## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BERMODUS DONASI AKSI KEMANUSIAAN DI INDONESIA
Tantimin 1 , Jiko Sastrawanto Ongko 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail : 1851139.jiko@uib.edu

## ABSTRAK
Bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia. Bencana alam sering kali menimbulkan jumlah korban dan kerusakan-kerusakan fasilitas lainnya yang sangat besar jumlahnya. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan menjadi titik fokus bagi para pemerhati untuk melakukan aksi kemanusiaan. Dilatarbelakangi oleh rasa kemanusiaan, mucul beberapa aksi kemanusiaan seperti bakti sosial maupun galang dana. Galang dana merupakan suatu aksi kemanusiaan  yang  diadakan  denga  mengumpulkan  uang  donasi  dari  donatur.  Pengumpulan dana ini dapat dilakukan secara offline maupun online . Secara offline kita biasa mendapatinya di  jalanan  terutama  di  sekitaran  lampu  lalu  lintas.  Sedangkan online biasanya  pengumpulan dana dilakukan melalui aplikasi atau website donasi dan donatur dapat memberikan donasinya melalui transfer. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah penggunaan dana hasil galang dana untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan pidana penipuan atau penggelapan. Namun pada peraturan yang lebih khusus untuk penggalangan dana, tidak terdapat larangan mengenai hal tersebut. Mengingat asas lex specialis derogat legi generali dimana UU Pengumpulan Uang atau Barang merupakan sebuah peraturan khusus untuk mengatur hal tersebut, maka diperlukan adanya pembaharuan terhadap peraturan tersebut. Mengingat rentang waktu yang sudah cukup lama  pada  saat  dikeluarkannya  UU  Pengumpulan  Uang  atau  Barang,  dan  pesatnya perkembangan zaman, peraturan tersebut dinilai tidak lagi efisien dan sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang diperoleh menggunakan  cara  studi  kepustakaan,  dengan  sumber  data  berupa  data  sekunder  yaitu perundang-undangan, artikel maupun penelitian lainnya.
Kata Kunci : Galang Dana, Penipuan, Penggelapan, Pidana

## ABSTRACT
A natural disaster is an event that occurs beyond human control. Natural disasters often cause a very large number of victims and damage to other facilities. The magnitude of the damage caused became a focal point for observers to take humanitarian action. Against the backdrop of a sense of humanity,  several  humanitarian  actions  such  as  social  services  and  fundraising  have  emerged. Fundraising is a humanitarian action held by collecting donations from donors. This fundraising can be done offline or online. Offline we usually find it on the streets, especially around traffic lights. While online, usually fundraising is done through a donation application or website and donors can make their donations via transfer. The results obtained in this study are the use of funds from fundraising for personal interests can be subject to criminal fraud or embezzlement. However, in regulations that are more specific to fundraising, there is no prohibition on this. Considering the principle of lex specialis derogat legi generali where the Law on the Collection of Money or Goods  is  a  special  regulation  to  regulate  this  matter,  it  is  necessary  to  reform  the  regulation.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Considering the long time span when the Law on the Collection of Money or Goods was issued, and the rapid development of the times, the regulation is considered to be no longer efficient and no longer in accordance with existing conditions. This study uses a normative juridical method. The data obtained using a literature study, with data sources in the form of secondary data, namely legislation, articles and other research.
Keywords : Fundraising, Fraud, Embezzlement, Criminal

## PENDAHULUAN
Pada  era  globalisasi  ini  kemajuan  teknologi  berkembang  sangat  cepat.  Kita  dapat mengetahui informasi mengenai peristiwa apa yang terjadi di belahan dunia lainnya hanya dengan mengakses berita melalui internet. Teknologi yang sangat maju tersebut berpengaruh sangat besar terhadap  kehidupan  manusia. 1 Dengan  adanya  kecanggihan  teknologi,  memudahkan  manusia untuk berkomunikasi jarak jauh. Selain itu, kecanggihan teknologi membawa pengaruh dalam hal cepatnya  sebuah  informasi  tersebar  ke  seluruh  dunia.  Contohnya  dalam  penelitian  ini  adalah adanya peristiwa bencana alam yang terjadi di suatu daerah. Orang lain yang berada pada wilayah yang berbeda dapat dengan cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi. Kecanggihan teknologi berperan sangat penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. 2 Dampak yang diberikan sangat banyak. Terdapat dampak positif maupun dampak  negatif,  tergantung  bagaimana  orang  tersebut  menggunakannya.  Apabila  kecanggihan teknologi  tersebut  digunakan  dengan  benar  dan  dengan  maksud  untuk  memajukan  kualitas kehidupan  maka  akan  membawa  dampak  yang  positif.  Namun  apabila  kecanggihan  teknologi tersebut  disalahgunakan,  tentunya  akan  membawa  dampak  negatif,  yang  berpotensi  digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan serta merugikan orang lain.
Menurut data yang diperoleh dari Charities Aid Foundation perihal World Giving Index di tahun  2018  indonesia  berada  pada  peringkat  pertama  sebagai  negara  yang  paling  sering memberikan donasi. 3 Hal tersebut tentu merupakan berita baik untuk didengar dan sangat positif bahwa  masyarakat  indonesia  merupakan  orang  orang  yang  suka  membantu  orang  lain  atau dermawan. Namun hal tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak dimanfaatkan oleh oknum atau  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Pemanfaatan  teknologi  ke  arah  yang  positif  harus menjadi perhatian bagi setiap penggunanya. Teknologi bisa menjadi alat atau sarana yang sangat membantu pekerjaan manusia, termasuk juga menjadi sumber penghasilan. Ada beberapa faktor penyebab mengapa terjadinya penyalahgunaan teknologi tersebut, yaitu tidak terbatasnya akses internet, pelaku yang pada umumnya cerdas, maupun kurangnya perhatian dari masyarakat dan penegak hokum terhadap kemungkinan kemungkinan terjadinya perbuatan tersebut. 4 Di era yang sekarang ini cukup mudah untuk mempelajari suatu hal dengan menggunakan teknologi yang ada. Contohnya,  setiap  orang  dapat  dengan  mudah  mempelajari  sesuatu  hal  yang  dapat  membawa keuntungan  bagi  dirinya  tetapi  merugikan  bagi  orang  lain  contohnya  penipuan  secara online ,
1 Melani, M., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. Pandecta Research Law Journal , 15 (1), 111-120., hlm. 116.
2 Dermawan, A., Sumantri, S., Sudarmin, S., & Harahap, I. R. (2019). Tinjauan Yuridis Interaksi Manusia Terhadap Digital Dalam Penegakan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0. Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS) , Vol. 1, hlm. 1043.
3 Putri,  M.  S.  Pertanggungjawaban  Hukum  Penggalangan  Dana  Secara  Daring  Terhadap  Sistem  Donation  Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. hlm. 50.
4 Dermawan, A., Sumantri, S., Sudarmin, S., & Harahap, I. R. (2019). Tinjauan Yuridis Interaksi Manusia Terhadap Digital Dalam Penegakan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0. Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS) , Vol. 1, hlm. 1046-1047.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dikarenakan hal tersebut dapat dengan mudah diakses di internet. Adanya perbuatan tersebut dapat dilatarbelakangi karena orang tersebut malas untuk bekerja sehingga menginginkan jalan pintas untuk mendapatkan banyak uang, tidak memiliki keahlian khusus untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, ataupun tidak adanya kesempatan untuk bekerja dikarenakan lapangan pekerjaan yang sedikit. Beberapa faktor tersebut dapat menjadi alasan mengapa seseorang memilih untuk mencari  penghasilan  dengan  cara  yang  mudah,  yaitu  penipuan  secara online . 5 Penyalahgunaan teknologi ini merugikan bagi orang lain sehingga masyarakat memerlukan pengetahuan mengenai hal tersebut dan cara menyikapinya. 6
Bencana  alam  yang  sering  terjadi  dalam  beberapa  bulan  atau  tahun-tahun  terakhir  ini membawa kerusakan yang membawa dampak kerugian yang sangat besar. Berdasarkan data yang didapat dari website resmi Geoportal Data Bencana Indonesia, kejadian bencana per provinsi pada tahun  2021  mencapai  1.670  kejadian  bencana,  dengan  korban  501  orang  meninggal,  sebanyak 12.873 orang luka-luka, 69 orang dinyatakan hilang dan 5.609.743 orang menderita penyakit dan mengungsi, serta kerusakan kerusakan fasilitas lainnya dala jumlah yang sangat besar. 7 Hilangnya korban  jiwa  serta  rusaknya  fasilitas  umum  maupun  tempat  tinggal  warga  membuat  hati  setiap orang  yang  melihatnya  tersentuh.  Tidak  sedikit  orang  maupun  organisasi  yang  berpartisipasi, bersimpati  terhadap  korban  bencana  alam  tersebut.  Bantuan  terhadap  korban  bencana  alam diberikan  baik  berupa  sembako  atau  bahan  makanan  maupun  pakaian.  Bantuan  tersebut  tentu memerlukan biaya yang besar sehingga memerlukan partisipasi dari masyarakat luas. Tidak sedikit masyarakat  yang  bersimpati.  Mulai  dari  masyarakat  daerah  atau  provinsi  setempat  sampai masyarakat yang berbeda daerah atau pulau turut berpartisipasi dan memberikan donasinya untuk membantu  para  korban  bencana  alam.  Hasil  donasi  tersebut  dikumpulkan  kemudian  dibagikan sudah dalam bentuk sembako dan lain-lain. Donasi tersebut dikumpulkan dari berbagai daerah di indonesia. Pengumpulan dana atau yang biasa disebut crowdfunding ini pada umumnya dilakukan secara online dengan transaksi elektronik, yaitu memasukkan jumlah uang yang ingin didonasikan kemudian diberikan dengan cara transfer melalui rekening yang sudah tersedia di situs donasi. 8
Pengumpulan dana sumbangan secara elektronik ditujukan agar masyarakat dari seluruh indonesia  tidak  perlu  kesulitan  atau  kebingungan  tentang  bagaimana  caranya  memberikan sumbangan  terhadap  korban  bencana.  Dengan  adanya  pihak  ketiga  sebagai  sarana  untuk memberikan  donasi  merupakan  salah  satu  dampak  positif  dari  pemanfaatan  teknologi.  Dalam pengumpulan  dana  diperlukan  mengenai  adanya  kejelasan  terkait  penyelenggara  pengumpulan dana sumbangan, transparansi mengenai dana yang telah disumbangkan serta penggunaan dana hasil sumbangan. Masyarakat khususnya donatur perlu berhati hati terhadap kemungkinan adanya pihak  yang  ingin  mengambil  keuntungan  dari  kondisi  tersebut  mengingat  adanya  rasa kemanusiaan terhadap korban bencana tentu dana yang terkumpulkan tidak sedikit. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit tersebut diperlukan adanya pertanggung jawaban serta transparansi dari pihak  penyelenggara  pengumpulan  dana  atas  jumlah  dana  dan  penyalurannya  kepada  korban bencana. Namun, dalam beberapa peristiwa terdapat dana hasil donasi yang tidak dipergunakan untuk  sumbangan  kepada  korban  bencana,  melainkan  untuk  kepentingan  pribadi.  Adanya perbuatan seperti hal tersebut akhir-akhir ini harus menjadi perhatian bagi masyarakat, khususnya donatur yang ingin menyalurkan donasinya melalui perantara pihak ketiga. Dalam hukum pidana
5 Djaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia. Journal of Judicial Review , 22 (1), 98-111., hlm. 99.
6 Stevani, W., & Sudirman, L. (2021). Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. Journal of Judicial Review , 23 (2), 197-216., hlm. 199.
7 Geoportal Data Bencana Indonesia, https://gis.bnpb.go.id/, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021.
8 Ariyanti, R. P., Kartini, A. A. T., & Sari, S. W. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.com. Perspektif Hukum , 20 (1), hlm. 60.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
indonesia, hal ini umumnya dikategorikan sebagai penipuan. Namun dalam penelitian ini akan dibahas  apakah  hal  termasuk  penipuan  atau  tidak.  Pemahaman  masyarakat  terkait  perbuatan tersebut  merupakan  penipuan.  Namun  dalam  penelitian  ini  akan  diberikan  pemahaman  terkait penipuan serta penyalahgunaan media dalam UU ITE agar dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat  mampu  mengambil  tindakan  atau  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  apabila perbuatan seperti hal tersebut terulang kembali.
Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Muhamad Iqbal yang berfokus pada “efektifitas hukum  dan  upaya  menangkal  hoax  sebagai  konsekuensi  negatif  perkembangan  interkasi manusia”; 9 Oleh  Alwin  Rais  Lubis,  Bahmid  dan  Suryani  mengenai  “pengaturan  hokum penyebaran berita bohong (hoax) melalui media online” 10 ; Oleh Dewi Ayu Pranesti dan Ridwan Arifin yang melakukan penelitian tentang “perlindungan korban dalam kasus penyebaran berita hoax  di  media  sosial  di  Indonesia” 11 ;  Oleh  Cheny  Berlian  dalam  penelitiannya  “sanksi  pidana pelaku penyebar berita bohong dan menyesatkan (hoax) melalui media online” 12 ; dan Serta oleh Chairuni Nasution yang dalam penelitiannya tentang “kajian hokum model literasi media dalam menganalisa informasi berita palsu (hoax) pada media sosial”. 13 Setelah mengetahui latar belakang permasalahan diatas serta beberapa penelitian terdahulu, maka dapat diberikan rumusan masalah sebagai  berikut:  1)  Apakah  penyalahgunaan  dana  hasil  donasi  dapat  dikategorikan  sebagai penipuan  dalam  hukum  pidana  Indonesia?  dan  2)  Bagaimana  pengaturan  hukum  di  indonesa terkait penipuan online?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian yuridis  normatif  ialah  penelitian  dengan  bersumber  dari  perundang-undangan. 14 Peneliti menggunakan  peraturan  perundang-undangan  seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP), UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE), UU  No.  6  Tahun  1961  tentang  Pengumpulan  Uang  atau  Barang, dan PP  No.  29  Tahun  1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan sebagai bahan kajian dasar. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu diperoleh dari literatur seperti artikel, jurnal atau penelitian terdahulu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 15

## PEMBAHASAN
9 Iqbal,  M.  (2019).  Efektifitas  Hukum  Dan  Upaya  Menangkal  Hoax  Sebagai  Konsekuesni  Negatif  Perkembangan Interkasi Manusia. Literasi Hukum , 3 (2), 1-9., hlm, 1.
10 Lubis, A. R., Bahmid, B., & Suriani, S. (2019). Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online. JURNAL TECTUM , 1 (1)., hlm. 1.
11 Pranesti, D. A., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Korban dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial di Indonesia. Jurnal Hukum Media Bhakti , 3(1), 8-17., hlm. 1.
12 Berlian,  C.  (2017).  Sanksi  Pidana  Pelaku  Penyebar  Berita  Bohong  dan  Menyesatkan  (Hoax)  melalui  Media Online. Journal Equitable ISSN 2541- 7037, 2(2), 31-40., hlm.1.
13 Nasution, C. (2020). Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial. Jurnal Hukum Responsif , 7 (2), 157-170., hlm. 1.
14 Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System. Al-Risalah , 19 (2), 179-190., hlm. 181.
15 Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum . Prenada Media. hlm. 156-159.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Banyaknya peristiwa atau kejadian seperti bencana alam menimbulkan rasa iba pada setiap orang untuk menolong. Baik secara individu maupun organisasi menyalurkan bantuannya dalam berbagai  macam  cara  dan  bentuk,  seperti  dana  sumbangan,  sembako,  bahan  pangan  maupun pakaian. Cara untuk menyalurkannya juga dilakukan baik secara langsung oleh donatur, maupun secara tidak langsung. Donatur merupakan orang yang memberikan dana atau sumbangan, baik secara  langsung  kepada  korban  maupun  melalui  piak  ketiga  yang  menyediakan  sarana  untuk menyalurkan  donasi. 16 Secara  tidak  langsung  yang  dimaksud  adalah  donatur  memberikan donasinya  melalui  situs-situs  atau  website  yang  menyediakan  sarana  bagi  donatur  untuk memberikan sumbangannya berupa uang. Donasi tersebut ditransfer melalui nomor rekening yang tersedia pada situs donasi tersebut. Namun dalam beberapa kasus terdapat kejadian bahwa dana hasil donasi tersebut tidak disalurkan kepada korban bencana yang seharusnya menerima donasi, melainkan kerap dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dilain sisi bahwa  sulitnya  pembuktian  penyalahgunaan  dana  hasil  donasi  tersebut  oleh  para  korban  serta kurangnya  pemahaman  mengenai  dasar  hukum  yang  dapat  digunakan  menjadi  salah  satu kekurangan bagi masyarakat dalam mengajukan upaya hukum.

## 1. Penyalahgunaan Dana Hasil Donasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
Penyalahgunaan  dana  hasil  donasi  di  indonesia  secara  garis  besar  dapat  dikategorikan dalam penipuan. Dalam bagian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kategori penipuan tersebut serta unsur unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan menurut hukum pidana indonesia.  Menurut  Moch.  Anwar,  S.H.  dalam  bukunya  Hukum  Pidana  Bagian  Khusus memberikan pendapatnya mengenai penipuan yakni “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu, serta unsur- unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.” 17 Unsur  objektif  yang  dimaksud  adalah  adanya  perbuatan,  dilakukan  oleh  seseorang  maupun berkelompok  atau  organisasi,  yang  bertujuan  untuk  menggerakkan  orang  lain  menyerahkan sesuatu kepadanya baik berupa uang, yang dilakukan dengan menggunakan nama palsu maupun kebohongan-kebohongan  lainnya. 18 Unsur  subjektif  yang  dimaksud  adalah  adanya  perbuatan tersebut adalah untuk membawa keuntungan kepada dirinya sendiri, atau merugikan orang lain serta melawan hukum. 19
Secara  prinsip,  penipuan online dapat  dipersamakan  dengan  penipuan  yang  dilakukan secara  konvensional. 20 Perbedaannya  hanyalah  dilakukan  melalui  media  elektronik. 21 Penipuan dalam  hukum  pidana  indonesia  diatur  dalam  Pasal  378  KUHP  yang  berbunyi,  “ Barang  siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan  karangan  perkataan-perkataan  bohong,  membujuk  orang  supaya  memberikan  sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara  selama-lamanya  4  (empat)  tahun .”  Berdasarkan  Pasal  tersebut,  maka  unsur  unsur penipuan adalah: “1) barang siapa; 2) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri maupun
16 Kurniadi, M. F. (2018). Pertanggungjawaban hukum campaigner terhadap donatur dalam sistem Donation Based Crowdfunding di Indonesia. Hlm. 11.
17 Partiwi, S., Adawiyah, R., & Ramlah, R. (2019). Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), hlm. 22.
18 Partiwi, S., Adawiyah, R., & Ramlah, R. (2019). Ibid ., hlm. 23.
19 Partiwi, S., Adawiyah, R., & Ramlah, R. (2019). Ibid ., hlm. 24.
20 Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) , 8 (1), 1-14, hlm. 9.
21 Artanti,  U.  D.  (2020). Modus  Operandi  Dan  Problematika  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Penipuan Online (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang), hlm. 35.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
orang lain dengan melawan hak; 3) dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong; dan 4) membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.”
Unsur penipuan yang pertama menurut Pasal 378 KUHP ialah “barang siapa”. Barang siapa  artinya  adalah  adanya  subjek  hukum,  yaitu  berupa  perkumpulan  atau  organisasi kemasyarakatan yang melakukan suatu perbuatan. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, subjek hukum tersebut wajib mendapatkan izin dari  pejabat  yang  berwenang,  kecuali  dalam  ketentuan  yang  terdapat  pada  Pasal  2  ayat  (2). Menurut  Pasal  3,  izin  tersebut  hanya  dapat  diberikan  kepada  perkumpulan  atau  organisasi kemasyarakatan.  Sehingga  dalam  hal  ini  berarti  tidak  dapat  dilakukan  penggalangan  atau pengumpulan  dana  oleh  perorangan.  Berdasarkan  peraturan  lainnya,  yaitu  PP  No.  29  Tahun 1980  tentang  Pelaksanaan  Pengumpulan  Sumbangan  pada  Pasal  2  juga  menyebutkan  bahwa usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi, bukan perorangan. Sehingga dalam hal  ini  yang  dimaksud  dengan  unsur  “barang  siapa”  merupakan  suatu  perkumpulan  atau organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
Unsur  penipuan  yang  kedua  menurut  Pasal  378  KUHP  ialah  “ dengan  maksud  hendak menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.” Adanya perbuatan, yakni pengumpulan dana atau sumbangan  tersebut  perlu  dibuktikan  dalam  persidangan  bahwa  benar  adanya  dana  hasil sumbangan  tersebut  tidak  disalurkan  kepada  korban  bencana  sebagai  penerima  sumbangan, melainkan  untuk  kepentingan  pribadi.  Adanya  keuntungan  tersebut  diperoleh  dengan  melawan hak, yang artinya perbuatan tersebut telah melanggar hak dari korban bencana yang seharusnya sebagai  penerima  sumbangan  sebagaimana  tujuan  dari  pengumpulan  dana  sumbangan  tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1961.
Unsur  yang  ketiga  menurut  Pasal  378  KUHP  ialah  “ dengan  memakai  nama  palsu  atau keadaan  palsu,  baik  dengan  akal  dan  tipu  muslihat,  maupun  dengan  karangan  perkataan- perkataan  bohong”.  Dalam  kasus  penipuan  online  ini  jika  menilik  unsur  yang  ketiga  tersebut maka kurang sesuai apabila dikaitkan dengan subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 9 Tahun 1961 yang merupakan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang wajib terlebih  dahulu  memperoleh  izin  dari  pihak  yang  berwenang.  “keadaan  palsu”  maupun “perkataan-perkataan  bohong”  dalam  hal  ini  adalah  pengumpulan  dana  atau  sumbangan merupakan tujuan dari pengumpulan dana yang tidak terpisahkan dalam Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1961. Apabila tidak ada kondisi yang secara jelas terjadi dan adanya korban yang membutuhkan bantuan,  tentu  pihak  yang  berwenang  tidak  akan  mengeluarkan  izin  pengumpulan  uang  dan barang. Sehingga dalam penelitian ini penggunaan Pasal 378 kurang sesuai sebagai dasar hukum pada kasus penipuan online sehingga diperlukan Pasal dalam peraturan lainnya.
Unsur  yang  keempat  menurut  Pasal  378  KUHP  ialah  “membujuk  orang  supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.” Unsur ini memberikan pemahaman bahwa adanya perbuatan yang mempengaruhi seseorang untuk memberikan sesuatu kepadanya.  Unsur  ini  contohnya  adalah  adanya  kalimat  ajakan  dalam  situs  donasi  yang mempengaruhi  orang  agar  mau  memberikan  donasi.  Selain  adanya  ajakan,  pada  unsur  ini  juga disebutkan bahwa adanya barang yang diserahkan. Dalam kasus penipuan online, hal ini dapat dengan mudah dibuktikan dengan adanya bukti transfer oleh donatur kepada nomor rekening yang menjadi rekening penghimpun dana sumbangan. Berdasarkan pemahaman yang telah diberikan diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penyalahgunaan  dana  hasil  donasi  untuk  kepentingan pribadi dapat dikategorikan sebagai penipuan, tetapi penggunaan Pasal 378 KUHP kurang tepat. Hal  ini  dikarenakan  selain  tidak  terpenuhinya  semua  unsur  penipuan  pada  Pasal  378  KUHP,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
disebabkan juga karena berdasarkan Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1961 yang tidak mengatur mengenai larangan terhadap penyalahgunaan dana hasil donasi untuk kepentingan pribadi. Disamping itu, karena dalam hukum pidana indonesia berlaku asas lex specialis derogat legi generali yang berarti UU No. 9 Tahun 1961 serta PP No. 29 Tahun 1980 merupakan lex specialis dan Pasal 378 KUHP merupakan legi generali, sehingga lex specialis mengesampingkan lex generali. Oleh karena itu maka  diperlukan  adanya  perubahan  atas  UU  No.  9  tahun  1961  sebagai  payung  hukum  untuk mengatur secara jelas terhadap kasus penipuan online.

## 2. Pengaturan Hukum Di Indonesa Terkait Penipuan Online
Penipuan online merupakan bentuk penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. 22 Adanya penggunakan media elektronik mengakibatkan penggunaan Pasal berlapis untuk  menangani  kasus  penipuan online .  UU  ITE  tidak  secara  khusus  mengatur  mengenai penipuan.  Secara  umum  penipuan  menggunakan  ketentuan  Pasal  378  KUHP.  Namun  karena adanya kerugian yang ditimbulkan dalam transaksi elektronik, maka penipuan online dalam UU ITE dapat digunakan Pasal 28 ayat (1). Perbedaan antara KUHP dan UU ITE tersebut adalah, pada KUHP  mengatur  tentang  “penipuan”,  sedangkan  dalam  UU  ITE  mengatur  tentang  “berita bohong.” Dalam kasus penipuan online demikian dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi,  “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik.”  Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menjelaskan  tentang Transaksi Elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” 23
Unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut meliputi unsur objektif yaitu: “1)  adanya  perbuatan  menyebarkan;  2)  perbuatan  yang  disebarkan  berupa  berita  bohong  dan menyesatkan; dan 3) menimbulkan kerugian bagi konsumen” 24 dan unsur subjektif yaitu: adanya kesalahan, dimana pelaku melakukan penyebaran berita bohong, serta melawan hukum dengan tanpa adanya hak. Apabila ada korban yang dirugikan tentu ada orang yang diuntungkan. Namun dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas terkait keuntungan tersebut, melainkan hanya menyebutkan mengenai adanya kerugian. 25
Mengkaji  lebih  dalam  penggunaan  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  terhadap  kasus  penipuan online ,  terhadap  unsur  yang  pertama  bahwa  adanya  situs-situs  donasi  yang  disebarkan  secara online sehingga para donatur di seluruh indonesia dapat menyalurkan donasinya dengan transaksi online melalui  situs  donasi  yang  telah  disebarkan  tersebut.  terhadap  unsur  yang  kedua,  bahwa perbuatan yang disebarkan merupakan berita bohong. Terkait pengumpulan dana yang dilakukan wajib  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  pada  bagian sebelumnya.  Berita  bohong  yang  dimaksud  dalam  penjelasan  Pasal  28  ayat  (1)  tersebut  tidak menyebutkan  secara  detail  apakah  kebohongan  yang  dimaksud  adalah  kata-kata  yang  tertulis didalamnya  ataukah  kebohongan  terhadap  tujuan  terselubung  dari  adanya  pengumpulan
22 Rahmad,  N.  (2019).  Kajian  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Secara  Online. Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah , 3 (2), 103-117.
23 Fauzi, S. N. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan , 7 (3), 250-261, hlm. 251.
24 Silistari, S., Rafika, R., & Razak, A. (2020). Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Ite Dan Hukum Pidana Islam (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), hlm. 63.
25 Prasetyo, R. D. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 1 (1), hlm. 6.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sumbangan tersebut. Lebih lanjut pada bagian penjelasan UU ITE tersebut juga tidak diberikan penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut.
Unsur selanjutnya yaitu menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kerugian yang dialami oleh  donatur  dapat  dibuktikan  dalam  persidangan  dengan  menyertakan  bukti  tranksaksi online yang dilakukannya. Namun dalam Pasal tersebut kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang dialami  oleh  konsumen.  Dalam  hukum  indonesia,  menurut  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud konsumen ialah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Pengertian ini sangat  jauh  berbeda  apabila  dikaitkan  dengan  kasus  penipuan online .  Dalam  kasus  penipuan online ,  pihak  yang  menyelenggarakan  pengumpulan  dana  hanya  menjadi  sarana  untuk menyalurkan  bantuan  dengan  kata  lain  secara  sukarela,  sehingga  muncul  istilah  relawan kemanusiaan. Berbeda halnya dengan penyedia jasa yang apabila pengguna jasa menggunakan jasanya,  maka  ia  berhak  memperoleh  imbalan.  Dalam  kasus  penipuan online ,  berbeda  halnya dengan  perdagangan  dan  kasus  ini  bukanlah  perdagangan.  Sehingga  frasa  “konsumen”  apabila digunakan  Pasal  ini  terhadap  kasus  penipuan online tidak  sesuai.  Secara  sistematis,  donatur memang  sama  halnya  dengan  konsumen  yaitu  menyerahkan  sesuatu  miliknya.  Tetapi perbedaannya, seorang konsumen wajib menyerahkan sesuatu miliknya berupa uang sebagai alat tukar maupun imbalan atas suatu barang dan/atau jasa yang diperolehnya. 26 Sedangkan donatur, merupakan  orang  yang  dengan  kerelaan  menyerahkan  uang  dan/atau  barang  miliknya  secara sukarela dengan didasari oleh rasa kemanusiaan terhadap korban yang menderita akibat bencana alam.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penggunaan  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  terkait  kasus penipuan online juga  masih  belum  memberikan  kepastian  hukum  yang  jelas  apakah  dapat digunakan  sebagai  dasar  hukum  yang  pasti  untuk  menggugat  pelaku  penipuan.  Penggunaan peraturan dalam perundangan yang berlaku seperti KUHP, UU No. 9 Tahun 1961 maupun UU ITE  perlu  dipertegas  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi masyarakat  terutama  korban  penipuan online .  Terhadap  donatur  yang  merupakan  korban  dari penyalahgunaan dana hasil donasi tersebut dinilai belum mendapatkan payung hukum yang jelas mengenai  perbuatan  yang  membawa  kerugian  baginya  tersebut.  tidak  adanya  kejelasan  atau kepastian hukum mengenai peraturan mana yang menjadi dasar bagi donatur untuk mengajukan gugatan  terhadap  pelaku  menjadi  salah  satu  faktor  yang  membuat  donatur  kesulitan  untuk mengajukan upaya hukum. Sehingga pemerintah dalam hal ini perlu melakukan sebuah tindakan nyata  untuk  menjamin  dan  memberikan  rasa  aman  kepada  para  donatur  untuk  memberikan sumbangannya,  mengingat  berdasarkan  data  yang  sudah  disebutkan  pada  awal  bagian  bahwa indonesia terletak pada peringkat pertama sebagai negara yang paling sering memberikan bantuan atau donasi

## PENUTUP Kesimpulan
Perkembangan teknologi di era globalisasi ini membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan manusia. Penggunaan teknologi ini dapat berdampak baik maupun buruk, tergantung pada  orang  yang  menggunakannya.  Apabila  dimanfaatkan  dengan  baik  maka  akan  membawa
26 Achmad, Y. (2015). Aspek Hukum Dalam Ekonomi . Deepublish, hlm. 158.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
keuntungan tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain, tetapi dampak buruknya adalah penyalahgunaan teknologi ini dapat membawa kerugian bagi orang lain. Contohnya adalah penyalahgunaan dana hasil donasi untuk kepentingan pribadi. Dana yang dihimpun melalui situs- situs  donasi  yang  disebarkan  secara  online  yang  kemudian  disalahgunakan,  bukan  untuk membantu  para  korban  bencana  alam  melainkan  untuk  kepentingan  pribadi  tentu  membawa kerugian. Para donatur yang dengan sukarela dan rasa kemanusiaan ingin menyalurkan bantuannya melalui pihak penghimpun dana tetapi disalahgunakan. Perbuatan yang merugikan orang lain tentu dapat dilakukan upaya hukum. Dalam kasus ini merupakan penipuan. Namun penggunaan Pasal 378 KUHP kurang tepat diberlakukan dalam kasus ini. Adanya unsur-unsur yang kurang sesuai apabila dikaji terkait kasus penipuan online membuat Pasal 378 KUHP ini kurang sesuai. Peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut adalah UU No. 9 Tahun 1961 dan PP No. 29 Tahun 1980 dimana  kedua  peraturan  tersebut  mengatur  mengenai  pengumpulan  dana  sumbangan. Kekurangannya didalam kedua peraturan tersebut adalah mengenai aturan larangan bahwa tidak adanya  larangan  mengenai  penggunaan  dana  hasil  sumbangan  untuk  kepentingan  pribadi. Sedangkan  larangan  dalam  peraturan  tersebut  adalah  perkumpulan  atau  organisasi  masyarakat tersebut dilarang melakukan pengumpulan uang bila tidak memiliki izin, serta tidak memenuhi syarat syarat dalam ketentuan pemberian izin. Terhadap penipuan online yang menyalahgunakan dana hasil sumbangan, maka UU No. 9 Tahun 1961 dan PP No. 29 Tahun 1980 merupakan lex specialis dan KUHP merupakan legi generali . Sehingga tetap terdapat kekurangan ataupun kurang relevannya dasar hukum yang digunakan.
Penggunaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga kurang sesuai. Karena UU ITE hanya mengatur mengenai berita bohong yang dilakukan melalui media elektronik 27 . Beberapa unsur lainnya tidak terpenuhi  bahkan  kurang  sesuai  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Secara  umum perbuatan penipuan online dalam hukum pidana di indonesia dapat dikenakan Pasal berlapis yaitu Pasal  378  KUHP  serta  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE.  Namun  peneliti  menilai  bahwa  penggunaan kedua Pasal tersebut kurang sesuai jika dikaitkan dengan permasalahan atau perkara yang timbul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan dana hasil donasi untuk kepentingan pribadi termasuk kedalam penipuan, namun kurang sesuai apabila dikenakan Pasal 378 KUHP maupun Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Selain itu lex specialis dalam kasus ini adalah UU No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang tidak mengatur secara jelas mengenai larangan terhadap penggunaan uang hasil donasi tersebut untuk kepentingan pribadi.

## Saran
Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti menilai bahwa perlu adanya perubahan atas UU No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang terkait kasus penipuan online yang terjadi  akhir  akhir  ini.  Kurang  jelasnya  pengaturan  mengenai  perbuatan  yang  dilarang  pada peraturan ini menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Selain  itu  diperlukan  adanya  lembaga  pengawas  khusus  untuk  mengawasi  kegiatan  donasi  ini untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana hasil donasi serta menimbulkan rasa aman pada masyarakat untuk memberikan donasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
27 Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). Jurnal Rechtens , 8 (2), 179-198., hlm. 185.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Achmad, Y. (2015). Aspek Hukum Dalam Ekonomi . Deepublish.
Ariyanti, R. P., Kartini, A. A. T., & Sari, S. W. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.com. Perspektif Hukum , 20 (1), 55-70.
Artanti,  U.  D.  (2020). Modus  Operandi  Dan  Problematika  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Penipuan Online (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
Berlian,  C.  (2017).  Sanksi  Pidana  Pelaku  Penyebar  Berita  Bohong  dan  Menyesatkan  (Hoax) melalui Media Online. Journal Equitable ISSN 2541- 7037, 2(2), 31-40.
Dermawan, A., Sumantri, S., Sudarmin, S., & Harahap, I. R. (2019). Tinjauan Yuridis Interaksi Manusia Terhadap Digital Dalam Penegakan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0. Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS) , Vol. 1, 1041-1049.
Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum . Prenada Media.
Djaya,  F.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Pemasaran  Kosmetik  Ilegal  secara  Online  di Indonesia. Journal of Judicial Review , 22 (1), 98-111.
Fauzi,  S.  N.  (2018).  Tindak  Pidana  Penipuan  Dalam  Transaksi  Di  Situs  Jual  Beli  Online  (E- Commerce). Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan , 7 (3), 250-261.
Geoportal Data Bencana Indonesia, https://gis.bnpb.go.id/, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021. Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia. Literasi Hukum , 3 (2), 1-9.
Kurniadi, M. F. (2018). Pertanggungjawaban hukum campaigner terhadap donatur dalam sistem Donation Based Crowdfunding di Indonesia.
Lubis, A. R., Bahmid, B., & Suriani, S. (2019). Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online. JURNAL TECTUM , 1 (1).
Melani,  M.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Jaya,  N.  S.  P.  (2020).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. Pandecta Research Law Journal , 15 (1), 111-120.
Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). Jurnal Rechtens , 8 (2), 179-198.
Nasution, C. (2020). Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial. Jurnal Hukum Responsif , 7 (2), 157-170.
Partiwi,  S.,  Adawiyah,  R.,  &  Ramlah,  R.  (2019). Tindak  Pidana  Penipuan  Jual  Beli  Online Menurut  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam (Doctoral  Dissertation,  Uin  Sulthan  Thaha Saifuddin Jambi).
Pranesti, D. A., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Korban dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial di Indonesia. Jurnal Hukum Media Bhakti , 3(1), 8-17.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Prasetyo,  R.  D.  (2014).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Penipuan  Online Dalam  Hukum  Pidana  Positif  Di  Indonesia. Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas Hukum , 1 (1).
Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) , 8 (1), 1-14.
Putri,  M.  S.  Pertanggungjawaban  Hukum  Penggalangan  Dana  Secara  Daring  Terhadap  Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
Rahmad,  N.  (2019).  Kajian  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Secara  Online. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 3 (2), 103-117.
Rofiq,  A.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Jaya,  N.  S.  P.  (2019).  Criminal  Objectives  Integrality  in  the Indonesian Criminal Justice System. Al-Risalah , 19 (2), 179-190.
Silistari, S., Rafika, R., & Razak, A. (2020). Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Ite Dan Hukum Pidana Islam (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
Stevani, W., & Sudirman, L. (2021). Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. Journal of Judicial Review , 23 (2), 197-216.