Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin
Jeni Nurliza
Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia nurlizajeni15@gmail.com
Bainil Yulina Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia byulina@gmail.com
Nurhasanah Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia nurhasanahrizkiramadhan@gmail.com
Article’s History :
Received 23 June 2024; Received in revised form 17 July  2024; Accepted 28 July 2024; Published 1 August 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Nurliza, J., Yulina,  B., & Nurhasanah. (2024).  Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (4). 2598-2609. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2803

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  (1)  Pengaruh  Akuntabilitas  Secara  Parsial  Terhadap  Pengelolaan  Pengelolaan Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Kecamatan  Banyuasin  III  Kabupaten  Banyuasin. (2)  Pengaruh  Transparansi  Secara Parsial  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Kecamatan  Banyuasin  III  Kabupaten  Banyuasin.  (3) Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  Secara  Parsial  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Kecamatan Banyuasin  III  Kabupaten  Banyuasin.  (4)  Pengaruh Akuntabilitas,  Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Secara Simultan Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Dalam penelitian ini data mengenai Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat diperoleh penyebaran kuesioner. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang yang merupakan perangkat desa dan perangkat badan usaha milik desa. Penelitian ini menggunakan model Analisis Regresi Linier Berganda (multiple linier regression) dengan program spss 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial Akuntabilitas, Transparansi dan  Partisipasi  masyarakat  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa Kecamatan  Banyuasin  III  Kabupaten  Banyuasin.  Secara  simultan  Akuntabilitas,  Transparansi  Dan  Partisipasi  Masyrakat berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan  Keuangan Badan Usaha Milik Desa.

## Pendahuluan
Program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk memajukan perekonomian desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi desa dan menggerakkan berbagai unit usaha desa. Hal ini karena ekonomi desa merupakan pusat utama penggerak kemajuan pembangunan desa. Pendirian BUMDes diyakini dapat memutar roda perekonomian desa dan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi dengan menciptakan berbagai usaha di desa. Pendirian BUMDes juga dilandasi oleh pemikiran yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat mengenai
lapangan pekerjaan, tingkat kemiskinan dan pemanfaatan berbagai potensi yang ada, sehingga BUMDes yang didirikan  memiliki  ciri  khas  tersendiri  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.      Dalam pengelolaannya, BUMDes diharapkan dapat memenuhi manajemen tata kelola usaha yang memiliki prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pelaporan laporan keuangan usahanya.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Banyuasin III adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat  desa.  Dalam  konteks  pengaruh  akuntabilitas,  transparansi,  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap pengelolaan  keuangan  BUMDes  di  Kecamatan  Banyuasin  III,  BUMDes  berfungsi  sebagai  badan  usaha  yang mengelola  keuangan  desa  secara  efektif  dan  efisien,  serta  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan  keuangan  desa  melalui  transparansi  pengelolaan  keuangan  BUMDes.  Akuntabilitas  pengelolaan keuangan  BUMDes  di  Kecamatan  Banyuasin  III  berarti  bahwa  BUMDes  harus  dapat  memberikan  laporan keuangan  yang  jelas  dan  akurat,  serta  dapat  menjelaskan  penggunaan  dana  yang  diterima.  Transparansi pengelolaan keuangan BUMDes berarti bahwa BUMDes harus dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang penggunaan dana yang diterima, serta dapat menjelaskan keputusan pengelolaan keuangan yang diambil. Partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  keuangan  BUMDes  di  Kecamatan  Banyuasin  III  berarti  bahwa masyarakat  harus  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  melalui  pengawasan  dan pengendalian keuangan BUMDes, serta dapat memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes.
Secara  spesifik,  kondisi  transparansi  keuangan  di  beberapa  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Kecamatan  Banyuasin  III  saat  ini  masih  belum  mencapai  standar  yang  diharapkan.  Sebagai  objek  penelitian, BUMDes di Kecamatan Banyuasin III menunjukkan adanya kendala dalam hal penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Meskipun telah diatur dalam undang-undang bahwa BUMDes harus menyajikan laporan keuangannya, namun pada praktiknya masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan transparansi keuangan desa yang berpengaruh pada akuntabilitasnya. Penelitian ini menyoroti pentingnya, dan juga membuka ruang untuk penelitian lebih  lanjut,  bagaimana  prinsip-prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  dapat  ditingkatkan  di  BUMDes untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang efektif.
Mengingat pentingnya peran akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes bagi desa, maka diperlukan penelitian yang kuat untuk menganalisis aspek akuntabilitas, transparansi Bumdes  dalam  pembukuan  dan  penyusunan  laporan  keuangan,  serta  partisipasi  masyarakat  sebagai  bentuk evaluasi  dan  pengawasan  apakah  Bumdes  mengikuti  peraturan  yang  mengatur  keuangan  yang  ada.  Dari  hal tersebut  menjadi  dasar  peneliti  untuk  mengambil  judul  penelitian  "Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Kecamatan  Banyuasin  III Kabupaten Banyuasin".

## Tinjauan Pustaka
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes )
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , “Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.
Permendagri  Nomor  4  Tahun  2015  mengatur  tentang  proses  pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) dan tujuan dari pendiriannya. BUMDes dibentuk sebagai berikut:
1. Meningkatkan perekonomian Desa mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
2. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
3. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
4. Membuka lapangan kerja.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum. Menurut buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:
1) Meningkatkan perekonomian desa;
2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan
Pendirian  dan  pengolahan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  merupakan  perwujudan  dari pengolahan  ekonomi  produktif  desa  yang  dilakukan  secara  kooperatif,  partisipatif,  emansipatif,  transparansi, akuntabel dan sustainable. Oleh karena itu perlu adanya upaya serius dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri.
Akuntabilitas
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa “didalamnya menyebutkan bahwa salah satu kewajiban administratif didalam suatu pemerintah desa merupakan melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, ini tidak terlepas dari dana yang diberikan setiap tahun kemudian ditransferkan kepada pemerintah desa yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan”. Akuntabilitas pemerintah merupakan salah satu bagian dari isu kebijakan yang strategis di Indonesia, karena  perbaikan  akuntabilitas  pemerintah  berdampak  dalam  upaya  terciptanya  good  governance  atau pemerintahan yang baik.
Menurut  Mahmudi  (2015:  9)  menyebutkan  bahwa  Akuntabilitas  merupakan  kewajiban  dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah atau tidak dilakukan oleh seseorang serta harus diikuti dengan sebuah pemberian kapasitas untuk melaksanakan keleluasan suatu kewenangan.

## Transparansi
Transparansi  pada  kerangka  konseptual    Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan  perundang- undangan.
Menurut buku Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (2024: 44). Adapun prinsip- prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia adalah:
1) Adanya  informasi  yang  mudah  dipahami  dan  diakses  (dana,  cara  pelaksanaan,  bentuk bantuan  atau program)
2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3) Adanya laporan berkala mengenai laporan pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4) Laporan tahunan
5) Website atau media organisasi
6) Pedoman dalam penyebaran informasi
Menurut Didjaja (2003:261) menyebutkan bahwa prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal- hal  yang  menyangkut  keuangan,  transparansi  pemerintah  dalam  perencanaan  juga  meliputi  5  (lima)  hal diantaranya:
1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

## Partisipasi Masyarakat
Menurut Dwiningsi (2015:61) partisipasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:
1. partisipasi dalam pengambilan Keputusan Partisipasi jenis ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi jenis ini sangat penting karena masyarakat  menuntut  untuk  ikut  menentukan  arah  dan  orientasi  pembangunan.  adapun  wujud  partisipasi dalam pengambilan keputusan ini bisa bermacam-macam seperti: hadir rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang di tawarkan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi jenis ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan  perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  tujuan.  Dalam  pelaksanaan  program  sangat  dibutuhkan
keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat Partisipasi jenis ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kuantitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan “output”. Sedangkan  dari  segi  kualitas  dapat  dilihat  seberapa  besar  presentase  keberhasilan  program  yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak.
4. Partisipasi dalam evaluasi
Partisipasi  jenis  ini  berkaitan  dengan  masalah  pelaksanaan  pogram  secara  menyeluruh.  Partisipasi  ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

## H 1

## H 2

## H 3

## H 4
Sumber: Data yang diolah, 2024
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Keterangan:
: Pengaruh secara parsial
: Pengaruh secara simultan
Metodelogi Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut  Sugiyono  (2010:11) menjelaskan  “bahwa  penelitian  deskriptif  yaitu,  penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”. Untuk pendekatan kuanti tatif dijelaskan bahwa pendekatan dengan menggunakan kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Selain merupakan penelitian deskriptif dan kuantitatif, penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan dalam kehidupan nyata di lapangan.
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel Variabel Difinisi Indikator Variabel Skala Akuntabilitas (X1) Pertanggungjawaban pengelolaan  sumber  daya  dan 1. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa
Akuntabilitas
(X1) Transparansi
(X2) Partisipasi Masyarakat (X3)
Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Y)
Variabel Difinisi Indikator Variabel Skala pelaksanaan  kebijakan  yang telah  diamanahkan  kepada entitas  dalam  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan. 2. Pengawasan oleh tim pelaksana 3. Adanya laporan pertanggungjawaban
4. Keterbukaan proses pengelolaan 5. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan,prosedur pelaksanaan,dan pertanggungjawaban Ordinal Transparansi (X2) Transparansi adalah penjelasan yang di jelaskan oleh manajemen  organisasi  publik tentang  aktivitas,  kegiatan ataupun program yang sudah,sedang, atau akan dilaksanakan dan sumber daya yang akan digunakan (Mahmudi 2015) 1. Informativeness (informatif) 2. Openes (keterbukaan) 3. Disclouser (pengungkapan) Ordinal Keterlibatan  dan  pelibatan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan  dalam  perencanaan dan pelaksanaan proyek/program yang dikerjakan oleh masyarakat lokal. 1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan 2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan
3. Adanya pengawasan dari masyarakat. 4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa Ordinal Pengelolaan Keuangan  BUMDes (Y) Keuangan yang digunakan oleh Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes)  dalam  menjalankan operasional dan kegiatan usahanya. 1. Perencanaan 2. Pengawasaan 3. Pelaksanaan 4. Pertanggung jawaban Ordinal

## Sumber: Data diolah, 2024

## Populasi dan Sampel
Populasi dari penelitian ini peneliti mengambil 5 (lima) BUMDes sebagai lokasi penelitian diantarannya: BUM Desa Agung Mandiri Tanjung Agung, BUM Desa Makmur Jaya Tanjung Menang, BUM Desa Maju Bersama Terlangu, BUM Desa Agung Jaya Regan Agung dan BUM Desa Mitha Tanjung Kepayang. Peneliti memilih BUMDes sebagai lokasi penelitian karena BUMDes memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui  pengelolaan  keuangan  yang  lebih  transparan  dan  akuntabel.  Selain  itu,  BUMDes  juga  memiliki  peran strategis dalam pengembangan ekonomi desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, penelitian tentang akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan BUMDes dapat  membantu  memahami  bagaimana  BUMDes  dapat  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  keuangan  dan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan  desa.  Serta  memberikan  rekomendasi  untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan BUMDes yang lebih transparan dan akuntabel.
Jumlah sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. 2 Badan Usaha Milik Desa Yang Menjadi Populasi No Badan Usaha Milik Desa Responden Jumlah 1 BUMDesa Agung Mandiri Tanjung Agung   1 Kepala desa, 6 Perangkat/Staff desa, 1 Kepala Bumdes, 2 Perangkat/Staff BUMDes 10 2 BUMDesa Makmur Jaya Tanjung Menang  1 Kepala desa, 6 Perangkat/Staff desa, 1 Kepala Bumdes, 2 Perangkat/Staff BUMDes 10 3 BUMDesa Maju Bersama Terlangu 1 Kepala desa, 6 Perangkat/Staff desa, 1 Kepala Bumdes, 2 Perangkat/Staff BUMdes 10 4 BUMDesa Agung Jaya Regan Agung 1 Kepala desa, 6 Perangkat/Staff desa, 1 Kepala Bumdes, 2 Perangkat/Staff BUMDes 10 5 BUMDesa Mitha Tanjung Kepayang 1 Kepala desa, 6 Perangkat/Staff desa, 1 Kepala Bumdes, 2 Perangkat/Staff BUMDes 10 Total 50 Sumber: Peneliti 2024
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengempulan data dalam pelaksanaan pengempulan data primer, peneliti menggunakan Teknik penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut disebarkan untuk diisi oleh responden yang dalam hal ini adalah pihak- pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan BUMDesa.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dapat  dikatakan  sebagai  proses  memanipulasi  data  penelitian  agar  data  tersebut  dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penggunaan alat analisis sebenarnya bergantung pada apakah variabel yang akan  diteliti  itu  bersifat  dependen  (jelas  variabel  dependen  dan  independennya)  atau  interdependen  (variabel dependen dan independennya diabaikan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data dan menguji hipotesis diolah dengan Softwere SPSS versione 26. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari uji analisis statistik deskriptif, Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji realibilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas  dan  uji  heteroskedastitas.  Selanjutnya  Teknik  analisis  regresi  linier berganda,  uji  hipotesis  terdiri  dari  koefisien  determinasi  (R 2 ),  Uji  signifikansi  parsial  (uji  T)  dan  Uji  signifikansi simultan (uji f).

## Hasil Dan Pembahasan Hasil Hasil analisis statistik deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai karakteristik dari serangkaian data tanpa mengambil Kesimpulan umum (Ghozali,2016). Analisis deskriptif merupakan penyajiaan data berupa tabulasi sehingga mudah untuk dipahami. Mengenai hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:
Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Akuntabilitas 50 27.00 35.00 30.7200 2.49931 Transparansi 50 24.00 35.00 30.7000 2.95718 Partisipasi Masyarakat 50 18.00 30.00 25.3200 2.78069 Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa 50 19.00 30.00 26.2000 2.55551 Valid N (listwise) 50

## Sumber: Output SPSS
Berdasarkan  tabel  4.3  diketahui  hasil  uji  analisis  statistik  deskriptif  yaitu  minimum  (terendah),  nilai maksimum (tertinggi), nilai rata-rata (mean) dan standar devisiasi sebagai berikut:
1. Variabel  akuntabilitas  (X1)  dari  data  tersebut  bisa  dideskripsikan  bahwa  nilai  minimum  27,  nilai maksimum 35, nilai rata-rata akuntabilitas 30.7200 dan standar devisiasi data akuntabilitas adalah 2.49931
2. Variabel  transparansi  (X2)  dari  data  tersebut  bisa  dideskripsikan  bahwa  nilai  minimum  24,  nilai maksimum 35, nilai rata-rata transparansi 30.7000 dan standar devisiasi data transparansi adalah 2.95718
3. Variabel partisipasi masyarakat (X3) dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 18, nilai  maksimum  30,  nilai  rata-rata  partisipasi  masyarakat  25.3200  dan  standar  devisiasi  data partisipasi masyarakat adalah 2.78069
4. Variabel pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (Y) dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 19, nilai maksimum 30, nilai rata-rata pengelolaan keuangan badan usaha milik desa  26.2000  dan  standar  devisiasi  data  pengelolaan  keuangan  badan  usaha  milik  desa  adalah 2.55551
Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Tabel 4. 2

## Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 50 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.57677077 Most Extreme Differences Absolute .091 Positive .069 Negative -.091 Test Statistic .091 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

## Sumber : Hasil olah data
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  dengan Kolmogorov-Smirnov pada  tabel  diatas,  diketahui  nilai probabilitas p atau Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Maka regresi ini terdistribusi normal dan dapat diterima karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 > 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi. Selain menggunakan analisis statistik, uji normalitas juga dapat dilihat dengan menggunakan analisis grafik berupa histogram dan normal P-Plot. Berikut merupakan hasil dari analisis grafik.

## Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Akuntabilitas .604 1.656 Transparansi .507 1.971
Partisipasi Masyarakat .612 1.633 a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa
Sumber: Hasil olah data
Dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan  dalam  uji  multikolinearitas  ini  adalah  data  dari  variabel independen. Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil sebagai berikut.
1. Nilai VIF untuk variabel Akuntabilitas (X1) adalah 1.656 < 10 dengan nilai Tolerance adalah 0.604 > 0.10 maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikoloniearitas.
2. Pada variabel Transparansi (X2) diperoleh nilai VIF sebesar 1.971 < 10 dengan nilai Tolerance adalah 0.507  >  0.10  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Transparansi  dapat  dinyatakan  tidak  terjadi  gejala multikoloniearitas.
3. Pada variabel Partisipasi Masyarakat (X3) diperoleh nilai VIF sebesar 1.633 < 10 dengan nilai Tolerance adalah 0.612 > 0.10 maka dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikoloniearitas.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Model  regresi  yang  baik  adalah  tidak  adanya heterokedastisitas. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan scatter plot dan uji glesjer. Berikut merupakan hasil dari analisis scatter plot yang tertera pada gambar dibawah ini.

## Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Terlihat pada tampilan grafik scatterplot diatas, bahwa titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu  Y,  dan  data  tersebut  menyebar  secara  acak.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  masalah heteroskedastisitas  pada  model  regresi,  analisis  dengan  menggunakan  scatter  plot  memiliki  kelemahan  yang cukup  signifikan  karena  jumlah  pengamatan  mempengaruhi  hasil plotting .  Semakin  sedikit  jumlah  sampel pengamaan, maka semakin sulit pula menginterpretasikan hasil scatter plot. Oleh karena itu diperlukan uji statistik yang lebih akurat untuk menjamin keakuratan hasil yang didapatkan yaitu menggunakan uji glesjer. Uji glesjer dilakukan dengan meregresikan nilai absolute residual (AbsRes) terhadap variabel independen, berikut merupakan dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas melalui uji glesjer.  Jika nilai Sig. > 0.05 maka Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai Sig. < 0.05 Terjadi gejala heteroskedastisitas Berikut merupakan hasil dari Uji Heteroskedastisitas yang tersaji pada Tabel dibawah ini.
Tabel 4. 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 4.848 1.980 2.448 .018 Akuntabilitas -.057 .078 -.131 -.724 .473 Transparansi .007 .072 .019 .096 .924 Partisipasi Masyarakat -.086 .070 -.222 -1.234 .223 a. Dependent Variable: ABSRES
Sumber : Hasil olah data
Nilai  probabilitas  (Sig)  dari  variabel  Akuntabilitas  sebesar  0.473,  pada  variabel  Transparansi  sebesar 0.924, dan dari variabel Partisipasi Masyarakat sebesar 0.223. Karena nilai probabilitas (Sig) dari semua variabel lebih dari signifikansi 0.05 atau 5% maka dapat disimpulkan asumsi homoskedastisitas terpenuhi yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## Hasil Regtesi Linear Berganda
Tabel 4. 5 Hasil Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.030 3.030 .340 .736 Akuntabilitas .299 .120 .293 2.501 .016 Transparansi .311 .110 .360 2.819 .007 Partisipasi Masyarakat .254 .107 .276 2.375 .022
a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa
Sumber : Hasil olah data
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel diatas, diperoleh model regresi sebagai berikut:
𝑌 = 1.030 + 0.299𝑋 1 + 0.311𝑋 2 + 0.254𝑋 3 Dimana: Y = Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa X1 = Akuntabilitas X2 = Transparansi X3 = Partisipasi Masyarakat Berdasarkan model regresi linear berganda diatas, didapatkan informasi sebagai berikut.
1. Nilai  konstanta  (a)  memilik  nilai  sebesar  1.030.  Nilai  tersebut  artinya  apabila  variabel  Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat sebesar 0, maka variabel Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa bernilai adalah 1.030.
2. Nilai koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X1) memiliki nilai sebesar 0.299. Nilai tersebut artinya apabila akuntabilitas  meningkat  sebesar  satu  satuan  maka  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Milik  Desa  akan meningkat  sebesar  0.299.  Koefisien  bernilai  positif  artinya  terjadi  hubungan  yang  positif  antara Akuntabilitas dengan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.
3. Nilai  koefisien  regresi  variabel  Transparansi  (X2)  memiliki  nilai  sebesar  0.311.  Nilai  tersebut  artinya Transparansi meningkat  sebesar  satu  satuan  maka  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa akan  meningkat  sebesar  0.311.  Koefisien  bernilai  posisif  artinya  terjadi  hubungan  yang  positif  antara Transparansi dengan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.
4. Nilai koefisien regresi variabel Partisipasi Masyarakat (X3) memiliki nilai  sebesar 0.254. Nilai tersebut artinya  Partisipasi  Masyarakat  meningkat  sebesar  satu  satuan  maka  Pengelolaan  Keuangan  Badan Usaha Milik Desa sebesar 0.254. koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.

## Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi
Tabel 4. 6 Hasil Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .787 a .619 .594 1.62738
a.  Predictors:  (Constant),  Partisipasi  Masyarakat,  Akuntabilitas, Transparansi
b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa

## Sumber: Hasil olah data
Berdasarkan  hasil  uji  koefisien  determinasi  diatas,  nilai R 2 ( Adjusted  R  Square )  dari  model  regresi digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kemampuan  variabel  bebas  (independen)  dalam  menerangkan variabel terikat (dependen). Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa nilai R 2 sebesar 0.594 hal ini berarti bahwa 59.4% variabel dependent Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dapat dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel independen yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. Sedangkan sisanya sebesar (100% - 59.4% = 40.6%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen secara bersama-sama terhadap satu variabel dependen, dasar untuk pengambilan keputusan Uji F ini adalah sebagai berikut: Jika nilai Sig.  <  0.05  atau  Fhitung  >  Ftabel  maka  variabel  independen  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  variabel dependen. Jika nilai Sig. > 0.05 atau Fhitung < Ftabel maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan sampel sebanyak 50, variabel independen 3 dan taraf nyata 5%, maka didapatkan Ftabel sebesar (k; n-k-1) = (3, 46) = 2.806
Tabel 4. 7

## Hasil Uji Simultan
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 198.176 3 66.059 24.943 .000 b Residual 121.824 46 2.648 Total 320.000 49
a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa
b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi

## Sumber: Hasil olah data
Berdasarkan Tabel diatas didapatkan informasi nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai Fhitung sebesar 24.943 > Ftabel sebesar 2.806 yang artinya variabel independen berupa Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi  Masyarakat  berpengaruh  terhadap  variabel  dependent  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik Desa. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang secara simultan dari variabel independen  yang  berupa  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  variabel  dependent berupa Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.

## Uji Signifikansi Pasial (Uji-t)
Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji parsial dapat dilakukan melalui statistik uji t dengan cara membandingkan nilai Sig. t dengan nilai alpha 0.05 dan juga thitung dengan ttabel, dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika Sig. <
0.05,  atau  jika  positif  ketika  thitung  >  ttabel,  sedangkan  jika  negative  ketika – thitung  <  -ttabel  maka  variabel independent  berpengaruh  secara  parsial  terhadap variabel dependen.  Jika  Sig.  > 0.05, atau  jika  positif ketika thitung < ttabel, sedangkan jika negatif ketika – thitung > -ttabel maka variabel independent tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan sampel sebanyak 50, variabel independen 3 dan taraf nyata 5%, maka didapatkan ttabel sebesar (α/2; n -k) = (0.025; 47) = 2.011 Tabel 4. 8
Hasil Uji Parsial Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.030 3.030 .340 .736 Akuntabilitas .299 .120 .293 2.501 .016 Transparansi .311 .110 .360 2.819 .007 Partisipasi Masyarakat .254 .107 .276 2.375 .022 a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa
Sumber: Hasil olah data Berdasarkan hasil uji t, yang tersaji pada Tabel diatas diperoleh informasi sebagai berikut:
1. Variabel  Akuntabilitas  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0.016,  nilai  tersebut  lebih  kecil  dari  0.05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar 2.501 > ttabel (2.011) maka variabel Akuntabilitas berpengaruh  terhadap  variabel  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Sehingga  hipotesis pertama, H 1 : variabel Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa“diterima”.
2. Variabel  Transparansi  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0.007,  nilai  tersebut  lebih  kecil  dari  0.05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar 2.819 > ttabel (2.011) maka variabel Transparansi berpengaruh  terhadap  variabel  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Sehingga  hipotesis kedua, H 2 : variabel Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa“diterima”.
3. Variabel Partisipasi Masyarakat memiliki nilai signifikansi sebesar 0.022, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Sedangkan  untuk  t  hitung  didapatkan  nilai  sebesar  2.375  >  ttabel  (2.011)  maka  variabel  Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Sehingga hipotesis  ketiga,  H 3 :  variabel  Partisipasi  Masyarakat  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  variabel Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa“diterima”.

## Pembahasan
Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Penelitian ini memberikan berhipotesis bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa sebagai H 1 . Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung variabel akuntabilitas lebih besar dari t tabel dan dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara parsial  terhadap  pengelolaan  keuangan  badan  usaha  milik  desa  yang  berarti  H 1 diterima  karena  akuntabilitas berpengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan  badan  usaha  milik  desa  di  kecamatan  banyuasin  III Kabupaten banyuasin.

## Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III
Penelitian ini memberikan berhipotesis bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa sebagai H 2 . Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung variabel transparansi lebih besar dari t tabel dan dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara parsial  terhadap  pengelolaan  keuangan  badan  usaha  milik  desa  yang  berarti  H 2 diterima  karena  transparansi
berpengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan  badan  usaha  milik  desa  di  kecamatan  banyuasin  III Kabupaten banyuasin.

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III
Penelitian  ini  berhipotesis  bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan  badan usaha milik desa sebagai H 3 . Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung variabel partisipasi masyarakat lebih besar dari  t  tabel  dan  nilai  signifikansinya  kurang  dari  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat berpengaruh  secara  parsial  terhadap  pengelolaan  keuangan  badan usaha  milik desa yang  berarti  H 3 diterima karena partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa di kecamatan banyuasin III Kabupaten banyuasin.

## Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III
Penelitian ini memberikan hipotesis bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa secara simultan H 4. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi uji f sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa. Artinya H 4 diterima karena akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara bersamaan terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa di kecamatan banyuasin III kabupaten banyuasin.
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  kajian  pengaruh  akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa kecamatan banyuasin III kabupaten banyuasin.
1. Akuntabilitas  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  pengelolaan  keuangan  badan  usaha  milik  desa menunjukan  bahwa  pengelolaan  keuangan  tersebut  dilakukan  secara  transparan,  akurat,  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
2. Transparansi  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  pengelolaan  keuangan  badan  usaha  milik  desa menunjukan  bahwa  tingkat transparansi  atau  keterbukaan mengenai  pengelolaan  keuangan  badan  usaha milik  desa  sudah  dikatakan  transparan,  sehingga  memudahkan  masyarakat  untuk  mengetahui  tentang keuangan badan usaha milik desa.
3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa menunjukan bahwa keikut sertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan badan usaha milik desa sudah dikatakan baik dan pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam pengambilan Keputusan.
4. Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan  badan  usaha  milik  desa  berarti  apabila  akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi  masyarakat ditingkatkan secara bersama maka semakin baik pula dalam pengelolaan keuangan badan usaha milik desa.

## Referensi
Didjaja, M. (2003). Transparansi Pemerintah . Rineka Cipta. Dwiningsi, S. I. A. (2015). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan . Pustaka Pelajar.
Mayasari, R., Febriantoko, J., Masnila, N., Ariyanti, I., Jumeilah, F. S., Putra, M. S. G. P., & Tunggal, T. (2024). Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa . Penerbit NEM. Menteri, P. (2007). Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian . Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Nasional, D. P., Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (2007). Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa .
Pemerintah Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Alfabeta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Kementerian Dalam Negeri.