Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENANGANI PENGADUAN KONSTITUSIONAL MELALUI PENAFSIRAN KONSTITUSI
Munawara Idris 1 , Syamsul Bachri 2 , Naswar 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin Email Koresponden: munawaraidris97@gmail.com

## Abstract
Constitutional complaints aim to improve checks and build a good and clean government. The Constitutional Court  often  rejects  constitutional  complaints  that  come  in  on  the  basis  of  a  lack  of  authority.  However,  the Constitutional  Court  sometimes  accepts  constitutional  lawsuits  and  even  grants  these  requests  using interpretation according to the power of The Sole Interpreter of the Constitution. Therefore, the problem raised is how the interpretation is carried out by the Constitutional Court so that it can accept a constitutional lawsuit without  making  changes  to  the  constitution.  This  study  uses  normative  research  methods  with  statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The results of this research show that through the Judicial Review window, the Constitutional Court can resolve cases of constitutional complaints using the interpretation of indicator analogies. Because the Constitutional Court may not reject a case submitted to it on the basis of the Ius Curia Novit principle.
Keywords: Constitutional Court; Constitutional Complaint; Interpretation.

## Abstrak
Pengaduan konstitusi bertujuan untuk meningkatkan pemeriksaan dan membangun pemerintahan yang baik dan bersih.  Mahkamah  Konstitusi  seringkali  menolak  konstitusional  complaint  yang  masuk  atas  dasar  ketiadaan kewenangan. Namun, Mahkamah Konstitusi terkadang menerima gugatan konstitusional bahkan mengabulkan permohonan tersebut dengan menggunakan interpretasi sesuai dengan kuasa Penafsir Tunggal Konstitusi. Oleh karena  itu,  permasalahan  yang  diangkat  adalah  bagaimana  penafsiran  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Konstitusi  agar  dapat  menerima  gugatan  konstitusional  tanpa  melakukan  perubahan  terhadap  konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan statutoria, konseptual, historis, dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui jendela Judicial  Review, Mahkamah Konstitusi dapat  menyelesaikan  perkara  konstitusional  complaint  dengan  menggunakan  interpretasi  analogi  indikator. Karena Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya atas dasar asas Ius Curia Novit.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Pengaduan Konstitusional; Penafsiran.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Kehadiran  mahkamah  Konstitusi  memberikan  secercah  harapan  kepada  warga  Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya telah  dilanggar atau merasa tidak mendapatkan keadilan sebagai warga Negara atas keberlakuan suatu undang-undang yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan lembaga  legislative  melalui  pengujian  undang-undang  atau  biasa  disebut  dengan Judicial  Review 1 hanya saja banyak aturan yang melanggar hak konstitusional warga Negara tetapi bukan dalam bentuk undang-undang,  sehingga  warga  Negara  tidak  memiliki  jalan  untuk  memperkarakan  dugaan pelanggaran tersebut. Dibeberapa negara telah tersedia upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu melalui Pengaduan  Konstitusional  atau Constitutional  Complaint seperti  yang  diterapkan  di  Negara  Jerman, Korea  Selatan,  dan  Afrika  Selatan.  Pengaduan  konstitusional  merupakan  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  yang  tertinggal  pada  saat  perumusan  UUD  NRI  1945  dan  pembentukan  Mahkamah Konstitusi. 2 Pada  saat  perubahan  amandemen fokus pembahasannya  adalah  hanya  pada kewenangan pengujian undang-undang yang menyebabkan pengaduan konstitusional terabaikan. Padahal pengaduan konstitusional  bertujuan  untuk  menyempurnakan check  and  balance  system dan  membangun pemerintah yang baik dan bersih. Sietem pemerintah yang baik adalah pasrtisipasi yang menyatakan bahwa  semua  anggota  institusi governance memiliki  suara  dalam  mempengaruhi  pembuatan keputusan. 3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya diputuskan tertuang dalam pasal 24 C UUD NRI 1945 4 setelah amandemen menyatakan bahwa:
“Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
Berdasarkan  kewenangan  tersebut  diatas  Mahkamah  Konstitusi  sering  menolak  perkara pengaduan konstitusional yang masuk melalui jendela Judicial Review disisi lain Mahkamah Konstitusi juga kerap kali melampaui kewenangnnya dalam menyelesaiakn perkara judicial review, salah satunya yaitu  dalam  putusam  Nomor  46/PUU-VIII/2010  Mahkamah  Konstitusi  mengambil  alih  rana  DPR dalam membuat Undang-Undang dengan mengubah frasa dan menghapus satudrasa dalam Pasal yang diuji  yang menyebabkan  Mahkamah Konstitusi  bertindak  sebagai Positif  Legislator. 5 Palguna dalam disertasinya menyatakan hingga akhir 2010 terdapat 29 permohonan yang secara subtansial merupakan pengaduan konstitusional yang amar putusannya menyatakan “tidak dapat diterima”, sedangkan Taufiq Besari  menyatakan  sedikitnya  terdapat  48  permohonan  yang  dianggap  sebagai  bentuk  pengaduan konstitusional  atau  sebanyak  3  (tiga)  kali  lipat  permohonan Judicial  Review di  tahun  2005. 6 Imron
1 Judicial review merupakan istilah dari pengujian Undang-Undang baik Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi maupun dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung. Istilah ini muncul pertama  kali  sejak  kasus  Marbury  vs  Madison.  Lihat  sejarah  dan  pengertian Judicial  Review dalam  bukunya  Mohammad Mahrus Ali, Tafsir Konstitusi Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma, (Depok : Rajawali Pers), h.39-53
2 Hamdan  Zoelva,  Kuliah  Umum  Fakultas  Unhas  via  zoom,  tentang  Hukum  Kelembagaan  Negara  “Sistem Konstitusional” pada tanggal 17 November 2021
3 Hamzah Halim, Politik Hukum Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, ( Yogyakarta: Litera, 2021, h.55
4 Undang-Undang Dasar NRI 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI 2019, hlm.105
5 Munawara Idris & Kusnadi Umar, Dinamika Mahkamah  Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Siyasatuna, Volume 1 Nomor 2 Mei 2020, h.272
6 Taufiq  Besari,  Anggota  DPR  RI  ketika  memaparkan  materinya  pada  kegiatan Fokus  Group  Discussion yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16-17 November 2020 via zoom.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Ambo  dalam  hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  keterbatasan dalam  kewenangannya  sebagai  lembaga  Yudisial  yang  memiliki  fungsi  untuk  melindungi  hak konstitusional  warga  Negara  yang  telah  dijamin  didalam  konstitusi  dari  penyalahgunaan  kekuasaan lembaga Negara. 7
Menurut Maruar Siahaan pengaduan konstitusional merupakan wujud pengaduan masyarakat atas  keberatan  terhadap  perlakuan  kinerja  pemerintah  terhadap  masyarakat,  peraturan  perundang- undangan atau putusan pengadilan. Menurut Mahfud MD Pengaduan konstitusional merupakan perkara ke  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  pelanggaran  hak  konstitusional  yang  belum  terdapat  instrument hukum  atasnya  untuk  memperkarakannya  atau  tidak  terdapat  jalur  penyelesaian  hukum  (peradilan). Pengaduan konstitusional juga bisa dilakukan apabila terdapat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah UUD NRI 1945. Selain itu, putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusional padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi. 8
Mahfud MD mengambil contoh pada kasus Pollycarpus Budihari Priyanto yang mengajukan pengujian Pasal 23 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pollycarpus merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas keberlakuan isi UU No.4 Tahun 2004 yang dijadikan dasar oleh Jaksa  melakukan PK  sehingga Pollycarpus  yang  dinyatakan  bebas  dalam  putusan kasasi.  Bunyi  dari UU  No.4  Tahun  2004  yaitu  “….  Pihak-pihak  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan  peninjauan Kembali…”  (dan  jaksa  dianggap  sebagai  salah  satu  pihak).  Maka  Pollycarpus  mengajukan judicial review ke  Mahkamah  Konstitusi  untuk  membatalkan  isi  dari  UU  No.4 Tahun 2004 dan menyatakan Pasal dalam UU tersebut inkonstitusional dan tidak mmepunyai kekuatan hukum mengikat. 9
Namun  apabila  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  permohonannya.  Pollycarpus  tetap menjalani hukuman seperti Putusan PK dari MA. Sebagaimana diketahui judicial review di Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif (ke depan) dan tidak bisa membatalkan Putusan MA sebab hal tersebut bukanlah wewenang Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, anggapan Pollycarpus bahwa vonis PK dari MA  melanggar  hak  konstitusionalnya  lebih  tepat  diselesaikan  melalui  Pengaduan  Konstitusional ( Constitutional  Complaint ).  Namun  demikian,  hingga  saat  ini  kewenangan  tersebut  belum  dimiliki Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945. Namun secara substansi Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional melalui Penafsiran Konstitusi. Hal inilah  yang  akan  menjadi  pokok  pembahasan  dalam  tulisan  ini.  Bagaimana  Mahkamah  Konstitusi Menyelesaiakn  perkara  pengaduan  konstitusional  melalui  penafsiran  konstitusi  tanpa  melakukan perubahan UUD 1945.

## METODE
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang melakukan kajian secara mendalam terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  Mahkamah  Konstitusi  dari  perspektif  keberlakuan konstitusi.  Adapun  pendekatan  yang  dilakukan  yaitu  pendekatan  historis,  pendekatan  konstitusi  dan pendekatan  komparasi  yang  membandingkan  dengan  Negara  lain.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini bersumber dari data dokumen untuk menunjang penelitian. Adapun data yang dimaksud berupa artikel
7 Imron  Ambo, Rekonstruksi  Fungsi  dan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  terhadap Kewenangan Constitutional Complaint
8 Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Konstroversi Isu, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h.287
9 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menguji norma materi Pasal 268 ayat (3) KUHAP terhadap norma Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
ilmiah, buku-buku para pakar hukum tata Negara, Surat kabar, majalah, tesis, dan disertasi maupun dari media sosial seperti instagram, facebook, dan sebagainya yang merujuk pada keterkaitan pada penulisan ini. Sumber data lainnya juga didapatkan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Menurut  Huisman  wewenang  pemerintah  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan. Organ  pemerintah  tidak  menganggap  ia  memiliki  wewenang  pemerintahan.  kewenangan  hanya diberikan  oleh  Undnag-undang.  Pembuat  Undang-undang  tidak  hanya  memberikan  wewenang pemerintahan  kepada  organ  pemerintahan,  akan  tetapi  juga  terhadap  para  pegawai    atau  badan khusus itu sendiri. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh P.de Haan yang meneybutkan bahwa wewenang  pemerintahan  tidaklah  jatuh  dari  langit,  akan  tetapi  ditentukan  oleh  hukum ( overheidsbevoegdheden komen niet uit de lucht vallen, zij worden door het recht genormeerd). 10
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara. Sebagaimana diungkapkan  F.A.M.  Stroink  dan  J.G.Steenbeek  menyebutnya  sebagai  konsep  inti  dalam  Hukum Tata  Negara  dan  Hukum  Administrasi  Negara.  Kewenangan  didalamnya  mengandung  hak  dan kewajiban.    Kajian  teori  kewenangan  ini  berkaitan  dengan  sumber  kewenangan  dari  pemerintah dalam  melakukan  perbuatan  hukum  dalam  hubungannya  dengan  hukum  publik  maupun hubungannya  dengan  hukum  privat.  Menurut  Harjono  sebagaimana  ditulis  oleh  Wiryanto mengatakan bahwa dalam memebahas wewenang, terlebih dahulu diketahui perbedaan antara fungsi dan tugas. Menurutnya fungsi memiliki makna yang lebih luas dibanding tugas 11
Menurut  Indroharto  terdapat  tiga  macam  kewenangan  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat.   Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh  pembuat  Undang-Undang  sendiri  kepada  suatu  organ  pemerintahan,  baik  yang  sudah  ada maupun  yang  baru  sama  sekali.  Delegasi  merupakan  penyerahan  wewenang  yang  dipunyai  oleh organ pemerintahan kepada orang lain. Dalam delegasi terdapat suatu penyerahan, yaitu apa yang semula  kewenangan  si  A  untuk  selanjutnya  menjadi  kewenangan  si  B.  Kewennagan  yang  telah diberikan  oleh  pemberi  delegasi  selanjutnya  menjadi  tanggung  jawab  penerima  wewenang. Sedangkan  Mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan badan  atau pejabat  TUN  yang  satu kepada  yang  lain  tanggung  jawab kewenangan  atas  dasar mandate masih tetap pada pemberi mandate, tidak beralih kepada penerima mandate. 12
Bagir  Manan  berpendapat  bahwa  wewenang dalam  Bahasa  hukum  tidaklah  sama  dengan kekuasaan.  kekuasaan  sebatas  memberikan  apa  yang boleh  diperbuat  dan  tidak  boleh.  Sementara dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichen). Menurut Jimly Asshiddiqie kekuasaan negara pada akhirnya diterjemahkan kedalam tugas dan wewenang Lembaga negara.  tercapai  tidaknya  tujuan  bernegara  berujung  pada  bagaimana  Lembaga-lembaga  negara
10 Lihat Aminuddin Ilmar dalam bukunya “ Hukum Tata Pemerintahan”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018) h.79 11 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah KOnstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2006)
12 Arshinta Fitri Diyani, Politik Hukum Hak Angket DPR Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XV/2017, ( Depok, Rajawali Pers, 2021)  h.7-8
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
melaksanakan  tugas  dan  wewenang  konstitusionalitasnya  serta  pilihan  penyelenggaraan  negara dalam bentuk hubungan antar Lembaga negara.
Ihwal keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam desain kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur  dalam  Pasal  24C  Ayat  (1)  UUD NRI 1945  “Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan”. Menurut Montesquieu kekuasaan kehakiman yang merdeka sangatlah penting. Mengingat cabang kekuasaan kehakiman merupakan titik konfrontasi paling langsung antara pemerintah, hukum dan individu. 13 Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  memiliki    4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yang diberikan oleh UUD NRI 1945.
Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 10 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu: 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang  Dasar,  2)  Memutus  sengketa  kewenangan  Lembaga  negara,  3)  memutus pembubaran  partai  politik,  dan  4)  memutus  perselisihan  hasil  pemilihan  umum.,  dan  kewajiban Mahkamah Konstitusi yaitu  memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden menurut UUD NRI 1945. Adapun pelanggaran yang dimaksud  sebagaimana diatur dalam  ketentuan  Pasal  7A  UUD  NRI  1945  yaitu  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa penghianatan terhadap negara  melakukan Tindakan korupsi, penyuapan dan tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil Presiden. Seiring dengan salah satu prinsip negara hukum ; “ geen beveogdheid zonder verantwoordelijkheid atau  there  is  no  authority  without  responsibility” (tidak  ada  kewenangan  tanpa pertanggungjawaban) 14
Menurut  peneliti  kewenangan merupakan ketentuan  yang  diberikan  oleh  UUD  NRI  1945 sebagai  konstitusi  tertinggi  dalam  hirarki  perundang-undangan  kepada  yang  berwenang  dalam mengerjakan  kepentingan  negara.  Dalam  kajian  ini,  yang  dimaksud  teori  kewenangan  adalah kewenagan mengenai   sistem peradilan konstitusi. Teori kewenangan tersebut digunakan sebagai kerangka  teoretik  atau  landasan  teori  karena  memiliki  relevansi  yang  sangat  penting    dengan permasalahan  yang  dikaji.  Khususnya  terkait  dengan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam memperjuangkan  hak  konstitusional  warga  negara.  sehingga  diperoleh  kejelasan  sejatinya kewenangan  yang  dimiliki  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menangani  perkara Constitutional Complaint.

## 2. Penafsiran Mahkamah Konstitusi
Sebelum  memasuki pembahasan  mengenai Mahkamah  Konstitusi  menangani  pengaduan konstitusional  tanpa  melakukan  perubahan  pada  konstitusi,  maka  perlu  diuraikan  terlebih  dahulu mengenai sejaran dan perkembangan konstitusi dalam hal ini UUD NRI 1945 yang disahkan dan pernah  berlaku  di  Indonesia.  Dengan  memahami  sejarah  tersebut,  maka  akan  diperoleh  suatu kronologis yang utuh mengenai proses pergantian dan perubahan UUD 1945. Indonesia mengalami
13 Saldi Isra, Lembaga Negara Konsep, Sejarah, wewenang, dan dinamika konstitusional,  ( Depok, Rajawali Pers, 2021)  h.314
14 Ridwan, Diskresi…. Op,Cit., hlm 33. Dikutip oleh Wiryanto dalam bukunya Etik hakim KonstitusiREkontruksi dan Eviolusi Sistem Pengawasan , (Depok, Rajawali Pers, 2019,) h.61
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
perubahan konstitusi sebanyak 3 kali. 15 Yakni UUD 1945 ke Konstitusi RIS, dan UUD Sementara. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Beberapa tahun selanjutnya, terjadi pergantian dasar Negara dari UUD NRI 1945 menjadi  Konstitusi  RIS  yang  dilakukan  melalui  perundingan  antara  Delegasi  Republik  Indonesia dengan Delegasi Bijeenkomst Voor Federaal Overleg (BFO) melalui KMB yang diprakarsai oleh PBB guna menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dengan Belanda. 16
Pada  tanggal  23 Agustus  1949  Indonesai  secara  sepihak  mundur  dari  Uni  Belanda  yang disetujui  oleh  KMB  kemudian  menggantikan  Konstitusi  RIS  dengan  Undang-Undang  Sementara 1950 yang sifatnya hanyalah sementara dan kemudian berlaku Kembali UUD 1945. Hingga saat ini, UUD 1945 masih berlaku dan telah melalui 4 kali amandemen 17 pada amandemen ke-4 melahirkan Pasal  24C  ayat  (1)  dengan  membentuk  Lembaga  Kehakiman  yaitu  Mahkamah  Konstitusi  yang kehadirannya dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD 1945 benar dijalankan dengan sungguh- sungguh dan di tegakkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. 18
Sejak  terbentuknya  Mahkamah  Konstitusi  sampai  detik  ini  masih  menjadi  wadah  bagi warga  negara  Indonesia  untuk  memperjuangkan  hak  konstitusionalnya  yang  dilanggar  oleh keberlakuan Undang-undang. Berangkat dari teori Hans Kelsen sebagai salah satu eksponen genre of legal positivism mengintrodusir suatu model mengenai stufenbau des recht atau the hierarchy of norms yang  dijadikan  rujukan  oleh  beberapa  negara  dalam  kontruksi  tata  urutan  peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen mengkualifikasikan hukum sebagai sesuatu yang murni formil. Sehingga  atta  hukum  adalah  suatu  system  norma.  System  ini  merupakan  susunan  berjenjang (hirarkis) dan setiap norma bersumber pada norma yang ada diatasnya. 19 Dengan demikian segala peraturan  di  bawah  UUD  NRI  1945  tidak  boleh  bertentangan  dengannya.  Apabila  bertentangan maka  menjadi  kewenangan  Mahkamah  Konstitusilah  yang  akan  membatalkan  aturan  yang bertentangan tersebut.
Palguna menyatakan bahwa terdapat dua bentuk pengujian konstitusional, yaitu pengujian konstitusionalitas Undang-undang dan pengujian konstitusionalitas perbuatan atau kelalaian pejabat publik. 20 Berdasarkan data Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 21 Rekapitulasi  Putusan  Mahkamha  Konstitusi  sejak  2003-2022  tanggal  06  Januari  2022  sebanyak 3437  Perkara,  perkara  pengujian  Undang-undang  sebanyak  1596  putusan,  Perkara  Sengketa Kewenangan Lembaga Negara sebanyak 29 putusan, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
15 Pan  Mohammad  Faiz, Amandemen  Konstitusi  Komparasi  Negara  Kesatuan  dan  Negara  Federal ,  (Depok  : Rajawali Pers, 2019) hlm.82-89
16 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, 5 th ed., (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) h.60-61, dikutip oleh Muchtar Hadi Saputra dalam bukunya Konstitusi Rakyat Partisipasi Masyarakat Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar, (Depok; Rajawali Pers, 2019) h.31 17 Makna kata “amandemen” ditegaskan dalma Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai “ penambahan pada bagian yang sudah ada”. Makna amandemen disini diartikan sebagai bentuk perubahan pada sebagain kecil saja, atau tidak mengubah secara menyeluruh isi dari suatu UUD. Lihat Marwan Mas, dalam bukunya Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara, (Depok; Rajawali Pers, 2018)  h.19
18 Ahmad dan Novendri M. Nggillu, Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip The Guardian Of The Constitution” Jurnal  Konstitusi,  Volume 16,  Nomor 4,  Desember  2019, h.789
19 Achmad Ruslan, Teori  dan  Panduan  Praktik  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indinesia, Tangerang; Rangkang Education, 2021, h.47-49
20 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian KOnstitusionalitas di Berbagai Negara, (Jakarta; KOnstitusi Pers, 2005) hlm. 10-11 dikutip Zaka Firma Aditya “ Kekuasaan Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Melindungi Hak Warga Negara Dalam Pemilihan Umum” Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikemas dalam buku Mahkota Mahkamah Konstitusi  Bunga Rampai 16 tahun Mahkamah Konstitusi,  (Depok; Rajawali Pers, 2019) h.252
21 Laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
( https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=18 ) tanggal 06 Desember 2022
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
sebanyak  676  putusan  dan  Perkara  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Kepala  Daerah  sebanyak  1136 putusan yang diadili Mahkamah Konstitusi sejak adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sampai dibentuknya badan peradilan khusus. 22
Pengujian  Undang-Undang  menjadi  sentral  utama  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi. Melalui jendela inilah perkara Pengaduan Konstitusional bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam disertasi Palguna yang melampirkan putusan Mahkamah Konstitusi hingga 2010 yang  mengandung  unsur-unsur  pengaduan  Konstitusional  dan  amar  putusannya  mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2006, 22/PUU-IV/2006,  6/PUU-V/2007,  102/PUU-VII/2009,  110-111-112-113/PUU-VII/2009,  dan 133/PUU-VII/2009.  Sebagaimana bunyi adagium hukum judex set lex laguens bahwa sang hakim adalah hukum yang berbicara. Seperti teori John Henry Merryman dalam bukunya martitah berjudul “Dari Negatif Legislator ke Positif Legislator?”  bahwa hakim dalam membentuk hukum mendasar pada  Undang-undang  melakukan  interpretasi  ketika  Undang-Undang  tidak  jelas  atau  tidak  ada aturan yang dapat diterapkan pada kasus konkret serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 23 Hal ini  didasarkan  pada  dalil  bahwa  hakim  tidak  boleh  menyatakan  tidak  tahu  pada  perkara  yang diajukan kepadanya sebaimana adanya asas Ius Curis Novit.
Dalam  hukum  ketatanegaraan,  penafsiran  secara  umum  dianggap  sebagai  proses  dalam memahami dan mengungkapkan makna dari suatu teks hukum yang otoritatif, yaitu konstitusi atau UUD  NRI  1945.  Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  penafsiran  merupakan  salah  satu  metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang luas dan terang mengenai teks undang-undang agar  ruang  lingkup kaidah  dapat  ditetapkan  sehubungan  dengan  peristiwa  tertentu.  Mertukusumo menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  metode  penafsiran  yang  sering  digunakan  oleh  hakim pengadilan, diantaranya yaitu:
a. Interpretasi Gramatikal
Jenis  penafsiran  yang  dilakukan  dengan  cara  membaca  rangkaian  kata  penyusun kalimat dalam suatu peraturan perundang-undangan, kemudian penafsir merangkai makna dari kata-kata  atau  kalimat  tersebut  dengan  merujuk  pada  arti  kata  yang  berlaku  secara  umum. Artinya  berlaku  dan  dipergunakan  secara  luas,  baik  oleh  pembentuk  peraturan  perundang- undangan maupun oleh masyarakat. 24 Hukum sebagai konsep sistem konseptual hanya dapat memperoleh bentuk dalam pikiran manusia adalah karena bahasa yang digunakan untuk bicara. James A Holland dan Julian S. Webb mengatakan bahwa bahasa merupakan salah satu faktor kunci untuk bagaimana kita dapat mengetahui sengketa hukum ( legal dispute ) yang sebenarnya dikonstruksi oleh hakim pada pengadilan.
Terdapat  tiga  pendekatan contextualism yang  dapat  digunakan  dalam  metode penafsiran ini, yaitu :
1) Noscitur a socis, yaitu arti suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulan- kumpulannya;
2) Ejusdem generis, asas ini mengandung makna of the same class . Jadi suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama.
3) Expressum  facit  cassare  tacitum, bahwa  kata-kata  yang  dicantumkan  secara  tegas mengakhiri  pencarian  mengenai  maksud  dari  suatu  perundang-undangan.  Misalnya,
22 Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
23 Martitah, Dari Negatif Legislator Ke Positif Legislator? (Jakarta; Konstitusi Pers, 2016), h.41-48
24 Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, Bab-bab tentang penemuan hukum, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.58-60
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
apabila dimuka peraturan telah merinci tentang “pedagang, tenaga terampil, pekerja atau orang lain” maka, kata “orang lain harus diartikan dalam kategori orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya itu”.
b. Interpretasi teologis atau sosiologis
Apabila  makna  undang-undang  ditetapkan  berdasarkan  tujuan  masyarakat. 25 Interpretasi  ini  merupakan  interpretasi  yang diarahkan  agar  sesuai  dengan  tujuan  pembentuk Undang-Undang.  Dalam  penafsiran  jenis  ini,  makna  yang  sesuai  dengan  tujuan  dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan lebih utama dibandingkan makna yang sesuai dengan ati kata-kata atau kalimat dari peraturan perundang-undangan tersebut. 26
c. Interpretasi Sistematis
Peristiwa yang menemukan makna suatu ketentuan atau suatu peraturan perundang- undangan setelah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak ada undang- undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. 27 Dalam praktik  peradilan  di  mahkamah  konstitusi  jenis  penafsiran  ini  juga  digunakan  sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi jenis penafsiran ini juga digunakan sebagaimana dalam putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  :  005/PUU-IV/2006  (Perkara  permohonan  pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan pasal 34 ayat 3 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dalam perumusan UUD NRI 1945, ketentuan mengenai Komisi Yudisial dalam pasal 28B tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai  Mahkamah  Konstitusi  yang  diatur  dalam  pasal  24C  UUD  NRI  1945.  Ketentuan mengenai  Komisi  Yudisial  tidak  dimaksud  untuk mencakup  objek  perilaku  hakim konstitusi sebagaimana  diatur  dalam  pasal  24C UUD  NRI  1945.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan dengan risalah-risalah rapat panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai Komisi Yudisial dalam pasal 24B UUD NRI 1945 memang tidak pernah dimaksud untuk  mencakup  pengertian  hakim  konstitusi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  24  CUUD NRI 1945. 28
d. Interpretasi Historis
Sebuah  penafsiran  yang  dilakukan  dengan  menelaah  sejarah  terbentuknya  atau disusunnya  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  memahami  sejarah  penyusunannya, penafsir  haruslah  mempelajari  isi  percakapan  atau  perbincangan  dalam  proses  penyusunan peraturan  perundang-undangan. 29 Pointer  mengatakan  bahwa  “Interpretasi  sejarah  hukum adalah penemuan makna dari formulasi sebuah kaidah hukum dengan mencari pertautan pada penulis-penulis atau secara umum pada konteks kemasyarakatan pada masa lampau. 30
e. Interpretasi Komparatif (Perbandingan)
Metode  penafsiran  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  makna  suatu  perundang- undangan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang sama. Tujuan hakim membandingkan  adalah  untuk  mencari  kejelasan  mengenai  makna  dari  suatu  peraturan perundang-undangan. 31 Interpretasi  perbandingan  dapat  dilakukan  dengan  membandingkan
25 Anna Triningsih & Oly Viana Agustine, Keadilan Sosial dalam pengujian Undang-Undang Tafsir atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018), (Depok : Rajawali Pers, 2019) hlm.61
26 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan ke-6, (Yogyakarta : Liberty, 2009), hlm.61 27 Ibid, hlm.16-17
28 Anna Triningsih & Oly Viana Agustine, Op.Cit, hlm.37-38
29 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Op.cit, hlm.63-65
30 Eddy O.S Hiariej, Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009), hlm.67
31 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hlm.61-62
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
asas-asas  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  lain  dan/atau  aturan  hukumnya disamping perbandingan tentang latar belakang atau sejarah pembentukan hukumnya. 32
f. Interpretasi Futuristi
Penafsiran  ini  Juga  dapat  dikatakan  sebagai  penafsiran  antisipatif  yang  dimana merupakan teknik penafsiran dengan mengupayakan mencari atau menemukan pemecah atas suatu masalah dengan mencarinya dalam peraturan perundang-undangan yang belum berlaku atau  dalam  proses  rancangan. 33 Interpretasi  ini  lebih  bersifat ius  constituendum daripada ius constitutum. Metode penafsiran ini merupakan metode penafsiran yang pada umumnya dikenal sebagai metode penafsiran hukum.
Metode  penafsiran  yang  dikemukakan  Metukusumo  dan  A.Pitlo  merupakan penafsiran  yang  digunakan  secara  umum.  Menurut  Mardian,  Wibowo  dalam  bukunya  dapat juga  digunakan  dalam  konteks Judicial  Review. Shidarta  menggolongkan  interpretasi gramatikal dan interpretasi autentik sebagai pendekatan tekstual ( the textualist approach) yang berfokus pada teks peraturan perundang-undangan tertentu. Adapun metode interpretasi yang lain  digolongkan  oleh  sebagai the  puporsive  approach yang  berfokus  pada  tujuan dirumuskannya suatu peraturan perundang-undangan. 34
Dalam  kepustakaan  hukum  konstitusi  dikenal  juga  metode  penafsiran  konstitusi ( Constitutional  interpretation  method). Bobbit  mengidentifikasikan  6  macam  metode  penafsiran konstitusi yaitu: 35

## 1) Penafsiran Tekstual ( Textualism atau Literalism)
Metode penafsiran ini sebagaimana umumnya manusia membaca naskah, memberikan makna terhadap setiap kata-kata dan susunan kata-kata yang tertera didalam naskah konstitusi yang hendak di tafsir. Teknik penafsiran ini sejalan dengan teknik penafsiran gramatikal yang diuraikan  oleh  Sudikno  Mertokusumo  yang dilakukan  dengan  menafsirkan  suatu  teks  hanya dengan membaca atau memaknai suatu undang-undang dengan hasil bacaan.
2) Penafsiran Doktrinal
Penafsiran yang digunakan dengan mengetahui suatu ketentuan konstitusi dengan cara memahami penerapan dalam suatu peradilan. James A Holland dan Julian S. Webb mengatakan bahwa Common law is used to describe all those rules of law that have evolved through courts cases (as apposed to those which have emerged from parliament). 36
3) Penafsiran Prudensial
Metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan melakukan kalkulasi untung-rugi penerapan ketentuan konstitusi yang dimaksud, baik kalkulasi politik maupun ekonomi.
4) Penafsiran Struktural
Dipahami sebagai penafsiran prudensial di tingkat makro. Bisa juga disebut sebagai metode  penafsiran  yang  mengaitkan  antara  suatu  peraturan  perundang-undangan  dengan ketentuan  dalam  konstitusi  yang  mengatur  struktur  kelembagaan  ketatanegaraan.  Putusan- putusan  yang  menggunakan  metode  structural  meliputi  Putusan  Nomor  9/PUU-VII/2009, 54/PUU-VI/2008, 11-14-21-126/PUU-VII/2009 dan 136/PUU-VII/2009, 115/PUU-VII/2009, 6/PUU-VIII/2010, 49/PUU-IX/2011, dan 36/PUU-X/2012. Di dalam putusan-putusan tersebut
32 Anna Triningsih dan Oly Viana Agustine, Op.Cit, hlm.39
33 Sudikno Metokusumo, Op.Cit, hlm.62
34 Mardian  Wibowo, Kebijakan  Hukum  Terbuka  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Konsep  dan  Kajian Pembatasan dan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang, (Depok : Rajawali Press, Cetakan Pertama, 2009). hlm.54
35 Anna Triningsih dan Oly Viana Agustine, Op.Cit, hlm.39
36 James A Holland and Julian S.Webb, Learning Legal Rules, (Great Britain : Blackstone limited, 1991), hlm.73
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
ketentuan di dalam UUD 1945 yang menjadi batu uji ditafsirkan dengan menggunakan analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum lain dengan mengaitkan dengan norma dan sistem hukym sebagai  satu  kesatuan  struktur  dan  sistem  hukum  yang  harmonis.  Contoh  putusan  metode penafsiran  structural  lainnya  adalah  Putusan  Nomor  11-14-21-126/PUU-VII/2009  dan 136/PUU-VII/2009  dan  136/PUU-VII/2009  Mahkamah  Konstitusi  menguji  pasal  12  ayat  1 huruf  c  UU  Sisdiknas  sepanjang  frasa  “..yang  orang  tuanya  tidak  mampu  membiayai pendidikannya”.  Para  pemohon  mendalilkan  bahwa  pasal  a  quo  bertentangan  dengan  alinea keempat  Pembukaan  UUD  1945  karena  semestinya  Negara  menyediakan  semua  biaya pendidikan  sehingga  tidak  perlu  lagi  mencantumkan  kalimat,  “…yang  orang  tuanya  tidak mampu”.  Menurut  Mahkamah,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  tidaklah  identic  dengan ditanggungnya  seluruh  biaya  pendidikan  oleh  Negara  dengan  menolak  peran  serta  dan kepedulian  masyarakat  atas  pendidikan,  karena  pandangan  demikian  sama  halnya  dengan menempatkan  Negara  sebagai  satu-satunya  institusi  yang  dapat  mengaturm  menentukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengeliminasi potensi dan sumber daya  masyarakat  yang  pada  gilirannya  akan  memasung  dan  mematikan  potensi,  kreasi,  dan sumber daya dari masyarakat.
Mahkamah  berpendapat  dalam  bidang  pendidikan  terkait  banyak  persoalan  yang sangat  mendasar  tidak  semata-mata  menyangkut hak  dan  kewajiban  pemerintah  atau  Negara tetapi  juga  didalamnya  berkaitan  dengan  hak-hak  warga  Negara  yang  dilindungi.  Adanya kewajiban  pemerintah  untuk  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  suatu  sistem  pendidikan nasional  sebagaimana  yang  ditentukan  pasal  31  ayat  3  UUD  NRI  1945  tidak  mengandung bahwa pemerintah atas kuasa dan otoritasnya dapat mengatur bidang pendidikan tanpa rambu- rambu  sama  sekali.  Sistem  pendidikan  nasional  dalam  UUD  NRI  1945  juga  tidak  dimaknai bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus diatur secara uniform atau seragam. Sistem pendidikan nasional bahkan mengandung makna bahwa adanya berbagai ragam penyelenggara pendidikan yang ada di Indonesia baik yang pernah dan masih eksis maupun potensi merupakan suatu model bangsa yang telah teruji, dan oleh sebab itu perlu dihimpun dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 37

## 5) Penafsiran Etikal
Penafsiran  yang  mengarahkan  makna  suatu  peraturan  perundang-undangan berdasarkan prinsip moral dan etika yang terdapat atau diturunkan dari konstitusi.
Penafsiran  adalah  aktifitas  yang  sangat  penting  dalam  ilmu  hukum  karena  produk hukum  (peraturan  perundang-undangan)  tidak  sempurna,  dalam  arti  tidak  mampu  mengatur atau  memberikan  kepastian  hukum  bagi  semua  sisi  kehidupan  masyarakat.  Menurut Mertokusumo,  penafsiran  merupakan  salah  satu  metode  penemuan  hukum  yang  memberi penjelasan yang luas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.
Berdasarkan  hasil  riset  kepustakaan  dan  konstitusi  ditemukan  bahwa  terdapat beberapa variasi metode penafsiran yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Anna Triningsih dan  Oly  Viana  dalam  tulisannya  menyatakan  bahwa  pada  hakekatnya  metode  penafsiran konstitusi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar yaitu metode penafsiran original dengan menggunakan  pendekatan  original  intent  terhadap  norma-norma  konstitusi  dan  non- originalism. Metode yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan undang-undang kembali pada hakim itu sendiri. Hakim dalam konteks ini bebas untuk memilih berdasarkan keyakinan
37 Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2008 dan 2009 – 2013 (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017), hlm.20-
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
hukumnya. 38 Hakim  Mahkamah    Konstitusi  memiliki  kebebasan  dan  kemerdekaan  dalam memilih  metode  penafsiran  yang  akan  digunakan  dalam  proses    penemuan  hukum. 39 Kebebasan hakim dalam memilih metode penafsiran yang akan  digunakan ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undnag Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan :
“Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  memahami  nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  005/PUU-IV/2006  yang  menyatakan bahwa  :
“… Kemerdekaan dimkasud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai nilai yang  diyakininya  melalui  penafsiran  hukum,  walaupun  putusan  yang  didasarkan  pada penafsran  dan  keyakinan  demikian  mungkin  berlawanan  dengan  mereka  yang  mempunyai kekuasan politik dan administrasi.”
Menurut  William  Zevenbergen  Politik  hukum  menjawab  pertanyaan  aturan  hukum mana yang harus legal. Undang-Undangitu sendiri merupakan bentuk kebijakna hukum. Dan memhami keijakan hukum termasuk proses pembuatan hukum dan pelaksanaan hukum yang dapat  menunjukkan  sifat  dan  arah  dibangunnya  undang-undang  tersebut.  Politik  hukum memberikan landasan bagi proses pembentukan hukum, situasi dan kondisi, budaya dan nilai- nilai yang lebih tepat yang berkembang dalam masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. 40
Dalam hal perkara pengaduan konstitusional. Salah satu jenis penafsiran yang dapat digunakna  oleh  hakim  Mahkamah  Konstitusi  adalah  Ketika  mengadili  perkara  pengaduan konstitusional  adalah  penafsiran  analogi  indikator.  Dimana  hakim  mneganalogikan  kasus pengaduan  konstitusional  berdasarkan  integritas  yang  dimilikinya.  Menganalogikan  sama halnya  dengan  membuat  sesuatu  yang  baru  berdasarkan  contoh  yang  sudah  ada.  Pengaduan konstitusional  ini  telah  ada  diterapkan  dibeberapa  negara  seperti  di  Negara  Jerman,  Korea Selatan.  Afrika  Selatan,  Thailand  dan  beberapa  negara  lainnya.  Sementara  di  Indonesia  hal tersebut  merupakan  sesuatu  yang  baru.  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusannya  yang Conditionally  Constitutional Mahkamah  Konstiyusi  telah  melakukan  penemuan  hukum sebagai wujud dari kedaulatan berada ditangan rakyat  dan menegakkan prinsip negara hukum.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menerima  perkara  pengaduan  konstitusional yaitu  Putusan  MK  nomor  110-111-112-113/PUU-VII/2009  pemohon  beranggapan  bahwa bahwa Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD.  (Unsur  konstitusionalnya  ada  pada Penerapan UU) yang pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat  (1)  UUD  NRI  1945.  Masalah  utama  dalam  permohonan  ini  ialah  menyangkut Konstitusionalitas  dan  Penafsiran.  MK  dalam  amar  putusannya  mengabulkan  permohonan pemohon Sebagian. “MK menyatakan Pasal 205 Ayat (4), Pasal 211 ayat (3) dan pasal 212 ayat (3) UU No.10/2008 adalah konstitusional bersyarat ( Conditionally Constitutional )”. Penafsiran yang  dikeluarkan  oleh  MK  menjadi  satu-satunya    tafsiran  dan  sekaligus  penafsiran  akhir terhadap  pasal a  quo yang diajukan  pemohon.  Kekuatan The  sole  interpreter  of  constitution
38 Anna Triningsih dan Oly Viana Agustine, Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang Tafsir atas Putusan Mahkamah Konstitusi, (Depok : Rajawali Pers, 2019), hlm.77
39 Saldi  Isra  dkk, Perkembangan  Pengujian  Undang-Undang  di  Mahkamah  Konstitusi  (Dari  Berpikir  Hukum Tekstual  ke Hukum Progresif) Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010 , h.58-69
40 Ichsan Yasin Limpo dkk, Potret of Basic Education in Indonesia (A Legal Political Study), Journal of Law, Policy and Globalization, Volume 69, 2018, h.92
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
yang  dimiliki  MK  memberikan  kebebasan  kepada  MK  untuk  memilih  jenis  penafsiran  yang akan digunakan.
Metode penafsiran yang beragam dalam praktik peradilan, dan tidak adanya tatanan hirarkis  diantara  metode-metode  menurut  J.A  Pointer  mengimplikasikan  kebebasan  hakim yang luas untuk mengambil keputusan. 41 Metode penafsiran atau interpretasi yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi adalah sebuah alat atau sarana untuk mengetahui makna dari suatu undang-undang.  Dalam  hukum,  pemahaman  terhadap  hukum    adalah  menginterpretasikan hukum,  dan  menafsirkan  hukum  adalah  memahami  hukum.  Sehingga  hukum  hanya  dapat dipahami  melalui  penafsiran  serta  penafsiran  terhadap  hukum  akan  membantu  sampai  pada pemahaman  terhadap  hukum. 42 Maka  dari  itu,  penemuan  hukum  yang  dilakukan  mahkamah konstitusi  dan dituangkan  dalam  putusan  mahkmah konstitusi  yang  bersifat positif  legislator baik dalam perkara pengujian undang-undang maupun pengaduan konstitusional merupakan salah  satu  wujud  dari  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  menegakkan  prinsip  negara hukum.
Di  Korea  selatan  Kewenangan  konstitusional  Mahkamah  Konstitusi    Korea  Selatan diatur  dalam  Pasal  11a  ayat  (1)  KOnstitusi  Korea  Selatan.  Kewenangan  yang  dimiliki Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yaitu  pengujian konstitusionalitas ( constitutional review), Pemakzulan  ( impeachment), pembubaran  partai  politik,  senghketa  kewenangan  Lembaga negara,  dan  pengaduan  konstitusional  ( constitutional  complaint). 43 Kewenangan  pengaduan konstitusional  diberikan  dengan  tujuan  untuk  menjamin  perlindungan  hak-hak  dasar  warga negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Palguna mengungkapkan bahwa terdapat Tiga hal yang  membedakan pengaduan  konstitusional  di  Korea  dengan di  Jerman,  yaitu  (1)  di  Korea legal person, (badan hukum) tidak dimungkinkan untuk mempunyai standing dalam pengaduan konstitusional  melainkan  hanya natural  person ;  (2) di  Korea  Putusan  pengadilan biasa  tidak bisa  dijadikan  objek  pengaduan;  (3)  di  Korea  tidak  dimungkinkan  untuk  menjadikan  norma Undang-undang sebagai objek pengaduan, yang dikecualikan dari keharusan untuk menempuh jalan hukum lain terlebih dahulu. 44
Sementara  di  Negara  Jerman  pengaduan  konstitusional  diatur  dalam  Pasal  93  (1) Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman menyatakan bahwa pengaduan konstitusional dapat  diajukan  oleh  seorang  warga  negara  yang  mengklaim  bahwa  salah  satu  haknya  telah dilanggar  oleh  otoritas  public  baik  itu  terkait  hukum,  Tindakan  administrative  maupun keputusan  pengadilan.  Dalam  pengaduan  konstitusionalnya  harus  menjelaskan  hak konstitusional  apa  yang  telah  dilanggar,  Tindakan  atau  kelalaian  organ  atau  otoritas  yang melanggar hak konstitusional pemohon. 45 Hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 93 ( Federal Constitutional Court ) Ayat 4a dan 4b, dalam Pasal 93 BVerfGG, telah diatur mengenai jangka waktu untuk mengajukan pengaduan konstitusional baik akibat suatu keputusan maupun suatu undang-undang atau terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 46 Untuk pengaduan  konstitusional  terhadap  suatu  keputusan  jangka  waktunya  yaitu  satu  bulan sejak  keluarnya  putusan  tersebut.  Untuk  pengaduan  konstitusional    terhadap  suatu  undang- undang  maupun  Tindakan  pejabat  berwenang  yang  terhadapnya  upaya  hukum  tidak diberlakukan  memiliki  jangka  waktu  pengajuan  selama  satu  tahun  sejak  undang-undang  itu
41 J.A. Pointer, Penemuan Hukum, Diterjemahkan oleh B.Arif Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008) h.94
42 Anna Triningsih dan Oly Viana Agustine, Keadilan Sosial Dalam Pengujian Undang-Undang Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018), (Cet;1, Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 32-33
43 Pan Mohammad Faiz dan M. Lutfi Chakim, Ibid., h.92 44 I. D. G. Palguna, Ibid., h.466 45 M. Lutfi Cakim, A Comparative Perspective on Constitutional Complaint: Discussing Models, Procedures, and Decisions, Constutitional Review, Vol 5, No.1, 2019, h.96-133
46 Ibid., h.417
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
berlaku,  jika  pada  Tindakan  pejabatnya  maka  jangka  waktunya  sejak  tindakan  penjabatnya berlaku. 47
Mahkamah  Konstitusi  Jerman  dan  Korea  Selatan  menjadi  negara  yang  dijadikan sebagai perbandingan dalam tulisan ini dikarenakan kedua negara tersebut memiliki kesamaan system pemerintahan yaitu berdasarkan  negara hukum, Mahkamah Konstitusi di kedua negara tersebut juga memiliki kesamaan dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Jerman dan Korea Selatan  merupakan  penganut  pengujian  konstitusional  dengan  model  terpusat.  Pengaduan Konstisional di Jerman dan Korea Selatan memberikan pelajaran bahwa pada kondisi tertentu , tidak lagi dapat dibedakan  secara substansial antara pengaduan konstitusional dan pengujian undang-undang  apabila  perbuatan  yang  diadukan  merupakan legislative  act atau  undang- undang. 48
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pengawal  konstitusi  marwahnya  memang  untuk melindungi konstitusi maka sangat wajar dan sepantasnyalah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan pengaduan konstitusinal. Menurut peneliti melalui pengajuan undang-undangpun sekalipun pengaduan konstitusional dapat diselesaikan. Sebab Judicial review menjadi jendela hukum untuk memperjuangkan hak konstitusional warga negara.

## KESIMPULAN
Penafsiran yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan konstitusional tanpa melakukan perubahan  konstitusi  adalah  penafsiran  analogi  indikator  yang  menganalogikan  suatu  perkara pengaduan konstitusional untuk mewujudkan keadilan bagi warga negara dengan mendasar pada fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the final interpreter of the constitution. Hak dan Kewajiban warga negara telah dijamin dalam konstitusi dan menjadi Tanggung jawab Mahkamah Konstitusi untuk menjaga hak tersebut. Segala peraturan dibawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengannya, apabila kemudian ditemukan  ada  yang  bertentangan  maka  menjadi  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaiknya hakim haruslah memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan asas Ius Curia Novit .  Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani pengaduan konstitusional  belum  diatur  dalam  UUD  1945  maupun  UU  MK  sehingga  Mahkamah  Konstitusi menggunakan  penafsiran  dalam  menangani  perkara  pengaduan  konstitusional  untuk  mewujudkan keadilan bagi warga negara sebagaimana unsur negara hukum yang demokratis.

## DAFTAR REFERENSI
Ahmad dan Novendri M Nggilu. Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melaui Pelibatan
Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip The Guardian of the Constitution, Jurnal Konstitusi Volume VI, 2019 Ali, Mahrus Mohammad. Tafsir Konstitusi Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma, Depok: Rajawali Pers, 2019
Ambo,  Imron. Rekonstruksi  Fungsi  dan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia terhadap Kewenangan Constitutional Complaint
Ashidiqie,  Jimly. Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis, Jakarta:  Sekertaris  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008
Asshidiqie, Jimly. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, hlm.35
47 Ibid., h.418-419 Lebih jelas lagi Palguna dalam disertasinya ini memberikan contoh kasus dari praktik penerapan pengaduan konstitusional di Jerman yaitu GDR Criminal Court Judge II Case (Admission as a Notary Public). Mulai dari duduk perkaranya, Putusan Mahkamah sampai Pertimbangan Mahkamah h.423-448
48 I. D. G. Palguna, Ibid., h.485
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Asshidiqie, Jimly. Model-Model Pengujian Konstitusionalitas di berbagai Negara, Jakarta: Konstitusi Pers, 2005
Besari, Taufiq. Anggota DPR RI ketika memaparkan materinya pada kegiatan Fokus Group Discussion yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16-17 November 2020 via zoom.
Budiardjo, Mirriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
Cakim,  M.  Lufi. A  Comparative  Perspective  on  Constitutional  Complaint:  Discussing  Models, Procedures, and Decisions, Constitutional Review, Vol.5 Nomor 1 Tahun 2019
Diyani, Fitri Arshinta. Politik Hukum Hak Angket DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Depok: Rajawali Pers, 2021
Faiz,  Mohammad  Pan. Amandemen  Konstitusi  Komparasi  Negara  Kesatuan  dan  Negara  Federal , Depok : Rajawali Pers, 2019
Farida, Maria. Ilmu Perundang-Undangan I : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta : Kanisius, 2007
Feith, Harbert. The Decline of Constitusional Democracy in Indonesia, (Jakarta: Equinox Publishing,
2017)
Halim, Hamzah. Politik Hukum Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, Yogyakarta; Lietra,
2021
Hiariej,  O.S  Eddy. Asas  Legalitas  &  Penemuan  Hukum  dalam  Hukum  Pidana, Jakarta  :  Penerbit Erlangga, 2009
Holland, A. James and Webb S. Julian, Learning Legal Rules, Great Britain: Blackstone limited, 1991 Huda, Ni’matul. Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review , Yogyakarta: UII Press, 200L Idris, Munawara & Kusnadi Umar. Dinamika Mahkamah Konstituis Dalam Memutus Perkara Judicial Review, Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  makassar,  Siyasatuna,  Volume  1 Nomor 2 Mei 2020, h.272
Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Prenada Media Group, 2018 Isra,  Saldi  dkk. Perkembangan  Pengujian  Perundang-Undangan  di  Mahkamah  Konstitusi  (Dari Berpikir  Hukum  Tekstual  ke  Hukum  Progresif) Jakarta:  Sekjend  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi Bekerjasama dengan Fakultas Huku, Universitas Andala
Isra,  Saldi. Lembaga  Negara  Konsep  Sejarah,  Wewenang,  dan  Dinamika  Konstitusional. Depok: Rajawali Pers, 2021
Joeniarto. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara, 2001 Karsapoetra, R.G, Sistematika Hukum Tata Negara, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
Keputusan  Presiden  Nomor  150  tahun  1959  mengenai  dekri  Presiden  Republik  Indonesia  / Panglima  tertinggi  angkatan  perang  tentang  kembali  kepada  Undang-Undang  Dasar  1945, Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 75
Laman Resmi MKRI https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=18 Limpo Ichsan Yasin dkk, Potret of Basic Education in Indonesia (A Legal Political Study), Journal of Law, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia, Policy and Globalization, Volume 69, 2018
Martitah. Dari Negatif Legislator ke Positif Legislator, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006 Mas, Marwan. Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Depok: Rajagrafindo, 2018 MD, Mahfud Moh. Konstitusi dalam Hukum Kontroversi Isu , Jakarta: Gramedia, 1999
Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo A. Bab-bab tentang penemuan hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1993
Metokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2009
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Pointer, J.A., Penemuan Hukum, Diterjemahkan oleh B. Arif Sidharta, Bandung: Jendela Mas Pustaka,
2008.
Ruslan,  Ahmad. Teori  dan  Panduan  Praktik  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia, Tangerang : Rangkang Education, 2021
Safaat,  Ali  Muchamad,  Aan  Eko  Widiarto,  dan  Fajar  Laksono  Suroso, Pola  Penafsiran  Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2008 dan 2009 – 2013, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017
Safaat,  Ali  Muchammad.  Widiarto  Eko  Aan,  Suroso  Laksono  Fajar, Pola  Penafsiran  atas  Putusan Mahkamah Konstitusi, Depok: Rajawali Pers, 2019
Soemantri, Sri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: PT Alumni, 2006 Susanti, Imaningrum Diah. Penafsiran Konstitusi : Teori dan Metode, Jakarta : Sinar Grafika, 2019 Syahrizal, Ahmad. “Urgensi Proteksi Hak Konstitusi oleh MKRI”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume nomor 1 Juni 2007
Talib,  Dahlan,  Jazim  Hamidi,  dan  Ni’matul  Huda. Teori  dan  Hukum  Konstitusi, Jakarta  :  PT RajaGrafindo Persada, 2008
Thalib,  Abdul  Rasyid. Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasinya  dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
Triningsih, Anna & Oly Viana Agustine. Keadilan Sosial dalam pengujian Undang-Undang Tafsir atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018), Depok: Rajawali Pers, 2019
Triningsih, Anna dan Agustine Viana Oly. Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang Tafsir atas Putusan Mahkamah Konstitusi, Depok: Rajawali Pers, 2019
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan IX, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019
Undang-Undang  Dasar  NRI  1945,  Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jenderal  Mahkamah  Konstitusi  RI
2019, h.105
Wibowo,  Mardian. Kebijakan  Hukum  Terbuka  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Konsep  dan Kajian  Pembatasan  dan  Kebebasan  Pembentuk  Undang-Undang, Depok:  Rajawali  Press, Cetakan Pertama, 2009
Wiryanto. Etik Hakim Konstitusi Rekontruksi dan Evaluasi Sistem Pengawasan, Depok: Rajawali Pers,
2019
Zoelva,  Hamdan.  Kuliah  Umum  Fakultas  Unhas  via  zoom,  tentang  Hukum  Kelembagaan  Negara “Sistem Konstitusional” pada tanggal 17 November 2021