Volume 7, Number 1, 2019,  pp. 5 -  13 P-ISSN : 2354-6107 E-ISSN : 2549-2292 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU

## Pengelolaan
Pendapatan Asli Desa Sebagai

## Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan
Komang Adi Kurniawan Saputra 1* ,  Putu Budi Anggiriawan 2 , A.A. Ayu Erna Trisnadewi 3 , Putu Gede Wisnu Permana Kawisana 4 ,  L.G.P. Sri Ekajayanti 5
1,2, 34 5 Unversitas Warmadewa, Denpasar - Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengelolaan pendapatan asli desa di Desa Kerobokan  serta peran BUMDes untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan strategi pengelolaan pendapatan asli desa untuk meningkatkan perekonomian. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi  dan  studi  dokumen  yang  selanjutnya  dianalisis  dengan  reduksi data,  penyajian  data,  analisis  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  Kerobokan  sudah  sesuai  dengan  prosedur  pengelolaan, BUMDes  berperan  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  desa  sehingga pemerintah desa dapat menyelenggarakan pembangunan yang berdampak pada  perekonomian  desa  dan    strategi  yang  dijalankan  pemerintah  desa lebih mengedepankan koordinasi dan kerjasama.

## A B S T R A C T
This research was conducted to find out the management of village original income in Kerobokan Village and the role of BUMDes to be able to increase village original income and rural original income management strategy to improve  the  economy.  This  research  method  is  qualitative  descriptive method.  Data  obtained  through  in-depth  interviews,  observations  and  document  studies  are  then analyzed  by  data  reduction,  data  presentation,  data  analysis  and  conclusion.  The  result  of  the  research shows  that  the  management  done  by  Kerobokan  Village  Government  is  in  accordance  with  the management procedure, BUMDes play a role in increasing the village's original income so that the village government  can  carry  out  the  development  which  impact  on  the  village  economy  and  the  strategy implemented by the village government puts forward the coordination and cooperation.
Copyright © Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: komangadikurniawan@gmail.com (Komang Adi Kurniawan Saputra)

## A R T I C L E  I N F O
Article history: Received 01 February 2019 Received in revised form 08 May 2019 Accepted 05 June 2019 Available online 15 June 2019
Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi, Pendapatan Desa, dan Pengelolaan Pendapatan
Keywor\ds: Development of Economy, Income of Village, and Managament Income

## 1. Pendahuluan
Pengelolaan  pendapatan  asli  desa  dilakukan  dalam  rangka  penyelenggaraan  pembangunan  desa sebagai  penambah  dan  pemasukan  sumber  pendapatan  desa.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Pasal  77  tentang  desa,  pengelolaan  kekayaan  milik  desa  dilakukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  taraf  hidup  masyarakat  desa  serta  meningkatkan  pendapatan  desa.  Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa menjelaskan bahwa pembangunan desa oleh  pemerintah  desa  yang  sebelumnya  terbebani  dengan  program-program  pembangunan  dari  pusat sekarang  dapat  lebih  leluasa  dan  bebas  dalam  mengelola  dan  mengatur  serta  menentukan  arah pembangunan desa secara mandiri.
Desa  dituntut  agar  mandiri  dalam  menjalankan  urusan  pemerintahannya  terutama  dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk  kemandirian  desa  dalam  mengelola  keuangan.  Sehingga  desa  tidak  tergantung  dengan  transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam sistem pemerintahan yang ada  saat  ini,  desa  mempunyai  peran  yang  strategis  dalam  membantu  pemerintah  daerah  dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata  pemerintah  daerah  dalam  mendukung  otonomi  daerah  di  wilayahnya  (Atmadja,  et  al,  2018). Pemerintah desa khususnya kepala desa dalam membangun dan mengembangkan desa harus mengetahui cara  mengelola  dan  menjalankan  pemerintahan  dengan  baik  terutama  dalam  pengelolaan  pendapatan. Baik  tidaknya  suatu  pengelolaan  bergantung  pada  tata  kelola  pemerintah  desa  itu  sendiri,  sehingga penting  bagi  pemerintah  desa  untuk  mengetahui  dan  mengerti  cara  mengelola  desa  dengan  baik. Mengingat  dan  menyadari  adanya  hambatan  dalam  pembangunan  suatu  daerah  maka  perlu  suatu alternatif paradigma pembangunan yang baru (Sujarweni, 2015), dimana semua kebutuhan masyarakat terjamin  sampai  ke  pelosok  desa  sehingga  dibutuhkan  daerah  otonom  untuk  desa  agar  bisa  mengelola sumber-sumber  pembiayaannya  untuk  mensejahterakan  masyarakat  secara  menyeluruh  Saputra  dan Julianto (2016).
Dalam  pendapatan  asli  desa  di  Desa  Kerobokan  terdapat  beberapa  potensi  yang  belum dioptimalkan  oleh  pemerintah  desa  yang  berpotensi  sebagai  pendapatan  asli  desa,  diantaranya  : optimalisasi  pengembangan  BUMDes,  mendirikan  pasar  desa,  serta  potensi  dalam  BUMDes  yaitu  desa wisata  dan  mengoptimalkan  potensi  obyek  wisata  pantai.  Pembentukan  BUMDes  dengan  merangkul wirausaha yang ada di Desa Kerobokan diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli desa, dimana hasil  usaha  dari  BUMDes  tersebut  akan  diberikan  kepada  Desa.  Potensi  tersebut  diharapkan  dapat meningkatkan  perekonomian  Desa  Kerobokan  melalui  pengelolaan  yang  dilakukan  secara  transparansi dan  akuntabel  (Atmadja  dan  Saputra,  2017).  Transparansi  berkaitan  dengan  keterbukaan  atau lengkapnya  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan baik dalam pos pendapatan maupun secara menyeluruh. Dimana pengelolaan  yang  nantinya  akan  dilakukan  yaitu  mulai  dari  perencanaan  sampai  adanya  suatu pertanggungjawaban dan realisasi yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang inilah penulis mengangkat judul mengenai “Profesionalisme Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan”.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  oleh  peneliti  dalam  latar  belakang  penelitian, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengelolaan  pendapatan  asli  desa  di  Desa  Kerobokan?,  (2)  Bagaimana  peran  BUMDes  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  desa  di  Desa  Kerobokan?,  (3)  Bagaimanakah  strategi  pengelolaan pendapatan asli desa untuk meningkatkan perekonomian desa di Desa Kerobokan?.

## 2. Metode
Desain penelitian Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh  karena  itu,  peneliti  memilih  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  untuk  menentukan  cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan  ditemukan  pola-pola  yang  jelas.  Format  desain  penelitian  kualitatif  terdiri  dari  tiga  model,  yaitu format  deskriptif,  format  verifikasi,  dan  format  grounded  research.  Dalam  penelitian  ini  digunakan metode  kualitatif  dengan  desain  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  memberi  gambaran  secara  cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran dengan secara cermat tentang fenomena yang terjadi mengenai bagaimana
pengelolaan  pendapatan  asli  desa  untuk  meningkatkan  pembangunan  perekonomian  desa  pada  Desa Kerobokan.

## Subyek dan Obyek Penelitian
Subyek  penelitian  ini  adalah  Pengurus  di  Kantor  Desa  Kerobokan,  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa, Ketua  BPD,  Sekretaris  Desa,  serta  Ketua  Pengelola  BUMDes.  Fokus  utama  dalam  penelitian  ini  adalah pengelolaan  pendapatan  asli  desa  dalam  meningkatkan  pembangunan  perkonomian  desa.  Objek  dalam penelitian  ini  adalah  pengelolaan  pendapatan  asli  desa.  Dimana  pengelolaannya  meliputi  pada  proses penyusunan perencanaan yang akan dilaksanakan, dilanjutkan dengan penyusunan anggaran operasional kemudian realisasi dan pertanggungjawaban anggaran tersebut.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu  penelitian.  Pada  penelitian  kali  ini  peneliti  memilih  jenis  penelitian  kualitatif  maka  data  yang diperoleh  haruslah  mendalam,  jelas  dan  spesifik.  Selanjutnya  dijelaskan  oleh  Sugiyono  (2009)  bahwa pengumpulan  data  dapat  diperoleh  dari  hasil  observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan gabungan/triangulasi.  Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.
1. Observasi
Observasi  adalah  pengamatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  dan  sistematis  terhadap  aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur,  observasi  tak  terstruktur,  observasi  partisipan,  dan  observasi  nonpartisipan.  Dalam penelitian  ini,  sesuai  dengan  objek  penelitian  maka,  peneliti  memilih  observasi  partisipan.  Observasi partisipan  yaitu  suatu  teknik  pengamatan  dimana  peneliti  ikut  ambil  bagian  dalam  kegiatan  yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap  objek  penelitian,  yaitu  dengan  mengamati  kegiatan-kegiatan  yang  ada  di  Kantor  Desa Kerobokan.
2. Wawancara
Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu  sendiri  dibagi  menjadi  3  kelompok  yaitu  wawancara  terstruktur,  wawancara  semi-terstruktur,  dan wawancara mendalam (in-depth interview). Disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi  yang  kompleks,  yang  sebagian  besar  berisi  pendapat,  sikap, dan pengalaman pribadi.
3. Studi Pustaka Yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan- laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
4. Dokumentasi
Dokumen  menurut  Sugiyono  (2009)  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumen yang  digunakan  peneliti  disini  berupa  foto,  gambar,  serta  data-data  mengenai  Kepala  Desa  Kerobokan maupun aparat desa  yang didapatkan dari Kantor Desa Kerobokan.

## Metode Analisis Data Reduksi Data
Reduksi  data  meliputi  berbagai  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  mempertajam  analisis.  Proses wawancara  terhadap  informan  terkadang  keluar  dari  konteks  panduan  wawancara  yang  telah  disusun. Reduksi  pada  hasil  wawancara  ini  dilakukan  dengan  menghilangkan  jawaban-jawaban  informan  yang keluar  dari  konteks  pertanyaan  pedoman  wawancara.  Maka  dari  itu,  proses  reduksi  berkaitan  dengan pemilahan data yang dilihat dari relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Bahkan dalam suatu reduksi akan dibuat suatu narasi awal yang bersifat tentatif. Hal ini penting dilakukan dalam konteks pemfokusan penggalian  data,  yang  nantinya  akan  mengarah  pada  pengujian  proposisi  penelitian  atau  menambah variasi  penjelasan  maupun  pemaknaan  yang  sudah  ada.  Kesemuannya  itu  tidak  dapat  dilepas  dari bangunan  landasan  teori  yang  sudah  dibuat.  Landasan  teori  memberikan  arah  tentang  data  apa  yang dikumpulkan dan bagaimana membangunnya dalam bentuk narasi.
Berkenaan dengan itu, maka triangulasi data sangat penting dilakukan dalam proses reduksi. Hal ini penting dilakukan untuk menambah validitas data lebih terjamin keabsahannya. Data yang didapat dari hasil  wawancara  dan  observasi  dapat  pula  ditriangulasikan  dengan  data  dokumen,  begitu  sebaliknya sehingga data yang didapat lebih banyak dan keabsahannya lebih kuat.

## Analisis Penarikan Kesimpulan
Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan dengan merujuk pada proposisi yang telah dibuat sebelumnya. Proposisi ini diuji untuk mengetahui sejauh mana dapat dipertahankan melalui bukti-bukti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya hasil analisis, dimanfaatkan dalam penarikan suatu kesimpulan  penelitian  yang  menguraikan  makna  subjektif,  temuan  konsep  atas  permasalahan  yang diteliti.  Selain  itu  juga,  kegiatan  pengumpulan  data,  reduksi  data  penarikan  kesimpulan  merupakan rangkaian  terkait  sampai  mendapatkan  hasil  penelitian  akhir  yang  berisfat  holistik  dan  sarat  makna dalam konteks pemberian jawaban terhadap masalah yang dikaji. Temuan yang didapat dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Isi laporan penelitian ini berupa narasi yang mengandung hasil analisis data dari hasil observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

## 3. Hasil dan pembahasan

## Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa
Komponen  pendapatan  asli  desa  terdiri  dari  pajak,  retribusi,  hasil  perusahaan  milik  daerah  dan hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah.  Keempat  komponen  tersebut  sangat  penting  dan  masing-masing memberikan konstribusi bagi penerimaan pendapatan asli desa. Masing-masing desa terdapat beberapa potensi  yang  dijadikan  sebagai  sumber  pendapatan  asli  desa  yang  dapat  meningkatkan  komponen tersebut.  Dapat  berupa  pasar  desa,  pasar  hewan  maupun  yang  lainnya  sesuai  yang  dimiliki  oleh  desa. Kepala Desa Kerobokan, Putu Wisnu Wardana mengatakan:
“Untuk  sumber-sumber  asli  pendapatan  asli  desa  di  Kerobokan  yang  pertama  bersumber dari  pengelolaan  obyek  wisata  pantai.  Yang  kedua  BUMDes,  sumber  penghasilan  sisa  hasil bersih masuk ke desa selaku sumber pendapatan asli desa dari sisa alokasi hasil usaha, terus sumber-sumber  yang  lain  itu  tidak  mengikat,  itu  pun  ada  beberapa  usaha-usaha  yang sekiranya  seperti  pengelolaan  sampah  dan  sebagainya  itu  masuk  sebagai  sumber pendapatan  asli  desa,  terus  yang  lainnya  juga  sumbangan-sumbangan  tidak  mengikat  dari perusahaan  yang pada saat kita melakukan kegiatan 17 Agustus atau kegiatan pembangunan dan  sebagainya  itu  tidak  istilahnya  mengikat,  itu  hanya  sumbangsih  kepada  pembangunan desa.”
Sumber-sumber  tersebut  nantinya  akan  menambah  pendapatan  desa  untuk  menunjang  kegiatan operasional  desa  (Sujarweni,  2015).  Sumber-sumber  yang  digunakan  dalam  membiayai  kegiatan pembangunan  berasal  dari  pendapatan  asli  desa,  alokasi  dana  desa,  dan  bantuan  keuangan  dari Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  (Saputra  dan  Julianto,  2016).  Pendapatan  asli  desa  tersebut  akan dialokasikan  ke  desa  dengan  persentase  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah  desa.  APBDesa, diharapkan  akan  mampu  mendorong  roda  pemerintahan  di  tingkat  desa,  termasuk  untuk  menanggapi kebutuhan-kebutuhan  yang  mampu  ditangani  di  tingkat  desa.  APBDesa  yang  memadai  juga  dapat mendorong  partisipasi  warga  lebih  luas  pada  proses-proses  perencanaan  dan  penganggaran pembangunan.  Partisipasi  warga  yang  tidak  terakomodasi  dalam  APBD,  dengan  adanya  APBDesa  dapat menjawab  partisipasi  warga  yang  bersifat  mikro  dan  mampu  ditangani  pada  level  desa.  Supaya  alokasi dana desa dalam pelaksanan APBDesa benar-benar diimplementasikan, perlu dilakukan proses penguatan pemerintahan  desa  (Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa)  dalam  mengelola  keuangan desa,  khususnya  peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  yang  berorientasi  kepada  peningkatan kesejahetraan masyarakat desa (Yabbar dan Hamzah, 2015). Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.
1. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya,  kemudian  membuat  perkiraan  dan  peramalan  tentang  keadaan  dan  perumusan  tindakan untuk  masa  yang  akan  datang  yang  sekiranya  diperlukan  untuk  mencapai  hasil  yang  dikehendaki. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Kerobokan menegaskan:
“Sistem  perencanaan  tetap  dengan  dasar  musyawarah.  Melibatkan  BPD  maupun  desa pakraman dan desa dinas. Setidaknya sebelum mengambil keputusan dalam perencanaan itu lewat musyawarah desa.”
2. Pengorganisasian (Organizing) diartikan  sebagai  kegiatan  mengaplikasikan  seluruh  kegiatan  yang harus  dilaksanakan  antara  kelompok  kerja  dan  menetapkan  wewenang  tertentu  serta  tanggung
jawab  sehingga  terwujud  kesatuan  usaha  dalam  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Kepala Desa Kerobokan:
“….  Sumber-sumber  yang  lain  dengan  pengorganisasiannya  membentuk  team  khusus melalui surat keputusan perbekel. SKnya dibebankan kepada PAD Desa untuk membiayai sumber-sumber  yang  berkait  dengan  sumber  pengeluaran,  dan  yang  lainnya  sama  juga membentuk team khusus juga.”
3. Penggerakan (Actuating) adalah  menempatkan  semua  anggota  daripada  kelompok  agar  bekerja secara  sadar  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  perencanaan  dan pola organisasi.
4. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan  dapat  berjalan  menurut  rencana.  Terkait  dengan  pemaparan  dari  Ketua  BPD  Desa Kerobokan, menyatakan:
“Disamping  mengawasi,  perbekel  juga  menyampaikan  laporan  kepada  saya,  laporan keterangan  perbekel  terkait  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  atau pendapatannya itu sebelum disampaikan ke masyarakat di desa.”
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Kerobokan, menegaskan:
“Pengawasannya  jelas  team  khusus  itu  dengan  BPD  secara  langsung  diawasi  oleh  pemerintah desa.”
Sebagian besar pengelolaan pendapatan asli desa di Desa Kerobokan sudah dikelola dengan teratur dimana  pemerintah  desa  membentuk  team  khusus  untuk  melakukan  pengawasan  dan pertanggungjawaban kepada pihak pemerintah desa yang dimana team khusus tersebut diberikan Surat Keputusan  (SK)  yang  dikeluarkan  oleh perbekel  desa.  Pendapatan  asli  desa  dapat  dioptimalkan  melalui berbagai  tindakan  maupun  proses  yang  nantinya  akan  dapat  meningkatkan  pendapatan  itu  sendiri. Dimana  dengan  meningkatnya  pendapatan  asli  desa,  maka  akan  dapat  menambah  atau  meningkatkan perekonomian desa. Tindakan yang digunakan dapat berupa pengelolaan terhadap pendapatan asli desa sendiri dengan meningkatkan potensi-potensi yang dapat menjadi pendukung dalam pendapatan asli desa (Dewi, dkk, 2017). Menurut Kepala Desa Kerobokan tentang optimal atau belum dalam hal pengelolaan pendapatan asli desa yang dilakukan, menegaskan:
“Sumber pendapatan yang dibilang optimal baru sedikit, kita masih lakukan pendekatan ke DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) untuk pengelolaan sampah. Karna ini ibaratnya sudah  punya  lahan  untuk  desa  sendiri  anggapannya  tahun  depan  biar  dapat  pemisahan pengelolaan  sampah  yang  terjadi  dengan  pihak  BUMDes  dengan  membentuk  Bank Sampah.”
Pengelolaan pendapatan asli desa yang dilakukan oleh Desa Kerobokan dapat dioptimalkan dengan bekerja  sama  dengan  pihak  BUMDes  membentuk  bank  sampah  yang  dipisahkan  pengelolaannya. Pengelolaan  tersebut  juga  sudah  menerapkan  asaz  pengelolaan  keuangan  desa  yang  transparansi  dan akuntabel.  Pengelolaan  setidaknya  harus  diketahui  oleh  semua  masyarakat  desa  dalam  hal  kejujuran pemerintah  desa  dalam  mengalokasikan  dana  baik  dari  pendapatan  asli  desa  maupun  dari  dana pemerintah pusat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi,  hal  tersebut  didukung  oleh  pernyataan  dari  Kepala Desa Kerobokan yang menegaskan:
“Dalam realisasi penggunaan anggaran kuncinya terbuka dengan memasang papan-papan kegiatan.  Satu  sumber  alokasi  baik  itu  dana  desa,  alokasi  dana  desa,  pembagian  pajak, retribusi sampai sumber pendapatan asli desa itu pun  kita susun sesuai dengan program, pengadaan-pengadaan sarana perkantoran terus yang kedua bidangnya adalah pembinaan masyarakat  itu  melibatkan    seluruh  pihak  baik  PKK,  Karang  Taruna  terus  pembentukan forum  umat  beragama  dan  sebagainya.  Terus  yang  ketiga  adalah  pemberdayaan masyarakat  dengan  adanya  pelatihan  dengan  adanya  forum  kerukunan  umat  beragama kita berikan saling hormati, toleransi, yang ketiga itu pembangunan infrastruktur .”
Hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris Desa Kerobokan, yakni sebagai berikut:
“Pertanggungjawaban itu dibuat oleh Desa dan disampaikan ke BPD setelah disetujui BPD atau  disepakati  baru  disampaikan  kepada  BPD  namanya  laporan  keterangan  perbekel, nanti itu disebar luaskan  ke masing-masing dusun. Kadang juga kepala desa mengundang masyarakat  kesini,  terutama  BPD,  Kepala  Dusun,  Ketua  Kelompok  dan  disanalah  kepala desa menyampaikan pertanggungjawabannya.”
Proses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  diatur  dalam  UU  No.  5  Tahun  1979.  Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat dilihat bahwa unsur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Kepala desa sebagai pucuk pimpinan desa, dibantu oleh sekretaris desa dan kepala dusun. Menurut perundang-undangan, kepala desa memegang peranan sebagai lembaga eksekutif, untuk  membentuk  peraturan,  pelaksanaan  kebijakan,  penyelesaian  sengketa,  melakukan  pembinaan masyarakat,  juga  berkewajiban  untuk  melaksanakan  pemerintahan  yang  transparan,  akuntabel,  dan professional,  efektif,  efisien,  dan  bersih.  Melalui  UU  No.  6  Tahun  2014,  masa  jabatan  kepala  desa diperpanjang  menjadi  selama  6  (enam)  tahun  untuk  satu  kali  masa  jabatan,  dan  bisa  dipilih  kembali sampai tiga kali. Dalam melakukan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, kepala desa dibantu sekretaris desa  yang  mengurusi  urusan  administrasi  dan  kesekretariatan  desa.  Kepala  desa  juga  dibantu  untuk menangani  masing-masing  bidang  urusan  khusus,  oleh  kepala  urusan  (kaur).  Sementara  kepala  dusun berfungsi sebagai pelaksana kebijakan kepala desa, untuk disosialisasikan dan diterapkan di wilayahnya (dusun).
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  posisi  kepala  desa  disejajarkan  dengan  lembaga musyawarah desa, yakni Badan Permusyawaratan Desa, yang berfungsi sebagai legislatif di tingkat desa. Sama  halnya  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  BPD  juga  memiliki  fungsi  anggaran,  legislasi,  dan pengawasan,  dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa.  Badan  Permusyawaratan  Desa  juga  berkewajiban untuk  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  sehingga  pemerintahan  dan  pembangunan desa  selalu  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  desa.  Jika  dikaitkan  dengan perwujudan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peran BPD sebagai pengawas menjadi sangat penting.  Fungsi  pengawasan  yang  dipangku  BPD,  bisa  menjadi  salah  satu  instrumen  perwujudan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik.  Sehingga good  government  governance bisa  tercipta  dari  lingkup pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat (Atmadja and Saputra, 2018).
Secara  singkat,  penyelenggaraan  pemerintahan  bisa  dipaparkan  bahwa    sekretaris  desa,  kepala urusan,  kepala  dusun,  bertanggungjawab  kepada  kepala  desa  sebagai  puncak  pimpinan  pemerintahan desa (Rasjid dan Blongkod, 2016). Sementara BPD berperan sebagai pengawas dan bekerjasama dengan kepala  desa  untuk  urusan  pemerintahan  desa,  dalam  upaya  mensejahterakan  masyarakat  desa.  Setiap tahun,  kepala  desa  wajib  untuk  memberikan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  berupa  Laporan Pertanggungjawaban  (LPJ)  kepada  bupati  melalui  camat,  untuk  menilai  penyelenggaraan  pemerintahan desa  dan  memutuskan  pembinaan  lebih  lanjut.  Dan  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPJ) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas pemerintah desa.
Sumber  pendapatan  Desa  Kerobokan  dalam  membiayai  kegiatan  pembangunan  berasal  dari pendapatan  asli  desa,  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  bantuan  keuangan  dari  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Buleleng.  Sumber  pendapatan  desa  yang  berupa  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  dapat dioptimalkan oleh pemerintah desa agar dapat menambah jumlah pendapatan. Dengan pengelolaan yang baik,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  organisasi  telah  memenuhi  persyaratan  dan  memiliki  perangkat minimal  untuk  memastikan  kredibilitas,  integritas  dan  otoritas  sebuah  institusi  dalam  membangun aturan,  membuat  keputusan  serta  mengembangkan  program  dan  kebijakan  yang  merefleksikan pandangan  dan  kebutuhan  anggota.  Utamanya,  melalui  pengelolaan  yang  baik,  organisasi  memelihara kepercayaan  anggota  meningkatkan  reputasi,  serta  memengaruhi  anggota-anggotanya  melalui  interaksi yang dibangunnya.
Sebagai desa yang agraris dan cocok di bidang pertanian, serta termasuk sebagai desa wisata, masih banyak  potensi  di  Desa  Kerobokan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  pendapatan  asli  desa  seperti adanya kerjasama antara wisata-wisata yang sudah berkembang di Desa Kerobokan dengan BUMDes Desa Kerobokan agar dapat lebih meningkatkan pendapatan desa. Dalam hal pengelolaan pendapatan asli desa yang  dilakukan  pemerintah  desa  di  Desa  Kerobokan  sudah  sesuai  dengan  pengelolaan  pada  umumnya dari  perencanaan  sampai  pada  tahap  pengawasan  yang  dilakukan  berdasarkan  wawancara  yang dilakukan.

## Peran BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
BUMDes  merupakan  lembaga  usaha  yang  bergerak  dalam  bidang  pengelolaan  aset-aset  dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa.Pengaturan BUMDes diatur di dalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa,  serta  yang  terakhir  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  39  Tahun  2010  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Tujuan  BUMDes  yaitu  mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah  keterbukaan,  kejujuran,  partisipasif  dan  berkeadilan.  Fungsi  BUMDes  adalah:  sebagai  motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Dengan  kehadiran  BUMDes  ini  diharapkan  desa  menjadi  lebih  mandiri  dan  masyarakatnya  pun menjadi  lebih  sejahtera.  Peran  BUMDes  tersebut  berdasarkan  wawancara  dengan  ketua  pengelola BUMDes,  sudah  sesuai  untuk  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  desa  yang  nantinya  akan  dapat menambah  pendapatan  desa  yang  digunakan  untuk  kegiatan  pembangunan  desa  guna  meningkatkan perekonomian  desa  di  Desa  Kerobokan.  Dengan  lebih  menggali  potensi-potensi  yang  ada  di  Desa Kerobokan, akan memungkinkan adanya peningkatan juga di dalam pendapatan asli desa tersebut. Karena tidak  dipungkiri  desa  tidak  dapat  terlepas  dari  Pendapatan  Transfer.Pendapatan  Transfer  merupakan retribusi terbesar yang diperoleh desa untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat jangka panjang, seperti  pembuatan  jalan.Dan  jumlahnya  pun  terlampau  sangat  besar  dibandingkan  pendapatan  yang lainnya. Dana dari pendapatan asli desa hanya digunakan untuk pembangunan yang bersifat menengah, seperti perbaikan kantor BUMDes. Maka dari itu, dengan makin bergantungnya desa terhadap dana dari pemerintah,  peran  BUMDes  diperlukan  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  agar  Desa  dapat memanfaatkan  potensi-potensi  yang  ada  di  Desa  Kerobokan  dengan  baik  sehingga  dapat  meningkatkan jumlah pendapatan asli desa pada khususnya dan pendapatan desa pada umumnya.

## Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dalam Perekonomian Desa
UU  No.  6  tahun  2014  pasal  77  bahwa  pengelolaan  kekayaan  milik  desa  dilakukan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  serta  meningkatkan  pendapatan  desa.  Dalam  rangka mendukung  penyelenggaraan  otonomi  desa  (Saputra,  dkk,  2018),  maka  perlu  untuk  meningkatkan  dan mengembangkan segala potensi-potensi yang ada di Desa Kerobokan, baik potensi alam maupun potensi yang  dimiliki  manusianya.  Potensi  bidang  pertanian  dan  perdagangan  menjadi  daya  dukung  Desa Kerobokan. Hal ini menjadi tantangan bagi pengembangan pembangunan di segala sektor wilayah Desa Kerobokan,  oleh  sebab  itu  segala  potensi  yang  ada  tentunya  harus  dioptimalkan  agar  Desa  Kerobokan menjadi desa yang mandiri dan dapat mewujudkan otonomi desa sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pemerintah desa selalu menetapkan strategi agar saling berkoordinasi dengan semua pelaku terutama pengelola dan pihak pemerintah desa serta BPD. Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik maka tujuan untuk dapat meningkatkan perekonomian desa dapat dilakukan dengan teratur dan terstruktur di masing-masing pengelolaannya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa, maka salah satu alternatif yang dilakukan adalah mengembangkan pendapatan asli desa. Sumber pendapatan asli desa akan menghasilkan output secara maksimal bagi pemerintah desa jika ditunjang  dengan  strategi  yang  digunakan  pemerintah  desa  dalam  mengelola  pendapatan  asli  desa. Berbagai  strategi  dibutuhkan  dalam  mengelola  pendapatan  desa  supaya  efektif  dan  bermanfaat  bagi masyarakat  yaitu  identifikasi  dan  inventarisasi  nilai  dan  potensi  kekayaan  desa.  Identifikasi  dan inventarisasi  nilai  dan  potensi  kekayaan  desa  merupakan  tahap  proses  mengetahui  jumlah  dan  nilai kekayaan yang dimiliki desa, baik yang saat ini dimanfaatkan maupun yang masih berupa potensi yang belum  dimanfaatkan.  kegiatan  ini  merupakan  dimaksudkan  untuk  memperoleh  informasi  yang  akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan yang dimiliki oleh Desa Kerobokan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang no.6 tahun 2014 pasal 77 ayat 2 tentang aset desa.
Strategi  yang  telah  dilakukan  Desa  Kerobokan  dalam  proses  identifikasi  dan  inventarisasi  adalah dengan  melakukan  perencanaan  pembangunan  dilakukan  berdasarkan  musyawarah  bersama  yakni Musrenbang-Desa yang terdiri dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan BPD. Alur selanjutnya yaitu pembuatan  peraturan  desa,  setelah  peraturan  desa  sudah  ditetapkan  maka  langkah  selanjutnya  yaitu proses  pengajuan  pembangunan  ke  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Buleleng  (Bappeda). Sehingga potensi pendapatan asli desa yang dimiliki Desa Kerobokan dapat berkembang yang terdiri dari: 1) tanah kas desa 2) tanah hibah 3) penampung air 5) desa wisata serta 4) pengelolaan sampah. Sehingga dengan adanya identifikasi terkait kekayaan pendapatan asli desa yang dimiliki, maka desa bisa mengelola
dan mengembangkan pendapatan asli desanya secara maksimal. Dengan hasil pendapatan asli desa dapat pula pemerintah desa diharapkan mampu mengembangkan sarana prasarana untuk mendukung lajunya kebutuhan  masyarakat  terutama  di  bidang  perdagangan,  pertanian  serta  pariwisata.  Perlunya  sistem informasi  manajemen  kekayaan  desa  untuk  mendukung  pengelolaan  kekayaan  desa  secara  efisien  dan efektif  serta  menciptakan  transparansi  kebijakan  pengelolaan  kekayaan  desa,  maka  pemerintah  desa perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan.
Sistem  informasi  manajemen  Desa  Kerobokan  terkait  pengelolaan  pendapatan  asli  desa  berupa database  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  desa,  yang  terdiri  dari  iventarisasi  sumber  pendapatan  yang diperoleh  dari  pendapatan  asli  desa,  perolehan  hasil  pengelolaan  pendapatan  asli  desa  tiap  tahun, peningkatan pendapatan asli desa, struktur organisasi pengelola pendapatan asli desa. Sistem informasi manajemen bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi  kebutuhan  belanja  pembangunan  dalam  penyusunan  anggaran  pembangunan  desa  serta bermanfaat  untuk  menghasilkan  laporan  pertangggungjawaban  kepada  pemerintah  daerah  maupun kepada masyarakat. Sistem informasi manajemen Desa Kerobokan lebih menekankan pada kelengkapan database meskipun hanya sekadar database secara manual sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah  daerah  kabupaten.  Untuk  pertanggungjawaban  dan  transparansi  kepada  masyarakat  sudah terlaksana  terkait  pemerintah  desa  sudah  menyediakan  akses  terbuka  seperti  salah  satunya  adalah website resmi Desa Kerobokan, dan juga secara transparan masyarakat desa dapat hadir di dalam rapat terkait  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Sehingga  sistem  informasi  manajemen  dalam  pengelolaan pendapatan  asli  desa  Kerobokan  sudah  maksimal  dalam  penyampaian  informasi  kepada  masyarakat. Pengawasan  dan  pengendalian  pemanfaatan  kekayaan  desa,  sangat  penting  dilakukan  untuk  menilai konsistensi  antara  praktik  yang  dilakukan  pemerintah  desa  dengan  standar  yang  berlaku.  Pengawasan diperlukan  untuk  menghindari  penyimpangan  dalam  perencanaan  maupun  pengelolaan  kekayaan  yang dimiliki desa. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan pengelolaan pendaptan asli desa, Desa Kerobokan memakai  peran  masyarakat  sebagai  pengawasan  secara  langsung  yakni  dengan  memberdayakan masyarakat sebagai pengelola pendapatan asli desa yang terbentuk dalam tim khusus. Peran masyarakat dalam pengelolaan pendapatan asli desa di Desa Kerobokan merupakan bentukan dari kepala desa dan perangkat desa sebagai tim pengelola serta pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pemerintah desa. Sistem  pengawasan  ini  berjalan  secara  optimal.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  keterlibatan  secara langsung  masyarakat  sebagai  pengelola  dan  pengawas.  Selain  itu  pengawasan  dan  pengendalian pemanfaatan kekayaan desa dengan cara diatas terbukti efektif karena masyarakat dirasa lebih berperan aktif dalam keikutsertaan membangun desa melalui pengelolaan pendapatan asli desa. Keterlibatan jasa penilai  dalam  otonomi  desa  pemerintah  desa  memiliki  wewenang  yang  lebih  besar  untuk  mengelola kekayaan  desanya,  untuk  itu  pemerintah  desa  dituntut  untuk  dapat  mengelola  kekayaan  desa  secara profesional.  Kunci  keberhasilan  dari  pemerintah  Desa  Kerobokan  dinilai  dari  sejauh  mana  hasil  kinerja yang  telah  dilakukan,  maka  diperlukan  jasa  penilai  sebagai  bentuk  evaluasi  dalam  kinerja  pemerintah Desa Kerobokan.
Strategi  pengelolaan  pendapatan  asli  desa  dalam  meningkatkan  pembangunan  Desa  Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng merupakan strategi yang tepat dalam meningkatnya pendapatan asli desa, begitu pula dengan pendapatan asli desa yang mampu memberikan sumber pemasukan secara meningkat  tiap  tahunnya  juga  dapat  mempengaruhi  dalam  proses  pembangunan  desa.  Berdasarkan observasi di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan pembangunan desa secara fisik yaitu dengan adanya pengaspalan jalan sepanjang 5km yang sudah terealisasi guna untuk kelancaran masyarakat desa dalam  kegiatan  sehari-harinya,  selain  itu  peningkatan  pendapatan  lainnya  juga  terkelola  secara  efektif sehingga  memberikan  dampak  positif  terhadap  kemajuan  desa  dan  kesejahteraan  masyarakat  Desa Kerobokan. Sejalan dengan pembangunan desa dari segi aspek fisik, pembangunan sumberdaya manusia Desa  Kerobokan  juga  mengalami  peningkatan  khususnya  dalam  pengembangan  usaha  ekonomi  melalui pelatihan pengembangan produk lokal. Masyarakat diberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai untuk bisa mengembangkan  produk-produk  lokalnya.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Desa  Kerobokan  dapat membangun,  memanfaatkan,  dan  mengeksplorasi  dengan  tepat  (optimal,  efektif,  dan  efisien).  Dimana segala potensi dan sumber daya yang telah dimiliki desa mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan memberikan perubahan kearah yang lebih baik.

## 4. Simpulan dan Saran
Sumber  pendapatan  Desa  Kerobokan  dalam  membiayai  kegiatan  pembangunan  berasal  dari pendapatan  asli  desa,  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  bantuan  keuangan  dari  Pemerintah  Daerah
Kabupaten  Buleleng.  Sumber  pendapatan  desa  yang  berupa  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  dapat dioptimalkan  oleh  pemerintah  desa  agar  dapat  menambah  jumlah  pendapatan.  BUMDes  merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Peran BUMDes diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa agar desa dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Desa Kerobokan dengan baik sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli desa dan pendapatan desa.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa, maka salah satu alternatif yang dilakukan adalah mengembangkan  pendapatan  asli  desa.  Sumber  pendapatan  asli  desa  akan  menghasilkan  output  secara maksimal  bagi  pemerintah  desa  jika  ditunjang  dengan  strategi  yang  digunakan  pemerintah  desa  dalam mengelola pendapatan asli desa. Berbagai strategi dibutuhkan dalam mengelola pendapatan desa supaya efektif  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  yaitu  identifikasi  dan  inventarisasi  nilai  dan  potensi  kekayaan desa dengan melakukan perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan musyawarah bersama yakni Musrenbang-Desa. Mengembangkan sarana prasarana untuk mendukung lajunya kebutuhan masyarakat terutama  di  bidang  perdagangan,  pertanian  serta  pariwisata.  Perlunya  sistem  informasi  manajemen kekayaan desa untuk mendukung pengelolaan kekayaan desa secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi.
Penelitian  ini  disarankan  dapat  dikembangkan  untuk  penelitian  selanjutnya  dengan  desain kuantitatif dengan mengembangkan variable-variabel optimalisasi, profesionalisme ataupun sumber daya manusia dan kompetensinya dengan mengambil beberapa desa sebagai sampel penelitian sehingga lebih dapat untuk digeneralisasi.

## Daftar Rujukan
Atmadja,  A.T.,  K.A.K.  Saputra  and  M.K.  Koswara.  (2018).  The  Influence  Of  Village  Conflict,  Village Apparatus Ability, Village Facilitator Competency And Commitment Of Local Government On The Success  Of  Budget  Management. Academy  of  Accounting  and  Financial  Studies  Journal, Vol.  22, No.1, 2018.
Atmadja,  Anantawikrama  Tungga  dan  K.A.K.  Saputra.  (2017).  Pencegahan Fraud dalam  Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12, No. 2, Halaman: 7-16.
Atmadja,  A.T.  and  K.A.K.  Saputra  (2018).  Determinant  Factors  Influencing  TheAccountability  Of  Village FinancialManagement. Academy of Strategic Management Journal, Volume 17, Issue 1, 2018.
Dewi,  Putu  Eka  Dianita  Marvilianti.,  Komang  Adi  Kurniawan  Saputra  dan  MadeAristia  Prayudi.  (2017).
Hubungan  Kualitas  Pengelolaan  Aset  Desa  dan  Pendapatan  Asli  Desa  (Studi  pada  Desa-desa  di Kabupaten Buleleng-Bali). Proceeding SENARI 5, Halaman: 253-260.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Rasjid,  Herlina  dan  Harun  Blongkod.  (2016). Peningkatan  Kapasitas  Aparatur  Desa  dalam  Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Juriya Kecamatan Blato Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Saputra,  K.A.K  dan  I.P.  Julianto.  (2016).  Pembentukan  Bumdesa  Dan  Komunitas  Wirausaha  Untuk Meningkatkan  Pembangunan  Ekonomi  Di  Desa. Prosiding  Seminar  Nasional  TEAM, Universitas Pendidikan Ganesha.
Saputra, K.A.K., P.B. Anggiriawan dan I.N. Sutapa. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif  Budaya Tri  Hita  Karana. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Bisnis  Airlangga  Vol.  3.  No.  1 (2018) 306-321
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta, Bandung.
Sujarweni,  V.  Wiratna.  (2015). Akuntansi  Desa:  Panduan  Tata  Kelola  Keuangan  Desa. Penerbit:  Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Wardoyo, Hasto. (2015). Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDesa sebuah upaya  menuju  Desa  Mandiri  dan  Kredibel  di  Kabupaten  Kulon  Progo. Seminar  Nasional  Temu Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 2015, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Yabbar, Rahmah dan Ardi Hamzah. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dari Peraturan di Desa hingga Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa,  Dari  Perencanaan  Pembangunan  Desa  hingga  Pengelolaan Keuangan Desa. Penerbit: Pustaka, Surabaya.