Analisis Kinerja Keuangan Dalam Otonomi Daerah Kabupaten Nias Selatan

## Samalua Waoma
Program Studi Akuntansi STIE Nias Selatan Kabupaten Nias Selatan samaluawaoma@gmail.com

## Abstract
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  kinerja keuangan  dalam  otonomi  daerah  Kabupaten  Nias  Selatan  tahun  2006-2015  dilihat dari  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah, rasio  desentralisasi  fiskal,  rasio  efektivitas,  rasio  aktivitas,  dan  rasio  pertumbuhan keuangan daerah. Jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Metode analisis data  analisis  rasio.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  Kabupaten  Nias  Selatan  tahun  2006-2015  dilihat  dari  rasio kemandirian  sangat  baik  karena  berada  pada  rasio ≤ 10%.  Rasio  ketergantungan keuangan  setiap  tahunnya  mengalami  penurunan  sehinggga  ketergantungan keuangan daerah pada dana perimbangan semakin berkurang. Tingkat desentralisasi fiskal  berfluktuasi,  tahun  2007  berada  pada  kriteria  tertinggi,  tahun  2014  kategori sedang  dan  tahun  2008-2011  berada  pada  kriteria  rendah  sedangkan  tahun  2006, 2012,  2013  dan  2015  sangat  rendah.  Rasio  efektivitas  juga  mengalami  fluktuasi, pada  tahun  2006,  2011,  dan  2012  mencapai  sangat  efisien,  tahun  2013  dan  2015 pencapaian  tujuan  anggaran  efektif,  pada  tahun  2008,  dan  2010  cukup  efektif. Pencapaian terendah pada tahun 2007, 2009 dan 2014 yaitu kurang efektif. Tingkat aktivitas  keuangan  daerah  menunjukkan  sebagian  besar  (>50%)  APBD dialokasikan untuk kegiatan pembangunan bila dibandingkan dengan belanja rutin. Pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah,  pendapatan,  belanja  rutin  dan  belanja pembangunan  masih  sangat  rendah  rata-rata  masih  di  bawah  1%.  Sebaiknya Kabupaten Nias Selatan terus meningkatkan dan mengoptimalkan realisasi sumber- sumber  pendapatan  sehingga  ketergantungan  pada  dana  perimbangan  dapat berkurang.  Meningkatkan  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah.  Menetapkan beberapa peraturan daerah yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan restribusi daerah serta melakukan efisiensi terhadap belanja rutin dan pembangunan.

## Kata Kunci: Kinerja, Keuangan, Otonomi, Pemda

## Pendahuluan
Salah  satu  daerah  yang  berada  di kepulauan  Nias  Provinsi  Sumatera  Utara yang diberi otonomi daerah pada tahun 2003 adalah  Kabupaten  Nias  Selatan berdasarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten  Nias  Selatan,  Kabupaten  Pakpak Barat  dan  Kabupaten  Humban  Hasundutan. Menurut  Widarta  (2010:2)  otonomi  daerah adalah yang memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab  kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan,  pembagian  dan  pemanfaatan sumber  daya  nasional  serta  perimbangan
RISET & JURNAL AKUNTANSI Volume 2 Nomor 2 Februari 2018 e – ISSN  : 2548-9224
keuangan pusat dan daerah hal ini dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan  dan  keadilan  serta  potensi  dan keanekaragaman daerah.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  daerah  dan  DPRD  menurut  asas otonomsi  dan  tugas  pembantuan  dengan prinsip otonomi  seluas-luasnya dalam sistem dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  (Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 tahun 2004)
Salah satu hak yang diberikan kepada daerah otonom adalah merencanakan, mengelola dan  melaksanakan sendiri sumber dan penggunaan keuangan daerahnya.
Sebagai  pedoman  untuk  penyelenggaraan pemerintahnya maka setiap tahunnya disusun suatu  perencanaan  keuangan  dalam  bentuk Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) yang diharapkan dapat direalisasikan semaksimal mungkin. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban daerah  tersebut,  dalam  kerangka  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Yani, 2002: 229).  Pelaksanaan  APBD  Kabupaten  Nias Selatan  setiap  tahunnya  ada  yang  mencapai target  ada  juga  yang  belum.  Berikut  ini anggaran  dan  realisasi  penerimaan  daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015. Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2015 Thn Anggaran (ribu Rp) Realisasi (ribu Rp) Pendapat an Daerah Pembiayaa n Daerah Jumlah Pendapata n Daerah Pembiayaa n Daerah (ribu Rp) % 2006  254.916.343  28.222.151  283.138.494  256.712.175 36.856.824  293.568.999  103,68 2007  300.601.320  122.557.780  423.159.100  300.680.557 0  300.680.557  71,06 2008  345.429.634  101.489.300  446.918.934  354.390.130 37.250.284  391.640.414  87,63 2009  361.514.360  230.000.000  591.514.360  374.031.578 39.314.815  413.346.393  69,88 2010  386.610.973  137.856.919  524.467.892  420.365.987 44.185.069  464.551.056  88,58 2011  456.912.412  94.807.059  551.719.471  451.454.059 97.867.698  589.321.757  106,82 2012  511.871.365  111.136.474  623.007.839  540.170.386  108.035.765  648.206.150  104,04 2013  782.595.258  53.125.020  835.720.278  625.481.944  142.749.819  768.231.763  91,92 2014  757.449.182  71.665.139  829.114.321  643.149.408 0  643.149.408  77,57 2015  783.248.764  89.423.712  872.672.476  814.895.232 0  814.895.232  93,38 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (data diolah)
Berdasarkan  tabel  1  di  atas  anggaran dan  realisasi  penerimaan  daerah  Kabupaten Nias  Selatan  tahun  2006-2015  mengalami kenaikan  kecuali  tahun  2014  mengalami penurunan. Demikian halnya realisasi penerimaan daerah dari tahun 2006-2013 dan tahun  2015  mengalami  kenaikan  kecuali
tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Ketercapaian
realisasi penerimaan daerah tercapai pada tahun 2006, 2011  dan  2012.  Pada  tahun  2007-2010  dan tahun  2013-2015  tidak  tercapai  sesuai  yang diharapkan.  Persentase  realisasi  penerimaan daerah  tertinggi  pada  tahun  2006  sebesar
RISET & JURNAL AKUNTANSI Volume 2 Nomor 2 Februari 2018 e – ISSN  : 2548-9224
106,82%  dan  terendah  pada  tahun  2009 hanya sebesar 69,88%.  Hal  ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah Kabuapten  Nias  Selatan  tahun  2006-2015 mengalami fluktuasi.
Salah satu penerimaan daerah Kabupaten  Nias  Selatan  adalah  pendapatan daerah  yang  berasal  dari  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  dana  perimbangan  dan  lain- lain  pendapatan  yang  sah.  PAD  berasal  dari
hasil asli daerah Kabupaten Nias Selatan dan dana  perimbangan  serta  lain-lain  pendapatan yang sah berasal dari dana provinsi dan dana pusat. Pada kenyataannya bahwa pendapatan daerah  kabupaten  Nias  Selatan  sebagian besar berasal dari provinsi dan pusat. Berikut ini data realisasi pendapatan daerah Kabupaten  Nias  Selatan  tahun  2006-2015 sebagai berikut:
Tabel 2 Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2015 Tahun PAD Dana Perimbanan Lain-Lain Pendapatan yang sah (ribu Rp) % (ribu Rp) % (ribu Rp) % 2006 4,150,392 1.62 247,818,560 96.54 4,743,223 1.85 2007 5,937,817 1.97 287,494,351 95.61 7,247,967 2.41 2008 10,515,155 2.97 319,779,877 90.23 24,095,098 6.80 2009 11,836,429 3.16 336,989,493 90.10 25,205,656 6.74 2010 12,840,750 3.05 360,711,923 85.81 46,813,314 11.14 2011 23,030,718 4.69 399,717,262 81.33 68,706,079 13.98 2012 12,146,969 2.25 469,146,621 86.85 58,876,795 10.90 2013 9,392,315 1.50 552,747,114 88.37 63,342,515 10.13 2014 12,828,006 1.86 585,343,366 84.95 90,900,704 13.19 2015 15,037,045 1.85 628,938,409 77.18 170,919,778 20.97 Jumlah 117,715,596 2.42 4,188,686,976 86.06 560,851,129 11.52
Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (data diolah)
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas    dapat dijelaskan  bahwa  Kabupaten  Nias  Selatan dalam  kurun  waktu  2006-2015  belum mampu  melaksanakan  otomoni  daerah.  Hal ini  dikarenakan  sumber  pendapatan  daerah Kabupaten  Nias  Selatan  lebih  besar  dari dana perimbangan sebesar Rp 4.188.686.976 atau  86,06%  disusul  lain-lain  pendapatan yang  sah  sebesar  Rp  560.851.129  atau 11,52%  selanjutnya  pada  dari  PAD  hanya sebesar Rp 117.715.596 atau 2,42%. Hal ini menunjukkan  bahwa  sumber  pendapatan keuanganya  masih  bergantung  dari  dana yang berasal dari pemerintahan provinsi dan pusat.  Ciri  utama  kemandirian  ini  dapat dilihat  dari  ketergantungan  daerah  terhadap
pusat  atau  provinsi  yang  disebut  dengan desentralisasi fiskal. Menurut Darise
(2009:2) “ Ciri  utama  suatu  daerah  yang mampu  melaksanakan  otonomi,  yaitu  (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah  harus  memiliki  kewenangan  dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan,  mengelola  dan  menggunakan keuangan  sendiri  yang  cukup  memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya,  dan  (2)  ketergantungan kepada  bantuan  pusat  harus  seminimal mungkin,  agar  PAD  dapat  menjadi  bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah  daerah  menjadi  lebih  besar ” . Menurut  Bachrul  (2002:7) “ desentralisasi
RISET & JURNAL AKUNTANSI Volume 2 Nomor 2 Februari 2018 e – ISSN  : 2548-9224
berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintah  pusat  ke  kepala  daerah,  untuk melaksanakan  dan  menyelesaikan  urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan  (otonomi) ” .  Sedangkan  Halim dan Theresia, (2007:193) mengatakan bahwa “ Derajat desentralisasi adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan  diri  dengan  pemerintah pusat.
Realisasi penerimaan keuangan daerah  Kabupaten  Nias  Selatan  digunakan untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahannya. Penggunaan dana tersebut lebih  diutamakan  untuk  pembangunan  dan pelayananan  publik  kepada  masyarakat dikarenakan bahwa keuangan daerah berasal dari  rakyat  dan  untuk  rakyat.  Hal  ini  dapat diketahui  pada  realisasi  pengeluaran  daerah setiap  tahunnya.    Berikut  ini  pengeluaran Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015:
Tabel 3 Pengeluaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2015 Tahun Belanja Langsung Belanja Tidak langsung Pembiayaan Daerah Jumlah (000 Rp) % (000 Rp) % (000 Rp) % 2006 60.322.265 20,55 54.931.227 18,71 178.314.507 60,74 293.568.999 2007 182.266.392 60,62 80.413.881 26,74 38.000.284 12,64 300.680.557 2008 218.586.432 55,81 97.472.113 24,89 75.581.869 19,30 391.640.414 2009 230.701.199 55,81 102.874.333 24,89 79.770.861 19,30 413.346.393 2010 259.280.079 55.81 115.618.234 24,89 89.652.743 19,30 464.551.056 2011 269.944.412 45,81 209.477.475 35,55 109.898.870 18,65 589.321.757 2012 424.483.239 65,49 198.245.730 30,58 25.477.181 3,93 648.206.150 2013 510.137.398 66,40 237.043.210 30,86 21.051.155 2,74 768.231.763 2014 253.358.921 39,39 465.652.255 72,40 -75.861.768  -11,80 643.149.408 2015 406.542.432 49,89 448.709.650 55,06 -40.356.850 -4,95 814.895.232 Jumlah  2.815.622.769 52,85  2.010.438.108 37,74 501.528.852 9,41  5.327.591.729
Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (data diolah)
Berdasarkan  Tabel  3  di  atas  dapat diketahui  penggunaan  pendapatan  daerah dalam  bentuk  pengeluaran  daerah  lebih banyak  pada  belanja  langsung    (pelayanan publik)  sebesar  52,85%    bila  dibandingkan dengan  belanja  tidak  langsung  (aparatur daerah)  sebesar  37,74%    disusul  dengan pembiayaan  daerah  sebesar  9,41%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penggunaan  keuangan daerah  sudah  memihak  pada  kepentingan rakyat  karena  keuangan  daerah  berasal  dari rakyat  dan  dipergunakan  untuk  kepentingan rakyat (publik).
Pembiayaan  daerah  tahun  2014  dan 2015  Kabupaten  Nias  selatan  mengalami difisit yang cukup besar yaitu Rp
75.861.768.000  atau  11,80%  dan  Rp 40.356.850.000 atau 4,95%. Hal ini menandakan  bahwa  pengelolaan  APBD pada  tahun  tersebut  kurang  efektif.  Defisit ini  akan  dibebankan  dan  berpengaruh  pada posisi kinerja keuangan pada tahun berikutnya.
Keberhasilan pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat dari  kinerja  keuangan  daerah  yang  dicapai setiap  tahunnya.  Sedangkan  Hasil  dari
RISET & JURNAL AKUNTANSI Volume 2 Nomor 2 Februari 2018 e – ISSN  : 2548-9224
penilaian  kinerja  keuangan  dapat  digunakan oleh  berbagai  pihak  baik  secara  intern maupun  ekstern  pemerintah  daerah  itu sendiri.
Berdasarkan permasalahan yang telah  diuraikan  di  atas,  maka  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis kinerja  keuangan  dalam  otonomi  daerah Kabupaten  Nias  Selatan  tahun  2006-2015 dilihat  dari  rasio  kemandirian  keuangan daerah,  rasio  ketergantungan  keuangan daerah,  rasio  desentralisasi  fiskal,  rasio efektivitas, rasio aktivitas dan rasio pertumbungan keuangan daerah.

## Landasan Teori
Setiap  daerah  yang  diberi  hak otonomi  dalam  menjalankan  operasional pemerintahannya  khususnya  keuangan  akan berpedoman  pada  APBD  yang  disusun setiap  tahunnya.  Tahapan  APBD  dimulai penyusunan,  pengesahan,  pelaksanaan  dan pertangung-jawaban.
Pada tahap
pelaksanaan  setiap  tahunnya  pemerintah daerah akan mempertanggungjawabkan
dalam bentuk Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari laporan  realisasi  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah,  laporan  perubahan  saldo anggaran lebih (SiLPA), laporan operasional,  laporan  perubahan  ekutitas, laporan neraca laporan arus kas, dan catatan atas  laporan  keuangan.  Melalui  LKPD  akan dapat diketahui kinerja keuangan daerahnya.
Kewajiban pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan  informasi  yang  relevan sehubungan  dengan  hasil  program  yang dilaksanakan  kepada  wakil  rakyat  dan  juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang  ingin  menilai  kinerja  pemerintah (Nordiawan, 2006).
Kinerja  adalah  gambaran  mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi organisasi  yang  tertuang  dalam strategic planning organisasi  (Bastian,  2006:274).
Sedangkan kinerja keuangan daerah menurut  Sucipto  (2007 “ tingkat  pencapaian suatu  hasil  kerja  keuangan  daerah  dengan menggunakan  indikator  keuangan  yang ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan  atau ketentuan  perundangan  selama  satu  periode anggaran ” . Menurut  Harahap  (2006) “ Rasio keuangan  adalah  angka  yang  diperoleh  dari hasil  perbandingan  dari  satu  pos  laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai  hubungan  yang  relevan  dan signifikan  (berarti).  Misalnya,  antara  utang dan modal, kas dan total aktiva, harga pokok penjualan  dan  penjualan,  dan  sebagainya ” . Menurut  Harahap  (2006) “ Analisis  rasio keuangan  adalah  usaha  mengidentifikasi ciri-ciri  keuangan  berdasarkan  laporan keuangan yang tersedia. ”
Pengukuran  kinerja  keuangan  akan mempunyai  manfaat  dan  tujuan  kepada berbagai pihak. Menurut Mardiasmo (2002:121) ada 3 tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain: (1).
Memperbaiki kinerja pemerintah, (2). Membantu  mengalokasikan  sumber  daya dan pembuatan keputusan, dan (3).
Mewujudkan  pertanggungjawaban  publik serta memperbaiki komunikasi
kelembagaan.
Dalam  mengetahui  kinerja  keuangan daerah  dapat  dilakukan  dengan  berbagai cara  dan  ukuran.  Metode  analisis  kinerja keuangan  daerah  yang  dapat  diukur  melalui perhitungan  rasio-rasio  keuangan  yang merupakan  alat  ukur  dalam  setiap  analisis kinerja  keuangan  pemerintah  Kabupaten/ Kota/Provinsi.  Menurut  Halim  (2011), ” di dalam organisasi pemerintah untuk mengukur  kinerja  keuangan  ada  beberapa ukuran  kinerja,  yaitu  rasio  kemandirian, rasio  efektifitas,  rasio  efisiensi,  rasio
RISET & JURNAL AKUNTANSI Volume 2 Nomor 2 Februari 2018 e – ISSN  : 2548-9224
pertumbuhan, dan rasio keserasian/ aktivitas.  Sedangkan  Menurut  Tim  Litbang Depdagri  Fisipol  UGM  (1991)  pengukuran kinerja  keuangan  dapat  dilihat  dari:  (1). Tingkat  kemandirian  keuangan  daerah adalah ukuran yang menunjukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,  yang  diukur  dengan  rasio  PAD terhadap  jumlah  bantuan  pemerintah  pusat dan  pinjaman,  (2).  Tingkat  ketergantungan daerah  adalah  ukuran  tingkat  kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan  daerah  melalui  kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai    sendiri  kegiatan  pemerintahan optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara  PAD  dengan  total  penerimaan Anggaran  pendapatan  dan  belanja  Daerah (APBD)  tanpa  subsidi  (dana  Perimbangan), (3).  Tingkat  Desentralisasi  Fiskal  adalah ukuran menunjukan tingkat kewenangan dan tanggung  jawab  yang  diberikan  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiscal di ukur dengan menggunakan  rasio  PAD  terhadap  total penerimaan  daerah,  (4).  Rasio  Efektifitas: Pengukuran    tingkat  efektivitas  ini  untuk mengetahui  berhasil  tidaknya  pencapaian tujuan  anggaran  yang  memerlukan    data- data realisasi pendapatan dan target pendapatan.
(5). Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah
memprioritaskan  alokasi  dananya  pada belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan secara  optimal.  Semakin  tinggi  presentase dana  yang  dialokasikan  untuk  belanja  rutin berarti  persentase  belanja  investasi  (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan  sarana  prasarana  ekonomi masyarakat  cenderung  semakin  kecil,  (6) Rasio Pertumbuhan: ( Growth ratio ) mengukur  seberapa besar  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan dan  meningkatkan  keberhasilannya  yang telah  dicapai  dari  periode  ke  periode berikutnya.
Untuk diketahuinya
pertumbuhan  di  masing-masing  komponen sumber  pendapatan  dan  pengeluaran,  dapat digunakan  mengevaluasi  potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan penelitian  kualitatif  pendekatan  deskriptif. Lokasi  penelitian  adalah  Kabupaten  Nias Selatan.  Sumber  data  adalah  data  skunder yang  diperoleh  dari  laporan  realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Metode analisis data
menggunakan  analisis  rasio  keuangan  yang terdiri  dari    (Tim  Litbang  Depdagri-Fisipol UGM, 1991):
1.
2.
3.
4.
5.
RISET & JURNAL AKUNTANSI Volume 2 Nomor 2 Februari 2018 e – ISSN  : 2548-9224
p – ISSN  : 2548-7507
6.
, dan
Keterangan: Xn = Tahun yang dihitung Xn-1  = Tahun sebelumnya Kriteria  yang  digunakan  sebagai pedoman dalam menentukan kinerja keuangan adalah:
Tabel 4 Kriteria Penilaian Kemandirian, Ketergantungan dan Desentralisasi Keuangan Daerah Rasio Keuangan Daerah Kemandirian Ketergantungan Desentralisasi Fiskal 0,00 – 10,000 Sangat baik Sangat rendah Sangat kurang 10,01 – 20,00 Baik Rendah Kurang 20,01 – 30,00 Cukup Sedang Sedang 30,01 – 40.00 Sedang Cukup Cukup 40,01 – 50,00 Kurang Tinggi Baik >50,00 Sangat kurang Sangat tinggi Sangat baik Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991) Sedangkan kriteria penilaian
efektifitas  pengelolaan  keuangan  daerah adalah:
Tabel 5 Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Di atas 100% Sangat efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup efektif 60% - 80% Kurang efektif Kurang dari 60% Tidak efektif
Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  perhitungan  rasio  kemandirian keuangan  daerah  dan  rasio  ketergantungan keuangan  daerah  Kabupaten  Nias  Selatan disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut:
Tabel 6 Rasio Kemandirian dan ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2015 Tahun   PAD (Rp) Dana Penerimaan Rasio Rasio
RISET & JURNAL AKUNTANSI Volume 2 Nomor 2 Februari 2018 e – ISSN  : 2548-9224
Perimbangan (Rp) Daerah Tanpa Subsidi Kamandirian Ketergantungan % Kriteria % Kriteria 2006 3.878.283 252.833.892 8.893.615  1,53  Sangat Baik  46.67 Tinggi 2007 5.937.817 287.494.773 13.185.784  1,97  Sangat Baik  45.03 Tinggi 2008  10.515.155 319.779.877 34.610.253  2,97  Sangat Baik  30.38 Cukup 2009  11.836.429 339.989.493 37.042.085  3,16  Sangat Baik  31.95 Cukup 2010  12.840.750 360.711.923 59.654.064  3,05  Sangat Baik  21.53 Sedang 2011  23.030.718 399.717.262 91.736.797  4,69  Sangat Baik  25.11 Sedang 2012  12.146.969 469.146.621 71.023.764  2,25  Sangat Baik  17.10 Kurang 2013 9.392.315 552.747.114 72.734.830  1,50  Sangat Baik  12.91 Kurang 2014  12.826.006 585.343.366 103.728.710  1,99  Sangat Baik  12.37 Kurang 2015  15.037.045 628.938.409 185.956.823  1,95  Sangat Baik 8.09  Sangat Rendah Sumber: Pengolahan Data tahun 2017
Berdasarkan  tabel  6  di  atas  dapat  diketahui bahwa  rasio  kamandirian  keuangan  daerah Kabupaten  Nias  Selatan  tahun  2006-2015 berada pada interval 0,00-10,00 atau kriteria “ sangat  baik ” .  Ini  menandakan  bahwa  pada tahun  2006-2015  Kabupaten  Nias  Selatan sudah  melaksanakan  pembangunan  dan pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  baik. Hal  ini perlu dipertahankan oleh Kabupaten Nias  Selatan  karena  sudah  menunjukkan kinerja yang sangat baik. Rasio
ketergantungan keuangan daerah Kabupaten
Nias  Selatan  tahun  2006-2015  mengalami penurunan  atau  ketergantungan  terhadap pusat  berkurang  setiap  tahunnya  hal  ini
menujukkan bahwa kinerja keuangan mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya.  Hal ini  dibuktikan  dengan  makin  berkurangnya ketergantungan  keuangan  daerah  pada keuangan  pusat  dan  provinsi.  Tingkat kemampuan daerah Kabupaten Nias Selatan dalam  membiayai  aktivitas  pembangunan daerah melalui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri  kegiatan  pemerintahan  optimalisasi PAD terlaksana dengan baik.
Hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal  dan  rasio  aktivitas  Kabupaten  Nias Selatan  tahun  2006-2015  ditujukan  pada tabel 7 berikut ini:
Tabel 7 Rasio Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2015 Tahu n PAD (Rp) Total Penerimaan Daerah (Rp) Target Pendapatan Desentralisasi Fiskal Efektivitas % Kriteria % Kriteria 2006 3.878.283  256,712,175  283,138,494 9,52 Sangat Rendah 103.68 Sangat Efektif 2007 5.937.817  300,680,135  423,159,100  45,03 Tinggi 71.06 Kurang Efektif 2008  10.515.155  354,390,130  446,918,934  14,63 Rendah 87.63 Cukup Efektif 2009  11.836.429  374,031,578  591,514,360  16,14 Rendah 69.88 Kurang Efektif 2010  12.840.750  420,365,987  524,467,892  12,37 Rendah 88.58 Cukup Efektif 2011  23.030.718  491,454,059  551,719,471  12,15 Rendah 106.82 Sangat Efektif 2012  12.146.969  540,170,385  623,007,839 6,78 Sangat Rendah 104.04 Sangat Efektif 2013 9.392.315  625,481,944  835,720,278 4,36 Sangat Rendah 91.92 Efektif 2014  12.826.006  689,072,076  829,114,321  22,19 Sedang 77.57 Kurang Efektif
RISET & JURNAL AKUNTANSI Volume 2 Nomor 2 Februari 2018 e – ISSN  : 2548-9224
p – ISSN  : 2548-7507
2015  15.037.045  814,895,232  872,672,476 8,09 Sangat Rendah 93.38 Efektif
Sumber: Pengolahan Data tahun 2017
Tingkat  kewenangan  dan  tanggung  jawab yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  Kabupaten  Nias  Selatan pada  tahun  2006-2015  untuk  melaksanakan pembangunan  berfluktuasi.  Hal  ini  terjadi disebabkan  realisasi  PAD  setiap  tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan sedangkan  realisasi  total  penerimaan  daerah sebagai pembandingnya mengalami kenaikan  setiap  tahunnya.  Desentralisasi fiskal  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2007 sebesar  45,03%  dan  sangat  rendah  pada tahun  2006,  2012,  2013  dan  2015  yaitu berada pada interval 0.00-10,00. Pada tahun 2008-2011 berada pada interval 10,10-20,00 atau  pada  kriteria  rendah  sedangkan  pada tahun  2014  sebesar  22,19%  atau  kategori sedang.  Tingkat  keberhasilan  pencapaian tujuan  anggaran  Kabupaten  Nias  Selatan pada  tahun  2006-2015  juga  mengalami fluktuasi.  Pada  tahun  2006,  2011,  dan  2012 mencapai  tingkat  tertinggi  atau  sangat efisien  karena  melebihi  100%.  Tahun  2013 dan  2015  pencapaian  tujuan  anggaran efektif.  Pada  tahun  2008,  dan  2010  cukup
efektif.  Pencapaian  terendah  pada  tahun 2007, 2009 dan 2014 yaitu kurang efektif.
Rasio  aktivitas  Kabupaten  Nias Selatan  ditujukan  pada  tabel  8.  Kabupaten Nias  Selatan  sebagian  besar  (>50%)  APBD dialokasikan  untuk  kegiatan  pembangunan bila dibandingkan dengan belanja rutin pada tahun  2006-2015.  Ini  menandakan  bahwa penggunaan  pendapatan  Kabupaten  Nias Selatan  lebih  besar  dialokasi  untuk  belanja investasi guna menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Hal ini perlu dipertahankan dikarenakan pendapatan daerah berasal dari rakyat dan diperuntukkan  untuk  kepentingan  rakyat juga.  Persentase  belanja  aparatur  tertinggi tahun  2010  sebesar  50,60%  yang  berarti belanja pembangunan tahun yang sama lebih kecil  hanya  49,21.  Persentase  belanja aparatur  terendah  tahun  2007  sebesar 25,65%  yang  menandakan  bahwa  sebagian besar  APBD  diarahkan  pada  belanja pembangunan sebesar 74,17%.
Tabel 8 Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2015 Tahun Total APBD Belanja Rutin Belanja Pembangunan Rp Rasio (%) Rp Rasio (%) 2006 283.138.494 102,915,296 36.35 179,606,966         63.43 2007 423.159.100 108,558,650          25.65 13,850,450         74.17 2008 446.918.934 18,518,522          26.52 10,400,412         69.45 2009 591.514.360 200,184,690          33.84 90,329,670         65.99 2010 524.467.892 65,398,522          50.60 58,069,370        49.21 2011 551.719.471 238,523,054          43.23 85,196,417         51.69 2012 623.007.839 246,557,095          39.58 65,950,744         58.74 2013 835.720.278 274,948,059          32.90 543,772,219         65.07 2014 829.114.321 318,587,709          38.43 508,526,612         61.33 2015 872.672.476 337,555,416          38.68 533,117,060         61.09
Sumber: Pengolahan Data tahun 2017
RISET & JURNAL AKUNTANSI Volume 2 Nomor 2 Februari 2018 e – ISSN  : 2548-9224
p – ISSN  : 2548-7507
Berdasarkan  tabel  9  di  bawah  ini dapat  dilihat  pertumbuhan  pendapatan daerah,  PAD,  belanja  rutin  dan  belanja pembangunan.  Pada  dasarnya  pendapatan mengalami pertumbuhan tetapi masih sangat rendah yaitu dibawah 1%. Hal ini disebabkan  alokasi  dana  perimbangan  dari pusat  ke  Kabupaten  Nias  Selatan  masih belum  optimal.  Pertumbuhan  pendapatan tertinggi  terjadi  pada  tahun  2015  sebesar 0,20%  dan  terendah  tahun  2014  sebesar
0,03%. Demikian halnya pertumbuhan PAD dari  tahun  ke  tahun  masih  sangat  rendah yaitu masih dibawah 1% bahkan tahun 2012 dan  2013  bukan  pertumbuhan  yang  terjadi tetapi  penurunan.  Hal  ini  disebabkan  belum optimalnya pengelolaan sumber daya sebagai  penyumbang  PAD  Kabupaten  Nias Selatan. Hal ini memerlukan perhatian besar kepada  Kabupaten  Nias  Selatan  untuk meningkatkan penerimaan PAD.
Tabel 9 Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2015 Tahun Pendapatan PAD Belanja Rutin Belanja Pembangunan Rp % Rp % Rp % Rp % 2006 256,712,175 0 4,150,392 0 60,322,265 0 54,931,227 0 2007 300,680,557 0.17 5,937,817 0.43  182,266,392 2.02 80,413,881 0.46 2008 354,390,130 0.18 10,515,155 0.77  218,586,432 0.20 97,472,113 0.21 2009 374,031,578 0.06 11,836,429 0.13  230,701,199 0.06  102,874,333 0.06 2010 420,365,987 0.12 12,840,750 0.08  259,280,079 0.12  115,618,234 0.12 2011 451,454,059 0.07 23,030,718 0.79  269,944,412 0.04  209,477,475 0.81 2012 540,170,386 0.20 12,146,969  -0.47  424,483,239 0.57  198,245,730 -0.05 2013 625,481,944 0.16 9,392,315  -0.23  510,137,398 0.20  237,043,210 0.20 2014 643,149,408 0.03 12,828,006 0.37  253,358,921  -0.50  465,652,255 0.96 2015 814,895,232 0.27 15,037,045 0.17  406,542,432 0.60  448,709,650 -0.04 Sumber: Pengolahan Data tahun 2017
Penggunaan  APBD  untuk  belanja rutin  dan  belanja  pembangunan  mengalami pertumbuhan.  Pertumbuhan  belanja  rutin tertinggi tahun 2007 sebesar 2,02% disebabkan  oleh  belanja  rutin  pada  tahun sebelumnya sangat kecil sedangkan terendah tahun 2014 hal ini dikarenakan APBD lebih besar dialokasikan pada belanja pembangunan  dan  belanja  rutin  tahun  2013 sangat tinggi. Pertumbuhan belanja pembangunan  masih  dibawah  1%  tertinggi tahun 2014 sebesar 0,81% dan terendah atau terjadi penurunan pada tahun 2012 dan 2015 masing-masing -0,05% dan -0,04%.
Dengan  mengetahui  pertumbuhan untuk  masing-masing  komponen  sumber
pendapatan  dan  pengeluaran  Kabupaten Nias  Selatan  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi  potensi-potensi  mana  yang perlu  mendapat  perhatian.  Potensi  yang perlu  mendapat  perhatian  adalah  pada pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan.  Hal  merupakan  hal  yang sangat  penting  dikarenakan  PAD  berasal dari  asli  daerah  untuk  menuju  kemandirian dan  belanja  pembangunan  untuk  investasi dan pelayanan publik.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten
RISET & JURNAL AKUNTANSI Volume 2 Nomor 2 Februari 2018 e – ISSN  : 2548-9224
Nias  Selatan  tahun  2006-2015  dilihat  dari rasio  kemandirian  sangat  baik.  Rasio ketergantungan keuangan mengalami penurunan setiap tahunnya atau ketergantungan  keuangan  daerah  terhadap dana  pusat  mulai  berkurang.  Tingkat desentralisasi berfluktuasi ada yang menurun  dan  ada  yang  membaik.  Tingkat desentralisasi  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2007  dan  terendah  tahun  2006,  2012,  2013 dan 2015.  Rasio  efektivitas  Kabupaten Nias Selatan  tahun  2006-2015  juga  mengalami fluktuasi.  Tahun  2006,  2011,  dan  2012 mencapai  sangat  efisien.  tahun  2013  dan 2015  pencapaian  tujuan  anggaran  efektif. Tahun  2008,  dan  2010  cukup  efektif. Pencapaian terendah pada tahun 2007, 2009 dan 2014  yaitu kurang efektif.  Penggunaan APBD  sebagian  besar  (>50%)  untuk kegiatan  pembangunan  bila  dibandingkan dengan belanja rutin, pertumbuhan pendapatan  asli  daerah,  pendapatan,  belanja rutin  dan  belanja  pembangunan  masih sangat rendah rata-rata masih dibawah 1%.
Sebagai  bahan  masukan  kepada pemerintah  daerah  Kabupaten  Nias  Selatan dalam  meningkatkan  kinerja  keuangannya adalah  meningkatkan  dan  mengoptimalkan realisasi sumber-sumber pendapatan sehingga ketergantungan pada dana perimbangan dapat berkurang.
Meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah.  Menetapkan  peraturan-peraturan daerah  yang  berkaitan  dengan  pemungutan pajak  dan  restribusi  daerah.  Melaksanakan efisiensi terhadap belanja rutin dan pembangunan.
Daftar Pustaka Bachrul, Elmi. (2002) Keuangan Pemerintah  Daerah  Otonomi  di
Indonesia. Jakarta,    Universitas Indonesia (UI Press)
Badan  Litbang  Depdagri  RI  dan  FISIPOL
– UGM, (1991), Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat  II  Dalam  Rangka    Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab ,  Jakarta. Darise Nurlan, 2009. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja
Perangkat  Daerah (SKPD) Dan
BLU .  (Pengantar  Gusnar  Ismail  dan
Idris Rahim). penerbit, Indeks Jakarta. Halim,  Abdul  dan  Theresia  Damayanti. (2007) Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan
Daerah .  Yogyakarta,  UPP  STIM YKPN Halim, Abdul. 2011. Pengelolaan Keuangan Daerah .  Edisi  ketiga  UPP  AMP YKPN.
Harahap  Sofyan  Sahri,  2006. Analitis  Kritis atas Laporan Keuangan , Raja Grafindo, Jakarta Mardiasmo (2002), Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah . Andi,
Yogyakarta.
Nordiawan,  Dedi,  2006. Akuntansi  Sektor Publik . Salemba Empat. Jakarta. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten  Nias  Selatan,  Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humban  Hasundutan  di  Provinsi Sumatera Utara . Sucipto, (2007) Penilaian Kinerja Keuangan ,  Jurnal  Akuntansi  USU. Artikel online melalui Http://library.usu.ac.id.akuntansi –
sucipto. diakses 06/02/2018. Widarta  2010. Otonomi  Daerah  bermakna kebebasan  dan  kemandirian  daerah dalam  penentuan  langkah-langkah sendiri . Bandung. Yani,  Ahmad.  (2002) Hubungan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah  Indonesia .  Jakarta,  PT  Raja Grafindo Persada.