## Pendahuluan
Salah  satu  wacana  yang  dominan dalam studi globalisasi adalah hipotesis ten- tang “homogenitas budaya” (Hannerz, 1991: 250). Untuk itu menurut Jenkins (2004: 115) diperlukan peran kearifan lokal yang secara kritis  mengubah  dan  membentuk  budaya global menjadi bermakna dan sesuai dengan kehidupan sosial budaya lokal. Menurut Ti- laar  (2007:15)  etnisitas,  identitas  budaya, kepemilikan  dan  kebanggaan  terhadap  bu-
daya sendiri dalam kehidupan bersama meru- pakan  ” political  nation-state ”.  Kesadaran seperti itu hanya dapat dicapai melalui proses pendidikan dan komunikasi dalam kehidupan bersama sebagai suatu bangsa.
Dalam  praktiknya,  penyelenggaraan pendidikan telah mengalami degradasi yang cukup mengkawatirkan dan nilai-nilai keari- fan lokal telah tergerus oleh arus pendidikan global.  Kondisi  seperti  ini  berakibat  meni- pisnya tatakrama, etika, dan kreativitas anak bangsa.  Dunia  pendidikan  dianggap  tidak

## REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PEMBELAJARAN PKn BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

## Bambang Sumardjoko
Guru Besar Program Studi PKn FKIP UMS Jalan A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57102 (email: bsmardjoko@yahoo.co.id)
Abstract: General purpose of the research is to find and develop Pkn learning model at Junior High School bases local wise for revitalization pancasila values strategy to strength character and self characteristic country. This research is for two years. The first year, the research is qualitative research. Collecting data technique are interview, attentively method and observation. Analysis data uses interactive method. Focus prob - lem reviews and planning draft model uses qualitative approach with pathways: (1) lit - erature  study,  collecting  materials  support  relationship  Pkn  learning  model,  (2)  field data colleting and triangulation data descript PKn learning model at Junior High School implementation, (3) SWOT analysis constructs draft model, and (4) refining design mod - el (tentative) by workshop participation-collaborative. Result of the research shows (1) Profile background PKn teachers at Junior High School of Surakarta are PKn education and they have experience teach a long time. (2) PKn teachers have experience in scien - tific activities in local or national so understanding PKn teachers Junior High School of Surakarta about the primary and purpose of citizenship education is enough good. (3) To development PKn learning is powerfull it needs revision to PKn material, the primary about (a) integration local culture value and (b) strategy and learning method support mastery competent PKn and education value. (4) According SWOT analysis, draft de - velops  PKn  model  in  Junior  High  School  bases  local  wise  for  revitalization  strategy Pancasila values to strength character and self characteristic of country with (a) wise integration local java culture source from core value esteem, social problem solving, study with social interaction and study with interaction social-culture, (c) implementa - tion draft model with problem based learning model, project based learning and value classification.
Keywords: model, revitalization, Pancasila, local wise, PKn, character
mampu  melahirkan  lulusan  yang  berkuali- tas,  yakni  manusia  Indonesia  seutuhnya  se- bagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Un- dang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional. Merosotnya  nilai-nilai  moralitas  dalam  tata kehidupan kolektif sebagai bangsa juga dise- babkan  karena  mengendornya  pemahaman dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila. Padahal kesadaran kolektif seperti itu meru- pakan  modal  dasar  dan  modal  sosial  serta merupakan character  and  nation  building guna memperkokoh integrasi bangsa. Pasal  3,  Undang-undang  Nomor  20 tahun 2003 menyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemam- puan  dan  membentuk  watak  serta  perada- ban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan untuk  berkembangnya  potensi  peserta  di- dik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, be- rakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggung jawab”. Salah satu instrumen pelaksana pendidikan nasion- al untuk mencapai tujuan pendidikan adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
Di Indonesia kerangka sistemik Pendi- dikan Kewarganegaraan dibangun atas dasar paradigma bahwa PKn secara kurikuler diran- cang sebagai subjek pembelajaran yang ber- tujuan mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang bera- khlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertang- gung jawab. Secara teoretik, PKn dirancang sebagai  subjek  pembelajaran  yang  memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psiko- motorik  yang  bersifat konfluen atau  saling berpenetrasi  dan  terintegrasi  dalam  konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pan- casila,  kewarganegaraan  yang  demokratis, dan  bela  negara.  Secara  programatik,  PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai- nilai ( content embedding values ) dan penga-
laman  belajar  ( learning  experiences )  dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujud- kan dalam kehidupan sehari-hari (Budiman- syah, 2012: 24).
PKn  mempunyai  misi  sebagai  pendi- dikan  nilai  Pancasila  dan  Pendidikan  Ke- warganegaraan serta sebagai “subject-specif- ic paedagogy” (pembelajaran materi subjek) bagi  guru  PKn.  Dengan  demikian  pembe- lajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  juga merupakan upaya menjaga dan melestarikan Pancasila secara preventif, yakni melakukan usaha  meningkatkan  pengertian,  pemaha- man,  penghayatan  dan  pengamalannya  me- lalui  pendidikan,  penerangan,  pembinaan kesadaran  nasional,  pembinaan  kesadaran wawasan  nusantara  dan  usaha-usaha  pence- gahan lainnya. PKn di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik  ( to  be  smart  dan  good  citizen ). Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang  menguasai  pengetahuan  ( knowledge ), keterampilan  ( skills ),  sikap  dan  nilai  ( atti- tudes  and  values )  yang  dapat  dimanfaatkan untuk  menumbuhkan  rasa  kebangsaan  dan cinta tanah air.
Kajian tentang Pendidikan Kewargane- garaan untuk membentuk warga Negara yang baik  selalu  menimbulkan  kerumitan,  karena pertama, pendidikan  kewarganegaraan  se- lalu bersentuhan dengan kepentingan politik kenegaraan sehingga rentan untuk dimanfaat- kan  sebagai  alat  mempertahankan  kepenti- ngan kekuasaan suatu rezim politik. Kedua, konsep  kewarganegaraan  berkaitan  dengan, atribut “baik” dari seorang warga negara juga berarti  mengandaikan  perlunya  wilayah  ka- jian etika (filsafat moral) kenegaraan. Ketiga, pendidikan  kewarganegaraan  tidak  hanya mengajarkan  hak-hak  dan  kewajiban  warga negara terhadap negara ( good citizen ) tetapi juga membangun seorang warga negara yang berpartisipasi aktif ( active citizen).
Kemudian  realitas  di  lapangan
Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran...
menunjukkan  adanya  gejala  keinginan untuk  menolak  pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  yang  semata-mata  me- nampilkan nilai moral. Di sisi lain Pendidi- kan Kewarganegaraan dianggap kehilangan karakteristik akademisnya karena tidak ter- dapatnya  teori-teori  keilmuan  yang  cukup memadai.  Model  pembelajaran  PKn  dini- lai  lebih  menekankan  kepentingan  rezim politik  dengan  materi  yang  tidak  menarik dan formalistik. Proses pembelajaran tidak mendorong  kemampuan  siswa  untuk  ber- pikir kritis dan kreatif. Hal ini disebabkan karena (1) materi yang diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai civic  virtues ,  (2)  model  pembe- lajarannya  cenderung  berbentuk  hafalan kognitif sehingga menimbulkan kejenuhan karena  materi  yang  diajarkan  cenderung monoton, teoretik, kognitif bahkan verbal- istik (Samsuri, 2010: 130). Untuk itu perlu dikembangkan  pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan tun- tutan dan kebutuhan pembangunan karakter bangsa,  suatu  pembelajaran  yang  mampu merealisasikan  tujuan  akhir  dari  pendidi- kan kewarganegaraan.
Dalam pembelajaran PKn para peserta didik perlu dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya secara cerdas dan baik. Proses pembelajaran- nya perlu diorganisasikan dalam bentuk bela- jar sambil berbuat (learning by doing), belajar memecahkan masalah sosial (social problem solving learning), belajar melalui perlibatan sosial (socio-participatory  learning), dan belajar  melalui  interaksi  sosial-kultural  se- suai dengan konteks kehidupan masyarakat. Dengan  demikian  maka  perlu  dilakukan  re- vitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui model pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan berbasis kearifan lokal untuk penguatan ka- rakter dan jati diri Bangsa.
Secara  kebahasaan,  revitalisasi  berarti proses,  cara  atau  tindakan  untuk  memvital- kan  (menganggap  penting)  kembali.  Revi- talisai  diartikan  sebagai  peninjauan  ulang mengenai suatu hal untuk ditata, digarap, dan disesuaikan agar lebih bermanfaat dalam arti luas. Konsep revitalisasi menyarankan perlu- nya bukti-bukti yang mendorong revitalisasi tidak  ditentukan  secara  individual  karena masing-masing dari dorongan mereka mem- perkuat dan berpengaruh satu sama lain. Un- tuk memenuhi dorongan tersebut diperlukan kriteria yang memperkuat dalam menentukan warisan  budaya  yang  seharusnya  direvita- lisasi,  yang  didasarkan  pada  filosofi,  keper - cayaan,  sosio-budaya,  dan  latar  kesejarahan yang  ditandai  pada  tradisi  yang  harmonis, teratur dengan kondisi lingkungan dan kein- dahan. Untuk masing-masing kriteria itu se- lalu  berubah  menurut  persepsi  masyarakat- nya.  Jika  kriteria  warisan  budaya  ini  dapat dikelompokkan  menurut  posisi,  makna,  dan skala  peranan  maupun  proses  pemantapan- nya maka prioritas revitalisasi menjadi lebih mudah dilakukan.
Revitalisasi adalah upaya untuk mem- vitalkan  kembali  suatu  kawasan  atau  ba- gian  kota  yang  dulunya  pernah  vital/hidup tetapi  kemudian  mengalami  kemunduran/ degradasi. Skala revitalisasi terbagi menjadi tingkatan  makro  dan  mikro.  Proses  revita- lisasi  sebuah  kawasan  mencakup  perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan  revitalisasi  harus  mampu  me- ngenali  dan  memanfaatkan  potensi  lingku- ngan  (sejarah,  makna,  keunikan  lokasi  dan citra  tempat).  Menurut  Hasan  (2001),  revi- talisasi  bertujuan  untuk  1)  menghidupkan kembali kawasan pusat kota yang memudar atau  menurun  kualitas  lingkungannya,  2) meningkatkan nilai ekonomis kawasan yang strategis,  3)  merangsang  pertumbuhan  dae- rah  sekitarnya,  4)  mendorong  peningkatan ekonomi lokal dari dunia usaha dan masyara- kat, 5) memperkuat identitas kawasan, dan 6)
Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran...
mendukung pembentukan citra kota. Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya  berorientasi  pada  penyelesaian  kein- dahan  fisik  tetapi  harus  dilengkapi  dengan peningkatan  ekonomi  masyarakatnya  serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melak- sanakan  revitalisasi  perlu  adanya  keterli- batan  masyarakat.  Revitalisasi  berarti  men- jadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Kata  vital  mempunyai  arti  sangat  penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan se- bagainya).  Dengan  demikian,  revitalisasi pada hakikatnya adalah membangkitkan kem- bali  vitalitas  atau  usaha-usaha  untuk  men- jadikan  sesuatu  itu  menjadi  penting  dan perlu  sekali. Revitalisasi  pada  hakikatnya adalah  suatu  upaya  membuat  sesuatu  (bu- daya) de ngan meninjau ulang akan kekuran- gannya untuk disesuaikan dengan kondisi za- man dalam upaya memenuhi kebutuhan yang lebih bermanfaat.
Kemudian,  bagaimana  dengan  nilai- nilai Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pan- casila  pada  hakikatnya  adalah  dasar  Negara (filsafat  negara)  sekaligus  pandangan  hidup (filsafat  hidup)  bangsa.  Memahami  hakikat Pancasila  berarti  memahami  makna  pokok dari  nilai-nilai  Pancasila  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua kedudukan dan  fungsi  tersebut  bersifat  hakiki.  Karena itu, berbagai kedudukan dan fungsi Pancasila yang lain, seperti sebagai jiwa dan kepriba- dian  bangsa,  ideologi  nasional,  perjanjian luhur, tujuan bangsa, termasuk sebagai norma dasar  dan  kriteria  dasar  watak/  kepribadian manusia Indonesia semuanya dapat dikemba- likan pada sifat hakiki tersebut. Berdasarkan kedudukan nilai Pancasila yang hakiki itu la- hir berbagai nilai dan fungsi Pancasila yang melandasi  tata  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Secara  material,  rumusan  Pancasila memuat nilai-nilai manusiawi sedangkan se- bagai  dasar  Negara,  Pancasila  memiliki  ciri khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia.
Atas  dasar  itu  maka  keberadaan  Pancasila pada hakekatnya adalah nilai-nilai yang ber- harga, yang memuat nilai-nilai dasar manu- siawi  dan  nilai-nilai  kodrati  yang  melekat pada  setiap  individu  manusia  diterima  oleh Bangsa Indonesia.
Bangsa  Indonesia  mewarisi  nilai-ni- lai  budaya  dari  nenek  moyangnya.  Hingga kini,  nilai-nilai  budaya  tersebut  melandasi tata  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Sari dan  puncak  sosio-budaya  masyarakat  Indo- nesia  adalah  nilai-nilai  yang  melandasi  tata kehidupan masyarakat yang disebut sebagai pandangan hidup.  Karena itu, nilai-nilai Pan- casila  tampak  dari  dalam  kehidupan  sosio- budaya bangsa Indonesia, seperti adanya (a) Keyakinan  terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa sebagai Maha Pencipta dan Pengayom alam semesta;  (b)  Asas    kekeluargaan,  cinta  ke- bersamaan sebagai satu keluarga, ayah, ibu, dan  anak-anak.  Cinta  dan  kekeluargaan  ini menjadi  dasar  terbentuknya  masyarakat;  (c) Asas  musyawarah  mufakat.  Kebersamaan merupakan  kumpulan  banyak  pribadi,  war- ga,  dan  keluarga. Agar  mereka  tetap  rukun dan bersatu, maka keputusan ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat; (d) Asas gotong royong. Keputusan yang ditetapkan atas asas musyawarah  mufakat  untuk  kebersamaan adalah tanggung jawab bersama. Jadi dilak- sanakan bersama secara gotong royong oleh dan  untuk  kebersamaan;  (e)  Asas  tenggang rasa; saling menghayati keadaan dan perasaan antar warga, antar pribadi; saling menghargai dan menghormati dalam keragaman dan per- bedaan.  Saling  menghormati  hak,  pendapat, keyakinan,  dan  agama  masing-masing  demi terpeliharanya  kesatuan  dan  keharmonisan hidup bersama.
Selanjutnya,  bagaimana  dengan  ma- salah kearifan lokal. Secara umum, local wis- dom (kearifan setempat) dapat dipahami seb- agai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam  dan  diikuti  oleh  anggota  masyara-
Varia Pendidikan, Vol. 25. No. 2, Desember 2013
menunjukkan  adanya  gejala  keinginan untuk  menolak  pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  yang  semata-mata  me- nampilkan nilai moral. Di sisi lain Pendidi- kan Kewarganegaraan dianggap kehilangan karakteristik akademisnya karena tidak ter- dapatnya  teori-teori  keilmuan  yang  cukup memadai.  Model  pembelajaran  PKn  dini- lai  lebih  menekankan  kepentingan  rezim politik  dengan  materi  yang  tidak  menarik dan formalistik. Proses pembelajaran tidak mendorong  kemampuan  siswa  untuk  ber- pikir kritis dan kreatif. Hal ini disebabkan karena (1) materi yang diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai civic  virtues ,  (2)  model  pembe- lajarannya  cenderung  berbentuk  hafalan kognitif sehingga menimbulkan kejenuhan karena  materi  yang  diajarkan  cenderung monoton, teoretik, kognitif bahkan verbal- istik (Samsuri, 2010: 130). Untuk itu perlu dikembangkan  pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan tun- tutan dan kebutuhan pembangunan karakter bangsa,  suatu  pembelajaran  yang  mampu merealisasikan  tujuan  akhir  dari  pendidi- kan kewarganegaraan.
Dalam pembelajaran PKn para peserta didik perlu dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya secara cerdas dan baik. Proses pembelajaran- nya perlu diorganisasikan dalam bentuk bela- jar sambil berbuat (learning by doing), belajar memecahkan masalah sosial (social problem solving learning), belajar melalui perlibatan sosial (socio-participatory  learning), dan belajar  melalui  interaksi  sosial-kultural  se- suai dengan konteks kehidupan masyarakat. Dengan  demikian  maka  perlu  dilakukan  re- vitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui model pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan berbasis kearifan lokal untuk penguatan ka- rakter dan jati diri Bangsa.
Secara  kebahasaan,  revitalisasi  berarti proses,  cara  atau  tindakan  untuk  memvital- kan  (menganggap  penting)  kembali.  Revi- talisai  diartikan  sebagai  peninjauan  ulang mengenai suatu hal untuk ditata, digarap, dan disesuaikan agar lebih bermanfaat dalam arti luas. Konsep revitalisasi menyarankan perlu- nya bukti-bukti yang mendorong revitalisasi tidak  ditentukan  secara  individual  karena masing-masing dari dorongan mereka mem- perkuat dan berpengaruh satu sama lain. Un- tuk memenuhi dorongan tersebut diperlukan kriteria yang memperkuat dalam menentukan warisan  budaya  yang  seharusnya  direvita- lisasi,  yang  didasarkan  pada  filosofi,  keper - cayaan,  sosio-budaya,  dan  latar  kesejarahan yang  ditandai  pada  tradisi  yang  harmonis, teratur dengan kondisi lingkungan dan kein- dahan. Untuk masing-masing kriteria itu se- lalu  berubah  menurut  persepsi  masyarakat- nya.  Jika  kriteria  warisan  budaya  ini  dapat dikelompokkan  menurut  posisi,  makna,  dan skala  peranan  maupun  proses  pemantapan- nya maka prioritas revitalisasi menjadi lebih mudah dilakukan.
Revitalisasi adalah upaya untuk mem- vitalkan  kembali  suatu  kawasan  atau  ba- gian  kota  yang  dulunya  pernah  vital/hidup tetapi  kemudian  mengalami  kemunduran/ degradasi. Skala revitalisasi terbagi menjadi tingkatan  makro  dan  mikro.  Proses  revita- lisasi  sebuah  kawasan  mencakup  perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan  revitalisasi  harus  mampu  me- ngenali  dan  memanfaatkan  potensi  lingku- ngan  (sejarah,  makna,  keunikan  lokasi  dan citra  tempat).  Menurut  Hasan  (2001),  revi- talisasi  bertujuan  untuk  1)  menghidupkan kembali kawasan pusat kota yang memudar atau  menurun  kualitas  lingkungannya,  2) meningkatkan nilai ekonomis kawasan yang strategis,  3)  merangsang  pertumbuhan  dae- rah  sekitarnya,  4)  mendorong  peningkatan ekonomi lokal dari dunia usaha dan masyara- kat, 5) memperkuat identitas kawasan, dan 6)
katnya. Menurut Nurjaya (2006: 2-4) keari- fan  lokal  pada  hakikatnya  berpangkal  dari sistem nilai dan religi yang dianut dalam ko- munitasnya. Ajaran agama dan keperca yaan masyarakat  lokal  menjiwai  dan  memberi warna serta mempengaruhi citra lingkungan dalam  wujud  sikap  dan  perilaku  terhadap lingkungannya. Hakikat yang terkandung di dalamnya  adalah  memberi  tuntunan  kepada manusia  untuk  berperilaku  yang  serasi  dan selaras dengan irama alam semesta sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara ma- nusia dengan alam lingkungannya. Kearifan lokal menurut Wales diartikan sebagai “ the sum of the cultural characteris- tics which the vast majority of a people have in common as result of their experiences in early  life” (dalam Atmodjo,  1986:46).  Ber- dasarkan  rumusan  ini,  menjadi  jelas  bahwa lokal yang dimaksud Wales merupakan sub- strat kebudayaan Pra-Indian atau yang dise- but  sebagai  “Pribumi”  (Poespowardojo, 1986: 30). Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai local development , yaitu perkemba- ngan setempat yang arahnya menuju ke arah perubahan. Kearifan lokal dan perkembangan lokal  berkembang  setelah  terjadinya  kontak kebudayaan  atau  akulturasi  dengan  kebuda- yaan  lain,  terutama  yang  datang  dari  India (kebudayaan  Hindu).  Kearifan  lokal  bangsa Indonesia  merupakan  kemampuan  penyera- pan  kebudayaan  asing  yang  datang  secara selektif, artinya disesuaikan dengan suasana dan kondisi setempat (Atmodjo, 1986:47). Secara  substansial,  kearifan  lokal adalah  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  suatu masyarakat.  Nilai-nilai  yang  diyakini  ke- benarannya  dan  menjadi  acuan  dalam  ber- tingkah-laku  sehari-hari  masyarakat  setem- pat.  Sebagaimana  dikatakan  Geertz  (1963: 26) bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal
dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakat.
Dari konsep tersebut di atas maka kea- rifan lokal sering dikonsepsikan sebagai kebi- jakan setempat ( local wisdom) , pengetahuan setempat ( local knowledge) atau kecerdasan setempat  ( local  genious ).  Kearifan  lokal adalah  sikap,  pandangan,  dan  kemampuan suatu  komunitas  di  dalam  mengelola  ling- kungan  rohani  dan  jasmaninya,  yang  mem- berikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya  tumbuh  di  dalam  wilayah  dimana  ko- munitas itu berada. Dengan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang  bersifat  lokal.  Kearifan  lokal  adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai  strategi  kehidupan  yang  berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lo- kal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lo- kal  pada  dasarnya  dapat  dipandang  sebagai landasan  bagi  pembentukan  jati  diri  bangsa secara nasional. Upaya menemukan identitas bangsa  yang  baru  atas  dasar  kearifan  lokal merupakan hal yang penting demi penyatuan kebudayaan bangsa di atas dasar identitas se- jumlah etnik yang mewarnai Nusantara ini.
Kemudian bagaimana dengan kearifan lokal budaya Jawa . Secara umum kebuda yaan Jawa dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebudayaan  pedalaman  dan  pesisir.  Daerah pedalaman Jawa berpusat di Yogyakarta dan Surakarta  atau  disebut  wilayah  kebudayaan Jawa Negarigung .  Sedangkan  “kebudayaan pesisiran” meliputi daerah pesisir pantai utara Jawa  yang  berpusat  di  wilayah  Pati,  Blam- bangan, dan Tegal  (Sukmawati: 2004:12).
Geertz (1981: X-Xll) menggambarkan masyarakat  Jawa  terutama  yang  berada  di wilayah kebudayaan Jawa Negara gung me- miliki pandangan hidup atau falsafah dalam memahami makna kehidupan sehingga mem- punyai  pedoman  dalam  melakukan  tinda-
kan.  Pandangan  orang  Jawa  dalam  melihat, memahami, dan berperilaku berorientasi dan bersumber  dari  budaya.  Karena  itu  perkem- bangan budaya Jawa selaras dengan di namika masyarakat  yang  mengacu  pada  konsep  bu- daya  induk,  yaitu  “ sangkan  paraning  du - madi ”  (dari  mana  dan  mau  ke  mana)  yang menunjukkan bahwa hidup bagi orang Jawa adalah  sebuah  “ lelaku” (perjalanan).  Hidup di  dunia  harus  memahami  dari  mana  ‘asal’, akan  ke  mana  ‘tujuan’,  dan  ‘akhir’  perjala- nan hidupnya untuk mencapai “kasampurna- ning  dumadi” (kesempurnaan  tujuan  hidup) sehingga  dianggap “wingkan  sangkan  ing paran” . Menurut  Soeseno  (2000:  76)  kebuda- yaan Jawa selalu berhubungan dengan nilai- nilai  falsafah  kejiwaan  maupun  pola  pikir. Hal yang bersifat filsafati terletak pada nilai- nilai simbolisme akibat adanya kontak antara manusia dengan mikro-makro kosmos, antara kehidupan  lahir  dan  batinnya  yang  disebut “ kejawen” . Titik berat yang melatar belakan- gi  kejawen  disebut ‘ngilmu” sehingga  ilmu kejawen dapat menembus lingkungan bersifat umum dan universal.
Dalam tataran epistemologis, ilmu pe- ngetahuan dinilai sebagai sebuah “ kawruh”, maka  kegiatan  seseorang  untuk  mencari dan  mendapatkan  ilmu  pengetahuan  disebut ”ngangsu kawruh”. Budaya pikir masyarakat Jawa  lebih  mengkombinasikan  pengalaman dan  kesesuaian  hati  dibandingkan  de ngan rasional  dan  empiris.  Karena  itu,  aktivitas pemikiran  dalam  budaya  Jawa  diistilahkan sebagai  “ menggalih” ,  yang  berarti  menggu- nakan hati nurani, kata “ galih” yang berarti hati.  Kebenaran  tertinggi  yang  dicapai  oleh “ kawruh” bukanlah  kebenaran  kritis  seperti disyaratkan  oleh  ilmu  pengetahuan  melain- kan satu pendekatan tentang kebijakan yang diistilahkan  sebagai kabecikan .  Ada  ungka- pan kebenaran belum tentu dekat kepada ke- bijakan atau “ bener iku durung mesti pener”. Seseorang tidak hanya butuh mengetahui ke-
benaran tetapi juga harus terarah kepada ke- bijakan sebagai tujuan akhir (Sutrisno, 2002).
Unsur kejiwaan kebudayaan Jawa men- jadikan manusia berbudi luhur dan suci dalam sikap  bathin  dan  tingkah  lakunya.  Lahirnya nilai-nilai  tersebut  karena  adanya  hubungan antara manusia dengan manusia dengan Sang Hyang Illahi yang bersifat universal. Keseim- bangan  antara  hati  nurani  yang  berinteraksi dengan  alam  dan  Sang  Hyang  Pencipta  de- ngan  dilandasi  penalaran  intelektual  disebut ‘ngelmu” . Ketiganya berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam hidup dan kehidupan orang Jawa. (Mulder, 1996).
Masyarakat  Jawa  memiliki  karakteris- tik budaya yang khas sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Prabowo (2003: 24) memba- gi budaya menjadi dua, yaitu budaya lahir dan batin.  Budaya  lahir  terkait  dengan  kedudu- kan seseorang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam hal itu, budaya Jawa memiliki  kaidah-kaidah  yang  dapat  dengan mudah  diidentifikasi  berdasarkan  ungkapan- ungkapan  budaya  sebagai  pengejawantahan nilai-nilai budaya yang didukung masyarakat. Sebaliknya budaya batin terkait dengan per- soalan-persoalan  yang  bersifat  supranatural atau hal-hal yang tidak dapat dijangkau ber- dasarkan penghitungan empiris atau objektif tetapi menduduki posisi yang penting dalam sistem  kehidupan  masyarakat  Jawa.  Budaya batin yang dalam klasifikasi Koentjaraningrat (1982: 2) dimasukkan pada sistem religi atau keagamaan Jawa tersimbolisasikan dalam un- gkapan manunggaling kawula Gusti. Salah satu wujud ideal kebudayaan ma- syarakat Jawa adalah Kejawen . Kata kejawen berasal dari kata Jawi yang merupakan bentuk halus atau krama dari kata Jawa. Pengertian pertama kejawen mencakup segala hal yang berhubungan dengan pandangan hidup Jawa serta  wawasan  tentang  Jawa.  Menurut  Mul- der  (1996:  7),  kejawen  bukan  suatu  agama tetapi cenderung kepada suatu etika dan gaya hidup yang berpedoman pada pemikiran khas
Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran...
Varia Pendidikan, Vol. 25. No. 2, Desember 2013
katnya. Menurut Nurjaya (2006: 2-4) keari- fan  lokal  pada  hakikatnya  berpangkal  dari sistem nilai dan religi yang dianut dalam ko- munitasnya. Ajaran agama dan keperca yaan masyarakat  lokal  menjiwai  dan  memberi warna serta mempengaruhi citra lingkungan dalam  wujud  sikap  dan  perilaku  terhadap lingkungannya. Hakikat yang terkandung di dalamnya  adalah  memberi  tuntunan  kepada manusia  untuk  berperilaku  yang  serasi  dan selaras dengan irama alam semesta sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara ma- nusia dengan alam lingkungannya. Kearifan lokal menurut Wales diartikan sebagai “ the sum of the cultural characteris- tics which the vast majority of a people have in common as result of their experiences in early  life” (dalam Atmodjo,  1986:46).  Ber- dasarkan  rumusan  ini,  menjadi  jelas  bahwa lokal yang dimaksud Wales merupakan sub- strat kebudayaan Pra-Indian atau yang dise- but  sebagai  “Pribumi”  (Poespowardojo, 1986: 30). Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai local development , yaitu perkemba- ngan setempat yang arahnya menuju ke arah perubahan. Kearifan lokal dan perkembangan lokal  berkembang  setelah  terjadinya  kontak kebudayaan  atau  akulturasi  dengan  kebuda- yaan  lain,  terutama  yang  datang  dari  India (kebudayaan  Hindu).  Kearifan  lokal  bangsa Indonesia  merupakan  kemampuan  penyera- pan  kebudayaan  asing  yang  datang  secara selektif, artinya disesuaikan dengan suasana dan kondisi setempat (Atmodjo, 1986:47).
Secara  substansial,  kearifan  lokal adalah  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  suatu masyarakat.  Nilai-nilai  yang  diyakini  ke- benarannya  dan  menjadi  acuan  dalam  ber- tingkah-laku  sehari-hari  masyarakat  setem- pat.  Sebagaimana  dikatakan  Geertz  (1963: 26) bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal
dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakat.
Dari konsep tersebut di atas maka kea- rifan lokal sering dikonsepsikan sebagai kebi- jakan setempat ( local wisdom) , pengetahuan setempat ( local knowledge) atau kecerdasan setempat  ( local  genious ).  Kearifan  lokal adalah  sikap,  pandangan,  dan  kemampuan suatu  komunitas  di  dalam  mengelola  ling- kungan  rohani  dan  jasmaninya,  yang  mem- berikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya  tumbuh  di  dalam  wilayah  dimana  ko- munitas itu berada. Dengan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang  bersifat  lokal.  Kearifan  lokal  adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai  strategi  kehidupan  yang  berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lo- kal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lo- kal  pada  dasarnya  dapat  dipandang  sebagai landasan  bagi  pembentukan  jati  diri  bangsa secara nasional. Upaya menemukan identitas bangsa  yang  baru  atas  dasar  kearifan  lokal merupakan hal yang penting demi penyatuan kebudayaan bangsa di atas dasar identitas se- jumlah etnik yang mewarnai Nusantara ini.
Kemudian bagaimana dengan kearifan lokal budaya Jawa . Secara umum kebuda yaan Jawa dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebudayaan  pedalaman  dan  pesisir.  Daerah pedalaman Jawa berpusat di Yogyakarta dan Surakarta  atau  disebut  wilayah  kebudayaan Jawa Negarigung .  Sedangkan  “kebudayaan pesisiran” meliputi daerah pesisir pantai utara Jawa  yang  berpusat  di  wilayah  Pati,  Blam- bangan, dan Tegal  (Sukmawati: 2004:12).
Geertz (1981: X-Xll) menggambarkan masyarakat  Jawa  terutama  yang  berada  di wilayah kebudayaan Jawa Negara gung me- miliki pandangan hidup atau falsafah dalam memahami makna kehidupan sehingga mem- punyai  pedoman  dalam  melakukan  tinda-

## 116
Varia Pendidikan, Vol. 25. No. 2, Desember 2013
Jawa. Kejawen sering disebut dengan istilah Ilmu Jawi , suatu ajaran tentang cara menjadi seorang manusia Jawa seutuhnya. Pandangan dunia Jawa bertolak dari perbedaan antara dua segi fundamental seperti atas dan bawah serta hal-hal yang telah disebutkan di atas. Inilah yang menjadi titik tolak dari ajaran kejawen yang  pada  intinya  adalah kebatinan ,  yakni gerak diri harus mengalir dari luar ke dalam, dari penguasaan lahir ke pengembangan ba- tin.  Karena  itu  kejawen  pada  hakekatnya adalah menyelaraskan diri dengan kebenaran yang lebih tinggi hingga lebur ( transenden). Manusia  dinilai  keberadaannya  dalam konteks kosmologis, di tengah alam semesta yang diyakini merupakan kancah peperangan antara dua kekuatan untuk diselaraskan. Se- bagaimana diungkapkan Suseno (1991: 39), bahwa  keselarasan  hidup  dalam  masyarakat Jawa ditentukan dua prinsip dasar, yaitu prin- sip rukun dan hormat. Ditambahkan oleh De Jong  (1985:  19-20)  sifat  orang  jawa  adalah (1) Narimo, yang berarti merasa puas dengan nasibnya dan  percaya bahwa Tuhan memi- liki rencana sendiri untuknya, (2). Rila, yang berarti keikhlasan hati yang didasari pemaha- man  bahwa  segala  sesuatunya  adalah  milik Tuhan dan segala sesuatu yang ada di dunia adalah barang pinjaman, sewaktu-waktu akan diambil kembali, (3) Sabar, merupakan kela- pangan dada dalam melewati segala cobaan. Kesabaran  diibaratkan  dengan  samudera yang  tidak  pernah  meluap  meski  sebanyak apapun air yang mengalirinya.
Sikap hidup yang mencerminkan keru- kunan tersebut tidak terlepas dari sikap tepo slira (tenggang rasa). Dengan berbekal kes- adaran bahwa nandur bakal ngundhuh (mena- nam  akan  memetik)  atau ngundhuh  wohing pakarti (memetik buah perbuatan), sikap dan perilaku  orang  Jawa  sesungguhnya  diken- dalikan oleh cahaya hati nurani untuk men- jauhi perbuatan nista. Bagi orang Jawa tidak berpikiran bahwa pada saat mereka memberi harus  kembali  kepadanya  dalam  bentuk  ke-
baikan lain. Karena itu harus ikhlas dan rila legowo pada  saat  membantu,  menyumbang atau meminjamkan sesuatu pada orang lain. Dalam konteks kebaikan seperti itu menurut Suratno  dan Astiyanto  (2009:  99)  ”keikhla- san” adalah ibarat ” idhep-idhep nandur pari jero” Pari jero artinya padi yang memerlu- kan waktu lama untuk dapat dipanen. Budaya Jawa mengutamakan rasa, cip - ta, dan karsa dalam hidup. Ketiganya berpa- du menjadi satu kesatuan yang erat. Menurut Mulder (1986) terdapat tiga nilai utama dalam pandangan  hidup  masyarakat  Jawa,  khusus- nya di lingkungan keluarga priyayi di Sura- karta. Ketiga nilai utama itu adalah hormat, rukun, dan tolong-menolong .  Berdasarkan dasar pemikiran dan tinjauan teoretis di atas maka  pertanyaannya  adalah  bagaimanakah pengembangan  model  pembelajaran  Pendi- dikan  Kewarganegaraan  di  Sekolah  Mene- ngah Pertama berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasai nilai-nilai Pancasila dan untuk meningkatkan jati diri bangsa?

## Metode
Penelitian pengembangan ini dilakukan selama  dua  tahap  dalam  waktu  dua  tahun. Tujuan umum penelitian adalah menemukan dan  mengembangkan  model  pembelajaran PKn di SMP berbasis kearifan lokal sebagai strategi  revitalisasi  nilai-nilai  Pancasila  un- tuk penguatan karakter dan jati diri bangsa. Tujuan  penelitian  tahun  ke  -1  adalah  (1) mendeskripsikan  profil  guru  pendidikan kewarganegaraan  di  SMP  Surakarta,  (2) mendeskripsikan  pemahaman  guru  SMP  di Surakarta tentang Pendidikan Kewarganega- raan, (3) mendeskripsikan pembelajaran PKn di SMP dalam penguatan karakter dan jati diri bangsa  yang  saat  ini  dilaksanakan,  dan  (4) menemukan  draf  model  pembelajaran  PKn berbasis kearifan lokal sebagai strategi revi- talisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri bangsa (tentatif).
Untuk  tujuan  tersebut  di  atas  maka penelitian ini dilakukan dua tahap. Penelitian tahun pertama merupakan penelitian kualita- tif. Data dikumpulkan melalui teknik wawa- ncara, metode simak, dan observasi. Derajat keabsahan  data  dilakukan  melalui  pemerik- saan  derajat  kepercayaan,  kecukupan  refe- rensial,  dan  triangulasi.  Data  dianalisis  den- gan  menggunakan  metode  interaktif.  Fokus permasalahan  yang  dikaji  dan  perencanaan draf  model  menggunakan  pendekatan  kuali- tatif dengan menempuh alur pelaksanaan se- bagai berikut: (1) studi literatur, dilakukan un- tuk mengumpulkan bahan-bahan pendukung yang  berkaitan  dengan  model  pembelajaran PKn, (2) pengumpulan data lapangan dan tri- angulasi data dilakukan untuk mendiskripsi- kan  model  pembelajaran  PKn  di  SMP  yang saat ini dilaksanakan, (3) analisis SWOT un- tuk menyusun draf  model, dan (4) perumu- san desain model (tentatif) melalui lokakarya partisipatif-kolaboratif.

## Hasil dan Pembahasan
Pemahaman  Guru  SMP  Surakarta  Ten- tang Pendidikan Kewarganegaraan Berbicara  tentang  pemahaman  guru PKn terhadap hakikat dan maksud PKn maka dapat  digambarkan  sebagai  berikut.  Seluruh responden menyetujui bahwa PKn di tingkat persekolahan bertujuan mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cer- das dan baik ( to be smart and good citizen ). Tujuan yang terperinci menjadi beberapa bu- tir  tersebut  dipahami  para  guru  PKn,  yakni (1)  warga  negara  yang  menguasai  pengeta- huan ( knowledge ); (2) memiliki keterampilan ( skills ), (3) mengembangkan sikap dan nilai ( attitudes and values ) dan dimanfaatkan un- tuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berbagai pendapat ini menunjukkan bahwa guru-guru PKn di Surakarta memiliki pemahaman  yang  cukup  baik  terhadap  kon- sep dan tujuan PKn.
Berdasarkan  wawancara  lebih  lanjut, salah  satu  responden  menjelaskan  bahwa Pendidikan  Kewarganegaraan  menjadi  mata pelajaran  setelah  terpecah  dari  Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn). Pada  awalnya  mata  pelajaran  tersebut  diga- bungkan menjadi satu, karena isi dari Pendi- dikan Kewarganegaraan bersumber dari Pan- casila itu sendiri. Kemudian dipecah menjadi mata  pelajaran  sendiri  karena  Pendidikan Kewarganegaraan  dianggap  penting  untuk diajarkan kepada siswa. Hal tersebut karena dalam  Pendidikan  Kewarganegaraan  diajar- kan materi kewarganegaraan yang lebih luas dan  sumbernya  tidak  hanya  langsung  dari Pancasila.  Mempelajari  materi  Pendidikan Kewarganegaraan  bagi  sebagian  siswa  tidak ubahnya  mempelajari  Pancasila  tahap  dua atau bahkan tidak jauh berbeda dengan Pen- didikan Moral Pancasila dan Sejarah Bangsa. Pendidikan  Kewarganegaraan  di  In- donesia  bersifat  multi  dimensional,  artinya program PKn bukan hanya untuk satu tujuan. Sebagaimana  dijelaskan  Winataputra  (2001) bahwa ada tiga dimensi dalam PKn, yakni (1) PKn  sebagai  program  kurikuler,  pada  haki- katnya merupakan program PKn yang diran- cang  dan  dibelajarkan  kepada  peserta  didik pada jenjang satuan pendidikan tertentu. (2) PKn sebagai program akademik, merupakan program  kajian  ilmiah  yang  dilakukan  oleh komunitas  akademik  PKn  menggunakan pendekatan  dan  metode  penelitian  ilmiah untuk  memecahkan  masalah-masalah  kon- septual  dan  operasional  guna  menghasilkan generalisasi  serta  teori  untuk  membangun batang tubuh keilmuan PKn. dan (3) PKn se- bagai program sosial kultural. Program PKn ini dikembangkan dalam konteks kehidupan masyarakat  dengan  sasaran  semua  anggota masyarakat.  Tujuannya  lebih  pada  upaya pembinaan  warga  masyarakat  agar  menjadi warga negara yang baik dalam berbagai situ- asi dan perkembangan zaman yang senantiasa berubah.
Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran...
Varia Pendidikan, Vol. 25. No. 2, Desember 2013
Jawa. Kejawen sering disebut dengan istilah Ilmu Jawi , suatu ajaran tentang cara menjadi seorang manusia Jawa seutuhnya. Pandangan dunia Jawa bertolak dari perbedaan antara dua segi fundamental seperti atas dan bawah serta hal-hal yang telah disebutkan di atas. Inilah yang menjadi titik tolak dari ajaran kejawen yang  pada  intinya  adalah kebatinan ,  yakni gerak diri harus mengalir dari luar ke dalam, dari penguasaan lahir ke pengembangan ba- tin.  Karena  itu  kejawen  pada  hakekatnya adalah menyelaraskan diri dengan kebenaran yang lebih tinggi hingga lebur ( transenden). Manusia  dinilai  keberadaannya  dalam konteks kosmologis, di tengah alam semesta yang diyakini merupakan kancah peperangan antara dua kekuatan untuk diselaraskan. Se- bagaimana diungkapkan Suseno (1991: 39), bahwa  keselarasan  hidup  dalam  masyarakat Jawa ditentukan dua prinsip dasar, yaitu prin- sip rukun dan hormat. Ditambahkan oleh De Jong  (1985:  19-20)  sifat  orang  jawa  adalah (1) Narimo, yang berarti merasa puas dengan nasibnya dan  percaya bahwa Tuhan memi- liki rencana sendiri untuknya, (2). Rila, yang berarti keikhlasan hati yang didasari pemaha- man  bahwa  segala  sesuatunya  adalah  milik Tuhan dan segala sesuatu yang ada di dunia adalah barang pinjaman, sewaktu-waktu akan diambil kembali, (3) Sabar, merupakan kela- pangan dada dalam melewati segala cobaan. Kesabaran  diibaratkan  dengan  samudera yang  tidak  pernah  meluap  meski  sebanyak apapun air yang mengalirinya.
Sikap hidup yang mencerminkan keru- kunan tersebut tidak terlepas dari sikap tepo slira (tenggang rasa). Dengan berbekal kes- adaran bahwa nandur bakal ngundhuh (mena- nam  akan  memetik)  atau ngundhuh  wohing pakarti (memetik buah perbuatan), sikap dan perilaku  orang  Jawa  sesungguhnya  diken- dalikan oleh cahaya hati nurani untuk men- jauhi perbuatan nista. Bagi orang Jawa tidak berpikiran bahwa pada saat mereka memberi harus  kembali  kepadanya  dalam  bentuk  ke-
baikan lain. Karena itu harus ikhlas dan rila legowo pada  saat  membantu,  menyumbang atau meminjamkan sesuatu pada orang lain. Dalam konteks kebaikan seperti itu menurut Suratno  dan Astiyanto  (2009:  99)  ”keikhla- san” adalah ibarat ” idhep-idhep nandur pari jero” Pari jero artinya padi yang memerlu- kan waktu lama untuk dapat dipanen. Budaya Jawa mengutamakan rasa, cip - ta, dan karsa dalam hidup. Ketiganya berpa- du menjadi satu kesatuan yang erat. Menurut Mulder (1986) terdapat tiga nilai utama dalam pandangan  hidup  masyarakat  Jawa,  khusus- nya di lingkungan keluarga priyayi di Sura- karta. Ketiga nilai utama itu adalah hormat, rukun, dan tolong-menolong .  Berdasarkan dasar pemikiran dan tinjauan teoretis di atas maka  pertanyaannya  adalah  bagaimanakah pengembangan  model  pembelajaran  Pendi- dikan  Kewarganegaraan  di  Sekolah  Mene- ngah Pertama berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasai nilai-nilai Pancasila dan untuk meningkatkan jati diri bangsa?

## Metode
Penelitian pengembangan ini dilakukan selama  dua  tahap  dalam  waktu  dua  tahun. Tujuan umum penelitian adalah menemukan dan  mengembangkan  model  pembelajaran PKn di SMP berbasis kearifan lokal sebagai strategi  revitalisasi  nilai-nilai  Pancasila  un- tuk penguatan karakter dan jati diri bangsa. Tujuan  penelitian  tahun  ke  -1  adalah  (1) mendeskripsikan  profil  guru  pendidikan kewarganegaraan  di  SMP  Surakarta,  (2) mendeskripsikan  pemahaman  guru  SMP  di Surakarta tentang Pendidikan Kewarganega- raan, (3) mendeskripsikan pembelajaran PKn di SMP dalam penguatan karakter dan jati diri bangsa  yang  saat  ini  dilaksanakan,  dan  (4) menemukan  draf  model  pembelajaran  PKn berbasis kearifan lokal sebagai strategi revi- talisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri bangsa (tentatif).

## 118 Varia Pendidikan, Vol. 25. No. 2, Desember 2013
Program  sosial  kultural  pernah  dilak- sanakan pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni melalui berbagai program penataran P4. Terjadinya perubahan sistem politik pascare- formasi  yang  menimbulkan  euforia  politik berlebihan. Penataran P4 dipandang telah me- nyimpang dari tujuan sehingga tidak berjalan efektif. Padahal apabila dilihat dari kepentin- gan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembangunan karakter bangsa, PKn melalui program  sosial  kultural  ini  sangat  penting. Oleh karena itu, perlu dicari strategi program PKn dalam dimensi sosial kultural pada pas- ca penghentian program penataran P4 sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan karakter warga negara Indonesia yang baik.
Pemahaman Guru Tentang Integrasi Nilai- nilai Kearifan Lokal Semua guru memahami bahwa content yang  bersifat structural  formal merupakan perekat, pemersatu Bangsa, serta memperkuat semangat nasionalisme Indonesia dan NKRI. Sedangkan content informal bersifat kontek- stual tergantung lingkungan tempat di mana siswa berada sehingga memungkinkan pem- belajaran dikembangkan secara kontekstual.
Pengembangkan content  informal bersifat  kontekstual  dalam  pembelajaran PKn,  dapat  dilakukan  dengan  memecahkan masalah-masalah sosial, melalui pembiasaan, jabat  tangan  setiap  pagi,  penerapan  kedisi- plinan  dan  berdoa,  dan  kunjungan.  Metode pembelajaran yang dilakukan guru antara lain menggunakan  metode  penugasan,  membuat kliping,  wawancara  dengan  tokoh,  dan  per- mainan. Metode pembelajaran yang sering di- gunakan para guru dalam pembelajaran PKn adalah ceramah, tanya jawab, metode jigsaw, kontektual,  kooperatif,  diskusi  kelompok, portofolio, dan penugasan.
B udaya  Jawa  yang  memiliki  banyak nilai-nilai kearifan lokal, sudah saatnya digali lebih  dalam  lagi  sehingga  bisa  disosialisasi- kan kepada generasi muda. Nilai-nilai seperti
gotong-royong, toleransi, tepo seliro, solidar- itas  dan  lain  sebagainya  sangatlah  baik  jika ditanamkan  pada  siswa  di  sekolah.  Dengan demikian  harapan  memiliki  generasi  muda yang  berbudaya  akan  terwujud  di  kemudian hari.  Praksis  sadar  ber-Pancasila  itu  sendiri harus  dimulai  sejak  dini  sehingga  nilai-nilai Pancasila dapat terpatri erat dalam diri manu- sia Indonesia. Selain komitmen penyelengga- ra negara maka komitmen warga negara juga tak kalah pentingnya dalam membumikan tol- eransi.Warga negara harus aktif dalam meng- hidupi Pancasila dalam hidup sehari-hari. Se- mangat kearifan lokal Indonesia seperti saling menolong, menghargai perbedaan, dan hidup bersama dalam keberagaman, nilai-nilai kear- ifan lokal pada dasarnya merupakan inti dari Pancasila.
Pendidikan  Kewarganegaraan  perlu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan ni- lai-nilai kearifan lokal/nilai-nilai budaya/pen- didikan budi pekerti. PKn bukan semata-mata hanya  mengajarkan  pasal-pasal  Undang-un- dang Dasar (UUD). Lebih jauh PKn mengkaji perilaku  warga  negara  dalam  hubungannya dengan warga negara lain dan alam sekitarnya. Menurut  M.  Numan  Somantri  (2001:276) termasuk  dalam  objek studi  civities ialah: tingkah laku, tipe pertumbuhan pikir, potensi yang ada dalam setiap diri warga negara, hak dan kewajiban, cita-cita dan aspirasi, kesada- ran  (patriotisme,  nasio nalisme,  pengertian internasional,  moral  Pancasila),  usaha  atau kegiatan dan partisipasi serta tanggung jawab.
Dalam  hal  persiapan  mengajar,  selu- ruh  responden  sudah  mempersiapkan  segala kebutuhan administratif yang digunakan seb- agai acuan dalam proses pembelajaran. Kebu- tuhan administratif tersebut antara lain adalah menyiapkan kalender akademik, program se- mester  tahunan,  program  semester  gasal/ge- nap,  silabus,  kriteria  ketuntasan  maksimum, serta  RPP  semester  gasal/genap.  Langkah- langkah pembelajaran yang dibuat antara lain pendahuluan berupa apersepsi dan pemberian
motivasi.  Kegiatan  inti  berupa  eksplorasi, elaborasi,  dan  konfirmasi.  Di  akhir  pembe - lajaran  dilakukan  kegiatan  penutup.  Meng- ajarkan  PKn  bertujuan  untuk  memberikan pengetahuan  tentang  pentingnya  nilai-nilai Pancasila.  Selain  itu  juga  mengembangkan partisipasi siswa agar bertanggung jawab se- bagai  warga  negara,  sekaligus  membangun komunikasi sosial kultural bagi siswa.
Selanjutnya  dalam  proses  pembelajar- an,  semua  responden  menyatakan  bahwa proses pembelajaran PKn telah diorganisasi- kan dalam berbagai bentuk, yakni (1) belajar sambil  berbuat (learning  by  doing) dan  (2) belajar  melalui  interaksi  sosial-kultural  se- suai dengan konteks kehidupan masyarakat. Sepuluh  guru  menambahkan  proses  bela- jar  PKn  juga  melalui  (3)  belajar  memecah- kan  masalah  sosial (social  problem  solving learning); (4) belajar melalui pelibatan sosial (socio-participatory learning); Pembelajaran PKn melalui interaksi sosial-kultural bersifat kontekstual  memungkinkan  guru  menginte- grasikan  nilai-nilai  budaya  (kearifan  lokal). Semua guru (100%) menyatakan setuju. Situasi  yang  kondusif  untuk  belajar diciptakan oleh guru bersama siswa berdasar urutan jawaban yang terbanyak dari respon- den adalah (1) pendekatan yang humanistic; dan  guru  berorientasi  pada  siswa  ( students’ centered ),  (2)  mengembangkan  kemampuan belajar ( learning skills ) yakni meningkatkan kesadaran  siswa  terhadap  identitas  bangsa ( learning  how  to  learn ),  (3)  menggunakan metode  yang  divariasikan  dan  menerapkan proses  pembelajaran  dengan  pengalaman langsung sehingga hasil belajar itu akan me- nyatu dan mempribadi ( personalized ) dalam dirinya. Meskipun  guru  sangat  paham  dengan situasi yang kondusif untuk belajar tetapi ke- nyataan  di  dalam  kelas  metode  yang  paling sering  digunakan  adalah  ceramah,  dengan alasan  materi PKn yang sangat banyak, na- mun alokasi waktu yang sedikit meski peran
aktif siswa kurang optimal. Menanggapi per- an  aktif  siswa  yang  kurang  maksimal,  guru mensiasatinya dengan menggunakan metode yang  lain,  yakni  tanya  jawab,  diskusi,  serta penugasan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  ke- mampuan  dan  kreativitas  guru  dalam  men- ciptakan pembelajaran yang aktif dan berpu- sat pada peserta didik terhambat oleh materi yang tidak sebanding dengan alokasi waktu. Banyaknya  cakupan  materi  dalam pembelajaran PKn menjadi salah satu kenda- la dan kesulitan bagi guru dalam menyusun RPP  dan  implementasi  pembelajaran  PKn. Kesulitan dan hambatan yang dihadapi guru saat  pembelajaran  PKn  dan  mengintegrasi- kan  nilai-nilai  Pancasila  dan  kearifan  lokal berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara- hambatan dalam pembelajaran PKn meliputi: (1)  Kesesuaian  antara  materi  PKn  dengan alokasi waktu yang terdapat pada kurikulum kurang berimbang; (2) Guru dihadapkan pada motivasi siswa yang rendah dalam mengikuti pelajaran  PKn  di  kelas.(3)  Guru  juga  diha- dapkan pada persepsi siswa bahwa pelajaran PKn tidak terlalu penting. (4) Dalam mena- namkan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lo- kal, guru terkadang dihadapkan pada realitas masyarakat yang tidak sesuai dengan materi pelajaran.(5) Guru terkadang mengalami ken- dala dalam menerapkan metode, model atau- pun  strategi  pembelajaran student  centered . (6) Guru merasa menyampaikan materi PKn sebenarnya  mudah  namun  esensi  penting dari pembelajaran PKn yang tujuan akhirnya adalah pengetahuan serta implementasi di la- pangan belum bisa tercapai secara maksimal.
Berdasarkan  kekuatan,  kelemahan,  pe- luang, dan ancaman dirumuskan strategi untuk Pengembangan  Model  Pembelajaran  Pendi- dikan  Kewarganegaraan  di  Sekolah  Menen- gah Pertama Berbasis Kearifan Lokal sebagai strategi  revitalisasai  nilai-nilai  Pancasila  dan untuk meningkatkan jati diri bangsa. Dari ha- sil  penelitian  pendahuluan  dan Focus  Group Discusion terbatas  berbagai  komponen  pe-
Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran...
Varia Pendidikan, Vol. 25. No. 2, Desember 2013
Program  sosial  kultural  pernah  dilak- sanakan pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni melalui berbagai program penataran P4. Terjadinya perubahan sistem politik pascare- formasi  yang  menimbulkan  euforia  politik berlebihan. Penataran P4 dipandang telah me- nyimpang dari tujuan sehingga tidak berjalan efektif. Padahal apabila dilihat dari kepentin- gan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembangunan karakter bangsa, PKn melalui program  sosial  kultural  ini  sangat  penting. Oleh karena itu, perlu dicari strategi program PKn dalam dimensi sosial kultural pada pas- ca penghentian program penataran P4 sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan karakter warga negara Indonesia yang baik.
Pemahaman Guru Tentang Integrasi Nilai- nilai Kearifan Lokal Semua guru memahami bahwa content yang  bersifat structural  formal merupakan perekat, pemersatu Bangsa, serta memperkuat semangat nasionalisme Indonesia dan NKRI. Sedangkan content informal bersifat kontek- stual tergantung lingkungan tempat di mana siswa berada sehingga memungkinkan pem- belajaran dikembangkan secara kontekstual.
Pengembangkan content  informal bersifat  kontekstual  dalam  pembelajaran PKn,  dapat  dilakukan  dengan  memecahkan masalah-masalah sosial, melalui pembiasaan, jabat  tangan  setiap  pagi,  penerapan  kedisi- plinan  dan  berdoa,  dan  kunjungan.  Metode pembelajaran yang dilakukan guru antara lain menggunakan  metode  penugasan,  membuat kliping,  wawancara  dengan  tokoh,  dan  per- mainan. Metode pembelajaran yang sering di- gunakan para guru dalam pembelajaran PKn adalah ceramah, tanya jawab, metode jigsaw, kontektual,  kooperatif,  diskusi  kelompok, portofolio, dan penugasan.
B udaya  Jawa  yang  memiliki  banyak nilai-nilai kearifan lokal, sudah saatnya digali lebih  dalam  lagi  sehingga  bisa  disosialisasi- kan kepada generasi muda. Nilai-nilai seperti
gotong-royong, toleransi, tepo seliro, solidar- itas  dan  lain  sebagainya  sangatlah  baik  jika ditanamkan  pada  siswa  di  sekolah.  Dengan demikian  harapan  memiliki  generasi  muda yang  berbudaya  akan  terwujud  di  kemudian hari.  Praksis  sadar  ber-Pancasila  itu  sendiri harus  dimulai  sejak  dini  sehingga  nilai-nilai Pancasila dapat terpatri erat dalam diri manu- sia Indonesia. Selain komitmen penyelengga- ra negara maka komitmen warga negara juga tak kalah pentingnya dalam membumikan tol- eransi.Warga negara harus aktif dalam meng- hidupi Pancasila dalam hidup sehari-hari. Se- mangat kearifan lokal Indonesia seperti saling menolong, menghargai perbedaan, dan hidup bersama dalam keberagaman, nilai-nilai kear- ifan lokal pada dasarnya merupakan inti dari Pancasila.
Pendidikan  Kewarganegaraan  perlu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan ni- lai-nilai kearifan lokal/nilai-nilai budaya/pen- didikan budi pekerti. PKn bukan semata-mata hanya  mengajarkan  pasal-pasal  Undang-un- dang Dasar (UUD). Lebih jauh PKn mengkaji perilaku  warga  negara  dalam  hubungannya dengan warga negara lain dan alam sekitarnya. Menurut  M.  Numan  Somantri  (2001:276) termasuk  dalam  objek studi  civities ialah: tingkah laku, tipe pertumbuhan pikir, potensi yang ada dalam setiap diri warga negara, hak dan kewajiban, cita-cita dan aspirasi, kesada- ran  (patriotisme,  nasio nalisme,  pengertian internasional,  moral  Pancasila),  usaha  atau kegiatan dan partisipasi serta tanggung jawab.
Dalam  hal  persiapan  mengajar,  selu- ruh  responden  sudah  mempersiapkan  segala kebutuhan administratif yang digunakan seb- agai acuan dalam proses pembelajaran. Kebu- tuhan administratif tersebut antara lain adalah menyiapkan kalender akademik, program se- mester  tahunan,  program  semester  gasal/ge- nap,  silabus,  kriteria  ketuntasan  maksimum, serta  RPP  semester  gasal/genap.  Langkah- langkah pembelajaran yang dibuat antara lain pendahuluan berupa apersepsi dan pemberian

## 120 Varia Pendidikan, Vol. 25. No. 2, Desember 2013
mangku  kepentingan  pendidikan  dirumuskan bahwa  arah  model  pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  di  SMP  berbasis  kearifan lokal  sebagai  strategi  revitalisasai  nilai-nilai Pancasila  dan  untuk  meningkatkan  karakter dan  jati  diri  bangsa  adalah  sebagai  berikut. (1) Materi content informal dalam PKn yang bersifat  kontekstual  dan  sesuai  dengan  reali- tas sosial budaya peserta didik, yakni budaya Jawa. (2) Core value budaya Jawa bersumber dari prinsip hormat dan rukun yang kemudi- an menjadi harmonisasi kemudian dijabarkan dan  dipetakan  dengan  nilai-nilai  Pancasila dan nilai karakter. (3) Untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang cer- das  dan  baik  ( to  be  smart  dan  good  citizen) maka pembelajaran dilakukan melalui (a) be- lajar  sambil  berbuat  ( learning  by  doing ),  (b) belajar  me mecahkan  masalah  sosial (social problem solving learning ), (c)  belajar melalui perlibatan  sosial  ( socio-participatory  learn- ing ), dan (d) belajar melalui pembiasaan serta interaksi  so sial-kultural  ( enculturation  and socialization ).   (4) Implementasi model yang dikembangkan, melalui (a) belajar sambil ber- buat, (b) belajar memecahkan masalah sosial, (c) belajar melalui perlibatan sosial direalisa- sikan  dengan  model  pembelajaran Problem Based Learning, Project Based Learning, dan Klarifikasi  Nilai.  (5)  Proses  belajar  melalui pembiasaan  serta  interaksi  sosial-kultural  di- realisasikan melalui budaya sekolah dan role model  dari  guru,  kepala  sekolah,  dan  orang tua. (6) Untuk merealisasikan tujuan pendidi- kan  kewarganegaraan  menjadi  warga  negara yang  baik  ( good  citizen) dan  warga  negara yang aktif ( active citizen) digunakan pendeka- tan Problem  Based  Learning dan  Klarifikasi nilai. Problem  Based  Learning ini  dipilih untuk  merealisasikan  model  dilandasi  teori konstruktivis. Problem Based Learning uta- manya dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir pem- ecahan masalah dan keterampilan intelektual,
pengalaman nyata atau stimulus dan menjadi pelajar  yang  otonom  dan  mandiri  (Ibrahim, 2000).  Dengan Problem  Based  Learning siswa dilatih menyusun sendiri pengetahuan- nya,  mengembangkan  ketrampilan  pemeca- han masalah, mandiri serta meningkatkan ke- percayaan diri. Selain itu dengan pemberian masalah yang autentik, siswa dapat memben- tuk makna dari bahan pelajaran melalui pro- ses belajar selanjutnya menyimpulkan dalam ingatan sehingga  dapat digunakan di  kemu- dian hari (Nurhadi, 2004).
Pembelajaran  Klarifikasi  nilai  adalah model  pembelajaran  penumbuh  kembangan nilai  moral  yang  bersentuhan  langsung  de- ngan  upaya  pencarian  langsung  oleh  anak didik  secara  cerdas,  dialogis  dan  reflektif terhadap  problematika  dan  dilemma  moral yang  akan  selalu  dihadapi  anak.  Karena  itu model strategi klarifikasi nilai memiliki arti yang  sangat  strategis  terutama  untuk  me- numbuhkan  kesadaran  dari  dalam  diri  anak itu sendiri dalam rangka penumbuh kemban- gkan  nilai  moral  secara  cerdas  dan  elegan bukan melalui paksaan dan tekanan dari luar diri anak itu sendiri (Candee R, 1977: 1249- 1250). Dengan memanfaatkan klarifikasi nilai peserta didik akan merefleksikan dan berfikir secara  kritis  dan  komprehensip  akan  nilai- nilai  yang  dimilikinya  dan  nilai-nilai  dalam masyarakat.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan memanfaatkan  situasi  riil  kehidupan  sehari- hari atau mengkaitkannya dengan persoalan- persoalan yang telah pernah ada dalam kehi- dupan (Raths, LE.; Merrill Harmil & Sidney B. Simon, 1978: 5).
Pembelajaran  klarifikasi  nilai  disebut juga  sebagai  inkuiri  nilai  karena  dapat  me- ngembangkan  sikap  dan  kepribadian.  Sikap dan  kepribadian  yang  berkembang  dengan belajar inkuiri antara lain meragukan kebena- ran yang telah lama dan ingin mengetahui hal yang baru, menghargai penalaran sebagai cara untuk memperoleh suatu kebenaran, menghar-
gai data sebagai alat untuk menguji kebenaran, objektif terhadap data yang ada serta menghin- dari prasangka, bersedia menerima keputusan sementara sebelum mendapatkan kepastian ja- waban (Beyer, 1979: 18-20). Perlunya pengembangan inkuiri nilai didasarkan  bahwa  penumbuh  kembangan nilai-nilai  moral  pada  anak  didik  ternya- ta  tidak  hanya  sebatas  mengupayakan  dan menciptakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang sangat kondusif dan positif bagi tum- buhkembangnya  nilai-nilai  moral  dalam kehidupan  anak  yang  akhirnya  bermuara pada  perilaku  moral  dalam  kehidupan  ke- seharian  mereka.  Namun  yang  lebih  pen- ting dan memiliki arti yang amat strategis dari yang pertama adalah menciptakan ke- mampuan bagi anak-anak didik secara cer- das  mampu  memahami  dan  menemukan nilai-nilai moral dalam dinamika interaksi sosialnya  yang  penuh  dengan  tantangan, terutama pada kondisi-kondisi sosial yang dinilai tidak kondusif bagi penumbuh kem- bangan nilai-nilai moral.

## Simpulan dan Saran
Untuk  pengembangan  pembelajaran PKn  yang powerfull perlu  dilakukan  revisi terutama berkaitan dengan (a) integrasi nilai- nilai budaya lokal dan (b) strategi dan metode pembelajaran  yang  mendukung  penguasaan kompetensi  PKn  dan  pendidikan  nilai.  Ber- dasarkan analisis SWOT dikembangkan draf model  PKn  di  SMP  berbasis  kearifan  lokal sebagai  strategi  revitalisasi  nilai-nilai  Pan-
casila  untuk  menguatkan  karakter  dan  jati diri bangsa dengan didasari oleh: (a) integrasi kearifan lokal budaya jawa yang bersumber dari core  value hormat,  rukun,  dan  tolong menolong  sebagai  strategi  revitalisasi  nilai- nilai  Pancasila  dan  nilai  karakter,  (b)  untuk mempersiapkan  peserta didik sebagai warga negara  yang  cerdas  dan  baik,  pembelajaran dilakukan  dengan  belajar  sambil  berbuat, belajar  memecahkan  masalah  sosial,  belajar melalui perlibatan sosial, dan belajar melalui pembiasaan serta interaksi sosial-kultural. (c) Implementasi  draf  model  dilakukan  dengan pendekatan  pembelajaran Problem  Based Learning, Project Based Learning, dan Klari- fikasi nilai.
Komponen  penting  pendukung  draf model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal  adalah  (1)  partisipasi  seluruh  elemen pemangku  kepentingan  (unsur  pemerin- tah,  swasta,  dan  masyarakat),  (2)  Dikpora merupakan  komponen  kunci  yang  menen- tukan pelaksanaan model, (3) Sekolah yang merupakan  komponen  utama  dalam  pelak- sanaan  model,  (4)  guru  sebagai  komponen kunci  dalam  implementasi  model,  dan  (5) peserta  didik  yang  merupakan  merupakan subyek  belajar  yang  diharapkan  berperan aktif  dalam  revitalisasi  nilai-nilai  Pancas- ila.  Karena  itu,  para  pihak  yang  berkaitan dengan  implementasi  pengembangan  pem- belajaran  PKn  berbasis  kearifan  lokal  un- tuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa harus komitmen dan mempunyai kesamaan persepsi dalam mewujudkan tujuan pembe- lajaran.
Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran...
Varia Pendidikan, Vol. 25. No. 2, Desember 2013
mangku  kepentingan  pendidikan  dirumuskan bahwa  arah  model  pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  di  SMP  berbasis  kearifan lokal  sebagai  strategi  revitalisasai  nilai-nilai Pancasila  dan  untuk  meningkatkan  karakter dan  jati  diri  bangsa  adalah  sebagai  berikut. (1) Materi content informal dalam PKn yang bersifat  kontekstual  dan  sesuai  dengan  reali- tas sosial budaya peserta didik, yakni budaya Jawa. (2) Core value budaya Jawa bersumber dari prinsip hormat dan rukun yang kemudi- an menjadi harmonisasi kemudian dijabarkan dan  dipetakan  dengan  nilai-nilai  Pancasila dan nilai karakter. (3) Untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang cer- das  dan  baik  ( to  be  smart  dan  good  citizen) maka pembelajaran dilakukan melalui (a) be- lajar  sambil  berbuat  ( learning  by  doing ),  (b) belajar  me mecahkan  masalah  sosial (social problem solving learning ), (c)  belajar melalui perlibatan  sosial  ( socio-participatory  learn- ing ), dan (d) belajar melalui pembiasaan serta interaksi  so sial-kultural  ( enculturation  and socialization ).   (4) Implementasi model yang dikembangkan, melalui (a) belajar sambil ber- buat, (b) belajar memecahkan masalah sosial, (c) belajar melalui perlibatan sosial direalisa- sikan  dengan  model  pembelajaran Problem Based Learning, Project Based Learning, dan Klarifikasi  Nilai.  (5)  Proses  belajar  melalui pembiasaan  serta  interaksi  sosial-kultural  di- realisasikan melalui budaya sekolah dan role model  dari  guru,  kepala  sekolah,  dan  orang tua. (6) Untuk merealisasikan tujuan pendidi- kan  kewarganegaraan  menjadi  warga  negara yang  baik  ( good  citizen) dan  warga  negara yang aktif ( active citizen) digunakan pendeka- tan Problem  Based  Learning dan  Klarifikasi nilai. Problem  Based  Learning ini  dipilih untuk  merealisasikan  model  dilandasi  teori konstruktivis. Problem Based Learning uta- manya dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir pem- ecahan masalah dan keterampilan intelektual,
pengalaman nyata atau stimulus dan menjadi pelajar  yang  otonom  dan  mandiri  (Ibrahim, 2000).  Dengan Problem  Based  Learning siswa dilatih menyusun sendiri pengetahuan- nya,  mengembangkan  ketrampilan  pemeca- han masalah, mandiri serta meningkatkan ke- percayaan diri. Selain itu dengan pemberian masalah yang autentik, siswa dapat memben- tuk makna dari bahan pelajaran melalui pro- ses belajar selanjutnya menyimpulkan dalam ingatan sehingga  dapat digunakan di  kemu- dian hari (Nurhadi, 2004).
Pembelajaran  Klarifikasi  nilai  adalah model  pembelajaran  penumbuh  kembangan nilai  moral  yang  bersentuhan  langsung  de- ngan  upaya  pencarian  langsung  oleh  anak didik  secara  cerdas,  dialogis  dan  reflektif terhadap  problematika  dan  dilemma  moral yang  akan  selalu  dihadapi  anak.  Karena  itu model strategi klarifikasi nilai memiliki arti yang  sangat  strategis  terutama  untuk  me- numbuhkan  kesadaran  dari  dalam  diri  anak itu sendiri dalam rangka penumbuh kemban- gkan  nilai  moral  secara  cerdas  dan  elegan bukan melalui paksaan dan tekanan dari luar diri anak itu sendiri (Candee R, 1977: 1249- 1250). Dengan memanfaatkan klarifikasi nilai peserta didik akan merefleksikan dan berfikir secara  kritis  dan  komprehensip  akan  nilai- nilai  yang  dimilikinya  dan  nilai-nilai  dalam masyarakat.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan memanfaatkan  situasi  riil  kehidupan  sehari- hari atau mengkaitkannya dengan persoalan- persoalan yang telah pernah ada dalam kehi- dupan (Raths, LE.; Merrill Harmil & Sidney B. Simon, 1978: 5).
Pembelajaran  klarifikasi  nilai  disebut juga  sebagai  inkuiri  nilai  karena  dapat  me- ngembangkan  sikap  dan  kepribadian.  Sikap dan  kepribadian  yang  berkembang  dengan belajar inkuiri antara lain meragukan kebena- ran yang telah lama dan ingin mengetahui hal yang baru, menghargai penalaran sebagai cara untuk memperoleh suatu kebenaran, menghar-
DAFTAR PUSTAKA
Ayatrohaedi. 1986. Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius ). Jakarta: Pustaka Jaya.
Barker. 2005. Cultural Studies: Teori dan Praktek. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Beyer, B.K. 1979. Inquiry in the Social Studies Classroom: A. Strategy for Teaching. Colum- bus, OH: Charles E. Merril Publ.Co.
Chapin, June R. 2006. Elementary Social Studies: A Practice Guide .  Pearson/Allyin and Ba- con.
Couto, Richard A. 1998. “The Art of Teaching Democracy: the Practice”. Journal CIVITAS , Sept.-Oct. V.2 No.5.
Budimansyah, D. 2012. Dimensi-dimensi Praktik Pendidikan Karakter . Bandung: Widya Ak- sara Press.
Hannerz, U. 1992. Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning . Co- lumbia University Press.
Hasan, Hamid. 2001. Pendidikan Ilmu Sosial. Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
Jenkins, Henry. 2004. Pop Cosmopolitanism: Mapping Cultural Flows in an Age of Media Con - vergence in theNew Millennium (edeteds) Marcelo M. Suárez-Orozco and Desirée Baolian Qin-Hilliard University of California Press Berkeley and Los Angeles, California.
Ibrahim, H. Muslimin. 2000. Pembelajaran Kooperatif . Surabaya: University Press.
Jarolimek, J. & Foster, C.D. 1976. Teaching and Learning in the Elementary School. London: Macmillan Publishing Co., Inc. Antara Kebudayaan dan Kebangsaan” dalam Prisma No. 8, Agustus. Jakarta : LP3ES.
Kerr, L. 1996. Sage Advice. Wood Lake Publishing Inc., 1 Jan 1996 - 256 halaman.
Kirdi Dipoyudo. 1990. Membangun Atas Dasar Pancasila. Jakarta: Yayasan Proklamasi. CSIS. Raths, L.E.,H.M & Simon, SB. 1978. Values and Teaching: Working with values in the class - room. Second edition. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.
Martorella, P. 1994. Social Studies for Elementry School Children: Developing Young Citizen. New York: MacMillan.
Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1992. Qualitative Data Analysis . Beverly Hills: Sage Publica- tion.
Nurhadi. 2004. “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Terhadap Prestasi Belajar Matematika Geometri Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa”. Dalam Tesis. Surakarta.
Poespowardojo,  S.  1989. Filsafat  Pancasila:  Sebuah  Pendekatan  Sosio  Budaya .  Jakarta: Gramedia.
Samsuri. 2010. “Pembentukan Karakter Warga Negara Demokratis dalam Politik Pendidikan Indonesia Periode Orde Baru Hingga Era Reformasi”. Dalam MGMP PKn Kab.Sleman . Sleman Press.
Sapriya dan Winataputra. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
Somantri, Nu’man. 2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS . Dedi Supriadi & Rohmat Mulyana (ed). Bandung: PPS-FPIPS UPI dan PT. Remadja Rosda Karya.
Suseno, Franz Magnis. 1996. Etika Jawa, Sebuah Analisa falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Tilaar, HAR. 2007. Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Winataputra, Udin S. & Sapriya. 2003. “Pengorganisasian Kurikulum Pendidikan Kewarganeg- araan dan IPS di Sekolah Dasar”. Jurnal Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pen - didikan. Tahun 12 Nomor 2, November 2003.
Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran...
Varia Pendidikan, Vol. 25. No. 2, Desember 2013

## DAFTAR PUSTAKA
Ayatrohaedi. 1986. Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius ). Jakarta: Pustaka Jaya.
Barker. 2005. Cultural Studies: Teori dan Praktek. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Beyer, B.K. 1979. Inquiry in the Social Studies Classroom: A. Strategy for Teaching. Colum- bus, OH: Charles E. Merril Publ.Co.
Chapin, June R. 2006. Elementary Social Studies: A Practice Guide .  Pearson/Allyin and Ba-
con.
Couto, Richard A. 1998. “The Art of Teaching Democracy: the Practice”. Journal CIVITAS ,
Sept.-Oct. V.2 No.5.
Budimansyah, D. 2012. Dimensi-dimensi Praktik Pendidikan Karakter . Bandung: Widya Ak- sara Press.
Hannerz, U. 1992. Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning . Co- lumbia University Press.
Hasan, Hamid. 2001. Pendidikan Ilmu Sosial. Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
Jenkins, Henry. 2004. Pop Cosmopolitanism: Mapping Cultural Flows in an Age of Media Con - vergence in theNew Millennium (edeteds) Marcelo M. Suárez-Orozco and Desirée Baolian Qin-Hilliard University of California Press Berkeley and Los Angeles, California.
Ibrahim, H. Muslimin. 2000. Pembelajaran Kooperatif . Surabaya: University Press.
Jarolimek, J. & Foster, C.D. 1976. Teaching and Learning in the Elementary School. London: Macmillan Publishing Co., Inc. Antara Kebudayaan dan Kebangsaan” dalam Prisma No. 8, Agustus. Jakarta : LP3ES.
Kerr, L. 1996. Sage Advice. Wood Lake Publishing Inc., 1 Jan 1996 - 256 halaman.
Kirdi Dipoyudo. 1990. Membangun Atas Dasar Pancasila. Jakarta: Yayasan Proklamasi. CSIS.
Raths, L.E.,H.M & Simon, SB. 1978. Values and Teaching: Working with values in the class - room. Second edition. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.
Martorella, P. 1994. Social Studies for Elementry School Children: Developing Young Citizen. New York: MacMillan.
Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1992. Qualitative Data Analysis . Beverly Hills: Sage Publica- tion.
Nurhadi. 2004. “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Terhadap Prestasi Belajar Matematika Geometri Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa”. Dalam Tesis. Surakarta.
Poespowardojo,  S.  1989. Filsafat  Pancasila:  Sebuah  Pendekatan  Sosio  Budaya .  Jakarta: Gramedia.
Samsuri. 2010. “Pembentukan Karakter Warga Negara Demokratis dalam Politik Pendidikan Indonesia Periode Orde Baru Hingga Era Reformasi”. Dalam MGMP PKn Kab.Sleman . Sleman Press.