ISSN Cetak (p-ISSN)  : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755

## MENOLAK TALAK RAJ’I SEORANG ISTRI DENGAN ALASAN HAK ASASI MANUSIA ( KEBEBASAN BERPENDAPAT ) DALAM PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI’I
Submitted : April 2021 Revised : June 2021 Published : July 2021 Arifur Rohman 1 , Moh Syahrul Rifkiyanto 2 1,2 Institut Agama Islam Darullughah Wadda’wah rahmanalfalaharif@gmail.com 1 , syahrulrif@gmail.com 2
Abstrak: Talak terhadap istri merupakan hal yang sering terjadi, dan merupakan bagian  dari  hal  yang  di  benci  oleh  Allah  Swt.  Dalam  konteks  rumah  tangga, lazimnya  sebuah  rumah  tangga  di  bangun  atas  keharmonisan  dan  kasih  saying antara seorang suami dan istri. Meskipun demikian beberapa situasi dan kondisi sering menjadi pemicu hilangnya keharmonisan keluarga, bahkan berujung pada perceraian. Sebagaiamana  yang terjadi terjadi  di  desa Tegalglagah, Bulakamba, Brebes.  Dimana  kebebasan  berpendapat  (Hak  Asasi  Manusia)  menjadi  alasan seorang  istri  untuk  menolak  talak  raj’i  yang  di  lakukan  oleh  suaminya.  Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan ( field reseach ) dengan bantuan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan, yaitu satu keluarga di desa desa Tegalglagah,  Bulakamba,  Brebes  dan  sumber  data  sekunder  berupa  Ibaroh  – ibaroh yang di ambil dari kitab – kitab ulama yang bermadzhabkan Imam Syafi’i. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  penolakan  talak  raj’i  seorang  istri melalui Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) yang akan di laporkan ke Pengadilan Agama dan hukum seorang istri menolak talak raj’i dari suaminya dengan alasan hak  asasi  manusia  (kebebasan  berpendapat)  dalam  Perspektif  Madzhab  Imam Syafi’i adalah tidak boleh.
Kata Kunci: Talak Raj’, Hak Asasi Manusia, Madzhab Syafi’i.
Abstract: Divorce against his wife is something that often happens, and is part of the things that are hated by Allah SWT. In the context of the household, usually a household  is  built  on  harmony  and  affection  between  a  husband  and  wife. Nonetheless,  several  situations  and  conditions  often  trigger  the  loss  of  family harmony,  even  leading  to  divorce.  As  happened  in  the  village  of  Tegalglagah, Bulakamba, Brebes. Where freedom of opinion (human rights) is the reason for a
Menolak Talak Raj’i Seorang Istri Dengan Alasan Hak Asasi Manusia . . .
wife to reject the raj'i divorce committed by her husband. The research method used is a type of field research with the help of a qualitative approach. The data sources used were primary data sources in the form of interviews with informants, namely one family in the villages of Tegalglagah, Bulakamba, Brebes and secondary data sources in the form of Ibaroh - ibaroh which were taken from the books of scholars who belonged to  the  Imam  Syafi'i  school.  The results of the study show that the process  of  refusing  a  wife's  divorce  through  a  Marriage  Registrar  (PPN)  will  be reported to the Religious Courts and the law of a wife refusing divorce from her husband on the grounds of human rights (freedom of opinion) in the perspective of the Imam's School Shafi'i is not allowed.
Keywords: Divorce Raj', Human Rights, Syafi'i School

## PENDAHULUAN
Wanita  adalah  makhluk  Tuhan  yang  mulia  karena  mampu  membimbing bahtera  rumah  tangga  untuk  membawa  serta  mengantarkannya  menuju  taman impian,  mereka  termasuk  makhluk  yang  memiliki  kecerdasan  tinggi,  kecerdasan tersebut di gunakan untuk membimbing suami dan anak – anaknya menghindar dari badai yang mampu meretakan bahtera rumah tangga, tak hanya itu mereka sering kali berkorban untuk menjaga bahtera rumah tangga agar tetap aman dan tentram.
Oleh  karenanya, peran wanita dalam rumah tangga sangat besar, bagi  kaum Adam memuliakan mereka adalahh hal yang harus di lakukan, menyayangi mereka adalah adalah yang hal pasti, mencinta dan menyayangi mereka sepenuh hati adalah imbalan atas jasa mereka, menjadi sandaran dan dapat di andalkan adalah  dua hal yang sangat di butuhkan wanita, jika mereka berpisah dari suami mereka, mereka pasti mampu mengurus  anak  –  anak mereka dengan pundak mereka  yang  rapuh, mereka  seperti  berlian,  di  manapun  berada  mereka  tetap  terhormat  dan  ternilai, seorang lelaki yang berpisah dari mereka, seperti seseorang yang kehilangan sebuah berlian yang tak ternilai.
Rujuk adalah satu-satu nya kesempatan agar kaum Adam mampu hidup dalam satu bahtera keluarga bersama istrinya, tidak di pungkiri  seringkali seorang suami yanb  mentalak  istrinya,  ingin  kembali  hidup  bersamanya  lagi.  Namun  rujuk bukanlah  permainan  melainkan  akad  sakral  yang  dapat  menyatukan  kembali
Menolak Talak Raj’i Seorang Istri Dengan Alasan Hak Asasi Manusia . . .
pasangan suami istri, oleh karenanya rujuk mengandung beberapa hal yang harus di perhatikan seperti jumlah talak yang di ucapkan oleh suami sebagaimana tertulis dalam Alquran 1 :
اَِّمِ اْوُذُخَْتَ ْنَا ْمُكَل ُّلَِيَ  َلََو ۗ ٍناَسْحِِبِ ٌۢ حْيِرْسَت ْوَا  ٍفْوُرْعَِبِ ٌۢ كاَسْمِاَف ۖ ِنٰتَّرَم ُق َلََّطلَا
ْنَا  َّلَِا أً ـْيَش َّنُهْوُمُتْـيَـتٰا ِاَف ۗ ِٰٰللّا َدْوُدُح اَمْيِقُي  َّلََا  اَفاََّيَّ
اَمْيِف اَمِهْيَلَع َحاَنُج  َلََف ۙ ِٰٰللّا َدْوُدُح اَمْيِقُي  َّلََا ْمُتْفِخ ْن
هِب  ْتَدَتْـفا ٖ ۗ ََ ْلِت َنْوُمِلٰٰظلا ُمُه ََ ِٕى ٰۤ ٰلوُاَف ِٰٰللّا َدْوُدُح َّدَعَـتَّـي ْنَمَوۚ اَهْوُدَتْعَـت  َلََف ِٰٰللّا ُدْوُدُح
“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang  ma’ruf  atau  menceraikan  dengan  cara  yang  baik.  Tidak  halal  bagi  kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya  khawatir  tidak  akan  menjalankan  hukum-hukum  Allah.  Jika  kamu khawatir  bahwa  keduanya  (suami-istri)  tidak  dapat  menjalankan  hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa  atas  keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri  untuk  menebus  dirinya.  Itulah  hukum-hukum  Allah,  maka  janganlah  kamu melanggarnya.  Barangsiapa  yang  melanggar  hukum-hukum  Allah  mereka  itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Baqoroh: 2).
Berdasarkan ayat di atas bahwa seseorang suami dapat merujuk istrinya selama ia tidak mengucapkan talak sebanyak tiga kali, boleh baginya merujuk istrinya atau mentalak istrinya, tetapi sering kali terjadi lantaran kecewa atas perilaku suaminya, beberapa  istri  menolak  ajakan  sumainya  untuk  rujuk,  dengan  alasan  kebebasan manusia dalam berpendapat dan mengambil keputusan untuk menjalani hidupnya.
Seperti yang terjadi di desa Tegalglagah kec Bulakamba kab Brebes, salah  satu warga  disana  mengaku  sering  kali  kecewa  melihat  kelakukan  suaminya  yang emosinya    mudah  sekali  terpancing  bahkan  untuk  beberapa  masalah  yang  kecil, lantaran lelah dengan sikapnya, ia mengaku ingin sekali berpisah tetapi semua itu lebih  mudah  di  ucapkan  daripada  di  lakukan,  sampai  suatu  waktu  saat  mereka bertengkar, si suami dengan sengaja melontarkan kalimat talak, setalah amarah nya mereda  dengan  sangat  menyesal  ia  menemui  istrinya  dan  meminta  maaf,  serta mengajak rujuk.
1 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah (Bandung: Penerbit J-Art, 2014).
Menolak Talak Raj’i Seorang Istri Dengan Alasan Hak Asasi Manusia . . .
Merasa kelakuan sang suami tidak akan berubah, ia menolak ajakan tersebut dengan alasan bahwa mereka berdua sudah tidak satu haluan, juga ia merasa bahwa berpisah  adalah  jalan  terbaik  buat  mereka.  Suami  pun  berkata  bahwa  ia  wajib memenuhi  tuntutan  suami  untuk  kembali  kepadanya,  tetapi  ia  percaya  bahwa menolak  rujukan  suami  adalah  hal  yang  di  perbolehkan  dalam  agama,  karena  ia berpendapat bahwa agama tidak memaksa seseorang untuk melakukan hal yang ia tidak bisa.
Permasalahan  di  atas  merupakan  contoh  yang  pas  untuk  menggambarkan tentang banyaknya fenomena dimana sering kali pihak wanita menjadi korban talak dan rujuk oleh suami yang mempunyai  hak mutlak untuk menjatuhkan talak dan meminta  rujuk.  Melihat  permasalahn  di  atas  Peneliti  ingin  membahas  dan membandingkan pendapat menurut HAM dan menurut pandangan Imam Syafi’i.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  cara  yang  digunakan  peneliti  dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah  ditentukan 2 . Menurut  Suharsimi  Arikunto,  penentuan  jenis  penelitian  dapat ditinjau  dari  beberapa  aspek,  seperti  tujuan  penelitian,  pendekatan  penelitian, bidang  ilmu  yang  diteliti,  tempat  penelitian 3 .  Apabila  ditinjau  dari  lokasi  yang dipilih,  penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  lapangan  (field  reseach),  yaitu penelitian yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi  aktual,  dan interaksi  individu,  kelompok, lembaga, masyarakat, atau suatu sistem sosial 4 .
Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menjawab permasalahan dengan memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti yaitu ia menolak ajakan rujuk suaminya dengan alasan menyuarakan  kebebasannya.  Pendekatan  kualitatif  memandang  suatu  kenyataan sebagai  sesuatu  yang  berdimensi  jamak,  oleh  karena  tidak  mungkin  disusun
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hal. 126-127.
3 Ibid., Hal. 7-10.
4 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hal. 5.
Menolak Talak Raj’i Seorang Istri Dengan Alasan Hak Asasi Manusia . . .
rancangan  penelitian  yang  terinci  sebelumnya,  melainkan  rancangan  penelitian berkembang  selama  penelitian  berlangsung 5 .  Sedangkan  untuk  data  yang  hendak dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah  pandangan  seorang  istri  yang  hidup dengan bekerja sebagai buruh guna memenuhi kehidupannya dan anaknya, tentang bagaimana  ia  menolak  ajakan  rujuk  suaminya  dengan  alasan  menyuarakan kebebasannya. Berdasarkan hal ini, yang dikehendaki dalam penelitian ini berupa data  dalam  bentuk  deskripsi.  Selain  itu,  peneliti  juga  menghendaki  makna  yang berada  dibalik  deskripsi  data  tersebut.  Di  sisi  lain,  data  yang  dikumpulkan diupayakan  untuk  dideskripsikan  berdasarkan  ungkapan,  bahasa,  cara  berfikir, pandangan  subyek  penelitian,  sehingga  mengungkapkan  apa  yang  sebenarnya menjadi  hak  dan  kebenaran  bagi  seorang  istri  yang  di  tinggal  tanpa  di  berikan nafkah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Prosedur Penolak Rujuk Seorang Istri
Disebutkan  secara  tegas  bahwa  seorang  wanita  dalam  masa  iddah  talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan PPN disaksikan dua orang saksi, kemudian pada pasal berikutnya yaitu pada  pasal  165  dijelaskan  rujuk  yang  dilakukan  tanpa  sepengetahuan,  maka rujuknya dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.
2. Pandangan Ulama – ulama Madzhab Imam Syafi’i terhadap penolakan talak raj’i seorang istri dengan alasan Hak Asasi Manusia (kebebasan berpendapat)
Perkembangan  zaman  semakin  pesat,  kebutuhan  semakin  meningkat,
permasalahan seputar agama semakin banyak. Ulama – ulama bukannya tidak mefatwakan  hukum  –  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  tersebut. Melainkan tidak adanya seseorang yang meringkas fatwa – fatwa tersebut guna mempermudah  persoalan  –  persoalan  tersebut.  Seperti  hak  Perempuan  dalam Menolak rujuk talak raj’i suaminya, persoalan ini sebenarnya telah di bahas dan di  bukukan  hanya  saja  sedikit  sekali  orang  yang  memahaminya,  karenanya penulis menulis skrpisi ini dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam Al Quran Berbunyi:
5 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (alfabeta, 2009), Hal. 199.
Menolak Talak Raj’i Seorang Istri Dengan Alasan Hak Asasi Manusia . . .
أًح َلَْصِا ا ْوُداَرَا ْنِا ََ ِلٰذ ِْفِ َّنِهِٰدَرِب ُّقَحَا َّنُهُـتَلْوُعُـبَو
“Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan”. 6 (QS. al-Baqoroh: 228)
Sebelum membahas tentang hak istri dalam rujuk, peneliti memaparkan definisi rujuk menurut empat Madzhab, sebagai berikut:
a. Menurut ῌanafῑyah, rujuk ialah melangsungkan hak kepemilikan istri tanpa ada  gantian  dalam  masa  iddah.  Redaksi  “tanpa  ada  gantian”  ini menunjukkan tentang kembalinya hak kepemilikan istri tanpa adanya akad baru yakni talak yang dilontarkan suami adalah talak raj’i. 7 .
b. Menurut Malikiyah, rujuk ialah kembalinya istri yang telah ditalak, kepada perlindungan suami, tanpa ada pembaharuan akad nikah. Meskipun dalam pengertian tidak mengungkapkan antara talak bāin dan talak raj’i, namun redaksi  “tanpa  membutuhkan  pembaharuan  akad  nikah”,  sudah mengecualikan  kembalinya  istri  dengan  akad  baru,  maka  itu  dinamakan talak bāin. Sedangkan bila tanpa akad yang baru itu hanya pada talak raj’i 8 . c. Menurut Syafi’iyah, rujuk ialah mengembalikan wanita dalam satu ikatan perkawinan,  dari  talak  yang  bukan  talak  ba’in  selama  masa  iddah.  Yang dimaksud redaksi talak yang bukan talak ba’in ialah talak raj’i 9 .
d. Menurut Hanabilah, rujuk ialah kembalinya perempuan yang ditalak selain bain kepada perlindungan suami tanpa ada akad 10 .
Pengertian  diatas  menunjukkan  bahwasanya  rujuk  itu  mengembalikan kepemilikan  istri  yang  sebelumnya  putus  dikarenakan  suami  mentalak  istri dengan  talak  raj’i.  Suami  memiliki  hak  untuk  merujuk  istrinya  yang  telah ditalak raj’i selama istri masih dalam masa iddah tanpa mensyarakatkan adanya persetujuan  istri  yang  mana  ini  juga  merupakan  pendapat  ulama  –  ulama Madzhab Imam Syafi’i.
Tetapi  jika  di  lihat  dari  penggalan  ayat  yang  berbunyi  “ ahaqqu ” menunjukan bahwa seorang istri masih memiliki hak walau lebih rendah dari
6 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah .
7 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqhu Fil Madzahibil Arbaah (Beirut: Dar al-Fikr, 2001) Hal. 377.
8 Ibid .
9 Ibid . 10 Ibid .
Menolak Talak Raj’i Seorang Istri Dengan Alasan Hak Asasi Manusia . . .
suaminya untuk menolak ajakan rujuk suaminya tersebut. Ini menjadi dasar dan alasan  para  permus  KHI  dalam  merumuskan  syarat  persetujuan  seorang  istri untuk  pengesahan  rujuk.  Sebagaimana  yang  tertera  dalam  pasal  164  yang berbunyi :
“ Seorang  wanita  dalam  masa  iddah  talak  raj’i  berhak  mengajukan keberatan  atas  kehendak  rujuk  dari  mantan  suaminya  di  hadapan  Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi ” 11 . Di kuatkan dengan pasal 165  yang  tertulis  : “Rujuk  yang  dilakukan  tanpa  sepengetahuan  bekas  isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama ”. 12
Dari rincian pasal di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan proses rujuk  harus  melalui  ketentuan-ketentuan  yang  baru  serta  harus  ditaati  oleh kedua  belah  pihak.  Proses  ini  merupakan  hasil  ijtihad  para  ulama  yang menginginkan pembaharuan dan perbaikan serta kemashlahatan umat Islam di Indonesia. Pasal 164 dan 165 disyaratkan adanya persetujuan istri dalam proses rujuk yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang telah ditalaknya.
Sebenarnya  tidak  ada  perbedaan  yang  saling  bertentangan  antara pemahaman  ulama  –  ulama  4  madzhab  terutama  yang  bermadzhabkan  Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam, hanya saja beberapa fatwa ulama madzhab imam syafi’i cenderung lebih simple sehingga sering membuat pembaca salah paham.  Sedangkan  KHI  dengan  perinciannya  memerinci  fatwa  tersebut sehingga lebih mudah di pahami oleh masyarakat.
KHI  merumuskan  berhaknya  seorang  istri  untuk  menolak  ajakan  rujuk talak raj’i suaminnya bukan tanpa sebab. KHI memiliki beberapa alasan yang baik dan tepat seperti:
a. Konsep Maslahah
Demi  menjaga  keselamatan  Istri  dan  kesewenangan  suaminya,  KHI memiliki konsep maslahah yang diambil dari Kaidah Fiqih yang berbunyi:
ِحِلاَصَمْلا  ِبْلَج ىَلَع  مَّدَقُم ِدِساَفَمْلا ُءْرَد
11 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Hal. 164.
12 Abdurrahman.
Menolak Talak Raj’i Seorang Istri Dengan Alasan Hak Asasi Manusia . . .
“Mencegah Kerusakan lebih utama dari mengmbil kemaslahatan” 13 .
Dari  kaidah  Fiqh  di  atas  dapat  di  pahami  meminta  persetujuan  istri  guna termasuk bentuk “mencegah kerusakan” sehingga jika memang istri tidak setuju pasti ada alasan yang logis akan hal tersebut. Konsep ini di dukung dengan  sunnahnya  seorang  suami  untuk  mentalak  istrinya  jika  ia  tidak mampu menjalankan kewajibannya 14 .
b. Kebebasan Berpendapat
Kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak  untuk  berbicara  secara  bebas  tanpa  adanya  tindakan  sensor  atau pembatasan,  akan  tetapi  dalam  hal  ini  tidak  termasuk  menyebarkan kebencian.  Dapat  diidentikan  dengan  istilah  kebebasan  berekspresi. Kebebasan  berpendapat  merupakan  hak  setiap  warga  negara  baik  secara lisan maupun tulisan.
Tidak luput pula, Al qur’an sebagai pedoman orang islam, menyebutan tentang kebebasan berpendapat.
ٰرْوُش ْمُهُرْمَاَو ۖ َةوٰلَّصلا اوُماَقَاَو ْمِِٰبَّرِل اْوُـباَجَتْسا َنْيِذَّلاَو
ٰـنْـقَزَر اَِّمَِو ۖ ْمُهَـنْـيَـب
َنْوُقِفْنُـي ْمُه
“ Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan  salat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan musyawarah  antara  mereka;  dan  mereka  menginfakkan  sebagian  dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (QS. asy-Syuro, 42: 38) 15 .
Allah menyanjung musyawaroh dalam semua hal dengan menyanjung orang  –  orang  yang  senantiasa  melakukan  hal  itu.  Nabi  Muhammad  Saw senantiasa bermusyawah dengan para sahabatnya dalam semua urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan perang. Hak ini terjadi dalam banyak hal. Namun beliau tidak pernah bermusyawaroh dengan mereka dalam masalah hukum.  Sebab  hukum  itu  di  turunkan  dari  Allah  berikut  dengan  semua bagiannya baik wajib, sunah, makruh, mubah, maupun haram.
3. Hukum Istri Menolak Ajakan Rujuk Suami
Dari  hasil  penelitian  dan  analisis  yang  berhasil  penulis  lakukan  adalah bahwa  apa  yang  ditetapkan  dalam  KHI  bukanlah  bertujuan  untuk  menyalahi
13 Qoimuddin, Anfasudz Dzakhoir fil Asybah wan Nadzoir (Pasuruan: Percetakan Dalwa, 2001).
14 Abdullah Basaudan, Zainunatul Ilqoh (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000).
15 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah .
Menolak Talak Raj’i Seorang Istri Dengan Alasan Hak Asasi Manusia . . .
hasil ijtihad ulama madzhab, akan tetapi apa yang dilakukan oleh perumus KHI adalah  suatu  tuntutan  hukum  yang  harus  dilakukan  dalam  rangka mengaktualisasikan  dan  mengkondisikan  hukum  agar  tetap  eksis  di  tengah- tengah  masyarakat  khususnya  masyarakat  muslim  Indonesia.  Hal  ini  juga tentunya  didasari  oleh  semangat  pembaharuan  hukum  yang  terus  harus berkembang seiring dengan perubahan waktu dan tempat yang terjadi.
Jadi  ketetapan  yang  dilakukan  dalam  KHI  tentang  syarat  harus  adanya persetujuan  istri  atas  kehendak  rujuk  yang  diajukan  oleh  suaminya  tersebut merupakan  tuntutan  keadaan  (waktu  dan  tempat),  dimana  ketetapan  tersebut bertujuan  untuk  lebih  menjaga  dan  memelihara  hak  dalam  menciptakan kemaslahatan  bagi  keluarga  khususnya  pada  istri  untuk  perkara  tersebut dikalangan muslim Indonesia yang sudah mulai terancam kemaslahatannya.
Jadi, dalam hak rujuk ini terjadi perkembangan konseptual yang signifikan dari fiqih menuju KHI. Fiqih yang semula meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan dan dengan cara apapun ia rujuk, telah dibatasi dengan adanya persyaratan persetujuan isteri. Prosedur penolakan rujuk yang diatur dalam KHI lebih banyak mengandung Maslahah seperti yang disebutkan di atas, maka peraturan tersebutlah yang dipakai. Artinya walaupun suaminya  meminta  rujuk,  namun  isterinya  tidak  berkenan,  maka  rujuk  tidak akan terjadi berdasar putusan Pengadilan Agama. Menurut hemat peneliti, KHI tidak bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi KHI berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi.
Dalam  hal  ini,  tampak  bahwa  KHI  mencoba  menjaga  kemaslahatan bersama  suami  isteri,  tidak  hanya  kemaslahatan  mantan  suami  saja,  tetapi kemaslahatan pihak mantan isteri juga. Sebagimana yang di jelaskan bahwa di sunahkan bagi  seorang suami untuk  merujuk  istrinya dengan tujuan merbaiki diri dengan berbuat baik bersamanya.
Tetapi  jika  rujuk  hanya  di  maksudkan  dengan  merugikan  istri, memperpanjang masa iddah saja maka haram. Apabila seorang suami merujuk istrinya dengan tujuan hanya merugikan dan memeperpanjang masa iddah maka
Menolak Talak Raj’i Seorang Istri Dengan Alasan Hak Asasi Manusia . . .
rujuknya tetap sah walau ia telah melakukan hal yang di larang dan mendzolimi dirinya 16 . Sebagaimana yang di katakan oleh Ibnu Abas Ra:
َّطلا َنِم َّنِهْيَلَع ْيِذَّلا ُلْثِم َّنِهِجاَوْزَأ ىَلَع  ِفْوُرْعَمْلِبِ ِةَرْشِعْلا َو ِةَبْحُّصلا ِنْسُح ْنِم َّنَُلَ اَمْيِف ِةَعا َناَك اَمَك َّنِِتِِٰراَضَم َكْرَـت َّنِهجاَوْزَأ ىَلَع َّنَُلَ َّنِإ : َلْيِقَو .َّنِهِجاَوْزَِلِ َّنِهْيَلَع ُهَبَجْوَأ َع .َّنِه ِجاَوْزَِلِ َّنِهْيَل
“Wajib  bagi  suami  –  suami  untuk  memperlakukan  istri  –  istri  mereka sebagaimana  wajib  bagi  mereka  untuk  mentaati  apa  yang  di  wajibkan  bagi mereka untuk suami – suami mereka. Dan di katakan juga : Wajib bagi suami –  suami  mereka  untuk  menghilangkan  perkara  –  perkara  yang  merugikan mereka  sebagaimana  hal  itu  juga  berlaku    bagi  mereka  kepada  suami  – suaminya” 17 .
Sehingga tujuan kata “in aradu ishlaha” (bermaksud mengadakan ishlah dan kebaikan). Hal itu berlaku bagi wanita-wanita yang ditalak raj’i, sehingga maksud  dalam  QS  Al-Baqarah  ayat  228  yang  telah  dibahas  terdahulu  benar- benar mencapai sasaran yang dituju 18 .

## KESIMPULAN
Jika  suami  mengajak  istrinya  rujuk,  sedangkan  sang  istri  keberatan  akan ajakannya maka ia harus mengutarakannya dengan alasan yang benar. Jika si suami menolak dan tetap bersikukuh untuk mengajaknya rujuk maka si istri mendatangi (Pegawai  Pencatat  Pernikahan  (PPN).  Lalu  PPN  akan  melaporkan  penolakannya kepada  Pengadilan  Agama  sehingga  Pengadilan  agama  lah  yang  akan mengkabulkan  penolakannya  atau  tidak.  Kebanyakan  ulama–ulama  yang bermadzhabkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa seorang istri yang tertalak raj’i masih menjadi istrinya yang sah. Sehingga menyebabkan tidak bolehnya seorang istri untuk menolak ajakan rujuk suaminya.
16 Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010) Hal. 51.
17 Ibid., Hal. 52.
18 Ibid ., Hal. 51.
Menolak Talak Raj’i Seorang Istri Dengan Alasan Hak Asasi Manusia . . .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Akademika Pressindo, 1992.
Abdurrahman al-Jaziri. al-Fiqhu Fil Madzahibil Arbaah . Beirut: Dar al-Fikr, 2001. Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori Al-Qurthubi. Tafsir al-Qurthubi juz 4 . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
Basaudan, Abdullah. Zainunatul Ilqoh . Beirut: Dar al-Minhaj, 2000.
Kementrian Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemah . Bandung: Penerbit J-Art, 2014.
Qoimuddin. Anfasudz  Dzakhoir  fil  Asybah  wan  Nadzoir .  Pasuruan:  Percetakan Dalwa, 2001.
Satori, Djam’an, dan Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2009.
Usman,  Husaini,  dan  Purnomo  Setiadi  Akbar. Metodologi  Penelitian  Sosial .
Jakarta: Bumi Aksara, 2006.