## MEMBENDUNG WACANA TENTANG KEBEBASAN DAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENYIMPANGAN SEKSUALITAS DENGAN HUKUM DAN AGAMA

## Dalmeri
Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dalmeri300@gmail.com
Abstract
After the discourse topic of politics, economics, and advanced law, sensual images in the mass media also becomes such a source of national debate in recent period. The problem is increasingly  prominent  with  definitive  arguments  about  the  boundaries  between pornography and artistic manifestation of the soul. The case appears when the Polices are busy looking for articles for the appointment of this issue as a the legal case, a chief editor who  snagged  this  case  would  rationalize  the  cover  of  'beautiful'  magazine  as  an embodiment of appreciation to the maker of beauty. Although, the impressed by the feel of greatness  in  the  expression  editor  in  chief  is,  essentially  it  was  nothing  more  than  a pretext  or  an  absurd  religious  jargon,  put  forward  by  someone  with  the  function  of cognition  and  conscience  that  experienced  the  deviation.  This  current  paper  aims  to explaine the relevance of discourse about sexuality and the Law about adultery that will be reviewed from the perspective of forensic psychology.
Key word: Divergence of Sexuality, Erotism, Lesbian,Gay, Bisexual, Transgender

## Pendahuluan
Silang  pendapat  mengenai  gambar-gambar  pronografi  atau  tindakan pornoaksi bahkan penyimpangan seksualitas di media massa diduga akan tetap bertahan  sebagai  sesuatu  yang  kontroversial.  Seksualitas  yang  dimaksud  disini memiliki makna yang luas yaitu  sebuah aspek kehidupan menyeluruh meliputi konsep  tentang  seks  (jenis  kelamin),  gender,  orientasi  seksual  dan  identitas gender,  identitas  seksual,  erotism,  kesenangan,  keintiman  dan  reproduksi. Seksualitas  dialami  dan  diekspresikan  dalam  pikiran,  fantasi,  hasrat, kepercayaan ataupun nilai-nilai, tingkah laku, kebiasaan, peran dan hubungan. Meski  demikian,  tidak  semua  aspek  dalam  seksualitas  selalu  dialami  atau diekspresikan.  Seksualitas  dipengaruhi  oleh  interaksi  faktor-faktor  biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, sejarah, agama, dan spiritual. Pada dasarnya, terdapat  dua  pandangan  tentang  seksualitas  yang  saling  berseberangan,  yaitu antara  kelompok  yang mendasarkan  pemikiran  tentang  seksualitas  pada  aliran esensialism ,  dan  kelompok  yang  lain  pada  social constructionism .  Hal  ini dikarenakan  lebih  dominannya  proses  internal  ketimbang  proses  eksternal dalam sebuah proses pertukaran pesan. Konsep teoritis ini dijabarkan oleh David E. Hunt dan Edmunt V. Suvillivan dalam buku Between Psycology and Educations yang  menyatakan  bahwa:  “Gambar-gambar  perempuan  di  media  massa  pada dasarnya merupakan stimulus  netral  belaka (proses  eksternal),  sementara  pada tahap  selanjutnya  penginterpretasian  serta  penilaian  atas  pose-pose  tersebut lebih ditentukan oleh proses psikologis internal masing-masing individu dengan
melibatkan mainframe yang  berbeda  satu  sama  lain.  Akibatnya,  setiap  orang memiliki tanggapan dan argumentasi yang khas terhadap fenomena ini 1 .
Kendati  perspektif  psikologi  seolah  membuka  ruang  bagi  semaraknya erotisme dan sensualitas bahkan di media massa. Bahkan saat ini, tidak banyak media  yang  memberitakan  isu  lesbian,  gay,  bisex,  transgender  dan  intersex (LGBT).  Apalagi  menurunkan  berita  dengan  memberikan  gambaran  lebih berimbang,  dan  positif  tentang  kelompok  yang  beragam  dari  sisi  gender  ini, namun  reaksi  negatif  yang  muncul  terhadap  gambar-gambar  tentang  LGBT tersebut  merefleksikan  betapa  sekat  pembatas  antara  baik  dan  buruk  dalam masyarakat sudah mulai memudar.
Terjadi  disturbansi  pada  nilai-nilai  tradisi  yang  berhubungan  timbal  balik dengan perubahan kebiasaan perilaku masyarakat. Cooper Worchel dalam buku Study  Guide  to  Accompany  Understanding  Social  Psychology berpendapat  bahwa keberadaan  kelompok  masyarakat  yang  belum  siap―atau  bahkan  tidak mentoleransi sama sekali―akan realita ini, menjadi perlambang relativitas dalam mendefinisikan  “ ideal  as  social  norms .”Sehingga,  permasalahan  tidak  berkutat pada  terminologi  “pornografi”  dan  “ artistik ”  semata.  Lebih  krusial  lagi, ketidakharmonisan hubungan antar standar norma serta signifikansi perbedaan tingkatan  adaptasi  antar  kelompok  sosial  merupakan  sirene  bahaya berlangsungnya krisis dalam masyarakat.
Tak  pelak,  foto-foto  perempuan  berbusana  minim  memunculkan  ekses bangkitnya hasrat seksual para pemirsanya, termasuk LGBT. Barangkali karena mengandung unsur seks, seseorang dapat mengkomparasikan fenomena seksual tersebut dengan fungsi-fungsi seksualitas yang berada dalam koridor kepatutan. Fungsi  perilaku  seksual pertama adalah  prokreasi,  yakni  aktivitas  seksual ditujukan  guna  menjaga  kesinambungan  generasi  atau  keturunan. Kedua , tingkah  laku  seksual  sebagai  pemenuhan intimacy ,  yaitu  keterdekatan  secara psikis. Ketiga ,  fungsi  rekreasi  bermakna  bahwa  kegiatan  seksual  sebagai  upaya memperoleh  kesenangan  fisik. Keempat ,  relasi  seksual  berkedudukan  untuk melegitimasi  pernikahan  antara  laki-laki  dan  perempuan. Kelima ,  karena kehidupan  manusia  adalah  sebagai  khalifah  dan  untuk  mencapai  rahmat  dari Tuhan  yang  menciptakan  manusia,  maka  semua  tindak-tanduk  termasuk  seks didarmabaktikan sebagai ibadah 2 .
Penting untuk digarisbawahi bahwa citra kepatutan kelima fungsi tersebut hanya  terkristalisasi  dalam  ikatan  suami  isteri  yang  sah  melalui  perilaku seksualitas  yang  normal  serta  tidak  menyimpang.  Berdasarkan  hal  tersebut, terlihat secara kontras, realita seksual di media massa ternyata hanya memenuhi fungsi  seks  sebagai  rekreasi.  Dengan  demikian,  justifikasi  terhadap  fenomena
1 Hunt & Edmund, Between Psychology and Education . Illianois: The Dryden Press, 1974, hal. 86
2 Berkowitz, The  Development  of  Motives  and  Values  in  the  Child .  New  York:  Basic  Books. 1983, hal.127
NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016
yang  semata-mata  rekreatif  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  oleh  mereka  yang benar-benar bersemayam dalam pola hidup hedonistis.
Meskipun melibatkan orang-orang yang secara lahiriah tergolong dewasa, namun  nuansa  hidup  hedonistis  menurut  Victor  Frankl  merupakan  stereotip kepribadian masa kanak-kanak. Tindakan pengeksposan tubuh yang dilakukan seraya  menihilkan  kapasitas  mental  berupa  kecerdasan,  mencerminkan  fiksasi ataupun  regresi  ke  suatu  periode  perkembangan  awal,  yaitu  saat  organisme tidak  memandang  dirinya  sebagai  entitas  fisik  dan  mental  melainkan  sebagai unit lahiriah yang terpisah dari komponen batiniah.
Fokus  perhatian  tidak  semestinya  diarahkan  hanya  kepada  media  massa dan  para  foto  model,  karena  pada  kenyataannya  sebagian  masyarakat  justru memberikan  respon  yang  positif  terhadap  bentuk-bentuk  penampilan  gambar erotis yang disajikan media massa. Tetapi perlu juga untuk membuat regulasinya dalam bentuk perundang-undangan agar semuanya dapat diatur, sehingga tidak semua orang bisa mengabaikan dan melihatnya secara gamblang terutama oleh anak-anak sebagai generasi penerus bangsa ini di masa yang akan datang

## Maraknya Penyimpangan Seksualitas Dewasa Ini
Di  tengah-tengah  gencarnya  gelombang  reformasi  nasional,  fenomena erotisme  di  media  massa  mengindikasikan  adanya  sebuah  desakan  yang  kuat agar  publik  mengalihkan  perhatiannya  ke  objek  yang  berbeda.  Dari  sudut pandang  psikososial,  adalah  logis  bahwa  pengalihan  energi  ini  merupakan konsekuensi  betapa  isu-isu  reformasi  yang  dihadapi  khalayak  selama  ini  telah berangsur-angsur  kehilangan greget substansialnya.  Diperburuk  oleh  berbagai kesulitan  yang  menghimpit,  pemindahan  energi  berfungsi  sebagai  mekanisme pertahanan  diri  yang  dilakukan  oleh  individu  untuk  beradaptasi  terhadap lingkungan yang tak lagi menyenangkan ( unsatisfying state affair ).
Hubungan  yang  sifatnya  heterogen  atau  antar  lawan  jenis  merupakan hubungan yang bersifat normal, namun dalam realitas kehidupan sosial manusia ada  individu  yang  justru  cenderung  menyukai  hubungan  sejenis,  yang kemudian dianggap abnormal.  Berbicara tentang abnormalitas seksual,  kondisi abnormal  terjadi  karena  individu  manusia  ada  yang  memiliki  kecenderungan perilaku seks menyimpang atau memiliki orientasi seksual menyimpang seperti misalnya  lebih  menyukai  pasangan  sejenis  yang  lebih  dikenal  di  masyarakat dengan istilah homoseksual.
Euphoria reformasi  atau  lebih  spesifik; euphoria politik―bertransformasi menjadi  kevakuman  yang  diikuti  apatisme,  bahkan  frustrasi  massal.  Dinamika psikologis  ini  adalah  efek  kondisi  (berkesan)  stagnan  pada  gerakan  reformasi, digantikan  oleh  atmosfer  perseteruan  perebutan  kekuasaan.  Kuantitas  atau frekuensi  berita-berita  politik  memang  terus  meninggi,  tetapi  kualitas  atau intensitasnya menurun. Alhasil, karena hakekat manusia adalah menjaga kondisi
NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016
homeostatis internal, maka displacement ke hal-hal berbau seksual, melalui proses alam bawah sadar, ditujukan untuk mereduksi situasi konfliktif tersebut 3 .
Dengan  kata  lain,  masyarakat  setahap  demi  setahap  mengisolasi  diri mereka dari segala aspek yang berkaitan dengan kancah reformasi nasional. Pola adaptasi ini bersifat semu, karena semata-mata dimaksudkan untuk meredakan tekanan  emosional  ( emotional  focused  coping ),  bukan  pada  pemecahan  masalah sejati ( problem focused coping ). 4
Mengapa  perempuan  yang  menjadi  objek displacement ?  Sukar  dipungkiri, hal ini merupakan manifestasi masih ditempatkannya perempuan sebagai warga masyarakat  „kelas  dua‟.  Perempuan  cenderung  dicitrakan  dari  masa  ke  masa sebagai  dayang-dayang,  laksana  tetes  hujan  sehari  yang  ditugasi  menghapus panas  setahun.  Ini  artinya,  dibalik  segala  ungkapan  yang  mengidentikkan perempuan  sebagai  keindahan,  tersirat  perlakuan  manipulatif  yang mensubordinasi perempuan tak lebih dari sekadar objek 5 .
Fenomena  erotisme  di  media  massa  hanya  salah  satu  bentuk  deviasi intelektual,  di  samping  perjudian,  fanatisme  irasional  lewat  cap  jempol  darah, dan lain sebagainya, yang melanda masyarakat dewasa ini 6 . Karena itu, langkah pertama ,  trend  menyimpang  ini  hanya  dapat  ditanggulangi  jika  arah  reformasi dapat  diluruskan  kembali.  Adalah  penting  bagi  para  elit  bangsa  ini  untuk menyadari,  bahwa  pertikaian  di  lingkaran  pusat  perpolitikan  nasional  niscaya akan semakin distortif pada saat mencapai lingkaran tepi yang berisikan common people .  Bagi  para  awam,  hal  ini  sungguh-sungguh  menguras  energi  psikis mereka.
Langkah kedua .  Kita  tentu  mafhum,  bangunan  bangsa  ini  tidak  mungkin berdiri tegak tanpa pilar-pilar yang kokoh. Dan “keretakan tiang-tiang penegak” itu  menegaskan  kembali  sebuah  agenda  nasional  yang  mungkin  tersisih: pemberdayaan  perempuan.  Meski  di  era  reformasi  ini  justru  berjalan terbalikbahkan  tidak  jarang  menistakan  perempuan  untuk  hal-hal  yang  berbau seksualitas seperti: perzinaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan berbagai pelecehan bahkan penyimpangan seksualitas lainnya.
Homoseksual misalnya merupakan bentuk abnormalitas seksual dan kerap dianggap melanggar norma serta kaidah sosial yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia  sebagian  besar  masyarakat  belum  bisa  menerima  keberadaan  kaum yang memiliki orientasi atau perilaku seksual menyimpang seperti homoseksual. Pada masa lalu kelompok ini memilih sikap menutup diri dan enggan kehidupan seksualnya terungkap. Selain itu, masih banyak pula diantara mereka yang malu
3 Allport, Becoming:  Basic  Considerations  for  a  Psychology  of  Personality .  New  York:  Yale University Press, 1975, hal. 132
4 Eric, Games  People  Play:  The  Psychology  of  Human  Relationships .  New  York:  Grove  Press. 1967, hal.91
5 Fromm, The Anatomy of Human Destructiveness , New York: An Owl Book. 1992, hal. 87
6 Ibid , hal. 27
jika  penyimpangan  tersebut  diketahui  anggota  keluarganya  dan  sebaliknya masih  ada  keluarga  yang  menggangap  jika  memiliki  anggota  keluarga  yang memiliki  oreintasi  atau  perilaku  seksualnya  menyimpang  merupakan  aib  bagi keluarga.  Namun  sejalan  dengan  perkembangan  zaman,  kaum  homoseksual lebih agresif dan ekspresif dalam melakukan hubungan sejenis. Selain itu mereka juga  mudah  ditemui  di  tempat-tempat  umum  seperti  pusat  perbelanjaan,  bar, nightclub, fitness center, café dan lain-lain.
Homoseksualitas  adalah  salah  satu  dari  tiga  kategori  utama  orientasi seksual,  bersama  dengan  biseksualitas  dan  heteroseksualitas,  dalam  kontinum heteroseksual-homoseksual.  Konsensus  ilmu-ilmu  perilaku  dan  sosial  dan  juga profesi  kesehatan  dan  kesehatan  kejiwaan  menyatakan  bahwa  homoseksualitas adalah  aspek  normal  dalam  orientasi  seksual  manusia.  Homoseksualitas bukanlah  penyakit  kejiwaan  dan  bukan  penyebab  efek  psikologis  negatif; prasangka  terhadap  kaum  biseksual  dan  homoseksual-lah  yang  menyebabkan efek  semacam  itu.  Meskipun  begitu  banyak  sekte-sekte  agama  dan  organisasi "mantan-gay"  serta  beberapa  asosiasi  psikologi  yang  memandang  bahwa kegiatan  homoseksual  adalah  dosa  atau  kelainan.  Bertentangan  dengan pemahaman  umum  secara  ilmiah,  berbagai  sekte  dan  organisasi  ini  kerap menggambarkan bahwa homoseksualitas merupakan "pilihan".
Homoseksual  terdiri  dari  gay  yaitu  laki-laki  yang  secara  seksual  tertarik terhadap  laki-laki  dan  lesbi  adalah  perempuan  yang  secara  seksual  tertarik terhadap perempuan. Perdebatan terhadap kaum homoseksual baik gay maupun lesbi  membuahkan  sikap  negatif  dari  lingkungan  sosial.  Akan  tetapi  sikap negatif oleh masyarakat lebih kuat terhadap kaum gay daripada kaum lesbian. Hal  ini  disebabkan  karena  keberadaan  kaum  gay  lebih  teramati  dan  terlihat dalam  kehidupan  sehari-hari  sehingga  masyarakat  semakin  bersikap  negatif dengan harapan mereka hilang dari kehidupan sosial.
Perkembangan  jumlah  homoseksual  di  Indonesia  tiap  tahunnya bertambah. Data statistik menunjukkan 8-10 juta populasi pria di Indonesia pada suatu waktu terlibat pengalaman homoseksual. Dari jumlah ini, sebagian masih aktif melakukannya. (Kompas Media Cyber, 2013). Hasil survey YPKN (Yayasan Pendidikan  Kartini  Nusantara)  menunjukkan,  ada  4000  hingga  5000  penyuka sesama jenis di Jakarta. Sedangkan Gaya Nusantara memperkirakan, 260.000 dari enam  juta  penduduk  Jawa  Timur  adalah  homo.  Angka-angka  itu  belum termasuk  kaum  homo  di  kota-kota  besar  lainnya.  Dr.  Dede  Oetom,  aktivis  gay dan  telah  hidup  selama  18  tahun  dengan  pasangan  homonya,  memperkirakan secara  nasional  jumlahnya  mencapai  1%  dari  total  penduduk  Indonesia. (Gatra,2003).
Berdasarkan hasil  survey  Kementerian Kesehatan  di  13  kota  di  Indonesia yang  dilakukan  sejak  2009  hingga  2013,    tercatat  pria  yang  bercinta  dengan sesama  jenis  meningkat  drastis.  Nafsiah  Mboi,  Menkes  di  Pemerintahan  Susilo
Bambang  Yudhoyono,  saat  temu  media  di  Kantor  Kementerian  Kesehatan, Jakarta,  Kamis  (24/4/2014).  Menjelaskan  bahwa  “Pada  2009  laki-laki  yag berhubungan seks dengan laki-laki meningkat dari 7 % menjadi 12,8 % pada 2013 atau  meningkat  83  persen,  jelas  Data  serupa  juga  ditujukkan  Menkes  lewat survei sebelumnya yang dilakukan di 20 kota dari 2007-2001. Menurut Menkes, dalam  survei  tersebut,  jumlah  laki-laki  yang  melakukan  seks  dengan  laki-laki juga meningkat dari 5,3 % menjadi 12,4 % atau sekitar 134 persen”.
Banyak  individu  gay  dan  lesbian  memiliki  komitmen  hubungan  sesama jenis, meski hanya baru-baru ini terdapat sensus dan status hukum/politik yang mempermudah enumerasi dan keberadaan mereka. Hubungan ini setara dengan hubungan heteroseksual dalam hal-hal penting secara psikologis. Hubungan dan tindakan  homoseksual  telah  dikagumi,  serta  dikutuk,  sepanjang  sejarah, tergantung  pada  bentuknya  dan  budaya  tempat  mereka  didapati.  Sejak  akhir abad ke-19, telah ada gerakan menuju hak pengakuan keberadaan dan hak-hak legal bagi orang-orang homoseksual, yang mencakup hak untuk pernikahan dan kesatuan  sipil,  hak  adopsi  dan  pengasuhan,  hak  kerja,  hak  untuk  memberikan pelayanan militer, dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan.

## Menggugat Relevansi Perlindungan Hak Asasi Manusia
Wacana tentang pentingnya pencantuman pelarangan terhadap perzinaan di dalam pasal-pasal revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terus bergulir.  Pihak-pihak  yang  menolak  pencantuman  pasal  kesusilaan  pada umumnya  melandaskan  pandangan  mereka  pada  keyakinan  bahwa  hukum masih acap kali tersubordinasi oleh politik. Mereka mensinyalir adanya kekuatan dari kelompok Islam yang ingin memasukkan pengaruh ajaran agama ke dalam revisi  KUHP.  Lebih  lanjut,  kendati  terkesan  religius,  inisiatif  tersebut  diyakini lebih sarat akan kepentingan politik, khususnya menjelang Pemilu 2004.
Argumentasi  di  atas  tidak  selaras  dengan  kenyataan  bahwa  semua agama―baik  mayoritas  maupun  minoritas―tidak  ada  yang  membenarkan perzinaan  dan  perkawinan  sesama  jenis  kelamin  (PSJK).  Dengan  demikian, logika paranoia dari  para penentang pasal  kesusilaan, dalam penilaian penulis, tidak  saja  mendemonstasikan  kembali  kesinisan  terhadap  “umat  beragama mayoritas,” namun bahkan alergi terhadap masuknya nilai-nilai agama maupun ke dalam bangunan hukum nasional.
Guna  mengukur  wajar  tidaknya  aktivitas  seksual,  seperangkat  nilai  yang ada  pada  relasi  seksual  dapat  dijadikan  sebagai  parameter. Pertama, nilai prokreasi,  bahwa  hubungan  seksual  ditujukan  untuk  menghasilkan  keturunan. Kedua, nilai  rekreasi,  yakni  kontak  seksual  merupakan  kegiatan  memperoleh kesenangan. Ketiga , nilai keintiman, mengandung makna bahwa intercourse tidak hanya  melibatkan  unsur  badaniah,  melainkan  mencakup  pula  unsur  batiniah. Keempat , nilai legitimasi, bahwa hubungan seksual merupakan bentuk penegasan
NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016
terhadap keabsahan ikatan perkawinan. Dan, kelima , nilai ibadah, yaitu sebagai manifestasi  pelaksanaan  perintah  Tuhan  tentang  pentingnya  kasih  dan pemeliharaan antara suami dan istri.
Berdasarkan kelima nilai di atas, perzinaan ternyata hanya memenuhi nilai kedua, dan sama sekali tidak mengikutsertakan nilai-nilai lainnya. Kedangkalan seksualitas  yang  dipraktikkan  dengan  berpegang  hanya  pada  nilai  rekreasi, dalam  pandangan  penulis,  merefleksikan  sebuah  gaya  hidup  hedonistis. Membandingkannya  dengan  tingkah  laku  seksual  binatang,  perzinaan  nyata- nyata  menunjukkan  realita  yang  tragis.  Alasannya,  pada  binatang,  kontak seksual merupakan sebuah aktivitas dengan orientasi jangka panjang. Sedangkan pada  perzinaan,  pilihan untuk  melakukan intercourse di luar  ikatan  pernikahan merupakan  indikasi  bahwa  para  pelakunya  menghindari  adanya  konsekuensi- konsekuensi fisik, dan sosial yang lebih serius.
Argumentasi  segelintir  pihak  yang  memberikan  angin  kepada  kaum homoseksual,  pun  tidak  begitu  kuat.  Kecendrungan  seksual  pada  sesama  jenis memang  dapat  disebabkan  oleh  faktor  bioseksual,  misalnya  kelainan  pada hipotalamus  (bagian  otak  yang  berfungsi  sebagai  regulator  perilaku  seksual). Namun,  hal  ini  tidak  perlu  dibesar-besarkan,  karena  faktualnya  prevalensi  gay dan lesbian yang disebabkan oleh faktor bioseksual sangat tidak signifikan. Etiologi  utama  homoseksualitas  tetap  didominasi  oleh  kausa  psikologis dan  psikososial,  yakni  interaksi  antara  individu  dengan  individu  lain  dan lingkungannya. Hingga saat ini, terdapat banyak metode yang bisa dipraktikkan guna  memodifikasi  kedua  faktor  tersebut.  Ditambah  lagi  dengan  tidak  adanya agama  yang  memperkenankan  homoseksualitas,  maka  pada  dasarnya  para homoseks  bukanlah  segerombolan  manusia  bermasalah  yang  hidup  tanpa altenatif solusi.
Permasalahan  yang  muncul  adalah, pertama ,  apakah  para  homoseksual mau  mengakui  bahwa  mereka  selama  ini  hidup  sebagai  individu  yang berkelainan. Konsekuensi pengakuan itu, para homoseksual dituntut membuka diri terhadap alternatif solusi yang sebenarnya sudah sangat banyak agar pada akhirnya mampu memilih bentuk relasi seksual yang sesuai dengan norma yang berlaku  di  tengah  masyarakat.  Ataukah, kedua ,  apakah  para  homoseksual menyerah pada keabnormalan diri seraya ingkar pada suratan illahi?
Penolakan terhadap usulan dikenakannya hukum pidana bagi para pezina dengan  dalih  tidak  adanya  korban,  layak  untuk  diperdebatkan.  Dengan menghilangkan  atau  menyampingkan  pengaruhnya  ke  masyarakat  luas  tentu dapat dianadaikan bahwa  tindak perzinaan hanya membawa  konsekuensi  bagi para pelaku dan keluarga terekat mereka.
Aib yang ditanggung keluarga pezina (kerugian sosial), penyakit kelamin akibat  sering  berganti  pasangan  dan  yang  lahir  maupun  keguguran  sebagai akibat  perzinaan  (kerugian  fisik),  serta  perasaan  bersalah  dan  menyesal
(kerugian psikologis), tidak sewajarnya dinafikan begitu saja. Meskipun „hanya‟ melibatkan  pelaku  dan  keluarga  terdekat,  ketiga  kerugian  tersebut  merupakan risiko paripurna yang, celakanya, berdampak lebih besar terhadap kaum hawa.
Dengan  demikian,  pemberlakuan  pasal  pelanggaran  terhadap  perzinaan tidak hanya bermanfaat untuk mencegah timbulnya kerugian seperti tercantum di  atas,  tetapi  juga  dalam  rangka  memberi  perlindungan  ekstra  kepada  para perempuan.  Hal  ini  tidak  dapat  diartikan  bahwa  hanya  perempuan  yang dirugikan, sementara para pelaku perzinaan yang berjenis kelamin laki-laki tidak termasuk sebagai pihak yang merugi. Kedua jenis kelamin sama-sama menderita kerugian. Hanya saja, menyadari masih adanya standar ganda yang ditetapkan masyarakat saat menilai aktivitas seksual laki-laki dan perempuan (laki-laki yang bergonta-ganti  pasangan  dijuluki  pria  penakluk glorious ,  sementara  perempuan yang melakukan hal yang sama digelari wanita murahan notorious ), perempuan tak pelak harus mengalami sanksi yang berlipat ganda ketimbang laki-laki.
Meski  begitu,  ketika  sekelompok  tokoh  masyarakat  menyebut  pasal kesusilaan  sebagai  “pasal-pasal  aneh,”  penulis  justru  melihat  sebaliknya. Merujuk  pada  realita  tentang  hukum  yang  tersubodirnasi  politik  dan  wibawa institusi hukum nasional yang tergadai, maka sesungguhnya bukan pasal-pasal kesusuilaan  yang  aneh.  Adalah  realita  kemasyarakatan  kita  yang  jauh  dari normal.
Nah,  menyadari  adanya  seabreg  keanehan  di  dalam  realita kemasyarakatan  itu,  bukanlah  hukum  yang  berjiwa  agamis―mayoritas  dan minoritas  tidak  relevan  di  sini  yang  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  obat penawar?  Dengan  kata  lain,  pada  saat  keadaan  sudah  sedemikian  babak  belur sekalipun,  tetap  tidak  boleh  ada  kata  menyerah  bagi  segala  ikhtiar  yang ditujukan untuk meluruskan kehidupan umat manusia.
Perilaku sosial menyimpang terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, secara internal kondisi pskologis informan dan orientasinya terhadap sesama jenis menjadi pemicu seseorang menjadi gay, sedangkan faktor eksternal bisa disebabkan karena lingkungan atau hal-hal yang membekas secara mendalam  seperti  misalnya  mendapatkan  perlakukan  tidak  senonoh  di  masa kecil (menjadi korban pedofilia)
Hampir semua informan memiliki ketakutan jika perbuatan atau perilaku menyimpang  mereka  diketahui  orang  tua  atau  keluarga  terdekat.  Sejauh  ini informan  berusaha  menutupi  jati  dirinya    dan  berupaya  agar  hanya  orang tertentu saja yang mengetahui  penyimpangan perilaku mereka. Realitas seperti menunjukkan  bahwa  gay  masih  bersikap  eksklusif  dan  tertutup  dalam  hal mengekspresikan  perilaku  mereka,  meskipun  ada  yang  berani  secara  terbuka menunjukkan  ekspresi  di  depan  umum,  jumlah  mereka  tidak  terlalu  banyak sebab mereka masih terikat dengan norma perilaku yang berlaku di masyarakat.
Respon masyarakat umumnya tidak mereka perdulikan atau dengan kata lain gay tidak terlalu kuatir akan anggapan masyarakat. Selama individu dalam masyarakat tersebut secara personal bukan orang yang memiliki relasi langsung dengan individu yang bersangkutan.
Latar  belakang  keluarga  informan  umumnya  berasal  dari  keluarga  baik- baik dan relatif memberikan perhatian kepada informan, meskipun demikian hal tersebut  tidak  memberi  jaminan  bahwa  individu  tersebut  dapat  bebas mengumbar  perilaku  mereka  di  depan  umum,  justru  karena  kondisi  tersebut mereka  takut  jika  perilaku  sosial  mereka  yang  menyimpang  diketahui  oleh keluarga atau kerabat dekat.
Semua  informan  memiliki  keinginan  yang  sama  untuk  memperbaiki  diri atau  membebaskan  diri dari  perilaku  seksual  menyimpang  sebagai  gay namun kendala  utama  mereka  membebaskan  diri  adalah  sikap  pesimis  atau  kurang yakin  akan  hasrat  mereka  untuk  sembuh  total,  bahkan  ada  kecenderungan mereka  semakin  menenggelamkan  diri  mereka  pada  kebiasaan  atau  perilaku menyimpang  tersebut,  karena  hasrat  dan  kebutuhan  biologis  dan  psikologis mereka terpenuhi.
Terkait  dengan  aktivitas  sosial  kemasyarakatan  para  informan  dapat melakukan  aktivitas  sebagaimana  masyarakat  pada  umumnya,  sebagian masyarakat yang tidak tahu menganggap perilaku mereka normal, dan mereka dapat  dengan  mudah  diterima  dan  beradaptasi  serta  bersosialisasi  dengan masyarakat lainnya.

## Melihat Urgensi Pasal-Pasal Kesusilaan Dalam Revisi KUHP
Ada  argumentasi  yang  dikemukakan  mengenai  pentingnya  pasal-pasal kesusilaan  yang  melarang  perzinaan  maupun  penyimpangan  seksualitas dipandang akan mendemonstrasikan intervensi negara terhadap urusan pribadi setiap  anggota  masyarakat.  Argumentasi  ini  agaknya  didasarkan  pada  sebuah imajinasi  kecemasan,  yakni  pasal-pasal  kesusilaan  akan  bekerja  dengan memunculkan efek ketakutan di kalangan publik. Para penolak pasal kesusilaan khawatir  bahwa  masuknya  otoritas  negara  ke  dalam  urusan  privat  akan membuka kembali peluang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak-tanduk represif  seperti  di  masa  silam.  Sehingga,  keengganan  berurusan  dengan  aparat penegak  hukum,  diyakini  para  penentang  pasal  kesusilaan,  merupakan  alasan utama bagi siapapun untuk kemudian menaati usulan pasal-pasal tersebut. Hukum  memang  tergantung  pada  penafsiran  masing-masing  individu.
Kendati tidak keliru, prasangka yang diwarnai imajinasi kecemasan bermula dari penyederhanaan  yang  berlebihan  ( oversimplification )  dalam  memahami  fungsi hukum. Benar, bahwa hukum dapat beroperasi secara represif, sekaligus kuratif, dengan  mengetengahkan  watak  ala  algojo.  Karena  hukum  semacam  ini
NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016
memburu  individu-individu  yang  telah  melanggar  kesepakatan  sosial,  hukum tak ubahnya proses balas dendam yang terinstitusionalisasi.
Walaupun  demikian,  seandainya  fungsi  hukum  tidak  ditelaah  secara parsial,  publik  seyogianya  juga  paham  bahwa  hukum  juga  dapat  berfungsi sebagai  pendidik.  Hukum  sebagai  pranata  edukatif  tidak  ditujukan  sebagai sebuah  instrumen  yang  bekerja  setelah  berlangsungnya  sebuah  tindak kriminalitas  ( post  event ),  melainkan  berfungsi  sejak  dini  sebelum  aksi  kejahatan itu sendiri terjadi ( pre event ). Fungsi edukatif akan menempatkan hukum sebagai alat  kontrol  dengan  membangkitkan  akal  sehat  masyarakat,  sehingga  mereka akan  mempertanyakan  berbagai  alasan  yang  menjadi  dasar  bagi  pasal-pasal kesusilaan tersebut ketika melarang tingkah laku tertentu.
Ada  segelintir  kelompok  masyarakat  yang  menentang  pasal  kesusilaan agaknya  telah  salah  kaprah  dalam  mengkategorikan  perzinaan  sebagai  sebuah aktivitas  privat  yang  tidak  sewajarnya  diintervensi  oleh  negara.  Hubungan seksual  pada  dasarnya  memang  kegiatan  pribadi,  namun  istilah  “perzinaan” muncul  sebagai  pencerminan  adanya  ketidakwajaran  dalam  aktivitas  pribadi tersebut.
Jadi dapatah dipahami bahwamenjadi suatu keniscayaan bagi publik untuk mempertanyakan komentar seorang tokoh perempuan yang turut bergabung ke dalam  barisan  kecil  para  penolak  pasal-pasal  kesusilaan.  Komentar  negatifnya terhadap usulan pencantuman pasal kesusilaan dalam revisi KUHP, seolah tidak dijiwai oleh reputasinya yang terlanjur disebut sebagai aktivis perempuan.
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  pengandaian  yang  menihilkan  dampak perzinaan  terhadap  masyarakat  adalah  dipaksakan.  Alasannya,  merujuk  ke berbagai studi mutakhir, ditemukan bahwa dinamika relasi seksual masyarakat perkotaan  dan  pedesaan  di  Indonesia  dewasa  ini  ternyata  tidak  jauh  berbeda. Kedua  kelompok  komunitas  ini  menunjukkan  gaya  hidup  yang  semakin  tak semenggah  dalam  hal  seksualitas.  Alhasil,  dengan  berpijak  pada  teori  klasik tentang fenomena belajar sosial ( social learning theory ), temuan tentang kesamaan perilaku  seksual-bebas  di  kota  dan  desa  sepatutnya  sanggup  memancing keluarnya keringat dingin di tengkuk publik.

## Penutup
Sebagai  penutup  dari  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  ketika sekelompok  tokoh  masyarakat  menyebut  pasal  kesusilaan  sebagai  “pasal-pasal aneh,”  penulis  justru  melihat  sebaliknya.  Merujuk  pada  realita  tentang  hukum yang tersubordinasi politik dan wibawa institusi hukum nasional yang tergadai, maka sesungguhnya bukan pasal-pasal kesusilaan yang aneh, melainkan adanya realita yang terjadi di tengah masyarakat pasca reformasi sekarang ini yang jauh dari normal.
Menyadariadanya seabreg keanehan di dalam realita kemasyarakatan itu, bukankah hukum yang berjiwa agamis mayoritas dan minoritas tidak relevan di sini―dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  obat  penawar?  Dengan  kata lain,  pada saat keadaan sudah sedemikian babak belur sekalipun, tetap tidak boleh ada kata menyerah  untuk  segala  ikhtiar  yang  ditujukan  untuk  meluruskan  kehidupan umat manusia.
Daftar Pustaka Allport,  Gordon  W.  (1975). Becoming:  Basic  Considerations  for  a  Psychology  of Personality . New York: Yale University Press. --  (1958). The Nature of Prejudice . New York: Doubleday & Company. Aziz, Robert, E. (1990). Psychology of Religion and Synchronicity . New York: State University of New York Press. Berne, Eric. (1967). Games People Play: The Psychology of Human Relationships . New York: Grove Press.
Berkowitz,  Leonard.  (1983). The  Development  of  Motives  and  Values  in  the  Child . New York: Basic Books.
--  (2005). Agresi:  Sebab  dan  Akibatnya ,  terj.  Hartanti  W.  Susianti.  Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Bickman,  Leonard.  (1981). Applied  Social  Psychology  Annual .  London:  Sage Publication.
Deutsch, Morton and Robert M. Krauss. (1965). Theories in Social Psychology . New York: Basic Books.
Essig,  S.M.,  Mittenberg,  W.,  Petersen,  R.S.,  Strauman,  S.,  &  Cooper, J.T.(2001).“Practices  in  forensic  neuropsychology:  Perspectives  of neuropsychologists  and  trial  attorneys,”  dalam Archives  of  Clinical Neuropsychology , 16. 2001.
Feldman,  Phillip  M.  (1996). An  Overview  and  Comparison  of  Demand  Assignment
Multiple Access, DAMA: Concepts for Satllite Communications Networks . Santa Monica: RAND.
Fromm, Erich. (1992). The Anatomy of Human Destructiveness . New York: An Owl Book.
--  (1967). Man  for  Himself:  An  Inquiry  into  the  Psychology  of  Ethics .  New  York: Fawcett World Library.
--  (2000). The Art of Loving . New York: Perennial Clasic. Freud,  Sigmund.  (1968). A  General  Introduction  to  Psychoanalysis .  New  York: Washington Square Press.
--  (2002). Peradaban dan Kekecewaan-kekecewaan . Yogyakarta: Jendela.
--  (2001). Totem dan Tabu . Yogyakarta: Jendela.
Hahn, John F. (1964). Algemene Psychologie . Utretch; Prisma-Booken. Hare, R.D. (1999). Without Conscience . New York: Guilford Press.
--  (2003).  “Psychopathy  and  Antisocial  Personality  Disorder:  A  Case  of Diagnostic  Confusion,”  dalam Psychiatric  Times, 13  (2).  Lihat http://www.psychiatric-times.com.
Henry,  S.  (2003).  “On  the  effectiveness  of  prison  as  punishment.”  Paper presented  at  the  Conference: Incarceration  Nation:  The  Warehousing  of
America’s  Poor .  South  Bend,  Indiana:  Ivy  Tech  State  College.  24  Oktober 2003.
Hunt, David E. & Edmund V. Sullivan. (1974). Between Psychology and Education . Illianois: The Dryden Press.
Kohler,  Wolfgang.  (1970). Gestalt  Psychology:  An  Introduction  to  New  Concepts  in Modern Psychology . New York: Liveright. Narine,  Shaun.  (2004). Humanitarian  Intervention  and  the  Question  of  Sovereignty: The Case of ASEAN . Ontario: Cancaps.
Purwoadi,  Santoso.2003.  “Kontroversi  Pasal-pasal  Susila  dalam  KUHP  Baru” dalam Sinar Harapan. 11 Oktober 2003.
Thorndike,  Robert  L.  (1961). Measurement  and  Evaluation  in  Psychology  and Education . New York: John Willey. Wood,  D.  (2003). What  is  a  Psychopath? .  Lihat  http://www.mental-health- matters.com/articles/ article.php?artID=292.
-- (1997). No  Slide  Title .  Lihat  http://www-psychology.concordia.ca/ fac/Laurence/ forensic/insanity.ppt
Zapf,  P.A.,  Roesch,  R.,  &  Viljoen,  J.L.  (2001).  “Assessing  Fitness  to  Stand  Trial: The  Utility  of  the  Fitness  Interview  Test,”  dalam Canadian  Journal  of Psychiatry, 46. 2001.