## INVESTASI DANA WAKAF
Oleh: Nurma
Penulis adalah Dosen Jurusan Syariah STAIN Pontianak

## ABSTRACT
Three basic principles that should be emphasized when we want to apply the principle of cash waqaf (endowment): first, the allocation of waqaf should be viewed as a frame of  the  integrated  project,    not  part  of  a  separate  fee. Second,  the  hope  and  welfare  of nazir ; it's time we made the nazir a profession that gives hope to the best graduate and a profession  that  provides  welfare. Third,  the  principles  of  transparency  and accountability  in  which  the waqaf agency  and  the  institutions  receiving  endowments must report the fund management process to the people annually in the form of financial audit report, including the reasonableness of the cost of each item.
Kata Kunci: Cash Waqf

## A. Pendahuluan
Wakaf  merupakan  salah  satu  kegiatan  dari  berbagai  kegiatan  yang  ada  setelah system ekonomi Islam (SEI). Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas secara intensif. Pembahasan yang ada masih dekonsentrasi pada pokok bahasan  masalah  fiqih,  philosofi  ekonomi  syari’ah  dalam  keuangan  dan  perbankan syari’ah dan lain-lain. Sementara pembahasan dari sisi teorinya serta aplikasinya masih sangat jarang (Nasution, 2002: 1).
Kurangnya  pembahasan  wakaf  disebabkan  karena  umat  Islam  hamper melupakan  kegiatan-kegiatan  yang  berasal  dari  lembaga  perwakafan.  Masalah management  dan  korupsi  diperkirakan  menjadi  penyebab  utama  sehingga  kegiatan lembaga  perwakafan  ini  kurang  diminati  atau  bahkan  ditingkatkan  oleh  umat  Islam lebih kurang seabad yang lalu (Nasution, 2002: 1). Oleh karena itu, tulisan-tulisan yang berkaitan  dengan  kegiatan  perwakafan  sangat  jarang,  baru  pada  tahun  terakhir  ini muncul  kembali  minat  ummat  Islam  untuk  menghidupkan  kembali  lembaga perwakafan.
Munculnya minat tersebut seiring dengan kesadaran orang untuk mencari Sistem Ekonomi  Islam  (SEI)  sebagai  alternative  dari  system  ekonomi  kapitalis  dimana pelaksanaan ekonomi yang terakhir ini telah terbukti tidak memberikan manfaat untuk meningkatkan  kesejahteraan  ummat  manusia  (Nasution,  2002:  1).  System  tersebut hanya memberi manfaat pada sebagian kecil yaitu kelompok-kelompok yang kebetulan memiliki  power  dalam  kehidupan  perekonomian  yang  ada.  Berbagai  krisis  ekonomi
selalu  menyertai  perjalanan  system  ekonomi  kapitalis  tersebut  sementara  usaha  untuk mencari jalan keluar dari krisis yang ada selalu menimbulkan korban pihak yang lemah.
Dengan  tumbuhnya  minat  masyarakat  untuk  menggali  sistem  ekonomi  Islam maka  sebenarnya  terbuka  peluang  untuk  melakukan  berbagai  bahasan  yang  terdapat dalam  kegiatan-kegiatan  penghimpunan  dana  yang  dapat  meningkatkan  kesejahtaraan umat serta melepaskan ketergantungan ekonomi.
Bangladesh  adalah  salah  satu  contoh  Negara  yang  berhasil  mengurangi  angka kemiskinan  melalui  program  wakaf.  Pengelolaan  wakaf  secara  baik  terbukti  dapat mengentaskan  kemiskinan  (Nasution,  2002:  1).  Bagaimanakah  mengoptimalisasikan wakaf  diwujudkan  di  Bangladesh  sehingga  mampu  memberdayakan  masyarakatnya? Program-program apa sajakah yang diluncurkan? Dan bagaimana mekanismenya? Akan penulis kaji dalam makalah ini.
Penulis  menyadari  tulisan  ini  jauh  dari  sempurna,  oleh  karenanya  kontribusi konstruktif  dari  semua  pemerhati  makalah  ini  akan  mempertimbangkan  untuk memperbaiki makalah ini.

## B. Sekilas Tentang Wakaf
Waqf atau  wakaf  secaraharfiah  berarti  berhenti,  menahan,  atau  diam  (Manan dalam  Republika,  2004:  25/3).  Oleh  karena  itu,  tempat  parker  disebut  mauqif  karena disitulah  berhentinya  kendaraand  emikian  juga  padang  Arafah  disebut  juga mauqif dimana  para  jamaah  berdiam  untuk  wujuf.  Secara  tekhnis  syari’ah,  wakaf  seringkali diartikan  sebagai  asset  yang  dialokasikan  untuk  kemanfaatan  umat  dimana  substansi atau  pokoknya  ditahan,  sementara  manfaatnya  boleh  dinikmati  untuk  kepentingan umum.  Secara  administrasi  wakaf  dikelola  oleh nadzir yang  merupakan  pengemban amanah waqif yang memberi wakaf. Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah. Hubungan antara makna harfiyah dan makna teknis terkait dengan adanya “keabadian unsur  pokok  dimana  ia  harus  berhenti,  tidak  boleh  dijual  atau  dialihtangankan  kepada selain  kepentingan  umat  yang  diamanahkan  oleh  waqif  kepada  nadzir  waqif  (Antonio dalam Republika, 2002: 04/2).
Perdebatan ulama tentang unsur “Keabadian” mengemukakan, khususnya antara mazhab  Syafi’i  dan  hanafi  di  satu  sisiserta  mazhab  Maliki  disisi  lain.  Imam  Syafi’i misalnya  sangat  menekankan  wakaf  pada  fixed  asset  (harta  tetap)  sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Mengingat Indonesiasecara fikih kebanyakan adalah pengikut mazhab Syafi’i, maka untuk wakaf yang lazim didapati berupa tanah, masjid, madrasah dan asset tetap lainnya.
Imam  Malik  (Syarbini,  t.th:  376)    mengartikan  “Keabadian”  lebih  pada  nature barang yang diwakafkan, baik itu asset tetap maupun asset bergerak. Untuk asset tetap seperti  tanah  unsur  keabadian  terpenuhi  karena  memang  tanah  dapat  dipakai  selama tidak  longsor  dan  bencana  alam  yang  menghilangkan  fisik  tanah  tersebut,  sedemikian juga halnya dengan masjid atau madrasah. Berbeda dengan Imam Syafi’i. Imam Maliki memperlebar lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lainnya seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu. Yang menjadi substansi adalah sapi dan pohon, sementara  yang  diambil  manfaatnya  adalah  susu  dan  buah.  Dalam  pandangan  mazhab ini  “keabadian”  umur  asset  wakaf  adalah  relative  tergantung  umur  rata-rata  dari  asset yang diwakafka. Dengan kerangka pemikiran seperti ini mazhab Maliki telah membuka
luas  kesempatan  untuk  memberikan  wakaf  dalam  jenis  asset  apapun,  termasuk  asset yang paling likuid yaitu uang tunai ( cash waqf ).
Keberadaan  wakaf  terbukti  telah  banyak  membantu  pengembangan  dakwah Islamiyah, baik di negara Indonesia, maupun di negara-negara lainnya.  Hamper semua lembaga  pendidikan  yang  terkemuka  saat  ini  seperti  Universitas  al  Azhar  di  Cairo berasal dari pengelolaan asset waqaf. Hanya saha jika wakaf pada masa-masa yang lalu selalu dikaitkan dengan benda-benda tidak bergerak kini perlu dipikirkan wakaf dalam bentuk lain misalnya wakaf dengan uang yang penggunaannya bias bagi pengembangan usaha produktif kaum dhuafa.
Dalam  catatan  sejarah  Islam,  cash  wakaf  ternyata  sudah  dipraktekkan  sehak awal abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa Iam az_Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak daar tadwin al hadits memfatwakan, dianjurkannya  wakaf  dinar  dan  dirham  untuk  membangun  sarana  dakwah,  social,  dan pendidikan  ummat  Islam.  Adapun  caranya  adalah  dengan  menjadikan  uang  tersebut sebagai  modal  usaha,  kemudian  menyalurkan  keuntungannya  sebagai  wakaf  (Antonio dalam Republika, 2002: 04/2).
Menurut  mazhabHanafi  bahwa  uang  yang  diwakafkan  dijadikan  modal  usaha dengan system mudharabah atau system bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil diberikan  untuk  kepentingan  umum.  Bahkan  di  Bangladesh  telah  berhasil dikembangkan  sertifikat  wakaf  tunai  dengan  menjadikan  perbankan  sebagai  fasilitator. Cara  ini  telah  mempu  memobilisasi  hubungan  masyarakat,  meningkatkan  investasi social,  membantu  pengembangan  social  capital  market,  dan  hal-hal  lain  yang  berguna bagi kaum dhuafa (Muhammad, 2004: x).
Ada  empat  manfaat  utama  dari  wakaf  dewasa  ini, Pertama, wakaf  yang jumlahnya  bias  bervariasi  sehingga  seseorang  yang  memiliki  dana  terbatas  sudah  bias mulai  memberikan  dana  wakafnya  tanpa  harus  menunggu  menjadi  tuan  tanah  terlebih dahulu. Kedua, melalui  wakaf  uang  asset-asset  wakaf  yang  berupa  tanah  kosong  bias mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau dikelola untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bias membantu sebagian lembaga pendidikan Islam yang cash flownya mengkhawatirkan.
Adapun yang menjadi syarat harta wakaf adalah, pertama, harus teap zatnya dan dapat  dimanfaatkan  untuk  jangka  waktu  yang  lama,  tidak  habis  sekali  pakai. Pemanfaatan  itu  haruslah  untuk  hal-hal  yang  berguna  halal  dan  sah  menurut  hukum. Kedua,  harta  yang  diwakafkan  itu  haruslah  jelas  wujudnya  dan  pasti  batas-batasnya. Ketiga,  benda  itu  harus  benar-benar  kepunyaan  wakif  dan  bebas  dari  segala  bebasn. Keempat,  harta  yang  diwakafkan  itu  dapat  berupa  benda  dapat  juga  berupa  benda bergerak  seperti  buku-buku,  saham,  surat-surat  berharga  dan  sebagainya.  Kalau  itu berupa  saham  atau  modal,  haruslah  diusahakan  agar  penggunaan  modal  itu  tidak diusahakan  untuk  ysaha-usaha  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  Islam, misalnya  untuk  mendiirkan  membiayai  tempat  perjudian  atau  usaha-usaha  maksiat lainnya (Daud, 1988: 86).
Ada  tiga  filosofi  dasar  yang  harus  ditekankan  ketika  kita  hendak  menerapkan prisip  cas  waqf  pertama,  alokasi  wakaf  harus  dilihat  dalam  bingkai  proyek  yang terintegrasi bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Kedua asa kesejahteraan nazir, sudah saatnya kita menjadikan nazir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada
lulusan  terbaik  umat  dan  profesi  yang  memberikan  kesejahteraan.  Ketiga  asas transparansi  dan  accountability  dimana  badan  wakaf  dan  lembaga  yang  dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audit  financial  report  termasuk  kewajaran  dari  masing-masing  pos  biayanya  (Daud, 1988: xv).
Hal  lain  yang  erat  sekali  kaitannya  dengan  pengelolaan  dana  umat  ini  adalah bagaimana  menjadikan  benda  tersebut  lebih  besar  atau  lebih  tinggi  produktifitasnya. Artinya  kalau  pemanfaatannya  perlu  pemetaan  skala  maka  pengelolaannya  sebagai sumber dana juga perlu inovasi sehingga tidak hanya sekedar dengan model tradisional tapi perlu berfikir produktivitas sekaligus dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas.
Perlu diperhatikan yang harus dikerjakan adalah keberadaan dana umat sebagai modal  pemberdayaan  ekonomi  umat.  Disini  bukan  saja  untuk  memberi  modal  usaha kepada  anggota  tetapi  juga  pelatihan  yang  mencakup  kualitas  dan  skill  untuk  usaha mandiri.  Dari  training  sampai  dengan  implementasi  usahanya  sekaligus  dapat  dilatih dengan bisnis, manajemen, dan ekonomi yang sesuai dengan syari’ah.
Dari kata kunci manajemen tadi, ada hal penting disini untuk transparansi dalam pengelolaan  dana  umat,  karena  dana  umat  bukan  milik  perusahaan  namun  milik  umat secara  umum  maka  harus  ada  keterbukaan  dalam  mengelolanya.  Harus  lebih  terbuka dan  lebih  melibatkan  segala  unsure  umat  dibandingkan  dengan  perusahaan  public. Artinya siapa saja anggota mempunyai hak dan sekaligus kewajiban untuk mengetahui secara  detil  tentang  lalu  lintas  dana,  pemasukan  dan  pengeluaran  serta  jenis penggunaan.  Demikian  pula  bukan  hanya  transparansi  namun  sekaligus  audit  public. Dengan cara ini ungkapan dana ummat bukan isapan jempol belaka, bukan pula sekedar mengelabui orang-orang yang telah berderma memberikan hartanya sebagai wakaf.

## C. Legal History Bangladesh
Identitas  Bangladesh  sebagai  sebuah  Negara  bangsa  modern  berasal  dari  basis etnis  dan  regional  yang  padu.  Dalam  hal  ini,  Islam  telah  lama  menjadi  unsur  kunci. Hamper  semua  rakyat  Negara  itu  berjumlah  114  juga  yang  berbahasa  Bengawali  dan sekitar  85  persennya  merupakan  muslim  Sunni  yang  didominasi  oleh  Mazhab  Hanafi. Sisanya  yang  15  persen  kebanyakan  beragama  Hindu.  Islam  di  Bengal  berawal  dari penyerbuan Turki pada 1200 masehi (Esposito, 2001: 251).
Bangladesh lepas dan merdeka dari Pakistan pada bulan Desember 1971. sejarah UU  keluarga  di  Bangladesh  pada  prinsipnya  sama  dengan  Pakistan,  sebab  sampai sekarang  UU  keluarga  yang  berlaku  di  Bangladesh  dan  India  masih  produk  Pakistan yakni  The  Mulim  Family  Laws  Ordinance  Tahun  1961.  ketika  masih  menjadi  bagian dari  Pakistan  sampai  tahun  1971  Bangladesh  yang  mayoritas  penduduknya  adalah pengikut  Hanafi  pernah  memberlakukan  Bengal  Muhammadan  Mariage  and  Divorce Registration yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan perceraian (Mahmood, 1987:  188-190),  karena  itu  sampai  sekarang  Bangladesh  masih  memberlakukan  The Moslem Family Laws 1961, sama dengan Pakistan (Nasution, 2002: 96).
Mazhab  Hanafi  turut  mempengaruhi  pembentukan  hukum  keluarga  di Bangladesh  sebagai  mazhab  terbesar  yang  dianut  rakyat  Bangladesh.  Dan  juga  ada pengaruh Hindu dan Kristen.
Dari literatur yang penulis baca, sampai saat ini belum penulis temui adanya UU ataupun Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang perwakafan seperti halnya di Indonesia.

## D. Wakaf Tunai di Bangladesh
Jumlah penduduk Bangladesh yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 15  juta  orang.  Sebagian  besar  tinggal  di  pedesaan.  Untuk  menghidupi  keluarga,  tak sedikit  warga  Bangladesh  migrasi  ketempatlain.  Beragam  cara  dilakukan  untuk mengurangi  angka  kemiskinan.  Diantaranya  adalah  pemberdayaan  masyarakat  dengan melibatkan  organisasi  non  pemerintah,  dan  penyaluran  kredit  lunak  (www.comment- indonesia.cjb.net).
Optimalisasi wakaf diwujudkan dalam program pemberdayaan keluarga melalui semacam  bank  social.  Wakaf  tidak  hanya  berupa  tanah  atau  bangunan,  tetapi  juga berupa  uang  tunai  (cash  waqf)  yang  diabadikan  dalam  deposito  wakaf  pada  Social Investment Bank Ltd (SIBL) (Perwataatmadja, 2002: 1).
Pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  juga  dengan  melibatkan  negosiasi  non pemerintah  yang  menyalurkan  dana  kredit  mikro  dengan  dana  bersumber  dari  luar negeri.  Hanya  saha  pemberdayaan  ekonomi  yang  dilakukan  LSM  berbasis  gender. Mereka menyalurkan kredit lunak kepada kemampuan dari keluarga miskin agar secara ekonomi mandiri dan tidak tergantung kepada suami. Program  LSM ini pada akhirnya tidak  mampu  mengangkat  harkat  hidup  penduduk  miskin  Bangladesh.  Karena  mereka hanya  melibatkan  perempuan,  padahal  yang  mau  ditingkatkan  adalah  perekonomian keluarga yang berarti terdiri dari seluruh anggotanya. Dan masalah yang lebih kompleks lagi  adalah  mereka  menyampaikan  nilai  Islam  sebagai  agama  mayoritas  penduduk Bangladesh (www.comment-indonesia.cjb.net).
Berkaca  pada  nilai  spiritual  Islam  maka  Professor  MA:  Manan  dan  rekan- rekannya yang peduli dengan ekonomi Islam menggagas ide baru yang berada di bawah program  Sosial  Investment  Bank,  mereka  melahirkan  Sabuj  Haat  (www.comment- indonesia.cjb.net).  Sebuah  program  pemberdayaan  masyarakat  secara  komprehensif berbasis keluarga. Sabuj Haat adalah kompleks yang dibangun di atas lahan wakaf. Di atas lahan tersebut berdiri pertokoan, dan pusat komunitas termasuk layanan kesehatan dan  Palli  Shakha  semacam  bank  cabang  yang  berlokasi  di  desa  Sabuj  Haat  dengan sendirinya  tidak  hanya  melibatkan  masyarakat  miskin  tapi  juga  pendidik  yang  kaya lewat wakafnya baik dalam bentuk uang tunai maupun bangunan fisik.
Untuk  penyaluran  kredit  mikro,  Sabuj  Haat  mendapatkan  dana  dari  bank  Islam atau lembaga keuangan lain yang dihalin dengan akad musyarakah. Dengan Sanuj Haat, keluarga  dapat  meminjam  kredit  lunak  dari  Palli  Sakha,  kemudian  diberi  akses  untuk berusaha  dikompleks  yang  disediakan.  Untuk  mengelola  usaha,  mereka  juga  diberi pendampingan atau konsultasi.
Sabuj  Haat  ini  diluncurkan  pada  tahun  1999,  dan  sudah  memiliki  sekitar  400 kompleks.  Dari  beberapa  Sabuj  Haat  yang  dibentuk,  terbukti  program  ini  mengurangi angka  migrasi  dan  membantu  memberdayakan  ekonomi  ummat  (www.comment- indonesia.cjb.net).
Di  Bangladesh  wakaf  tunai  memiliki  arti  yang  sangat  penting  dalam memobilisasi  dana  bagi  pengembangan  wakaf  property.  Social  Investment  Bank  Ltd mengintrodusir  sertifikat  wakaf  tunai  suatu  produk  baru  dalam  sejarah  produk
perbankan,  dimana  pemberi  wakaf  tunai  diberi  sertifikat  dan  dicantumkan  nama  serta jumlah dana yang diwakafkan dan kepada siapa hasil pengelolaan dana disalurkan, bank tersebut  memberi  peluangkepaa  masyarakat  untuk  membuka  rekening  deposito  wakaf tunai dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran berikut (Manan, 2002: 13):
a. Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu dalam pengelolaan wakaf.
b. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat.
c. Meningkatkan investasi social dan menstranformasikan tabungan masyarakat menjadi modal.
d. Memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  luas  terutama  golongan  miskin, dengan  menggunakan  sumber-sumber  yang  diambilnya  dari  golongan  orang kaya.
e. Menciptakan  kesadaran  di antara  orang  kaya  tentang  tanggung  kawab  social mereka terhadap masyarakat.
f. Membantu pengembangan social capital market .
g. Membantu  usaha-usaha  pembangunan  bangsa  secara  umum  dan  membuat hubungan yang unik antara jaminan social dan kesejahteraan masyarakat.
h. Pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi dan universitas.
i. Mendanai riset.
j. Membantu pendidikan perawatan.
k. Risen rumah sakit dan bank daerah.
l. Membantu  program  riset,  pengembangan  dan  pendikan  untuk  menghormati jasa para pendahulu.
m. Menyelesaikan masalah social non muslim.
Wakaf  tunai  membuka  peluang  yang  unik  untuk  menciptakan  investasi  guna memberikan pepalayanan keagamaan, layanan pendidikan dan layanan social. Tabungan orang-orang  kaya  dapat  dimanfaatkan  dengan  menukarkannya  dengan  cash  waqf certificate. Hasil  yang diperoleh dari sertifikat tersebut dibelanjakan untuk tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan wakaf itu sendiri.
Kegunaan  lain  dari  Cash  Waqf  Certificate  adalah  bahwa  dia  dapat  mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakaf seolah hanya untuk orang kaya saja. Karena cash waqf certificate diterbitkan oleh social investment bank dibuat dengan denominasi sekitar US $21, maka certificate tersebut dapat dibeli di sebagian besarumat Islam dan bahkan certificate tersebut dapat dibuat dengan pecahan yang lebih kecil lagi.
Oleh  karena  itu  menurut  M.A.  Manan  upaya  untuk  memperkenalkan  kepada khalayak tentang peran penting wakaf termasuk tunai harus dilakukan. Pada saat ini di Bangladesh  wakaf  tunai  sangat  penting  artinya  dalam  memobilisasi  dana  untuk pengembangan wakaf property.

## E. Penutup
Keberhasilan Bangladesh mengurangi angka kemiskinan melalui program wakaf ini  diharapkan  tentunya  dapat  menstimulasi  optimalisasi  wakaf  tanah  air  ini.  Jumlah tanah  wakaf  yang  sangat  besar  di  Indonesia,  yakni  1710  lokasi  yang  pengelolanya selama  ini  lebih  bersifat  komsuntif  dan  tradisional,  bila  dikelola  dengan  inovatif  akan dapat  memberdayakan  masyarakat  Indonesia  juga  tentunya.  Apalagi  Indonesia  sudah mempunyai PP. No. 28 Tahun 1997 tentang perwakafan.
Wakaf  tunai  diharapkan  dapat  menjadi  sarana  bagi  rekonstruksi  social  dan pembangunan,  dimana  mayoritas  penduduk  dapat  ikut  perpartisifasi.  Untuk mewujudkan  partisipasi  tersebut,  perlu  dilakukan  berbagai  upaya  pengenalan  tentang arti penting wakaf termasuk wakaf tunai sebagai sarana menstransfer tabungan si kaya kepada  para  usahawan  dan  anggota  masyarakat  dalam  mendanai  berbagai  kegiatan  di Negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif.
Wakaf  tunai  juga  dapat  berperan  sebagai  suplemen  bagi  pendanaan  berbagai macam  proyek  investasi  social  yang  dikelola  oleh  bank-bank  Islam,  sehingga  dapat berubah menjadi bank wakaf (ebuah bak yang menampung dana wakaf).
Bila  wakaf  di  Indonesia  dapat  dikelola  dengan  optimal,  disamping  dapat memberdayakan  ekonomi  umat,  mengurangi  angka  kemiskinan,  juga  Insya  Allah ummat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu  tergantung  pada  anggaran  pendidikan  negara  yang  memang  semakin  lama semakin terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Syafi’i, Cash Wakaf dan Anggaran Pendidikan Ummat, Republika, Senin, 04 Februari 2002.
Antonio,  Syafi’i,  oleh  Prof.  MA.  Manan,  ahli  Ekonomi  Islam  dan  Bangladesh  di Jakarta, Rabu 24 Maret Republika, 25 Maret 2004.
John L, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern , Mizan, Bandung, Cet. I, 2001.
As-Sayyid as-Sabiq, Fiqh as-Sunnah, III Mesir: Dar’al Qalam, 1984.
As-Sayyid as-Sabiq, Kitab al Umm, Bahasan Ihbas atau Mughni Muhtaj Vol II, Karya Khatib Syarbini.
Pembahasan  wakaf  dalam Bidayat  al  Muftahud  wa  Nihayi  al  Muqtashid karya  Ibnu Rusyd dan Mughni wa Syarh al Kabir karya Ibn Qudamah.
Mahmood …, Personal Law in Islamic Countries , New Delhi, Time Press, 1987.
Manan,  MA,  Cash  Waqf  Certificate  Global  Opportunities  For  Developing  The  Sosial Capital  market  in  21  Century  Voluntary  sector  Banking  di  dalam  manajemen KelembagaanWakaf,  Dr  uswatun  Hasanah,  makalah  Workshop  internasional, Pemberdayaan  Ekonomi  Ummat  melalui  Pengelolaan  Wakaf  Produktif,  HT  an Ditjen  Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji  Depag  RI,  Batam,  7-8  Januari 2002.
Muhammad Daud, Sistem Ekonomi islam Jakarta, UI Press, 1988.
Muhammad, Hukum Wakaf, Jakarta, IIMaN, 2004.
Nasution,  Khoiruddin, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara,  Studi  Terhadap  Perundang- Undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia , Jakarta, INS, 2002.
Nasution,  Mustafa  E., Wakaf  Tunai:  Strategi  untuk  Mensejahterakan  dan  Melepaskan Ketergantungan  Ekonomi ,  Makalah  Workshop  International:  Pemberdayaan Ekonomi  Ummat  Melalui  Pengelolaan  Wakaf  Produktif,  IIT  dan  Ditjen  Bimas islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, batam, 7-8 Januari 2002.
www.comment-indonesia.cjb.net.