## Relevansi Pemikiran Hukum Imam Malik dengan Konteks Indonesia Tentang Pernikahan Beda Agama
Kusnadi 1
Abstract : This writing discusses Imam Malik's legal rulings from a sociological perspective and their relevance to Indonesian law. The research is still new and rarely explored academically, but sociological approaches are gaining traction. Imam Malik, one of the four Imams of Islamic legal schools, was an expert in hadith and the Imam of Medina, studying in the center of knowledge and hadith. The research used  a  descriptive  library  approach.  Imam  Malik  derived  legal  rulings  through  ijtihad,  relying  on hadiths  and  apparent  textual  meanings,  influenced  by  Medina's  social  and  political  conditions.  His ijtihad methods included the Quran, Sunnah, consensus, analogy, and others. Imam Malik's legal rulings on interfaith marriages consider it makruh for a Muslim man to marry a woman from the People of the Book due to concerns about forbidden food and the children's religious upbringing. In the context of Indonesian  law,  interfaith  marriages  are  generally  discouraged,  except  for  Muslim  men  marrying women from the People of the Book, aligning with Imam Malik's ruling. This aligns with the Islamic Law Compilation, the Indonesian Ulema Council, and the Muhammadiyah Tarjih Assembly's decisions. The research  provides  insights  into  legal  thinking  within  the  social  and  historical  context,  relevant  to Indonesian law.
Keyword : mazhab, interfaith marriage, Imam Malik
Abstrak  : Tulisan  ini  membahas  produk  hukum  Imam  Malik  dalam  tinjauan  sosiologis  dan relevansinya  dengan  hukum  di  Indonesia.  Penelitian  ini  masih  baru  dan  jarang  dikaji  akademis, namun pendekatan sosiologis semakin bermunculan. Imam Malik adalah salah satu dari empat imam Mazhab, ahli hadis yang belajar di Madinah, pusat ilmu dan hadis saat itu. Penelitian menggunakan metode  kepustakaan  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Imam  Malik  menetapkan  hukum berdasarkan ijtihad dengan mengutip hadis dan zahir nash , dipengaruhi kondisi sosial dan politik Madinah. Metode ijtihad meliputi al-Quran, As-Sunnah, al- Ijma’, al -Qiyas, dan lainnya. Produk hukum Imam Malik terkait pernikahan beda agama, menikahi wanita ahli kitab Yahudi dan Nasrani oleh laki- laki Muslim dianggap makruh karena makanan haram dan anak cenderung mengikuti agama ibu. Relevansinya dengan hukum Indonesia, pernikahan beda agama juga tidak dianjurkan, kecuali pria Muslim  dengan  wanita  ahli  kitab,  sejalan  penilaian  Imam  Malik.  Sesuai  KHI,  MUI,  dan Muhammadiyah.  Penelitian  ini  memberikan  wawasan  tentang  pemikiran  hukum  dalam  konteks sosial dan sejarah serta relevansinya dengan peraturan hukum di Indonesia.
Kata kunci : mazhab, beda agama, Imam Malik

## A. Pendahuluan
Hukum  Islam  hadir  di  tengah  masyarakat  sebagai  kristalisasi  reflektif  dari  hasil  penalaran mujtahid  yang  sarat  dengan  muatan  ruang  dan  waktu.  Hukum  Islam  lahir  di  tengah  dinamika pergulatan masyarakat sebagai jawaban atas masalah aktual yang muncul. 2 Oleh karena itu, hukum
1 UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia | email : kusnadi23@gmail.com
2 Mu ḥammad bin Jarīr al - Ṭabarī, Jāmi‘ al - Bayān ‘An Ta’wīl Ay al - Qur’ān, ‘ , ed. ‘Abdullah bin ‘Abd al -Mu ḥ sin al- Turkī (Kairo: Dār al -Hijrah, 2001), 493.
Islam otomatis akan berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan waktu dan  perubahan tempat.  Sebagaimana dijelaskan  dalam  sebuah  kaidah,  “terjadinya  perubahan  hukum  disebabkan oleh perubahan waktu dan tempat.”  Perubahan huku m Islam adalah suatu keniscayaan dan tidak bisa diingkari oleh siapa pun. Hal ini juga ditegaskan  dalam kaidah yang lain, “tidak bisa diingkari perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat”. 3
Oleh karena itu, hukum Islam dikatakan dinamis, elastis, dan fleksibel karena selalu cocok bagi masyarakat  walaupun  selalu  berubah  dan  berbeda. 4 Perubahan  masyarakat  dalam  berbagai aspeknya,  baik  hukum,  sosial,  budaya  politik  dan  lainnya  selalu    dihadapi  oleh  hukum  Islam, perubahan masyarakat dari satu waktu ke waktu yang lain dan dari satu tempat kepada tempat yang lain tidak diabaikan dan dibiarkah acuh tak acuh . Hukum Islam selalu cocok dalam berbagai tempat dan waktu ( ṣālih likulli makān wa zamān) .  Fungsi  hukum Islam adalah sebagai kontrol sosial (social contol), perekayasa (social inggineering) dan pesejahtera sosial (social welfare). 5
Salah satu mujtahid dari imam mazhab yang empat adalah Imam Malik Ibn Anas sebagai imam mazhab kedua setelah Abu Hanifah. Imam Malik merupakan ulama besar dalam ilmu hadis. Corak pemikiran hukum Imam Malik ini berbeda dengan karakteristik pemikiran hukum Islam yang lain, seperti Imam Abu Hanifah yang mengedepankan rasio ( ra’yu ), dan berbeda pula dengan Imam Syafii yang juga beraliran hadis, tetapi dia juga tidak terlepas dari aliran ar- ra’yi yang mempengaruhi dalam pengetahuannya  tentang  hukum  Islam.  Perbedaan  pemikiran  Hukum  Islam  Imam  Malik  dengan Imam  mazhab  yang  lain,  tidak  lepas  dari pemahaman  yang  dimilikinya,  faktor  kondisi  sosial  dan kondisi politik yang melingkupinya.
Dari  beberapa literatur yang  peneliti baca, ada penelitian terkait dengan pemikiran hukum Imam Malik di antaranya penelitian yang ditulis oleh Danu Aris Setiawanto, Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas: Pendekatan Sejarah sosial. Menurutnya, walaupun Imam Malik sebagai ahlul hadis namun dia tetap terpengaruh dengan penggunaan rasio dalam berijtihad karena kondisi sosial saat itu yang dibuktikan dengan penggunaan Amal Ahli Madinah, fatwa Sahabat, Qias, al-Maslahah al-Mursalah, Az-Zariah dan al-Urf dalam pengambilan hukum Islam. 6 Karya yang ditulis oleh Taufiqur Rohman dengan judul Kontroversi Pemikiran Imam Malik dengan Imam Syafii tentang Al-Maslahah Al-Mursalah  Sebagai  Sumber  Hukum.  Menurutnya  Imam  Malik  menggunakan    al-Maslahah  al- Mursalah sebagai sumber hukum, akan tetapi dia menekankan bahwa pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan, yaitu menggunakan rasio tidak boleh bertentangan dengan hukum yang
3 Rachmat Syafei, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka setia, 1998), 293.
4 Pujiono  Abdillah, Dialektika  Hukum  Islam  &  Perubahan  Sosial  (Sebuah  Refleksi  Sosiologis  Atas  Pemikiran  Ibnul Qayyim al Jauziyyah) (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), 1 – 2.
5 Abdillah, 1 – 2.
6 Danu Aris Setiawanto, “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial,” Al-Ihkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum I, no. 2 (2016).
telah ditetapkan oleh nash atau ijmak. Jika terjadi pertentangan maka wajib mendahulukan nash dari pada maslahat. 7 Dari beberapa literatur pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, penulis belum  mendapati  produk  hukum  Imam  Malik  dan  relevansinya  dengan  konteks  keindonesiaan, sehingga penulis layak melakukan penelitian lanjutan.
Adapun  kerangka  teori  Untuk  menjawab  masalah  di  atas  penulis  menggunakan  teori hermeneutika Gadamer. Di antara teori Gadamer yang dapat dikembangkan adalah teori Fusion of Horizons (asimilasi-horizon-horizon).  Dia  menyatakan  dalam  proses  penafsiran  terdapat  dua horizon utama yang harus diperhatikan dan diasimilasi, yakni horizon teks dan horizon pembaca. Dalam  hal  ini,  Gadamer  menawarkan  sebuah  teori  dalam  kajian hermeneutika nya.  Menurut  dia, pemahaman  seorang  penafsir  ternyata  dipengaruhi  oleh  situasi hermeneutika tertentu  yang melingkupinya, baik itu berupa tradisi, kultur maupun pengalaman hidup. 8

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif., yakni memaparkan tentang pemikiran imam Malik tentang pernikahan beda agama dan relevansinya dengan konteks Indonesia.   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  yang ditekankan pada ketajaman-ketajaman pemikiran Imam Malik tentang pernikahan beda agama. Sedangkan data yang digunakan berupa data primer berupa karya beliau kitab Al Muwat ṭa’ dan karya pengikut beliau berupa  kitab al-Mudawwah  al-Kubr ā . Kemudian  ditambah  dengan  data  sekunder  dari  beberapa literatur yang mengupas tentang perjalanan hidup dan pandangannya mengenai hukum pernikahan beda agama .
Karena  data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  data  kualitatif,  maka  data  yang  diolah menggunakan data metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yang ditekankan adalah kedalaman penghayatan terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikajinya secara empiris, dan bukan segi kuantitatifnya. Adapun proses pengumpulan data dilakukan dengan cara quotasi, yaitu mencatat data dari  sumber  data  secara  langsung  tanpa  mengubah  sepatah  kata  pun,  dan    mencatat  data  secara paraphrase, yaitu  menangkap  keseluruhan  inti  sari  data  kemudian  dicatat  dengan  menggunakan kalimat yang disusun oleh peneliti sendiri; Adapun pengolahan data yang peneliti lakukan dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data dan display data . Adapun analisis data menggunakan metode interpretasi dan metode heoristik.

## C. Setting Historis
7 Taufiqur  Rohman,  “Kontrofersi  Pemikiran  Imam  Malik  Dengan  Imam  Syafii  Tentang  Al -Maslahah  Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” Ihya’Ulum Ad -Din: Internasional Jurnal 19, no. 74 (2017): 74.
8 Sahiron  Syamsuddin, Hermeneutika  Dan  Pengembangan  Ulumul  Qur’an (Yogyakarta:  Pesantren  Nawesea  Pres, 2009), 45 – 46.
Nama  lengkap  Imam  Malik  adalah  Malik  Bin  Anas  bin  Malik  Bin Abi  ‘Āmir    al -Ashbahi.  Al- Ashbah adalah nama sebuah kabilah di Yaman. Kakeknya yang bernama Abu ‘Āmir seorang sahabat yang berasal dari Yaman datang ke Madinah dan menetap di sana. Dia mengikuti  semua peperangan bersama Rasululah saw, kecuali perang badar.  Sedangkan Malik bin Abi ‘Āmir termasuk ulama dan tabiin senior, salah satu dari empat orang  yang membawa jenazah   khalifah Ustman bin Affan pada malam hari hingga ke kuburannya. 9 Ibu Imam Malik bernama al-Aliah binti Syarik bin Abdirrahman bin Syarik al-Azdiyah. Ada juga yang berpendapat bahwa ibu beliau bernama Tulaihah, budak dari Abdullah bin Ma’mar, sebagaimana yang diceritakan oleh al -Qadiy. 10 Imam Malik lahir di Madinah pada tahu 193 H dan meninggal pada tahun 179 H. Ia hidup di Madinah dan tidak ke mana-mana kecuali ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji.
Imam Malik belajar qiraat kepada Nafi’ bin Abi Nuaim (salah seorang qurra’ as - sab’ah ), belajar hadis langsung kepada ulama Madinah, Ibn Sihab Az- Zuhri (seorang fakih dan muhaddis) dan Nafi’ maula Ibn ‘Umar. 11 Ulama yang pertama kali didatangi oleh Imam Malik adalah Abdurrahman Ibn Harmuz,  beliau belajar kepadanya dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama 13 tahun.  Dalam bidang  fikih  dia  berguru  kepada  Rabiah  Ibn  Abdirrahman  ar - rakyi, 12 ketika  berumur  tujuh  belas tahun Malik mulai membuka Majelis ilmu. 13 Dalam rentang waktu yang relatif singkat majelis beliau mulai  tersebar  ke  berbagai  penjuru  dunia,  sehingga  banyak  orang  datang  berbondong-bondong untuk belajar ilmu kepadanya. Dia selalu konsisten mengajar dan memberi fatwa dalam majelisnya selama tujuh puluh tahun. 14

## D. Tinjauan Sosiologi dan Politik Produk Pemikiran Imam Malik
Untuk  memahami  lebih  jauh  tentang  produk  hukum  Imam  Malik,  maka  tiga  faktor  di  atas sangat penting, agar sebuah produk pemikiran hukum Islam dapat dipahami secara komprehensif dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap sebuah pendapat hukum. Para ilmuan Islam juga sejak awal menyampaikan tentang urgensi ilmu sebab-akibat (asb ā bun nuz ū l dan asb ā bul wur ū d), yaitu  terjadinya  suatu  peristiwa  karena  ada  sebab  yang  melatarbelakanginya.  Misanya  para  ahli dalam bidang ulumul Quran, seperti  al-Wahidi, dia   menyatakan seseorang tidak bisa memahami tafsir ayat tanpa berpegang pada peristiwa dan konteks turunnya ayat. Ibnu Taimiyah berpendapat, memahami sebab turunnya ayat dapat membantu untuk memahami tujuan ayat, karena ilmu tentang
9 Muhammad Ali As-Sais, Tārikh Al -Fikh al- Islāmiy , n.d., 111. 10 Sahnun at-Tahnuki, Al-Mudawwanah al-Kubra Li al-Imam Malik , vol. Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994),
6. 11 M. Zuhri, Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, n.d.), 105. 12 Rabiah  terkenal  dengan  julukan  ar-ray,  karena  dia  ahli  dalam  bidang  logika.  Dia  juga  ahli  fikih  pertama  kali didatangi oleh Malik yang dimutivasi langsung oleh  ibunya, bahkan sebelum Malik mendatangi gurunya ibu Malik yang menyiapkan  baju  jubbah    dan  selendang  seraya  berpesan  kepada  Malik,  pelajarilah  adab  Rabiah  sebelum  mengambil ilmunya.
13 As-Sais, Tārikh Al -Fikh al- Islāmiy , 112. 14 As-Sais, 112.
sebab akan melahirkan sebuah akibat. 15 Dengan demikian, secara sosiologis memahami lingkungan sosial  dan    lingkungan  politik  yang  melingkupi  bagi  kehidupan  para  Mujtahid  merupakan  suatu keniscayaan.
Imam Malik  hidup pada masa tabiin dan tabiit tabiin (193 H -179 H), yaitu pada abad pertama dan kedua hijriah, pada masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah. Para sejarawan menyebut periode  ini masa keemasan  peradaban  Islam. Sebagaimana  dipaparkan  oleh  Danu  Aris  Setiyanto, daerah kekuasaan Islam juga semakin meluas ke berbagai wilayah yang di dalamnya terdapat aneka ragam  adat  istiadat,  cara  hidup  dan  kepentingan  masing-masing.  Pada  periode  ini  ada  dua  peta geografis yang besar untuk kegiatan ijtihad, yaitu Irak dan Hijaz. Selain itu, pada periode ini umat Islam telah berpecah belah menjadi tiga kelompok, yaitu Khawarij, Syi’ah, dan Jumhur (ahlu sunnah wal jamaah). 16
Tiga  kelompok  ini  berpegang  teguh,  merasa  bangga  kepada  pendapat  masing-masing  dan berusaha mempertahankannya. Begitu juga dalam wilayah ijtihad di antara imam mujtahid  ada yang cenderung rasionalis dan ada yang cenderung tradisionalis. Para  imam Mujtahid dalam menggali hukum menempuh cara yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, sehingga melahirkan aliran-aliran hukum Islam yang berbeda pula. Misalnya Abu Hanifah (80-150 H / 669 -767 M) lebih banyak  menggunakan  nalar  logika (rakyu) dalam  istinbat  hukumnya,  sehingga  beliau  dianggap sebagai pendiri aliran ahlur rakyi dalam bidang Hukum Islam. 17
Berbeda dengan Imam Malik (97-179 H / 715 -795 M) yang lahir di daerah Hijaz dan seluruh usianya  dihabiskan  di  kota  Madinah,  dalam  menetapkan  hukum  beliau  mendasarkan  ijtihadnya terlebih dahulu pada zahir nash dan lebih banyak mempergunakan hadis. Imam Malik menggunakan metode itu karena dipengaruhi oleh kondisi sosiologis kota Madinah.  Hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik berbeda dengan Abu Hanifah  dalam menetapkan hukum. 18 Imam Malik tumbuh dari keluarga yang ayahnya mempelajari hadis nabi saw. Imam Malik pun juga tidak pernah keluar dari Madinah, kecuali haji. Sedangkan, kota Madinah memiliki lingkungan yang sangat mendukung untuk menjadi ahlul  hadis .  Setelah  meninggalnya  nabi  dan  para  sahabat  kondisi  lingkungan  sosial  dan budaya di Madinah tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi sosiologis di negeri Irak.
Madinah yang pernah  menjadi pusat kehidupan nabi tentu  saja berbeda dengan kehidupan sosial di Baghdad (tempat hidup Abu Hanifah).  Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum Imam Malik terlebih dahulu berdasarkan pada zahir nash dan banyak menggunakan hadis sehingga beliau
15 Muhammad Ali as-Shabuni, At- Tibyān Fi Ulūm al - Qur’ān (Dar al-Mawahib al-Islamiyyah, 2016), 22 – 23.
16 Setiawanto, “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial,” 108.
17 Syamruddin Nasution, Sejarah Peradaban Islam (Riau: Yayasan Pusaka, 2013), 125.
18 Abu Hanifah hidup dimasa dinasti Umayyah
terkenal sebagai ahlul hadis. Imam Malik menggunakan metode itu karena dipengaruhi oleh  kondisi Madinah sebagai pusat kota hadis. 19 Perbedaan kehidupan sosial dan kultur yang kemudian bisa berimplikasi terhadap perbedaan hasil ijtihad dalam hukum Islam. Imam Malik semasa hidupnya mengalami dua corak pemerintahan, yaitu, Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyyah. Ketika Malik lahir yang menjadi pemerintahan waktu itu adalah al-Walid bin Abdul Malik dan meninggal pada masa pemerintahan Abbasiyyah, yakni Harun Ar-Rasyid. 20
Adapun produk hukum Imam Malik juga tidak lepas dari pengaruh politik yang melingkupinya. Hal ini dapat diketahui ketika Abu Jakfar  menginstruksikan kepada Imam Malik untuk menyusun kitab,  beliau  memberikan  standarisasi  tentang  konten  kitab  yang  akan  ditulis.  Abu  Jakfar memberikan standardisasi dan kriteria tertentu kepada Imam Malik untuk dijadikan acuan dalam penulisan kitab nantinya, berkaitan dengan posisi perspektif fikih yang moderat yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, yakni tidak seperti  Abdullah Ibn Abbas yang terlalu memudahkan, tidak pula seperti Abdullah Ibn Umar yang condong kaku atau terlalu ketat dan tidak pula seperti Abdullah bin Masud yang terlalu asing atau anomali. 21 Dari tawaran khalifah mengenai perspektif fikih yang akan dibukukan Imam Malik menyetujuinya. Dengan demikian, produk fikih atau hukum Imam Malik juga tidak lepas dari politik dan penguasa, walaupun di sisi lain terkadang  hasil fatwanya berseberangan dengan selera penguasa.
Imam Malik sebagai sosok yang alim dan tegas dalam pendirian, produk hukum yang dianggap bertentangan dengan selera penguasa pun juga dilontarkan.  Misanya produk hukum yang berkaitan dengan hukum talak karena dipaksa dianggap tidak sah oleh Imam Malik, tentang pemberian baiat kepada  pemerintah  karena  dipaksa,  ia  menggagap  tidak  sah.  Konsekuensinya,  dia  mendapatkan hukuman dari pemerintah, namun dengan pendirian dan ketegasannya fatwa hukum tersebut tetap tidak  dicabut.    Ketika  khalifah  Harun  ar-Rasyid  berziarah  ke  Makam  Nabi  di  Madinah,  Khalifah meminta  Imam  Malik  untuk  berkunjung  kepadanya  dalam  urusan  agama,  tetapi  Imam  Malik menolak. Imam malik memberikan fatwa tentang keputusan talak yang dipaksakan. Menurut beliau, talak yang dipaksakan tidak memberikan pengaruh (tidak jatuh talaknya).  Ketika keputusan fatwa ini sampai kepada khalifah Jakfar bin Sulaiman, maka sang khalifah meminta kepada Malik untuk mencabut fatwanya, namun beliau tetap menolak permintaan tersebut. Konsekuensinya Imam Malik harus menerima hukuman darinya. 22
19 Nasution, Sejarah Peradaban Islam , 124.
20 Setiawanto, “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial,” 109.
21 As-Sais, Tārikh Al -Fikh al- Islāmiy , 112.
22 at-Tahnuki, Al-Mudawwanah al-Kubra Li al-Imam Malik , Juz II:13.
Pada  tahun  147  Imam  Malik  mendapat  hukuman  cambuk  dari  pemerintah  Abu  Jakfar  al- Mansur, karena dia tetap bertahan dengan fatwanya yang bertentangan dengan kebijakan khalifah. Imam Malik memfatwakan bahwa talak yang dipaksakan tidak terjadi. 23

## E. Metode Ijtihad Imam Malik
Seperti ditegaskan oleh Hatim Bay, Usul fikih sebagai metode istinbat dalam (usul al-ijtihad) pembentukan  hukum  baru  ditulis  pada  masa  Imam  Syafii.  Imam  Malik    tidak  menulis  Usul  fikih langsung.   Asal pengambilan hukum baru dalam tatanan praktik. Akan tetapi para pengikut Imam Malik berupaya menggali metode yang ia gunakan dalam memberikan keputusan hukum walaupun masih belum berurutan secara sistematis dalam sebuah buku. Di antara pengikut Imam Malik setelah mengkaji    terhadap  karya  beliau  menyimpulkan  bahwa    metode  istinbat (usul  al-Mazhab) yang digunakan oleh Imam Malik secara garis besar dibagi  empat. Sebagian yang lain membagi metode istinbat beliau sampai dua puluh. 24
Sebagaimana para mujtahid yang lain, Imam Malik menempatkan al- Qur’an sebagai su mber pertama,   Al-Hajuwiy dan Abul Hasan membagi dasar ijtihad Imam Malik ada dua belas metode: al- Quran, As-Sunnah, al- Ijma’, al -Qiyas, amalu ahl al-madinah, qaul as-shahabah, istihsan, al-maslahah al- mursalah, muratul Ikhtilaf, syaddud az- zariah, syar’u man qablana . 25 Di bawah ini akan dipaparkan sebagian tentang metode ijtihad Imam Malik:
1. Al-Quran.  Al-Quran merupakan dalil yang pertama atau dalil pokok dan merupakan jalan untuk mengetahui hukum-hukum.  Ia adalah hujjah bagi manusia dan hukum-hukum yang ada di dalamnya merupakan undang-undang yang wajib ditaati, karena al-Quran turun dari Allah dan merupakan mukjizat yang mampu menundukkan manusia. 26
2. As-Sunnah.    Imam  Malik  tidak  mensyaratkan  tentang  hadis  (ahad  masyhur)  yang    terkait dengan  perkara  bersifat  komunal  yang  dikerjakan  oleh  banyak  orang (ta’ummu  bihi  al - balwa). Pandangan ini berbeda dengan Abu Hanifah yang mensyaratkan hadis Ahad. 27
3. Qiyas. Qiyas oleh Imam Malik dijadikan sebagai metode dalam menetapkan suatu hukum. Mislanya, dalam kasus wanita yang baru selesai dari haid lalu tidak mendaptkan air untuk bersuci.  Imam Malik ditanya tentang kasus tersebut. Dalam kitabnya dijelaskan:
ِلاَم َلِئُسَو حمَعَ ن َلاَق ؟ ُمَّمَيَ تَ ت حلَه ،ًءاَم ُدَِتَ َلاَف ُرُهحطَت ِضِئاَحلْا ِنَع ٌك
حَلَ اَذِإ ، ِبُنُحلْا ُلحثِم اَهَلح ثِم َّنِإَف ،حمَّمَيَ تَ تِل : َمَّمَيَ ت ًءاَم حدَِيَ . 28 23 As-Sais, Tārik h Al-Fikh al- Islāmiy , 116. 24 Hatim Bay, Al-U ṣūl al - Ijtihādiyyah al - Latī Yubnā ‘Alaihā al - Mālikiy (Kuwait: al- Wā’iy al - Islāmiy, 2011), 21. 25 Bay, 36.
26 Sarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), 31.
27 Hayātul Imam Abi Hanifah , n.d., 200.
28 Malik bin Anas, Al-Muwa ṭṭa’ , vol. juz I, n.d., 59, hadis nomor 99.
Artinya, “ Dan ditanyakan kepada Malik tentang wanita yang baru selesai dari haid lalu tidak mendapatkan air untuk bersuci apakah dia boleh bertayamum, maka dia menjawab iya. Dia bertayamum sebagaimana orang junub yang tidak mendapatkan air.
4. Praktik penduduk Madinah. Langkah berikutnya Imam Malik berpedoman terhadap  praktik penduduk Madinah (Amal  Ahl al- Madinah) sebagai dasar hukum . Praktik penduduk Madinah menurut  beliau  harus  didahulukan  dari  pada khabar ahad dan  kias,  karena  praktik keagamaan  para  sahabat  lebih  kuat  dari  pada  keduanya.  Menurut  Imam  Malik  praktik- praktik    keagamaan  mereka  ditempatkan  sebagai  orang  yang  tahu  tentang  eksistensi Rasulullah SAW, dan seterusnya praktik-praktik keagamaan itu secara murni diwarisi pula oleh generasi sesudahnya dan seterusnya sampai ke masa Imam Malik. Dengan demikian, praktik penduduk Madinah (amal ahl al-Madinah) yang disepakati atau praktik mayoritas penduduk Madinah dianggap sebagai kristalisasi dari ajaran Rasulullah SAW sehingga harus dijadikan sumber hukum.
5. Pendapat Sahabat. Jika sanadnya sahih dan tidak bertentangan dengan hadis marfuk yang shahih, 29 maka  pendapat sahabat oleh Imam  Malik dijadikan sebagai hujjah dan didahulukan dari pada kias. 30
6. Istihsan. Asy-Syatibi berpendapat bahwa istihsan merupakan dalil yang kuat sebagaimana pendapat  Imam  Malik  dan  Abu  Hanifah.  Kemudian  Asy-Syatibi  memberikan  pengertian, istihsan adalah pengambilan suatu kemaslahatan  yang bersifat juz’i dalam menanggapi dalil yang bersifat global. 31
7. Saddu  az-Zariah .  Imam  Malik  menggunakan Sadd  al- Zara’i sebagai  landasan  dalam menetapkan  hukum.  Asy-Syatibi  dari  kalangan  mazhab  malikiy  memberikan  pengertian, Saddu  az-Zariah adalah  melaksanakan  suatu  pekerjaan  yang  semula  mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan.
8. Al-Maslahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan  sesuatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada yang membatalkannya. 32 Tujuan utama dari Al-Maslahah al- Mursalah adalah  kemaslahatan,  yakni  memelihara  dari  kemudaratan  dan  menjaga kemanfaatannya. Berdasarkan hal ini, maka imam Malik menetapkan bahwa Al-Maslahah al- Mursalah  merupakan  bagian  dari  dasar    hukum.  Misalnya  orang  yang  tertuduh  pencuri, menurut  dia  boleh  dipukul  supaya  dia  bisa  mengaku.  Imam  Malik  juga  berpendapat  bagi suami yang hilang (mafqud) dan belum jelas apakah iya masih hidup atau sudah meninggal,
29 Hadis yang sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah.
30 As-Sais, Tārikh Al -Fikh al- Islāmiy , 115.
31 Syafei, Ilmu Ushul Fiqih , 111.
Malik berpendapat bahwa istri yang ditinggal oleh suami yang hilang itu menunggu hingga empat tahun. Setelah itu baru dia menikah lagi dengan lelaki lain demi menjaga kemaslahatan istri yang  ditinggal dari pada kemaslahatan suami yang hilang atau gaib.

## F. Pernikahan Beda Agama  dan Relevansinya dengan konteks ke-Indonesiaan.
Pernikahan  merupakan  ikatan  yang  kuat  dan  kokoh  yang  menghubungkan  antara  pria  dan wanita  dalam  membentuk  rumah  tangga.  Secara  etimologi  pernikahan  diambil  dari  bahasa  Arab nikāh yang  berarti  mengawini (al-dahm) atau  menggauli (al- khoja’) . 33 Adapun  pengertian pernikahan  secara  terminologi  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Ibn  Qudamah  adalah  suatu  akad perkawinan dan lafal nikah secara mutlak  yang mengandung pengertian tersebut selama tidak ada dalil yang mengubahnya. 34 Dalam KHI pasal 2 dijelaskan, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksananya merupakan ibadah. 35
Dalam kehidupan bermasyarakat pernikahan agama merupakan suatu realitas sejarah yang terjadi dan tidak bisa dipungkiri oleh siapa pun. Pernikahan beda agama sejak dahulu hingga saat ini masih  terjadi  dan  akan  terus  terjadi  di  belahan  dunia,  khususnya  di  Indonesia.  Ulama  sepakat mengharamkan  pernikahan pria muslim dengan perempuan musyrik, kecuali dengan wanita ahli kitab. At-Tabari menegaskan, karena wanita-wanita musyrik lebih cenderung  mempengaruhi dan mengajak suaminya ke jarang neraka, walaupun suaminya mencintai. 36 dan wanita Muslimah haram dinikahi oleh  pria kafir dari semua  jenis agama. Larangan menikahi wanita musyrik berdasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 221. Ibn Syihab juga menegaskan, Haram bagi Pria menikahi wanita-wanita  musyrik  kecuali  wanita  ahli  kitab,  dan  haram  pula  bagi  wanita-wanita  Muslimah dinikahi oleh pria kafir. 37
Jumhur ulama berpendapat mengenai kebolehan  pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. 38 Akan tetapi menurut Imam Malik makruh bagi laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. 39 Imam Malik menghukumi makruh menikahi wanita ahli kitab dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, karena  mereka memakan barang yang diharamkan, seperti daging babi, minuman yang memabukkan (khomer), tidur dengan babi dan mencium mulutnya. Ketika lahir anaknya ikut agama ibunya, kemudian anak tersebut diberikan makanan yang haram dan dikasih  minuman khamer .
33 Ibn Manzur, Lisān Al -Arab , vol. juz XI (Kairo: Darul Ma’rifah, n.d.), 4537.
34 Ibn Qudamah, Al- Mugnī , vol. Juz IX (Kairo: Darul hadis, 2004), 113.
35 Tim  Penyusun, Undang-Undang  Perkawinan  Di  Indonesia  Dilengkapi  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia (Surabaya: Arkola, n.d.), 179.
36 At-Tabari, Jami’ al - Bayan ‘an Takwil Ayah al - Qur’An , vol. Juz III, n.d., 713.
37 at-Tahnuki, Al-Mudawwanah al-Kubra Li al-Imam Malik , Juz II:220.
38 Abu Bakar Ahmad Ibn Ali Al-Jassas, Ahkam Al-Quran , vol. Juz III (Beirut: Dar al- Ihya’ at Turats al -Arabi, 1992), 324.
39 at-Tahnuki, Al-Mudawwanah al-Kubra Li al-Imam Malik , Juz II:219.
Adapun  di  Indonesia  pernikahan  beda  agama  tidak  diperbolehkan.  Larangan  tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang- undang perkawinan tahun 1974 pasal 2 ayat 1 “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 40 Begitu juga perkawinan laki-laki dengan wanita yang tidak memeluk agama Islam tidak dibolehkan. Dalam KHI pasal 40 dijelaskan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
b. Seorang wanita karena masih berada dalam masa idah dengan pria lain.
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
Berdasarkan pada pasal 40 KHI poin c, maka pernikahan seorang muslim dengan wanita yang tidak  beragama  Islam  tidak  sah.  Wanita  yang  tidak  beragama  Islam  pada  poin  c  ini  umum,  bisa mencakup  wanita  yang  beragama  Hindu,  Buda,  Konghucu,  Yahudi,  Nasrani  dan  lain  sebagainya. Berarti  kalau  mengacu  kepada  pasal  tersebut  tidak  ada  kesempatan  bagi  laki-laki  muslim  di Indonesia  menikahi wanita yang tidak beragama Islam. Sedangkan Majelis Ulama (MUI) menetapkan tentang hukum pernikahan beda agama sebagai berikut:
a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab menurut pendapat yang muktamad adalah haram dan tidak sah. 41
Berdasarkan keputusan MUI pada poin b, bahwa menikahi perempuan ahli kitab menurut pendapat yang paling kuat tidak boleh atau haram, berarti menurut sebagian pendapat yang tidak rojih boleh  laki-laki  menikahi  perempuan  ahli  kitab.  Sedangkan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah menetapkan boleh laki-laki menikahi perempuan ahli kitab, akan tetapi kebolehan tersebut harus dihubungkan  dengan    alasan  mengapa  ia  dibolehkan,  ternyata  hikmahnya  sebagai  visi  dakwah dengan harapan wanita ahli kitab yang dinikahi dapat mengikuti agama yang dianut suaminya, yaitu Islam.  Namun  jika  keadaan  berubah,  keadaan  suami  akan  terbawa  oleh  agama  yang  dianut  oleh wanita  (istri)  ahli  kitab,  maka  hukum  mubah  menjadi  haram. 42 Dalam  hal  ini  Majelis  Tarjih Muhammadiyah  secara  tegas  menggunakan  metode sadd  al- ẓari‘ah. Metode  ini  digunakan  oleh Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  untuk  menghindari  kemudaratan    yang  mungkin  timbul  sebagai akibat dilakukannya perkawinan antar pria muslim dengan wanita ahli kitab.
40 Tim Penyusun, Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia , 6. 41 Majelis  Ulama  Indonesia,  “Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  4/Munas  VII/MUI/8/2005  Tentang Perkawinan Beda Aga ma” (MUI, 2005), Jakarta, https://mui.or.id/wp -content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda- Agama.pdf.
42 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 147.

## 24
Berdasarkan ketetapan UU Perkawinan di Indonesia, KHI, fatwa MUI dan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah  di atas tentang hukum laki-laki muslim  menikahi wanita ahli kitab lebih cenderung tidak membolehkan, bahkan Majelis tarjih Muhammadiyah lebih cenderung mengharamkan. Berarti pendapat Imam Malik yang menghukumi makruh  (tidak disukai, bahkan mendekati haram)   bagi laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab masih relevan dalam konteks keindonesiaan dibanding dengan pendapat Jumhur yang membolehkan. Semuanya sepakat, bagi wanita Muslimah menikah dengan lelaki kafir tidak boleh atau haram.
Di Indonesia terdapat beberapa kasus terkait dengan pernikahan beda Agama. Misalnya kasus yang baru terjadi antara JEA yang beragama Kristen dan SW yang beragama Islam.   Keduanya pun mendaftarkan  permohonan  ke  PN  Jakpus.  Pada  12  Juni,  hakim  mengabulkan  sebagian  dari permohonan JEA dan SW. “Memberikan izin kepada para pemohon u ntuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat.” Begitu putusan  yang  tertulis  di  SIPP  dengan  nomor  perkara  155/Pdt.P/2023/PN  Jkt.Ps. 43 keputusan tersebut langsung mendapat protes dari kalangan umat Islam dan MPR. Wakil ketua MPR langsung memprotes dan menggugat hasil keputusan tersebut dan segera mengajukan gugatan pembatalan putusan Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus)  ke MA yang direncanakan pada hari Selasa 11/7/2023. 44
Keputusan  PN  Jakarta  pusat  ini  sebenarnya  bertentang  dengan  UU  Perkawinan  1974, keputusan Fatwa MUI dan kesepakatan ulama tentang larangan pernikahan wanita muslim dengan pria  non  muslim.  Tahun  sebelumnya  Mahkamah  Konstitusi  juga  menolak  permohonan  E.  Ramos Petege  merupakan  seorang  pemeluk  Katolik,  sementara  perempuan  yang  ingin  dinikahinya beragama  Islam.  Dia  menggugat     Undang-undang  Nomor  1/1974  tentang  Perkawinan  usai  gagal meresmikan jalinan asmaranya  dengan gadis pujaannya  karena  perbedaan agama. Majelis Hakim memberikan keputusan “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Prof Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 di Jakarta, Selasa (31/1/2023). 45
43 Xena  Olivia,  “Hakim  PN  Jakpus  Izinkan  Pernikahan  Beda  Agama  Pasangan  Ini,”  n.d., https://megapolitan.kompas.com/read/2023/06/30/14575591/hakim-pn-jakpus-izinkan-pernikahan-beda-agama- pasangan-ini.
44 Erik  Purnama  Putra,  “Pimpinan  MPR  Minta  Putusan  Nikah  Beda  Agama  Di  PN  Jakpus  Dibatalkan,”  n.d., https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/pimpinan-mpr-minta-putusan-nikah-beda-agama-di-pn-jakpus- dibatalkan/ar-AA1dFdID.
45 Liputan6.com,  “MK  Tolak  Gugatan  Pernikahan  Beda  Agama,  Ini Respons  MUI,”  n.d., https://www.liputan6.com/islami/read/5195851/mk-tolak-gugatan-pernikahan-beda-agama-ini-respons-mui.

## G. Kesimpulan
Terjadinya  perubahan  hukum  disebabkan  oleh  perubahan  waktu  dan  tempat.    Perubahan hukum Islam adalah suatu keniscayaan dan tidak bisa diingkari oleh siapa pun. Adapun kesimpulan dari penelitian ini:
1. Corak pemikiran hukum Islam Imam Malik tidak lepas dari pemahaman yang dimilikinya, faktor kondisi sosial dan kondisi politik yang melingkupinya.
2. Sebagaimana para mujtahid yang lain, Imam  Malik menempatkan al-Q ur’an sebagai sumber pertama. Adapun dasar ijtihad Imam Malik ada dua belas metode: al-Quran, As-Sunnah, al- Ijma’,  al -Qiyas,  amalu  ahl  al-madinah,  qaul  as-shahabah,  istihsan,  al-maslahah  al-mursalah, muratul Ikhtilaf, syaddud az- zariah, syar’u man qablana.
3. Adapun produk hukum  Imam Malik terkait dengan persoalan Pernikahan beda agama, laki- laki  muslim  menikahi  wanita  ahli  kitab  dari  pemeluk  agama  Yahudi  dan  Nasrani  adalah makruh, karena mereka memakan barang yang diharamkan, seperti babi dan minuman yang memabukkan,  dan  anak  yang  lahir  terkadang    ikut  agama  ibunya.  Adapun  relevansinya dengan  konteks  hukum  di  Indonesia,  pernikahan  beda  agama  lebih  cenderung  tidak  di bolehkan,  baik  pria  muslim  dengan  wanita  ahli  kitab.  Ketetapan  tersebut  sebagaimana tertuang dalam KHI, keputusan MUI dan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

## Daftar Pustaka
Abdillah,  Pujiono. Dialektika  Hukum  Islam  &  Perubahan  Sosial  (Sebuah  Refleksi  Sosiologis  Atas Pemikiran Ibnul Qayyim al Jauziyyah) . Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.
Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad Ibn Ali. Ahkam Al-Quran . Vol. Juz III. Beirut: Dar al- Ihya’ at Turats al - Arabi, 1992.
Anas, Malik bin. Al- Muwaṭṭa’ . Vol. juz I, n.d.
As-Sais, Muhammad Ali. Tārikh Al -Fikh al- Islāmiy , n.d.
At-Tabari. Jami’ al - Bayan ‘an Takwil Ayah al- Qur’An . Vol. Juz III, n.d.
Bay, Hatim. Al- Uṣūl al - Ijtihādiyyah al - Latī Yubnā ‘Alaihā al - Mālikiy . Kuwait: al- Wā’iy al - Islāmiy, 2011.
Djamil, Fathurrahman. Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah . Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
Erik Purnama Put ra. “Pimpinan MPR Minta Putusan Nikah Beda Agama Di PN Jakpus Dibatalkan,” n.d. https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/pimpinan-mpr-minta-putusan-nikah- beda-agama-di-pn-jakpus-dibatalkan/ar-AA1dFdID.
Hayātul Imam Abi Hanifah , n.d.
Kaelan, H. Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner . Yogyakarta: Paradigma, 2010.
Liputan6.com.  “MK  Tolak  Gugatan  Pernikahan  Beda  Agama,  Ini  Respons  MUI,”  n.d. https://www.liputan6.com/islami/read/5195851/mk-tolak-gugatan-pernikahan-beda- agama-ini-respons-mui.
Majelis  Ulama  Indonesia.  “Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  4/Munas  VII/MUI/8/2005 Tentang  Perkawinan  Beda  Agama.”  MUI,  2005.  Jakarta.  https://mui.or.id/wp - content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf.
Manzur, Ibn. Lisān Al -Arab . Vol. juz X I. Kairo: Darul Ma’rifah, n.d.
Nasution, Syamruddin. Sejarah Peradaban Islam . Riau: Yayasan Pusaka, 2013.
Qudamah, Ibn. Al- Mugnī . Vol. Juz IX. Kairo: Darul hadis, 2004.
Rohman, Taufiqur. “Kontrofersi Pemikiran Imam Malik Dengan Imam Syafii Tentang Al -Maslahah Al- Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” Ihya’Ulum Ad -Din: Internasional Jurnal 19, no. 74 (2017).
Setiawanto, Danu Aris. “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial.” Al-Ihkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum I, no. 2 (2016).
Shabuni, Muhammad Ali as-. At- Tibyān Fi Ulūm al - Qur’ān . Dar al-Mawahib al-Islamiyyah, 2016.
Syafei, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih . Bandung: Pustaka setia, 1998.
Syamsuddin,  Sahiron. Hermeneutika  Dan  Pengembangan  Ulumul  Qur’an .  Yogyakarta:  Pesantren Nawesea Pres, 2009.
Syukur, Sarmin. Sumber-Sumber Hukum Islam . Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr al -. Jāmi‘ al - Bayān ‘An Ta’wīl Ay al - Qur’ān, ‘ . Edited by ‘Abdullah bin ‘Abd al- Muḥsin al - Turkī. Kairo: Dār al -Hijrah, 2001.
Tahnuki, Sahnun at-. Al-Mudawwanah al-Kubra Li al-Imam Malik . Vol. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1994.
Tim  Penyusun. Undang-Undang  Perkawinan  Di  Indonesia  Dilengkapi  Kompilasi  Hukum  Islam  Di Indonesia . Surabaya: Arkola, n.d.
Xena  Olivia.  “Hakim  PN  Jakpus  Izinkan  Pernikahan  Beda  Agama  Pasangan  Ini,”  n.d. https://megapolitan.kompas.com/read/2023/06/30/14575591/hakim-pn-jakpus-izinkan- pernikahan-beda-agama-pasangan-ini.
Zuhri, M. Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah . Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, n.d.