## ANALISIS KEBEBASAN BERMEDIA SOSIAL PADA PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK BERMUATAN PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK
Amri Teguh Ramadhan 1 , Ashabul Kahfi 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar amriteguhramadhan@gmail.com

## Abstrak
Tindak Pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310-311 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perpanjangan tangan dari  pasal  310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dunia maya. Hal ini menyangkut bagaimana ketentuan yuridis terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik  dan  bagaimana  penegakan  hokum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik.  Pasal  27  Ayat  3  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik diperuntuhkan  bagi  pelaku  tindak  pidana  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  dalam  dunia  maya  atau cyber.  Adapun  penjelasan  tentang  ketentuan  Pasal  27  Ayat  3  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  mengacu  kepada  ketentuan  Pasal  310-311  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.  Serta  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  Nomor:  278/Pid.Sus/2019/PN Sgm  Tahun  2019 bahwasanya dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim sudah benar, dan sanksi pidana penjara 2 bulan  yang  tidak  perlu  dijalani  dengan  catatan  pidana  percobaan  selama  4  bulan  juga  telat  tepat.  Karena terdakwa  sebagai  seorang  kepala  desa  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  terhadap  rakyatnya  serta  marwah kepala desa yang juga mesti dijaga.
Kata kunci : Tindak pidana, Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, melalui media sosial.

## Abstract
The crime of insulting and / or defamation is regulated in articles 310-311 of the Criminal Code. Criminal acts of humiliation and / or defamation through social media are regulated in article 27 paragraph 3 of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions which is an extension of articles 310-311 of the Criminal Code in cyberspace. This concerns how the juridical provisions for criminal acts of defamation and / or defamation and how to enforce the law against perpetrators of criminal acts of insult and / or defamation. Article 27 Paragraph 3 of Law Number 19 Year 2016 concerning  Electronic Information and Transactions is required for  perpetrators  of  criminal  acts  of  defamation  and  /  or  defamation  either  in  cyberspace  or  cyber.  The explanation  regarding  the  provisions  of  Article  27  Paragraph  3  of  Law  Number  19  Year  2016  concerning Electronic Information  and Transactions refers to the provisions of Articles 310-311 of the Criminal  Code. As well as the decision of the Sungguminasa District Court Number: 278 / Pid.Sus / 2019 / PN Sgm Year 2019 that the  indictments  of  the  public  prosecutor  and  the  judges'  decision  are  correct,  and  a  2-month  imprisonment sanction that does not  need to  be served with  a probationary note of 4 months as well. late right. Because the defendant  as  a  village  head  has  a  big responsibility  towards  his  people  and  the  spirit  of  the  village  head  must also be guarded.
Keywords: Criminal action, insult and / or defamation, through social media.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum. 1 Hal itu tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia.  Oleh  karena itu  segala  perbuatan  dan  tingkah  laku  kita  sebagai warga  negara  Indonesia  itu  tidak  terlepas  dari  pelbagai  macam  aturan  dalam  bentuk perundang-undangan.  Sejalan  dengan  hal  itu  pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini  telah mengatur  mengenai  tindak  pidana  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  di  media  social tersebut melalui Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)
Tindak  pidana  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  dapat  diartikan  secara sederhana  yakni    bahwa  yang  disebut  adalah  menyerang  kehormatan  dan  nama  baik seseorang, yang mengakibatkan penderitaan akibat rasa malu atau kerugian tertentu. Biasanya penghinaan tersebut dilakukan dengan cara dipertontonkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di  muka  umum,  dengan  maksud  untuk  dipublikasikan. 2 Publikasi  dalam  hal  ini  biasanya  di lakukan melalui media massa maupun media sosial.
Kejahatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  biasanya  di  latar  belakangi oleh  berbagai  faktor,  misalnya  ketika  melakukan  unsur-unsur  secara  tidak  sengaja,  ataukah misalnya  memiliki  rasa  iri  hati  ektika  melihat  orang  lain  mendapatkan  rejeki,  mengalami kesuksesan,  dan  lain  sebagainya.  Atau  takut  terhadap  seseorang  yang  menjadi  saingannya dalam  perjalanan  karirnya,  yang  kemudian  saingannya  itu  ia  buatkan  cerita  atau  apapun  itu yang  mengakibatkan  citranya  buruk.  Hal  inilah  yang  masuk  dalam  kategori  melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penghinaan  dan/atau  pencemaran nama baik tentulah harus ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum dan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tetap menjaga etika sopan santun dalam berselancar di media sosial.
1 Ni’matul Huda, Ilmu Negara (C et. 7; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 104.
2 Sudirman Tebba, Hukum Media Massa Nasional (Cet. 1; Ciputat, Tangerang, Banten: Pustaka IrVan, 2007), h. 17.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  literature  review  dimana  mengambil  dan memeriksa  semua  literatur,  speerti  jurnal,  buku,  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian mengambil kesimpulan dari literatur yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Ketentuan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik
Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah diatur secara eskplisit pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diatur pada Pasal 310-311. Adapun tindak pidana  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial  juga  telah  diatur pada  pasal  27  ayat  3  undang-undang  nomor  19  tahun  2016  tentang  informasi  dan  transaksi elektronik.
Didalam  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  telah  dia  atur sedemikian  rupa,  larangan  content  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan  atau  pencemaran nama baik ini sebenarnya berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak seseorang atau  individu,  diamana  setiap  pengguna  informasi  melalui  media  yang  menyangkut  data pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas  persetujuan  orang  tersebut.  Tidak  hanya  didalam undangundang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  saja  yang  mengatur  tentang  pencemarna nama  baik  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana  juga  mengatur  hal  tersebut.  Pasal-pasal mengenai  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  antara  lain  Pasal  310  dan  311  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sedangkan  kategori  yang  dimaksudkan  dengan  pencemaran  nama  baik  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  terdapat  pada  Bab  XVI  tentang  penghinaan  yang termuat  dalam  Pasal  310  s.d  321  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana.  Dalam  konten penghinaan  yang  dipermasalahkan  haruslah  ada  kejelasan  identitas  orang  yang  dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi (natural person) identitas dapat berupa gambar  (foto),  username,  riwayat  hidup  seseorang,  atau  informasi  lain  yang  berhubugan dengan orang tertentu yang dimaksud.
a. Dalam  hal  identitas  yang  dipermasalahkan  bukanlah  identitas  asli  makan  perlu ditentukan  bahwa  identitas  tersebut  memang  mengacu  pada  korban,  bukan  pada orang lain.
b. Identitas  tersebut  meskipun  bukan  identitas  asli  diketahui  oleh  umum  bahwa identitas  tersebut  mengacu  pada  orang  yang  dimaksud  (korban)  dan  bukan  orang lain.  Prinsip  ini  penting  mengingat  esensi  dari  tindak  pidana  ini  adalah  menyerang kehormatan orang lain diketahui umum.
Apabila  ada  seseorang  yang  merasa  bahwa  kalimat  tersebut  ditujukan  untuk  dirinya maka  kecuali  pelaku  mengaku  demikian,  diperlukan  usaha  besar  untuk  mengaitkan  antara konten  serta  tujuan  penulisannya  dan  korban.  Kriteria  yang  lebih  objektif  untuk  menilai hubungan  antara  muatan  dari  informasi  atau  dokumen  elektronik  yang  dianggap  menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks  dari  tiap-tiap  kasus.  Konten  yang  dipermasalahkan  dapat  dinilai  dari  sisi  bahasa. Sedangkan konteksi dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologi. 3
B. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penghinaan  Dan/Atau Pencemaran  Nama  Baik  Yang  Terjadi  Di  Kabupaten  Gowa  (Studi  putusan Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  Nomor  :  278/Pid.Sus/2019/PN  Sgm  Tahun 2019

## 1. Kasus Posisi
Berawal  pada  hari  Senin  tanggal  06  Agustus  2018  sekitar  pukul  21.29  Ramli Dg Mile dengan menggunakan akun facebook an. “Amming Mile” memposting status dengan menyertakan foto calon anggota DPR yaitu SUKRI DG NGERANG dimana postingan status tersebut berisi kata-kata/kalimat “ Bismillahirahmanirrahim. Sukri Dg.  Ngerang  menuju  DPRD  Kab.Gowa  Dapil  6  (Bajeng-Bajeng  Barat).  Mohon doa dan dukungannya”.
S elanjutnya  pada  hari  Selasa  tanggal  07  Agustus  2018    sekitar  pukul  06.01 SAINAL  NARO  BIN  SUBUH  dengan  menggunakan  akun  facebook  miliknya  an.
3 Josua Sitompul, , Cyberspace, Cybercrimes, CyberlawTinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta : PT Tatanusa.2012,. Hlm 180-181
“SAINAL NARO” telah merespon status tersebut dengan berkomentar “Pesan sama beliau, jangan mau diperalat orang (H. Liwang) untuk menebar kebencian buat orang lain. Insya Allah beliau akan banyak sahabat….”
Kemudian Pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wita Nur  Fadli  membuka  akun  facebook  miliknya  an.  “FadlyFadlyAjm”  dan  melihat postingan  komentar  SAINAL  NARO  BIN  SUBUH  dengan  menggunakan  akun facebook  an.  “SAINAL  NARO”  di  kolom  komentar  akun  Facebook  an.  “Amming Mile”  dengan  komentar “Pesan  sama  beliau,  jangan  mau  di  peralat  orang (H.Liwang) untuk menebar kebencian buat orang lain. Insya  Allah beliau akan banyak sahabat….” Setelah melihat postingan komentar tersebut Nur Fadli langsung memberitahukan  postingan  tersebut  kepada  anak  laki-laki  H.  Liwang  yaitu  Rasul Dg.Maro.
Akibat  perbuatan  SAINAL  NARO  BIN  SUBUH,    Rail  Liwang  alias  H. Liwang  merasa  malu  dan  dicemarkan  nama  baiknya  beserta  keluarga  besarnya.  Rail Liwang  alias  H.  Liwang  tidak  pernah  memperalat  warga/masyarakat  karena  hanya sebagai  petani  dan  tokoh  agama/masyarakat  bagi  warga/masyarakat  Desa  Mandalle Kec.  Bajeng  Barat  Kab.  Gowa  sehingga  Rail  Liwang  alias  H.  Liwang  merasa dirugikan dan nama baiknya telah tercemar.

## 2. Identitas Terdakwa
Nama
: SAINAL NARO BIN SUBUH
Tempat lahir :  Mattoanging Umur/tgl lahir :  49 tahun / 3 Mei 1970 Jenis Kelamin :  Laki-laki Kebangsaan :  Indonesia
Tempat tinggal  :  Mattoanging RT/RW 001/002,
Kelurahan Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa Agama :  Islam Pekerjaan :  Kepala Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat

## 3. Dakwaan
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) Jo  pasal  27  ayat  (3)  UU  RI  No.  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  undang- undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## 4. Tuntutan
Pokok-pokok tuntutan :
1) Menyatakan terdakwa Sainal Naro, terbukti bersalah  melakukan tindak pidana  “Informasi  dan  Transaksi  elektronik”  sebagaimana  diatur  dan diancam  pidana  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  Jo  pasal  27  ayat  (3)  UU  Rl No.  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  undang-undang  nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE) sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2) Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Sainal  Naro  dengan  pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3) Menetapkan  agar  terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Sainal  Naro  Bin subuh
Fakta-fakta  hukum  sebagai  bahan  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  suatu perkara sebagai berikut:
1) Bahwa  Terdakwa  pada  hari  Selasa,  tanggal  7  Agustus  2018  pernah memposting komentar dalam akun facebook Amming Mile milik Amming Mile  yang  telah  mencemarkan  nama  baik  saksi  korban  H.  Liwang. Bahwa postingan yang Terdakwa lontarkan di akun facebook Mile adalah “Pesanku  sama  beliau,  jangan  mau  diperalat  orang  (H.  Liwang)  untuk menebar  kebencian  buat  orang  lain.  InsyaAllah  beliau  akan  banyak sahabat”.
2) Bahwa  awalnya  pada  hari  Senin,  tanggal  6  Agustus  2018  sekitar  pukul 21.20 wita, Amming Mile membuat postingan status
“Bismillahirrahmanirrahim.  Sukri  Dg  Ngerang  menuju  DPRD  Kab  Gowa Dapil 6 (Bajeng – Bajeng Barat). Mohon doa dan dukungannya”. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018, Terdakwa mengomentari status Amming Mile tersebut  dengan  kata-kata  “Pesanku  sama  beliau,  jangan  mau  diperalat orang  (H.  Liwang)  untuk  menebar  kebencian  buat  orang  lain.  Insya  Allah beliau akan banyak sahabat”.
3) Bahwa  apa  yang  telah  diposting  oleh  Terdakwa  Sainal  Dg  Sarro  pada hari  Selasa  tanggal  7  Agustus  2018  sekitar  pukul  06.01  wita  yang bertempat di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa telah  memenuhi  unsur  penghinaan  sesuai  dengan  KBBI,  Edisi  Ketiga tahun  2001  halaman  402,  kata  menghina  bermakna  merendahkan, memandang  rendah  (hina,  tidak  penting),  memburukkan  nama  baik orang, menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan). Jadi penghinaan adalah proses, cara, perbuataan menghina atau menistakan.
4) Bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa  tersebut,  saksi  Korban  RAIL LIWANG  alias  H.  LIWANG  merasa  malu  dan  dicemarkan  nama baiknya beserta keluarga besarnya.

## Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

## 6. Amar Putusan
MENGADILI:
1) Menyatakan  Terdakwa Sainal  Naro  Bin  Subu  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan  Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”;
2) Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut    dengan  pidana  penjara selama 2 (dua) bulan;
3) Menetapkan  agar  pidana  tersebut  tidak  perlu  dijalani  kecuali  dikemudian hari  dengan  putusan  hakim  diperintahkan  lain  dengan  alasan  bahwa terpidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 4 (empat) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak pidana;
4) Menetapkan agar barang bukti berupa;
- 5  (lima)  lembar  print  out  Screenshot  postingan  akun  facebook  an. Amming  Mile  beserta  komentar  akun  facebook  an.  Sainai  Naro Terlampir dalam berkas perkara;
- 1  (satu)  buah  akuin  facebook  bernama  Sainai  naro  Milik  Terdakwa Sainai  Naro  Bin  Subu  yang  telah  diekstrak  kedalam  1  (satu)  buah flashdisk merek Toshiba Kapasitas 4 GB;
- 1  (satu)  buah  HP  merk  Coolpad  warna  Gold  beserta  kartu  simpati Dimusnahkan;
5) Membebankan  kepada  Terdakwa untuk membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

## 7. Analisis Penulis
Dengan  Mengurai  Pasal  45  ayat  (3)  Jo  pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  RI Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang- undang Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan yang  dijadikan  bahan  rujukan  hakim  serta  pondasi  Kemanfaatan  Hukum,  penulis menilai  Hakim  sudah  tepat  memberikan  putusan  kepada  Terdakwa  Sainal  Naro  Bin Subu  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”; serta Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut  dengan pidana penjara selama 2  (dua)  bulan  dan  Menetapkan  agar  pidana  tersebut  tidak  perlu  dijalani  kecuali dikemudian  hari  dengan  putusan  hakim  diperintahkan  lain  dengan  alasan  bahwa terpidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 4 (empat) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak pidana.
Dari  Sanksi  diatas  menurut  penulis  sudah  pantas  karena  selain  barang  bukti berupa  5  (lima)  lembar  print  out  Screenshot  postingan  akun  facebook  an.  Amming Mile beserta komentar akun facebook an. Sainai Naro, 1 (satu) buah akun facebook bernama  Sainal  naro  Milik  Terdakwa  Sainal  Naro  Bin  Subu  yang  telah  diekstrak kedalam 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba Kapasitas 4 GB dan1 (satu) buah HP merk  Coolpad  warna  Gold  beserta  kartu  simpati,  selain  itu  unsurnya  juga  terpenuhi yaitu, kata Setiap Orang”, (Pengertian unsur ‘ setiap orang ’ adalah siapa saja subjek hukum)  dan  Unsur  “Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik. Dari 2 unsur diatas sudah sangat tepatlah dengan dalih pidana percobaan selama 4 bulan hakim menjatuhi hukuman demikian, apalagi terdakwa adalah sosok Kepala Desa  yang  memiliki  tanggungjawab  besar  di  Desa  Mandalle,  selain  itu  marwah kepala Desa juga tetap harus dijaga. Penulis menganggap Pondasi asas kemanfaatan seperti  yang  dijelaskan  Laurance  M.  Friedman  sudah  sangat  tepat  karena  terdakwa juga telah mengakui kesalahan dan kekhilafan (Itikad baik) dalam Proses Pengadilan.

## KESIMPULAN
Dari  rumusan  masalah  yang  penulis  uraikan  di  atas,  dan  berdasarkan  hasil  dari penelitian  yang  penulis  lakukan,  serta  pembahasan  yang  telah  penulis  uraikan  di  atas  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kebebasan  berekspresi  serta  menyatakan  pendapat  di  muka umum  adalah  hak  setiap  individu  sejak  ia  dilahirkan,  hal  ini  telah  diakui  dan  dijamin  oleh konstitusi dan negara. Akan tetapi meskipun kita memiliki hak kebebasan dalam berekspresi dan  menyatakan  pendapat,  ini  juga  tidak  serta  merta  membuat  seseorang  dapat  melakukan apa saja, sebab kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan mutlak yang tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebsan yang kita jalani dibatasi oleh kebebasan orang  lain,  dibatasi  oleh  harkat  dan  martabat  orang  lain,  dibatasi  oleh  norma-norma  yang berlaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  berbangsa.  Kebebasan  berekspresi  dan menyatakan pendapat ini dapat dilakukan dimana saja, termasuk melalui media sosial.
Kebebasan berekspresi melalui media sosial belakangan ini menjadi sorotan, karena ada begitu  banyak  kasus  yang  melanggar  ketentuan  pidana.  Salah  satunya  ialah  tentang
penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  yang  diatur  pada  ketentuan  pasal  27  ayat  3 Undang-undang  nomor  19  tahun  2016  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik.  Adapun ketentuan  mengenai  pasal  27  ayat  3  diatas  mengacu  pada  ketentuan  penghinaan  dan/atau pencemaran  nama  baik  yang  diatur  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  310- 311.  Menurut  R.  Soesilo dalam  bukunya  yang  berjudul Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal menerangkan penjelasan “penghinaan” pada Pasal 310 KUHP. Ia mengemukakan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan  dan  nama  baik seseorang. Seseorang  yang  diserang  kehormatannya ini  merasa  malu  karena  hal  tersebut.  Kehormatan  yang  dimaksud  disini  hanyalah  sebatas tentang nama baik, bukan pada persoalan kehormatan yang lain. 4 Dalam bukunya R. Soesilo juga  menjelaskan  tentang  pasal  311  ayat (1)  KUHP  bahwa  kejahatan  yang  dimaksud  dalam pasal ini adalah memfitnah.

## DAFTAR PUSTAKA
Huda Ni’matul. Ilmu Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Sitompul  Josua. Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw:  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana Jakarta: PT Tatanusa, 2012.
Soesilo,  R. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor; Politeia, 1991.
Tebba Sudirman. Hukum Media Massa Nasional. Ciputat, Tangerang, Banten: Pustaka IrVan,
2007.
Muhammad  Asri  (51  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A  Sungguminasa, Wawancara, Gowa,1September 2020.
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady,  M.  I.  N.,  Arbani,  T.  S.,  Ishak,  N.,  Yaasiin,  M.,  &  Raya,  A.  D.  B.  (2021).  The Fundamental  Rights  to  Freedom  of  Expression  and  Its  Limits  in  the  Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
4 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor; Politeia, 1991)
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., &  Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).