Integrasi Aspek Ekonomi dan Lingkungan dalam Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Barito Kuala
Annisa Agustina*, M. Anshar Nur Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
*annisaagstn@gmail.com

## Abstract.
This research was conducted to: (1) Identify the value of Depletion, Degradation and Depreciation of the Food Crops Subsector in the Barito Kuala Regency. (2) Knowing the value of Green GRDP  in the Agricultural Sector, Food Crops Subsector in Barito Kuala Regency. This research is a descriptive study using quantitative data that follows the concept of green GRDP calculation. This research also comes from secondary data. This research shows that the result of the calculation using the concept of Green GRDP in  the  Agricultural  Sector  in  the  Food  Crops  Subsector is  smaller  than  the  value calculated using the  Conventional GRDP concept. The  value of  Green GRDP  of  the Agriculture Sector in the Food Crops Subsector in 2016 was 319.5 billion, in 2017 it was 222.1 billion, in 2018 it was 232.7 billion, and in 2019 it was 669.6 billion.
Keywords: Food Crops. Green GRDP  of  Agriculture Sector, Food Crops Subsector. Barito Kuala Regency. Green GRDP Calculation Method.

## Abstrak .
Penelitian  ini  dilakukan  untuk:  (1)  Mengidentifikasi  besarnya  nilai  Deplesi, Degradasi dan Depresiasi  Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan di  Kabupaten Barito Kuala. (2) Mengetahui nilai PDRB  Hijau Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan  di  Kabupaten  Barito  Kuala.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif menggunakan  data  kuantitatif  yang  mengikuti  konsep  perhitungan  PDRB  hijau. Penelitian ini juga bersumber dari data sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan menggunakan konsep PDRB Hijau  Sektor  Pertanian Subsektor Tanaman Pangan nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nilai perhitungan menggunakan konsep PDRB Konvensional. Nilai PDRB Hijau Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan pada tahun 2016 yakni sebesar 319,5 Milyar, tahun 2017 sebesar 222,1 Milyar, tahun 2018 sebesar 232,7 Milyar, dan pada tahun 2019 sebesar 669,6 Milyar.
Kata  Kunci :  Tanaman  Pangan.  PDRB  Hijau  Sektor  Pertanian  Subsektor  Tanaman Pangan. Kabupaten Barito Kuala. Metode perhitungan PDRB Hijau.

## PENDAHULUAN
Suatu proses yang dipersiapkan agar dapat tercipta keadaan yang lebih baik dari keadaan  sebelumnya  disebut  juga  dengan  pembangunan.  Pembangunan  memiliki beberapa  aspek  yaitu  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  hingga  penyelarasan  dengan konservasi lingkungan. Pembangunan nasional membutuhkan pendapatan nasional yang tinggi  dan  kemajuan ekonomi yang  juga  cepat.  Semakin  tinggi  kemajuan ekonomi membuat semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat.
Pertanian  adalah  salah  satu  sektor  penting  untuk  pertumbuhan ekonomi yang
berkontribusi sebagai penyuplai bahan pangan, penyuplai bahan pakan, penyuplai bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), serta sebagai  sumber  penting  pendapatan  rumah  tangga  di  pedesaan.  Sektor  pertanian berkontribusi untuk Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II 2020 sebesar 15,46%. Terjadi kenaikan besaran dari kontribusi kuartal II 2019, yakni 13,57%. (BPS, 2020)
Salah  satu  subsektor pada  sektor  pertanian adalah subsektor  tanaman pangan. Tanaman pangan merupakan bagian yang sangat berarti untuk pembangunan Indonesia dengan penetapan arah penting  dari  penguatan suplai pangan dan  varietas konsumsi pangan. Untuk mendorong hal tersebut dilakukan peningkatan ketersediaan pangan untuk bahan pokok, seperti padi, jagung, dan kedelai yang bersumber dari dalam negeri.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperhitungkan dan diterapkan di tingkat regional,  seperti  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  setiap  tahunnya.  Nilai-nilai  yang diperoleh menunjukkan gambaran pertumbuhan ekonomi dan struktur  perekonomian yang dialami suatu daerah yang mana menggambarkan kondisi perekonomian di daerah tersebut. Secara  konvensional PDRB  yang  digunakan untuk mengetahui keberhasilan kinerja pembangunan suatu daerah selama ini ialah nilai untuk waktu satu tahun yang dihasilkan perekonomian daerah dari penjumlahan nilai  rupiah barang dan jasa akhir. Namun PDRB yang selama ini disebut PDRB Konvensional atau PDRB Coklat nilainya dianggap belum tepat dalam perhitungan kontribusinya bagi pembangunan daerah bahkan nasional karena tidak memasukkan aspek lingkungan di dalamnya, hanya mengukur hasil kegiatan  ekonominya  saja.  Sumberdaya  yang  telah  dieksploitasi  serta  kerusakan (degradasi) lingkungan belum diperhitungkan sebagai kehilangan atau kerusakan yang harus dikembalikan. Hal tersebut menjadikan nilai PDRB Konvensional (PDRB Coklat) belum memuat nilai kemajuan atau kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya.
Tabel 1
PDRB Konvensional Subsektor Tanaman Pangan 2016 – 2019 Tahun PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan (Milyar Rp) PDRB Kab. Barito Kuala (Milyar Rp) Kontribusi (%) 2016 1.092,34 6.843,25 15,96% 2017 1.201,16 7.444,77 16,13% 2018 1.238,66 8.056,30 15,38% 2019 1.331,48 8.713,74 15,28%
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (2020)
Nilai  PDRB  harus diperluas dengan menambahkan nilai  deplesi dan  degradasi lingkungan agar mendapat nilai PDRB yang baru. Perlu dilakukan penghitungan PDRB yang disesuaikan agar  nilai-nilai yang  tercantum dalam PDRB  menggambarkan nilai kesejahteraan yang sebenarnya dari kegiatan ekonomi atau pertumbuhan suatu daerah yang disebut juga PDRB Hijau atau PDRB yang ramah lingkungan.
Pada  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46  Tahun 2017 tentang Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup  tertuang  komitmen  pemerintah  dalam
melaksanakan  pembangunan  bidang  lingkungan  hidup  yang  menyatakan  Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto mencakup Penyusutan Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang disebut juga PDB dan PDRB LH. PDB dan PDRB LH merupakan alternatif untuk memperhitungkan penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup dari Produk Domestik Bruto  dan Produk Domestik Regional Bruto.
Diharapkan  penerapan  PDRB  hijau  ini  dapat  memajukan  daya  guna  dalam pengendalian sumber daya pangan di Kalimantan Selatan, terutama di Kabupaten Barito Kuala.  Penerapan PDRB  hijau  juga  diharapkan sebagai  nilai  pengiring  bagi  PDRB Konvensional untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.
Permasalahan yang dianalisis pada penelitian ini ialah: (1) bagaimana nilai deplesi, degradasi, dan  depresiasi  lingkungan sektor  pertanian subsektor tanaman pangan  di Kabupaten Barito Kuala? (2) bagaimana nilai PDRB hijau subsektor tanaman pangan di Kabupaten Barito Kuala?
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mengidentifikasi besarnya nilai deplesi, degradasi, dan depresiasi sektor pertanian subsektor tanaman pangan di Kabupaten Barito Kuala (2) untuk  mengetahui nilai  PDRB  hijau  sektor  pertanian subsektor  tanaman pangan  di Kabupaten Barito Kuala.

## KAJIAN PUSTAKA

## Integrasi Aspek Ekonomi dan Lingkungan
Integrasi  memiliki  arti  perpaduan atau  penggabungan dari  unsur-unsur  yang berbeda sehingga  menjadi  sebuah kesatuan yang  padu. Integrasi  aspek ekonomi dan lingkungan merupakan sebuah kesatuan antara aspek ekonomi dan lingkungan. Ekonomi merupakan sebuah sistem  yang  memiliki  subsistem utama  yaitu  lingkungan.  Kerap ditemui bahwa kepentingan ekonomi di letakkan di atas kepentingan lingkungan, padahal lingkungan merupakan faktor penting bagi sistem ekonomi. Tanpa adanya lingkungan, sistem ekonomi tidak mempunyai fungsi.

## Pembangunan Berkelanjutan
Dalam melindungi kesatuan lingkungan hidup, potensi, kedamaian, serta kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan perlu adanya usaha terencana yang menggabungkan  aspek  lingkungan  hidup,  ekonomi,  dan  sosial  ke  dalam  upaya
pembangunan atau disebut juga pembangunan berkelanjutan yang mana tertuang pada undang–undang  nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Harus ada penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional untuk memenuhi komitmen pemerintah  untuk  mencapai  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  ( Sustainable Development Goals ). Hal tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan.  Pada  pasal  1  ayat  1  menyebutkan  bahwa  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) merupakan sasaran dan tujuan global untuk tahun 2016 hingga tahun 2030.
Pada  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46  Tahun 2017 tentang Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup  tertuang  komitmen  pemerintah  dalam melaksanakan pembangunan bidang  lingkungan  hidup   yang  memiliki  tujuan  untuk menanggung tanggung jawab dan pengaturan hukum dalam perlindungan dan penataan lingkungan  hidup, mengubah  pemikiran dan  perilaku pemangku kepentingan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi, mengusahakan pengelolaan pendanaan lingkungan hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur, serta menumbuhkan kepercayaan publik dan internasional dalam mengelola pendanaan lingkungan hidup.

## Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan
Peran penting sektor pertanian selain dalam pembentukan PDRB ialah berperan untuk  mengukur  kebutuhan  pokok  masyarakat  serta  seberapa  besar  kebutuhan penyerapan tenaga kerja. Subsektor tanaman pangan pada sektor pertanian menjadi salah satu penunjang PDRB. Tanaman pangan adalah sesuatu yang tumbuh dan dihasilkan dari tanah yang mengandung karbohidrat kemudian dapat dikonsumsi pada manusia maupun hewan.

## Deplesi Sumber Daya Alam
Deplesi merupakan penyusutan yang terjadi pada suatu aset alam yang tidak dapat diperbaharui kembali. Agar dapat dikurangkan dengan PDRB Coklat, deplesi sumber daya alam  harus  mempunyai nilai  ekonomi pada sumber daya alam  tersebut.  Untuk memperoleh nilai deplesi ialah dengan mengalikan volume pengambilan masing-masing
jenis sumber daya alam dengan unit rent. Nilai unit  rent  diperoleh pada pengurangan seluruh biaya pengambilan dari nilai jual sumberdaya alam.

## Degradasi Sumber Daya Alam
Menurunnya kualitas dan  manfaat suatu  aset  alam  karena kegiatan  eksploitasi disebut juga  dengan degradasi sumber daya alam. Pada lahan pertahian sering terjadi kerusakan pada sumber daya tanah. Degradasi sumber daya tanah pada lahan pertanian atau penurunan kadar tanah pertanian menyebabkan kesuburan pertanian terhambat dan dapat menyebabkan total  hasil  produksi pertanian berkurang untuk dapat mencukupi keperluan pangan manusia.

## Depresiasi
Depresiasi  alam  adalah  total  suatu  aset  alam  yang  berkurang  selama  umur penggunaannya. Untuk menghitung depresiasi alam ialah dengan menjumlahkan antara deplesi sumber daya alam dengan degradasi lingkungan.

## Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) adalah  parameter  untuk memperkirakan nilai seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Besarnya total  nilai PDRB di suatu wilayah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Suatu  wilayah  dapat  dikatakan tumbuh  jika  tingkat  PDRB  dari  tahun  ke  tahunnya meningkat dengan signifikan.

## Produk Domestik Regional Bruto Coklat (PDRB Coklat)
PDRB  konvensional atau PDRB  coklat  merupakan PDRB  yang  biasa dihitung tanpa memuat unsur sumber daya alam dan lingkungan. Berkaitan dengan penggunaan sumber  daya  alam,  pendekatan nilai  tambah  atau  pendekatan produksi  merupakan pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDRB coklat.

## Produk Domestik Regional Bruto Hijau (PDRB Hijau)
PDRB hijau dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengetahui besaran nilai dan alokasi pembanguan terhadap lingkungan. PDRB  hijau  berkonsep menyatukan aspek lingkungan dan aspek ekonomi ke dalam pembangunan yang berkelanjutan.
PDRB  hijau perhitungannya dimulai dari nilai  PDRB  konvensional atau PDRB coklat  yang  tidak  memasukkan  nilai  deplesi  sumber daya  alam  dan  nilai  degradasi lingkungan. Kemudian jika PDRB coklat hanya memasukkan deplesi sumberdaya alam
sebagai pengurang maka disebut PDRB  semi hijau. Nilai  PDRB  semi hijau dikurang dengan degradasi lingkungan maka barulah disebut PDRB hijau.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu oleh  Norhidayah (2020)  yang  berjudul  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  Hijau  Sektor  Pertanian  Subsektor  Tanaman  Pangan  Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan nilai yang tinggi dari perhitungan deplesi dan degradasi sumberdaya tanah sehingga nilai PDRB hijaunya juga lebih tinggi daripada nilai PDRB konvensionalnya.
Penelitian  Erika  Anindya  Tyas  Utari  (2020)  dengan  judul  Kontribusi  Sektor Pertanian  Subsektor  Tanaman  Pangan  terhadap  PDRB  pada  Kabupaten  Banjar (Pendekatan PDRB Hijau) menunjukkan bahwa hasil perhitungan kontribusi riil dengan nilai  yang  besar  dapat  dijadikan salah  satu  cara  agar  pendapatan daerah meningkat khususnya pada sektor pertanian subsektor tanaman pangan di Kabupaten Banjar.
Penelitian  Lestari  Rahayu  Waluyati,  Any  Suryantini,  Herman  Masbaitubun, Laurentius  H  Maturbongs  &  Nobertus  Citra  Irawan  (2010)  yang  berjudul  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Hijau  Sektor  Pertanian  di  Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa setelah  dilakukan perhitungan PDRB  Hijau  terjadi  peningkatan kontribusi riil sebesar rata-rata 39,12% dalam 3 tahun pada sektor pertanian di Kabupaten Jayapura.
Penelitian M. Anshar Nur, Siti Mutmainah Zufaridatulyaqin & Ahmad Yunani (2018) yang berjudul Kontribusi  Sektor Kehutanan Terhadap Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan  (Pendekatan Perhitungan PDRB  Hijau)  menunjukkan kontribusi hijau sektor kehutanan terhadap pembangunan Kalimatan Selatan dengan perhitungan PDRB hijau lebih kecil atau berkurang dibandingkan kontribusi sektor kehutanan dalam perhitungan PDRB konvensional (coklat).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  ruang  lingkupnya ialah  menghitung  nilai  deplesi,  degradasi dan depresiasi sektor pertanian subsektor tanaman pangan di Kabupaten Barito kuala pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Peneliti juga menghitung nilai PDRB hijau subsektor tanaman  pangan  di  Kabupaten  Barito  kuala.  Jenis  penelitian  ini  berupa  penelitian deskriptif, memakai data kuantitatif yang mengikuti konsep perhitungan PDRB hijau. Data  sekunder  ialah  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini.  Penelitian  subsektor
tanaman pangan ini dilakukan di daerah Kabupaten Barito Kuala.

## Definisi Operasional Variabel

## PDRB Konvensional atau Coklat
PDRB  konvensional atau  coklat  (jutaan  rupiah)  adalah  nilai  PDRB  subsektor tanaman pangan berdasarkan perhitungan PDRB konvensional atau PDRB  coklat atas dasar harga berlaku. Nilai PDRB tersebut diperoleh dari publikasi BPS Kabupaten Barito Kuala.

## Deplesi Sumberdaya Alam
Deplesi sumberdaya alam (jutaan rupiah) nilainya diperoleh dengan mengalikan unit rent tanaman pangan (Rp/Ha) dengan luas panen jenis tanaman pangan (Ha). Unit rent adalah nilai sumber daya alam yang tetap tersedia pada tempatnya di alam ini. Unit rent  merupakan  salah  satu  cara  yang  paling  sederhana dan  banyak  dipakai  untuk memberikan nilai  terhadap sumberdaya alam yang  digunakan su atu  sektor  kegiatan ekonomi.

## PDRB Semi Hijau
PDRB  semi  hijau  nilainya  diperoleh  dari  PDRB  coklat  (jutaan  rupiah)  yang dikurangi nilai deplesi (jutaan rupiah) dari subsektor tanaman pangan.

## Degradasi Sumber Daya Alam
Degradasi  sumber  daya  alam  ialah  pengurangan  mutu  dan  kegunaan  suatu lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan eksploitasi. Pada subsektor tanaman pangan maka yang dihitung adalah degradasi sumber daya tanah. Degradasi sumber daya tanah (jutaan rupiah) dihitung  dengan mengalikan luas  lahan pertanian (Ha)  dengan biaya pupuk pertanian tanaman pangan (Rp/Ha).

## Depresiasi
Depresiasi  alam  adalah  total  suatu  aset  alam  yang  berkurang  selama  umur pendayagunaannya. Untuk menghitung  depresiasi alam  (jutaan rupiah)  ialah  dengan menjumlahkan  antara  deplesi  sumber  daya  alam  (jutaan  rupiah)  dengan  degradasi lingkungan (jutaan rupiah).

## PDRB Hijau Subsektor Tanaman Pangan
PDRB hijau subsektor tanaman pangan merupakan nilai PDRB subsektor tanaman pangan yang telah memasukkan nilai deplesi dan degradasi. Nilai PDRB coklat (jutaan rupiah) dikurangi dengan nilai deplesi (jutaan rupiah) dan nilai degradasi (jutaan rupiah)
sumber daya alam maka dapat menghasilkan nilai PDRB hijau (jutaan rupiah).

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan dokumentasi dari Badan Pusat Statistik  Kabupaten Barito Kuala, Badan  Pusat Statistik  Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pusat Statistik Indonesia dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode perhitungan PDRB Hijau yang dipublikasikan oleh Suparmoko (2006).
1. Deplesi Sumber Daya Pertanian
Nilai deplesi sumber daya pertanian diperoleh dari hasil perkalian antara unit rent dikalikan dengan luas panen.
Deplesi atau Di = Ri x Vi
dimana: Di = Nilai deplesi tanaman pangan (Rp)
Ri = Unit rent tanaman pangan (Rp/Ha)
Vi = Luas panen jenis tanaman pangan (Ha)
Sebelum memperoleh nilai deplesi, harus memperoleh nilai unit rent terlebih dahulu.
Unit Rent atau Ri = Hi – Pi – Li
dimana: Ri = Unit rent tanaman pangan (Rp/Ha)
Hi = Pendapatan per hektar tanaman pangan (Rp/Ha)
Pi = Biaya produksi tanaman pangan (Rp/Ha)
Li = Laba layak per unit (diasumsikan dengan suku bunga Kredit Usaha Rakyat) (Rp/Ha)
▪ Laba Layak = Suku bunga x (Harga – Biaya)
2. PDRB Semi Hijau Subsektor Tanaman Pangan
PDRB Coklat Subsektor Tanaman Pangan – Deplesi Sumber Daya Pertanian
3. Degradasi Sumber Daya Tanah
Degradasi sumber daya tanah diketahui dari turunnya kualitas tanah. Sehingga nilai degradasi diperoleh dari hasil perkalian antara luas lahan dengan biaya pupuk pertanian tanaman pangan.
Δ 𝑽 𝒑 = Δ 𝑳 𝒉 𝒙 Δ 𝑷 𝒍𝒉
dimana: V p = Volume produksi pertanian
L h = Luas lahan pertanian (Ha)
P lh = Biaya pupuk pertanian tanaman pangan (Rp/Ha)
Δ = Perubahan
4. Depresiasi
(Deplesi Sumber Daya Pertanian) + (Degradasi Sumber Daya Tanah)
5. PDRB Hijau
(PDRB Coklat Subsektor Tanaman Pangan) – (Deplesi Sumber Daya
Pertanian) – (Degradasi Sumber Daya Tanah)

## HASIL DAN ANALISIS
Deplesi Sumberdaya Pangan
1. Volume Produksi Tanaman Pangan
Tabel 2
Jumlah Produksi Produk Tanaman Pangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 – 2019 (Ton) No Jenis Komoditi Ta hun 2016 2017 2018 2019 1 Pa di 334.351 389.758 412.116 319.924 2 Ja gung 472 2.586 4.882,99 8.809 3 Kedela i 508 680 781 574
Sumber: Dinas Pertanian TPH Kabupaten Barito Kuala (2021)
Pada  beberapa  jenis  komoditi  pangan,  jumlah  produksi  tanaman  pangan menunjukkan angka  yang  fluktuatif setiap  tahunnya.  Dapat  dilihat  produk tanaman pangan padi merupakan penyumbang tertinggi untuk subsektor tanaman pangan.

## 2. Unit Rent
Nilai unit rent dapat dihitung dengan cara harga produk tanaman pangan dikurangi dengan biaya  produksi kemudian dikurangi  lagi  dengan  laba  layak produk tanaman pangan. Berikut data-data yang diperlukan:
2.1 Harga Tanaman Pangan
Tabel 3 Harga Produk Tanaman Pangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 – 2019 (Rp/Kg)

## Sumber: DTPH Provinsi Kalimantan Selatan (2021)
Harga  produk  tanaman  pangan  didapatkan  dari  Dinas  Tanaman  Pangan  dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
2.2  Biaya Produksi Produk Tanaman Pangan
Tabel 4 Kurs Rupiah Terhadap US$ Tahun Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp) 2016 13.807,38 2017 13.884,13 2018 14.746,43 2019 14.646,33

## Sumber: Bank Indonesia (2021)
Biaya produksi produk tanaman pangan menggunakan data dari hasil  publikasi Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia. Data  yang  digunakan merupakan data  biaya produksi dari tahun 2017 yang kemudian dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai tukar Rupiah (Rp)  terhadap Dolar Amerika (US$)  yang terlampir pada tabel 4 di atas untuk mendapatkan nilai biaya produksi untuk tahun 2016, 2017 , 2018 dan 2019 sehingga data-datanya menjadi seperti berikut:
1. Padi
Tanaman padi memiliki dua jenis tanaman maka data yang dipakai untuk penelitian ini  yaitu dengan membuat rata-rata biaya produksi antara dua jenis tanaman tersebut. Biaya produksi untuk tanaman padi adalah pada tabel 5 berikut:
Tabel 5
Biaya Produksi Produk Tanaman Pangan Padi Tahun 2016 – 2019 (Rp/Ha) Ta hun Bia ya Produksi 2016 10.946.625 2017 11.007.479 2018 11.691.120 2019 11.611.760 Jenis Komoditi Ta hun 2016 2017 2018 2019 Pa di 5.500 5.325 5.375 5.461 Ja gung 3.500 3.700 3.150 3.173 Kedela i 7.900 7.900 8.300 8.558
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah) (2021)
Berikut rincian biaya kegiatan produksi tanaman padi yang tertera pada tabel 6:
Tabel 6
Rincian Biaya Kegiatan Produksi Produk Tanaman Pangan Padi (%)
Kegia ta n Persentase Biaya Upa h Pekerja dan Jasa Pertanian 54,40% Sewa  La han 19,93% Pupuk 8,92% Benih 4,27% La innya 4,65% Sewa  Ala t/Sarana Usa ha 2,87% Pestisida 3,86% Ba han Bakar 1,11% Tota l 100% Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah) (2021) 2. Jagung
Tabel 7 Biaya Produksi Produk Tanaman Pangan Jagung Tahun 2016 – 2019 (Rp/Ha) Ta hun Bia ya Produksi 2016 10.140.827 2017 10.197.201 2018 10.830.518 2019 10.757.000
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah) (2021)
Tabel  8  menguraikan rician  biaya  kegiatan  produksi  produk tanaman  jagung sebagai berikut:
Tabel 8 Rincian Biaya Kegiatan Produksi Produk Tanaman Pangan Jagung (%)
Kegia ta n Persentase Biaya Upa h Pekerja dan Jasa Pertanian 48,55% Sewa  La han 17,58% Pupuk 13,44% Benih 8,82% La innya 4,60% Sewa  Ala t/Sarana Usa ha 2,26% Pestisida 3,45%
Ba han Bakar 1,30% Tota l 100%
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah) (2021)

## 3. Kedelai
Tabel 9 Biaya Produksi Produk Tanaman Pangan Kedelai Tahun 2016 – 2019 (Rp/Ha) Ta hun Bia ya Produksi 2016 8.995.781 2017 9.045.790 2018 9.607.597 2019 9.542.379
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah) (2021)
Tabel  10  menampilkan  rincian  biaya  kegiatan  produksi  dari  produk tanaman pangan kedelai.
Tabel 10 Rincian Biaya Kegiatan Produksi Produk Tanaman Pangan Kedelai (%)
Kegia ta n Persentase Biaya Upa h Pekerja dan Jasa Pertanian 47,23% Sewa  La han 28,89% Pupuk 4,97% Benih 6,53% La innya 4,80% Sewa  Ala t/Sarana Usa ha 2,30% Pestisida 4,02% Ba han Bakar 1,26% Tota l 100%
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah) (2021)
2.3  Suku Bunga
Persentase suku  bunga  diperlukan agar  dapat menghitung  laba  layak  produksi tanaman pangan. Berikut adalah suku bunga untuk perhitungan penelitian ini:
Tabel 11 Suku Bunga Kredit Usaha Rakyat Ta hun Suku Bunga (%) 2016 9% 2017 9% 2018 7% 2019 7%
Suku bunga pada tabel di atas merupakan suku bunga hasil publikasi dari website resmi  KUR  (Kredit  Usaha  Rakyat)  Indonesia.  Pada  tahun  2018  terjadi  penurunan persentase suku bunga yang semula 9% menjadi 7%.
Berdasarkan  data-data  yang  telah  dilampirkan,  maka  dapat  diketahui  hasil perhitungan unit rent sebagai berikut:
Tabel 12 Unit Rent Produk Tanaman Pangan Tahun 2016 -2018 (Rp/Ha)
No Jenis Komoditi Ta hun 2016 2017 2018 2019 1 Pa di 6.713.980,00 8.641.124,31 8.224.583,34 5.485.299,96 2 Ja gung 5.510.275,68 6.785.244,83 4.090.696,14 4.239.493,35 3 Kedela i 1.059.468,41 482.261,78 469.841,58 1.368.743,31
Sumber: data diolah (2021)
Nilai  unit rent setiap  komoditi tanaman pangan dari  tahun 2016 hingga  2019 berfluktuasi. Hal tersebut disebabkan luas panen dan jumlah produksi setiap tahunnya selalu terjadi perubahan. Kemudian perkalian antara unit rent dengan luas panen komoditi tanaman pangan dapat menghasilkan nilai deplesi sumber daya pertanian.

## Tabel 13
Nilai Deplesi Sumberdaya Pangan Tahun 2016 – 2019 (Jutaan Rupiah)
Jenis Komoditi Tahun 2016 2017 2018 2019 Pa di 673.768,03 874.706,45 887.202,25 547.312,26 Ja gung 562,05 3.677,60 4.131,60 7.737,08 Kedela i 418,49 270,55 301,17 610,46 Total 674.748,57 878.654,60 891.635,03 555.659,79
Dapat terlihat bahwa nilai deplesi sumberdaya pangan di Kabupaten Barito Kuala berfluktuasi. Deplesi sumberdaya pangan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 674.748,57 juta.  Pada  tahun  2017  deplesi  sumberdaya  pangan  sebesar  Rp   878.654,60  juta, selanjutnya pada tahun 2018 nilai deplesi sumberdaya pangan sebesar Rp 891.635,03 juta, dan pada tahun 2019 nilai deplesi sumberdaya pangan sebesar Rp 555.659,79 juta.

## Degradasi Sumberdaya Tanah
Nilai  degradasi  sumberdaya  tanah  diperoleh  dengan  mengalikan  antara  luas tanaman pertanian  dengan produktivitas pertanian. Pada  penelitian  ini  produktivitas pertanian adalah jumlah penggunaan pupuk saat produksi pada masing-masing produk
tanaman pangan. Luas panen pertanian di Kabupaten Barito Kuala tertera pada tabel 14 berikut:
Tabel 14
Luas Panen Produk Tanaman Pangan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2016 - 2019 (Ha) Jenis Komoditi Luas Panen (Ha) 2016 2017 2018 2019 Pa di 100.353 101.226 107.872 99.778 Ja gung 102 542 1.010 1.825 Kedela i 395 561 641 446
Sumber: Distan TPH Kabupaten Barito Kuala (2021)
Pada  tabel  15  dapat  diketahui  jumlah  penggunaan  pupuk pada  saat  produksi tanaman-tanaman pangan sebagai berikut:
Tabel 15
Jumlah Penggunaan Pupuk Pertanian Tanaman Pangan (Rp/Ha)
Jenis Komoditi Pupuk (Rp/Ha) 2016 2017 2018 2019 Pa di 976.439 981.867 1.042.848 1.035.769 Ja gung 1.362.927 1.370.504 1.455.622 1.445.741 Kedela i 447.090 449.576 477.498 474.256
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah) (2021)
Data penggunaan jumlah pupuk untuk pertanian tanaman pangan didapat dari hasil publikasi oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Hal ini dilakukan karena kurangnya data- data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Barito Kuala.

## Tabel 16
Degradasi Sumberdaya Tanah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2016 – 2019 (Jutaan Rupiah) Produk Tanaman Pangan Tahun 2016 2017 2018 2019 Pa di 97.989 99.390 112.494 103.347 Ja gung 139 743 1.470 2.638 Kedela i 177 252 306 212 Total 98.304 100.385 114.270 106.197
Dari tabel di atas dapat dilihat total degradasi sumberdaya tanah pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 98.304 juta. Pada tahun 2017 degradasi sumberdaya tanah sebesar Rp
100.385 juta. Selanjutnya meningkat lagi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 114.270 juta, dan menurun pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 106.197 juta.

## Depresiasi
Nilai depresiasi sumber daya alam adalah hasil penjumlahan deplesi sumber daya pertanian dengan degradasi sumber daya tanah. Maka hasil perhitungan tertera pada tabel berikut :
Tabel 17
Depresiasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 – 2019 (Jutaan Rupiah)
Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 Deplesi SD. Perta nian 674.443 878.635 891.635 555.660 Degra dasi SD. Ta nah 98.304 100.385 114.270 106.197 Depresiasi SD. Alam 772.747 979.020 1.005.905 661.857
Dari tabel di atas dapat dilihat nilai total depresiasi sumberdaya alam pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 772.747 juta. Pada tahun 2017 depresiasi sumberdaya alam sebesar Rp 979.020 juta. Selanjutnya meningkat lagi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1.005.905 juta, dan menurun pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 661.857 juta.

## PDRB Hijau Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan di  Kabupaten  Barito Kuala
Agar mendapatkan nilai PDRB  hijau maka diperlukan data PDRB  konvensional sektor pertanian subsektor tanaman pangan. Berikut PDRB konvensional sektor pertanian subsektor tanaman pangan Kabupaten Barito Kuala.
Tabel 18
PDRB Konvensional Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2016 – 2019 (Juta Rupiah) Tahun PDRB Konvensional 2016 1.092.340 2017 1.201.163 2018 1.238.663 2019 1.331.482
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (2020)
Setelah diketahui nilai PDRB konvensional atau coklat subsektor tanaman pangan, maka dapat diketahui nilai PDRB  hijaunya dari hasil  pengurangan nilai PDRB  coklat dengan nilai  deplesi  sumberdaya pertanian dan dikurang lagi  dengan nilai  degradasi tanah. Nilai tersebut diuraikan pada tabel berikut.
Tabel 19

## PDRB Hijau Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2016 – 2019 (Jutaan Rupiah)
Uraian Tahun 2016 2017 2018 2018 PDRB Konvensional Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan 1.092.340 1.201.163 1.238.663 1.331.482 Deplesi Sumberdaya Pangan 674.443,27 878.634,69 891.635,03 555.659,79 PDRB Semi Hijau Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan 417.897,14 322.528,45 347.028,34 775.821,82 Degra dasi Sumberdaya Ta nah 98.304,20 100.385,49 114.270,35 106.196,95 Depresia si Sumberdaya Ala m 772.747,47 979.020,19 1.005.905,38 661.856,75 PDRB Hijau Sektor Pertanian subsektor Tanaman Pangan 319.592,94 222.142,96 232.757,99 669.624,87
Setelah mengetahui nilai deplesi sumberdaya pangan, nilai degradasi tanah, nilai depresiasi alam  serta  nilai  PDRB  konvensional sektor pertanian  subsektor tanaman pangan, diketahui nilai PDRB  semi hijau dan PDRB  hijau sektor pertanian subsektor tanaman pangan Kabupaten Barito Kuala. Nilai PDRB hijau sektor pertanian subsektor tanaman pangan pada tahun 2016 sebesar Rp 319.592,94 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp 222.142,96 juta, pada tahun 2018 sebesar Rp 232.757,99 juta, dan pada tahun 2019 sebesar Rp 669.624,87 juta. Nilai deplesi sumberdaya pangan dan nilai degradasi tanah yang tinggi membuat nilai PDRB hijau sektor pertanian subsektor tanaman pangan lebih kecil daripada PDRB konvensionalnya.

## PENUTUP

## Implikasi Penelitian
Dari  hasil penelitian ini  implikasi praktis yang diharapkan ialah para pengelola subsektor  tanaman  pangan  maupun  para  pelaksana  pemerintahan   dapat  membuka pemikirannya bahwa subsektor tanaman pangan  memiliki peranan yang utama untuk perekonomian suatu wilayah karena kontribusi lingkungan yang mereka berikan sangat berharga.  Selain  itu,  pengelolaan  sumberdaya  pangan  berguna  untuk  mewujudkan pembangunan  yang  berkelanjutan  khususnya  di  daerah  Kabupaten  Barito  Kuala. Penelitian  ini  diharapkan dapat meningkatkan daya kritis  dalam  melihat  lingkungan sekitar kita.
Dari  hasil  penelitian ini  yaitu  hasil  perhitungan PDRB  hijau  sektor  pertanian subsektor  tanaman  pangan  diharapkan  dapat  memberi  manfaat  bagi  kepentingan keilmuan serta dapat digunakan sebagai sumber tambahan untuk penelitian berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan tentang perhitungan PDRB hijau bagi pembacanya maupun peneliti yang nantinya akan melakukan penelitian dengan tema serupa.

## Keterbatasan Penelitian
Adapun keterbatasan dari penelitian ini  ialah pada data biaya produksi tanaman pangan dan jumlah pengguanaan pupuk. Data yang diambil merupakan data umum dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional dari tahun 201 7. Penulis kemudian mengkonversikan data ke  tahun-tahun yang  diperlukan dalam  penelitian ini  dengan menggunakan pendekatan nilai tukar rupiah (Rp) terhadap Dolar Amerika (US$).

## Kesimpulan
Dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu (1) Nilai deplesi sumberdaya pangan pada tahun 2016 sebesar 674,4 Milyar, tahun 2017 sebesar 878,6 Milyar, tahun 2018 sebesar 891,6 Milyar, dan pada tahun 2019 sebesar 555,6 Milyar. Nilai degradasi tanah pada penelitian ini  pada tahun 2016 sebesar  98,3  Milyar,  tahun 2017 sebesar  100,3 Milyar, tahun 2018 sebesar 114,2 Milyar, dan pada tahun 2019 sebesar 106,1 Milyar. Nilai  depresiasi sumberdaya alam pada tahun 2016 sebesar 772,2 Milyar, tahun 2017 sebesar 979,02 Milyar, tahun 2018 sebesar 1.005,9 Milyar, dan pada tahun 2019 sebesar 661,857 Milyar. (2) Dari penelitian ini dapat diketahui nilai PDRB Hijau Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Kabupaten Barito  Kuala pada tahun 2016 yakni sebesar 319,5 Milyar, tahun 2017 sebesar 222,1 Milyar, tahun 2018 sebesar 232,7 Milyar, dan pada tahun 2019 sebesar 669,6 Milyar. Dengan menggunakan pendekatan perhitungan PDRB  hijau, pengurangan dari nilai PDRB  konvensional dengan nilai deplesi sumber daya pangan dan degradasi sumberdaya tanah menghasilkan nilai PDRB hijau subsektor tanaman pangan di Kabupaten Barito Kuala. Hasil tersebut menunjukkan nilai PDRB hijau  yang  lebih  kecil  atau  berkurang dibandingkan perhitungan dengan pendekatan PDRB konvensional.

## Saran
Adapun  saran-saran  dari  peneliti  yaitu  (1)  Perhitungan  PDRB  Hijau  Sektor Pertanian  Subsektor  Tanaman  Pangan  maupun  untuk  sektor-sektor  lainnya  perlu
diterapkan di Kabupaten Barito Kuala. Perhitungan menggunakan konsep PDRB Hijau ini  merupakan  perhitungan  tentan  kegiatan  ekonomi  yang  telah  memuat  aspek lingkungan.  Untuk  mendorong  kesejahteraan  dan  perencanaan  pembangunan berkelanjutan ( Sustainable Development  Goals )  di  daerah,  maka  pemerintah  harus berkomitmen  besar  terhadap  pemberdayaan  lingkungan.  Hal  ini  bertujuan  agar pembangunan  berkelanjutan  yang  telah  ditetapkan  dapat  diimplementasikan  pada kebijakan pembangunan di daerah ini kedepannya. Pengelolaan pertanian yang baik juga perlu dikembangkan agar dapat meminimalisir kerusakan sumberdaya dan lingkungan akibat aktivitas pertanian di Kabupaten Barito Kuala. (2) Diharapkan perhitungan PDRB Hijau pada Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan ini  dapat digunakan sebagai sumber tambahan bagi  penelitian berikutnya yang  terkait dengan perhitungan PDRB Hijau,  baik  pada  sektor  pertanian  ataupun  juga  pada  sektor-sektor  lainnya  serta diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembacanya.

## BIBLIOGRAPHY
Bank  Indonesia. (2021, Maret  16).  Kalkulator  Kurs.  Diambil  Kembali  dari  BANK
INDONESIA: https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi- bi/kalkulator-kurs.aspx
Indonesia, R. (2009). Undang–undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
KUR Kredit Usaha Rakyat. (2021, Maret 15). Evolusi KUR . Diambil kembali dari KUR Kredit Usaha Rakyat: https://kur.ekon.go.id/evolusi-kur Norhidayah. (2020). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Skripsi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.
Nur, M.  A.,  Zulfaridatul, S.  M.,  &  Yunani, A.  (2018). Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (Pendekatan Perhitungan PDRB Hijau ). Jurnal Ecoplan Vol. 1 No. 2 Oktober 2018.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017  Tentang  Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor  59  Tahun  2017 tentang  Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Suparmoko, M. (2006). PDRB Hijau (Produk Domestik Regional Bruto Hijau) : BPFE. Yogyakarta.
Utari, E.A.T. (2020). Kontribusi Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB  pada  Kabupaten Banjar  (Pendekatan PDRB  Hijau) (Skripsi)  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.
Waluyati, L. R., Suryantini, A., Masbaitubun, H., Maturbongs, L. H., & Irawan, N. B. (2010). Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Hijau  Sektor  Pertanian di Kabupaten Jayapura . Agro Ekonomi Vo. 17 No. 2 Desember 2010 hal 123-130.