InFestasi Vol. 18 No. 1 Juni 2022 Hal. 25-36

## Pengaruh Persaingan Pasar dan Board Interlock terhadap Agresivitas Pajak Pasca Tax Amnesty

## The Effect of Market Competition and Board Interlock on Tax Aggressiveness After Tax Amnesty
Reza Puji Paramitha 1 Dian Purnama Sari 2
1,2 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History : Received 11 Juli 2021
Revised 09 Juni 2022
Publish 27 Juni 2022

## Keywords:
Board Interlock, Market Competition, Post Tax Amnesty, Tax Aggressiveness
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i1.11119

## A B S T R A C T
Implementing the tax amnesty program was not enough to encourage participants not  to  do  tax  aggressiveness.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  market competition  and board interlock  on  tax  aggressiveness  after  tax  amnesty.  The re- search  sample  is  manufacturing  and  trading  companies  listed  on  the  Indonesia Stock Exchange that has participated in the tax amnesty program, namely 38 com- panies with the 2017-2019 financial reporting period. The research used a quanti- tative method with multiple linear regression analysis techniques. Tax aggressive- ness  is  proxied  by  the  Cash  Effective  Rate  (CETR),  and  market  competition  is measured by the Herfindahl-Hirschman Index (HHI). The research control varia- bles are firm size and debt level. The results showed that market competition had a positive effect on tax aggressiveness. Companies with a lower level of  competitive market power will tend to do tax aggressiveness because this method is considered an effort to control the company's costs. Meanwhile, the existence of a board inter- lock will pressure the company not to do tax aggressiveness so that the board inter- lock has a negative effect on tax aggressiveness.

## A B S T R A K
Pelaksanaan  program  tax  amnesty  ternyata  belum  cukup  untuk  meminimalkan agresivitas  pajak.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  persaingan pasar  dan  board  interlock  terhadap  agresivitas  pajak  pasca  tax  amnesty.  Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur dan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah mengikuti program tax amnesty yaitu sebanyak 38 perusahaan dengan  periode  laporan  keuangan  2017-2019.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisa  regresi linier ber- ganda.  Agresivitas  pajak diproksikan  dengan  Cash  Effective Rate (CETR) dan per- saingan pasar diukur dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Variabel kontrol penelitian adalah ukuran perusahaan dan tingkat utang. Hasil penelitian menunjuk- kan bahwa persaingan pasar berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perus- ahaan dengan tingkat kekuatan persaingan pasar yang lebih rendah akan cenderung melakukan  agresivitas  pajak  karena  dianggap  sebagai  upaya  untuk  mengendalikan biaya  yang  harus  dikeluarkan  perusahaan.  Sedangkan  keberadaan  board  interlock akan menekan perusahaan untuk tidak melakukan agresivitas pajak sehingga board interlock berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

## 1. PENDAHULUAN
Pelaksanaaan  program tax  amnesty yang  diikuti  reformasi  perpajakan  pasca tax  amnesty nampaknya tidak dapat seketika meningkatkan kepatuhan pajak meskipun pemerintah mengeluarkan tax amnesty guna
* Corresponding author: rezapujiparamitha@gmail.com
menjembatani  penyelesaian  kesalahan  masa  lalu  dan  meningkatkan  kepatuhan  pajak  (Dwiputra,  2020). Permasalahan kepatuhan pajak menjadi permasalahan yang sulit terselesaikan dan telah ada sejak adanya pajak itu sendiri (Farida, 2018). Hasil penelitian kepatuhan pajak yang bertolak belakang dengan tujuan tax amnesty disebabkan  program  ini  dianggap  wajib  pajak  sebagai  sinyal  penegakan  pajak  yang  lemah  oleh otoritas perpajakan  dalam  menggali  potensi  pajak  dan  mengakibatkan  kekecewaan  wajib  pajak  (Matasik dan  Damayanti,  2019).  Pelaksanaan  program tax  amnesty di  Indonesia  yang  bukan  pertama  kali  men- imbulkan harapan wajib pajak untuk diadakannya program serupa di masa depan (Shevlin, dkk., 2017).
Tingkat kepatuhan yang tidak mengalami perubahan signifikan dapat disebabkan oleh adanya upaya penghematan perusahaan dalam pembayaran pajak agar dapat dialokasikan untuk kepentingan yang di- anggap lebih penting. Sejak pencapaian penerimaan dari program tax amnesty yang berdampak positif ter- hadap Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu mendorong belasan perusahaan melakukan listing di BEI terutama dalam bidang manufaktur dan perdagangan. Banyaknya dana yang masuk sehingga mendorong BEI un- tuk menarik pelaku pasar memanfaatkan peluang (Pravasanti, 2018). Munculnya perusahaan go public baru ini  membuat  bertambahnya  kompetitor  dalam  suatu  persaingan  pasar.  Hal  ini  semakin  didorong  oleh kemajuan teknologi yang pesat membuka peluang pasar yang lebih besar dan kompetitif. Kotler dan Keller (2007:28) menjelaskan bahwa dalam persaingan yang kompetitif akan menimbulkan ancaman baru seperti pesaing  baru,  segmen  yang  lebih  kompetitif,  naiknya  kekuatan  tawar  pelanggan  dan  pemasok,  bahkan ancaman produk subsitusi. Perusahaan harus mampu bertahan dalam persaingan global dengan menjaga pangsa pasarnya. Persaingan memaksa perusahaan untuk menggunakan berbagai cara guna memperoleh keuntungan lebih dalam jangka panjang (Karamshahi, dkk, 2017).
Fenomena ini menjadi daya tarik untuk ditelaah lebih lanjut karena tidak adanya perubahan tingkat kepatuhan  pajak  menandakan  bahwa  wajib  pajak  badan  tetap  melakukan  upaya  tindakan  pajak  agresif pasca tax amnesty. Tindakan pajak yang agresif mengindikasikan ketidakpatuhan perusahaan dalam men- jalankan  memenuhi  hak  dan  kewajiban  perpajakannya.  Ketidakpatuhan  ini  dilakukan  dalam  bentuk meminimalkan  jumlah  pajak  dan  laba  kena  pajak  dengan  penghindaran  pajak.  Perusahaan  menghemat beban pajak untuk mengoptimalkan laba perusahaan melalui penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak  illegal  mungkin  dilakukan  ketika  perusahaan  terlalu  agresif  dalam  mengurangi  beban  pajaknya. Risiko  tindakan  ini  terlalu  berbahaya  untuk  dilakukan  mengingat  pasca tax  amnesty Ditjen  Pajak  lebih mengawasi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Upaya ini memiliki risiko berupa jera- tan sanksi denda sampai pidana bahkan yang merusak reputasi perusahaan.
Agresivitas pajak menjadi salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk bertahan ditengah per- saingan pasar (Mark dan Kristanto, 2020; Maulidah dan Prastiwi, 2019). Tingkat persaingan pasar perus- ahaan dapat dievaluasi dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang rendah ditengah persaingan yang kompetitif akan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak  lebih  agresif.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Cai  dan  Liu  (2009), Wang (2019), Maulidah dan Prastiwi (2019), Mark dan Kristanto (2020). Pajak adalah beban yang menjadi target perusahaan untuk dikurangi karena tidak ada hubungan langsung dengan produktivitas perusahaan yang  akan  mempengaruhi  kualitas  produk.  Penelitian  Karamsahi,  dkk  (2017)  dan  Shin  dan  Park  (2019) menunjukkan hasil berbeda yaitu tingkat persaingan pasar berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
Perusahan  yang  memiliki market  share yang  besar  dianggap  memiliki  tingkat  kekuatan  pasar  lebih tinggi.  Perusahaan  memiliki  posisi  kuat  dalam  persaingan  pasar  cenderung  stabil  dan  kinerja  keuangan sehingga  akan  cenderung  stabil  dalam  pengelolaan  sumber  daya  dan  sumber  dana.  Sebaliknya,  perus- ahaan yang memiliki kekuatan pasar yang lebih kecil harus melakukan upaya lebih ekstra untuk memper- tahankan  eksistensinya  sehingga  perusahaan  akan  memaksimalkan  sumber  daya  yang  dimiliki  dan melakukan efisiensi terhadap biaya atau pengeluaran yang tidak perlu. Pajak dianggap pengeluaran yang hanya  akan  mengurangi  laba  perusahaan  sehingga  seringkali  menjadi  target  pengeluaran  yang  ditekan. Sehingga agresivitas pajak menjadi bagian dari  manajemen pajak  sebagai upaya perusahaan untuk  men- gendalikan biayanya (Asiyah, 2018).
Selain  pengaruh  persaingan  pasar,  tindakan  pajak  agresif  tidak  terlepas dari  peran  dan  keputusan direksi.  Keputusan  yang  mengandung  risiko  memerlukan  pengetahuan  dan  pengalaman  direksi  selaku pembuat kebijakan perusahaan. Strategi penghindaran pajak melibatkan tacit knowledge dan pengetahuan yang komplek (Huang, 2019). Tacit knowledge dapat diperoleh seseorang melalui pengalaman. Pengalaman tentang  strategi  penghindaran  pajak  dapat  dibagikan  melalui  informasi  yang  dibangun  dalam  jaringan personal  antarperusahaan  terutama  melaui board  interlock (Brown  dan  Drake,  2014).  Kondisi  perpajakan
Indonesia  pasca tax  amnesty menjadi  semakin  dinamis  dengan  banyaknya  perubahan  sistem  dan  aturan perpajakan.  Hal  ini  mendorong  direksi  untuk  berkepentingan  memiliki  banyak  informasi  relevan  untuk mempertimbangkan tindakan pajak agresif. Menurut teori difusi inovasi (Dearing dan Cox, 2018), perus- ahaan yang memiliki keterkaitan dapat belajar dari pengalaman satu sama lain melalui difusi pengalaman baru. Keterkaitan perusahaan ini terbentuk akibat dari adanya seseorang yang  menjadi dewan direksi di dua perusahaan atau lebih yang memungkinkan melakukan pertukaran informasi.
Board interlock mencerminkan hubungan antar perusahaan yang kompleks (Lamb dan Roundry, 2016). Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 7 tahun 2009 yang dimaksud board interlock atau  rangkap  jabatan  adalah  keadaan  dimana  seseorang  menduduki  jabatan  anggota  dewan direksi atau komisaris pada dua atau lebih perusahaan. Direksi yang memiliki rangkap jabatan dianggap memiliki  informasi  dan  pengalaman  lebih  banyak  sehingga  dapat  menerapkan  suatu  strategi  dan  kepu- tusan  berdasarkan  pengalaman  yang  telah  dilakukannya  di  perusahaan  lain. Board  interlock dapat  mem- berikan efek yang kuat dalam difusi inovasi karena direksi lebih memiliki informasi dan pengalaman ten- tang  strategi  penghindaran  pajak  tertentu  dan  mendorong  tindakan  penghindaran  yang  lebih  agresif (Huang, 2019).
Berdasarkan teori keagenan pengelola perusahaan (agen) yang direpresentasikan oleh direksi memiliki keterkaitan (kontrak) dengan pemegang saham yang merupakan pihak prinsipal. Direksi diharapkan un- tuk mampu mengelola perusahaan yang dapat memberikan keuntungan kepada pemegang saham walau- pun ditengah persaingan pasar yang tinggi dan kondisi perpajakan yang cukup dinamis. Sehingga pengel- ola perusahaan akan lebih hemat dalam pengelolaan dana dan pengendalian biaya termasuk penghematan pajak.  Sedangkan  pengelola  atau  direksi  yang  memiliki  saluran  informasi  khusus  yang  tercipta  melalui hubungan interlock, memiliki referensi informasi yang lebih banyak sehingga dapat menjadi bahan pertim- bangan  melalui  proses  difusi  inovasi  untuk  membuat  keputusan  dalam  strategi  perusahaan  yang  lebih menguntungkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh persaingan pasar dan board interlock terhadap agresivitas pajak pasca tax amnesty. Penelitian ini menggunakan pen- dekatan kuantitatif, dengan menggunakan data perusahaan manufaktur dan dagang yang terdaftar di Bur- sa  Efek  Indonesia  yang  telah  mengikuti  program  tax  amnesty  dengan  periode  laporan  2017-2019.  Hasil penelitian  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  regulator  dalam  mempertimbangkan  dampak  keiku- tsertaan  wajib  pajak  dalam  program  pengampunan  pajak,  serta  mempertimbangkan  upaya  lebih  lanjut yang lebih efisien untuk meminimalkan perilaku agresivitas pajak.

## 2. TELAAH LITERATUR
Hubungan  antara  pihak  pemberi  kewenangan (principal) dengan  pihak  yang  diberi  kewenangan (agent) dijelaskan  dalam  teori  agensi.  Hubungan  keagenan  timbul  akibat  kontrak  perjanjian  yang mengharuskan  agen  menghasilkan  laba  untuk  prinsipal  (Safriliana,  dkk,  2019).  Pihak  prinsipal  adalah investor  yang  memiliki  perusahaan  melalui  kepemilikan  modal,  sedangkan  manajemen  yang  bertugas mengelola  perusahaan  disebut  dengan  agen.  Sumber  daya  untuk  mengelola  perusahaan  disediakan  oleh pihak prinsipal. Selain itu, prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk mengambil  keputusan demi kepentingan operasional perusahaan sesuai dengan batasan yang ditentukan pada awal kesepakatan. Teori  keagenan  menjelaskan  bahwa  asimetri  informasi  antara  manajemen  dan  pemilik  perusahaan membuka  kesempatan  untuk  manajer  mengurangi  pajak  yang  dibayarkan  kepada  otoritas  pajak  (Feng, dkk,  2019).  Manajer  akan  mewujudkan  tujuan  pemilik  perusahaan  untuk  memperoleh  keuntungan  lebih banyak dengan mengurangi pembayaran pajak. Pengurangan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui penghindaran pajak merupakan salah satu pilihan strategis yang ditentukan antara pemegang saham dan manajer pajak (Lee, dkk, 2015).
Konflik keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckeling (1976) menjelaskan bahwa konflik keagenan  terdiri  dari  biaya monitoring, biaya bonding dna  biaya residual (Liviani,  dkk,  2016).    Hal  ini disebabkan  oleh  perbedaan  tujuan  antara  prinsipal  yang  menginginkan  agen  bekerja  untuk  memberikan keuntungan  maksimal.  Sedangkan  pihak  agen  yaitu  manajemen  perusahaan  memiliki  informasi  lebih banyak  tentang  kegiatan  operasional  sehingga  tercipta  adanya  asimetri  informasi.  Selain  menjadi  pihak yang  memiliki  wewenang  untuk  mengambil  keputusan  untuk  memberikan  keuntungan  bagi  prinsipal, manajemen dapat pula mengambil keputusan untuk mengatur beban yang ditanggung perusahaan seperti beban  pajak  sehingga  menimbulkan  masalah  keagenan.  Untuk  mengantisipasi  hal  ini,  prinsipal  dapat
mengawasi  tindakan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  manajemen  dalam  menekan  pengeluaran pembayaran pajak terutama dalam tingkat kelegalan dan kewajaran.
Difusi merupakan proses sosial yang terjadi antar individu dalam menanggapi pembelajaran tentang inovasi  (Dearing  dan  Cox,  2018).  Inovasi  didefinisikan  sebagai  produk  atau  jasa  yang  dipersepsikan sebagai  hal  baru  oleh  konsumen  (Mamun,  2018).  Inovasi  dapat  berupa  ide,  praktik,  atau  objek  yang dianggap  baru  oleh  pengadopsi  potensial  dan  harus  dipertimbangkan  untuk  diadaptasi.  Teori  difusi inovasi  menjelaskan  bahwa  adaptasi  inovasi  dibentuk  oleh  karakteristik  individual  pemangku  pembuat keputusan,  saluran  komunikasi  yang  terlibat,  potensi  konsekuensi,  dan  karakteristik  inovasi  yang dipertimbangkan (Mamun, 2018). Ada lima karakteristik inovasi yang dipertimbangkan pada teori difusi inovasi  (Lee,  dkk,  2011).  Karakteristik  ini  meliputi  keunggulan  relatif,  kompatibilitas,  kompleksitas,  dan triabilitas  dan  obsevabilitas.  Keunggulan  relatif  dijelaskan  sebagai  sejauh  mana  suatu  inovasi  dianggap menjadi  lebih  baik  daripada  gagasan  lama  yang  telah  diterapkan.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  alat  untuk memprediksi  terbaik  dari  sebuah  inovasi.  Kompatibilitas  mengacu  pada  sejauh  mana  inovasi  dianggap konsisten  dengan  potensi  nilai  yang  ada,  pengalaman  di  masa  lalu  dan  kebutuhan  pengguna  akhir. Kompleksitas  merupakan  tingkat  kesulitan  yang  dirasakan  oleh  pengguna  akhir  memahami  inovasi  dan seberapa mudah dalam menggunakan inovasi itu. Triabilitas adalah proses sejauh mana inovasi ini dapat diujicobakan secara terbatas. Dan observabilitas yaitu proses sejauh mana suatu hasil inovasi dapat dilihat dan diamati oleh orang lain. Karakteristik inilah yang digunakan untuk menjelaskan proses adopsi inovasi oleh pengguna akhir dan proses pengambilan keputusan.
Salah  satu  tujuan Tax  Amnesty dicanangkan  pemerintah  selain  untuk  mendapatkan  penerimaan negara  melainkan  juga  untuk  mendorong  investasi  didalam  negeri.  Dana  yang  diinvestasikan  kedalam negeri  baik  melalui  pengungkapan  harta  tambahan  dalam  negeri  dan  repatriasi  akan  menciptakan  iklim persaingan  bisnis  semakin  ketat.  Persaingan  perusahaan  dalam  satu  jenis  industri  bahkan  antar  industri menjadi semakin tinggi dan bertahan ditengah persaingan menjadi prioritas untuk menjaga kelangsungan hidup usaha dan mempertahankan kekayaan pemegang saham dan investor.
Perusahaan akan berusaha untuk mencari cara untuk tetap bertahan dalam kondisi persaingan pasar yang tinggi. Ancaman kebangkrutan akan menjadi tekanan tersendiri bagi manajer yang ditugaskan untuk menjaga kelangsungan perusahaan (Wang, 2019). Dalam hubungan agensi, manajer merupakan pihak agen dari prinsipal yaitu  pemegang saham. Manager ditugaskan untuk  mengelola perusahaan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Manajer akan mencari upaya untuk mewujudkan kepentingan  pemegang  saham  sekalipun  perusahaan  sedang  mengalami  persaingan  yang  ketat  dalam bisnisnya. Untuk mempertahankan laba yang optimal maka manajemen akan melakukan efesiensi dalam pengeluaran  perusahaan.  Pengendalian  biaya  yang  tidak  menguntungkan  akan  ditekan  termasuk  pem- bayaran pajak yang dianggap semata-mata mengurangi laba dan cash flow perusahaan.
Persaingan pasar yang kompetitif memerlukan lebih banyak sumber daya manusia dan sumber da- na. Perusahaan perlu memastikan bahwa modal yang dikeluarkan telah digunakan dengan maksimal dan menghasilkan  produk  secara  efisien.  Sehingga  perusahaan  memerlukan  strategi  untuk  menghadapi  per- saingan dengan melakukan efisiensi. Salah satu upaya untuk efisiensi adalah dengan mengurangi penge- luaran atau beban perusahaan. Efisiensi beban produksi akan berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan sehingga akan mengancam posisi perusahaan ditengah persaingan. Sehingga perusahaan akan mencari beban yang tidak akan berpengaruh langsung terhadap produk seperti beban pajak.
Pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan tanpa memberikan manfaat secara langsung bagi perusahaan. Wang (2019) menganalisa bahwa semakin kompetitif persaingan pasar akan mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam meminimalisir beban pajak. Meskipun perusahaan telah mengikuti Tax Amnesty , kebutuhan perusahaan untuk mampu bertahan ditengah persaingan menjadi prioritas yang lebih diutamakan mendorong perusahaan agar lebih efisien dalam mengendalikan biayanya. Perusahaan  yang  memiliki  kekuatan  pasar  yang  lebih  besar  akan  cenderung  stabil  dalam  pengelolaan sumber  daya  dan  sumber  dananya.  Sedangkan  perusahaan  yang  memiliki  kekuatan  pasar  yang  lebih lemah  akan  membutuhkan  ketersediaan  dana  yang  lebih  untuk  perputaran  operasionalnya.  Oleh  karena itu, semakin lemahnya posisi perusahaan dalam persaingan pasar akan  mendorong perusahaan semakin agresif dalam mengurangi besaran pembayaran pajak. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan yaitu: H 1 : Persaingan pasar berpengaruh pada agresivitas pajak pasca Tax Amnesty
Motivasi  menjaga  kekayaan  pemegang  saham  dapat  mendorong  direksi  selaku  pengelola  perus- ahaan untuk mencari strategi meminimalisir pembayaran jumlah pajak. Namun pengawasan yang semakin ketat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap wajib pajak setelah program pengampunan pajak ber- pengaruh  terhadap  strategi  perencanaan  pajak  perusahaan.  Perusahaan  akan  mencari  cara  yang menguntungkan  dengan  atau  tanpa  risiko  dari  ancaman  sanksi  perpajakan.  Perusahaan  yang  direksinya memiliki keterkaitan dengan perusahaan lain melalui hubungan rangkap jabatan dengan perusahaan lain, berkesempatan lebih untuk melakukan difusi informasi baru (Huang, 2019). Ikatan yang terbentuk cukup kuat  melalui  adanya  rangkap  jabatan  memiliki  peran  krusial  saat  suatu  pengetahuan  yang  dibagikan merupakan  ilmu  yang  bersifat  tacit  dan  kompleks.  Direksi  yang  mengelola  lebih  dari  satu  perusahaan memiliki  banyak  referensi  informasi  dan  pengalaman  untuk  dipertimbangkan  dalam  membuat  suatu keputusan.
Apabila  perusahaan  yang  dipimpin  seorang  direksi  melakukan  tindakan  pajak  yang  agresif  maka memungkinkan direksi yang sama akan mengimplementasikan cara yang sama pada perusahaan lain yang dipimpin. Informasi baru yang didapat dari salah satu perusahaan yang dipimpin, lalu dipertimbangkan sebagai inovasi baru dalam strategi perencanaan pajak dan kesesuaian kondisi untuk diterapkan pada pe- rusahaan lainnya maka terjadi proses difusi inovasi. Proses ini juga merupakan upaya manajemen untuk dapat memenuhi keinginan prinsipal untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Sehingga adanya hub- ungan board interlock antar perusahaan akan mendorong suatu perusahaan untuk melakukan tindakan pa- jak  yang  agresif  (Huang,  2019;  Brown  dan  Drake,  2014).  Berdasarkan  deskripsi  tersebut  maka  hipotesis kedua yang diajukan yaitu sebagai berikut:
H 2 : Board Interlock berpengaruh pada peningkatan agresivitas pajak pasca Tax Amnesty.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar per- saingan pasar dan board interlock terhadap agresivitas pajak pasca tax amnesty . Sampel yang digunakan pa- da  penelitian  ini  yaitu  perusahaan go  public dengan  metode purposive  sampling .  Banyaknya  perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur dan perdagangan membuat persaingan diantara perusahaan dina- mis sehingga sesuai sebagai sampel dalam penelitian ini. Tahun laporan keuangan yang digunakan adalah tahun 2017-2019 dimana perusahaan peserta tax amnesty wajib melakukan pelaporan realisasi harta yang diungkapkan dalam pengampunan pajak. Informasi terkait proksi yang digunakan untuk  setiap variabel disajikan dalam Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Pengukuran Variabel Variabel Formula Pengukuran Referensi
Persaingan Pasar (HHI)
Di mana: S ijt =  pangsa  pasar  perusahaan
(yang dihitung berdasarkan penjualan) I = perusahaan
J = industri t = tahun (Karamshahi,  dkk,  2017;  Yuan, dkk, 2018; Maulidah dan Prastiwi, 2019; Mark dan Kristanto, 2020) Board Interlock (BOARDIN) Variabel dummy dengan  kodefikasi  1 jika ada hubungan interlock ,  dan 0 jika tidak ada hubungan interlock (Lanis, dkk, 2015; Chang dan Sun, 2016;  Krenn,  2017;  Chan,  dkk, 2017) Agresivitas Pajak (CETR) CETR it =  Total  Pembayaran PPh it PreTax Income it (Brown dan Drake, 2014; Hidayati dan  Diyanty,  2018;  Huang,  2019; Yuniarti dan Astuti, 2020)
*Sumber: Data Diolah, 2021
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yaitu analisis yang digunakan untuk menguji apakah  dua  variabel  independent  atau  lebih  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Variabel  inde- penden  dalam  penelitian  ini  adalah  persaingan  pasar  dan board  interlock. Variabel  dependen  dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak dan variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan
leverage . Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
CETR = α + β 1 HHI + β 2 BOARDIN + β 3 SIZE + β 4 LEV + ɛ
Keterangan : CETR = Agresivitas Pajak α = Konstanta β 1,2,3,4 = Koefisien Regresi HHI = Persaingan Pasar BOARDIN = Board Interlock SIZE = Ukuran Perusahaan LEV = Utang ɛ = error
Berdasarkan  pengembangan  hipotesis,  maka  model  penelitian  ini  sebagaimana  disajikan  pada  gambar  1 berikut:

## Gambar 1. Model Penelitian
*Sumber: Data Diolah, 2021

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Populasi penelitian ini adalah perusahaan dagang dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indo- nesia periode 2017-2019 dan telah mengikuti program Tax Amnesty yang sesuai Undang Undang Nomor 11 tentang  Pengampunan  Pajak.  Perusahaan  yang  terpilih  sebagai  sampel  sebanyak  38  perusahaan  dengan 114  data,  namun  13  data  dikeluarkan  karena (outlier) .  Hasil  statistik  deskriptif  dalam  penelitian  ini disajikan pada tabel 1 berikut:
Tabel . Analisis Deskriptif Variabel N Minimum  Maksimum Rata- Rata Deviasi Std. HHI 98 0,000001 0,770202  0,062236  0,174385 SIZE 98 23,809673 32,200956  28,39904  1,386272 LEV 98 0,077831 0,783046  0,381867 0,15806 CETR 98 0,00983 0,61638  0,283164  0,139161
*Sumber: Data Diolah, 2021
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  deskriptif  pada  tabel  1  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  inde- penden  persaingan  pasar  memiliki  nilai  minimum  0,000001000  yang  dimiliki  oleh  PT  Indoritel  Makmur Internasional Tbk, sedangkan nilai maksimum 0,770202000 dimiliki oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Variabel board interlock yang ditunjukkan pada table  diatas menunjukkan  perusahaan yang terdapat
board interlock sebanyak 29 perusahaan atau 29% dari jumlah sampel. Perusahaan yang terdapat board inter- lock diantaranya  PT  Kino  Indonesia  Tbk,  PT  Sariguna  Primatirta  Tbk,  dan  PT  Chitose  International  Tbk. Perusahaan  yang  tidak  memiliki board  interlock adalah  sebanyak  69  perusahaan  atau  70,4%  dari  jumlah sampel  penelitian.  Perusahaan  yang  tidak  terdapat board  interlock diantaranya  PT  Igar  Jaya,  PT  Alkinda Naratama Tbk, dan PT Sampoerna Agro Tbk. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu agresivitas pajak dengan  nilai  minimum  0,009830000  yang  dimiliki  oleh  PT  Indoritel  Makmur  Internasional  Tbk.  Nilai maksimum 0,616380000 dimiliki oleh PT Kabelindo Murni Tbk.
Variabel  kontrol  pertama  pada  penelitian  ini  adalah  ukuran  perusahaan  dengan  nilai  minimum 23,809673000 yang dimiliki oleh PT Igar Jaya Tbk  sedangkan  nilai  maksimum sebesar 32,200956000 yang dimiliki PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Variabel kontrol kedua adalah tingkat utang dengan nilai min- imum  0,077831000  yang  dimiliki  oleh  PT  Igar  Jaya  Tbk  sedangkan  nilai  maksimum  sebesar  0,783046000 yang  dimiliki  PT  Indal  Aluminium  Industry  Tbk.  Nilai  rata-rata  0,381866510  dengan  standar  deviasi 0,139160576. Adapaun dari hasil analisa regresi linier berganda yang menggunakan program SPSS 23 di- peroleh hasil sebagaimana tabel 2 berikut:
Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Koefisien (B) Sig Persaingan Pasar 0,264 0,011 Board Interlock 0,070 0,020 Ukuran Perusahaan -0,023 0,080 Tingkat Utang 0,058 0,514
Sumber: Data Diolah, 2021
Variabel  persaingan  pasar  (HHI)  mempengaruhi  agresivitas  pajak  (CETR)  karena  memiliki  nilai signifikan  sebesar  0,011  dibawah  0,05  dan  nilai  t  sebesar  0,264.  Semakin  tinggi  hasil  HHI  maka menunjukkan  semakin  kuat  posisi  perusahaan  dalam  persaingan  pasar.  Pengukuran  CETR  berbanding terbalik dengan agresivitas pajak dimana semakin tinggi hasil CETR maka menunjukkan semakin rendah agresivitas pajak. Koefisien HHI bertanda positif menunjukkan hasil signifikan terhadap agresivitas pajak sehingga  semakin  kuat  posisi  perusahaan  dalam  persaingan  pasar  cenderung  menghindari  agresivitas pajak.  Sebaliknya,  perusahaan  yang  memiliki  posisi  lemah  dalam  persaingan  pasar  cenderung  akan melakukan agresivitas pajak.
Variabel board  interlock (BOARD)  mempengaruhi  agresivitas (CETR)  karena  memiliki  nilai  signifikan sebesar 0,020 dibawah 0,05 dan nilai t sebesar 0,070. Hasil pengukuran CETR berbanding terbalik dengan agresivitas pajak sehingga semakin tinggi CETR maka menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang rendah. Sehingga  koefisien  BOARD  yang  bertanda  positif  dan  memiliki  signifikansi  dibawah  0,05 board  interlock berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
Variabel  ukuran  perusahaan  (SIZE)  tidak  mempengaruhi  agresivitas  pajak  (CETR)  karena  memiliki nilai  signifikan  sebesar  0,080  dan  nilai  t  sebesar  -0,0023.  Koefisien  SIZE  bertanda  negatif  dan  tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Variabel tingkat utang (LEV) tidak mempengaruhi agresivitas pajak (CETR)  karena  memiliki  nilai  signifikan  sebesar  0,514  dan  nilai  t  sebesar  0,058.  Koefisien  LEV  bertanda positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.
Pelaksanaan tax  amnesty telah  mendorong  beberapa  perusahaan  baru  untuk  mendaftarkan  sebagai perusahaan go  public. Persaingan  industri  manufaktur  dan  perdagangan  menjadi  semakin  kompetitif dengan  bertambahnya  pendatang  baru.  Hal  ini  tantangan  bagi  kompetitor  lama  yang  harus mempertahankan  eksistensinya  dan  juga  merupakan  tantangan  bagi  kompetitor  baru  untuk  berinovasi agar  mampu  mendapatkan  posisi  yang  kuat  dalam  persaingan  pasar.  Dalam  mempertahankan eksistensinya,  perusahaan  akan  mempertahankan  sumber  daya  dan  dana  yang  ada  agar  tetap  mampu berproduksi maksimal sehingga dapat menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Perusahaan yang  memiliki  posisi  yang  kuat  dalam  persaingan  pasar  cenderung  stabil  dalam  mengelola  kinerjanya sehingga  tidak  cenderung  melakukan  agresivitas  pajak  untuk  menghemat  sumber  dananya.  Sebaliknya perusahaan  yang  memiliki  kekuatan  yang  lemah  dalam  posisi  persaingan  pasar  cenderung  akan melakukan  agresivitas  pajak.  Hal  ini  selarasa  dengan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa persaingan pasar berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.  Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh Karamshahi,  dkk  (2017),  Maulidah  dan  Prastiwi  (2019),  Wang  (2019) dan
Maulidah  dan  Prastiwi  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  persaingan  pasar  memiliki  pengaruh  positif terhadap agresivitas pajak.
Nilai Herfindahl-Hirschman  Index (HHI)  yang  tinggi  akan  menunjukkan  tingkat  kekuatan  persaingan pasar yang lebih besar dan nilai HHI yang rendah menunjukkan kurangnya posisi suatu perusahaan dalam bersaing.  Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis,  persaingan  pasar  (HHI)  berbanding  lurus  dengan  agresivitas pajak  (CETR)  yang  menggambarkan  semakin  kuat  posisi  perusahaan  dalam  persaingan  maka  rasio pembayaran  pajak  lebih  tinggi  sehingga  agresivitas  pajak  cenderung  lebih  rendah.  Hal  ini  disebabkan karena  kondisi  perusahaan  yang  posisinya  kuat  dalam  persaingan  pasar  cenderung  lebih  stabil  dalam memperoleh pendapatan sehingga tidak perlu mengurangi pembayaran pajak secara agresif.
Dalam  persaingan  pasar  yang  kompetitif,  porsi  keuntungan  perusahaan  dapat  berkurang  karena diambil  alih  oleh  kompetitor  dan  hanya  perusahaan  yang  dapat  mengendalikan  biaya  yang  dapat bertahan. Keberlanjutan dan ketahanan perusahaan menjadi hal yang lebih penting karena terkait dengan reputasi  perusahaan  dan  pengelola.  Keuntungan  perusahaan  yang  menurun  akan  membuat  pemegang saham sebagai investor menjadi tidak senang sehingga pengelola perusahaan akan melakukan upaya agar perusahaan yang dikelola berkelanjutan dan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham.  Jika perusahaan  tidak  dapat  bersaing  maka  pengelola  dianggap  gagal  oleh  pemegang  saham  dalam menjalankan  tugasnya.  Sehingga  untuk  mengendalikan  biaya  maka  pemangkasan  biaya-biaya  yang semata-mata hanya  mengurangi laba perusahaan dan menghambat arus dana operasional  menjadi fokus utama  yang  dieksekusi.  Termasuk  biaya  pajak  menjadi  target  pengeluaran  yang  dapat  dikendalikan sehingga  dilakukan  upaya  manajemen  pajak.  Namun  semakin  rendah  kekuatan  perusahaan  dalam persaingan  pasar  maka  akan  membuat  perusahaan  semakin  agresif  dalam  meminimalkan  pembayaran pajaknya.
Pelaksanaan program tax amnesty seperti memiliki dua sisi yang berbeda dimana satu sisi mendorong masuknya perusahaan baru untuk listing di Bursa Efek. Bertambahnya perusahaan baru yang masuk maka diharapkan akan menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah khususnya Ditjen Pajak dalam sektor pajak. Semakin banyak perusahaan maka semakin banyak yang membayar pajak. Namun, sisi sebaliknya dengan  meningkatnya  persaingan  pasca tax  amnesty ini  mengancam  eksistensi  perusahaan  yang  telah memasuki  pasar  lebih  dahulu.  Mereka  akan  meminimalkan  pembayaran  pajaknya  agar  dapat mengalokasikan  dananya  untuk  berinovasi  dan  mempertahankan  eksistensinya.  Terutama  bagi perusahaan  yang  memiliki  posisi  lemah  dalam  persaingan  pasar  yang  belum  stabil  dalam  tingkat penjualannya.  Agresivitas  pajak  dianggap  alternatif  yang  dapat  dilakukan  meskipun  harus  mengambil risiko jika menjadi temuan fiskus apabila terjadi pemeriksaan pajak.
Pengujian  hipotesis  2  menunjukkan board  interlock berperngaruh  negatif  terhadap  agresivitas  pajak. Hasil  ini  bertolak  belakang  dengan  hipotesis  yang  dibangun  yaitu  keberadaan board  interlock akan membuat  perusahaan  lebih  agresif  dalam  perhitungan  pajaknya.  Koefisien  positif  menunjukkan  bahwa keberadaan board interlock justru akan menaikkan rasio CETR yang berarti agresivitas pajak dapat ditekan. Brown  dan  Drake  (2014)  serta  Huang  (2019)  menjelaskan  bahwa  keberadaan board  interlock mendorong perusahaan  lebih  agresif  dalam  mengurangi  pembayaran  pajaknya.  Rangkap  jabatan  seorang  direktur dipandang sebagai previllage untuk mendapatkan  informasi  strategis dan pengalaman yang lebih banyak guna diterapkan pada perusahaan yang dipimpin. Apabila salah satu perusahaan yang dia pimpin berhasil melakukan  upaya  pengurangan  pajak  maka  akan  mendorong  penerapan  yang  sama  pada  perusahaan lainnya  yang  dipimpin.  Direktur  yang  memiliki  rangkap  jabatan  pada  satu  atau  lebih  perusahaan  akan membuat  saluran  informasi  yang  memungkinkan  pertukaran  informasi  antar  perusahaan.  Dalam  teori difusi  inovasi  dijelaskan  bahwa  pengetahuan  yang  diperoleh  dari  pertukaran  informasi  melalui keberadaan board  interlock dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  seorang  direktur  untuk  membuat  suatu keputusan. Hal ini dapat membantu direktur terkait pemenuhan perannya sebagai agen dalam membuat keputusan yang menguntungkan pihak prinsipal yaitu pemegang saham.
Semakin  banyak  informasi  yang  diperoleh,  pembuat  keputusan  yaitu  direktur  akan  lebih  banyak mengetahui  keuntungan  dan  resiko  dari  kebijakan  yang  akan  diambil  sehingga  lebih  berhati-hati  dalam membuat keputusan. Keberadaan posisi direktur yang menjabat lebih dari satu perusahaan juga menjadi pertimbangan  penting  dalam  membentuk  reputasi  direktur  itu  sendiri.  Semakin  agresif  keputusan penghematan  pajak  yang  dibuat  tentunya  akan  memiliki  resiko  bagi  direktur  itu  sendiri.  Apabila perusahaan  yang  dikelolanya  agresif  dan  mendapatkan  sanksi  dari  fiskus  maka  hal  ini  akan  merusak reputasinya  dalam  perusahaan  itu  sendiri  dan  perusahaan  lain  yang  dia  pimpin  karena  informasi  lebih
muda  meluas.  Dampaknya  akan  menghilangkan  kepercayaan  pemegang  saham,  selain  karena  reputasi perusahaan yang dapat rusak karena agresivitas pajak, perusahaan harus menanggung sanksi administrasi yang  lebih  besar  yang  justru  membebani  perusahaan.  Jika  perusahaan  harus  menanggung  sanksi administrasi  yang  lebih  besar  artinya  keuntungan  yang  tersedia  bagi  pemegang  saham  akan  berkurang. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan tujuan investasi dari pemegang saham. Hal ini akan dianggap tidak menguntungkan pemegang saham sebagai prinsipal yang mempercayakan direktur untuk mengelola perusahaan dengan baik sehingga tujuan dari terciptanya hubungan keagenan tidak tercapai.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Persaingan pasar terbukti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Pasca tax amnesty semakin membuka  pintu  masuk  bagi  kompetitor  baru  untuk  memecah  persaingan  pasar.  Sehingga  perusahaan yang memiliki tingkat kekuatan persaingan pasar yang rendah akan mendorong perusahaan lebih agresif meminimalkan  pembayaran  pajaknya.  Lemahnya  posisi  perusahaan  akan  membuat  kinerja  yang  kurang stabil  sehingga  perlu  melakukan  pengendalian  biaya  agar  mampu  bersaing  dengan  kompetitor.  Pem- bayaran pajak menjadi biaya yang dikendalikan agar tidak mengurangi laba perusahaan dan mengganggu cash  flow perusahaan.  Namun  agresivitas  pajak  seharusnya  tidak  digunakan  perusahaan  sebagai  strategi mengendalikan biaya perusahaan karena memiliki risiko yang cukup tinggi dalam berupa ancaman sanksi dari fiskus yang dapat berujung pada rusaknya reputasi perusahaan. Pengendalian biaya dapat dilakukan dengan cara efisiensi biaya satuan produk yang tidak memiliki resiko sanksi administrasi perpajakan.
Board Interlock terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Informasi yang lebih banyak didapat oleh  direktur  mendorong  untuk  lebih  berhati-hati  dalam  mengambil  keputusan.  Karena  informasi  yang didapat  tidak  hanya  tentang  strategi  agresivitas  pajak  melainkan  juga  meliputi  resiko  atas  tindakan agresivitas  pajak  tersebut  sehingga  hal  ini  mempengaruhi  keputusan  akhir  dalam  tindakan  pembayaran pajak. Hasil penelitian ini  dapat menjadi  pertimbangan bagi regulator termasuk pemerintah daam  mem- pertimbangkan  dampak  keikutsertaan  wajib  pajak  dalam  program  pengampunan  pajak.  Adanya  prakitk agresivitas  pajak  pasca tax  amnesty menjadi  tantangan  pemerintah  agar  menciptakan  sistem  perpajakan dalam jangka panjang yang dapat mendorong pemenuhan kewajiban pajak secara mandiri dan benar.
Beberapa hal yang menjadi keterbatasan pada penelitian ini yaitu populasi dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur dan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang juga merupakan peserta tax amnesty sehingga dasar perhitungan HHI tidak menggunakan keselurahan perus- ahaan  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini  dengan  pertimbangan  bahwa  kedua  sektor  industri  tersebut  yang persaingannya  ketat.  Penelitian  ini  hanya  fokus  pada  persaingan  pasar  dan board  interlock .  Hasil  analisis menunjukkan  nilai adjusted R 2 sebesar  0,093  atau  9,3%.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  masih  banyak kemungkinan adanya pengaruh dari variabel lain yang belum dipertimbangkan pada penelitian ini seperti preferensi  risiko  idividu  yang  dapat  dipertimbangkan  pada  penelitian  selanjutnya.  Penelitian  ini  tidak menganalisa  persamaan  jenis  perusahaan-perusahaan  tempat  seorang  direksi  yang  memiliki interlock. Penelitian  selanjutnya  sebaiknya  dapat  menggunakan  cara  pengidentifikasian  lain  dalam board  interlock yaitu direksi yang memiliki rangkap jabatan pada perusahaan yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams, C. M., & Jean Marie, G. (2011). A diffusion approach to study leadership reform. Journal of Educa- tional Administration , 49 (4), 354–377.
Ahmad, N. Z. & Septiani, Zulfa (2017). Pengaruh Interlock Dewan Direksi Dan Interlock Auditor Eksternal Terhadap Pengungkapan Sukarela Pada Laporan Tahunan. Diponegoro Journal of Accounting , 6 (4), 201– 215.
Alm, J. (2014). Does Uncertain Tax System Encourage Aggressive Tax Planning? Economic Analysis and Poli- cy , 44, 30-38.
Annur,  A.  M.  (2013).  Penanggulangan  Kemiskinan  (Studi  Difusi  dan  Adopsi  Inovasi  dalam  Layanan “Mbela  Wong  Cilik”  Unit  Pelayanan  Terpadu  Penanggulangan  Kemiskinan  (UPTPK)  di  Kabupaten Sragen). Journal of Rural and Development , IV (1), 69–82.
Asiyah, S. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (pada perusahaan yang Ter- daftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). Petra Business & Management Review, 4(2), 106-133. Boussaidi, A., & Hamed, M. (2015). The Impact of Governance Mechanisms On Tax Aggressiveness: Empir- ical Evidence From Tunisian Context. Journal of Asian Business Strategy , 5 (1), 1–12.
Brown, J. L. (2011). The spread of aggressive corporate tax reporting: A detailed examination of the corpo- rate-owned life insurance shelter . The Accounting Review , 86 (1), 23-57. Brown, J. L., & Drake, K. D. (2014). Network ties among low-tax firms. The Accounting Review , 89 (2), 483- 510.
Chan, A. L. C., Lee, E., Petaibanlue, J., & Tan, N. (2017). Do board interlocks motivate voluntary disclosure? Evidence from Taiwan. Review of Quantitative Finance and Accounting , 48 (2), 441–466.
Chang, J. C., & Sun, H. L. (2016). Reputation and regulation effects on director turnover and change of di- rectorships. Review of Accounting and Finance , 15 (3), 274–293.
Dearing, J. W., & Cox, J. G. (2018). Diffusion of innovations theory, principles, and practice. Health Affairs , 37 (2), 183–190.
Dewi,  L.  C.,  &  Nugrahanti,  Y.  W.  (2017).  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  Dan  Dewan  Komisaris  Inde- penden Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Di BEI Tahun 2011-2013). Kinerja , 18 (1), 64 – 79. Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Surat edaran nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Dwiputra, F. (2020). Agresivitas Pajak Pasca Tax Amnesty: Difference in Difference Analysis. Tesis , Univer- sitas Airlangga, Surabaya.
Farida, A. (2018). Misteri Kepatuhan Pajak. Akuntabel , 14 (2), 122-128.
Feng, H.,  Habib, A., & Tian, G. liang. (2019). Aggressive tax planning and  stock price synchronicity: evi- dence from China. International Journal of Managerial Finance , 15 (5), 829–857 Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (edisi ke-8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Eka,  Rini,  F.  (2016).  Analisis  Competitive  Forces  and  Competitive  Strategy  pada  Sistem  Informasi “Zalora.co.id.” Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education) , 1 (2), 104–108.
Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz F. Ben. (2016). Corporate governance, CEO compensation and tax ag- gressiveness. Review of Accounting and Finance , 15(4), 445–462.
Harvey, J. R. D. (2014). Corporate tax aggressiveness - Recent history and policy options. National Tax Jour- nal , 67 (4), 831–850.
Hasmawati,  Handayani,  W.,  &  Suwardi,  E.  (2019).  Agresivitas  Pajak  Sebelum  dan  Sesudah  Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). ABIS: Accounting and Business Information System Journal , 8 (10), 1-15.
Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indionesia , 22 (1), 46–60.
Huang, M. J. (2019). The Relationship between Board Interlocks and Corporate Tax Avoidance. NTU Man- agement Review , 29 (2), 201–232.
Karamshahi, B., Azami, Z., & Salehi, T. (2018). The association between competition power in markets and tax avoidance: evidence from Tehran stock exchange. Eurasian Business Review , 8 (3), 323–339. Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha.  (2009). Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  7  Tahun 2009.
Kotler, P, & Keller, K. L. (2007). Manajemen Pemasaran(12 th ed.). PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta. Krenn, M. (2017). Competing institutional pressures in corporate governance reform: the role of board in- terlocks and industry peers. Corporate Governance (Bingley) , 17 (3), 538–559.
Kubic,  T.,  Lynch,  D.,  &  Mayberry,  M.  (2015).  Product  market  power  and  tax  avoidance:  Market  leaders, mimicking strategies, and stock returns. Accounting Review , 90(2), 675–702
Kurniawati,  Y.,  Yunisaningrum,  I.  R.,  &  Kristanto,  A.  B.  (2019).  Risiko  Spesifik  Perusahaan:  Pentingkah Agresivitas Pajak Bagi Investor? AFRE (Accounting and Financial Review) , 2 (1), 24–31.
Lamb, N. H., & Roundy, P. (2016). The “ties that bind” board interlocks research: a systematic review. Man- agement Research Review , 39 (11), 1516–1542.
Lanis, R., Richardson, G., & Taylor, G. (2017). Board of Director Gender and Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. Journal of Business Ethics , 144 (3), 577–596.
Lee, B. B., Dobiyanski, A., & Minton, S. (2015). Theories and Empirical Proxies for Corporate Tax Avoid- ance. Applied Business and Economics , 17 (3), 21–34.
Lee,  Y.  H.,  Hsieh,  Y.  C.,  &  Hsu,  C.  N.  (2011).  Adding  innovation  diffusion  theory  to  the  technology  ac- ceptance  model:  Supporting  employees’  intentions to  use  e-learning  systems. Educational  Technology
and Society , 14 (4), 124–137.
Liviani S., P.A. Mahadwartha, Wijaya, L.I. (2016). Uji Model Keseimbangan Teori Keagenan: Pengaruh Ke- bijakan  Utang  Dan  Kebijakan  Deviden  Terhadap  Kepemilikan  Manajerial. Development  Research  of Management , 11 (1), 102–120 Luke, & Zulaikha. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. Jurnal Akuntansi & Audit- ing , 13(1), 80–96.
Mamun, A. Al. (2018). Diffusion of innovation among Malaysian manufacturing SMEs. European Journal of Innovation Management , 21 (1), 113–141.
Mark, K.  & M., Kristanto (2020). Pengaruh Persaingan Pasar Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kecaka- pan Manajemen Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ilmiah MEA, 4 (3), 18–36.
Marín, G., Portillo-Navarro, M. J., & Clavel, J. G. (2016). The influence of family involvement on tax aggres- siveness of family firms. Journal of Family Business Management , 6 (2), 143–168.
Matasik,  A.  L.,  &  Damayanti,  T.  W.  (2019).  Pengampunan  Pajak  Berulang  dan  Kepastian  Hukum  dalam Kepatuhan  Pajak  di  Indonesia:  Sebuah  Quasi  Eksperimen. Assets:  Jurnal  Akuntansi  Dan  Pendidikan , 8 (2), 126.
Maulidah, H. & Prastiwi, D, (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, dan Per- saingan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa , 8 (1).
Nugraha, Bani, N. & Merianto, W., (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas,  Leverage,  Dan  Capital  Intensity  Terhadap  Agresivitas  Pajak. Diponegoro  Journal  of  Ac- counting 4,1–14.
Nugraha, E., & Setiawan, A., Studi, P., Fakultas, A., Universitas, E., & Buana, S. (2018). Pengampunan Pajak Sebuah Kajian Interpretif. Pengampunan Pajak Sebuah Kajian Interpretif , 10 (2), 211–223.
Okfitasari, A., Meikhati, E., & Setyaningsih, T. (2017). Ada Apa Setelah Tax Amnesty? Jurnal Akuntansi Mul- tiparadigma , 8 (3), 511–527
Parsaulian, B. (2019). Implementasi Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) di Indo- nesia. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 6 (1), 1–7.
Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty bagi Perekonomian Indonesia.
Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 16 (1), 84–94.
Putri, N. E., & Fanani, Z. (2018). Strategi Mempertahankan Harta Anak Bangsa Pasca Tax Amnesty. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , 18 (1), 101-114.
Raditya,  R.  (2018).  Pengaruh  kepemilikan  keluarga  terhadap  corporate  tax  avoidance:  pada  perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebelum dan setelah program tax amnesty . Tesis, Univesitas Indone- sia Roger, E.M. (2003), Diffusion of Innovations, 5th ed ., Free Press, New York, NY
Safriliana, R., Subroto, B., Subekti, I., & Fuad Rahman, A. (2019). Overviews of Contracting Theory & Agen- cy Theory: Determinants Public Accounting Firms Switching on Voluntary. International Journal of Or- ganizational Innovation , 11 (3), 10–21.
Setyaningsih,  T.,  &  Okfitasari,  A.  (2017).  Mengapa  Wajib  Pajak  Mengikuti  Tax  Amnesty  (Studi  Kasus  Di Solo). EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 20 (4), 415-433.
Santoso,  M.  R.  (2020).  Penghindaran  Pajak  Peghasilan  Saat  Tax  Amnesty  Kasus:  Perusahaan  Manufaktur Terdaftar Di BEI. Jurnal Manajemen Bisnis , 33(1), 1–7.
Shevlin, T., Thornock, J., & Williams, B. (2017). An examination of firms’ responses to tax forgiveness. Re- view of Accounting Studies , 22 (2), 577–607.
Shin, I., & Park, S. (2019). The relation between product market competition and corporate tax avoidance:
Evidence from Korea. Investment Management and Financial Innovations , 16 (2), 313–325.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 14/Pj/2018 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Peri- ode Pengampunan Pajak.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 20/Pj/2017 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Peri- ode Pengampunan Pajak.
Sutoyo.  (2018).  Hubungan  Antara  Intensitas  Kompetisi  Pasar  dan  Sistem  Kontrol  Interaktif  pada  Kinerja Organisasi. Buletin Ekonomi, 16(2), 137–146.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 pada tanggal 23 Agustus 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Waluyo.  (2017).  Tax  amnesty  and  tax  administration  system:  An  empirical  study  in  Indonesia. European Research Studies Journal , 20 (4), 548–556.
Wang, T. (2019). Product Market Competition and Efficiency of Corporate Tax Management. Asian Review of Accounting , 27(2), 247–272.
Yuan, J., Zhou, Z., Zhou, N., & Zhan, G. (2019). Product market competition, market munificence and firms’ unethical behavior. Chinese Management Studies , 13 (2).
Yuniarti,  N.,  &  Astuti,  B.  (2020).  Pengaruh  Agresivitas  Pajak  Menggunakan  Proksi  Book  Tax  Difference (BTD)  dan  Cash  Effective  Rate  (CETR)  terhadap  pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility (CSR). Jurnal Ekombis Review, 8(2), 183–191.
Zheng, K., & Jia, S. (2017). Promoting the opportunity identification of industrial symbiosis: Agent-based modeling inspired by innovation diffusion theory. Sustainability (Switzerland) , 9 (5). Hal 1-24. Zia, I. K., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Firm Size Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, 10 (2), 67–73.
.