Vol. 6 No. 1 (2024) pp. 116-129 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Aspek  Hukum

## Waqf  FinTech :  Perkembangan  dan Tantangannya di Indonesia
Nun Harrieti 1* , Agus Suwandono 2
1*,2 Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia *email: nun.harrieti@unpad.ac.id
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4072
Submitted: Desember 2023 Revision: Januari 2024 Accepted: Februari 2024

## ABSTRAK
Kata Kunci: Financial Technology, Keuangan Sosial Islam, Wakaf Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang  sangat  strategis  dalam  pengembangan  ekonomi  Syariah  termasuk di  bidang  wakaf  dan Financial  Technology ( FinTech )  syariah.  Saat  ini berkembang Waqf  FinTech yang  berupaya  memaksimalkan  pengelolaan wakaf melalui media Financial Technology . Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  implementasi Waqf  FinTech terutama  dalam  rangka mengoptimalkan  pengelolaan  wakaf  dan  meningkatkan  kesejahteraan rakyat banyak. Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Implementasi Waqf Fintech dalam  rangka  optimalisasi  pengelolaan  wakaf  dan  meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dapat berbentuk wakaf uang maupun wakaf melalui  uang  yang  masuk  dalam  kategori FinTech sistem  pembayaran bila  menggunakan  teknologi Blockchain dan  juga  masuk  dalam  kategori FinTech pinjaman  (l ending ),  pembiayaan  ( financing atau funding ),  dan penyediaan modal ( capital raising ) bila berbentuk crowdfunding .

## ABSTRACT
Keywords:
Financial Technology,
Islamic Social Finance, Waqf
Indonesia with the largest Muslim population in the world has a very strategic potential  in  the  development  of  the  Islamic  economy,  including  in  the  field  of Islamic  Financial  Technology  (FinTech)  and  cash  waqf.  Currently,  Waqf FinTech  is  developing  which  seeks  to  maximize  the  management  of  cash  waqf through Financial Technology. It is interesting to study how the implementation of Waqf FinTech, especially in order to optimize the management of cash waqf in order to improve the welfare of the people at large. The approach method used in this research is the Juridical Normative research method. The implementation of
Vol. 6 No. 1 (2024)
Waqf FinTech in optimizing the management of cash waqf in Indonesia is can be in the form of Money waqf  or Wakaf Throught Money which is included in tje Fintech category of payment system whwn using blockchain technology and also included in the fintech lending category if it is in the form of crowdfunding.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  yang  sangat  pesat  akhir-akhir  ini  sangat berdampak  pada  banyak  sektor  tidak  terkecuali  pada  sistem  keuangan,  yang menghadirkan apa yang dikenal dengan Financial Technology ( FinTech ). FinTech merupakan  peristilahan  yang  timbul  dalam  sistem  keuangan  akibat perkembangan  teknologi  yang  sangat  pesat  tersebut.  Sesuai  dengan  namanya maka FinTech merupakan  gabungan  antara  jasa  keuangan  dengan  teknologi. Bank  Indonesia  menyebutkan  bahwa FinTech hasil  gabungan  dari  jasa keuangan dan teknologi yang telah mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, sebagai contoh saat ini yaitu transaksi keuangan yang dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa harus bertatap muka (Departemen Komunikasi, 2018) .
Kehadiran FinTech sangat  mendukung  gaya  hidup  masyarakat  yang membutuhkan  transaksi  yang  serba  cepat,  sehingga FinTech dapat meningkatkan  perputaran  uang  lebih  cepat  dan  lebih  jauh  lagi  dapat membantu  tercapainya  inklusi  keuangan  di  Indonesia. FinTech membuat layanan  keuangan  mudah  diakses,  efisien  dan  berkelanjutan  yang  dapat memberdayakan  konsumen  dengan  kontrol  yang  lebih  besar  atas  keuangan mereka (Singhvi & Dadhich, 2023) . Selain bermanfaat bagi konsumen, FinTech juga  bermanfaat  bagi  pemain Fintech selain  dapat  menyederhanakan  rantai transaksi, FinTech juga  mampu  menekan  biaya  operasional  dan  biaya  modal. Lebih dari itu, FinTech bagi negara dapat mendukung pencapaian pemerataan kesejahteraan rakyat.
Pengaturan FinTech di  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  2  (dua) otoritas  yang  berwenang  dalam  sistem  keuangan  baik  dalam  aspek microprudential maupun macroprudential. Lembaga  yang  memiliki  kewenangan secara microprudential berada  di  bawah  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), sedangkan  secara macroprudential menjadi  kewenangan  dari  Bank  Indonesia (BI).  Saat  ini  BI  telah  mengeluarkan  aturan-aturan  mengenai FinTech yaitu Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran  (PBI  PTP),  Surat  Edaran  Bank  Indonesia
Vol. 6 No. 1 (2024)
Nomor 18/22/DKSP Perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (SEBI PLKD),  dan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/17/PBI/2016  Tentang  Uang Elektronik  (PBI  Uang  Elektronoik).  Aturan-aturan  tersebut  khususnya berkenaan dengan FinTech dalam sistem pembayaran. Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan  peraturan  mengenai FinTech yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  10/POJK.05/2022  Tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI).
Dualisme  sistem  ekonomi  yang  dilaksanakan  di  Indonesia  juga berpengaruh  pada  pelaksanaan FinTech di  Indonesia.  Saat  ini  dikenal FinTech yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  ekonomi konvensional  dan FinTech yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan-ketentuan mengenai FinTech yang diatur dalam PBI dan  POJK  tersebut  berlaku  tidak  hanya  untuk FinTech berdasarkan  prinsip ekonomi  konvensional  tetapi  juga  berlaku  untuk FinTech berdasarkan  prinsip ekonomi syariah.
Ekonomi syariah tidak hanya meliputi aspek komersial tetapi juga aspek sosial  yang  keduanya  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain  antara  lain mengenai  wakaf.  Wakaf  sebagai  bagian  dalam Islamic  Social  Finance memiliki peranan  yang  sangat  strategis  dalam  pembangunan  dan  pemerataan kesejahteraan  rakyat  apabila  dikelola  secara  maksimal.  Wakaf  secara  harfiah berarti  menghentikan,  menangguhkan  atau  menahan (Khan  et  al.,  2021) ,  yang secara hukum dimaknai sebagai penyerahan suatu harta atau menyungbankannya untuk tujuan beragama, bertaqwa dan beramal. Wakaf di Indonesia  sendiri  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf  (UU  Wakaf).  Wakaf  ini  memiliki  potensi  yang  sangat  besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.
Perkembangan  wakaf  saat  ini  tidak  hanya  didominasi  oleh  wakaf  yang berupa  benda  tidak  bergerak  seperti  tanah,  tetapi  dapat  berupa  wakaf  uang. Wakaf uang memiliki potensi yang luar biasa yang mudah dikelola serta dapat dijadikan sebagai sumber permodalan (Ryandono & Nafik, 2019) .  Selanjutnya dalam  perkembangannya,  pengelolaan  wakaf  uang  ini  juga  telah dikembangkan  melalui  teknologi  informasi  dibidang  keuangan,  yang melahirkan apa yang disebut dengan Waqf FinTech .
Waqf  FinTech merupakan  peristilahan  yang  muncul  saat  ini  dalam pengkombinasian  pengelolaan  wakaf  uang  dan  finansial  teknologi. Waqf FinTech sebagaimana  disebutkan dalam  sebuah penelitian  merupakan layanan
Vol. 6 No. 1 (2024)
keuangan  yang  ditingkatkan  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi  (TIK)  yang  tinggi  dapat  memungkinkan  potensi  kemampuan wakaf,  terutama  dalam  konteks  keuangan  sosial (Yoshida,  2019) .  Saat  ini beberapa bank syariah di Indonesia yang telah memiliki izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki layanan wakaf uang  melalui  media online ,  dimana  wakif  tidak  harus  datang  langsung  ke kantor  bank,  namun  cukup  mengisi  akta  ikrar  wakaf  secara online dan menyerahkan wakaf uang melalui metode transfer sebagaimana petunjuk yang diberikan  di  dalam website bank,  contohnya  bank  muamalat  yang  memiliki layanan  wakaf  uang  online,  juga  BSI  Maslahat  yang  memiliki  program  wakaf ummat  dimana  wakif  dapat  menransferkan  dana  wakanya  melalui Quick Respons  Code (QR  Code)  yang  diberikan  di  dalam website .  Selain  itu  terdapat juga penerimaan wakaf melalui platform crowdfunding seperti https://www.kitabisa.com  dan PT. Ammana Fintech Syariah.
Potensi  wakaf  yang  sangat  besar  di  Indonesia  ditambah  dengan perkembangan  teknologi  keuangan  yang  sangat  pesat  saat  ini  mendukung perkembangan Waqf  FinTech di  Indonesia,  namun  sampai  saat  ini  belum  ada regulasi  yang  secara  khusus  mengatur  terkait  waqf  fintech,  sehingga  menarik untuk  dikaji  bagaimanakah  implementasi Waqf  FinTech dalam  rangka optimalisasi pengelolaan wakaf dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan  yuridis  normatif  adalah  metode  yang  menitikberatkan  penelitian terhadap  data-data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan-bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Data  sekunder  memiliki ruang  lingkup  yang  sangat  luas,  meliputi  peraturan  perundang-undangan, buku-buku  literatur,  jurnal-jurnal  hukum,  koran,  majalah,  sampai  pada dokumen-dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah (Soekanto  & Mamudji,  2015) .  Metode  pendekatan  yuridis  normatif  menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung  data-data  lapangan  berupa  hasil  wawancara  dengan  narasumber dari  Bank  Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  praktisi  perbankan  syariah,  dan Nazhir .    Penelitian  ini  selain  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach ),  juga  menggunakan  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ). Pendekatan konsep digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau
pemahaman  terhadap  bahasa  hukum  yang  memiliki  banyak  penafsiran  ( multi tafsir ),  khususnya  mengenai  definisi Waqf  FinTech itu  sendiri,  dalam  ilmu hukum  konsep-konsep  dalam  hukum  perdata  akan  berbeda  dengan  konsep- konsep  dalam  hukum  pidana,  demikian  juga  konsep-konsep  dalam  hukum administrasi  memiliki  perbedaan  dalam  konsep-konsep  hukum  pidana  dan hukum perdata.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Implementasi Waqf  Fintech dalam  Rangka  Optimalisasi  Pengelolaan Wakaf dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Waqf  FinTech merupakan  peristilahan  yang  berkembang  dalam  praktik, sesuai  dengan  namanya  maka Waqf  FinTech merupakan  kombinasi  antara pengelolaan wakaf dan Financial Technology . Wakaf di Indonesia telah memiliki payung hukum secara khusus yaitu melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  Tentang  Wakaf  (UU  Wakaf).  Pasal  1  angka  (1)  UU  Wakaf  memberikan definisi  wakaf  sebagai  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Merujuk  pada  definisi  tersebut,  maka  terdapat  beberapa  unsur  wakaf yaitu  perbuatan  hukum  wakif,  pemisahan/penyerahan  harta  benda  miliknya, pemanfaatan harta benda tersebut, jangka waktu tertentu atau selamanya, guna keperluan  ibadah dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut  syariah. Memperhatikan unsur-unsur tersebut secara sederhana dapat dikatakan bahwa wakaf  terdiri  dari  3  (tiga)  proses  yaitu  pemisahan/penyerahan  harta  benda (penghimpunan),  pemanfaatan,  dan  penyaluran,  walaupun  dalam  definisi tersebut  tidak  secara  jelas  menyebutkan  penyaluran  namun  dapat  diartikan bahwa  pemanfaatan  harta  benda  wakaf  ini  hasilnya  dimanfaatkan  untuk kepentingan mauquf alaih baik dibidang ibadah maupun kesejahteraan umum sesuai syariah. Hal ini sesuai prinsip di dalam pengelolaan wakaf yaitu "tahan pokoknya,  bagikan  hasilnya  ( Tahbiisul  Ashl  wa  Tasbillul  Manfa'ah ) (Harrieti  & Abubakar, 2020) ."
Terdapat  3  (tiga)  pihak  dalam  wakaf  yaitu  wakif,  nazhir  dan  mauquf alaih.    Wakif  adalah  pihak  yang  mewakafkan  harta  benda  miliknya,  nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya, dan Mauquf alaih adalah pihak
Vol. 6 No. 1 (2024)
yang  ditunjuk  untuk  memperoleh  manfaat  dari  peruntukkan  harta  benda wakaf  sesuai  pernyataan  kehendak  Wakif  yang  dituangkan  dalam  Akta  Ikrar Wakaf. Nazhir memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta  benda  wakaf  dan  hasilnya  disalurkan  kepada  mauquf  alaih.  Hal  inilah yang menjadi karekteristik wakaf dibanding Islamic social finance lainnya seperi zakat,  infak,  sodakoh,  dan  hibah  bahwa  harta  benda  wakaf  tidak  langsung disalurkan  kepada  mauquf  alaih  namun  harus  dijaga  keberlangsungannya sehingga dapat dikelola dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.
Harta  benda  wakaf  yang  diserahkan  merupakan  harta  benda  yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mampunyai nilai ekonomi, sehingga tujuan wakaf dalam memanfaatkan harta benda wakaf tersebut  sesuai  dengan  fungsinya  dan  hasilnya  disalurkan  untuk  keperluan ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  dapat  tercapai.  Peraturan  Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  Tentang  Wakaf  sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42  Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf  (PP  Wakaf)  membagi  harta  benda  wakaf  menjadi  benda  tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.
Benda  tidak  bergerak  meliputi  hak  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  baik  yang  sudah  maupun  yang  belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, tanaman  dan  benda  lain  yang  berkaitan  dengan  tanah,  hak  milik  atas  satuan rumah  susun  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan aturan perundang-undangan. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka harta benda wakaf  berupa  benda  tidak  bergerak  tidak  hanya  terbatas  pada  tanah  dengan hak milik, namun dapat juga berupa hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai juga hak milik atas satuan rumah susun.
Harta  benda  wakaf  berupa  benda  bergerak  selain  uang  dapat  berupa benda bergerak karena sifatnya (kapal, pesawat  terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu  mulia,  dan/atau  benda  lainnya  yang  tergolong  benda  bergerak  karena sifatnya  dan  memiliki  jangka  panjang),  surat  berharga  (saham,  surat  utang negara,  obligasi  pada  umumnya,  dan/atau  surat  berharga  lainnya  yang  dapat
Vol. 6 No. 1 (2024)
dinilai dengan uang), hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, hak merek, hak paten,  hak  desain  industri,  hak  rahasia  dagang,  hak  sirkuit  terpadu,  hak perlindungan  varietas  tanaman,  dan/atau  hak  lainnya),  dan  hak  atas  benda bergerak lainnya (hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak atau  perikatan,  tuntutan  atas  jumlah  uang  yang  dapat  ditagih  atas  benda bergerak).
Harta benda wakaf berupa benda bergerak berupa uang adalah berbentuk uang  rupiah.  Wakaf  uang  memiliki  kekhasan  tersendiri  dibandingkan  dengan wakaf  benda  tidak  bergerak  ataupun  wakaf  benda  bergerak  selain  uang, mengingat  yang  menjadi  harta  benda  wakaf  dalam  wakaf  uang  ini  adalah berbentuk uang yang juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Peraturan wakaf khususnya  dalam  PP  wakaf  menetukan  bahwa  wakaf  uang  harus  disetorkan melalui  Lembaga  Keuangan  Syariah  Penerima  Wakaf  Uang  (LKS-PWU).  LKS- PWU merupakan badan hukum Indonesia  yang bergerak di  bidang keuangan syariah  yang  telah  ditunjuk  oleh  Menteri  Agama  atas  dasar  saran  dan pertimbangan  Badan  Wakaf  Indononesia  (BWI)  untuk  melakukan  tugas-tugas terkait wakaf uang.
Secara  lengkap  Tugas  LKS-PWU  adalah  mengumumkan  kepada  publik atas  keberadaannya  sebagai  LKS-PWU,  menyediakan  blangko  sertifikat  wakaf uang,  menerima  secara  tunai  wakaf  uang  dari  Wakif  atas  nama  Nazhir, menempatkan  uang  wakaf  ke  dalam  rekening  titipan  ( wa'diah )  atas  nama Nazhir  yang  ditunjuk  wakif,  menerima  pernyataan  kehendak  Wakif  yang ditugaskan  secara  tertulis  dalam  formulir  pernyataan  kehendak  wakif, menerbitkan  sertifikat  wakaf  uang  serta  menyerahkan  sertifikat  tersebut kepada  wakif  dan  menyerahkan  tembusan  sertifikat  kepada  Nazhir  yang ditunjuk oleh wakif, serta mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.
Selain  wakaf  uang  dikenal  pula  wakaf  melalui  uang.  Berdasarkan Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  Nomor  01  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Pengelolaan  dan  Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf  (PBWI  Pengelolaan  dan Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf),  wakaf  uang  adalah  wakaf  berupa  uang yang  dikelola  secara  produktif,  hasilnya  dimanfaatkan  untuk  mauquf  alaih, dan  wakaf  melalui  uang  adalah  wakaf  dengan  memberikan  uang  untuk membeli  atau  mengadakan  harta  benda  tidak  bergerak  atau  harta  benda bergerak  sesuai  yang  dikehendaki  Wakif  untuk  dikelola  secara  produktif  atau sosial.  Poin  utama  yang  membedakan  antara  wakaf  uang  dan  wakaf  melalui
Vol. 6 No. 1 (2024)
uang adalah terletak pada harta benda wakafnya, pada wakaf uang harta benda wakaf  adalah  berupa  uang,  sedangkan  pada  wakaf  melalui  uang  harta  benda wakaf  adalah berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli atau diadakan dari uang yang dikumpulkan dari wakif.
Pemanfaatan  teknologi  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  dalam mengoptimalkan  pengelolaan  wakaf.  Perkembangan  teknologi  dan  sistem informasi  secara  terus  menerus  melahirkan  inovasi  khususnya  dalam  bidang financial  technology dalam  memenuhi  berbagai  kebutuhan  masyarakat  dalam mengakses  layanan  finasial  dan  pemrosesan  transaksi.  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor    19/12/PBI/2017  Tentang  Penyelenggaraan  Teknologi Finansial  (PBI FinTech )  menyebutkan  bahwa FinTech adalah  penggunaan teknologi  dalam  sistem  keuangan  yang  menghasilkan  produk,  layanan, teknologi,  dan/atau  model  bisnis  baru  serta  dapat  berdampak  pada  stabilitas moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  dan/atau  efisiensi,  kelancaran,  keamaan, dan  keandalan  sistem  pembayaran.  Termasuk  ke  dalam  kategori FinTech berdasarkan  peraturan  ini  adalah  sistem  pembayaran,  pendukung  pasar, manajemen  investasi  dan  manajemen  risiko,  pinjaman,  pembiayaan  dan penyediaan modal dan jasa finansial lainnya.
Pengelolaan  wakaf  yang  meliputi  penghimpunan,  pendayagunaan  dan penyaluran  berkaitan  erat  dengan  kategori FinTech sistem  pembayaran  dan FinTech Lending . Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir,  dan  pelaksanaan  pembayaran.  Contoh  penyelenggaraan FinTech pada kategori  sistem  pembayaran  adalah  penggunaan  teknologi blockchain atau distributed  ledger dalam  penyelenggaraan  transfer  dana,  uang  elektronik, dompet elektronik, dan mobile payments . Contoh penyelenggaraan FinTech pada kategori  pinjaman  ( lending ),  pembiayaan  ( financing atau funding ),  dan penyediaan modal ( capital raising ) antara lain adalah layanan pinjam meminjam uang  berbasis  teknologi  informasi  ( peer-to-peer  lending )  serta  pembiayaan  atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi ( crowd-funding ).
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  model Waqf  FinTech dapat  berupa crowdfunding dan blockchain sebagaimana  hasil  penelitian  dari  Magda  Mohsin dalam  artikelnya  yang  menyatakan  bahwa Waqf  FinTech dapat  menjangkau khalayak  yang  lebih  luas  dan  bermanfaat  bagi  lebih  banyak  orang  yang membutuhkan  melalui  penggunaan  teknologi  keuangan  inovatif  seperti crowdfunding dan blockchain (Mohsin,  2019) . Crowdfunding adalah  platform intermediasi  keuangan  berbasis  internet  yang  mengumpulkan  dana  dari
masyarakat umum untuk membiayai suatu proyek atau unit usaha (Nugroho & Rachmaniyah,  2019) .  Diartikan  pula  jenis  kegiatan  penggalangan  dana  yang mengumpulkan  sejumlah  kecil  uang  dari  sejumlah  besar  orang  melalui platform online (Mohsin, 2019) . Secara sederhana crowdfunding dapat diartikan sebagai  penggalangan  dana  berbasis on  line melalui platform  Financial Technology .
Selain Crowdfunding , blockchain juga dianggap memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan wakaf. Blockchain merupakan buku besar terdistribusi yang dikelola  oleh  jaringan peer-to  peer secara  kolektif (Mohsin,  2019) . Meskipun penggunaan utama blockchain adalah dalam cryptocurrency , teknologi blockchain memiliki  banyak  aplikasi  dan  dapat  digunakan  untuk  pelacakan,  pertukaran, perjanjian, dan pembayaran (Muneeza et al., 2018) .
Lingkup Waqf FinTech tersebut berkaitan erat dengan dua otoritas terkait sistem pembayaran dan FinTech Lending di Indonesia yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Waqf FinTech harus tunduk pada ketentuan- ketentuan  baik  yang  dikeluarkan  oleh  BI  dan  OJK  atau  hanya  tunduk  pada salah  satu  ketentuan  saja  tergantung  dari  aspek  mana Waqf  FinTech tersebut dilakukan  apakah  secara  kumulatif  baik  dari  aspek  penghimpunan, pendayagunaan  dan  penyaluran  yang  memungkinkan  terlaksananya  berbagai macam jenis FinTech di bawah kewenangan kedua otoritas tersebut, atau hanya dalam  aspek  penghimpunan  saja  baik  melalui  teknologi Blockchain yang termasuk  dalam  lingkup  sistem  pembayaran  di  bawah  kewenangan  BI  atau melalui crowdfunding yang  masuk  dalam  kategori FinTech pinjaman  ( lending ), pembiayaan  ( financing atau funding ),  dan  penyediaan  modal  ( capital  raising ) dibawah kewenangan OJK.
Mengingat Waqf  Fintech ini  dilakukan  melalui  media  digital,  maka  yang paling  memungkinkan  adalah  wakaf  uang  dan  wakaf  melalui  uang,  karena uang  sangat  mudah  dipindahtangankan  termasuk  melalui  media  digital, berbeda dengan wakaf benda tidak bergerak atau benda bergerak selain uang yang penyerahannya sebagian besar tidak dimungkinkan bila dilakukan secara digital.  Apabila Waqf  FinTech ini  berbentuk  wakaf  uang  maka  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  wakaf  harus  disetorkan  melalui  LKS-PWU, artinya penyelenggara Waqf FinTech tersebut adalah LKS-PWU itu sendiri yang dalam  implementasinya  saat  ini  LKS-PWU  memberikan  layanan  penyetoran wakaf uang melalui layanan keuangan digital media electronic channel , dimana calon  wakif  tidak  perlu  datang  langsung  ke  kantor  LKS-PWU,  namun  cukup
Vol. 6 No. 1 (2024)
mengakses  media electronic  channel yang  telah  disediakan  untuk  mengisi pernyataan  kehendak  wakif  yang  berfungsi  sebagai  Akta  Ikrar  Wakaf, melakukan transfer atau pindah buku rekening tabungan dari media electronic channel yang  dimiliki  wakif  ke  rekening  Nazhir  di  LKS-PWU,  mengupload bukti transfer dan mendapatkan sertifikat wakaf uang secara  digital dari LKS- PWU.
3.2 Crowdfunding  Waqf  Model (CWM)  sebagai  Salah  Satu  Bentuk Waqf Fintech
Crowdfunding merupakan  salah  satu  instrumen  keuangan  yang  kini populer  di  dunia  internasional. Crowdfunding adalah  teknik  pendanaan  untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas (DJKN, 2022) . Dikatan  juga Crowdfunding merupakan  suatu  modal  pendanaan  yang melibatkan  beberapa  aktor  di  dalamnya,  yaitu  pemilik  proyek,  lembaga crowdfunding itu  sendiri  (situs online /media  sosial),  dan  donator (Irfan,  2016) . Crowdfunding dijuluki  sebagai  'pendanaan  demokratis'  karena  konsep crowdfunding dikelola  oleh  sebuah  platform  berbasis  internet  sehingga  mudah untuk diakses. Terdapat beberapa jenis crowdfunding , yaitu:
a. Donation Based
Bentuk crowdfunding yang  menghimpun  modal  dari  para  pendonor  yang  tidak mendapatkan  imbalan  apapun  dari  modalnya  tersebut.  Pada  jenis  ini, crowdfunding ditujukan  untuk  proyek-proyek  yang  bersifat  non-profit  seperti membangun panti asuhan, sekolah, dan lain sebaginya.

## b. Reward Based
Pada  jenis  ini,  mereka  yang  mengajukan  proposal  biasanya  memberikan penawaran berupa hadiah atau imbalan lainnya berupa barang, jasa atau sebuah hak,  bukan  memberikan  bagi  hasil  dari  keuntungan  yang  didapat  dari  proyek tersebut. Crowdfunding jenis  ini  biasanya  diperuntukkan  untuk  proyek  dari industri  kreatif  seperti games ,  dimana  para  donatur  yang  mendanai  proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari games tersebut.
c. Debt Based
Sebenarnya crowdfunding jenis ini sama dengan pinjaman biasa. Para calon debitur akan  mengajukan  proposalnya  dan  para  donatur  atau  kreditur  akan  meyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga.

## d. Equity Based
Konsepnya  sama  seperti  saham,  dimana  uang  yang  disetorkan  akan  menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan deviden.
Proyek  yang  menggunakan  sistem crowdfunding umumnya  berhasil mengumpulkan dana sebagai penambah modal atau pembiayaan suatu proyek, sehingga crowdfunding merupakan  suatu  metode  pengumpulan  dana  yang berpotensi  besar  dalam  memaksimalkan  pengumpulan  dana  yang  dilakukan (Ahwal,  2021) . Crowdfunding dapat  membiayai  proyek-proyek  bisnis  maupun proyek-proyek  sosial  salah  satunya  adalah crowdfunding dalam  pengelolaan wakaf dengan model crowdfunding waqf . Crowdfunding waqf adalah suatu model crowdfunding yang mengumpulkan dana wakaf dari para wakif melalui media internet  untuk  membiayai  suatu  proyek  tertentu  yang  telah  ditetapkan  oleh Nazhir. Oleh karenanya crowdfunding waqf termasuk ke dalam kategori donation based ,  karena  dana  yang  dikumpulkan  merupakan  dana  wakaf  yang  bersifat sosial  yang  digunakan  untuk  membiayai  proyek-proyek  yang  hasilnya  juga untuk tujuan sosial. Crowdfunding waqf merupakan salah satu dari mashlahah al khamsah yakni hifdzu maal yang dimana menjaga harta ialah kewajiban umat muslim  serta  mengembangkan  harta  tersebut  untuk  mencapai  kesejahteraan bersama (falah) (Syamsuri et al., 2023) .
Terdapat beberapa pihak di dalam crowdfunding waqf yaitu pemilik proyek dalam  hal  ini  Nazhir,  lembaga crowdfunding ,  LKS-PWU  bila  berbentuk  wakaf uang, dan donatur. Malaysia sebagai  salah  satu negara yang memiliki potensi wakaf  tanah  yang  sangat  besar,  mencoba  mengembangkan  tanah  wakaf menggunakan crowdfunding  waqf model  dikarenakan  keterbatasan  dana  yang selama  ini  bergantung  pada  alokasi  dana  pemerintah.  Data State  islamic Religious  Councils (SIRCs)  menunjukkan  bahwa  luas  tanah  wakaf  di  Malaysia diperkirakan  mencapai  30.888,89  Hektar.  Sebagaimana  penelitian  yang dilakukan pada responden di empat negara bagian di Malaysia yaitu  Pahang, Pulau  Pinang,  Selangor,  dan  Johor  menunjukkan  bahwa  responden  keempat negara bagian tersebut telah siap menggunakan crowdfunding waqf model untuk pengembagan  wakaf  tanah  di  malaysia  dimana  sebagian  besar  responden berusia  muda,  telah  mengenali  internet  dan  sadar  akan  wakaf (Hapsari  et  al., 2022) .  Sebagaimana  Malaysia,  Indonesia  juga  memiliki  potensi  wakaf  tanah yang  sangat  besar,  berdasarkan  sistem  informasi  wakaf  Kemenag  tahun  2022, tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440.500 (empat ratus empat puluh ribu lima ratus) titik dengan total luas mencapai 57,2 (lima puluh koma tujuh) hektar.  Sehingga  pengembangan  wakaf  tanah  di  Indonesia  juga  memiliki potensi  yang  sangat  besar  untuk  dikembangkan  melalui crowdfunding  waqf model.
Vol. 6 No. 1 (2024)
Pengaturan terkait crowdfunding wakaf model ini menjadi hal yang penting dalam pengembangan wakaf di Indonesia mengingat sampai saat ini, Indonesia hanya  baru  memiliki  ketentuan  terkait Securities  Crowdfunding melalui  POJK Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis  Teknologi  Informasi  Sebagaimana  diubah  dengan  POJK  Nomor 16/POJK.04/2021  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  atas  POJK  Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (POJK Securities Crowdfunding ).
Tahun  2021  yang  lalu,  Dewan  Syariah  Nasional  Indonesia  (DSN-MUI) telah  menetapkan  fatwa  terkait Islamic  Securities  Crowdfunding melalui  Fatwa DSN-MUI  Nomor  140/DSN-MUI/VIII/2021  Tentang  Penawaran  Efek  Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan perkembangan teknologi memungkinkan dilakukannya pengumpulan dana investasi dengan mekanisme  penawraan  efek  melalui  platform crowdfunding sehingga  perlu penjelasan terkait ketentuan dan batasannya berdasarkan prinsip syariah.
Crowdfunding atau  dalam  fatwa  tersebut  disebut  layanan  urun  dana didefinisikan  sebagai  mekanisme  pengumpulan  dana  masyarakat  secara terbuka  untuk  dijadikan  modal  usaha  atau  membiayai  suatu  bisnis  yang menggunakan  platform  digital  atau  berbasis  teknologi  informasi.  Penawaran efek  syariah  melalui  layanan  urun  dana  adalah  mekanisme  penerbitan  efek syariah  oleh  penerbit  kepada  pemodal  melalui  layanan  urun  dana  yang memenuhi ketentuan dan kriteria syariah. DSN MUI telah menentukan kriteria syariah  yang  harus  dipenuhi  dalam Islamic  Securities  Crowdfunding tersebut diantaranya harus terhindar dari Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Dharar, haram, zalim dan maksiat.
Islamic  Securities  Crowdfunding ini  juga  memiliki  potensi  sebagai pendanaan wakaf produktif. Potensi wakaf tunai yang besar di Indonesia yang mencapai  Rp20  triliun  pertahun  menjadi  peluang  besar  dalam  peningkatan kesejahteraan masyarakat. Integrasi Islamic Commercial Finance dan Islamic Sosial Finance dapat  dilakukan  melalui  investasi  wakaf  tunai  melalui  platform Securities  Crowdfunding  Syariah (WaCIDS,  2023) .  Institusi  nazhir  wakaf  dapat membentuk  badan  hukum  untuk  menerbitkan  sukuk  yang  dananya  dapat digunakan untuk membiayai proyek wakaf produktif yang dilakukannya.

## 4. KESIMPULAN
Implementasi Waqf  FinTech dalam  rangka  optimalisasi  pengelolaan wakaf  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  adalah  dapat  berbentuk  wakaf uang maupun wakaf melalui uang yang masuk dalam kategori FinTech sistem pembayaran  bila  menggunakan  teknologi blockchain dan  juga  masuk  dalam kategori FinTech pinjaman  ( lending ),  pembiayaan  ( financing atau funding ),  dan penyediaan  modal  ( capital  raising ), crowdfunding yang  masing-masing  kategori tersebut  berada  di  bawah  kewenangan  Bank  Indonesia.  Demikian,  sebaiknya dibuat  peraturan  khusus  terkait Waqf  FinTech di  Indonesia  mengingat karakteristik  wakaf  yang  termasuk  dalam Islamic  Social  Finance yang  sangat unik  mencakup  penghimpunan,  pendayagunaan  dan  penyaluran  sangat memungkinkan  mencakup  berbagai  kategori FinTech di  bawah  kewenangan otoritas  yang  berbeda-beda  juga  mengingat  wakaf  sendiri  juga  sudah  diatur dalam  undang-undang  tersendiri,  sehingga  diharapkan  dengan  adanya ketentuan  terkait Waqf  FinTech dapat  mengharmonisasikan  peraturan- peraturan  terkait  yang  sudah existing saat  ini  dalam  pelaksanaan Waqf  Fintech dan memberikan perlindungan yang optimal bagi pelaku Waqf FinTech .

## DAFTAR PUSTAKA
Ahwal,  H.  (2021).  Wakaf  Tunai  Berbasis  Crowdfunding:  Persepsi  Generasi  Z
dan Y. Jurnal Al-Iqtishad , 17 (1), 16–34.
https://doi.org/10.24014/jiq.v17i1.12580
Departemen Komunikasi. (2018). Mengenal Financial Teknologi .
DJKN.  (2022). Crowdfunding sebagai  Instrumen  Alternatif  Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia .
Hapsari, M. I., Mohd Thas Thaker, M. A. Bin, Mohammed, M. O., & Duasa, J. (2022).  The  likelihood  of  using  crowdfunding-Waqf  model  in  Malaysia. International
Journal of Ethics and Systems , 38 (4). https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2021-0150
Harrieti, N., & Abubakar, L. (2020). Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan dalam  Pembentukan  Bank  Wakaf  di  Indonesia. Jurnal  Bina  Mulia  Hukum , 5 (1). https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.31
Irfan,  M.  (2016).  Crowdfunding  sebagai  pemaknaan  energi  gotong  royong terbarukan.
Share : Social
Work Journal , 6 (1), 30–42.
https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13145
Khan,  M.  B.,  Ghafoorzai,  S.  A.,  Patel,  I.,  &  Shehbaz,  D.  M.  (2021).  Waqf  based
Vol. 6 No. 1 (2024)
Islamic  Fintech  Model  for  Agriculture  Sector  of  Indonesia. International Journal of Business Ethics and Governance .
https://doi.org/10.51325/ijbeg.v4i1.61
Mohsin,  M.  M.  A.  (2019).  Waqfintech  and  Sustainable  Socio-Economic Development. International Journal of Management and Applied Research , 6 (3). https://doi.org/10.18646/2056.63.19-009
Muneeza,  A.,  Arshad,  N.  A.,  &  Arifin,  A.  T.  (2018).  The  Application  of Blockchain Technology in Crowdfunding: Towards Financial Inclusion via Technology. International  Journal  of  Management  and  Applied  Research , 5 (2). https://doi.org/10.18646/2056.52.18-007
Nugroho,  A.  Y.,  &  Rachmaniyah,  F.  (2019).  Fenomena  Perkembangan Crowdfunding  Di  Indonesia. Ekonika :  Jurnal  Ekonomi  Universitas  Kadiri , 4 (1), 34. https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254
Ryandono,  H.,  &  Nafik,  M.  (2019).  Fintech  Waqaf:  Solusi  Permodalan Perusahaan  Startup  Wirausaha  Muda. Jurnal  Studi  Pemuda , 7 (2),  111. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347
Singhvi, S., & Dadhich, M. (2023). FinTech Revolution and Future of Sustainable Banking:  Opportunities  and  Risks  Analysis. International  Journal  of Management and Development Studies , 12 (04), 12–21.
https://doi.org/10.53983/ijmds.v12n04.003
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2015). Penelitian  hukum  normatif  suatu  tinjauan singkat (1st ed.). Rajawali Pers.
Syamsuri,  S.,  Kurniawan,  M.  I.,  &  Arti,  D.  K.  (2023).  Crowdfunding  wakaf ditinjau  dari  Maqashid  Syariah  menurut  Imam  Syatibi. El-Iqtishady:  Jurnal Hukum  Ekonomi  Syariah , 5 (2),  207–219.  https://doi.org/10.24252/el- iqthisady.vi.41701
WaCIDS.  (2023). Investasi  Wakaf  Tunai  Melalui  Securities  Crowdfunding .  Waqf Center for Indonesian Development & Studies.
Yoshida,  E.  (2019).  FinTech-Enabled  Cash  Waqf:  Effective  Intermediary  of Social  Finance.  In Revitalization  of  Waqf  for  Socio-Economic  Development,
Volume I (Vol. 1). https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2_4
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License