PERMOHONAN PIDANA TERHADAP PNS YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA NARKOBA (Nomor Studi Kasus : 109/109/Pid.Sus/2016/PN. Pmn dan Nomor Kasus : 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn)
1) Edi Harto, 2) Otong Rosadi, 3) Fahmiron
1) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: nabadzare@gmail.com
2) Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk
3) Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: fahmiron19@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The abuse of narcotics in Pariaman city is not only done by public but also by civil servant. The narcotics crime are done by civil servant in Pariaman city is abuse of narcotics Part I for  their  selves  as  mentioned  in  the  Law  Number  35  Year  2009  about  Narcotics.  For  this action, the Pariaman Court gives punishment namely as prisoner for one year to the accuses. The problems in this study are: First, how about the implementation of criminal sanction to civil servant who does the narcotic criminal law in the cases 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn and the  cases  number:  104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn?  Second,  how  the  judge’s  consideration  in applying the criminal sanction to the civil servant who does the narcotic criminal law in the cases  109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn  the  cases  number:  104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn?  This research is legal research with analytical descriptive specifications. The approach used is a normative  juridical  approach  and  supported  by  an  empirical  juridical  approach.  The  data sources  used  are  secondary  data  with  data  collection  techniques  in  the  form  of  document studies  and  field  studies  through  interviews.  Then  the  data  is  analyzed  qualitatively  and described in descriptive analytical form.
Keyword: Criminal, Civil Servant, Narcotics

## ABSTRAK
Penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Pariaman  tidak  hanya  dilakukan  oleh  masyarakat  tetapi juga  oleh  PNS.  Tindak  pidana  narkotika yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kota Pariaman  adalah  penyalahgunaan  Narkotika  Bagian  I  untuk  diri  sendiri  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas perbuatan tersebut,  Pengadilan  Pariaman  memberikan  hukuman  berupa  kurungan  selama  satu  tahun kepada  para  terdakwa.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  Pertama,  bagaimana penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pegawai  negeri  sipil  yang  melakukan  tindak  pidana narkotika  dalam  kasus  109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn  dan  kasus  nomor:  104/Pid.Sus/ 2018/PN.Pmn?  Kedua,  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  menerapkan  sanksi  pidana kepada  pegawai  negeri  sipil  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dalam  perkara 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn  nomor  perkara:  104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn  ?  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  dengan  spesifikasi  deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi  dokumen  dan  studi  lapangan  melalui  wawancara.  Kemudian  data  tersebut  dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dalam bentuk deskriptif analitis.
Kata Kunci: Pidana, PNS, Narkotika

## PENDAHULUAN
Pelanggaran  terhadap  norma-norma  khususnya  pada  era  globalisasi  saat  ini  semakin sering  terjadi  dan  kejahatan  semakin  bertambah,  baik  jenis  maupun  bentuk  polanya  yang semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu  disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat  yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan- pembaharuan  di  segala  bidang.  Namun  kemajuan  teknologi  tidak  selalu  berdampak  positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut  merupakan  tantangan  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  mampu  menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang. Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan  modus  operandi  yang  tinggi  dan  teknologi  yang  canggih,  aparat  penegak  hukum diharapkan  mampu  mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan  tersebut  guna  meningkatkan moralitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  khususnya  bagi  generasi  penerus bangsa.
Penyalahgunaan  narkotika  dapat  mengakibatkan  sindrom  ketergantungan  apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga  kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga  berdampak  sosial,  ekonomi  dan  keamanan  nasional,  sehingga  hal  ini  merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran  gelap  sebagai  bagian  dari  dunia  tindak  pidana  internasional.  Mafia  perdagangan gelap  memasok  narkotika  agar  orang  memiliki  ketergantungan  sehingga  jumlah  supply (permintaan)  meningkat.  Terjalinnya  hubungan  antara  pengedar/bandar  dengan  korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat  peredaran  gelap  karena  meningkatnya  kebutuhan  dan  ketergantungan  mereka  akan narkotika. 1
Berdasarkan  gambaran  di  atas  penyalahgunaan  dan  tindak  pidana    narkotika  telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi- sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan  makmur  seperti  yang  dicita-citakan  dalam  tujuan  negara  yang  tercantum  pada Pembukaan  Undang-  Undang  Dasar  1945  alinea  keempat.  Dengan  demikian  narkotika  dan psikotrapika  dapat  menjadi  menghambat  pembangunan  nasional  yang  beraspek  materiel- spiritual.  Bahaya  pemakaian  narkotika  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  negara,  jika sampai  terjadi  pemakaian  narkotika  secara  besar-besaran  di  masyarakat,  maka  bangsa
1 Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya , Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1
Indonesia  akan  menjadi  bangsa  yang  sakit,  apabila terjadi  demikian  negara  akan  rapuh  dari dalam karena ketahanan nasional merosot. 2
Menurut  KUHP,  penjatuhan  dua  hukuman  pokok  sekaligus  memang  tidak dimungkinkan  sehingga  tidak  ada  hukuman  yang  dijatuhkan  berupa  pidana    penjara  dan pidana  denda  karena  KUHP  hanya  menghendaki  salah  satu  pidana  pokok  saja.  Namun demikian,  sebagai  tindak  pidana  yang  bersifat  khusus,  maka  untuk  tindak  pidana narkotika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus  yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara)    dengan    tujuan  agar  pemidanaan  itu  memberatkan  pelakunya  agar  tindak  pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis    ini    adalah  : Penelitian  deskriptif  analitis.  Menurut  Farid  Ali,  penelitian  deskriptif  analitis  merupakan metode  penelitian  yang  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  individu,  suatu  keadaan,  suatu gejala  dan  sebagainya  yang  merupakan  obyek  penelitian. 3 Selanjutnya,  menurut  Lexy  J. Maleong  bahwa  penelitian  deskriptif  analitis  yaitu  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk memperoleh  data  dan  gambaran  terhadap  masalah  yang  diteliti  baik  keadaan  atau  gejala- gejala  maupun  akibatnya, 4 yaitu  yang  berhubungan  dengan  penerapan  pidana  terhadap Aparatur  Sipil  Negara  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika  (Studi  Putusan  Nomor: 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn dan Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn).

## PEMBAHASAN
Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  yang  Melakukan  Tindak Pidana  Narkotika  pada  Putusan  Nomor:  109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn  dan  Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn
Hukum  pidana  materil,  yang  berarti  isi    atau  substansi  hukum  pidana  itu.    Di  sini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Nyatalah  bahwa hukum pidana (materiel)  sebagai  substansi  yang  dijalankan  dengan  kata-  kata:  “karena  adanya  dugaan terjadi  pelanggaran  Undang-undang  pidana”. 5 Simons  menujukkan  bahwa  hukum  pidana materil mengandung petunjuk- petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (strafbaarheid), penunjukkan orang yang dapat dipidana  dan  ketentuan  tentang  pidananya,  ia  menetapkan  siapa  dan  bagaimana  orang  itu dapat dipidana. Definisi tentang hukum pidana (materil) dirumuskan juga oleh  Pompe yang mirip dengan rumusan Simons namun lebih singkat, yaitu “keseluruhan peraturan-peraturan hukum,  yang  menunjukkan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  seharusnya  dikenakan  pidana, dan  di  mana  pidana  itu  seharusnya  terdapat”.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  apabila  dikaitkan dengan Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn, maka dapat diuraikan sebagai berikut:
2 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 5
3 Farid  Ali, Metode  Penelitian  Sosial  Dalam  Bidang  Ilmu  Administrasi  Negara  dan  Pemerintahan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 55.
4 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, hlm. 75.
5 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana. Yarsif, Jakarta, 2005, hlm. 3

## 1. Posisi Kasus
Berawal  pada  hari  Rabu  tanggal  6  April  2016  sekira  pukul  20.00  WIB,  saksi  M. Yamin  Pgl  YAMIN  dan  saksi  RULLY  MAHISA  Pgl  RULLY  anggota  polisi  Polres Padang  Pariaman  mendapatkan  informasi  bahwa  terdakwa  melakukan  transaksi  jual  beli narkotika  jenis  sabu  di  Lubuk  Alung  dan  berdasarkan  informasi  tersebut  dilakukan penyelidikan  sehingga  pada  waktu  dan  tempat  sebagaimana  tersebut  di  atas  saksi  M. YAMIN Pgl YAMIN dan saksi RULLY MAHISA Pgl RULLY menemukan 1 (satu) paket kecil  narkotika  jenis  sabu-sabu  seberat  0,44  gram  (bruto)  disimpan  di  dalam  saku  baju bagian depan terdakwa dan selanjutnya terdakwa diproses hukum.
Berdasarkan  Laporan  Pengujian  Pusat  Laboratorium  Forensik  Polri    Cabang Medan  No.  LAB:  480/NFF/2016  tanggal  20  April  2016  Barang  Bukti  yang  dianalisis adalah positif mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2. Dakwaan Penuntut Umum
Bahwa  ia  terdakwa  RAPINI  pada  hari  Rabu  tanggal  6  April  2016  sekira  pukul 20.30  WIB  atau  setidak-tidaknya  dalam  tahun  2016  bertempat  di  jalan    raya  Korong Toboh  Olo  Nagari  Toboh  Gadang  Kec.  Sintoga  Kab.  Padang  Pariaman  atau  setidak- tidaknya  pada  suatu  tempat  yang  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri Pariaman,  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,

## 3. Dakwaan Majelis Hakin
Memperhatikan  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:
1. Menyatakan terdakwa RAPINI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana:  ”Menyalahgunakan  Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  tersebut  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu) Tahun;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik optik warna bening;
b. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna coklat garis-garis hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Bahwa  penerapan  hukum  pada  Putusan  Nomor:  109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn  sudah tepat  yakni  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  setiap  orang  adalah    orang  selaku subjek  hukum  ataupun  korporasi,  yang  identitasnya  sebagaimana  tercantuk  dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan terdakwa maupun keterangan para saksi yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang-perseorangan yang mempunyai identitas sebagaimana  tercantum  dalam  surat  dakwaan,  sehingga  tidak  terdapat  kesalahan mengenai orangnya;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  1  angka  (15)  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  pengertian  penyalahguna  adalah  orang  yang menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau  melawan  hukum;  Menimbang,  bahwa  tanpa hak atau melawan hukum berkaitan dengan perbuatan sebagaimana diatur  dalam  pasal ini  yaitu  menyalahgunakan/menggunakan  narkotika  golongan  I  bagi  diri  sendiri, sehingga  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  berpendapat  lebih  tepat  menggunakan  istilah “melawan  hukum”  daripada  istilah  “tanpa  hak”,  mengingat  bahwa  “tanpa  hak” (zonder recht) cenderung berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain  (dikonklusikan  dari:  Jan  Remmelink,  Hukum  Pidana,  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2003, hal. 187-188);
Pertimbangan  Hakim  dalam  Menerapkan  Pidana  Terhadap    Aparatur  Sipil  Negara yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn  dan  Putusan  Nomor:  104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn  serta  Upaya yang Dilakukan dalam Menerapkan Pidana
Produk  hakim  dari  hasil  pemeriksaan  perkara  di  persidangan  ada  3  (tiga)  macam, yaitu  putusan,  penetapan,  dan  akta  perdamaian.  Putusan    adalah  pernyataan  hakim  yang dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  dan  diucapkan  oleh  hakim  dalam  sidang  terbuka  untuk umum  sebagai  hasil  dari  pemeriksaan  perkara  gugatan  (kontentius).  Dalam  menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan  berhenti    dengan  pertimbangan  hukum  semata,  melainkan  persoalan  keadilannya biasanya  dihubungkan  dengan  kepentingan  individu  para  pencari  keadilan,  dan  itu  berarti keadilan  menurut  hukum  yang  marak  diartikan  dengan  sebuah  kemenangan  dan  kekalahan oleh  pencari  keadilan.  Putusan  itu  dituntut  untuk  suatu  keadilan  dan  yang  dipentingkan  dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan  hakim  yang  perlu  diperhatikan  adalah  pertimbangan  hukumnya.  sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.

## 1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  dapat    dibagi    menjadi  dua kategori, yakni yang bersifat yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah  pertimbangan  hakim  yang  didasarkan  pada  fakta-fakta  yuridis  yang  terungkap dalam  persidangan  dan  oleh  undang-undang  ditetapkan  sebagai  hal  yang  harus  dimuat didalam  putusan.  Pertimbangan  yuridis  dalam  putusan  No.  109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn, yaitu:
a. Keterangan Saksi
b.  Keterangan Terdakwa
c. Barang Bukti

## 2. Analisis Penulis
Proses  pemeriksaan  di  Pengadilan  merupakan  bagian  tidak    terpisahkan  dari integrated  Cryminal  Justice  System.  Bahkan,  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan merupakan  akhir  dari  sebuah  perkara.  Putusan  hakim  bertujuan  untuk  menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim sebagai bagian paling esensial dari sebuah perkara pidana harus  selalu  didasarkan  pada  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  ditambah  keyakinan  hakim (beyond  reasonable  doubt).  Dasar  pemeriksaan    perkara  pada  sidang  pengadilan didasarkan  pada  surat  pelimpahan  perkara  yang  memuat  seluruh  dakwaan  atas  tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  aparatur  sipil  negara  yang  melakukan  tindak  pidana narkotika  pada  Putusan  Nomor:  109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn  dan  Putusan  Nomor: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn  sudah  tepat  karena  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh terdakwa  telah  memenuhi  unsur  dari  syarat  pemidanaan  atau  telah  memenuhi  ketentuan penerapan  sanksi  terhadap  tindak  pidana  peredaran  narkotika  golongan  I  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika.  Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  terdakwa  karena  perbuatan terdakwa  meresahkan  masyarakat  serta  bertentangan  dengan  tekad  pemerintah  untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga sudah selayaknya diberikan sanksi.
2. Pertimbangan  hakim  dalam  menerapkan  pidana  terhadap  aparatur  sipil  negara  yang melakukan tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn dan Putusan  Nomor:  104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn  adalah  dapat  dilihat  dari  tiga  pertimbangan, yakni: (a) pertimbangan yuridis, semua unsur yang didakwakan telah terpenuhi dan kedua terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana;  (b) pertimbangan  terhadap  fakta  persidangan  dengan  memperhatikan  keterangan  saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta pembelaan yang diberikan terdakwa secara lisan; (c)  pertimbangan  non  yuridis  berupa  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  dari kedua terdakwa. Hal yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum,  terdakwa  sopan  di  persidangan  serta  terdakwa  berterus  terang  dan  menyesali perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Lydia  Harlina  Martono  &  Satya  Joewana,  Membantu  Pemulihan  Pecandu  Narkoba  dan Keluarganya, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2004.
Farid  Ali, Metode  Penelitian  Sosial  Dalam  Bidang  Ilmu  Administrasi  Negara  dan Pemerintahan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana . Yarsif, Jakarta, 2005.