## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK

## M. Dawam Rahardjo
Rektor Universitas Proklamasi (UP) 45 Yogyakarta
ABSTRACT: The  question  of  the  role  of  religion  in  the  public sphere of politics is because of its history, the  three monotheist religions, which is also called the Abrahamic religions. Judaism, Christianity  and  Islam,  and  even  Hinduism  and  Buddhism,  in maintaining their existences and developments, always get into and  even  form  their  own  power  in  a  country.  Indonesia  is  a secular  nation  state,  which  is  not  based  on  any  particular religion  as  a  political  ideology,  and  yet  its  people  are  multi- religious. Even though the country is not based on religion, but religion  has  become  a  source  of  inspiration  in  its  constitution, namely  UUD  ( Undang  Undang  Dasar )  1945.  On  the  one  hand, people and the state are in unity for mutual support or mutual need. The state cannot be formed without people as its base. On the other hand, people need the state to protect the society.
Constitution  is  needed  to  control  the  state  and  its  leader. On the one hand this constitution curbs the power of its leader; and  on  the  other  hand  it  guarantees  the  fulfillment  and  the protection  of  civil  rights  that  stem  from  human  rights.  The triangle  of  these  institutions  is  a  reality  in  the  current  modern world, especially in Indonesia, where religion has an important role, even though in Europe the stand and the role of religion is in  the  declining  stage  due  to  secularization  and  secularism principle.  Yet  the  relationship  of  these  three  institutions  in  the

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
current  modern  context  cause  a  complex  issues  related  to  the boundaries  of  these  three  institutions.  What  are  the  principles that can continuously connects these three so that justice as the main  principle  can  be  uphold  between  the  triangle  of  society, state and religion?
KEYWORDS : religion,  public  sphere,  nation,  civil  rights,  human rights
ABSTRAK: Persoalan  tentang  peran  agama  di  ruang  publik politik  adalah  karena  dalam  sejarahnya,  ketiga  agama monoteis,  yang  disebut  juga  agama  Abrahamik  itu,  yaitu Yahudi,  Kristen  maupun  Islam—bahkan  juga  Hindu  dan Buddha, dalam memelihara eksistensi dan perkembanganmya, selalu  mengakses  dan  bahkan  membentuk  sendiri  kekuasaan negara.  Indonesia  adalah  sebuah  negara  bangsa  ( nation  state ) yang  sekuler,  artinya  tidak  didasarkan  pada  agama  tertentu sebagai  ideologi  politik,  namun  masyarakatnya  multi-religius. Tapi  walaupun  negara  tidak  didasarkan  pada  agama,  namun agama  menjadi  sumber  inspirasi  dalam  konstitusinya,  yaitu UUD (Undang Undang Dasar) 1945. Pada sisi lain, masyarakat dan  negara  juga  merupakan  satu  kesatuan  yang  saling mendukung  atau  membutuhkan.  Negara  tak  mungkin terbentuk  tanpa  basis  masyarakat.  Sebaliknya,  masyarakat membutuhkan  negara  untuk  melindungi  masyarakat  itu sendiri.
Untuk  mengendalikan  negara  dan  kepala  negara diperlukan  konstitusi.  Pada  satu  pihak  Konstitusi  ini
membatasi  kekuasaan  pemimpin,  dan  di  lain  pihak  menjamin dipenuhi dan dilindunginya hak-hak warga negara ( civil rights ) yang  bersumber  pada  hak-hak  azasi  manusia  ( human  rights ).
Segi  tiga  lembaga  itu  sudah  merupakan  kenyataan  dunia modern  dewasa  ini,  khususnya  di  Indonesia  di  mana  agama mempunyai  kedudukan  penting,  walaupun  di  Eropa, kedudukan dan peranan agama sudah mengalami kemerosotan ( the  decline  of  religion )  akibat  sekularisasi  dan  dianutnya  azas sekularisme.  Namun  hubungan  antara  ketiganya  dalam konteks  kemodernan  dewasa  ini  menimbulkan  masalah  yang tidak  sederhana,  menyangkut  batas-batas  ketiga  lembaga  itu. Dengan  prinsip  apa  saja  ketiganya  saling  berhubungan  agar keadilan  sebagai  prinsip  utama  relasi  segitiga  masyarakat, negara dan agama itu bisa ditegakkan.
KATA KUNCI : agama, ruang publik, negara, hak-hak warga negara, hak-hak azasi manusia

## I
Agama  dan  masyarakat  bagaikan  ikan  dan  air,  dua  hal yang  tak  bisa  dipisahkan.  Keduanya  lahir  dan  berkembang hampir  bersamaan.  Agama  yang  pada  dasarnya  adalah bangunan nilai-nilai yang dilandasi atau bersumber pada suatu kepercayaan  supernatural  itu,    kemudian  menjadi  norma- norma,    adalah    sumber  kelahiran    suatu  masyarakat,  sebab norma-norma,  sebagai  ketentuan  tentang  apa  yang  dilarang dan  yang    diperbolehkan  untuk  dilakukan,  adalah  pedoman perilaku  orang  seorang  atau  masyarakat.  Karena  itu,  maka

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
masyarakat  membutuhkan  norma-norma  untuk  bisa  tumbuh dan  berkembang.  Sebaliknya,  norma-norma  lahir  untuk mengatur  pergaulan  antara  sesama  manusia  dan  antara manusia  dan  makhluk  lainnya  atau  alam  semesta  yang merupakan lingkungan hidup manusia.
Selanjutnya, agar agama yang sudah berwujud norma dan masyarakat  dapat  bersama-sama  saling  mendukung  dan mengisi  berdasarkan  fungsinya  masing-masing,  diperlukan lembaga  kepengurusan  yang  bertugas  mengurus  kepentingan dan  kebutuhan  masyarakat.  Menurut  Rousseau  (1712-1778), demi  kelestarian  suatu  masyarakat,  para  anggota  masyarakat bersepakat  untuk  memberikan  sebagian  hak-hak  mereka kepada  mereka  yang  akan  mengatur  masyarakat  atau  suatu pengurus, 1 yang  dalam  Al  Qur’an,  surat  An-Nisaa  (4:59) diistilahkan dengan ‛ ulil amri ‛. Kepada pengurus atau ulil amri itulah,  setiap  individu  harus  taat,  karena  ketaatan  itu  adalah merupakan persetujuan bersama-sama yang berdasarkan suatu prinsip  sentral  yang  disebut  oleh  John  Rawls  (1921-2002) sebagai  keadilan  ( justice )  dan  prinsip-prinsip  lainnya  yang merupakan  nilai-nilai  keutamaan  atau virtue 2 yang  dalam  Al Qur’an disebut al khair . Itulah, menurut Rousseau persetujuan masyarakat ( social contract ).
1 Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract (New York: Hafner Press, 1974),  14-15.
2 Lihat John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971),  11-13.
Hasil dari persetujuan masyarakat itu disebut masyarakat sipil  ( civil  society ),  sebuah  struktur  yang  sifatnya  mandiri  dan berswadaya  dan  karena  itu  secara  eksistensial,  bebas. Masyarakat  seperti  inilah  yang  dicita-citakan  oleh  Abraham atau  Ibrahim,  bapak  tiga  agama  monotheis  Timur  Tengah: Yudaisme, Kristianisme dan Islam. Sekalipun demikian, dalam sejarahnya  masyarakat  bebas  itu  selalu  mengalami  konflik, karena  adanya  perbedaan  kepentingan  dan  persaingan  di antara individu dan kelompok yang menyebabkan pelanggaran norma. Karena itu maka Hegel (1770-1831) meramalkan bahwa masyarakat sipil itu pada suatu ketika akan hancur dari dalam. Sebab,  anggota  masyarakat  hanya  direkatkan  oleh  etika sehingga,  dalam  istilah  Hegel,  hanya  merupakan  komunitas etik  ( ethical  community ). 3 Struktur  etika  atau  nilai  itu  jika dijalankan  atau  berlaku  secara  konsisten,  akan  membentuk kebudayaan.  Menurut  St.  Takdir  Alisyahbana,  (1908-1994) dalam  masyarakat  sederhana  atau  primitif,  yang  menonjol adalah  tiga  nilai,  yaitu  nilai  kepercayaan  atau  agama,  nilai solidaritas dan nilai seni. 4 Baru kemudian lahir atau datang dari luar,  nilai  kuasa  termasuk  nilai  hukum,  yang  membentuk negara.  Dalam  perkembangannya  kemudian,  akan  lahir  nilai pengetahuan  dan  nilai  ekonomi.  Itulah  yang  berkembang dalam komunitas Arab-Islam dan juga Indonesia. Menurutnya,
3 Stephen Crites, Dialectic and Gospel in the Development of Hegel's Thinking (Pennsylvania: Pennsylvania University Press, 1998),  408.
4 Sutan Takdir Alisjahbana, Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia: Dilihat dari Jurusan Nilai-Nilai (Jakarta: Idayu, 1975), 9 – 10.

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
nilai  kuasa  dibawa    atau  datang  dari  budaya  India,  dan  nilai ekonomi  dan  ilmu-teknologi  (iptek)  dibawa  oleh  Islam  dan kemudian Barat-Eropa.
Agar  etika  dan  norma-norma  itu  tidak  dilanggar,  maka diperlukan  transformasi  etika  dan  norma  menjadi  hukum positif yang harus ditaati dan  mengandung sanksi jika hukum itu dilanggar. Yang melakukan transformasi itu adalah lembaga yang  disebut  negara  ( state ).  Selain  melahirkan  hukum  positif, negara  juga  berfungsi  menjamin  berlakunya  dan  ditaatinya hukum,  demi  menjaga  kelestarian  dan  keutuhan  masyarakat, Itulah sebabnya, maka semua agama besar pada akhirnya akan membentuk kekuasaan. Hal  ini terjadi pada tiga agama Timur Tengah:    Yudaisme,  Kristianisme,  Islam,  serta  dua  agama Asia Selatan,  Hindu  dan  Buddha,  dan  tiga  agama  Timur  Jauh: Konfusianisme,  Taoisme  dan  Shintoisme.  Sebelumnya  juga sudah  terjadi  pada  agama  Zoroaster  di    Persia  dan  agama penyembah matahari, Rha di Mesir.
Sebelum ada sistem demokrasi, yaitu negara yang sumber kedaulatannya  adalah  rakyat  atau  anggota  masyarakat,  maka negara  didirikan  oleh  beberapa  orang  yang  salah  seorang  di antaranya adalah pemimpin atas dasar primus interpares . Karena itu  negara  dan  pemimpin  adalah  merupakan  satu  kesatuan. Seseorang  itu  menjadi  pemimpin  karena  berbagai  faktor, misalnya kecerdasan dan pengetahuannya, karena kewibawaan atau    kepemimpinannya,  karena  kekuatannya  yang  sering didukung  dengan  senjata  atau  karena  kepribadiannya,  yang dalam istilah Ibn Taymiah disebut al syaukah , kekuatan.  Setelah seseorang  menjadi  pemimpin  atau  memegang  kekuasaan,  Ibn
Taymiah  mensyaratkan,  agar  kekuasaan  itu  dijalankan  atas dasar  keadilan  dan  amanah. 5 Karena  itu  negara  juga  harus mengikuti  persyaratan  itu,  adil  yang  bisa  diartikan  sebagai seimbang,    tidak  memihak,  atau  tidak  diskriminatif  dan amanah,  yaitu  dapat  dipercaya  dalam  arti  satunya  kata  dan perbuatan, melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan  menghormati  perjanjian  serta    dapat  diandalkan kemampuannya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
Dalam  negara  demokrasi,  semua  orang  itu  bisa  menjadi calon pemimpin dan kemudian dipilih oleh rakyat. Sedangkan rakyat  itu  setara  dalam  hak  pilih,  apakah  ia  orang  kaya  atau tukang  becak,  apakah  ia  mahasiswa  atau  profesor  apakah jenderal  atau  prajurit,  asal  memenuhi  syarat  umur  yang menandakan  kedewasaan  dan  kemampuan  mengambil keputusan atau memilih sesuatu.
Negara  baru  yang  dibentuk  oleh  seorang  pemimpin  atau sekelompok  masyarakat,  selalu  didasarkan  pada  kepercayaan dasar  dan  struktur  nilai  tertentu  yang  telah  berkembang  pada suatu masyarakat. Dan jika dinilai masih bersifat sederhana dan tidak  mencukupi  untuk  mengatur  masyarakat  dan  negara, maka negara akan mengembangkan kepercayaan dan nilai-nilai itu.  Masyarakat  dan  kerajaan  Arab  misalnya,  memang  telah berdiri atas dasar suatu agama tertentu, yaitu Islam-Arab. Tapi karena  dirasa  kurang  dalam  menjalankan  fungsi  negara  dan
5 Ibn Taymiyah, Al-Siyasyah al-Shar‘iyah fî  Islah al-Ra’y wa al-Ra’iyat . (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyat, 1966), 15I.  Konsep al-Syaukah dilihat dalam Ibn Taymiyah , Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah ,  Jilid 1, 527.

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
kepala negara, maka raja atau khalifah menyuruh mempelajari dan  menyerap  kebudayaan  lain,  mula-mula  Persia,  kemudian Yunani  dan  Romawi  yang  telah  lebih  jauh  berkembang.  Di masa  sekarang,  dunia  Islam  mempelajari    dan    menyerap budaya iptek dari Barat yang telah jauh berkembang. Tapi, yang diambil  bukan  agama  orang  Barat,  melainkan  ideologi  dan iptek yang berkembang di Barat, seperti liberalisme, sosialisme, demokrasi  atau  republikanisme  yang  di  Indonesia  masih bersaing dengan agama sebagai sistem kepercayaan, etika atau ideologi.
Masyarakat  dan  negara  juga  merupakan  satu  kesatuan yang  saling  mendukung  atau  membutuhkan.  Negara  tak mungkin  terbentuk  tanpa  basis  masyarakat.  Sebaliknya, masyarakat membutuhkan negara untuk melindungi masyarakat  itu  sendiri.  Hubungan  antara  negara  dan masyarakat  itu  perlu  diatur  dalam  suatu  konstitusi  yang disusun  berdasarkan  persetujuan  antara    pemimpin  atau pimpinan  dengan  individu  yang  merupakan  calon  atau  sudah menjadi  warga  negara    atau  masyarakat  ataupun  wakil-wakil yang  mereka  tunjuk  atau  pilih.  Jika  tidak  maka,  yang  lahir adalah otokrasi, di mana negara dipimpin dan dijalankan oleh seseorang tanpa kekuasaan yang tidak dibatasi atau sebaliknya suatu  anarki,  di  mana  setiap  individu  memiliki  kebebasan mutlak  untuk  melakukan  apa  saja.  Jika  anarki  yang  timbul, maka  yang  terjadi  adalah  apa  yang  disebut  oleh  Thomas Hobbes  (1588-1679),  seorang  flsuf  sosial  Inggris,  ‛ homo  homini lupus ‛, setiap orang adalah serigala bagi yang lain, dan karena itu  Hobbes  juga    berpendapat  tentang  diperlukannya  kontrak
sosial  agar  masyarakat    bisa  mengatur  dirinya  secara  mandiri dan swadaya. 6
Perbedaan  antara  masyarakat  yang  sudah  menjadi civil society dan  negara  adalah,  bahwa  masyarakat  sipil  itu  bekerja berdasarkan  asas  kesukarelaan  atau  voluntarisme.  Sedangkan negara  bekerja  atas  dasar  kekuasaan  yang  berdasarkan kekuatan ( power ) dan paksaan ( coertion ) yang menjadi monopoli negara dalam penggunaannya, tapi berdasarkan hukum.  Guna menjaga  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan  yang melanggar  hak-hak  masyarakat  dan  warga  negara,  maka diperlukan  aturan  hukum  ( rule  of  law ),  utamanya  adalah konstitusi    yang  mengatur  perilaku  negara  dan  politik  serta hukum pidana yang mengatur perilaku sosial dan perdata yang mengatur perilaku ekonomi.
Konstitusi itu pada dasarnya diperlukan untuk mengendalikan  negara  dan  kepala  negara  dengan  membatasi kekuasaannya  di  satu  pihak  dan  di  lain  pihak  menjamin dipenuhi dan dilindunginya hak-hak warga negara ( civil rights ) yang bersumber pada hak-hak asasi manusia ( human rights ).
Segi  tiga  lembaga  itu  sudah  merupakan  kenyataan  dunia modern  dewasa  ini,  khususnya  di  Indonesia  di  mana  agama mempunyai  kedudukan  penting,  walaupun  di  Eropa, kedudukan dan peranan agama sudah mengalami kemerosotan ( the  dicline  of  religion )  akibat  sekularisasi  dan  dianutnya  asas sekularisme.  Namun  hubungan  antara  ketiganya  dalam
6 Thomas Hobbes, Leviathan . Reprint Edition (New York: Oxford University Press, 2009), 59-60.

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
konteks  kemodernan  dewasa  ini  menimbulkan  masalah  yang tidak  sederhana,  menyangkut  batas-batas  ketiga  lembaga  itu. Dengan  prinsip  apa  saja  ketiganya  saling  berhubungan  agar keadilan  sebagai  prinsip  utama  relasi  segitiga  masyarakat, negara  dan  agama  itu  bisa  ditegakkan.  Dalam  hal  ini,  John Rawls  (1921-2002),  seorang  pemikir  liberal  progresif  Amerika dari  Universitas  Harvard,  mengusulkan  tiga  prinsip  keadilan dari  kacamata  warga  negara.  Pertama,  pemenuhan  hak  sipil seluas-luasnya  yang  dijamin  oleh  negara  melalui  konstitusi. Kedua,  ditegakkannya  prinsip  meritrokrasi  di  mana  setiap individu  berhak  mendapatkan  pekerjaan,  menduduki  jabatan dan  penghasilan  berdasarkan  keahlian  dan  ketrampilannya. Ketiga,  keharusan agar golongan masyarakat yang paling tidak beruntung  tidak  boleh  tidak  tercukupi  kebutuhan  hidupnya, yaitu  sandang,  pangan,  papan,  kesehatan,  pendidikan, transportasi  dan  rekreasi. 7 Apa  yang  dilukiskan  dalam  Q.s. Al Ma’un  (107),  sebagai  sikap  menyombongkan  diri  dan  lalai terhadap  fakir  miskin  adalah  bentuk  kezaliman  atau ketidakadilan. Karena itu kemiskinan adalah sebuah kezaliman. Dengan  demikian  maka  keadilan  sama  dengan  kesejahteraan. Jadi  masyarakat  itu  perlu  diatur  berdasarkan  prinsip kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.
7 Rawls, A Theory of Justice ,  60-61.

## II
Indonesia adalah sebuah negara bangsa ( nation state ) yang sekuler,  artinya  tidak  didasarkan  pada  agama  tertentu  sebagai ideologi politik, namun masyarakatnya multi-religius.
Walaupun negara tidak didasarkan pada agama, namun agama menjadi sumber inspirasi dalam konstitusinya, yaitu UUD 1945. Contoh yang paling jelas adalah  pasal 34 yang mengacu pada surat  Al  Ma’un  yang    sejalan  dengan  nalar    publik  yang tercermin  dalam    prinsip  ketiga  keadilan  sebagaimana dikemukakan oleh Rawls. Di sini saja dapat ditarik kesimpulan bahwa  agama  berperan  dan  berpengaruh  di  ruang  publik. Namun  pengaruh  Islam  itu  dibatasi  oleh  prinsip-prinsip kebangsaan,  yaitu  dengan  diterimanya  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  sebagai  dasar  negara  (pasal  29  ayat  1  UUD  1945)  di  satu pihak,  tapi  di  lain  pihak  ditolak  gagasan  agar  negara mewajibkan  pemeluknya  untuk  menjalankan  syari’at  Islam, dengan  alasan  bahwa  jika  negara  mewajibkan  pemeluk  Islam menjalankan  syari’at  Islam,  maka  hal  itu  akan  bertentangan dengan  prinsip  kebebasan  beragama  dan  menjalankan  ibadah menurut  agama  dan  keyakinannya.  Kebebasan  beragama  itu didasarkan  kepada  pandangan  bahwa  hukum  agama  itu bersifat sukarela yang disebut voluntary law itu. Dari situ timbul masalah  yang  sekarang  ini  masih  ramai  dibicarakan,  yaitu dengan  cara  bagaimana  dan  seberapa  jauh  agama  bisa  atau dibolehkan  berperan  di  ruang  publik?  Agama  memang berkepentingan berperan di ruang publik. Tanpa ruang publik, maka agama akan seperti ikan tanpa air di mana ikan itu hidup. Namun  peranan  agama  di  ruang  publik  ada  batasnya  dan

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
memang perlu dibatasi, justru untuk memelihara prinsip yang paling dibutuhkan oleh agama, yaitu kebebasan ( freedom ).
Persoalan  tentang  peran  agama  di  ruang  publik  politik adalah karena dalam sejarahnya, ketiga agama monoteis, yang disebut  juga  agama  Abrahamik  itu,  yaitu    Yahudi,  Kristen maupun  Islam,  bahkan  juga  Hindu  dan  Buddha,  dalam memelihara eksistensi dan perkembangannya, selalu mengakses dan bahkan membentuk sendiri kekuasaan negara.
Sebagaimana  juga  suatu  masyarakat  selalu  berlanjut dengan  pembentukan  negara.  Padahal      dalam  pengalaman, ketika lembaga kekuasaan  telah terbentuk atau seseorang telah menjadi  raja  atau  kepala  negara,  maka  negara  justru membatasi  bahkan  memberangus  kebebasan  yang  dibutuhkan oleh  masyarakat,  bahkan  menindas  masyarakat  atau  rakyat. Demikian  pula,  ketika  agama  telah  didukung  oleh  suatu kekuasaan, maka negara justru membatasi kebebasan beragama dan  menjalankan  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan kerpercayaannya  itu  atau  melakukan  diskriminasi  dan pengingkaran hak-hak minoritas. Ironisnya, tindakan kekuasaan itu berasal dari pemuka agama sendiri. Hal ini telah menimpa Yesus Kristus yang dilaporkan, diadili dan dieksekusi dengan  penyaliban,  justru  atas  desakan  para  pendeta  Yahudi yang berkolaborasi dengan penguasa Romawi.
Di  Indonesia  desakan    serupa  dilakukan  oleh  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  agar  pemerintah  membubarkan  aliran Ahmadiyah,  atau  anjuran  Ketua  Muhammadiyah  dan  Ketua MPR  agar  orang-orang  Ahmadiyah  mengubah  keyakinan mereka  atau  mendirikan  agama  sendiri,  yang  berarti  murtad
dan  mengusirnya  dari  agama  Islam  dan  komunitas  Muslim. Dalam  kasus  ini,  negara  malah  terjebak  dalam  pengeluaran SKB  yang  menganjurkan  agar  Ahmadiyah  menghentikan kegiatannya,  padahal  kegiatan  Ahmadiyah  sangat  bermanfaat bagi masyarakat dan Ahmadiyah adalah organisasi pasifis dan tidak mau melawan pemerintah di seluruh dunia. Sehubungan dengan  kasus  ini,  Ahmadiyah  punya  sikap  seperti  itu  karena menerima  paham  sekularisme,  sebab  dengan  sekularisme Ahmadiyah  memiliki  kebebasan,  sebagaimana  yang  mereka jumpai  di  Eropa,  AS  dan  Australia,  juga  di  Singapura. Pertanyaan  timbul,  mengapa  organisasi  semacam  Ahmadiyah justru  memperoleh  kebebasan  di  negara-negara  non-Muslim, sementara  di  negara-negara  Muslim  sendiri,  Ahmadiyah mengalami ketidakadilan dan penindasan?
Sumber  dari  persoalan  itu  adalah  pandangan  mengenai kesatuan  negara  dan  agama.  Pada  awalnya,  Nabi  memegang kedua  otoritas,  agama  dan  negara  di  satu  tangan,  matahari  di tangan  kanan  dan  bulan  di  tangan  kiri.  Kemudian  khalifah hanya  memegang  otoritas  politik  atau  negara,  walaupun berdasarkan ajaran agama yang pada waktu itu belum menjadi syari’ah  atau  sistem  hukum  yang  komprehensif.  Dalam perkembangan  selanjutnya,  ketika  telah  terbentuk  sistem hukum  syari’ah,  maka  mulai  tumbuh  otoritas  agama,  namun otoritas  agama  itu  masih  berada  di  bawah  otoritas  politik,  di mana  kepala  negara  dalam  sistem  Kerajaan  Mataram  di  Jawa, berfungsi sebagai penata agama ( panoto-gomo ) atau paling tidak pemimpin kaum Muslim ( Amir al Mu’minan ). Dalam situasi itu, kepala  negara  adalah  juga  pengendali  otoritas  keagamaan,

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
namun tidak otoritatif, meminjam istilah Abu Fadl. 8 Karena itu ada  upaya-upaya  agar  kepala  negara  tunduk  kepada  otoritas keagamaan  yang  otoritatif.  Otoritas  yang  otoritatif  itu  adalah hukum  syari’ah.  Dalam  istilah  sekarang,  harus  ada  supremasi hukum  syari’ah.  Pandangan  ini  terutama  diartikulasikan  oleh Ibn  Taymiah,  ketika  kuasa  Arab-Islam  sudah  hancur  yang berarti  telah  kehilangan  otoritas  negara.  Belakangan,  mazhab Syi’ah  mengembangkan  konsep Wilayah  al  Faqih ,  yaitu  otoritas kolektif  di  tangan  para    ahli  syari’ah    atau  ahli  hukum  fiqih. Dalam  kedua  jenis  penjenjangan  otoritas  itu  terbentuk  sebuah teokrasi.  Dalam  jangka  waktu  lama,  sebenarnya,  kekhalifahan Islam  tidak  diatur  berdasarkan  prinsip  teokrasi.  Dalam kehkalifahan Turki-Osmani, tidak ada otoritas keagamaan yang melembaga,  seperti  lembaga  gereja  dalam  Kristen.  Karena    itu khilafah  Turki  Osmani  mampu  menyediakan  ruang  publik bebas  yang  dinikmati  oleh  kaum  Yahudi  yang  dirampas kebebasannya  di  Andalusia,  ketika  telah  jatuh  ke  tangan otoritas  monarki  absolut  Kristen.  Tapi  yang  berlaku  di  Turki- Osmani dan sebelumnya di Asndalusia-Islam itu sesuai dengan ajaran  Sunnah  yang  mengatakan  ‛tidak  ada  ororitas kependetaan  dalam  Islam‛.  Jadi  Islam  tidak  mengenal  otoritas gereja dalam konteks kekristenan.
Pada  tingkat  organisasi  kemasyarakatan,  Nahdlatul Ulama  (NU)  dan  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  ternyata
8 Lihat Khaled M. Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif , terj. R. Cecep Lukman Yasin  (Jakarta:  PT. Serambi Ilmu Semesta,  2004), 50-57.
membentuk  Dewan  Syura,  dan  Muhammadiyah  membentuk Majelis  Tarjih  yang  esensinya  adalah  otoritas  keagamaan  yang otoritatif  karena  berada  di  tangan  para  ahli  aqidah (kepercayaan)  dan  syari’ah  (norma-norma).  Ibn  Taymiah mengimbau  agar  sultan  atau  khalifah  itu  tunduk    dan  taat kepada  hukum,  yaitu  menjalankan  dan  tidak  melanggar syari’ah.  Gagasan  Ibn  Taymiah  itu,  dalam  konteks  modern dapat  ditakwilkan  sebagai  konsep  negara  hukum  atau  konsep supremasi  hukum  yang  pada  waktu  itu  dibahasakan  dengan supremasi  syari’ah  dan  negara  berdasarkan  syari’ah. 9 Otoritas semacam ini lebih memberi kebebasan di ruang publik.
Otoritas keagamaan yang melekat kepada khalifah secara tidak otoritatif itu, oleh gerakan Kemalisme Turki, diruntuhkan dan diganti dengan otoritas sekuler yang memisahkan otoritas agama  dari  otoritas  politik.  Bahkan  lembaga-lembaga keagamaan  dimarjinalisasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari. Wacana  keagamaan  di  tingkat  publik  dicegah,  sehingga  di Turki  sekuler,  tidak  ada  partai  politik  Islam.  Tapi  pada  masa awal  Turki  sekuler,  hanya  ada  satu  partai  politik.  Tapi  pada masa  Presiden  Ismet  Inonu  (1884-1973),  pengganti  Kemal Attaturk (1881-1938),  mulai lahir partai oposisi, bahkan partai oposisi  ini  bisa  menang  dalam  pemilihan  umum  dan  duduk dalam  pemerintahan.  Namun  kerangka  ideologi-politiknya tetap  sekuler.  Kesekuleran  itu  sudah  melembaga  dalam
9 Anthony Black, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, Terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati.  (Jakarta: Serambi, 2001), 294-295.

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
konstitusi  dan  dijaga  oleh  kaum  militer,  sebagai  pengawal konstitusi  sekuler.  Dari  jurusan  oposisi  ini  mulai  tumbuh aspirasi  Islam,  walaupun  tidak  dilembagakan  secara  resmi dalam  partai  Islam.  Aspirasi  makin  mengemuka  dalam  Partai Refah  atau  Partai  Keadilan.  Ketika  Partai  Refah  ini  tampak mulai eksplisit aspirasi keagamaanya, misalnya dalam orientasi politik  luar  negeri  yang  bekerja  sama  dengan  negara-negara Arab-Islam,  maka  pemerintahan  partai  Refah  di  bawah kepemimpinan  Erbakan,  dijatuhkan  dari    tampuk  kekuasaan oleh kaum militer. Hal yang sama terjadi di Aljazair ketika FIS berhasil  memenangkan  pemilihan  umum  secara  demokratis. Tapi aspirasi Islam di Turki itu tidak surut malahan mengalami revitalisasi melalui Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP), di bawah  kepemimpinan  Erdogan.  Tapi  partai  ini  tetap  tidak keluar  dari  pagar  sekularisme  dan  bahkan  mendukung masuknya Turki ke dalam Uni Eropa.
Partai  itu  mencoba  menghidupkan  syari’ah    dimulai dengan  menghidupkan  simbol-simbol  keislaman  seperti kebebasan  perempuan  Muslim  untuk  mengenakan  jilbab.  Jadi usaha  umat  Islam  meraih  ruang  publik  adalah  melalui  politik identitas sebagai gerakan kebudayaan. Hanya saja, masyarakat Muslim Turki belum memiliki civil society sebagai ruang publik yang  independen  dari  intervensi  negara.  Hal  ini  antara  lain karena tradisi etatisme yang mencegah perkembangan ekonomi pasar bebas. Karena itulah maka PKP mendukung sistem pasar bebas dan globalisasi.
Dengan demikian, ketika ruang publik politik masih sulit diakses  oleh  komunitas  Muslim,  maka  komunitas  Muslim
berusaha  memasuki  ruang  publik  kebudayaan  dan  ruang publik  ekonomi.    Di  Indonesia,  umat  Islam    juga  mengalami serangkaian kegagalan dalam meraih peranan dan posisi dalam arena  publik  politik.  Misalnya  kasus  kegagalan  meraih  suara yang  proporsional  dengan  jumlah  pemeluk  Islam,  secara nasional  maupun  regional.  Tapi  sejak  reformasi,  Islam  mulai bangkit  lagi  meraih  ruang  publik  politik,  melalui  legislasi peraturan  daerah  (perda)  syari’ah  yang  sekarang  ini  mencapai jumlah tak kurang dari 100 perda syari’ah di seluruh Indonesia. Di  masa  lalu,  gerakan  politik  Islam  telah  berhasil  merebut ruang  publik  politik,  yaitu  dalam  UU  Perkawinan  dan  UU Pendidikan.  Beberapa  waktu  yang  lalu,  kekuatan  Islam berusaha mengesahkan RUU  Pornografi dan Pornoaksi, tetapi mula-mula  mengalami  kegagalan  karena  menimbulkan tentangan  dari  sejumlah  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM) yang  menganut  paham  kebebasan  kebudayaan,  tetapi kemudian  berhasil  melalui  kekuatan  politik  di  parlemen. Sementara  itu  berbagai    gerakan  Islam  berhasil  melancarkan politik  identitas  dalam  ruang  publik  kebudayaan,  misalnya dalam  sosialisasi  jilbab  yang  pada  mulanya  mengalami hambatan  ketika  jilbab  memasuki  ruang  publik  sekolah  yang masuk ke dalam wilayah kebudayaan itu.
Partai  Islam  juga  mengalami  kemajuan  dalam  kasus raihan  suara  yang  diperoleh  oleh  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS),  terutama  di  wilayah  Jabodetabek  yang  berada  di  pusat republik.  Dan  juga  memenangkan  pemilihan  kepala  daerah (pilkada)  di  beberapa  daerah.  Tokoh  PKS  bahkan  berhasil menduduki  kursi  kabinet  sejak  reformasi.  Hal  ini  disebabklan

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
karena penampilan PKS sebagai partai yang berkarakter, bersih dan  didukung  oleh  kalangan  terpelajar.  Ketika  telah    meraih kekuasaan, PKS berusaha memperjuangkan berlakunya syari’at Islam,  misalnya  terjadi  di  Depok,  ketika  tokoh  PKS  berhasil menduduki jabatan walikota.
Namun  banyak  kalangan  masih  curiga,  apakah  PKS,  jika memenangkan  pemilu  dan  memegang  kekuasaan,  baik  di legislatif  maupun  eksekutif,  yang  berarti  telah  bermain  dalam aturan demokrasi, akan melanggar prinsip sekularisme? Jika itu terjadi  bukan  tidak  mungkin,  PKS  akan  menghadapi  masalah kebangsaan sebagaimana yang terjadi pada Partai Refah-Turki, setidak-tidaknya  akan  menimbulkan  konflik  dengan  golongan militer sebagai pengawal konstitusi dan golongan kebangsaan. Langkah  dan  jurus  PKP  sebagai  upaya  Islam  meraih  ruang publik bisa dijadikan acuan.
Upaya  agama  meraih  ruang  publik  dilakukan  dengan sukses  di  bidang  ekonomi,  yaitu  ketika  Islam  menawarkan konsep  keuangan  dan  perbankan  Islam.  Upaya  ini  sebenarnya berasal  dari  konspirasi  para  intelektual  Muslim  lulusan universitas-universitas  Barat,  untuk  menyalurkan  dana  petro- dolar  dengan  cara  syari’ah.  Di  sini  tergabung  upaya perkembangan  ekonomi  dengan  politik  identitas.  Upaya  itu menampakkan  keberhasilannya  di  Malaysia  dan  Indonesia, walaupun  kemajuan  Indonesia  jauh  tertinggal  atau  upaya Malaysia  lebih  berhasil  dari  Indonesia  sebagai  akibat keberhasilan kelompok keuangan Muslim meraih ruang publik, dalam  bentuk  legislasi  hukum  syari’ah.  Di  Malaysia,  setiap fatwa  syari’ah  dari  Dewan  Syari’ah  selalu  didukung  dengan
legislasi  hukum  positif.  Sedangkan  di  Indonesia  produk murabahah (pembiayaan  atau  pinjaman  dalam  perbankan konvensional, dengan metode mak-up sebagai pengganti bunga) dan raihan terkena pajak ganda, sehingga merugikan  bank dan nasabah, karena tidak didukung oleh legislasi hukum syari’ah, namun  pajak  ganda  itu  akhirnya  dihapus  juga  atas  dasar rasionalitas ekonomi, bukan karena alasan keagamaan.  Namun usaha meraih ruang publik dari pihak perbankan syari’ah tetap memiliki  peluang.  Faktor  kelemahannya  di  Indonesia  terletak dari lemahnya pelobi perbankan ke pemerintah dan parlemen. Lembaga  keuangan  syari’ah  juga  memiliki  peluang  untuk melegislasikan  UU  Perbankan  dan  Keuangan  Syari’ah,  tapi kemudian  UU  Perbankan  Syariah  berhasil  pula  direalisasikan secara demokratis.  Hal ini sangat tergantung dari kemampuan menyusun  paper  akademis  dan  kemampuan  legislasi  yang seharusnya  dimiliki  oleh  partai-partai  Islam  semacam  PKS. Karena tidak didukung oleh legislasi syari’ah, maka perbankan syari’ah  di  Indonesia  telah  gagal  mencapai  target  nilai  aset sebesar  5%,  sementara  Malaysia  telah  mencapai  30%  dari  total aset perbankan nasional.
Di  Turki,  PKP  ketika  berhasil  menduduki  lembaga kekuasaan  di  parlemen  maupun  eksekutif,  telah  berhasil memajukan  perekonomian  Turki,  sehingga  Turki  akan  bisa meraih  status  negara  Eropa  dari  segi  perkembangan  ekonomi dan  tingkat  pendapatan  per  kapita.  Keberhasilan  PKP  meraih ruang  publik  politik  bisa  menjadi  acuan  bagi  partai-partai politik  Islam  yang  seharusnya  bersatu  menjadi  partai  yang lebih besar. Selain PKB dan PAN, masih bisa ditambah lagi satu

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
partai  Islam  yang  mengacu  pada  PKS  sebagai  hasil  merger mengikuti  tendensi  perusahaan-parusahaan  keuangan  dan sektor  riiil  untuk  melakukan  merger.  Dengan  perkataan  lain, agama  bisa  memasuki  ruang  publik  melalui  rasionalisasi  dan demokratisasi dalam proses diskursus.

## III
Sejarah  agama-agama  dan  penyebarannya  menunjukkan bahwa  agama  telah  melahirkan  suatu  masyarakat  dan komunitas  baru,  tapi  kemudian  masyarakat  itu  membutuhkan otoritas  politik  yang  disebut  negara.  Hegel  dan  Marx mempunyai  prediksi  mengenai  masyarakat  dan  negara.  Hegel berpendapat  bahwa civil  society yang  hanya  merupakan komunitas  etik  ( ethical  community )  itu,  tidak  akan  bertahan karena    mengandung  konflik  internal.  Akhirnya  masyarakat sipil  akan  bubar  dan  dicaplok  oleh  negara  yang  mampu menegakkan  hukum.  Dari  perspektif  ini  dapat  dipahami pendapat Ibn Rusyd 10 tentang perlunya raja dengan kekuasaan absolut  yang  disebut  absulutisme  dalam  konteks  Abad Pertengahan Kristen maupun Islam. Mengacu pada pandangan Ibn  Rusyd  yang  lain  dan  pandangan  Ibn  Taimiah,  maka kekuasaan  raja  yang  absolut  itu  dapat  digantikan  dengan konsep  negara  hukum  yang  mengakui  supremasi  hukum. Supremasi  hukum  itu  dalam  konteks  negara-monarki,  di zaman modern dijelmakan dalam bentuk monarki
10 Black, Pemikiran Politik Islam, 236-237.
konstitusional seperti yang terjadi di Inggris dan Belanda.
Sebaliknya Marx berpendapat bahwa justru negara dalam hal  ini  negara  kapitalis,  karena  kontradiksi  dalam  masyarakat kapitalis,  khususnya  perjuangan  kelas  antara  kelas  kapitalis dan  proletar,  akan  bubar.  ‛ The  withering  away  of  state ‛. 11 Dari kehancuran  negara  itu  maka    apabila  telah  dapat  dihapuskan kelas-kelas  dalam  masyarakat,  maka  yang  lahir  adalah masyarakat  komunis  yang  mandiri  yang  tak  memerlukan  lagi negara.
Dalam  bukunya  ‛ Democracy  in  America ‛  (1833),  filsuf sosial Prancis, Alexis  Toqcuiville mengamati  bahwa demokrasi bisa berkembang baik di AS, karena dukungan civil society yang ditopang  oleh  oraganisasi-organisasi  sukarela  ( voluntary association )  atau  organisasi  swadaya  masyarakat  dalam  versi Indonesia.    Di  antara  organisasi-organisasi  sukarela  itu  yang terpenting  adalah  gereja-gereja  dan  komunitas  religius. Organisasi  ini,  adalah  sumber  kebudayaan  yang  menjadi perekat  masyarakat  di  tingkat  akar  rumput  maupun  elite. 12
Dewasa  ini,  gereja  makin  kuat  di  AS,  sementara  itu  agama formal  di  Eropa  mengalami  erosi.  Di  Eropa,  peranan  agama formal telah digantikan oleh etika modern yang dikembangkan
11 Withering away of the state , kalimat ini pertama kali muncul dalam buku karya sahabat dan teman seperjuangan Marx, Friedrich Engels Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (1878) yang dalam edisi Bahasa Inggris diterbitkan dengan judul Anti-Duhring: Herr Eugen Duhring's Revolution in Science (1878).
12 Lihat Alexis Tocqueville, Democracy in America . (New York: Literary Classic of US inc., 2004), 36-37 dan 197-223.

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
melalui  wacana  filsafat.  Sebaliknya  di  AS,  agama  memang disingkirkan  di  wilayah  publik,  namun  agama,  melalui lembaga gereja, justru berkembang yang didukung oleh budaya karitas dan filantropi. Tapi agama itu tetap memperoleh ruang publik,  melalui  gereja  dan  para  pengkhotbah.  Di  AS,  agama masih  punya  pengaruh  di  ruang  publik  politik,  terbukti  dari keberhasilan menolak UU liberal-progresif, misalnya mengenai isu  aborsi  atau  LGBT  ( lesbian,  gay , by-seksual dan trans-seksual ) yang  dimanfaatkan  oleh  George  W.  Bush  Jr,  dalam  pemilu mengalahkan  Al Gore yang liberal-progresif itu.
Dengan  merosotnya  kedudukan  dan  peranan  agama- agama  formal,  dan  berkembangnya  pluralisme,  maka  lahir agama  publik  ( public  religion )  dan  agama  sipil  ( civil-religion ) yang berkembang dari etika. Jika di Eropa, agama meraih ruang publik  lewat  etika,  maka  di  AS  dan  Kanada,  agama  meraih ruang  publik  politik  lewat  agama  publik  yang  sebenarnya merupakan sinkretisme antara agama-agama dan antara agama dan    filsafat.  Dari  agama  publik  itu  muncul  misalnya  konsep mengenai masyarakat baik  ( good society ) yang dalam al Qur’an disebut al khair al ummah .
Di  AS,  etika  yang  bersumber  pada  agama,  telah  meraih ruang  publik  melalui  konsep  etika  bisnis  yang  dikembangkan oleh para pendeta sarjana. Dalam konteks masyarakat kapitalis, etika  bisnis  berperan  memanusiawikan  kapitalisme.  Etika bisnis  ini    merupakan  alternatif  terhadap  hukum  yang mengatur  ekonomi,  sebagaimana  berkembang  dalam  neo- liberalisme  Jerman  awal  pasca-Perang  Dunia  II  mendampingi rekonstruksi  ekonomi  Eropa  Barat.  Etika  bisnis  ini  hampir
menggantikan ilmu manajemen. Paling tidak, etika bisnis telah memanusiawikan  manajemen  ilmiah.  Etika  bisnis  tidak memerlukan  legislasi  menjadi  hukum  positif  tapi  bekerja sebagai budaya ekonomi yang disebut juga budaya perusahaan ( corporate  culture ).  Di  lingkungan  Islam,  agama  memasuksi ruang  publik  ekonomi  atau  pasar  ( market )  melalui  hukum dalam  bentuk  ekonomi  hukum  ( legal  economics ),  sedangkan  di lingkungan  Kristen  melalui  etika  bisnis  dalam  perekonomian kapitalis  yang  bersumber  dari  etika  Protestantisme  ( Protestant Ethics) .
Dalam  zaman  sekularisme  ini,  ternyata  agama  masih punya  peluang  untuk  meraih  ruang  publik,  melalui  agama publik.  Menurut  Cassanova,  agama  publik  ini  lahir  melalui ensiklik-ensiklik  Gereja  Katolik  Roma.    Di  ruang  publik  ini Gereja  Katolik,  melalui  teologi  perdamaiannya,  telah  berperan penting dalam politik perdamaian dunia.
Juga  dalam  agama  Katolik  yang  paling  parah  mengalami proses  sekularisasi,  agama  tampil  perkasa  melalui  agama publik.  Di  antara  yang  paling  menonjol  adalah  konsep  teologi pembebasan  ( liberation  theology )  yang  lahir  di  Amerika  Latin yang  merasa  paling  dalam  dan  langsung  dalam  cengkeraman kapitalisme dan Neo-liberalisme AS. Dan baru-baru ini, dengan mengusung  teologi  pembebasan,  Michelle  Bachelet      terpilih menjadi  Presiden  Chili  yang  memakai  gaya  politik  yang berbeda dari Hugo Chavez  (1954-2013) dari Venezuela dan Evo Morales (1959) dari Bolivia yang lebih kiri-radikal  dan Marxis itu.

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
Dalam  kasus  meraih  ruang  publik  ekonomi,  komunitas Muslim  telah  menempuh  suatu  prosedur  tertentu  dengan sukses.  Pertama,  melalui  rasionalisasi  fiqih  mu’amalah berdasarkan  kerangka  teori  ekonomi.  Dari  sini  lahir  berbagai pemikiran dan makalah akademis ( academic paper ) sebagai latar belakang rencana UU. Ternyata ditemukan bahwa doktrin yang paling  menonjol  adalah  larangan  riba  atau  pembungaan  uang. Dalam  wacana  ini  dilakukan  pendalaman  pengertian  tentang hakekat  riba  dan  pengaruhnya  terhadap  kehidupan  ekonomi. Kedua  teorisasi  mengenai  pengelolaan  dan  pengembangan modal.  Kebetulan,  dunia  Islam  memiliki  keunggulan komparatif  di  bidang  keuangan,  yaitu  diperolehnya  dana  dari eksploitasi  minyak  dan  gas  bumi  yang  kebetulan  terdapat  di banyak  negara  Muslim,  terutama  di  Timur  Tengah  dan  Asia Tenggara. Wacana ini kemudian dipublikasikan dan didiskusikan  di  lingkungan  akademi,  sehingga  timbul  kajian mengenai  teori  keuangan  Islam  ini  di  berbagai  universitas  di Barat,  misalnya  Universitas  Oxford  di  Inggris,  Universitas Harvard  AS,  dan  Wolongong,  Australia,  sehingga  menjadi bahan kajian dan diajarkan sebagai mata kuliah baru di bidang ekonomi.  Proses  rasionalisasi  ini  diikuti  dengan  objektivikasi yang  didasarkan  oleh  penalaran  moral  ( moral  reasoning )  dan penalaran  publik  ( public  reasoning ).  Objektivikasi  ini  dilakukan pula dengan melakukan penelitian empiris terutama mengenai lembaga-lembaga  yang  bisa  melaksanakan  prinsip  keuangan Islam yang non-ribawi itu.
Setelah  ditemukan  dan  dirumuskan  konsep  lembaga keuangan  Islam,  terutama  perbankan,  maka  dilakukan
pelembagaan  keuangan  Islam,  yaitu  bank  Islam  yang  di Indonesia  disebut  bank  syari’ah.  Maka  mulailah  produk perbankan  Islam  itu  ditawarkan  ke  pasar.  Pada  awalnya dijumpai  banyak  hambatan,  termasuk  keraguan  masyarakat bisnis.  Tapi  akhirnya  diperoleh  pengalaman,    ketika  Bank Mu’amalat Indonesia (BMI) telah dioperasikan sejak 1992, telah terjadi kerugian-kerugian dan kesulitian-kesulitan permodalan, ketika  simpanan-simpanan  telah  terhimpun.  Sebagian  saham ini  terpaksa  dijual  ke  Bank  Pembangunan  Islam  (BPI)  yang berpusat  di  Jeddah.  Dengan  suntikan  permodalan  ini  dan perbaikan  manajemen,  maka  eksperimen  perbankan  ini menunjukkan keberhasilan, antara lain berkat pengawasan dari otoritas moneter, Bank Indonesia.
Sejak  awal  tahun  2000,  ketika  Indonesia  dilanda  krisis moneter,  bank  syari’ah  justru  selamat,  karena  sistem  non- ribawinya  yang  memasang  nisbah  bagi  hasil  yang  tetap, sehingga  terhindar  dari negative-spread yang  menimpa  seluruh perbankan konvensional.
Setelah itu bank syari’ah menunjukkan keberhasilannya dengan meningkatnya nilai aset, tabungan  dan  investasi  serta  kecilnya  persentase  kredit  macet. Gejala  ini  menunjukkan  diterimanya  perbankan  syari’ah  oleh pasar.  Kemajuan  ini  diiringi  oleh  legislasi  berupa  surat-surat keputusan  BI  dan  sekarang  terus  dikembangkan    legislasi perbankan dan keuangan syari’ah di DPR.
Ketika  nanti  banyak  legislasi  hukum  perbankan  syari’ah maka  Islam  telah  meraih  ruang  publik  politik.  Di  satu  pihak legislasi  syari’ah  banyak  ditolak,  tetapi  legislasi  di  bidang ekonomi ini mengalami kemajuan. Kemajuan lain tampak pula

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
dengan  disahkannya  UU  Wakaf.    Namun  UU  ini  belum diujikan  ke  pasar.  Hal  ini  karena  kurang  dilakukannya  proses rasionalisasi dan objektivikasi konsep wakaf.
Dari  sini  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  pentingnya proses  rasionalisasi  dan  objektivikasi  norma-norma  agama. Rasionalisasi  ini  dilakukan  dengan  mengembangkan  filsafat keagamaan.  Sedang  proses  objektivikasi    dilakukan  melalui penalaran  publik  ( public  reasoning )  yang  didukung  dengan penelitian  empiris.  Ini  menjadi  agenda  kajian  keislaman sebelum agama bisa meraih wilayah publik modern dewasa ini. Masalahnya  adalah  mungkinkah  para  pendukung  dan penganut agama melakukan rasionalisasi dan objektivikasi itu? Hal  ini  merupakan  hambatan  tersendiri,  karena  pada umumnya  kaum  pemeluk  agama  telah  merasa  mantap memegang  ortodoksi  keagamaan  yang  dahulunya  telah mengalami  proses  rasionalisasi  dan  objektivikasi  juga.  Karena itu  para  pendukung  agama,  khususnya  Islam  akan  terbelah menjadi dua kubu. Pertama yang tetap setia berteduh di bawah rumah  ortodoksi,  yaitu Ahl  al  Sunnah  wa  al Jama’ah ,  Syi’ah  dan Ahmadiyah.  Kedua  adalah  penganut  paham  reformasi  yang ingin  berpikir  ulang  tentang  ortodoksi  dan  menginginkan pembaharuan.  Golongan  ortodoks  tercermin  pada  kelompok yang  menolak  liberalisme,  pluralisme  dan  sekularisme  yang masih  setia  pada  teks  secara  harfiyah  dan  ahistoris  atau  yang menginginkan  purifikasi  atau  romantisme  masa-masa  awal perkembangan  Islam,  yaitu  masa  generasi  Salafi  ketika  ilmu- ilmu  keislaman  berada  pada  proses  formasi  sebelum  masuk pengaruh Yunani atau Hellenisasi.
Kaum  ortodoks  dan  puritan  melihat  bahwa  tiga  paham baru  itu  jika  dibiarkan  akan  membahayakan  ortodoksi  Islam seperti yang sudah dirumuskan dalam paham Ahl Sunnah wa al Jama’ah .  Padadoksnya,  gerakan  melampaui  tradisi  itu  justru lahir  dari  kalangan  tradisional Ahl  al  Sunnah  wa  al  Jama’ah .
Otokritik  kalangan  tradisional  ini  muncul  karena  kesadaran yang  muncul  dalam  pengalaman  politik  ketika  kaum  ulama memasuki  ruang  publik  melalui  kegiatan  politik.  Hanya  saja, kesadaran  tentang  keterbatasan  ortodoksi  Islam    memasuki ruang  publik  itu  muncul  di  kalangan  muda.  Hal  ini  terjadi karena  kalangan  mudalah  yang  akan  meneruskan  kegiatan generasi ulama senior meraih ruang publik politik.
Kesadaran  pertama  muncul  ketika  generasi  muda memasuki  publik  politik  yang  plural.  Pluralitas  itu  dilihat tampak makin  meluas dalam masyarakat modern, terutama di perkotaan.  Sebelumnya  pluralitas  tampak  dalam  struktur kebangsaan.  Untuk  bisa  membentuk  bangsa  yang  kuat diperlukan  persatuan  dalam  kebhinekaan,  di  mana  setiap golongan  masih  bisa  memelihara  dan  mengembangkan identitasnya. Persatuan menghendaki lenyapnya primordialisme,  sektarianisme  dan  lebih-lebih  fanatisme sempit.  Semua  gejala  sentrifugal  itu  harus  diatasi  melalui pluralisme  yang  tidak  saja  melahirkan  toleransi  tetapi  juga interaksi  terbuka  dengan  semangat ta’aruf (saling  memahami dan menghargai).
Pluralisme  akan  mengharuskan    sikap  keterbukaan  dan kebebasan  berpikir  atau  pemikiran  liberal.  Tapi  pemikiran liberal ini diharamkan oleh MUI untuk diikuti. Dalam persepsi

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
MUI,  liberalisme  adalah  pemikiran  yang  lebih  mengutamakan akal  daripada  wahyu,  sedangkan  menurut  MUI  dan  paham ortodoksi,  akal  harus  tunduk  kepada  wahyu.  Namun  dalam teologi  dan  filsafat  ada  beberapa  pandangan  lain  mengenai relasi akal dan wahyu, iman dan ilmu pengetahuan. Pandangan yang  dominan  di  kalangan  cendekiawan  Muslim  di  Indonesia adalah keseimbangan  antara akal dan  wahyu dan antara iman dan ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam khasanah intelektual Islam  terdapat  beberapa  pandangan  yang  memandang masalahnya secara lain. Misalnya Al Farabi berpendapat bahwa akal  dan  pemikiran  manusia  itu  sudah  ada  sebelum  wahyu turun. 13 Sedangkan  Ibn  Rusyd  berpendapat  bahwa  akal  itu adalah  anugerah  Allah  yang  tidak  lebih  rendah  daripada wahyu.  Akal  diberikan  kepada  setiap  manusia,  sedangkan wahyu hanya diturunkan kepada nabi. 14
Pandangan kontemporer  mengatakan  bahwa  wahyu  itu  adalah  sesuatu yang  beku  dan  mati,  sedangkan  akal  itu  terus  hidup  dan berkembang.
Namun,  pemikiran-pemikiran  tersebut  di  atas  adalah abstrak,  sangat  spekulatif  dan  tidak  empiris.  Secara  empiris, apa  yang  disebut  wahyu  itu  kenyataannya  adalah  suatu penafsiran  yang  berkembang  menjadi  apa  yang    baru-baru  ini saja  disebut  pengetahuan  kewahyuan  ( revealed  knowledge ), bukan  wahyu  itu  sendiri.  Kedudukan  ilmu  kewahyuan  itu
13 Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983), 17.
14 Black, Pemikiran Politik Islam, 228-229.
tidak  lebih  tinggi  dari  ilmu  pengatahuan  umum  hasil pemikiran  manusia.  Sementara  itu  interpretasi  wahyu  tidak hanya tunggal melainkan beragam dan bersifat spekulatif. Oleh karena  itu  maka  ilmu  kewahyuan  tidak  bisa  dianggap  sebagai qod’i atau muhkamat (kebenaran yang jelas).
Realitas  lain  adalah,  bahwa  ilmu-ilmu  kewahyuan  itu tidak  cukup  berkembang  sehingga  bisa  dipakai  untuk membangun  peradaban.  Bahkan  produk  ilmu  kewahyuan  itu, misalnya  kalam,  fiqh,  tasauf,    tafsir  atau  hadist  sudah ketinggalan  zaman  dan  tidak  lagi  relevan  untuk  zaman modern.  Karena  itu  maka  ilmu  kewahyuan  itu  tidak  bisa diunggulkan  dari  ilmu  pengetahuan  umum    dan  teknologi. Ilmu  kewahyuan  itu  sendiri  tidak  sampai  menjadi  teknologi dan manejemen.
Karena itu maka ilmu kewahyuan itu tidak bisa memasuki wilayah  publik,  kecuali  jika  sudah  mengalami  transformasi menjadi  filsafat,  etika  dan  ilmu  pengetahuan  umum  yang rasional  dan  empiris.  Maka  jalan  keluarnya  adalah  liberalisasi pemikiran keagamaan dan demokratisasi otoritasnya.
Sekalipun  ilmu  kewahyuan  itu  telah  menjadi  ilmu pengetahuan umum yang rasional dan empiris, misalnya telah menjadi  ilmu  hukum,  ilmu  politik  atau  ilmu  ekonomi,  namun ilmu-ilmu  yang  dikatakan  bertolak  dari  wahyu  itu    tidak  bisa mendapatkan  legitimasi  keagamaan.  Kebenarannya  tidak mutlak, melainkan relatif. Salah satu alasan MUI yang menolak pluralisme  adalah  menganggap  kebenaran  itu  relatif,  seolah- olah  kebenaran  ilmu  kewahyuan  itu  mutlak.  Padahal  semua hasil  pemikiran  itu  kebenarannya  relatif.  Yang  benar  dulu

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
belum  tentu  tetap  benar  sekarang.  Dan  apa  yang  benar sekarang  belum  tentu  benar  di  masa  mendatang.  Hal  ini  lebih aman  dari  segi  aqidah.  Tidak  ada  yang  benar  mutlak  kecuali Allah. Namun pengetahuan mengenai Allah juga tidak  berhak atas  kebenaran  mutlak,  tetap  relatif.  Karena  itu  maka  perlu dilakukan  sekularisasi  terhadap  ilmu  pengetahuan,  dalam  arti ilmu  pengetahuan  harus  dibebaskan  dari  dogma  dan  tidak terikat pada ortodoksi apa pun.
Liberalisasi  ilmu  akan  menghasilkan  pengetahuan  baru. Pengetahuan  baru  itu  pun  menimbulkan  sikap  kritis  dan otokritik terhadap diri sendiri dan komunitasnya. Di sini mulai timbul  keterbukaan  untuk  memahami  dan  belajar  dari  dan dengan    orang  lain.  Selanjutnya  hal  itu  menimbulkan  hasrat untuk lebih bebas berpikir yang berarti tidak mau terbelenggu dalam dogmatisme dan ortodoksi. Keterbukaan dan kebebasan itu  pun  akan  membuka  pintu  untuk  bisa  berpikir  mengikuti penalaran publik.  Dalam kerangka penalaran publik itu agama akan  dibawa  kepada  wacana  publik.  Proses  itulah  yang sebenarnya  melatarbelakangi  timbulnya  gagasan  tentang Teologi  Pembebasan  di  Amerika  Latin,  ketika  para  pemikir agama  mulai  memahami  situasi  di  Amerika  Latin  dari  kaca mata  Marxisme.  Maka  lahirnya    Teologi  Pembebasan  sebagai salah  satu  ekspresi  agama  publik  yang  berpengaruh  di  Dunia Ketiga  itu.  Dari  pengalaman  itulah  pemikir  Muslim  India, Asghar Ali  Engeener  (1939-2013),  menulis  sebuah  versi  teologi pembebasan  dalam  perspektif  Islam.  Karya Asghar Ali  adalah sebuah wacana politik Islam di arena publik internasional.
Setelah gagal memperjuangkan dasar negara Islam  dalam konstitusi  dan  menggunakan  negara  untuk  mewajibkan  umat Islam  melaksanakan  syari’ah,  maka  upaya  Islam  untuk menguasai  ruang publik masih diteruskan melalui perjuangan partai  secara  demokratis.  Usaha  ini  telah  juga  mengalami kegagalan,  karena  dalam  pemilu,  semua  partai  Islam  tidak berhasil  memperoleh  suara  yang  proporsional  dengan  jumlah umat  Islam  di  Indonesia,  yaitu  87%.  Dengan  perkataan  lain, partai  Islam  telah  menjadi  golongan  minoritas  dalam  struktur kepartaian  Indonesia.  Sungguh  pun  demikian,  aspirasi  Islam dan  umat  Islam  justru  bisa  diperjuangkan  oleh  partai-partai politik  sekuler.  Kepala  negara  dan  wakilnya  masih  tetap dipegang  oleh  Muslim,  tanpa  menentukan  dalam  konstitusi bahwa  presiden  dan  wakil  presiden  Indonesia  harus  Muslim. Di  sini  masih  ditunjukkan  pengaruh  Islam  sebagai  agama  di ruang  publik  politik.  Tapi  hal  ini  terjadi  juga  pada  agama Kristen di Eropa dan Amerika Utara yang telah jauh mengalami proses sekularisasi, walaupun di seluruh dunia, di mana Islam merupakan  agama  mayoritas,  kepala  negara  tetap  bertahan dipegang oleh Muslim.
Semua  itu  mengajarkan  bahwa  pemeluk  agama  akan merasa tetap  perlu menjadi pendukung utama civil society , tapi dalam kondisi yang plural dan mendapat perlindungan dalam sekularisme  yang  ramah  terhadap  agama,  yang  menjamin kebebasan beragama  dan menjalankan  ibadah menurut agama dan  kepercayaannya.  Kepentingan  agama  di  ruang  publik politik sebenarnya adalah di satu pihak dapat memelihara dan mengembangkan  identitas  dalam  masyarakat  yang  plural,  dan

## AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK
di lain pihak untuk mencegah agar tidak terjadi konflik vertikal dan  horisontal  yang  dapat  merusak  kondisi  umat  dan  bangsa serta  menjaga  agar  agama  tetap  berperan  dan  memberi pengaruh terhadap ruang publik pada umumnya.