## Kendala Regulasi Kewajiban Pemegang Paten oleh Investor Asing di Indonesia

## Fahnizar Dandy Hediyanto, Kholis Roisah, Anggita Doramia Lumbanraja
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : fdandyh@gmail.com

## Abstract
The Obligations of patent holders based on Article 20 as regulated in Law Number 13 of 2016 concerning patents are still relatively problematic. The factors that hinder the process of patent implementation in Indonesia, both from patent holders and/or from the Indonesian government, are a separate problem for patent holders who are foreign citizens. This study uses a normative juridical method, using secondary data.  The  results  of  the  study  conclude  that  the  Patent  Law  Number  13  of  2016  creates  problems, especially for inventors from abroad. So that the Indonesian Government issued Permenkumham Number 30  of  2019  concerning  Procedures  for  Granting  Compulsory  Patent  Licenses  as  a  solution  to  this problem through the Ministry of Law and Human Rights, where patent holders can submit applications for postponement of patent implementation to the Minister along with the background for the delay, in the case of patent holders has not been able to apply his patent in Indonesia after the patent application has been approved.

## Keywords: Obligations of Patent Holder; Patent Regulations; Foreign Investor

## ABSTRAK
Kewajiban pemegang paten berdasarkan Pasal 20 sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2016  tentang  Paten  masih  relatif  mengundang  permasalahan.  Faktor  yang  menghalangi  untuk proses implementasi paten di Indonesia baik yang berasal dari pemegang paten dan/atau dari pemerintah Indonesia, menjadi permasalahan tersendiri bagi pemegang paten yang merupakan Warga Negara Asing. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan  data  sekunder.  Hasil penelitian  menyimpulkan  bahwa  Undang-Undang  Paten  Nomor  13  Tahun  2016  menimbulkan permasalahan terutama  untuk  investor dari luar negeri. Sehingga Pemerintah  Indonesia mengeluarkan Permenkumham Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten sebagai solusi atas  permasalahan  tersebut  melalui  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  dimana  Pemegang  paten  dapat menyampaikan permohonan penundaan pelaksanaan paten kepada Menteri beserta latar belakang atas penundaan tersebut, dalam hal pemegang paten belum mampu untuk menerapkan patennya di Indonesia setelah permohonan paten tersebut disetujui.

## Kata Kunci: Kewajiban Pemegang Paten; Regulasi Paten; Investor Asing

## A. Pendahuluan
Seiring  dengan  berkembangnya  zaman  yang  cukup  pesat,  seseorang  maupun  sekelompok orang  mewujudkan  invensi  yang  salah  satunya  dibidang  teknologi,  sehingga  dapat  berfungsi menunjang kehidupan sehari-hari untuk masyarakat. Peranan pemerintah dalam hal ini sangatlah penting  untuk  mengimplementasikan  undang-undang  hak  cipta,  merek,  paten,  desain  industri
terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia agar setiap hasil karya yang dibuat tidak diklaim  atau  dibajak  oleh  pihak  lain,  dan  juga  untuk  memberikan  kepastian  hukum  serta pengamanan di bidang hukum atas antusiasme para pembuat ide-ide kreatifitas terutama di bidang teknologi.
HKI itu sendiri merupakan sebuah ilmu yang mengutamakan dan mengoptimalkan kekuatan berpikir  manusia  dengan  bertujuan  untuk  melahirkan  karya  sekaligus  memberikan  kontribusi ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang dapat berupa sesuatu yang belum memiliki wujud kemudian  menjadi  sesuatu  yang  berwujud  baik  dalam  bentuk  desain  industri,  inovasi  dan  lain sebagainya (Atmadja, 2003).
Paten  adalah  salah  satu  bentuk  kekayaan  intelektual,  yang  dirancang  untuk  memproteksi penemuan-penemuan di bidang teknologi. Selain itu, paten juga menjadi dasar dari adanya industri modern  dengan  mengacu  pada  kreasi  terbaru,  teknologi  yang  mutakhir,  memiliki  standar  mutu yang tinggi (Mahendra, 1991).
Paten  tidak  hanya  berkaitan  dengan  segi  teknologi  ( technological  interest )  namun  juga berhubungan dengan ekonomi dan penanaman modal, terlebih dapat memiliki posisi daya tawar tersendiri untuk Negara dalam melaksanakan aktivitas ekspor impor komoditinya (Purwaningsih, 2006).
Pemerintah dapat memberikan hak paten kepada para pemegang hak paten atas teknologi dan produksi yang diciptakan baik untuk digunakan sendiri dan/atau memindahkan hak tersebut kepada orang  lain  dengan  izin  terlebih  dahulu,  karena  paten  itu  sendiri  merupakan  hak  bagi  para pemegangnya setelah menemukan invensi yang terbaru maupun proses terbaru untuk menunjang dunia teknologi (Saidin, 2015).
Sebagaimana dijelaskan  pada Peraturan  Menteri  Hukum dan HAM Nomor 38 tahun 2018 tentang  Permohonan  Paten,  pada  Pasal  3  menerangkan  bahwa  Paten  dapat  dikabulkan  dengan didasarkan  pada  adanya  permintaan  dari  calon  pemegang  paten.  Pemohon  dapat  mengajukan permintaan  hak  paten  tersebut  kepada  Menteri  dalam  bentuk  tertulis  beserta  membayarkan sejumlah biaya sebagaimana tercantum pada peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak  yang berlaku pada  Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia.(Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten, n.d.) Hak istimewa atas kepemilikan paten ini hanya berlaku selama 20 (duapuluh) tahun, yang setelah jangka waktu tersebut selesai invensi tersebut akan menjadi milik publik. Bagi pemegang paten,
diberikannya  suatu  hak  perlindungan  terhadap  invensinya  ini  dapat  disebut  dengan  istilah monopoli, karena merupakan bentuk penghargaan atas ide intelektualnya. Namun, untuk menjamin kepentingan publik, paten belum tentu dapat diberikan untuk semua bentuk penemuan (Sudaryat, 2010).
Konsep  perlindungan  hukum  atas  pemegang  paten  itu  sendiri  bersifat  khusus  ( exclusive ). yang  artinya  bahwa  hak  tersebut  hanya  untuk  pemegang  paten  dengan  waktu  tertentu  guna menerapkan  patennya  sendiri  atau  memindahkan  hak  paten  tersebut  kepada  orang  lain  dengan izinnya. Sehingga suatu paten yang telah tercatat di Ditjen Kekayaan Intelektual, wajib dilindungi untuk  menghindari  tindakan-tindakan  ilegal  oleh  individu  yang  tidak  bertanggung  jawab. Pemanfaatan atau pelaksanaan hak paten oleh orang lain memerlukan izin pemegang paten yang berupa  lisensi.  Karena  eksklusifitas  yang  dimiliki  oleh  hak  paten,  menjadikan  hak  monopoli tersendiri bagi penerapannya atau pemanfaatannya. Dimana hak monopoli dapat diartikan bahwa tidak semua orang dapat memanfaatkan invensi tersebut maupun melaksanakan haknya (Novianti, 2017).
Di Indonesia, perlindungan paten diberikan kepada 2 (dua) jenis paten yang meliputi Paten dan paten Sederhana. Pengaturan paten tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 bahwa Paten hanya dapat diberikan kepada penemuan  yang  bersifat  baru,  dengan  memuat  langkah-langkah  yang  inovatif,  dan  dapat diimplementasikan di industri. Lebih lanjut, untuk Paten Sederhana diberikan pada penemuan yang merupakan peningkatan dari bentuk produk atau metode yang sudah ada sebelumnya dan berbentuk nyata (Purba, 2005).
Namun, sebagian para pemegang paten yang merupakan Warga Negara Asing menilai bahwa Pasal  20  Undang-Undang  Paten  mempersulit  mereka  untuk  mengimplementasikan  patennya  di Indonesia,  karena  memiliki  kewajiban  untuk  menghasilkan  suatu  produk  atau  memanfaatkan metode yang ada di Indonesia untuk mendukung transfer teknologi, memajukan penanaman modal dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Ketentuan  tersebut  mengandung  maksud  bahwa  pemegang  paten  baik  Warga  Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dalam hal telah mengajukan permohonan serta telah mendapat perlindungan paten ( granted ) dari Indonesia memiliki kewajiban untuk menghasilkan suatu produk atau memanfaatkan metode  yang ada di  Indonesia.  Lebih lanjut, jika dilihat dari politik hukum, tampak  ada  arah  yang  jelas  mengenai  formulasi  pengaturan  pelaksanaan  paten  oleh  pemegang
paten bagi kemandirian dan kemajuan teknologi di Indonesia tanpa harus memiliki ketergantungan terhadap impor luar negeri.
Beberapa perusahaan asal United States of America memberikan penolakan atas ketentuan tersebut dan beranggapan bahwa aturan tersebut tidak hanya akan mempersulit mereka, melainkan juga  bertentangan  dengan International  Agreement .  Selain  itu, The  United  States  Chamber  of Commerce juga  berpendapat  bahwa  kewajiban  tersebut  hanya  menyebabkan  kecemasan  untuk perusahaan asing yang menjadi pemegang hak paten di Indonesia (Kliklegal.com, 2018a).
Agreement on Trade-Related Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPS) Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa paten seharusnya dapat  dinikmati  tanpa diskriminasi  dimanapun invensi dibidang teknologi ditemukan, dan apakah invensi tersebut akan diimpor ataupun diproduksi secara lokal. Sehingga, wajar apabila The United States Chamber of Commerce beranggapan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Paten juga bertentangan dengan asas non diskriminasi. Namun, Ketua Panitia Khusus perancangan Undang-Undang Paten membantah apabila terdapat international agreement yang dilanggar (Kliklegal.com, 2018b).
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  artikel  ini  akan membahas mengenai permasalahan terkait pengaturan kewajiban pemilik hak paten sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, kendala mengenai Penerapan Paten sebenarnya  telah  dikaji  oleh  Syihabuddin  pada  tahun  2001  yang  mengemukakan  bahwa permasalahan paten yang dihadapi di Indonesia yaitu permohonan paten yang tidak terlalu banyak di Indonesia, pelanggaran paten yang merajalela disebabkan oleh adanya krisis moneter, pendapat masyarakat yang menilai paten adalah konsep barat dan penegakan hukum yang lemah. Cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan metode paten di Indonesia adalam penyempurnaan peraturan di bidang paten serta inovasi di bidang Pendidikan (Syihabuddin, 2001). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muh Ali Masnun dan Dina Roszana pada tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 tahun 2018 sebagai dasar  hukum  pelaksanaan  kewajiban  untuk  para  pemegang  paten,  masih  mengandung  sejumlah permasalahan.  Sedangkan  permasalahan  ini  dapat  memberikan  celah  hukum  berupa  tidak terlaksananya  kewajiban  tersebut.  Sehingga  penulis  merekomendasikan  untuk  mengubah  materi muatan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2018 agar terwujud kepastian dan kemanfaatan  dalam  pengaturan  paten  di  Indonesia  (Masnun  &  Roszana,  2019).  Selanjutnya
penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Agung Ratih Maha Iswari Dwija Putri pada tahun 2020 menemukan bahwa secara substansial, Pasal 20 UU paten yang melanggar prinsip non-diskriminasi sebagaimana tercantum pada Perjanjian TRIPS. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengamandemen Pasal 20 pada UU Paten untuk mendorong peningkatan dan pengembangan industri  dalam  negeri  (Putri,  2020).  Sedangkan  artikel  ini  akan  menjelaskan  mengenai permasalahan kewajiban pemegang paten seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten,  serta  bagaimana  pemerintah  memberikan  penyelesaian dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten.

## B. Metode Penelitian
Jurnal  ini  menggunakan  bentuk  penulisan  yuridis  normatif,  yang  merupakan  penulisan dengan mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum dengan cara mengkaji permasalahan dengan  memanfaatkan  bermacam-macam  literatur  seperti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. Berdasarkan metode penulisan yang dipilih, yaitu penulisan yuridis normatif, maka jenis data yang dapat diterapkan oleh penulis dalam melakukan penulisan  yaitu data sekunder,  yang didapatkan dengan penelusuran kepustakaan atau dokumentasi.
Penelitian  ini  bersifat  deksriptif  analitis  karena  memaparkan  serta  menganalisa  keadaan maupun  fakta  yang  ada  secara  detail,  terstruktur,  dan  secara  terkait  pengaturan  kewajiban pemegang paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penelitian ini, ketentuan tentang kewajiban pemegang paten akan dianalisis.

## C. Hasil Dan Pembahasan
Hak  Kekayaan  Intelektual  saat  ini  telah  berkembang  pesat  di  seluruh  dunia,  khususnya  di Indonesia. Hak, manusia, dan intelektual merupakan bagian penting dari hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dapat berupa kecerdasan intelegensia dan kecerdasan emosional, yaitu hak atas benda tidak berwujud yang dihasilkan oleh kecerdasan manusia. Kemampuan intelegensia dan kecerdasan emosional telah melahirkan banyak karya kreatif, mulai dari karya ilmiah hingga karya seni  yang selanjutnya  dilindungi  oleh hak cipta,  dan produk  yang dihasilkan oleh para pencipta tersebut disebut sebagai kreasi. Konsep hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya  intelektual  yang  dilahirkan  manusia  memerlukan  tenaga,  waktu  dan  uang.  Dedikasi  ini
menjadikan  karya  yang  dilahirkan  bernilai  ekonomis  karena  manfaat  yang  dapat  dinikmati.  Ini yang  memacu  pentingnya  sebuah  penghormatan  atas  hasil  dalam  bentuk  perlindungan  hukum (Sutedi, 2013).
Hasil  lain  dari  kecerdasan  manusia  adalah  berbagai  penemuan  di  bidang  industri,  yang selanjutnya  dilindungi  sebagai  desain  industri.  Buah  dari  kemampuan  intelegensia  juga  akan membuat  pembedaan  yang  jelas  antara  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  oleh  penghasil  untuk kenyamanan  konsumen,  disebut  dengan  hak  merek.  Begitu  pula  dengan  kemajuan  teknologi elektronika  tidak  terlepas  dari  kemampuan  pengetahuan  manusia  untuk  melakukan  inovasi  dan penemuan  dalam  merakit  jaringan  elektronik,  yang  selanjutnya  dilindungi  sebagai  jaringan elektronik terintegrasi (OK, 2013).
Paten merupakan salah satu jenis hak milik industri yang berkaitan dengan bidang teknologi dan menjadi perhatian banyak Negara berkembang untuk dapat dioptimalkan. Paten terbuka bukan berarti setiap orang dapat mempraktikkan invensi, tetapi setelah perlindungan atas paten tersebut habis masa berlakunya dan menjadi milik umum, orang lain dapat menggunakan invensi tersebut (Purwaningsih, 2005).
Paten  adalah  hak  setiap  orang  yang  memperoleh  invensi  atau  metode  baru  dan/atau penyempurnaannya, dimana keseluruhannya dicakup dalam satu kata yaitu “invensi” pada bidang teknis  yang  diberikan  oleh  Pemerintah,  dan  memungkinkan  pemegang  haknya  untuk memanfaatkannya sendiri atau memberikan kepada orang lain atas izinnya. Karena dalam hal ini, hak paten diberikan berdasarkan permohonan. Oleh karena itu, unsur terpenting dari paten adalah orang  yang  berhak  atas  paten  tersebut  baik  penemu  atau  orang  lain  yang  memperoleh  dari  hak penemu. Ada tiga syarat untuk mendapatkan paten, yaitu:
1. Produk atau ide yang terdaftar adalah baru;
2. Produk atau invensi di bidang teknis mampu diproduksi dalam skala besar atau industri. Jika harga bahan baku atau proses produksi sulit dalam skala besar dan tidak ekonomis, produk tidak berhak atas paten;
3. Invensi ini istimewa dan tidak terkira. Oleh karena itu, jika ingin mengajukan paten untuk suatu ide atau produk, harus dianalisa apakah invensi tersebut benar-benar baru dan inovatif.
Paten  sebagai  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  Negara  kepada  inventor  tidak  diberikan secara  tanpa  batas,  tetapi  Negara  dapat  intervensi  memberikan  pengaturan  yang  sifatnya
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
pembatasan. Eksploitasi hak eksklusif melalui HKI (Paten) yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakadilan sosial (Sitorus, 2014).
Setelah penemu dapat menghasilkan produk atau hanya sekedar proses, dan jika digunakan akan  mendapatkan  keuntungan  ekonomis,  maka  paten  dapat  diberikan  kepada  karya  atau  ide invensi di bidang teknis.
Di  Indonesia hak paten  diatur oleh  Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang  ini  sebagai  Undang-Undang  terbaru  di  bidang  Paten  menggantikan  secara keseluruhan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2001.  Berkaitan  dengan  ketentuan  pelaksanaan kewajiban pemilik paten dalam Undang-Undang yang terbaru diatur dalam Pasal 20. Seperti dapat dijelaskan  sebagai  berikut,  pengaturan  kewajiban  pemegang  paten  dalam  Undang-Undang  dari masa ke masa:

## Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989
Salah satu keharusan pemegang paten dalam UU ini yaitu melaksanakan patennya di wilayah Indonesia. Apabila pemegang paten tidak melaksanakan patennya, maka berdasarkan Pasal 82 UU  Nomor  6  Tahun  1989,  setelah  36  bulan  sejak  tanggal  pemberian  paten,  siapapun  berhak menyampaikan  permohonan  lisensi  wajib  ke  pengadilan  negeri  untuk  menjalankan  paten (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten, n.d.).

## Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997
Kewajiban pemegang paten tersebut mengalami perubahan dalam UU Nomor 13 Tahun 1998 yang mengubah isi sebagian dari UU Nomor 6 Tahun 1989, termasuk Pasal 18. Ketentuan ini tetap mewajibkan pemegang paten melaksanakan patennya di  Indonesia dalam  Pasal 18  ayat (1), tetapi ketentuan Pasal itu membuat pengecualian sebagaimana tercantum pada Pasal 18 ayat (2): “dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional”. Pasal 18 ayat (3) menambahkan  “Pengecualian  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  hanya  dapat  disetujui kantor Paten apabila diajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.” Lebih lanjut pada Pasal 18 ayat (4) menyatakan aturan mengenai syarat-syarat pengecualian dan tata cara pengajuan permintaan tertulis diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Terdapat  penambahan  pada  UU  Nomor  13  tahun  1997  terkait  ketentuan  Pasal  82  dalam  UU Nomor  6  tahun  1989  yang  berbunyi,  selain  karena  paten  tidak  dilaksanakan  oleh  pemegang
paten,  jika  pemegang  paten  menggunakan  paten  dengan  cara  yang  merugikan  kepentingan umum, setiap orang juga dapat mengajukan lisensi wajib untuk melaksanakan paten (Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten, n.d.).

## Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
UU ini mengganti keseluruhan UU Paten sebelumnya. Berkaitan dengan kewajiban pemegang paten, sebagaimana tercantum pada Pasal 17 UU Nomor 14 tahun 2001 mewajibkan pemegang paten untuk membuat produk atau metode yang diberi paten di Indonesia.
UU Nomor 14 tahun 2001 masih memberi pengecualian terhadap kewajiban membuat produk di  Indonesia  tersebut.  Pasal  17  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  “Dikecualikan  dari  kewajiban sebegaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  apabila  pembuatan  produk  atau  penggunaan  proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional . ”
Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (3) menambahkan “Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat  disetujui  oleh Direktorat  Jenderal  apabila pemegang paten telah mengajukan permohonan  tertulis  dengan  disertai  alasan  dan  bukti  yang  diberikan  oleh  instansi  yang berwenang . ” Kemudian pada Pasal 18 ayat (4) menyatakan aturan lebih lanjut mengenai syarat- syarat pengecualian dan tata cara pengajuan permintaan tertulis yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, n.d.).

## Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
UU Paten yang terbaru ini memuat kewajiban yang lebih ketat lagi dari UU yang sebelumnya. Yang  mana  pada  UU  mengharuskan  pemegang  paten  membuat  produk  atau  menggunakan metode yang ada di Indonesia, tanpa pengecualian sebagaimana di UU sebelumnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 20 ayat (1). Bahkan pada Pasal 20 ayat (2) menambahkan bahwa “Membuat  produk  atau  menggunakan  proses  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja . ” UU Nomor 13 Tahun 2016 juga memberikan sanksi apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka gugatan  dapat  dilayangkan  ke  Pengadilan  Niaga  untuk  menghapuskan  paten  tersebut.  Pihak- pihak  yang  dapat  mengajukan  gugatan  adalah  jaksa,  pihak  lain  yang  memiliki  kepentingan nasional, atau penerima lisensi wajib (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, n.d.).
Pengaturan  kewajiban  pemegang  paten  dalam  Undang-Undang  paten  yang  terbaru  pada dasarnya sangat berguna untuk kesejahteraan rakyat indonesia dengan menyerap tenaga kerja dan mentransfer  ilmu  kepada  bangsa  Indonesia.  Namun  sebagian  besar  pemegang  paten  merupakan Warga Negara Asing, yang saat ini tidak dapat melaksanakan paten di Indonesia. Karena kesiapan dari  para  pemegang  paten  itu  sendiri  dan  dukungan  dari  pemerintah  Indonesia  masih  menjadi penghalang dalam pelaksanaan paten.
Namun, United States Chamber of Commerce percaya bahwa kewajiban untuk perusahaan berdasarkan  Pasal  20,  akan  menyebabkan  kekhawatiran  besar  bagi  perusahaan  asing  yang merupakan  pemegang  paten  di  Indonesia.  Selain  itu United  States  Chamber  of  Commerce juga meyakini kewajiban ini melanggar prinsip non diskriminasi yang telah tertulis pada Pasal 27 ayat (1)  Perjanjian  TRIPS,  bahwa  dimanapun,  dalam  bidang  teknis,  atau  apakah  produk  dapat diproduksi atau diimpor dalam skala lokal, paten harus tersedia dan dapat dinikmati .
Menurut Syafirin, akibat hukum mengacu pada segala akibat dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum, atau akibat lain yang disebabkan dari peristiwa khusus yang dianggap sah sebagai hukum (Syarifin, 2009).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  untuk  menentukan  ada  atau  tidaknya  akibat  hukum  perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap obyek hukum, atau akibat perbuatan yang hasilnya ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Adanya tindakan seketika yang bersinggungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang.
Akibat hukum dari Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sejalan dengan teori akibat hukum sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa “Pemegang Paten wajib membuat  produk  atau  menggunakan  proses  di  indonesia . ”.  Lebih  lanjut  pada  Pasal  20  ayat  (2) berbunyi “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja . ”, dimana dapat disimpulkan bahwa pemegang paten Indonesia harus menerapkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) diatas.
Dalam hal pemegang paten tidak menjalankan atau melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2), maka sesuai Pasal 132 ayat (4) bahwa jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga untuk penghapusan paten terhadap
pemegang  paten  atau  penerima  Lisensi-Wajib.  Selain  itu,  sesuai  ketentuan  Pasal  130,  dimana setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, pemegang paten yang melanggar Pasal 20 akan dicabut haknya.
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Administrasi Kekayaan Intelektual, menjelaskan bahwa ada akibat non hukum atas berlakunya Pasal 20 ini, yakni dari perspektif daya saing  nasional  dan  perekonomian  nasional.  Ia  mengakui  menerima  laporan  bahwa  pihak  asing menolak mengajukan hak patennya di Indonesia karena berlakunya Pasal 20.
Untuk  mengatasi  masalah  di  atas,  pemerintah  Indonesia  menerbitkan  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten. Sebagaimana diuraikan pada Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia”. Lebih lanjut pada Pasal 39 ayat (2) “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja”. Namun apabila  pemegang  paten  belum  dapat  melaksanakan  patennya,  maka  berdasarkan  Pasal  39  dan Pasal  40  mengatur  bahwa  pemegang  paten  dapat  menunda  pembuatan  produk  atau  penggunaan proses  paten  di  Indonesia.  Penundaan  ini  dibatasi  hingga  5  (lima)  tahun  dengan  mengajukan permohonan kepada Menteri beserta alasannya. Permohonan penundaan pelaksanaan paten harus disampaikan  dalam  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun  sejak  tanggal  pemberian  paten.  Menteri  akan memberitahukan  apabila  permohonan  penundaan  telah  disetujui.  Penundaan  ini  berlaku  sejak tanggal keputusan diterbitkan dan dapat diperpanjang (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten, n.d.).

## D. Simpulan
Bahwa dengan diberlakukannya  Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten  menimbulkan  akibat  hukum  para  pemegang  paten  wajib  menghasilkan  suatu  produk  atau memanfaatkan  metode  yang  ada  di  Indonesia,  dimana  wajib  mendukung  transfer  teknologi, penanaman modal  dan/atau  membuka  lapangan  pekerjaan. Namun  ketentuan  Pasal  20 pada UU Paten  ini  menimbulkan  pro  dan  kontra  dikarenakan  para  pemegang  paten  yang  sebagian  besar Warga Negara Asing, saat ini belum dapat mengimplementasikan patennya karena terhalang oleh berlakunya  Pasal  20  UU  Paten,  serta  kurangnya  persiapan  dari  pemerintah  indonesia  dalam  hal paten  akan  dilaksanakan.  Mengatasi  permasalahan  tersebut,  Kementerian  Hukum  dan  HAM
menerbitkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  30  tahun  2019  tentang  Tata  Cara Pemberian  Lisensi-Wajib  Paten,  yang  menyatakan  bahwa  para  pemegang  paten  berhak  untuk mengajukan penangguhan untuk menghasilkan suatu produk atau memanfaatkan metode yang ada di Indonesia, maksimal 5 (lima) tahun dengan disertai alasannya. Permintaan atas penangguhan ini diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun sejak paten tersebut disetujui. Dalam hal ini, penulis juga merekomendasikan agar lebih memperjelas ketentuan dalam peraturan tersebut seperti jenis  paten  apa  saja  yang  wajib  dilaksanakan  dan  yang  dapat  dimohonkan  penundaan,  alasan mengenai dapat atau tidaknya dilakukan penundaan, ketentuan antisipatif dalam hal permohonan penundaan  tidak  disetujui  oleh  Menteri.  Selain  itu,  pentingnya  Pemerintah  Indonesia  agar  lebih memperhatikan  kesiapan  pelaku  usaha  asing,  serta  tetap  berkoordinasi  dan  berkonsultasi  dalam mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Atmadja,  H.  T.  (2003). Perlindungan  Hak  Cipta  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2002 Tentang Hak Cipta . Jakarta: CV. Pratiwi Jaya Abadi Publishing.
Mahendra,  O.  (1991). Undang-Undang  Paten  Perlindungan  Hukum  Bagi  Penemu  Dan  Sarana Menggairahkan Penemuan (Cetakan Pe). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
OK, S. (2013). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi . Jakarta: Rajawali Pers.
Purba, A. Z. U. (2005). Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs . Bandung: Alumni.
Purwaningsih, E. (2005). Perkembangan Hukum Intellectual Property Right : Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten . Bogor: Ghalia Indonesia. Saidin. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta: Raja Grafindo.
Soekanto, S. & S. M. (1994). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (Edisi I). Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
Sudaryat. (2010). Hak Kekayaan Intelektual . Bandung: Oase Media.
Sutedi, A. (2013). Hak Atas Kekayaan Intelektual . Jakarta: Sinar Grafika.
Syarifin, P. (2009). Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Ke). Bandung: Pustaka Setia.

## Artikel Jurnal :
Masnun,  M.  A.,  &  Roszana,  D.  (2019). Persoalan  Pengaturan  Kewajiban  Pemegang  Paten  Untuk
Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia . 26 .
Novianti. (2017). Perlindungan Paten Melalui Patent Cooperation  Treaty  Dan Regulations Under The Patent Cooperation Treaty. Jurnal Hukum , Vol 8. No (Paten), 299.
Purwaningsih,  E.  (2006).  Paten  Sebagai  Konstruksi  Hukum  Perlindungan  Terhadap  Invensi  dalam Bidang Teknologi dan Industri. Jurnal Hukum Pro Justisia , 130.
Putri,  I.  G.  A.  A.  R.  M.  I.  D.  (2020).  Permasalahan  Dalam  Implementasi  Ketentuan  TRIPS AGREEMENT  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten. Kertha Semaya , 8 .
Sitorus, W. (2014). Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Paten. Jurnal Yuridika , Vol. 29 No , 41. Syihabuddin.  (2001).  Beberapa  Permasalah  Penerapan  Paten  dan  Upaya  Untuk  Membangun  Sistem Paten Indonesia Yang Efektif, Wajar, dan Realistis. Hukum , 8 .

## Peraturan Perundang-Undangan :
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten .
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten .
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten .
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten .
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten .

## Sumber Online :
Kliklegal.com.  (2018a).  Akibat  Pasal  20  UU  Paten,  Ada  Pihak  Asing  Yang  Tolak  Daftar  Paten  di Indonesia. Retrieved from KLIKLEGAL website: https://kliklegal.com/akibat-pasal-20-uu-paten- ada-pihak-asing-yang-tolak-daftar-paten-di-indonesia/
Kliklegal.com.  (2018b).  Direktur  Paten  Akui  Pasal  20  UU  Paten  Bertentangan  Dengan  TRIPS
Agreement.  Retrieved  from  KLIKLEGAL  website:  https://kliklegal.com/direktur-paten-akui- pasal-20-uu-paten-bertentangan-dengan-trips-agreement/