Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
87 | Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian | Vol 5 | No. 1 | 2022

## PELAYANAN PASPOR BAGI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIS DI KANTOR IMIGRASI
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/321
DOI: 10.52617/jikk.v5i1.321
Catur Susaningsih catursusan7@gmail.com Politeknik Imigrasi
Anida Sri Rahayu Mastur anidasrirahayumastur@gmail.com Politeknik Imigrasi Pascalis Danny Kristi Wibowo pascalisdanny4@gmail.com
Politeknik Imigrasi
Abstract (In English). The purpose of this article is to understand how to provide passport services at the Immigration Office for Persons with Sensory Disabilities. The method used is a qualitative approach, collecting data through desk study, and data analysis techniques using an interactive model to draw conclusions. The result is that passport services for persons with disabilities at the Immigration Office are still  limited  for  persons  with  physical  disabilities,  while  persons  with  sensory disabilities have not been able to obtain appropriate services. Therefore, passport services  for  persons  with  sensory  disabilities  can  be  carried  out  by  providing adequate and friendly facilities for persons with disabilities in the sensory category. Keywords : Services, Passport, Disability, Sensory, Imigration
Abstract  (In  Bahasa). Tujuan  artikel  ini  untuk  memahami  bagaimana  cara pelayanan paspor di Kantor Imigrasi bagi Penyandang Disabilitas Sensoris. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui kajian desk study ,  dan  teknik  analisis  data  menggunakan  model  interaktif  untuk  menarik kesimpulan. Hasilnya bahwa pelayanan paspor bagi penyandang disabilitas di Kantor Imigrasi  masih  terbatas  bagi  penyandang  disabilitas  fisik,  sementara  untuk penyandang  disabilitas  sensoris  belum  bisa  mendapatkan  pelayanan  yang  sesuai. Oleh  karena  itu,  pelayanan  paspor  bagi  penyandang  disabilitas  sensoris  dapat dilakukan  dengan  pengadaan  sarana  yang  memadai  dan  ramah  bagi  penyandang disabilitas dalam kategori sensoris.
Keywords : Pelayanan, paspor, disabilitas, sensoris, imigrasi.

## 1. P ENDAHULUAN
Pelayanan publik telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Setidaknya ada dua pihak  yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  tersebut,  yaitu:  negara  sebagai
penyedia  layanan  publik  dan  warga  negara  sebagai  pengguna  layanan.  Pemerintah  mempunyai peran penting dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas bagi warga negaranya sesuai dengan  yang  diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  pasal  1  tentang  pelayanan publik.  Pelayanan  publik  adalah  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan kepada setiap warga negara atas barang, jasa  dan  /  atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik (Rukayat, Yayat, 2017)
Pemerintah  telah  melaksanakan  reformasi  di  dalam  pelayanan  publik  untuk  menciptakan pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Reformasi  pelayanan  publik  dilakukan  dengan  cara meningkatkan mutu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kinerja pelayanan publik secara menyeluruh,  sehingga  dapat  memberikan  kepuasan  terhadap  semua  pihak  tanpa  adanya diskriminasi.
Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu Unit Eselon I dan instansi vertikal di bawah Kementerian Hukum dan HAM memiliki 2 (dua) ranah besar dalam pelaksanaan pelayanan, yaitu pelayanan  administrasi  dan  pelayanan  regulasi  (kebijakan)  untuk  mendukung  pelayanan administrasi  dan  penegakan  hukum  (Rasona  dan  Ismoyo,  2022).  Dalam  hal  pelayanan administrasi, sudah selayaknya Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dari mulai tingkat pusat hingga daerah bagi seluruh masyarakat termasuk dengan penyandang disabilitas.
Pelaksanaan  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  bagi  penyandang  disabilitas  telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui upaya peningkatan standar pelayanan publik, misalnya  dengan  memberikan  akses  dan  menyediakan  fasilitas  yang  memadai  khusus  bagi penyandang disabilitas. Namun meskipun demikian, kemudahan ini hanya dapat digunakan untuk penyandang disabilitas fisik, sedangkan untuk penyandang disabilitas lainnya, misalnya disabilitas sensoris masih belum terfasilitasi dengan sesuai.

## 2. M ETODE
a. Pendekatan
Penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  mengumpulkan,  mengolah, memanfaatkan  data  dan  informasi  yang  relevan  dengan  kajian  dalam  penulisan  ini.  Kajian  ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fakta dan kejadian yang ada dilapangan
kemudian menganalisisnya. Setelah fakta-fakta dan data yang relevan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya ditemukan, langkah selanjutnya adalah data dan fakta tersebut dihubungkan pada konsep yang relevan, dan diambil kesimpulan berdasarkan konsep dan relevansi tersebut (Fadli, 2021).

## b. Pengumpulan Data
Penulis  menggunakan  metode desk  study, dimana  data  dan  informasi  dianalisis  dan diverifikasi  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  literatur.  Sumber  data  dalam penelitian antara lain buku, artikel, jurnal, penelitian ilmiah dan halaman web.

## c. Teknik Analisis Data
Penulis menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif secara intensif hingga tuntas,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman.  Teknik  analisis  data  tersebut diantaranya  reduksi  data,  penyajian  data,  verifikasi  dan  selanjutnya  data  tersebut  diringkas, disajikan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang sebelumnya sudah diverifikasi.

## 3. PEMBAHASAN

## A. Pelayanan Paspor Penyandang Disabilitas di Kantor Imigrasi Saat Ini
Jaminan layanan bagi penyandang disabilitas terus berkembang, termasuk layanan paspor yang merupakan salah satu dampak positif dari perubahan paradigma tentang penyandang disabilitas. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 dalam Wahyono (2019) menjelaskan bahwa penyandang disabilitas  yang  memiliki  keterbatasan  fisik  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  tanpa mengalami diskriminasi.
Dalam memperkuat Undang-Undang tersebut, maka lahirlah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Rencana aksi tersebut dijabarkan di  dalam  setiap  institusi  Pemerintah,  termasuk  Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  Adapun  dikatakan bahwa  ukuran  keberhasilan  dari  rencana  aksi  ini  adalah  adanya  jalur  layanan  khusus  bagi penyandang disabilitas. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak
Asasi Manusia. Melalui Permenkumham ini, menjadikan pedoman/ acuan terkait pelayanan publik berbasis HAM di seluruh Kantor Imigrasi.
Pelayanan  publik  berbasis  Hak  Asasi  Manusia  ialah  kegiatan  dari  penyelenggara pelayanan yakni Unit Pelaksana Teknis (UPT) khususnya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  prinsip  hak  asasi  manusia  bagi setiap warga negara. Salah satu pelayanan publik berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) atau yang  dikenal  dengan  pelayanan  ramah  HAM  adalah  pelayanan  Dokumen  Perjalanan  Republik Indonesia  (DPRI)  atau  juga  yang  dikenal  dengan  nama  paspor  biasa,  yang  diperuntukkan khususnya bagi penyandang disabilitas.
Salah satu UPT yang telah memberikan pelayanan publik berbasis HAM bagi penyandang disabilitas  adalah  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Soekarno  Hatta.  Pelayanan  pembuatan paspor tersebut dilakukan di loket khusus, dimana duta pelayanan melayani permohonan paspor secara  langsung.  Pelayanan  paspor  untuk  penyandang  disabilitas  telah  mendapatkan  antrian prioritas sesuai dengan Surat Edaran Ditjen Imigrasi No. IMIUM.01.01-2435 Tahun 2018  tentang Pemberian Fasilitas Bagi Kelompok Rentan Dalam Layanan Penerbitan Paspor Berdimensi Ramah Hak Asasi Manusia.
Dalam surat edaran tersebut, dinyatakan sebagai penerima layanan bagi kelompok rentan adalah meliputi:
a. penyandang  disabilitas  yaitu  orang  yang  memiliki  keterbatasan  ataupun  kekurangan  fisik dan/atau mental, karena keterbatasan/kekurangan fisik tersebut menjadikan suatu halangan, gangguan  atau  hambatan  bagi  dirinya  untuk  dapat  melakukan  kegiatan  dalam  kehidupan sehari hari atau penghidupan secara wajar;
b. lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang usianya sudah mencapai 60 (enam puluh) tahun ke atas sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia;
c. balita adalah setiap anak atau bayi yang memiliki usia di bawah 5 (lima) tahun;
d. ibu hamil dan/atau ibu menyusui (busui).
Kriteria  penilaian  pelayanan  berbasis  hak  asasi  manusia,  khususnya  untuk  kelompok penyandang  disabilitas,  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia
(Permenkumham)  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2018  tentang  Penghargaan  Pelayanan Berbasis Hak Asasi Manusia. Kriteria ini didasarkan pada:
1. Aksesibilitas  dan  ketersediaan  fasilitas  untuk  penyandang  disabilitas,  terdapat  fasilitas khusus seperti:
a. Area  didalam  pelayanan  paspor  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Soekarno  Hatta  terdapat loket dan ruang tunggu khusus bagi penyandang disabilitas;
b. Area luar ruang pelayanan, dimaksudkan adalah adanya tanda khusus yang menunjukkan letak toilet yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas sebagai petunjuk arah untuk memudahkan penggunanya;
c. Adanya jalur khusus sebagai lantai pemandu ( Guiding Block ) berupa ubin pengarah dan ubin peringatan;
d. Tersedianya  sarana  penghubung  bagi  penyandang  disabilitas  berupa  kursi  roda  dan standar tongkat;
e. Tersedianya layanan informasi
2. Adanya petugas yang standby di Loket Pelayanan Penyandang Disabilitas
Penunjukan petugas pelayanan paspor bagi penyandang disabilitas yang wajib memberikan pelayanan kepada pemohon/ klien di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Soekarno Hatta setiap saat dan harus standby selalu.
3. Kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap ketentuan standar pelayanan masing- masing bidang pelayanan, khususnya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dikenal dengan istilah TPI.
Dalam  memberikan  pelayanan  publik  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Soekarno Hatta, Petugas imigrasi melaksanakan sesuai standar pelayanan, termasuk dalam pelayanan pembuatan  paspor  yang  sesuai  dengan  tahapan  dan  standar  operasional  yang  ada. (Kurniasari, 2022).

## B. Kategori Disabilitas
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1, terdapat pengertian dari penyandang  disabilitas  sebagai  orang  yang  memiliki  keterbatasan  intelektual,  fisik,  mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu lama ketika berinteraksi dengan lingkungan. Keterbatasan
tersebut  mengakibatkan  hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif berdasarkan kesamaan hak dengan warga negara lainnya (Widinarsih, 2019).
Lebih  lanjut  didalam  Undang-Undang  tersebut  menjelaskan  tentang  keanekaragaman penyandang disabilitas yang meliputi:
a. Penyandang disabilitas fisik ialah keterbatasannya fungsi tubuh untuk bergerak;
b. Penyandang  disabilitas  intelektual  ialah  terganggunya  sensor  motorik  otak  yang disebabkan  oleh  daya  kerja  otak  tersebut  mengalami  keterbatasan,  sehingga  tingkat kecerdasan di  bawah rata-rata, antara lain disabilitas grahita, lambat  bicara dan down syndrome , sedangkan
c. Penyandang  Disabilitas  mental  ialah  keterbatasan  ruang  gerak  otak  sehingga berpengaruh pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku, yang mencakup antara lain:
1. Psikososial  diantaranya  skizofrenia,  depresi,  bipolar,  anxietas,  dan  gangguan kepribadian; dan
2. Kondisi  disabilitas  perkembangan  yang  berpengaruh  pada  fungsi  interaksi  sosial (autis dan hiperaktif).
d. Penyandang Disabilitas sensoris ialah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas rungu, disabilitas netra, dan/atau disabilitas wicara.

## C. Pelayanan Paspor Penyandang Disabilitas Sensoris
Pelayanan paspor bagi penyandang disabilitas di Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM  untuk  saat  ini  masih  terbatas  bagi  penyandang  disabilitas  fisik  saja,  sementara  untuk penyandang disabilitas intelektual, mental dan sensoris belum terjamahkan dalam arti belum atau tidak terpikirkan akan adanya hal tersebut dikarenakan minimnya  informasi.
Adapun hambatan arsitektural bagi penyandang disabilitas sensoris diantaranya adalah:
Kategori Hambatan Kecacatan Sensoris Tunanetra: ▪ Tidak adanya petunjuk arah atau tanda yang jelas melalui suara/ voice dan  gambaran  pada  tempat  pelayanan  yang secara  samar  masih  bisa  dilihat  oleh  tunanetra  dalam jangkauan  keterbatasannya  sebagai  alat  bantu  yang menunjukkan keterangan, seperti penomoran lantai pada gedung bertingkat; ▪ Hal  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  terkait  dengan hambatan contohnya ventilasi yang terbuka ke luar atau
papan reklame yang ditempatkan pada zona pejalan kaki yang  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  hal  yang  tidak diinginkan/cedera; ▪ Pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu samar.
▪ Petunjuk taktual (dapat diraba) pada lift berfungsi untuk membedakan aneka macam tombol, serta petunjuk suara/ voice record sebagai penunjuk nomor lantai. Tunarungu: Tunarungu tergolong disabilitas yang tidak dapat mendengar, sehingga  membutuhkan  alat  bantu  dengar  melalui  media pengeras  suara  di  terminal  atau  bandara,  dikarenakan keterbatasan  pendengarannya.  Selain  itu  juga  ditemukan kendala  terkait  keterbatasan  tuna  rungu  tersebut  didalam menterjemahkan  gerak  bibir  maupun  bahasa  isyarat dikarenakan  minim  pencahayaan  di  posisi    auditorium,  dan juga  pada  kondisi  di  mana  mereka  mungkin  tidak  dapat mendengar alarm sebagai tanda bahaya.
Sumber: Tarsidi (2008) dalam Firdaus, Iswahyudi (2010).
Berdasarkan  pemaparan  yang  ada  di  dalam  tabel,  diketahui  beberapa  hal  yang  dapat dilaksanakan  perbaikan  secara  berkelanjutan  pelayanan  publik  untuk  penyandang  disabilitas khususnya bagi kategori disabilitas sensoris, diantaranya adalah:
1. Sarana dan prasarana untuk pelayanan paspor bagi penyandang disabilitas tunanetra:
a. Diperlukan pengadaan simbol/ciri spesifik atau petunjuk arah yang dapat  didengar atau dilihat dalam penglihatan terbatas. Petunjuk atau simbol/ciri spesifik  yang memberikan petunjuk seperti  nomor lantai gedung bertingkat;
b. Papan reklame yang ditempatkan tidak menghalangi pada jalur pejalan kaki atau reduksi hambatan kecil contohnya jendela yang membuka ke luar;
c. Pengaturan cahaya dan lampu agar tidak terlalu redup atau menyilaukan mata;
d. Diperlukan  petunjuk  taktual  (dapat  diraba)  pada lift untuk  membedakan  aneka  macam tombol, dan petunjuk suara untuk memberikan petunjuk nomor lantai;
e. Pengadaan  petunjuk  pengisian  formulir  yang  dapat  didengar  atau  dilihat  dengan  teknik perabaan atau biasa dikenal dengan istilah huruf braille ;
f. Pengadaan formulir yang dapat dibaca dengan menggunakan huruf braille.
2.   Sarana dan prasarana pelayanan paspor bagi penyandang disabilitas Tunarungu,diantaranya adalah:
a. Adanya boarding (papan informasi) yang menunjukkan informasi mengenai nomor urut dari antrian paspor;
b. Adanya informasi melalui media televisi saat penyandang disabilitas sensoris tiba di UPT agar  mendapat  panduan  tentang  tahapan  pelayanan  paspor,  baik  paspor  baru  maupun penggantian paspor serta paspor hilang maupun paspor rusak dan juga dalam pengisian Perdim 11 (formulir isian) secara manual;
c. Dalam  hal  penerangan,  pengaturan  pencahayaan  dapat  disesuaikan,  agar  pemohon penyandang  disabilitas  sensoris  tuna  rungu  dapat  membaca  gerak  bibir  ataupun  bahasa isyarat tanpa mengalami kendala;
d. Mengantisipasi  adanya  bencana  alam  atau  hal  lain  terkait  konsleting  listrik  yang  dapat menimbulkan  adanya  bahaya,  maka  bisa  diantisipasi  dengan  pengadaan  lampu  khusus yang dapat digunakan sebagai lampu tanda bahaya yang dapat dilihat oleh penyandang disabilitas sensoris tunarungu.

## 4. KESIMPULAN
Kemudahan dalam mengakses pelayanan publik merupakan hak segenap rakyat Indonesia tanpa  terkecuali.  Oleh  karena  itu,  seluruh  rakyat  Indonesia  wajib  memiliki  kemudahan  dalam mengakses  pelayanan  publik  tanpa  adanya  diskriminasi.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  sebagai salah  satu  unit  utama  Eselon  I  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM  sudah  melaksanakan  usaha peningkatan  kualitas  pelayanan  bagi  penyandang  disabilitas  namun  meskipun  demikian, kemudahan  ini  hanya  dapat  digunakan  untuk  penyandang  disabilitas  fisik,  sedangkan  untuk penyandang  disabilitas  lainnya,  misalnya  disabilitas  sensoris  masih  belum  terfasilitasi  dengan sesuai. Oleh karena itu,  pelayanan paspor khususnya bagi penyandang disabilitas sensoris dapat dilakukan dengan pengadaan sarana yang memadai dan ramah bagi penyandang disabilitas dalam kategori sensoris.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Artikel
Kurniasari, N. 2022. Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta
Wahyono. 2019. Layanan Paspor Berbasis HAM bagi Penyandang Disabilitas

## 2. Modul
Akbar, R.S., & Ismoyo, I. 2022. Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL) Ditjen Imigrasi.Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

## 3. Jurnal Ilmiah
Fadli, M.R. 2021. Memahami Desain Penelitian Metode Kualitatif.
Firdaus,  Iswahyudi  2010.  Aksesibilitas  dalam  Pelayanan  Publik  untuk  Masyarakat  dengan Kebutuhan Khusus
Rukayat,  Y.  2003.  Kualitas  Pelayanan  Publik  Bidang  Administrasi  Kependudukan  di Kecamatan Pasirjambu
Widinarsih, D. 2019. Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi
4. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Peraturan  Presiden.  (2018).  Peraturan  Presiden  Nomor  33  Tahun  2018  tentang  Perubahan Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  75  Tahun  2015  Tentang  Rencana  Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan  HAM  Republik  Indonesia  (Permenkumham)  Nomor  27  Tahun  2018  tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
Surat Edaran. (2018). Surat Edaran No. IMI-UM.01.01-2435 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Bagi Kelompok Rentan Dalam Layanan Penerbitan Paspor Berdimensi Ramah Hak Asasi Manusia.