JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (2) (2019): 260-272 DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13841

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Etnografi Masyarakat dan Hukum Adat Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara

## Ethnographic Society and Customary Law Humbang Hasundutan Regency, North Sumatra
Yudhi Ramadani Harahap 1) *, Ibnu Hajar Damanik 2) & Robert Sibarani 3)
1) Program Pasca Sarjana Antropologi Sosial Universitas Negeri, Indonesia
2) Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan, Indonesia
3) Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Diterima: 29 Maret 2019; Disetujui: 20 Juli 2019; Dipublish: 01 Desember 2019
Abstrak
Naskah  ini  merupakan “blue  print” masyarakat  dan  hukum  adat  di  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  Sumatera Utara.  Bertujuan  menemukan  solusi  penyelesaian  sengketa-konflik  terkait  sumber  daya  agraria.  Hak  akses  pada tanah  ulayat,  implementasi  terapan  dalam  penentuan  kebijakan,  eksplorasi,  mitigasi  konflik.  Mendeskripsikan sistem hukum dan kearifan lokal yang hidup di masyarakat adat. Metode penelitian riset menggunakan penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  Etnografi  James  P.  Spradley.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara mendalam,  observasi  partisipasi  dan  tradisi  lisan.  Etnografi  ini  bersifat holistik-integratif,  thick  description ,  dan analisis  kualitatif  untuk  mendapatkan native’s  point  of  view. Hasil  penelitian  mengungkapkan  mekanisme pewarisan secara genologis kepada anak dan kerabat terdekat. Pewarisan yang diakui resesi adat, tanah panjaean untuk anak laki-laki atau ulos na sora buruk untuk anak perempuan boru. Mekanisme Jual Beli ulos tu piso , Gadai dondon,  Pemberian,  Kontrak.  Bentuk  entitas  sosial, bius,  partolian,  golat,  huta,  marga  raja yang  merupakan struktur adat yang berperan pemegang hak akses ulayat. Pengambil Keputusan dan penyelesaian sengketa, Pago- pago, Horja, Bius, Raja Nihuta, Bius Raja, Paradaton, Paripe, Perantau enkulturasi. Aspek sosial-politik komunitas Sionom Hudon, PBM, Sihas, Ketua lembaga, Raja Nihuta, Bius Raja, Paradaton, Paripe.
Kata Kunci: Masyarakat dan Hukum Adat, Kearifan Lokal, Sistem Tenurial, Sumber Daya Agraria.

## Abstract
This scrip is a "blue print" of the community and customary law in Humbang Hasundutan District of North Sumatra. Aim  to  find  solutions  to  resolve  conflicts  related  to  agrarian  resources.  Access  rights  to  communal  land,  applied implementation in policy determination, exploration, conflict mitigation. Describe the legal system and local wisdom that  live  in  indigenous  peoples.  The  research  research  method  uses  qualitative  research  with  the  ethnographic approach of James P. Spradley. The technique of collecting data is in-depth interviews, participant observation and oral traditions. This ethnography is holistic-integrative, thick description, and qualitative analysis to get native's point of view. The results of the study revealed the mechanism of genological inheritance to children and closest relatives. Inheritance recognized as customary recession, panjaean land for boys or ulos na so buruk for boru girls. Mechanism of buying and selling ulos tu piso, dondon mortgage, giving, contract. Forms of social entities, bius, partolian, golat, huta, marga raja which are customary structures that play the role of holders of communal access rights. Decision- makers  and  dispute  resolution,  Pago-pago,  Horja,  Bius,  Raja  Nihuta,  Bius  Raja,  Paradaton,  Paripe,  Nomads enculturation. The socio-political aspects of the community of Sionom Hudon, PBM, Sihas, Chair of the institution, Raja Nihuta, Bius Raja, Paradaton, Paripe.
Keywords: Society and Customary Law, Local Wisdom, Tenure System, Agrarian Resources.
How  to  Cite:  Harahap,  Y.R.,  Damanik,  I.H.,  &  Sibarani,  R  2019  Etnografi  Masyarakat  dan  Hukum  Adat Kabupaten Humbang Hasundutan. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11(2): 260-272.
* Corresponding author: E-mail: yudhi.rhrp@gmail.com ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Dinamika  pembangunan  nasional, disatu sisi memberikan kontribusi peningkatan  kualitas  kesejahteraan  hidup masyarakat, tetapi sisi lain juga berdampak  pada  merosotnya  kualitas lingkungan  hidup  dan  konflik  horizontal. Seperti  sengketa  terkait  penguasaan sumberdaya  agraria  atau  sumberdaya alam  yang  telah  terjadi  sejak  puluhan tahun  lalu.  Hampir  di  seluruh  pelosok wilayah  Indonesia.  Sepanjang  2014 tercatat  sedikitnya  telah  terjadi  472 konﬂik  agraria  di  seluruh  Indonesia dengan luasan area mencapai 2.860.977.07 hektar.  Konﬂik  ini  melibatkan  sedikitnya 105.887 kepala keluarga (KK).
Sengketa  menyangkut  persoalan tenurial adat yang mengkerucut terciptanya  kondisi  yang  tidak  harmoni.
Ketimpangan penguasaan hak atas sumberdaya agraria, berdampak kerawanan  sosial  berbagai  kelompok masyarakat,  hingga  turunnya  tingkat kesejahteraan  yang  terlibat  sengketa. Sengketa  ini  dimaknai  sebagai  "hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok)  yang  memiliki  rasa  sasaran- sasaran  yang tidak sejalan" (Chris Mitchel dalam Fisher, 2000).
Fakta  lapangan  yang  menyebutkan bahwa  adanya  tumpang-tindih  tata  batas desa,  kawasan  hutan  Negara,  yang  terjadi
pada  sekitar  33.000-an  desa  di  negeri  ini, atau sekitar 25% dari keseluruhan jumlah desa  di  Indonesia.  Dalam  sisi  lain  hanya sekitar  10%  saja  kawasan  hutan  Negara yang  selesai  proses  pengukuhan  tata batasnya.  Sengketa-sengketa  seperti  ini akan  terus  bertambah,  seiring  munculnya fenomena krisis pangan dan energi. Hingga memicu  fenomena  yang  disebut land grabbing (perampasan  lahan).    Hal  ini terjadi  di  wilayah  adat  yang  berada  di Humbang  Hasundutan.  Perampasan  lahan dan penutupan akses oleh perusahaan PT. Pulp Lestari pada lahan masyarakat adat di daerah humbang hasundutan.
Terjadinya  konflik  di  wilayah  adat diantara beberapa pihak yang saling klaim pada  suatu  akses  agraria.  Sehingga  perlu diperjelas  sumber  faktual  kepemilikan suatu  sumber  daya.  Beberapa  fakta mengungkapkan bahwa sumber daya yang ada di Negeri ini dimiliki oleh masyarakat itu  sendiri,  yang  terdiri  dari  beberapa kelompok masyarakat yang saling berserikat.  Tetapi  secara  hukum  positif aset yang merupakan kepemilikan komunal  dialih  fungsikan,  dikarenakan beberapa  faktor  yang  hingga  akhirnya akses terhadap aset tidak dimiliki lagi oleh kelompok.  Bukan  hanya  itu  kepemilikan suatu  sumber  daya  agraria  juga  secara fakta  tidak  memiliki  bukti-bukti  secara legal  hukum  pemerintah  Indonesia.
Sehingga  hal  ini  merujuk  pada  konfik berkepanjangan  antara  pihak  pemerintah, masyarakat, pengembang ataupun investor  yang  menggunakan  sumber  daya tertentu.  Secara  harafiahnya  di  Negeri  ini, sumber  daya  dimiliki  oleh  masyarakat secara  komunal  adalah  sumber  daya penghidupan bagi kelompok
yang tergabung dalam satu lingkaran adat. Adat bekerja dalam melestarikan dan melindungi  segenap  kelompok  yang tujuan,  satu  rasa  dan  empati.  Tetapi hukum  dan  adat  tidak  dapat  bersenergi dengan  hukum  positif.  Sehingga  konflik yang terjadi di daerah selalu menimbulkan berbagai  polemik  hingga  jatuhnya  korban jiwa  dan  kerugian  yang  sangat  besar  bagi pihak  yang  terlibat  dalam  konflik.    Tidak adanya  kepastian  hukum  dan  UU  yang disepakati  bersama  untuk  meneggakkan aturan  yang  berlaku,  menjadikan  pihak bertikai  dalam  kurun  waktu  yang  cukup lama.
Oleh  karena  pentingnya  dilakukan riset  mendalam  untuk  mendapatkan kejelasan  tentang  sengketa  agraria. Mengetahui  bentuk  masyarakat  adat  dan hukum  yang  berlaku,  menetapkan  subyek dan  obyek  hak  atas  kepemilikan  sumber daya  agraria.  Oleh  karena  itu  kajian etnografi  masyarakat  adat  Humbang Hasundutan diperbuat, untuk dipergunakan sebagai titik acuan
menentukan kebijakan yang berkolaborasi antara  pemerintah,  masyarakat  Adat  dan investor.  Sehingga dapat meredam konflik di  masyarakat.  Mendongkrak  peningkatan ekonomi  dan  pembangunan  merata  yang saling bersinergi di lingakaran pemerintah dan masyarakat adat.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian riset ini menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  Etnografi  James  P.  Spradley. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan teknik  wawancara  secara  mendalam, observasi  partisipasi  dan  tradisi  lisan. Etnografi  ini  bersifat holistik-integratif, thick  description, dan  analisis  kualitatif untuk mendapatkan native’s point of view.
Metode ini didasarkan atas 5 prinsip, yaitu  teknik  tunggal,  identifikasi  tugas, maju  bertahap,  penelitian  orisinal  dan problem-solving. (Spradley, 1997). Langkah-langkah penelitian maju bertahap ini terdiri dari 12 langkah dimulai dengan suatu  fokus  yang  luas  pada  langkah  1 sampai langkah ke 5 dan pada langkah ini merupakan  bagian  dari  analisis  awal  atau permukaan  penelitian  yang  dikerjakan. Dimulai  dengan  mengumpulkan  data live in selama  2  bulan  di  Humbang Hasundutan.  Turut  serta  dalam  setiap kegiatan manigi di hutan yang dilakukan di masyarakat untuk memenuhi data.
Mengumpulkan  data  dengan  wawancara mendalam,  tidak  terstruktur  akan  tetapi sesuai  dengan interview  guide yang  sudah disusun terlebih dahaulu. Kemudian mulai menyempit  pada  langkah  ke  7  untuk penyelidikan  intensif  atas  beberapa domain  terpilih,  lantas  pada  langkah  ke  7 sampai  10  inilah  kita  menggunakan analisis yang mendalam (sistemis holistik).
Megumpulkan  data  lapangan  dan  mulai memisahkan  data  sehingga  mulai  tampak jelas  hasil  yang  dibutuhkan  untuk mengkerucutkan fokus penelitian. Langkah ke  11  dan  12  meluas  kembali  menjadi generalisasi  selanjutnya  dipahami  pula untuk  mendapatkan native’s  point  of  view.
Studi pustaka digunakan dalam pengumpulan  data-data  melalui  sumber buku-buku,  jurnal,  tesis,  desertasi  dan media  internet  yang  berkaitan  dengan penelitian masyarakat adat, kearifan lokal, tradisi,  nilai  dan  norma,  simbolik,  analisis budaya.  Dokumen-dokumen  arsip  lama, catatan  misionaris,  memoir  administrator Kolonial  (Kolonila  Nasional).  Digunakan sebagai memperkuat hasil temuan dilapangan.  Studi  pustaka  juga  sebagai pembanding  dan  validasi  data.  Sehingga data  didapatkan  akurat  dan  dapat dipertahankan sesuai pakem penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Humbang adalah  dataran  tinggi yang luas  dan  mirip  dengan  padang  rumput kering  yang  di  sana-sini  hanya  ditumbuhi belukar, bebatuan berkersik terkerat-kerat di  banyak  tempat  saluran  air  yang  sangat dalam  dan  di  sepanjang  dataran  tersebut dibuka  ladang  padi  basah, hauma  saba (Vergouwen)  gambaran  seorang  sarjana Belanda seabad silam mengenai Humbang ketika ia melakukan penelitian hukum adat masyarakat Batak. Saat ini, Humbang yang digambarkan  oleh  Vergouwen  telah menjadi  bagian  dari  sebuah  kabupaten yang disebut sebagai Kabupaten Humbang Hasundutan. Dahulunya wilayah Humbang Hasundutan  itu  merupakan  bagian  dari wilayah  administratif  Kabupaten  Tapanuli Utara  yang  mengalami  pemekaran  pada tahun 2003.  Humbang  Hasundutan memiliki  luas  sebesar  2.3335,33  km2 dengan  ibukota  di  Dolok  Sanggul.  Berada di ketinggian 330-2.075 mdpl dengan relif tanah  berbukit-bukit.  Lahan  perbukitan dan  tropis,  memungkinkan  penduduknya untuk  menanam  kopi.  Selain  bermata pencaharian sebagai petani kopi, penduduk Humbang menyandarkan hidup dari  hasil  tumbak  haminjon  (hutan kemenyan) dan bertani holtikultura.
Bentuk-bentuk kearifan yang berlaku pada  masyarakat  Adat,  Berkaitan  dengan properti  dan  pewarisan  (sistem  tenurial
tanah  adat)  diantaranya  yaitu. Diparaja Merupakan  sitem  tradisional  yang  masih ada  di  masyarakat  adat  di  Humbang Hasundutan.  Merupakan  suatu  sitem peradilan  yang  sangat  dihormati  hasil keputusannya.  Dimulai  dari  permasalahan rumah  tangga,  asusila,  hingga  sengeketa agraria. Peradilan dengan metode diparaja menjadi solusi dalam penyelesaian berbagai  macam  persengketaan.  Tetapi bukan  berarti  tidak  tergerus  dengan perubahan.  Apabila  terjadi  sengketa  baik itu  sengketa  tanah  maka  untuk  melerai konflik  tersebut  digunkan  mekanisme diparaja .  Kerabat  yang  bersengketa bertemu  di  dalam  sebuah  forum. Raja nihuta adalah  pemanggku  peradilan tersebut. raja  nihuta bersifat  sebagai penengah,  penimbang,  ataupun  hakim untuk  menyelesaikan  permasalahan.  Raja nihuta  dianggap  sebagai  sosok  yang bijaksana  dan  dapat  menjalin  keselarasan di setiap keputusan.
Secara  teritorial  merupakan  ruang lingkup  tempat  tumbuh  kembangnya  dan enkultrasi  langsung  pada huta tersebut.
Sistem  aturan  di  dalam  huta,  dijalankan oleh raja  nihuta. Raja  nihuta merupakan pemangku  kuasa  didalam  menyusun segala  tindak  tanduk  peraturan  yang menjadi tatanan dalam hidup di huta. Huta merupakan suatu daerah yang terkecil dari sistem  adat  yang  ada  dimasyarakat  batak.
Masyarakat  huta  yang  dipimpin  oleh  raja tadi  menghidupkan  peraturaan-peratuaan adat  yang  kuat.  Struktur  huta  di  terdiri dari  beberapa  pemangku:  1) Raja  Nihuta, pemangku  kuasa  dihuta  yang  merupakan galur keturunan marga pemilik  tanah;  2) Anggi  Ni  Raja, klan marga  yang  sama  dan  memiliki  hubungan kerabat yang kuat dengan  pemilik  tanah dongan  tubuh, berperan  menggantikan  raja  di  adat  jika raja  nihuta tidak  ada;  3) Namora, merupakan  kelompok hula  hula yang memberikan nasehat dan berdiskusi untuk menuaikan  keputusan raja  nihuta ;  4) Tuatua  Ni  Huta, merupakan  kelompok orang yang memahami adat, kecendiakaan, pengetahuan  sejarah,  religius,  yang memberikan  nasehat  dan  gambaran  adat untuk  dipertimbangkan  oleh  Raja  nihuta; 5) Paripe, merupakan penduduk huta yang terdiri  dari  marga  raja,  marga  boru  dan pendatang dihuta.
Dari  catatan  lapangan  terlukiskan peran raja nihuta , bagaimana keputusannya terhadapat pelanggaran dan aset yang ada dihuta. Dizaman sekarang ini diparaja sedikit  mendapat  keraguan dimasyarakat  adat.  Banyak  polemik  yang terjadi  bahwa raja  nihuta tidak  seorang yang bijaksana. Kekurangan pola fikir  dan kepribadian  dari  seorang  raja  menjadi sarat utama.
Fakta  di  lapangan  menunjukkan bahwa Raja  nihuta tidak  memiliki kepribadian  yang  baik  dan  tidak  dapat menjadi panutan bagi paripe nya (penduduk  desa).  Pandangan  kepada  raja yang  berdasarkan  dari  garis  keturunan mendapat  keraguan dari paripe nya. Sebap pandangan  paripe  bahwa  tidak  mungkin dalam  generasi  itu  semuanya  memilki kepribadian yang baik, terkadang generasi berikutnya  bisa  keluar  dari  faidah kebijaksanaan  seorang  raja.  Faktor  itu sistem  diparaja  sekarang  mendapat  sikap skeptis  dan  mulai  ditinggal  di  beberapa daerah adat.
Bius horja juga merupakan salah satu menkanisme  mengatasi  permasalahan dalam  struktur  masyarakat  adat. Bius terdiri dari kesatuan raja raja nihuta , yang berfungsi  sebabagi  pelaksana  ritual-ritual adat,  umunya  pernikahan.    Akan  tetapi bius  kerap  berkumpul  untuk  membahas masalah paradaton yang lebih luas. Terkait persengketaan tanah, hukum yang berlaku di huta (desa)  dan  polemik  permasalahan lainnya. Dikarenakan faktor persengketaan dan  seragan  dari  pihak  luar  masyarakat adat.  Muncul  kesepakatan  baru  dalam penyelesaian  Sengketa  dalam  masyarakat adat.  Dinamika  baru  memunculkan lembaga  adat  sebagai  penyambung  lidah masyarakat  adat  itu  sendiri.  Berbagai kasus  sengketa  yang  bersinggungan
dengan  hukum  positif,  biasanya  terkait konflik  agraria.  Munculnya  kelembagaan adat  dikarenakan  sebuah  sikap  untuk melindungi  aset  ulayat,  tanah  adat  dan warisan  budaya  yang  dimiliki.  Lembaga adat dianggap dapat menjalankan hubungan  yang  berbeda  diantara  pihak luar  dengan  pihak  mereka  sendiri  yang menamakan  dirinya  dalam  satu  kesatuan masyarakat adat.
Paradaton ,  Kejadian  dimasa  lampau akan  turut  ambil  peran  dalam  kehidupan di  masa  kini.  Tata  nilai  yang  sudah diperbuat disepakati oleh leluhur, mempengaruhi  setiap  individu  generasi dalam  menentukan  moralitas  perilaku. Merupakan  suatu Patik  Dohot  Uhum (aturan  dan  hukum).  Nilai  yang  kuat  di sosialisasikan,  dijalankan,  diwariskan  dan mempengaruhi  kehidupan  orang  Batak. Paradaton adalah  sebuah  ikatan  yang sakral, sepenanggungan,  empati, tanggung jawab , Patik dohot Uhum dalam kehidupan bersama.  Mengatur  kehidupan  untuk saling  bahu  membahu,  tolong-menolong dan  saling  melengkapi  disaparadaton. Kekerabatan mencakup hubungan sedarah, pernikahan dan saling melindungi.
Unsur Dalihan  Na  Tolu  (Hula-hula,
Dongan Tubu, Boru). Memberikan sentuhan  dalam  mengatur  setiap  pribadi disetiap  individu-individu. Saparadaton
adalah  sebuah  bentuk  hukum  yang  ada disebuah huta ataupun struktur adat yang lebih  besar.    Walaupun  terkadang  lebih dari  satu huta masih  dalam  satu  lingkup saparadaton. Peran paradaton dalam huta untuk saling mengukuhkan hubungan yang kuat  dalam  berbagai  hal.  Pernikahan, kemalangan,  dan  pelanggaran,  norma  dan etika  terdapat  serasa  dan  semalu  didalam paradaton. Aturan  pernikahan  sesuai dengan  tatanan  adat  yang  berlaku. Paradaton juga  sebagai  hukum  timbal balik.  Adat  yang  diberi  kepada  suhut begitulah kelak kemudian harus dibayarkan  sebagai  hutang  adat  nya. Hutang  adat  adalah  hutang  yang  wajib dibayarkan, hutang adat akan memberikan pengaruh  psikologi  yang  kuat  pada individu  yang  berhutang  adat.  Berimbas langsung  kepada  kehidupan  sosial  di masyarakat adat.
Perubahan  politik  tersebut  juga berdampak  kepada  sistem paradaton masyarakat.  Awalnya  seluruh huta yang ada  dalam  wilayah  marga  raja  hanya memiliki  satu  bius  dan  satu paradaton.
Satu paradaton saat  ini  biasanya  adalah penduduk  yang  wilayahnya  berdekatan, bisa  satu huta, gabungan  beberapa huta, ataupun satu desa. Kesatuan dari beberapa paradaton di satu wilayah disebut  dengan horja, di  mana  ketika  mengadakan  ritual adat,  mereka  akan  memotong  kurban
kerbau dan mengundang seluruh raja bius dan  penduduk  dari  satu  wilayah  tersebut. Suatu ketika diadakan horja di Desa Pusuk Satu,  maka  seluruh raja-raja  huta dari Desa  Natam,  Desa  Janji  Hutanapa,  Desa Pusuk  Satu  dan  Desa  Pusuk  Dua  harus menghadirinya  karena  mereka  termasuk dalam  satu  wilayah  yang  dikenal  dengan Negeri  Pusuk.  Sedangkan  untuk  Desa Baringin Natam, seharusnya mereka masih termasuk  dalam  Negeri  Pusuk,  namun menurut  penduduk  desa  tersebut  tidak mengakui  bahwa  tanah  mereka  adalah tanah  pemberian  dari  Marga  Mahulae sehingga  mereka  berpisah  dari  wilayah Negeri Pusuk dan membuat paradaton dan bius yang baru.
Rajanihuta merupakan  salah  satu galur  keturunan  marga  yang  menguasai suatu  teritorial  yang  di  garap  oleh leluhurnya  terlebih  dahulu  ( pamungka huta ). Menentukan tapal batas, mendapatkan hak mendirikan dan mendiami  di  daearah  ulayat.  Peran Rajanihuta merupakan bagian yang sangat penting  didalam  persoalan  tanah  ulayat. Baik  itu  tanah  yang  berada  dilingkungan huta, sawah, ladang atau diareal hutan.
Dari  sisi  objek  hak,  subjek  hak  atas ulayat bius,  partolian,  golat,  dan  huta, berkelompok  ataupun  perorangan  di dalam  kelompok marga  raja atau marga boru dimaksud  Memiliki  hak.  Pertama,
Kawasan Hutan: hutan disebut tano rimba dan harangan, hutan muda disebut tombak atau rabi. Jika  tanah  yang  belum  pernah dibersihkan  itu  disebut tano  na  jadi  hea niula atau tano  tarulang. Jika  sebidang tanah  pernah  dibersihkan  dan  sekarang ditinggalkan,  itu  disebut gasga s  atau tano na  niulang ,  atau  penyebutan  lain  yang disetarakan  dengan  sebutan  ini.  Kedua, Area Perumahan (Huta): Areal perumahan atau  parhutaan  terletak  pada  sebidang tanah  berbatasan  dengan  dua  dinding, parik  bulu  suraton dan parik  bulu  dun.
Keempat  sudutnya  ditandai  dengan pago- pago, biasanya  batu  besar  atau  pohon besar,  atau  penyebutan  lain  yang disetarakan dengan sebutan ini.
Ketiga,  Areal  Pertanian:  Sawah disebut saoa atau hauma. Ladang  untuk menanam  padi  disebut hauma  tur.
Sebidang  tanah  yang  telah  ditinggalkan bera untuk  waktu  singkat,  misalnya  dua tahun,  yang  ditujukan  untuk  rotasi tanaman, disebut  tano  dipaombal. Jika tanah  untuk  tujuan  yang  sama  dibiarkan bera untuk  waktu  yang  lebih  lama,  maka itu  disebut talun.  Porlak adalah  ladang untuk  menanam  tumbuhan  selain  padi, atau  penyebutan  lain  yang  disetarakan dengan  sebutan  ini.  Keempat,  Area Penggembalaan: Jalangan adalah  padang rumput  untuk  merumput  ternak  tanpa pengawasan,  sementara jampalan atau
penyebutan  lain  yang  disetarakan  dengan sebutan  ini,  adalah  untuk  penggembalaan sapi, kambing atau kuda yang ditambatkan.
Kelima,  Area  Pencadangan:  Area pencadangan  disebut  berdasarkan  tujuan yang berbeda-beda. Hauma harajaon, atau penyebutan  lain  yang  disetarakan  dengan sebutan  ini,  adalah  area  cadangan  untuk mendirikan  sawah  hasil  panen  yang digunakan  untuk  menutupi  biaya  upacara penawaran  di  tingkat bius atau bona . Hutan yang dicadangkan untuk kayu bakar disebut tombak ripe-ripe . Tanah yang layak untuk  penggembalaan  disebut jalangan.
Saluran  tanah  yang  diperuntukkan  bagi perluasan  huta  disebut pangeahan atau tamba  tamba  ni  huta. Jika  dicadangkan untuk  pendatang  baru  atau  yang  baru menikah  itu  disebut punsu  tali. Cadangan air  disebut mata  mual. Keenam,  Daerah Suci: Saluran ini diyakini berada di sekitar roh  dan  jiwa  nenek  moyang  yang  mati yang  disebut parsombaonan,  solobean, parbeguan dan saba  parhombanan, atau penyebutan  lain  yang  disetarakan  dengan sebutan  ini.  Kuburan  disebut partangisan, parbanadi, atau udean ,  atau  penyebutan lain  yang  disetarakan  dengan  sebutan  ini. Jika  kuburan  itu  dimiliki  oleh  orang  biasa maka  disebut partangisan  hatopan, sedangkan  kuburan  individu  disebut partangisan pangumpolan, atau
penyebutan  lain  yang  disetarakan  dengan sebutan  ini.  Saluran  tanah  dimana  orang melakukan sholat khusus untuk menyembuhkan  orang  sakit  dengan meditasi  disebut tano  langlang atau parlanglanga ,  atau  penyebutan  lain  yang disetarakan dengan sebutan ini.
Rajanihuta juga  memiliki  peran sebagai  pengatur  adat  yang  berlaku  di wilayah huta. Dalam menjalankan perannya  di  didamping  oleh natua-tua  ni huta (sesepuh huta) sebagai  memberi saran  kepada Rajanihuta. Permasalahan yang paling kerap terjadi biasa tapal batas tanah  yang  berada  diareal  perladangan atau  didalam tombak  ripe-ripe. Ketika keputusan Rajanihuta tidak dapat menyelesaikan  masalah.  Maka  orang  akan meminta  petunjuk  dari  arwah  leluhur untuk  datang  melalui  mimpi  yang dipercayai  akan  memberikan  keputusan pencerahan.  Setelah  masuknya  agama Kristen  melalui  misionaris.  Kegiatan dengan arwah leluhur tidak lagi dilakukan, dilarang  oleh  agama.  Segala  persoalan terkait  tanah  diselesaikan  oleh  unsur kerabat saripe, jika  tidak  terselesaikan menghadap  ke raja  huta dan natua-tua  ni huta. Bius juga berperan jikalau permasalahan  yang  rumit  dan  terkait paradaton. Melibatkan  batas  teritorial antar huta. Bius merupakan kumpulan dari beberapa Rajanihuta yang  terdiri  dari
huta-huta diareal  yang  saling  berdekatan biasanya  dan  masuk  dalam  rumpun paradaton. Bius mengatur  adat,  tatanan sosial,  dan  aspek  ritual horja yang  ada didalam masyarakat batak. Tanpa terkecuali  juga  peran  bius  terlibat  dalam sengketa petanahan. Yang biasanya dalam mengatur batas tapal pembuatan huta huta baru  dan  wilayah  tapal tombak  ripe  ripe.
Hingga  peralihan  atas  tanah  yang  mereka miliki  kepada  pihak  tertentu  di  luar  dari masyarakatnya.
Setiap resesi adat mengalihkan tanah, pelaku  mengundang  komunitas  untuk makan  bersama.  Disiarkan  secara  lisan dari  mulut  ke  telinga  sebagai  pengakuan dan  saksi  akan  peristiwa  tersebut.  Di setiap  resesi  itu  juga  selalu  memberikan upeti  secara  simbolik.  Yang  berupa ulos, sirih,  atau  sajian  kuliner  sakral  yang diberikan  kepada  si  pemberi  tanah. Sebagai  bentuk  pelepasan  hak  akses kepada  tanah  itu.  Setiap  perstiwa pengalihan hak itu biasanya diketahui oleh Raja nihuta sebagai pemilik kekuasan atas tanah  ulayat  yang  mereka  duduki.  Zaman terus  bergulir,  wilayah  teritori  adat  Batak mendapat  daya  dorong  kuat.  Ketika masuknya kolonial Belanda dan pemerintahan  Indonesia.  Beberapa  aspek sistem  tradisional  yang  mereka  miliki mendapat  daya  pengaruh  dari  corak sistem  baru  yang  tidak  dapat  dibendung
lagi.  Struktur  pemerintahan  baru  dijaman kolonial  Belanda  memberikan presser langsung kepada raja nihuta , melemahkan posisi tawar, hingga berkurangnya kekuasaan  dari raja  nihuta atas  hak  dan aksesnya  pada  sumber  daya  agraria  dan tanah.  Politik  belanda  untuk  menguasai sumber daya yang ada, menjadikan situasi adat  menjadi  kacau.  Sehingga  banyak pertikaian antar huta. Klaim yang semena- mena  pada  akses  tanah  ulayat  mereka. Nilai  dan  makna  tanah  bagi  masyarakat batak juga berubah kekita era pemerintah Indonesia.  Pembangunan  dari  pemerintah masuk  ke  wilayah  teritori  adat.  Merubah nilai  makna  yang  bersifat  filosifis  menjadi nilai ekonomis. Harga tanah yang biasanya tidak  dihiraukan,  tidak  dapat  diperjual
belikan. Sekarang berubah menjadi bagian investasi yang bernilai profit. Luasan areal tanah  dahulunya  tidak  dapat  ditentukan harganya. Hanya diberikan kepada kerabat untuk memperkuat kerajaan dan memperbanyak paripe huta. Setiap peralihan  hanya  dengan  resesi  adat, membuatnya tidak bernilai bila dibandingkan  dengan  nilai  harga  tanah  di zaman  sekarang  ini.  Wilayah  areal  yang dekat  dengan  akses  transportasi  menjadi areal sorotan dan memilki nilai jual tinggi. Setiap  perseginya sudah memiliki bandrol sesuai  letak  strategisnya.  Perubahan  ini menjadi permasalahan, berlawanan dengan  nilai  adat  yang  sudah  di  anut  dari dulunya.  Transaksi  jual  beli  sekarang sering terjadi diwilayah tanah ulayat adat.
Gambar 1.  Matriks Sistem Hak Masyarakat Hukum Adat Humbang Hasundutan.
Sistem Hak Subyek Hak Individu Kelompok adat Kelompok marga Genelogis / Teritorial Obyek Hak Tanah dan SDAlainnya (Huta), perkampungan. Sawah dan perladangan. Hutan adat/Tombak. Pemakaman Artefak kebudayaan. Tempat ibadah Perbukitan/ Bebatuan. Sungai. Jenis Hak/Kewenangan Pemegang Kuasa Atas Hak Kelompok  Marga  pemilik  tanah (Sitombuk Tanoh) (perantau)
Raja  nihuta,  keturunan  pemilik tanah  yang  diwariskan  secara genelogis. Berperan sebagai pengatur  tatanan  adat,  hukum dan tanah di wilayah huta. Paripe (penduduk), Kelompok marga boru, Kelompok hula-hula, Pendatang , pemilik  atas  hak  guna  bangunan dan  tanaman  yang  tumbuh dihuta, kepemilikan tanah dihutan adat Genelogis/territorial Aspek sosial- politik organisasi komunitas dan supra komunitas Sionom Hudon PBM Sihas Ketua lembaga Raja Nihuta Bius Raja Paradaton Paripe Perantau/enkulturasi
Masyarakat  adat  itu  sudah  skeptis dengan  sistem  adat  untuk  mengatur  hak ulayat  pada  tanah.  Dianggap  tidak  kuat secara  legalitas  hukum  positif  Negara Indonesia. Minimnya pengetahuan perundang  undangan  dan  tidak  dapat bersinergi dengan undang undang pemerintah.  Mereka  membuat  lembaga yang  secara  legalitas  diakui  oleh  negara. Lembaga  ini  kemudian  memiliki  struktur, yang  dimana  didalamnya  terdiri  dari raja bius,  pinoppar  marga tertentu,  perantau dan masyarakat adat didaerah yang tinggal di  wilayah  teritori  adat.  Lembaga  adat  ini sangat  terfokus  kepada  aset  agraria  yang dimiliki  mereka.  Dalam  satu  wawancara dengan  lembaga  adat  mengutarakan, lembaga  adat  ini  diperbuat  guna  agar dapat  melindungi  hak  aset  ulayat  mereka dari  tindak  tanduk  transaksi  jual  beli dengan  skala  yang  besar,  khususnya kepada  pihak  ekseternal  atau  perusahaan yang bersikap profit dan tidak menghiraukan  nasib  mereka  kedepannya. Lembaga  adat  ini  diperbuat  agar  kelak anak  cucu  mereka  dapat  masih  tinggal  di daerah  adat  ini,  jikalau  tidak  maka  semua aset  mereka  terjual  dan  mereka  tidak memilki  tanah  lagi  untuk  diwariskan kepada  generasi  berikutnya.  Hal  ini mengubah tradisi adat yang hanya melalui resesi  adat  dan  persembahan  kepada Rajanihuta .    Sekarang  semua  orang  dapat
tinggal  dihuta  jikalau  dia  dapat  membeli tanah  dan  diizinkan  disitu  untuk bermukim.  Tetapi  tidak  semua  daerah huta, biasanya di daerah yang sudah ramai dan dekat dengan akses pasar. Penyelesaian  sengketa  tanah  juga  seiring jaman berubah dari yang sistem tradisional diparaja. Sekarang  sudah beralih kepada sistem hukum  dan melalui jalur  persidangan.  Sengketa  terkadang tidak  melibatkan  lagi  sistem  tradisional yang ada. Keadaan adat semakin melemah secara  fungsionalnya.  Hal  ini  yang kemudian  mempengaruhi  cara  berpikir mereka  untuk  tidak  lagi  mengacu  pada pranata-pranata  tradisional,  sebenarnya masih  hidup  dan  efektif  di  beberapa daerah ulayat diwilayah Humbang Hasundutan.  Oleh  karena  itu  diharapkan dari  hasil  penelitian  bisa  mengembalikan kembali  pakem  adat  yang  sudah  ada ribuan  tahun  lalu,  untuk  membuat  satu kebijakan  yang  saling  menguntungkan diantara pihak masyarakat adat, pemerintah  maupun  investor.  Bentuk kearifan  masyarakat  yang  hidup  bersama mereka  merupakan  landasan  yang  kuat untuk  dijadikan  suatu  pakem  untuk mengatur  segala  aspek  hukum  terhadap penguasaan  sumber  daya.  Melindungi hingga  mendistribusikan  hasilnya  untuk dijadikan  nilai  yang  profit  dalam pembangun negara. Jikalau hal ini berhasil
tentunya sangat menunjang dalam perkembangan  ekonomi  di  daerah  dan pembangunan  nasional.  Kemakmuran masyarakatnya  merupakan  tujuan  dari suatu  negara  yang  maju  makmur  dan berdaulat.  Sehingga  hal  ini  harus  dapat diperjelas  dengan  perundang  undagan yang  jelas  di  masyarakat  adat  dan pemerintah  lokal  maupun  pemerintah nasional.

## SIMPULAN
Bagi  orang  Batak,  tanah  tidak  hanya sekedar  aset.  Tanah  memiliki  fungsi, makna yang sangat luas dan dalam. Secara simbolik  tanah  merupakan  penunjukan identitas. Merupakan tujuan hidup filosofis yang  diwarisakan  leluhur.  Memberikan derajat  yang  tinggi  seorang  Batak.  Batas teritorial kekuasaan atas tanah (SDA) yang luas. Lebih jauh lagi hubungan orang Batak dengan  tanah  melibatkan  segala  unsur sosial  didalam  komunitas  adat  di  wilayah Humbang  Hasundutan.  Baik  itu  dari  segi kekerabatan,  politik,  hukum,  lingkungan, ekonomi,  terotorial  kekuasaan  dan  religi. Di masyarakat adat Humbang, sistem adat merupakan  instrumen  yang  mengatur kepemilikan  dan  akses  terhadap  tanah. Mekanisme  adat,  untuk  dapat  menguasai, memiliki  tanah  diwilayah  komunitas. Masih  menggunakan  sistem  tradisional, yang  hingga  sekarang  masih  ditemukan.
Mekanisme  itu  merupakan  pewarisan ulayat secara galur keturunan. Diwariskan kepada kerabat terdekat, merupakan anak, adik,  abang  dan boru dari saripe galur marga  pemilik  tanah (pamungka  huta) . Kemudian mekanisme melalui pernikahan. yang  merupakan  kontrak  dan  transaksi yang  sah  secara  adat.  Mendapatkan pengakuan  dari  komunitas  batak.  Dalam substansi pelepasan hak dari pihak pemilik tanah  dengan  penerima,  semua  itu  harus melakui  tahapan  resesi  adat.    Resesi  adat ini disebut pago-pago , ulos na so buruk dan berbagai macam ungkapan lainnya tergantung  posisi  kepada  siapa  tanah  itu diberikan dan dimana lokasi itu berada.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  yang  sebesar- besarnya kepada Bapak/Ibu yang merupakan  orang-orang  yang  sangat berperan  besar  dalam  penelitian  ini. Kepada  Yayasan  Doktor  Sjahrir  dan  Dr. Kartini  Sjahrir  yang  sudah  mendukung secara penuh kegiatan penelitian ini. Mas R Yando  Zakaria  yang  merupakan  orang paling  berpengaruh  dalam  penelitian  ini dan  metode  metode  penelitian  ditingkat lapangan. Dr. Fikarwin Zuska yang banyak memberikan  masukan  dalam  mekanisme dan  teknik  penulisan.  Freida  Amran dengan  naskah  dan  arsip  lama  zaman kolonial.  Rio  Belvage  dan  Yohana
Marpaung yang merupakan teman sejawat dalam  mengumpulkan  setiap  data  untuk melengkapi naskah penelitan ini. Informan yang sudah menyediakan waktunya untuk diwawancarai baik dari masyarakat, orang tua  di huta dan  dinas  yang  terkait  yang membantu  kegiatan  penelitian  ini.  Oleh karena  itu  tiada  kalimat  yang  lebih  baik selain  ucapan  terima  kasih  kepada  beliau sekalian.  Semoga  Allah  SWT  selalu melindungi  kalian  dimanapun  berada  dan diberikan  umur  yang  panjang  agar  tetap berbakti kepada bangsa dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhuri,  D.S.  (2013).  Selling  the  Sea,  Fishing  for Power.  A  Study  of  conflict  over  marine tenure  in  Kei  Islands,  Eastern  Indonesia. Asia-Pacific  environment  monograph  No.8. Canbera: ANU E Press.
Bagan  statistik  terkait  dengan  jumlah  penduduk dari  tahun  2005-2013,  bersumber  pada https://databoks.katadata.co.id/datapublish /2016/05/12/jumlah-penduduk-di- kabupaten-humbang-hasundutan-sumatera- utara-2004-2013 ,
Pasya,  G.  &  Sirait,  M.T.  (2011).  Analisa  Gaya
Bersengketa Panduan Ringkas untuk Membantu  Memilih  Bentuk  Penyelesaian Sengketa  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam. Bogor, Indonesia The Samdhana Institute.
Prosentase luasan hutan, gambaran demografi dan kepadatan penduduk, didapat dari
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_H umbang_Hasundutan ,
Sibarani,  R.  (2013).  Pendekatan  Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan. Medan: Jurnal USU.1-16.
Simanjutak,  S.  (2014).  “Merampas  Haminjon, Merampas  Tanah:  Pandumaan - Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari”. Working Paper Sajogyo Institute No.26, 2014.
Simarmata,  C.I.D,  (2017).  “Keharmonisan  Adat Batak dalam Lingkaran Dalihan Na Tolu” dari laman https://www.kompasiana.com/cha2han/ke harmonisan-adat-batak-dalam-lingkaran- dalihannatolu_5529d5e56ea8345844552cfe , Simbolon,  I.J.  (1998).  “Peasant  Women  and  Access to  Land:  Customary  Law,  State  Law  and Gender-Based  Ideology,  The  Case  of  the Toba-Batak  (North  Sumatra).  Wageningen University.
Situmorang,  S.  (2009).  “Toba  Na  Sae:  Sejarah Lembaga  Sosial  Politik  Abad  XIII-XX”. Jakarta: Komunitas Bambu.
Spradley, P.J. (1997). Metode Etnografi. Yogyakarta:
Tiara Wacana
Steward,  J.H.  (1972).  “Ecology:  Cultural  Ecology.” International  Encyclopedia  of  the  Social
Science. Undang Undang RI No. 32 tahun 2009.Perlindungan dan Pengelolaan   Lingkungan
Hidup.
Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup, Jakarta.
Vansina,  J.  (2014).  “Tradisi  Lisan  sebagai  Sejarah”. Yogyakarta: Ombak.
Vergouwen,  J.C.  (2004).  “Masyarakat  dan  Hukum Adat Batak Toba”. Yogyakarta: LKiS.
Wunter, H, & Bergesen, K. (1984). Cultural Analysis,
The Work of peter L.Berger, M
Doughlas,  Michael  Foucalt,  and  Jurgen Habermas.
Zakaria,  R.Y,  Emil  O.  Kleden,Y.L.  &  Franky,  (2011). MIFEE,  Tak  Terjangkau  Angan  Malind. Jakarta:  Yayasan  PUSAKA,  The  Climate  and Land  Use  Alliance  (CLUA),  dan  Rights  and Recources Initiative (RRI). National Geographic Edisi Indonesia, Juni 2009.