## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

## Penyuluhan  Hukum  Bebas  Korupsi  dan  Tertib  Administrasi  Kepada Pemerintah Ohoi Ohoiren
Tarsius Sarkol 1 , Paulus Karmel Ayomi 2 , Erwin Ubwarin 3*
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual, Indonesia
3, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: * eubwarin@gmail.com
: xxxxxxxxxxxxxxxx Dikirim: 12/02/2021 Direvisi: 23/02/2021 Dipublikasi: 26/02/2021 Info Artikel Abstract Keywords: Legal Culture, Orderly Administration, Ohoi
Introduction: Poor  administrative  management  levels  will  lead  to maladministration which leads to criminal acts of corruption, so there must be counseling on orderly administration and legal culture.
Purposes of the Research: Community service at Ohoi Ohoiren is to improve administrative order in village management and enhance the legal culture Methods: In this service, we use community service methods, namely extension methods, design thinking, and role play.
Results / Findings / Novelty of the Research: The people of the Kei Islands are still thick with traditional life, villages or Ohoi must be managed with good Ohoi governance, with good village administration system counseling and legal culture, it is hoped that the Ohoi Ohoiren community and Government can be better at using village funds and development in Ohoi.
Abstrak Kata Kunci: Budaya Hukum, Tertib
Administrasi, Ohoi
Latar  Belakang: Tingakat  pengeloaan  admistrasi  yang  tidak  baik  akan menimbulkan  maladministrasi  yang  berujung  pada  tindak  pdiana korupsi, maka harus adanya peyuluhan tertib administrasi dan budaya hukum
Tujuan Pengabdian: Pengabdian Kepada Masyarakat di Ohoi  Ohoiren adalah untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan desa dan meninggkatkan budaya hukum Metode  Pengabdian: Pada  pengabdian  ini  kami  mengunakan  metode pengabdian adalah metode penyuluhan, design thinking, dan role play. Hasil  Pengabdian: Masyarakat  Kepulauan  Kei  masih  kental  dengan kehidupan  adat  istiadat,  Desa  atau  Ohoi  harus  dikelolah  dengan  tata pemerintahan  Ohoi  yang  baik,  dengan  penyuluhan  tata  admistarasi desa  yang  baik  dan  budaya  hukum,  diharapkan  masyarakat  dan Pemerintah  Ohoi  Ohoiren  dapat  lebih  baik  dalam  penggunaan  dana desa dan pembangunan di Ohoi.

## Volume 1 Nomor 1, Maret 2021: h. 20 – 24
E-ISSN: 2775-6203

## 1. Pendahuluan
Index Korupsi di Indonesia membaik menjadi 40 dan berada di posisi 85 dari  185 Negara, walaupun membaik pada tahun 2020, namun untuk skala internasional kita masih jauh dari segi baik, paling tidak kita masuk 10 (sepuluh besar) atau paling tidak masuk perikat belasan. 1 Banyak Kepala  Desa  yang  menggunakan  Anggaran  Dana  Desa  yang  harusnya  digunakan  untuk membangun  Desanya  malah  disalahgunakan,  seperti  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi. Padahal dana desa harusnya digunakan untuk membangun desa menjadi lebih baik.
Ada juga aparat desa yang tidak paham dengan administrasi pengelolaan dana desa sehingga berujung maladminstarasi, sehingga menimbulkan kerugian negara yang berakhir dengan tindak pidana  korupsi  bila  temuan  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Ombusman  Republik  Indonesia Sulawesi  Selatan  mengemukakan  ada  beberapa  maladministrasi  yang  sering  dilakukan  dalam pengelolaan Dana Desa yaitu : 2
a. Penyimpangan Prosedur penggunaan dana desa;
b. Penundaan Berlarut penyaluran dana desa;
c. Tidak Profesional dalam menyusun APBDes dan LPJ Penggunaan Dana Desa;
d. Tidak Memberikan Pelayanan administrasi.
Desa di Kabupaten Maluku Tenggara, berbeda dengan Desa pada umumnya, Desa di Maluku Tenggara dikenal dengan Ohoi, masyarakat Maluku Tenggara dikenal dengan masyarakat adat Kei yang  mendiami  Kepulauan  Kei.  Gugusan  Kepulauan  ini  terletak  di  antara  gugus  kepulauan Tanimbar di sebelah barat, gugus kepulauan Aru di sebelah timur, daratan besar pulau Irian (Papua dan Papua Barat) di sebelah utara dan Laut Timor serta daratan besar Benua Australia di sebelah selatan. Secara astronomis, gugus kepulauan kei berada diantara 5°,5´ sampai 6° lintang selatan dan 131° 50´ sampai 135°51´ Bujur Timur. 3
Untuk  itu  pengabdian  ini  ditujukan  untuk  aparatur  pemerintahan  Ohoi  agar  mampu merancangkan program kerja mereka, dan terhindar dari masalah hukum dikemudian hari.

## 2. Metode Pengabdian
Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui : 4
a. Penyuluhan  dengan metode design thinking
b. Penyuluhan berkelompok dan penggalian solusi masalah dengan teknik FGD (focus group discussion);
c. pelatihan partisipatif melalui demonstrasi untuk meningkatkan produktivitas;
d. monitoring dan evaluasi (monev) dengan jadwal yang diselaraskan dengan kegiatan kelompok diskusi;
1 Kpk,  “Indeks  Presepsi  Korupsi  Indonesia,”  Tempo.co,  2020,  https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462- indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik.
2 Ombusman Republik Indonesia Sulawesi Selatan, “Laporan Tahunan 2019”, Tahun 2019, h. 12
3 Jacobus. W. Mosse, Johannes. M. S. Tetelepta, F.X. Vincent, R. Letsoin, Hawear Di  Kepulauan Kei Cetakan I, Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Ambon, 2012, h 18.
4 Erwin Ubwarin, Nelson Gaspesz, Sostones Y Sisinaru, “Community Empowerment through The Hygiene and Competitive  Production  of  Balobo  Salted  Fish”, MITRA:  Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat, 3  no.  2,  (2019), https://doi.org/10.25170/mitra.v3i2.895, h. 142

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Di Kepuluan Kei masih kental dengan satu hukum yang sampai sekarang masih dipercayai atau diakui  oleh masyarakat kei secara turun-temurun yaitu hukum adat Larvul  Ngabal.  Secara harafiah,  hukum  adat  Larvul  Ngabal  terdiri  dari  4  (empat)  suku  kata  yaitu;  “Lar”  yang  artinya “Darah”, “vul” artinya “Merah” sehingga Larvul artinya “Darah Merah”. Sementara Ngabal terdiri dari “Nga” yang artinya “Tombak”, “bal” artinya “Bali”, demikian maka Ngabal artinya “Tombak Bali”. Apabila kata-kata ini digabungkan maka Larvul Ngabal berarti “Darah Merah Tombak (dari) Bali”. Dalam hukum adat Larvul Ngabal 5 . Terdapat 7 (tujuh) pasal yakni;
1. Uud entauk na atvurnad (Kepala kita bertumpu pada tengkuk kita).
2. Lelad ain fo mahiling (Leher kita dihormati, diluhurkan).
3. Uil nit enwil rumud (Kulit dari tanah membungkus badan kita).
4. Lar nakmotna rumud (Darah tertutup dalam tubuh).
5. Rek fo kilmutun (Perkawinan hendaklah pada tempatnya agar tetap suci murni).
6. Morjain fo mahiling (Tempat untuk perempuan dihormati, diluhurkan).
7. Hira I ni fi I ni, it did fo it did (Milik orang tetap milik mereka, milik kita tetap milik kita).
Ketujuh pasal hukum adat Larvul  Ngabal  yang tampak di atas memiliki pemaknaan yang dapat dijelaskan bahwa ketujuh pasal tersebut dianalogikan dengan tubuh manusia yang bertujuan untuk  menghargai  kehormatan,  keamanan,  dan  kepentingan  manusia  itu  sendiri.  Tubuh merupakan bagian sangat penting bagi setiap manusia, sehingga hukum adat Larvul Ngabal dapat dilihat dan dirasakan langsung bentuk perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga karena  menyangkut  keberadaan  diri  sendiri  maka  setiap  orang  juga  diharapkan  dapat  tergerak karsa  dan  karyanya  untuk  memelihara  dan  menjamin  keberlangsungan  hukum-hukum  adat tersebut.

## Gambar 1.
Proeses Pemberian Materi, Ohoi Ohoiren, Kabupaten Maluku Tenggara
Desa di Kepulauan Kei disebut dengan Ohoi, tempat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di  Pemerintah Ohoi Ohoiren. Tahapan pertama yang dilakukan adalah merubah pola pikir masyarakat agar mereka melek dengan hukum. Dengan masyarakat melek hukum maka akan muncul “Budaya Hukum”, dalam pengabdian ini budaya hukum yang sengaja dimunculkan adalah
5 Rahail.  J.  P,  1993, Larvul  Ngabal  Hukum  Adat  Kei,  Bertahan  Menghadapi  Arus  Perubahan ,  Seri  Pustaka Khasanah Budaya Lokal, Yayasan Sejati, Jakarta, h. 78
E-ISSN: 2775-6203                             AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1, No 1 (2021): 20-24
budaya hukum anti korupsi. Budaya hukum anti korupsi ini penting agar pemerintah ohoi tidak tersadung masalah hukum pada kemudian hari. 6
Peningkatan budaya hukum anti korupsi dengan melakukan design thinking, pola penyuluhan ini berpusat dari manusia itu sendiri, dia yang menyadari apa yang menjadi masalahnya setelah diberikan materi,  dan dia dapat memunculkan inovasi dalam kehidupannya dengan melakukan perubahan  pola  pemikiran,  kami  juga  melakukan  permainan  peran  kepada  masyarakat  dengan metode role play, masyarakat memerankan diri sebagai kepala Ohoi, orang yang sengaja membuat pelangaran sampai pada penegakan hukumnya, disini masyarakat diharapkan paham dan dapat menentukan tindak lanjut setelah kegiatan ini. 7
Tahap kedua kami melakukan penyuluhan dengan materi pemerintah ohoi anti korupsi dan penyusunan  program  ohoi  yang  tertib  administarasi,  dalam  penyuluhan  ini  kami  mengajarkan bagaimana cara untuk Menyusun rencana anggaran desa, pelaksanaan anggaran desa sampai pada pertangungjawaban  anggaran  desa  yang  telah  dipakai  dalam  pembagunan  ohoi,  kami  juga memberikan simulasi jika terjadi suatu masalah dikemudian hari, apa yang harusnya dilakukan.
Tahap  ketiga  adalah  kami  melakukan  rencana  tindak  lanjut,  tiap  kelompok mempresentasikan  apa  yang  menjadi  rancangan  mereka  dalam  mengelola  Ohoi  Ohoiren.  Disini kami mengukur penyerapan materi yang diperoleh sebelumnya, mereka saling berdiskusi tentang apa yang dibutuhkan oleh Ohoi, dan tahapan-tahapan apa yang harus mereka persiapkan dalam menjalankan pemerintah Desa.

## Gambar 2. Foto Bersama Perangkat Desa dan Masyarakat Ohoi Ohiren
Tahapan keempat atau terakhir adalah tahapan evaluasi, kami berharap Ohoi Ohiren dapat menjadi  sebuah  projek  yang  menjadi  percontohan  administrasi  desa  yang  baik  dan  mempuyai budaya hukum anti korupsi yang tinggi, untuk itu kami berencana untuk melakukan evaluasi setiap 6  (enam)  bulan  sekali  untuk  melihat  perkembangan.  Sehingga  kami  dapat  melakukan  evaluasi berdasarkan  hasil  monitoring  setiap  6  (enam)  bulan.  Kami  juga  menempatkan  mahasiswa  yang Kuliah Kerja Nyata pada Desa Ohoi Ohoiren untuk melakukan pendampingan dan monitoring.
6 Erwin  Ubwarin,  Jacob  Hattu,  Wilshen  Leatemia,  “BUDAYA  HUKUM  ANTI  KORUPSI  PADA  WARGA BINAAN LAPAS KLAS II A AMBON”, Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1 no. 2, (2020) https://doi.org/10.31004/cdj.v1i2.703, h. 74
7 Erwin Ubwarin, Elias Zadrack Leasa, Judy Marria Saimima, Wilshen Leatemia, “PELATIHAN PARALEGAL GEREJA PROTESTAN MALUKU KLASIS SERAM BARAT”, Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1 no. 2, (2020), https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.1040, h. 337
4. Kesimpulan
Masyarakat Kepulauan Kei masih kental dengan kehidupan adat istiadat, Desa atau Ohoi harus dikelolah dengan tata pemerintahan Ohoi yang baik, dengan penyuluhan tata admistarasi desa yang baik dan budaya hukum, diharapkan masyarakat dan Pemerintah Ohoi Ohoiran dapat lebih baik dalam penggunaan dana desa dan pembangunan di Ohoi

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)
Kemukakan  ucapan  terima  kasih  kepada  pihak-pihak  yang  telah  berkontribusi  dalam pengabdian,  khususnya  pihak  atau  institusi  yang  mendanai  pengabdian  termasuk  pihak-pihak yang secara individual membantu, Khususnya Pemerintah Ohoi Ohoiren, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual dan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah melibatkan mahasiswa pada pengabdian ini.

## Referensi
Erwin Ubwarin, Jacob Hattu, Wilshen Leatemia, “BUDAYA HUKUM ANTI KORUPSI PADA WARGA BINAAN  LAPAS  KLAS  II  A  AMBON”, Community  Development  Journal:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat, 1 no. 2, (2020) https://doi.org/10.31004/cdj.v1i2.703
Erwin  Ubwarin,  Elias  Zadrack  Leasa,  Judy  Marria  Saimima,  Wilshen  Leatemia,  “PELATIHAN PARALEGAL  GEREJA  PROTESTAN  MALUKU  KLASIS  SERAM  BARAT”, Community Development Journal: Jurnal
Pengabdian
Masyarakat,
1 no. 2,
(2020), https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.1040
Erwin Ubwarin, Nelson Gaspesz, Sostones Y Sisinaru, “Community Empowerment through The Hygiene and Competitive Production of Balobo Salted Fish”, MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 3 no. 2,
(2019), https://doi.org/10.25170/mitra.v3i2.895
Jacobus. W. Mosse, Johannes. M. S. Tetelepta, F.X. Vincent, R. Letsoin, Hawear Di  Kepulauan Kei Cetakan I, Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Ambon, 2012
KPK,  “Indeks  Presepsi  Korupsi  Indonesia,”  Tempo.co,  2020,  https://www.kpk.go.id/id/berita/berita- kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik.
Rahail. J. P, Larvul Ngabal Hukum Adat Kei, Bertahan Menghadapi Arus Perubahan , Seri Pustaka Khasanah Budaya Lokal, Yayasan Sejati, Jakarta, 2012