## Keadilan Islam dalam Persoalan Gender

## M.  Hajir  Mutawakkil
Peserta  Program  Kaderisasi  Ulama  VI  ISID  Gontor Email:  mh.mutawakkil@gmail.com

## Abstrak
Kesetaraan gender merupakan salah satu agenda utama gerakan feminisme. Sejak masuknya wacana gender ke dalam Islam, beberapa pemikir muslim ikut terpengaruh isu tersebut,  dan  hendak  memaksakan  konsep  kesetaraan  gender  ke  dalam  ajaran  Islam. Mereka berpandangan bahwa Islam yang datang pada masa Nabi itu memiliki kesamaan dengan  konsep  kesetaraan  yang  dibawa  feminisme.  Bahkan, aturan  yang  berlandaskan keadilan  yang  dibawa  Islam  itu,  mengandung  semangat  kesetaraan.  Akhirnya  banyak dari  teks-teks  hukum  dan  ayat-ayat  yang  telah  mengatur  hubungan  antara  pria  dan wanita dalam Islam dikaji  ulang,  dibongkar, dan  diubah agar sesuai dengan  perspektif kesetaraan  gender.  Permasalahannya,  konsep  kesetaraan  banyak  yang  tidak  sejalan bahkan  bertentangan  dengan  konsep  keadilan.  Pertama,  titik  tekannya.  Yang  menjadi titik  tekan dalam  kesetaraan gender adalah  persamaan  kuantitas  yang harus  diperoleh, sehingga  mengabaikan  perbedaan  antar  laki-laki  dan  perempuan.  Sementara  dalam keadilan  terpenuhinya  kebutuhan  tiap  individu  yang  sesuai  dengan  karakteristik  dan kapasitas  masing-masing.  Kedua,  orientasinya.  Kesetaraan  berupaya  meruntuhkan budaya patriarkat dan menuntut persamaan dan kebebasan. Sementara keadilan berusaha menyeimbangkan  budaya  patriarkat  dan  matriarkat  sehingga  laki-laki  dan  perempuan dapat  menjalankan  perannya  secara  harmonis  sebagai  khalifah  dengan  sangat  baik. Ketiga, pandangan terhadap perempuan. Feminisme memandang laki-laki dan perempuan merupakan  dua  entitas  yang  berbeda.  Sementara  Islam  memandang  laki-laki  dan perempuan  adalah  kesatuan  yang  berpasangan.  Atas  dasar  itulah,  maka  konsep kesetaraan  tidak  dapat  disamakan  dengan  keadilan.
Kata kunci: Gender, Feminisme, Kesetaraan, Keadilan, Nature, Nurture.

## Abstract
Gender  equality  is  one  of  the  main  agenda  of  the  feminist  movement.  Since  the inclusion of gender issues in Islam, some Muslim thinkers are affected by the issue, and want to impose the concept of gender equality in Islam. They argued that Islam which came  to  the  Prophet’s  has  common  concept  of  equality  which  is  brought  feminism.  In
fact, the justice in Islam containing the spirit of equality. Finally, many of the legal texts and passages that had been governing the relationship between men and women in Islam are  reviewed,  dismantled,  and  altered  to  fit  the  perspective  of  gender  equality.  The problem is, the concept of equality is inconsistent and even contradictory to the concept of  justice.  First,  the  most  stressed  point  in  this  case  is  the  quantity  which  has  to  be obtained, thus ignoring the differences between men and women. While the fulfillment of the needs of each individual justice in accordance with the characteristics and capacity of each. Second is the orientation. The equality seeks to overcome patriarchal culture and demanding equality and  freedom. While the justice is trying to balance fairness patriarchal and matriarchal culture so that men and women can perform its role as caliph in harmony very well. Third, the women view, feminism assumed that men and women are two different entities. While Islam regards men and women are paired unity. On this basis, the concept of equality cannot be equated with justice .
Keywords : Gender, Feminism, Equality, Justice, Nature, Nurture .

## Pendahuluan
S e jak  awal  ke datangann ya,  Islam  telah   me nghapus diskriminasi  terhadap  perempuan. 1 Praktek  pembunuhan bayi  perempuan  yang  lazim  terjadi  pada  zaman  Jahiliah, dilarang total setelah datangnya Islam. Akikah sebagai suatu tradisi syukuran  setelah  kelahiran  yang  sebelumnya  hanya  dilakukan untuk bayi laki-laki, kemudian juga dilakukan bagi bayi perempu- an.  Islam  juga  memberi  hak  kepada  perempuan  dalam  memilih pasangannya.  Perempuan  memiliki  hak  menentukan  mas  kawin yang diakui sebagai milik penuh pribadi perempuan. Mempunyai hak warisan yang sebelumnya justru diperlakukan sebagai warisan mendiang  suami. 2 Memang  dalam  aturan  agama  terdapat  per- bedaan-perbedaan dalam hal pembagian hak, peran, dan tanggung jawab antara pria dan wanita. Namun semua itu sudah dianggap menguntungkan  dan  adil  terhadap  perempuan.  Terbukti,  di sepanjang sejarah, tidak ada umat Islam yang  pernah menggugat aturan  tersebut.
1 Dalam catatan sejarah, Islam turun di tengah masyarakat Jahiliyah, suatu masyarakat yang memandang perempuan sebelah mata. Islam datang, lalu menetapkan beberapa hukum untuk mengangkat harkat martabat perempuan; merumuskan bagaimana menjadi wanita sesuai kodratnya, sehingga ketimpangan sosial yang terjadi waktu itu menjadi seimbang. Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an, (Yogyakarta: LKiS,  1999),  1-2.
2 Musdah  Mulia,  Muslimah  Sejati;  Menempuh  Jalan  Islami  Meraih  Ridha  Ilahi,
(Bandung: MARJA, 2011), 45-49.
Baru  ketika  peradaban  Barat  masuk  ke  dunia  Islam  syariat Islam banyak  dikritik dan digugat. Apa yang diyakini  oleh umat Islam tentang hak, peran, dan tanggung jawab mendapat tantangan wacana  Barat  dengan  memunculkan  isu  kesetaraan  gender. Tujuannya  adalah  kebebasan  status dan  persamaan peran  antara laki-laki dan perempuan di segala aspek kehidupan. 3 Anehnya para pemikir  muslim  terpengaruh  dan  menimbulkan  wacana  baru dalam dunia Islam. Konsep-konsep Islam tentang peran dan hak wanita  dipertanyakan  dan  dibongkar  dengan  dalih  tidak  sesuai konteks  zaman  dan  tidak  adil  bagi  wanita  itu  sendiri.  Mereka menuduh Islam memberi porsi lebih terhadap laki-laki ketimbang wanita di segala  lini kehidupan, seperti masalah  kepemimpinan, hak berpakaian, bekerja, dan lain-lain.
Makalah  ini  akan  mencoba  membandingkan  konsep  ke- setaraan  gender  yang  dibawa  oleh  feminisme 4 dengan  keadilan Islam.  Tujuannya  untuk  menjawab  pertanyaan  apakah  konsep kesetaraan  gender  sebagaimana  diklaim  oleh  sebagian  pemikir muslim  tersebut  sesuai  dengan  konsep  keadilan  Islam?  Sejauh mana perbedaan prinsip yang terkandung dalam konsep kesetara- an gender tersebut dengan prinsip keadilan Islam?

## Kesetaraan Gender
Dalam  bahasa  Inggris,  kesetaraan  gender  dikenal  dengan gender equality, yang bermakna persamaan gender. 5 Secara bahasa “gender” berarti jenis kelamin. 6 Artinya kata ini bersinonim dengan
3 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, (Jakarta: Paramadina, 2001), 68.
4 Feminisme berasal dari bahasa latin femina atau feminus yang merupakan kombinasi dari kata fe berarti iman dan mina atau minus yang artinya kurang, jadi femina artinya kurang iman. Penamaan ini membuktikan bahwa di Barat perempuan dianggap sebagai makhluk yang kurang iman, dalam pengertian makhluk sekunder atau kedua setelah laki- laki. Tidak heran dalam sejarahnya di Barat, perempuan sering kali menjadi korban inquisisi dan juga perkosaan. Konsepsi yang merendahkan tersebut menghasilkan suatu kesadaran sosial dan gerakan untuk melawan perlakuan diskriminatif tersebut. Feminisme adalah sebuah paham yang meyakini bahwa perempuan seharusnya mempunyai hak yang sama (equal)  dengan  laki-laki.  Lihat,  Oxford  Learner’s  Pocket  Dictionary,  (London:  Oxford University Press, 1995), 153.
5 Maggie Humm, Ensiklopedia Feminisme, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007), 123.
6 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1983),  265.
kata  sex  yang  dipakai  untuk  membedakan  jenis  laki-laki  dan perempuan. Akan  tetapi,  menurut  Nasaruddin  Umar  makna  ini kurang tepat. Disamakannya dengan makna sex atau jenis kelamin karena kosakata ini terbilang baru, sehingga tidak ditemukan dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. 7
Secara  istilah,  gender  mempunyai  beberapa  pengertian. Helen  Tierney  misalnya,  mengartikan  gender  sebagai  sebuah konsep kultural yang berusaha membuat pembedaan antara laki- laki  dan  perempuan  dalam  hal  peran,  perilaku,  mentalitas,  dan karakteristik emosional yang berkembang di masyarakat. 8 Bagi H.T. Wilson,  gender  merupakan  suatu  dasar  untuk  menentukan  per- bedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki- laki dan perempuan. 9 Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan  budaya  terhadap  laki-laki  dan  perempuan. 10 Linda L. Lindsey meyatakan bahwa semua ketetapan masyarakat perihal  penentuan  seseorang  sebagai  laki-laki  atau  perempuan adalah termasuk kajian gender. 11
Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  gender  dapat  dipahami sebagai suatu konsep yang dipakai untuk membedakan identitas laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. 12 Berbeda dengan konsep seks yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  dari  segi  anatomi  biologis manusia. 13 Adapun  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Keadilan dan  Kesetaraan  Gender  (RUU  KKG)  yang  dimaksud  dengan
7 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender…, 33.
8 Helen Terney, Women’s Studies Encyclopedia, Vol. 1, (New York: Green Wood Press, T. Th), 153.
9 H.T. Wison, Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization, (Lieden, New York, Kobenhavn: E.J. Brill, 1989), 2.
10 Hillary M. Lips, Sex and Gender: an Introduction, (London: Mayfield Publishing Company, 1993), 4.
11 Linda L. Lindsey, Gender Roles: a Sociological Prespective, (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 2.
12 Riant Nugroho, Gender dan Administrasi Publik; Studi tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 38.
13 Studi tentang sex atau jenis kelamin biasanya mengacu pada aspek biologis seseorang, seperti komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan lain sebagainya. Sementara gender lebih kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek lain yang bersifat non biologis. Linda L. Lindsey, Gender Roles…, 517.
kesetaraan  gender  adalah  persamaan  kondisi  dan  posisi  bagi perempuan  untuk  mendapatkan  kesempatan  mengakses,  ber- partisipasi,  mengontrol  dan  memperoleh  manfaat  pembangunan di semua bidang kehidupan.
Dari definisi gender di atas, timbul pertanyaan; dari manakah asal pembentukan gender? Apakah mulanya karena faktor biologis ataukah murni konstruksi sosial? Dari pertanyaan ini muncul dua teori. Pertama, teori nature, yang memandang bahwa pembentukan sifat perempuan dan laki-laki ada hubungannya dengan, -bahkan tidak  lepas  dari-  pengaruh  perbedaan  jenis  kelamin  (seks). 14 Konsekuensinya,  peran  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan akan sulit diubah, karena ia bersifat kodrati. Bentuk fisik pria yang lebih besar dan kekar daripada wanita, misalnya, akan membuatnya memilih  pekerjaan  yang  kasar,  sementara  wanita  yang  fisiknya lembut  dan  lebih  lemah  akan  memilih  pekerjaan  yang  sesuai dengan kondisinya. Kedua, teori nurture, yang menganggap bahwa perbedaan  sifat  antara  perempuan  dan  laki-laki  itu  bukan disebabkan  oleh  perbedaan  biologis,  melainkan  karena  adanya sosialisasi atau kulturalisasi (konstruksi sosial). 15 Konsekuensinya, peran gender itu menjadi netral, berubah, dan bisa dipertukarkan. Sebab  pada  asalnya  ia  berasal  dari  ketiadaan  yang  kemudian dibentuk  oleh  sebuah  komunitas  masyarakat.
Asumsi dasar kesetaraan gender yang dibawa oleh feminisme berangkat dari teori nurture. Menurut mereka, peran gender hanya berasal dari konstruksi sosial (nurture) semata dan bukan alamiah atau  kodrati  (nature),  sehingga  dapat  dipertukarkan. 16 Dengan demikian peran gender pada hakikatnya adalah netral, setara, sama, dan dapat dilakukan oleh jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tidak  ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya adalah sama.
Keadaan netral di atas adalah kondisi ideal pria dan wanita gambaran kaum feminis. Jika kenetralan ini dilanggar, maka dalam pandangan mereka akan menimbulkan ketimpangan sosial, yakni diskriminasi  terhadap  perempuan.  Untuk  mengetahui  tentang apakah telah terjadi ketimpangan, biasanya kaum feminis memakai
14 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender, (Bandung: Mizan, 1995), 94.
15 Ibid.,  94.
16 Ibid.,  95.
ukuran kuantitatif, seperti dengan melihat out come, hasil, lot atau keberhasilan yang telah dicapai pria dan wanita di dunia publik. 17 Adapun  bentuk-bentuk  ketimpangan  gender  akan  dijelaskan selanjutnya.

## Ketimpangan Gender
Ketimpangan  gender  atau  gender  inequalities  adalah  istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap  gender  (gender  differences).  Sering  kali  pembedaan tersebut dipahami sebagai bentuk diskriminasi atau hegemoni laki- laki  atas  perempuan.  Ketimpangan  gender  yang  bersumber  dari perbedaan  gender  itu,  dianggap  sangat  merugikan  posisi perempuan dalam komunitas sosialnya.
Adapun  bentuk-bentuk  ketimpangan  tersebut  antara  lain; pertama, marginalisasi perempuan, yakni menjauhkan perempuan dari  aktivitas  publik  yang  mengakibatkan  perempuan  tidak memiliki pendapatan sehingga menjadi miskin. Kedua, subordinasi perempuan,  yaitu  menempatkan  perempuan  pada  posisi  lebih rendah daripada laki-laki. Subordinasi perempuan berangkat dari anggapan dasar bahwa perempuan irasional, emosional, lemah, dan lain-lain.  Sehingga  perempuan  ditempatkan  dalam  peran-peran yang tidak penting. Misalnya menganggap perempuan tidak layak untuk  menjadi  pemimpin  karena  perempuan  itu  irasional  dan emosional. Ketiga,  stereotip  negatif  terhadap  perempuan.  Seperti perempuan itu dianggap sebagai makhluk penggoda, perayu, atau sumber  maksiat,  sehingga,  bila  terjadi  pelecehan  dan  kekerasan seksual oleh laki-laki, perempuan yang seharusnya menjadi korban malah dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan.
Keempat,  kekerasan  perempuan, yakni  perlakuan  kasar terhadap perempuan baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual.  Kelima,  beban  kerja  seksual,  yaitu  membebankan perempuan  untuk  memikul  dua  peran  ganda  sebagai  pekerja domestik  dan  pekerja  luar.  Misalnya  perempuan  yang  telah berkarier di luar juga harus bekerja di rumah. Peran ganda mem- buat  perempuan  memperoleh  kesukaran  untuk  bekerja  di  luar, sehingga hasil (upah) yang diperoleh perempuan rendah.
Ketimpangan gender tersebut sebelumnya menjadi perhatian serius di kalangan feminis. Mereka menganalisis bagian manakah yang menjadi penyebab lahirnya perbedaan gender, dan bagaimana seharusnya agar ketimpangan itu tidak terjadi lagi. Jika dirujuk ke belakang,  ide  tentang  kesetaraan gender  sebenarnya  tidak  dapat dilepaskan  dari  konteks  sejarah.  Kesetaraan  gender  berasal  dari gerakan  feminisme  yang  berusaha  melawan  budaya  patriarkat 18 Barat, 19 di mana waktu itu perempuan dipandang rendah. Perjuang- an kesetaraan gender juga tidak dapat dilepaskan dari pergolakan sosial, ekonomi, dan politik Barat yang berkembang saat itu, yakni liberalisme. Paham ini membawa misi kebebasan dan persamaan individu.  Menurut  Coady,  liberalisme  membawa  nilai  etika kebebasan  (liberty)  dan  persamaan  (equality).  Dua  nilai  etis  ini menjadi prinsip dari konsep kesetaraan gender. 20
Untuk  mewujudkan  perubahan  sosial  ke  arah  kehidupan yang setara, maka gerakan ini memakai landasan dari teori sosial- konflik. 21 Yakni  teori  sosial  yang  cenderung  menuntut  sebuah perubahan  sosial  masyarakat  ke  arah  masyarakat  tanpa  kelas. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi melalui proses dialektika
18 Yang dimaksud patriarkat ialah keadaan di mana laki-laki diposisikan berkuasa atau superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik domestik maupun publik. Kamla Bhas, Menggugat Patriarki, Terj. Nungkatjasungkana, (Yogyakarta: Yayasan Budaya, 1996), 1.
19 Awal budaya tersebut dapat ditelusuri jejaknya sejak masa Yunani Kuno, Romawi, hingga Abad Modern. Di masa Yunani, aturan hukum dan undang-undang menetapkan perempuan sepenuhnya milik walinya. Artinya, sebelum menikah ia milik ayahnya, saudara laki-lakinya, atau yang dipercaya menjadi walinya, dan setelah menikah ia menjadi milik suaminya.  Perempuan  tidak  memiliki  hak  apapun  atas  dirinya,  bahkan  bisa  saja diperjualbelikan kepada orang lain. Di masa Romawi, perempuan dianggap makhluk kotor, seperti anak kecil dan irasional. Para walinya juga berhak memperjualbelikan kepada siapa pun, mempermainkan, menyakiti, bahkan membunuhnya bila perlu. Dalam ajaran Yahudi, perempuan dianggap pembantu rumah dan tidak mendapatkan hak waris bila suaminya meninggal. Seorang ayah berhak menjual putrinya jika ia tidak mempunyai anak laki-laki. Perempuan juga dianggap terlaknat karena membuat Adam terusir dari surga. Selanjutnya dalam ajaran Nasrani, perempuan dianggap senjata iblis dalam upayanya menyesatkan manusia. Pada abad ke-5 M, diadakan konsili yang membahas apakah perempuan itu makhluk yang punya roh atau tidak, dengan akhir kesimpulan tidak memiliki roh. Pada abad ke-6 M, dibahas apakah perempuan itu manusia atau bukan, dengan jawaban bahwa mereka diciptakan untuk melayani laki-laki. Muhammad Mutawalli > al-Sya’rawi > , Al-Mar’ah fi > al-Qur’a > n al-Kari > m, (Kairo: Muassasah al-Akbar al-Yaum, T. Th), 8-9. 20 Coady, C. A. J., Distribute Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy, Edited by Robert E. Goodin and Philip Pettit, (T. Tmp: Blackwell Publishing, 1995), 440.
21 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda?..., 76.
antar kelas masyarakat yang memperebutkan kekuasaan. Perbeda- an dan ketimpangan gender tidak disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin (biologis), akan tetapi merupakan divine creation. 22 Dalam menganalisis masalah relasi gender, teori ini cenderung provokatif, yakni  menyebarkan  isu-isu  penindasan  dan  ketimpangan  yang dialami perempuan sehingga memicu suasana panas dan curiga.
Dari landasan teori di atas, lahirlah beberapa aliran feminisme. Aliran-aliran tersebut muncul tidak lepas dari perbedaan pandang- an  mereka  tentang  konsep  kesetaraan,  sebab-sebab  terjadinya ketimpangan  gender  dan  cara  mentransformasikan  nilai-nilai kesetaraan ke dalam realitas kehidupan.

## 1. Feminisme  liberal
Aliran ini berpandangan bahwa perempuan  memiliki daya rasio yang sama dengan pria. 23 Secara ontologis, pria dan wanita adalah sama. Jadi, hak-hak yang dimiliki laki-laki semestinya ber- laku juga bagi perempuan, seperti hak pendidikan, hidup bebas, dan  bahagia. 24 Akan  tetapi,  hal  itu  tidak  akan  terjadi  bila  posisi perempuan  masih  ditempatkan  dalam  dunia  domestik  yang bergantung pada suami. Kiprahnya di wilayah domestik, membuat kemampuan  rasionya  tumpul,  dan  justru  yang  lebih  dominan hanya unsur emosinya. Kesimpulannya, institusi keluarga adalah penyebab  diskriminasi  perempuan.  Aliran  ini  juga  mengkritik segala nilai, tradisi, norma, agama, budaya karena mengungkung perempuan hanya berada di dunia domestik saja.

## 2. Feminisme  Marxis
Aliran  ini  berpandangan  bahwa  penyebab  ketimpangan gender dikarenakan adanya sistem kelas kapitalis. 25 Sistem ini telah membuat  laki-laki  bekerja  di  luar  rumah,  sementara  wanita  di dalam  rumah.  Perolehan  upah  membuat  laki-laki  merasa  lebih tinggi dan kuasa. Hak pribadi perempuan akhirnya jatuh ke tangan laki-laki. Artinya, perempuan dianggap sebagai hak milik pribadi
22 lbid.
23 Mansour Fakih (et.al), Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam,
(Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 39.
24 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda?..., 118.
25 Kadarusman, Agama, Relasi Gender & Feminisme, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005),  29.
laki-laki.  Di  rumah,  perempuan  menjadi  pekerja  tanpa  upah, miskin, dan tidak punya harta. Dalam sistem keluarga, suami di- gambarkan sebagai kaum borjuis yang menindas sedangkan istri sebagai  kaum  proletar  yang  tertindas.  Menurut  kaum  feminis marxis,  tradisi  patriarkat  dalam  sistem  kapitalisme  sangat  kuat, maka perjuangan kesetaraan gender dapat diwujudkan dengan cara menghapuskan  dikotomi  pekerjaan  sektor  domestik  dan  sektor publik.  Emansipasi  perempuan  terjadi  hanya  jika  perempuan terlibat  dalam  produksi,  dan  berhenti  mengurus  urusan  rumah tangga.

## 3. Feminisme  Sosialis
Aliran  ini  memandang  bahwa  kesetaraan  sosial  tidak  akan pernah  tercapai  jika  perempuan  tidak  menyadari  ketertindasan- nya. 26 Kesadaran  bahwa  posisinya  tertindas  akan  membuat perempuan bangkit dan menolak dominasi laki-laki sehingga dapat meruntuhkan  sistem  patriarkat,  seperi  menganggap  laki-laki mendominasi  perempuan  dalam  keluarga.  Di  negara-negara kapitalis dan sosialis, kaum perempuan juga terjun sebagai tenaga kerja dan sebagian besar secara ekonomi mereka sudah mandiri. Timbulnya kesadaran ini akan membuat kaum perempuan bangkit dengan menolak dominasi laki-laki dalam keluarga, sehingga akan dapat  meruntuhkan  sistem  patriarkat.

## 4. Feminisme Radikal
Aliran  ini  memandang  bahwa  segala  interaksi  perempuan dengan  laki-laki  merupakan  penyebab  segala  ketergantungan perempuan.  Dikatakan  radikal,  karena  dalam  analisisnya,  aliran ini  juga  memasukkan  hubungan  seksual  sebagai  bentuk  keter- gantungan  perempuan  terhadap  laki-laki.  Menurut  aliran  ini, kepuasan seksual  dapat juga didapatkan  dari sesama jenis, tidak perlu  hanya  kepada  laki-laki. 27 Perkawinan  hanya  akan  menjadi tempat  perbudakan  kaum  perempuan.  Kelompok  lesbian  salah satunya, mengatakan bahwa hubungan heteroseksual (dalam suatu keluarga) sebagai suatu lembaga dan ideologi yang menjadi ajang
26 Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an: Studi Pemikiran Para Mufasir,
(Yogyakarta: Labda Press, 2006), 21.
27 Ibid., 19-20.
penindasan  dan  perkosaan  terhadap  perempuan.  Sepanjang perempuan  meneruskan  hubungannya  dengan  laki-laki,  maka akan sulit, bahkan tidak mungkin, berjuang melawan laki-laki. 28
Dari  beberapa  aliran  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa tuntutan kesetaraan gender meliputi beberapa hal berikut; pertama, kesamaan fisik laki-laki dan perempuan, yaitu daya dan kekuatan- nya  sama.  Kecuali  ada  beberapa  fungsi  khusus  yang  berkaitan dengan fungsi seksual dan segala macamnya yang berkaitan dengan hormon seksual pria dan wanita. Konsekuensinya, anggapan bahwa perempuan itu lemah, emosional, irasional, dan semacamnya justru mendeskreditkan  perempuan. Apa  yang  dilakukan oleh  laki-laki dengan  otomatis  juga  dapat  diperbuat  oleh  perempuan  juga. Sehingga, peran gender dapat dipertukarkan oleh siapa pun.
Kedua, kesamaan hak seksual. Maksudnya bahwa perempuan berhak  untuk  mendapatkan  kenikmatan  yang  sama  dalam  hal berhubungan seksual. Dalam hal ini, perempuan sering kali hanya dijadikan  obyek  laki-laki.  Laki-laki  sering  mengeksploitasi  fungsi reproduksi  perempuan.  Lain  lagi  pelecehan  yang  diterima  oleh perempuan,  juga  karena  masalah  seksual.  Oleh  karena  itu, perempuan  berhak  memakai  tubuhnya  sekehendak  pemiliknya. Termasuk dalam memperoleh kepuasan seksual, perempuan tidak bergantung pada laki-laki. Lesbianisme adalah contoh dari pada itu.
Ketiga,  kesamaan  hak  sosial.  Salah  satu  tuntutan  dari sebagian kaum feminis adalah perubahan sosial masyarakat. Aliran feminisme marxis dan sosialis misalnya, menginginkan penghilang- an pembagian peran domestik bagi perempuan yang berhubung- an dengan urusan keluarga dan kerumahtanggaan. Bagi mereka, perempuan  yang  sering  dikaitkan  dengan  dunia  domestik  akan merasa kesulitan  mengimbangi posisi laki-laki. Di samping akan memberi  beban  ganda  terhadap  perempuan  bila  ia  berkarier  di luar, urusan domestik pada akhirnya juga melestarikan lingkungan sosial yang didominasi oleh laki-laki.

## Keadilan Islam
Keadilan  berasal  dari  bahasa  Arab  ‘ada > lah  yang  memiliki berbagai  arti.  Dalam  kamus  Lisa > n  al-‘Arab  kata  ini  diartikan
28 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda?..., 179.
“lurus”. 29 Artinya lurus kepada kebenaran dan tidak menyimpang karena  mengikuti  hawa  nafsu.  Dalam  kamus  al-Wasi > t } diartikan dengan  persamaan, 30 yakni  menyamakan  sesuatu  dengan  yang lain.
Secara istilah keadilan memiliki beberapa pengertian. Raghi > b al-As } faha > ni mengartikan keadilan sebagai pemenuhan hak secara penuh. 31 Menurut  M.  Quraish  Shihab,  terdapat  tiga  kata  yang mengandung  makna  keadilan  dalam  al-Qur’an;  al-‘adl,  al-qism, dan  al-mi > za > n.  Menurutnya,  ketiganya  memiliki  karakteristik  arti yang  berbeda.  ‘Adl  adalah  memberi  dengan  bijaksana  sesuai kebutuhan  serta  menempatkan  tuntunan  itu  pada  tempat  yang semestinya. Berlaku adil bisa kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi  tidak  mesti  kepada  dua  orang.  Pemberian  itu  boleh  saja menyenangkan yang satu tapi tidak bagi yang lain. Berbeda dengan itu, qism adalah pemberian yang memberikan rasa senang dan puas kepada dua belah pihak, meski tidak harus sama. Sementara mi > za > n adalah keadilan yang berasaskan keseimbangan aktivitas. Misalnya antara pengeluaran dengan pemasukan harus sesuai atau jumlah orang  yang  diundangan  sesuai  dengan  kapasitas  ruangan. 32 Di antara  ketiga  makna  adil  itu,  hanya  al-qism  yang  menjadi  sifat Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan adalah Zat yang ketika memberi dan membagi rahmat-Nya atau dalam mengatur urusan makhluk-Nya, selalu adil sesuai kecenderungan, sifat, dan potensi yang dimiliki masing-masing makhluk, sehingga membuat mereka merasa senang.
Bentuk negatif dari keadilan tentunya adalah ketidakadilan. Kata  ini  sering  dipadankan  dengan  kata  z } ulm.  Secara  etimologi, “z } ulm”  berarti  “penyimpangan”, 33 yaitu  menyalahi  jalan  yang semestinya. Sedangkan secara istilah diartikan dengan meletakkan sesuatu di tempat yang salah. 34 Dalam masalah etika,  z } ulm berarti bertindak  sedemikian  rupa  hingga  melampaui  batas  yang  benar serta  melanggar  hak  orang  lain.  Singkatnya,  yang  dimaksud
29 Ibn Manz } u > r, Lisa > n al-‘Arab, (Kairo: Da > r al-Ma’a > rif, T. Th), 2838.
30 Ibra > hi > m Mus } t } afa > (et.al), Al-Mu’jam al-Wasi > t } , (Kairo: Syuru > q al-Daulah, 2004), 422. 31 Al-Raghi > b al-As } faha > ni, Ghari > b al-Qura > n, (T. Tmp: Naz } ar al- Mus } t } afa > , T. Th), 46. 32 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 284.
33 Ibn Manz } u > r, Lisa > n ..., 2756.
34 Ibid.
ketidakadilan, adalah melewati batas yang dimiliki seseorang dan melakukan  sesuatu  yang  bukan  menjadi  haknya. 35
Dalam konteks al-Qur’an, kata z } ulm terjadi dalam dua arah; dari  manusia  kepada Allah  (dapat  dikatakan  juga  dengan  z } ulm kepada diri sendiri) dan dari manusia kepada manusia lain. Yang pertama  biasanya  dimaknai  sebagai  perbuatan  melampaui  batas yang  diperintahkan Allah,  sementara  yang  kedua  berada  dalam batas  tingkah  laku  yang  baik  dalam  kehidupan  sosial  (QS.  al- Baqarah:  229). Dalam  al-Qur’an,  tingkah  laku  manusia  di  dalam masyarakat sebagaimana ditetapkan Allah kepada manusia disebut ikatan Allah  atau  h } udu > d Allah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  contoh ayat  al-Qur’an  yang  menyatakan  bahwa  mengambil  anak  sapi dalam kasus kaum Nabi Musa AS. disebut sebagai perbuatan z } ulm terhadap diri sendiri. Ini membuktikan bahwa z } ulm terhadap diri sendiri itu erat kaitannya dengan melanggar fitrah manusia. Salah satu dari fitrah manusia adalah hanya menyembah Allah (tauh } i > d) sebagaimana dalam perjanjian primordial manusia terhadap Allah pada saat proses penciptaan. 36
Kedua  adalah  berbuat  zalim  terhadap  orang  lain.  Yakni berkaitan dengan perlakuan yang berada di luar batas tingkah laku manusia yang baik yang telah dikenal oleh masyarakat (ma’ru > f). 37
Salah  satunya  adalah  merampas  hak  yang  bukan  miliknya. Misalnya, menyakiti orang lain dengan kata-kata (QS. al-Nisa: 148) atau memerangi orang yang tidak bersalah, karena perang adalah mengambil hak orang lain, hak negaranya, dan hak berkebebasan (QS.  al-Hajj:  39).

## Konsep Keadilan Islam
Dalam Islam, prinsip keadilan tidak dapat terlepas dari ajaran tauhid. Tauhid adalah tindakan yang menegaskan bahwa Allah itu
35 Yang menarik, menurut Toshihiko Izutsu, Allah berulang kali menyebutkan bahwa Dia tidak pernah sedikit pun berbuat zalim pada makhluk-Nya, bahkan dengan seekor semut atau suatu ikatan janji. Ini menunjukkan bahwa segala hal yang berkenaan dengan aturan- aturan atau hukum yang ditetapkan-Nya adalah adil, yakni sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki makhluk. Toshihiko Izutsu, Konsep-konsep Etika Religius dalam al- Qur’an, Terj. Agus Fahri Husein (et.all), (Yogyakarta: Tiara Wacana, T. Th), 197.
36 Oleh karena itu, Toshihiko Izutsu membagi  z } ulm kepada dua macam;  z } ulm kepada Allah dan kepada orang lain. Ibid., 197.
37 Ibid.
Esa, Pencipta yang mutlak dan transenden, Penguasa dari segala yang ada, sementara yang lain adalah makhluk atau ciptaan-Nya. 38 Allah  Sang  Pencipta  memiliki  entitas  yang  jelas  berbeda  dengan makhluk-Nya.  Pembedaan  ini  membawa  konsekuensi  bahwa tidak ada yang setara dengan Allah, sementara semua manusia (laki- laki dan perempuan), kedudukannya setara sebagai makhluk-Nya. Segala aktivitas manusia akan terikat dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya sama-sama mengemban tugas dan  tanggung  jawab.  Yang  membedakannya  terletak  pada  nilai ketakwaannya  (Q.S.  al-Hujurat:  13).
Berbeda dengan itu, kaum feminis memandang laki-laki dan perempuan sama dalam segala hal, kecuali biologisnya saja. Faktor biologis ini pun dibatasi hanya pada bentuk dan fungsi kelaminnya saja, yakni menstruasi dan hamil. Lepas dari itu, perempuan bebas dan  tidak  terikat  oleh  apapun.  Batasan  antara  laki-laki  dan perempuan  menjadi  tidak  ada.  Sifat,  kecenderungan,  tindakan, dan  perilakunya,  dipandang  berasal  dari  konstruksi  budaya masyarakat. Hal ini bertentangan dengan realitas bahwa perempu- an  tidak  hanya  berbeda  dalam  hal  jenis  kelaminnya.  Sifat, kecenderungan, dan perilaku mereka juga berbeda. Menurut Alexis Carrel dalam Men The Unknown sebagaimana yang dikutip Quraish Shihab  mengatakan  bahwa  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan tidak  hanya  pada  kelamin  dan  pendidikannya,  tapi  keseluruhan anggota badan dengan unsur-unsur kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar. Setiap sel pada diri perempuan memiliki ciri khas, yakni ciri  khas  keperempuanan. 39
Berbeda  dengan  kaum  feminis  yang  berpandangan  bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua individu yang berdiri sendiri, sementara Islam memandang perempuan dan laki-laki itu adalah dua entitas yang berpasangan. Sebagaimana layaknya ciptaan lain yang  juga  berpasangan  (QS.  al-Dzariyat:  49  dan  al-Rum:  21). Maksudnya bahwa keduanya memiliki persamaan sekaligus juga perbedaan.  Mereka  sama  karena  kedudukannya  sebagai  hamba Allah  (QS.  al-Dzariyat:  13,  al-An’am:  165,  dan  al-Baqarah:  30). Mereka memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab yang sama akan
38 Isma’il Raji al-Faruqi, Tauhid, (Bandung: Pustaka, T. Th), 16.
39 M. Quraish Shihab, Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah dari Bias Lama sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 26.
hal tersebut. Akan tetapi keduanya berbeda fungsi, sesuai dengan fitrah atau kodrat masing-masing. Fitrah atau kodrat manusia dalam Islam tidak sekedar fisik semata, melainkan psikis dan rohani juga. 40 Selain itu berpasangan juga mengandung arti bahwa tiap individu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak dapat berdiri sendiri dan tidak lengkap tanpa kehadiran yang lain.
Perbedaan pandangan mengenai identitas perempuan di atas mempengaruhi  cara  pandang  kesetaraan  gender  dan  keadilan Islam  tentang  hubungan  laki-laki  dan  perempuan.  Menurut feminis manusia adalah individu yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Sifat inilah yang mengakibatkan diferensiasi dan akhirnya mengakibatkan  penindasan.  Sementara  Islam  memandang  laki- laki  dan  perempuan  saling  membutuhkan,  menghormati,  dan menyayangi.
Pada dasarnya sifat patriarkat dan matriarkat itu positif, hanya saja kemudian menjadi negatif ketika dalam kondisi ekstrem. Sifat patriarkat yang positif adalah kecenderungannya ingin melindungi, menjaga,  mandiri.  Jika  terlalu  ekstrem  yang  terjadi  adalah  sifat negatifnya akan muncul, yakni otoriter dan penindas. Sementara sifat  positif  matriarkat  adalah  memiliki  kecenderungan  ingin merangkul, menyayangi, dan melihat sesuatu sebagai bagian dari kesatuan dengan dirinya. Jika terlalu ekstrem, maka sifat negatif yang akan muncul, yakni terlalu toleran, termasuk dapat melanggar norma  baik  buruk,  dan  tidak  memperhatikan  hukum. 41
Islam adalah agama yang menjaga agar keberadaan patriarkat dan  matriarkat  tetap  lestari  dan  berjalan  secara  seimbang  dan harmonis. Hal ini berbeda dengan tujuan yang hendak dicapai oleh feminis. Feminis berupaya untuk meruntuhkan budaya patriarkat dan menuntut persamaan dan kebebasan perempuan. Sementara keadilan Islam berupaya menyeimbangkan karakter patriarkat dan
40 Fitrah adalah semua bawaan alamiah yang ditanamkan Allah dalam proses penciptaan yang tidak bisa berubah dan ada pada manusia sejak lahir. Pembawaan alamiah itu meliputi: pertama, jismiyah (fisik atau biologis manusia) yang merupakan bagian dari alam dan hukumnya, tunduk pada sunnatullah. Kedua, nafsiyah (psikis) terdiri dari nafsu yang memiliki kecenderungan melindungi diri dari bahaya dan mengejar kenikmatan. Dengan instrumen akal yang berfungsi membedakan mana yang benar atau salah dan hati yang berfungsi menentukan mana yang baik atau buruk. Ketiga, ruh } aniyah (rohani), yakni sifat-sifat ketuhanan dalam diri manusia. Baharuddin, Paradigma Psikologi Islami; Studi tentang Elemen Psikologi dalam al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 158-172.
41 Ibid.
matriarkat  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  syariat. Sedang tujuan utamanya adalah mengarahkan agar laki-laki dan perempuan  mampu  menjalankan  tugasnya  sebagai  hamba  Allah sebaik mungkin, yakni sesuai dengan fitrah mereka masing-masing.
Di samping itu, kaum feminis selalu menganggap patriarkat dan  matriarkat  dengan  sudut  pandang  yang  negatif.  Patriarkat dipandang bersifat otoriter dan menindas, sehingga harus diruntuh- kan. Sementara matriarkat  bersifat lemah, maka harus  ditinggal- kan. Akan tetapi cara yang ditempuh oleh feminis adalah dengan mengarahkan  perempuan  untuk  menempati  dunia  laki-laki  dan meniru  cara  hidup  mereka.  Inilah  ketidakkonsistenan  kaum feminis. Mereka bukanya meruntuhkan sistem patriarkat melain- kan  justru  melegalkannya  dengan  mengubah  wujud  perempuan menjadi seperti laki-laki.
Aturan hukum agama Islam  berpegang atas prinsip bahwa Islam,  dalam  masalah  relasi  pria  dan  wanita,  bersifat  patriarkat sekaligus  juga  matriarkat.  Keduanya  saling  mengisi  dan  saling membantu.  Ketimpangan  terjadi  bila  telah  terjadi  sesuatu  yang tidak  seimbang  di  antara  keduanya.  Seperti  pada  saat  Islam pertama  kali  datang  di  Jazirah  Arab.  Pada  Masa  Jahiliyah, perempuan  dipandang  sebelah  mata.  Budaya  yang  berkembang pada  masa  itu  adalah  budaya  patriarkat  yang  negatif.  Dalam masyarakat Arab, laki-laki bertugas membela dan mempertahan- kan  seluruh  anggota  keluarga,  bertanggung  jawab  memenuhi seluruh  kebutuhan  anggota  keluarga.  Konsekuensinya  laki-laki memonopoli  kepemimpinan  dalam  semua  tingkatan,  mulai  dari kepala  rumah  tangga  dan  masyarakat.  Promosi  karier  dalam berbagai profesi dalam masyarakat hanya bergulir di kalangan laki- laki.  Perempuan  hanya bertugas  dengan  tugas-tugas reproduksi. Jadi,  laki-laki  memiliki  kesempatan  lebih  besar  dibanding perempuan  untuk  memperoleh  prestasi  dan  prestise  dalam masyarakat. 42
Islam  datang  dengan  membawa  perubahan;  yakni  me- ngembalikan  stabilitas  sosial  masyarakat.  Banyak  kasus-kasus hukum  yang  diubah  dan  itu  justru  menguntungkan  perempuan.
42 Karena pentingnya posisi laki-laki saat itu, orang Arab merasa malu bila kemudian yang lahir dalam keluarga mereka seorang anak perempuan, bahkan mereka membunuh anak perempuan mereka. Lihat Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender…, 135.
Perempuan  juga  diberi  peran  agar  eksis  dalam  membangun masyarakat. Misalnya, pembunuhan bayi perempuan yang lazim terjadi pada masyarakat Jahiliyah dihilangkan. Bayi perempuan juga disambut  kehadirannya  dengan  akikah,  suatu  tradisi  syukuran kelahiran bayi yang sebelumnya hanya untuk bayi laki-laki. Islam juga  sangat  menghargai  perempuan  untuk  memilih  jodoh  yang disukai. Maskawin dalam Islam diakui sebagai hak milik pribadi perempuan, baik dalam status sebagai istri maupun mantan istri. Ketika  menjadi  istri,  hak  perempuan  juga  dijamin  dan  wajib dipenuhi, seperti pangan, sandang, dan papan. Perempuan yang pada Masa Jahiliyah dijadikan harta warisan. Pihak mendiang suami berhak  atas  diri  perempuan  apakah  mau  dikawini  salah  satu keluarga atau menebus dirinya kepada mendiang keluarga suami agar dapat menikah dengan orang lain. Selain itu, nilai reproduksi perempuan  juga  dihargai.  Posisi  seorang  Ibu,  jauh  lebih  mulia derajatnya daripada seorang ayah. 43

## Kesetaraan Gender Versus Keadilan Islam
Dalam  beberapa  aspek  kehidupan,  kaum  feminis  biasanya menggugat  produk  hukum  Islam  yang  dianggap  bias  gender. Beberapa  contoh  yang  biasa  tergugat  adalah  perihal  hak  waris, kepemimpinan  dalam  keluarga,  dan  pengajuan  perceraian. Berdasarkan hal itu, kemudian mereka menawarkan cara pandang baru  yang  tentunya  bersifat  menggugat,  menyalahkan,  dan mendekonstruksi.  Hasil  produk  pikiran  yang  ditawarkan  sudah barang pasti terpengaruh worldview Barat yang sekuler. Walhasil, apa  yang  ditawarkan  jauh  dan  bertolak  belakang  dari  nilai-nilai keislaman.

## 1. Hak Waris
Terkait hak waris, mereka mempermasalahkan QS. al-Nisa: 11. Ayat ini banyak digugat oleh para feminis. Asghar Ali Engineer menyatakan pembagian warisan sebagaimana tertera pada ayat di atas bukanlah ketetapan yang final. 44 Sebab, pada hakikatnya, al- Qur’an  menghendaki  perolehan  yang  sama  antara  laki-laki  dan
43 Musdah Mulia, Muslimah Sejati…, 45-48.
44 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, Cet. I, 1994), 101-106.
perempuan.  Artinya  ketetapan  warisan  2:1  itu  dapat  berubah menjadi  1:1.  Pembagian  ini  (1:1)  pada  masa  Nabi  SAW  tidak dilakukan  karena  sistem  yang  dianut  kala  itu  masih  bersifat patriarkat. Di samping itu, bila dilihat dari aspek sosial ekonomi pada  saat  itu,  beban  keluarga  atau  nafkah  sepenuhnya  menjadi tanggung jawab laki-laki, sehingga perolehan harta laki-laki harus lebih  banyak.  Inilah  latar  sosial  yang  melahirkan  rumusan  2:1. 45 Bila  saat  ini  banyak  perempuan  sudah  bekerja  dan  tidak  jarang dari mereka menjadi tulang punggung keluarga, maka pembagian tersebut  (2:1)  dapat  berubah.
Argumen Asghar di atas terbukti lemah. Di samping karena ketetapan waris itu sendiri sudah dianggap final (QS. al-Nisa: 13- 14),  juga  dalam  memahami  hak  waris  ia  memakai  perspektif kesetaraan bukan perspektif keadilan. Telah dijelaskan bahwa salah satu makna adil adalah keseimbangan. Artinya terpenuhinya hak tiap bagian dalam suatu sistem dengan sangat baik. Keadilan Islam dalam masalah waris adalah tepat dengan perspektif ini. Pemberian warisan  untuk  anak  laki-laki  sebanyak  dua  kali  lipat  didasarkan atas keseimbangan sistem hubungan dalam keluarga yang berkaitan erat  dengan  kewajiban  laki-laki  dalam  hal  menafkahi  keluarga. 46 Bagian dua milik laki-laki tersebut sebenarnya juga untuk diberikan pada  istri  dan  keluarganya,  sementara  bagian  perempuan  yang hanya satu tidaklah demikian. Harta yang satu itu hanya miliknya seorang. Jika perempuan  itu  menikah, keperluan  hidupnya akan ditanggung  oleh  suaminya,  sementara  bagiannya  yang  satu  itu dapat ia tabung tanpa perlu dibelanjakan. Jika dilihat harta siapa yang  lebih  dahulu  habis  dan  siapa  pula  yang  utuh,  maka
45 Amina  Wadud  Muhsin,  Wanita  di  dalam  al-Qur’an,  Terj.  Yaziar  Radianti,
(Bandung: Pustaka, 1994), 117-118.
46 Ketentuan bagian warisan dalam Islam didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, tingkat kekerabatan ahli waris (baik laki-laki atau perempuan) dan orang yang meninggal. Semakin dekatnya hubungan kekerabatan, maka semakin besar bagian warisan yang diterima. Kedua, kedudukan tingkat generasi. Generasi muda dari kalangan pewaris yang masa depannya masih panjang terkadang memperoleh bagian yang lebih besar dibanding generasi tua, tanpa memandang kelelakiannya atau kewanitaannya. Tiga, tanggung jawab untuk menanggung kehidupan keluarga. Poin inilah yang terkadang membedakan bagian hak waris antara laki-laki dan perempuan, walau berada pada tingkat kekerabatan yang sama. Sebab kedudukan anak laki-laki menanggung nafkah istri dan keluarganya. Sedang perempuan tidak dibebankan tanggung jawab tersebut. Lihat, Muhammad Imarah, Pengantar dalam Shalahuddin Sultan, Mira > ts al-Mar’ah wa al-Qad } iyyah al-Musa > wah, (Kairo: Da > r Nahd } ah Mis } r, 1999), 4.
jawabannya jelas, yang lebih cepat habis milik laki-laki, karena dua bagian  yang  diperolehnya  harus  dibagi  lagi,  sedang  apa  yang dimiliki wanita sama sekali tidak digunakan. 47
Selain itu masalah waris ini terkait juga dengan karakteristik laki-laki yang patriarkat dan perempuan yang matriarkat. Dalam pengertian  sesuai  dengan  karakteristik  masing-masing.  Bahwa dengan harta yang lebih banyak karakter patriarkat yakni menjaga dan  melindungi  itu,  terpenuhi.  Sementara  perempuan  dengan karakter  matriarkat  yang  penyayang,  tergantung,  dan  ingin dicintai, juga sama bila menerima bantuan tersebut. Contoh lain, pengendalian emosi laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Laki- laki  lebih  mampu  mengendalikan  emosinya  dibandingkan perempuan. Atau secara psikologis perempuan tidak mau “mem- belanjai” suaminya.

## 2. Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga
Dengan  kaca  mata  kesetaraan,  kepemimpinan  laki-laki terhadap  perempuan  dalam  keluarga  bukanlah  hal  yang  tetap. Menurut Amina Wadud, perempuan dapat menggantikan laki-laki bila syarat-syarat dalam ayat al-Qur’an mengenai kepemimpinan itu dapat dipenuhi, yakni memberi nafkah dan keistimewaan dalam hal  fisik  dan  psikologis. 48 Baik  perempuan  maupun  laki-laki memiliki hak bebas dalam kepemimpinan. Ketentuan memimpin bukanlah bersifat kodrati, dapat berubah, dan dapat dipertukarkan antara  perempuan  dan  laki-laki.  Ketetapan  di  atas  adalah  peran gender yang merupakan suatu konstruksi budaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Asghar yang menyatakan bahwa kelebihan yang menjadi syarat di atas bukan bersifat alamiah, melainkan bersifat sosial,  yakni  kemampuan  memberi  nafkah  dan  mengatur keluarga. 49 Menurutnya, ayat kepemimpinan itu hanya menunjuk- kan fakta sosial, bukan suatu perintah. 50
Dalam  Islam,  kepemimpinan  rumah  tangga  diserahkan kepada laki-laki (QS. al-Nisa: 34). Hal ini berdasarkan atas prinsip keadilan.  Salah satu  prinsip keadilan  adalah meletakkan  sesuatu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Beberapa alasan mengapa
47 M. Quraish Shihab, Perempuan dari …, 262.
48 Amina Wadud Muhsin, Wanita ..., 93-94.
49 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan…, 62.-63.
50 Ibid.
laki-laki yang dibebani tugas tersebut bukan hanya karena masalah kewajiban  memberi  nafkah,  akan  tetapi  juga  karena  kelebihan alamiah yang dimiliki laki-laki baik dari fisik maupun psikologi- nya. 51 Pendapat  Amina  Wadud  di  atas  jelas  menganggap  bahwa perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  hanya  terletak  pada  jenis kelaminnya saja, sedang yang lain sama. Padahal telah diuraikan di atas bahwa perbedaan keduanya menyangkut keseluruhan fisik, pikir, dan psikisnya.
Penafsiran “al-qawwa > mah” pada QS. al-Nisa: 34, yang hanya diartikan sebagai pemberi nafkah, sepertinya kurang tepat. Sebab, para ulama tidak pernah menafsirkan seperti itu. Al-labari misalnya, mengartikan  qawwa > mah  dengan  pelaksana  tugas  (tanfidz  al-amr) dan pelindung (protector). 52 Ibn kasir memaknainya dengan ketua dan  pembesar  rumah  tangga  karena  menurutnya  laki-laki  lebih baik dari perempuan. 53 Yusuf Qardhawi mengartikannya dengan tanggung jawab dan amanah. 54 Jadi cakupan makna lafal qawwa > mah lebih luas, menyangkut kelebihan fisik, pikir, psikis, dan harta.
Anggapan banyak tokoh feminis muslim bahwa pemberian nafkah  suami  menunjukkan  kepemilikan  suami  atas  istrinya, adalah  pandangan  yang  keliru.  Menurut  Mutawalli  al-Sya’rawi, qawwa > mah  tidak  bermakna  kepemilikan  dan  diskriminasi. 55 Alasannya, karena istri bukan milik suami. Salah satu bukti bahwa pernikahan bukan kepemilikan adalah bahwa tidak ada suami yang mau berserikat menyangkut istrinya, dan istri akan berontak jika mengetahui  bahwa  suaminya  dengan  perempuan  orang  lain, padahal salah satu ciri  bukti kepemilikan  adalah sedianya orang untuk berserikat mengenai hartanya kepada orang lain. 56
Kepemimpinan dalam Islam adalah jabatan dan amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kian tinggi sebuah amanah,  kian  berat  beban  yang  dipikul.  Jadi  jabatan  itu  bukan sesuatu  yang  nyaman.  Pahala  seseorang  tidak  diukur  dari
51 ‘Abba > s  Mah } mu > d  al-‘Aqqa > d,  Al-Mar’ah  fi > al-Qur’a > n,  (Beirut:  Mansyu > rah  al- Maktabah al-‘As } riyyah, T. Th), 5.
52 Ibn Jari > r al-T } abari > , Ja > mi’ al-Baya > n fi > Ta’wi > l ay al-Qur’a > n, Juz VII, (Beirut: Muassasah al-Risa > lah), 290. 53 Ibn Katsi > r, Tafsi > r al-Qur’a > n al-‘Az } i > m, Juz 2, (Beirut : Da > r al-T } ayyibah, 1999), 292. 54 Yusuf al-Qardhawi, Min Fiqh al-Daulah, (Kairo: Maktabah Nahd } ah al-Mis } riyyah, 1985),  162.
55 Muhammad Mutawalli > al-Sya’rawi > , Al-Mar’ah ..., 74-75. 56 Ibid.
jabatannya, melainkan bagaimana ia melaksanakan amanahnya itu dengan baik.  Menjadi pemimpin sangat berat. Tidak hanya fisik, kestabilan  emosi  juga  dibutuhkan.  Dan  jika  hal  ini  dibebankan kepada  perempuan  maka akan  sangat  memberatkan.

## 3. Perceraian (Talak)
Menurut  para  feminis  hak  menjatuhkan  talak  bagi  suami membuka peluang kesewenangan suami yang tidak bertanggung jawab. 57 Untuk itu, hal tersebut perlu digugat. Padahal dalam Islam, kewenangan  talak  ini  tidak  dimaksudkan  demikian.  Penjatuhan talak memiliki beberapa syarat. Pertama, suami harus mengetahui apakah  istrinya  sedang  mengalami  menstruasi  atau  tidak.  Talak ketika istri haid tidak dinilai benar. Talak dalam keadaan istri suci pun  dinilai  bukan  talak  yang  benar  karena  boleh  jadi  ketika  itu suami  memiliki  perasan  yang  jenuh.  Atau  boleh  jadi  istri  me- ngandung, sehingga suami nantinya menyesal meninggalkan ibu calon anaknya. Di samping itu talak dalam keadaan marah besar sehingga  tidak  dapat  menguasai  emosi,  dipandang  oleh  banyak ulama  tidak  mengakibatkan  perceraian.
Sebenarnya,  Islam  tidak  menutup  kemungkinan  bagi  para istri untuk “menuntut cerai” melalui pengadilan atau yang diistilah- kan  dalam  hukum  Islam  dengan  khulu’.  Islam  menetapkan  hak perceraian  pada  dasarnya  di  tangan  suami.  Ini  dikarenakan suamilah yang wajib membayar mahar dan memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu, bila hak perceraian di tangan istri, maka yang  dicerai  mendapatkan  rugi.  Rugi  karena  kehilangan  istri, kehilangan mas kawin, dan membelanjai istri serta anak-anaknya. Selain itu, adanya pertimbangan psikologis bahwa emosi laki-laki lebih  stabil  dibanding  wanita.  Kondisi  fisik  dan  psikologi perempuan pada saat menjelang dan pada saat terjadinya haid atau nifas  cenderung  tidak  stabil, 58 sehingga  mengakibatkan  ketidak- stabilan  dalam  mengambil  keputusan.
57 Amina Wadud Muhsin, Wanita ..., 106.
58 M. Quraish Shihab, Perempuan dari …, 301.

## Penutup
Konsep  kesetaraan  gender  merupakan  hasil  pengalaman budaya Barat yang coba diterapkan dalam masyarakat Islam. Dari asalnya saja, baik Barat maupun Islam sudah berbeda. Pengalaman dan sejarahnya pun juga berbeda. Anehnya, konsep ini dipaksakan, tidak hanya oleh para feminis Barat, melainkan juga para feminis muslim. Walhasil, beberapa ketetapan hukum  Islam digugat dan dirombak,  seperti  konsep  hak  waris,  kepemimpinan  dalam keluarga, dan pengajuan perceraian.
Dengan jargon ingin mengangkat hak dan martabat wanita, ternyata  para  feminis  malah  menjerumuskan  mereka  ke  dalam kesusahan dan kehinaan. Tanggung jawab menafkahi keluarga yang tadinya dibebankan kepada laki-laki beralih mandat juga kepada wanita. Hasil waris yang tadinya mutlak milik wanita, dikarenakan ulah para feminis, boleh jadi akan dibagi ke selainnya. Dalam Islam, tidak dikenal konsep kesetaraan. Yang ada adalah konsep keadilan. Wanita dan laki-laki diberi hak dan tanggung jawab sesuai porsinya. Islam menempatkan mereka pada tempatnya. Jika kewajiban laki- laki adalah menafkahi keluarga, maka ia mendapatkan hak “lebih” daripada wanita dalam hal warisan. Hak itupun tidak dimilikinya sendiri,  karena  harus  dibagi  lagi  kepada  orang  yang  menjadi tanggungjawabnya.

## Daftar Pustaka
Al-‘Aqqa > d, ‘Abba > s Mah } mu > d. T. Th. Al-Mar’ah fi > al-Qur’an.  Beirut: Mansyu > rah al-Maktabah al-‘As } riyyah.
Al-As } faha > ni, Al-Raghi > b. T. Th. Ghari > b al-Qura > n. T. Tmp: Naz } ar al- Mus } t } afa > .
Baharuddin. 2004. Paradigma Psikologi Islami; Studi tentang Elemen
Psikologi  dalam  al-Qur’an.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.
Bhas,  Kamla.  1996.Menggugat  Patriarki,  Terj.  Nungkatjasungkana.
Yogyakarta: Yayasan Budaya,
C.  A.  J.,  Coady.  1995.  Distribute  Justice,  A  Companion  to Contemporary  Political  Philosophy,  Edited  by  Robert  E. Goodin and Philip Pettit. T. Tmp: Blackwell Publishing.
Echols, John M. dan Shadily, Hassan. 1983. Kamus Inggris Indonesia.
Jakarta: Gramedia.
Engineer, Asghar  Ali.  1994.  Hak-hak  Perempuan  dalam  Islam.  Terj. Farid  Wajidi  dan  Cici Farkha Assegaf.  Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, Cet. I.
Fakih,  Mansour  (et.al),  2000.  Membincang  Feminisme:  Diskursus Gender Perspektif  Islam.  Surabaya:  Risalah  Gusti.
Al-Faruqi, Isma’il Raji. T. Th. Tauhid. Bandung: Pustaka.
Humm,  Maggie.  2007.  Ensiklopedia  Feminisme.  Yogyakarta:  Fajar Pustaka.
Ibn  Katsi > r.  1999.  Tafsi > r  al-Qur’a > n  al-‘Az } i > m.  Juz  2.  Beirut  :  Da > r  al- T } ayyibah.
Ibn Manz } u > r. T. Th. Lisa > n al-‘Arab. Kairo: Da > r al-Ma’a > rif.
Ilyas,  Yunahar.  2006.  Kesetaraan  Gender  dalam  al-Qur’an:  Studi
Pemikiran  Para  Mufasir.  Yogyakarta:  Labda  Press.
Imarah, Muhammad. 1999. Pengantar dalam Shalahuddin Sultan,
Mira > ts  al-Mar’ah  wa  al-Qad } iyyah  al-Musa > wah.  Kairo:  Da > r Nahd } ah Mis } r,
Izutsu,  Toshihiko.  T.  Th.  Konsep-konsep  Etika  Religius  dalam  al- Qur’an.  Terj.  Agus  Fahri  Husein  (et.  al).  Yogyakarta:  Tiara Wacana.
Kadarusman. 2005. Agama, Relasi Gender & Feminisme. Yogyakarta:
Kreasi Wacana.
Lindsey, Linda L. 1990. Gender Roles: a Sociological Prespective. New
Jersey: Prentice Hall.
Lips,  Hillary  M.  1993.  Sex  and  Gender:  an  Introduction.  London:
Mayfield Publishing Company.
Megawangi, Ratna. 1995. Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang  Relasi  Gender.  Bandung:  Mizan.
Muhsin,  Amina  Wadud.  1994.  Wanita  di  dalam  al-Qur’an,  Terj.
Yaziar  Radianti.  Bandung:  Pustaka.
Mulia,  Musdah.  2011.  Muslimah  Sejati;  Menempuh  Jalan  Islami Meraih  Ridha  Ilahi.  Bandung:  MARJA.
Mus } t } afa > ,  Ibra > hi > m  (et.al).  2004.  Al-Mu’jam  al-Wasi > t } .  Kairo:  Syuru > q al-Daulah.
Nugroho, Riant. 2008. Gender dan Administrasi Publik; Studi tentang Kualitas  Kesetaraan  Gender  dalam  Administrasi  Publik Indonesia  Pasca  Reformasi  1998-2002.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.

## Oxford Learner’s Pocket Dictionary. 1995. London: Oxford University
Press.
Al-Qardhawi,  Yusuf.  1985.  Min  Fiqh  al-Daulah.  Kairo:  Maktabah Nahd } ah al-Mis } riyyah.
Shihab,  M.  Quraish.  2002  Tafsir  Al-Misbah:  Pesan,  Kesan  Dan Keserasian Al-Qur’an,  Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati.
_____. 2005. Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai  Nikah  dari  Bias  Lama  sampai  Bias  Baru.  Jakarta: Lentera Hati.
Subhan,  Zaitunah.  1999.  Tafsir  Kebencian;  Studi  Bias  Gender  dalam Tafsir  Qur’an.  Yogyakarta:  LKiS.
Al-Sya’rawi > , Muhammad Mutawalli > . T. Th. Al-Mar’ah fi > al-Qur’a > n al-Kari > m. Kairo: Muassasah al-Akbar al-Yaum.
Al-labari > ,  Ibn  Jari > r.  Ja > mi’  Al-Baya > n  fi > Ta’wi > l  ay  al-Qur’a > n,  Juz  VII. Beirut: Muassasah al-Risa > lah.
Terney,  Helen.  T.  Th.  Women’s  Studies  Encyclopedia,  Vol.  1.  New
York: Green Wood Press.
Umar, Nasaruddin. 2001. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al- Qur’an.  Jakarta: Paramadina.
Wison,  H.T.  1989.  Sex  and  Gender,  Making  Cultural  Sense  of Civilization. Lieden, New York, Kobenhavn: E. J. Brill.