JGISE  Vol. 4 No. 2 (2021), pp. 118 - 123     |     https://doi.org/10.22146/jgise.65848

## JGISE

## Journal of Geospatial Information Science and Engineering
ISSN: 2623-1182    |    https://jurnal.ugm.ac.id/jgise
Pemetaan Transaksi Jual Beli Tanah Tahun 2015, 2017, dan 2019 di Kabupaten Sleman
(Mapping of Land Sales Transaction Occurred on 2015, 2017, and 2019 in Sleman Regency)
Rossa Purnama Dewi 1 , Djurdjani 2
1 Mahasiswa Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
2 Staf Pengajar Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Penulis Korespondensi: Rossa Purnama D. | Email: rossadewi11@gmail.com
Diterima ( Received ): 13/05/2021     Direvisi ( Revised ): 13/12/2021    Diterima untuk Publikasi ( Accepted ): 20/12/2021

## ABSTRAK
Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi DIY  memiliki luas  574,82    km 2 , jumlah penduduk 1,075 juta jiwa (hasil  registrasi)  dan  pertambahan  penduduk  sekitar  1,12%  per  tahun  berdasar  Kabupaten  Sleman  dalam  angka  tahun  2020. Bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan tanah sebagai ruang untuk usaha maupun papan yang selanjutnya berpengaruh terhadap tingkat transaksi  jual beli tanah. Peta transaksi jual beli tanah yang berisi distribusi dan frekuensi transaksi jual beli serta harga pasar tanah akan dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun investor dalam menentukan kebijakan dalam rangka memenuhi kebutuhan ruang bagi penduduk Sleman dan menganalisis arah pertumbuhan wilayah. Tulisan ini akan menyajikan dan mengevaluasi  transaksi  jual  beli  tanah  di daerah  Sleman  untuk  tahun  2015, 2017 dan 2019.  Data  transaksi  diperoleh  dari  laporan PPAT  tiap  bulan  kepada  Kantor  BPN  Kabupaten  Sleman.  Analisis  dilakukan  dengan  metode  analisis  deskriptif  berdasar kecenderungan perubahan nilai, distribusi transaksi dan kesesuaian terhadap RTRW. Hasil yang diperoleh adalah bahwa dari tahun ke tahun jumlah transaksi jual beli tanah cenderung naik. Dari aspek luas tanah, transaksi terbesar terjadi pada tanah yang memiliki luas <200m dengan lokasi yang mendekati wilayah Kota Yogyakarta. Sebagian lokasi tanah yang dijual belikan sebagian besar sesuai dengan RTRW Kabupaten Sleman tahun 2011-2031.
Kata Kunci : Kabupaten Sleman, distribusi, peta, grafik, transaksi, luas tanah

## ABSTRACT
Sleman  Regency  is  one  of  the  districts  in  Yogyakarta  Province  which  covers  574,8  km 2 area,  has  around  1,07  million  population  and annual population growth rate 1,12% based on Sleman Regency in Figures 2020. The growth of population will increase the need of lands as space for activities and for living which furthermore affects to the number of land transaction. In addition, land transaction map that contains  land  transaction  and  distribution  as  well  as  land  value  transaction  will  be  needed  by  investors  and  government  to  develop strategies in fulfilling space for Sleman residents and to analyse the growth direction of the area . The aim of this paper is to present in the form thematic map and to analyse land transaction in the years of 2015,2017 and 2019. Land transaction data were collected from PPAT monthly report to Land Office Agency (BPN) of  Sleman Regency.  The analysis was carried out by descriptive analysis method in terms of the trend of land price changing, transaction distribution, the suitability to the existing spatial plans. The results show that from year to year the number of land transaction commonly increased. In terms of land size, basically land size less than 200 m 2 experienced with the highest number of land transaction and generally their location are close to the Yogyakarta City.
Keyword : Sleman Regency, distribution, maps, graphics, transactions, land area
© Author(s) 2021.  This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License ( CC BY-SA 4.0) .

## 1.   Pendahuluan
Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi  DIY  yang  memiliki  luas  574,8  km 2 ,  berbatasan dengan  Kota  Yogyakarta,  Kabupaten  Bantul,  Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan  Propinsi Jawa Tengah.  Berdasarkan  data  statistik  Kabupaten  Sleman
tahun  2019,  distribusi  penggunaan  tanah  adalah  untuk pemukiman  (32,75%),  sawah  (42,65%)  dan  lainnya (24,6 %). Penggunaan tanah untuk pemukiman dari tahun ketahun  cenderung  meningkat,  sebaliknya  tanah  sawah cenderung menurun sedangkan yang lain  relatif tetap. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan penggunaan tanah dari sawah ke pemukiman setiap tahun.
Apabila  dilihat  dari  jumlah  penduduk  Kabupaten Sleman,  pada  tahun  2019  jumlah  penduduk  yang teregistrasi  sebesar  1,07  juta  dengan  rata  rata  kenaikan jumlah  penduduk  per  tahun  sebesar  1,12  %  (Pemerintah Kabupaten  Sleman,  2020).  Data  ini  menunjukkan  bahwa perubahan  penggunaan  tanah  pemukiman  dan  sawah selaras dengan penambahan jumlah penduduk.
Pertambahan  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Sleman dari  tahun  ke  tahun  selalu  meningkat.  Pertambahan jumlah  penduduk  yang  meningkat  menyebabkan kebutuhan  ruang  dan  tanah  untuk  menopang  aktivitas penduduk  terutama  tempat  tinggal  juga  semakin meningkat.(Yuwono,  2011).  Salah  satu  cara  pemenuhan kebutuhan  akan  tanah  yang  mengakibatkan  perubahan penggunaan tanah adalah melalui transaksi jual beli tanah atau perubahan kepemilikan tanah (Widaningsih, 2008).
Transaksi  jual  beli  tanah  dalam  aspek  distribusi  dan nilai  tanah  akan  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zulfan  dan  Subaryono (2016) yang mengambil studi kasus di Blora menunjukkan bahwa jumlah transaksi, harga tanah, dan nilai pasar yang tertinggi terletak pada kawasan strategis dekat kota yaitu kecamatan  Blora  dan  kecamatan  Cepu.  Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Waljiyanto (2015) dengan  studi  kasus  di  Surakarta,  menunjukkan  bahwa j umlah  transaksi  yang  tinggi  terjadi  di  wilayah  pinggiran kota. Di Kabupaten Gunung Kidul distribusi transaksi dan arah pertumbuhan wilayah berlangsung di pusat kota dan kawasan strategis koridor Yogyakarta-Piyungan- Wonosari-Rongkop-Sadeng.  (Carisa  dan  Djojomartono, 2018)
Penelitian tentang transaksi jual beli tanah yang pernah dilakukan di Kabupaten Sleman, sebagian besar mencakup satu  atau  dua  kecamatan  atau  kelurahan.  Tasya  dan Priyono  (2019)  meneliti  tentang  transaksi  dan  nilai transaksi  di  Kecamatan  Gamping.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  nilai  tanah  disamping  dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran, juga dipengaruhi oleh  faktor  lain  seperti  lokasi  dan  tata  ruang  (zonasi). Yustinawan  (2017)  dalam  kajiannya  terhadap  transaksi dan  nilai  tanah  di  Kecamatan  Ngaglik  Kabupaten  Sleman menyatakan  faktor  utama  yang  berpengaruh  terhadap nilai  tanah  adalah  karakteristik  fisik  serta  atribut aksesibilitasnya.  Nilai  tanah  juga  berubah  setelah  adanya perubahan  penggunaan  tanah,  sebagaimana  studi  yang dilakukan Fajar (2014) di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.
Tanah  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang mempunyai karakteristik tidak bertambah dan tidak dapat diperbaharui.  Karena  itu  pertambahan  jumlah  penduduk akan  mengakibatkan  jumlah  permintaan  meningkat sedangkan  suplainya  terbatas.  Akibatnya  harga  tanah semakin  meningkat  sesuai  hukum  permintaan  dan penawaran  (Evans,  2008;  Astrisele  dan  Santosa,  2019). Hasil  laporan  akhir  penelitian  yang  dilakukan  Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Kementerian  Agraria  dan Tata Ruang pada tahun 2015 menunjukkan bahwa wilayah
Kabupaten  Sleman  yang  semakin  mendekati  pusat  kota memiliki nilai tanah yang semakin tinggi.
Kenaikan  harga  tanah  yang  tidak  terkendali  akan menimbulkan  ketidakadilan  dalam  hal  kemampuan masyarakat  untuk  mengakses  tanah,  karena  hanya masyarakat  yang  berkemampuan  tinggi  mempunyai kesempatan  yang  lebih  besar.  Untuk  itu  perlu pengendalian  agar  efek  pertambahan  penduduk, perubahan penggunaan tanah dan harga tanah dapat tetap menjamin  terpenuhinya  hajat  hidup  penduduk  di Kabupaten  Sleman.  Salah  satu  Langkah  awal  yang  dapat dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  adalah  melakukan pengamatan  dan  analisis  terhadap  jumlah  transaksi  jual beli tanah, distribusi transaksi dan  perubahan nilai tanah di Kabupaten Sleman.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menampilkan  dan menganalisis jumlah transaksi jual beli tanah di Kabupaten Sleman  dalam  3  tahun  yaitu  transaksi  pada  tahun  2015, 2017,  dan  2019.  Data  transaksi  disajikan  dalam  bentuk peta tematik. Tulisan ini merupakan salah satu bagian dari skripsi Dewi (2021).

## 2.   Data dan Metodologi
Adapun  data  dan  metodologi  yang  digunakan  dalam penelitian ini sebagai berikut :
2.1. Data
Data yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain:
1. Data  transaksi jual beli tanah Kabupaten Sleman pada tahun  2015,  2017,  dan  2019  yang  diperoleh  dari laporan bulanan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman.
2. Data  peta  wilayah  administrasi  Kabupaten  Sleman berupa  data  digital  dalam  bentuk shapefile dan  peta Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Sleman tahun  2011-2031  yang  diperoleh  dari  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman.
2.2. Metodologi Langkah-langkah  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini adalah:
1. Persiapan Tahap  ini  berisi  persiapan  segala  dokumen  yang menunjang dalam proses selanjutnya dan pembuatan surat izin pengambilan data terhadap instansi terkait.
2. Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan langsung di kantor BPN Kabupaten Sleman untuk pengambilan data. Data yang diperlukan  dalam  menunjang  kegiatan  ini  meliputi data transaksi jual beli tanah tahun 2015, 2017, 2019 di  Kabupaten  Sleman  yang  didapatkan  dari  laporan tiap  bulan  oleh  PPAT  kepada  Kantor  BPN  Kabupaten Sleman.  Data  yang  didapat  dari  Kantor  BPN  Sleman berupa data excell transaksi (*.xls). Pengumpulan data digital  berupa shapefile administrasi  Kabupaten Sleman diperoleh dari website Geoportal DIY dan Ina
Geoportal,  dan  peta  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 yang diperoleh dari BPN Kabupaten Sleman.
3. Pengolahan Data Proses  pengolahan  data  dilakukan  dari  input  data transaksi menggunakan software excell dan kemudian dilakukan  seleksi  data  untuk  menyortir  data  yang ganda dan data kosong agar data yang dihasilkan baik. Kemudian  dilakukan  pengelompokkan  berdasarkan administrasi,  waktu  transaksi,  dan  luas  tanah. Pengelompokkan berdasarkan administrasi dilakukan berdasarkan  tiap  kecamatan  di  Kabupaten  Sleman yang berjumlah  17  kecamatan.  Setelah  di kelompokkan  dilakukan  pembuatan  interval  kelas. Pembuatan  interval  kelas  ini  dilakukan  untuk pengklasifikasian data yang akan disajikan dalam peta. Data yang diklasifikasikan dalam interval kelas dibagi menjadi  6  kelas  untuk  luas  tanah  dan  5  kelas  untuk jumlah akumulatif transaksi yang terjadi.
4. Pembuatan Peta Distribusi Transaksi Jual Beli tanah Ada  dua  macam  peta  tematik  yang  dihasilkan,  yaitu peta  transaksi  berdasarkan  luas  tanah  dan  peta transaksi berdasarkan frekuensi transaksi yang terjadi. Pembuatan peta yang pertama yaitu peta berdasarkan perbandingan  jumlah  transaksi  yang  terjadi  pada tahun  2015,  2017,  dan  2019  di  tiap  kecamatan  di Kabupaten  Sleman,  disajikan  dalam  bentuk  diagram batang  dan  menggunakan  perbedaan  warna  yang menyimbolkan tahun  transaksi.  Peta kedua dari jenis produk peta berdasarkan jumlah frekuensi menggunakan  pengklasifikasian  interval  jumlah transaksi  yang  terjadi  pada  tiap  kecamatan  tersebut. Interval  kelas  yang  telah  dibuat  disajikan  pada  peta dengan perbedaan gradasi warna untuk tiap kelasnya
Penyajian  peta  menggunakan  software  Arcgis  10.3.1. Pembuatan  peta  pada  kegiatan  ini  merupakan  pemetaan data  kuantitatif  yang  menggunakan symbology diagram batang  berupa  histogram  dan  penggunaan visual variabel warna  berupa graduated  colors untuk  menggambarkan perbedaan  tahun  dan  interval  kelas  yang  dibuat.  Simbol batas  administrasi  dan  toponimi  kecamatan  juga ditampilkan  dalam  peta.  Hal  ini  dilakukan  untuk mempermudah  pengguna  dalam  membaca  peta  dan memahami  informasi  yang  disajikan  dengan  singkat  dan jelas (Kraak dan Ormeling , 2007; Riyadi, 1994) Analisis  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  ini  yaitu menggunakan  metode  analisis  deskriptif.  Argumentasi didasarkan pada hasil data hasil temuan setelah dilakukan klasifikasi.

## 3 . Hasil dan Pembahasan
3.1. Peta Distribusi Transaksi berdasar jumlah transaksi Jumlah  transaksi  jual  beli  tanah  di  Kabupaten  Sleman pada tahun 2015, 2017 dan 2019 dapat dilihat di Tabel 3.1
dan  distribusi  spasialnya  dapat  dilihat  di  Gambar  1  dan Gambar 2.
Tabel 1 Jumlah transaksi jual beli tanah pada tahun 2015,
2017, 2019 di Kabupaten Sleman Kecamatan Jumlah Transaksi (Tahun) Total 2015 2017 2019 Cangkringan 4 22 103 129 Depok 58 199 576 833 Pakem 6 73 214 293 Ngemplak 36 144 520 700 Berbah 26 94 388 508 Kalasan 53 196 721 970 Prambanan 9 44 215 268 Turi 9 35 175 219 Tempel 11 50 197 258 Mlati 48 182 688 918 Ngaglik 61 313 902 1276 Sleman 28 140 420 588 Seyegan 14 104 352 470 Gamping 60 243 752 1055 Minggir 9 67 190 266 Godean 36 159 550 745 Moyudan 14 52 201 267 Total 482 2117 7164 9763
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  total jumlah transaksi yang terjadi pada tahun 2015, 2017, dan 2019 berjumlah 9763 transaksi. Transaksi jual beli tanah banyak  terjadi  pada  tahun  2019  dengan  total  jumlah transaksi  pada  seluruh  kecamatan  yaitu  7164  transaksi. Pada  tahun  2015  didapat  482  transaksi  dan  pada  tahun 2017 terjadi 2117 transaksi.
Gambar 1 Peta transaksi jual beli tanah Kabupaten Sleman berdasarkan perbandingan jumlah transaksi. Transaksi  pada  tahun  2015  banyak  terjadi  pada kecamatan  Gamping  dengan  jumlah  60  transaksi  dan paling sedikit di Kecamatan Cangkringan dengan jumah 4 transaksi.  Tahun  2017  transaksi  banyak  terjadi  di Kecamatan  Ngaglik  dengan  jumlah  313  transaksi  dan
paling  sedikit  di  Kecamatan  Cangkringan  dengan  jumlah 22  transaksi.  Tahun  2019  transaksi  banyak  terjadi  di Kecamatan Ngaglik dengan jumlah transaksi 902 transaksi dan  paling  sedikit  di  Kecamatan  Cangkringan  dengan jumah  103  transaksi.  Hasil  jumlah  gabungan  data transaksi  tahun  2015,  2017,  dan  2019  diketahui Kecamatan  Ngaglik  memiliki  jumlah  transaksi  terbanyak dari  semua  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Sleman dengan jumlah total 1276 transaksi. Sedangkan kecamatan dengan  transaksi  paling  sedikit  yaitu  Kecamatan Cangkringan dengan jumlah 129 transaksi.
Gambar 2. Peta distribusi transaksi jual beli tanah berdasarkan jumlah transaksi di Kabupaten Sleman.
Apabila  dilihat  jumlah  transaksi  selama  tiga  tahun tersebut  dapat  diketahui  bahwa  Kecamatan  Ngaglik, Kecamatan  Gamping,  Kecamatan  Mlati  dan  Kecamatan Depok selalu menempati urutan keempat tertinggi. Ini bisa dipahami karena keempat  kecamatan dekat wilayah  Kota Yogyakarta  dan  menjadi  kecamatan  penyangga  yang sering  juga  disebut  kawasan  perkotaan  yang  fungsi utamanya  sebagai  tempat  permukiman  perkotaan, pemusatan  dan  distribusi  pelayanan  jasa  pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Susilo dkk, 2020). Kecamatan  Ngalik  selalu  menempati  urutan  pertama karena  keberadaan  akses  Jln.  Kaliurang  yang  membelah kecamatan  tersebut  menjadi  dua  bagian.  Jalan  Kaliurang menjadi  sumbu  berkembangnya  wilayah  Ngaglik.      Ini sesuai  dengan  riset  yang  dilakukan  oleh  Yunastiawan (2017) bahwa variabel aksesibilitas mempunyai pengaruh yang sangat berarti.
Apabila  dilihat  dari  Peta  Rencana  Struktur  Tata  Ruang Kabupaten Sleman tahun 2011-2031, umumnya kecamatan yang memiliki jumlah transaksi sedikit seperti Kecamatan  Cangkringan,  Turi  dan  Pakem  dialokasikan sebagai  wilayah  Pusat  Pelayanan  Lingkungan  (PPL),  dan atau Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Kecamatan tersebut terletak  relatif  jauh  dari  perkotaan  dan  memiliki  sarana akses  yang  terbatas  dan  berdasar  Rencana  Pola  Ruang Kabupaten termasuk dalam kawasan lindung. Daerah yang
memiliki jumlah transaksi yang banyak seperti Kecamatan Ngaglik, Kecamatan
Gamping, Kecamatan Mlati merupakan  daerah  kawasan  budidaya  peruntukan permukiman.
3.2. Peta Distribusi Transaksi Jual Beli Tanah Tahun 2015, 2017,  dan  2019  di  Kabupaten  Sleman  berdasarkan  Luas tanah (m²)
Peta  distribusi  transaksi  berdasar  luas  tanah  disusun berdasarkan klasifikasi luas tanah sebesar 0-200 m², 201- 400 m², 401-600 m², 601-800 m², 801-100 m² dan >1000 m².  Tabel  2  menunjukkan  jumlah  transaksi  berdasar klasifikasi  tersebut.  Dan  Gambar  3  menunjukkan  Peta Tematik distribusi Transaksi berdasar luas Tanah
Tabel 2 Tabel transaksi tiap kecamatan berdasarkan interval kelas luas tanah (m²) tahun 2015, 2017. dan 2019.
Kecamatan Interval kelas luas tanah (m²) 0- 200 201- 400 401- 600 601- 800 801- 1000  >1000  total Cangkringan 11 35 20 15 14 34 129 Depok 535 166 63 33 11 25 833 Pakem 71 93 40 27 19 43 293 Ngemplak 389 155 62 36 21 37 700 Berbah 289 109 41 35 15 19 508 Kalasan 590 184 92 55 18 31 970 Prambanan 106 78 31 17 13 23 268 Turi 58 63 29 25 8 36 219 Tempel 100 67 45 20 11 15 258 Mlati 555 230 52 34 20 27 918 Ngaglik 787 278 91 43 22 55  1276 Sleman 314 133 58 35 16 32 588 Seyegan 219 122 53 32 17 27 470 Gamping 684 192 76 38 25 40  1055 Minggir 78 84 57 24 13 10 266 Godean 458 133 60 28 21 45 745 Moyudan 88 80 51 23 8 17 267 Total 5332  2202 921 520 272 516  9763
Berdasarkan  Tabel  2  diketahui  bahwa  luas  tanah dengan  interval  kelas  0 – 200  (m²)  yang  paling  banyak diminati  pada  kecamatan  Depok,  Ngemplak,  Berbah, Kalasan,  Prambanan,  Tempel,  Mlati,  Ngaglik,  Sleman, Seyegan,  Gamping,  Godean,  dan  Moyudan.  Interval  kelas luas  tanah  201-400  (m²)  paling  banyak  diminati  di kecamatan Cangkringan, Pakem, Turi, Minggir. Luas tanah dengan  sedikit  transaksi  berada  pada  interval  kelas  luas tanah  801 – 1000  (m²)  dengan  jumlah  transaksi  272 transaksi  pada  interval  luas  tanah  tersebut.  Transaksi banyak terjadi pada luas dengan interval 0 – 200 (m²) dan 201 – 400 (m²).
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  kesesuaian  dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nur  dan  Waljiyanto (2015)  yaitu  luas  tanah  yang  diminati  adalah  yang
memiliki  luas  antara  50-100  m 2 dan  101-200  m 2 untuk daerah  perkotaan  yang  penduduknya  cenderung  padat. Untuk  daerah  yang  jauh  dari  kota  dan  biasanya  memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah seperti Kecamata Cangkringan  dan  Pakem  prosentase  jumlah  transaksi tanah  yang  memiliki  luas  lebih  besar  cenderung  semakin meningkat.  Ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Carisa  dan  Djojomartono  (2018)  bahwa  luas  tanah dibawah  500  m  merupakan  luasan  yang  diminati  untuk lokasi di Kota dan pinggiran Kota Wonosari.
Gambar 3. Peta distribusi transaksi jual beli tanah di Kabupaten Sleman berdasarkan luas tanah yang banyak diminati.
Ada  berbagai  kemungkinan  yang  dapat  mendasari kondisi  tersebut  adalah  bahwa  semakin  kecil  luas  tanah akan  memiliki  pangsa  pasar  yang  lebih  luas  karena semakin  banyak  masyarakat  yang  dapat  mengakses, apalagi  peningkatan  harga  tanah  cenderung  lebih  cepat dari  inflasi.  Kemungkinan  yang  kedua  adalah  bahwa  ada kecenderungan  terbentuknya  keluarga  kecil  sehingga kebutuhan  akan  tanah  dan  papan  untuk  tempat  tinggal cenderung  semakin  sempit.  Kemungkinan  yang  ketiga adalah  saat  ini  di  daerah  perkotaan  di  Jawa  luas  tanah yang ada semakin kecil karena proses pewarisan maupun proses jual beli atau semakin dominannya perusahaan real estate dalam mensuplai tanah/rumah.

## 4. Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil  analisis  ini adalah  peta  tematik  transaksi  jual  beli  tanah  akan  dapat memberikan informasi spasial distribusi transaksi jual beli tanah. Dari tahun ke tahun jumlah transaksi jual beli tanah di  Kabupaten  Sleman  semakin  meningkat.  Selanjutnya, semakin  dekat  dengan  perkotaan  Yogyakarta,  jumlah transaksi  jual  beli  tanah  semakin  meningkat.  Transaksi tanah  dengan  luas  <  400  m2  lebih  banyak  terjadi  karena pangsa pasar semakin luas.

## 5.   Pernyataan Konflik Kepentingan
Jurnal  yang  berjudul  “Pemetaan  Transaksi  Jual  Beli Tanah Tahun 2015, 2017, dan 2019 di Kabupaten Sleman” ini ditulis dengan bebas dari konflik kepentingan.

## 6.   Referensi
Astrisele,  A  dan  Santosa,  P.  B.  (2019).  Estimating  Land Value Change Post Land Consolidation of Gadingsari Village,  Bantul  Regency,  Special  Region  of Yogyakarta,  Indonesia. Journal  of  Geospatial Information  Science  and  Engineering Vol.  2  No.  2 (2019), pp. 195 – 205. https://doi.org/10.22146/jgise.51309
Carisa P. dan Djojomartono, P. N. (2018). Pembuatan Peta Transaksi  Jual  Beli  Tanah  Untuk  Identifikasi Pertumbuhan  Wilayah  Di  Kabupaten  Gunungkidul. Skripsi. Departemen  Teknik  Geodesi  FT-UGM. Yogyakarta Evans, A. W., 2008. Economics, real estate, and the supply of land . Oxford: Blackwell. pp. 12-29 Fajar R. (2014). Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap  Nilai  Tanah  Di  Pinggiran  Kota  (Studi  Di Kecamatan  Gamping,  Kabupaten  Sleman). Skripsi . STPN. Yogyakarta
Kraak,  M.  J,  dan  Ormeling.  F.  (2007). Kartografi, Visualisasi  Data  Gospasial.  (Terjemahan) (kedua). UGM Press.
Kementerian  ATR/BPN.  (2015).  Penelitian  Pemanfaatan Zona  Nilai  Tanah  Berbasis  Penataan  Ruang . Penelitian  Pemanfaatan  Zona  Nilai  Tanah  berbasis Penataan Ruang , 118.
Nur A. S. dan Waljiyanto. (2015). Pemetaan Transaksi Jual Beli  Tanah  Untuk  Identifikasi  Pertumbuhan Wilayah  Kota  Surakarta. Skripsi .  Departemen Teknik Geodesi FT-UGM. Yogyakarta
Pemerintah  Kabupaten  Sleman.  (2020). Kabupaten Sleman dalam Angka 2019 .  BPS  Kabupaten  Sleman. Yogyakarta
Pemerintah  Kabupaten  Sleman.  (2012).  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten  Sleman  Tahun  2011- 2031. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sleman  Nomor 12 Tahun 2012
Riyadi,  G.  (1994). Visualisasi  Kartografi .  Jurusan  Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada.
Dewi,  R.  P.  (2021).  Pemetaan  Transaksi  Jual  Beli  Tanah Tahun 2015, 2017, dan 2019 di Kabupaten Sleman. Skripsi .  Departemen  Teknik  Geodesi  FT-UGM, Yogyakarta Susilo  W.,  Agam  M.,  dan  Kawik  S.  (2020).  Hubungan Antara  Pengendalian  Lahan  Pertanian  Dan Penyediaan Tanah Untuk Perumahan Di Yogyakarta. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan. Vol.  6  No.2. Yogyakarta Tasya  V.A.V  dan  Djojomartono,  P.  N.  (2019).  Analysis  of the  Effect  of  Land  Use  Planning  and  Land  Value  in Gamping  Subdistrict,  Sleman,  D.I  Yogyakarta  from
2013  to  2018. Journal  of  Geospatial  Information Science and Engineering Vol. 2 No. 2 (2019), pp. 245
– 254. https://doi.org/10.22146/jgise.51076 Widaningsih,  P.  (2008).  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  ke Perumahan  Studi  Kasus  di  Desa  Donoharjo Kecamatan  Ngaglik  Kabupaten  Sleman, Tesis ,
Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada.
Yunastiawan  E.  P.  (2017).  Analisis  Faktor  Yang Berpengaruh  Terhadap  Nilai  Lahan  di  Kawasan Perkotaan  Yogyakarta  Studi  Kasus  Kecamatan Ngaglik,  Kabupaten  Sleman,  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Prosiding  Seminar  Nasional  XII “Rekayasa  Teknologi  Industri  dan  Inform asi  2017 Sekolah Tinggi Teknologi Nasional. Yogyakarta Yuwono,  T.  (2011).  Membangun  Kedau  latan  Pangan, Membangun  Kedaulatan  Bangsa,  dalam  Yuwono, Triwibowo
(ed.),
Pembangunan
Pertanian:
Membangun  Kedaulatan  Pangan ,  hlm.  3-7,  Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta
Zulfan  I.  Y.  dan  Subaryono.  (2016).  Identifikasi
Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Blora
Berdasarkan  Analisis  Pasar  Tanah.
Skripsi. Departemen Teknik Geodesi FT-UGM. Yogyakarta