INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3286-3299 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pelaksanaan Audit Kepatuhan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau Terhadap Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna

## Jasa Oleh Notaris Di Kabupaten Kampar
Sudarto Pardede 1 ✉ , Rembrandt 2 , Yussy Adelina Mannas 3
Universitas Andalas
Email: Sudartobre@yahoo.co.id 1 ✉

## Abstrak
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kemudian  ditindak  lanjuti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015,  yang  dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan perundang-undang tersebut di atas, Notaris merupakan salah satu Pihak Pelapor dalam pencegahan dan  pemberantasan  TPPU  dan  berkewajiban  untuk  menerapkan  PMPJ  bagi  pengguna  jasa  Notaris. Penelitian ini akan mengkaji penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar dan tindak lanjut dari hasil audit kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Provinsi  Riau  terhadap  penerapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  oleh  Notaris  di Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik purposive sampling.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Ppnerapan  PMPJ  oleh  Notaris  Kabupaten  Kampar terhadap  pengguna  jasa  belum  terlaksana  secara  maksimal.  Hal  ini  terlihat  dari  119  jumlah  Notaris Kabupaten  Kampar,  15  orang  Notaris  terindikasi  berisiko  tinggi  karena  tidak  menerapkan  PMPJ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap Notaris tersebut dilakukan audit kepatuhan langsung (on-site) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkerjasam dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kampar. Tindak lanjut hasil audit kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap Penerapan PMPJ oleh Notaris di Kabupaten Kampar, yaitu Notaris Kabupaten Kampar harus melaksanakan komitmen untuk menerapkan PMPJ sebagaimana yang telah disepakati bersama. Selain  itu,  juga  disampaikan  informasi  hasil  pengawasan  kepatuhan  dan  surat  pembinaan  kepada Notaris  terkait  serta  informasi  hasil  pengawasan  kepada  PPATK,  dan  PPATK  akan  melakukan pemantauan terhadap Notaris terkait.
Kata Kunci: Pelaksanaan Audit, Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Notaris

## Abstract
The Principle of Recognizing Service Users (PMPJ), is regulated in Article 18 of Law Number 8 of 2010. This is then followed up with Government Regulation Number 43 of 2015, which is  implemented by Minister of Law and Human Rights Regulation Number 9 of 2017. Based on statutory regulations the law above, the Notary is one of the Reporting Parties in the prevention and eradication of TPPU and is obliged to implement PMPJ for users of Notary services. This research will examine the application of the principle of recognizing service users by Notaries in Kampar Regency and follow-up on the results of a compliance audit by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Riau Province  on  the  application  of  the  principle  of  recognizing  service  users  by  Notaries  in  Kampar Regency. The research method used is empirical juridical, with purposive sampling technique. The results of the study show that the application of PMPJ by the Notary of Kampar Regency to service users has not been implemented optimally. This can be seen from the 119 Notaries in Kampar Regency, 15 Notaries who are indicated to be at high risk because they do not implement PMPJ as stipulated in the laws and regulations, so that the Notaries are subject to direct (on-site) compliance audits by the Regional Office of the Ministry of Law and Rights. Human Rights in collaboration with the Regional Notary Supervisory Board of Kampar Regency. Follow-up on the results of the compliance audit by the  Regional  Office  of  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  in  Riau  Province  regarding  the Implementation of PMPJ by Notaries in Kampar Regency, namely the Notary of Kampar Regency must carry out the commitment to implement PMPJ as mutually agreed upon. In addition, information on the results of compliance monitoring and guidance letters was also conveyed to the relevant Notary as well as information on the results of supervision to PPATK, and PPATK will carry out monitoring of the related Notary.
Keywords: Audit Implementation, Application of the Principle of Recognizing Service Users, Notary Public

## PENDAHULUAN
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks tentunya makin luas dan berkembang. Hal ini  dikarenakan  kelancaran  dan  kepastian  hukum  segenap  usaha  yang  dijalankan  oleh masyarakat semakin banyak dan semakin luas. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan  produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh  Notaris.  Pemerintah  dan  masyarakat  tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki
nilai  dan  kualitas  yang  baik  dan  dapat  digunakan  untuk  mencapai  kepastian  hukum. Kepastian  hukum  yang  diwujudkan  dalam  suatu  alat  bukti  yang  kuat  yaitu  berupa  akta autentik. (Lumban Tobing : 1993).
Kedudukan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk membuat akta autentik (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang) juga semakin penting. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUJN- P, yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang lainnya.”
Adapun unsur-unsur  yang  terdapat  dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah  sebagai berikut:
1. Akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. Akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta ini dibuat.
Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum tentunya banyak tantangan tersendiri khususnya  berbentuk  pelanggaran  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  saat  ini,  salah  satu tantangan besar yaitu kejahatan pencucian uang atau money laundering. Pengertian tindak pidana pencucian uang (money laundering) sendiri diartikan sebagai serangkaian proses yang dilakukan oleh orang pribadi atau organisasi terhadap dana ilegal, yaitu dana dari tindak pidana lain dengan maksud menyembunyikannya dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.  Menurut Black Law Dictionary, pencucian uang atau money laundering adalah istilah  yang  dipergunakan  sebagai  penjelas  jalur  uang  yang  diperoleh  melalui  korupsi, penjualan obat bius, serta kegiatan-kegiatan melawan hukum lainnya kedalam saluran legal atau resmi agar sumber yang sebenarnya tidak bisa terdeteksi. (Sutan Remy : 2007)
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  disebutkan  bahwa  pencucian  uang merupakan segala perilaku yang sesuai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dengan pengertian ini, yang dimaksud unsur-unsur dalam hal ini adalah hukum serta hasil tindak pidana.
Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dapat dilihat pada  Pasal  (3),  (4),  dan  (5)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010.  Hal  yang  bisa disimpulkan, TPPU adalah sebuah tindak kriminal yang  dilakukan oleh  seorang maupun korporasi  dengan  sengaja  memindahkan,  mengalihkan,  atau  memberikan.  Sutan  Remy Sjahdeni  menggolongkan  proses  pencucian  uang  atau  money  laundering  menjadi  tiga
tahapan, yaitu:
1. Placement,  pencucian  uang  adalah  menempatkan  (mendepositkan)  uang  hasil kejahatan tersebut ke dalam sistem keuangan.
2. Layering, pencucian uang dengan cara pelapisan. Berbagai cara yang
3. dapat dilakukan melalui tahap ini dengan tujuan untuk menghilangkan
4. jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul nya dengan cara pelapisan.
5. Integration, adalah tahap menggabungkan lagi uang hasil kejahatan
6. tersebut yang sudah melewati tahap sebelumnya, untuk berikutnya uang itu dapat digunakan untuk berbagai perbuatan melawan hukum sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.
Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi bahwa Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  yang  selanjutnya  disingkat  PPATK  adalah lembaga  independen  yang  dibentuk  dalam  rangka  mencegah  dan  memberantas  tindak pidana  pencucian  uang.  Mengacu  pada  hal  tersebut  upaya  pemberantasan  TPPU  di Indonesia  berada ditangan PPATK, tanggung  jawab PPATK sebagai financial  intelligence unit  dalam  sistem  perbankan  Indonesia.  Dalam  hal  ini  PPATK  menjadi  kunci  dalam mekanisme pemberantasan TPPU. (Elwil Danuil : 2020)
Peran  Notaris  dalam  pencegahan  TPPU  harus  dioptimalkan,  Notaris  yang  memiliki kedudukan  terhormat  dan  mempunyai  tugas  yang  mulia,  sehingga  tentunya  dari  hal tersebut tidak terlepas dari sebuah konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Notaris dalam profesinya memberikan jasa hukum kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam UUJN dan UUJN-P. Dengan demikian Notaris sudah pasti pejabat umum, tetapi tidak setiap pejabat umum adalah Notaris karena pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang. (Habib Adjie : 2009)
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010,  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa (PMPJ) atau dengan kata lain dapat disebut know your customer, prinsip ini diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang,  yang  dilaksanakan  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.  Pada  Pasal  1  ayat  (3)  dan  (4)  dinyatakan  Pengguna  Jasa  Notaris  ialah  setiap individual atau korporasi. Seorang Notaris diwajibkan melaksanakan penelusuran terhadap profil individu ataupun korporasi yang hendak menggunakan jasa Notaris.
Notaris sendiri pada UUJN dan UUJN-P merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan akta autentik serta berwenang atas jabatannya, wajib untuk
melaksanakan PMPJ (know your customer) guna menjalankan tugasnya. PMPJ (Know Your Customer) sendiri sedikitnya terdiri dari:
1. Identifikasi pengguna jasa.
2. Verifikasi pengguna jasa.
3. Pemantauan transaksi pengguna jasa.
Hal  ini  yang  menimbulkan  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang Penerapan PMPJ oleh Notaris di Kabupaten Kampar karena kebiasaan Notaris di Kabupaten Kampar belum melaksanakan PMPJ walaupun Notaris mengetahui adanya aturan PMPJ.

## METODE PENELITIAN
Dalam  menjawab  permasalahan  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  digunakan pendekatan  yuridis  empiris  yaitu  suatu  pendekatan  masalah  melalui  penelitian  hukum dengan melihat peraturan hukum yang berlaku dan akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi  dan  fungsi  hukum  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  juga  menekankan  pada praktik  di  lapangan  dikaitkan  dengan  aspek  hukum  atau  perundang-undangan  yang berlaku  berkenaan  dengan  objek  penelitian  yang  dibahas  dan  melihat  norma-norma hukum  yang  berlaku  kemudian  dihubungkan  dengan  fakta-fakta  yang  terdapat  dalam masyarakat.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  atau  metode  pengolahan  dan  analisis  data kualitatif. Secara umum, uraian kegiatan pengolahan dan analisis data meliputi: (1) reduksi data; (2) penyederhanaan dan penyajian data; (3) verifikasi hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data. (Lincoln : 2022)
Selanjutnya  dengan  telah  dikumpulkannya  sejumlah  data  tersebut  baik  primer maupun sekunder maka dilakukan analisis data secara kualitatif  yaitu dengan melakukan penilaian  terhadap  data  yang  ada  dengan  berbagai  bantuan  berbagai  peraturan perundang-undangan, buku-buku atau makalah yang terkait serta pendapat sarjana yang kemudian  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat.  Berdasarkan  penelitian  tersebut  metode kualitatif  bertujuan  untuk  menginterpretasikan  secara  kualitatif  tentang  pendapat    atau tanggapan dari narasumber kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek  tertentu  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  yang  selanjutnya dianalisis  untuk  mengungkapkan  kebenaran  dan  memahami  kebenaran  tersebut. (Soemitro: 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar Lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  adalah  untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Menurut penulis, secara implisit, pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P telah  terpenuhi.  Sehingga  Notaris  wajib  melaksanakan  PMPJ  didalam  menjalankan jabatannya, termasuk Notaris di Kabupaten Kampar.
Di  dalam  menerapkan  PMPJ,  seluruh  Notaris  di  Indonesia,  termasuk  Notaris  di Kabupaten  Kampar,  diwajibkan  untuk  melakukan  registrasi  melalui  aplikasi  Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS), hal ini dengan adanya Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  Umum,  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK),  dan  Ikatan Notaris  Indonesia  (INI)  tentang  Kewajiban  Pelaporan  Notaris  Pada  Aplikasi  GRIPS,  pada tanggal 25 November 2018.
PMPJ merupakan suatu ketentuan baru bagi Notaris sehingga diperlukan pembinaan dan  sosialisasi  yang  serius  oleh  Direktur  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  sebagai lembaga pembina  dan pengawas Notaris  sebagai pihak  pelapor. Pada 27 Agustus 2021, aplikasi GRIPS diganti dengan aplikasi goAML, hal ini dengan diterbitkannya Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  Umum,  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK),  dan  Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Tindak Lanjut Kewajiban Notaris Melakukan Pengkinian Data atau Registrasi pada Aplikasi goAML. Hingga tanggal 16 Juni 2022, sudah terdapat 15.603 (lima  belas  ribu  enam  ratus  tiga)  Notaris  yang  berhasil  registrasi  pada  goAML,  dengan rincian  12.359  (dua  belas  ribu  tiga  ratus  lima  puluh  sembilan)  registrasi  goAML  melalui pengkinian data goAML dan 3.244 (tiga ribu dua ratus empat puluh empat) registrasi baru goAML. (Wawancara dengan Wenda Hartanto : 2023)
Menurut  Ani  Zamzani,  pada  saat  sekarang  ini,  seluruh  Notaris  di  Provinsi  Riau termasuk  Notaris  di  Kabupaten  Kampar,  semuanya  telah  melakukan  registrasi  goAML. Registrasi akun goAML menjadi sukses disebabkan karena apabila Notaris tidak melakukan registrasi maka Direktorat  Jenderal Administrasi Hukum Umum akan membekukan akun AHU Notaris, sehingga Notaris tidak memiliki akses ke sistem AHU.  Sementara terhadap Notaris baru yang dilantik, sebelum salah syarat untuk mengaktifkan akun AHU Notaris, Notaris yang bersangkutan harus mendaftarkan sebagai Pihak Pelapor di goAML melalui website resmi PPATK. Penerapan PMPJ dilakukan oleh masing-masing Notaris melalui akun
goAML  yang  untuk  keperluan  internal  outputnya  adalah  database  pengguna  jasa. Ketentuan  yang  mengatur  secara  komplit  dan  khusus  penerapan  PMPJ  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9  Tahun  2017.  Notaris  dalam menerapkan  PMPJ  harus  melalui  3  (tiga)  tahapan,  yaitu  identifikasi,  verifikasi,  dan pemantauan.
Pengumpulan  informasi  tersebut  di  atas  diperoleh  oleh  Notaris  melalui  dokumen dalam bentuk fisik, seperti kartu tanda penduduk, paspor, kartu keluarga, buku nikah, akta pendirian badan hukum atau perikatan lainnya beserta perubahan-perubahannya. Selain melalui dokumen fisik, informasi juga dapat diperoleh melalui interaksi langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Notaris dengan pengguna jasa. Di dalam penelitian ini, penulis  mengambil  sampel  7  (tujuh)  dari  119  (seratus  sembilan  belas)  jumlah  Notaris  di Kabupaten Kampar.
Menurut  Siska  Indriyani,  informasi  yang  sulit  diperoleh  oleh  Notaris  terhadap pengguna jasa adalah sumber dana, kecuali sumber dana pengguna jasa berasal dari kredit perbankan.  Biasanya  Notaris  menyimpulkan  sumber  dana  pengguna  jasa  dari  pekerjaan saja, tetapi hal ini sifatnya hanya kesimpulan sepihak dari Notaris atas keterangan pekerjaan yang disampaikan oleh pengguna jasa. (Wawancara Siska Indriyani : 2023).
Kewajiban Notaris dalam menerapkan PMPJ, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menerapkan PMPJ dilakukan pada saat:
1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa. Menurut Rendra Hakim, keterlibatan Notaris dalam pembelian dan penjualan properti yaitu sebagai pembuat akta autentik berupa akta pengikatan perjanjian jual beli. Di dalam pembuatan  akta  pengikatan  perjanjian  jual  beli,  Notaris  di  Kabupaten  Kampar  belum maksimal dalam menerapkan PMPJ. Hal ini dikarena Notaris hanya sebatas mengumpulkan informasi  identifikasi  pengguna  jasa  melalui  kartu  tanda  pengenal,  seperti  kartu  tanda penduduk, kartu keluarga, buku nikah/akte perkawinan.
Sementara  itu,  pengelolaan  terhadap  uang,  efek,  dan/atau  produk  jasa  keuangan lainnya beserta pengelolaan rekening gior, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau
rekening efek yang melibatkan Notaris di Kabupaten Kampar, belum penulis temui. Namun, untuk  pengoperasian  dan  pengelolaan  perusahaan  dan/atau  pendirian,  pembelian,  dan penjualan  badan  hukum  maka  Notaris  yang  bersangkutan  akan  melaporkan  langsung dalam  bentuk  beneficial  owner  (penerima  manfaat)  melalui  website  resmi  Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Tindak Lanjut Hasil Audit  Kepatuhan  oleh Kantor Wilayah  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau Terhadap Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu  tugas  yang  dimiliki  ialah  sebagai  penyelesaian  permohonan  pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Notaris.
Selain  itu,  Dirjen  AHU  juga  melaksanakan  tugas  sebagai  LPP  terkait  program  anti pencucian uang dengan pihak pelapor Notaris. Dalam hal ini, telah diterbitkan beberapa peraturan dan kebijakan diantaranya:
1. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9  Tahun  2017  tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
2. Surat  Edaran  Dirjen  AHU  Nomor  AHU.UM.01.01-1232  tentang  Panduan  Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
3. Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHU.UM.01.01-1239 tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  dan  Pelaporan  ke  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi Notaris.
Dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga pengawas dan pengatur, beberapa hasil capaian keberhasilan yang telah dilakukan oleh Dirjen AHU, diantaranya:
1. Telah dilakukan penyusunan Sectoral Risk Assessment (SRA) Notaris.
2. Telah diterbitkan Surat Dirjen AHU Nomor AHU.UM.01.01-48 tanggal 30 Januari 2020 perihal Sosialisasi Kewajiban Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris terhadap pengguna jasa Notaris melalui pengisian formulir Customer Due Deligence (CDD).
3. Telah melaksanakan Sosialisasi Penerapan PMPJ Bagi Notaris secara berkala.
4. Telah  melaksanakan  Webinar  Pengisian  Kuesioner  PMPJ  dan  Tata  Cara  Pelaporan LTKM bekerjasama dengan 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
5. Pelaksanaan Sosialisasi PMPJ dan Pengawasan PMPJ kepada Kantor Wilayah terkait. Adapun upaya mitigasi risiko terhadap pencucian uang pada sektor industri di bawah pengawasan Dirjen AHU periode 2016 sampai dengan periode 2020, sebagai berikut:
1. Memasukkan materi APU-PPT pada Program Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris dan mewajibkan Notaris yang baru diangkat untuk melakukan registrasi GRIPS (saat ini GoAML) sebagai salah satu syarat aktivasi akun Notaris.
2. Pelaksanaan Sosialisasi PMPJ dan Pengawasan PMPJ sebagai target kinerja  seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kabupaten  Kampar  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  terdapat  di  Provinsi  Riau. Provinsi Riau memiliki risiko terjadinya TPPU. Ancaman TPPU di Provinsi Riau berjumlah 4,65 % (empat koma enam puluh lima persen), dengan kerentanan berjumlah 5,87 % (lima koma delapan puluh tujuh persen), kecenderungan berjumlah 7,02 % (tujuh koma nol dua persen), dampak berjumlah 3,03 % (tiga koma nol tiga persen), resiko 4,61 % (empat koma enam puluh satu persen).
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, Notaris berwenang untuk membuat  akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Berdasarkan pasal tersebut, maka produk yang dihasilkan dari jasa Notaris adalah akta. Adapun jenis akta yang diketahui memiliki tingkat risiko tinggi dimanfaatkan dalam TPPU adalah  Akta  Perjanjian  JO  (Joint  Operation/  Kerjasama  Operasional  Mengelola  Proyek), diikuti oleh Akta Pendirian  dan Perubahan Partai Politik,  dan Akta Perjanjian BOT (Build Operate Transfer/ Bangun Kelola Serah). Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:
No Produk Ancaman Rentan  Cenderung  Dampak Resiko 1 Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun 2,19 7,06 4,63 5,00 4,81 2 Akta penawaran pembayaran tunai 2,83 6,57 4,94 4,81 4,88 3 Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga 1,00 7,12 2,46 3,63 2,99 4  Akta kuasa 5,28 3,81 4,35 7,14 5,57 5  Akta keterangan kepemilikan 6,09 3,27 4,85 6,37 5,56 6  Akta hibah (barang bergerak) 6,32 3,49 5,74 7,31 6,48 7  Akta wasiat 2,58 5,51 2,40 6,77 4,03 8  Akta jaminan fidusia 2,68 4,69 1,00 5,34 2,31 9 Akta pendirian perseroan terbatas 7,61 1,28 3,93 8,46 5,77 10 Akta perubahan perseroan terbatas 6,98 1,81 3,75 9,00 5,81 11 Akta pendirian dan perubahan koperasi 4,14 3,92 2,34 7,65 4,23 12 Akta pendirian dan perubahan yayasan (nirlaba) 4,38 4,11 3,17 7,48 4,87 13 Akta pendirian dan perubahan CV, firma dan maatschap (persekutuan perdata)-Badan usaha yang tidak berbadan hukum 4,85 3,54 2,97 7,63 4,76 14 Akta pendirian dan perubahan perkumpulan badan hukum (sosial/nirlaba) 4,96 4,28 4,63 6,73 5,58 15 Akta pendirian dan perubahan perkumpulan tidak berbadan hukum (sosial/nirlaba) 4,96 4,97 5,96 5,97 5,96 16 Akta pendirian dan perubahan partai politik 7,73 3,41 8,31 7,30 7,79 17  Akta perjanjian sewa menyewa 5,30 2,84 2,50 6,60 4,06 18 Akta perjanjian pengikatan jual beli 8.03 1,00 4,21 7,95 5,78 19  Akta perjanjian kerjasama 7,85 1,43 4,72 7,55 5,97
20 Akta perjanjian BOT ( build operate transfer/bangun kelola serah) 8,94 1,99 7,89 7,41 7,65 21 Akta perjanjian JO ( joint operation/ kerjasama operasional mengelola proyek) 9,00 2,24 8,49 7,87 8,18 22  Akta perjanjian kredit 6,04 2,74 3,73 7,69 5,36 23 Akta pinjam meminjam/pengakuan hutang 7,06 2,17 4,61 6,66 5,54 24 Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2,50 9,00 9,00 1,00 3,00
Audit  yang  dilakukan  terhadap  Notaris  Kabupaten  Kampar  merupakan  bentuk pengawasan kepatuhan atas penerapan PMPJ, dalam hal untuk menilai dan  memastikan kepatuhan Notaris Kabupaten Kampar. Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan meliputi  pengujian  terhadap  transaksi  pengguna  jasa  yang  dilakukan  untuk  mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan yang belum dilaporkan kepada PPATK.
Pelakanaan  audit  kepatuhan  langsung  (on-site)  telah  dilakukan  terhadap  Notaris Kabupaten  Kampar  oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Provinsi  Riau  bekerjasama  dengan  Majelis  Pengawas  Daerah  Kabupaten  Kampar  yang dimulai sejak tanggal 13-14 April 2023, melalui surat tertanggal 7 April 2023, dengan nomor: W.4-UM.01.01. Di dalam pelaksanaan audit kepatuhan langsung (on-site), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau telah menetapkan 15 (lima belas) Notaris akan diperiksa ke kantornya
Menurut  Zulkarnain  S,  audit  ini  merupakan  tindak  lanjut  hasil  penilaian  terhadap kuesioner  yang  diisi  oleh  Notaris  untuk  mengetahui  tingkat  risiko  dalam  pekerjaannya. Kegiatan  audit  dilaksanakan  dan  berlangsung  kepada  Notaris  secara  bergantian  untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagi Notaris yang terkena risiko tinggi karena ada hal- hal yang tidak bisa dikontrol dalam penerapan PMPJ ini.
Setelah  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  Notaris  tersebut  di  atas,  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  beserta  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris Kabupaten  Kampar,  dinyatakan  bahwa  Notaris  tersebut  di  atas  tidak  terlibat  dengan transaksi keuangan mencurigakan yang bermuara kepada TPPU.
Menurut  Ani  Zamzani,  setelah  kegiatan  pemeriksaan  selesai  dilaksanakan,  tetap
dilakukan  kegiatan  pasca  pengawasan  kepatuhan  meliputi:  penyampaian  informasi  hasil pengawasan kepatuhan dan surat pembinaan kepada Notaris; penyampaian informasi hasil pengawasan kepatuhan kepada PPATK; dan pengelolaan dokumen pengawasan kepatuhan untuk menjaga keamanan data dan informasi.
Selanjutnya, hasil pengawasan kepatuhan tetap dilakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap:  rekomendasi  tim  pengawasan  kepatuhan  atas  tindak  lanjut  hasil  pengawasan kepatuhan tidak langsung (off-site); komitmen Notaris atas tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan langsung (on-site); dan komitmen Notaris atas tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan langsung (on-site); dan komitmen Notaris atas tindak lanjut hasil pengawasan.
Tindak  lanjut  kegiatan  pemantauan  dilakukan  melalui  penyampaian  informasi  hasil pemantauan  kepada  Notaris,  PPATK,  dan/atau  pengelolaan  dokumen  pemantauan. Informasi hasil pemantauan kepada Notaris disampaikan melalui surat tertulis, berupa:
1. Surat terpenuhinya komitmen hasil pengawasan kepatuhan;
2. Surat pemantauan pertama tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan;
3. Surat pemantauan kedua tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan; dan/atau
4. Surat peringatan.
Pelakanaan  audit  kepatuhan  langsung  (on-site)  yang  dilakukan  terhadap  Notaris Kabupaten  Kampar  oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Provinsi Riau bekerjasama dengan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kampar merupakan bentuk tanggung jawab hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembina dan pengawas terhadap Notaris.
Tanggung  jawab  dalam  pengawasan  kepatuhan  penerapan  PMPJ  oleh  Notaris dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di Dirjen AHU dan  Majelis  Pengawas  Notaris  (baik  daerah,  wilayah,  maupun  pusat).  Oleh  sebab  itu, pengawasan  kepatuhan  penerapan  PMPJ  Notaris  Kabupaten  Kampar  dilaksanakan  oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kampar.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan analisis atas rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:
1. Penerapan PMPJ oleh Notaris Kabupaten Kampar terhadap pengguna jasa belum terlaksana  secara  maksimal.  Hal  ini  terlihat  dari  119  jumlah  Notaris  Kabupaten Kampar, 15 orang Notaris terindikasi berisiko tinggi karena tidak menerapkan PMPJ
sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan, sehingga terhadap Notaris tersebut dilakukan audit kepatuhan langsung (on-site) oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  berkerjasam dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kampar.
2. Tindak lanjut hasil audit kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Provinsi  Riau  terhadap  Penerapan  PMPJ  oleh  Notaris  di Kabupaten Kampar, yaitu Notaris Kabupaten Kampar harus melaksanakan komitmen untuk menerapkan PMPJ sebagaimana yang telah  disepakati bersama. Selain itu, juga  disampaikan  informasi  hasil  pengawasan  kepatuhan  dan  surat  pembinaan kepada Notaris terkait serta informasi hasil pengawasan kepada PPATK, dan PPATK akan melakukan pemantauan terhadap Notaris terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A.  Andi  Prajitno,  Pengetahuan  Praktis  tentang  Apa  dan  Siapa  Notaris  di  Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2015
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), , 2002 Toko Gunung Agung, Jakarta.
Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Tindak Pidana Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.
Andi Hamzah, 2005 Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Asri Wijayanti, 2009 Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta,. Bagir Manan, 2004. Hukum Positif Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
Bagir  Manan  dan  Kuntanan  Magnar.  2007.  Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara, Alumni, Bandung.
Bambang Sunggono, 2010. Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. C.S.T. Kansil, 2009. Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Depdiknas, 2008 . Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, . Habib Adjie, 2009. Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, Tafsir,2020.  Penjelasan, dan Komentar Atas Undang- Undang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung.
Hans Kelsen, 2006. Teori Hukum Murni, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006.
Ronny Hanitijo Soemitro, 2022. Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Rusdianto  Sesung,  dkk,  2017.  Hukum  dan  Politik  Hukum  Jabatan  Notaris,  De  Rozarie,
Surabaya,.
Sabian Usman, 2009. Dasar-Dasar Sosiologi, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
Shidarta, 2006. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Refika Aditama,
Bandung.
Soekidjo Notoatmojo, 2010. Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2020 .Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya, Bandung. Soerjono Soekanto, 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2020 Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung.
Soerjono  Soekanto  dan  Abdullah  Mustafa,  2008.Sosiologi  Hukum  Dalam  Masyarakat, Rajawali, Jakarta.
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
Sutan Remy Sjahdeni, 2017 Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme,
Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,.
Tan Thong Kie, 2012. Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.