## Struktur Sosial Masyarakat Bima Pada Masa Kepemimpinan
Sultan Muhammad Salahuddin Tahun 1915-1951
M Al Qautsar Pratama

## Cecep Somantri
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung qautsaral@gmail.com
Abstract
Bima’s  society  has  its  own  styles  and  social  structures  in  the history’s  journey  and  it  keeps  changing.  Social  structure  in Bima    is  not  apart  from  the  influence  of  their  current goverment. In the goverment of Sultan Muhammad Salahuddin as  the  latest  sultan  in  1915  –  1951,  he  gave  a  lot  of contributions  to  social  and  spiritual  of  Bima’s  society.  This study  concerns  about  the  development  of  Bima’s  society  that describes  about  the  social  status  and  also  the  symbols.  This study also describes about the social life in every status and the policies  of  Sultan  Muhammad  Salahuddin  that  influence  the social paradigm of Bima.

## Keywords:  Social  structures,  Bima’s  society,  Sultan Muhammad Salahuddin

## Pendahuluan
Bima merupakan sebuah daerah yang terletak di bagian Timur Pulau Sumbawa  dan  salah  satu  kabupaten  dalam  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Secara  geografis  Bima  adalah  salah  satu  wilayah  yang  cukup  strategis  di wilayah  kepulauan  Nusa  Tenggara.  Wilayah  bagian  Utara  berbatasan langsung  dengan  laut  Flores,  sebagai  urat  nadi  perniagaan  Nusantara  sejak abad  ke-  14  M.  Terletak  di  tengah  rangkaian  kepulauan  Nusantara  dan memiliki  pelabuhan  alam  yang  terlindung  dari  serangan  gelombang  dan angin  musim  barat.  Hasil  alam  Bima  cukup  beragam  dan  menjadi  bahan ekspor  yang  sangat  laris  pada  zamannya.  Inilah  yang  menjadi  alasan  Bima
bisa  tampil  sebagai  Negara  maritim  tersohor  sejak  abad  ke-15  sampai pertengahan abad ke- 20 M. 1
Daerah Bima atau yang biasa dikenal dengan istilah “ Dana Mbojo ” 2 telah mengalami perjalanan panjang dan berliku. Fase perkembangan Bima dimulai sejak era pra-sejarah, Hindu-Budha, fase kerajaan kemudian berubah menjadi Kesultanan kemudian masuk ke fase NKRI dan sampai sekarang. Di masa  pemerintahan  Sultan  Muhammad  Salahuddin  kehidupan  sosial masyarakat Bima sangat beragam. Dalam tulisan ini penulis berusaha untuk mengungkap struktur masyarakat Bima yang menggabarkan adanya tingkat sosial  masyarakat  serta  lambang-lambang  statusnya.  Terutama  pada kepemimpinan  Sultan  Salahuddin  sebagai  Sultan  terakhir  di  Bima.  Sultan Muhammad  Salahuddin  sebagai  sultan  terakhir  Kesultanan  Bima  memiliki peranan  yang  sangat  penting  dalam  proses  kemajuan  Islam  di  tanah  Bima. Sultan Salahuddin merupakan salah satu pemimpin yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Bima.
Sejarah Kesultanan Bima
Kesultanan  Bima  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  memiliki peranan penting dalam panggung sejarah Islam khususnya di kawasan Nusa Tenggara. Jauh sebelum terjadinya proses pengislaman, Bima sudah menjadi daerah  dengan  perkembangan  perdagangan  yang  cukup  pesat.  Menurut catatan  Bo  Sangaji  Kai 3 ,  cikal  bakal  daerah  Bima  dirintis  oleh  pendatang dari  Jawa  yang  bernama  Sang  Bima  yang  kemudian  menikah  dengan  Putri Tasi Sari Naga. Dari pernikahan tersebut melahirkan dua orang putra yang bernama Indra Zamrud  dan Indra Komala, kedua anaknya tersebutlah yang menjadi  cikal  bakal  keturunan  raja-raja  Bima. 4 Dalam  catatan  lainya disebutkan  bahwa  Ncuhi  Dara  dan  Padolo  menyampaikan  keputusan  pada saat  Sang  Bima  memahat  Wadu  Pa’a  mungkin  dilakukan  oleh  Sang  Bima yang  beragama  Hindu  Siwaistik  atau  orang-orang  Hindu  yang  hilir  mudik melewati Flores kala itu.
Kuat  dugaan  dia  sedang  memimpin  ekpedisi  yang  singgah  di  Pulau Satonda  kemudian  tiba  di  teluk  Bima.  Bisa  dikatakan  bahwa  sang  Bima
1 Alan Malingi, Upacara Adat Hanta Ua Pua (Bima: Masehi Persada, 2010), Hlm. 12.
2 Dana Mbojo merupakan sebutan daerah Bima yang biasanya di sebutkan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Bima atau jika diterjamahkan dalam bahasa Indonesia berarti tanah Bima.
3 Bo Sangaji Kai merupakan naskah kuno milik Kerajaan Bima, aslinya ditulis menggunakan aksara  Bima.  Naskah  ini  kemudian  ditulis  ulang  pada  abad  ke-19  dengan  menggunakan  huruf  Arab- Melayu, menggunakan kertas dari Belanda dan Cina.
4 Abdullah Tajib, Sejarah Dana Mbojo (Jakarta: Harapan Massa, 1999), Hlm. 11.
merupakan  orang  yang  memiliki  andil  penting  dalam  pendirian  kerajaan Bima  Hindu  namun  raja  pertama  yang  memimpin  kerajaan  Bima  yakni putranya  Indra  Zamrud  yang  diasuh  oleh  Ncuhi  Dara.  Menurut  Morris kedatangan Sang Bima ke tanah Mbojo , berhasil mengubah pola kehidupan terutama  pada  bidang  pertanian  dan  peternakan  pada  masyarakat  Bima bahkan Sang Bima juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan adat. Hal tersebut  merupakan  pertimbangan  bagi  masyarakat  setempat  untuk memberikan penghormatan sehingga Sang Bima diangkat sebagai pemimpin dan  sebagai  penghargaan  lain  maka  nama  Sang  Bima  disepakati  sebagai nama  Bima  yang  sebelumnya  bernama Mbojo . 5 Pada  masa  sebelum masuknya  Islam  Bima  terbagi  menjadi  beberapa  wilayah.  Tiap  wilayah dikuasai oleh kelompok masyarakat yang dikepalai oleh seorang “ Ncuhi ”. 6
Zaman “ Ncuhi ” dipandang oleh orang Bima sebagai permulaan bagi rentetan kehidupan dan oleh karena itu zaman “ Ncuhi ”. Disebut juga zaman “ zaman  ncuhi  ro  naka ”.  Masa Ncuhi Merupakan  ambang  sejarah  (Proto Sejarah)  pada  masa  ini  masyarakat  mulai  hidup  berkelompok,  menetap, mengenal  pertanian  dan  peternakan  dan  masyarakat  hidup  teratur  dibawah pimpinan  seorang Ncuhi Menurut  tuturan  orang  Bima  yang  dimaksud dengan “ Ncuhi ” adalah “ edere domo dou, ina mpuu naba weki marimpa di siri wea nggawo na, di batu wea lele na” . Pengertian “ Ncuhi ”. Berdasarkan tuturan tersebut adalah Ncuhi adalah orang yang menjadi sumber kelahiran bagi  turunan  secara  terus-menerus  dan  merupakan  manusia  pertama  yang menjadi  cikal  bakal  kelompok  masyarakat  yang  bertanggung  jawab  untuk memberi  perlindungan  bagi  seluruh  masyarakat  dan  dijadikan  sebagai sumber hokum yang wajid ditaati. 7
Dalam  naskah  Bo  dijumpai  bahwa  masyarakat  pada  masa  itu  sudah mengenal jenis tombak, parang, bercocok tanam, di daerah pengunungan dan berternak dan mereka belum mengenal sistem pengolahan tanah persawahan serta  bajak-membajak.  Kehidupan  masyarakat  zaman Ncuhi mengalami perubahan setelah datangnya imigran Jawa yang tidak ditemui sumber kuat kapan  orang  Jawa  datang  ke  tanah  Bima  namun  dalam  buku  Sejarah Nasional Indonesia  yang diterbitkan oleh Kemendikbud orang Jawa datang
5 Abdullah Tajib, Sejarah Dana Mbojo , Hlm 20 6 Ncuhi dalam  bahasa  Indonesia  bisa  diartikan  sebagai  tokoh  adat  atau  ketua  adat  yang memimpin beberapa wilayah tertentu di Bima dengan karakteristik masing-masing contohnya Ncuhi Doro Wani memimpin daerah bagian timur Bima, Ncuhi Dara memimpin wilayah Tengah kemudian Ncuhi Bolo yang memimpin daerah Bima bagian barat.
7 Abdul  Gani  Abdullah, Bima  Dalam  Lintasan  Sejarah (Bima:  Genta  Publishing,  2015), Hlm. 67.
ke tanah Bima sekitar tahun 1575. 8 Perkiraan tersebut belum bisa dijadikan sebagai  acuan  dikarenakan  ekspansi  perluasan  wilayah  Majapahit  ke  arah Timur  dilakukan  antara  lain  menaklukan  Bima  pada  tahun  1357. 9 Data  itu menunjukan bahwa sebelum tahun 1357 diperkiran telah datang imigran di Bima.  Dalam  naskah  Bo  hanya  di  jumpai  bahwa  kedatnagan  Imigran  jawa saat  sebelum  pergantian  nama  “ Mbojo ”  menjadi  Bima  tanpa  menyebutkan angka tahunnya.
Pada  awal  XVII  Kerajaan  Bima  mengalami  kemelut  politik  yang berkepanjangan,  terjadi  intrik  politik  yakni  perebutan  kekukasaan  dengan serangkaian pembuhunhan dan intrik. Salisi yang merupakan putra raja Ma Wa’a  Dampa merebut  kekuasaan  dengan  melakukan  cara  licik  bahkan berafiliasi dengan Belanda untuk mencapai kekuasaan di Bima bahkan Salisi membunuh  terhadap  putra  mahkota  kearjaan  yakni  Sangaji  Samara  yang berusia  9  tahun.  Salisi  menjadi  raja  Bima  tanpa  persetujuan  majelis  adat. Salisi yang merupakan raja Bima yang terakhir berhasil digulingkan oleh La Ka’i yang  didukung  oleh  seluruh  rakyat  dan  bala  tentara  bantuan  dari kerajaan  Gowa  selama  tiga  kali  ekspedisi.  Perjuagan La  Ka’i adalah perjuangan panjang dan berdarah. 10
Hubungan  Bima  dengan  Gowa-Tallo  di  Sulawesi  Selatan  dalam periode  kebebasan  zaman  bahari  orang  Makassar  sekitar  tahun  1567-1575 adalah  salah  satu  tali  penyambung  yang  memuluskan  jalannya  proses ismalmisasi di Bima. Hubungan Bima dengan kerajaan-kerajaan di Makassar dan  Bugis  dalam  periode  itu  memberi  kemungkinan  terjalinnya  hubungan dengan  Bima  jauh  sebelum  pertengahan  abad  ke  XVI  itu.  Akan  tetapi pengaruh  yang  dominan  terhadap  tahap-tahap  pengislaman  Bima  adalah hubungan maritime yang terjadi sejak abad ke-XVI hingga permulaan abad ke-XVII. 11
Menurut Sejarawan Bima M. Hilir Ismail, tahun 1540 M meruapakan tonggak  awal  kedatangan  Islam  di  tanah  Bima,  proses  islamisasi  itu berlangsung  dalam  tiga  tahap  yaitu  periode  kedatangan  Islam  tahun  1540- 1621,  periode  pertumbuhan  Islam  tahun  1621-1640  M,  dan  periode kerajayaan  Islam  1640-1950  M.  Pada  awal  sebelum  Islam  menjadi  agama resmi kerajaan, ajaran Islam sudah masuk dan menyebar ke wilayah-wilayah
8 Sejarah Nasional Indonesia Jilid III (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI 1977), Hlm. 270
9 Slamet  Mulyana, Nagarakertagama  dan  Tafsir  Sejarahnya (Jakarta:  Bharatara  Karya Aksara,  1977), Hlm. 120.
10 M. Hilir Ismail, Raja dan Sultan Bima (Pemerintah Kabupaten Bima, 2014), Hlm. 5.
11 Abdul  Gani  Abdullah, Bima  Dalam  Lintasan  Sejarah (Bima:Genta  Publishing,  2015), Hlm. 69.
pesisir pantai Bima. 12 Proses pengislaman di tanah Bima  diklasifikasikan oleh Muhammad dapat terbagi dalam empat fase. Pertama, pada abad XIV masyarakat Bima telah mengetahui tentang adanya agama Islam yang dianut oleh  masyarakat  pulau  Jawa.  Kedua,  pada  abad  itu  juga,  datangnya  para utusan/mubalig  melalui  pintu  perdagangan  dari  Jawa,  khususnya  dari kesultanan  Demak  dan  Gresik,  untuk  menyebarkan  Islam  di  Bima.  Ketiga, adanya  beberapa  orang  masyarakat  Bima  yang  memeluk  agama  Islam. Keempat, masuknya masyarakat Bima ke dalam Islam secara massal. 13
Pada  tanggal  5  Juli  1640  M  menjadi  tonggak  berdirinya  kesultanan Bima dengan Sultan pertama Abdul Khair (La Ka’i) dan perdana menteri La Mbila memeluk Islam dan berganti nama menjadi Jalaludin. Bima memasuki era kesultanan yang berlandaskan Islam dalam menjalankan pemerintahannya.  Sebenarnya,  masyarakat  Bima  sudah  mengenal  Islam melalui penyebar agama islam dari tanah Jawa, Melayu bahkan Gujarat dan Arab  pada  tahun  1609  M,  yang  mengenal  lebih  dulu  adalah  masyarakat pesisir.  Masa  kesultanan  merupakan  masa  kejayaan  Bima.  Bima  secara politik dan ekonomi berubah menjadi salah satu daerah perdangangan paling berpengaruh di wilayah Nusa Tenggara pada awal abad ke-16. Islam dimasa kesultanan  bersinar  cemerlang  dan  mencapai  puncak  kejayaan.    Selama menjadi Kesultanan,
Bima di pimpin oleh 15 Sultan dalam kurun waktu 322 tahun mulai tahun  1640  M  sampai  tahun  1951  pasca  wafatnya  Sultan  Muhammad Salahuddin.  Menurut  Morris  (1890),  selama  berlangsungnya  Kesultanan Bima,  ada  49  raja  dan  rultan  yang  pernah  memimpin  di  Bima.  Maharaja Sang  Bima  diposisikan  pada  urutan  ke-11,  sedangkan  dalam  catatan Rouffaer yang kemudian diterbitkan oleh Noorduyn (1987), ada 26 raja atau sultan,  mulai  dari  Maharaja  Sang  Bima  sampai  dengan  Sultan  Ibrahim. Sesungguhnya  sejak  muncul  sebagai  pusat  kekuasaan  Islam  hingga  tahun 1950, Kesultanan Bima diperintah oleh empat belas sultan, mulai dari Sultan Abdul  Kahir  (1620-1640)  sampai  Sultan  Muhammad  Salahuddin  (1915- 1951)  sebagai  Sultan  Bima  yang  terakhir.  Dalam  proses  estafet kepemimpinan di Kesultanan Bima, tiap sultan memiliki strategi tersendiri dalam  menjalankan  roda  pemerintahanya.  Sultan  disamping  memiliki kedudukan yakni sebagai kekuasaan tertinggi dalam Kerajaan Bima, ia juga
12 Abdul Gani Abdullah, Bima Dalam Lintasan Sejarah, Hlm. 11 13 Muhammad Ahmad, “ Hubungan Goa dan Aceh dalam Proses Islamisasi Kerajaan Bugis Makassar ”,  dalam  Andi  Rasdianah  (ed.), Bugis  Makassar  dalam  Peta  Islamisasi  Indonesia ,  IAIN Ujung Pandang, 1982.
berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi majelis Suba 14 dalam Kesultanan Bima.
Era  kesultanan  bertepatan  dengan  masa  penjajahan  di  Nusantara. Hinga  tidak  heran  berbagai  kepetingan  penjajah  terutama  bangsa  Belanda juga  merambah  di  Bima. 15 Sultan-sultan  yang  memimpin  sebelum  sultan Muhammad Salahuddin lebih menfokuskan pada pada persoalan masyarakat seperti  memperbaiki  kehidupan  rakyat  dalam  bidang  pertanian  akibat kemarau, serangan bajak laut, kemiskinan, kelaparan dan juga tidak terlepas dari perang melawan kolonial Belanda. Sedangkan di era sultan Salahuddin Bima  lebih  diperhatikan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  yang  sangat terlihat adalah aspek agama dan pendidikan. 16
Sultan  Muhammad  Salahuddin  sebagai  sultan  terakhir  Kesultanan Bima memiliki peranan yang sangat penting dalam proses kemajuan Islam di tanah  Bima.  Sultan  Salahuddin  merupakan  salah  satu  pemimpin  yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Bima.  Ia  lahir  di  Bima pada  tanggal  15  Zulhijah  1306  Hijriah  atau  14 Juli 1889  dan  meninggal  dunia  pada  tanggal  11  Juli  1951  merupakan  putra mahkota  dari  Sultan  Ibrahim. 17 Sejak  usia  muda  ia  sudah  tertarik  dengan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  ilmu  keagamaan,  pendidikan,  dan  politik. Sultan  Muhammad  Salahuddin  banyak  belajar  tentang  ilmu  pemerintahan dan  agama  dari  ulama  dan  pejabat  istana  pada  saat  itu.  Ia  juga  menekuni ilmu  tauhid,  serta  siasat  politik,  ia  selalu  membaca  buku-buku,  dan  rajin mempelajari ilmu Qur’an dan Hadist. Selian mendapat bimbingan dari pala ulama  setempat  beliau  juga  berguru  pada  ulama  yang  didatangkan  dari Batavia yaitu H. Hasan dan Syeh Abdul Wahab dari Mekakah. 18
Berdasarkan  faktor-faktor  diatas  pada  tanggal  2  November  1899 beliau  resmi  diangkat  sebagai  “ Jena  Teke ” 19 oleh  majelis  Hadat.  Kemudian untuk  mendapatkan  pengalaman  lebih  jauh  dalam  menjalankan  roda
14 Majelis ini mencakup Sultan anggota majelis “ Hadat ” “ Syara Tua ”. Istilah Suba ini selain bermakna rakyat juga bermakna angkatan militer. Makna-makna tersebut memiliki kaitan juga dengan istilah  “Sera  Suba”  yang  berarti  alun-alun  atau  lapangan  luas.  Masyarakat  Bima  kadang-kadang menyebutnya dengan Seraba.
15 Tawaluddin  Haris, Kerajaan  Tradisional di Indonesia:  Bima ,  (Jakarta:  Gramedia, 2004), Hlm. 294.
17 M. Hilir Ismail, Raja dan Sultan Bima , (Bima: Pemerintah Kabupaten Bima, 2014), Hlm. 49.
18 M. H Hilir Ismail , Raja dan Sultan Bima , Hlm. 50.
19 Jena Teke berarti Putera Mahkota, Sultan Salahuddin meruapakan satu-satunya anak dari Sultan Ibrahim yang diangkat sebagai putera mahkota dari 11 bersaudara.
pemerintahan,  maka  pada  tanggal  23  Maret  1908  diangkat  menjadi  Jeneli Donggo  atau  setingkat  camat  dalam  hirarki  kepemimpinan  Kesultanan Bima.  Setelah  sang  ayah  Sultan  Ibrahim  mangkat  pada  tahun  1915, Muhammad Salahuddin mengambil alih kekuasaan pemerintahan kemudian tahun  1917  resmi  dilantik  menjadi  sultan  Bima  ke-XVI  yang  memerintah dari  tahun  1915-1951  M.  Disamping  menjadi  sultan,  pada  tahun  1949 diangkat  menjadi  Dewan  Raja-raja  se-Pulau  Sumbawa  atas  persetujuan Sultan  Dompu  dan  Sultan  Sumbawa.  Sultan  Salahuddin  sangat  fokus  pada pembangunan  dalam  bidang  sosial  keagamaan  dan  pendidikan  Islam.  Pada proses  menjalankan  tampuk  kekuasaan  Sultan  Muhammad  Salahuddin banyak mendapatkan rintangan dan tantangan.
Pada  masa  kekuasaanya  Bima  sedang  mengalami  krisis  politik  dan ekonomi  yang  cukup  memprihantinkan  akibat  ulah  dari  penjajah.  Namun tantangan  tersebut  dilalui  dengan  jiwa  besar  dan  keyakinan  yang  teguh. Beliau  melalui  tantangan  tersebut  melalui  proses  yang  panjang.    Penulis tertarik  meneliti  tentang  Sultan  Salahuddin  dikarenakan  selain  sosok  yang sangat dihormati dan dicintai oleh masyarakat Bima. beliau juga merupakan satu-satunya sultan yang memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap paham keagamaan,  pendidikan,  ekonomi  dan  politik  bahkan  Sultan  Salahuddin dijuluki  sebagai  “ Ma  ka  kidi  Agama ”  atau  tokoh  yang  mendirikan, memajukan  dan  menjalankan  ajaran  agama  Islam  ditanah  Bima.  Sultan Salahuddin  merupakan  tokoh  utama  yang  berperan  penting  dalam perkembangan sejarah Bima pada awal abad ke 20.
Penggolongan Sosial  Masyarakat Bima
Pada  masa  pemerintahan  sultan  Muhammad  Salahuddin, pengolongan  masyarakat  Bima  masih  sama  seperti  pada  masa  sebelumnya dalam  artian  belum  ada  perbedaan  yang  terlalu  mencolok.  Pada  masa  itu masyarakat Bima digolongkan menjadi 4 golongan yaitu (1) golongan raja- raja,  (2)  golongan  bangsawan,  (3)  golongan  dari  dan  pegawai  istana,  (4) golongan  rakyat  biasa.  Pihak  kesultanan  secara  resmi  hanya  mengakui keempat  status  tersebut.  Penggolongan  tersebut  tidak  memberikan  kesan bahwa  masyarakat  Bima  terbagi  dalam  suku  bangsa  akibat  pertalian wilayah.  Demikian  pula  istana  tidak  mengakui  adanya  golongan  budak walaupun  goglongan  tersebut  hidup  berdampingan  dengan  raja-raja  dan bangsawan. Status golongan budak yang demikian mungkin karena golongan ini merupakan penduduk pendatang atau bukan asli orang Bima atau bahkan dari hasil barter dengan pihak lain.
Penggolongan  masyarakat  Bima  diinterpretasikan  dalam  bentuk lambang  pemerintahan  yang  bermakn:  (1)  terjemahan  dari  suatu  tuntutan bahwa dalam fungsi pemerintahan hanya dipegang oleh raja, bangsawan, dan pegawai  istana, 20 (2)  merupakan  suatu  pengawasan  yang  ketat  terhadap distribusi  tugas  dan  fungsi  dalam  pemerintahan  kesultanan  dan  (3)  upaya untuk menutup kemungkinan bagi golongan rakyat biasa memperoleh tugas dan fungsi yang sama dalam pemerintahan.
Penggolongan masyarakat Bima ini juga memiliki kaitan erat dengan pelayanan  yang  diinginkan  oleh  keluarga  istana.  Golongan  lainnya  merasa bahwa  mengakomodasikan  keterampilan  terhadap  golongan  raja  dan bangsawan  berarti  akan  meraih  kebutuhan  individualnya.  Oleh  karena  itu, analisis tiap golongan masyarakat dapat ditekanakan pada angota golongan, batasan distribusi golongan, aktivitas pokoknya dan pantangan bagi anggota kelompok yang bersangkutan.
1. Golongan  raja-raja  merupakan  golongan  yang  memilki kedudukan  tertinggi  di  Kesultanan  Bima.  Golongan  ini menuntut  secara  turun-temurun  sebagai  golongan  yang merupakan  keturunan  asli  Sang  Bima.  Sehingga  memilki kedudukan  sebagai  sultan  di  Bima  pada  saat  itu.  Anggota atau  orang  yang  termasuk  di  dalam  golongan  ini  ialah  raja yang  pernah  memimpin  atau  sedang  memimpin  beserta  istri dan  anak-anaknya. 21 Mereka  inilah  yang  dinamakan  orang Bima “londo sangaji” atau keturunan raja. Seorang raja atau anak  raja  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  menikahi seorang wanita dari golongan rakyat biasa. Apabila terjadi hal demikian maka golongan wanita yang dinikahi akan berubah menjadi  sama  seperti  sultan.  Golongan  raja-raja  bertempat tinggal  di  dalam  lingkungan  kesultanan.  Raja  dan  istrinya harus  tinggal  di  istana  pusat  sedangkan  keluarga  lain  akan tinggal di luar istana.
Pada  masa  kepemimpinan  Sultan  Salahuddin  raja menepati  dan  melaksanakan  tugasnya  di  ‘ asi  nae’ istana besar  sedangkan  keluarga  lain  tinggal  di  ‘ asi  mpasa’ atau bekas istana atau istana lama. Jika ditelisik dari sanksi hukum kelurga raja memiliki keistimewaan dibanding golongan lain.
20 Bandingkan  dengan  Jean  Peaget, Structuralisme .  Transleted  and  adited  by  Chaninah Maschler, Basic Books. Inc. Publisher. New York, Hlm. 115
21 Abdul Gani, Peradilan Agama dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima 1947-1957 , (Yogjakarta: Genta Publishing, 2004) hlm. 90
Hukuman golongan raja ketika melakukan pelanggaran sangat ringan. Hal ini tercantum dalam pasal 5 ketentuan tanggal 15 Dzulhijjah  1284  seperti  yang  tercantum  dalam  naskah  bo disebutkan  bahwa  jikalau  anak  raja  membuat  malu  atau memukul  seorang  hamba  atau  rakyat  biasa  maka  akan dijatuhi  denda  sebesar  8  real.  Dalam  pasal  6  disebutkan bahwa jikalau anak raja memaki orang atau rakyat biasa akan dikenakan denda sebesar 4 real. Sebaliknya dipasal 7 jikalau seorang rakyat biasa melakukan hal yang sama akan didenda sebanyak 12 real. Ketentuan hukum ini mencerminkan adanya perbedaan  tingkat  sosial  yang  mencolok  antara  raja  dengan rakyat biasa.
2. Golongan  bangsawan:  golongan  masyarakat  Bima  yang  ada dibawah tingkatan raja ialah golongan bangsawan. Keturunan bangsawan  menjabat  jabatan  tertentu  dalam  pemerintahan secara  turun-temurun  sehingga  keturunan  selanjutnya dimungkinkan  untuk  memilki  anggapan  bahwa  memangku jabatan  itu  merupakan  pengakuan  hukum  bagi  kelanjutan kebangsawanannya.
Dikalangan  masyarakat  Bima  sebenarnya  belum terdapat  kejelasan  mengenai  siapa  yang  memiliki  hak  untuk dikatakan sebagai keturunan bangsawan atau termasuk ‘ londo ruma’ atau  ‘ londo  sangaji ’  atau  keturunan  raja.  Namun  jika dilihat dari fungsingnya dalam pemerintahan, sebagian besar masyarakat  Bima  berpendapat  bahwa  orang  yang  termasuk golongan  bangsawan  yakni  mereka  yang  menduduki  jabatan Tureli, Jeneli, dan Bumi dalam lingkunagn Bumi Nae.
Golongan  bangsawan  pada  awalnya  bermukim dilingkungan  istana.  Sebagaian  besar  golongan  ini  tinggal didaerah tertentu yang disebut “ kampo nae ” (kampung besar), kampung ini merupakan lokasi khusus pemukiman pembesar pemerintah. Hampir keseluruhan mereka adalah bangsawan di kota karena jarang sekali golongan bangswasan yang tinggal di pedesaan atau wilayah yang jauh dari pusat kerajaan.
Pada masa peralihan pemerintahan sekitar tahun 1957, golongan  bangsawan  mengalami  kekhawatiran.  Disatu  sisi mereka  takut  akan  kehilangan charisma sebagai  seorang bangsawan  akibat  sempitnya  memperoleh  jabatan-jabatan dalam lembaga pemerintahan. Dan disisi lain mereka sendiri
tidak  berhasil  menformulasikan  tingkat  sosial  yang  ingin dipertahankan  itu  sehingga  tidak  ada  patokan  untuk membedakan golongan bangsawan dengan masyarakat biasa.
3. Golongan  Pegawai  Istana.  Golongan  ini  pada  awalnya merupakan kelompok masyarakat dari golongan rakyat biasa yang  diangkat  bekerja  sesuai  dengan  perintah  istana  sesuai dengan  keahliannya  yang  dibutuhkan  dalam  lingkungan istana.  Mereka  dinggap  sebagai  kelompok  masyarakat tersendiri karena golongan ini terdiri dari pegawai rendahan, pesuruh  atau  tukang  yang  disuruh  untuk  melaksanakan pekerjaan tertentu di luar maupun di dalam lingkungan istana.
Menurut  Ahmad  Amin  pembagian  kelompok berdasarkan dari tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam istana.  Karena  itu  cenderung  diakui  bahwa  seluruh  pegawai istana  dibawah  koordinasi Bumi  Parenta dan Bumi  Renda .
Tugas  dan  tanggung  jawab  mereka  dalam  koordinasi Bumi Parenta meliputi  pengawasan  di  dalam  dan  luar  istana,
pekerjaan  sebagai  pesuruh,  urusan  kesenian  istana  dan perlengkapannya,  urusan  produksi  perlengkapan  istana, urusan  tenaga  kerja  dalam  istana.  Sebagaian  dari  mereka bertempat  tinggal  tetap  di  pedesaan  dan  sebagaian  lainnya bertempat tinggal di sekitar istana. Pemilihan tempat tinggal tersebut didasarkan pada alasan tuntutan kewajiban bertugas dan banyak tidaknya pekerjaan di dalam istana. 22
4. Golongan  rakyat  biasa  adalah  masyarakat  yang  tidak termasuk  dalam  golongan  raja-raja,  bangsawan  ataupun pegawai  istana.  Golongan  ini  lebih  dianggap  sebagai golongan dengan kelas sosial paling rendah dalam masyarakat
Bima. Golongan ini biasanya melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani, pedagang, bahkan sebagai pesuruh kaum raja atau  bangsawan,  ada  juga  yang  berburu,  dan  sebagian nelayan.  Golongan  rakyat  biasa  pada  kehidupan  sehari-hari juga menduduki fungsi keagamaan seperti fungsi sebagai guru ngaji,  atau  murid.  Fungsi-fungsi  keagamaan  itu  melahirkan tingkat sosial diantara mereka.
Kalangan rakyat biasa tidak bisa mengikuti pola hidup kaum raja-raja atau bangsawan. Rakyat biasa bisa dikatakan
22 M. Nur Wahab, Sejarah Bima Sekilas Lintas , dalam brosur Kenang-kenangan Tiga Tahun IKIP Bima (Raba: IKIP Mataram, 1973) hlm. 153
tergolong  bebas  dalam  bertindak  tidak  seperti  golongan  raja dan bangsawan yang terlihat lebih kaku dan mengikuti pakem istana.  Dalam  kehidupan  masyarakat  biasa  lebih  cenderung dikungklung  oleh  adat  istidat  dan  perintah  agama.  Jika  ada beberapa  individu  atau  kelompok  masyarakat  biasa  yang keluar  dari  jalur  perintah  agama  maka  akan  ditegur  dengan munculnya  slogan  “na  kanta  ku  ba  ruma”  (dilarang  oleh tuhan) atau “ wati pehe, wati tahona ” (tidak baik). Pantangan- pantangan hidup bagi golongan rakyat biasa yang erat sekali kaitannya  dengan  tradisi  istana  dan  dekat  dengan  ajaran agamanya.
Lambang Status Sosial Masyarakat Bima Pembagian  masyarakat  Bima  seperti  yang  dijelaskan  diatas merembet  pula  pada  hak  pemakaian  gelar  yang  melambangkan  status golongan  masyarakat.  Pada  masa  pemerintahan  Sultan  Muhammad Salahuddin  pemakaian  gelar  dalam  kehidupan  masyarakat  Bima  masih digunakan  bahkan  masih  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  dalam kehidupan  sehari-hari.  Namun,  sejak  akhir  tahun  1967 23 gelar  tidak  lagi melambangkan perbedaan status sosial dalam masyarakat Bima. Dalam hal gelar masyarakat Bima cenderung memperolehnya melalui 4 jalur yakni:
1. Gelar yang diperoleh akibat garis keturunan
Golongan raja-raja menyandang gelar “ ruma ” 24 karena mereka  adalah  “ londo  sangaji ”  (keturunan  raja).  Gelar ruma selalu  diikuti  oleh  nama  atau  panggilan  diri,  seperti  “ ruma sangaji ” bagi seorang raja atau sultan. Dalam golongan raja- raja istilah sultan saja dipandang sebagai gelar dalam jabatan raja,  pertanda  kerajaan  Islam.  Apabila  ia  tidak  menjadi  lagi maka  gelar  sultan  tidak  di  pakai  lagi  keculai  gelar ruma . Ruma  mone adalah  gelar  bagi  anak  laki-laki  raja  sedangkan bagi perempuan diberikan gelar ruma siwe .
23 Pelaksanaan  pembangunan  yang  dimulai  sejak  tahun  1969  membawa  perubahan  bagi tingkat  kesadaran  orang  Bima  untuk  terpacu  meningkatkan  taraf  hidupnya:  gelar  tidak  menjadi penghalang  untuk  mencapai  tingkat  kehidupan  ekonomi  yang  baik  sebagaimana  golongan  raja-raja dan bangsawan.
24 Istilah “ruma” dalam bahasa Bima bermakna Tuhan. Dalam kaitannya dengan tulisan ini “ruma” dipakai orang Bima sebagai lambang status golongan raja-raja, karena golongan ini, terutama sang raja adalah orang yang berkedudukan tinggi di Bima. Dengan kedudukan itu, ia berhak memakai istilah “ruma” sebagai gelarnya.
Masih ada gelar yang mengungkapkan golongan raja- raja itu dekat dengan golongan biasa, seperti gelar “ina ka’u” (ibu yang mulia), dan “ ama ka’u ” (bapak yang mulia) ina atau ama  biasanya  dipakai  untuk  panggilan  seorang ayah  dan  ibu pada golongan rakyat biasa.
2. Gelar yang diperoleh setelah memangku jabatan tertentu.
Gelar  yang  dapat  diperoleh  melalui  proses pemangkuan suatu jabatan di dalam lingkungan pemerintahan
Kabupaten  Bima  dan  terjadi  di  dalam  golongan  bangsawan atau  golongan  dari  pegawai  istana.  Gelar-gelar  itu  diberikan oleh  Pemerintahan  Kesultanan  secara  resmi.  Pada pemerintahan  Sultan  Muhammad  Salahuddin  golongan bangsawan  yang  memangku  jabatan  tingkat Turelli , Jeneli dan  para  pemangku  jabatan Bumi  Nae diberi  gelar  atau mendapat  gelar  “ rato ”  gelar  tersebut  biasanya  disebutkan sebelum nama jabatannya. 25
Jabatan  dalam  Badan  Hukum  Syara’  sejalan  dengan jabatan  Tureli  Nggampo.  Hingga  Bumi  Nae,  jabatan  Imam, lebenae dan cepelebe dalam  Badan  Hukum  Syara’  dan dipandang  sejajar  dengan  jabatan  Tureli  Nggampo  hinga
Bumi  Nae,  Imam  dan  yang  lainnya  tidak  dipandang  sebagai golongan bangsawan walaupun memberikan kesempatan yang terbuka  dan  mempunyai  peluang  untuk  masuk  dalam kelompok masyarakat bergelar “rato”. 3. Gelar-gelar yang terdapat dalam lingkungan rakyat biasa. Kehidupan ekonomi masyarakat biasa tidak menempatkan  mereka  pada  tingkat  sosial  yang  berbeda. Kehidupan  keagamaan  justru  memberi  pengaruh  bagi hubungan timbal-balik diantara mereka sehingga menyebabkan timbulnya tingkat sosial yang berbeda. Seorang anggota  masyarakat  dalam  golongan  rakyat  biasa  akan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya  apabila  telah  berhasil  mencapai  tingkat  “tuan  guru imam”,  “tuan  guru”,  “guru  imam”,  “guru  lebe”,  atau  “guru haji”.
25 Abdullah Tajib, Sejarah Dana Mbojo , Hlm 20
Gelar-gelar  tersebut  dapat  berupa  anugrah  sebagai pemangku  jabatan  dalam  Badan  Hukum  Syara  maupun pemberian masyarakat. Selain gelar-gelar yang disebutkan di atas,  masih  ada  gelar-gelar  lain,  seperti  “ruma  guru”,  “haji”, “ruma haji”. Gelar tersebut bukan didapat melalui keturunan namun  juga  sama  dengan  gelar  yang  diberikan  oleh masyarakat terhadap orang tersebut.
Ruma  guru  adalah  gelar  seorang  guru  yang  mengajar agama  Islam  dalam  lingkugan  istana.  Biasanya  gelar  itu disandang  oleh  orang  Bima  keturunan  Melayu.  Namun  yang lebih dikenal oleh masyarakat bukanlah dari golongan Melayu melainkan  dari  orang  Bima  asli  seperti  ruma  guru  Haji Muhammad  Said,  Adbul  Gani.  Setelah  itu  barulah  dikenal ruma guru Haji Ince Ma dan lain-lain.
Kemudian  ada  gelar  “ruma  haji”  adalah  gelar  yang diperoleh  seorang  setelah  menunaikan  ibadah  haji  sebelum tahun 1951 yakni sebelum meninggalnya Sultan Muhammad Salahuddin  sebagai  Sultan  Bima  yang  terakhir.  Pada  waktu pemerintahan  Sultan  Salahuddin  terdapat  suatu  ketentuan tidak  tertulis  bahwa  tiap  orang  Bima  yang  berangkat  ke Mekkah  baik  untuk  menunaikan  ibadah  haji  atau  untuk bermukim, diharuskan bersalaman dengan “ruma sangaji” dan demikian pula setelah kembali dari Mekkah sebelum ke desa masing-masing.
Acara  bersalaman  tersebut  dimanfaatkan  oleh  Sultan untuk  memperoleh  berita  atau  keterangan  kemungkinan  ada ilmu  baru  atau  kitab-kitab  yang  dibawa  oleh  para  haji  dari Mekkah.  Apabila  ketentuan  tersebut  tidak  dipatuhi  maka yang  bersangkutan  akan  dikenakan  hukuman  berupa kewajiban  duduk  di  “ lare-lare ”  (pintu  gerbang  utama  istana Bima)  selana  tiga  hari  beruntun.  Sejak  meninggalnya  Sultan Salahuddin ketentuan itu tidak berlaku lagi dengan sendirinya karena menurut anggapan masyarakat Bima, sudah tidak ada lagu=I  gelar  tersebut  karena  orang-orang  yang  pergi  haji setelah  tahun  1951  diberikan  gelar  “abu”  (bapak)  dan  “umi”
(ibu).
4. Variasi warna jubbah
Bagi golongan rakyat biasa, jubbah bukan merupakan suatu  hal  yang  kaitannya  dengan  gelar.  Jubah  itu  secara
popular dipakai oleh orang yang sudah melaksanakan ibadah haji.  akan  tetapi  di  kalangan  masyarakat  tertentu  masih  ada yang  menggunakan  variasi  warna  jubbah  seperti  merah  tua, hijau,  dan  putih  dengan  maksud  tertentu.  Jubah  hijau biasanya dipakai oleh para haji yang berada di bawah tingkat jubbah  merah  tua.  Mereka  ini  pada  umumnya  akan menggantikan  pemakai  jubah  merah  dalam  berbagai perannanya.  Jubah  putih  biasanya  dipakai  oleh  sesoerang yang  baru  saja  kembali  dari  ibadah  haji  yang  akan menggatikan peranan jubah hijau nantinya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Cholisin dan Nasiwan. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Yogyakarta: Ombak, 2012. Gani,  Abdul. Peradilan  Agama  dalam  Pemerintahan  Islam  di  Kesultanan Bima 1947-1957 . Yogyakarta: Genta Publishing, 2004. Haris,  Tawaluddin. Kerajaan  Tradisional  di  Indonesia:  Bima .  Jakarta: Gramedia, 2004.
Ismail, M. Hilir. Raja dan Sultan Bima. Pemerintah Kabupaten Bima, 2014. Malingi, Alan. Upacara Adat Hanta Ua Pua . Bima: Masehi Persada, 2010. Morris, D.F. Van Braam. Kerajaan Bima 1886 . Bima: Lengge Pres, 2001. Muhammah,  Ahmad. Hubungan  Goa  dan  Aceh  dalam  Proses  Islamisasi Kerajaan  Bugis  Makassar ,  dalam  Andi  Rasdianah  (ed.), Bugis Makassar  dalam  Peta  Islamisasi  Indonesia ,  IAIN  Ujung  Pandang, 1982. Mulyadi,  Sri. Bandar  Bima .  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, 1993.
Mulyana,  Slamet. Nagarakertagama  dan  Tafsir  Sejarahnya .  Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977.
Tajib, Abdullah .  Sejarah Dana Mbojo. Jakarta: Harapan Massa, 1999.