al-Baqarah 252 , Bandung,: Sinar Baru Algensindo.
Junaidi  Ahmad,  2013, Wasiat  Wajibah Pergumulan  Hukum  Adat  dan Hukum  Islam  di  Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Khalaf  Abdul  Wahab,  1996, Ilmu  Ushul Fiqh,  Alih  Bahasa Oleh Masdar
Helmy ,  Bandung:  Gema  Risalah Press
Mardani, 2014, Hukum Kewarisan Islam di  Indonesia ,  Jakarta:  Rajawali Pers.
Rangkuti  Ramlan  Yusuf,  2010, Fikih
Kontenporer Di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam  Di  Indonesia), Medan:
Pustaka Bangsa Press.
Rofiq  Ahmad,  2000, Hukum  Islam  di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada. Shomad  Abd,  2010, Hukum  Islam
Penormaan Prinsip Syariah Hukum  Indonesia, cet.  ke-1, Jakarta: Kencana. Somawinata Yusuf, 2002, Fiqih
Mawaris, Jakarta:  Gaya  Media Pratama.
Syakir  Ahmad,  2014, Mukhtashar  Tafsir Ibnu  katsir  Jilid  I,  cet.  Ke-2 , penerjemah Agus Ma’mun,
Suharlan,  Suratman,  Jakarta: Darus Sunnah Press. Zahari  Ahmad,  2006, Tiga  Versi  Hukum Kewarisan Islam, Syafi’i, Hazairin  dan KHI  ,  Pontianak: Romeo Grafika.

## JURNAL
Hidayati  Sri,  2012,  “ Ketentuan  Wasiat Wajibah  di  Pelbagai  Negara Muslim  kontemporer ”,  Jurnal Ahkam:  Vol.  XII  No.1  Januari 2012.

## SKRIPSI/ TESIS
Abdillah  Yasin  Yusuf,  2017,  Tesis,
Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe  tentang  Pemberian Wasiat  Wajibah  Ahli  Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor:2/Pdt.G/2011/PA-Kbj), Yogyakarta:  Universitas  Islam Negeri Sunan Kalijaga, Program Studi Magister Hukum Islam. Ammar  Muhammad,  2015,  Skripsi, Wasiat Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik) , Yogyakarta: Universitas Islam Negeri  Sunan  Kalijaga,  Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
Irwan  Rosman,  2002,  Tesis  , Telaah Yuridis  Terhadap  Penerapan Wasiat  Wajibah  Dalam  Putusan Mahkamah  Agung  RI  Reg.
No.51  K/AG/1999  dan  Putusan
Mahkamah  Agung  RI  Reg.  No.
368.K/AG/1995 , Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada. Marsiani,  2016,  Skripsi, Wasiat  Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI) ,  Yogyakarta:  Universitas Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga, Jurusan Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah.

## UNDANG-UNDANG
Intruksi  Presiden  R.I  Nomor  I  Tahun
1991, Kompilasi  Hukum  Islam Di Indonesia , Departemen Agama  R.I  Derektoral  Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1996/1997.