## EFEKTIFITAS BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN NON- PARAMETRIK
Palupi Lindiasari S. 1 , Aji Wahyu Ramadhani 2
1 Pengajar di Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia
2 Mahasiswa Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia Korespondensi Penulis: palupi.ls@ui.ac.id, aji.wahyu62@ui.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the relationship and influence of social  assistance on the number of poor people in  Indonesia. There is  a control  variable as a comparison,  namely; the number  of people  who  work  alone  and  work  as  laborers,  central  government  debt  and  economic  growth. The  research  method  uses  a  quantitative  approach  with  non-parametric  statistics  with  annual data (2007-2017) and elasticity is used to measure the amount of change in the number of poor people  due  to  additional  social  assistance.  Pearson  Moment  Product  and  Rank  Spearman correlation test to examine the relationship of each variable (number of people who work alone and work as laborers, central government debt and economic growth) to the number of poverty in  Indonesia.  The  results  of  non-parametric  statistics  show  that  there  is  a  very  strong relationship  between  social  assistance  (National  Health  Insurance-Benefit  Beneficiary Recipients (JKN-PBI) and Prosperous Rice (Rastra), and strong (Family Hope Program (PKH)) for the number of poor people. negative indicates that social assistance can significantly reduce the  amount  of  poverty,  with  the  strongest  impact  being  the  PBI  program.There  is  a  strong relationship  between  debt  and  working  as  a  laborer  on  the  number  of  poor  people.  The slowdown  in  economic  growth  is  proven  to  be  unrelated  to  the  number  of  poor  people.  the biggest decrease in  the number  of  poor people is the JKN-PBI program (-0.16), Rastra (-0.15) and PKH (-0.06). The additional employment as laborers has the highest effectiveness level of  - 0, 34. Government debt  is  needed to  reduce the  number of poor people  by  -0.16, which means that in the middle of declining oak On the other hand, the amount of poverty in Indonesia can be reduced  through  social  assistance  programs,  the  creation  of  jobs  as  laborers  and  government debt  allocated  to  productive  activities  and  economic  activities  that  directly  affect  the  poor  and vulnerable to poverty.
Keywords : Social  assistance  programs,  Economics  growth,  Debt,  Poverty,  Laborers, Effectiveness

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan  dan  pengaruh  bantuan  sosial  terhadap jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia.   Terdapat  variabel  kontrol  sebagai  pembanding  yaitu; jumlah  orang  yang  bekerja  sendiri  dan  bekerja  sebagai  buruh,  utang  pemerintah  pusat  dan pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif  dengan statistik non-parametrik,  data  tahunan  (2007-2017)  dan  elastisitas  digunakan  untuk  mengukur  besaran perubahan  jumlah  penduduk  miskin  akibat  tambahan  bantuan  sosial.  Uji  korelasi  Pearson

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
Moment Product dan Rank Spearman untuk menguji hubungan masing-masing variabel (jumlah orang  yang  bekerja  sendiri  dan  bekerja  sebagai  buruh,  utang  pemerintah  pusat  dan pertumbuhan ekonomi) terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia.  Hasil penelitian menunjukkan terdapat  hubungan  yang  sangat  kuat  antara  bantuan  sosial  (Jaminan  Kesehatan  Nasional- Penerima  Bantuan  Iuran  (JKN-PBI)  dan  Beras  Sejahtera  (Rastra),  dan  Program  Keluarga Harapan (PKH) terhadap jumlah penduduk miskin. Tanda negatif menunjukkan bantuan sosial dapat  menurunkan  jumlah  kemiskinan  secara  signifikan,  dengan  dampak  terkuat  adalah program  PBI.   Terdapat  hubungan  kuat  antara  hutang  dan  bekerja  sebagai  buruh  terhadap jumlah  penduduk  miskin.  Perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  terbukti  tidak    berhubungan dengan jumlah penduduk miskin. Hasil perhitungan elastisitas menunjukkan efektifitas bantuan sosial terhadap penurunan jumlah  penduduk miskin paling besar  adalah program JKN-PBI  (- 0,16),  Rastra  (-0,15)  dan  PKH  (-0,06).   Tambahan  lapangan  kerja  sebagai  buruh  memiliki tingkat  efektifitas  yang  paling  tinggi  sebesar  -0,34. Hutang  pemerintah  dibutuhkan  untuk menekan  jumlah  penduduk  miskin  sebesar  -0,16.  Artinya,  di  tengah  perlambatan  ekonomi, jumlah  kemiskinan  di  Indonesia  dapat  ditekan  melalui  program  bantuan  sosial,  penciptaan lapangan kerja sebagai buruh dan hutang pemerintah dialokasikan untuk kegiatan produktif dan kegiatan ekonomi yang berdampak langsung kepada penduduk miskin dan rentan miskin.
Kata Kunci : Bantuan Sosial, Pertumbuhan ekonomi, Hutang, Kemiskinan, Buruh, Efektifitas

## PENDAHULUAN
Upaya pengentasan kemiskinan secara makro ekonomi dapat dilakukan dengan menjaga pertumbuhan  ekonomi  tetap  berada  pada  tingkat  tinggi.   Karena  pertumbuhan  ekonomi  akan mendorong  perekonomian  dengan  terciptanya  lapangan  kerja,  sehingga  pada  akhirnya  akan berdampak  pada  peningkatan  pendapatan  masyarakat  sekaligus  mengurangi  tingkat kemiskinan.   Meski  demikian,  pertumbuhan  ekonomi  saja  tidak  akan  cukup  untuk  memerangi kemiskinan,  jika  kebijakan  lain  tidak  diberlakukan  secara  jelas  dan  nyata  untuk  meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Tarabini, 2010)
Hal ini tercermin sejak krisis finansial melanda Amerika Serikat di tahun 2007-2008 telah merubah kondisi keuangan seluruh negara di dunia.  Hal ini ditunjukkan dengan rentannya modal keluar ( capital–outflow ) dan resiko depresiasi nilai tukar yang makin tinggi.  Dampaknya tingkat pertumbuhan  ekonomi  negara-negara  rentan  mengalami  pelemahan.  Begitupun  dengan Indonesia, sejak tahun 2007 hingga 2017 tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan penurunan di  tahun  2009  kemudian  mulai  mengalami  perbaikan  di  tahun  2010  -2011.   Namun  setelah  itu pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami perlambatan.
Perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  di  Indonesia  juga  dialami  dinegara- negara  lain  di  dunia  baik  negara  maju  maupun  negara emerging  market (BI,  2016).   Hal  ini

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
akibat  era  globalisasi  ekonomi  yang  ditandai  oleh  liberalisasi  keuangan  dan  barang,  yang menyebabkan rentannya perekonomian suatu negara terhadap gejolak ekonomi negara lain.

## Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Tahun 2007-2017)
Sumber : (BPS, 2018)
Amerika Serikat  yang merupakan negara adidaya dengan GDP terbesar di dunia hingga tahun 2017 mencapai USD19,754.1 billion (Bea, 2018) serta sekaligus menjadi importir terbesar. Maka  tak  heran  jika  Amerika  menjadi  tujuan  ekspor  potensial  bagi  setiap  negara  termasuk Indonesia.   Oleh  karenanya,  gejolak  ekonomi  yang  terjadi  di  Amerika  Serikat  secara  langsung akan  berdampak  pada  kinerja  ekonomi  internasional  Indonesia  baik  dari  sisi  perdagangan barang/  jasa  maupun  kinerja  keuangan.  Pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercermin dari perubahan pendapatan domestik bruto yang semakin menurun.  Kondisi ini secara langsung menjelaskan dampak domestik melalui lemahnya daya beli masyarakat, khususnya rumahtangga miskin.
Pada  saat  terjadi  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi,  kebijakan  ekspansi  dalam mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  tengah  gejolak  ekonomi  global  tidak  mampu  mengatasi permasalahan  kemiskinan  di  Indonesia.   Hal  ini  diindikasikan  pada  grafik  searah  antara pertumbuhan  ekonomi  dan  jumlah  kemiskinan,  yakni  pertumbuhan  ekonomi  yang  mengalami perlambatan  namun  diikuti  dengan  penurunan  jumlah  kemiskinan.    Artinya  penurunan  jumlah kemiskinan  di  Indonesia  kemungkinan  bukan  berasal  dari  pertumbuhan  ekonomi.  Perlambatan ekonomi Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi upaya pengentasan kemiskinan.  Dengan landasan tetap mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia, pemerintah  melakukan  upaya  pemerataan  ekonomi  dengan  tujuan  menurunkan  angka kemiskinan.

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
Grafik 2. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

## Sumber : (BPS,2019)
Di  tengah  perlambatan  ekonomi  tersebut,  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia menunjukkan  kecenderungan  yang  menurun.   Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)    menunjukkan jumlah penduduk miskin berkurang dari tahun 2007 sebesar 37.168.300 jiwa menjadi 27.771.220 jiwa  di  tahun  2017.  Terjadi  penurunan  laju  kemiskinan  rata-rata  tiap  tahunnya  sebesar 0,59%.   Hal  ini  merupakan  keberhasilan  pemerintah  dalam  menekan  dampak  perlambatan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah kemiskinan di  Indonesia. Salah satu faktor yang diduga kuat  berkontribusi  dalam  menurunkan  jumlah  kemiskinan  di  Indonesia  adalah  adanya  program bantuan sosial oleh pemerintah pusat.
Program  bantuan  sosial  yang  dimaksud  terdiri  dari  program  Rastra  (beras  sejahtera), JKN-PBI (Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran bersubsidi) dan PKH (Program keluarga harapan).  Program pertama Beras Sejahtera (Rastra) merupakan program perlindungan sosial  dari  pemerintah  kepada  keluarga  miskin  yang  ditujukan  untuk  melindungi  kebutuhan pangan keluarga miskin.  Hal ini dinilai cukup berhasil dalam menghadapi gejolak harga (inflasi) dari  barang-barang  kebutuhan  pokok,  khususnya  beras  (Septiadi  D,  2016).   Tidak  hanya  di Indonesia, gejolak harga beras berdampak negatif terhadap kemiskinan di Burkina Faso-Perancis (Fousseni,  2012).  Kenaikan  harga  barang  -  barang  secara  umum  dan  terus-menerus  akan menggerus  daya  beli  masyarakat  terutama  masyarakat  miskin,  dan  kondisi  tersebut  berpotensi menyebabkan  bertambahnya  jumlah  penduduk  miskin.  Sejumlah  penelitian  terkait  di  berbagai negara  seperti  (David  M  Cutler,  1991),  (Powers,  Growth  and  Poverty  Revisited,  1995a)  dan (Powers,  Inflation,  Unemployment  and  Revisited,  1995b)  menunjukkan  adanya  pengaruh  yang signifikan dan positif dari inflasi terhadap kemiskinan.

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
Dengan  adanya  bantuan  beras  sebagai  bahan  pokok  utama  masyarakat  miskin,  maka diharapkan saat terjadi gejolak harga beras dapat melindungi keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan  pokok  tersebut.   Program  bantuan  sosial  selanjutnya  JKN-PBI,  ditujukan  sebagai perlindungan  dari  pemerintah  untuk  kesehatan  keluarga  miskin.    Hal  ini  dinilai  cukup  penting karena  kesehatan  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit  dan  sulit  terjangkau  bagi  keluarga miskin.   Sehingga  dengan  adanya  jaminan  perlindungan  kesehatan,  keluarga  miskin  dapat menjaga  kesehatan  fisiknya  dari  penyakit  tanpa  harus  membebani  keuangan  keluarga  miskin tersebut (Tri, 2013).
Program bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dicanangkan pada awal tahun 2007  merupakan  program  perlindungan  sosial  dari  pemerintah  yang  mencakup  tidak  hanya kebutuhan pangan, namun juga perlindungan kesehatan dan pendidikan.  Sistem yang diterapkan dalam  program  keluarga  harapan  menggunakan  bantuan  non-  tunai  bersyarat.  PKH  menjadi program  pertama  dan  satu-satunya  di  Indonesia  yang  mengadopsi  skema Conditional  Cash Transfer  (CCT) atau  Bantuan  Tunai  Bersyarat  (BTB)  yang  sebelumnya  dianggap  berhasil memperbaiki  permasalahan  kemiskinan  di  negara-  negara  Amerika  Latin,  (Laura  B  Rawlings, 2005).  Program  bantuan  social  juga  diterapkan  dinegara-negara  berkembang,  Brasil  telah berhasil  menerapkan  program  bantuan  social  dengan  menggabungkan  antara  bantuan  tunai, bantuan transportasi tidak langsung dan dana bantuan tunai bersyarat tunggal (Bolsa Familia atau dana  hibah  keluarga).  Kolombia  dan  Chile  juga  menerapkan  program  bantuan  social  bagi perlindungan  social  masyarakat   dengan  perluasan  program  dan  sistem  yang  terintegrasi (Worldbank, 2017).
Berdasarkan  data  Susenas  (2016)  menunjukkan  cakupan  bantuan  sosial  Rastra menunjukkan  program  yang  memiliki  cakupan  bantuan  untuk  masyarakat  miskin  paling  luas dibanding program bantuan sosial lainnya.  Program Rastra mencakup penduduk miskin hingga 70,4%,  dan  rentan  miskin  64,2%  sedangkan  untuk  program  PBI  dan  PKH  memiliki  cakupan penduduk  miskin  yang  tidak  jauh  berbeda,  yaitu  hanya  mencakup  penduduk  miskin  sebesar 30,4%  dan  30,5%.   Akan  tetapi  untuk  cakupan  penduduk  rentan  miskin,  program  PBI    lebih besar 25,2% dibanding cakupan program PKH 12,60%.
Sejak  tahun  2010,  pemerintah  Indonesia  telah  secara  resmi  menetapkan  target pengentasan  kemiskinan  dan  menekankan  pentingnya  sistem  bantuan  sosial  yang  berfungsi dengan  baik  dalam  pengentasan  kemiskinan  yang  terus  berlanjut.  Hal  ini  tercantum  dalam

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
Peraturan  Presiden  Nomor  15  tahun  2010  tentang  percepatan  pengentasan  kemiskinan, klasterisasi program pengentasan kemiskinan didasarkan pada basis sasaran dari setiap program. Ada  tiga  klaster  dengan  klaster  pertama  menyasar  basis  individu,  keluarga,  atau  rumah  tangga, klaster  kedua  menyasar  basis  komunitas,  dan  klaster  ketiga  menyasar  basis  Usaha  Mikro  dan Kecil  (UMK).  Klasterisasi  program-program  pengentasan  kemiskinan  adalah  bentuk  strategi pemerintah  agar  seluruh  program  yang  dijalankan  bisa  saling  melengkapi  dan  mendukung tercapainya percepatan pengentasan kemiskinan.
Bantuan sosial merupakan wujud program ketahanan ekonomi bagi rumahtangga miskin dalam  menghadapi  guncangan  baik  dari  sisi  pangan,  kesehatan,  pendidikan  maupun  krisis ekonomi serta bencana alam.  Artinya bantuan sosial ditujukan tidak hanya untuk mengentaskan kemiskinan,  namun  sekaligus  sebagai  program  jaminan  perlindungan  dalam  upaya meminimalisir kerentanan ekonomi rumahtangga miskin.
Grafik 3. Data Anggaran Pengeluaran Dana Bantuan Sosial
Sumber:  (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2018)
Data belanja anggaran bantuan sosial mulai tahun 2007 hingga 2017 menunjukkan trend yang  menaik.   Anggaran  bantuan  sosial  terbesar  di  tahun  2007  hingga  2013  didominasi  oleh program  Rastra  (Beras  Sejahtera).   Namun  ditahun  2014,  jumlah  anggaran  bantuan  sosial program JKN-PBI mengalami peningkatan lebih dari 2 kali anggaran tahun 2013.  Ditahun yang sama  anggaran  Rastra  mengalami  penurunan  sebesar  kurang  lebih  9%  dibanding  tahun sebelumnya.    Hal  ini  tidak  terlepas  dari  permasalahan  implementasi  program  Rastra  seperti penetapan  sasaran  yang  buruk,  tergerusnya  manfaat  hingga  beras  yang  hilang  ( worldbank , 2017).  Anggaran program PKH menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, walaupun jumlahnya masih dibawah anggaran program Rastra dan JKN-PBI.  Hal ini cukup wajar, mengingat adanya

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
persyaratan  yang  diterapkan  bagi  penerima  bantuan  PKH.    Sehingga  tidak  semua  rumahtangga miskin dapat secara mudah mendapatkan bantuan tersebut.
Seperti  telah  diuraikan  di  atas  bahwa  kondisi  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia mengalami  perlambatan,  namun  jumlah  kemiskinan  menunjukkan  penurunan.   Dengan  adanya bantuan  sosial  mengindikasikan  sebagai  faktor  yang  mengurangi  jumlah  kemiskinan  di Indonesia.  Namun,  ditengah  pertumbuhan  ekonomi  yang  mengalami  stagnasi,  darimanakah pembiayaan  bantuan  sosial  yang  dikelola  pemerintah.   Salah  satu  faktor  yang  paling memungkinkan  adalah  sumber  pembiayaan  berasal  dari  hutang  pemerintah.    Hal  ini  dapat diindikasikan  dari  kecilnya  jumlah  anggaran  bantuan  sosial  dari  PDB    sesuai  hasil  riset worldbank  (2017),  dimana  jumlah  anggaran  bantuan  sosial  Indonesia  hanya  sebesar  0,7  persen dari  PDB.   Nilai  tersebut  lebih  kecil  dari  negara  berpenghasilan  menengah  ke  bawah  dengan porsi bantuan sosial sebesar 1,5 persen dari PDB.  Sehingga terdapat indikasi adanya kontribusi hutang pemerintah terhadap kenaikan dana anggaran bantuan sosial.
Faktor  lainnya  yang  dapat  mendorong  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia adalah  penciptaan  lapangan  kerja,  baik  diciptakan  sendiri  atau  bekerja  sebagai  buruh  (tenaga kerja).   Perlunya  penciptaan  lapangan  kerja  dalam  menurunkan  jumlah  penduduk  miskin dijelaskan  melalui  hasil  penelitian  (Ita  Aristina,  2017).    Hasil  penelitian  di  propinsi  Bali menunjukkan  pengangguran  sebagai  faktor  kebalikan  dari  penciptaan  lapangan  kerja berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  di  propinsi  Bali.   Artinya  dibutuhkan penciptaan  lapangan  kerja  bagi  warga  miskin  untuk  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  sehari- hari dari pendapatan yang sifatnya rutin atau kontinue.  Penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan efektifitas bantuan sosial terhadap kemiskinan diantaranya (Harris, 2001),  (Cord, 2007)),  (Gertler,  2004),  (P  Gertler,  2005),  (Schultz,  2004),  (FV  Soares,  2006),  (Suharto,  2015) dan (A Suharyadi, 2015)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan  dan  pengaruh  bantuan  sosial, pertumbuhan  ekonomi,  jumlah  orang  yang  bekerja  sendiri,  bekerja  sebagai  buruh  dan  hutang pemerintah  terhadap  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia.   Hal  ini  ditujukan  untuk  melihat efektifitas  bantuan  sosial  dalam  menekan  jumlah  penduduk  miskin  dibanding  kebijakan pemerintah  lainnya  yakni  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembukaan  lapangan  kerja  (khususnya untuk  buruh).  Manfaat  penelitian  ini  sebagai  bahan  evaluasi  bagi  kebijakan  pemerintah  terkait

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
kondisi  yang  efektif  bagi  penyaluran  dana  bantuan  social,  dan  sebagai  pengembangan  ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang analisis kebijakan publik.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  statistik  non- parametrik.  Uji korelasi menggunakan Uji Pearson Product Moment dengan menggunakan alat statistik SPSS 23, dan pengukuran elastisitas untuk melihat respon perubahan jumlah kemiskinan akibat perubahan variabel eksogen.  Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data time series tahun 2007 hingga 2017. Berikut rumus pengujian Pearson Product Moment (Qudratullah, 2017) dan Rank Spearman  (Spearman, 1904):
Rumus Pearson Product Moment : 𝑟 = ∑ (𝑋 𝑖 −𝑋̅)(𝑌 𝑖 −𝑌̅) 𝑛 𝑖=1 √∑ (𝑋 𝑖 −𝑋̅) 2 𝑛 𝑖=1 √∑ (𝑌 𝑖 −𝑌̅) 2 𝑛 𝑖=1
Rumus Rank-Spearman : 𝑟 𝑠 = ∑ (𝑅 𝑥𝑖 −𝑅 𝑥 ̅̅̅̅ )(𝑅 𝑌𝑖 −𝑅 𝑦 ̅̅̅̅) 𝑛 𝑖=1 √∑ (𝑅 𝑥𝑖 −𝑅 𝑥 ̅̅̅̅) 2 𝑛 𝑖=1 √∑ (𝑅 𝑦𝑖 −𝑅 𝑦 ̅̅̅̅) 2 𝑛 𝑖=1
dimana r : Koefisien korelasi r pearson r s
: Koefisien korelasi rank spearman n : jumlah sampel (data) x i : Variabel bebas ke-i (i= 1,2…..7), (X 1 (JKN-PBI), X 2 (PKH), X 3 (Rastra), X 4 (Pertumbuhan Ekonomi), X 5 (Bekerja sendiri), X 6 (Buruh), dan X 7 (Hutang) y : Jumlah penduduk miskin Nasional
Nilai besaran koefisien korelasi Pearson mengikuti klasifikasi tingkat korelasi sebagai berikut.
Tabel 1

## Klasifikasi Koefisien Korelasi
Interval koefisien Tingkat Hubungan 0,80  –  1,00 0,60  –  0,799 0,40  –  0,599 0,20  –  0,399 0,00  –  0,199 Sangat Kuat Kuat Cukup Kuat
Rendah
Sangat Rendah

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
Setelah didapatkan nilai koefisien korelasi, selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat elastisitas dari perubahan nilai masing-masing variabel bebas (X 1 hingga X 7 ) terhadap perubahan variabel terikat (jumlah penduduk miskin (y) ) dengan rumusan sebagai berikut :
𝐸 𝑥 𝑖 𝑦 = ∆𝑥 𝑖 ∆𝑦 𝑥 𝑦 𝑥 𝑖
dimana :
Ex i y : koefisien elastisitas Jumlah penduduk miskin terhadap perubahan variabel x i ∆x i : perubahan variabel bebas ke-i (x1 hingga x7)
∆y     : perubahan jumlah penduduk miskin y        : nilai awal jumlah penduduk miskin x i : nilai awal variabel bebas ke-i (x 1 hingga x 7 )

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  tengah  trend  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia,  variabel  lain  yang menunjukkan  peningkatan  adalah  jumlah  orang  bekerja  sebagai  buruh  dan  jumlah  hutang pemerintah.   Tingginya  jumlah  orang  yang  bekerja  sebagai  buruh  ini  sejalan  dengan  tingginya jumlah  hutang  pemerintah.    Artinya  ditengah  perlambatan  ekonomi  yang  melanda  Indonesia, faktor  pendorong  lapangan  kerja  bersumber  dari  pembiayaan  hutang  pemerintah.   Hal  ini mengindikasikan bahwa pemerintah mampu mengoptimalkan kebijakan hutang secara produktif dan  tepat  sasaran.    Data  BPS  berkaitan  dengan  status  jumlah  pekerja  dari  tahun  2007  hingga 2017 menunjukkan terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam jumlah pekerja sebagai buruh dibandingkan jumlah orang yang bekerja sendiri.
Laju  jumlah  orang  yang  bekerja  sendiri  cenderung  menurun  ini  disebabkan  oleh perlambatan  ekonomi  Indonesia  sebagai  dampak  dari  krisis  finansial  global  yang  melanda Amerika  Serikat  di  tahun  2007.   Artinya,  di  tengah  kondisi  krisis  ekonomi  tersebut, kecenderungan masyarakat memilih untuk bekerja sebagai buruh lebih tinggi dibanding bekerja sendiri.

## Efektifitas Bantuan Sosial ...

## Grafik 4

## Data Mata Pencaharian dengan Kerja Sendiri dan Menjadi Buruh

## Sumber: BPS (2018)
Keputusan  tersebut  tentunya  berkaitan  dengan  resiko  usaha,  dimana  pilihan  bekerja sendiri  memiliki  resiko  finansial  yang  cukup  tinggi  dibanding  pilihan  bekerja  menjadi buruh.   Resiko  yang  dimaksud  adalah  kepastian  pendapatan  bagi  pekerja  sebagai  buruh  lebih terjamin dibanding pendapatan dari usaha sendiri.  Dengan demikian orang yang bekerja sebagai buruh  lebih  mampu  menghidupi  kebutuhan  rumahtangganya  dibanding  orang  yang  bekerja sendiri.
Meningkatnya jumlah orang bekerja sebagai buruh tidak lepas dari jumlah lapangan kerja yang  meningkat.   Namun  ditengah  perlambatan  ekonomi  ini,  meningkatnya  jumlah  lapangan kerja  tentu  tidak  bersumber  dari  laju  pertumbuhan  ekonomi.   Artinya  tidak  bersumber  dari peningkatan  kegiatan  ekonomi  melalui  kinerja  domestik  maupun  internasional.    Faktor  yang memungkinkan  terbukanya  lapangan  kerja  ditengah  perlambatan  ekonomi  adalah  pembiayaan pembangunan melalui hutang pemerintah.
Data  jumlah  hutang  pemerintah  dari  (Kemenkeu,  2017)  menunjukkan  trend  yang cenderung  meningkat  tiap  tahunnya.   Laju  hutang  pemerintah  mulai  mengalami  peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2011 hingga 2016, selanjutnya memasuki tahun 2017 jumlah hutang pemerintah mengalami penurunan.

## Efektifitas Bantuan Sosial ...

## Grafik 5 Data Hutang Pemerintah
Sumber: data diolah dari Kemenkeu-RI (2017)
Berdasarkan  trend  jumlah  hutang  pemerintah  tersebut  dapat  menjelaskan  bahwa  saat kondisi  perekonomian  terdampak  krisis  finansial  global,  maka  hutang  pemerintah  dibutuhkan untuk  menggerakkan  perekonomian  domestik.   Namun  disaat  kondisi  perekonomian  cukup stabil,  pemerintah  cenderung  mengurangi  jumlah  hutangnya  untuk  membiayai  kebutuhan domestik.
Merujuk  pada  fenomena  tersebut,  maka  dalam  penelitian  ini  akan  dibuktikan  secara statistik  hubungan  antara  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  dengan  kebijakan  pemerintah melalui bantuan sosial, pertumbuhan ekonomi, jumlah orang yang bekerja sebagai buruh, bekerja sendiri  dan  hutang  pemerintah.   Sebelum  menjawab  tujuan  penelitian  tersebut,  perlu  dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk menentukan jenis uji korelasi yang tepat.

## Uji Normalitas, Linearitas dan Heterokedastisitas
Untuk  menentukan  jenis  uji  korelasi  yang  tepat  diperlukan  pengujian  normalitas, linearitas  dan  heterokedastisitas  terlebih  dahulu.   Jika  syarat  minimal  normalitas  dan heterokedastisitas  dipenuhi  oleh  variabel  independen,  maka  uji  korelasi  yang  tepat  adalah  uji Pearson  Product  Moment.   Sedangkan  jika  variabel  independen  tidak  memenuhi  syarat normalitas, maka uji korelasi dapat menggunakan uji Spearman-rho. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 2.
Terdapat  dua  variabel  independen  yang  tidak  memenuhi  syarat  normalitas,  namun memenuhi  syarat  linearitas  dan  homokedastisitas.   Kedua  variabel  tersebut  merupakan  bantuan sosial PBI dan Rastra.  Nilai uji linearitas ditunjukkan oleh nilai signifikansi statistik, yaitu untuk

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
PBI  0,03  dan  Rastra  0,01.   Nilai  tersebut  lebih  kecil  dari  nilai  taraf  nyata  5%,  yang  artinya variabel  PBI  dan  Rastra  terbukti  signifikan  berbentuk  hubungan  linear.    Karena  kedua  variabel tidak  memenuhi  uji  normalitas,  maka  untuk  mengetahui  hubungan  antara  PBI  dan  Rastra terhadap jumlah penduduk miskin adalah dengan melakukan uji Spearman-rho.
Tabel 2

## Uji Normalitas, Linearitas dan Heterokedastisitas
Variabel Kolmogorov Smirnov (Sig.) Test of Linearity (Sig.) Test Heterokedastisitas (Sig.) 1. Jumlah Penduduk miskin 0,170 2. PBI 0,030 0,903 3. PKH 0,062 0,535 4. Rastra 0,010 0,508 5. Pertumb Ekonomi 0,103 0,365 6. Bekerja sendiri 0,200 0,995 7. Buruh 0,200 0,636 8. Hutang 0,200 0,446
Sumber : Data diolah dari Output SPSS (2019)
Sedangkan  kelima  variabel  independen  yang  terdiri  dari  PKH,  Pertumbuhan  ekonomi, bekerja sendiri, bekerja sebagai buruh dan hutang terdistribusi normal.  Hal ini ditunjukkan oleh nilai  signifikansi  hasil  pengujian  kolmogorov  smirnov  lebih  besar  dari  taraf  nyata  (0,05)    pada tabel 2.  Artinya terima H 0 , yakni variabel-variabel independen tersebut terbukti secara statistik terdistribusi normal.
Variabel  terikat  dalam  penelitian  ini  yakni  jumlah  penduduk  miskin  menunjukkan  data yang terdistribusi normal.  Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil pengujian kolmogorov smirnov dengan  signifikansi  sebesar  0,170>  0,05.    Artinya  terima  H 0 ,  dimana  data  jumlah  penduduk miskin terdistribusi normal.
Berdasarkan  hasil  pengujian  heterokedastisitas  menunjukkan  seluruh  variabel  dalam penelitian  ini  baik  variabel  independen  maupun  variabel  terikat  memiliki  nilai  signifikansi  > 0,05.   Artinya  terima  H 0 ,  yakni  seluruh  variabel  dalam  penelitian  memiliki  varian  yang  sama

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
(homokedastisitas).  Dari 7 variabel eksogen, terdapat 5 variabel (PKH, Pertumbuhan ekonomi, bekerja sendiri, buruh dan hutang) yang memenuhi syarat normalitas dan homokedastisitas.   Artinya  kelima  variabel  eksogen  tersebut  dapat  menggunakan  uji  korelasi Pearson Product Moment dalam melihat hubungannya terhadap jumlah penduduk miskin.

## Uji Pearson Product Moment dan Uji Rank-Spearman
Terdapat  dua  pengujian  korelasi  atau  hubungan  antar  variabel  independen  dengan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini, yakni uji korelasi Pearson Product Moment dan  Spearman-rho.   Seperti  telah  dijelaskan  diatas,  variabel  PBI  dan  Rastra  akan  di  uji  dengan Spearman-rho  untuk  mengetahui  hubungannya  dengan  variabel  jumlah  penduduk  miskin. Sedangkan  lima  variabel  eksogen  lainnya  diuji  dengan  Pearson  Product  Moment  untuk mengetahui hubungan tiap variabel tersebut dengan jumlah penduduk miskin.

## Tabel 3

## Hasil Uji Korelasi Pearson Product Moment dan Spearman-rho
Jumlah Penduduk Miskin (y) Pearson Correlation Sig (2- Tailed) Spearman- rho Sig (2- Tailed) 1. PBI 2. PKH
3. Rastra
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. Bekerja sendiri
6. Buruh
7. Hutang -0,638 0,448 0,109 -0,907 -0,787
0,035
0,167 0,751 0,000 0,004 -0,968 -0,817
0,000 0,002

## Sumber: Data diolah dari output SPSS (2019)
Hasil  uji  korelasi  Spearman-rho  antara  variabel  PBI  dengan  variabel  Jumlah  penduduk miskin  menunjukkan  nilai  signifikansi  (p-value)  sebesar  0,000.   Nilai  tersebut  lebih  kecil  dari taraf nyata (toleransi error) sebesar 0,05.  Artinya tolak H 0 , yakni terdapat hubungan signifikan antara  PBI  dengan  jumlah  penduduk  miskin.   Begitupun  juga  dengan  uji  korelasi  antara  Rastra

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
dengan  Jumlah  penduduk  miskin,  dimana  nilai  uji  signifikansi  Spearman-rho  sebesar  0,002  < 0,05.    Artinya  tolak  H0,  yakni  terdapat  hubungan  signifikan  antara  Rastra  dengan  jumlah penduduk miskin.
Hasil  uji  korelasi  Pearson  Product  Moment  untuk  variabel  PKH  terhadap  jumlah penduduk miskin menunjukkan nilai signifikansi 0,035.  Nilai tersebut lebih kecil dari nilai taraf nyata 0,05, yang artinya tolah H0.  Terdapat hubungan signifikan antara bantuan PKH terhadap jumlah penduduk miskin.
Uji  korelasi  antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan  jumlah  penduduk  miskin  ditunjukkan dengan  nilai  signifikansi  uji  Pearson  Product  Moment.   Didapatkan  nilai  signifikansi  sebesar 0,167  >  0,05.    Artinya  terima  H0,  yakni  tidak  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara pertumbuhan  ekonomi  dengan  jumlah  penduduk  miskin.   Hasil  ini  didukung  oleh  penelitian sebelumnya  yang  membuktikan  secara  statistik  tidak  terdapat  hubungan  signifikan  antara pertumbuhan  ekonomi  dengan  kemiskinan  (Sudarlan,  2015).   Hubungan  variabel  jumlah  orang bekerja sendiri  dengan jumlah penduduk miskin ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji korelasi sebesar  0,751.    Nilai  tersebut  lebih  besar  dibanding  taraf  nyata  (nilai  toleransi  error) 0,05.   Artinya  terima  H0,  yakni  tidak  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  jumlah  orang bekerja sendiri dengan jumlah penduduk miskin.
Hasil uji korelasi Pearson Product Moment untuk variabel bekerja sebagai buruh dengan jumlah  penduduk  miskin  menunjukkan  nilai  signifikansi  0,000.   Nilai  tersebut  lebih  kecil  dari taraf nyata yang ditentukan sebesar 0,05.  Artinya tolak H0, yakni terdapat hubungan signifikan antara jumlah orang bekerja sebagai buruh dengan jumlah peduduk miskin.
Kebijakan  pemerintah  melalui  pembiayaan  APBN  melalui  hutang  memiliki  hubungan dengan  jumlah  penduduk  miskin.   Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  signifikansi  uji  korelasi Pearson  Product  Moment  sebesar  0,004<0,05  (taraf  nyata).   Artinya  tolak  H0,  yakni  terdapat hubungan yang signifikan antara hutang pemerintah dengan jumlah penduduk miskin.
Berdasarkan  hasil  uji  korelasi  tersebut  menunjukkan  terdapat  lima  variabel  independen yang terbukti secara statistik memiliki hubungan dengan jumlah penduduk miskin, yakni bantuan sosial (PKH, Rastra dan PBI), jumlah orang bekerja sebagai buruh dan hutang pemerintah.  Dan terdapat  dua  variabel  secara  statistik  tidak  memiliki  hubungan  yang  signifikan  dengan  jumlah penduduk miskin, yakni pertumbuhan ekonomi dan jumlah orang bekerja sendiri.

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
Variabel  yang  memiliki  hubungan  dengan  jumlah  penduduk  miskin  memiliki  tingkat keeratan dan pengaruh yang berbeda-beda.  Oleh karenanya, akan dibahas seberapa besar tingkat hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel tersebut terhadap jumlah penduduk miskin.

## Analisis Hubungan Bantuan Sosial terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Berdasarkan hasil pengujian korelasi antara bantuan sosial (PBI, Rastra dan PKH) dengan jumlah  penduduk  miskin  menunjukkan  pengaruh  negatif.   Artinya  semakin  tingginya  anggaran pemerintah  untuk  bantuan  sosial  tersebut  akan  berdampak  pada  penurunan  jumlah  penduduk miskin.  Akan tetapi hubungan masing-masing program bantuan tersebut berbeda-beda terhadap jumlah penduduk miskin.
Program  bantuan  sosial  JKN-PBI  memiliki  hubungan  negatif  dan  sangat  kuat  terhadap jumlah  penduduk  miskin.   Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  koefisien  korelasi  Spearman-rho sebesar -0,968. Artinya program JKN-PBI mampu berpengaruh secara signifikan dalam menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia.  hal ini tidak terlepas dari tingginya jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk  program  JKN-PBI sejak tahun 2014. Hubungan  sangat  kuat  juga terjadi  antara  program  Rastra  dengan  jumlah  penduduk  miskin.   Nilai  koefisien  korelasi Spearman-rho  sebesar  -0,817.    Artinya  program  Rastra  mampu  menekan  jumlah  penduduk miskin.
Program  bantuan  sosial  PKH  memiliki  hubungan  negatif  dan  kuat  terhadap  jumlah penduduk miskin.  Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi Pearson Product Moment sebesar  -0,638.    Dari  ketiga  program  bantuan  sosial  tersebut,  program  PBI  memiliki  hubungan yang sangat kuat dengan jumlah peduduk miskin  di Indonesia.  Hal ini dapat diartikan program PBI  mampu  menjangkau  secara  luas  penduduk  miskin  dan  rentan  yang  membutuhkan  bantuan secara  langsung  khususnya  kesehatan.    Para  penerima  bantuan  iuran  merasakan  manfaat  yang sangat besar karena manfaat jaminan kesehatan yang diberikan hampir tidak terbatas (worldbank, 2017).   Penelitian  (Wu,  2018)  mendukung  hasil  penelitian  tersebut,  dimana  secara  statistik terbukti jika bantuan sosial berdampak terhadap penurunan kemiskinan.  Artinya bantuan sosial merupakan  salah  satu  instrument  kebijakan  pemerintah  yang  dapat  digunakan  dalam  upaya penanggulangan kemiskinan.

## Efektifitas Bantuan Sosial ...

## Analisis Hubungan Jumlah Orang Bekerja Sendiri terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Hasil  pengujian  korelasi   Pearson  antara  jumlah  orang  bekerja  sendiri  dengan  jumlah penduduk miskin  menunjukkan hubungan positif sebesar 0,109.   Nilai tersebut  termasuk dalam kategori hubungan yang sangat rendah.  Artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara jumlah orang  yang  bekerja  sendiri  dengan  jumlah  penduduk  miskin.   Hal  ini  juga  mengindikasikan pilihan  rumahtangga  miskin  untuk  keluar  dari  kemiskinan  tidak  mampu  dengan  upaya  bekerja sendiri.    Karena  resiko  ketidakpastian  pendapatan  dari  bekerja  sendiri  cukup  tinggi  dibanding jika rumahtangga miskin mendapat bantuan social dari program pemerintah.  Resiko tinggi itulah yang  justru  berdampak  buruk  terhadap  peningkatan  jumlah  penduduk  miskin.    Hal  ini  dapat terjadi walaupun dalam penelitian ini didapatkan hasil yang tidak signifikan.

## Analisis  Hubungan  Jumlah  Orang  Bekerja  Sebagai  Buruh  terhadap  Jumlah  Penduduk Miskin
Terdapat  hubungan  sangat  kuat  antara  jumlah  orang  bekerja  sebagai  buruh  tehadap penurunan jumlah penduduk miskin.  Hal ini ditunjukkan oleh hasil statistic uji korelasi Pearson Product  Moment  dengan  koefisien  korelasi  sebesar  -0,907.   Artinya  upaya  pemerintah  dalam membuka  lapangan  kerja  bagi  penduduk  miskin    melalui  jenis  pekerjaan  buruh  telah  mampu menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia.  Kecenderungan menurunnya jumlah penduduk miskin  ini    mengindikasikan  bahwa  dengan  adanya  kepastian  pendapatan  yang  diterima penduduk  miskin  setiap  periodenya,  akan  berdampak  pada  stabilitas  keuangan  rumahtangga miskin dalam rmemenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Berdasarkan hasi statistik tersebut, implikasi kebijakan bagi pemerintah  yakni kebijakan ekonomi  yang  mampu  mendorong  pembukaan  lapangan  kerja  yang  sesuai  kemampuan  dan keahlian  dari  penduduk  miskin.   Jenis  pekerjaan  yang  paling  relevan  adalah  buruh.    Jenis pekerjaan  ini  tidak  membutuhkan  skill  yang  tinggi  serta  membuka  peluang  besar  bagi terserapnya penduduk miskin di pasar tenaga kerja.   Penciptaan lapangan kerja dapat dilakukan pemerintah ditengah perlambatan ekonomi dunia melalui hutang luar negeri.   Hal ini dijelaskan oleh  hasil  penelitian  Syaparuddin  dan  Dahmiri  (2010).    Artinya  dalam  upaya  penanggulangan kemiskinan,  tidak  hanya  bersumber  dari  kebijakan  bantuan  sosial  pemerintah  yang  bersifat

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
sementara,  namun  perlu  upaya  dari  dalam  diri  masyarakat  untuk  merubah  hidupnya  melalui bekerja.

## Analisis Hubungan Hutang Pemerintah terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Hasil  statistik  uji  korelasi  Pearson  Product  Moment  menunjukkan  terdapat  hubungan signifikan antara hutang pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin.  Nilai koefisien korelasi sebesar  -0,787  memberi  arti  terdapat  hubungan  kuat,  dimana  saat  hutang  pemerintah ditingkatkan dan dialokasikan untuk peningkatan anggaran dana bantuan social akan berdampak menurunkan  jumlah  penduduk  miskin  secara  signifikan.   Sebaliknya  jika  penggunaan  hutang pemerintah  tidak  tepat  sasaran,  maka  akan  berdampak  buruk  dalam  meningkatkan  jumlah penduduk miskin.
Hasil  tersebut  didukung  oleh  penelitian  sebelumnya  dari  (Dahmiri,  2010)  yang menunjukkan  hutang  luar  negeri  pemerintah  berpengaruh  tidak  langsung  terhadap  penurunan kemiskinan  di  Indonesia.   Pengaruhnya  melalui  investasi  dan  dan  penciptaan  lapangan  kerja. Berdasarkan  kedua  hasil  penelitian  tersebut,  menggambarkan  bahwa  penggunaan  atau pemanfaatan  dana  yang  bersumber  dari  pembiayaan  hutang  haruslah  digunakan  seoptimal mungkin  dan  tepat  guna,  baik  sebagai  sumber  pendanaan  bantuan  social  maupun  untuk pembangunan  dalam  rangka  penciptaan  lapangan  kerja.   Namun,  terdapat  hasil  yang bertentangan  dari  (Sherbaz,  2016)  yang    menunjukkan  hutang  menyebabkan  peningkatan kemiskinan  di  Pakistan.    Hal  ini  tentunya  dapat  terjadi  saat  pemanfaatan  hutang  pemerintah dialokasikan  tidak  tepat  sasaran  dan  bersifat  kontraproduktif.    Hasil  penelitian  tersebut hendaknya  menjadi  masukan  dikemudian  hari  berkaitan  dengan  besaran  pembiayaan  bantuan sosial melalui hutang yang aman sebagai indicator early warning system .

## Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Nilai  koefisien  dari  uji  korelasi  Pearson  Product  Moment  senilai  0,448.  Namun  secara statistic  Nilai  positif  menunjukkan  terdapat  hubungan  positif  dan  cukup  kuat  antara  tingkat pertumbuhan  ekonomi  dengan  jumlah  penduduk  miskin.   Artinya  semakin  tinggi  tingkat pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  maka  akan  mendorong  peningkatan  jumlah  penduduk  miskin. Akan tetapi, nilai koefisien tersebut tidak signifikan pada taraf nyata 0,05.  Sehingga tidak cukup bukti secara statistic terdapat hubungan cukup kuat antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
jumlah penduduk miskin di Indonesia.  Ketidak signifikan hubungan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi  terhadap  jumlah  penduduk  miskin  diakibatkan  oleh  laju  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  yang digunakan dalam penelitia ini yakni sejak 2007 hingga 2017 menunjukkan trend perlambatan  ekonomi.    Hal  ini  mengindikasikan  tidak  cukup  kuatnya  pengaruh  pertumbuhan ekonomi dalam menekan jumlah penduduk miskin.
Hasil  tersebut  didukung  dengan  penelitian  worldbank  (2017)  yang  menyebutkan  bahwa dibutuhkan  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  8-9  persen  per  tahun  selama  15  tahun mendatang yang bersifat inklusif dan pro terhadap masyarakat miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.  Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih dikisaran 5-5,5 persen per tahun.  Angka tersebut  pun terbilang cukup baik  dalam kondisi  perekonomian global  yang  tidak  menentu.  Hasil  penelitian  lain  yang  mendukung  hasil  penelitian  ini  adalah (Wahyudi  &  Tri,  2013)  yang  menyatakan  pertumbuhan  ekonomi  tidak  berdampak  signifikan terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Jawa  Tengah.   Dari  beberapa  hasil  penelitian  tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi pro pertumbuhan ekonomi belum mampu menjawab tantangan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia.  Sehingga perlu dilakukan evaluasi  terhadap  efektifitas  kebijakan  pertumbuhan  ekonomi  yang  dilakukan  selama  ini terhadap kemiskinan di Indonesia.

## Analisis Elastisitas Jumlah Penduduk Miskin
Tingkat  elastisitas  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar  respon  atau  pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.   Dalam  hal  ini  variabel  independen  yang dimaksud  sesuai  hasil  uji  korelasi  Pearson  Product  Moment  dan  Spearman-rho  yang  terbukti signifikan  secara  statistik.  Variabel  tersebut  terdiri  dari:  bantuan  sosial  PKH,  JKN-PBI  dan Rastra,  jumlah  orang  bekerja  sebagai  buruh,  dan  jumlah  hutang  pemerintah.  Kelima  variabel tersebut  akan  dihitung  nilai  perubahan  tiap  tahunnya  mulai  tahun  2007  hingga  2017.   Masing- masing perubahan tersebut akan menjadi rasio pembagi dari perubahan jumlah penduduk miskin tiap tahunnya untuk mendapatkan nilai elastisitas jumlah penduduk miskin.
Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan elastisitas jumlah penduduk miskin berdasarkan variabel  independen  yang  mempengaruhinya.   Selanjutnya  dihitung  nilai  median    elastisitas jumlah  penduduk  miskin  tersebut  untuk  menentukan  ukuran  pemusatan  data  atau  parameter populasi  dari  tahun  2007  hingga  2017.   Nilai  elastisitas  jumlah  penduduk  miskin  juga

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
menunjukkan  tingkat  kepekaan  (perubahan)  jumlah  penduduk  miskin  terhadap  perubahan variabel independen tersebut.
Tabel 4. Elastisitas Jumlah Penduduk Miskin
Tahun Elastisitas Jumlah Penduduk Miskin EPKH ERastra EPBI Eburuh  Ehutang 2007 2008 -0.14 -0.13 -0.17 -11.77 -0.19 2009 -0.58 -0.27 -2.11 -0.40 2010 -0.30 -0.17 -0.40 -0.40 -0.61 2011 -0.07 -0.14 -0.24 -0.39 2012 -0.34 -0.21 -0.28 -0.10 2013 -0.04 -0.58 -0.26 -5.86 -0.17 2014 0.02 -0.10 0.00 0.25 0.03 2015 0.04 0.07 -0.08 0.23 0.05 2016 -0.03 -0.64 -0.07 -0.66 -0.15 2017 -0.03 0.07 -0.17 0.14 Median -0.06 -0.15 -0.16 -0.34 -0.16
Sumber : data diolah (2019)
Keterangan  tabel:  simbol  E  menunjukkan  elastisitas  tambahan  bantuan  PKH,  Rastra,  PBI, tambahan jumlah orang bekerja sebagai buruh, dan tambahan hutang terhadap perubahan jumlah penduduk miskin
Elastisitas  Jumlah  penduduk  miskin  yang  disebabkan  oleh  perubahan  anggaran  dana bantuan social (bansos) PKH menunjukkan nilai median elastisitas sebesar -0,06.  Nilai koefisien elastisitas tersebut dapat menjelaskan sepanjang tahun 2007 hingga 2017, kenaikan dana bansos PKH  sebesar  1  persen  hanya  mampu  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  sebesar 0,06%.   Dalam  hal  ini  nilai  perubahan  anggaran  dana  bansos  PKH  lebih  besar  dibandingkan perubahan  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia.    Oleh  karena  itu,  tingkat  elastisitas  jumlah penduduk  miskin  dari  dana  bansos  PKH  termasuk  kategori  inelastic.   Artinya  dibutuhkan tambahan jumlah anggaran dana bansos PKH dalam jumlah yang sangat besar untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.  Artinya jika target pengentasan kemiskinan dari program PKH adalah 6%, maka dibutuhkan tambahan dana bansos PKH hingga 100% atau dua kali lipat dari  nilai  anggaran  sebelumnya.  Tingkat  elastisitas  jumlah  penduduk  miskin  terhadap  program PKH  ini  merupakan  tingkat  elastisitas  terkecil  dibanding  jenis  bansos  lainnya  (Rastra  dan PBI).  Hal ini cukup wajar mengingat pada kenyataannya anggaran dana bansos untuk program PKH  jauh  dibawah  program  JKN-PBI  dan  Rastra.    Data  terakhir  tahun  2017  menunjukkan

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
terdapat selisih perbedaan anggaran dana program PKH dengan Rastra sebesar 7,3 triliun rupiah. Dan  selisih  perbedaan  anggaran  dana  program  PKH  dengan  JKN-PBI  sebesar  lebih  dari  13 triliun  rupiah.    Artinya  anggaran  dana  program  JKN-PBI  kurang  lebih  dua  kali  lipat  dari anggaran dana program PKH.
Nilai elastisitas jumlah penduduk miskin yang disebabkan oleh perubahan dana anggaran bansos  Rastra   ditunjukkan  dengan  nilai  median  elastisitas  sebesar  -0,15.    Artinya  sepanjang tahun 2007 hingga 2017 perubahan dana bansos Rastra sebesar 1% mampu menurunkan jumlah penduduk  miskin  sebesar  0,15%.  Penurunan  jumlah  penduduk  miskin  nilainya  lebih  kecil dibanding  tambahan   jumlah  dana  bansos  Rastra  yang  harus  dikeluarkan  pemerintah.    Hal  ini berarti  respon  perubahan  jumlah  penduduk  miskin  terhadap  tambahan  dana  bansos  Rastra termasuk  kurang  peka  atau  inelastic.    Dengan  demikian,  dibutuhkan  tambahan  dana  anggaran bansos Rastra yang cukup besar untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dalam jumlah yang signifikan.   Jika  target  pengentasan  kemiskinan  dari  program  Rastra  sebesar  15%,  maka dibutuhkan  tambahan  anggaran  dana  bansos  Rastra  sebesar  100%  dari  jumlah  anggaran sebelumnya.
Namun  tidak  semata-mata  tambahan  anggaran  bansos  Rastra  langsung  berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.  Karena terdapat beberapa factor operasional yang harus  diperbaiki  seperti  penetapan  sasaran  yang  buruk,  tergerusnya  manfaat  dan  beras  yang hilang.   Hal  ini  merupakan  permasalahan  umum  yang  sering  terjadi  pada  pelaksanaan  program Rastra ( worldbank , 2017).
Penurunan jumlah penduduk miskin melalui program JKN-PBI menunjukkan nilai  yang paling  tinggi  dibanding  program  Rastra  dan  PKH.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  median elastisitas  jumlah  penduduk  miskin  sebesar  -0,16,  artinya  perubahan  dana  bansos  JKN-PBI sebesar  1%  mampu  menurunkan  jumlah  penduduk  miskin  hingga  0,16%.   Nilai  koefisien elastisitas ini lebih besar 0,01% dibanding nilai koefisien elastisitas jumlah penduduk miskin dari program Rastra.  Artinya keduanya termasuk dalam kategori inelastic atau pengaruh perubahan jumlah  dana  bansos  Rastra  maupun  JKN-PBI  kurang  cepat  direspon  oleh  perubahan  jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Hasil  tersebut  mengindikasikan  terdapat  kesulitan-kesulitan  yang  dihadapi  dalam implementasi  kebijakan  bantuan  social  dalam  upaya  mengentaskan  kemiskinan  di Indonesia.   Oleh  karenanya  sejak  tahun  2015  pemerintah    secara  aktif  memperbaiki

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
penyelenggaraan  sistem  jaminan  social.    Hal  ini  tercantum  dalam  Peraturan  Presiden  No  15 tahun  2015  tentang  percepatan  penanggulangan  kemiskinan.   Terdapat  beberapa  kendala  yang dihadapi  pemerintah dalam  upaya menjalankan  program  jaminan social  melalui bantuan social, diantaranya  :  program-program  perlindungan  social  kurang  efisien  dan  efektif,  terdapat  banyak kasus  dimana  penduduk  miskin  dan  rentan  miskin  tidak  memperoleh  perlindungan  yang komprehensif  dan  selama  empat  tahun  terakhir  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  hanya mencapai 0,29% per tahun .  Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah melalui SLRT (Sistem  Layanan  dan  Rujukan  Terpadu)  mulai  membenahi  sistem  layanan  social  menjadi  satu pintu.    SLRT  berfungsi  dalam  integrasi  data,  identifikasi  keluhan  dan  rujukan  serta penanganannya,pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pemutakhiran data secara dinamis dengan perangkat teknologi SIKS-NG (Kemensos, 2018).
Dengan adanya SLRT diharapkan permasalahan penyelenggaraan program perlindungan sosial dapat diatasi secara tepat dan dapat memperluas cakupan program bagi penduduk miskin dan  rentan  miskin  yang  belum  teridentifikasi.   Artinya  merujuk  pada  hasil  penelitian  dan kebijakan  pemerintah  tersebut  menunjukkan  kontribusi  program  bantuan  social  berdampak signifikan  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan.    Namun  karena  respon  penurunan  jumlah penduduk miskin tidak secepat besarnya dana bantuan social yang disalurkan pemerintah, maka perlu  perbaikan  sistem  secara  operasional  melalui  SLRT  agar  bantuan  social  melalui  beberapa program perlindungan social tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya bagi penduduk miskin dan rentan miskin.
Elastisitas  jumlah  penduduk  miskin  terhadap  perubahan  jumlah  orang  yang  bekerja sebagai  buruh  menunjukkan  nilai  median  elastisitas  sebesar  -0,34.   Nilai  tersebut  merupakan tertinggi dibanding ketiga program bantuan social di atas (PKH, JKN-PBI dan Rastra).  Artinya penambahan jumlah pekerjaan sebagai buruh sebesar 1% mampu menurunkan jumlah penduduk miskin  hingga  0,34%.   Dalam  hal  ini  respon  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  lebih  kecil dibanding perubahan jumlah orang bekerja sebagai buruh, sehingga dikategorikan inelastic (<1). Sehingga untuk menekan jumlah penduduk miskin sebesar 34% dibutuhkan penambahan jumlah orang yang bekerja sebagai buruh sebesar 100%.
Meski  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  kurang  responsive,  namun  pengaruh penambahan jumlah orang yang bekerja sebagai buruh memberikan nilai yang terbesar dibanding program  bantuan  social.   Artinya  dalam  kondisi  perlambatan  ekonomi,  upaya  pengentasan

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
kemiskinan di Indonesia tidak hanya dapat ditekan melalui program jaminan social semata, akan tetapi  perlu  penciptaan  lapangan  kerja  yang  dapat  membuka  peluang  penyerapan  tenaga  kerja yang lebih luas bagi penduduk miskin, yakni pekerjaan sebagai buruh.   Jenis pekerjaan tersebut sesuai  dengan  karakteristik  penduduk  miskin  yang  pada  umumnya  berpendidikan  rendah  dan low-skill .   Pilihan  bekerja  sebagai  buruh  merupakan  salah  satu  jaminan  ekonomi  bagi  keluarga miskin  melalui  pendapatan  yang  didapat  secara  rutin.   Hal  ini  juga  menunjukkan  resiko  yang dihadapi penduduk miskin dengan bekerja pada suatu institusi atau lembaga akan semakin kecil dibanding  jika  penduduk  miskin  membuka  usaha  sendiri.   Namun  ditengah  perlambatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu  kebijakan  yang cukup sulit  dipenuhi pemerintah.  Oleh karenanya dibutuhkan pembiayaan selain pajak untuk mendorong terciptanya lapangan  kerja.   Salah  satu  sumber  pembiayaan  yang  paling  cepat  didapat  namun  memiliki konsekuensi di jangka panjang adalah hutang.
Hasil  perhitungan  elastisitas  perubahan  jumlah  penduduk  miskin  terhadap  perubahan jumlah  hutang  pemerintah  menunjukkan  nilai  median  elastisitas  sebesar  -0,16.   Artinya penambahan  hutang  pemerintah  sebesar  1%  dapat  menekan  jumlah  penduduk  miskin  hingga 0,16%.    Nilai  tersebut  menunjukkan  respon  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  yang  tidak sebesar  penambahan  jumlah  hutang  pemerintah  atau  dapat  dikatakan  inelastic.   Sehingga  untuk menekan  jumlah  penduduk  miskin  sebesar  16%  dibutuhkan  penambahan  jumlah  hutang pemerintah  sebesar  100%.    Namun,  penambahan  hutang  dalam  jumlah  besar  memberikan konsekuensi  terhadap  beban  anggaran  pemerintah  di  masa  yang  akan  datang.    Oleh  karenanya dibutuhkan  kebijakan  yang  tepat  dalam  memanfaatkan  hutang  sebagai  sumber  pembiayaan negara  untuk  kegiatan-kegiatan  ekonomi  yang  berdampak  langsung  pada  pengentasan kemiskinan.
Artinya  berdasarkan  hasil  perhitungan  elastisitas  tersebut  menunjukkan  bahwa  perlu dilakukan  perbaikan  sistem  penanganan  pengentasan  kemiskinan  di  Indonesia  yang  saling sinergi.   Dalam  hal  ini  program  bantuan  social  bukan  satu-satunya  alat  yang  dapat  menekan jumlah penduduk miskin di Indnesia.  Akan tetapi penduduk miskin tersebut juga perlu diberikan lapangan  kerja  sesuai  dengan  kemampuannya,  seperti  pekerjaan  buruh.  Di  tengah  perlambatan ekonomi yang dihadapi  Indonesia, pemerintah dapat memanfaatkan sumber pembiayaan hutang untuk  mendanai  kegiatan  ekonomi  yang  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  bagi  penduduk miskin.

## Efektifitas Bantuan Sosial ...

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat hubungan sangat kuat antara bantuan sosial program JKN-PBI dan Rastra terhadap jumlah penduduk miskin.  Program PKH memiliki hubungan kuat dengan jumlah penduduk miskin.  Variabel lainnya yang terbukti secara  statistic  memiliki  hubungan  dengan  jumlah  penduduk  miskin  adalah  bekerja  sebagai buruh  dan  hutang  pemerintah,  (2)  Secara  statistic  terdapat  pengaruh  negative  antara  program bantuan social (JKN-PBI,Rastra dan PKH) terhadap jumlah penduduk miskin.  Variabel lainnya yang  dapat  menekan  jumlah  penduduk  miskin  yaitu  bekerja  sebagai  buruh  dan  hutang pemerintah.  (3)  Hasil  perhitungan  elastisitas  menunjukkan  efektifitas  bantuan  social  terhadap penurunan  jumlah  penduduk  miskin  paling  besar  adalah  program  JKN-PBI  (-0,16),  kemudian Rastra  (-0,15)  dan  PKH  (-0,06).    Tambahan  lapangan  kerja  sebagai  buruh  memiliki  tingkat efektifitas  yang  paling  tinggi  dibanding  program  bantuan  social  dan  hutang  pemerintah,  yakni sebesar (-0,34).  Hutang pemerintah dibutuhkan untuk menekan jumlah penduduk miskin sebesar (-0,16).

## Saran
Upaya  pengentasan  kemiskinan  dapat  dilakukan  pemerintah  dengan  mensinergikan program bantuan sosial dan pembukaan lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan rata-rata penduduk miskin.  Dalam hal ini program jaminan social melalui jaminan kesehatan (JKN-PBI) perlu ditingkatkan dan terintegrasi dengan program bantuan sosial lainnya (Rastra dan PKH).  Di tengah  perlambatan  ekonomi,  pemerintah  dapat  memanfaatkan  sumber  pembiayaan  melalui hutang,  namun  penggunaannya  diperuntukkan  untuk  kegiatan  produktif  dan  kegiatan  ekonomi yang berdampak langsung penduduk miskin dan rentan miskin. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian selanjutnya berkaitan dengan besaran jumlah hutang optimal yang dinilai aman dalam pembiayaan bantuan sosial.

## Efektifitas Bantuan Sosial ...

## DAFTAR PUSTAKA
A Suharyadi, N. K. (2015). Efektifitas Program Bantuan Sosial dalam Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan. Jakarta: The Smeru Research Institute.
Badan  Pusat  Statistik,  B.  (2019). Jumlah  Penduduk  Miskin,  Persentase  Penduduk  Miskin  dan Garis Kemiskinan . Retrieved from www.bps.go.id.
Bea,  B.  o.  (2018). Gross  Domestic  Product:  Fourth  Quarter  and  Annual  2017  (third  estimate) Corporate Profits: Fourth Quarter and Annual 2017. www.bea.gov.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  (2018,  ). Penduduk  Berumur  15  Tahun  Ke  atas  yang  Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan 2008-2017 . Diakses dari www.bps.go.id.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  (2018). Produk  Domestik  Bruto  Indonesia  Menurut  Pengeluaran 2013-2017. Diakses dari www.bps.go.id.
Cord,  L.  (2007). Delivering  on  the  Promise  of  Pro-Poor  Growth  Insight  and  Lesson  from Country  Experiences. Overview  Copublication  of  Palgrave  Macmillan  and  The  World Bank.
Dahmiri,  S.  d.  (2010).  Model  Permintaan  Hutang  Luar  Negeri  Pemerintah  dan  Dampaknya terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora , Volume 12 Nomor 1.
David  M  Cutler,  a.  L.  (1991).  Macroeconomic  Performance  and  the  Disadvantaged. Brooking Paper on Economic Activity , Vol 1991 No 2.
Direktorat  Jenderal  Anggaran  Kementerian  Keuangan.  (2018).  Alokasi  Anggaran  Pengentasan Kemiskinan.  Retrieved  from  Portal  Data  APBN  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia: http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1016.
Fousseni, B. a. (2012). Impact of Rising World Rice Prices on Poverty and Inequality in Burkina Faso. CERDI etudes et Documents, E 2012.
FV  Soares,  S.  S.  (2006).  Cash  Transfer  Program  in  Brazil  :  Impact  on  Equality  and  Poverty. International Poverty Centre Working Paper No 21 .
Gertler,  P.  (2004). Do  Conditional  Cash  Transfers  Improve  Child  Health?  Evidence  From Progresa's Control Randomized Experiment. American Economic Review, 94 (2) : 336- 341.
Harris, D. C. (2001). Evaluating Transfer Programs Within a General Equilibrium Framework.
Washington  DC.  International  Food Policy Research  Institute:  FCND Discussion Paper, No 110.
Ita  Aristina,  M.  K.  (2017).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan,Pengangguran  dan  Pertumbuhan Ekonomi  terhadap  Kemiskinan  di  Provinsi  Bali. E-Jurnal  Ekonomi  Pembangunan Universitas Udayana , Volume 6 No 5.

## Efektifitas Bantuan Sosial ...
Kemenkeu, R. (2017). Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat. www.djppr.kemenkeu.go.id.
Kemensos,  R.  (2018). Sistem  Layanan  dan  Rujukan  Terpadu  untuk  Perlindungan  sosial  dan Penanganan  Kemiskinan. Direktorat  Pemberdayaan  Sosial  Perorangan  Keluarga  dan Kelembagaan Masyarakat.
Laura B Rawlings, a. G. (2005). Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfer Programs. Oxford University Press. The World Bank Research Observer. Vol. 20 No. 1 .
P  Gertler,  M.  S.  (2005). Investing  Cash  Transfers  to  Raise  Long  Term  Living  Standards. Berkeley CA: University of California.
Powers,  E.  T.  (1995a). Growth  and  Poverty  Revisited. Federal  Bank  of  Cleveland,  Economic Commentary.
Powers,  E.  T.  (1995b). Inflation,  Unemployment  and  Revisited. Federal  Bank  of  Cleveland, Economic Commentary.
Schultz, T. (2004). School Subsidies For The Poor: Evaluating the Mexican PROGESA Poverty Program. Journal of Development Economics , 74, 199-250.
Septiadi  D,  H.  d.  (2016).  Dampak  Kebijakan  Harga  Beras  dan  Luas  Areal  Irigasi  terhadap Pengentasan Kemiskinandi Indonesia. Jurnal Agribisnis Indonesia , Volume 4 Nomor 2.
Sherbaz,  J.  N.  (2016). Indebtedness  and  Poverty:  The  Case  of  Pakistan. The  Pakistan Development Review.
Sudarlan.  (2015).  Pertumbuhan  Ekonomi,  Ketimpangan,  dan  Kemiskinan  di  Indonesia. Jurnal Eksis, Vol 11 nomor 1 .
Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia : Studi Kasus Program Keluarga Harapan. Jurnal Sosiohumaniora Vol 17 No 1 , 22-28.
Susenas.  (2016). Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional:  Data  Set  Survei  Rumahtangga  Nasional. Jakarta: Bapan Pusat Statistik.
Tarabini,  A.  (2010).  Education  and  Poverty  in  the  Global  Development  Agenda  :  Emergence, Evolution  and  Consolidation. International  Journal  of  Educational  Development ,  204- 212, http://dx.doi.org/10.10.16/j.jjedudev.2009 04.009.
Tri,  W.  d.  (2013).  Analisis  Kemiskinan  di  Jawa  Tengah. Diponegoro  journal  of  economics , Volume 2 Nomor 1.
Worldbank. (2017). Menuju Sistem Bantuan Sosial yang menyeluruh, terintegrasi dan efektif di Indonesia. worldbank group.
Wu, B. D. (2018). The Poverty Reduction of Social Security and Means Tested Transfes. NBER Working Paper Series , Working Paper 24567.