## Hasil Penelitian
Strategi Koalisi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemenangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pekanbaru 2010-2011
* Wazni
Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

## Abstract
PKS has requirements that must be observed by candidates for mayor / deputy mayor to be carried include: having the support of political parties, the mass base of support and success program. Because the non-fulfillment of the quota of 15 seats in parlia- ment, PKS makes the initial coalition with Paradise as individu.Selanjutnya, the coali- tion continued with the coalition parties combined. There are six parties joined-Verse carries Firdaus Cahyadi are: PKS, Hanura, UN, PDK, the Democratic Party and the PDI-P. Keywords: Coalition, Election, the Prosperous Justice Party.

## Abstrak
Partai Keadilan Sejahtera mempunyai syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh calon walikota/wakil walikota yang akan diusung di antaranya: memiliki dukungan dari partai politik, dukungan basis massa dan program pemenangan. Karena tidak terpenuhinya kuota 15 kursi di DPRD, Partai Keadilan Sejahtera membuat koalisi awal dengan Firdaus sebagai individu.Selanjutnya, koalisi dilanjutkan dengan koalisi gabungan partai. Ada 6 partai yang bergabung mengusung Firdaus-Ayat Cahyadi yaitu: Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, PBB, PDK, Partai Demokrat dan PDIP.
Keywords: Koalisi, Pemilukada, Partai Keadilan Sejahtera.

## A.   Latar Belakang Masalah
Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional –termasuk pemimpin daerah, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang –
di daerah tersebut untuk pemimpin daerah. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya. Perlu suatu proses pendidikan –baik yang bersifat formal maupun non formal- yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk

## Hasil Penelitian
dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi untuk memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya.
Persaingan politik merupakan kodrat alamiah yang harus ditempuh untuk mencapai kekuasaan. Karena pemenangnya hanya satu –individu atau kelompok- sangat wajar bila masing-masing pihak berlomba- lomba untuk menjadi juara. Demikian pula yang terjadi pada partai politik, baik pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.
Persaingan untuk berkuasa ini perlu diatur melalui mekanisme yang telah disepakati bersama. Tanpa peraturan yang jelas, persaingan politik bisa menjadi chaos, destruktif, bahkan tidak menutup kemungkinan jatuhnya banyak korban jiwa, sehingga membahayakan eksistensi bangsa. Persaingan yang bebas, terbuka, transparan, dan adil sudah merupakan keharusan dalam iklim demokrasi seperti yang sedang berlangsung sekarang ini. Namun, kendati kehadirannya secara prosedural sudah ada, bukan berarti pihak-pihak yang berkompetisi memang sudah mengikutinya dengan patuh. Hal ini sangat tergantung pada seberapa besar kesadaran pihak-pihak yang berkompetisi akan pentingnya sistem yang adil, terbuka dan transparan.
Pada pemilihan kepala daerah, partai politik juga harus bersaing satu dengan yang lainnya untuk memperebutkan dukungan dan suara dari masyarakat. Semakin besar jumlah partai politik yang mengikuti pemilihan kepala daerah, jelas akan semakin menambah nuansa dan tekanan persaingan. Seringkali koalisi antarpartai dibentuk untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan memperbesar kemungkinan untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.
Kemenangan  Firdaus-Ayat Cahyadi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang dilaksanakan pada tahun 2010-2011, merupakan kemenangan dari koalisi beberapa partai politik. Firdaus-Ayat yang mendapat nomor urut 1 didukung oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Bulan Bintang dan PDI Perjuangan. Penelitian ini mengkaji strategi koalisi oleh Partai Keadilan Sejahtera. Alasannya adalah koalisi ini mengusung seorang kader partai tersebut, yaitu Ayat Cahyadi. Tentunya, kemenangan Firdaus-Ayat menjadi kemenangan juga bagi Partai Keadilan Sejahtera karena telah berhasil mendudukkan salah seorang kadernya di kursi pimpinan di Kota Pekanbaru.
Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengkaji bagaimana strategi koalisi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dengan judul : Strategi Koalisi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2010-2011.

## B.    Perumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah, penulis akan mengangkat permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian:

## Hasil Penelitian
Bagaimana strategi koalisi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2010-2011.

## C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana strategi koalisi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2010- 2011.
Kegunaan
1.   Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan bagi kajian ilmu politik, khususnya kajian partai politik.
2.   Penelitian ini diharapkan berguna bagi partai politik sebagai referensi dan informasi dalam melakukan peran dan fungsinya.
3.   Sebagai bahan informasi bagi kajian- kajian selanjutnya yang berkaitan dengan partai politik dan pemilihan umumtentunya dari sudut penelaahan yang berbeda.

## D.    Kerangka Teoritis
Partai politik perlu memperhatikan dua strategi politik, yaitu strategi eksternal dan strategi internal. Strategi eksternal adalah strategi yang ditujukan partai politik kepada pihak-pihak yang berada di luar organisasi partai politiknya sendiri. Sementara itu, strategi internal adalah strategi pemberdayaan dalam sturktur, interaksi, dan budaya organisasi yang terdapat dalam tubuh partai politiknya. Kedua jenis strategi politik ini perlu dilakukan secara simultan. Bagaimanapun, perbaikan internal organisasi perlu dilakukan seiring dengan perbaikan eksternal.
Strategi bersaing adalah strategi eksternal. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan bargaining power dan posisi tawar-menawar suatu partai politik. Strategi
eksternal terbagi dua. Pertama, strategi koalisi. Strategi pembangunan koalisi dengan partai politik lainnya sangat dimungkinkan karena banyaknya jumlah partai politik. Sehingga penggabungan antara satu partai dengan partai lainnya untuk memperkuat posisi tawar-menawar sangat dimungkinkan. Bahkan, seringkali yang bersaing adalah koalisinya dan bukan hanya partai politik. Lantas yang menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah: dengan siapa suatu partai berkoalisi? Apakah koalisi dapat dilakukan dengan semua partai ataukah hanya partai- partai tertentu? Kemudian, kalau pembangunan koalisi hanya dengan partai tertentu, apa kriteria dan ukuran yang dapat digunakan untuk menentukannya?
Strategi kedua adalah strategi populis. Strategi populis adalah strategi yang membawa semua aktivitas dan garis kebijakan politik kepada masyarakat. Populis dalam hal ini berarti massal, karena kemenangan pemilihan umum (pilkada) sangat ditentukan suara terbanyak dan mayoritas (Firmanzah, 2011: 374-378).

## E.  Hasil dan Pembahasan
Pembahasan tentang partai politik perlu diajukan mengingat banyak sekali keprihatinan atas kondisi partai politik di Indonesia.Firmanzah (2011: 45-48) melihat telah terjadi “penyimpangan” atau “penipuan publik” dalam paktik-praktik politik yang dilakukan elit politik terhadap partai politik.Partai politik dianggap dan dipakai sebagai “kendaraan politik” oleh individu- individu untuk meraih kekuasaan.Mendudukkan partai politik sebagai organisasi yang mampu mengantarkan individu untuk berkuasa telah mereduksi arti penting partai politik di Indo- nesia. Partai politik yang tadinya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak ide dan gagasan baru untuk mensejahterakan rakyat

## Hasil Penelitian
telah berubah menjadi pertempuran egoisitas individu untuk berkuasa. Partai politik yang tadinya menjadi tumpuan harapan untuk mencetak pemimpin-pemimpin bangsa berkualitas telah berubah menjadi arena “oportunis” kalangan eksternal yang menunggu untuk dipinangdan dicalonkan menjadi legislatif atau eksekutif.Tidak heran kalau karenanya image partai politik di mata publik menjadi negatif.
Selama ini telah terjadi “dominasi- individu-kolektif” yang dilakukan para politisi terhadap partai politik. Firmanzah sepakat dengan Aldrich yang mengungkapkan bahwa “the major political party is the creature of the politicians, the ambitious office seeker and the officeholder. They have created and maintained, used or abused, reformed or ignored the political party when doing so…the political party is thus an ‘endogenous’ institution –an institu- tion shaped by these political actor.” Bahwa partai politik memang didirikan oleh politisi untuk mencapai tujuan politik.Namun, ketika telah dibentuk, sesungguhnya partai politik perlu menjadi dirinya sendiri.Secara organisasi, partai politik memiliki visi, misi, tujuan angka panjang dan strategi.Di samping itu, partai politik dilengkapi pula oleh segenap peraturan dan ketentuan yang dapat menjamin tumbuhnya perilaku-perilaku politik tertentu pada diri para politisi yang tergabung di dalamnya.Lebih lanjut lagi, partai politik juga sekaligus menjamin dinamika kepentingan para politikus yang menjadi anggotanya.
Namun, bukan berarti partai politik harus selalu tunduk pada kepentingan politik masing-masing politisinya.Ketika didirikan untuk suatu tujuan jangka panjang, partai politik justru harus merupakan suatu “ living- organism ” yang terus-menerus melakukan adaptasi dengan lingkungannya.Partai politik memang perlu menfasilitasi kepentingan
politisi, tapi pasti bukan sekedar alat yang bisa dengan begitu saja dimanipulasi politisi untuk kepentingan pribadi dan kelompok.Eksploitasi besar-besaran partai politik hanya terjadi kalau ada individu-individu yan dianggap “su- per” dan menjadi raison-d’etre partai politik yang bersangkutan.Resiko yang paling besar adalah ketika organisasi partai politik tersebut ditinggal oleh si individu super. Konflik dan perpecahan pun tak pelak lagi akan terjadi sehingga dapat merusak kredibilitas partai politik tersebut di mata publik.
Selain itu, dominasi individu terhadap partai politik telah menciptakan para “kutu- loncat politik” yang bisa berpindah-pindah dari satu partai ke partai lain tanpa hambatan apapun. Partai politik, politisi dan publik sudah menganggap fenomena ini sebagai suatu yang biasa dan taken for granted . Sikap yang menormalkan fenomena inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya “loncatan-loncatan” politik yang sekedar dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri.Permasalahan mendasar dalam hal ini adalah tidak adanya ideologi yang jelas dianut partai-partai politik. Sebab, sesungguhnya ideologi partailah yang menjadi penyaring ( screen ) untuk menyeleksi politisi-politisi seperti apa yang bisa dan tidak bisa bergabung dalam partai politik bersangkutan. Kejelasan ideologi yang dianut suatu partai politik memberikan kejelasan pula pada identitas para politisinya sendiri.Karena publik memang mengindentifikasi seorang politisi dengan ideology tertentu yang dianutnya.Dengan demikian, tidak begitu mudah bagi seorang politisi untuk main loncat dan berpindah-pindah dari satu partai politik ke partai politik lainnya.Soalnya, masing- masing ideologi partai politik memiliki cirinya sendiri yang unik, berbeda dan jelas. Karena itu, bisa saja muncul ketidaksesuaian ( incom- patibility ) antara ideologi yang dianut seorang politisi dengan ideologi partai politik

## Hasil Penelitian
yang akan dimasuki, kalau dia sembarangan main loncat dari satu partai ke partai lainnya. Misalnya, politisi yang berhaluan pasar bebas ( free-market ) akan mendapatkan kesulitan untuk masuk ke partai sosialis. Semua elemen partai baru dengan cepat mengidentifikasi ketidaksesuaian ini dan akhirnya berujung pada penolakan.
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa In- donesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 yang berbunyi:
1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Peran partai politik dalam mengusulkan calon kepala daerah tersebut sangatlah penting sebagai aspirasi rakyat dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai figur yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, peran partai politik sangat besar sebagai pembawa perahu menuju kekuasaan.
Pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Pekanbaru tahun 2011 telah menunjukkan fenomena dinamika partai politik dalam menjaring Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2011-2016. Ada dua pasangan calon yang diusung oleh partai politik.
Tabel 1 Peserta Pemilihan Kepala Daerah
Kota Pekanbaru Tahun 2011 dan Partai Pendukung Sumber: Pleno KPUD Kota Pekanbaru
Tahun 2011.
Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru mengusung calon dari kader sendiri. Namun, dalam penetapan ini masih terbuka dengan partai lain karena saat ini Partai Keadilan Sejahtera hanya mempunyai lima kursi di DPRD. Persyaratan untuk mengajukan calon adalah memenuhi kuota 15 persen di parlemen atau minimal 7 kursi.
Sistem penjaringan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera yakni menggunakan survey dan melihat fenomena ketokohan dari calon tersebut. Berikut penjelasan dari Ketua Umum  Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru Drs. Syamsuddin B:
Partai Keadilan Sejahtera tidak membuka pendaftaran.Partai Keadilan Sejahtera telah mengambil sikap dan menetapkan calon dari kader sendiri.Dengan melakukan survey popularitas dan fenomena ketokohan calon yang ingin maju.Artinya calon tersebut mempunyai keinginan yang kuat untuk terus maju dan menang dalam pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru tahun 2011.Kemudian partai melakukan intens komunikasi kepada calon tentang pemenangan pemilihan kepala daerah (Rani Miranti, 2012: 73).
Tentunya Partai Keadilan Sejahtera

## Peserta Partai
Pendukung Firdaus MT-Ayat Cahyadi, S.Si dengan jargon sebagai pasangan Profesional, Amanah dan  Santun (PAS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Hj. Septina Primawati-
Erizal Muluk dengan jargon Bersama Septina dan Eri (Berseri) Partai Golkar, Partai  Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa  (PKB) dan Partai
Gerindra

## Hasil Penelitian
juga mempunyai syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh calon walikota yangakan diusung di antaranya:
1.    Dukungan dari partai politik.
Adalah dukungan dari partai politik lain terhadap calon, baik yang tergabung dalam koalisi maupun tidak. Saat ini Partai Keadilan Sejahtera hanya mempunyai 5 kursi.Partai Keadilan Sejahtera minimal membutuhkan 7 kursi berdasarkan kouta yakni 15 persen dari 45 orang.Maka Partai Keadilan Sejahtera membuka kesempatan dengan partai politik lainnya. Hal tersebut dijelaskan kembali oleh Drs. Syamsuddin B sebgai berikut:
Calon yang diusung harus mampu memberi dua kursi tambahan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran calon. Saat ini Partai Keadilan Sejahteramempunyai lima kursi di lembaga legislatif DPRD Kota Pekanbaru.
2.   Dukungan basis massa
Dimana figur yang dipilih berdasarkan popularitas yang cukup tinggi.Dalam artian calon tersebut lebih dikenal atau disukai oleh masyarakat luas.
3.     Program pemenangan
Figur mempunyai wawasan yang luas serta mempunyai strategi untuk pemenangan pemilihan kepala daerah.
Sebelumnya dari Partai Keadilan Sejahtera sendiri ada limacalon yang beredar yaitu:
1. Ayat Cahyadi 2. Dian Sukheri 3. Muhammad Fadri 4. Suroyo, dan
5. H. Mansyur Melalui Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Keadilan Sejahtera ditetapkan dua nama yaitu, Ayat Cahyadi dan Dian Sukheri. Dua nama ini ditetapkan melalui proses secara demokrasi dan tentunya juga merupakan hasil dari aspirasi
kader Partai Keadilan Sejahtera. Rapat tersebut dihadiri oleh 5 orang yakni:
1. Ketua Umum
2. Wakil Ketua Umum
3. Sekretaris Umum
4. Bendahara Umum, dan
5. Ketua Bidang Kaderisasi
Proses menentukan calon yakni:
1. Tatanan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru mendata atau membuat peta dari calon yang ada.
2.  Dari Dewan Pimpinan Daerah
Kota Pekanbaru diajukan ke Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Riau. Di tingkat propinsi kembali mempelajari calon yang ada.
Selanjutnya mengajukan usulan ke Dewan Pimpinan Pusat. 3.  Dewan Pimpinan Pusat mempertimbangkan usulan Dewan
Pimpinan Wilayah Propinsi Riau
dan Dewan Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru. Selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat mengeluarkan Surat Keputusan tentang calon yang akan dipilih.
Pemilihan dua nama ini berdasarkan suara dari sekian banyak kader. Ayat Cahyadi dipilih kembali menjadi calon walikota ataupun calon wakil walikota, dikarenakan mempunyai tingkat elektabilitas yang tinggi. Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera juga mempelajari kelebihan dan kekurangan calon dengan membuat peta kekuatan calon yang akan diusung.  Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera menyatakan bahwa : karena di Kota Pekanbaru ini beraneka ragam suku, maka banyak yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan fig- ure yang tepat untuk dipilih. Oleh sebab itu, Partai Keadilan Sejahtera memilih pasangan calon yang akan maju tidak satu suku saja.

## Hasil Penelitian
Sebagai contoh apabila calon walikota suku A, maka berusaha memilih calon wakil walikota suku B.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera menetapkan Ayat Cahyadi yang akan diusung untuk bersaing pada pemilukada. Di lain pihak, Firdaus tidak memiliki partai. Maka Firdaus meminang Ayat Cahyadi untuk berpasangan dalam pemilukada tersebut.Koalisi ini pada awalnya adalah koalisi antara Partai Keadilan Sejahtera dengan Firdaus.Selanjutnya, penentuan posisi walikota/wakil walikota itu ditentukan oleh pengurus partai, baik itu Partai Keadilan Sejahtera maupun Partai Demokrat. Ditetapkannya Firdaus sebagai walikota dan Ayat Cahyadi sebagai wakil walikota terdapat beberapa faktor yakni, fig- ure yang dikenal banyak masyarakat, kemudian komitmen kepada partai. Partai Keadilan Sejahtera dan Firdaus membuat kontrak politik yang isinya lebih pada tataran normatif antara lain bersedia memajukan pembangunan dan kesejahteraan di Riau.
Ditentukannya posisi Firdaus sebagai walikota merupakan siasat politik. Karena ia dianggap memiliki popularitas yang cukup banyak untuk mendapat dukungan suara dari para pemilih. Sebab Firdaus figure yang banyak dikenal oleh masyarakat karena lebih awal telah melakukan sosialisasi.
Selain itu, komitmen Firdaus kepada partai-partai yang senantiasa kuat untuk bekerjasama memajukan pembangunan dan kesejahteraan di Riau.Serta usaha beliau untuk maju bersama terlihat lebih nyata menurut Ayat Cahyadi.
Elit-elit partai politik dalam hirarki lokal, merupakan partai politik yang memiliki 15 persen kursi di DPRD. Partai politik ini akan melakukan penjaringan calon pasangan kepala daerah, yang tentu saja memiliki kewenangan penuh untuk meloloskan atau
tidak meloloskan calon pasangan tadi. Hal ini dimungkinkan karena satu-satunya pintu bagi pencalonan pasangan kepala daerah hanya melalui mereka.
Setelah melihat kelengkapan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota, maka partai politik dan gabungan partai politik menyatakan bahwa untuk persyaratan administrative pasangan calon mereka sudah memenuhi persyaratan. Pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi didukung oleh 6 partai politik dengan jumlah perolehan kursi di DPRD sebanyak 20 kursi yaitu:
1. PKS dengan 5 kursi
2. Partai Hanura dengan 2 kursi
3. PDK dengan 1 kursi
4. PBB dengan 1 kursi
5. Partai Demokrat dengan 9 kursi
6. PDIP dengan 2 kursi

## F.  PENUTUP
Partai Keadilan Sejahtera mempunyai syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh calon walikota/wakil walikota yangakan diusung di antaranya: memiliki dukungan dari partai politik, dukungan basis massa dan pro- gram pemenangan.Karena tidak terpenuhinya kuota 15 kursi di DPRD, Partai Keadilan Sejahtera membuat koalisi awal dengan Firdaus sebagai individu.Selanjutnya, koalisi dilanjutkan dengan koalisi gabungan partai. Ada 6 partai yang bergabung mengusung Firdaus-Ayat Cahyadi yaitu: Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, PBB, PDK, Partai Demokrat dan PDIP.

## REFERENSI
Firmanzah. Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
Miriam Budiardjo. Partisipasi dan Partai

## Hasil Penelitian
Politik. Jakarta, Yayasan Obor In- donesia, 1998.
—————, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta, Gramedia, 1998
Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. Jakarta, Gramedia Widiasarana In- donesia, 1992
Rani Miranti. Dinamika Partai Politik dalam Penjaringan Calon Walikota/Wakil Walikota Pekanbaru (Studi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2011).Skripsi. Universitas Riau. Pekanbaru. 2012
Jurnal Analisa Politik, Vol. 11 No. 1 (Maret 2011)
Jurnal Analisa Politik Vol. 1 No. 10 (Sep- tember 2010)
Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 35 Tahun 2011
Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 36 Tahun 2012 t t p : / / w w w . r i a u t e r k i n i . c o m / politik.php?arr=36266 diakses 30
Januari 2013