DOI: 10.15575/ks.v3i2.11503
* Copyright (c) 2021 Putri Jasmine Surapati et.al
Diterima: 7 Februari  , 2021; Revisi: 18 Februari, 2021; Disetujui: 21 Maret, 2021
Comparative Analysis of President Soeharto and Kim Dae Jung's Policies in Overcoming the 1997 Economic Crisis based on Small Theory and Idiosyncratic Theory
Analisis Perbandingan Kebijakan Presiden Soeharto dan Kim Dae Jung dalam Mengatasi Krisis Ekonomi 1997 berdasarkan Small Theory dan Teori Idiosinkratik
Putri Jasmine Surapati 1 Nada Nur Maulidina 2 Fayza Maritza Putri Agustono 3 Hilda Ferira 4
1-4 UPN Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450 * Corresponding Author E-mail: jasminesurapati@upnvj.ac.id

## Abstract
The 1997 economic crisis was a situation in which the Asian economy experienced a drastic decline which was triggered by Thai finance. At that time Thailand, burdened by huge foreign debt, decided to develop the Baht currency after attacks by currency speculators on the country's foreign reserves. This monetary shift was aimed at stimulating export earnings but this strategy actually had a bad impact. This has had the effect of transmitting to several countries in other Asian regions, such as South Korea and Indonesia. In responding to the formulation of this phenomenon, South Korea and Indonesia have their own policies to overcome the 1997 Economic Crisis.Thus, in order to understand the decision-making process in foreign policy, a level of analysis is needed, namely using idiosyncratic theory and small theory. Using a qualitative approach, this research generates ideas to understand the background to the policy process it created to address the issue of the 1997 Economic Crisis.
Keywords: Economic Crisis, South Korea, Indonesia, Level of Analysis

## Abstrak
Krisis  Ekonomi  1997  merupakan  sebuah  keadaan  dimana  perekonomian Asia mengalami  penurunan secara drastis yang dipicu oleh keuangan Thailand. Saat itu Thailand terbebani akan utang luar negeri yang sangat besar, memutuskan untuk mengembangkan mata uang Baht setelah serangan yang dilakukan para spekulan  mata  uang  terhadap  cadangan  devisa  negaranya.  Pergeseran  moneter  ini  bertujuan  untuk merangsang pendapatan ekspor akan tetapi justru strategi ini malah membawa dampak yang buruk. Hal ini menimbulkan efek penularan ke beberapa negara di Kawasan Asia lainnya, seperti Korea Selatan dan Indonesia.  Dalam  merespon  perumusan  fenomena  tersebut,  Korea  Selatan  dan  Indonesia  memiliki kebijakan tersendiri untuk mengatasi Krisis Ekonomi 1997. Dengan demikian, untuk memahami proses pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri, dibutuhkannya level of analysis, yaitu menggunakan Teori Idiosinkratik dan Small Theory. Menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian ini menghasilkan pemikiran  untuk  memahami  latar  belakang  proses  kebijakan  yang  diciptakannya  guna  mengatasi isu Krisis Ekonomi 1997.
Kata kunci: Krisis Ekonomi, Korea Selatan, Indonesia, Level Analisa

## PENDAHULUAN
Krisis ekonomi dapat diartikan sebagai suatu keadaan disaat Rakyatnya sudah tidak mempercayai lagi Pemerintahan dari sebuah Negara, terutama dalam masalah finansial (Siswosoemarto, 2013). Krisis ekonomi  akan  berdampak  luas  apa  bila  salah  satu  negara  maju  mengalami  gangguan  ekonomi  dan
Khazanah Sosial, Vol. 3 No. 2 : 74 - 83
Analisis Perbandingan Kebijakan Presiden Soeharto dan Kim Dae Jung dalam Mengatasi Krisis Ekonomi 1997 berdasarkan Small Theory dan Teori Idiosinkratik Putri Jasmine Surapati et.al
dampak yang terjadi secara meluas dinamakan krisis ekonomi global (Sari & Fakhruddin, 2016). Dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, memberikan dampak yang besar pada negara-negara Asia yang sedang berkembang. Hal ini berdampak pada terganggunya ekonomi  di  negara    Kawasan  Asia  karena  kehilangan  investor  asing  -  yang  telah  menanamkan  uang mereka di ' Asian Economic Miracle Countries ' sejak lama sebelum 1997 (Lindblad, 2015).
Mengenai Krisis Ekonomi ini berdampak pada beberapa negara seperti halnya di Indonesia dan Korea Selatan. Ketika  terjadinya Krisis  Ekonomi, hal  utama  yang menyebabkan  krisis  ini  dikarenakan bunga yang harus dibayarkan tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan negara akibat terganggu dari  krisis  ekonomi  (Sari  &  Fakhruddin,  2016).    Di  Korea  Selatan  sendiri  pada  saat  mengalami  krisis ekonomi sedang dipimpin oleh Kim Dae Jung yang baru saja menjabat sebagai Presiden Korea Selatan ia menggantikan  Presiden  Kim  Young  Sam  pada  tahun  1998  (Kim  &  Lee,  2011).  Pada  mulanya  Krisis Ekonomi di Korea Selatan terjadi pada November 1997 setelah krisis yang terjadi di Thailand pada Juli 1997.  Yang  kemudian  dialami  pada  korea  melihat  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang  mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 5 persen pada 1997 menjadi 6,7 persen pada 1998, hal ini juga berpengaruh pada tingkat pengangguran yang meningkat dari 2,6 persen menjadi 6,8 persen, bahkan mencapai di angka 8 persen (Shin, 2013). Krisis ekonomi yang dialami oleh kedua negara Asia ini, dapat dikatakan  sangatlah  berbeda  terkait  penanganan  dan  pembuatan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  kedua pemimpin negara ini pada saat itu. Selain dari pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berbeda, melihat dari latar belakang dan gaya kepemimpinan antara presiden Soeharto dan Presiden Kim Dae jung pun memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Terutama pada cara dan penanganan kedua pemimpin dari kedua negara ini dalam mengatasi krisis ekonomi yang berdampak pada beberapa negara di Asia yang terjadi di tahun 1997.
Mengenai  kasus  ini  tentu  saja  sangatlah  menarik  untuk  dibahas  melihat  dari  perbedaan penanganan  antara  kedua  pemimpin  di  negara  yang  berbeda  yang  sama-sama  memiliki  tugas  dan tanggung jawab dalam mengatasi krisis ekonomi di negaranya. Namun, belum ada penelitian mengenai perbandingan  kedua  pemimpin  yang  memiliki  karakter  kuat  dan  memiliki  pandangan  yang  berbeda dalam  mengelola  ekonomi  negara  pad  krisi  ekonomi  asia  1997,  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan dengan penelitian ini lebih banyak meneliti pada kajian – kajian proses implementasi kebijakan (Iriansyah, 2020; Kaloka et al., 2019; Minardi, 2019; Utami, 2018). Pada penelitian ini kami akan membahas mengenai Pengertian Krisis Ekonomi dan Implikasinya dalam Lingkup Regional Maupun Internasional, selain itu Bagaimana pengaruh kepribadian kedua pemimpin yakni Presiden Soeharto dan Presiden Kim Dae Jung melihat  dari  teori  Idiosinkratik  dan  Small  Theory  terutama  dalam  hal  pembuatan  kebijakan  untuk mengatasi krisis moneter di negaranya, dan Kelebihan dan Kekurangan atas kebijakan yang diambil oleh masing-masing pemimpin serta mengenai keberhasilannya dalam penerapan kebijakan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  menganalisa  terkait  dengan  perbandingan  kebijakan presiden soeharto di indonesia dan kim dae jung di korea selatan dalam mengatasi krisis ekonomi 1997 yang  berdasarkan  pada  small  theory  dan  teori  idiosinkratik  melalui  cara  penggabungan  kedua  jenis penelitian  yang  berbeda  yakni  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  kuantitatif.  Creswell  mendefinisikan bahwa metode penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian dengan menggabungkan kedua jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Kim & Lee, 2011). Pada penelitian kebijakan ini menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Yang dimana penggunaan teknik kualitatif digunakan  saat  studi  pendahuluan,  landasan  teori  maupun  dalam  segi  pembahasan.  Terkait  Teknik
Khazanah Sosial, Vol. 3 No. 2 : 74 - 83
Analisis Perbandingan Kebijakan Presiden Soeharto dan Kim Dae Jung dalam Mengatasi Krisis Ekonomi 1997 berdasarkan Small Theory dan Teori Idiosinkratik
Putri Jasmine Surapati et.al
Kuantitatif  digunakan  pada  pendahuluan  dan  pembahasan,  melihat  banyaknya  data-data  yang  tidak cukup  jika  hanya  dijelaskan melalui Teknik  kualitatif.  Data  yang  diperoleh melalui  berbagai situs  dan jurnal pun merupakan data yang berbentuk kualitatif dan kuantitatif yang didapatkan melalui beberapa sumber.

## HASIL DAN DISKUSI

## Hasil
Small  Theory  merupakan  teori  yang  berada  di  level  mikro  dan  dapat  diaplikasikan  secara konseptual. Hudson & Day (2019), evolusi proses pembuatan kebijakan luar negeri memiliki perhatian tersendiri, salah satunya adalah pada level pembuatan keputusan pemimpin negara. Krisis Ekonomi 1997 merupakan  suatu  fenomena  ekonomi  politik  di  Asia  yang  fantastis,  terutama  di  Korea  Selatan  dan Indonesi a.  Dalam  disertasi  berjudul  “Demokratisasi  Krisis  1997”,  Kim  Dae  Jung  (pemerintahan  Korea Selatan)  menggunakan  restrukturisasi  sistem  ( Chaebol ) – promosi  fleksibilitas  pasar  sumber  daya manusia, liberalisasi pasar domestic, dan daya tarik bagi investasi. Sedangkan Soeharto (pemerintahan Indonesia)  menerapkan  sistem  patronase  dan  program  reformasi  struktural  dalam  menangani  Krisis Ekonomi 1997. Dengan demikian, untuk memahami proses pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri, dibutuhkannya level of analysis sehingga implikasi suatu rumusan dapat menjadi lebih dipahami. Variable teori tersebut mencakup nilai-nilai pengalaman dan karakteristik yang dipengaruhi oleh persepi, kalkulasi,  dan  pilihan  lainnya  atau  teori  tersebut  berkaitan  dengan  psikologis  dan  prediksi  (Rosenau, 2006). Kegiatan tersebut  sama  hal  dengannya Elite  Perception .  David  Barber menggambarkan sebuah tipologi karakter kepala negara dengan tujuan untuk memahami pola psychobiography dapat dilihat pad a tabel 1.
Tabel 1 . Tipologi Karakter Kepala Negara
Berapa Banyak Energi yang Diinvestasikan Seorang Presiden?
Positf Negatif Aktif Harga  diri  tinggi,  sangat  ingin  mencapai  hasil, mengarahkan  banyak  energi  ke  arah  pencapaian, terbuka terhadap ide-ide baru, fleksibel, dan mampu belajar dari kesalahan. Bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan  kekuasaan,  ambisius,  kurang manajemen emosi, dan agresif. Pasif Individu, cenderung  kurang terlibat secara pribadi dalam perumusan dan pembuatan kebijakan Harga  diri  rendah,  kurangnya  pengalaman  dan fleksibilitas,  prinsip  yang  tidak  jelas,  dan  tipe yang menarik diri.
Sumber: Cottam et al (Cottam et al., 2010)
Karakter individu merupakan sumber penting bagi kepala negara untuk mengambil keputusan kebijakannya.  Menurut  Preston,  pengambilan  keputusan  kebijakan  luar  negeri  selalu  berdasarkan karakter,  kemampuan  (pengalaman),  dan  sensitivitas  terhadap  konteks.  Dengan  berfokus  pada  teori Idiosinkratik, Kim Dae Jung dan Soeharto memiliki perbedaan signifikan dalam pengambilan keputusan kebijakan  fenomena  Krisis  Ekonomi  1997.  Teori  Idiosinkratik  juga  mampu  memberikan  penjelasan mengapa  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Korea  Selatan  lebih  cepat menyelesaikan Krisis Ekonomi 1997 dibandingkan Indonesia. Dalam buku Understanding Foreign Policy Decision  Making karya  (Mintz  &  DeRouen  Jr  (2010),  menjabarkan  tiga  indikator  model  analisa Idiosinkratik, antara lain:
Khazanah Sosial, Vol. 3 No. 2 : 74 - 83
Analisis Perbandingan Kebijakan Presiden Soeharto dan Kim Dae Jung dalam Mengatasi Krisis Ekonomi 1997 berdasarkan Small Theory dan Teori Idiosinkratik Putri Jasmine Surapati et.al

## Kepribadian Pemimpin (Leader’s Personality)
Menyatakan  bahwa  kepribadian  seseorang  merupakan  integrase  teknik  yang  berpola  regulasi emosional, persepsi, penilaian, dan tujuan. Kepribadian seseorang dapat diukur melalui tingkat energi, neurosis, gender, ras, budaya, etnis, dan motif lainnya (Skeem et al., 2011).

## Gaya Kepemimpinan (Leadership Style)
Gaya kepemimpinan merupakan salah satu ukuran analisa mengapa tindakan alternatif seorang pemimpin yang digunakan. Alex Mintz (Mintz & DeRouen Jr, 2010) menjabarkan berbagai macam gaya kepemimpinan, yaitu:
1. Goal  Driven  vs  Context  Driven ,  Goal  Driven    merupakan  gaya  yang  cenderung  menentang kendala  yang  akan  dihadapinya  dalam  mengambil  sebuah  keputusan.  Gaya  tersebut memperlihatkan  gaya  pemimpin  yang  tidak  peduli  dengan  situasi  yang  long-term  dan  tidak transparansi terhadap informasi baru. Sedangkan Context Driven merupakan keterbalikan dari gaya Goal Driven, yaitu selalu memperhatikan situasi jangka panjang dengan keaktifan dalam mencari informasi baru.
2. Task  Oriented  vs  Context  Oriented  Task  Oriented ,  merupakan  gaya  kepemimpinan  yang keras  dan  pasti  terhadap  ideology  mereka.  Sedangkan  Context  Oriented    merupakan  gaya kepemimpinan  yang  kurang  memperhatikan  hingga  membutuhkan  koalisi  internasional  atau domestic secara luas sebelum mengambil tindakan.

## Tipe Pemimpin (Leadership Type)
Setiap individu memiliki tipe yang berbeda. Perbedaan tipe mampu melahirkan kualitas kebijakan yang berbeda. Alex Mintz menjabarkan pula tipe-tipe pemimpin di dunia, yakni:
1. Crusader ,  Merupakan  salah  satu  tipe  pemimpin  yang  tertutup  akan  informasi  baru  dan menantang  adanya  batasan  politik.  Tipe  crusader  memiliki  2  jenis,  yaitu:  expansionist  dan evangelist. Expansionist merupakan tipe pemimpin yang memiliki keinginan besar dalam control kekuasaan  dan  memiliki  kemampuan  rendah  dalam  memilih  alternatif  solusi.  Sedangkan evangelist cenderung membawa hubungan yang nyaman dan berpengaruh dalam solusi.
2. Strategic , Merupakan salah satu tipe pemimpin yang memahami keinginannya dalam mencari informasi  guna  mencapai  tujuan  tersendiri.  Pemimpin  yang  memiliki  tipe  strategic  memiliki keberanian  namun  tetap  berhati-hati  dalam  mewujudkan  suatu  keputusan  (penuh pertimbangan).
3. Pragmatic , Merupakan tipe pemimpin yang memiliki jiwa menghargai yang tinggi dalam situasi yang sedang dihadapi. Namun tipe ini memiliki kekurangan dengan adanya informasi.
4. Directive dan Consultative, Merupakan tipe pemimpin yang mampu berfokus pada suatu isu ketika dihadapkan secara langsung dengan tantangan politik serta berhati-hati dalam melacak posisi elit lainnya.
5. Reactive  dan  Accommodative, Merupakan  tipe  pemimpin  yang  cenderung  termotivasi bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Motif ini dilakukan secara konstituensi agar sesuai dengan pertimbangan pilihan yang mampu memenuhi syarat politik. Selain bijaksana, tipe tersebut juga memiliki sikap bridge-builders dimana mereka akan selalu mencoba berusaha dalam menciptakan consensus, meningkatkan akuntabilitas, dan reputasi.
Khazanah Sosial, Vol. 3 No. 2 : 74 - 83
Analisis Perbandingan Kebijakan Presiden Soeharto dan Kim Dae Jung dalam Mengatasi Krisis Ekonomi 1997 berdasarkan Small Theory dan Teori Idiosinkratik
Putri Jasmine Surapati et.al
6. Incremental, Merupakan salah satu tipe yang mempunyai jiwa menantang dalam suatu masalah dan memiliki transparansi dan terbuka dalam informasi.
7. Charismatic, Merupakan  tipe  yang  menciptakan  hubungan  terbuka  dalam  informasi  juga memiliki motivasi  untuk mendorong  orang lain agar  dapat bertindak  dalam  kendala-kendala yang menantang.

## Krisis Ekonomi di Indonesia pada tahun 1997
Krisis  ekonomi  merupakan  sebuah  keadaan  dimana  kondisi  perekonomian  suatu  negara mengalami penurunan secara drastis yang biasanya dipicu oleh kondisi fundamental negara yang rapuh, seperti terjadi inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak berjalan dengan lancar. Negara bisa mengalami sebuah krisis ekonomi dikarenakan tidak adanya kemampuan untuk membayar beban utang luar negeri karena beban utang tersebut melebihi kemampuan membayar negara, adanya neraca pembayaran dengan jumlah yang besar dan kondisinya tidak terkontrol serta investasi yang tidak efisien. Krisis ekonomi merupakan suatu keadaan dimana adanya rasa tergemuk di suatu negara pada sistem yang  menjadi  penyebab  terjadinya  depresiasi  di  negara  tersebut  tepatnya  depresiasi  pada  perangkat perekonomian,yang mencakup nilai aset ataupun harga (CNN Indonesia, 2020).
Tahun 1997 merupakan tahun yang kelam bagi sebagian negara di Asia. Pada tahun 1997 sebagian negara di Asia mengalami sebuah krisis ekonomi tepatnya pada tanggal 2 Juli yang bermula dari Thailand yang mempunyai beban utang luar negeri yang sangat besar lalu memutuskan untuk mengambangkan mata  uangnya  yaitu  Baht.  Thailand  mengamankan  cadangan  devisanya  dari  spekulan  mata  uang  dan membangkitkan pendapatan di bidang ekspor dengan cara mengambangkan mata uangnya, yaitu Baht (MacIntyre,  2018).  Tindakan  yang  diambil  dan  dilakukan  oleh  pemerintah  Thailand  tersebut  tidak berjalan dengan baik dan mengalami kegagalan, hal ini pun memberikan dampak terhadap perekonomian di negara Asia.
Banyak negara yang mengalami dampak besar  terutama negara yang terletak di Asia Tenggara serta negara  di  Asia  yang tergabung  di  dalam  Asian  Economic  Miracle Countries  (Pirie,  2012;  Stubbs, 2017).  Negara – negara tersebut di antaranya adalah Thailand, Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia. Saat  krisis  ekonomi  ini  terjadi,  banyak  pihak  yang  memprediksi  bahwa  kondisi  dan  stabilitas perekonomian Indonesia akan tetap stabil, aman dan baik – baik saja serta tidak akan bernasib sama dengan  negara – negara  lainnya  di  Asia  yang  dilanda  krisis  ekonomi.  Hal  ini  dikarenakan  sudah  ada penggambaran akan kondisi perekonomian Indonesia pada tahun sebelum krisis ekonomi terjadi sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Tetapi prediksi tersebut salah, Indonesia juga turut  terkena  dampak  krisis ekonomi tersebut  dan mengalami krisis ekonomi yang  yang mempunyai imbas sangat besar terhadap kondisi dan stabilitas perekonomian Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang merasakan efek dari krisis ekonomi Asia 1997. Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara dan sekaligus tergabung di dalam Asian Economic Miracle Countries. Keadaan perekonomian Indonesia pada tahun 1996 sedang berada di puncak  perekonomian  dimana  indikator  kemakmuran  seperti  pertumbuhan  ekonomi  yang  baik,  laju inflasi yang  baik  dan  terkendali, berkurangnya kemiskinan,  dan meningkatnya  cadangan  devisa.  Pada tahun 1997, Indonesia mulai merasakan dampak atas Krisis Asia. Ketidakstabilan nilai mata uang yang terjadi di Asia Tenggara menyebabkan adanya penarikan dana oleh para manajer keuangan internasional. Depresiasi yang sangat besar terhadap rupiah terjadi pada Juli hingga Desember 1997. Kajian Bank Dunia “Indonesia in Crisis, A Macroeconomic Update” yang terbit pada Juli 1998 menjelaskan bahwa terdapat kemerosotan nilai rupiah terhadap dolar AS pada bulan Juli sebesar 10,7%, bulan Agustus sebesar 25,7%,
Khazanah Sosial, Vol. 3 No. 2 : 74 - 83
Analisis Perbandingan Kebijakan Presiden Soeharto dan Kim Dae Jung dalam Mengatasi Krisis Ekonomi 1997 berdasarkan Small Theory dan Teori Idiosinkratik Putri Jasmine Surapati et.al
bulan  September  sebesar  39,8%,  bulan  Oktober  dan  November  sebesar  55,6%  dan  bulan  Desember sebesar 109,6%.

## Diskusi

## Kebijakan Soeharto dalam menangani krisis moneter pada tahun 1997
Pada saat krisis terjadi, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Di bawah kepemimpinannya. Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani krisis ekonomi yang terjadi,  yaitu  kebijakan  untuk  melakukan  penghematan  devisa,  BI  mengurangi  pembelian  dollar  AS, proyek – proyek besar ditunda, dan suku bunga BI dinaikkan (Desmiza, 2015). Rencana tersebut membuat biaya modal semakin meningkat dan mahal, lalu Indonesia terpaksa mengandalkan bantuan dari IMF. Dikarenakan  hal  ini,  rezim  Orde  Baru  dianggap  takluk  oleh  gejolak  perekonomian  yang  telah  terjadi. Bantuan yang dipinjam sebesar 23,53 miliar dollar AS. IMF menyarankan 4 program untuk reformasi ekonomi,  yaitu  kebijakan  fiskal,  kebijakan  moneter,  penyesuaian  struktural,  dan  penyehatan  sektor keuangan.  IMF  memberikan  saran  kepada  Indonesia  untuk  melakukan  sebuah  restrukturisasi  dalam sektor keuangan yang dilakukan melalui program restrukturisasi bank serta Indonesia disarankan untuk melakukan pengawasan dan memperkuat aspek hukum untuk perbankan (Adiyudha, 2020).
Berdasarkan teori idiosinkratik, Presiden Soeharto dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang otoriter. Presiden Soeharto dalam gaya kepemimpinannya mengedepankan pembangunan dan stabilitas negara.  Keadaan  hidup  Presiden  Soeharto  saat  masih  kecil  ialah  prihatin.  Hal  ini  lah  yang  membuat Presiden Soeharto memiliki kepribadian yang unggul. Presiden Soeharto selalu ramah, tersenyum dan bersikap  ramah  baik  kepada  kawan  maupun  lawan.  Presiden  Soeharto  menganut  3  prinsip  dalam hidupnya yaitu aja gumunan (jangan suka keheranan), aja kagetan (jangan suka terkejut), dan  aja dumeh (jangan  mentang – mentang).  Berkat  prinsip  yang  dianut  oleh  Presiden  Soeharto  ini,  saat  masa kepemimpinannya Indonesia disegani oleh negara asing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik. Kepribadian  Presiden  Soeharto  ini  membuat  ia  disegani  oleh  banyak  orang.  Presiden  Soeharto  tidak banyak  bicara  tetap  disegani  dan  Indonesia  juga  ikut  disegani.  Dalam  mengambil  keputusan  untuk menangani krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Presiden Soeharto tetap teguh dengan prinsip dan kepribadiannya sehingga saat diminta mundur dari jabatan kursi presiden pun akibat krisis ekonomi yang semakin parah serta tuntutan dan desakan dari masyarakat, ia bersedia mundur karena memang rakyat sudah  tidak  menghendaki  serta  tidak  akan  menggunakan  kekuatan  senjata  untuk  mempertahankan kedudukannya.
Jika mengacu pada Small Theory,  Presiden  Soeharto merupakan pemimpin  yang  dalam proses kebijakannya menganut dua model. Dua model tersebut yaitu aktif – positif dan aktif – negatif. Presiden Soeharto  merupakan  pemimpin  yang  aktif  dalam  membuat  kebijakan  dan  menanggulangi  serta menyelesaikan permasalahan yang ada. Presiden Soeharto memiliki dua sisi dalam keaktifan tindakannya, yaitu positif dan negatif. Dalam menangani krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi akibat dari dampak krisis  Asia,  Presiden  Soeharto  cenderung  lebih  aktif – negatif.  Hal  ini  dikarenakan  walaupun  sistem perbankan dan perekonomian di Indonesia diperbaiki, krisis ekonomi yang melanda Indonesia akan tetap meluas karena akar permasalahan dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 – 1998 bukan  hanya pada sektor perbankan.  Hal  ini  dikarenakan pada saat itu  negara  Indonesia merupakan sebuah  negara  demokrasi  tetapi  menganut  sistem  otoritarian.  Presiden  Soeharto  juga  memanfaatkan kondisi  perekonomian  Indonesia  untuk  melakukan  Kolusi,  Korupsi,  dan  Nepotisme  (KKN).  Di  tengah krisis ekonomi yang melanda di Indonesia, Presiden Soeharto memecat Gubernur Bank Indonesia yaitu
Khazanah Sosial, Vol. 3 No. 2 : 74 - 83
Analisis Perbandingan Kebijakan Presiden Soeharto dan Kim Dae Jung dalam Mengatasi Krisis Ekonomi 1997 berdasarkan Small Theory dan Teori Idiosinkratik
Putri Jasmine Surapati et.al
Soedradjad  Djiwandono.  Sampai  sekarang  belum  ada  alasan  jelas  mengapa  Soedradjad  Djiwandono dipecat.  Hal  ini  kemudian  yang  menyebabkan  rezim  dan  kepemimpinan  Presiden  Soeharto  lengser. Presiden  Soeharto  lalu  mengundurkan  diri  dari  jabatannya  sebagai  Presiden  Republik  Indonesia  atas desakan  dan  tuntutan  dari  masyarakat.  Kepemimpinan  Presiden  Soeharto  kemudian  digantikan  dan dilanjutkan oleh Wakil Presidennya yaitu B.J. Habibie.
Krisis ekonomi pada tahun 1997 – 1998 yang melanda Indonesia sangat memberikan dampak yang kurang baik. Dampak dari krisis ekonomi ini yaitu PHK, harga barang mengalami kenaikkan, utang luar negeri meningkat, investasi menurun, biaya sekolah keluar negeri menjadi mahal, harga bbm naik, dan sebagainya. Angka kemiskinan jumlahnya mengalami peningkatan akibat krisis ekonomi ini. Diperkirakan pada Oktober 1998 angka kemiskinan menjadi 7,5 juta. Hal ini diakibatkan banyaknya PHK dan inflasi tinggi.

## Kebijakan Kim Dae jung dalam Krisis Moneter tahun 1997 di Korea Selatan
Selain  Indonesia,  beberapa  negara  lainnya  juga  ikut  serta  merasakan  efek  dari  adanya  krisis ekonomi pada tahun 1997 tersebut. Salah satu dari beberapa negara tersebut adalah negara Korea Selatan. Saat  terjadi  krisis  moneter  tahun  1997  tersebut,  Korea  Selatan  menjadi  salah  satu  negara  yang mendapatkan  pinjaman  dana  dari International  Monetary  Fund (IMF).  Pinjaman  yang  diterima    IMF kepada Korea Selatan tersebut sebesar US$40 miliar. Meskipun Korea Selatan merupakan negara yang mandiri, akan tetapi krisis moneter tersebut berakibat pada kemunduran ekonomi yang cukup signifikan. Seperti  yang  dapat  kita  dijadikan  contoh  yaitu  ketika  perusahaan  otomotif  KIA  Motors  mengalami jatuhnya pasar saham dan mengalami kerugian yang besar. Hal tersebut mendorong Korea Selatan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pasar, finansial, dan perdagangan. Maka dari itu, keberadaan serta peran IMF tersebut dinilai sangat membantu negara-negara yang sedang mengalami krisis moneter di Asia. Hal itulah yang ditandai dengan bangkitnya perekonomian Korea Selatan yang lebih cepat dari negara-negara Asia lainnya (Kaloka et al., 2019).
Korea Selatan saat krisis ekonomi tersebut, sedang dalam pemerintahan Kim Dae Jung mengambil kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi tahun 1997 dengan merestrukturisasi kondisi perekonomian Korea Selatan, yang dimana selain menggunakan bantuan dana dari IMF, juga menggunakan dana dari World Bank serta negara-negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Kebijakan selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintahan Kim Dae Jung yaitu meminimalisir intervensi pemerintah terhadap pasar, melalui deregulasi ekonomi, privatisasi ekonomi, serta liberalisasi pasar modal melalui serangkaian kebijakan  restrukturisasi  dan  reformasi  di  sektor  korporasi,  finansial,  tenaga  kerja  dan  publik,  yang dimana serangkaian kebijakan tersebut menimbulkan implikasi terhadap pergeseran pola state oriented menjadi pola market oriented (NI’MAH & Winarno, 2007) .
Berdasarkan teori idiosinkratik, gaya kepemimpinan pemerintahan Kim Dae Jung sangat dikenal sebagai tokoh besar Korea Selatan yang memperjuangkan demokrasi. Sehingga, sebagai mantan anggota parlemen  pro-demokrasi, Kim Dae Jung terkenal dengan reputasinya sebagai pejuang Hak Asasi Manuasia (HAM) dan demokrasi. Bahkan di USA, Kim Dae Jung mendirikan The Korean Institute for Human Right. Kegigihan  pemerintahan  Kim  Dae  Jung  dalam  memperjuangkan  demokratisme  tersebut,  berhasil membawanya  untuk  mendapatkan  julukan  Indingcho  (Si  Rambut  Teki)  yang  tahan  banting (Merdeka.com, 2020).
Kim  Dae  Jung  sebagai  presiden  baru  Korea  Selatan  tahun  1998,  dikenal  sebagai  sosok  yang memiliki reputasi sangat baik di luar negeri terutama di Jepang dan Amerika Serikat yang disebabkan pro terhadap demokrasi dan beberapa kebijakan yang anti otoriter (Hidayati, 2015). Sehingga dilihat dari gaya
Khazanah Sosial, Vol. 3 No. 2 : 74 - 83
Analisis Perbandingan Kebijakan Presiden Soeharto dan Kim Dae Jung dalam Mengatasi Krisis Ekonomi 1997 berdasarkan Small Theory dan Teori Idiosinkratik Putri Jasmine Surapati et.al
kepemimpinannya yang demokrasi tersebut, dalam menangani krisis ekonomi itu yang telah dijelaskan bahwa Korea Selatan menerapkan market oriented, pasca krisis ekonomi 1997 pemerintahan Kim Dae Jung  masih  tetap  mempertahankan model  development  state, sebab  pada  kenyataannya model development state masih memiliki sisi positif dalam pembangunan perekonomian Korea Selatan, hanya saja perlu  dilakukan  sedikit perubahan terhadap peran negara yang  lebih  transparan  dan  demokratis untuk  memulihkan  perekonomian  nasionalnya (NI’MAH  &  Winarno,  2007) .  Kim  Dae  Jung  juga berpendapat  bahwa  intervensi  yang  berlebihan  dalam  perekonomian  telah  mengakibatkan  kesulitan ekonomi (Kaloka et al., 2019).
Jika ditinjau dari small theory, pemerintahan Kim Dae Jung menganut model aktif-positif dalam menangani krisis ekonomi tahun 1997 yang dimana pemerintah Kim Dae Jung berusaha membedakan dirinya  dengan  pemerintahan  sebelumnya  dengan  menyatakan  bahwa  mereka  mencoba  membantu ekonomi  pasar  melalui  kelembagaan  dan  hukum.  Selain  itu,  masyarakat  Korea  Selatan  juga  memiliki peranan  yang  sangat  penting  dalam  upaya  menangani  krisis  moneter  di  Asia  tahun  1997.  Saat  krisis melanda,  Kim  Dae  Jung  juga  turut  meminta  bantuan  masyarakatnya  menggalang  kampanye  untuk mencari dana dan meminjamkan harta yang mereka miliki untuk membangun kembali Korea Selatan dari krisis yang dialami saat itu. Maka dilihat dari strategi yang ditekankan oleh Kim Dae Jung tersebut berhasil, dikarenakan  masyarakat  menyerahkan  segala  yang  mereka  punya  demi  satu  kesatuan  kepentingan bersama. Semua penduduk Korea Selatan merasakan penderitaan yang sama dan dalam mengatasi hal tersebut,  mereka  bekerja  sama  dengan  tulus  dan  mempercayakan  segalanya  kepada  pemerintah (Widarjono, 2016). Oleh sebab itu, dari penerapan semua kebijakan dibawah kepemimpinan Kim Dae Jung , hasil akhirnya yaitu kemampuan dalam mengatasi krisis ekonomi tahun 1997 yang ditunjukkan dengan  meningkatnya  GDP  dan  GNP  secara  signifikan  pada  tahun  1999,  serta  mampu  menstabilkan kembali perekonomian Korea Selatan. Sampai saat ini, Korea Selatan berhasil menjadi salah satu negara dengan ekonomi maju di kawasan Asia (NI’MAH & Winarno, 2007) .
Sebelum  krisis  ekonomi  terjadi  tepatnya  pada  tanggal  11  Oktober  1996,  Korea  Selatan dikategorikan  sebagai  negara  maju  dan  menjadi  anggota  Organisasi  untuk  Kerjasama  Ekonomi  dan Pembangunan-OECD. Namun satu tahun kemudian, krisis moneter tahun 1997 tersebut yang melanda banyak perusahaan menjadi tidak memiliki kemampuan membayar hutang usaha, Hanbo Iron & Steel’ menjadi  bangkrut  akibat  obligasi  yang  tidak ada  harganya sebesar  5 triliun  700 miliar  won,  terdapat korupsi yang melibatkan dunia politik dan keuangan.  Akibat buruknya kinerja ekonomi Korea Selatan, para investor asing kehilangan minat pada pasar Korea Selatan dan meninggalkan pasar saham, sehingga harga saham kolaps serta nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika juga ikut anjlok (KBS World Radio, 2015).

## SIMPULAN
Negara  bisa  mengalami  sebuah  krisis  ekonomi  dikarenakan  tidak  adanya  kemampuan  untuk membayar beban utang luar negeri karena beban utang tersebut melebihi kemampuan membayar negara, adanya neraca pembayaran dengan jumlah yang besar dan kondisinya tidak terkontrol serta investasi yang tidak efisien.  Krisis Ekonomi ini berdampak pada beberapa negara seperti halnya di Indonesia dan Korea Selatan. Pada saat krisis terjadi, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Di bawah kepemimpinannya. Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani krisis ekonomi yang terjadi, yaitu kebijakan untuk melakukan penghematan devisa, BI mengurangi pembelian dollar AS, proyek – proyek besar ditunda, dan suku bunga BI dinaikkan. Rencana tersebut membuat biaya modal semakin meningkat dan mahal, lalu Indonesia terpaksa mengandalkan bantuan dari IMF. Korea Selatan
Khazanah Sosial, Vol. 3 No. 2 : 74 - 83
Analisis Perbandingan Kebijakan Presiden Soeharto dan Kim Dae Jung dalam Mengatasi Krisis Ekonomi 1997 berdasarkan Small Theory dan Teori Idiosinkratik
Putri Jasmine Surapati et.al
saat  krisis  ekonomi  tersebut,  sedang  dalam  pemerintahan  Kim  Dae  Jung  mengambil  kebijakan  untuk mengatasi krisis ekonomi tahun 1997 dengan merestrukturisasi kondisi  ekonomi, Bantuan dana  IMF, menggunakan dana dari World Bank. Kedua Pemimpin memiliki karakteristik masing – masing dengan berbagai keputusan dengan latar belakang yang menarik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyudha,  R.  (2020). Mengenang  Mei  1998:  Krisis  Moneter  Pemicu  Orde  Baru  Lengser .
https://republika.co.id/berita/qa71r3282/mengenang-mei-1998-krisis-moneter- pemicu-orde-baru-lengser
CNN Indonesia. (2020). Memahami Beda Resesi dan Krisis Ekonomi . https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201104175037-532-565968/memahami- beda-resesi-dan-krisis-ekonomi
Cottam, M. L., Dietz-Uhler, B., Mastors, E., & Preston, T. (2010). Cognition, Social Identity, Emotions, and Attitudes in Political Psychology. Introduction to Political Psychology , 76 – 126. Desmiza, D. (2015). Penerapan Peraturan Bank Indonesia no 16/20/Pbi/2014 tentang Transaksi Lindung  Nilai  (Hedging)  Sebagai  Instrumen  Manajemen  Risiko  dalam  Kebijakan  Utang Korporasi Nonbank. Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa) , 12 (1), 17 – 41. Hidayati,  V.  P.  (2015). Pengaruh  Karakteristik  Pemimpin  Korea  Selatan  Terhadap  Implementasi Sunshine Policy Tahun 1998-2010 . UNIVERSITAS AIRLANGGA. Hudson, V. M., & Day, B. S. (2019). Foreign policy analysis: classic and contemporary theory . Rowman & Littlefield.
Iriansyah,  H.  S.  (2020).  Krisis  Asia,  Kapitalisme  dan  Negara  Kesejahteraan  (Tinjauan  Analisis Kapitalisme Korea Selatan). Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara , 12 (1), 53 – 60.
Kaloka, Y. N., Tegar, P., & Eldy, M. (2019). Strategi Korea Selatan dalam Pemulihan Krisis Moneter Tahun 1997 Melalui IMF. Nation State Journal of International Studies , 2 (1), 44 – 56. KBS World Radio. (2015). Meloncat dengan Mengatasi Krisis Ekonomi . http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=i&menu_cate=history&id=&boar d_seq=3846&page=6&board_code=
Kim, S., & Lee, G. (2011). When security met politics: desecuritization of North Korean threats by South Korea’s Kim Dae -jung government. International Relations of the Asia-Pacific , 11 (1),
25 – 55.
Lindblad, J. T. (2015). Foreign direct investment in Indonesia: Fifty years of discourse. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 51 (2), 217 – 237.
MacIntyre,  A.  (2018). 7.  Political  Institutions  and  the Economic  Crisis  in  Thailand  and  Indonesia . Cornell University Press.
Merdeka.com. (2020). Profile Kim Dae Jung . https://m.merdeka.com/dae-jung-kim/profil/
Minardi, A. (2019). Kebangkitan Korea Selatan Pasca Krisis Ekonomi dan Kontribusinya Terhadap Indonesia. Korean Studies In Indonesia , 1 (2), 12 – 18. Mintz,  A.,  &  DeRouen  Jr,  K.  (2010). Understanding  foreign  policy  decision  making .  Cambridge University Press.
NI’MAH, U., & Winarno, B. (2007). Kebijakan Kim Dae Jung dalam mengatasi krisis ekonomi 1997 . [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada.
Pirie, I. (2012). A comparative analysis of the impact of the 1997 Asian crisis and the contemporary global economic crisis on the Korean political economy. Contemporary Politics , 18 (4), 416 – 433.
Rosenau,  J.  N.  (2006). The  Study  of  World  Politics:  volume  1:  theoretical  and  methodological challenges . Routledge.
Khazanah Sosial, Vol. 3 No. 2 : 74 - 83
Analisis Perbandingan Kebijakan Presiden Soeharto dan Kim Dae Jung dalam Mengatasi Krisis Ekonomi 1997 berdasarkan Small Theory dan Teori Idiosinkratik Putri Jasmine Surapati et.al
Sari,  P.  K.,  &  Fakhruddin,  F.  (2016).  Identifikasi  Penyebab  Krisis  Moneter  dan  Kebijakan  Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan , 1 (2), 377 – 388.
Shin, K.-Y. (2013). Economic crisis, neoliberal reforms, and the rise of precarious work in South Korea. American Behavioral Scientist , 57 (3), 335 – 353. Siswosoemarto, R. (2013). Intelijen Ekonomi . Gramedia Pustaka Utama.
Skeem, J. L., Polaschek, D. L. L., Patrick, C. J., & Lilienfeld, S. O. (2011). Psychopathic personality:
Bridging the gap between scientific evidence and public policy. Psychological Science in the Public Interest , 12 (3), 95 – 162. Stubbs, R. (2017). Rethinking Asia’s economic miracle: The political economy of war, prosperity and crisis . Macmillan International Higher Education.
Utami, A. T. (2018). Efisiensi Pasar Bentuk Lemah Pada Pasar Modal Indonesia, Malaysia dan Korea Selatan Periode Krisis Ekonomi Global 2008. Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen , 2 (2), 101 – 116.
Widarjono, A. (2016). Evaluasi Kritis Kinerja IMF dalam Krisis Asia. UNISIA , 50 , 343 – 352.