## PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus di POLSEK Denpasar Timur)
Putu Gede Satrya Krismajaya 1
1 Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: satryakrismajaya482 @gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk:
Diterima: Terbit: Keywords: Police Investigator, Fraud and Vehicle General legal sense is the norms or rules governing the Association of  living  in  a  society  that  aims  to  maintain  order  and  include various institutions and processes in order to realize the rules of rule  as  a  reality  in  society.  Law  enforcement  in  Indonesia  is entirely  the  responsibility  of  the  state  undertaken  by  law enforcement agencies in Indonesia. One of the law enforcement is implemented by the police of law enforcement who have the task of investigation and investigation. The type of criminal offence that occurs in the community is a property of wealth, especially those that include a criminal act of evasion. Police have the authority to conduct  criminal  investigation  process  and  during  the  police investigation  has  an  obstacle  in  the  process  of  criminal investigation,  especially  motor  vehicle.  The  subject  of  the  study was  the  role of  police  investigator  in the  criminal  offence  of  the motor vehicle in East Denpasar POLICE. The determination of the subject in this study using the data collection techniques used were interviews, and documentation.

## Abstrak
Kata kunci: Penyidik Kepolisian, Penggelapan dan Kendaraan Bermotor
Corresponding Author: Luh Putu Indah Sari Yudhaningsih, E-mail: satryakrismajaya482@gmail.co m
DOI: xxxxxxx
Pengertian  hukum  pada  umumnya  adalah  norma-norma atau  kaedah-  kaedah  yang  mengatur  tentang  pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan  berlakunya  kaidah  sebagai  suatu  kenyataan dalam  masyarakat.  Penegakan  hukum  di  Indonesia sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  negara  yang dilaksanakan  oleh  lembaga-lembaga  penegak  hukum  di Indonesia. Salah satu penegakan hukum dilaksanakan oleh istansi  penegak  hukum  yaitu  kepolisian  yang  memiliki tugas  penyelidikan  dan  penyidikan.  Jenis  perkara  tindak pidana  yang  terjadi  dimasyarakat  adalah  harta  kekayaan, khususnya  yang  termasuk  didalamnya  adalah  perkara tindak  pidana  penggelapan.  Kepolisian  memiliki wewenang  melakukan  proses  penyidikan  tindak  pidana penggelapan dan selama melakukan penyidikan kepolisian memiliki hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan  khususnya  kendaraan  bermotor.  Subjek penelitian  adalah  peran  penyidik  kepolisian  dalam  tindak pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  di  POLSEK Denpasar  Timur.  Penentuan  subjek  dalam  penelitian  ini
menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.

## 1. Pendahuluan
Hukum  merupakan  norma  yang  ada  dalam  masyarakat 1 .  Pengertian  hukum  pada umumnya adalah norma-norma atau kaedah-kaedah yang mengatur tentang pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai  lembaga  dan  proses  guna  mewujudkan  berlakunya  kaidah  sebagai  suatu kenyataan dalam masyarakat. 2
Penegakan  hukum  di  Indonesia  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  negara  yang dilaksanakan oleh lembaga- lembaga penegak hukum di Indonesia 3 . Penegakan hukum dilaksanakan oleh istansi penegak hukum, yaitu meliputi kepolisiaan yang mengurus proses  penyelidikan  dan  penyidikan,  kejaksaan  yang  mengurus  proses  penuntutan, kehakiman  yang  mengurus  proses  penjatuhan  pidana,  dan  lembaga  pemasyarakatan yang  mengurus  proses  pembinaan  narapidana.  Sebagai  penegak  hukum,  kepolisian melaksanakan  amanat  Undang-Undang  menegakkan  ketertiban,  dan  keamanan masyarakat.  Polisi  dalam  lingkungan  pengadilan  bertugas  sebagai  penyidik,  dalam tugasnya  dia  mencari  keterangan-  keterangan  dari  berbagai  sumber  dan  keterangan saksi 4 .
Pada  zaman  eraglobalisasi  ini  kejahatan  di  dalam  masyarakat  berkembang  seiring dengan  perkembangan  masyarakat  itu  sendiri  karena  kejahatan  merupakan  suatu produk  yang  diciptakan  sendiri  oleh  masyarakat  tersebut  dan  ini  perlu  adanya penanggulangan. 5
Jenis  perkara  tindak  pidana  yang  terjadi  dimasyarakat  adalah  harta  kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah perkara tindak  pidana penggelapan. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah dengan judul “Peran Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di POLSEK Denpasar Timur)”.

## 2. Metode Penelitian
Metode ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Suatu  metode  penelitian  akan  mengemukakan  secara  teknis  tentang  metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis  Penelitian  Penelitian  ini,  menggunakan  penelitian  hukum  empiris 6 . Pendekatan  empiris  ditujukan  terhadap  peran  penyidik  kepolisian  dalam  tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.
2. Jenis Data
1 Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (2), 319-331.
2 Rianto Adi. 2012. Sosiologi Hukum . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. h. 45
3 Sarmadi,  A.  (2012).  Membebaskan  Positivisme  Hukum  Ke  Ranah  Hukum  Progresif  (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). Jurnal Dinamika Hukum , 12 (2), 331-343.a 4 Raharjo,  A.,  &  Angkasa,  A.  (2011).  PROFESIONALISME  POLISI  DALAM  PENEGAKAN HUKUM. Jurnal Dinamika Hukum , 11 (3), 389-401. 5 Yesmil  Anwar.  2011. , Pengantar  sosiologi  Hukum ,  Gramedia  Widiasarana,  Indonesia, Jakarta. h. 5 6 Arliman,  L.  (2018).  Peranan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Di  Dalam  Perkembangan  Ilmu Hukum Di Indonesia. Soumatera Law Review , 1 (1), 112-132.
A. Data primer diperoleh peneliti  melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber.
B. Data  Sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder,  berupa  perundang-undangan,  buku-buku  (literatur), dokumen-dokumen, dan sebagainya.
C. Teknik  pengumpulan  data  wawancara  (Interview)  adalah  percakapan  yang dilakukan dengan maksud dan  tujuan  tertentu.  Percakapan  dilakukan  oleh  dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan  pertanyaan  dan  pihak terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
D. Teknik Analisa Data Penelitian ini  menggunakan  teknik  analisis  data  deskriptif kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara  sistematis sehingga dapat memberikan keterangan yang rinci, guna menjawab permasalahan yang diteliti.
3. Hasil Dan Pembahasan
1. Proses penyidikan tindak pidana penggelapan  kendaraan  bermotor  di  POLSEK Denpasar Timur
a. Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan atau pengaduan, dan
surat perintah  penyidikan.  Penyelidikan  dapat  dilakukan  dalam  hal  terdapat informasi  mengenai  adanya  dugaan  tindak  pidana,  sebelum  adanya  laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah. 7
b. Dimulainya  Penyidikan  Surat  perintah  penyidikan  memuat  tentang  dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.
Setelah surat perintah penyidikan  diterbitkan, dibuatlah SPDP (Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
c. Pemeriksaan dilakukan oleh  penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan  tersangka  yang  dituangkan  dalam  berita  acara  pemeriksaan  yang ditandatangani  oleh  penyidik/penyidik  pembantu  yang  melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.
d. Penetapan  tersangka  berdasarkan  paling  sedikit  2  (dua)  alat  bukti  yang didukung barang bukti. Penetapan tersangka
dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara.
e. Pemberkasan Setelah selesai  dilaksanakan  penyidikan,  dibuat  resume  sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Setelah resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan.
f. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai.
g. Penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti  dilakukan  setelah  berkas  perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.
h. Penghentian penyidikan dilakukan melalui proses gelar perkara. penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Hambatan  penyidik  dalam  penyidikan  perkara  tindak  pidana  penggelapan kendaraan bermotor di POLSEK Denpasar Timur
Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik I Nengah Winaya, diperoleh jawaban dalam penanganan penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor pada
7 Wawancara dengan Penyidik IB Ariawan, S.H.M.H., 14 Oktober 2019
umumnya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. 8
a. Kurangnya anggaran untuk penanganan tindak pidana penggelapan Dalam  hal  anggaran  yang  masih  terbatas  akan  mengakibatkan  proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Dimana dalam aspek sarana dan prasaran dalam menemukan barang bukti yang diketahui keberadaannya diluar pulau,  maka dibutuhkannya anggaran atau dana yang tidak sedikit.
b. Tersangka Kabur
Hasil dari keterangan pemeriksaan tersebut ditemukanlah tempat tinggal dari tersangka. Dalam melakukan penyelidikan penyidik mengalami hambatan yang dimana dilakukan pihak keluarga tersangka menghalang-halangi penyelidik/penyidik   untuk bertemu dengan tersangka.
c. Adanya intervens
Intervensi dari oknum pejabat polri saat ini masih dirasakan dan secara langsung maupun tidak langsung dapat  mempengaruhi  proses  penydikan  atau adanya pemaksaan kehendak oleh pejabat polri tersebut dimana dalam perkara yang  ditangani  oleh  penyidik  tersebut  selaku  pelapor  dan  terlapor  bukanlah pejabat  polri  tersebut  melainkan  hanya  hubungan  emosional  pejabat  polri tersebut.
d. Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pengaduan masyarakat dumas/komplaint adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat yang penyampaian melalui masyarakat kepada aparatur negara.
e. Hambatan  eksternal  yang  di  alami  penyidik  kepolisian  khususnya  POLSEK Denpasar Timur adalah kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan kepolisian khususnya penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.
4. Kesimpulan
4.1.  Kesimpulan
1. Proses penyidikan tindak pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  di POLSEK  Denpasar  Timur,  dalam  hal  pelaksanaanya  berdasarkan  KUHAP dan Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Kegiatan  penyidikan  tindak  pidana  terdiri  atas  penyelidikan,  dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka, penyerahan barang bukti, dan penghentian penyidikan.
2. Dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  penggelapan  kendaraan bermotor  terdapat  beberapa  hambatan  internal  dan  eksternal,  yaitu kurangnya  anggaran  untuk  penanganan  tindak  pidana  penggelapan, kurangnya  jumlah  personil  dalam  elakukan  penanganan  tindak  pidana penggelapan, tersangka kabur (buron), barang bukti berbeda dengan laporan yang di laporkan oleh pelapor, adanya intervensi, adanya Dumas (komplain), dan kurangnya alat bukti.
4.2 Saran
1. Pihak kepolisian perlu bersikap proaktif dari dalam menangani tindak pidana penggelapan  kendaraan  bermotor.  Polri  khususnya  penyidik  harus  lebih intensif menyelenggarakan seminar dan  pamflet-pamflet  mengenai  tindak pidana  penggelapan  khususnya  kendaraan  bermotor  walaupun  tidak
8 Wawancara dengan Penyidik I Nengah Winaya 14 Oktober 2019
langsung akan menekan angka tindak pidana penggelapan kendaraan
bermotor, tapi paling tidak dapat mengurangi kemungkinan- kemungkinan terjadinya tindak pidana penggelapan.
2. Pihak  Kepolisian  dapat  memberikan  pengarahan  untuk  berhati-hati  dalam menyewakan kendaraan terutama kepada penyewa baru yang tidak dikenal sebelumnya  dan  juga  penyewa  yang  menyewa  kendaraan  dalam  jumlah banyak, serta sinergi masyarakat  dengan  Kepolisian  khususnya  POLSEK Denpasar Timur untuk melaporkan jika dilingkungannya mengetahui adanya penadah barang- barang hasil kejahatan.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Buku Rianto Adi. 2012. Sosiologi Hukum . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. Anwar,  Yesmil.  2011. Pengantar  sosiologi  Hukum ,  Gramedia  Widiasarana.  Indonesia.
Jakarta.
Kepolisian  Republik  Indonesia.  2006.  PERPOLISIAN  MASYARAKAT.  Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.

## Jurnal
Abubakar,  L.  (2013).  Revitalisasi  hukum  adat  sebagai  sumber  hukum  dalam membangun sistem hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (2), 319-331. Arliman,  L.  (2018).  Peranan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Di  Dalam  Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. Soumatera Law Review , 1 (1), 112-132. Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM. Jurnal Dinamika Hukum , 11 (3), 389-401.
Sarmadi,  A.  (2012).  Membebaskan  Positivisme  Hukum  Ke  Ranah  Hukum  Progresif (Studi  Pembacaan  Teks  Hukum  Bagi  Penegak  Hukum). Jurnal  Dinamika Hukum , 12 (2), 331-343.

## Undang-ndang
Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang biasa kita sebut dengan (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang biasa kita sebut dengan (KUHAP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

## Wawancara
Wawancara dengan Penyidik IB Ariawan, S.H.M.H.,14 Oktober 2019. Wawancara dengan Penyidik I Nengah Winaya 14 Oktober 2019.