Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 1-13) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas

## PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN AL-GHAZALI TENTANG PERAN NEGARA DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM
(AL-MAWARDI AND AL-GHAZALI'S THOUGHTS ON THE ROLE OF THE STATE IN ISLAMIC ECONOMIC LAW)

## Sisi Ade Linda
UIN SunanGunungDjati Bandung Sisiadelinda12@gmail.com
Article Info Abstract Article history
Received: 04-01-2022 Revised: 22-03-2022 Accepted: 04-04-2022
Keywords: Al-Ghazali; Al-Mawardi; Economics;
State and Economics; Thought. The economy is one of the instruments  that never escapes in human daily life. Because basically humans want to improve the standard of living and meet their needs.  This  is  what  encourages  people  to  do  economic  activities.  In  Islam economics is considered in great detail, giving birth to famous economic thinkers including  al-Mawardi  and  al-Ghazali.  This  study  is  a  historical  study  that discusses events in the past with the study of literature. The results of this study show that one of the same economic thoughts of al-Mawardi and al-Ghazali is related to the role of government in the economy. Al-Mawardi and al-Ghazali stated that the government has a large share in the economic development of the people,  thus  creating  a  prosperous  people's  economy.In  his  view  al-Mawardi argued that the fulfillment of everyone's economic needs is not only related to the role of the state in economic activities. But it is also the role of the state in terms of morals as well as religion. Because religion demands to pay attention to each other and please help each other. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Al-Ghazali, Al-Mawardi; Ekonomi;
Negara dan Ekonomi; Pemikiran. Perekonomian adalah salah satu instrument yang tidak pernah luput dalam  keseharian  manusia.  Karena  pada  dasarnya  manusia menginginkan  peningkatan  taraf  kehidupan  dan  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Peningkatan  taraf  hidup  adalah  suatu keniscayaan  yang  selalu  diinginkan  oleh  setiap  orang.  Banyaknya kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  menuntut  setiap  orang  untuk bekerja  dan  menghasilkan  demi  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Hal inilah yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi.
Dalam  Islam  ekonomi  diperhatikan  dengan  sangat  detail,  sehingga melahirkan  pemikir-pemikir  ekonomi  yag  terkenal  diantaranya adalah  al-Mawardi  dan  al-Ghazali.  Tulisan  ini  akan  membahas tentang  pemikiran  ekonomi  al-Mawardi  dan  al-Ghazali.  Penelitian ini merupakan penelitian historis yang membahas tentang peristiwa- peristiwa pada masa lalu dengan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  salah  satu  pemikiran  ekonomi  al-Mawardi dan  al-Ghazali  yang  sama  adalah  terkait  peran  pemerintah  dalam perekonomian.  al-Mawardi  dan  al-Ghazali  menyatakan  bahwasanya pemerintah  memiliki  andil  yang  besar  dalam  perkembangan ekonomi  umat,  sehingga  tercipta  perekonomian  umat    yang sejahtera.Imam  al-Ghazalidan  Imam  al-Mawardi  juga  mengatakan bahwasanya  sebuah  negara  berperan  besar  dalam  menciptakan kestabilan ekonomi rakyat serta berperan dalam mewujudkan tujuan baik  yang  bersifat  material  maupun  tujuan  spiritual  setiap  orang.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 1-13) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Dalam  pandangannya  al-Mawardi  menyarakan  bahwasanya pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  setiap  orang  bukan  hanya  terkait dengan  meujudkan  peran  negara  dalam  kegiatan  ekonomi. Melainkan juga merupakan peran negara dalam hal moral dan juga agama.  Karena  agama  menuntut  untuk  saling  memperhatikan  dan tolong menolong sesama umat

## Copyright© 2022 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Peningkatan taraf hidup adalah suatu keniscayaan yang selalu diinginkan oleh setiap orang. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi menuntut setiap orang untuk bekerja dan menghasilkan  demi  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Namun  tidak  semua  berhasil  dalam memenuhi  kebutuhan  yang  diperlukan.  Adanya  tuntutan  pada  diri  setiap  orang  membuat mereka menjalankan kegiatan ekonomi guna memenuhi setiap tuntutan yang ada.
Todaro  menyatakan  bahwasanya  terdapat  tiga  komponen  penting  yang  sangat mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  sebuah  negara.  Pertama,  penjumlahan  modal  baik terkait dengan investasi, peralatan fisik maupun terkait denga sumber daya manusia. Kedua, peningkatan  jumlah  penduduk.  Kemudian  yang  terakhir  adalah  kemajuan  teknologi  yang menghasilkan perubahan akan cara lama dalam menangani suatu pekerjaan.
Dalam  kegiatan  ekonomi  tersebut  pemerintah  memilki  andil  yang  besar  dalam menciptakan  kestabilan  ekonomi  rakyat.  Bahkan  dalam  kitabnyaa  Ihya  Ulum  Ad-Din, Imam al-Ghazali menayatakan bahwa negara memiliki peran dan tanggungjawab yang besar dalam menjamin kemakmuran dan kesejahteraan setiap rakyatnya. Selain itu, al-Ghazali juga menyinggung  terkait  al-hisbah  yang  mana  fungsinya  untuk  mengawasi  praktek-praktek pasar agar tetap  berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut al-Ghazali lembaga ini menjadi salah satu komponen penting dalam mengawasi jalannya pasar serta menjauhkan dari praktek-praktek yang dilarang Islam seperti riba, maisir, dan lain-lain (Al-Audi, 1985: 65).
Tidak  hanya  tokoh  besar  al-Ghazali,  Imam  al-Mawardi  juga  mengatakan bahwasanya  sebuah  negara  berperan  besar  dalam menciptakan  kestabilan  ekonomi  rakyat serta  berperan  dalam  mewujudkan  tujuan  baik  yang  bersifat  material  maupun  tujuan spiritual  setiap  orang.  Dalam  pandangannya  al-Mawardi  menyarakan  bahwasanya pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  setiap  orang  bukan  hanya  terkait  dengan  mewujudkan peran negara dalam kegiatan ekonomi. Melainkan juga merupakan peran negara dalam hal
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 1-13) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
moral  dan  agama,  karena  agama  menuntut  untuk  saling  memperhatikan  dan  tolong menolong antara sesama umat.
Terwujudnya kesejahteraan rakyat adalah salah satu bentuk keberhasilan negara dan pemimpin  dalam  menjalankan  tugasnya.  Salah  satu  bentuk  dari  perwujudan  perannya, negara membentuk badan usaha yang sering dikenal dengan sebutan  BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Negara memilki andil yang besar dalam hal perekonomian dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diungkapkan oleh para pakar-pakar perekonomian Islam. Beradsarkan penjelasan  di  atas,  penulis  ingin  meneliti  lebih  lanjut  terkait  dengan  peran  negara  dalam perekonomian berdasakan pemikiran al-Ghazali dan al-Mawardi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  historis  yang  membahas  tentang  peristiwa- peristiwa  pada  masa  lalu  dengan  berdasarkan  penelaahan  terhadap  sumber-sumber  yang berisi informasi tentang masa lampau. Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya  imam  Al-Ghazali  dan  Imam  Al-Mawardi.  Sedangkan  data  sekundernya  dari  buku- buku atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi
Nama al-Mawardi tentu sudah tidak asing lagi dalam bidang perekonomian. Beliau merupakan  salah  seorang  pemikir  di  bidang  ekonomi  Islam.  Nama  lengkap  beliau  Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri asy-Syafi‟i. Lahir di sebuah kota yang dikenal dengan Basrah tepat pada tahun 364 H (974 M). Selama dua tahun, Imam Al- Mawardi  mengawali  pendidikannya  di  kota  Basrah  dan  Baghdad.  Adapun  syaikh  yang pernah menjadi guru beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali, Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri, Abu al-Qosim al-Quraisyi, Ja‟far bin Muhammad bin Fadl al-Baghdadi, Muhammad bin Al-ma‟ali Al-Adzi dan Ali Abu Al-Asyfarayini.
Imam  Al-Mawardi  dipercayakan  memegang  jabatan  hakim  ( qadhi )  di  berbagai negara secara bergantian. Hal tersebut karena keluasan ilmu yang dimilikinya. Beliau adalah salah satu tokoh besar madzhab Syafi‟i.
Saat  kembali  ke  kota  Baghdad  Al-Mawardi  kemudian  di  angkat  sebagai  Hakim Agung pada masa khalifah Qaim Amrillah Al-Abbasi (Al-Audi, 1985: 80) Era kekhalifaan Abbasiyah  tepatnya  pada masa  kejayaan  daulah  Abbasiyah  al-Mawardi  menjadi  salah  satu
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 1-13) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
ulama yang berhasil dan memilki sejarah emas.  Tidak hanya dalam bidang perekonomian saja, al-Mawardii juga termasyhur dalam bidang politik.
Al-Mawardi  berhasil  menulis  tiga  karya  terkenal  yang  berkontribusi  besar  dalam bidang  perekonomian.  Adapun  karya-karyanya  adalah  Kitab al-Ahkam  al-Sulthaniyah,  kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din serta kitab al-Hawi .  Pada kitab Adab Ad-Dunya Wa Ad-Din , beliau memaparkan  terkait  dengan  kegiatan  ekonomi  muslim  serta  menggambarkan  mata pencaharian umat muslim pada masa itu. Menurut al-Mawardi ada empat mata pencaharian utama masyarakat  yaitu pertanian, peternakan, perdagangan dan industri. Berbeda dengan kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din, kitab al-Hawi sendiri membahas tentang konsep kerja sama yaitu mudharabah. Menariknya dalam kitab ini dibahas terkait dengan konsep mudharabah dalam pandangan berbagai Imam Madzhab. Sedangkan dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah Imam  al-Mawardi  menguraikan  tentang  negara  serta  para  pemimpin  baik  terkait  dengan kewajiban  para  penguasa,  pengaturan  lembaga  negara  serta  pemasukan  dan  pengeluaran negara. Pada dasarnya kitab ini membahas negara dan pemimpin dalam segala aspek. (Al- Mawardi, 2019: 54).
Tidak  hanya  itu,  Al-Mawardi  juga  memiliki  karya-karya    besar  ilmiah  yang mencakup berbagai bidang seperti Tafsir al-Qur’an al-Karim, al-Hawai al-Kabir, al- Amtsal wa  al-  Hikam,  al-Iqna’,  Siyasah  al-Maliki,  Nasuhat  al-Muluk,  an-Nukat  wa  al-‘Uyun, dan Siyasah al-Wizarat wa as-Siyasah al-Maliki (Karim A. W., 2017: 111).

## Pola Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi
Para  pakar  ekonomi  Islam  sepakat  menyatakan  bahwa  diantara  ketiga  karya  Al- Mawardi  tersebut  maka  kitab Ahkam  Al-Sulthaniyahlah yang  paling  banyak  memaparkan pola  pemikiran  ekonomi  al-Mawardi.  Kitab Ahkam  al-Sulthaniyah ini  membaas  secara khusus  dan  mendetail  terkait  dengan  keuangan  dan  perekonomian  negara,  yang  mana dibahas  dalam  bab  khusus.  Salah  satu  pokok  permasalahan  yang  dibahasa  secara  khusus dalam kitab tersebut ialah harta, sedekah, ghanimah , serta harta jizyah dan Kharaj. Persoalan- persoalan tersebut dibahas secara mendetail dan khusus. Diantara pemikiran ekonomi Al- Mawardi adalah sebagai berikut:
1. Negara dan Ekonomi
Berkaitan  dengan  ekonomi  dan  negara  al-Mawardi  memberikan  pandangan bahwasanya  untuk  menciptkan  pengelolaan  yang  baik  maka  konsep  Imamah  sebagai pengganti tugas dan fungsi kenabian harus diterapkan. Adapun jika membahas tentang
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 1-13) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
keuangan  yang  bersifat  publik  maka  tidak  akan  pernah  terlepas  dari  peran  sebuah negara  dalam  kehidupan  ekonomi.  Kebutuhan  kolektif  seluruh  warga  negaranya. Merupakan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi (Al-Mawardi, 2019: 102).
Al-Mawardi  berpendapat  bahwasanya  negara  memiliki  peran  penting  dalam terwujudnya  tujuan  dalam  hidup  masyarakat  baik  bersifat  spiritual  maupun  dari  segi materi.  Negara  berkewajiban  menciptkan  kesejahteraan  dan  kebaikan  bersama  gunu untuk  menujang  stabilitas  dan  pertumbuhan  ekonomi  rakyat.  Beliau  berpendapat baahwa  pemenuhan  ekonomi  bukan  hanya  peran  negara  dalam  bidang  ekonomi  saja namun  juga  merupakan  peran  moral  dan  agama.  Negara  harus  menjadi  sarana  dalam pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi  bagi  kesejahteraan  umum  (Utsman,  2012; 209).
Negara  berkewajiban  memenuhi  pembiayaan  publik  karena  hal  tersebut merupakan  peran  negara  dan  bukan  peran  individu  atau  masyarakat  secara  pribadi. Layanan  public  tersebut  merupakan  kebutuhan  sosial  yang  mana  bersandar  pada kepentingan  umum  bukan  kepentingan  pribadi  penguasa  (Al-Mawardi,  2019:  201). Negara  memilki  tugas  dasar  dalam  melindungi  kepentingan  warganya  yaitu:  1) Melindungi  dan  menjaga  agama,  2)  Mewujudkan  penegakan  hukum  yang  adil  dan stabilitas,  3)Memelihara  seta  menjaga  batas-batas  negara,  4)  Mewujudkan  dan memelihara iklim ekonomi yang kondusif, 5) Menyediakan segala bentuk administrasi publik,  peradilan,  dan  pelaksanaan  hukum  Islam,  6)  Menerapkan  pajak  baru  jika diperlukan  dan  dituntut  oleh  situasi,  7)  Menggunakan  dana  Baitul  Maal  sesuai  fungsi yang telah ditetapkan.

## 2. Perpajakan
Seperti  pemikir  ekonomi  lainnya,  Al-Mawardi  juga  tidak  luput  mengatur tentang  pajak  atau  yang  dikenal  dengan  al-Kharaj.  Menurut  beliau  pajak  dibayarkan sesuai  dengan  hasil  produksi  dari  tanah  serta  juga  memperhatikan  terkait  perawatan tanah,  kesuburan  serta  jenis  tanaman  yang  ditanam  pada  lahan  tersebut.  Pentingnya memperhatikan  persolan  tersebut  karena  kesuburan  tanah  akan  sangat  berpengaruh tehadap jumlah produksi. Adapun jenis tanaman yang ditanam juga ikut menjadi faktor penentu  dari  besarnya  pajak,  karena  masing-masing  tanaman  memilki  harga  yang beerbeda  sehingga  porsi  pajak  yang  ditetapkan  juga  tidak  akan  sama.  Selain  itu pembiayaan  tambahan  seperti  irigasi  juga  ikut  andil  dalam  penentuan  pajak,  karena
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 1-13) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
tanaman  yang  menggunakan  irigasi  dan  tidak  menggunakan  irigasi  akan  mendapat porposional pajak yang berbeda (Al-Mawardi, 2019).
Persolan  tersebut  juga  didukung  oleh  pemikiran  ekonomi  Abu  Yusuf  yang mana menetapkan pajak setiap lahan itu berbeda-beda tergantung kepada produktivitas lahan  tersebut.  Meskipun  lahan  luas  namun  penghasilannya  sedikit,  maka  yang  akan menjadi acuan dari pengeluaran pajak adalah penghasilan dari lahan tersebut (Abdullah, 2011: 89).
Al-Mawardi  menetapkan  tiga  metode  dalam  penetapan  pajak  yaitu: pertama , metode mishahah (fixed tax) , yaitu penetapan nominal pajak diukur berdasarkan besaran lahan,  baik  lahan  tersebut  ditanami  tumbuhan  ataupun  tidak  ditanami  sama  sekali. Maka tetap dibayarkan pajaknya jika tanah tersebut masih layak untuk ditanami. Kedua adalah  metode  penetapan  nominal  pajak  berdasarkan  ukuran  tanah  yang  ditanami, dengan  demikian  pajak  hanya  bernilai  bagi  tanah  yang  ditanami  saja  berbeda  dengan metode mishahah yang  juga  mengenakan  pajak  terhadap  tanah  yang  tidak  ditanami.
Ketiga adalah  metode musaqoh, yaitu  penetapan  pajak  berdasarkan  kepada  persentase hasil produksi tanaman ( proporsonal tax ) (Karim A. W., 2017).
3. Baitul Maal
Al-Mawardi  berpendapat  bahwa  negara  membutuhkan  baitul  maal  untuk mengatur  pendapatan  ataupun  pengeluaran  negara.  Baitul  Mal  ini  terletak  di  setiap provinsi dan dibagi dalam beberapa pos serta  dibelanjakan sesuai alokasi pos masing- masing.  Namun,  jika  terdapat  kekurangan  antara  satu  pos,  maka  al-Mawardi memperbolehkan untuk meminjam dana pos yang lain.
Baitul  Maal memilki  tanggungjawab  terhadap  publik  yaitu:  1)  Tanggungjawab yang  timbul  dari  dana  yang  disimpan  dalam  Baitul  Mall  untuk  dialokasikan  kepada masyarakat  yang  berhak.  2)  tanggungjawab  yang  timbul  seiring  dengan  bertambahnya asset  baitul  mall  itu  sendiri.  Berdasarkan  kategori  yang  pertama,  baitul  mall  memiliki tanggungjawab  memberikan  dana  yang  berasal  dari  sedekah  kepada  para  pihak  yang berhak.  Sedangkan  kategori  yang  kedua  pendapatan  baitul  maal  tersebut  didapati  dari fa’i yang  mana  merupakan  milik  umat  muslim  secara  umum  bukan  terkhusus  kepada sebagian orang saja.
Al-Mawardi berpendapat bahwasanya perbelanjaan publik yang diperbolehkan adalah  untuk  kemaslahtan  bersama.  Oleh  karena  itu,  negara  berkewajiban  untuk
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 1-13) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
membelanjakan harta baitul mal untuk kepentingan pemeliharaan kemaslhatan umum. Adapun terkait dengan zakat, Al-Mawardi memaparkan bahwa zakat yang di ambil dari suatu  daerah  harus  dibagikan  kepada  musthiq  yang  juga  berada  di  daerah  tersebut. Zakat bisa dialokasikan ke daerah lain apabila sudah terpenuhi kebutuhan zakat dalam daerah tersebut (Karim A. W., 2017).

## Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali
Imam al-Ghazali adalah salah satu sufi yang lahir di sebuah kota kecil di Khurasan, Iran  pada  450H/1058M.  beliau  memilki  nama  lengkap  Abu  Hamid  Muhammad  bin Muhammad  Al-Tusi  Al-Ghazali.  Imam  Al-Ghazali  mempelajari  bahasa  Arab  dan  Fiqh  di kota Tus, kemudian belajar ushul fiqh di kota Jurjan. Setelah itu, beliau kembali ke kota Tus sebelum  akhirnya  melanjutkan  perjalanan  ilmiahnya  ke  Naisabur.  Al-Ghazali  adalah  salah satu murid Imam Al-Haramain Abu Al-Maah Al-Juwaini (Karim A. W., 2017).
Al-Ghazali  berkunjung  ke  kota  Baghdad  yang  merupakan  Ibukota  Daulah Abbasiyah.  Dalam  kunjungannya  tersebut,  Al-Ghazali  bertemu  dengan  Wazir  Nizam  Al- Muluk yang akhirnya memberikan penghargaan besar kepadanya. Pda tahun 483H/1090M, ia  diangkat  menjadi  salah  seorang  guru  dari  Madrasah  Nizhamiyah  yang  mana menghantarkannya  menjadi  referensi  utama  pada  saat  itu  disebabkan  oleh  kesuksesannya dalam mengajar tersebut.
Al-Ghazali berhasil menulis karya-karya yang terkenal. Selain dalam bidang tasawuf, Al-Ghazali  juga  menulis  karya  tentang  ekonomi  atau  fiqh  muamalah.  Beliau  diperkirakan menghasilkan  sekitar  300  karya  dalam  berbagai  disiplin  ilmu.  Diantara  karya-karya  besar beliau  adalah kitab Ihya’ Ulum al-Din , Tahafut al-Falasifah , Qawa’id Al-‘Aqaid, alMushtasfamin ‘Ilm al-Ushul, Mizan al-‘Amal, Sa’adah, al-Wajiz, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat, al-Mulukal- Munqidz min al-Dhalal, Syifa al-Ghalil, Minhaj Al-‘Abidin, Misykat al-Anwar , dll (Karim A. W., 2017)

## PolaPemikiranEkonomi Al-Ghazali
Sebagimana  cendikiawan  lainnya,  al-Ghazali  tidak  hanya  fokus  pada  satu  bidang keilmuan  saja.  Beliau  juga  memilki  peran  yang  besar  dalam  bidang  perekonomian  salah satunya  terkait  dengan  fiqh  muamalah  (Hakim  L,  2012:  201).  Pemikirannya  tentang ekonomi dituangkan dalam kitab-kitabanya seperti Ihya ‘Ulum al-Din, At- Tibr al Masbuk fi
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 1-13) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Nasihat AlMuluk dan al- Mustashfa, Mizan Al- ‘Amal . Al-ghazali adalah ulama pertama yang meletakkan konsep ekonomi berdarkan kepada kemaslhatan sosial menurut Anas Zarqa.
Konsep  pemikiran  ekonomi  yang  dibangun  oleh  al-Ghazali  berakar  kepada kesejahteraan  sosial  yang  mana  hakikat  tujuannya  adalah maqshid  syariah yaitu  memelihara agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  serta  harta.  Hal  tersebut  dikarenakan  titik  berat  dari  tujuan kehidupan  manusia  adalah  akhirat.  Imam  Al-ghazali  memaparkan  hierarki  dalam  aspek ekonomi  untuk  mewujudkan  fungsi  kesejahteran  sosial  yang  disebut  dengan  triparti  yaitu konsep daruriyat, hajiyat , dan juga tahsiniyat (Firmansyah, 2018: 32). Konsep tersebut hampir sama  dengan  peninggalan  ekonomi  Aristoteles  yang  disebut  dengan  kebutuhan  ordinal, yang terdiri dari kebutuhan dasar yaitu berupa kebutuhan pokok yang harus ada, kebutuhan akan barang-barang eksternal yang mana barang tersebut berada di luar kebutuhan pokok, dan kebutuhan akan barang-barang psikis (Thohi, 2016: 87).
Dalam  pemikirannya  al-Ghazali  juga  menegaskan  bahwasanya  ktivitas  ekonomi yang dilakukan seseorang bukan hanya semata-mata sebagai pemenuhan materi saja namun juga  merupakan  pemenuhan  dari  tugas  keagamaan  seseorang.  Beliau  memaparkan bahwasanya  alasan  individu  melakukan  transaksi  ekonomi  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan kesejahteraan baik bagi diri sendiri maupun untuk keluarga. Tidak  hanya  itu  individu  yang  melakukan  kegiatan  ekonomi  juga  bertujuan  untuk membantu  orang-orang  yang  kekurangan.  Tindakan-tindakan  tersebut  merupakan  bagian dari persoalan agama karena berkaitan dengan pahala yang akan mereka dapatkan dari hal tersebut.  Sehingga,  kegiatan  ekonomi  bukanlah  suatu  hal  yang  bersifat  duniawi  saja,  tapi juga mengandung unsur ukhrawi (Karim A, 2012: 78).
Adapun diantara pemikiran ekonomi al-Ghazali adalah sebagai berikut:
1. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar
Terkait dengan evolusi pasar, al-Ghazali berpendapat bahwasanya hal tersebut bukanlah  kekuasan  manusia  melainkan  bagian  dari  hukum  alam.  Pasar  merupakn tempat berlangsungnya aktivitas pertukaran yang didorong oleh kebutuhan individu dan adanya  sebagian  orang  yang  mencari  laba  yang  dikenal  dengan  pedagang.  Penentuan harga dan laba dalam pasar menurut al-Ghazali ditentukan bukan berdasarkan keputuan sepihak  atau  bukan  pula  merupakan  keputusan  pemerintah  di  pasar,  akan  tetapi besarnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi. Pembangunan akan pola piker tersebut akhirnya dikenal dengan semangat kapitalisme (Karim A. , 2012: 98).
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 1-13) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Beliau menetapkan bahwasnya sistem perdagangan yang terjadi baik itu di pasar ataupun  di  tempat  lain  harus  dilandasi  dengan  nilai-niai  kebaikan  dan  kejujuran. Pedagang-pedagang  yang  bersifat  curang  akan  dibangkitkan  sebagai  pendosa  besar. Penimbunan barang merupakan salah satu perbuatan keji dan cacat moral. Hal tersebut merupakan  salah  satu  perbuatan  memakan  harta  seseorang  secara  batil.  Membakar sebagian hasil pertanian dengan harapan harga akan selalu tinggi juga merupakan salah satu bentuk kecurangan dalam perdagangan (Al-Ghazali, 2011: 88).
2. KonsepPermintaan, Penawaran, Harga, dan Laba
Dalam  tulisannya  Al-Ghazali  memaparkan  bahwa  penetapan  harga  sesuai praktek-praktek  pasar  yang  terjadi.  Konsep  penetapan  harga  tersebut  dikenal  dengan nama al-tsaman  al-adl (harga  yang  adil).  Kalangan  ilmuan  eropa  meengenal  konsep tersebut  dengan  sebutan equilibrium  price (harga  keseimbangan).  Namun  keduanya mengacu pada penetapan harga sesuai dengan keadilan (Al-Ghazali, 2011: 90).
Meskipun  secara  langsung  tidak  memaparkan  konsep  permintaan  dan penawaran dalam terminologi modern, namun konsep tersebut telah jelas disampaikan olah  al-Ghazali.  Jika  diamati  secara  seksama  maka  dapat  dilihat  bahwasanya  kurva penawaran  yang  digambarkan  dengan  “naik  dari  kiri  bawah  ke  kanan  atas” menggambarkan  bahwasanya  seorang  penjual  yang  tidak  mendaptkan  pembeli  dan barangnya akan menjual dengan harga murah. Sedangkan kurva permintaan yang turun dari  kiri  atas  ke  kanan  bawah  beliau  menjelaskan  harga  dapat  dirturunkan  dengan mengurangi permintaan (Karim A. , 2012: 77) Berkaitan dengan laba al-Ghazali sangat memperhatikan laba yang ditetapkan oleh para penjual. Menurut beliau laba yang benar berkisar  natara  lima  sampai  sepuluh  persen.  Al-Ghazali  menekankan  bahwa  labba sebenarnya nanti akan diperoleh di akhirat kelak (Karim A. W., 2017: 79).
3. Konsep Barter dan Evolusi Uang
Uang  merupakan  salah  satu  penemuan  yang  sangat crucial bidang  ekonomi. Kehadiran  uang  ini  akhirnya  bisa  mengatasi  kesulitan  dalam  barter,  meskipun  ada beberapa  dampak  negatif  seperti  pemalsuan  uang.  Namun,  tetap  saja  uang  memiliki manfaat  yang  besar  dalam  proses  transaksi.  Ditemukannya  uang  tersebut  mengatasi kesulitan-kesulitan  yang  terjadi  ketika  proses  barter  yaitu:  1)  Ketidaksamaan  angka dalam barter. 2) Kesulitan disebabkan barang yang tidak bisa dibagi-bagi.3)Keharusan
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 1-13) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
untuk dua keinginan yang sama. Dengan kemunculan uang maka kesulitasn-kesulitan tersebut  dapat  diatasi.  Meskipun  tetap  bisa  terlaksana,  barter  kurang  efisien  untuk dilakukan karena karena karakteristik barang yang berbeda-beda.
Oleh  karena  itu,  Al-Ghazali  menetapkan  bahwa  uang  memilki  peranan  yang sangat penting dalam poses transaksi jual beli. Adapun fungsi uang menurut al-Ghazali bisa  dikelompokkan  menjadi  tiga  macam  yaitu  sebagai  alat  satuan  hitung  ( unit  of account ),  sebagai  media  penukaran  dalam  bertransaksi  ( medium  of  exchange )  serta  yang ketiga  sebagai  alat  yang  bisa  digunakan  untuk  penyimpanan  kekayaan  ( store  of  value).
Fungsi uang yang ketiga ini adalah fungsi uang yang sesungguhnya. Hal tersebut karena uang  sebagai  penyimpan  kekayaan  merupakan  salah  satu  penimbunan  harta  yang nantinya  akan  banyak  menyebabkan  pengangguran.  Perbuatan  tersebut  adalah perbuatan yang zholim dan berdampak pada penurunan kesjahteraan ekonomi umat.

## 4. Peran Negara dankeuanganPublik
Negara memiliki peranan yang wajib dilakukan demi terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan hidup masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi Al-Ghazali menetapkan bahwa  negara  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  kesejahteraan  bagi  rakyatnya.  Al- Ghazali berpendapat bahwa negara harus menerapkan perekonomian yang adil, jujur, serta aman untuk menciptkan stabilitas ekonomi yang kuat. Apabila timbul penindasan maka rakyat akan berpindah tempat dan meninggalkan lading-ladang mereka. Hal ini akan menyebabkan adanya kekosongan kas dan penurunan stabilitas ekonomi.
Lebih  lanjut  lagi,  Al-Ghazali  juga  berpendapat  bahwasanya  negara memeprlukan tentara untuk tetap menjaga keamanan dan stabilitas yang ada sehingga rakyat  merasa  nyaman  dalam  melaksanakan  transaksi  ekonomi.  Selain  itu  diperlukan juga peradilan dalam menyelesaikan sengketa serta hukum yang mengatur tingkah laku agar manusia tidak berbuat seenaknya.
Untuk  mengawasi  mekanisme  pasar  yang  ada  Al-Ghazali  menetapkan  al- hisabah yaaitu penjaga keamanan pasar pada masa itu. Badan pengawas pasar tersebut berfungsi untuk mengawasi jalannya pasar seperti pengawasan timbangan, ikan palsu, transaksi barang haram, laba palsu, transaksi barang cacat dan mengandung riba serta berbagai transaksi-transaksi curang lainnya (Karim A. W., 2017).
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 1-13) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas

## Peran Negara dalam Hukum Ekonomi Islam
Negara  merupakan  instrument  yang  sangat  penting  dalam  penentuan  kehidupan rakyat  termasuk  kegiatan  ekonomi.  Dalam  sistem  ekonomi  Islam  negara  memilki  peran yang  besar  dalam  pembangunan  ekonomi  umat.  Hal  ini  bertujun  untuk  menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kurangnya  peran  pemerintah  dalam  memperhatika  ekonomi  kerakyatan  akan menyebabkan  ekonomi  tidak  mengalami  kemajuan  dari  masa  kemasa.  Inilah  yang menyebabkan sebuah negara hanya sampai pada tahan ekonomi berkembang saja. Ekonomi berkembang  adalah  ekonomi  yang  memiliki  standar  hidup  yang  lebih  rendah  dan  kurang berkembang.  Perkembangan  industrinya  juga  rendah  dibandingkan  dengan  negara  lain. Negara  dengan  ekonomi berkembang  hanya  mendapatkan  pendapatan  rata-rata,  dan  jauh lebih rendah daripada di negara-negara industri, yang mana ekonominya bergantung pada beberapa tanaman ekspor, dan pertanian dilakukan dengan metode primitif (Ugwunwanyi, 2016: 104).
Saat  ini  Indonesia  masih  tergolong  kepada  ekonomi  yang  berkembang  dimana pendapatan penduduk adalah pendapatan rata-rata bahkan lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh  banyaknya  penduduk  Indonesia  yang  tergolong  pengangguran.  Bahkan  Badan  Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran Idonesia terus mengalami peningkatan. Pada Februari 2021 tercatat angka pegangguran mencapai 8,75 juta orang. Jumlah ini mengalami peningkatan yang besar dari tahun-tahun sebelumnya.
Banyaknya  pengangguran  karena  masih  kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap ekonomi  rakyat.  Selain  itu  banyaknya  tenaga  kerja  asing  yang  masuk  ke  Indonesia mempersempit  lapangan  pekerjaan  bagi  penduduk.  Peran  pemerintah  sangat  diharapkan dalam  pembentukan  ekonomi  yang  lebih  baik.  Sesuai  dengan  pendapat  pemikir  ekonomi Al-Mawardi  dan  Al-Ghazali  bahwa  pemerintah  memiliki  andil  yang  besar  dalam perkembangan ekonomi umat, sehingga tercipta perekonomian umat  yang sejahtera.
Jika  dilihat  sebenarnya  peran  pemerintah  dalam  bidang  hukum  ekonomi  syariah sudah  mulai  diterapkan  dari  dulu.  Hal  tersbut  terbukti  dengan  beridrinya  bank  muamalat pada  tahun  1992  silam.  Meskipun  pada  awal  berdirinya  belum  terlalu  mendapatkan perhatian,  namun  bak  muamalat  mulai  menunjukkan  eksistensinya  di  era  reformasi  yang ditandai dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 yang menjadi cikal bakal diterimanya bak muamalat dalam masyarakat perbankan (Antonio, 2010: 66).
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 1-13) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Tidak  hanya  itu  lahirnya  lembaga-lembaga  seperti  pegadaian  syariah,  reksadana syariah,  dan  lembaga  syariah  lainnya  menunjukkan  bahwasanya  pemerintah  mendukung akan  lahirnya  lembaga  yang  bersifat  Islami  tersebut.  Namun  tentunya  kehadiran  lembaga syariah  disini  melahirkan  tugas  barau  bagi  pemerintah.  Pemerintah  bertugas  untuk mengawasi  jalannya  aktivitas  perekonomian  tersebut  agar  terhindar  dari  praktek  praktek haram  seperti  ribawi.  Perwujudan  dari  tugas  tersebut  terlihat  dengan  dibentuknya  Dewan Syariah nasional (DSN) yang berfungsi untuk mengawasi aktivitas keuangan dan bisinis agar sesuai dengan prinsip syariah(Habibaty, 2017: 65).
Tidak  hanya  itu,  sebenarnya  pemerintah  juga  berperan  dalam  mengawasi  jalannya mekanisme  pasar  agar  berjalan  dengan  sempurna.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang dicontohkan  oleh  Rasulullah  SAW.  dengan  dibentuknya  lembaga al-hisbah sebagai  badan yang berfungsi untuk mengatur mekanisme pasar, yang mana menjadi acuan peran negara terhadap keberlangsungan pasar (Hakim M. , 2015: 124).
KESIMPULAN
Al-Mawardi  adalah  salah  satu  pemikir  ekonomi  yang  cukup  popular.  Salah  satu kitab  Al-Mawardi  yang  terkenal  adalah  al-Ahkam  As-Sulthaniyyah  yang  merupakan  kitab paling  komperhensif  dalam  mempersentasikan  pokok-pokok  pemikiran  ekonomi  al- Mawardi. Adapun beberapa pokok pikiran yang dicantumkan dalam kitab tersebut adalah negara dan ekonomi, perpajakan, dan baitul mal.  Adapun pemikiran ekonomi Al-Ghazali berakar  kepada  konsep  kesejahteraan  sosial  yang  mana  hakikat  tujuannya  adalah  adalah maqshid  syariah  yaitu  memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  serta  harta.  Hal  tersebut dikarenakan  titik  berat  dari  tujuan  kehidupan  manusia  adalah  akhirat.  Salah  satu  pokok pemikiran  Al-Mawardi  dan  Al-Ghazali  yang  sama  adalah  berkaitan  dengan  peran pemerintah  dalam  bidang  ekonomi.  Al-Mawardi  dan  Al-Ghazali  berpendapat  bahwa pemerintah  memiliki  andil  yang  besar  dalam  perkembangan  ekonomi  umat,  sehingga tercipta perekonomian umat yang sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, B. (2011). Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia.
Al-Audi, R. (1985). Min at-Turats : al-Iqtishad li al-Muslimi Cet ke.4. Mekah: Rabithah „Alam al-Islami.
Al-Ghazali, S. M. (2011). Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman. Jakarta: Lentera Hati.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 1-13) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Al-Mawardi.  (2019). Ahkam  Sulthaniyah  Sistem  Pemerintahan  Khilafah  Islam. Jakarta:  Qitshi Press.
Antonio, M. S. (2010). Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.
Firmansyah,  H.  (2018).  Imam  Al-Ghazali:  Pemikiran  Ekonomi  Islam  Abad  Ke-5H/11M.
Jurnal Tahkim IV (1) , 144.
Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. Jurnal Legiaslasi Indonesia 14 (4) , 450-452.
Hakim, L. (2012). Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Surakarta: PT.Gelora Aksara Pratama.
Hakim,  M.  (2015).  Peran  Pemerintah  Dalam  Mengawasi  Mekanisme  Pasar  Dalam Perspektif Islam. Jurnal Iqtishadia 8 (1) , 33.
Karim, A. (2012). Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
Karim, A. W. (2017). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persad.
Thohi, M. M. (2016). Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya‟ Ulumuddin. Jurnal Iqtishoduna 8 (2) , 80.
Ugwunwanyi,  C.  E.  (2016).  Leadership  And  Economic  Development  In  A  Developing Economy: A Critical Look At The Nigeria‟s‟ Experienc. Jurnal 4 (6) , 107.
Utsman, V. R. (2012). Islamic Economics And Finance. Jakarta: PT. Gramedia.