Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 6, Juni 2023

## STATUS  HUKUM  DAN  TANGGUNG  JAWAB  NOTARIS  DAN  PPAT TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

## Nicholas Alexandros, Amad Sudiro
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia Email: nicholasalexandros90@gmail.com, ahmads@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Notaris  yang  dipidana  di  bawah  lima  tahun  dalam  persidangan  Majelis  Pengawa Notaris hukuman yang dikenakan adalah pemberhentian sementara meskipun dalam faktanya  hukuman  sementara  tersebut  tidak  merujuk  pada  ketentuan  UUJN  yang paling  singkat  3  (tiga)  bulan  dan  6  (enam)  bulan  paling  lama  karena  hukuman sementara  berarti  mengikuti  lamanya  hukuman.  Belum  adanya  aturan  dalam  UUJN terkait  sanksi  bagi  notaris  yang  dijatuhi  hukuman  di  bawah  lima  tahun  tentu  akan mengakibatkan  ketidakpastian  hukum  dalam  pengaturan  sanksinya.  Penulis  tertarik untuk  meninjau  dan  mendalami  permasalahan  terkait  analisis  kedudukan  hukum terhadap  Notaris  dan  PPAT  yang  dipidana  di  bawah  lima  tahun  dan pertanggungjawabannya  terhadap  akta  yang  dibuatnya  secara  komprehensif.  Ada  2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris  (sosiologis).  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  meneliti  dan  menganalisis mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah,  dan  peraturan  perundangan,  perjanjian  serta doktrin (ajaran), sehingga jika dikaitkan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini maka metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang paling sesuai. Hasil penelitian menyatakan bahwa setelah Notaris selesai menjalani masa hukuman maka  Notaris  tersebut  dapat  menjabat  kembali  sebagai  Notaris  tanpa  perlu  adanya prosedur  pengangkatan  kembali  sebagai  Notaris.  Apabila  Notaris  menjalankan jabatannya secara tidak berhati-hati dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti  peraturan  yang  tertera  di  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  atau  UUJN  maka notaris dapat diancam dengan hukuman perdata, pidana maupun administrasi seperti pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan tidak hormat.
Kata kunci : Notaris, UUJN, PPAT

## Abstract
In  the  trial  of  the  Notary  Supervisory  Board,  the  punishment  imposed  is  temporary dismissal  even  though  in  fact  the  temporary  sentence  does  not  refer  to  UUJN provisions, the minimum is 3 (three) months and the  longest 6 (six) months because the temporary sentence means following length of sentence. The absence of regulations in UUJN regarding sanctions for notaries who are sentenced to under five years will certainly result in legal uncertainty in setting sanctions. The author is interested in reviewing and exploring issues related to the analysis of the legal position of Notaries
How to cite: Nicholas Alexandros, Amad Sudiro (2023) Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan Ppat Terhadap Akta yang Dibuatnya, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
and PPATs who have been sentenced under five years and their accountability for the deeds they made comprehensively. There are 2 (two) types of legal research, namely normative legal research and empirical (sociological) legal research. This research was carried out by researching and analyzing the principles, norms, rules and laws and regulations, agreements and doctrines (teachings), so that if related to the title raised  in  this  study,  the  normative  legal  research  method  is  the  most  appropriate method. The results of the study stated that after the Notary has finished serving his sentence, the Notary can serve again as a Notary without the need for a reappointment procedure as a Notary. If a notary carries out his/her position carelessly and does not comply with applicable regulations such as the regulations stated in the Law on Notary Office or UUJN, the notary may be subject to civil, criminal or administrative penalties such as temporary dismissal or dishonorable dismissal.

## Keywords: Notary, UUJN, PPAT

## Pendahuluan
Dalam  konteks  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  pada  Perubahan  Keempat  Tahun  2002,  konsep  negara  hukum  atau “rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjabaran Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  diartikulasikan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Gagasan negara hukum mengubah  instrumen  hukum itu  sendiri menjadi  sistem  yang  berfungsi  dan adil  dalam mengatur suprastruktur dan infrastruktur sistem politik, ekonomi, dan sosial secara tertib dan teratur, menjadikannya rasional dan objektif. Hal itu ditegaskan dalam membangun sistem budaya hukum dan kesadaran untuk berkembang. Maka dari itu, sistem hukum itu perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Sistem hukum sendiri mempunyai pengertian suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama  lain  dan  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  kesatuan  tersebut.  Dimulai  dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan  sekaligus “the  ultimate  interpreter  of  the  constitution”  (Wildan &  Furziah,  2021). Konstitusi itu sendiri menyatakan bahwa Negara Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) adalah  negara  hukum,  yang  berarti  mengurusi  segala  sesuatu  dalam  kegiatan penyelenggaraan negara, termasuk sikap dan tindakan pemerintah dan lembaga lainnya termasuk  masyarakat  di  dalamnya  harus  didasarkan  pada  mekanisme  aturan-aturan hukum yang berlaku (Setiawan & Adhari, 2022).
Salah  satu  tugas  pemerintahan  adalah  memberikan  pelayanan  kepada  warga negaranya  melalui  lembaga  yang  ada  dan  oleh  pegawai  negeri  yang  mewakili  dan bertindak  atas  nama  negara  sesuai  dengan  mandatnya.  Notaris  adalah  salah  satu  organ negara  yang  diberi  wewenang  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh semua orang di dalam bidang keperdataan (Rusdiyanto Sesung et al. 2017).
Notaris  berperan  penting  dalam  roda  perekonomian  nasional  karena  memiliki kewenangan untuk menyusun dokumen-dokumen penting berupa akta autentik, perjanjian maupun  penetapan  yang  dikehendaki  oleh  para  pihak  yang  disepakati  bersama untuk dinyatakan  dalam  sebuah  akta  autentik  (Marjon,  2016)Salah  satu  alasan  negara memberikan  kewenangan  yang  telah  ditentukan  atau  ditetapkan  oleh  Undang-Undang kepada notaris adalah karena negara Indonesia menjunjung tinggi asas negara hukum dan menjamin keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum mengingat lalu lintas hukum dalam  kehidupan  masyarakat  terutama  dalam  peristiwa  perdata  tertentu  sehingga diperlukan suatu alat bukti berupa surat atau akta autentik yang merupakan kuasa notaris yang  di  dalamnya  menentukan  dengan  jelas  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak sebagai subjek hukum.
Agar  kewenangan  tersebut  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  semestinya,  maka pemerintah mengatur segala kegiatan notaris mulai dari  kewenangan, kewajiban hingga larangan yang tidak boleh dilanggar karena terdapat konsekuensi hukum jika hal tersebut dijalankan  tidak  sesuai  dengan  aturan  maka  dapat  dikenakan  sanksi.  Regulasi  tersebut tertuang  dalam  UUJN  yang  keberadaannya  untuk  menetapkan  segala  tugas  yang dibebankan pemerintah kepada profesi, dengan maksud untuk membentuk suatu profesi yang mandiri dan melayani masyarakat agar dapat terwujud seperti yang diinginkan (Tim Redaksi Tatanusa 2014).
Dalam  menjalankan  profesi  sebagai  notaris  harus  memenuhi  segala  ketentuan hukum yang ada serta menghindari kemungkinan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik  Kenotariatan.  Begitupula  dalam  melaksanakan  tugas  jabatannya,  notaris  harus cermat, teliti dan tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya (Judge, 2022).
Selama mengabdi kepada masyarakat, notaris sering kali mengalami permasalahan hukum  karena  perilaku  dalam  menjalankan  tugasnya  yang  akhirnya  membawa  dirinya tersangkut pada persoalan hukum. Dalam praktiknya, notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh negara sering mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan karena ada saja yang berurusan dengan hukum baik sebagai saksi dalam kasus pidana maupun sebagai tersangka bahkan ada pula yang dilaporkan oleh kliennya atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Laporan tersebut kemudian berkembang melalui tahapan proses penahanan,  tahapan  persidangan,  bahkan  putusan  pengadilan  yang  menetapkan  notaris sebagai terpidana (Apriani, 2022).
Tidak sedikit pula akhir-akhir ini ada beberapa notaris terjerat kasus pidana yang berujung  pada  pengenaan  sanksi  pemberhentian  sementara  bahkan  ada  pula  yang diberhentikan tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris. Dari sini dapat dilihat bahwa notaris  mudah  terjerumus  dalam  perkara pidana  karena  kecerobohan  atau  kelalaiannya dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenanganya.  Tentunya  akan  ada  implikasi  hukum terhadap  kedudukan  notaris  apabila  terjerat  kasus  pidana,  yang  mana  dalam  UUJN setidaknya  telah  mengatur  sanksi  dari  yang  paling  ringan  hingga  yang  paling  berat tingkatannya,  yaitu  berupa  teguran  tertulis,  diberhentikan  sementara,  pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat (Roberto Gomies 2020).
Pengaturan  sanksi  bagi  notaris  diatur  dalam  UUJN  dan  Kode  Etik  Notaris  yang hanya  mengatur  sanksi  perdata,  administratif,  dan  kode  etik  jabatan  notaris.  Di  dalam UUJN tidak mengenal atau tidak mengatur secara khusus sanksi pidana, akan tetapi jika notaris  melakukan  tindak  pidana,  maka  notaris  tersebut  dapat  dimintakan pertanggungjawaban secara pidana yang didasarkan pada hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu (Heriyanti n.d.).
Terkait  dengan  sanksi  bagi  notaris  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  dapat berakibat notaris harus menjalankan hukuman, di dalam UUJN juga mengatur mekanisme pemberhentiannya.(Ayuningtyas,  2020)  Mekanisme  pemberhentian  sementara  atau dengan  tidak  hormat  notaris  dilakukan  secara  bertahap  dari  usulan  atau  rekomendasi Majelis  Pengawasan  Notaris  yaitu  suatu  badan  yang  mempunyai  kewenangan  dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Indonesia n.d.). Majelis tersebut terbagi dalam wilayah tingkat daerah yang disebut dengan Majelis Pengawas Daerah dan tingkat Provinsi yang disebut dengan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi sampai kepada Majelis Pengawas Pusat dengan keputusan di tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) (Azyati, 2015).
Di dalam Pasal 73 UUJN ayat 1 huruf f yang menyatakan bahwa “Majelis Pengawas Wilayah  berwenang  mengusulkan  pemberian  sanksi  terhadap  Notaris  kepada  Majelis Pegawas  Pusat  berupa  pemberhentian  sementara  3  (tiga)  bulan  sampai  6  (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat (Indonesia n.d.).” Untuk pemberhentian dengan hormat  sendiri  dijelaskan  di  dalam  Pasal  13  UUJN  yang  menyatakan  bahwa  “Notaris diberhentikan  dengan  tidak  hormat  oleh  Menteri  karena  dijatuhi  pidana  penjara berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Indonesia n.d.).”
Berbeda dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang disingkat dengan PPAT yang  dimana  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan bahwa “PPAT adalah pejabat umum yang diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta-akta  autentik  mengenai  perubahan  hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun” berbeda dengan notaris jika notaris diangkat dan diberhentikan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sedangkan pengangkatan dan pemberhentian jabatan pengawasan PPAT dilakukan  oleh  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (Frisca 2023).
Setidaknya  terdapat  tiga  potensi  masalah  yang  mudah  menjerat  PPAT  untuk diperkarakan  baik  secara  perdata,  administrasi,  ataupun  pidana.  Pertama,  potensi  yang bermula  dari  penggunaan  akta.  Kedua,  potensi  yang  memang  murni  karena  kurang cermatnya  PPAT  dalam  membuat  akta.  Ketiga,  karena  tidak  ada  yang  berhubungan dengan akta atau semacam bentuk ‘kriminalisasi” Syafran Sofyan mengatakan bahwa ada sejumlah pasal yang seringkali digunakan oleh pihak penyidik Polri untuk menjerat PPAT
dalam  kasus  pidana  terkait  jabatan.  Pertama,  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP.  Modus  yang biasanya berkaitan dengan pasal tersebut adalah pemalsuan surat, misalnya Surat Setoran Bea (SSB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Surat Setoran Pajak  (SSP).  Pasal  266  ayat  (1)  KUHP.  Secara  umum,  pasal  tersebut mengatur  bahwa “barangsiapa  yang  menyuruh  memasukan  keterangan  palsu  dalam  suatu  akta  autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta dan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu dapat timbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun". PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  apabila  PPAT  dijatuhi  hukuman kurungan  atau  penjara  karena  melakukan  kejahatan  perbuatan  pidana  yang  diancam hukuman  kurungan  atau  penjara  lima  tahun  atau  lebih  berat  berdasarkan  putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal, suatu akta baik akta notaris atau PPAT tidak menjamin pihak penghadap berkata benar akan tetapi yang dapat dijamin  dalam  setiap  akta  adalah  pihak-pihak  benar  berkata  seperti  apa  yang  termuat dalam akta (Putra 2023).
Dalam  hal  pembuatan  akta  PPAT  yang  tidak  memenuhi  syarat  sesuai  ketentuan yang  berlaku  maka  akta  tersebut  dapat  dibatalkan  melalui  pengadilan  dan  dapat  pula dinyatakan batal demi hukum. Namun demikian dalam hal perbuatan hukum yang termuat dalam akta PPAT sudah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan oleh para pihak yang bersangkutan. Pembatalan akta PPAT yang telah didaftarkan  harus  didasarkan  dengan  bukti  lain  misalnya  dengan Putusan  Pengadilan (Junaedi & Djajaputra, 2022)
Dalam faktanya sebagai studi kasus dalam penelitian ini, terdapat Notaris dan PPAT yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dikenakan ancaman hukuman penjara 2 (dua) tahun atau lebih, seperti kasus (Asnan, Adhim, & Ardani, 2022)Notaris dan PPAT yang  korbannya  adalah  orangtua  dari  Nirina  Zubir  dimana  Notaris  dan  PPAT  tersebut yaitu  Faridah,  S.H.,  M.Kn.  dan  Ina  Rosiana,  S.H.  ditetapkan  sebagai  tersangka  yang kemudian  telah  memutuskan  dinyatakan  bersalah  dan  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  secara  bersama-sama  melakukan pamalsuan surat akta-akta autentik sehingga dihukum 2 tahun 8 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah (Redaksi Detik.com 2023).
Berikut merupakan kasus yang termuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung yang  memuat  sanksi  pidana  terhadap  notaris  yang  dihukum  2  (dua)  tahun  atau lebih:(Nugroho, n.d.)
Putusan  Nomor  248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Bar  dengan  para  terdakwa  Notaris  dan PPAT Faridah, S.H., M.Kn dan Ina Rosiana, S.H. yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pamalsuan  surat  akta-akta  autentik  yang  dimana  pada  bulan  Januari  2016  terdakwa Faridah, S.H, M.Kn kenal dengan saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto yang saat itu
menemui terdakwa Faridah, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT yang beralamat di Jl. Kebun  Jeruk  Ruko  3  Pilar  Batu  Sari  Jakarta  Barat  dengan  membawa  6  sertipikat  Hak Milik kepunyaan Ny. Cut Indira Martrini yang diambil oleh saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto dengan tanpa seijin pemiliknya kemudian saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto sepakat menyerahkan 6 sertipikat Hak Milik kepunyaan Ny. Cut Indira Martini tersebut kepada  terdakwa  Faridah,  S.H.,  M.Kn.  selaku  Notaris  dan  PPAT  untuk  dibuatkan penerbitan Akta Jual Beli yang kepemilikannya menjadi atas nama saksi Riri Khasmita dan  saksi  Edrianto.  Kemudian  saksi  Riri  Khasmita  dan  saksi  Edrianto  datang  kembali pada  terdakwa  Faridah,  S.H.,  M.Kn.  untuk  dibuatkan  kuasa  jual,  pengurusan  untuk menjual (surat kuasa penuh) sebagai bukti seolah-olah bahwa Ny. Cut Indira Martini telah memberi  kuasa  yang  isinya  bertentangan  dengan  kebenaran,  kemudian  saksi  Riri Khasmita  dan  saksi  Edrianto  menandatangani  surat  kuasa  jual,  pengurusan,  untuk menjual (surat kuasa penuh). Kemudian selanjutnya untuk mewujudkan niat jahat saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto tersebut, maka terdakwa Faridah, S.H., M.Kn selaku Notaris  dan  PPAT  wilayah  kerja  di  kota  Tangerang  menemui  terdakwa  Ina  Rosainah, S.H. selaku Notaris PPAT di Jl. Meruya Ilir Raya 33A Kebun Jeruk Jakarta Barat dalam rangka membantu saksi Riri Khasmita dan Saksi Edrianto untuk mewujudkan niatnya itu lalu mengajak kerjasama sesama Notaris dan PPAT untuk pembuatan Akta Notaris dan Akta PPAT terhadap 5 sertipikat Hak Milik keluarga Alm. Ny. Cut Indiria Martini yang diambil oleh saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya tersebut untuk diproses Akta Jual Beli menjadi atas nama saksi Riri Khasmita, atas ajakan kerjasama Notaris tersebut disepakati oleh Terdakwa Ina Rosaina, S.H. selaku Notaris dan PPAT.
Beranjak  dari  kasus  di  atas,  maka  timbul  pertanyaan  jika  notaris  yang  di  pidana dengan  hukuman  di  bawah  5  (lima)  tahun  apakah  dapat  dikatakan  statusnya  sebagai hukuman sementara karena jika melihat ketentuan Pasal 13 UUJN hanya hukuman yang pidananya 5 (lima) tahun atau lebih yang dapat dikenakan hukuman pemberhentian tidak hormat.  Pertanyaan  berikutnya  pun  muncul,  apakah  hukuman  di  bawah  5  (lima) tahun dapat dikatakan sebagai hukuman sementara dalam Pasal 9 Ayat (4) jo Pasal 73 ayat (1) huruf f UUJN ditegaskan bahwa hukuman pemberhentian sementara paling singkat yaitu 3 (tiga) bulan sampai dengan paling lama 6 (enam) bulan.
Dengan tidak adanya batasan penetapan lamanya masa pemidanaan status hukuman antara pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang dipidana di bawah 5 (lima) tahun pada UUJN, tentu dapat  mengakibatkan adanya kekosongan  hukum  bagi  Majelis  Pengawas  dalam  mengusulkan  pemberhentian  tidak hormat kepada Kemenkumham. Akan tetapi pada kenyataannya, notaris yang dipidana di bawah lima tahun dalam persidangan Majelis Pengawa Notaris hukuman yang dikenakan adalah pemberhentian sementara meskipun dalam faktanya hukuman sementara tersebut tidak  merujuk  pada  ketentuan  UUJN  yang  paling  singkat  3  (tiga)  bulan  dan  6  (enam) bulan  paling  lama  karena  hukuman  sementara  berarti  mengikuti  lamanya  hukuman. Belum adanya aturan dalam UUJN terkait sanksi bagi notaris yang dijatuhi hukuman di
bawah  lima  tahun  tentu  akan  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum  dalam  pengaturan sanksinya.
Perlu dilakukannya peninjauan kembali terkait penetapan sanksi bagi notaris yang dipidana  di  bawah  5  (lima)  tahun  sehingga  tercipta  kepastian  hukum  terutama  bagi Majelis(Waluyo,  2022)  Pengawas  Notaris  dalam  mengambil  keputusan  jika  terjadi notaris  yang  melanggar  dan  terjerat  kasus  pidana.  Selain  itu  notaris  yang  dijatuhi hukuman  pidana  di  bawah  5  (lima)  tahun  tentunya  akan  mengalami  kendala  seperti bagaimana pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meninjau dan mendalami permasalahan  terkait  analisis  kedudukan  hukum  terhadap  Notaris  dan  PPAT  yang dipidana di bawah lima tahun dan pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuatnya secara  komprehensif  dan  menuangkannya  ke  dalam  penulisan  proposal  yang  berjudul: “Status  Hukum  Notaris  Dan  PPAT  Yang  Dipidana  Di  Bawah  Lima  Tahun  Dan Pertanggungjawabannya  Terhadap  Akta  Yang  Dibuatnya  (Studi  Kasus:  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 248/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT)”.

## Metode Penelitian
Ada 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum  empiris  (sosiologis).  Hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh Soerjono  Soekanto,  yang  menyatakan  bahwa:  “Penelitian  hukum  itu  berdasarkan tujuannya  terdiri  atas  pertama:  Penelitian  hukum  normatif,  yang  mencakup  penelitian terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua:  Penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris,  yang  mencakup,  penelitian  terhadap identifikasi  hukum  (tidak  tertulis)  dan  penelitian  terhadap  efektivitas  hukum”(Fajar  & Achmad,  2010).  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  meneliti  dan  menganalisis  mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin  (ajaran), sehingga  jika  dikaitkan  dengan judul  yang  diangkat  dalam  penelitian ini maka  metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang paling sesuai.
Dalam  penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan,  teknik  pengumpulan  data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan  nonhukum.  Penelusuran  bahan-bahan  hukum  tersebut  dapat  dilakukan  dengan membaca,  melihat,  mendengarkan,  maupun  sekarang  banyak  dilakukan  penelusuran bahan  hukum  tersebut  dengan  melalui  media  internet  (Fajar  &  Achmad,  2010).  Pada penelitian  ini  Penulis  memakai  pendekatan  Undang-Undang.  Pendekatan  Undang- Undang (statue approach) mempunyai pengertian yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan peraturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Hasil dan Pembahasan
Hasil A. Posisi Kasus
para  terdakwa  Notaris  dan  PPAT  Faridah,  S.H.,  M.Kn  sebagai  Notaris  di Tangerang dan Ina Rosiana, S.H. sebagai Notaris di Jakarta Barat yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama- sama  melakukan  pamalsuan  surat  akta-akta  autentik  yang  dimana  pada  bulan  Januari 2016 terdakwa Faridah, S.H, M.Kn kenal dengan saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto yang  saat  itu  menemui  terdakwa  Faridah,  S.H.,  M.Kn  selaku  Notaris  dan  PPAT  yang beralamat di Jl. Kebun Jeruk Ruko 3 Pilar Batu Sari Jakarta Barat dengan membawa 6 sertipikat  Hak  Milik  kepunyaan  Ny.  Cut  Indira  Martrini  yang  diambil  oleh  saksi  Riri Khasmita  dan  saksi  Edrianto  dengan  tanpa  seijin  pemiliknya.  kemudian  saksi  Riri Khasmita dan saksi Edrianto sepakat menyerahkan 6 sertipikat Hak Milik kepunyaan Ny. Cut  Indira  Martini  tersebut  kepada  terdakwa  Faridah,  S.H.,  M.Kn.  selaku  Notaris  dan PPAT untuk dibuatkan penerbitan Akta Jual Beli yang kepemilikannya menjadi atas nama saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto. Bahwa terkait dengan pengurusan pembayaran pajak-pajak atas tanah-tanah sesuai Sertipikat Hak Milik sampai menerbitkan Akta Jual Beli  menjadi  atas  nama  saksi  Riri  Khasmita  dan  saksi  Edrianto  tersebut,  mereka mengatakan  tidak  mempunyai  modal/biaya,  kemudian  terdakwa  Faridah  S.H.,  M.Kn selaku PPAT telah menyiapkan para penyandang atau membantu memberikan dana, yaitu saksi Mochamad Max Alatas memberikan modal untuk pembayaran 2 sertipikat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), saksi Rey Alexander Putra memberikan modal sebesar Rp. 650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Moch Syaf Alatas memberikan modal sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) Kemudian saksi Riri  Khasmita  dan  saksi Edrianto  datang kembali  pada  terdakwa  Faridah,  S.H.,  M.Kn. untuk dibuatkan kuasa jual, pengurusan untuk menjual (surat kuasa penuh) sebagai bukti seolah-olah bahwa Ny. Cut Indira Martini telah memberi kuasa yang isinya bertentangan dengan  kebenaran,  kemudian  saksi  Riri  Khasmita  dan  saksi  Edrianto  menandatangani surat kuasa jual, pengurusan, untuk menjual (surat kuasa penuh). Kemudian selanjutnya untuk  mewujudkan  niat  jahat  saksi  Riri  Khasmita  dan  saksi  Edrianto  tersebut,  maka terdakwa Faridah, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT wilayah kerja di kota Tangerang menemui terdakwa Ina Rosainah, S.H. selaku Notaris PPAT di Jl. Meruya Ilir Raya 33A Kebun  Jeruk  Jakarta  Barat  dalam  rangka  membantu  saksi  Riri  Khasmita  dan  Saksi Edrianto  untuk  mewujudkan  niatnya  itu  lalu  mengajak  kerjasama  sesama  Notaris  dan PPAT untuk pembuatan Akta Notaris dan Akta PPAT terhadap 5 sertipikat Hak Milik keluarga Alm. Ny. Cut Indiria Martini yang diambil oleh saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya tersebut untuk diproses Akta Jual Beli menjadi atas nama saksi Riri Khasmita, atas ajakan kerjasama Notaris tersebut disepakati oleh Terdakwa Ina Rosaina, S.H. selaku Notaris dan PPAT. Bahwa selanjutnya setelah kelima sertipikat Hak Milik ahli waris Ny. Cut Indira Martini tersebut dibuatkan Akta Jual Belinya menjadi atas nama saksi Riri Khasmita oleh terdakwa Faridah, S.H., M.Kn selaku PPAT bekerjasama dengan terdakwa Ina Rosainah, S,H. selaku PPAT yang
isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang dibuat seolah-olah pihak memiliki Sertipikat Hak  Milik  tersebut  telah  datang  menghadap  kekantor  notaris  terdakwa  Notaris  Ina Rosainah, S.H. selaku PPAT melakukan proses jual beli seolah-olah benar para pihak itu nyata  adanya  dan  seolah-olah  akta  tersebut  dibacakan  oleh  terdakwa  Notaris  Ina Rosainah, S.H. selaku PPAT dihadapan para pihak saat penandatanganan Akta Jual Beli tersebut  sehingga terbitlah  Akta  Jual  Beli  yang  dibuat terdakwa  Notaris  Faridah,  S.H., M.Kn selaku PPAT dan disahkan oleh terdakwa Notaris Ina Rosainah, S.H. pada tanggal disahkan,  padahal  semuanya  itu  tidak  benar  terjadi  dan  tidak  pernah  ada,  saksi  Riri Khasmita  dan  saksi  Edrianto  tidak  mengeluarkan  uang  sedikitpun  untuk  membayar sejumlah tanah-tanah tersebut, demikian juga pembeli tidak pernah sedikitpun menerima pembayaran dari jual beli tersebut, bahkan pemilik sertipikat yang dibuatkan Akta Jual Beli tidak mengetahui hal itu.

## B. Notaris dan PPAT
Notaris yang dalam bahasa inggris disebut dengan Notary,  sedangkan dalam bahasa  Belanda  disebut  dengan  van  notaris,  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting dalam  lalu  lintas  hukum,  khususnya  dalam  bidang  hukum  keperdataan,  karena  notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum atau terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Pejabat umum  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  Undang-Undang lainnya” (Salim 2016).
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  yang  disingkat  PPAT,  yang  dalam  bahasa Inggris,  disebut  dengan  land  deed  officials,  sedangkan  dalam  bahasa  Belanda,  disebut dengan land titles registrar, mempunyai kedudukan dan peranan yang penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pejabat ini diberi kewenangan oleh negara, untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta-akta lainnya di Negara Republik Indonesia maupun di luar negeri. PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing.

## C. Akta
Akta  adalah  surat  tanda  bukti  berisi  pernyataan  (keterangan,  pengakuan, keputusan,  dan  sebagainya)  resmi  yang  dibuat  menurut  peraturan  yang  berlaku, disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.
Ada 4 unsur yang tercantum dalam pengertian ini, yaitu:
1. Surat tanda bukti;
2. Isinya pernyataan resmi;
3. Dibuat menurut peraturan yang berlaku, dan;
4. Disaksikan  dan  disahkan  oleh  Notaris  atau  pejabat  pemerintah  yang berwenang.
Surat  tanda  bukti  merupakan  tulisan  yang  menyatakan  kebenaran  suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Isi akta berupa pernyataan resmi artinya bahwa apa yang tertulis  dalam  akta  itu  merupakan  pernyataan  yang  sah  dari  pejabat  atau  para  pihak. Dibuat menurut peraturan yang berlaku artinya bahwa akta yang dibuat di muka pejabat atau  dibuat  oleh  para  pihak,  didasarkan  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Akta  autentik,  yang  dalam  bahasa  Inggris,  disebut  dengan  authentic  deed, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan authentieke akte van, diatur di dalam Pasal  1868  KUH  Perdata  dan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Secara konseptual,  pengertian  akta  autentik  tercantum  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan dan yang tercantum dalam kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia.

## D. Surat Kuasa
Surat  kuasa  adalah  pernyataan  dengan  mana  seseorang  memberikan  wewenang kepada  orang  atau  badan  hukum  lain  untuk  dan  atas  namanya  melakukan  perbuatan hukum”.  Maksud  “atas  nama”  yaitu  “suatu  pernyataan  bahwa  yang  diberi  kuasa berwenang untuk mengikat pemberi kuasa secara langsung  dengan  pihak  lain, sehingga perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  penerima  kuasa  berlaku  secara  sah  sebagai perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemberi  kuasa  sendiri”.  Penerima  kuasa berwenang  bertindak  seolah-olah  dia adalah  orang  yang  memberikan  kuasa  itu.  Kuasa sebagai kewenangan mewakili untuk melakukan  tindakan  hukum  dari  si pemberi kuasa dalam   bentuk   tindakan   hukum   sepihak,   berkewajiban   untuk melaksanakan prestasi pada  satu  pihak  saja,  yaitu  penerima  kuasa.Pemberian  kuasa  diatur  dalam  Pasal  1792 KUH Perdata dan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu  kepentingan  tertentu  atau  lebih  atau  secara  umum,  yaitu  meliputi  segala kepentingan si pemberi kuasa. Syarat sahnya pemberian kuasa diberikan secara formil, dirumuskan  dalam  Pasal  1793  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa:  “kuasa  dapat diberikan  dan  diterima  dalam  suatu  akta  umum,  dalam suatu  tulisan  di  bawah  tangan, bahkan dalam sepucuk surat maupun dengan lisan”.
Pemberian kuasa dalam bentuk akta notaris lahir karena adanya perikatan yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Dalam pembuatan akta, seorang notaris harus mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahawa untuk sahnya perjanjian  diperlukan  empat  syarat  yaitu  sepakat  mereka  mengikatkan  dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Disamping Pasal 1320 KUH Perdata, dalam pembuatan perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  yang  berbunyi “setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi  mereka yang  membuatnya”.  Pembatasan  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  perjanjian  diatur dalam  Pasal  1337  KUH  Perdata  yang  berbunyi  “suatu  sebab  adalah
terlarang, apabila oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau  ketertiban  umum”.  Salah  satu  bentuk  pemberian  kuasa  yang  dibuat  oleh  notaris adalah akta kuasa menjual.

## E. Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Dalam  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli/PPJB  biasanya  diatur  tentang  syarat- syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh para pihak agar dapat dilakukannya Akta Jual Beli/AJB.  Dengan  demikian  maka  PPJB  merupakan  ikatan  awal  untuk  dapat  nantinya dilakukannya AJB yang bersifat autentik. Sehingga PPJB yang dibuat hanyalah sebagai perjanjian permulaan saja. Karena untuk dapat terjadi peralihan hak atas tanah haruslah menggunakan  akta  PPAT  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  maupun peraturan-peraturan mengenai hak atas tanah (Ramadhani, 2022)
Akta  Pengikatan  Jual  Beli  dibuat  dengan  dua  cara  yaitu  (Alusianto  Hamonagan 2021):
1. Akta  pengikatan  jual  beli  yang  baru  merupakan  janji-janji  karena  harga belum lunas;
2. Akta  Pengikatan  Jual  Beli  yang  pembayarannya  sudah  dilakukan  secara Lunas, namun belum bisa dilaksanakan pembuatan akta jual belinya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT karena masih ada yang belum selesai.
Pada umumnya sebelum para pihak melakukan perjanjian jual beli, biasanya mereka melakukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terlebih dahulu. Terbitnya suatu perjanjian  atas  suatu  pertanahan  menuju  ketertiban  administrasi  pertanahan,  maka ditemukan  suatu  terobosan  hukum  yang  hingga  kini  masih  dilakukan  dalam  praktek pembuatan suatu perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah. perjanjian pengikatan jual beli tanah ini mengatur tentang jual beli tanah, namun baru sebatas pengikatan jual beli yaitu  suatu  bentuk  perjanjian  yang  merupakan  perjanjian  pendahuluan  sebelum dilakukannya  perjanjian  jual  beli  sebenarnya  yang  diatur  dalam  perundang-undangan. Pengertian Perjanjian pengikatan jual beli dapat kita lihat dengan cara memisahkan kata dari Perjanjian pengikatan jual beli menjadi perjanjian dan pengikatan jual beli.

## F. Akta Jual Beli
AJB atau akta jual beli adalah berkas autentik yang bisa menjadi bukti dari transaksi atau aktivitas jual beli maupun peralihan hak kepemilikan tanah, rumah, atau bangunan. Kuasa untuk membuat AJB ini diberikan kepada PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau yang bisa juga disebut dengan notaris. Dalam kata lain, pembuatan dari jenis akta ini tidak  bisa  dilakukan  sendiri  tanpa  bantuan  pihak  dari  notaris  atau  PPAT  tersebut. Alasannya karena penerbitan dokumen tersebut membutuhkan pendampingan dan harus dilakukan oleh pihak notaris, termasuk dalam hal penandatanganannya.
Melihat  dari  penjelasan  tersebut,  akta  jual  beli  dapat  diartikan  sebagai  salah satu persyaratan hukum dalam proses transaksi penjualan atau pembelian tanah maupun bangunan.  Penerbitan atau  pembuatan  dokumen  tersebut  pun  oleh  pihak  notaris  PPAT akan dilakukan jika tanah, bangunan, atau jenis properti lainnya sebagai objek transaksi jual beli dan telah bisa dialihkan kepemilikan atau alih nama ke pihak pembeli.
G. Wawancara
1. Penulis melakukan wawancara dengan Narasumber pertama yaitu Notaris dan  PPAT  Refki  Ridwan,  S.H.,  MBA,  Sp.N.  selaku  Ketua  Majelis  Pengawas  Daerah Jakarta  Utara  dari  unsur  Notaris,  yang  akan  digunakan  untuk  membantu  menjabarkan rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis: Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Nomor:  248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt  hakim  telah  menjatuhkan  pidana  penjara masing-masing  2  tahun  8  bulan  dan  denda  masing-masing  Rp.  1.000.000.000.-  (satu milyar  rupiah)  kepada  Notaris  Faridah,  S.H.,  M.Kn  dan  Notaris  Ina  Rosainah,  S.H. kemudian  mengenai  sanksi  tambahan  yang  diberikan  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah adalah hukumannya berdasarkan tempat dimana wilayah kerjanya kemudian oleh Majelis Pengawas Wilayah adalah pemberhentian sementara untuk Notaris Faridah, S.H., M.Kn dan Notaris Ina Rosainah, S.H. dan untuk sanksi perdata dan sanksi pidanannya adalah dalam bentuk personal yang dimana dapat dilihat dari putusan pengadilan yaitu pidana penjara masing-masing 2 tahun 8 bulan dan denda masing-masing Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
2. Penulis  melakukan  wawancara  dengan  Narasumber  kedua  yaitu  Notaris dan PPAT SH, Leoprayogo, S.H., Sp.N. selaku Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris  DKI  Jakarta  yang  akan  digunakan  untuk  membantu  menjabarkan  rumusan masalah  yang  diangkat  oleh  Penulis:  Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat Nomor:  248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt  hakim  telah  menjatuhkan  pidana  penjara  masing- masing  2  tahun  8  bulan  dan  denda  masing-masing  Rp.  1.000.000.000.-  (satu  milyar rupiah) kepada Notaris Faridah, S.H., M.Kn dan Notaris Ina Rosainah, S.H. kemudian mengenai sanksi tambahan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah adalah tidak ada sanksi tambahan yang diberikan karena yang dibuat adalah akta PPAT tetapi sebagai Notaris  diusulkan  untuk  cuti  dan  tidak  berhak  membuat  akta  selama  jangka  waktu hukumannya yaitu selama 2 tahun 8 bulan dan sebagai PPAT diberhentikan karena telah melakukan pelanggaran yang sangat berat.
3. Penulis  melakukan  wawancara  dengan  Narasumber  kedua  yaitu  Notaris dan  PPAT  Kiki  Hertanto,  S.H.  yang  akan  digunakan  untuk  membantu  menjabarkan rumusan  masalah  yang  diangkat  oleh  Penulis:  Pada  Pasal  73  Ayat  1  huruf  F  yang menyatakan bahwa “pemberhentian sementara 3-6 bulan” sedangkan di Pasal 13 yang menyatakan  bahwa  “Notaris  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  oleh  menteri  karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih”, sedangkan  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  masing-masing  2  tahun  8  bulan  dan  denda masing-masing  Rp.  1.000.000.000.-  (satu  milyar  rupiah)  kepada  Notaris  Faridah  dan Notaris  Ina  Rosainah  tetapi  yang  bisa  memastikan  diberhentikan  sementara  atau diberhentikan dengan tidak hormat itu adalah kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah tetapi jika dilihat dari kesalahannya yaitu memalsukan akta yang dimana jika hukumannya diancam dengan pidana paling lama penjara 8 tahun maka seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat tetapi tergantung keputusan dari Majelis Pengawas  Notaris diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat.
4. Penulis melakukan wawancara dengan Narasumber ketiga, yaitu Prof. Dr. Ariawan  Gunadi  S.H.,  M.H.  selaku  Dosen  Universitas  Tarumanagara  yang  akan digunakan untuk membantu menjabarkan rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis: Pada Pasal 73 Ayat 1 huruf F yang menyatakan bahwa “pemberhentian sementara 3-6 bulan” sedangkan di Pasal 13 yang menyatakan  bahwa “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan pengadilan telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih”, sedangkan pidana penjara yang dijatuhkan masing-masing  2  tahun  8  bulan  dan  denda  masing-masing  Rp.  1.000.000.000.-  (satu milyar  rupiah)  kepada  Notaris  Faridah  dan  Notaris  Ina  Rosainah  harus  dilihat  apakah pidana  yang  dilakukan  oleh  kedua  Notaris  tersebut  memiliki  ancaman  pidana  dengan pidana  5  tahun  atau  lebih,  karena  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Notaris  beserta  turunan  aturannya  yaitu  Permenkumham  Nomor  19  tahun  2019,  yang menyatakan  bahwa  “Notaris  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  oleh  Menteri  karena dijatuhi  pidanan  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara 5 tahun atau lebih” Apabila ketentuan dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 yang telah disebutkan telah terpenuhi maka kedua Notaris tersebut diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri.

## Pembahasan
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  UUJN  telah mempergunakan secara Bersama-sama Institusi Notaris sebagai jabatan (jabatan Notaris) dan Notaris sebagai Profesi (profesi Notaris) atau istilah tersebut telah dipersamakan atau setara posisinya beserta penggunaannya. Seperti dalam Konsiderans Menimbang huruf C, yang menyatakan bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat.  Sebagai  pejabat  sementara  Notaris  yang menurut Pasal 1 angka 2 UUJN yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pejabat sementara  Notaris  adalah  seorang  yang  mejabat  sebagai  Notaris  untuk  menjalankan jabatan  Notaris  yang  meninggal  dunia,  diberhentikan  atau  diberhentikan  sementara. Notaris  yang  meninggal  dunia  berarti  sudah  tidak  dapat  menjalankan  kewenangannya, sehingga  dengan  demikian  tidak  dapat  jabatan  Notaris  yang  disandanganya  digantikan oleh  orang  lain.  Hal  ini  sama  artinya  dengan  Notaris  yang  diberhentikan  atau diberhentikan  sementara  dari  jabatannya.(Pradnyana  &  Mertha,  2021)  Pemberhentian yang tetap atau dengan sementara merupakan bentuk hukuman kepada Notaris. Hukuman melahirkan akibat bahwa jabatan itu tidak mempunyai kewenangan lagi. Jika ada Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak perlu ada pejabat sementara Notaris karena Notaris yang diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai kewenangan lagi  yang  artinya  jabatan  Notaris  yang  disandanganya  sudah  berhenti  dan  sudah  pasti tidak akan kembali atau diangkat lagi sebagai Notaris.
Kehadirannya  jabatan  Notaris  diadakan  dan  dikehendaki  oleh  aturan  hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis  yang  bersifat  autentik  mengenai  keadaan(Mowoka,  2014),  peristiwa  ataupun perbuatan  hukum.  Dengan  dasar  seperti  ini  mereka  calon  yang  akan  diangkat  menjadi Notaris  harus  mempunyai  semanagat  untuk  melayani  masyarakat,  dan  atas  pelayanan tersebut,  masyarakat  yang  telah  merasa  dilayani  oleh  Notaris  sesuai  dengan  tugas jabatannya, dapat memberikan biaya atau upah kepada Notaris. Oleh karenanya Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkan jasanya sama halnya dengan PPAT.  Notaris  yang  diberhentikan  sementara  setelah  habis  masa  hukumannya  dapat langsung menjabat kembali sebagai Notaris dan PPAT asalkan setelah ada berita acara serah terima protokol dari penerima protokol ke Notaris yang dipidana. Selama Notaris dan  PPAT  menjalani  masa  hukuman  pidana  penjara  kantor  harus  tutup  karena  adanya pemegang protokol. Mengenai hak hukum Notaris dan PPAT terhadap jabatan profesinya setelah  menjalani  masa  hukuman  pidana  adalah  kalau  diberhentikan  sementara  dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang
Jabatan Notaris setelah Notaris dan PPAT tersebut bebas, dengan mekanismenya yang disyaratkan adalah harus menerima kembali protokol dihadapan Majelis Pengawas Daerah, sedangkan jika diberhentikan secara tidak hormat akibatnya Notaris dan PPAT tersebut  sudah  tidak  bisa  menjabat  kembali  dalam  keadaan  apapun  juga  dan  tanpa terkecuali.
Majelis  Pengawas  Daerah  atau  yang  disingkat  dengan  MPD  mempunyai kewenangan  khusus  yang  tidak  dipunyai  oleh  Majelis  Pengawas  Wilayah  (MPW)  dan Majelis  Pengawas  Pusat  (MPP),  yaitu  sebagaimana  yang  tersebut  dalam  Pasal  66 Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  bahwa  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD) berwenang untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum  ataupun  Hakim  untuk  mengambil  fotokopi  minta  atau  surat-surat  lainnya  yang dilekatkan  pada  minuta atau  dalam  protokol  Notaris  dalam  penyimpanan  Notaris, juga pemanggilan  Notaris  yang  berkaitan  dengan  akta  yang  dibuatnya  atau  dalam  protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

## Kesimpulan
1. Setelah  Notaris  selesai  menjalani  masa  hukuman  maka  Notaris  tersebut  dapat menjabat  kembali  sebagai  Notaris  tanpa  perlu  adanya  prosedur  pengangkatan kembali sebagai Notaris.
2. Apabila Notaris menjalankan jabatannya secara tidak berhati-hati dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti peraturan yang tertera di Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUJN maka notaris dapat diancam dengan hukuman perdata, pidana  maupun  administrasi  seperti  pemberhentian  sementara  maupun pemberhentian dengan tidak hormat.

## Bibliografi
Apriani,  Titin.  (2022).  Pertanggungjawaban  Pidana  Seorang  Penyidik  Kepolisian Terhadap  Barang  Bukti  Yang  Disita  Perspektif  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana. GANEC SWARA , 16 (1), 1425–1426. Asnan,  Muhammad  Fandi,  Adhim,  Nur,  &  Ardani,  Mira  Novana.  (2022).  KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (Studi Kasus Nomer 101/PDT. SUS-PKPU/2020/PN. Niaga. JKT. PST.). Diponegoro Law Journal , 11 (2).
Ayuningtyas, Pratiwi.  (2020).  Sanksi  terhadap  notaris  dalam  melanggar  kode  etik.
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 9 (2), 95–104. Azyati,  Nur  Azmi.  (2015). Pemberian  Sanksi  Terhadap  Notaris  Yang  Telah  Dijatuhi Pidana  Dengan  Ancaman  Hukuman  Kurang  Dari  Lima  Tahun .  Brawijaya University.
Fajar,  Mukti,  &  Achmad,  Yulianto.  (2010).  Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  & Normatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 280.
Judge, Zulfikar. (2022). The Legal Consequences of a Notary Being Declared Bankrupt by A Court Decision (Case Study of Decision Number 20/Pdt. Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga  Sby). Proceedings  of  the  First  Multidiscipline  International  Conference, MIC 2021, October 30 2021, Jakarta, Indonesia .
Junaedi,  Junaedi,  &  Djajaputra,  Gunawan.  (2022).  Tanggung  Jawab  PPAT  Sementara Dan Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Melalui Putusan Pengadilan. Jurnal Suara Hukum , 4 (1), 107–136.
Marjon,  Dahlil.  (2016).  Aplikasi  Kode  Etik  Hak  Ingkar  Notaris  Sebagai  Saksi  Dalam Perkara Perdata Dan Pidana. NOTARIIL Jurnal Kenotariatan , 1 (1), 88–108. Mowoka, Valentine Phebe. (2014). Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. Lex Et Societatis , 2 (4). Nugroho,  Dwi  Cahyo.  (n.d.). Kajian  Hukum  Pidana  Islam  Terhadap  Putusan  Hakim Tentang Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pid/2008) .
Pradnyana,  Komang  Teja,  &  Mertha,  I.  Ketut.  (2021).  Kedudukan  Pejabat  Sementara Notaris dalam Hal Notaris Diberhentikan Sementara dari Jabatannya. Acta Comitas , 6 (02).
Ramadhani, Rahmat. (2022). Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam  Kegiatan  Pendaftaran  Peralihan  Hak  Atas  Tanah. IURIS  STUDIA:  Jurnal Kajian Hukum , 3 (1), 45–50.
Setiawan,  Rizky,  &  Adhari,  Ade.  (2022).  ANALISIS  PEMBUKTIAN  TERHADAP TINDAK  PIDANA  PENGHINAAN  DALAM  KONTEN  YOUTUBE  PADA PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1327/PID. SUS/2019/PN JKT. SEL). Jurnal Hukum Adigama , 5 (1), 979– 999.
Waluyo, Bambang. (2022). Penegakan hukum di Indonesia . Sinar Grafika.
Wildan, Mursyidul, & Furziah, Furziah. (2021). Non Muslim Citizenship in Fiqih Siyasah &  Nation  State:  Equality  Before  the  Law  Persfective. Scientia:  Jurnal  Hasil Penelitian , 6 (2), 22–27.
Copyright holder:
Nicholas Alexandros, Amad Sudiro (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: