## DOI 10.22437/jiseb.v22i1.6424

## ANALISIS KOMPARASI DAYA SAING EKSPOR LADA INDONESIA TERHADAP VIETNAM DAN MALAYSIA DI PASAR ASEAN

## Analysis Of Indonesia's Pepper Competition Of Experience Of Vietnam And Malaysia In
Asean Market
Yulistiana Endah Utami 1) , M. Syamsul Maarif 1) , Idqan Fahmi 1) , Arif Imam Suroso 1) 1 Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia email: utami07@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia has the hope of becoming the world's largest cocoa producer and has a strong  cocoa  processing  industry  in  the  world.  The  challenge  is  the  production  of  cocoa beans  produced  cocoa  farming  can  not  meet  the  needs  of  the  raw  materials  processing industry in the country, so there is a gap between the production of cocoa beans from the farm to the need / demand for raw materials cocoa beans from the cocoa processing industry in the country. This study aimed to conduct development strategy formulation cocoa farming in  Indonesia.  The  formulation  of  strategies  in  this  study  was  based  on  justification  from stakeholders using Analytic Hierarchy Process (AHP) analysis tools. The results from the AHP analysis showed that the most effective strategy for the development of cocoa farming in  the  study  regions  is  the  development  of  farmer  institutions  and  assistance  in  applying technology  (weight  value  of  0.309).  The  most  important  objective  for  the  development  of cocoa  farming  is  to  increase  the  production  and quality  of  cocoa  beans (weight  value  of 0.503). The key actor who plays an important role in the development of cocoa farming is the government, both central and local (weight value of 0.269). The most important factor to be  considered  in  the  development  of  cocoa  farming  is  human  resources  (weight  value  of 0.193). Based on these results, it is recommended to strengthen the development of cacao farmers through a form of business entity owned by farmers who are accompanied by the government
Keywords: farmers institution, increasing cacao’s production, farmers wellfare

## ABSTRAK
Indonesia memiliki harapan untuk menjadi produsen biji kakao terbesar dunia dan memiliki  industri  pengolahan  kakao  yang  kuat  di  dunia.  Tantangan  yang  dihadapi  adalah
produksi  biji  kakao  yang  dihasilkan  usahatani  kakao  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan bahan baku industri pengolahan dalam negeri, sehingga terjadi gap antara produksi biji kakao dari  usahatani  kakao  dengan  kebutuhan/permintaan  bahan  baku  biji  kakao  dari  industri pengolahan kakao dalam negeri. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan perumusan strategi  pengembangan  usahatani  kakao  di  Indonesia.  Perumusan  strategi  berdasarkan justifikasi dari pemangku kepentingan dengan menggunakan alat analisis Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil Analisa AHP menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif untuk pengembangan  usahatani  kakao  adalah  dengan  pengembangan  kelembagaan  petani  dan pendampingan  penerapan  teknologi  yang  memiliki  nilai  bobot  0,309. Tujuan  yang  paling utama  untuk  pengembangan  usahatani  kakao  adalah  peningkatan  produksi  dan  mutu  biji kakao,  dengan  perolehan  nilai  bobot  0,503.  Aktor  yang  berperan  penting  dalam pengembangan usahatani kakao adalah pemerintah, baik pusat dan daerah, dengan perolehan nilai bobot 0,269. Faktor yang paling penting untuk menjadi perhatian dalam pengembangan usahatani kakao adalah sumberdaya manusia, dengan perolehan nilai bobot 0,193. Dengan berdasarkan  pada  hasil  analisa  AHP  tersebut,  maka  direkomendasikan  untuk  memperkuat kelembangaan petani dengan suatu bentuk badan usaha milik petani yang didampingi oleh pemerintah..
kata kunci : kelembagaan petani, peningkatkan produksi kakao, kesejahteraan petani

## PENDAHULUAN
Kakao adalah salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Kakao adalah bahan baku pembuatan coklat, yang menjadi makanan dan minuman favorit bagi banyak orang di dunia.  Di  Indonesia,  kebun  kakao  menempati  luas  areal  keempat  terbesar  setelah  kelapa sawit, kelapa dan karet (Pusdatin Kementan, 2017). Kakao memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara nomor tiga terbesar setelah kelapa sawit dan karet (Hasibuan et al ., 2012). Pada tahun 2016, dari total nilai ekspor perkebunan sebesar US$ 25.54 miliar, nilai ekspor kelapa sawit sebesar US$ 16.81 miliar, karet US$ 3.37 miliar, dan kakao US$ 1.24 miliar (Pusdatin Kementan 2017).
Indonesia adalah satu dari empat negara utama pelaku perdagangan biji kakao dunia, di mana Pantai Gading menjadi produsen dan eksportir utama biji kakao dunia, diikuti Ghana, Indonesia,  dan  Nigeria  (Syadullah,  2012;  Fitriana et  al. ,  2014).  Indonesia  dan  Ghana bergantian  menempati  posisi  kedua  dan  ketiga  sebagai  produsen  dan  eksportir  biji  kakao dunia. Total produksi biji kakao dunia menunjukkan tren meningkat, dari 4.2 juta ton di tahun 2009 menjadi 4.6 juta ton di tahun 2013, sementara ekspor biji kakao dunia memperlihatkan tren fluktuatif, dari 2,9 juta ton di tahun 2009 menjadi 2.7 juta ton di tahun 2013 (Pusdatin Kementan, 2016).
Meskipun  Indonesia  telah  diperhitungkan  sebagai  pelaku  perdagangan  kakao  dunia, namun  nilai  daya  saing  biji  kakao  Indonesia  jika  dibandingkan  dengan  negara  pelaku perdagangan biji kakao lain relatif lebih kecil. Salah satu indikator daya saing adalah Nilai
Revealed  Comparative  Advantage (RCA).  Nilai  RCA  biji  kakao  Indonesia  menunjukkan nilai paling kecil dibandingkan negara pengekspor biji kakao yang lain. Pada tahun 2010, nilai RCA biji kakao Indonesia sebesar 13.6, sementara Pantai Gading sebesar 438.45, dan Ghana 292.91, serta Nigeria sebesar 21.0 (Hasibuan et al ., 2012). Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan daya saing dan memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi, maka Indonesia harus meningkatkan ekspor produk kakao olahan dibandingkan mengekspor biji kakao (Syadullah, 2012; Maulana dan Kartiasih 2017).
Untuk mendorong peningkatan produksi dan ekspor produk kakao olahan, sejak tahun 2010  Indonesia  memberlakukan  kebijakan  Bea  Keluar  (BK)  biji  kakao.  Kebijakan  ini bertujuan  agar  biji  kakao  tidak  diekspor  melainkan  diolah  oleh  industri  dalam  negeri  dan kemudian diekspor dalam bentuk kakao olahan (Syadullah, 2012; Suryana et al ., 2014). Bila selama  ini  ekspor  kakao  Indonesia  didominasi  oleh  ekspor  biji  mentah,  maka  dengan pengenaan tarif bea keluar diharapkan pelaku usaha kakao di dalam negeri akan mengolah terlebih dahulu sehingga nilai tambah kakao dapat dinikmati oleh para pelaku usaha kakao di dalam negeri. Kebijakan BK terbukti berhasil, di mana ekspor biji kakao menurun dari 410.3 ribu ton pada tahun 2011 menjadi 355.3 ribu ton pada tahun 2015 (Pusdatin Kementan, 2016), sebaliknya nilai ekspor kakao olahan cenderung naik, yaitu dari sebesar US$ 278.5 juta pada tahun 2007 menjadi US$ 613.5 juta pada tahun 2013 (Pusdatin Kementan, 2016).
Sejak diterapkan kebijakan BK pada biji kakao, permintaan biji kakao dalam negeri mengalami peningkatan karena semakin banyak investor tertarik untuk investasi di Indonesia (Syadullah,  2012;  Mulyono,  2016).  Data  AIKI  (2017)  memperlihatkan  bahwa  jumlah industri pengolahan kakao meningkat dari 16 unit pada tahun 2010 menjadi 20 unit pada tahun  2016.  Di  sisi  lain,  laju  pertumbuhan  industri  pengolahan  kakao  belum  diimbangi dengan  laju  pertumbuhan  produksi  biji  kakao  yang  dihasilkan  dari  usahatani  kakao.  Data statistik kakao memperlihatkan bahwa produksi biji kakao menurun dari 671 ribu ton di tahun 2007  (BPS,  2017)  menjadi  629  ribu  ton  di  tahun  2016  (Ditjenbun  Kementan,  2018). Akibatnya kapasitas terpakai industri pengolahan hanya mencapai 392 ribu atau kurang dari separuhnya dari 800 ribu kapasitas terpasang (AIKI, 2017). Indonesia kemudian melakukan impor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan (Syadullah, 2012). Impor kakao sebesar 43.53 ribu ton di tahun 2007, naik menjadi 139.99 ribu ton pada tahun 2014, dan turun lagi menjadi 105.15 ribu ton pada tahun 2016 (BPS, 2017). Impor biji kakao  belum  dapat  memenuhi  kekurangan  bahan  baku,  karena  Indonesia  juga  membatasi masuknya  impor  biji  kakao  dengan  menerapkan  kebijakan  bea  masuk  sebesar  5  persen. Penerapan  bea  masuk  dimaksudkan  untuk  melindungi  petani  kakao  Indonesia  agar  masih tetap memiliki insentif berupa pasar dalam negeri untuk berproduksi.
Produksi biji kakao yang dihasilkan usahatani kakao belum dapat memenuhi kebutuhan bahan  baku  industri  pengolahan  dalam  negeri,  sehingga  terjadi  gap  antara  produksi  dari usahatani  kakao  dengan  kebutuhan/permintaan  bahan  baku  biji  kakao  dari  industri pengolahan  kakao  dalam  negeri.  Laju  pertumbuhan  industri  pengolahan  kakao  belum diimbangi  dengan  laju  pertumbuhan  produksi  biji  kakao  yang  dihasilkan  dari  usahatani kakao. Untuk menutupi kesenjangan bahan baku industri pengolahan dilakukan impor biji kakao yang volumenya terus meningkat. Produksi biji kakao yang besar sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan industri pengolahan kakao dalam negeri. Indonesia memiliki harapan untuk menjadi produsen biji kakao terbesar dunia dan memiliki industri pengolahan kakao yang kuat di dunia (Barani, 2010; Kementan dan Bappenas, 2011).
RPJMN  2015-2019  dan  Renstra  Kementan  2015-2019  juga  mengamanahkan tercapainya kedaulatan pangan yang bermakna bahwa Indonesia harus mampu memproduksi dan mencukupi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri secara mandiri, termasuk industri yang  menjadi  andalan  ekspor,  yaitu  kakao.  Dalam  rangka  melaksanakan  amanah  rencana nasional  dan  keinginan  mencapai  harapan  tersebut,  maka  diperlukan  strategi  guna menanggulangi  permasalahan  yang  dihadapi  usahatani  kakao  di  Indonesia  agar  dapat meningkatkan produksi sehingga bisa memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan kakao  dalam  negeri.  Penelitian  ini  bertujuan  mengajukan  alternatif  strategi  bagi pengembangan usahatani kakao di Indonesia. Strategi disusun berdasarkan justifikasi dari para  pemangku  kepentingan  terkait  pengembangan  usahatani  kakao  di  Indonesia  dengan menggunakan analisis Analytical Hierarchy Process (AHP).

## METODE PENELITIAN
Analisis AHP dimulai dengan menyusun hirarki yang terdiri dari beberapa elemen, dan setiap  elemen  terdiri  dari  beberapa  unsur.  Hirarki  AHP  strategi  pengembangan  usahatani kakao ini terdiri dari elemen faktor, aktor, tujuan dan alternatif strategi. Hasil analisis faktor yang  mempengaruhi  usahatani  kakao  berdasarkan  perspektif  petani  yang  telah  dilakukan sebelumnya (Utami et al ., 2018) mengisi elemen faktor, sementara elemen aktor, tujuan dan strategi diperoleh dari literatur dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Struktur elemen dalam hirarki AHP tersebut meliputi:
1. Elemen  faktor  adalah  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  pengembangan  usahatani kakao.  Analisis  faktor  yang  mempengaruhi  usahatani  kakao  berdasarkan  perspektif petani dengan menggunakan metode structural equation modeling (SEM) (Utami et al .,  2018)  menghasilkan  tujuh  faktor  yaitu:  permodalan,  sumberdaya  alam  (SDA), kelembagaan, pemasaran, kebijakan, teknologi, dan sumberdaya manusia (SDM). Pada pembahasan  bersama  para  pemangku  kepentingan,  diperoleh  satu  tambahan  faktor
yaitu tata kelola pemerintahan, sehingga jumlah faktor dalam hierarki AHP menjadi delapan.
2. Elemen  aktor  adalah  aktor  yang  dinilai  berperan  dalam  pengembangan  usahatani kakao. Dari literatur dan pembahasan bersama pemangku kepentingan diperoleh aktor yang dinilai berperan penting dalam pengembangan usahatani kakao, yaitu: pemerintah (pusat  dan  daerah),  petani,  penyuluh  dan  petugas,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM), lembaga keuangan, industri pengolahan, serta penelitian dan pengembangan (Murwito dan Mulyati, 2013, Listyati et al. , 2014, Jaweng et al. , 2016).
3. Elemen tujuan adalah tujuan yang diharapkan dalam pengembangan usahatani kakao di Indonesia. Terdapat tiga tujuan yang dinilai penting untuk pengembangan usahatani kakao di Indonesia, yaitu: (1) produksi dan mutu biji kakao, (2) harga biji kakao, dan (3) kesejahteraan petani kakao. Ketiga tujuan pengembangan usahatani kakao tersebut merupakan hasil pembahasan dari forum pemangku kepentingan dan sejalan dengan pendapat Barani (2010), Syadullah (2012), dan Mulyono (2016).
4. Elemen strategi adalah alternatif strategi yang dapat dijalankan untuk pengembangan usahatani kakao di Indonesia. Terdapat empat alternatif strategi yang mengemuka dari forum  pembahasan  para  pemangku  kepentingan,  yaitu:  (1)  pengembangan kelembagaan  dan  pendampingan  dalam  penerapan  teknologi,  (2)  perluasan  akses permodalan, (3) regulasi kemitraan dengan pedagang dan industri, dan (4) sinergitas pemangku kepentingan.
Setelah struktur hirarki AHP selesai disusun maka kemudian dipindahkan ke kuesioner dalam bentuk matrik berpasangan, dan selanjutnya dimintakan pemangku kepentingan untuk melakukan pengisian kuesioner. Kuesioner yang telah diisi kemudian diolah menggunakan program Expert  Choice .  Penilaian  pemangku  kepentingan  pada  matrik  berpasangan  dicek nilai konsistensi rasio, di mana harus ≤ 10%.
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui diskusi dan survei kepada pemangku kepentingan untuk menyusun struktur hirarki AHP dan menentukan tingkat kepentingan unsur pada setiap tingkatan elemen dalam struktur AHP. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil survei petani kakao (Utami et al ., 2018), dan beberapa literatur lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis faktor yang mempengaruhi usahatani berdasarkan perspektif pemangku kepentingan  dengan  menggunakan  metode  AHP  memperlihatkan  bahwa  faktor  yang dominan mempengaruhi usahatani kakao di Indonesia secara berurutan adalah sumberdaya manusia  (bobot  0.193),  kemudian  diikuti  kelembagaan  (bobot  0.145),  teknologi  (0.139), kebijakan  atau  regulasi  (0.116),  sumberdaya  alam  (0.109),  permodalan  atau  pendanaan
(0.107),  tata  kelola  pemerintahan  (0.096),  serta  pemasaran  (0.095).  Secara  lengkap  hasil analisis  AHP  disajikan  pada  Gambar  1.  Berikut  adalah  penjelasan  berkaitan  dengan keterkaitan semua unsur dalam elemen pembentuk struktur hirarki strategi pengembangan usahatani kakao.

## Hubungan Faktor dengan Fokus
Hasil  analisis  AHP  memperlihatkan  bahwa  SDM  tampil  sebagai  faktor  paling dominan  dalam  upaya  pengembangan  usahatani  kakao  (Tabel  1).  Hal  ini  sejalan  dengan pernyataan Hernanto (1990) bahwa petani adalah pelaku utama usahatani. Saat ini, banyak petani kakao yang masih belum serius mengurus kebunnya. Hal ini ditunjukkan antara lain dari  laporan  evaluasi  dan  studi  yang  dilaksanakan  oleh  Kementan  dan  Bappenas  (2011), Ditjenbun  Kementan  (2013),  Murwito  dan  Mulyati  (2013),  Rheza  dan  Karlinda  (2013), Jaweng et al. (2016), yang menyampaikan bahwa di sebagian besar provinsi yang dilakukan evaluasi, petani tidak meneruskan pemeliharaan sesuai standar teknis setelah program Gernas berakhir (Kementan dan Bappenas, 2011). Sekitar 50 persen petani kakao yang melakukan pemeliharaan  setelah  tahun  pertama,  dan  hanya  sekitar  20  persen  setelah  tahun  kedua (Ditjenbun Kementan, 2013). Kurangnya minat petani merawat kebun juga dapat dilihat dari indikator kehadiran pada pelatihan yang diselenggarakan pada Program Gernas Kakao. Dari survei evaluasi Gernas Kakao di Kabupaten Majene disampaikan bahwa kehadiran petani pada pelatihan masih sangat sedikit. Di tahun 2009, hanya 253 orang atau 8.9 persen dari total 2832 petani yang datang ikut pelatihan. Di tahun 2012, kepesertaan petani menurun lagi menjadi hanya 282 orang atau 2.7 persen dari total 12289 orang petani yang dijadualkan ikut
pelatihan.  Secara  total,  tingkat  partisipasi  pelatihan  kurang  dari  9  persen  dari  total petani kakao di Majene (Rheza dan Karlinda 2013).
Hasil  analisis  faktor  yang  mempengaruhi  usahatani  berdasarkan  perspektif  petani menyebutkan bahwa aspek SDM yang perlu mendapat perhatian adalah jumlah tenaga kerja, pendidikan dan pengalaman. Oleh karena itu, upaya pengembangan usahatani kakao, tidak hanya  ditujukan  bagaimana  meningkatkan  minat  dan  motivasi  petani  kakao  agar  mau mengurus kebun kakaonya, namun juga harus memikirkan bagaimana mengatasi persoalan tenaga kerja yang diperlukan dan meningkatkan pengalaman petani untuk mengurus kebun kakao. Harus diupayakan untuk mencari cara agar petani aktif mengikuti pelatihan, karena di dalam pelatihan aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan berusahatani dengan teknik budidaya yang tepat dapat ditingkatkan.

## Tabel 1 Hubungan faktor dengan fokus
Alternatif faktor Bobot Prioritas Sumberdaya alam (SDA) 0.109 5 Sumberdaya manusia (SDM) 0.193 1 Teknologi 0.139 3 Kelembagaan 0.145 2 Kebijakan/regulasi 0.116 4 Permodalan/pendanaan 0.107 6 Pemasaran 0.095 8 Tata kelola pemerintahan 0.096 7
Kelembagaan menjadi faktor prioritas nomor dua setelah SDM. Pada survei kepada petani yang telah dilakukan sebelumnya memberikan hasil yang tidak jauh berbeda, dimana kelembagaan  menempati  urutan  ketiga  terpenting  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi usahatani  kakao.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  setelah  dilakukan  intervensi  pada  faktor SDM, langkah berikutnya adalah melakukan pembentukan atau pembenahan kelembagaan. Undang-Undang Nomor 19/2013 Pasal 74 menegaskan bahwa Kelompok tani dan Gabungan kelompok  tani  berfungsi  sebagai  wadah  pembelajaran,  kerjasama,  dan  tukar  menukar informasi.
Teknologi  menjadi  faktor  prioritas  nomor  tiga.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa teknologi  harus  menjadi  perhatian  penting  dalam  upaya  pengembangan  usahatani  kakao. Dari hasil analisis faktor yang mempengaruhi usahatani kakao berdasarkan perspektif petani menunjukkan  bahwa  teknologi  yang  penting  dalam  pengembangan  usahatani  kakao mencakup mulai dari hulu sampai hilir, yaitu bibit, varietas, pupuk, pestisida, pemeliharaan budidaya,  panen  dan  pasca  panen.  Salah  satu  penyebab  rendahnya  produktivitas  tanaman kakao adalah karena mutu bahan tanam (bibit dan varietas) yang kurang unggul. Saat ini, rata-rata produktivitas tanaman kakao baru mencapai 798 kilogram per hektar, masih jauh dari  potensinya  yang  bisa  mencapai  2  ton  per  hektar  (Pusdatin  Kementan,  2016).  Pada dasarnya sudah cukup banyak klon-klon unggul yang dihasilkan oleh Lembaga penelitian kakao.  Kementerian  Pertanian  melalui  beberapa Surat  Keputusan  Menteri  Pertanian  telah melepas beberapa klon kakao unggul seperti ICCRI 01, 02, 03, 04, 05; Sulawesi 01, 02, 03;
dan  Scavina  6  (Mulyono,  2016).  Persoalannya  bagaimana  mendorong  penggunaan  klon kakao unggul tersebut secara lebih luas oleh petani kakao. Selanjutnya, perlu juga mendorong petani agar mau lebih menerapkan praktek budidaya yang mencakup budidaya, panen dan panen sesuai anjuran atau Good Agricultural Practices (GAP).

## Hubungan Aktor dengan Faktor
Hasil  pengolahan  AHP  yang  ditampilkan  pada  Tabel  2  memperlihatkan  bahwa pemerintah  (pusat  dan  daerah)  secara  keseluruhan  memiliki  peran  yang  paling  dominan dibandingkan aktor lain pada semua faktor, kecuali pada faktor sumberdaya alam (SDA) dan faktor  pemasaran.  Unsur  pemerintah  menjadi  dominan  dapat  diterangkan  dari  peran  dan fungsinya sebagai pembuat kebijakan serta memberikan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan.  Melalui  tugas  dan  fungsinya  tersebut,  pemerintah  berperan  penting  dalam mendorong terlaksananya pengembangan kakao.

## Tabel 2 Hubungan aktor dengan faktor
Faktor Aktor Pemerinta h Penyulu h dan Petugas Petan i LSM Lembaga Keuanga n Industri Pengolahan Litbang SDA 0.228 (2) 0.264 (1) 0.169 (3) 0.07 3 (7) 0.078 (6) 0.079 (5) 0.109 (4) SDM 0.243 (1) 0.236 (2) 0.174 (3) 0.08 4 (6) 0.086 (5) 0.064 (7) 0.113 (4) Teknologi 0.234 (1) 0.212 (2) 0.160 (4) 0.08 1 (5) 0.067 (7) 0.073 (6) 0.172 (3) Kelembagaan 0.285 (1) 0.207 (2) 0.169 (3) 0.10 6 (4) 0.080 (6) 0.066 (7) 0.087 (5) Kebijakan/ Regulasi 0.336 (1) 0.205 (2) 0.149 (3) 0.06 2 (7) 0.071 (6) 0.072 (5) 0.104 (4) Permodalan/ Pendanaan 0.297 (1) 0.098 (5) 0.136 (3) 0.09 7 (6) 0.171 (2) 0.108 (4) 0.093 (7) Pemasaran 0.185 (3) 0.130 (4) 0.254 (1) 0.07 6 (5) 0.065 (7) 0.221 (2) 0.069 (6)
Tata Kelola Pemerintah 0.403 (1) 0.161 (2) 0.136 (3) 0.06 5 (7) 0.075 (5) 0.067 (6) 0.093 (4)
Keterangan: angka dalam kurung menunjukkan urutan prioritas secara horizontal
Dikaitkan dengan hasil analisis faktor usahatani berdasarkan perspektif petani dengan metode SEM yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diperoleh gambaran kebijakan yang diperlukan bagi pengembangan usahatani kakao di Indonesia. Sebagai contoh, pada faktor sumberdaya  manusia,  kebijakan  yang  diharapkan  seperti  mengembangkan  program pendidikan  dan  pelatihan  terkait  pertanian,  termasuk  pengembangan  kakao.  Mengingat petani  kakao  cukup  banyak  yang  masuk  usia  lanjut,  program  pendidikan  dan  pelatihan tersebut juga hendaknya ditujukan untuk menarik minat generasi muda agar tertarik dan mau berusahatani  kakao.  Berkaitan  dengan  faktor  teknologi,  pemerintah  juga  diharapkan membuat kebijakan yang dapat mendorong dihasilkannya berbagai teknologi pengembangan kakao, mulai dari aspek hulu sampai hilir, dan mulai dari budidaya sampai pengolahan dan pemasaran.  Kebijakan  yang  mendorong  pengembangan  kelembagaan  kakao  juga  perlu dikeluarkan,  diantaranya  kebijakan  terkait  pengembangan  kelembagaan  penyuluhan, pengaturan kegiatan LSM dalam mendampingi petani kakao, pengembangan kelompok tani, pengembangan  lembaga  permodalan,  serta  pengaturan  lembaga  pemasaran.  Dalam  hal permodalan, pemerintah diharapkan dapat memperluas akses petani terhadap permodalan, diantaranya  membuat  skim-skim  kredit  yang  lebih  dapat  diakses  oleh  petani  kakao,  dan mendorong lembaga keuangan dan perbankan untuk lebih meningkatkan porsi pembiayaan kepada petani kakao.

## Hubungan Tujuan dengan Aktor
Hasil  pengolahan  AHP  antara  elemen  tujuan  dengan  aktor  memperlihatkan  bahwa semua  aktor  yang  berperan  dalam  pengembangan  usahatani  kakao  memiliki  tujuan  sama yaitu peningkatan produksi dan mutu biji kakao (Tabel 3). Apabila ditelaah lebih jauh, selain mendukung pencapaian tujuan produksi dan mutu biji kakao, setiap aktor juga mendukung pencapaian  tujuan  yang  lain.  Pemerintah,  penyuluh  dan  petugas,  serta  petani  mendukung pencapaian  tujuan  kesejahteraan  petani,  sementara  LSM,  lembaga  keuangan,  industri pengolahan, dan lembaga penelitian dan pengembangan mendukung pencapaian tujuan harga biji kakao.
Tabel 3 memperlihatkan bahwa apabila ingin mengembangkan usahatani kakao di Indonesia secara sunguh-sungguh maka harus melibatkan semua aktor tersebut, yaitu pemerintah (pusat dan daerah), penyuluh dan petugas, petani, LSM, lembaga keuangan, industri pengolahan dan lembaga penelitian. Semua aktor harus terlibat karena masing-masing memiliki peran yang berbeda satu dengan yang lain, namun saling mendukung. Seluruh aktor sepakat bahwa tujuan pengembangan usahatani kakao adalah peningkatan produksi dan mutu biji kakao. Hal
ini sejalan dengan tujuan pengembangan kakao nasional yaitu kedaulatan dan kemandirian pangan,  termasuk  kemampuan  memenuhi  kebutuhan  industri  pengolahan  nasional.  Agar semua  aktor  dapat  berperan  maksimal  maka  perlu  disusun  dokumen  peta  jalan pengembangan  kakao  dengan  tujuan  peningkatan  produksi  dan  mutu  biji  kakao  yang menggambarkan peran dari masing-masing aktor secara jelas.

## Tabel 33 Hubungan tujuan dengan aktor
Aktor Tujuan Produksi dan mutu biji kakao Harga biji kakao Kesejahteraan keluarga petani Pemerintah 0.435  (1) 0.260  (3) 0.305  (2) Penyuluh dan Petugas 0.499  (1) 0.232  (3) 0.270  (2) Petani 0.632  (1) 0.184  (3) 0.184  (2) LSM 0.502  (1) 0.268  (2) 0.230  (3) Lembaga Keuangan 0.459  (1) 0.272  (2) 0.269  (3) Industri Pengolahan 0.476  (1) 0.266  (2) 0.258  (3) Litbang 0.543  (1) 0.229  (2) 0.228  (3)

## SIMPULAN

## Simpulan
Analisis strategi pengembangan usahatani kakao dilakukan untuk memperoleh strategi yang  dinilai  paling  efektif  untuk  mengembangkan  usahatani  kakao  di  Indonesia.  Hasil pengolahan dari jawaban pemangku kepentingan memperlihatkan bahwa strategi yang paling efektif untuk pengembangan usahatani kakao adalah pengembangan kelembagaan petani dan pendampingan  penerapan  teknologi,  dengan  perolehan  nilai  bobot  0.309.  Tiga  alternatif strategi yang lain yaitu strategi sinergitas pemangku kepentingan memperoleh bobot nilai 0.245, strategi regulasi kemitraan dengan pedagang dan industri mendapat bobot nilai 0.224, dan strategi perluasan akses permodalan mempeorleh bobot nilai 0.222. Tiga strategi terakhir memiliki bobot nilai yang relatif hampir sama, yang mengisyaratkan bahwa ketiga strategi tersebut perlu mendapat perhatian secara bersamaan.
Hasil  pengolahan  juga  menunjukkan  bahwa  tujuan  yang  paling  utama  bagi pengembangan usahatani kakao adalah peningkatan produksi dan mutu biji kakao, dengan perolehan nilai bobot 0.503. Aktor yang berperan penting dalam pengembangan usahatani kakao adalah pemerintah, baik pusat dan daerah, dengan perolehan nilai bobot 0.269. Faktor yang paling penting untuk menjadi perhatian dalam pengembangan usahatani kakao adalah sumberdaya manusia, dengan perolehan nilai bobot 0.193.

## DAFTAR PUSTAKA
[AIKI] Asosiasi Industri Kakao Indonesia. 2017. Industri Pengolahaan Kakao di Indonesia [paper]. Jakarta (ID): AIKI.
Akudugu  MA,  Guo  E,  Dadzie  SK.  2012.  Adoption  of  modern  agricultural  production technologies  by  farm  households  in  Ghana:  what  factors  influence  their decisions?Journal of Biology, Agriculture and Healthcare. 2(3), 1-14
Ampaire  EL,  Machethe  CL,  Birachi  E.  2013.  The  role  of rural  producer  organizations  in enhancing  market  participation  of  smallholder  farmers  in  Uganda:  Enabling  and disabling factors. African Journal of Agricultural Research. 8(11), 963-970
Arimbawa  P.  2013.  Peran  kelembangaan  agribisnis  dalam  usahatani  kakao.  Sumber, 130(141.433), 149-754.
Arsyad M. 2013. Penguatan kelembagaan menuju kesejahteraan petani.  pengalaman dari kondisi  terkini  petani  kakao  di  Sulawesi.   Di  dalam:  La  Rianda,  Padangaran  AM, Widayati  W,  editor.  Meningkatkan  Daya  Saing  Kakao  untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Petani dan Pelaku Usaha Lain. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Kakao; 2013 Februari 11-12; Kendari, Indonesia. Kendari (ID): Unhalu Press, 217- 228
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Kakao Indonesia 2016. Jakarta (ID): BPS.
Bambang.  2003.  Formulasi  Strategi Pengembangan  Agribisnis  Kakao  Rakyat  Di  Provinsi Sulawesi Tenggara. [Thesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Barani AM. 2010. Bukan sebuah mimpi. Menjadi produsen kakao terbesar di dunia. Jakarta (ID): PT Ideals Agro Abrar.
Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun Kementan). 2013. Laporan dampak pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 2009-2012. Kementerian Pertanian.
Direktorat  Jenderal  Perkebunan  (Ditjenbun  Kementan).  2018.  Statistik  Perkebunan Indonesia. 2016-2018 Kakao. Kementerian Pertanian
Fitriana  N,  Tarumun  S,  Tety  E.  2014.  Analisis  daya  saing  biji  kakao  Indonesia  di  pasar internasional. Jom Faperta. 1(2)
Hariyati Y. 2012.  Pendapatan dan faktor yang mempengaruhi petani melakukan fermentasi kakao di Kabupaten Jembrana. DwijenAGRO. 3(2), 67-73
Hasan N, Roswita R. 2013. Peningkatan produktivitas dan mutu kakao melalui diseminasi multi-channel (DMC) di Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Teknologi Pertanian. 8(2), 75-82
Hasibuan AM, Nurmalina R, Wahyudi A. 2012. Analisis kinerja dan daya saing perdagangan biji kakao dan produk kakao olahan Indonesia di pasar internasional. Buletin RISTRI. 3(1), 57-70
Hernanto  F.  1980.  Usahatani  Penataran  Rural  Credit  Project-BRI.  [paper].  Bogor  (ID): Institut Pertanian Bogor
Hidayanto  M,  Supiandi  S,  Yahya  S,  Amien  LI.  2009.  Analisis  keberlanjutan  perkebunan kakao rakyat di Kawasan perbatasan pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Agro Ekonomi. 27(2), 213-229
Ibrahim SS, Aliero HM. 2012. An analysis of farmers’ access to formal credit in the rural areas of Nigeria. African Journal of Agricultural Research. (47), 6249-6253
Iqbal  M,  Dalimi  A.  2006.  Kebijakan  pengembangan  agribisnis  kakao  melalui  Primatani: kasus  Kabupaten  Luwu,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Analisis  Kebijakan  Pertanian. 4(1), 39-53
Jaweng RE, Agustine TE, Prawira MY, Jannah AN. 2016. Upaya peningkatan produktivitas kakao di Kabupaten Donggalaa Sulawesi Tengah. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Kementerian  Pertanian  dan  Bappenas.  2011.  Laporan  evaluasi  pelaksanaan  Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 2009-2010.
Listyati  D,  Sudjarmoko  B,  Hasibuan  AM.  2014.  Identifikasi  faktor  penentu  dalam peningkatan adopsi benih unggul kakao oleh petani. J.TIDP. 2(3), 123-132
Maulana A, Kartiasih F. 2017. Analisis ekspor kakao olahan Indonesia ke Sembilan negara tujuan tahun 2000-2014. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia. 17(2), 103-117
Mulyono  D.  2016.  Harmonisasi  kebijakan  hulu-hilir  dalam  pengembangan  budidaya  dan industri pengolahan kakao nasional. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. 7(2), 185- 200.
Murwito IS, Mulyati S. 2013. Upaya Peningkatan Produktivitas Kakao di Kabupaten Sikka. Laporan  Studi.  Kerjasama  Ford  Foundation  dan  Komite  Pemantauan  Pelaksanaan Otonomi Daerah
Prawiranegara  D,  Sumardjo  Lubis  DP,  Harijati  S.  2015.  Strengthening  role  of  farmer institution in enhance of innovation capability based on ICT in West Java Province, Indonesia. International Journal of Humanities and Social Science. 5(12), 128-136
[Pusdatin Kementan] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2016. Outlook Komoditi Kakao. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
[Pusdatin  Kementan]  Pusat  Data  dan  Sistem  Informasi  Pertanian.  2017.  Data  ekspor  dan impor kakao. Kementerian Pertanian.