## PILKADA SERENTAK DAN HUKUM POLITIK:  KONTROVERSI KEBIJAKAN
PEMERINTAH PUSAT TERKAIT PUTUSAN HUKUM PILKADA KABUPATEN,
SIMALUNGUN SUMATERA UTARA TAHUN 2015

## Ian Pasaribu

## Abstack
This  study  examines,  analyzes  dna  discusses  Simultaneous  elections  Politics  and Law:  controversy  Central  Government  Policies  Related  Legal  Decisions  Election  District, North Sumatra Simalungun Where the Year 2015. On December 9, 2015 ago in elections Simalungun which is one of five areas was postponed due Regent Amran deputy candidate Sinaga experienced legal permaslahan. This study uses the theory of Elections, the concept of democracy and the electoral law. This study used qualitative methods with qualitative descriptive  analysis  techniques.  The  results  of  this  study  are  Chronologically  elections Simalungun,  Inconsistency  Regulations,  Budget  Swelling  elections,  Process  Inaugural  JR Saragih.  Where  the  conclusions  of  this  research  local  elections  December  9,  2015 simultaneously  experiencing  the  same  problem  as  well  as  a  substantial  permasalahn. Registration problems associated pair of candidates is the responsibility of political parties to  avoid  any  single  candidate.  On  the  issue  of the  availability  of  budget,  the  government and local governments need to give a strong political will to urgently solve the problem.

## A. PENDAHULUAN
Sejak  pertama  sekali  diperkenalkannya  pemahaman  bahwa  demokrasi  adalah pemerintahan oleh rakyat, perdebatan mengenai makna dan lingkup demokrasi hampir tidak  pernah  berhenti,  terutama  kaitannya  dengan  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh rakyat  dan  untuk  rakyat.  Terdapat  bermacam-macam  istilah  demokrasi.  Ada  yang dinamakan Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Sovyet, Demokrasi Pancasila  dan  sebagainya.  Demokrasi  yang  dianut  di  Indonesia,  yaitu  demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam tahap perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. 1
Demokrasi  sendiri  diyakini  tumbuh  dan  berkembang  dalam  peradaban  yunani yang  dimulai  dengan  munculnya  negara  kota (polis). Secara  etimologi  berasal  dari gabungan  dua  kata  yang  berasal  dari  yunani,  yakni  demos  yang  berakti  rakyat  dan kratos/cratein  yang  berarti  pemerintah.  Atau  secara  ringkas  demokrasi  diartikan sebagai bentuk pemerintahan rakyat. 2
Perubahan-perubahan  ini  sebagai  konsekuensi  logis  yang  mesti  terjadi  senada  dengan nilai dan prinsip-prinsip dari sistem demokrasi yang telah dipilih Indonesia sebagai pengganti sistem otoritarian melalui gerakan reformasi di tahun 1998. Derasnya arus demokrasi di tahun 1998  telah  membawa  Indonesia  kepada  babak  baru  dalam  konteks  penyelenggaraan  negara yang  sesuai  dengan  nilai  dan  prinsip  sistem  demokrasi,  pemilihan  umum  di  tahun  1999  yang
1 R. Dahl , Demokrasi dan Para Pengkritiknya , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1992, Hal. 57.
2 Eko Prasetyo, Demokrasi Tidak Untuk Rakyat, Yogyakarta, Ressist Book, 2005, hal. 9.
Saluran Ekspresi Diri
dilaksanakan  melalui  asas  langsung  sebagai  awal  pertanda  implementasi  demokrasi  dalam aspek hadirnya partisipasi publik dalam menentukan pemimpin. 3
Salah  satu  tuntutan  reformasi  1998  adalah  pelaksanaan  otonomi  daerah. Tercatat  ada  6  tuntutan  Reformasi  1998  yaitu Pertama, Adili  Soeharto  dan  kroni- kroninya. Kedua, Amandemen  UUD  1945. Ketiga, Penghapusan  dwifungsi  ABRI. Keempat, Otonomi daerah yang seluas-luasnya. Kelima, Supremasi hukum dan Keenam, Pemerintahan yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Demokratisasi  politik  di  ranah  lokal  dalam  waktu  sepuluh  tahun  ini  telah membuat  persaingan  memperebutkan  kekuasaan  politik  menjadi  semakin  kuat. Mobilisasi  jaringan  kekerabatan,  etnis  dan  keagamaan  kemudian  diciptakan  untuk memenangkan  persaingan  politik  tersebut.  Setiap  pemilihan  baik  itu  gubernur,  bupati maupun  kepala  desa  mempertimbangkan  keterwakilan  etnis  dan  agama,  sehingga power  sharing antara  kumpulan  etnis  dominan  selalu  mewarnai  dalam  setiap  proses pemilihan kepemimpinan politik. 4
Desentralisasi  kemudian  dianggap  menjadi  salah  satu  solusi  dalam menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  di  daerah.  Tujuan  utama  desentralisasi  adalah mengurangi  beban  pemerintah  pusat  dalam  menangani  urusan  domestik  sehingga terfokus  merespon  berbagai  kecenderungan  global  dan  berkonsentrasi  pada perumusan kebijakan makro nasional yang lebih strategis. Desentralisasi juga bertujuan agar  pemerintah  daerah  mengalami  proses  pemberdayaan  yang  signifikan  dan bertanggung jawab dengan tidak lagi dibawah dominasi pemerintah pusat. Pemerintah pusat  hanya  berperan  melakukan  supervisi,  memantau,  mengawasi  dan  mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. 5
Sebagai  koreksi  terhadap  kegagalan  sistem  sentralisasi  dan  uniformisasi pemerintah  pusat  dengan  keluarnya  kebijakan  desentralisasi  untuk  otonomi  daerah yang dalam visi otonomi daerah yakni dibidang politik, ekonomi, sosial budaya. Untuk bidang  politik,  karena  otonomi  daerah  adalah  buah  dari  kebijakan  desentralisasi  dan demokratisasi, maka harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  responsif  terhadap  kepentingan  masyarakat  dan memelihara  suatu  mekanisme  pengambilan  keputusan  yang  taat  pada  azas pertanggungjawaban publik. 6
Pertimbangan-pertimbangan  unsur  suku  sebagai  hal  yang  dipertimbangkan  di daerah  yang  masyarakatnya  cukup  majemuk  dan  sering  dilanda  oleh  dinamika  sosial, fenomena politik identitas dan keterwakilan politik yang berasas pada etnis dan agama dalam proses politik. Lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1998,  membawa dampak yang  sangat  luas  dalam  tata  kehidupan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  ada. Pada  masa  Orde  Baru,  penyelenggaraan  pemerintahan  berjalan  hanya  semata-mata mengikuti kehendak penguasa dengan menjadikan   birokrasi kekuasaan di pusat-pusat pemerintahan  sebagai  ujung  tombak  utama    dengan  mengabaikan  berbagai  potensi yang ada di masing-masing daerah.
Dampak langsung dari penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah semakin seragam potensi dan kepentingan  daerah yang ada. Pada  tahun  2004 DPR mensahkan undnag-undang  tentang  pemilihan  langsung  kepala  daerah  melalui  UU  No  32  Tahun
3 Robeth Dahl., OP.,Cit .,hal.58.
4 Bagir Manan. 2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, FH UII Press, Yogyakarta. Hal.25.
5 Donni Edwin dkk. 2005. Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance, Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta. Hal.6.
6 Ryaas Rasyid. 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta: LIPI Press. Hal.8-9.
2004.  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  peserta  pilkada  adalah pasangan  calon  yang  diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik. Kemudian  ketentuan  perubahan  terdapat  di  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 yang  menyatakan  bahwa  peserta  pilkada  juga  dapat  berasal  dari  pasangan  calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  membatalkan  beberapa  pasal  menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Dalam perjalannya, Indonesia Setelah 10 tahun melaksanakan pilkada langsung. Pada tahun 2014 DPR di Senayan mensahkan UU Pilkada yang salah satu susbtansinya pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  oleh  DPRD  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Namun, terjadi  gejolak  di  masyarakat  yang  membuat Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pada tanggalo 2 Oktober 2014 menerbitkan Perppu nomor 1 tahun 2014 yang membatalkan Undang- undang  nomor  22  tahun  2013  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah,  dan  Perppu  nomor  2  tahun 2014 yang merevisi Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 7 Selanjutnya  Presiden  Joko  Widodo  telah  menandatangani  UU  nomor  8  tahun  2015 tentang Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dalam UU Nomor 8 tahun  2015,  pelaksaanan  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  wali  kota  dilaksanakan  setiap  lima tahun sekali secara serentak. Dimana tahap pertama akan dilangsungkan pada tahun 2015 dan tahap kedua pada tahun 2017.
Upaya untuk mewujudkan de-mokratisasi di Indonesia ditempuh melalui berbagai cara, salah  satunya  adalah  dengan  menjalankan  desen-tralisasi,  termasuk  di  dalamnya  Pil-kada langsung. Desentralisasi meru-pakan bagian dari proses demok-ratisasi. Dengan desentralisasi maka  kepada  daerah,  baik  pemerintahan-nya,  rakyatnya,  maupun  wakil-wakil  rakyat,  diberi kemungkinan  dan  kesempatan  untuk  memformulasikan  dan  mengimplementasikan  kebijakan publik  yang  sesuai  dengan  kepen-tingan  masyarakat  setempat.  Pilkada  langsung  meru-pakan salah satu bentuk imple-mentasi desentralisasi dalam perspek-tif politik, dimana terjadi proses transfer lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. 8
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  di  Indonesia  dimulai  pada  tahun  2005, tepatnya  pada  bulan  Juni  2005.  Pilkada  langsung  di  Indonesia  sering  dikatakan  sebagai  suatu lom-patan  demokrasi  yang  dapat  berkono-tasi  positif  maupun  negatif.  Dalam  arti  positif, Pilkada  langsung  memberikan  kesempatan  kepada  rakyat  di  daerah  sebagai  salah  satu infrastruktur  politik  untuk  me-milih  kepala  daerahnya  secara  langsung  melalui  mekanisme pemungutan  suara.  Hal  ini  akan  mendorong  terjadinya  keseimbangan  antara  infra-struktur politik  dengan  suprastruktur  politik,  karena  melalui  pilkada  lang-sung  maka  rakyat  dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memi-lih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia.
Meskipun  rakyat  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  pengambilan  keputusan pemerintahan sehari-hari, namun mereka dapat melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan yang sudah mendapat mandat lang-sung dari rakyat. Dengan demikian terjadi mekanisme check and  balance  yang  mendorong  dicapainya  akunta-bilitas  publik  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Sedangkan,  dalam  arti  negatif,  Pilkada  langsung  sebagai  lompatan demokrasi yang merupakan pestanya rakyat daerah, diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk berbuat  apa  saja,  termasuk  melakukan  tindakan-tindakan  anarki  dalam  pelaksanaan  Pilkada serta me-ngambil keuntungan pribadi dari pelaksanaan Pilkada tersebut. 9
7 Harian Kompas 3 Oktober 2014 http://nasional.kompas.com/read/2014/10/03/09190651/ini.isi.Perppu.Pilkada.yang.Dikeluarkan.Presiden.SBY diunduh pada tanggal 15 maret 2017  pukul 15.14 Wib.
8 Fitriyah, 2005 ‘Sistem dan  ProsesPilkada Langsung.’ Analisis CSIS,Vol. 34, No. 3.
9 Binoto Nadapdap,  2005. ‘ Pasang Surut Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.’ Sociae Polites Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. V, No. 22.
Menurut  Romli  (2005),  sejalan  dengan  tujuan  desentralisasi  dari  Smith,  Pilkada langsung pada gili-rannya akan memberikan pendidikan politik kepada rakyat di daerah untuk memilih  dan  menentukan  pemimpin-nya  sendiri  tanpa  adanya  intervensi  dari  siapapun, termasuk  pemerintah  pusat  dan/atau  elit-elit  politik  di  tingkat  pusat.  Pilkada  langsung  juga akan  memberikan  latihan  kepemim-pinan  bagi  elit-elit  lokal  untuk  mengembangkan kecakapannya da-lam merumuskan dan membuat kebijakan, mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat,  komunikasi  politik  dengan  masyarakat,  serta  melakukan  artikulasi  dan  agregasi kepentingan  masyarakat.  Dari  penga-laman-pengalaman  inilah  pada  gili-rannya  diharapkan akan  dapat  dilahirkan  politisi-politisi  atau  pemimpin-pemimpin  yang  handal  yang  dapat bersaing di tingkat nasional. 10
Pilkada serentak  juga belum tentu menciptakan pola rekruitmen pimpinan lokal dengan standar  yang  jelas.  Dengan  Pilkada  langsung  maka  akan  terjadi  rekruitmen  pimpinan  politik yang berasal dari daerah (lokal), bukan didrop dari pusat. Dengan Pilkada langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpin-nya. Keterlibatan rakyat secara lang-sung ini pada gilirannya akan meningkatkan demokratisasi di ting-kat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki  kedaulatan.  Dengan  kata  lain  tidak  terjadi  distorsi  dalam  pelaksanaan  kedaulatan rakyat. Pilkada langsung juga dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Hal ini karena kepala daerah yang terpilih memperoleh legitimasi kuat dari rakyat secara langsung, sehingga tindakan penghentian kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat tidak dapat dilakukan oleh DPRD.
Proses  yang  berkaitan  dengan  pilkada  serentak  tidak  lepas  dari  proses  kebijakan. Dimana  dalam  teori  kebijakan Proses  kebijakan  terkait  dengan  mekanisme-mekanisme dimana  kebijakan  publik  (pemerintah)  dibuat.  Pembuatan  kebijakan  adalah  ssebuah proses dalam dua pengertian. Pertama, ia melibatkan serangkaaian aksi atau peristiwa yang  saling  terkait.  Ini  dimulai  dengan  pemunculan  gagasan  dan  pengajuan  usulan; dilanjutkan  dengan  sebagaian  bentuk  debat,  analisis,  dan  dievaluasi;  dan  diakhiri dengan pembuatan-pembuatan keputusan-keputuasn formal dan implementasi mereka melalui  aksi-aksi  yang  direncanakan.  Pembuatan  kebijakan  karenanya  mirip  dengan proses  pencernaan  dalam  tubuh  manusia;  ia  menghubungkan  input-input  tertentu dengan output-output tertentu. Kedua, ia merupakan sebuah proses dalam penegertiaan bahwa  ia  membedakan  ‘bagaiman’  tentang  pemerintah  dari  ‘apa’  tentang  pemerintah; yaitu berfokus pada cara di mana kebijakan di buat (proses), dan bukan pada subsatansi dari  kebijakan  dibuat  (proses),  dan  bukan  subtansi  dari  keijakan  itu  sendiri  dan konsekuensi-konsekuensi (produknya). 11
Pembuatan  keputusan,  dan  secara  spesifik  kumpulan  keputusan,  jelas  sangat pokok bagi proses kebijakan. Meskipun pembuatan keputusan juga terkait dengan aksi- aksi  prakarsa  dan  implementasi,  pembuatan  keputusan  dan  pencapaain  kesimpulan biasanya  dipandang  sebagai  ciri  pokoknya.  Akan  tetapi,  mungkin  sulit  untuk menentukan  bagaimana  dan  mengapa  keputusan-keputusan  dibuat.  Keputusan- keputusan  tidak  diragukan  lagi  dibuat  dalam  cara-cara  yang  berbeda  oleh  individu- individu dan oleh kelompok-kelompok yang berbeda. Didalam badan-badan kecil dan di didalam organisasi-organisasi besar dan didalam struktur-struktur demokrasi
Pilkada serentak dijawalkan pada tanggal 9 Desember 2015 lalu, namun pada tanggal 7 desember 2015 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pembatalan Pilkada 5 daerah di Indonesia. Kelima  daerah  tersebut  meliputi  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Kabupaten Fakfak, Kota Manado, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Simalungun. Dari kelima daerah  tersebut  salah  satu  permasalahan  yang  paling  unik  adalah  permasalahan  di
10 Romli, Lili. 2005. ‘Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal.’ Analisis CSIS, Vol. 34, No. 3.
11 Anrew Heywood, 2014, Politik : edisi ke 4 , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hal.621.
Kabupaten  Simalungun,  Provinsi  Sumatera  Utara.  Kabupaten  Simalungun  Rabu  pada tanggal 10 Februari 2016 sudah menggelar Pilkada.
Titik  permasalahan  dalam  Pilkada  Serentak  di  Kabupaten  Simalungun  adalah Calon  yang  sudah  di  vonis  penjara  4  tahun  oleh  Mahkamah  Agung  bisa  ikut  dalam pilkada.  Keluarnya  putusan  Mahkamah  Agung  (MA)  terhadap  kasus  Amran  Sinaga terkait  Izin  Pemanfaatan  Kayu  Tanah  (IPKTM)  di  Nagori  Mariah  Dolok,  Kecamatan Dolok  Silau  Kabupaten  Simalungun.  Putusan  Mahkamah  Agung  (MA).  Salinan  putusan Mahkamah  Agung  tersebut  kemudian  diteruskan  ke  Komisi  Pemilihan  Umum  yang kemudian diteruskan ke KPUD Simalungun.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana peneliti mencoba Dengan metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data dengan cara deep interview . Kemudian, melalui  strategi eksploratoris  sekuensial menurut  Creswell  (2010:22-23),  peneliti mengumpulan  dan  menganalisis  data  kualitatif  dan  selanjutnya  mengumpulkan  dan menganalisis  data.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  Paradima  Kritis  untuk  Pilkada Serentak Dan Hukum Politik:  Kontoversi Kebijakan Pemerintah Pusat  Terkait Putusan Hukum Pilkada Kabupaten, Simalungun Sumatera Utara Tahun 2015.

## B.  PEMBAHASAN

## 1. Kronologis Pilkada Simalungun
Kabupaten  Simalungun  adalah  salah  satu  dari  33  kabupaten/kota  di  Sumatera Utara. Dimana Secara geografis, Kabupaten Simalungun terletak di antara 2 ◦ 36'-3 ◦ 18’ Lintang Utara dan 98 ◦ 32' - 99 ◦ 35' Bujur Timur dengan luas wilayah 4.386,60 km atau 6,12 % dari luas keseluruhan Provinsi Sumatera Utara serta berada pada ketingggian 20 – 1.400 m dari atas permukaan laut (rata-rata 3369 m). Kabupaten Simalungun sendiri terdiri dari 33 Kecamatan.
Setelah sempat tertunda selama 2 bulan lamanya sejak 9 Ndesember 2015. Rabu tanggal  10  Februari  2016.    Pada  akhirnya  kabupaten  Simalungun  menggelar  Pilkada. Kabupaten  Simalungun  merupakan  satu  dari  lima  daerah  yang  pilkadanya  terpaksa  di tunda  oleh  KPU  karena  dianggap  bermasalah.  Kronologis  pembatalan  Pilkada Kabupaten  Simalungun  ini  diawali  oleh  pencoretan  pasangan  calon  JR  Saragih  dan Amran  Sinaga  oleh  KPUD  Simalungun.  Penyebabnya  adalah  keluarnya  putusan Mahkamah  Agung  (MA)  terhadap  kasus  Amran  Sinaga  terkait  Izin  Pemanfaatan  Kayu Tanah (IPKTM) di Nagori Mariah Dolok, Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun. Putusan Mahkamah Agung (MA) itu menyatakan vonis 4 tahun  penjara  Amran Sinaga. Salinan putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum  yang  kemudian  diteruskan  ke  KPUD  Simalungun.  KPUD  Simalungun  pada tanggal  7  Desember  2015,  akhirnya  menerima  salinan  putusan  pencoretan  pasangan calon  JR  Saragih-Amran  Sinaga  dan  menerbitkan  Surat  Keputusan  Nomor 79/Kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015  yang  menyatakan  membatalkan  pencalonan JR Saragih-Amran Sinaga pada pilkada serentak 9 Desember 2015.
Namun, pada hari selasa, tanggal 8 Desember 2015. Pihak JR Saragih kemudian merespon cepat putusan yang menganulirnya menjadi Calon Bupati Simalungun dengan memasukkan  gugatannya  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  Medan.  Di  hari yang  sama  PTUN  Medan  melakukan  persidangan  dan  mengabulkan  gugatan  pasangan JR  Saragih-Amran  Sinaga  melalui  salinan  putusan  PTUN  Medan  Nomor  :  Nomor 79/Kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015 yang dalam putusan menyebutkan Memerintahkan  KPUD  Simalungun  untuk  menunda  keputusan  tentang  pembatalan
pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil  bupati  Simalungun  atas  nama  JR  Saragih-Amran Sinaga  sebagai  peserta  pilkada  Simalungun.  Akhirnya  pada  dini  hari  pada  tanggal  9 Desember  2015  Komisi  Pemilihan  Umum  kemudian  memutuskan  untuk  menunda pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  di  kabupaten  Simalungun.  KPUD  Simalungun kemudian  melakukan  banding  ke  PT.TUN  Medan.  Selanjutnya,  pada  tanggal  23 Desember 2015 PT TUN Medan mengeluarkan putusan Nomor 16/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN  yang  Mengabulkan  sebagian  gugatan  JR  Saragih. Serta tetap menyertakan JR Saragih-Amran Sinaga pada pilkada Kabupaten Simalungun. Tidak terima dengan putusan PT.TUN akhirnya KPUD Simalungun melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Setelah melalui proses sidang yang panjang pada hari mingu, tanggal 24 Januari 2016.  Melalui  situs  resminya mahkamahagung.go.id pada  kolom direktory putusan Mahkamah  Agung.  Dituliskan  bahwa  Kasasi  yang  dimohonkan  KPUD  kabupaten Simalungun  di  tolak  sepenuhnya.  Keputusan  tersebut  didasarkan  pada  nota  putusan Kasasi  Nomor  09  K/TUN/PILKADA/2016.  Putusan  penolakan  gugatan  KPUD Simalungun tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari rabu, tanggal 20 Januari 2016. Itu Artinya pasangan JR.Saragih-Amran Sinaga tetap ikut menjadi pilkada di kabupaten Simalungun.
Dalam  kelanjutannya,  KPUD  Simalungun  akhirnya  menetapkan  waktu pelaksanaan Pilkada Simalungun pada hari rabu, 10 Februari 2016. Pilkada Simalungun tetap berlangsung dengan  5 pasangan calon. Kelima pasangan calon itu adalah nomor urut 1 Tumpak Siregar-Irwansyah Damanik, nomor urut 2 Evra Damanik-Sugito, nomor urut  3  Nuriyati  Damanik-Posman  Simarmata,  nomor  urut  4  JR.  Saragih-Amran  Sinaga dan nomor urut 5 Lindung Gurning-Soleh Saragih.
Pada  Pilkasa  Kabupaten  Simalungun  partisipasi  politik  yang  menggunakan  hak pilihnya hanya 52,47% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Simalungun yang  berjumlah  668.355  orang.  Artinya  ada  sekitar  47,  53%  pemilih  di  Simalungun tidak  menggunakan  hak  pilihnya  dengan  berbagai  alasan.  Kemudian  pada  tangggal  16 maret  2016  melalui  Pengumuman  KPU  Kabupaten  Nomor  05/002.434769/III/2016 telah  mengumumkan  Pemenang  Pilkada  Kabupaten  Simalungun  yaitu  Pasangan  JR saragih-Amran Sinaga.

## 2. Inkonsistensi Regulasi.

## 2.1. Tahapan Penentuan Pasangan Calon
Pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Simalungun menyisakan pertanyaan terkait mekanisme dalam pelolosan pasangan calon dalam pilkada. Misalnya pasangan JR Saragih-Amran Sinaga merupakan calon yang awalnya diloloskan KPUD Simalungun namun  pada  akhirnya  menjelang  pemilihan  pencalonannya  dibatalkan  dengan kaeluarnya  putusan  MA.  Tentu  tahap  pertama  mengapa  KPUD  Simalungun  tidak membaca dokumen-dokumen track record calon pasangan calon. Ir. Amran Sinaga telah divonis  pidana  sesuai  dengan  Putusan  No:  194/K/Pid.Sus/2012  berdasarkan pelanggaran  UU  No.  26  tahun  2007  pasal  37  ayat  (1)  jo  pasal  37  ayat  (7)  berbunyi “Bahwa  setiap  pejabat  pemerintah  yg  berwenang  menerbitkan  ijin  tidak  sesuai  degan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (7) dipidana penjara 5 (lima)  tahun  denda  paling  banyak  Rp.  500.000.000,-.Selanjutnya  atas  pelanggaran hukum  yang  telah  dilakukan  oleh  Ir.  Amran  Sinaga,  maka  MA  RI  telah  mengadili terdakwa dan mengabulkan Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Simalungun  No.  242/Pid.B/2011/PN.Simalungun  tanggal  14  Juli  2011  bahwa  MA  RI menyatakan;
1. Terdakwa  Ir.  Amran  Sinaga  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  karena  melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja  sebagai  orang yang  melakukan  perbuatan  sebagai  pejabat  pemerintah  yang  berwenang untuk menerbitkan ijin yang tidak sesuai dengan UU tata ruang.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun terhadap terdakwa.
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan.
4. Menetapkan  barang  bukti  berupa  sembilan  lembar  asli  surat  tanda  terima ganti rugi dan pelepasan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Camat Dolok Silau a.n. Drs. Hendri Sembiring pangkat pembina NIP.
195701031993031001. 12
KPU  kemudian  meloloskan  pasangan  ini  hingga  ikut  dalam  Pilkada  Kabupaten Simalungun  10  Februari  2016.  Kontroversi  keikutsertaan  Pasangan  Jr  Saragih-Amran Sinaga  secara  jelas  melanggar  UU  PKPU  9/2015  Pasal  88  poin  (b)  yang  menyatakan pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta, jika terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara.

## 2.2. Anggaran Pilkada Membengkak
Salah  satu  tujuan  pelaksanaan  pilkada  serentak  adalah  menekan  biaya penyelenggaraan  pemilihan  gubernur  dan  bupati/wali  kota.  Pada  tahap  I  pilkada serentak 9 Desember 2015, dijadwalkan 269 daerah akan memilih kepala daerah, baik provinsi  maupun  kabupaten/kota,  yang  masa  jabatannya  berakhir  2015  hingga  Juni 2016.  Beda  pilkada  serentak  2015  dari  pilkada  sebelumnya,  pembiayaan  kampanye pilkada  sebagaimana  diatur  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  2015  menjadi  beban penyelenggara  pemilu,  bukan  peserta.  Kenyataannya,  tidak  semua  daerah  siap.  Data KPU,  semula  ada  68  dari  269  daerah  yang  akan  melaksanakan  pilkada  serentak  tidak siap  dari  sisi  anggaran.  Akibatnya,  muncul  desakan  agar  penyelenggaraan  pilkada diundur jadi 2016.
Ketidaksiapan daerah banyak dikaitkan dengan keterbatasan ruang fiskal daerah untuk membiayai pilkada sehingga jika dipaksakan harus mengorbankan belanja publik, termasuk  untuk  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur.  Belum  lagi  siklus  anggaran juga  tak  sesuai  dengan  siklus  tahapan  pilkada  sehingga  dalam  APBD  tak  tersedia anggaran untuk penyelenggaraan pilkada.Sementara pemerintah pusat sejauh ini tetap berpandangan, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak siap melaksanakan pilkada serentak. Pemerintah telah menyiapkan payung hukum anggaran pilkada yang memungkinkan  daerah  menggunakan  APBD-P  atau  Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah untuk  pilkada  sehingga  tak  ada  alasan  bagi  daerah  tidak  menyelenggarakan  pilkada. Sanksi juga disiapkan untuk memaksa daerah agar patuh. 13
Persoalan  lain  adalah  pembengkakan  anggaran.  Faktanya,  efisiensi  tak  terjadi pada  pilkada  serentak  2015  ini.  Yang  terjadi,  anggaran  pilkada  justru  membengkak hampir  40  persen  dari  rencana  Rp  5  triliun  menjadi  Rp  6,89  triliun.  Pembengkakan terjadi,  antara  lain,  karena  ada  biaya  kampanye  yang  harus  ditanggung  negara  dan  aji mumpung penyelenggara pemilu yang memasukkan pembelian kendaraan dinas dalam anggaran pilkada (Kompas, 3/6). Terkesan belum ada satu tarikan semangat yang sama untuk menekan ongkos pesta demokrasi yang terlalu mahal selama  ini. Penyelenggara pilkada berlomba-lomba mengajukan penambahan anggaran yang seharusnya ditekan. Desember  sudah  semakin  dekat  dan  masih  banyak  persoalan  yang  menjadi  pekerjaan
12 Putusan Mahkamah Agung
13 Harian Kompas tanggal 5 Januari 2016 Hal.12.
rumah  besar  bagi  pemerintah  pusat,  DPR,  pemerintah  provisi  dan  kabupaten/kota, DPRD,  KPU,  dan  KPU  daerah  dalam  mengatasi  kendala  yang  bisa  menjadi  ganjalan kelancaran penyelenggaraan pemilu serentak 2015.  Termasuk di antaranya mengatasi pembengkakan anggaran yang terjadi, dari mana harus ditutup, dan opsi yang disiapkan untuk  kondisi  terburuk  yang  mungkin  terjadi.  Pemerintah  pusat  dan  daerah  perlu memperkuat  koordinasi  dan  menyamakan  persepsi  dalam  menyikapi  ketidaksiapan daerah dan kendala teknis lain pilkada serentak 2015.
Akibat  penundaaan  Pilkada  kabupaten  Simalungun  yang  tertunda  salah  satu keruguian  adalah  DPRD  kabupaten  Simalungun  terpaksa  menambah  anggran  sebesar 31 Milyar rupiah. Dimana sebanyak 15 Milyar untuk kekurangan anggaran sebelumnya. Kemudian pelaksanaan pilkada yang tertunda ada 12 Milyar untuk KPU Simalungun, 1,9 Milyar  untuk  Polres  Kabupaten  Simalungun,  1,9  Milyar  untuk  Panwaslih  Simalungun dan  400  juta  untuk  KodimTentunya  apabila  KPU  bisa  jeli  melihat  persoalan  di Kabupaten Simalungun, Dana sebesar itu tidak perlu dikeluarkan. 14

## 3. Proses Gugatan
Gugagatan  ke  Mahkamah  Konstitusi  untuk  kemenangan  JR  Saragih  pilkada Simalungun  dengan  selisih  suara  berapapun.  Baik  itu  kemenangan  dengan    2  persen atau lebih dari 2 persen. Mengingat kasus pilkada yang terjadi di Kabupaten Simalungun sedikit  berbeda  dengan  kasus-kasus  pilkada  sebelumnya  yang  hanya  secara  substansi mensidangkan  terkait  sengketa  di  Pilkada  saja.  Meski,  sekalipun  menurut  undang- undang pilkada   Pasal 158 UU No. 8 Tahun  2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  Walikota  (UU  Pilkada)  terkait  syarat  selisih  suara  minimal  di  bawah  2  persen sebagai syarat menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi.
Meskipun secara substansi ketentuan syarat selisih suara yang termaktub dalam Pasal  158  UU  8/2015  bagi  setiap  calon  kepala  daerah  untuk  yang  ingin  mengajukan permohonan  sengketa  MK.  Terkesan  menafikan  tujuan  keadilan  pemilu  itu  sendiri, yakni  suatu  proses  sengketa  hasil  pemilu  di  MK  bukanlah  persoalan  angka  dan  hasil semata, tetapi juga keadilan materil.

## 4. Proses Pelantikan JR Saragih
KPUD  Simalungun  telah  mengumumkan  pemenang  pilkada  Kabubaten Simalungun.  Proses  di  mahkamah  Konstitusii  juga  telah  selesai  namun  permasalahan yang terjadi  terkait  mekanisme  pelantikan  JR Saragih dan Amran Sinaga pada  periode 2016-2022.  Sementara  menurut  PerKPU  Penetapan  Pemenang  pasal  64  Ayat  1  dan  2 Peraturan Penetapan Pilkada,
Pasal  64  (1)  Dalam  hal  sejak  diusulkan  sampai  dengan  pengesahan  dan pelantikan Pasangan Calon Terpilih berhalangan tetap, KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP Kabupaten/Kota  mengusulkan  kembali  pengesahan  dan  pelantikan  terhadapa  calin yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon
(2)  Dalam  hal  sejak  diusulkan  sampai  dengan  pengesahan  dan  pelantikan Pasangan  Calon  terpilih,  Pasangan  Calon  Berhalangan  Tetap,  KPU  Provinsi/KIP  atau KPU/KIP  Kabupaten/Kota  mengusulkan  kembali  pengesahan  dan  pelantikan  terhadap Pasangan  Calon  dengan  perolehan  Suara  terbanyak  berikutnya  dengan  melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap, Pasangan Calon pada saat pengusulan pengesahan
14 Harian Tribun Medan berjudul Penyelenggara Pemilu Dapat Anggaran Rp 31 Miliar untuk Gelaran Pilkada Simalungun http://medan.tribunnews.com/2016/01/20/penyelenggara-pemilu-dapat-anggaran-rp-31-miliar- untuk-gelaran-pilkada-simalungun diunduh tanggal 6 April 2016 pukul 16.08 wib.
dan  Pelantikan  Pasangan  Calon.  Artinya  JR  Saragih  tidak  mungkin  dilantik  sendiri sebagai Bupati Simalungun sebab pada saat pencalonan diusulkan oleh Pasangan calon.

## C. PENUTUP
Pada Pilkada Kabupaten Simalungun sangat jelas panitera MA membenarkan bahwa Amran Sinaga  telah  divonis  pidana  sesuai  dengan  putusan  No:  194/K/Pid.Sus/2012  berdasarkan pelanggaran  UU  No.  26  Tahun  2007  Pasal  37  Ayat  (1)  jo  Pasal  37  Ayat  (7)  berbunyi  "Bahwa setiap  pejabat  pemerintah  yang  berwenang  menerbitkan  izin  tidak  sesuai  degan  rencana  tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Ayat (7) dipidana penjara lima tahun denda paling banyak Rp500.000.000,-.
Kemudian,  atas  pelanggaran  hukum  yang  telah  dilakukan  Amran  Sinaga,  maka  MA  telah mengadilinya  dan  mengabulkan  permohonan  kasasi  jaksa  penuntut  umum  (JPU)  pada Kejaksaan Simalungun No. 242/Pid.B/2011/PN. Simalungun tanggal 14 Juli 2011 bahwa MA RI menyatakan:
Pertama, Amran  Sinaga  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  karena melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  sebagai  orang  yang  melakukan  perbuatan,  sebagai pejabat pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan UU Tata Ruang.
Kedua, menjatuhkan  pidana  penjara  selama  empat  tahun  terhadap  terdakwa. Ketiga, memerintahkan terdakwa untuk ditahan. Keempat, menetapkan barang bukti berupa sembilan lembar  asli  surat  tanda  terima  ganti  rugi  dan  pelepasan sebidang  tanah  yang  diterbitkan  oleh Camat Dolok Silau. Tidak hanya untuk Kabupaten simalungun yang bermasalah dengan proses pilkada dari pencalonan, pelaksanaan hingga pengumuman.
Namun, Secara normatif, pilkada serentak 9 Desember 2015 mengalami permaslaahan yang  sama  karena  disamping  permasalahn  yang  substansial.  Terkait  masalah  pendaftaran pasangan calon sudah menjadi tanggung jawab partai politik untuk menghindari adanya calon tunggal.  Terkait  dengan  masalah  ketersediaannya  anggaran,  pemerintah  dan  pemerintah daerah  perlu  memberikan  kemauan  politik  yang  kuat  untuk  segera  menyelesaikan permasalahan tersebut.
Namun  demikian,  dalam  hal  semua  upaya  tersebut  belum  juga  diselesaikan  dalam waktu  yang  terbatas,  pilkada  serentak  2015  juga  telah  diundur  terutama  untuk  pelaksanaan kabupaten Simalungun. Hal ini tentunya bermasalah karena substansi pilkada serentak adalah menjamin  penyelenggaraan  pilkada  yang  baik,  demokratis  dan  akuntabel  serta  mampu menghadirkan  pemimpin  daerah  yang  mampu  membangun  daerah  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Solusi dalam evaluasi Pilkada Kabupaten Simalungun adalah Evaluasi terhadap regulasi penetapan  calon  yang  akan  di  Simalungun  harus  meperhatikan  aspek-aspek  yang  substansial dan tidak berpotensi menyebabkan maslaah di kemudian hari. Dimana solusinya adalah
1. Evaluasi  seluruh  regulasi  yang  terkait  Pilkada  Serentak  baik  itu  Undang-undang, PKPU dan proses penggugatan.
2. KPUD harus selektif terhadap database Calon.
3. Angggaran yang tetap sasaran.
4. Perlunya  Lembaga  bIndependen  diluar  KPU  dan  Panwaslu  untuk  mengawasi kegiatan pilkada.
5. Pemerintah  harus  benar-benar  siap  dalam  segia  anggaran,  kesiapan  keamanan, logistik dan lain-lain terkait Pilkada Serentak.
6. Kordinasi  antara  pemerintah  pusat  (mendagri),  KPU,  KPUD  dan  Pihak-pihak pemangku kepentingan dalam satu komando (pengelolaan satu atap)
Poin-poin diatas merupakan hal yang substansi, mengingat pilkada serentak merupakan kebijakan yang juga akan dilaksanakan pada tahun 2017

## D.DAFTAR REFERENSI
Buku:
Dahl , Demokrasi dan Para Pengkritiknya , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1992. Heywood, Anrew,  2014, Politik : edisi ke 4 , Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Manan, Bagir,  2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, FH UII Press, Yogyakarta. Edwin¸ Donni dkk. 2005. Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance, Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
Prasetyo, Eko , Demokrasi Tidak Untuk Rakyat, Yogyakarta, Ressist Book, 2005. Rasyid, Ryaas , 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta: LIPI Press.
Jurnal :
Fitriyah, 2005 ‘Sistem dan  Proses Pilkada Langsung.’ Analisis CSIS,Vol. 34, No. 3. Nadapdap, Binoto,   2005. ‘ Pasang Surut Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.’ Sociae Polites Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. V, No. 22.
Romli, Lili. 2005. ‘Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal.’ Analisis CSIS, Vol. 34, No. 3.
Internet : Harian Kompas 3 Oktober 2014 http://nasional.kompas.com/read/2014/10/03/09190651/ini.isi.Perppu.Pilkada.yang.Dikeluar kan.Presiden.SBY diunduh pada tanggal 15 maret 2017  pukul 15.14 Wib. Harian Tribun Medan berjudul Penyelenggara Pemilu Dapat Anggaran Rp 31 Miliar untuk Gelaran Pilkada Simalungun
http://medan.tribunnews.com/2016/01/20/penyelenggara-pemilu-dapat-anggaran-rp-31- miliar-untuk-gelaran-pilkada-simalungun diunduh tanggal 6 April 2016 pukul 16.08 wib.