## METODE AL-QUR’AN DALAM MEMAPARKAN AYAT-AYAT HUKUM AL-QUR'AN METHOD IN PRESENTING LAWS
Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib 1
1 Dosen Hukum Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Dharmawangsa Medan e-mail: dr.zamakhsyari@dharmawangsa.ac.id

## Abstract
This study examines several issues, first, the Qur'an has a special method that is different  from  other sources  in  the presentation  of  verses about  the law. Second, the  laws  included  in  the  Qur'an.  This  study  is  theoretical,  but  part  of  the discussion is also practical, by combining the two approaches of Islamic science, namely  the  science  of  interpretation  and  the  science  of  Usul  Fiqh,  especially  in the chapter on Islamic law '. This research is a library research. The method used is the method of induction (istiqra '), where researchers will examine the treasures of  the  writings  of  Tafsir  scholars  and  Usul  Fiqh  that  are  closely  related  to  the topic of this research. Although this research material has largely been discussed in various chapters in the books of Tafsir and Usul Fiqh, but the author has not found  any  research  that  discusses  this  topic  in  a  specific  chapter.  The  results  of the study explained that an absolute exegete must know the methods and basis of the  verses  of  the  law  described  in  the  Qur'an;  Among  the  demands  of  the commentators must be able to distinguish between the words of the scholars, both from  the  ulama  of  usul  fiqh  or  from  the  scholars  of  fiqh. The  laws  mentioned  in the  Qur'an  are  divided  into  five  parts,  i'tiqadiyah  law,  khuliqiyah  law,  kauniyah law,  ‘ibariyah  law,  and  syar'iyah‘  amaliyah  law;  The  context  of  the  Qur'an  in introducing the law is always in a universal way, because the Qur'an is an eternal law for the people.
Keywords : Al-Qur'an, science of Usul Fiqh, mufassir, law

## Intisari
Penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan, yaitu pertama, Alqur’an memiliki metode  istimewa  yang  berbeda  dengan  sumber  lainnya  dalam  pemaparan  ayat– ayat  tentang  hukum.  Kedua,  hukum–hukum  yang  dicakup  di  dalam  Alqur’an. Kajian  ini  bersifat  teoritis,  namun  sebagian  dari  pembahasannya  juga  bersifat praktis,  dengan  mengkombinasikan  antara  dua  pendekatan  ilmu  keislaman,  yaitu ilmu tafsir dan ilmu ushul Fiqh, khususnya dalam bab hukum syara’. Penelitian ini adalah penelitian pustaka ( library research ). Metode yang dipakai adalah metode induksi  ( istiqra’ ),  dimana  peneliti  akan  menelaah  khazanah  tulisan  para  ulama Tafsir dan ushul  Fiqh  yang berkaitan erat  dengan topik penelitian ini. Walaupun materi  penelitian  ini  sebagian  besar  telah  dibahas  di  berbagai  bab  dalam  buku- buku  Tafsir  dan  ushul  Fiqh,  akan  tetapi  penulis  belum  menemukan  suatu penelitianpun yang membahas topik ini dalam suatu bab khusus. Hasil penelitian
menjelaskan bahwa seorang mufassir mutlak harus mengetahui kaedah dan dasar ayat–ayat  hukum  dipaparkan  dalam  al-Qur’an;  Diantara  tuntutan  terhadap mufassir  harus  mampu  membedakan  antara  perkataan  para  ulama,  baik  dari kalangan ulama ushul  Fiqh atau dari kalangan ulama  Fiqh. Hukum–hukum  yang disebutkan dalam al-Qur’an dibagi menjadi lima bagian, yaitu hukum I’tiqadiyah , hukum khuliqiyah ,  hukum kauniyah ,  hukum  ‘ ibariyah, dan  hukum syar’iyah ‘amaliyah ;  Konteks  al-Qur’an  dalam  memperkenalkan  hukum  senantiasa  dengan cara yang sifatnya universal, karena al-Qur’an merupakan undang – undang yang bersifat kekal bagi umat.
Kata Kunci : Al-Qur’an, ilmu ushul Fiqh, mufassir, hukum

## 1. Pendahuluan
Seseorang yang ingin mengetahui tujuan–tujuan umum syari’at Islam, maka wajib baginya untuk menelaah sumber pertama hukum syara’ yaitu Alqur’an dan mengetahui  Alqur’an  dalam  memaparkan  ayat–ayat  yang  berkenaan  dengan hukum  syara’.  Tulisan  ini  mengkaji  beberapa  permasalahan,  yaitu  pertama, Alqur’an memiliki metode istimewa yang berbeda dengan sumber lainnya dalam pemaparan  ayat–ayat  tentang  hukum.  Kedua,  hukum–hukum  yang  dicakup  di dalam Alqur’an.
Urgensi topik kajian penulisan ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kajian ini menghubungkan antara dua ilmu ke-Islaman, yaitu ilmu tafsir dan ilmu ushul Fiqh,  dengan  tujuan  untuk  menonjolkan  dasar-dasar  dan  kaedah-kaedah  untuk memahami  secara  benar  teks-teks  Alqur’an  dan  menjelaskan  maksud  serta tujuannya.  Dengan  demikian,  seorang  mufassir  (ahli  tafsir  al-Qur’an)  dituntut harus  mengetahui  cara  untuk  berinteraksi  dengan  teks-teks  AlQur’an,  dari  sudut cara  pemaparannya  maupun  topik  yang  dibahas,  sehingga  pemahaman  metode Alqur’an dalam memaparkan ayat hukum sampai pada kesimpulan hukum syar’i dengan  perasaan  yang  tenang  tanpa  keragu-raguan.  Kedua,  kajian  ini  juga  akan menyadarkan pada para pembaca bahwa agama bukan hanya ritual shalat, puasa, haji,  dan  zakat  semata,  akan  tetapi  ada  pula  teks-teks  lain  yang  tidak  kalah pentingnya  untuk  diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  bagi  seorang  muslim. Seseorang  tidak  akan  diterima  shalat  dan  puasanya  apabila  orang  tersebut  masih gemar  memakan  riba  dan  tidak  menjaga  pandangannya,  karena  perintah  untuk mengerjakan shalat dan  puasa adalah sama dengan perintah untuk  meninggalkan riba dan menjaga pandangan.
Kajian  ini  bersifat  teoritis,  namun  sebagian  dari  pembahasannya  juga bersifat  praktis,  dengan  mengkombinasikan  antara  dua  pendekatan  ilmu keislaman,  yaitu  ilmu  tafsir  dan  ilmu  ushul  Fiqh,  khususnya  dalam  bab  hukum syara’.  Kajian  ini  menggunakan  penelitian  pustaka  ( library  research ).  Metode
yang  dipakai  adalah  metode  induksi  ( istiqra’ ),  dimana  peneliti  akan  menelaah khazanah  tulisan  para  ulama  Tafsir  dan  ushul  Fiqh  yang  berkaitan  erat  dengan topik  penelitian  ini.  Walaupun  materi  kajian  ini  sebagian  besar  telah  dibahas  di berbagai  bab  dalam  buku-buku  Tafsir  dan  ushul  Fiqh,  akan  tetapi  penulis  belum menemukan suatu kajianpun yang membahas topik ini dalam suatu bab khusus.
Imam  As-Syatibi,  dalam  kitabnya al-Muwafaqaat ,  telah  mengisyaratkan tentang  metode  al-Qur’an  dalam  memaparkan  hukum.  Namun,  bahasa  yang digunakan oleh Imam As-Syatibi dalam karyanya itu sangat sulit untuk dipahami oleh sebagian besar penuntut ilmu, baik  yang berbahasa Arab apalagi  yang tidak berbahasa  Arab.  Tidak  dapat  dinafikan  juga  usaha-usaha  yang  dilakukan  para ulama  Tafsir  dan  perhatian  mereka  terhadap  ayat-ayat  hukum,  khususnya  yang berkaitan  dengan  kaedah–kaedah  ushul,  salah  satunya  adalah  Imam  Al-Qurthubi dalam  Tafsirnya  “ al-Jami’  Li  Ahkam  al-Qur’an ”.  Namun,  disayangkan,  al- Qurthubi lebih banyak memfokuskan kajiannya dari aspek praktis kaedah-kaedah ushul  tersebut  tanpa  menjelaskan  korelasi  antara  kaedah  ushul  dengan  hukum yang dikonstruksi atasnya, begitupula dengan tata cara mengkonstruksi hukum.
2. Pembahasan
2.1 Pengertian Hukum Syar’i Dan bentuk-bentuknya
2.1.1 Pengertian Hukum Syar’i
Menurut  Ibnu  Mandzur  dalam  lisanul  Arab,  kata hukm dalam  bahasa  Arab berarti qadha’ (memutuskan)  dan adl (menegakkan  keadilan). Hukm juga  dapat berarti man’u (melarang  /  menolak)  dan radd (mengembalikan). 1 Sedangkan secara  terminologi,  istilah  “hukum  syara’”  menurut  ulama  ushul  Fiqh  biasa didefenisikan dengan; “Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang –  orang  mukallaf,  baik  berupa  tuntutan  (perintah  dan  larangan),  pilihan,  atau wadl’iy (menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, syarat, dan mani’, atau penghalang bagi sesuatu hukum).” 2
Berdasarkan  defenisi  diatas,  dapat  diuraikan  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
Pertama,  maksud  dari  kata  Firman  Allah  ( Khitabullah )  adalah  perkataan Allah  yang  ditujukan  kepada  para  Hamba-Nya,  baik  secara  langsung  dalam  al- Qur’an, atau tidak langsung dalam hadits nabi, atau ijma’ (Kesepakatan Ulama), dan dalil – dalil syara’ lainnya, yang darinya disimpulkan hukum syara’. 3
1 Ibnu Mandzur, Jamaluddin Muhammad Bin makram, Lisan al-Arab , (Beirut: Daar Shadir, 1992), materi (Hakama), jilid 3, hlm 134.
2 Lihat: Abdul Aliyy, Muhammad Bin Nizamuddin al-Anshari, FawatihRahamuut li syarh Muslim , (Beirut: tp, tt), jilid 1, hlm 54.
3 Abdul  Karim  Zaidan, al-Wajiiz  Fi  Ushul  al-Fiqh ,  (Beirut:  Muassasah  ar-Risalah,  2003), hlm 25.
Kedua,  maksud  dari  kata  “Yang  Berhubungan  dengan  Perbuatan  orang  – Orang Mukallaf” ( al-Muta’alliq bi af’al al-Mukallafiin ) adalah yang berhubungan dengan perilaku manusia, mengaturnya dan menjelaskan hukum –
hukumnya.Menjelaskan  sifat  dari  suatu  perbuatan,  baik  perbuatan  itu  diminta, atau dilarang. Sedangkan mukallaf sendiri adalah orang yang telah baligh, beraqal, memiliki  pengetahuan  tentang  apa yang  diperintahkan  atasnya,  dan berkemampuan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan atasnya. 4
Ketiga,  maksud  dari  kata  tuntutan  ( iqtidha’ )  adalah  permintaan  untuk melaksanakan  suatu  perbuatan  baik  secara  tegas  ( al-Iijab )  atau  tidak  tegas  ( an- Nudb ),  dan  permintaan  untuk  meninggalkan  suatu  perbuatan,  baik  secara  tegas ( al-Hurmah ), atau tidak tegas ( al-karahah ). 5
Keempat,  maksud  dari  kata  pilihan  ( takhyiir )  adalah  persamaan  antara mengerjakan sesuatu dengan meninggalkannya tanpa ada yang membuat satu sisi lebih  uatama  dari  yang  lainnya,  dan  memberikan  kebebasan  bagi  manusia  untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. 6
Kelima,  maksud  dari  kata wadl’i adalah  Allah  menjadikan  sesuatu  sebagai sebab adanya yang lain, syarat, dan mani’, atau penghalang bagi sesuatu hukum. 7
Berbeda dengan ulama Ushul Fiqh, para ulama Fiqh mendefenisikan hukum syara’  dengan;  “ Sesuatu  yang  ditetapkan  dengan  Firman  Allah  yang  berkaitan dengan  perbuatan  orang  –  orang  mukallaf,  baik  berupa  tuntutan  (perintah  dan larangan), pilihan, atau wadl’iy (menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, syarat, dan mani’, atau penghalang bagi sesuatu hukum).” 8 Hukum menurut para  ulama  Fiqh  adalah  sifat/atsar  dari  khitab  Allah.Meskipun  demikian,  secara praktis  perbedaan  tersebut  tidak  banyak  pengaruhnya.  Sebagai  contoh,  hukum menurut  ulama  ushul  Fiqh  adalah  ayat: “Dirikanlah  shalat” (QS  an-Nisa:  77), sedangkan menurut ulama Fiqh adalah atsar khitabnya, yaitu wajibnya shalat. 9
Adanya  perbedaan  pandangan  ini  lahir  karena  adanya  perbedaan  fokus kajian  antara  kedua  ilmu  ini;  fiqh  dan  ushul  Fiqh.  Ulama  Ushul  Fiqh memfokuskan  perhatian  dan  usaha  mereka  pada  penjelasan  dalil  –  dalil  hukum dan sumber – sumbernya, sedangkan fokus perhatian ulama Fiqh diarahkan pada menyimpulkan  hukum  –  hukum  syara’  dari  sifat  perilaku  manusia  dan    kejadian yang  berlaku  atasnya.  Dengan  demikian,  hukum  syara’  dengan  defenisi  ulama Ushul  artinya  pensyari’atan  dari  Allah  ( syar’ullah ),  sedangkan  hukum  syara’
4 Mustafa Ibrahim Az-Zulami, Ushul al-Fiqh al-islami Fi nasiijihi al-jadid , (Baghdad, Tp, 1991), jilid 2, hlm 8.
5 Fadhil  Abdul  wahid  Abdurrahman, Ushul  Fiqh ,  (Amman:  Daar  al-Masiirah,  1999),  hlm 28.
6 Ibid , hlm 30
7 Ibid , hlm 30
8 Az-Zulami, Op.Cit ., jilid 2, hlm 9
9 Ibid , jilid 2, hlm 9
dengan  defenisi  ulama  Fiqih  berarti  pemahaman  atas  suatu  pensyari’atan ( fiqhussayr’i ). 10

## 2.1.2  Hukum Syar’i al-Taklifi
Ulama  ushul  Fiqh  mendefenisikan  Hukum  Syara’ al-Taklifi dengan; “ Hukum yang menuntut untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya, atau memberikan pilihan untuk dikerjakan atau ditinggalkan.” 11
Para Ulama Ushul Fiqh membagi Hukum Syara’ al-Taklifi ini menjadi lima bagian;
(1) Wajib . 12 Artinya  “perbuatan  yang  dituntut  oleh  Syari’  untuk  dilakukan mukallaf dengan tuntutan yang tegas.” 13 Bagi mukallaf yang meninggalkan yang  wajib,  maka  ia  akan  dicela  selain  juga  mendapatkan  hukuman. Begitupula, bagi mukallaf yang melakukan yang wajib, maka ia akan dipuji selain juga mendapatkan pahala. Dalam kajian Ushul Fiqh, hukum wajib ini dapat diintisarikan dari berbagai gaya, antara lain;
a. Redaksi permintaan ( Thalab )
i. Kadangkala  dengan  bentuk  perintah  (fi’il  Amr)  dengan  wazan  Af’il, seperti: Wa ’aqiimu as-Shalah (Dan Dirikanlah Shalat) (QS al-Baqarah: 83). Fi’il Amr (‘ Aqiimu ) menunjukkan ketegasan perintah.
ii. Kadangkala  dengan  bentuk  Fi’il  Mudhari’  (Present  tense)  yang digandengkan  dengan  huruf  Laam  untuk  permintaan,  seperti: Faman Syahida  Minkum  asy-Syahra  Falyasumhu (Siapa  yang  menyaksikan hilal  Ramadhan diantara kalian, maka berpuasalah ia) (QS al-Baqarah: 185).
iii. Kadangkala  dengan  menggunakan  kata  “ kataba ”  yang  menunjukkan kewajiban, seperti: “ Kutiba ‘alaikum ash-shiyam ” (Diwajibkan atasmu
10 Ibid , jilid 2, hlm 9
11 Abdul Karim Zaidan, Ushul Fiqh , hlm 26 12 Kata wajib menurut Jumhur ulama adalah sinonim dari kata fardhu, karena maksud dari keduanya  adalah  melakukan  apa  yang  diminta  secara  tegas  ,  baik  ditetapkan  dengan  dalil  yang sifatnya  dzanni  (sangkaan),  seprti  hadits  –  hadits  Ahad,  atau  dengan  dalil  Qath’i,  seperti  ayat  – ayat  al-Qur’an.  Ini  berbeda  dengan  pandangan  mazhab  Hanafi  yang  berpendapat  bahwa  fardhu berbeda  dengan  wajib.  Fardhu  adalah  apa  yang  ditetapkan  dengan  dalil  yang  sifatnya  qath’i (yakin), seperti kefardhuan shalat. Sedangkan wajib adalah apa yang telah ditetapkan dengan dalil yang  sifatnya  Dzanni  (sangkaan),  seperti  kewajiban  zakat  Fithrah.  Menurut  penulis,  pendapat Jumhur  lebih  tepat,  karena  baik  fardhu  maupun  wajib,  sama  –  sama  diminta  dengan  permintaan yang tegas. (lihat: Az-Zulami, Ushul Fiqh , jilid 2, hlm 14).
13 ‘Ala’uddin  Syamsu  an-nadzar,  Abu  Bakar  Muhammad  Bin  Ahmad  as-Samarqandi, Miizan  al-Oushul  Fi  Nata’ij  al-Ouqul  Fi  Ushul  al-Fiqh ,  (Arab  Saudi:  Mathba’ah  al-Khulud,
1987), jilid 7, hlm 124. Fadhil, Ushul al-Fiqh , hlm 35.
berpuasa)  (QS  al-Baqarah:  183).  Kata kataba memiliki  arti  yang  sama dengan kata faradha , dan Awjaba . 14
b. Redaksi  penjelasan  bahwa  jika  suatu  perbuatan  tertentu  ditinggalkan  akan mendapatkan  hukuman.  Sebagai  contoh;  “ Wa  man  Lam  Yahkum  Bima Anzala  Allah,  Fa  Ulaika  Hum  ul-kafiruun” (Siapa  yang  tidak  berhukum dengan  hukum  yang  diturunkan  Allah,  maka  mereka  itu  adalah  orang  – orang  Kafir)  (QS.  al-Ma’idah:  44).  Teks  diatas  menunjukkan  bahwa berhukum  dengan  hukum  yang  diturunkan  Allah  adalah  wajib  dengan perantaraan  indikator  eksternal,  yaitu  sifat  bagi  yang  meninggalkan penegakan hukum  bahwa ia menjadi  kafir,  yang  berdampak bahwa ia akan dikenakan hukuman. 15
c. Kombinasi  diantara  dua  gaya  redaksi  sekaligus  dalam  satu  ayat. Sebagaimana  Firman  Allah: Wa  Lillahi  ‘ala  an-Naasi  Hijju  al-Bayt  man istatha’a ilaihi sabiila. Wa man kafara, Fa inna Allaha Ghaniyyun ‘ani al- ‘Aalamiin (Dan  Allah  mewajibkan  atas  manusia  berhaji  ke  Rumah  Allah, bagi  siapa  yang  sangguh  berjalan  kesana.  Dan  Siapa  yang  kufur, Sesungguhnya  Allah  Maha  kaya  atas  alam  semesta)  (QS.  Ali  Imran:  97).
Allah  mewajibkan  Haji  dengan  dua  redaksi  yang  menunjukkan kewajibannya.  Pertama,  dengan  menggunakan  huruf laam dan  ‘ ala yang menunjukkan  kewajiban  pada  kata  “ lillahi  ‘ala ”.  Ayat  ini  juga  diakhiri dengan  ancaman  terhadap  orang  yang  tidak  berhaji  padahal  ia  memiliki kemampuan  untuk  melaksanakannya,  bahwa  ia  akan  kufur  serta mendapatkan hukuman dari Allah.
(2) Mandub .  Artinya  “Perbuatan  yang  dituntut  oleh  Syari’  untuk  dilakukan mukallaf  dengan  tuntutan  yang  tidak  tegas.” 16 Bagi  mukallaf  yang melakukan  yang  mandub,  maka  ia  akan  dipuji  serta  mendapatkan  pahala. Sebaliknya, Bagi mukallaf yang meninggalkan yang mandub, maka ia tidak dicela,  dan  tidak  pula  mendapatkan  hukuman.  Tetapi  adapula  beberapa bentuk 17 mandub 18 yang  apabila  ditinggalkan  pelakunya  tetap  dicela  dan
14 Raghib al-Isfahani, Mufradaat Alfadz al-Qur’an , (Damaskus: Daar al-Qalam, 2002), hlm 699.  Badruddin  Muhammad  Bin  Abdullah  Az-Zarkasyi, Al-Burhan  Fi  Ulum  al-Qur’an ,  (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1994), jilid 2, hlm 134.
15 Muhammad  Ali  As-Says, Ayat  Ahkam ,  jilid  2,  hlm  12.  Lihat:  Ibrahim  Abdurrahman Ibrahim, Ilm Ushul al-Fiqh al-Islami , (Amman: Daar al-tsaqafah li an-nasyr  wa al-tawzi’, 1995), hlm 270.
16 Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an , (Beirut: Muassasah manahil al-‘Irfan, tt), jilid 4, hlm 142.
17 Samarqandi, Op.Cit. , jilid 1, hlm 26. Fadhil, Op.Cit ., hlm 78.
18 Al-Mandub  terbagi  menjadi  tiga  bagian;  Pertama,  perbuatan  sunnah  yang  menjadi penyempurna bagi yang wajib, seperti adzan dan berjamaah. Siapa yang meninggalkannya pantas untuk  disalahkan  dan  dihukum.  Kedua,  perbuatan  sunnah  yang  dianggap  sebagai  sarana mendekatkan  diri  kepada  Allah,  Nabi  Muhammad  kadang  mengerjakannya  kadangpula meninggalkannya, seperti bersedekah kepada orang faqir, kalau ditinggalkan tidak disalahkan dan
dihukum. 19 Dalam kajian Ushul Fiqh, hukum mandub ini dapat diintisarikan dari  redaksi  yang  terdapat  indikator  bahwa  permintaan  itu  sifatnya  tidak tegas, tetapi lebih menunjukkan bahwa hukum itu sifatnya anjuran. Sebagai contoh,  Firman  Allah: “Ya  ayyuha  al-ladziina  Aamanu  idza  Tadayantum bidaynin  ila  ajalin  musamma  faktubuh” (Wahai  orang  –  orang  yang beriman,  jika  kalian  saling  berhutang  piutang  sampai  dengan  periode tertentu, hendaklah kalian menuliskannya) (QS al-baqarah: 282). 20
(3) Haram .  Artinya  “Perbuatan  yang  dituntut  oleh  Syari’  untuk  ditinggalkan mukallaf dengan tuntutan yang tegas.” 21 Bagi mukallaf yang meninggalkan yang  haram,  maka  ia  akan  dipuji  selain  juga  mendapatkan  pahala. Begitupula, bagi mukallaf yang melakukan yang haram, maka ia akan dicela selain juga mendapatkan hukuman. Dalam kajian Ushul Fiqh, hukum haram ini  dapat  diintisarikan  dari  berbagai  gaya  yang  menunjukkan  keharaman suatu perbuatan 22 .
(4) Makruh .  Artinya  “Perbuatan  yang  dituntut  oleh  Syari’  untuk  ditinggalkan mukallaf  dengan  tuntutan  yang  tidak  tegas.” 23 Bagi  mukallaf  yang meninggalkan  yang  makruh,  maka  ia  dipuji,  dan  mendapatkan  pahala. Sebaliknya,  bagi  mukallaf  yang  melakukan  yang  makruh,  maka  ia  tidak akan  dicela  serta  tidak  pula  mendapatkan  hukuman. 24 Dalam  kajian  Ushul Fiqh,  hukum  makruh  ini  dapat  diintisarikan  dari  berbagai  gaya  yang menunjukkan makruhnya suatu perbuatan 25 .
(5) Mubah .  Artinya  “Perbuatan  dimana  Syari’  membolehkan  mukallaf  untuk memilih  antara melakukan atau meninggalkannya.” 26 Artinya,  Syara’  tidak meminta untukmelakukannya, dan tidak pula meminta untuk meninggalkan.
Karena  itulah,  sesuatu  yang  hukumnya  mubah  tidak  ada  pahala  untuknya, sebagaimana tidak ada pula dosa atasnya. Setiap mukallaf diberikan pilihan untuk  mengerjakan  atau  meninggalkannya.  Walaupun  sifatnya  pilihan,  jika seorang  mukallaf  melakukan  yang  mubah  dengan  niat  agar  dapat membantunya  untuk  melaksanakan  yang  wajib  atau  meninggalkan  yang
dihukum. Ketiga, perbuatan sunnah yang merupakan bagian dari kebiasaan nabi sebagai manusia, jika  ditinggalkan,  maka  tidak  disalahkan  tidak  pula  dihukum.  (lihat:  Ibrahim, ‘Ilm Ushul al-Fiqh al-Islami , hlm 275).
19 Ibn Hazm, al-Ihkam Fi Oushul al-Ahkam , jilid 1, hlm 40.
20 Al-Qurthubi, Op.Cit , jilid 3, hlm 103.
21 Ibn Hazm, Op.Cit , jilid 3, hlm 321.
22 Abdul Karim Zaydan, al-Wajiiz , hlm 41. Ibrahim, Op.Cit , hlm 276. Al-Zarkasyi, Op.Cit ., jilid 2, hlm 134.
23 Al-Syatibi, al-Muwafaqaat , jilid 1, hlm 133.Zaydan, al-Wajiiz , hlm 45.
24 Fadhil, Ushul al-Fiqh , hlm 41.
25 Ibrahim, Op.Cit , hlm 280.
26 Ibn Aqiil al-Hanbali, al-Wadih fi Ushul al-Fiqh , tahqiq: Abdullah abdulMuhsin at-Turki, (Beirut: Muassasah al-risalah, cet ke-1, 1999), jilid 1, hlm 28.
haram,  maka  ia  mendapatkan  pahala  atas  niatnya.  Diantara  redaksi  al- Qur’an yang menunjukkan makna mubah, yaitu 27 :
a. Redaksi yang menunjukkan pembolehan melakukan sesuatu. Contohnya,  firman  Allah  dalam  QS.  Al-Baqarah  ayat  187,  “ Uhilla lakum  lailata  as-Shiyam  al-rafatsu  ila  nisa’ikum ”,  yang  artinya
“ Dihalalkan  bagi  kamu  pada  malam  hari  bulan  puasa  bercampur dengan  isteri-isteri  kamu .” Dengan redaksi  “dihalalkan” di  atas, maka seseorang boleh ( mubah ) menggauli istrinya di  malam  Ramadhan atau tidak. 28
b. Redaksi perintah Fi’il al-Amri yang digandengkan dengan qarinah yang menunjukkan  bahwa  hukumnya  mubah.  Contohnya,  Firman  Allah dalam  QS.  Al-Jumu’ah  ayat  10,  “ Fa  Idza  qudhiyati  as-Shalaatu
Fantasyiruu fi al-Ardhi wa ibtaghu min fadhli Allah, wa udzkuru Allah katsiran  la’alakum  tuflihun ”,  yang  artinya  “ apabila  telah  ditunaikan shalat,  Maka  bertebaranlah  kamu  di  muka  bumi;  dan  carilah  karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung .”
c. Redaksi istishab asal  kebolehan  segala  sesuatu.  Ini  sesuai  dengan kaedah  yang  menyatakan  “dasar  segala  sesuatu  adalah  boleh  kecuali jika ditemukan adanya dalil yang mengharamkan.” Contohnya, Firman Allah  dalam  QS.  Al-Baqarah  ayat  29,  “ Huwa  alladzi  khalaqa  lakum maa  fi  al-Ardhi  jami’an ”,  yang  artinya  “ Dia-lah  Allah,  yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu .”
d. Redaksi  penafian  pengharaman.  Contohnya,  firman  Allah  dalam  QS. Al-A’raaf  ayat  32,  “ Qul  man  harrama  ziinata  Allahi  allati  akhraja  li ‘ibadihi  wa  al-Thayyibaat  min  al-Rizk ”,  yang  artinya  “ Katakanlah:
"Siapakah  yang  mengharamkan  perhiasan  dari  Allah  yang  telah dikeluarkan-Nya  untuk  hamba-hamba-Nya  dan  (siapa  pulakah  yang mengharamkan) rezki yang baik? .”
e. Redaksi pengecualian dari yang diharamkan. Contohnya, Firman Allah dalam  QS.  Al-An’am  ayat  145,  “”,  yang  artinya  “ Katakanlah: "Tiadalah  aku  peroleh  dalam  wahyu  yang  diwahyukan  kepadaKu, sesuatu  yang  diharamkan  bagi  orang  yang  hendak  memakannya, kecuali  kalau  makanan  itu  bangkai,  atau  darah  yang  mengalir  atau daging  babi  -  karena  Sesungguhnya  semua  itu  kotor  -  atau  binatang yang  disembelih  atas  nama  selain  Allah.  Barangsiapa  yang  dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui  batas,  Maka  Sesungguhnya  Tuhanmu  Maha  Pengampun lagi Maha Penyayang" .”
27 Al-Zarkasyi, Op.Cit , jilid 2, hlm 134.
28 Abu bakr al-Jashshash, Op.Cit , jilid 2, hlm 335

## 2.1.3  Hukum al-Wadh’i
Ulama  ushul  Fiqh  mendefenisikan  Hukum  Syara’ al-Wadh’i dengan; “Hukum yang menjadikan sesuatu sebab bagi sesuatu yang lain, atau syarat, atau penghalang  baginya.” 29 Para  Ulama  Ushul  Fiqh  menamakan  hukum  ini  dengan Hukum  Syara’ al-Wadh’i karena  dalam  hukum  ini  dihubungkan  antara  dua  hal dengan  hubung  sebab,  syarat,  atau  sebagai  penghalang  dengan  ketetapan  dari syara’,  dengan  kata  lain,  Allahlah  yang  menetapkan  sesuatu  menjadi  sebab  bagi sesuatu yang lain, atau jadi syarat baginya, atau jadi penghalang untuknya.
Hukum al-Syar’i al-wadh’i ini dapat dibagi menjadi tiga bagian:
(1) As-sabab (ببسلا)
As-sabab  atau  sebab  diartikan  dengan:“ Apa  yang  ditetapkan  syara’ sebagai pengenal dari suatu hukum syar’i, dimana tatkala ada sebab pasti ada  hukum,  sebaliknya  disaat  tidak  ada  sebab  maka  tidak  ada  pula hukum. ” 30 Sebab  haruslah  sesuatu  yang  jelas,  dapat  diukur,  tidak tersembunyi,  dan  dapat  ditetapkan,  walaupun  ianya  berbeda  dari  satu individu dengan individu lainnya.Syara’ menjadikan adanya sebab sebagai tanda adanya hukum  syar’i,  dan ketidak adaan sebab sebagai  tanda tidak adanya hukum syar’i. 31
(2) As-Syarth (طرشلا)
As-Syarth  diartikan  sebagai:“ Apa  yang  bergantung  kepadanya  adanya suatu hukum secara syar’i, namun ianya di luar esensi hukum syar’i itu.
Tidaklah  harus  adanya  syarat  menjamin  ada  atau  tidaknya  suatu  hukum syar’i secara zat .” 32 Yang dimaksud dengan kewujudan dan adanya di sini adalah  secara  syar’i,  wujud  secara  syar’i  yang  dapat  pula  melahirkan akibat hukum syar’i.karenanya, Syara’ telah menjadikannya sebagai syarat untuk  memastika  suatu  hukum  syar’i.  suatu  hukum  syar’I  tidaklah  sah tanpa  terpenuhinya  syarat,  walaupun  syarat  itu  sendiri  posisinya  di  luar esensi hukum syar’i. 33
(3) Al-Mani’ (عناملا)
Al-mani’  atau  penghalang  diartikan  sebagai:“ Apa  yang  dijadikan  syara’ wujud  dan  adanya  ia  sebagai  tanda  bahwasanya  tidak  ada  hukum  atau
29 Abdul Karim Zaidan, Op.Cit , hlm 30.
30 Lihat: as-Syatibi, Op.Cit , jilid 1, hlm 187. Lihat pula: Zaidan, Op.Cit , hlm 55, lihat pula: Muhammad  Adib  salih, Mashadir  al-tasyri’  al-islami  wa  Manahij  al-istinbath ,  (damaskus:  al- maktabah al-ta’awuniyah, 1967), hlm 550.
31 Lihat:  Ali  ibn  Muhammad  al-Aamidi, al-Ihkam  Fi  Ushul  al-Ahkam ,  (Beirut:  Daar  al- Fikr, 1981), jilid 1, hlm 11.
32 As-Samarqandi, Miizan  al-ushul ,  jilid  1,  hlm  156.Lihat  pula:  Muhammad  adib  salih, mashadir al-Tasyri’ al-islami , hlm 553.
33 Lihat: Ibrahim , Op.Cit , hlm 289.
tidak  ada  sebab  hukum .” 34 Al-Mani’  merupakan  penghalang  yang membuat  hukum  menjadi  tidak  ada,  karena  di  dalam  penghalang  ada makna  yang  tidak  sejalan  dengan  hikmah  maupun  alasan  di  balik  suatu hukum,  sehingga  dengan  adanya  penghalang  hukum  tidak  dapat merealisasikan tujuan  yang dimaksudkan pembuat  hukum.Kadangkala al- Mani’  bukan  hanya  menghalangi  hukum,  tetapi  menghalangi  sebab  di balik  suatu  hukum.Pengaruh  al-Mani’  terhadap  sebab  menjadikan  sebab itu  tidaklah  melahirkan  hukum,  karena  dalam  al-mani’  ada  makna  yang bertentangan dengan hikmah di balik sebab hukum. 35

## A. Hukum – Hukum Dalam Al-Qur’an

## C.1.   Pembagian Hukum Dalam Al-Qur’an
Membahas  hukum  dalam  al-Qur’an  harus  diawali  dengan  memahami  dari awal  pembagian  hukum  dalam  al-Qur’an,  untuk  diketahui  kemudian  bagaimana al-Qur’an  memberikan  perhatian  besar  terhadap  masalah  ini.  Merujuk  pada pembahasan  para  ulama,  ditemukan  bahwa  sebagaian  ulama  membagi  hukum dalam al-Qur’an menjadi tiga bagian: 36
Pertama: Hukum – hukum I’tiqadi , yakni hukum – hukum  yang berkaitan dengan  apa  yang  wajib  diimani  oleh  mukallaf,  dari  mulai  iman  kepada  Allah, kepada  malaikat,  kepada  kitab  suci,  kepada  para  rasul,  kepada  hari  akhirat,  dan kepada takdir.
Kedua: Hukum  –  hukum  Khuluqi ,  yakni  hukum  –  hukum  yang  berkaitan dengan  nilai  dan  etika  yang  terpuji  yang  wajib  menghiasi  sikap  dan  perilaku mukallaf, begitu pula dengan nilai dan etika yang tercela yang harus dijauhi oleh mukallaf.
Ketiga: Hukum  –  hukum  ‘amali ,  yakni  hukum  –  hukum  yang  berkaitan dengan  perkataan  dan  perbuatan  yang  dilakukan  mukallaf,  termasuk  pula perjanjian dan perbuatan hukum yang dilakukannya.
Sebagian  ulama  lainnya  menerima  pembagian  hukum  al-Qur’an  menjadi tiga  bagian,  tetapi  bukan  dengan  pembagian  seperti  di  atas,  melainkan  membagi hukum  al-Qur’an  menjadi  tiga,  yakni  Tauhid,  Tazkiir,  dan  Hukum. 37 Adapula sebagian  lainnya  yang  membagi  menjadi  tiga  bagian  lain,  yakni:  janji  baik ( wa’ad ) dan ancaman ( wa’id ), perintah ( amr ) dan larangan ( nahy ), dan dan pujian
34 Lihat:  Abu al-wafa al-Baghdadi, Op.Cit , jilid 1, hlm 34.  Lihat pula:  Fadhil, Op.Cit ,  hlm 47.
35 Zaidan, Op.Cit , hlm 61
36 Al-Qurthubi, Op.Cit , jilid 1, hlm 110. Ibn Ashuur, al-tahrir wa al-tanwiir , jilid 1, hlm 255.
37 Lihat:  Al-Suyuthi, al-Itqaan fi  Oulum  al-Qur’an ,  (Beirut:  Daar  al-Kutub  al-Ilmiyyah, tt), jilid 2, hlm 278. Ibn al-Arabi, Ahkam al-Qur’an, jilid 1, hlm 17.
( tsana’ )  kepada  Allah  SWT. 38 Adapula  yang  membaginya  menjadi  tiga  bagian lain, yakni: menetapkan tauhid, menetapkan adanya hari akhirat, dan menetapkan kenabian. 39 Adapula lainnya yang membagi al-Qur’an menjadi tiga bagian, yakni: Akidah (keimanan), Hukum, dan Kisah - kisah. 40
Pada  pembagian  hukum  al-Qur’an  yang  lebih  dari  tiga  bagian  di  ataspun, tampak  adanya  kurang  ketelitian,  dimana  banyak  dari  bagian  yang  disebutkan pada  dasarnya  hanyalah  merupakan  bagian  dari  hukum  ibadah.Perbedaan  dalam pembagian ini secara umum disebabkan karena sudut pandang yang berbeda, yang berkaitan erat dengan petunjuk hukum, makna tekstual, hingga pemahaman yang ditimbulkan  masing  -  masing  ayat.  Dari  pembagian  -  pembagian  yang dikemukakan  para  ulama  di  atas,  penulis  berpandangan  bahwa  secara  umum hukum dalam al-Qur’an dapat dibagi menjadi lima bagian, yakni:
1. Ahkam  I’tiqadiyyah (hukum  -  hukum  yang  berkaitan  dengan  keimanan dan keyakinan).
2. Ahkam Khuluqiyah (hukum - hukum yang berkaitan dengan akhlak)
3. Ahkam Kauniyah (hukum - hukum yang berkaitan dengan alam semesta).
4. Ahkam  ‘Ibariyah (hukum  -  hukum  yang  berkaitan  dengan  peristiwa sejarah yang perlu diambil ibrah darinya).
5. Ahkam  Syar’iyyah  ‘Amaliyyah (hukum  -  hukum  yang  berkaitan  dengan perbuatan dan perkataan mukllaf ditimbang dengan neraca syari’ah).

## C.2. Pembahasan Utama Hukum Dalam Al-Qur’an
Adapun  pembahasan  utama  dari  masing  -  masing  bagian  hukum, sebagaimana yang dikemukakan di atas dijelaskan sebagai berikut:
(1) Ahkam I’tiqadiyyah (hukum - hukum yang berkaitan dengan keimanan dan keyakinan).
Masuk  dalam  pembahasan  utama  hukum  ini  masalah  iman  kepada  Allah, sifat- sifat-Nya, malaikat-Nya, kitab suci-Nya, rasul – rasul-Nya, dan hari akhirat.Hukum  I’tiqad ini  merupakan titik tolak dan sifatnya paling asasi dalam kaitannya dengan bentuk hukum lainnya dalam al-Qur’an. 41
(2) Ahkam Khuluqiyah (hukum – hukum yang berkaitan dengan akhlak)
Pembahasan  utama  bagian  hukum  ini  mencakup  apa  saja  nilai  –  nilai keutamaan  dan  kebaikan  yang  penting  bagi  seseorang  untuk  menghiasi kepribadiannya  dengannya,  dan  apa  saja  nilai  -  nilai  keburukan  yang
38 Lihat: Syihabuddin al-Aluusi, Ruuh al-ma’ani , jilid 1, hlm 35.
39 Lihat:  Muhammad  Ali  al-Syaukani, Irsyad  al-Tsiqaat  ila  ittifaaq  al-Syara’I  ‘ala  al- tauhid wa al-Ma’ad wa al-Nubuwwat , (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1984), jilid 1, hlm 4.
40 Lihat:  al-Baidhawi, Tafsir  al-baidhawi ,  tahqiq:  Abdul  Qadir  Adnan,  (Beirut:  Daar  al- Fikr, 1996), jilid 5, hlm 549.
41 Al-Duuri, al-Aqidah al-Islamiyyah wa Mazahibuha , hlm 14.
penting bagi seseorang untuk dijauhi. Dalam QS. An-Nahl  ayat 90, Allah berfirman:  “ Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  Berlaku  adil  dan berbuat  kebajikan,  memberi  kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang dari  perbuatan  keji,  kemungkaran  dan  permusuhan.  Dia  memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran .”
(3) Ahkam Kauniyah (hukum – hukum yang berkaitan dengan alam semesta). Pembahasan  utama  dari  hukum  ini  mencakup  ayat  –  ayat  kosmos  yang mengandung banyak isyarat ilmiah sebagai bukti kebenaran al-Qur’an bagi segenap  umat  manusia.    Allah  berfirman  dalam  QS.  Ali  Imran  ayat  190- 191: “Sesungguhnya  dalam  penciptaan  langit  dan  bumi,  dan  silih bergantinya  malam  dan  siang  terdapat  tanda-tanda  bagi  orang-orang yang  berakal,  (yaitu)  orang-orang  yang  mengingat  Allah  sambil  berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit  dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau  menciptakan  ini  dengan  sia-sia,  Maha  suci  Engkau,  Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.”
(4) Ahkam  ‘Ibariyah (hukum  –  hukum  yang  berkaitan  dengan  peristiwa sejarah  yang perlu diambil ibrah darinya). Pembahasan utama dari bagian hukum ini mencakup kisah – kisah umat terdahulu sebelum Islam. Tujuan utama dari  hukum ini untuk mengarahkan manusia senantiasa mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah dilalui sebelumnya oleh umat – umat sebelum mereka. Prestasi yang baik yang mereka torehkan, sehingga dapat balasan baik di sisi Allah patut untuk diteladani. Sebaliknya, kejahatan dan kedurhakaan yang berujung pada turunnya siksa Allah patut untuk dijauhi agar  hukuman  yang  sama  tidak  menimpa  umat  Islam  masa  kini.    Dalam QS.  Al-Zariyaat  ayat  55,  Allah  berfirman: “dan  tetaplah  memberi peringatan,  karena Sesungguhnya peringatan  itu bermanfaat bagi  orang- orang  yang  beriman.” Ayat  ini  menjelaskan  pentingnya  memberi peringatan.Apa  yang  ditinggalkan  umat  –  umat  terdahulu  untuk  generasi masa kini, khususnya dalam aspek pembangunan peradaban. 42
(5) Ahkam  Syar’iyyah  ‘Amaliyyah (hukum  –  hukum  yang  berkaitan  dengan perbuatan dan perkataan mukallaf ditimbang dengan neraca syari’ah).
Pembahasan  utama  dalam  hukum  ini  mencakup  segala  aturan  al-Qur’an tentang apa yang halal dan apa yang haram untuk diucapkan dan dilakukan seorang  muslim. 43 Allah  berfirman  dalam  QS.  Thaahaa  ayat  123- 124: “Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama,
42 Lihat:  Shalah  abdul  Fattah  al-Khalidi, al-Qashash  al-Qur’ani  ‘ardhu  waqa’I  wa  tahlil ahdats , (damaskus: Daar al-Qalam, cet ke-1, 1998), jilid 1, hlm 32
43 Lihat: al-Zulami, Hukm ahkam al-Qur’an , hlm 35
sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu  petunjuk  daripada-Ku,  lalu  Barangsiapa  yang  mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam Keadaan buta".

## C.3. Pembagian Hukum – Hukum Syar’i Amali (Praktis) Dalam Al-Qur’an
Secara  umum,  Hukum  –  hukum  Syar’i  ‘Amali  dalam  al-Qur’an  dapat dibagi menjadi tujuh bagian:
(1) Ahkam Ibadah (Hukum – hukum terkait Ibadah)
Hukum ini mencakup apa – apa yang diwajibkan al-Qur’an kepada setiap muslim,  seperti  perintah  shalat,  zakat,  haji,  dan  puasa.  Penjelasan  al- Qur’an terhadap hukum – hukum ibadah ini sifatnya global (ijmal). Ayat al-Qur’an  hanya  memerintahkan  muslim  untuk  mendirikan  shalat,  tetapi tidak dijelaskan waktunya secara terperinci, tidak pula disinggung apa saja rukun  shalat.  Begitu  pula  kondisinya  sama  pada  perintah  haji,  zakat,  dan puasa.  Penjelasan  terperinci  dari  hukum  ibadah  ini  ditemukan  dalam sunnah nabi.
(2) Ahkam al-usrah (Hukum – hukum terkait keluarga)
Hukum  keluarga  ini  mencakup  aturan  hidup  manusia  dalam perjalannannya  mulai  dari  hanya  berbentuk  janin  hingga  ia  meninggal dunia.  Al-Qur’an  membahas  tentang  hukum  keluarga  ini  dengan  sangat terperinci berbeda dengan hukum –  hukum  syar’i  amalan
lainnya.Kedudukan  hukum  keluarga  ini  dapat  dilihat  dari  fakta  bahwa memperbaiki  masyarakat  harus  dimulai  dari  memperbaiki  dan  menjaga keluarga  dari  dekadensi  moral,  karena  keluargalah  yang  membentu masyarakat.  Jika  ikatan  antar  individu  dalam  keluarga  kuat,  pastinya masyarakat juga kuat, sebaliknya jika keluarga rapuh masyarakatpun akan rapuh. 44
(3) Ahkam  Mu’amalah  Maliyyah (Hukum  –  hukum  terkait  transaksi keuangan)
Hukum  ini  menjelaskan  pentingnya  memperhatikan  sebab  –  sebab  yang dibenarkan  syari’ah  dalam  memperoleh  kepemilikan,  asas  dan  prinsip yang  apabila  terpenuhi  perpindahan  kepemilikan  suatu  hak  menjadi  legal dan syar’i dari satu individu kepada individu yang lain. Hal ini sangatlah dibutuhakna  agar  seseorang  tidak  mengambil  melebihi  yang  pantas diambilnya, sehingga tidak terjadi tindak kezaliman.
44 Lihat: Abu Zahrah, Ushul Fiqh , hlm 94. Lihat pula: az-Zulami, Ushul al-Fiqh al-islami fi nasijihi al-jadid , jilid 1, hlm 28.
Al-Qur’an  tidak  membahas  secara  terperinci  pembahasan mengenai  elemen  akad,  hukum  akad,  asas  akad,  dan  segala  hal  yang berkaitan  dengan  perkembangan  hubungan  ekonomi  yang  akan  dicapai oleh  manusia  dalam  konteks  perubahan  pada  kehidupan  manusia,  selama masih  dalam  batasan  yang  tidak  bertentangan  dengan  akhlak  yang terpuji. 45 Allah  berfirman  dalam  QS.  At-Thalaq  ayat  1: “…Itulah  hukum- hukum  Allah,  Siap  yang  melanggar  hukum  –  hukum  Allah,  Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri…”
(4) Ahkam Dusturiyyah (Hukum – hukum terkait masalah ketata negaraan) 46
Al-Qur’an  banyak  menyebutkan  masalah  –  masalah  yang  terkait  dengan ketatanegaraan  secara  umum,  seperti  hubungan  kepala  negara  dengan rakyatnya,  pemilihan  kepala  Negara,  ahl  hill  wal  ‘aqd.  Dalam  setiap masalah  ketatanegaraan  yang  diisyaratkan  al-Qur’an,  selalu  ditekankan pentingnya terpenuhinya empat dasar berikat:
(a) Mengamalkan  prinsip Syuura (Musyawarah)  dalam  setiap  putusan yang  diambil,  terkhusus  yang  terkait  dengan  kemuashlahatan  banyak orang,
(b) Memastikan  adanya  keadilan  dalam  setiap  putusan  hukum,  demi terpeliharanya kemuliaan individu.
(c) Berpegang  teguh  pada  prinsip  kesetaraan  kedudukuan  dan  prinsip persamaan  di  hadapan  hukum  dalam  setiap  pembagian  hak  dan kewajiban.
(d) Kewajiban  untuk  mentaati  pemimpin  selama  perintahnya  tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.
(5)Ahkam  al-‘Alaqah  al-dawliyyah (Hukum  –  hukum  terkait  hubungan internasional) 47
Al-Qur’an menjelaskan  bagaimana idealnya hubungan antara satu Negara dengan Negara lainnya.Dalam perspektif al-Qur’an, dasar hubungan antara satu  Negara  dengan  lainnya  adalah  damai,  sebagaimana  firman  Allah dalam  QS.  Al-Baqarah  ayat  208,  yang  artinya:  “ Hai  orang-orang  yang beriman,  masuklah  kamu  ke  dalam  Islam  (kedamaian)  keseluruhan,  dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”
45 . Lihat: Khallaf, ilmu Ushul al-Fiqh , hlm 23. Lihat pula: Az-Zulami, Hukmu Ahkami al- Qur’an , hlm 123.
46 . Lihat: Az-Zulami, Ushul al-Fiqh al-Islami , jilid 1, hlm 30.
47 . Lihat: Az-Zulami, Ushul al-Fiqh al-islami , jilid 1, hlm 31.
(6)Ahkam al-Maliyah al-‘Ammah (Hukum umum terkait pengaturan harta) 48
Bagian hukum ini mencakup hukum yang terkait dengan pengaturan Islam terhadap  distribusi  harta  antara  si  kaya  dengan  si  miskin,  pengaturan kepemilikan antara Negara dengan individu, dan lain sebagainya. Allah  berfirman  dalam  QS.  Al-hadid  ayat  7,  yang  artinya:  “ berimanlah kamu  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  nafkahkanlah  sebagian  dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang- orang  yang  beriman  di  antara  kamu  dan  menafkahkan  (sebagian)  dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”
(7)Ahkam  al-Jara’im  wa  al-‘Uqubaat (Hukum  –  hukum  terkait  tindak Kriminal dan Hukumannya) 49
Secara  umum,  hukum  yang  terkait  tindak  pidana  dalam  Islam  terbagi menjadi tiga bagian:
(a) Tindak Pidana Hudud:
Yakni  tindak  pidana  dimana  terdapat  penganiayaan  terhadap kemashlahatan  yang  sifatnya  dharuri  (primer)  dalam  kehidupan manusia, dimana Al-Qur’an secara  langsung  dengan  teks mengkategorikan  perbuatan  itu  sebagai  tindak  pidana  disertai  dengan penjelasan hukuman yang setimpal untuknya.Tindak pidana hudud ini murni hak Allah, sehingga tidak dapat diringankan besarannya apalagi diperberat,  seperti  tindak  pidana  zina,  menuduh  wanita  baik  –  baik berzina, hirabah, pemberontakan, pencurian.
(b) Tindak Pidana Qishash dan Diyyat:
Yakni  tindak  pidana  dimana  kehidupan  sesorang  atau  keselamatan fisik anggota tubuhnya menjadi objek penganiayaan.Maka setiap kasus pidana  pembunuhan,  maupun  penganiayaan  fisik,  dihukum  dengan hukuman Qishash. Allah berfirman dalam QS. Al-Israa’ ayat 33, yang artinya: “ dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar ...”
Al-Qur’an  menjelaskan  bahwa  hukuman  qishash  merupakan  keluarga korban  dan  ahli  warisnya,  sebagaimana  Firman  Allah  dalam  QS.  Al- isra’ ayat 33, yang artinya: “ dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan  Allah  (membunuhnya),  melainkan  dengan  suatu  (alasan) yang  benar.  dan  Barangsiapa  dibunuh  secara  zalim,  Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. ”
48 . Lihat: Khallaf, Ilm ushul al-Fiqh , hlm 33.
49 .  Lihat:  Abdul  Qadir  Audah, al-Tasyri’  al-Jina’I  al-islami  muqarina  bi  al-Qanun  al- Wadh’I , (Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. Ke-13, 1994), hlm 345. Lihat pula: Abu zahrah, Ushul Fiqh , hlm 95. Lihat pula: al-Zulami, Ushul Fiqh al-islami , jilid 1, hlm 25.
(c) Tindak Pidana Ta’ziir:
Yakni  tindak  pidana  dimana  syari’at  islam  menyerahkan  bagaimana bentuk  hukumannya  kepada  waliyyul  amri  untuk  dimusyawarahkan bersama  para  ulama.  Tindak  pidana  ta’zir  ini  ada  beberapa  bentuk, diantaranya:
(i) Pidana  Hudud  yang  disertai  dengan  Syubhat.  Setiap  pidana  yang terdapat  syubhat  di  dalamnya  dalam  penetapan  dan  eksekusinya, berubah  hukman  atasnya  dari  hukuman  hudud  menjadi  hukuman ta’ziir  yand  ditentukan  oleh  pemegang  kekuasaan  yudikatif. Sebagai  contoh,  pidana  zina  jika  belum  dibuktikan  dengan kesaksian  empat  orang  saksi,  pidana  pencurian  antara  suami dengan istri, juga antara ayah dengan anak, atau mencuri di kondisi darurat.
(ii) Pidana  yang  ditetapkan  dengan  nash,  tetapi  hukumannya diserahkan kepada pemegang kekuasaan, seperti pidana mencari kesalahan,  perampokan,  suap  menyuap,  mengkhianati  amanah, sebagaimana  Firman  Allah  dalam  QS.  Qal-Hujuraat  ayat  12, yang  artinya: “…dan janganlah mencari-cari  keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain…”
(iii) Pidana  –  pidana  baru  yang  belum  ada  teksnya.  Syari’at  Islam membolehkan bagi waliyyul amri untuk bekerjasama dengan ahl hill  wa al-iqdi untuk  mempertimbangkan setiap  perbuatan  yang membahayakan  kemashlahatan  manusia  yang  dharuri  sebagai pidana  yang  dihukum  dengan  hukuman  yang  sesuai  dengan besaran dan bahaya pidana tersebut.

## B. Gaya Al-Qur’an Dalam memaparkan Ayat – Ayat Hukum D.1.   Penjelasan Al-Qur’an Terhadap Hukum
Secara  umum,  penjelasan  al-Qur’an  terhadap  hukum  dapat  dibagi  menjadi tiga kelompok, yakni:
Pertama :  Sebagian  Nash  Qur’ani  dipaparkan  secara Ijmali (Global). Sebagai contoh, Firman Allah: “Dirikanlah shalat” (QS. Al-baqarah: 43). Ayat ini hanya  menjelaskan  perintah  mendirikan  shalat,  larangan  melalaikannya,  apalagi bersikap  malas  dalam  melaksanakannya.Selain  itu,  ayat  ini  juga  menerangkan seberapa  pentingnya  shalat  bagi  individu  dan  kelompok.  Sedangkan  yang berkaitan dengan tata cara praktis shalat, maka sunnah nabilah yangmenerangkannya. Dalam sunnah diterangkan apa saja rukun, syarat, kondisi, waktu,  sebagaimana  disabdakan  Rasulullah:  “ Shallu  Kama  Ra’aytumuuni Ushalli ”  (Shalatlah  kalian  sebagaimana  kalian  melihat  aku  shalat).  Begitu  pula pada pelaksanaan ibadah – ibadah lainnya, daripuasa (shaum), zakat, hingga haji,
aturan jual beli. Rasulullah juga bersabda: “ khuzu ‘anni manasikakum ” (ambillah dariku tata cara pelaksanaan ibadah kalian).
Umat  Islam  menerapkan  prinsip  syuura  (musyawarah)  tatkala  mereka memilih  khalifah  pertama,  Abu  bakar  as-Shiddiq,  pasca  wafatnya  Rasulullah,  di Tsaqifah  bani  Sa’idah.  Selanjutnya,  sebelum  Abu  bakar  wafat,  beliau bermusyawarah  dengan  sekelompok  sahabat  yang  dikenal  memiliki  pandangan dan  kompetensi  yang  mumpuni,  dimana  mereka  setuju  jika  Umar  ibn  al- Khattablah  yang  diangkat  sebagai  Khalifah  kedua  setelah  Abu  bakr.Selanjutnya, sebelum  Umar  wafat,  beliau  memilih  enam  orang  calon  khalifah  penggantinya dari  sahabat  terbaik  Rasulullah,  dimana  keenam  orang  tersebut  bermusyawarah untuk  memilih  salah  seorang  dari  mereka.Lalu  terpilihlah  Utsman  ibn Affan.Setelah  Utsman  wafat  dengan  syahid,  dibai’atlah  Ali  ibn  Abi  Thalib.  Jika diperhatikan  penerapan  prinsip  syuura  di  setiap  masa  ditegakkan,  walaupun dengan  bentuk  dan  tekhnis  berbeda  –  beda,  mengingat  perbedaan  kondisi  dari setiap periode tersebut. 50
Kedua : Sebagian Nash Qur’ani dipaparkan secara terperinci (tafshil), dan dijelaskan  dengan  penjelasan  yang  lengkap,  sedangkan  sunnah  nabi  menguatkan apa  yang  disampaikan  al-Qur’an.  Sebagai  contoh,  aturan  hukum  tentang  besaran warisan,  penetapan  hukuman  dalam  kasuh  pidana  hudud,  tata  cara  thalaq  dan hitungan  thalaq,  siapa  saja  yang  diharamkan  untuk  dinikahi  (mahram),  tata  cara li’an (saling melaksnat) antara suami dan istri.
Ketiga :  sebagian  ayat  bercerita  tentang  hukum  hanya  melalui  isyarat semata,  namun  sunnah  nabi  kemudian  menyempurnakan  aturan  hukumnya. Sebagai  contoh,  firman  Allah  dalam  QS.  An-Nisa’  ayat  25: “…  dan  apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami…”. Nash qur’ani di atas mengisyaratkan bahwa hukuman yang berlaku pada hamba sahaya setengah dari besaran hukuman yang ditimpakan kepada  orang  yang  merdeka.  Nash  ini  kemudian  dijadikan  kaedah  syar’i.lalu kemudian,  sunnah  nabi  menjelaskan  batasan  kaedah  ini,  bahwa  ianya  hanya berlaku  pada  hukuman  –  hukuman  yang  sudah  ditetapkan  oleh  syara’,  yakni ‘uqubah  muqaddarah ,  dan  diterapkan  pula  pada  beberapa  hak,  sebagaimana diterapkan pada hukuman.

## D.2. Pengenalan Hukum Menurut Al-Qur’an
Para  ulama  telah  disibukkan  dengan  mengkaji uslub (gaya)  yang  diikuti Al-Qur’an  dalam  memaparkan  hukum,  sehingga  siapapun  yang  hendak
50 Lihat: Muhammad Said Ramadhan al-buthi, Fiqh as-Siirah an-nabawiyah ma’a muujaz li tarikh al-Khilafah al-rasyidah , (Damaskus: daar al-Fikr, cet ke-11, 1991), hlm 35, hlm  354, hlm 360, dan hlm 371.
melakukan  proses istinbath (penggalian)  hukum  dapat  menempuh  jalan  tersebut dengan  aman,  dan  menemukan  hukum  dengan  penuh  ketenangan.  Adapun langkah – langkah yang harus diikuti tersebut antara lain:
1. Hendaklah  ia  meneliti  bagaimana  al-Qur’an  mengkaji  hukum  secara global, terlepas bagaimana cara al-Qur’an menggambarkan klasifikasi dan pembagian  hukum  syara’.  Imam  al-Syatibi 51 menjelaskan  bahwa  “al- Qur’an dalam memperkenalkan hukum syara’, scera umum menggunakan cara yang universal ( kully ) bukan cara yang parsial ( juz’i ). begitupun, ayat yang  dipaparkan  dengan  cara  parsial  ( Juz’i )  harus  dipahami  secara universal  ( kully ),  baik  dengan  pertimbangan  hal  tersebut  harus  dijadikan pelajaran ( I’tibar ) atau dengan pertimbangan makna dasarnya, kecuali ayat – ayat  yang memang dikhususkan dalil sebagai bagian dari keistimewaan Rasulullah  SAW.  Karena  itulah,  bagian  khusus  ini  membutuhkan penjelasan  yang  lebih  luas,  dan  sunnah  nabilah  yang  menjelaskan  hal  itu semua.
Allah  berfirman  dalam  QS  an-Nahl  ayat  44: “…dan  Kami  turunkan kepadamu  Al  Quran,  agar  kamu  menerangkan  pada  umat  manusia  apa yang  telah  diturunkan  kepada  mereka...”. Shalat,  zakat,  dan  jihad,  tidak dijelaskan  semua  aturan  dan  ketentuannya  dalam  al-Qur’an,  akan  tetapi banyak  perincian  hukumnya  dijelaskan  dalam  hadits  nabi.  Adapun  hal  – hal  yang  maknanya  universal  ( kully )  semuanya  dicakup  dalam  al-Qur’an secara  sempurna,  yang  meliputi  tiga  tingkatan  hukum, dharuriyah (primer) 52 , hajiyyat (sekunder) 53 ,  dan tahsiniyyat (tersier) 54 .  Siapa  yang ingin  melakukan  proses  istinbath  (penggalian)  hukum,  ia  wajib memperhatikan bahwa ayat al-Qur’an terkhusus yang mengandung hukum dipaparkan secara universal ( kully ) bukan parsial  ( juz’i ). ayat – ayat  yang dzahirnya  seakan  –  akan  bersifat  parsial  ( juz’i ),  maka  wajib  dipahami secara  universal  ( kully ).  Masing  –  masing  bagian  dirangkai  satu  dengan
51 Lihat: As-Syatibi, al-Muwafaqaat , jilid 3, hlm 367. Lihat pula: Az-zarkasyi, al-burhan fi Ulum al-Qur’an , jilid 2, hlm 130-131. 52 Ad-Dharuriyyat artinya  segala  sesuatu  yang  harus  dipenuhi  demi  terpeliharanya eksistensi  kemashlahatan  agama  dan  kehidupan  dunia.  Sekiranya  ad-Dharuriyyat  tidak  dipenuhi maka hidup didunia tidak akan berjalan baik, dan muncul kerusakan dan keburukan. Begitu pula di akhirat  kelak  akan  muncul  kerugian  dan  kesengsaraan.  (lihat:  as-Syatibi, al-Muwafaqaat ,  jilid  2, hlm 8)
53 Al-Haajiyyat artinya segala sesuatu yang jika dipenuhi akan menjadikan kehidupan lebih mudah dan lebih lapang. Jika ianya tidak terpenuhi akan menjadikan hidup sempit dan sulit. (lihat: Salih  sabbu’I, an-nash  as-Syar’i  Wa  ta’wiluhi:  as-Syatibi  namuzadjan ,  (Doha,  Qatar:  wuzarah awqaf, cet ke-1, 1428 H), hlm 142.
54 At-Tahsiniyyat artinya mengambil adat kebiasaan yang baik dan pantas, dan menjauhkan dari segala yang dapat merendahkan derajat dan martabat dan ditolak oleh aqal yang sehat. (lihat: as-Syatibi, al-muwafaqaat , jilid 2, hlm 11).
lainnya.Tidak boleh hanya mengambil ujung ayat tanpa memperhatian apa yang disebutkan di awalnya.” 55
2. Hendaklah  memperhatikan  bagaimana  al-Qur’an  membahas  secara terperinci bagian hukum – hukum syar’i. pengetahuan tentang hal tersebut sangat berkaitan erat dengan upaya induksi ( istiqra’ ) terhadap uslub (gaya) al-Qur’an  dalam  memaparkan  ayat  –  ayat  yang  terperinci,  sehingga diketahuilah  mana  yang  wajib,  haram,  dan  mubah.  Diantara  kaedah  dan aturan yang dapat digunakan dalam konteks ini antara lain:
a. Hukum suatu perbuatan itu wajib atau mandub 56 , jika penyebutannya dengan  gaya  yang  menunjukkan  bahwa  syara’  meminta  agar perbuatan  itu  dilakukan,  baik  karena  perbuatan  itu  dan  pelakunya disebutkan  dalam  konteks  pujian,  atau  perbuatan  itu  dapat mendatangkan  kecintaan  Allah,  atau  jika  perbuatan  itu  dapat melahirkan  balasan  yang  baik  di  sisi  Allah.  Sebagai  contoh:“…
Barangsiapa  taat  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  niscaya  Allah memasukkannya  kedalam  syurga  yang  mengalir  didalamnya  sungai- sungai,  sedang  mereka  kekal  di  dalamnya;  dan  Itulah  kemenangan yang besar .” (QS. An-Nisa’: 13)
b. Hukum  suatu  perbuatan  itu  haram  ataupun  makruh 57 ,  jika penyebutannya  dengan  gaya  yang  menunjukkan  bahwa  syara’ meminta  agar  perbuatan  itu  ditinggalkan  dan  dijauhi,  baik  karena perbuatan  itu  dan  pelakunya  disebutkan  dalam  konteks  pencelaan, atau perbuatan itu disebutkan dalam konteks sebagai salah satu sebab turunnya  murka,  laknat,  dan  azab  Allah,  atau  sebab  masuk  ke  dalam neraka,  atau  perbuatan  itu  disifati  sebagai  perbuatan  fasik  dan  kotor dari  amalan  syaithan,  atau  pelaku  perbuatan  itu  disifati  seperti binatang dan syaithan.
c. Hukum  suatu  perbuatan  itu  dianggap  mubah  (dibolehkan) 58 ,  jika penyebutannya  dengan  menggunakan  lafadz  yang  menunjukkan makna  kebolehan,  seperti  kata  dihalalkan  ( uhilla ),  diizinkan  ( uzina ), diangkat  kesulitan  ( rufi’a  al-haraj ),  diangkat  dosa  ( rufi’a  al-junah ), atau pengingkaran terhadap yang mengharamkan sesuatu tanpa dasar. Salah  satu  contohnya,  firman  Allah  dalam  QS.  Al-Baqarah  ayat 235: “dan  tidak  ada  dosa  bagi  kamu  meminang  wanita-wanita  itu
55 Abu Ishaq al-Syatibi, al-I’tisham , tahqiq: Sayyid Ibrahim, (kairo: Daar al-hadits, 2002), jilid 1, hlm 168.
56 Lihat:  Az-Zarkasyi, al-Burhan fi Ulum al-Qur’an , jilid 2, hlm 135-136. Lihat pula:  As- suyuthi, al-itqan fi Ulum al-Qur’an , jilid 2, hlm 280. Lihat pula: Abu zahrah, Ushul Fiqh , hlm 93.
57 Lihat: Zaidan, al-Wajiiz , hlm 159. Lihat pula: Khalifah, al-Ihsan , hlm 303
58 Lihat: Ibrahim , Ilm Ushul al-Fiqh al-islami , hlm 310
dengan  sindiran  atau  kamu  Menyembunyikan  (keinginan  mengawini mereka) dalam hatimu…”.

## D.3. Dilalah (makna yang ditunjukkan) Hukum Dalam Al-Qur’an
Sebagaimana  dimaklumi,  semua  nash  –  nash  al-Qur’an  sifatnya qath’i (pasti)  jika  ditinjau  dari  aspek  ketetapannya  ( tsubut  wal  wurud ).  Artinya,  kita memastikan dengan penuh keyakinan bahwa semua teks al-Qur’an yang kita baca, yang  Allah  SWT  turunkan  kepada  nabi  Muhammad  SAW,  semuanya  Beliau sampaikan kepada umat  Islam tanpa ada perubahan ataupun penyimpangan. Dan setelah  Rasulullah  SAW  wafat,  otentitas  al-Qur’an  dan  keasliannya  tetap  terjaga dengan  dua  jalur;  terjaga  dalam  hati  dengan  dihapal,  dan  terjaga  dalam  mushaf dengan  ditulis.Hal  ini  sejalan  dengan  firman  Allah  dalam  QS.  Al-Hijr  ayat  9: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”
Adapun  jika  ditinjau  dari  aspek  dilalah  (makna  yang  ditunjukkan),  maka nash al-Qur’an dapat dibagi menjadi dua bagian:
1. Nash Qath’i al-Dilalah
Dalam  bahasa  Arab,  kata  “Qath’i”  menunjukkan  bahwa  sesuatu  jelas perbedaannya dengan yang lain. 59 Sehingga dalam perkembangannya kata qa-tha- ‘a yang merupakan akar dari kata qath’I diartikan pula dengan memotong, karena tatkala  dipotong  jelasnya  pemisah  antara  sesuatu  dengan  lainnya.  Secara  istilah, dilalah  qath’iyyah  diartikan  dengan  “sesuatu  yang  menunjukkan  makna  yang diyakini,  sehingga  tida  ada  peluang  untuk  dipahami  atau  ditakwilkan  dengan makna lain.” 60
Dengan  kata  lain,  nash  al-Qur’an  yang  berdilalah  qath’i  ini  tidak  dapat dipahami  dengan  makna  selain  dari  makna  yang  ditunjukkan  jelas  oleh  nash. Sebagai  contoh,  Allah  berfirman  dalam  QS.  An-Nuur  ayat  2: “perempuan  yang berzina  dan  laki-laki  yang  berzina,  Maka  deralah  tiap-tiap  seorang  dari keduanya  seratus  dali  dera...”. Ayat  di  atas  menunjukkan  bahwa  kejahatan perzinahan,  jika  semua  rukun  dan  sayaratnya  sudah  terpenuhi,  dan  tidak  ada penghalangnya,  maka  pelakunya  jika  ia  belum  berkeluarga  dihukum  dengan hukuman cambuk atau dera sebanyak seratus kali. Inilah makna yang qath’i (pasti dan  diyakini)  saat  nash  al-Qur’an  di  atas  dibaca.  Dilalah  ini  tertutup  terhadap upaya ijtihad untuk memahami makna selain makna yang jelas dari nash tersebut, sehingga  jumlah  seratus  kali  dera  dan  cambuk  itu  tidak  dapat  dikurangi  atau ditambah.
59 .  Ahmad  Ibn  Faris, Mu’jam  Maqayiis  al-Lughah ,  tahqiq:  Abdussalam  Muhammad Harun,  (Iran:  Daar  al-kutub  al-Ilmiyah),  maddah: Qatha’a .  lihat  pula:  Ibn  Mandzur, Lisan  al- ‘Arab , maddah Qatha’a . 60 . Ibrahim, ‘Ilm Ushul Fiqh al-Islami , hlm 32.

## 2. Nash Dzhanni al-Dilalah
Dalam  bahasa  Arab,  kata Dzhanni menunjukkan  dua  arti;  yakni  ragu  – ragu dan yakin. Dan kata Dzhunun artinya sumur yang tidak diketahui apakah ada air atau tidak di dalamnya. 61 Secara istilah, dilalah Dzhanni artinya “sesuatu yang menunjukkan  peluang  lahirnya  banyak  makna.” 62 Dengan  kata  lain,  nash  al- Qur’an yang dilalahnya bersifat dzhanni terbuka untuk dipahami dengan beberapa makna,  walaupun  tidak  tertutup  kemungkinan  salah  satu  makna  lebih  kuat  dan rajah dibandingkan dengan makna  yang lain, tetapi tidak juga menggapai  derajat kepastian dan keyakinan. 63
Sebagai  contoh,  Allah  berfirman  dalam  QS.  Al-Baqarah  ayat  228: “wanita-wanita  yang  ditalak  handaklah  menahan  diri  (menunggu)  tiga  kali quru'...”. Lafaz  “ quru’ ”  yang  disebutkan  dalam  ayat  di  atas  termasuk  Dalam kategori lafaz musytarak , yang mengandung dua arti atau lebih secara bersamaan, yakni haidh dan suci.Nash ayat di atas menunjukkan bahwa seorang wanita yang diceraikan suaminya, maka wajib baginya menunggu masa iddah selama mun tiga quru’, baik dipahami dengan tiga kali haidh, atau tiga kali bersuci ( thuhr ). Kedua makna  yang  dipahami  ini  sama  –  sama  tidak  berkekuatan  qath’i  (pasti),  hanya sifatnya  dzhanni  atau  dugaan.  Karena  itulah  para  ahli  fiqih  (fuqaha’)  berselisih pandangan dalam memahami kandungan hukum ayat ini. 64
Nash - nash al-Qur’an yang bersifat dzhanni ini  banyak ditemukan dalam masalah - masalah furu’ dan memberikan pengaruh besar terhadap upaya ijtihad. Betapa banyak pandangan yang berbeda di kalangan para ulama disebabkan oleh perbedaan  pandangan  mereka  dalam  memahami  nash,  perbedaan  pengetahuan tentang  hadits,  perbedaan  tingkat  intelektualitas  dalam  menggunakan  analogi (qiyas).  Ini  semua  merupakan  bagian  dari  rahmat  (kasih  sayang)  Allah  kepada para hamba-Nya.
Ketidaktahuan  seseorang  mengenai  dilalah  dari  suatu  ayat  al-Qur’an, apakah  saifatnya  qath’i  ataupun  dzhanni  dapat  menjerumuskan  seseorang terpelosok pada banyak permasalahan.Tidak jarang ketidak tahuan itu menggiring seseorang  memahami  suatu  ayat  keluar  dari  maqshad  ayat,  hingga  akhirnya melahirkan permusuhan antar umat.

## C. Kesimpulan
Di antara pokok kesimpulan dari kajian di atas, dapat dipaparkan sebagai berikut:
61 . Ahmad Ibn Faris, Mu’jam Maqayiis al-Lughah , maddah “Dzhanna”.
62 . Ibrahim, ‘Ilm Ushul al-Fiqh al-Islami , hlm 32.
63 . al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam , jilid 1, hlm 30.
64 . al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an , jilid 2, hlm 167.
Seorang  mufassir  (orang  yang  menafsirkan  Al-Qur’an)  mutlak  harus mengetahui kaedah dan dasar bagaimana ayat – ayat hukum dipaparkan dalam al- Qur’an,  agar  ia  mampu  meng-istimbath  (menggali)  hukum  dari  ayat  al-Qur’an, begitu  pula  agar  ia  mampu  memahami  ayat  dengan  pemahaman  yang  benar. Pemahaman  yang  benar  pastinya  senantiasa  memperhatikan  tujuan  utama ( maqashid ‘ulya ) dari syari’at  Islam. Diantara tuntutan terhadap mufassir (orang yang menafsirkan al-Qur’an),ia harus mampu membedakan antara perkataan para ulama, baik dari kalangan ulama ushul Fiqh ( ushuliyyin ) atau dari kalangan ulama Fiqh ( Fuqaha’ ), karena pandangan masing – masing kelompok terhadap al-Qur’an berbeda dengan lainnya, walaupun tujuan (maqshad) mereka semua satu. Seorang ulama  Ushul  Fiqh  langsung  meneliti  nash  al-Qur’an  itu  sendiri,  dimana  ia mengambil  intisari  hukum  dari  nash  tersebut,  sedangkan  ulama  Fiqh  meneliti pengaruh  nash  al-Qur’ani  tersebut  terhadap  mukallaf,  dalam  konteks perbuatannya, atau peristiwa lain yang punya kaitan dengan perbuatannya.
Siapapun  yang  hendak  memahami  ayat  -  ayat  hukum  dalam  al-Qur’an wajib mengetahui sunnah nabi karena korelasi  yang begitu erat  antara keduanya. Sunnah nabi merupakan penjelasan dari nash al-Qur’an terkhusus  yang berkaitan dengan  hukum.  Nash  al-Qur’an  menyebutkan  hukum  secara  global  ( mujmal ), kemudian  sunnah  nabilah  yang  memerincikan  dan  menjelaskannya.  Terkadang nash  al-Qur’an  memerincikan  suatu  hokum,  kemudian  sunnah  nabi  menguatkan hukum  yang  dijelaskan  al-Qur’an.  Terkadang  pula  nash  al-Qur’an  hanya menyebutkan  suatu  hukum  secara  isyarat,  lantas  sunnah  lapilah  yang melengkapinya.
Dilalah  (makna  yang  ditunjukkan)  Al-Qur’an  tidaklah  berada  pada  level dan  derajat  yang  sama  secara  keseluruhannya.  Ada  ayat  –  ayat  yang  dilalahnya bersifat qath’i (pasti), sehingga tidak diperselisihkan maknanya, sebagaimana ada pula ayat – ayat yang dilalahnya bersifat dzhanni (sangkaan), sehingga para ulama senantiasa  berbeda  pandangan  terkait  maknanya.  Perbedaan  pandangan  dalam memahami  ayat  –  ayat  berdilalah  dzhanni  masih  dapat  diterima  selama  masih dalam batasan dan aturan kaedah dan dasar yang telah ditetapkan syari’at.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an al-Kariim Abdurrahman,  Fadhil  Abdul  wahid.(1999). Ushul  Fiqh. Amman:  Daar  al- Masiirah.
Abdurrahman,  Jalaluddin.  (1399  H). Ghayat  al-Wushul  ila  daqa’iq  ilm  al-ushul . Kairo: maktabah al-sa’adah.
Abdul  Aliyy,  Muhammad  Bin  Nizamuddin  al-Anshari.  (tt). FawatihRahamuut  li syarh Muslim . Beirut: tp.
Ala’uddin  Syamsu  an-nadzar,  Abu  Bakar  Muhammad  Bin  Ahmad  as- Samarqandi.(1987). Miizan  al-Oushul  Fi  Nata’ij  al-Ouqul  Fi  Ushul  al- Fiqh . Arab Saudi: Mathba’ah al-Khulud.
Al-Aamidi,  Ali  ibn  Muhammad.(1981). al-Ihkam  Fi  Ushul  al-Ahkam .  Beirut: Daar al-Fikr..
Al-Baidhawi.(1996). Tafsir  al-baidhawi .  Tahqiq:  Abdul  Qadir  Adnan.  Beirut:
Daar al-Fikr..
Al-Baihaqi.(1994). Sunan  al-baihaqi  al-Kubra .  Tahqiq:  Abdul  Qadir  ‘atha. Makkah: maktabah Daar al-Baaz.
Al-Bukhari.(1987). al-Jami’  al-Shahih .  Tahqiq:  Mustafa  Diib  al-Bugha.  Beirut: Daar Ibn katsir, cet ke-3.
Al-buthi, Muhammad Said Ramadhan.(1991). Fiqh as-Siirah an-nabawiyah ma’a muujaz  li  tarikh  al-Khilafah  al-rasyidah .  Damaskus:  daar  al-Fikr,  cet  ke- 11.
Ad-Dahlawi, Syah Waliyullah.(1989). al-fawz al-Kabiir . Beirut: Daar Qutaibah. Al-Khalidi, Shalah abdul Fattah.(1998). al-Qashash al-Qur’ani ‘ardhu waqa’I wa tahlil ahdats . Damaskus: Daar al-Qalam, cet ke-1. Al-Isfahani,  Raghib.(2002). Mufradaat  Alfadz  al-Qur’an .  Damaskus:  Daar  al- Qalam.
Al-Midani,  Abdurrahman  ibn  Habannakah.  (1996). al-Akhlak  al-Islamiyah  wa ususuha . Damaskus: Daar al-Qalam, cet ke-4.
Al-Qurthubi,  Muhammad  bin  Ahmad  al-Anshary.  (tt). al-Jami’  li  Ahkam  al- Qur’an . Beirut: Muassasah manahil al-‘Irfan. As-Syatibi,  Abu  Ishaq.  (2002). al-I’tisham ,  tahqiq:  Sayyid  Ibrahim.  Kairo:  Daar al-hadits.
Al-Suyuthi, Jalaluddin. (tt). al-Itqaan fi Oulum al-Qur’an . Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah
Al-Syaukani,  Muhammad  Ali.  (1984). Irsyad  al-Tsiqaat  ila  ittifaaq  al-Syara’I ‘ala  al-tauhid  wa  al-Ma’ad  wa  al-Nubuwwat .  Beirut:  Daar  al-Kutub  al- Ilmiyyah.
Az-Zarkasyi,  Badruddin  Muhammad  Bin  Abdullah.(1994). Al-Burhan  Fi  Ulum al-Qur’an . Beirut:
Daar al-Kitab al-Arabi.
Al-Zarqaani,  Abdul  Adzhim.(1996). Manahil  al-‘Irfaan  fi  Oulum  al-Qur’an . Beirut: Daar al-Fikr, cet ke-1.
Az-Zaqqah, Abdurrahman Ahmad. (tt). Tafsir Ayat al-Ahkam . Jordan: Jami’ah Al bayt.
Az-Zuhaili, Wahbah. (tt). al-Tafsiir al-Muniir fi al-aqidah wa al-Syari’ah wa al- manhaj . Damaskus: Daar al-Fikr. Az-Zulami, Mustafa Ibrahim.(1991). Ushul al-Fiqh al-islami Fi nasiijihi al-jadid . Baghdad, Tp.
Audah, Abdul Qadir. (1994). al-Tasyri’ al-Jina’I al-islami muqarina bi al-Qanun al-Wadh’I . Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. Ke-13. Ibn  Aqiil  al-Hanbali.(1999). al-Wadih  fi  Ushul  al-Fiqh .  Tahqiq:  Abdullah abdulMuhsin at-Turki. Beirut: Muassasah al-risalah, cet ke-1.
Ibn  Faris,  Ahmad.  (tt). Mu’jam  Maqayiis  al-Lughah ,  tahqiq:  Abdussalam Muhammad Harun, (Iran: Daar al-kutub al-Ilmiyah
Ibn  Jarir  al-Thabari.(1423  H). Jami’  al-bayan  Fi  ta’wil  Aaay  al-qur’an .  Beirut: Daar Ibn hazm.
Ibn Khalifah, Ibrahim ibn Abdurrahman. (2002). al-Ihsan fi mabahist min Oulum al-Qur’an , (tt: cet ke-1.
Ibnu  Mandzur,  Jamaluddin  Muhammad  Bin  makram,  (1992). Lisan  al-Arab . Beirut: Daar Shadir.
Ibn  Utsaimin.  (1425  H). Ahkam  min  al-Qur’an  al-Kariim .  Riyadh:  Daar  al- Wathan.
Ibrahim,  Ibrahim  Abdurrahman.  (1995). Ilm  Ushul  al-Fiqh  al-Islami .  Amman: Daar al-tsaqafah li an-nasyr wa al-tawzi’.
Ridha,  Muhammad  Rasyid.  (tt). Tafsir  al-Qur’an  al-Hakiim .  Beirut:  Daar  al- ma’rifah.
Sabbu’i, Salih. (1428 H). an-nash as-Syar’i Wa ta’wiluhi: as-Syatibi namuzadjan . Doha, Qatar: wuzarah awqaf, cet ke-1.
Salih,  Muhammad  Adib.  (1967). Mashadir  al-tasyri’  al-islami  wa  Manahij  al- istinbath . Damaskus: al-maktabah al-ta’awuniyah. Syalabi, Muhammad Mustafa. (1989). Oushul al-Fiqh al-Islami . Beirut: Daar an- nahdhah al-Arabiyyah.
Zaidan, Abdul Karim.  (2003). al-Wajiiz  Fi Ushul al-Fiqh . Beirut:  Muassasah ar- Risalah.