## IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM HUKUM KEBENDAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
Vivi Lia Falini Tanjung
Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail: tanjungn10@gmail.com

## Abstract
The  fiduciary  guarantee  agency  is  very  helpful  for  the  smoothness  of business  managed  by  the  debtor,  because  the  goods  used  as  security  for  the repayment of its debts remains in its power. Fiduciary guarantee is a part of the material law, so the principles of material law must be adopted in the legal rules of  the  fiduciary  guarantee  agency,  which  is  currently  regulated  in  Act  No. 42/1999, but this law needs to be revised, especially in relation to the registration of  fiduciary  collateral,  fiduciary  execution  and  the  possibility  of  whether  or  not fiduciary assets should be used as a fiduciary guarantee again.
Kata Kunci:   Fidusia, Hukum Kebendaan, Jaminan.

## A. Latar Belakang
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  pinjam  meminjam  uang  (kredit),  maka lembaga  jaminan  mempunyai  fungsi  yang  penting  bagi  pelunasan  hutang  si debitor.  Ada  berbagai  bentuk  lembaga  jaminan  yang  terkait  dengan  perjanjian kredit  yang  pernah  dikenal  dalam  praktik,  antara  lain:  hipotik  dan creditverband (sekarang  menjadi  hak  tanggungan),  gadai  dan  fidusia.  Aturan  hukum  tentang lembaga jaminan ini tentunya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi si  pemberi  modal  (kreditor)  agar  sejumlah  uang  yang  telah  dipinjamkannya kepada  si  peminjam  (debitor)  dapat  dikembalikan  kepadanya,  dan  jika  debitor tidak  dapat  mengembalikan  hutang,  maka  benda  yang  dijaminkanlah  sebagai penggantinya.
Pemberian  pinjaman  modal  dari  lembaga  keuangan  (baik  bank  maupun non  bank)  mensyaratkan  adanya  suatu  jaminan  yang  harus  dipenuhi  oleh  para pencari  modal,  jika  ia  ingin  mendapatkan  pinjaman  modal  (kredit),  baik  untuk jangka panjang maupun  jangka pendek.  Bagi  pihak debitor bentuk  jaminan  yang
baik  adalah  bentuk  jaminan  yang  tidak  akan  melumpuhkan  kegiatan  usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan  rasa  aman  dan  kepastian  hukum  bahwa  kredit  yang  diberikan  dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.
Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia  adalah  lembaga  jaminan  fidusia.  Lembaga  jaminan  fidusia  sangat membantu  bagi  kelancaran  usaha  yang  dikelola  debitor,  karena  barang  yang dijadikan  jaminan  bagi  pelunasan  hutangnya  tetap  berada  dalam  kekuasaannya. Hal  ini  diperbolehkan  karena  memang  jaminan  fidusia  berarti  penyerahan  hak milik atas dasar kepercayaan  yang memberikan  kedudukan kepada debitor untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.
Jenis  barang  yang  dapat  dijadikan  jaminan  dalam  fidusia  sama  halnya dengan  jaminan  dalam  gadai,  yaitu  sama-sama  barang  bergerak,  tetapi  kalau dibandingkan  dengan  ketentuan  tentang  gadai  yang  terdapat  dalam  Pasal  1152 KUH  Perdata  yang  disyaratkan  bahwa  barang  jaminan  diserahkan  secara  fisik kepada  pemberi  kredit  (kreditor),  maka  dalam  jaminan  fidusia  barangnya  tetap berada  pada  penerima  kredit  (debitor).  Selain  itu,  berdasarkan  ketentuan  Pasal 1152  KUH  Perdata,  jika  barang  jaminan  tetap  dibiarkan  dikuasai  debitor  maka jaminan tersebut tidak sah.
Sejak  tahun  1999,  lembaga  jaminan  fidusia  telah  diakui  eksistensinya melalui  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia (selanjutnya  disingkat  UU  No.  42  Tahun  1999),  yang  telah  diundangkan  pada tanggal  30  September  1999.  Berdasarkan  undang-undang  ini  dapat  diketahui bahwa  jaminan  fidusia  merupakan  jaminan  atas  benda  bergerak  yang  berwujud maupun tidak berwujud  atau  yang tidak dapat  dibebani  hak tanggungan  menurut Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  (selanjutnya disingkat  UU  No.  4  Tahun  1996)  yang  dimiliki  oleh  penerima  fidusia  yang terdaftar  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  yaitu  sebagai  agunan  bagi  pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya,  sedangkan  fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas
dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Sebenarnya  lembaga  jaminan  fidusia  ini  sudah  sejak  dulu  dipraktikkan oleh  pelaku-pelaku  bisnis,  tepatnya  sejak  terjadi  krisis  dalam  bidang  hukum jaminan  pada  pertengahan  sampai  dengan  akhir  abad  19.  Pada  waktu  itu  terjadi pertentangan  berbagai  kepentingan  yang  ditandai  dengan  permasalahan  yang dihadapi  oleh  perusahaan-perusahaan  pertanian  yang  melanda  negara  Belanda, bahkan  seluruh  negara-negara  di  Eropa.  Kondisi  ini  telah  menyebabkan  muncul- nya  lembaga  jaminan  fidusia  yang  keberadaannya  masih  didasarkan  pada yurisprudensi (Auditmepost.blogspot.com., http://auditme-post.blogspot.com).
Sebagai salah satu jajahan negara Belanda, Indonesia pada waktu itu juga merasakan  imbasnya.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  lahirlah  peraturan  tentang Ikatan  Panen  atau Oogstverband (Staatsblad  1886  Nomor  57).  Peraturan  ini mengatur  mengenai  peminjaman  uang,  yang  diberikan  dengan  jaminan  panenan yang  akan  diperoleh  dari  suatu  perkebunan.  Dengan  adanya  peraturan  ini  maka dimungkinkan  untuk  mengadakan  jaminan  atas  barang-barang  bergerak  atau setidak-tidaknya kemudian menjadi barang bergerak, sedangkan barang-barang itu tetap  berada  dalam  kekuasaan  debitor.  Seperti  halnya  di  Belanda,  keberadaan fidusia  di  Indonesia,  juga  diakui  oleh  yurisprudensi  berdasarkan  keputusan Hooggerechtshof (HGH)  tanggal  18  Agustus  1932  (Auditmepost.blogspot.com., http://auditme-post.blogspot.com).
Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti.  Perkembangan  itu  misalnya  menyangkut  kedudukan  para  pihak  (kreditor dan  debitor),  termasuk  hubungannya  dengan  pihak  ketiga  dan  mengenai  objek yang  dapat  difidusiakan.  Mengenai  objek  fidusia  ini,  baik  Hoge  Raad  Belanda maupun  Mahkamah  Agung  di  Indonesia  secara  konsekuen  berpendapat  bahwa fidusia  hanya  dapat  dilakukan  atas  barang-barang  bergerak.  Namun  dalam praktiknya,  orang  sudah  menggunakan  jaminan  fidusia  terhadap  barang-barang tidak bergerak.
Terkait dengan kedudukan para pihak dalam pelaksanaan fidusia, termasuk pula terhadap objek fidusia yang dalam praktiknya semakin kabur, yang tentunya
juga  belum  dapat  menjamin  adanya  kepastian  hukum,  maka  pemerintah memandang  perlu  untuk  mengeluarkan  undang-undang  tentang  fidusia.  Jaminan fidusia  ini  sebenarnya  merupakan  salah  satu  jenis  hak  kebendaan  (sama  halnya seperti  hipotik  dan  gadai),  tetapi  tidak  ada  pengaturannya  ditemui  dalam  KUH Perdata,  sehingga  perlu  dibuat  aturannya  secara  khusus  guna  memberikan kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  mengadakannya.  Oleh  sebab  itu,  dapat dikatakan  bahwa  jaminan  fidusia  merupakan  bagian  dari  lapangan  hukum kebendaan  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Buku  II  KUH  Perdata  dan  oleh sebab itu pula bahwa asas yang berlaku umum dalam hukum kebendaan (Buku II KUH Perdata) berlaku pula bagi jaminan fidusia.
Berhubung  bahwa  jaminan  fidusia  merupakan  bagian  dari  hukum kebendaan,  maka  sudah  semestinya  UU  No.  42  Tahun  1999,  menganut  asas umum hukum kebendaan yang terdapat dalam Buku II KUH Perdata. Dengan kata lain  bahwa  asas-asas  hukum  kebendaan  yang  terdapat  dalam  UU  No.  42  Tahun 1999, harus disesuaikan dengan asas-asas hukum kebendaan yang terdapat dalam Buku  II  KUH Perdata.  Sesuai hal  tersebut,  maka  artikel ini pada dasarnya untuk mendeskripsikan  dan  menganalis  kesesuaian  penerapan  asas-asas  hukum kebendaan  dalam  UU  No.  42  Tahun  1999,  sehingga  yang  perlu  ditelaah  adalah tentang implementasi asas-asas umum hukum kebendaan dalam peraturan tentang jaminan fidusia.

## B. Hakikat Fidusia dan Jaminan Fidusia
Fidusia  menurut  asal  katanya  berasal  dari  kata  “ fides ”,  yang  berarti kepercayaan.  Sesuai  dengan  arti  kata  ini  maka  hubungan  hukum  antara  debitor dan  kreditor  merupakan  hubungan  hukum  yang  berdasarkan  pada  kepercayaan (Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001: 113). Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal  dalam  Bahasa  Indonesia dan sejak tahun 1999 istilah fidusia telah digunakan dalam UU No. 42 Tahun 1999. Dengan demikian, istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum bisnis di Indonesia.
Menurut  Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan  (1997:  27),  dikatakan  bahwa adakalanya dalam Bahasa Indonesia terhadap kata fidusia ini disebut juga dengan
istilah  “Penyerahan  Hak  Milik  Secara  Kepercayaan”,  sedangkan  dalam  literatur Belanda, fidusia dikenal juga dalam istilah-istilah sebagai berikut:
1. Zekerheids eigendom (hak milik sebagai jaminan).
2. Bezitloos zekerheidsrecht (jaminan tanpa menguasai).
3. Verruimd pand begrip (gadai yang diperluas).
4. Eigendom overdracht tot zekerheid (penyerahan hak milik secara jaminan).
5. Bezitloos pand (gadai tanpa penguasaan).
6. Een verkapt pand recht (gadai berselubung).
7. Uitbaouw pand (gadai yang diperluas).
Dalam  Pasal  1  UU  No.  42  Tahun  1999  dijelaskan  bahwa  fidusia  adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda,  sedangkan  jaminan  fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud dalam  UU  No.  4  Tahun  1996  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi fidusia,  sebagai  agunan  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.
Berdasarkan definisi yang diberikan oleh UU No. 42 Tahun 1999 tersebut, jelas  terlihat  bahwa  fidusia  dibedakan  dengan  jaminan  fidusia.  Fidusia  adalah suatu  proses  pengalihan  hak  kepemilikan  dan  jaminan  fidusia  adalah  jaminan yang  diberikan  dalam  bentuk  fidusia.  Pranata  (lembaga)  jaminan  fidusia  yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 adalah pranata jaminan fidusia dalam bentuk fiducia cum creditore contracta , yaitu jaminan yang dibebankan atas suatu benda bergerak  secara  fidusia  sebagai  bagian  yang  disebut  pemberian  jaminan  dengan kepercayaan. Jaminan fidusia lebih dikedepankan dalam UU No. 42 Tahun 1999 daripada  pengertian  fidusia  itu  sendiri.  Hal  ini  didasarkan  pada  maksud  dari perjanjian  fidusia  yang  dibuat  berdasarkan  UU  No.  42  Tahun  1999,  yang  pada dasarnya adalah proses hubungan hukum dalam dunia usaha yang bertumpu pada unsur saling membantu dan itikad baik dari masing-masing pihak. Faktanya dapat terlihat dari konsepsi fidusia dan jaminan dalam perjanjian fidusia itu sendiri yang
sejak  awal  sampai  dengan  perkembangannya  sekarang  bercirikan  tidak  adanya penguasaan  benda  jaminan  oleh  penerima  fidusia,  padahal  terhadap  benda bergerak  keadaan  tersebut  sangat  berisiko  (Gunawan  Widjaya  dan  Ahmad  Yani, 2001: 123-131).
Dalam  terminologi  lainnya  (Bahasa  Belanda)  istilah  fidusia  yang  paling sering  digunakan  adalah Fiduciare  Eigendonts  Overdracht ( FEO ), sedangkan dalam  Bahasa  Inggris  secara  lengkap  sering  disebut  dengan  istilah Fiduciary Transfer  of  Ownership (Munir  Fuady,  2000:  3),  sedangkan  di  Indonesia, penggunaan  istilah  penyerahan  hak  milik  secara  kepercayaan  sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah lebih didasarkan pada konsepsi dalam praktiknya.
Menurut  J.  Satrio  (2002:  160-175),  dikatakan  bahwa  berbagai  istilah  dan pengertian  yang  diberikan,  dapat  dikatakan  bahwa  unsur-unsur  dalam  fidusia terdiri dari:
1. Unsur  secara  kepercayaan  dari  sudut  pemberi  fidusia.  Unsur  ini  mempunyai peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur di dalam UU No. 42 Tahun 1999. Arti kepercayaan selama ini dalam praktik, yaitu:
a. Debitor  pemberi  jaminan  percaya,  bahwa  benda  fidusia  yang  diserahkan olehnya  tidak  akan  benar-benar  dimiliki  oleh  kreditor  penerima  jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja.
b. Debitor pemberi jaminan percaya bahwa kreditor terhadap benda jaminan hanya  akan  menggunakan  kewenangan  yang  diperolehnya  sekedar  untuk melindungi kepentingan sebagai kreditor saja.
c. Debitor  pemberi  jaminan  percaya  bahwa  hak  milik  atas  benda  jaminan akan kembali kepada debitor pemberi jaminan kalau hutang debitor untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.
2. Unsur  kepercayaan  dari  sudut  penerima  fidusia,  berarti  bahwa  penerima fidusia  percaya  bahwa  barang  yang  menjadi  jaminan  akan  dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia.
3. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda.
4. Kesan ke luar bahwa benda jaminan tetap berada di tangan pemberi fidusia.
5. Merupakan hak mendahului ( preferen ) bagi pelunasan hutang-hutang lainnya.
6. Bersifat accessoir , maksudnya hanya merupakan perjanjian ikutan (tambahan) yang tidak akan ada tanpa adanya perjanjian pokok.
Purwahid  Patrik  dan  Kashadi  (2001:  36-37),  mengatakan  bahwa,  seperti halnya  dengan  hak  tanggungan,  lembaga  jaminan  fidusia  mempunyai  ciri-ciri, sebagai berikut:
1. Memberikan  kedudukan  yang  mendahulu  kepada  kreditor  penerima  fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999).
2. Droit  de  suite ,  maksudnya  bahwa  jaminan  fidusia  selalu  mengikuti  obyek yang  dijaminkan  di  tangan  siapapun  obyek  itu  berada  (Pasal  20  UU  No.  42 Tahun 1999).
3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan  jaminan  kepastian  hukum  kepada  pihak-pihak  yang  berkepen- tingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999).
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999). Berdasarkan  Pasal  4  UU  No.  42  Tahun  1999  secara  tegas  dinyatakan bahwa  jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  “ accesoir ”  dari  suatu  perjanjian pokok  yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu prestasi  yang  berupa  memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat sesuatu  yang  dapat  dinilai  dengan  uang.  Purwahid  Patrik  dan  Kashadi  (2001: 125),  juga  mengatakan  bahwa  sebagai  perjanjian accesoir ,  maka  perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:
1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
2. Keabsahannya semata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai  perjanjian  bersyarat  maka  hanya  dapat  dilaksanakan  jika  ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokoknya telah atau tidak dipenuhi.
Apabila  pemberi  fidusia  cidera  janji,  maka  menurut  Pasal  29  UU  No.  42
Tahun 1999, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi dengan cara:
1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
2. Penjualan  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
3. Penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  antara pemberi  fidusia  dengan  penerima  fidusia,  jika  dengan  demikian  dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Dalam  rangka  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia,  pemberi  fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia  tidak  menyerahkan  pada  waktu  eksekusi  dilaksanakan,  penerima  fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dan kalau perlu  dapat  meminta  bantuan  pihak  yang  berwenang.  Dalam  hal  hasil  eksekusi melebihi  nilai  penjaminan,  penerima  fidusia  wajib  mengembalikan  kelebihan tersebut  kepada  pemberi  fidusia,  tetapi  apabila  hasil  eksekusi  tidak  mencukupi untuk  pelunasan hutang, pemberi fidusia  (debitor ) tetap bertanggung jawab atas hutang  yang  belum  dibayar  yaitu  berdasarkan  perjanjian  hutang  piutang  biasa tanpa jaminan fidusia.

## C. Asas-asas dalam Hukum Kebendaan
Mariam Darus Badrulzaman seperti yang dimuat dalam (Kuliahade’s Blog, http://kuliahade.wordpress.com),  menjelaskan  bahwa  dalam  sistem  hukum  benda terdapat 10 (sepuluh) asas umum yang sifatnya relatif konkrit, yaitu:
1. Asas  sistem  tertutup,  artinya  bahwa  hak-hak  atas  benda  bersifat  limitatif, terbatas hanya pada yang diatur undang-undang. Di luar itu dengan perjanjian tidak diperkenankan menciptakan hak-hak yang baru.
2. Asas  hak  mengikuti  benda/ zaaksgevolg , droit  de  suite ,  yaitu  hak  kebendaan selalu  mengikuti  bendanya  di  mana  dan  dalam  tangan  siapapun  benda  itu berada.  Asas  ini berasal  dari hukum  romawi  yang membedakan hukum  harta kekayaan  ( vermogensrecht )  dalam  hak  kebendaan  ( zaakkelijkrecht )  dan  hak perseorangan ( persoonlijkrecht ).
3. Asas  publisitas,  yaitu  dengan  adanya  publisitas  ( openbaarheid )  adalah pengumuman  kepada  masyarakat  mengenai  status  pemilikan.  Pengumuman hak  atas  benda  tetap/tanah  terjadi  melalui  pendaftaran  dalam  buku  tanah/
register  yang  disediakan  untuk  itu  sedangkan  pengumuman  benda  bergerak terjadi melalui penguasaan nyata benda itu.
4. Asas spesialitas, bahwa berdasarkan asas ini dalam lembaga hak kepemilikan hak  atas  tanah  secara  individual  harus  ditunjukkan  dengan  jelas  ujud,  batas, letak, luas tanah. Asas ini terdapat pada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas benda tetap.
5. Asas  totalitas,  maksudnya  bahwa  hak  pemilikan  hanya  dapat  diletakkan terhadap  obyeknya  secara  totalitas  dengan  perkataan  lain  hak  itu  tidak  dapat diletakkan  hanya  untuk  bagian-bagian  benda.  Misalnya:  pemilik  sebuah bangunan dengan sendirinya adalah pemilik kosen, jendela, pintu dan jendela bangunan  tersebut.  Tidak  mungkin  bagian-bagian  tersebut  kepunyaan  orang lain.
6. Asas accessie /asas pelekatan, maksudnya bahwa suatu benda biasanya terdiri atas  bagian-bagian  yang  melekat  menjadi  satu  dengan  benda  pokok  seperti hubungan antara bangunan dengan genteng, kosen, pintu dan jendela. Asas ini menyelesaikan masalah status dari benda pelengkap ( accessoir ) yang melekat pada benda pokok ( principal ). Menurut asas ini pemilik benda pokok dengan sendirinya  merupakan  pemilik  dari  benda  pelengkap.  Dengan  perkataan  lain bahwa  status  hukum  benda  pelengkap  mengikuti  status  hukum  benda  pokok. Benda  pelengkap  itu  terdiri  dari  bagian  ( bestanddeed )  benda  tambahan ( bijzaak ) dan benda penolong ( hulpzaak ).
7. Asas pemisahan horizontal, bahwa dalam KUH Perdata dianut asas pelekatan sedang UUPA menganut asas horizontal  yang diambil  alih dari hukum  Adat. Jual  beli  hak  atas  tanah  tidak  dengan  sendirinya  meliputi  bangunan  dan tanaman yang terdapat di atasnya. Jika bangunan dan tanaman akan mengikuti jual  beli  hak  atas  tanah  harus  dinyatakan  secara  tegas  dalam  akta  jual  beli. Pemerintah menganut asas vertikal untuk tanah yang sudah memiliki sertifikat untuk tanah yang belum bersertifikat menganut asas horizontal.
8. Asas  dapat  diserahkan,  bahwa  hak  pemilikan  mengandung  wewenang  untuk menyerahkan  benda.  Untuk  membahas  tentang  penyerahan  sesuatu  benda
maka harus diketahui tentang macam-macam benda yang dikenal dalam Buku II KUH Perdata.
9. Asas  perlindungan. Asas ini dapat  dibedakan dalam  dua jenis  yaitu perlindu- ngan untuk golongan ekonomi lemah dan kepada pihak yang beritikad baik ( to goeder  trouw ),  walaupun  pihak  yang  menyerahkannya  tidak  wenang  berhak ( beschikkingsonbevoegd ).  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal  1977  KUH Perdata.
10. Asas  absolute  (hukum  pemaksa),  bahwa  berdasarkan  asas  ini  hak  kebendaan itu  wajib  dihormati  atau  ditaati  oleh  setiap  orang  yang  berbeda  dengan  hak relatif.

## D. Asas-asas Hukum Kebendaan dalam Jaminan Fidusia
Istilah  jaminan  merupakan  terjemahan  dari  Bahasa  Belanda  yaitu “ zekerheid ”  atau  “ cautie ”,  yang  secara  umum  merupakan  cara-cara  kreditor menjamin  dipenuhinya  tagihannya,  selain  itu  juga  merupakan  pertanggung- jawaban  debitor  terhadap  barang-barangnya.  Selain  istilah  jaminan,  dikenal  juga istilah  atau  kata-kata  agunan.  Pada  dasarnya,  pemakaian  istilah  jaminan  dan agunan  adalah  sama,  tetapi  dalam  praktik  perbankan  penggunaan  istilah  ini dibedakan.  Istilah  jaminan  mengandung  arti  sebagai  kepercayaan/keyakinan  dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitor untuk melaksanakan kewajiban- nya,  sedangkan  agunan  diartikan  sebagai  barang/benda  yang  dijadikan  jaminan untuk melunasi utang nasabah debitor.
Pengertian  jaminan  terdapat  dalam  S.K.  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor: 23/69/KEP/DIR  tanggal  28  Pebruari  1991,  yaitu  suatu  keyakinan  kreditor  bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan  pengertian  agunan  diatur  dalam  Pasal  1  angka  23  UU  No.  10  Tahun 1998 (UU Perbankan), yaitu jaminan pokok yang diserahkan debitor dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah.
Dalam perjanjian pinjam meminjam uang (perjanjian kredit), maka secara umum kegunaan dari jaminan, adalah untuk:
1. Memberikan  hak  dan  kekuasaan  kepada  bank/kreditor  untuk  mendapatkan pelunasan agunan, apabila debitor melakukan cidera janji.
2. Menjamin  agar  debitor  berperan  serta  dalam  transaksi  untuk  membiayai usahanya,  sehingga  kemungkinan  untuk  meninggalkan  usahanya/proyeknya, dengan merugikan diri sendiri, dapat dicegah.
3. Memberikan  dorongan  kepada  debitor  untuk  memenuhi  janjinya,  misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit setiap bulannya.
Sedangkan syarat-syarat benda yang dijadikan jaminan adalah:
1. Secara  mudah  dapat  membantu  diperolehnya  kredit  itu,  oleh  pihak  yang memerlukannya.
2. Tidak  melemahkan  potensi/kekuatan  si  pencari  kredit  untuk  melakukan  dan meneruskan usahanya.
3. Memberikan  informasi  kepada  debitor,  bahwa  barang  jaminan  setiap  waktu dapat  di  eksekusi,  bahkan  diuangkan  untuk  melunasi  utang  si  penerima (nasabah debitor).
Dalam  praktiknya  ada  dikenal  beberapa  jenis  jaminan,  yang  dapat digolongkan  berdasarkan  sifatnya,  objeknya  serta  cara  terjadinya.  Adapun  peng- golongan masing-masing dari jaminan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Penggolongan jaminan berdasarkan sifatnya, terdiri dari:
a. Jaminan  yang  bersifat  umum,  yaitu  jaminan  yang  diberikan  bagi kepentingan  semua  kreditor  dan  menyangkut  semua  harta  benda  milik debitor, sebagaimana  yang diatur dalam Pasal  1131 KUH Perdata. Benda yang  dijaminkan  disini  adalah  segala  harta/hak  kebendaan  si  berhutang, baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada maupun  yang  baru  akan  ada  di  masa  mendatang,  menjadi  tanggungan untuk semua perikatan perorangan.
b. Jaminan  yang  bersifat  khusus,  yaitu  jaminan  yang  diberikan  dengan penunjukan  atau  penyerahan  atas  suatu  benda/barang  tertentu  secara khusus,  sebagai  jaminan  untuk  melunasi  utang/kewajiban  debitor,  baik secara  kebendaan  maupun  perorangan,  yang  hanya  berlaku  bagi  kreditor tertentu saja.
c. Jaminan  yang  bersifat  kebendaan  dan  perorangan.  Jaminan  yang  bersifat kebendaan  adalah  jaminan  yang  berupa  hak  mutlak  atas  suatu  benda. Penggolongan  jaminan  bersifat  kebendaan  dilembagakan  dalam  bentuk hipotik,  hak  tanggungan,  gadai  ( pand )  dan  fidusia,  sedangkan  jaminan yang  bersifat  perorangan,  dapat  berupa borgtogh ( personal  guarantee ) oleh  pihak  ketiga  secara  perorangan  dan  jaminan  perusahaan  oleh  suatu badan usaha yang berbadan hukum.
2. Penggolongan jaminan berdasarkan objeknya, terdiri dari:
a. Jaminan dalam bentuk benda bergerak. Dikatakan benda bergerak, karena sifatnya  yang bergerak dan dapat dipindahkan atau dalam UU dinyatakan sebagai  benda  bergerak,  misalnya  pengikatan  hak  terhadap  benda  ber- gerak.  Jaminan  dalam  bentuk  benda  bergerak  dibedakan  atas  benda bergerak  yang  berwujud,  pengikatanya  dengan  gadai  ( pand )  dan  fidusia, serta  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud,  yang  pengikatannya  dengan gadai ( pand ), cessie dan account revecieble .
b. Jaminan  dalam  bentuk  benda  tidak  bergerak.  Dikatakan  demikian  karena benda  yang  dijaminkan  adalah  benda  yang  berdasarkan  sifatnya  tidak bergerak  dan  tidak  dapat  dipindah-pindahkan.  Pengikatan  terhadap jaminan dalam bentuk benda bergerak adalah berupa hak tanggungan.
3. Penggolongan jaminan berdasarkan terjadinya, terdiri dari:
a. Jaminan  yang  lahir  karena  undang-undang,  artinya  jaminan  yang keberadaannya ditunjuk oleh undang-undang, tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Contohnya adalah jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, seperti jaminan umum, hak privelege dan hak retentie .
b. Jaminan  yang lahir karena perjanjian,  adalah jaminan  yang terjadi  karena adanya  perjanjian  antara  para  pihak  sebelumnya,  seperti  gadai  ( pand ),
fidusia dan hak tanggungan.
Lembaga jaminan ini sangat diperlukan  bagi pelaku-pelaku bisnis, karena dalam melaksanakan bisnis tentunya memerlukan dana dengan jumlah besar yang sebagian disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.
Pemberian  kredit  selalu  mengandung  risiko,  sehingga  diperlukan  suatu  jaminan kredit.
Sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas  bahwa  salah  satu  syarat  dalam perjanjian  jaminan  adalah  tidak  menghambat  usaha  yang  memberikan  jaminan (debitor) dan jaminan yang paling sesuai disini adalah jaminan fidusia. Alasannya bahwa  benda  yang  dijadikan  jaminan  (objek  jaminan)  tetap  berada  dalam kekuasaan  debitur  walaupun  hak  atas  benda  tersebut  untuk  sementara  telah berpindah kepada kreditor. Berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya, fidusia berawal  dari  suatu  perjanjian  yang  hanya  didasarkan  pada  kepercayaan,  tetapi lama  kelamaan  dalam  praktiknya  diperlukan  suatu  kepastian  hukum  yang  dapat melindungi kepentingan para pihak, yang pada saat ini telah diatur dalam UU No. 42  Tahun  1999.  Fidusia  merupakan  suatu  jaminan  yang  didasarkan  pada  adanya perjanjian  pokok,  jadi  merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok tertentu misalnya perjanjian kredit/hutang piutang yang jaminannya adalah barang bergerak.
Sebagaimana  yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa fidusia merupakan bagian dari lapangan hukum kebendaan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku II  KUH  Perdata,  tetapi  ketentuan  khusus  tentang  fidusia  ini  tidak  ditemui pengaturannya dalam KUH Perdata, melainkan diatur tersendiri dalam UU No. 42 Tahun 1999. Berhubung bahwa fidusia juga merupakan bagian dari hukum benda, maka  asas-asas  hukum  yang  berlaku  umum  dalam  Buku  II  KUH  Perdata  juga berlaku bagi fidusia. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya asas hukum yang terdapat dalam  UU  No.  42  Tahun1999,  diselaraskan  dan  menganut  asas-asas  hukum kebendaan yang terdapat dalam Buku II KUH Perdata.
Ada beberapa aturan terkait dengan asas hukum kebendaan  yang terdapat dalam  UU  No.  42  Tahun  1999,  yang  masih  perlu  dikoreksi  karena  dalam implementasinya  dapat  menimbulkan  persoalan  hukum  yang  baru  di  bidang hukum jaminan, yaitu:
1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999.
Dalam  Pasal  11  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  benda  yang  dibebani jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan.  Selanjutnya  dalam  Pasal  12  ayat  (1)
dinyatakan  bahwa  pendaftaran  jaminan  fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Berdasarkan  kedua  ketentuan  tersebut  di  atas  dan  sesuai  dengan  asas publisitas,  maka  pendaftaran  jaminan  fidusia  bertujuan  agar  dapat  ketahui bahwa  sesuatu  benda  telah  dijadikan  jaminan  bagi  pelunasan  hutang  karena adanya perjanjian kredit antara debitor dan kreditor. Hal yang perlu dikoreksi disini adalah tentang objek yang didaftarkan.
Berdasarkan  ketentuan  pada  Pasal  11  ayat  (1)  dan  Pasal  12  ayat  (1) tersebut,  yang  didaftarkan  adalah  “benda”  yang  dijadikan  (objek)  jaminan fidusia.  Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2),  bahwa  jaminan  fidusia adalah  hak  atas  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud  maupun yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun  1996  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi  fidusia,  sebagai agunan  bagi  pelunasan  uang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap  kreditor  lainnya.  Sedangkan berdasarkan  Pasal  1  ayat  (4),  disebutkan  bahwa  benda  adalah  segala  sesuatu yang  dapat  dimiliki  dan  dialihkan,  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
Selanjutnya  dapat  pula  diperhatikan  ketentuan  yang  terdapat  dalam Pasal  4,  bahwa  jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu perjanjian  pokok  bukan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu prestasi.  Kemudian  dalam  Pasal  5  ayat  (1),  ditentukan  pula  bahwa  pem- bebanan  benda  dengan  jaminan  fidusia  dibuat  dengan  akta  notaris  dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.
Memperhatikan  pengertian  benda  yang  dapat  dijadikan  jaminan fidusia,  kemudian  dikaitkan  dengan  pengertian  jaminan  fidusia  merupakan perjanjian  ikutan  yang  tertuang  dalam  akta  jaminan  fidusia  sebagai  agunan bagi  pelunasan  uang  tertentu,  maka  jaminan  fidusia  menjadi  preferen  bagi kreditor jika jaminan fidusia didaftarkan, karena kedudukan preferen dijamin
setelah  adanya  pendaftaran  jaminan  fidusia.  Sehubungan  hal  ini,  maka  yang seharusnya didaftarkan bukanlah benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, tetapi justru jaminan fidusianyalah yang perlu didaftarkan. Sesuai pula dengan pengertian  benda  pada  Pasal  1  ayat  (4),  bahwa  benda  dalam  jaminan  fidusia dapat benda yang “terdaftar” maupun “tidak terdaftar”.
Jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  ( accesoir ),  maka  lazimya perjanjian  memuat  klausula-klausula  perjanjian.  Oleh  karena  itu,  dalam  akta jaminan fidusia tentulah diatur mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia. Dengan demikian, akta jaminan fidusia ini perlu didaftarkan untuk menjamin hak  kreditur  yang  preferen.  Secara  keseluruhan,  jaminan  fidusia  cakupannya lebih luas, artinya mencakup benda yang menjadi jaminan fidusia yang sudah tertuang dalam akta jaminan fidusia tersebut.
Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi sekaligus  merupakan  jaminan  kepastian  terhadap  kreditor  lainnya  mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal  yang  sama  dengan  tanggal  dicatatnya  jaminan  fidusia  dalam  buku pendaftaran fidusia.
Pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan informasi data-data baik mengenai  ikatan  jaminannya,  maupun  bendanya,  karena  dalam  suatu pendaftaran  fidusia  semua  hal  tersebut  dicatat  dengan  teliti  oleh  Kantor Pendaftaran  Fidusia, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal  13  Ayat  (2)  yang semuanya  bertujuan  untuk  tercapainya  kepastian  hukum,  karena  dengan pendaftaran tersebut akan diketahui:
a. Siapa para pihaknya.
b. Perikatan pokok apa yang dijamin.
c. Besarnya utang.
d. Besarnya beban jaminan
e. Data kepemilikan atas benda yang dijaminkan.
f. Klausula-klausulanya.
Pada  saat  dilakukan  pendaftaran,  maka  semua  perihal  yang  terkait dengan  jaminan  fidusia  dicatat  dengan  rinci.  Dengan  adanya  pencatatan  ini, maka akan diperoleh manfaat sebagai berikut:
a. Pemilik mempunyai bukti kepemilikan yang relatif pasti.
b. Kreditor  punya  bukti  hak  jaminan  yang  pasti,  sertifikat  jaminan  fidusia memberikan alasan hak bagi kreditor.
c. Pihak  ketiga  tidak  dapat  lagi  mengatakan  bahwa  ia  tidak  tahu  siapa pemilik benda itu, hal ini berkenaan dengan adanya asas publisitas dalam pembebanan benda jaminan.
d. Pihak ketiga tidak lagi  mengemukakan bahwa ia tidak tahu barang benda tertentu,  milik  orang  tertentu,  sedang  memikul  beban  jaminan  untuk kreditor tertentu.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapatlah  dikatakan  bahwa  ketentuan  yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) adalah kurang tepat, karena yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, bukanlah terbatas pada “benda” yang dijadi- kan  jaminan  fidusia,  melainkan  semua  hal-hal  yang  terkait  dengan  jaminan fidusia itu sendiri.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 29 Ayat (1) huruf a, b, dan c UU No. 42 Tahun 1999.
Dalam  Pasal  15  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  sertifikat  jaminan  fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap.  Selanjutnya  dalam  ayat  (3)  dinyatakan  bahwa  apabila  debitor  cidera janji,  penerima  fidusia  mempunyai  hak  menjual  benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Terkait  dengan  ketentuan  Pasal  15  ayat  (1)  dan  ayat  (3),  maka berdasarkan  Pasal  29  ayat  (1)  bahwa  apabila  debitor  atau  pemberi  fidusia cidera  janji,  eksekusi  terhadap  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia dapat dilakukan dengan cara:
a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
b. Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan penerima  fidusia  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pem- beri dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Memperhatikan ketentuan-ketentuan ini, maka dapat dikatakan bahwa UU  No.  42  Tahun  1999  mengikuti  cara  eksekusi  barang  jaminan  yang digunakan oleh UU No.  4 Tahun 1996,  yaitu memberikan alternatif eksekusi barang  jaminan  fidusia  melalui  penjualan  secara  lelang  dan  penjualan  di bawah  tangan  (Bachtiar  Sibarani,  2000:  21).  Eksekusi  jaminan  fidusia menurut  UU  No.  42  Tahun  1999  sebenarnya  hanya  mengenal  2  (dua)  cara eksekusi, meskipun perumusannya seakan-akan menganut 3 (tiga) cara. Kedua cara tersebut yaitu:
a. Melaksanakan titel eksekusi dengan menjual objek jaminan fidusia melalui lelang  atas  kekuasaan  penerima  fidusia  sendiri  dengan  menggunakan parate  eksekusi.  Arti  parate  eksekusi  menurut  kamus  hukum,  ialah pelaksanaan  yang  langsung  tanpa  melewati  proses  (pengadilan  atau hakim).  Arti  parate  eksekusi  yang  diberikan  doktrin  adalah  kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa  perantaraan  hakim,  yang  ditujukan  atas  sesuatu  barang  jaminan, tanpa  harus  minta  fiat  dari  ketua  pengadilan  (Ari  S.  Hutagalung,  2008: 162).  Di  sini  terlihat  inkonsistensi  dari  pasal-pasal  tersebut  di  atas, pengertian parate eksekusi dalam UU No. 42 Tahun 1999 lebih merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau oleh putusan penga- dilan  oleh  salah  satu  pihak  untuk  melaksanakan  sendiri  secara  paksa  isi perjanjian  atau  putusan  hakim  manakala  pihak  yang  lainnya  cidera  janji. Pasal 15 ayat (2) dan (3) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa sertifikat  jaminan  fidusia  memiliki  title  eksekusi  yang  memiliki  kekuatan hukum  tetap  yang  setara  dengan  putusan  pengadilan.  Pelaksanaan  title eksekusi  ini  tidak  memerlukan  putusan  ketua  pengadilan  negeri  untuk
pelaksanaannya,  hal  ini  untuk  memudahkan  dalam  eksekusi  barang  yang dijaminkan  secara  fidusia,  walaupun  dalam  praktiknya,  eksekusi  barang jaminan  fidusia  tidak  mudah  dilakukan,  karena  barang  yang  menjadi jaminan  fidusia  dikuasai  debitor.  Diperlukan  tindakan  pengambilalihan penguasaan terlebih dahulu karena pada umumnya barang jaminan fidusia adalah  barang  bergerak  yang  penguasaannya  masih  berada  di  tangan debitor.  Berbeda  misalnya  dengan  hak  tanggungan  yang  hanya  perlu melakukan  tindakan  pengosongan  terlebih  dahulu  untuk  mengeksekusi. Selanjutnya  dapat  diperhatikan  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  b  yang  merumus- kan  bahwa  penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa dalam undang-undang ini dipandang perlu  diatur  secara  khusus  tentang  eksekusi  jaminan  fidusia  melalui lembaga  eksekusi.  Jika  debitor  cidera  janji,  maka  pemegang  jaminan fidusia  dapat  melaksanakan  janji  tersebut  dengan  menjual  lelang  atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi). Pemahaman dari penjelasan Pasal 15 ayat  (3)  terhadap  lembaga  parate  eksekusi,  menunjukkan  kehendak  pem- bentuk undang-undang melalui penafsiran otentik untuk mengatur lembaga parate  eksekusi,  maksudnya  pengaturan  lembaga  parate  eksekusi  masuk dalam  ranah  Hukum  Acara  Perdata,  karena  eksekusi  barang  jaminan fidusia meniru eksekusi hak tanggungan, maka kasus yang dihadapi sama dengan  inkonsistensi  Pasal  6  dan  Penjelasan  Pasal  9  UU  No.  4  Tahun 1996.  Ada  unsur  yang  sama  dalam  eksekusi  hak  tanggungan  dengan eksekusi jaminan fidusia, yaitu terkait dengan:
1) Debitor cidera janji.
2) Kreditur  penerima  jaminan  mempunyai  hak  menjual  objek  jaminan atas kekuasaan sendiri.
3) Syarat penjualan pelelangan umum.
4) Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
Sebelum  berlakunya  UU  No.  42  Tahun  1999,  eksekusi  barang  bergerak yang  diikat  dengan  fidusia  pada  umumya  tidak  melalui  lelang  tetapi
dengan  mengefektifkan  kuitansi  kosong  yang  sebelumnya  telah  ditanda- tangani oleh pemilik barang jaminan atau debitor(Bachtiar Sibarani, 2000: 21).  Pada  waktu  yang  lalu,  tidak  ada  eksekusi  jaminan  fidusia  yang melalui  pelelangan  umum.  Oleh  karena  itu,  sudah  seharusnya  eksekusi barang jaminan fidusia yang telah mempunyai titel eksekusi tidak melalui pelelangan  umum,  sebab  pelelangan  umum  tetap  memerlukan  suatu keputusan  Ketua  Pengadilan  bagi  pelaksanaannya.  Dengan  demikian, eksekusi  benda  jaminan  fidusia  berarti  dapat  menyimpang  dari  ketentuan titel  eksekusi  yang  tidak  memerlukan  campur  tangan  pengadilan  atau hakim.
b. Menjual  objek  jaminan  fidusia  secara  di  bawah  tangan  atas  dasar kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia. Seperti halnya dalam UU  No.  4  Tahun  1996,  maka  dalam  jaminan  fidusia  ini  penjualan  di bawah  tangan  objek  fidusia  juga  mengandung  beberapa  persyaratan  yang relatif berat untuk dilaksanakan.
3. Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 UU No. 42 Tahun 1992.
Dalam Pasal 17 ditentukan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.  Selanjtunya  dalam  Penjelasan  Pasal  17  dikatakan  bahwa  fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan  atas  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  karena  hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.
Lebih lanjut dalam Pasal 28 ditentukan pula bahwa apabila atas benda yang  sama  menjadi  objek  jaminan  fidusia  lebih  dari  satu  perjanjian  jaminan fidusia,  maka  hak  yang  didahulukan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27, diberikan  kepada  pihak  yang  lebih  dahulu  mendaftarkannya  pada  Kantor Pendaftaran Fidusia.
Berdasarkan  Pasal  28  di  atas,  secara  logika  dapat  dikatakan  bahwa objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia  dapat  didaftarkan  untuk  kedua  kalinya. Padahal hal ini bertentangan dengan Pasal 17 yang melarang atas benda yang sama  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  lebih  dari  satu  perjanjian.  Dalam
praktik,  banyak  terjadi  fidusia  ulang  terhadap  benda  yang  menjadi  jaminan fidusia.  Akibat  kondisi  ini  maka  ketentuan  Pasal  17  menjadi  bias,  karena dalam praktiknya fidusia ulang dapat dilakukan terhadap benda yang menjadi jaminan  fidusia  tergantung  kepada  nilai  kredit  dan  jaminan  yang  ditanggung oleh  jaminan  fidusia.  Misalkan  nilai  benda  yang  menjadi  jaminan  fidusia  Rp 100.000.000  (seratus  juta  rupiah),  namun  debitor  mengajukan  kredit  dengan jaminan fidusia Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Sisa nilai benda ini  pada  umumnya  dapat  di  fidusiakan  ulang  untuk  memenuhi  nilai  tersebut. Namun  demikian, sesuai ketentuan Pasal  28, maka kreditur  yang diutamakan apabila  perjanjian  fidusia  lebih  dari  satu  adalah  perjanjian  fidusia  yang jaminannya didaftar terlebih dahulu di Kantor Pendaftaran Fidusia.

## E. Penutup
Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa  asas-asas  hukum  yang  terdapat  dalam  lapangan  hukum  kebendaan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Buku  II  KUH  Perdata  tentunya  berlaku  pula terhadap  perjanjian  jaminan  fidusia.  Namun  dalam  penerapanan  asas  hukum  itu sendiri  masih  terdapat  inkonsistensi  UU  No.  42  Tahun  1999,  terutama  terkait dengan  asas  publisitas  yang  terkait  dengan  aturan  pada  Pasal  11  ayat  (1). Semestinya  dalam  ketentuan  yang  terdapat  pada  Pasal  11  ayat  (1)  menentukan bahwa  pendaftaran  bukanlah  terhadap  bendanya  melainkan  terhadap  jaminan fidusia.
Selain itu, walaupun dalam jaminan fidusia jika debitor cedera janji dapat memberikan  kewenangan  secara  langsung  kepada  kreditor  untuk  melakukan eksekusi  langsung,  namun  dalam  praktiknya  tidak  mungkin  dapat  dilaksanakan. Alasannya  bahwa  eksekusi  langsung  (parate  eksekusi)  juga  harus  dilakukan melalui pelelangan umum, berarti tetap harus didasarkan pada putusan pengadilan terlebih dahulu.
Inkonsistensi  lainnya  juga  terkait  dengan  fidusia  ulang  terhadap  benda yang  sudah  dijadikan  jaminan  fidusia,  yang  berdasarkan  Pasal  17  UU  No.  42 Tahun 1999 tidak dibolehkan. Namun demikian jika didasarkan pada Pasal 28 UU
No.  42  Tahun  1999,  sebenarnya  masih  dimungkinkan  untuk  melakukan  fidusia kembali  terhadap  objek  (benda)  yang  sebelumnya  telah  dijadikan  objek  jaminan fidusia.
UU  No.  42  Tahun  1999  masih  perlu  direvisi  kembali,  terutama  terkait dengan  pendaftaran  jaminan  fidusia,  eksekusi  fidusia  dan  kemungkinkan  boleh atau  tidaknya  objek  (benda)  yang  sudah  dijadikan  jaminan  fidusia,  kembali dijadikan jaminan fidusia terhadap perjanjian pokok lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Gunawan  Widjaya  dan  Ahmad  Yani.  2001. Jaminan  Fidusia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Munir Fuady. 2000. Jaminan Fidusia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Purwahid  Patrik  dan  Kashadi.  2001. Hukum  Jaminan , Revisi  dengan  UUHT . Semarang: Fakultas Hukum-Undip.
Satrio,  J.  2002. Hukum  Jaminan  Hak  Jaminan  Kebendaan  Fidusia .  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan.  1997. Hukum  Jaminan  di  Indonesia : Pokok- pokok  Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Perorangan . Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional.

## Jurnal:
Hutagalung,  Ari  S.  2008.  “Praktek  Pembebanan  dan  Pelaksanaan  Eksekusi  Hak Tanggungan di  Indonesia”. Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan .  Tahun  ke- 38 No. 2. April-Juni. Jakarta: Badan Penerbit FH-UI.
Sibarani,  Bachtiar.  2000.  “Aspek  Hukum  Eksekusi  Jaminan  Fidusia”, Jurnal Hukum Bisnis . Vol. 11. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia.

## Internet:
Auditmepost.blogspot.com.  “Sekilas  tentang  Fidusia  dan  Jaminan  Fidusia”, http://auditme-post.blogspot.com. Diakses tanggal 2 Juli 2017.
Kuliahade’s  Blog.  “Hukum  Perdata:  Asas-asas  Umum  Hak  Kebendaan”.  http:// kuliahade.wordpress.com. Diakses tanggal 2 Juli 2017.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Vivi Lia Falini Tanjung, S.H. Pekerjaan :  Wiraswasta Jabatan :  - Nomor HP : 081263008181 E-mail :  tanjungn10@gmail.com Alamat :  Jl.  Sei.  Belutu  No.  9,  Kecamatan  Medan  Baru,  Kota  Medan, 20153