## PENERAPAN HUKUM PEMBANGUNAN DALAM E-PROCUREMENT SECARA ELEKTRONIK  DI INDONESIA
ANDI KURNIAWAN 1 , ELFRIDA RATWATI GULTOM 2
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti Andialhusaini@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id
Abstract: The  implementation  of  the  national  government  system  is  carried  out  based  on the theory  of  democracy,  namely  a  system  of  government  that  is  oriented  to  the  community  as Indonesian citizens in its implementation objectives. The authorization of authority granted by law as a legal basis reflects how the government structure of Indonesia as a rule of law state. Law  will  always  coexist  closely  with  development  activities,  including  all  aspects  such  as planning and supervision. One aspect of governance that cannot be separated from the daily activities  of  governance  in  community  activities  is  the  procurement  of  goods  and  services  in the  framework  of  increasing  the  resilience  of  the  Indonesian  national  economy.  Along  with technological developments, Indonesia has entered a new phase since the start of the Covid-19 pandemic,  namely  the  start  of  digital  transformation.  This  digital  transformation  then penetrated as a facilitator and means of assisting the government in implementing its policies, one  of  which  is  by  creating  e-procurement  in  the  procurement  system  which  is  carried  out online via the internet network. This system was formed with the aim of helping to reduce the number  of  corruption  and  collusion  that  occur  in  the  implementation  of  policies  in  the procurement  of  goods  and  services  so  that  the  procurement  of  goods  and  services  can  run effectively  due  to  the  expected  process  being  more  transparent  than  the  conventional procurement  of  goods  and  services  which  was  carried  out previously.  However,  even  though there  has  been  a  change  in  the  system,  the  government  still  needs  to  carry  out  a  continuous system  evaluation. This  is  due  to  the  age  of  the  system  which  is  still  new  so  it  requires  more attention from the government to finalize the system.
Keywords: Application, Law, E-Procurement
Abstrak: Penyelenggaraan sistem pemerintahan nasional dilakukan dengan bersumber kepada teori  demokrasi,  yaitu  sistem  pemerintahan  yang  berorientasi  kepada  masyarakat  sebagai warga  negara  Indonesia  di  dalam  tujuan  penyelenggaraannya.  Otorisasi  kewenangan  yang diberikan  oleh  undang-undang  sebagai  landasan  hukum  merefleksikan  bagaimana  struktur pemerintahan Indonesia sebagai negara hukum. Hukum akan selalui berdampingan erat dengan kegiatan pembangunan, termasuk seluruh aspeknya seperti perencanaan maupun pengawasan. Salah  satu  aspek  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kegiatan sehari-hari  penyelenggaraan  pemerintahan  di  dalam  aktivitas  masyarakat  adalah  pengadaan barang  dan  jasa  dalam  rangka  meningkatkan  ketahanan  perekonomian  nasional  Indonesia. Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  Indonesia  kemudian  memasuki  babak  baru  sejak mulai terjadinya pandemi Covid-19, yaitu dimulainya transformasi digital. Transformasi digital tersebut kemudian turut merambah sebagai fasilitator dan sarana pembantu pemerintah dalam melaksanakan  kebijakannya,  salah  satunya  dengan  penciptaan e-procurement dalam  sistem pengadaan  yang dilakukan secara daring melalui jaringan internet. Sistem ini dibentuk dengan tujuan  membantu  menekan  angka  korupsi  dan  kolusi  yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan kebijakan  di  bidang  pengadaan  barang  dan  jasa  sehingga  pengadaan  barang  dan  jasa  dapat berjalan secara efektif akibat prosesnya yang diharapkan lebih transparan daripada pengadaan barang  dan  jasa  secara  konvensional  yang  dilakukan  sebelumnya.  Namun  meskipun  telah terjadi  perubahan  sistem,  pemerintah  masih  tetap  perlu  mengadakan  evaluasi  sistem berkelanjutan.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  umur  sistem  yang  masih  baru  sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk mematangkan sistem.
Kata Kunci: Penerapan, Hukum, E-Procurement.

## A. Pendahuluan
Penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  nasional  dilakukan  dengan  bersumber  kepada teori  demokrasi,  yaitu  sistem  pemerintahan  yang  berorientasi  kepada  masyarakat  sebagai warga  negara  Indonesia  di  dalam  tujuan  penyelenggaraannya.  Demokrasi  membuat pemerintahan  ditujukan  untuk  kepentingan  dan  kesejahteraan  rakyat,  sebagaimana  tercantum pada  muatan  dasar  hukum  falsasah  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945  sebagai  dasar konstitusi  nasional  Indonesia.  Oleh  sebab  itu  di  dalam  pendiriannya,  Indonesia  seringkali disebut  dengan  negara  hukum,  dimana  dirinya  menggunakan  prinsip-prinsip  hukum  di  dalam landasan penyelenggaraan kebijakannya pada setiap langkah pembangunan kebijakan nasional.
Salah  satu  muatan  penting  di  dalam  kebijakan  pembangunan  adalah  kegiatan pengawasan di dalam kebijakan. Hal tersebut terjadi sebab untuk dapat mencapai tujuan yang telah  ditetapkan  sebelumnya,  pemerintah  Indonesia  akan  memerlukan  lembaga  pengawasan terhadap  setiap  kegiatan  yang  terjadi  di  dalam  proses  transformasi  pembangunan.  Seperti misalnya  pengawasan  dapat  dilangsungkan  dengan  cara  pengendalian  maupun  pengonrolan secara terstuktur terhadap dilakukannya suatu kegiatan pembangunan negara melalui kebijakan pembangunan  nasional.  Dengan  dilakukannya  pengawasan,  maka  di  dalam  setiap  kebijakan pembangunan  yang  ada  pemerintah  akan  dapat  menghindari  terjadinya  penyimpangan  yang timbul  dari  rencana  awal  yang  telah  disusun  sedemikian  rupa.  Akibatnya,  kebijakan pembangunan  akan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  efektif.  Hal  tersebutlah  yang  membuat konteks pembangunan dan juga pengawasan tidak akan dapat dipisahkan di dalam pembahasan mengenai pengadaan dari kebijakan nasional pada setiap sektor pemerintaan.
Otorisasi  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  sebagai  landasan  hukum merefleksikan  bagaimana  struktur  pemerintahan  Indonesia  sebagai  negara  hukum.  Hukum akan  selalui  berdampingan  erat  dengan  kegiatan  pembangunan,  termasuk  seluruh  aspeknya seperti  perencanaan  maupun  pengawasan.  Salah  satu  aspek  penyelenggaraan  pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan di dalam aktivitas masyarakat adalah pengadaan barang dan jasa dalam rangka meningkatkan ketahanan perekonomian nasional Indonesia. Praktik pengadaan barang dan jasa ini merupakan salah satu kebijakan  pemerintah  yang  meliputi  aspek  pengadaan  barang  dan  jasa,  dimulai  dari  praktik pengadaan  barang  dan  jasa  yang  terjadi  dengan  cara  yang  konvensional,  sampai  dengan evolusinya  yang  berubah  secara  digital  seiring  dengan  masuknya  perkembangan  teknologi pada era digital di Indonesia.
Terjadinya  transformasi  digital  pada  aspek  pengadaan  barang  dan  jasa  salah  satunya diterapkan  pada  sistem e-procurement.  E-procurement di  dalam  definisinya  merujuk  kepada sebuah  pembentukan  sistem  yang  ditujukan  dalam  rangka  menjembatani  proses  pengadaan barang  dan  jasa  dari  pemerintah  yang  dimuat  pada  sebuah  struktur  pemrograman  digital dengan  basis  web,  seperti  misalnya  tender  elektronik  maupun  seleksi  elektronik.  Lahirnya perkembangan  pada  pengadaan  barang  dan  jasa  digital  hadir  sebagai  salah  satu  wujud  aksi pembangunan  pemerintah  Indonesia  kepada  masyarakat  di  bidang  cakupan  barang  dan  jasa, akibatnya  pemerintah  kemudian  akan  menjadi  lebih  leluasa  di  dalam  mengatur  dan menyalurkan pasokan barang dan jasa di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi.  Hal  tersebut  disebabakan  dimana  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  bersifat konvensional,  pemerintah  masih  menemukan  banyak  kelemahan  yang  menyebabkan  sistem tidak  dapat  berjalan  dengan  baik.  Fokus  dari  sistem e-procurement hadir  dalam  rangka mendorong peningkatakn transparansi dan akuntabilitas pemerintah di sektor penyelenggaraan kebijakan  pengadaan  barang  dan  jasa.  Di  Indonesia  sendiri  sistem  ini  telah  hadir  melalui INAPROC  (Indonesian  Procurement),  yaitu  sebuah  sistem  e-procurement  nasional  yang bergerak  dalam  memfasilitasi  kebijakan  di  bidang  pengadaan  barang  dan  jasa. Penyelenggaraan  dari  sistem  juga  dapat  dilihat  lebih  lanjut  di  dalam  website  milik  lembaga LKPP  (Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah),  yaitu  lkpp.go.id.  Meskipun begitu, sistem ini masih belum dapat berjalan matang dan juga memiliki banyak kekurangan di dalam  pelaksanaannya,  sehingga  kemudian  dibutuhkan  evaluasi  lebih  lanjut  di  dalam menganalisis sistem ini.

## B. Metodologi Penelitian
Pendekatan penelitian diadakan dengan menggunakan pemilihan metode yuidis normatif di dalam penelitian. Metode ini memfokuskan kepada penggunaan pertimbangan yang berasal dari  sumber  hukum  primer  peraturan  perundang-undangan  dan  kajian  pustaka  sekunder sebagai  bahan  dasar  penarikan  kesimpulan.  Melalui  kajian  yang  ditemukan,  fokus  dari penelitian  adalah  mengungkap  materi  terkait  yang  berhubungan  dalam  menjawab  beban pertanyaan yang diajukan di dalam penelitian. Kajian hasil penelian yang ditemukan kemudian akan  dianalisa  di  dalam  deskripsi  penjelasan  yang  kualitatif,  dalam  bentuk  analisa  terstruktur dari sumber literatur yang ditemukan sebagai catatan deskriptif.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Praktik Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia
Dalam status  quo yang  terjadi  pada  saat  ini,  kebijakan  pemerintah  dalam  praktik pengadaan barang dan jasa belum terjadi secara optimal disebabkan masih banyaknya tindakan penipuan dan korupsi dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal  tersebut  menjadi  masalah  yang  serius,  mengingat  praktik  penipuan  dan  korupsi  tersebut menyebabkan  banyaknya  uang  negara  yang  menjadi  berpindah  tangan  akibat  tidak  tersalur dengan benar. Hal  ini  tentu  saja menimbulkan kerugian  kepada negara, dimana  uang tersebut harusnya  dapat  dialokasikan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  negara  yang  lebih  berguna.  Di wilayah  Asia  Tenggara,  Indonesia  menduduki  peringkat  sebagai  salah  satu  negara  dengan korupsi  yang  terbesar  di  bidang  pengadaan  barang  dan  jasa  publik.  Praktik  korupsi  ini berhubungan  erat  dengan  tindakan  penipuan  dan  monopoli  yang  terjadi,  yaitu  dengan memutarbalikkan  pemberian  kontrak  dan  tender  publik  dimana  kekuatan  koersif  digunakan untuk memenangkan tender. Adanya kerjasama antara penawar dengan pejabat publik tersebut kemudian  memunculkan  praktik  monopoli  yang  menghambat  terselenggaranya  pengadaan barang dan jasa secara efektif dan optimal.
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  Indonesia  kemudian  memasuki  babak  baru sejak mulai terjadinya pandemi Covid-19, yaitu dimulainya transformasi digital. Transformasi digital tersebut kemudian turut merambah sebagai fasilitator dan sarana pembantu pemerintah dalam  melaksanakan  kebijakannya,  salah  satunya  dengan  penciptaan e-procurement dalam sistem pengadaan  yang dilakukan secara daring melalui jaringan internet. Sistem ini dibentuk dengan  tujuan  membantu  menekan  angka  korupsi  dan  kolusi  yang  terjadi  dalam penyelenggaraan  kebijakan  di  bidang  pengadaan  barang  dan  jasa  sehingga  pengadaan  barang dan  jasa  dapat  berjalan  secara  efektif  akibat  prosesnya  yang  diharapkan  lebih  transparan daripada  pengadaan  keperluan  barang  dan  jasa  secara  manual  atau  konvensional  yang dilaksanakan  sebelumnya.  Dalam  sajian  penelitian  yang  dilakukan  oleh  beberapa  mahasiswa Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta terkait dengan efektivitas dari pengadaan melalui e- procurement, didapatkan  sajian  data  bahwa  penerapan  dari  sistem e-procurement dapat mencegah dan mengurangi kecurangan dan  korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hasil  penelitian  tersebut  juga  sesuai  dengan  hasil  temuan  penelitian  yang  dibuktikan  oleh  A. Neupane  dan  kawan-kawannya  dalam  penelitian  terkait  dengan “Ketersediaan  Untuk Mengadopsi  E-Procurement  Dalam  Mengurangi  Angka  Korupsi” serta  penelitian  oleh  A. Nurmandi  dan  S.  Kim  terkait  dengan  “ Membuat  E-Procurement  Bekerja  Pada  Sistem Procurement  yang  Terdesentralisasi:  Perbandingan  Tiga  Kota  di  Indonesia”. Kecurangan dengan  sistem e-procurement menjadi  dapat  dihindari  dengan  adanya  dukungan  sistem terhadap setiap langkah di dalam proses pengadaan barang dan  jasa, mulai dari proses tender hingga pembelian yang dilakukan secara elektronik. Sistem tersebut bekerja dengan membuat pelayanan  yang  transparan  dalam  proses  tender  sehingga  berpotensi  untuk  mengurangi kecurangan yang berpotensi untuk terjadi dalam prosesnya.
2. Kelemahan di Dalam Sistem Pengawasan
Terlepas dari adanya berbagai potensi dan manfaat tersebut, sistem e-procurement masih belum sepenuhnya berkembang dengan sempurna, dimana hal ini berkaitan dengan pengadaan barang  dan  jasa,  serta  model  dan  hasil  dari  pengawasan  penyelenggaraan  kebijakan  yang bersangkutan.  Masalah  tersebut  tidak  terlepas  dari  kedudukan  Indonesia  sebagai  negara
berkembang  yang  masih  belum  sepenuhnya  memiliki  infrastruktur  teknologi  informasi  di wilayah  pemerintahan  yang  maju  dan  merata.  Banyaknya  ketimpangan  yang  terjadi  di  setiap daerah  membuat  banyaknya  kendala  terhadap  pelaksanaan  sistem  ini,  terutama  dengan kebijakan desentralisasi  yang terjadi membuat proses pengadaan barang dan jasa yang terjadi menjadi kurang transparan dalam pengawasannya.
Pengawasan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  di  dalam  setiap  kebijakan pembangunan. Dengan adanya pengawasan, maka dapat dilakukan perkiraan apakah suatu aksi pembangunan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana  atau  tidak.  Kurangnya  efektivitas pengawasan pada  sistem pengadaan barang dan jasa konvensioal membuat potensi timbulnya penyalahgunaan  kekuasaan  pada  pengadaan  barang  dan  jasa,  dimana  secara  perlahan  akan menghilangkan  akuntabilitas  dan  transparansi  di  dalam  sistem e-procurement tersebut.  Salah satu  kinerja  pengawasan  yang  perlu  ditingkatkan  adalah  pengawasan  terhadap  pengendalian internal,  dimana  meskipun  proses  tender  dalam  sistem  dilakukan  secara  elektronik,  tetapi dalam beberapa  kasus yang terjadi pemenang tender telah dipilih terlebih dahulu  sebelumnya demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya atau organisasi yang bersangkutan.
Selain  itu  terdapat  masalah  bahwa  cukup  sulit  untuk  mendapatkan  pejabat  pengadaan yang  tepat.  Dalam  kebijakannya,  pemerintah  telah  mengadakan  berbagai  program  pelatihan untuk  mempersiapkan  pejabat  publik  apabila  terdapat  keinginan  untuk  menjadi  pejabat pengadaan.  Namun  minat  dari  pejabat  publik  yang  tertarik  untuk  menjadi  pejabat  pengadaan tidak  banyak,  mengingat  resiko  pekerjaan  yang  besar,  tekanan  yang  tinggi,  tetapi  hanya diberikan  insentif  yang  rendah.  Hal  tersebut  sangat  berpengaruh  kepada  pelaksanaan pengawasan  yang  terjadi  dimana  sangat  sedikit  pejabat  pengadaan  yang  dapat  melakukan pengawasan  dalam  sistem e-procurement di  bidang  penyelenggaraan  barang  dan  jasa. Pengawasan  juga  kemudian  dapat  terhambat  dengan  tuntutan  tekanan  pekerjaan  dan  resiko yang  tinggi  yang  membuat  pejabat  pengadaan  terkait  menjadi  cukup  kesulitan  dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam pelaksanaan kebijakan.
Tindakan penipuan yang sering terjadi di dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa  juga  turut  dibuktikan  juga  di  dalam  pelaporan  oleh Association  of  Certified  Fraud Examiners ,  dimana  kurangnya  pengendalian  dalam  penyelenggaraan  kebijakan  berujung kepada  jumlah  tindakan  penipuan  yang  terjadi.  Meninjau  hal  tersebut,  tentu  saja  lembaga pengawas memiliki peran yang penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan kebijakan  sehingga pengadaan barang dan  jasa dapat dilakukan secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada saat  ini,  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  diadakan  secara elektronik  di  bawah  naungan  lembaga  LKPP  (Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah)  yang  berada  di  bawah  koordinasi  Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan Nasional  .  LKPP  atau  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab dan berada dibawah kuasa presiden dalam posisinya sebagai  lembaga    Pemerintah    non-kementerian  (Peraturan    Presiden    Nomor    157    Tahun 2014)  dengan  kewenangan      untuk  merumuskan      dan      mengembangkan      kebijakan      di bidang      pengadaan  barang/jasa  pemerintah  di  Indonesia.  Dalam  fungsinya  tersebut  LKPP bertugas  untuk  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  dari  strategi  kebijakan  serta melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  internalnya.  Dari  hal  tersebut  kemudian  juga selanjutnya  dibantu  oleh  Deputi  Bidang  Monitoring-Evaluasi  dan  Pengembangan  Sistem Informasi,  dimana  bagian  LKPP  ini  bertugas  untuk  melakukan  pengawasan  berupa pelaksanaan  aksi  koordinasi,  pemantauan,  pembinaan,  dan  pengembangan  sehingga selanjutnya  dapat  memberikan  masukan  dalam  penyelenggaraan  kebijakan  barang  dan  jasa yang dilakukan secara elektronik.
Dengan  adanya  sistem e-procurement ,  maka  pemerintah  dapat  menjadi  terbantu  dalam memantau  dan  mengontrol  kualitas  barang  dan  jasa  dalam  penyelenggaraan  kebijakan pengadaan barang dan jasa. Proses pengawasan salah satunya dilakukan terhadap pengendalian internal,  dimana  dilakukan  audit  internal  untuk  membantu  meninjau  efektivitas  pengendalian internal  serta  memastikan  sistem  bekerja  dengan  baik  sehingga  sebisa  mungkin  mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang  mungkin  terjadi sewaktu-waktu. Audit internal
ini digunakan untuk membantu pengawasan lembaga pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan dapat memberikan analisa, penilaian, pendapat, rekomendasi,  maupun  evaluasi  terkait  yang  bersifat  objektif  terhadap  pekerjaan  yang dilakukan.  Dengan  adanya  proses  audit  internal,  pemerintah  dalam  sistem  pengawasannya dapat  mencegah,  mendeteksi,  maupun  menyelidiki  kecurangan  yang  mungkin  terjadi  dalam proses penyelenggaraan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

## 3. Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Di dalam pendapatnya, Friedman menjelaskan bagaimana cara kerja hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai faktor pendorong dari suatu kerja  sistem  hukum.  Program  kebijakan  pemerintahan  adalah  sebuah  bentuk  lain  dari  wujud pemerintah  sebagai  organisasi.  Negara  pada  dasarnya  adalah  sebuah  organisasi  kekuasaan yang meliputi dan juga menyatukan sekumpulan kelompok manusia di dalam persekutuannya. Pembuktian  dari  entitas  negara  sebagai  sebuah  organisasi  dicerminkan  dengan  adanya kedaulatan yang dimiliki oleh negara, yang dijamin oleh hukum, yang kemudian memberikan kewenangan  bagi  negara  di  dalam  menjalankan  setiap  kebijakan  yang  dilakukannya.  Dalam hal  ini  tercermin  jelas  bahwa  negara  merupakan  sebuah  organisasi  kekuasaan  yang mengadakan  kebijakan  sesuai  untuk  dapat  mencapai  tujuannya  sebagaimana  dituangkan  di dalam tujuan negara yang dimuat pada Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian dibagi lagi landasan lagi landasan hukumnya di dalam bentuk struktur hukum yang jelas.
Struktur  hukum  merupakan  komponen  yang  mencakup  setiap  hukum  yang  formil, materiil, tertulis, maupun tidak tertulis. Di dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa, kajian struktur  hukum  dapat  dilihat  dari  runtutan  hukum  yang  ada,  misalnya  landasan  konsep Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  dimuat  di  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  dan kemudian  memberikan  delegasi  justifikasi  terhadap  muatan  peraturan  perundang-undangan lainnya  sebagai  landasan  hukum  positif  yang  berlaku.  Peraturan  perundang-undangan  lain tersebut  dapat  berbentuk  muatan  undang-undang  maupun  peraturan  hukum  lain  dibawahnya, seperti  misalnya  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah,  hingga Peraturan  Desa  yang  kewenangannya  didelegasikan  oleh  undang-undang  yang  lebih  tinggi  di dalam pembentukannya. Keberadaan dari struktur hukum ini tidak akan dapat dipisahkan dari substansi  hukum  yang  mana  menjelaskan  muatan  dari  peraturan  hukum  yang  ada  di  dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan.
Sutruktur  dan  substansi  hukum  yang  mengatur  mengenai  praktik  pengawasan  di  dalam kegiatan  pembangunan  misalnya  tercermin  pada  prinsip  otonomi  daerah  dengan  kewenangan yang diatur oleh ketentuan peraturan yang tercantum di dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945  sebagai  salah  satu  landasan  kebijakan  pemerintahan  otonomi.  Muatan  ketentuan selanjutnya dipertegas kembali pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  mana  pada  muatannya  menyatakan  adanya kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Pusat  di  dalam  melakukan  kegiatan  pembinaan maupun  pengawasan  di  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  seperti  Pemerintahan  Daerah. Menurut  ruang  lingkupnya,  pengawasan  dilaksanakan  dari  dalam  oleh  penanggung  jawab kebijakan  (pejabat  pengadaan  yang  berwenang  dalam  kebijakan  tersebut)  sebagaimana  diatur di dalam ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, serta yang dilakukan dari luar oleh evaluasi LKPP dan peninjauan masyarakat sebagai sasaran penerima kebijakan. Praktik terjadi misalnya kepada prinsip otonomi daerah dengan  kewenangan  yang diatur oleh ketentuan  peraturan  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  18  Undang-undang  Dasar  1945  sebagai salah satu landasan kebijakan pemerintahan otonomi. Muatan ketentuan selanjutnya dipertegas kembali  pada  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  dari  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  mana  pada  muatannya  menyatakan  adanya  kewenangan  yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat di dalam melakukan kegiatan pembinaan maupun pengawasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti Pemerintahan Daerah.
Unsur  ketiga  yang  dibicarakan  oleh  Friedman  mengenai  teorinya  terkait  dengan  sistem hukum  adalah  komponen  unsur  budaya  hukum.  Budaya  hukum  hadir  sebagai  refleksi  dari cerminan nilai budaya yang ada di masyarakat, dimana hal ini dapat terjadi pada pembantukan hukum,  maupun  dibentuk  secara  khusus  dengan  tujuan  untuk  menerapkan  hukum  yang
dirancang  sehingga  dapat  diterapkan  dengan  sebagaimana  mestinya.  Kajian  dari  unsur  ini adalah  penilaian  bagaimana  masyarakat  menerima  atau  menolak,  patuh  atau  tidak,  terhadap suatu  ketentuan  hukum  yang  dibentuk  oleh  pemerintah.  Hukum  yang  dibentuk  sebagai landasan  di  dalam  penyelenggaraan  kebijakan  mendapatkan  hak  bagi  masyarakat  untuk bersuara  di  dalam  mengutarakan  pendapatnya.  Pendapat  masyarakat  ini  kemudian  akan menjadi sebuah pandangan yang mencerminkan nilai dan budaya yang ada di masyarakat.
Budaya hukum yang tercermin di dalam kegiatan pembangunan pada konteks pengadaan barang  dan  jasa  dapat  dilihat  dari  bagaimana  era  digital  masuk  dan  merubah  konsepsi masyarakat  mengenai  penggunaan  dari  teknologi  digital  di  dalam  aspek  kehidupan  mereka. Revolusi yang dibawa oleh perkembangan teknologi dan jaringan internet memberikan respon yang besar di dalam perubahan  nilai  gaya  hidup yang ada pada masyarakat. Seperti misalnya masuknya pandemi COVID-19 membuat perubahan  gaya bekerja dan berbelanja  secara jarak jauh.  Akibatnya  pada  saat  ini  masyarakat  cenderung  menuntut  efisiensi  dan  fleksibilitas  di dalam setiap aspek sektor industri. Hal ini juga berlaku di dalam sistem pengadaan barang dan jasa,  dimana  pemerintah  dituntut  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  secara  tepat sasaran  dan  efisien.  Oleh  sebab  itulah  dari  sistem  yang  konvensional,  pemerintah  kemudian berpindah  melakukan  transformasi  sistem  digital  di  dalam  sektor  pengadaan  barang  dan  jasa berbasis website. Sistem  digital  ini  sebelumnya  sudah  dirancang  di  dalam  produk  hukum khusus  yang  menjadi  landasan  hukum  bagi  pendirian  dan  operasi  sistem. Sistem  dirancang agar dapat diakses kapan saja dan dimana saja, setiap saat sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh  pengguna.  Dengan  begitu  masyarakat  akan  dapat  lebih  terbantu  dengan  model  sistem yang baru untuk menyokongnya di bidang pengadaan barang dan jasa.
Berangkat dari teori Friedman tentang sistem hukum, maka teori selanjutnya yang tidak dapat  dipisahkan  adalah  korelasi  antara  hukum  dan  pembangunan  (ekonomi)  yang dikemukakan  oleh  Burg.  Salah  satu  tujuan  dari  pengadaan  barang  dan  jasa  adalah meningkatkan  ketahanan  ekonomi  nasional.  Oleh  sebab  itu  kebijakan  perlu  direlalisasikan dengan  penyetaraan  konsep  ekonomi  di  dalam  perancangan  dan  pelaksanaan  dari  kebijakan. Sebelumnya di dalam kasus yang terjadi, pengadaan barang dan jasa yang bersifat konvesional dirasa  masih  belum  dapat  memenuhi  harapan  ideal,  dimana  masih  terdapat  banyak  praktik kecurangan  dan  ketidak  efisiensian  sistem  yang  banyak  ditemukan.  Maka  berangkat  dari  hal tersebut, reformasi digital kemudian terjadi.
Burg di dalam pendapatnya menyatakan pentingnya unsur stabilitas dan prediksi sebagai syarat  di  dalam  memastikan  kelancaran  dari  jalannya  perekonomian  nasional.  Hukum  harus dapat mengakomodasi kepentingan  setiap pihak secara  seimbang sehingga  kemudian terdapat kepastian  terhadap  kejelasan  hak  dan  kewajiban  dan  setiap  pihak.  Hal  ini  terjadi  untuk menghindari konflik kepentingan di kemudian hari. Seperti misalnya di dalam ketentuan Pasal 70  ayat  (3)  dari  Undang-undang  Nomor 16 Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang  atau  Jasa Pemerintah,  disebutkan  bahwa  LKPP  memiliki  wewenang  di  dalam  melakukan  pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan di dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa  di e-marketplace. Dengan  begitu  menjadi  jelas  wewenang  apa  saja  yang  dimiliki  oleh LKPP  pada e-marketplace dan  parameternya  di  dalam  benturan  kepentingan  yang  sekiranya mungkin  akan  terjadi.  Sedangkan  unsur  prediksi  menuntut  adanya  kemampuan  hukum  di dalam  menyesuaikan  dirinya  dengan  keadaan  yang  terjadi.  Hal  ini  terjadi  misalnya  dari pengaruh  era  digital  yang  mengubah  kebutuhan  dan  praktik  gaya  hidup  dalam  masyarakat. Akibatnya  hukum  mengalami  perubahan  yang  mengikuti  arus  tersebut.  Pengaruh  yang signifikan  secara  nyata  dapat  dilihat  di  dalam  konsiderans  Peraturan  LKPP  Nomor  14  Tahun 2018  tentang  Unit  Kerja  Pengadaan  Barang  atau  Jasa,  dimana  peraturan  dibentuk  dengan pertimbangan  di  dalam  menjamin  mewujudkan  pelaksanaan  kebijakan  pengadaan  barang  dan jasa  yang  efisien,  efektif,  dan  terintegrasi.  Maka  dari  itu  sistem  kemudian  beralih  menjadi sistem elektronik sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.

## D. Penutup
Sistem  pengadaan  barang  dan  jasa  konvensional  sebelumnya  masih  memiliki  banyak masalah  berkelanjutan.  Pembentukan  hukum  baru  kemudian  diperlukan  guna  mewujudkan
penyelenggaraan  kebijakan  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Transformasi  kemudian  terjadi dengan perubahan pola kebijakan yang menggunakan sistem elektronik. Transformasi tersebut disertai  dengan  perubahan  hukum  sebagai  landasan  penyelenggaraan  kebijakannya,  dimana hukum  berperan  di  dalam  perwujudan  pembangunan  dalam  masyarakat.  Namun  meskipun telah  terjadi  perubahan  sistem,  pemerintah  masih  tetap  perlu  mengadakan  evaluasi  sistem berkelanjutan.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  umur  sistem  yang  masih  baru  sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk mematangkan sistem.

## Daftar Pusataka
Damayanti, A., & Hamzah, A. (2011). Pengaruh e-procurement terhadap Good Governance.
A. Nurmandi and S. Kim. (2015). Making e-procurement work in a decentralized procurement system: A comparison of three Indonesian cities. Int. J. Public Sect. Manag., vol. 28, no. 3, hlm. 198-220.
A. Nurmandi and S. Kim. 2015. Making e-procurement  work in a decentralized procurement system: A comparison of three Indonesian cities. Int. J. Public Sect. Manag., vol. 28, no. 3, hlm. 198-218.
Aditya  P.  W.,  Dekar  U.,  Faisal  A.  (2017).  The  Implementation  of  E-Procurement  System: Indonesia Evidence. SHS Web of Conferences 34., hlm. 4-5.
Danut,  K.  S.  (2016).  Pengadaan  Secara  Elektronik  (E-Procurement)  untuk  Mencegah  Fraud pada  Proses  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Djojosoeharto,  Agung.  "Procurement  di  Indonesia  pengembangan  pelayanan  pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik." (2008), hlm. 5-9.
Hastuti,  Tri.  "Pendekatan  Interdisipliener  Hukum  Ekonomi  Dalam  Pembangunan  Sistem Hukum Ekonomi Nasional." Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 1.1 (2016), hlm. 73-77.
Lawrence  M.  Friedman,  Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial,  Terj.  M.  Khozim  cet.  VII (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 6-13.
Lumintang, M. N., Masinambow, V. A., & Walewangko, E. N. (2021). Analisis Pelaksanaan Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Secara  Elektronik  (E-Procurement)  Di  Lpse  Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 21(1), 101- 116.
Mohamad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah di  Indonesia,  (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018), hlm. 169.
Muchtar,  H.  (2015).  Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah  dengan  Hak Asasi Manusia. Humanus, 14(1), hlm. 84-85.
P.  K.  Komisi.  2016.  Ivestigasi  Korupsi  Berdasarkan  Jenis  Perkara.  Diakses  dari http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara?inheritRedirect=true.
Rawi, Hofid Eksan. Sertifikasi wakaf tanah milik perspektif teori sistem Hukum Lawrence M. Friedman:  Studi  di  Desa  Jeruk  Soksok,  Kecamatan  Binakal,  Kabupaten  Bondowoso. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019, hlm. 50-80.
Repository.umy.ac.id. Metode Penelitian. Diakses dari http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/1234
56789/15946/g.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y
S.  Rotchanakitumnuai.  (2013).  The  Governance  Evidence  of  E-Government  Procurement. Transform Government Prople. Vol.7, No.3, hlm. 309-320.
Susdarwono,  Endro  Tri.  "Hukum  Ekonomi  Terkait  Pembangunan  Ekonomi  Industri Pertahanan  Di  Indonesia."  Ejournal  El  Hamra,  Jurnal  Kependidikan  Dan Kemasyarakatan 4.1 (2019): hlm. 3-9.
Tanesia,  Randy  Kristovand.  "Studi  efektivitas  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  secara tradisional dan elektronik." Jurnal Teknik Sipil 14.4 (2018): 247-254.
Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Bagian dua dan tiga dari Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/SE/M/2010 Tahun 2020  tentang  Pelaksanaan  Pemilikan  Penyedian  Barang/Jasa  Pemerintah  Secara Elektrobik (E-Procurement)
Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
Konsiderans  Peraturan  LKPP  Nomor  14  Tahun  2018  tentang  Unit  Kerja  Pengadaan  Barang atau Jasa Setjenkemenkue.go.id. Profil E-Procurement. Diakses dari https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/profil-e-procurement