http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## ETIKA BIROKRASI SEBAGAI PENCEGAHAN PERILAKU KORUPTIF
Indra Kristian 1) , Anna Tasya Alfitri 2) , Aris Riandi 3) & Astri Febrianti 4) .
Universitas Al Ghifari  Bandung 1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2,3,4)
Email : technician2007@gmail.com 1) , annatasyaalfitri@gmail.com 2) , arisriandi666@gmail.com 3) , astrifebrianti1402@gmail.com 4) .

## Abstrak
Penelitian ini mendalami  perilaku korupsi  yang  merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika dan bagaimana etika birokrasi berperan sebagai upaya pencegahan tindak korupsi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan  berbagai  macam  material  yang  ada  yang  berkaitan  dengan  topik  yang  diteliti.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika dan moral. Dalam pencegahan korupsi etika sangatlah berperan. Para birokrat yang menerapkan etika dalam  dirinya  pasti  engan  untuk  bertindak  korupsi  karena  mereka  sadar  bahwa  hal  tersebut merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan etika maupun moral.
Kata Kunci: Etika, birokrasi, pencegahan, korupsi.

## Abstract
This research explores corrupt behavior that is an act that is contrary to ethics and how bureaucratic ethics play a role as an effort to prevent corruption. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through literature studies by collecting information and data with the help of various materials related to the topic studied. The results showed  that  corruption  is  an  act  that  is  not  in  accordance  with  ethics  and  morals.  And  in  its prevention ethics play a very important role. Bureaucrats who apply ethics in themselves must be willing to act corruptly because they are aware that it is deviant behavior and not in accordance with ethics or morals.
Keywords:  Ethics, bureaucracy, prevention, corruption.

## A. PENDAHULUAN
Pemerintahan  yang  baik  dituntut  memiliki  kewajiban  etis  yang  lebih  banyak  dalam kaitannya dengan perilaku dibandingkan dengan orang-orang swasta. Setiap petugas Negara wajib memiliki perilaku yang memiliki keunggulan watak, keluhuran budi serta berbagai asas etis yang bersumber  pada  kebajikan  moral  yaitu  keadilan.  Aparatur  Negara  harus  sungguh-sungguh memahami  dan  mengimplementasikan  nilai-nilai  etis  sebanyak  mungkin  dalam  menjalankan kekuasaan dan wewenangnya serta dalam tindakan jabatannya sebagai  abdi  masyarakat,bangsa dan  Negara.  Setiap  masyarakat  dan  bangsa  didunia  pasti  mempunyai  pegangan  moral  yang dijadikan landasan dalam berpikir, bersikap dan berperilaku dalam mewujudkan apa yang ingin dicapai  dan  dicita-citakan.  Demikian  halnya  dengan  petugas  administrasi  negara  atau pemerintahan  wajib  memiliki  sikap  dan  perilaku  yang  mencerminkan  keunggulan  watak,  asas- asas etis dan keluhuran budi yaitu kejujuran dan keadilan. Karena di dalam diri manusia terdapat dua  kepentingan  yaitu  kepentingan  individu  dan  kepentingan  bersama.  Kepentingan  individu
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
didasarkan pada manusia sebagai makhluk individu, karena diri manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan pribadi.
Kepentingan bersama didasarkan pada manusia sebagai makhluk sosial (kelompok) yang ingin memenuhi kebutuhan bersama. Seperti dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan. Aturan dan ketentuan dimaksud dapat dalam bentuk Undang-Undang Dasar  (Tertulis)  atau  aturan  aturan  dasar  (tidak  tertulis).  Dalam  berorganisasi  khususnya organisasi pemerintah, aturan ini menjadi hal yang sangat penting karena hal ini merupakan bekal dasar  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  individu  atau  kelompok  saat  berada  dalam  suatu lingkungan terutama pemerintah, birokrat,  dan  aparatur negara. Aparatur Negara wajib dengan sungguh-sungguh  mengembangkan diri, memahami,menghayati dan menerapkan berbagai  asas etis  yang  bersumber  pada  kebaikan-kebajikan  moral  ,  utamanya  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya dan tindakan dalam jabatannya.
Di  Indonesia  permasalah  terkait  etika  pemerintahan  sangat  beragam,  salah  satu diantaranya  adalah  kasus  korupsi.  Pembahasan  mengenai  etika  dalam  pemerintahan  ini merupakan cikal bakal terciptanya suatu sistem pemerintahan yang sukses dan tidak melenceng dari jalur norma-norma yang ada. Hal ini berkaitan erat terhadap menguatnya fenomena korupsi, nepotisme  dan  segala  bentuk  penyelewengan  lainnya  yang  telah  menggerogoti  institusi pemerintahan  yang  marak  terjadi  saat  ini.  Korupsi  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Berdasarkan Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, korupsi adalah tindakan setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Juga  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara. Korupsi  juga  menjadi  suatu  permasalahan  yang  sudah  tidak  asing  lagi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  yang  tidak  memiliki  etika  administrasi,  oleh  karena  itu  pemerintah,  birokrat,  dan aparatur pemerintah sangat membutuhkan etika administrasi.

## B. KAJIAN PUSTAKA Korupsi
Secara  konseptual  korupsi  dapat  dilihat  dari  Black's  Law  Dictionary  menurut  Henry Campbell  Black  (1990),  korupsi  merupakan  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk memberikan  suatu  keuntungan  yang  tidak  resmi  dengan  hak-hak  dari  pihak  lain  secara  salah. Bahkan Campbell beranggapan bahwa korupsi itu merupakan tindakan menggunakan jabatanya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang mana berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.
Menurut  Syamsudin  (2011)  Korupsi  dipahami  sebagai  suatu  tindak  pidana  yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam  perbuatan  korupsi  meliputi  dua  aspek.  Aspek  memperkaya  diri  dengan  menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Poerwadarminta  dalam  Rasyidi  (2020)  mendefinisikan  korupsi  sebagai    “kejahatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran”
Poerwadarminta    mengatakan  bahwa  korupsi  merupakan  perbuatan  yang  buruk  seperti penggelapan uang penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Korupsi  adalah  penyelewengan  atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dsb, untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

## Etika Birokrasi
Menurut  Dwiyanto  dalam  Podungge  (2013)  Etika  birokrasi  merupakan  suatu  panduan norma  bagi  aparat  birokrasi  dalam  menjalankan  tugas  pelayanan  pada  masyarakat.  Dwiyanto mengatakan bahwa etika birokrasi haruslah menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
Darwin dalam Kresna (2017) mengartikan etika birokrasi sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Etika memiliki dua fungsi, yaitu  sebagai  pedoman,  acuan,  referensi  bagi  birokrasi    publik  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya  agar  tindakannya  dalam  birokrasi  sebagai  standar  penilaian  apakah  sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai  baik, buruk, tidak tercela, dan terpuji.
Dengan demikian etika birokrasi merupakan sistem yang berisikan prinsip-prinsip moral dan aturan-aturan perbuatan yang mengendalikan atau mempengaruhi kebiasaan pegawai negeri dalam menjalankan sistem pemerintahan secara hierarki dan jenjang jabatan.

## C. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini agar mencapai tujuan penelitian adalah  penelitian kualitatif  karena informasi yang disajikan menekankan pada deskripsi fakta empiris yang terjadi dari masyarakat dan memusatkan pada gejala-gejala sosial yang alami terjadi dan  perspektif  yang  masyarakat  secara  alami  berkembang.  Adapun  teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yakni mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam  material  yang ada yang berkaitan dengan topik yang diteliti. (Mardalis, 1999).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Etika Birokrasi
Secara etimologis istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya kebiasaan, salah  satu  cabang  filsafat  yang  dibatasi  dengan  dasar  nilai  moral  menyangkut  apa  yang diperbolehkan  atau  tidak,  yang  baik  atau  tidak  baik,  yang  pantas  pada  perilaku  manusia (Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1989).
Dalam  kenyataan  kehidupan  sosial  semua  masyarakat  mempunyai  aturan  moral  yang membolehkan atau melarang perbuatan tertentu. Tata kelakuan itu harus diikuti dengan anggota masyarakat dan akan menimbulkan hukuman bagi pelanggarnya. Namun bisa sebalik nya yang terjadi  apabila  perilaku  yang  dilaksanakan  dianggap  ideal  maka  akan  mendapatkan  imbalan ( reward ) yang sesuai.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Etika birokrasi berkaitan erat dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah itu sendiri yang tercermin dalam fungsi pokok pemerintahan;  fungsi  pelayanan; pengaturan/regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
Etika dalam birokrasi harus ditimbulkan dengan berlandaskan pada paham dasar yang mencerminkan sistem yang hidup dalam masyarakat harus dipedomani serta diwujudkan oleh setiap aparat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun  bagi  birokrasi  publik  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenanganya  antara  lain:  (1) efficiency , artinya tidak boros, sikap, perilaku dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka  efisien,  (2)  membedakan  milik  pribadi  dengan  kantor,  artinya  milik  kantor  tidak digunakan  untuk  kepentingan  pribadi;  (3) impersonal ,  maksudnya  dalam  melaksanakan hubungan  kerjasama  antara  orang  yang  satu  dengan  lainya  secara  kolektif  diwadahi  oleh organisasi, dilakukan secara formal; (4) merytal system , nilai ini berkaitan dengan rekrutmen dan promosi  pegawai,  artinya  dalam  penerimaan  pegawai  atau  promosi  pegawai  tidak  didasarkan pengetahuan  ( knowledge ),  keterampilan  ( skill ),  sikap  ( attitude ),  kemampuan  ( capable ),  dan pengalaman ( experience ), sehingga menjadikan yang bersangkutan cakap dan profesional dalam menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  (5) responsible ,  nilai  ini  adalah  berkaitan  dengan pertanggungjawaban  birokrasi  publik  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya;  (6) accountable ,  nilai  ini  merupakan  tanggung  jawab  yang  bersifat  objektif,  sebab  birokrasi dikatakan  akuntabel  bilamana  mereka  dinilai  objektif  oleh  masyarakat;  (7) responsiveness , artinya  birokrasi  publik  memiliki  daya  tanggap  terhadap  keluhan,  masalah  dan  aspirasi masyarakat dengan cepat dipahami dan berusaha memenuhi, tidak suka menunda-nunda waktu atau memperpanjang alur pelayanan.

## Pengertian Korupsi
Permasalahan  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  pelanggaran  etika  birokrasi  adalah kedudukan  dan  kewenangan  pejabat  publik  yang  yang  disalahgunakan  dalam  bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan yang senantiasa disorot oleh berbagai kalangan yaitu Korupsi.
Dikutip dari Say No to Korupsi (2012) karya Juni Sjafrien Jahja, kata korupsi dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua corrumpere . Istilah korupsi  dalam  bahasa  Inggris corruption dan corrupt ,  dalam  bahasa  Perancis corruption dan dalam bahasa Belanda corruptie yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia.
Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary (1990) menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang  secara  bertentangan  dengan  hukum,  secara  keliru  menggunakan  kekuasaannya  untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
atau sarana yang ada padanya karena jabatan  atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## Penyebab Korupsi
Ada banyak sekali hal yang menyebabkan terjadinya korupsi diantaranya adalah hukuman yang  ringan  terhadap  koruptor,  pengawasan  yang  tidak  efektif,  pejabat  yang  serakah,  sistem penyelenggaraan negara yang keliru, penegakan hukum tidak berjalan, budaya masyarakat yang mengakar, tidak ada keteladanan pemimpin.
Di Indonesia sendiri penyebab utama korupsi sangatlah berkaitan erat dengan faktor moral individu dalam kelompok organisasi birokrasi. Selain hal-hal tersebut,
terdapat  beberapa  teori  yang  mengemukakan  penyebab  orang  melakukan  tindakan korupsi. Berikut teori yang paling umum:
1) Teori Triangle Fraud Donald R. Cressey (1953), teori ini mengemukakan tiga penyebab mengapa orang korupsi yaitu  adanya tekanan ( pressure ), kesempatan  ( opportunity ) dan rasionalisasi ( rationalization ).
2) Teori Gone Jack Bologne (1993), teori ini mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi  adalah  keserakahan  ( greed ),  kesempatan  ( opportunity ),  kebutuhan  (needs)  dan pengungkapan ( expose ).
3) Teori  CDMA  Robert  Klitgaard  (2005),  teori  ini  mengemukakan  bahwa  korupsi ( corruption )  terjadi  karena  faktor  kekuasaan  ( directionary )  dan  monopoli  ( monopoly ) yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas ( accountability ).
4) Teori Willingness and Opportunity ,  menurut  teori  ini  korupsi  bisa  terjadi  bila  ada kesempatan  akibat  kelemahan  sistem  atau  kurangnya  pengawasan  dan  keinginan  yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan.
5) Teori Cost Benefit Model , teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya.

## Dampak Korupsi
Korupsi mewujud dalam  berbagai  bentuk  serta  menyebabkan  berbagai dampak,  baik  pada  ekonomi  dan  masyarakat  luas,  korupsi  jelas  menimbulkan  dampak  negatif. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan  terhadap  hukum  dan  supremasi  hukum,  pendidikan  dan  akibatnya  kualitas  hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan.
Dampak masif korupsi pun dapat dirasakan dalam berbagai bidang antara lain : (1) dampak ekonomi; (2) dampak sosial dan kemiskinan masyarakat; (3) dampak birokrasi pemerintahan; (4) dampak  politik  dan  demokrasi;  (5)  dampak  terhadap  penegakan  hukum;  (6)  dampak  terhadap pertahanan dan keamanan; (7) dampak kerusakan lingkungan.

## Upaya Pemberantasan Korupsi
1) Berikan  Hukuman  Berat  Pada  Koruptor,  memberikan  hukuman  berat  bagi  para  pelaku Koruptor, akan memunculkan efek jera. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan  agar  tidak  melakukan  hal  yang  serupa.  Tak  hanya  di  pemerintahan,  hukuman berat bagi pelaku koruptor dalam kehidupan sehari-hari juga harus diterapkan.
2) Manfaatkan  Teknologi  Pada  Sistem,  teknologi  digital  kini  berkembang  dengan  pesat. Teknologi  juga  dapat  digunakan  untuk  mempermudah  sistem  birokrasi  baik  di
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
pemerintahan,  perusahaan,  bisnis  maupun  lembaga  pendidikan.  Dengan  memanfaatkan teknologi maka setiap aktivitas dapat dipantau sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi.
3) Bangun Pendidikan Moral Sejak Kecil, Pendidikan moral merupakan pondasi yang harus diberikan sedari kecil. Dengan pendidikan moral maka setiap insan tidak mudah tergiur dengan praktik korupsi.  Orang yang bermoral tidak akan berlaku adil, berintegritas dan bermartabat. Mereka menyadari bahwa perbuatan korupsi akan merugikan orang lain.
4) Tanamkan Nilai Religius Secara Intensif, sudah bukan rahasia lagi jika menanamkan nilai- nilai religi maka dapat berperan memberantas korupsi. Setiap agama pada dasarnya tidak pernah  mengajarkan  perbuatan  tercela.  Maka  orang-orang  yang  beriman  biasanya  tidak akan terjebak dalam tindak korupsi.
5) Supremasi  Hukum  yang  Kuat,  kekuatan  hukum  sangat  diperlukan  untuk  menegakkan keadilan. Ketika hukum tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, maka kepercayaan publik akan  hilang.  Dengan  membangun  supremasi  hukum  yang  kuat,  maka  pelaku-pelaku koruptor tidak menemukan celah untuk melancarkan aksi mereka.

## Etika Birokrasi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi
Etika  dan  moral  sangatlah  penting  dalam  membimbing  tindakan  manusia  menghadapi kompleksitas serta keberagaman masalah yang menuntut pengambilan keputusan atau tindakan cepat, tepat, dan menghindari konflik kepentingan, terutama dalam konteks kehidupan aparatur di ranah publik yang mana salah satunya yakni korupsi.
Dalam menjalankan tugas pokok keseharian sebagai pelayan publik, para birokrat perlu menekankan aspek etika birokrasi dalam setiap keputusan atau tindakan yang dilakukannya, hal ini juga dapat membantu mereka agar terhindar dari perilaku menyimpang salah satunya yakni korupsi.  Adapun  aspek  etika  birokrasi  yang  perlu  ditekankan  diantaranya  yaitu:  1)  tingkat kesadaran penalaran moral sebagai dasar pengambilan keputusan etis, dengan menekankan aspek ini  tentunya  setiap  keputusan  yang  mereka  buat  akan  terarah  sesuai  moral  sehingga  akan meminimalisir  keputusan-keputusan  yang  berakibat  pada  terjadinya  perilaku  menyimpang;  2) kemampuan memahami etika sebagai sarana menghadapi konflik, dengan menekankan aspek ini maka mereka akan bertindak lurus tanpa menyimpang dalam menghadapi setiap konflik yang ada karena  setiap  tindakan  yang  mereka  lakukan  didasari  dengan  etika;  3)  kemampuan  menolak perilaku yang berlawanan dengan etika, dengan menekankan aspek ini tentunya setiap perilaku yang  sekiranya  menyimpang  akan  mereka  hindari  karena  mereka  sadar  dan  mampu  menolak setiap perilaku yang bertentangan dengan etika, termasuk perilaku korupsi; 4) kemampuan untuk menerapkan teori-teori etika, dengan menekankan aspek ini maka mereka pasti akan memahami apa-apa saja tindakan yang sesuai dengan etika dan mereka pastinya akan menghindari apa-apa saja yang tidak sesuai dengan etika.
Berdasarkan hal yang diuraikan diatas tentunya sudah tergambarkan bahwa etika birokrasi merupakan hal dasar yang sangat penting dalam pencegahan korupsi. Dengan diterapkannya etika dalam perilaku para birokrat maka tentunya akan mencegah mereka untuk bertindak menyimpang. Setiap perilaku yang mengarah kepada tindakan korupsi pastinya akan mereka hindari sedari awal dan dengan begitu maka perilaku korupsi pun tak akan terjadi.
Etika  pun  dapat  dijadikan  penuntun  sikap  bagi  para  birokrat  agar  memiliki  kesadaran moral atas kedudukan yang diperolehnya dari Negara atas nama masyarakat. Sebagai pelaksana kepentingan umum para birokrat harus peka dan memperhatikan nilai-nilai etis dalam bertindak
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
dan  berperilaku,  sehingga  tidak  menggunakan  kekuasaan  dan  wewenang  untuk  tujuan  yang menyimpang dari kedudukannya sebagai pembuat keputusan. Dengan begitu etika birokrasi dapat menjadi  sarana  untuk  mencegah  tindak  korupsi  selain  itu  etika  pun  mendorong  para  birokrat berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana nilai-nilai etika dalam tindakan yang nyata.

## E. SIMPULAN
Korupsi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika dan moral, dimana para pelaku tindak  korupsi  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  untuk menggapai tujuan yang mereka inginkan dan justru merugikan orang lain.
Dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa  disamping  banyaknya  upaya  untuk  memberantas korupsi, justru etika sangatlah berperan dalam mencegah tindakan korupsi tersebut. Para birokrat yang menerapkan etika dalam dirinya pasti engan untuk bertindak korupsi karena mereka sadar bahwa hal tersebut merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan etika maupun moral.

## REFERENSI
Asih,  S.  2018.  “Implementasi  Etika  Administrasi  Negara  Sebagai  Upaya  Untuk  Mencegah Korupsi”. Jurnal Ilmiah Raad  Kertha,   1(2),   94–104.
Engkus, E. 2017. “Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi”. JISPO Jurnal Ilmu Sosial    dan Ilmu Politik , 7(1), 91-101.
Engkus,  Trisakti,  F.,  Afiyah,  S.,  Nurmawan,  &  Suparman,  N.  2020.  “Bureaucratic  Corruptive Behavior:  Causes  And  Motivation  of  State  Civil  Aparatures  in  Indonesia. International”. Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(4), 5290– 5303.
Henry Campbell Black. 1999. “ Black’s Law Dictionary ”. Edisi VI, West Publishing , St. Paul.
Juni Sjafrien Jahja. 2012. “Say No to Korupsi : Mengenal, Mencegah, dan Member Korupsi di Indonesia”. Visimedia, Jakarta..
Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi diakses 26 Oktober 2021.
Kesuma,  D.  2004.  “Etika  Organisasi  Dalam  Memberantas  Korupsi  Di  Indonesia  (Sebuah pengantar menuju Etika Publik)”. Jurnal Administrasi Pendidikan, 2(2).
Mardalis. 1999.  “ Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal ”.Bumi Aksara,  Jakarta. Mustafa,  Delly.  2012.  “Etika  Birokrasi  dan  Kultur  Masyarakat  di  Indonesia”.  Jurnal  Ilmiah Administrasi, Vol 1, No 1.
Setiawan. 1989. “ Ensiklopedi Nasional Indonesia ”.  Cipta Adi Pustaka, Jakarta.
Sutrisni, A. 2019. “Korupsi: Pengertian,  Penyebab  dan Dampaknya”. https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/185540869/korupsi- pengertianpenyebab-dan-dampaknya
Shoim, Muhammad. 2009. “Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publi Terhadap Tingkat  Korupsi  pada  Lembaga  Peradilan  di  Kota  Semarang)”.  Penelitian  IAIN Walisongo Semarang.
Syamsuddin, Aziz.(2011). Tindak pidana khusus, Sinar Grafika: Jakarta Tirto, D.(2020). Perpustakaan  Lemhannas RI .