Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei

## EKONOMI ISLAM

## ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN
Syahrul Amsari
Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia syahrulamsari@umsu.ac.id

## ABSTRACT
The background of this Financing bailout Hajj Product is the occurrence of a long queue of Jemaah hajj candidates. Thus people have to wait long to be able to perform the pilgrimage.Therefore to meet the needs of the community, so PT Bank BNI Syariah Branch Office Medan provides product financing bailouts in order to facilitate the pilgrimage bailout for prospective pilgrims to obtain Haj chair seat.
The purpose of this study to be able to explain the implementation and financing mechanisms bailout funds Haj in helping customers to get the chair seat Haj, as well as contract-contract, knowing what is on pilgrimage financing bailouts in Bank BNI Syariah Branch Office Medan. The method used in this study is a qualitative research study of literature and interview data collection and documentation. Then described from the data that have been obtained are analyzed and conclusions are drawn.
The results can be concluded that the Operational Management Product Bailout Financing Hajj at Bank BNI Syariah Branch Office Medan implements petition financing mechanisms. Principles used to use Qardh and Ijarah contract. Qardh scheme used for the bailout loans, and taking advantage of Ijarah or wages for services (Ujrah).
Keywords : Finance, Qardh, Ijarah, Hajj bailouts, Bank BNI Syariah Branch Medan.

## ABSTRAK
Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji ini dilatar belakangi oleh terjadinya daftar antrian panjang calon jemaah haji. Dengan demikian masyarakat harus menunggu lama untuk dapat menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka PT BNI Syari’ah Kantor Cabang Medan memberikan produk pembiayaan dana talangan haji agar dapat memfasilitasi dana talangan bagi calon jemaah haji guna memperoleh seat kursi haji.
Tujuan penelitian ini untuk dapat menjelaskan pelaksanaan serta mekanisme pembiayaan dana talangan haji dalam membantu nasabah untuk mendapatkan seat kursi haji, serta mengetahui akad-akad apa saja yang ada pada pembiayaan dana talangan haji di BNI Syariah Kantor Cabang Medan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan studi kepustakaan serta pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.Kemudian mendeskripsikan dari data-data yang telah diperoleh dianalisis danditarik kesimpulan.

## EKONOMI ISLAM
p-ISSN:2087-7056 / e-ISSN: 2527-7081
Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Manajemen Operasional Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji pada BNI Syariah kantor Cabang Medan menerapkan mekanisme permohonan pembiayaan. Prinsip yang digunakan menggunakan akad Qardh dan Ijarah. Akad Qardh digunakan untuk pinjaman dana talangan, dan akad Ijarah untuk pengambilan keuntungan atau upah jasa (Ujrah).
Kata Kunci : Pembiayaan, Qardh, Ijarah, dana talangan haji, Bank BNI Syariah Cabang Medan

## PENDAHULUAN
Menurut (Abdul, Aziz & Kustini, 2007) menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (istitho’ah) mengerjakan sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian diantaranya:
Pertama; Kemampuan personal (Internal), harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain; kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji.
Kedua; Kemampuan umum (Eksternal), harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah yang mencakup antara lain; peraturan perundang undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas tranfortasi dan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi.
Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar.Oleh karenanya, tidak semua orang Islam yang diseru untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemantapan haji.
Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam (QS. Ali Imran: 97)
“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji),
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei

## JURNAL EKONOMI ISLAM

## Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”(Ali Imran:97)
Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar didunia, yaitu 230.000.000 orang dengan prosentase umat Islam yang mencapai lebih dari 80% mendapatkan kuota jamah haji 1 : 1.000 artinya pada setiap musim haji pemerintah Indonesia diberi kewenangan untuk memberangkatkan 230.000 jamaah haji menuju tanah suci. Suatu jumlah yang tidak sedikit tetapi kenyataannya semenjak diatas tahun 2000 nilai kuota jamaah haji tersebut sudah telampaui sehingga mulai saat itu umat Islam di Indonesia yang mendaftarkan haji belum tentu bisa berangkat pada tahun tersebut, akan tetapi baru bisa berangkat beberapa tahun kemudian. Saat ini Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan adalah propinsi dengan antrian calon jamaah haji terlama yang mencapai lebih dari 8 tahun artinya kalau umat Islam dipropinsi tersebut mendaftarkan haji pada tahun 2012, maka paling cepat akan berangkat haji pada tahun 2020. Bisa dibayangkan dinegara yang secara ekonomi lebih maju dari Indonesia akan tetapi jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan Indonesia sehingga animo masyarakat untuk menunaikan haji akan tinggi, akan tetapi karena kuota jamaah haji-nya sedikit maka antrian calon jamaah haji disana lebih lama dari antrian calon jamaah haji Indonesia.
Umat Islam di Indonesia saat ini harus menyisihkan biaya sekitar Rp 35.000.000,- per orang untuk membayar ONH (Ongkos Naik Haji) agar dapat menunaikan ibadah haji, dan harus membayar dimuka sebesar Rp 25.000.000,- (disebut membayar “porsi” ) terlebih dahulu agar terdaftar sebagai calon jamaah haji, baru nanti pada waktu tahun keberangkatannya dapat melunasi kekurangan biaya ONH setelah ada keputusan dari pemerintah yang menetapkan besarnya ONH tahun tersebut. Jadi uang porsi itu harus mengendap selama delapan tahun sebelum berangkat haji, ini bisa merupakan ujian mental tersendiri bagi calon jamaah haji.
Melihat fenomena seperti itu di beberapa bank, maka khususnya Bank BNI syariah Kantor cabang Medan memberikan solusi dengan cara memberikan “Dana Talangan Haji “ yang dapat digunakan untuk membayar porsi sehingga nama calon jamaah haji dapat masuk pada waiting list Siskohaj (Sistem Komputerisasi Haji) Departemen Agama, selanjutnya calon jamaah haji dapat membayar dana talangan tersebut dengan cara mengangsur kepada bank.
Demikian juga pemilihan pembiayaan dana talangan haji PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan sebagai objek penelitian, karena mempunyai prospek yang bagus dari tahun ke tahun. Maret tahun 2012 -2013 nasabah talangan haji mencapai 432 nasabah belum termasuk cabang pembantu yang ada di Katamso, Pusat Pasar, Binjai.Pembiayaan ini bertujuan
JURNAL EKONOMI ISLAM p-ISSN:2087-7056 / e-ISSN: 2527-7081
membantu nasabah calon jamaah haji yang belum bisa membayar BPIH sebagai setoran awal untuk mendapatkan seat/ porsi haji.
Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan atau jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip Al-Qardh sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
Menurut Sudarsono, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ( ownership/milkiyyah ) atas barang itu sendiri. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa (Khoirun N, Ana, 2008). Menurut (Antonio, 2001) Secara umum Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih  atau diminta kembali. Dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
Penggunaan Akad Qardh pada pembiayaan talangan haji PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan ini pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan.Bank tidak mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad ijarah , dengan mengambil upah jasa (fee ujrah) dari biaya – biaya administrasi pengurusan haji.Apakah jenis pembiayaan yang dijalankan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan sesuai dengan prinsip kedua akad tersebut, padahal bank merupakan salah satu lembaga profit yang senantiasa mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang dijalankan, kemudian dari mana bank mendapatkan keuntungan dari pembiayaan jenis ini.
Setelah  melihat beberapa permasalahan adapun hal-hal yang menjadi tujuan dalam penelitian sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dana talangan haji PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan membantu nasabah calon jamaah haji menutupi kekurangan dana dan memperoleh seat /porsi haji secara cepat.
2. Untuk mengetahui prinsip (Akad) penyaluran pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei

## EKONOMI ISLAM

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pembiayaan Dana Talangan Haji
Pembiayaan Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu.5 Dana talangan haji pada dasarnya adalah sebuah pinjaman bagi mereka (nasabah) yang ingin mendapatkan porsi haji namun dana yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji di Departement Agama (DEPAG). Artinya dana talangan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

## Mekanisme Pembiayaan
Menurut (Muhammad, 2005) pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi beberapa aspek, diantaranya.
1. Aspek Syar’i, berarti dalam setiap realisasinya pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba serta bidang usahanya harus halal).
2. Aspek Ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.
Pelaksanaan pembiayaan pada bank syariah dicakup bagian pemasaran, yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan. Ada empat kelompok petugas yang menjalankan aktivitas pembiayaan pada bank syariah, mulai dari yang menawarkan produk bank syariah sampai pada petugas yang melakukan penanganan pembiayaan macet. Petugas-petugas tersebut adalah;
1. Account Officer (A/O)

## EKONOMI ISLAM
p-ISSN:2087-7056 / e-ISSN: 2527-7081
A/O atau pembina pembiayaan bertugas memproses calon nasabah pembiayaan.Selanjutnya membina nasabah tersebut agar memenuhi kesanggupan terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya. Dengan demikian jauh hari sebelum menjadi nasabah perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga sejauh mungkin dihindari dengan cara preventif (penanggulangan).
2. Bagian support pembiayaan
Bersama dengan A/O mengadakan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kreteria dan persyaratannya.A/O dalam memproses calon nasabah dari segi keandalannya, sedangkan bagian support dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, taksasi jaminan, keabsahan jaminan dan lain-lain.
3. Bagian Administrasi
Di dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O atau pun bagian support pembiayaan. Disamping itu setelah pemobon menjadi nasabah mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh bagian administrasi pembiayaan.
4. Bagian Pengawasan Pembiayaan
Bagian pengawasan pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada nasabah, penagihan-penagihan. Disamping itu juga mengadministrasikan jaminan ataupun mengurusi file nasabah.

## Analisis Pembiayaan
Analisis pembiayaan atau penilain pembiayaan dilakukan oleh Account Officer atau bahkan dapat pula berupa Committee (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan  (Rivai dan Veithzal, 2008).  Account officer yang baik telah terbiasa dengan berbagai barang yang lazim digunakan untuk menganalisis, mengetahui cara-cara menganalisis, memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek ekonomi keuangan, manajemen, hukum, dan teknis, serta memiliki wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an, Surat An- Nisa’ Ayat:135:

## JURNAL
EKONOMI ISLAM p-ISSN:2087-7056 / e-ISSN: 2527-7081
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran.dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan .”
Tujuan utama dalam melakukan analisis pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan.
Dalam menganalisis pembiayaan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan customer untuk memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang harus diperhatikan perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya (ekonomi makronya dan AMDAL). Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada ( Rivai dan Veithzal, 2008 ).

## Prinsip 6 C Analisis
Pemberian pembiayaan kepada seorang Customer agar dapat dipertimbangkan, terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6 C Keenam prinsip klasik tersebut adalah :

## 1. Character
Character adalah keadaan sifat/watak customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan customer untuk memenuhi kewajiban (willingness to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sebab walaupun calon
JURNAL EKONOMI ISLAM p-ISSN:2087-7056 / e-ISSN: 2527-7081
nasabah mampu untuk membayar utangnya, jika tidak mempunyai iktikad baik akan menyulitkan pihak bank.
2. Capacity
Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapakan ( Arthesa dan Handiman. 2006) .Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui /mengukur laba sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan utang-utang secara tepat waktu, dari segala usaha yang diperoleh.
3. Capital
Dalam prakteknya, kemampuan capital dimanefestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan seft financial , yang sebaiknnya jumlahnya lebih besar dari kredit yang diminta kepada bank.Bentuknya tidak harus selalu berupa uang tanah atau bisa dalam bentuk bangunan.Besar kecilnya capital ini bisa dilihat dari neraca perusahaan dan untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.
4. Collateral
. Collateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial nasabah kepada bank.Penilain terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Collateral Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian ( Kasmir, 2002). .
5. Condition of Economic
Condision of Economic adalah situasi dan kondisi politik, sosial, eckonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.
6. Contraints
Contraint adalah  batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batubara.
Dari keenam prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian Account Officer adalah character, apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain, permohonannya harus di tolak.

## Produk Penyaluran Dana Bank Syariah
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei

## JURNAL EKONOMI ISLAM
p-ISSN:2087-7056 / e-ISSN: 2527-7081
Mengemukakan dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya ( Karim, Adiwarman, 2006) , yaitu:
1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.

## Penyaluran Dana Pada Bank Syariah Prinsip Pembiayaan
Prinsip Pembiayaan Jual Beli Murabahah Istishna Salam Bagi Hasil Mudharabah Musyarakah Sewa Menyewa Ijarah Ijarah Muntahiya Bittamllik Akad Pelengkap Hiwalah (Alih Utang Piutang) Rahn (Gadai) Qard
Wakalah (Perwakilan)
Kafalah (Garansi Bank)

## Al-Qardh
Aplikasi Qardh dalam perbankan salah satunya sebagai pinjaman dana talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Perjanjian Qardh adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian Qardh , pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
JURNAL EKONOMI ISLAM p-ISSN:2087-7056 / e-ISSN: 2527-7081 diberikan pada saat keadaan emergency .Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.
Rukun dan Syarat Al-qardh
Rukun Al-qardh terdiri dari:
1. Rukun Al-qardh
a. Pihak yang meminjam (muqtaridh)
b. Pihak yang memberikan pinjaman
c. Dana (Qardh)
d. Ijab qabul (Sighat)
2. Syarat Al-qardh
a. Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat.
b. Adanya ijab qabul, seperti halnya dengan jual beli.
c. Setiap akad dalam perpindahan hak guna pakai/hak milik harus merupakan barang yang bermanfaat, harus ada ijab qabul antara peminjam dengan yang meminjamkan.

## Aplikasi Dalam Perbankan
Qardh adalah pinjaman uang  ( Sudarsono, Heri, 2007 ) . Aplikasi qardh dalam perbankan diantaranya:
a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Digunakan modal bank yang bersumber dari zakat, infak, sedekah.
b. Sebagai pinjman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil atau membantu sector sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini dikenal suatu produk khusus yaitu Al-Qardh Al-Hasan .
d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

## Manfaat Al-Qardh
Manfaat dari Al-qardh, diantaranya ( Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001) :
a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
b. Al-Qardh Al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei

## JURNAL EKONOMI ISLAM
p-ISSN:2087-7056 / e-ISSN: 2527-7081
c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

## Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pembiayaan Al-Qardh
Ketentuan pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IX/2000. Dalam fatwa ini ketentuan umum Qardh adalah sebagai berikut ( Widyaningsi, 2005 ) :
a. Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
b. Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima waktu yang telah disepakati bersama.
c. Biaya adminitrasi dibebankan pada nasabah
d. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
e. Nasabah qardh dapat memberikan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan pada waktu yang disepakati dan bank sudah memastikan ketidakmampuannya, bank dapat Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (write off) sebagai atau seluruh kewajibannya.
Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya.Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagai mana dimaksud butir dapat
JURNAL EKONOMI ISLAM p-ISSN:2087-7056 / e-ISSN: 2527-7081 berupa-dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

## Al-Ijarah
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ( ownership/milkiyyah ) atas barang itu sendiri. Ijarah berarti lease contract dimana Suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan ( equipment ) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya ( fixed charge ). Transaksi ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Perbedaanya terletak pada objek transaksinya.Pada jual beli objek transaksinya barang, sedangkan Perjanjian pada ijarah , objek transaksinya adalah manfaat barang maupun jasa.Rukun ijarah, antara lain:
1. Shighat Ijab Qabul antara mu’jir dan musta’jir.
2. Ujroh, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa- menyewa maupun dalam upah mengupah. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.
3. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.
Adapun syarat Ijarah sebagai berikut,
Kesepakatan kedua pihak untuk melakukan penyewaan:
a. Barang yang disewa tidak termasuk kategori haram.
b. Harga sewa harus terukur.
c. Pada akhir penyewaan barang akan dibeli oleh penyewa.
Aplikasi ijarah dalam perbankan biasanya terbagi dalam tiga hal:
1. Teknik ijarah ditandai adanya perpindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.
2. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewa kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal al-ijarah al-mutahia bit-tamlik (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan).
3. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.
Ketentuan pembiayaan Ijarah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.
Dalam fatwa ini, ketentuan umum Ijarah adalah sebagai berikut38:
1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei

## JURNAL EKONOMI ISLAM
p-ISSN:2087-7056 / e-ISSN: 2527-7081
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahala (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.
7. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
8. Ketentuan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

## Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pengurusan Haji
Berdasarkan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No.
29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:
1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa ( ujroh ) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI no. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah.
3. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

## Karangka Pemikiran

## Penelitian Terdahulu

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif. Sebagaimana pendapat Bog  dan dan Taylor  penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilka ndata deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang danperilaku yang dapat diamati.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.Lokasi dari penelitian di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 12 Medan.Tujuandari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaransecara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai pembiayaan Dana Talangan Haji .
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei

## JURNAL EKONOMI ISLAM

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Untuk Membantu Nasabah Mendapatkan Porsi Secara Cepat.
Untuk mengatasi kredit  bermasalah, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan, kepadacustomer perlu adanya analisis pembiayaan.Upaya ini sudah dilakukan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan dalam pembiayaan dana talangan haji.Berdasarkan pada teori Rivai mengenai pemberian pembiayaan kepadaseorang maka dalam hal ini bank telah sesuai dengan teori yang ada, Customer terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yangdikenal dengan prinsip 6 C’S. Seperti Character, Capacity, Capital,Collateral, Condition of Economic. Selain bank harus menilai nasabahperorangan bank juga melakukan penilaian keabsahan atau legalitas dariyayasan KBIH yang melakukan pembiayaan dana talangan haji. Berdasarkan fasilitas pembiayaan dana talangan haji skim siskohat.

## Contoh:
Nama : Bapak Pramono Alamat : Jl. Medan Binjai Km 12,5 Pekerjaan : Pengajar Permohonan : Pembiayaan Dana Talangan Haji Dana talangan : Rp 10.000.000 Fee ujroh : Rp1.000.000 Modal awal Tabungan Haji indonesia : Rp 500.000
Waktu
: 12bulan

## Analisa pembiayaan
Pendapatan Gaji per bulan = Rp 2.500.000 Gaji istri = Rp 1.500.000 Lain-lain = Rp 800.000 + Pendapatan Kotor Rp 4.800.000

## Pengeluaran
Biaya kebutuhan per bulan  = Rp 700.000 Tranportasi
= Rp 150.000
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
EKONOMI ISLAM
p-ISSN:2087-7056 / e-ISSN: 2527-7081
Biaya listrik
= Rp 90.000 Biaya lain-lain = Rp 60.000 + Pengeluaran Kotor (Rp1.000.000) Pendapatan Bersih
Rp 3.800.000
Kewajiban
Fee ujroh (dibayar dimuka)
= Rp1.000.000
Modal awal Tabungan Haji Indonesia= Rp 500.000 + (Rp1.500.000)
Angsuran = Rp 10.000.000: 12 bulan (Rp1.000.000)
Pendapatan setelah dikurangi kewajiban Rp1. 300.000
Berdasarkan contoh diatas, bahwa permohonan yang dilakukan oleh pak Pramono bisa diterima bank karena dari segi pendapatan sudah dikatan mampu untuk melakukan pembayaran karena pendapatan bersih setelah dikurangi kewajiban nasabah bisa memenuhi kebutuhannya.
Berdasarkan fasilitas pembiayaan dana talangan haji skim siskohat.  Adapun manajemen pembiayaan dana talangan haji pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Medan, diantaranya:
a. Perencanaan
Perencanaan merupakan proses dasar untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaian. Berdasarkan pernyataan Account Officer peluncuran program ini permintaan dari masyarakat yang menginginkan talangan haji.

## 1. Penetapan pembayaran
Pembayaran pembiayaan maksimal dilakukan 60 bulan atau 5 Tahun setelahpermohonan dilakukan.Apabila dari waktu yang ditentukannasabah belum bisa membayar maka, nasabah bisa melakukan  perpanjangan waktu maksimal sampai sebelum keberangkatan haji,dengan melakukan perjanjian awal yaitu dengan membayar biayaadministrasi kembali.
2. Pemasaran
Proses untuk pengembangan produk pembiayaan dana talangan haji PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, yaitu:
a. Pemasangan papan nama di jalan yang dianggap strategis.
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei

## JURNAL
EKONOMI ISLAM
p-ISSN:2087-7056 / e-ISSN: 2527-7081
b. Brosur.
c. Media cetak maupun televisi.
d. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

## b. Pengorganisasian (Organizing)
Berdasarkan prosedur pemberian pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, bahwa pembiayaan dana talangan haji BNI Syariah Kantor CabangMedan dipegang oleh Account officer , semua berhak memperolehtugas sebagai pengurus pembiayaan ini, mulai dari penguruspembiayaan oleh Account Officer , manager pembiayaan, pelayananpada kasir , dan analisa pembiayaan, masing-masing bertugas.

## c. Pelaksanaan (Actuating)
Dalam pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji pada BNI Syariah  ini,sebelumnya disiapkan dari seluruh rencana kerja atau perencanaan yangtelah disusun. Contohnya bagi nasabah yang melakukanpembatalan pembiayaan harus menyerahkan jaminan berupa ”suratpernyataan pengunduran diri nasabah (calon haji).” Jaminan inibertujuan mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial nasabah kepada bank.
b. Pengawasan (Controlling)
Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kerja dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.Pengawasan dilakukan oleh bagian marketing .
Upaya yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan terdiridari:
1. Pengawasan dilakukan sebelum fasilitas pembiayaan dicairkan,dengan filling dokumen pembiayaan (legal dokumen).
2. Menilai dari pihak nasabah, menggunakan analisa 6 C’S.
3. Menindaklanjuti nasabah yang telah jatuh tempo, dengan  menyarankan perpanjangan waktu pembiayaan dengan membayarupah jasa (fee ujroh) kembali.
4. Monitoring tabungan mabrur, karena penarikan dilakukan pada saatjatuh tempo/akhir pembayara

## Analisis prinsip (Akad) penyaluran Pembiayaan Dana Talangan Haji BNI Syariah
Kantor Cabang Medan
Setiap bank syariah berbeda-beda dalam menfasilitasi pembiayaan talangan haji ini, mulai dari peminjaman dana talangan haji atau plafon kepada nasabah, jangka waktu melunasinya sampai pada akad yang digunakan oleh masing-masing bank syariah.Adapun

## JURNAL
EKONOMI ISLAM p-ISSN:2087-7056 / e-ISSN: 2527-7081 di BNI Syariah Kantor Cabang Medan pembiayaan talangan haji menggunakan akad Ijarah Multijasa, yang pada prakteknya nasabah membutuhkan manfaat jasa berupa nomer seat porsi haji, dari jasa tersebut bank BNI syariah mendapatkan ujrah.
Berdasarkan teori Karim terkait pembiayaan dana talangan haji, BNI Syariah Cabang Medan, menggunakan prinsip pembiayaan sewa (Ijarah) dan prinsip pembiayaan akad pelengkap (Qardh) . Untuk pembiayaan Qardh bank bertugas meminjamkan dana talangan haji dengan jumlah tertentu, nasabah wajib melunasi dari jumlah pokok pinjaman.
Maka menurut teori yang ada, Berdasarkan Fatwa dewan syariah nasional (DSN) Nomor; 29/DSNMUI/VI/2002, tentang pembiayaan pengurusan haji kepada nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan atau jasa (ujroh) dengan menggunkan prinsip akad Ijarah sesuai fatwah DSN-MUInomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
Apabila diperlukan bisa menggunakanprinsip  akad Al-Qardh 19/DSN-MUI/IV/2001. Sedangkan untuk pengambilan Ujroh memutuskan bahwa ”Besar imbalan jasa Al-Ijarah tidak bolehdidasarkan pada jumlah talangan Al-Qardh yang diberikan lembagakeuangan syariah (LKS) kepada nasabah”.
Berdasarkan Fatwa tersebut pengambilan upah jasa (feeujroh) tersebut boleh. Jadi mekanisme yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan telah sesuai dengan teori dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Karena pengambilan upah tersebut sebagai ganti biaya –biaya administrasi yang dikeluarkan bank . Adapun besarnya pinjaman maksimal sebanyak 95 % dari ketentuan seat kursi kementerian agama yaitu Rp.25.000.000,00 dengan demikian PT BNI Syariah dapat membantu Pembiayaan DanaTalangan Haji maksimal Rp. 23.750.000,00 dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun.
Jadi banyak manfaat Pembiayaan Dana Talangan Haji yang di berikan PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan bahwa pembiayaan dana talangan haji BNI Syariah merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah  khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/ seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. Dari penjelasan tersebut diharapkan ada manfaat lebih dari peluncuran pembiayaan ini baik bagi bank maupun  nasabah.  Manfaat dari bank sendiri dari pembiayaan ini adalah selainmendapatkan profit dari penggunaan fee ujroh (upah jasa) atas pemberian talangan haji, pihak bank juga mendapatkan keuntungan atau modal kembali dalam waktu cepat, yang diperoleh dari  pembayaran nasabah yang berada melalui tabungan haji yang ada dibank, dalam hal ini uang nasabah untuk perlunasan pembiayaan tersebut yang berjangka waktu 5 tahun. Sehingga dapat dipergunakanbank untuk membiayai pembiayaan- pembayaan lain.
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei

## JURNAL EKONOMI ISLAM
Berdasarkan pembahasan di atas manfaat lebih yang diberikan bankkepada nasabah dengan peluncuran program pembiayaan danatalangan haji BNI Syariah, antara lain:
a. Nasabah dijamin bisa mendapatkan porsi haji dengan cepat,meskipun dari dana mereka tidak mencukupi pembayaranbiaya perjalanan haji (BPIH). Sehingga bisa daftar sebagaicalon jamaah haji ke Departemen Agama.
b. Mencairkan dana secara mendesak bagi nasabah yang dananyamasih belum bisa dicairkan dalam waktu cepat misalkanmasih dalam bentuk deposito.
c. Proses pemberian talangan haji relatif cepat, sehinggakeberangkatan ibadah haji dapat terencana dan tidakmenunggu lama.
d. Fee ujroh (uang administrasi) yang diberikan relatif murah.Nasabah hanya membayar pokok dari pinjaman. Bukan hanyakemudahan ini yang diberikan BNI Syariah.
e. Selain itu nasabah dapat mengangsur setiap bulan atau bias juga dibayar langsung/sekaligus sampai akhir pembayaran.

## SIMPULAN
Mekanisme pembiayaan dana talangan haji PT. Bank BNI Syariah Kantor  Cabang Medan dalam membantu nasabah mendapatkan porsi haji, diantaranya: (a) Perencanaan: Menggunakan akad Qardh  danijaroh, analisis  pembiayaan 6 C’S, melihat kondisi nasabah, dana talangan yangditawarkan, penetapan upah jasa (fee ujroh), dan penetapan  pembayaran. (b) Pengorganisasian: Pengurusan pembiayaan diberikan pada Account  Officer. BNI Syariah Kantor Cabang Medan membawahi kantor cabang pembantu : Binjai, Katamso, Pusat Pasar. (c) Pelaksanaan: Mulai dari permohonan pembiayaan, syarat-syarat  yang mudah dan aman, komite pembayaran, pembukaan rekening,penandatanganan akad,  pencairan dana talangan, dan jaminan. (d) Pengawasan: Penerapan analisa 6 C’S sudah sangat efektif.
Prinsip penyaluran pembiayaan dana talangan haji yang  dijalankan PT. Bank   BNI SyariahKantor Cabang Medan dalam prakteknya, bank tidak mengambil keuntungan dari akad qardh tetapimendapatkan upah jasa (fee ujroh) dari penggunaan akad ijarah . Pembayaran upah jasa tersebut berdasarkan dana talangan atau akad qardh yang diajukan nasabah,Upah jasa tersebut ditawarkan sebagai biaya administrasi selain itu melihat dilakukan resiko yang diberikan pada nasabah berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran dan Terjemah, (2005). CV Penerbit Diponegoro, Bandung. Abdul, Aziz & Kustini, (2007). Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik . Puslitbang  kehidupan keagamaan, Jakarta.
Agustina Laila, (2009), judul “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Al-Qardh Dana Porsi Pemberangkatan Ibadah Haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”,
Malang.
Antonio, Muhammad Syafi’i, (2001). Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek . Gema  Insani,
Jakarta.
Andriani Fitri, (2012), judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Dana Talangan Haji Berdasarkan Hukum Islam Studi Kasus Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan”, Medan.
Arthesa dan Handiman. (2006). Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank. PT. Indeks. Arikunto. Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek .  Jakarta: PT Rineka Cipta.
Dendawijaya, Lukman. (2003). Manajemen Perbankan . Edisi Kedua. Ghalia Indonesia. Bogor .
Herdiawati Runi,  (2009), judul “Prosedur Pembiayaan Al-Qardh  Talangan Haji Pada PT.
Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”,
Malang. http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/383/hukum-dana-talangan-haji/ diakses pada tanggal 6 maret 2013 jam 12.10
wib. http://harisistanto.wordpress.com/2012/02/09/nenabung-onh-dengan-dana-talangan-haji/ di akses pada tangga 7 juni 2013 jam  12.19 Wib
Ikhwan Abidin Basri., 2000), Teori Akad dalam Muamalah , artikel.
Karim, Adiwarman, (2006). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kasmir, (2002). Dasar-dasar Perbankan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Khoirun N, Ana. (2008). Fasilitas Layanan Tabungan Haji Sebagai Sarana  Meningkatkan Jumlah Nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Skripsi. Malang: FE- UMM.