## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Penerapan Sanksi Administratif Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Gubernur
I Dewa Gede Herman Yudiawan 1 , I Komang Trisna Adi Putra 2
1 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha
2 Fakultas Hukum, Universitas Udayana E-mail : dewa.herman18@gmail.com , putaph13@yahoo.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021
Keywords: Covid-19,  Administrative
Sanctions,  Administrative
Fines The Covid-19 pandemic situation that has occurred this year has forced the government to issue all policies to regulate the public to avoid or reduce the risk of contracting the Covid-19 virus. The Bali Governor Regulation 46 of 2020 aims as stipulated in Article 3, namely to prevent and control the spread of the Covid-19 virus in various sectors in the Province of Bali. It is also seen in Law 23 of 2014 concerning Regional Government, in particular Article 238 paragraph (4) where administrative sanctions can only be regulated  in  Regional  Regulations.  Specifically,  regarding administrative sanctions such as what was previously regulated in the Bali Governor Regulation No. 46 of 2020, it is a sanction given to people who violate health protocols which during the Covid-19  pandemic  are  getting  serious  handling  from  the authorities. The administrative sanctions in the Bali Governor Regulation No. 46 of 2020 are regulated in Article 11 paragraph (2).  Based  on  the  Presidential  Instruction  of  the  Republic  of Indonesia  Number  6  of  2020  concerning  Improvement  of Discipline  and  Law  Enforcement  of  Health  Protocols  in  the Prevention  and  Control  of  Corona  Virus  Disease  2019,  Bali Governor  Regulation  No.  46  of  2020.  The  inclusion  of administrative sanctions on the people in Bali is Rp. 100.000,- for people who are in the wild in the room/house not wearing a mask,  it  is  an  instruction  previously  issued  by  the  President which instructs regional heads to impose sanctions, one of which is administrative fines for the community, and for the amount of the  sanctions  which  are  determined  by  the  Governor.  of  Rp. 100,000, - is an effort to provide a deterrent effect to the public to use masks when outdoors.

## Abstrak
Kata kunci: Situasi  pandemi  Covid-19  yang  terjadi  selama  setaun  ini, membuat  pemerintah  menerbitkan  segala  kebijakan  untuk mengatur  masyarakat  untuk  terhindar  atau  mengurangi resiko tertularnya virus Covid-19. Pergub Bali 46 tahun 2020
Covid-19, Sanksi Administratif, Denda Administratif
Corresponding Author: I Dewa Gede Herman Yudiawan, E- mail: dewa.herman18@gmail.com
bertujuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  yaitu penecegahan dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19 dalam  berbagai  sektor  di  Provinsi  Bali.  Dilihat  pula  dalam Undang  Undang  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  khususnya  Pasal  238  ayat  (4)  yang  dimana  sanksi administratif  hanya  dapat  diatur  dalam  Peraturan  Daerah. Khusus  mengenai  sanksi  administratif  seperti  apa  yang sebelumnya telah diatur dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020, merupakan  sanksi  yang  diberi  kepada  masyarakat  yang melanggar protokol kesehatan yang dimana dimasa pandemi Covid-19  ini  sangat  mendapatkan  penanganan  yang  serius dari  pihak  yang  berwenang.  Sanksi  administratif  dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020 diatur dalam Pasal 11 ayat (2). berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun  2020  Tentang  Peningkatan  Disiplin  Dan  Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan  Dalam  Pencegahan  Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 lahirlah Pergub Bali No 46 Tahun 2020. Pencantuman sanksi administratif kepada masyarakat  di  Bali  yaitu  sebersar  Rp.  100.000,-  bagi masyarakat  yang  berada  di  liar  ruangan/rumah  tidak menggunakan  masker  itu  merukapan  intukrsi  yang sebelumnya di terbitkan oleh Presiden yang mengintruksikan kepada kepala daerah untuk memberikan sanksi dimana salah satunya  adalah  sanksi  denda  administratif  bagi  masyarakat, dan  untuk  besaran  sanksinya  dimana  ditentukan  oleh Gubernur  sebesar  Rp.  100.000,-  merupakan  upaya  untuk memberikan  efek  jera  kepada  masyarakat  untuk menggunakan masker ketika di luar ruangan.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  ini  sudah  jelas  terdapat  atau  diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  Pasal  1  ayat  (3). Konseskuensinya adalah segala sesuatu hal yang dilakukan negara Indonesia baik dari pemerintahan paling atas dan paling terbawah tentunya berdasarkan kepada aturan hukum. Smail Saleh sebagaimana yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma dan kemudian  dikutip    oleh    Moh.    Mahfud  MD,    tanpa    menjelaskan    dan mempermasalahkan    paham  tentang  konsep  negara  hukum  yang  dipegang Indonesia, menyatakan bahwa 1 :
“...    Republik    Indonesia    adalah    Negara    Indonesia    didasakan    atas    hukum (rechtstaat) bukan atas dasar kekuasaan belaka (machtstaat) , halini mengandung makna   bahwasannya   negara   yang   didasarkan   atas   hukum,   hukum   harus menampilkan  perannya  secara  mendasar  sebagai  titik  sentral  dalam  kehidupan orang perorang, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara”.
1 Gunawan, M. S. (2018). Rekonstruksi Negara Hukum Pancasila Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Uud 1945rekonstruksi Negara Hukum Pancasila Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Uud 1945. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 3 (2), 58-69.
Stahun  terakhir  ini  Indonesia  telah  dilanda  pandemic  Covid-19,  dimana membuat semua pihak berupaya agar pandemic ini tidak menyebar luas dan cepat teratasi.  Situasi  pandemi  Covid-19  yang  terjadi  selama  setaun  ini,  membuat pemerintah  menerbitkan  segala  kebijakan  untuk  mengatur  masyarakat  untuk terhindar atau mengurangi resiko tertularnya virus Covid-19. Salah satu kebijakan yang  dibuat  adalah  penggunaan  masker  ketika  masyarakat  beraktivitas  di  luar ruangan  atau  berada  di  dalam  kerumunan,  tentunya  ini  bertujuan  untuk mengurangi  penularan  virus  yang  semakin  luas.  Hasil  riset  beberapa  riset menunjukkan bahwa tingkat kemungkinan penyebaran   Covid-19 dapat  ditekan hingga  hanya  1  %  saja apabila  semua  orang,  baik  pembawa (carrier) Virus Covid- 19  dan    maupun  orang        sehat        sama-sama        memakai  masker    meskipun    si pembawa    Virus  Covid-19        tersebut        terpaksa        bersin  atau  batuk-batuk 2 . Pemerintah  terus  melakukan  berbagai  cara  untuk  mengatur  masyarakat  agar memakai masker ketika berada di luar ruangan atau dalam kerumunan. Salah satu contoh di Provinsi Bali diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan Sebagai  Upaya  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Corona  Virus  Disease  2019 (selanjutnya  disebut  Pergub  Bali  46  tahun  2020).  Dalam  Tatanan  Kehidupan  Era Baru. Tujuannya juga untuk melahirkan kedisiplinan masyarakat untuk memakai masker dan tentunya terhindar dari Covid-19. Pergub Bali 46 tahun 2020 bertujuan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  yaitu  penecegahan  dan  mengendalikan penyebaran virus Covid-19 dalam berbagai sektor di Provinsi Bali. Ruang lingkup dari Pergub Bali 46 tahun 2020 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 adalah a. pelaksanaan;
b. pembinaan, pengawasan, dan penegakan; c. sanksi;
d. sosialisasi dan partisipasi; dan e. pendanaan.
Salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah mengenai sanksi dalam Pergub Bali 46 tahun 2020, yang dimana terjadi kegaduhan di masyarakat mengenai sanksi  ini.  Masyarakat  Bali  khususnya  yang  mengandalkan  hidup  dari  sektor pariwisata yang sangat terdampak dari pandemi Covid-19 ini, dikarenakan matinya sektor  pariwisata  dan  kunjungan  wisatawan  yang  manurun  drastis.  Berbagai pemberitaan mengenai sanksi ini banyak bermunculan salah satunya adanya pihak yang  kontra  terhadap  aturan  ini.  Pemerintah  segera  mencabut  ketentuan  denda dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020. Lantas mengembalikan uang masyarakat dari denda  dan  melakukan  upaya-upaya  persuasif.  Pemerintah  mesti  mengubah  dan memperbaiki mekanisme respon atas pandemi ini dengan meningkatkan akses atas keterbukaan informasi publik serta mengaktivasi teknologi di setiap stake holder dalam lingkup pemerintah daerah 3 . Dilihat pula dalam Undang Undang 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  khususnya  Pasal  238  ayat  (4)  yang  dimana
2 Munandar, A., & Herlina, F. (2021). KECENDERUNGAN DISIPLIN MEMAKAI MASKER DI LOKASI PASAR TRADISIONAL PADA MASA PANDEMI COVID-19. Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik , 9 (2), 129-136.
3 https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/09/13/213658/lbh-bali-desak-pemerintah-cabut-sanksi- denda-prokes
sanksi  administratif  hanya  dapat  diatur  dalam  Peraturan  Daerah.  Sanksi administratif yang dimaksud sebagaimana diatur dalam ayat (5) adalah : a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau
h.  sanksi  administratif  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Disini dapat dilihat bahwa terjadinya suatu konflik norma antara Pergub Bali No 46 Tahun 2020 dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  Pasal  238  menarik  untuk  dibahas  lebih  lanjut.  Maka  dapat  ditarik  suatu permasalahan  yaitu  bagaimanakah  pengaturan  sanksi  administratif  pada  Pergub Bali No 46 Tahun 2020 dan bagaimanakah urgensi penetapan sanksi administratif dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sanksi  administratif  dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020 serta untuk mengetahui sanksi dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020  bisa diterapkan kepada masyarakat.

## Metode penelitian
Menganalisa dan mengkaji permasalahan hukum atas konflik norma antara Pergub  Bali  No  46  Tahun  2020  dengan  Undang  Undang  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah Pasal 238 ayat (4) mengenai sanksi administratif. Pergub Bali No  46  Tahun  2020  yang  dimana  dalam  Undang  Undang  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah mengatur sanksi hanya dapat di ditetapkan dalam Peraturan Daerah  maka  metode  penelitian  yang  dipakai  adalah  metode  penelitian  hukum normatif.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan (The  Statue  Approach), serta  pendekatan  konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum 4 .  Bahan  hukum  yang  digunakan  sebagai bahan  untuk    melakukan  penelitian  ini  adalah  bersumber  dari    peraturan perundang-undangan atau bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, yaitu dengan  meneliti  peraturan  perundang-undangan  dan  buku  yang  terkait  dengan penelitian  ini.  Kemudian  terakhir  bahan  hukum  tertier,  yaitu  bahan  hukum  yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian sumber-sumber hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik bola salju dan dianalisis menggunakan teknik argumentatif.
4 Amaruddin, dan H. Zainall Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo,
Jakarta, hal.166.

## Pembahasan
Penetapan Sanksi Administratif Pada Pergub Bali No 46 Tahun 2020
Berbicara  mengenai  sanksi,  khususnya  dalam  hukum  tentunya  bukan  lagi merupakan hal yang asing bagi dunia hukum dalam semua bidang. Semua aturan hukum tentunya memiliki sanksi, namun tidak semua sanksi dalam aturan hukum tersebut sama. Khusus mengenai sanksi administratif seperti apa yang sebelumnya telah diatur dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020, merupakan sanksi yang diberi kepada  masyarakat  yang  melanggar  protokol  kesehatan  yang  dimana  dimasa pandemi Covid-19 ini sangat mendapatkan penanganan yang serius dari pihak yang berwenang. Tujuan dicantumkannya  (diatur)  sanksi  dalam  peraturan  perundang- undangan    hukum  administrasi  adalah    untuk    menangkal    perasaan    impunitas (pembiaran)  dengan    melakukan  pelanggaran    tertentu    dan  beberapa    perilaku serius    (yang    bagaimanapun    dianggap    sebagai  gangguan)dan  tidak      lagi diselesaikan melalui   sanksi pidana,   tetapi   dengan   sanksi administrasi 5 . Sanksi administratif dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020 diatur dalam Pasal 11 ayat (2) yaitu :
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
a. bagi  perorangan  yang  melakukan  perjalanan  dan/atau  berkegiatan  ke  Bali, antarkabupaten/kota  di  Bali  dan/atau  di  tempat  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berupa:
1. penundaan  pemberian  pelayanan  administrasi  sesuai  kewenangan Pemerintah Provinsi; dan/atau
2. membayar  denda  administratif  sebesar  Rp.  100.000  (Seratus  ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah.
b. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3):
1. membayar  denda  administratif  sebesar  Rp.  1.000.000  (Satu  Juta Rupiah) yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19;
2. dipublikasikan  di  media  massa  sebagai  Pelaku  Usaha,  Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang kurang atau tidak taat Protokol Kesehatan; dan/atau
3. rekomendasi pembekuan sementara izin usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang.
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berlaku bagi masyarakat yang  berkegiatan  di  Provinsi  Bali  ataun  bertempat  tinggal  di  Provinsi  Bali, mendapatkan sanksi berupa penundaan layanana administrasi dan denda sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika beraktifitas di luar ruangan.
Sedangkan  pada  huruf  b,  diatur  mengenai  sanksi  administratif  kepada Pelaku  Usaha,  Pengelola,  Penyelenggara  atau  Penanggung  Jawab  Tempat  dan Fasilitas  Umum.  Sanksi  administratif  yang  melakukan  pelanggaran  protocol kesahatan  adalah  membayar  denda  sebanyak  Rp.  1.000.000,-  dipublikasikan  di
5 Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Administrative Law & Governance Journal , 2 (1), 126-142.
media massa sebagai pihak yang tidaak taat akan protocol kesehatan, serta dapat dibekukan izin usahanya sementara.

## Urgensi Penetapan Sanksi Administratif Dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020
Pandemi  covid-19  yang  lelah  terjadi  setahun  ini  khususnya  di  Indonesia membuat tatanan kehidupan masyarakat banyak mengalami perubahan, baik dari segi prilaku dan protokol kesehatan yang semakin ketat. Pemberitaan yang terus- menerus  belakangan  ini  membuat  masyarakat  kita  melahirkan  pemikiran  yang berubah tentang virus ini. Masyarakat kita selalu waspada dengan cara membatasi prilaku  sehingga  penyebaran  virus  yang  dapat  diminimalisir.  Dari  pihak pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  terus  menerus melakukan  upaya  untuk  menekan  penyebaran  virus  seperti  mengganti  sistem pembelajaran tatap muka dengan daring, sistem kerja kantoran yang hanya boleh beroprasi 50%, serta melakukan pembatasan jam malam. Juga tidak lupa salah satu kebijakan  pemerintah  kepada  masyarakat  adalah  dengan  cara  menggunakan masker bagi masyarakat yang berada di luar ruangan atau yang sedang beraktivitas di  luar  ruangan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  WHO,  memberikan  kesimpulan bahwa penerapan 3 M seperti penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir memberikan hasil signifikan pada pemutusan rantai penularan dan pencegahan Covid-19 sampai mencapai prosentase sebanyak 85% 6 .
Pandemi Covid-19 ini merupakan jenis penyakit yang baru, dimana tentunya belum  ada  obat  atau  vaksin  untuk  dapat  mencegahnya.  maka  dari  itu  Melaui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Corona  Visur  Disease  2019  (Covid-  19). Pandemic  Covid-19  ini  juga  telah  ditetapkan  menjadi  Becana  non  alam  nasional melalui  keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai  Bencana  Nasional.  Dimana  salah  satu  keputusan  presiden  tersebut memutuskan  bahwa  Gubernur,  bupati,  dan  walikota  sebagai  Ketua  Gugus  Tugas Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-I9)  di  daerah,  dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah  Pusat.  Salah  satu  kebijakan  pusat  dengan  harapan  dapat  menekan penyebaran virus covid-19 ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6  Tahun  2020  Tentang  Peningkatan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan  Dalam  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Corona  Virus  Disease  2019. Dimana  salam  satu  dari  intruksi  presiden  ini  adalah  untuk  memberikan  sanksi adminstratif  kepada  salah  satunya  adalah  masyarakat  yang  melanggar  protocol kesehatan, protocol kesehatan yang dimaksud adalah tidak menggunakana masker jika harus di luar rumah atau berinteraksi dengan orang yang tidak diketahui status
6 Kusuma, E. D. (2021). Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing Dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 27 (6), 876-889.
kesehatannya. Kriteria   organik   dari   karakter   sanksi   administrasi   tersebut melingkupi   hal-hal sebagai berikut 7 :
a)  Sanksi  administrasi  menganggap  bahwa  suatu  perbuatan  yang  menimbulkan gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, sebagai suatu pelanggaran; b) Gangguan    yang   timbul   akibat   pelanggaran terhadap   tatanan   norma   hukum administrasi, segera dapat dilakukan tindakan oleh badan administrasi;
c).  Tindakan    yang    dilakukan      Badanadministrasi  dalam    rangka    mengakhiri gangguan  terhadap   tatanan   norma   hukum   administrasi, dapat   berupa tindakan pemulihan (reparatoir-herstel ) dan/atau  tindakan penghukuman (condemnatoir- straf).
Maka dari itu berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun  2020  Tentang  Peningkatan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan  Dalam  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Corona  Virus  Disease  2019 lahirlah Pergub Bali No 46 Tahun 2020. Pencantuman sanksi administratif kepada masyarakat di Bali yaitu sebersar Rp. 100.000,- bagi masyarakat yang berada di liar ruangan/rumah  tidak  menggunakan  masker  itu  merukapan  intukrsi  yang sebelumnya di terbitkan oleh Presiden yang mengintruksikan kepada kepala daerah untuk memberikan sanksi dimana salah satunya adalah sanksi denda administratif bagi masyarakat, dan untuk besaran sanksinya dimana ditentukan oleh Gubernur sebesar  Rp.  100.000,-  merupakan  upaya  untuk  memberikan  efek  jera  kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika di luar ruangan. Terlebih lagi saat ini Indonesia, khususnya Bali sedang berada dalam darurat kesehatan masyarakat covid-19. Tujuan  penerapan  sanksi  administrasi    terhadap  suatu  pelanggaran yang    terjadi  dimaksudkan    sebagai    upaya    badan    administrasi    untuk mempertahankan  norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan dalam wujud peraturan perundang-undangan 8 .

## KESIMPULAN
1. Dalam hal penetapan sanksi administratif kepada masyarakat dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020 diatur dalam Pasal 11 ayat (2), yang dimana sanksi administratif  tersebut  berlaku  bagi  masyarakat  atau  perorangan  dan  bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
2. Penetapan  sanksi  administratif  dalam  Pergub  Bali  No  46  Tahun  2020 merupakan  langsung  dari  Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dimana dalam intruksi presiden tersebut diatur tentang pemberian sanksi denda administratif. Besaran sanksi denda administratif dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020, merupakan upaya untuk memberikan efek jera kepada masyarakat  yang  tidak  menggunakan  masker  dan  meningkatkan  disiplin masyarakat guna untuk mencegah penyebaran virus covid-19.
7 Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Administrative Law & Governance Journal , 2 (1), 126-142.
8 Ibid.

## SARAN
1. Dlam  pemberian  sanksi  hendaknya  pemerintah  tidak  melalakukan  tebang pilih dalam penerapannya, dan juga berlaku di semua wilayah bukan hanya di wilayah tertentu saja.
2. Dalam pemberian sanksi denda adminstratif disamping untuk memberikan efek jera pemerintah juga hendaknya melihat kembali kondisi masyarakat sekarang, yang dimana dalam masa pandemi ini perekonomian masyarakat sangat menurun derastis dan diupayakan agar ada sanksi lain namun yang bersifat memberkan efek jera pula.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Amaruddin, dan H. Zainall Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

## JURNAL ILMIAH
Gunawan, M. S. (2018). Rekonstruksi Negara Hukum Pancasila Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Uud 1945 rekonstruksi Negara Hukum Pancasila Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Uud 1945. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 3 (2). Munandar, A., & Herlina, F. (2021). KECENDERUNGAN DISIPLIN MEMAKAI MASKER DI LOKASI PASAR TRADISIONAL PADA MASA PANDEMI COVID- 19. Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik , 9 (2).
Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Administrative Law & Governance Journal , 2 (1), 126-142.
Kusuma, E. D. (2021). Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing Dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 27 (6).
Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Administrative Law & Governance Journal , 2 (1).
INTERNET
https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/09/13/213658/lbh-bali-desak- pemerintah-cabut-sanksi-denda-prokes