DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1169 e-ISSN : 2597 -7342
Received : June 2021 Accepted: July 2021 Published : July 2021

## Evaluasi Ketimpangan Wilayah di Kabupaten Berau dengan Pendekatan Kapabilitas
Dwi Fitrianingsih 1* , Retno Widodo Dwi Pramono 2
1,2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada
* Email: dwi.urplan@gmail.com

## Abstract
Development in Indonesia is marked by the problem of inequality between regions, both between urban and rural areas, between provinces, between districts, as well as between parts of the region within a district/city. Measurement of inequality is often done to evaluate development performance. In Indonesia, inequality between regions is often interpreted as a condition of income differences between regions, so in measuring inequality often using data of Gross Domestic Regional Product (GDRP). However, useing GDRP approach in evaluating inequality has drawbacks, firstly because of the unavailability of sub-district data of GDRP in most areas. Second, the calculation of inequality using GDRP  only  attention  to  the  economic  dimensions  of  a  region,  does  not  attention  to  geographical  aspects,  natural resources,  infrastructure  and  natural  resources.  For  this  reason,  a  study  was  conducted  that  aims  to  evaluate  the inequality  between  parts  of  region  using  a  capability  approach.  This  study  uses  a  descriptive  statistical  analysis method,  with  the  results  showing  that  the  inequality  index  in  Berau  Regency  is  0.91,  meaning  that  there  is  a  high inequality between regions in Berau Regency. The capability factor that has a significant difference between rural and urban area is the Economic Institutional Assets (EIA) factors and Public Tangible Assets (PTA) factors.
Keywords: Urban, Rural, Inequality, Capabilities

## Abstrak
Pembangunan  di  Indonesia  diwarnai  permasalahan  ketimpangan  antar  wilayah,  baik  ketimpangan  antara perkotaan dengan perdesaan, antarprovinsi, antarkabupaten, serta antara bagian wilayah dalam satu kabupaten/kota. Pengukuran  ketimpangan  sering  dilakukan  untuk  mengevaluasi  kinerja  pembangunan.  Di  Indonesia  ketimpangan antarwilayah  sering  diartikan  sebagai  kondisi  perbedaan  pendapatan  antarwilayah,  maka  dalam  pengukuran ketimpangan  sering  menggunakan  data  Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Namun,  penggunaan pendekatan  PDRB  dalam  mengevaluasi  ketimpangan  memiliki  kekurangan,  pertama  karena  tidak  tersedianya  data PDRB kecamatan dan kelurahan di sebagian besar wilayah. Kedua, perhitungan ketimpangan menggunakan PDRB hanya  memperhatikan  dimensi  ekonomi  suatu  wilayah,  belum  memperhatikan  aspek  geografis,  sumberdaya  alam, infrastruktur dan sumber daya alam. Untuk itu, dilakukan penelitian yang bertujuan mengevaluasi ketimpangan antar bagian wilayah menggunakan pendekatan kapabilitas. Penelitian ini menggunakan metode analisa statistikdeskriptif, dengan  hasil  menunjukkan  bahwa  indeks  ketimpangan  di  Kabupaten  Berau  adalah  sebesar  0,91,  artinya  terdapat ketimpangan  yang  tinggi  antar  bagian  wilayah  di  Kabupaten  Berau.  Adapun  faktor  kapabilitas  yang  memiliki perbedaan signifikan antara bagian wilayah perdesaan dan bagian wilayah adalah faktor Economic Institutional Assets (EIA) dan Public Tangible Assets (PTA).
Kata kunci:  Perkotaan, Perdesaan, Ketimpangan, Kapabilitas
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1169 e-ISSN : 2597 -7342

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  di  Indonesia  merupakan  serangkaian  proses  yang  dilakukan  dengan  tujuan untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat.  Dalam  konteks  memajukan kesejahteraan  umum,  pemerintah  melakukan  berbagai  upaya  melalui  program  pembangunan nasional.  Pembangunan  nasional  yang  dimaksud  adalah  pembangunan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia, baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan (Rahman, 2018).
Dalam  Laporan  Analisa  Ketimpangan  Wilayah  Tahun  di  Kalimantan  Timur  Tahun  2020, Bappeda  Kalimantan  Timur  menjelaskan  bahwa  pembangunan  di  Indonesia  juga  diwarnai permasalahan ketimpangan antar wilayah.  Rentang luas wilayah Indonesia yang cukup besar serta tidak meratanya pembangunan menyebabkan ketimpangan terjadi, baik antara perkotaan dengan perdesaan, antarprovinsi, antarkabupaten, serta antara kota dengan kabupaten.
Dalam  Laporan  Analisa  Ketimpangan  Wilayah  di  Kalimantan  Timur  Tahun  2020  juga disebutkan  bahwa  penduduk  miskin  di  perdesaan  Kalimantan  Timur  jumlahnya  lebih  tinggi dibanding  jumlah  penduduk  miskin  di  perkotaan.  Berdasarkan  data  jumlah  penduduk  miskin  di Kalimantan  Timur  tahun  2019  yang  dirilis  oleh  Badan  Pusat  Statistik,  diketahui  bahwa  jumlah penduduk miskin  di  perdesaan lebih  besar dibandingkan jumlah penduduk miskin  di  perkotaan. Jumlah  penduduk  miskin  di  perdesaan  adalah  sebanyak  112,25  juta  jiwa  (9,31%)  dan  jumlah penduduk miskin di perkotaan adalah 107,67 juta jiwa (4,31%).
Sutarno  &  Kuncoro  (2003)  menjelaskan  bahwa  ketimpangan  antarwilayah  merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Ketimpangan disebabkan oleh adanya perbedaan potensi sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada  masing-masing  wilayah.  Akibat  dari  perbedaan  ini,  kemampuan  suatu  daerah  dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda-beda. Selain itu juga dapat terjadi akibat adanya  perbedaan  kondisi  demografis,  kurang  lancarnya  arus  mobilitas  barang  dan  jasa, konsentrasi ekonomi kegiatan wilayah, serta alokasi dana pembangunan antar wilayah. Terjadinya ketimpangan  antarwilayah  ini  berimplikasi  terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat antarwilayah.
Meskipun dalam dua dekade terakhir kondisi ekonomi yang impresif diraih oleh Indonesia, permasalahan ketimpangan masih  menjadi  pekerjaan besar yang harus diselesaikan, terutama di wilayah  perdesaan.  Menurut  Lembaga  Penelitian  Smeru  Institut  (Warda  et  al.,  2019),  tingkat kemiskinan yang tinggi, produktivitas sektor pertanian yang rendah, dan keterbatasan infrastruktur layanan  dasar  menjadi  hambatan  laten  bagi  wilayah  perdesaan  untuk  memperkecil  gap pertumbuhan pendapatan antara kelompok termiskin dengan kelompok dengan kesejahteraan lebih baik.  Pengukuran  ketimpangan  sering  dilakukan  untuk  mengevaluasi  kinerja  pembangunan. Simbolon  (2017)  menjelaskan  bahwa  dalam  mengukur  tingkat  keberhasilan  pembangunan ekonomi  bisa  dilihat  dari  segi  pendapatan  perkapita  penduduk  antar  wilayah.  Di  Indonesia ketimpangan  antarwilayah  sering  diartikan  sebagai  kondisi  perbedaan  pendapatan  antarwilayah, maka dalam pengukuran ketimpangan sering menggunakan data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
Perhitungan ketimpangan menggunakan pendekatan PDRB memiliki kelemahan, yaitu tidak tersedianya data PDRB kecamatan dan kelurahan di sebagian besar wilayah. Selain itu, data PDRB didapatkan dari perhitungan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit  produksi  di  suatu  wilayah  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Artinya  perhitungan  ketimpangan menggunakan  PDRB  hanya  memperhatikan  dimensi  ekonomi  suatu  wilayah,  belum merepresentasikan  aspek  geografis,  sumberdaya  alam,  infrastruktur  dan  sumber  daya  alam.
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1169 e-ISSN : 2597 -7342
Berdasarkan  hal  tersebut,  diperlukan  data  lainnya  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan perhitungan ketimpangan wilayah.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat Firdaus (2013), bahwa kerangka pembangunan wilayah adalah  bagaimana  proses  pembangunan  dapat  mengidentifikasi  berbagai  faktor  yang  dapat meningkatkan kapasitas lokal. Meskipun perubahan kapasitas tersebut secara mudah dapat diukur dengan  pendapatan  (produk  domestik  regional  bruto/PDRB)  per  kapita,  namun  ukuran  tersebut tidak  dapat  bersifat  tunggal,  karena  mengandung  beberapa  kelemahan.  Sehingga  dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan wilayah, meningkatnya kapabilitas masyarakat setempat hendaknya yang menjadi indikator utama, bukan hanya berapa besar nilai tambah proses produksi yang dihasilkan; yang bisa jadi mengalir ke pihak-pihak di luar wilayah itu sendiri. Ukuran tersebut juga  harus  disertai  dengan  kemerataan,  bukan  terpusat  pada  beberapa  orang  atau  golongan masyarakat saja.
Warda et al. (2019) berpendapat bahwa pada dasarnya ketimpangan adalah perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan antar kelompok kesejahteraan. Hal ini merupakan produk dari perbedaan penguasaan  modal  penghidupan  atau  kapabilitas  yang  dimiliki.  Dalam  kerangka  modal penghidupan,  ketimpangan  antara  wilayah  perdesaan  dan  perkotaan  tidak  hanya  dinilai  sebagai kondisi lebarnya kesenjangan antara kondisi ekonomi masyarakat di desa dan masyarakat di kota, tetapi  juga  dilihat  dari  keadaan  tidak  optimalnya  kapabilitas  masyarakat  dalam  meningkatkan kesejahteraan dan menunjang penghidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pengukuran ketimpangan wilayah dapat dilakukan dengan pendekatan kapabilitas.
Kapabilitas  masyarakat  yang  tinggal  di  perdesaan  dan  perkotaan  memiliki  perbedaan. Tarigan  (2003)  menjelaskan  bahwa  perbedaan  kapabilitas  didasari  adanya  perbedaan  potensi regional  (sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  dana,  lingkungan  dan  infrastruktur)  yang mempengaruhi perkembangan dan struktur kegiatan masyarakat. Agar ketimpangan antara daerah perdesaan  dan  perkotaan  dapat  diperkecil,  salah  satu  instrumen  yang  dapat  dilakukan  adalah peningkatan kapabilitas masyarakat di perdesaan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terkait kapabilitas masyarakat perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Berau.
Sen (2000) menekankan bahwa kapabilitas merupakan kemampuan untuk berfungsi ( ability to function ). Melalui pendekatan ini, kualitas hidup manusia dikaitkan dengan kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu. Penilaian Kapabilitas merupakan proses untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, Pramono (2016) menjelaskan bahwa kapabilitas individu terbentuk karena adanya peran aset.  Konsep  manfaat  yang  tertanam  dalam  'aset'  merupakan  konsep  yang  memasukkan  unsur- unsur  yang  dianggap  telah  menyediakan  kebutuhan  saat  ini  dan  dapat  menjadi  peluang  untuk meningkatkan  pemenuhan  kebutuhan  di  masa  depan.  Aset  berperan  dalam  menentukan  tingkat kapabilitas  karena  tingkat  ketersediaannya  dan  tingkat  kontribusi  (manfaat)  bagi  kesejahteraan masyarakat.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan mengidentifikasi ketimpangan wilayah di Kabupaten Berau dengan pendekatan kapabilitas.

## 2. Metodologi

## 2.1 Unit Analisa dan Sampel Penelitian
Unit analisa dalam penelitian ini adalah kecamatan sebagai bagian wilayah Kabupaten Berau. Adapun  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  individu  yang  kemudian  hasil  analisanya diakumulasikan sebagai  data kapabilitas  kecamatan. Kriteria responden adalah masyarakat yang tinggal  di  Kabupaten  Berau  dan  berusia  diatas  18  tahun.  Pemilihan  responden  dilakukan menggunakan spatial random sampling . Spatial random sampling merupakan metode penyusunan responden  sebagai  sampel  penelitian  secara  acak  namun  memiliki  frame  tertentu  yang  dalam
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1169 e-ISSN : 2597 -7342
penelitian ini berupa batas kecamatan.  Bagian wilayah perkotaan berlokasi di Ibu Kota Kabupaten yaitu  Kecamatan  Tanjung  Redeb  dan  bagian  wilayah  perdesaan  berlokasi  di  kecamatan  lainnya yang  berada  di  Kabupaten  Berau.    Penentuan  jumlah  sampel  dilakukan  dengan  mengacu  pada rumus Slovin sebagai berikut:
n = 𝑁 1+𝑁𝑒 2 ……………………………………………………… (1) Keterangan :
n : jumlah sempel N : jumlah populasi e : toleransi error
Dengan mengguankan toleransi error sebesar 0,1 pada rumus slovin, maka didapatkan jumlah sampel pada kawasan perkotaan minimal berjumlah 99 sampel dan kawasan perdesaan minimal berjumlah 99 sampel. Agar sampel tersebar secara merata, maka jumlah sampel akan dibagi sesuai dengan  proporsi  jumlah  penduduk  berdasarkan  batas  administrasi  kecamatan.  Adapun  jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut.
Tabel 1.Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian
Unit Amatan Jumlah Penduduk 2019 (jiwa) Sampel Penelitian (jiwa) Kawasan Perkotaan - Perkotaan Tanjung Redeb 67.816 29 Kawasan Perdesaan - Perdesaan Kelay
- Perdesaan Talisayan
- Perdesaan Tabalar
- Perdesaan Biduk-biduk
- Perdesaan Pulau Derawan
- Perdesaan Maratua
- Perdesaan Sambaliung
- Perdesaan Gunung Tabur
- Perdesaan Segah
- Perdesaan Teluk Bayur
- Perdesaan Batu Putih
- Perdesaan Biatan 6.340 11.939 7.362 6.744 9.299 4.011 36.839 22.732 11.330 31.088 8.834 8.023 3 5 3 3 4 2 16 10 5
13
4 3
Sumber: Hasil Analisis, 2021.
Gambar 1.Peta Administrasi Kabupaten Berau
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1169 e-ISSN : 2597 -7342

## 2.2 Variabel Penelitian
Komponen  aset  dikelompokkan  menjadi  5  kelompok,  yaitu Economic  Institutional  Assets (EIA), Public Tangible Assets (PTA), Social Institutional Assets (SIA), Individual Tangible Assets (ITA)  dan Individual  Intangible  Assets (IIA).  Pengelompokan  ini  bertujuan  untuk mengelompokkan  variabel  aset  sesuai  dengan  variabel-variabel  yang  berakaitan  atau  memiliki kemiripan dengan variabel lainnya.
Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, komponen aset yang dapat digunakan dalam perhitungan kapabilitas antara lain:
Tabel 2 Kajian Teori Variabel yang Mempengaruhi Kapabilitas Komponen Aset Grup Faktor Sumber Akses ke pasar Economic Institutional Assets (EIA) JICA (2016) Akses ke pekerjaan Santipolvut (2014) Akses ke sumber modal keuangan Santipolvut (2014) Kemampuan memenuhi kebutuhan hidup OECD (2011) Santipolvut (2014) Akses ke jalan arteri dan atau kolektor Public Tangible Assets (PTA) JICA (2016) Kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan Santipolvut (2014) Kawasan studi lingkungan JICA (2016) Kawasan konservasi JICA (2016) Fasilitas kesehatan JICA (2016), Santipolvut (2014) , Raymond (2013) Kualitas dan kuantitas air bersih JICA (2016), OECD (2011) Fasilitas pengelolaan limbah domestik
JICA (2016)
Fasilitas pendidikan
JICA (2016), Santipolvut (2014) , Raymond (2013)
Partisipasi dalam kegiatan masyarakat Social Institutional Assets (SIA) Santipolvut (2014) Kesetaraan Santipolvut (2014) , JICA (2016) Solidaritas masyarakat Raymond (2013), OECD (2011) Kualitas pemerintahan Raymond (2013) Kegiatan pelatihan manajemen organisasi JICA (2016) Keamanan lingkungan sekitar OECD (2011) Kepemilikan lahan Individual Tangible Assets (ITA) OECD (2011) Kepemilikan aset lain yang bukan lahan OECD (2011) Ketersediaan akses informasi Santipolvut (2014) Kecukupan gizi Individual Intangible Assets (IIA) OECD (2011) Pengetahuan tentang kesehatan masyarakat JICA (2016) Moralitas / etika Santipolvut (2014) Kemampuan mengelola SDM Santipolvut (2014) , Raymond (2013) Kemampuan leadership Raymond (2013) Kemampuan komunikasi Raymond (2013), Pramono (2016) Akses untuk memberikan aspirasi ke pemerintah OECD (2011) Pengetahuan tentang SDA Raymond (2013) Sumber: Hasil Tinjauan Pusataka, 2021

## 2.3 Perhitungan Tingkat Kesejahteraan Bagian wilayah dengan pendekatan Kapabilitas
Pramono  (2016)  mengembangkan  perangkat  dalam  skala  yang  digunakan  untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan kuantitatif yang pada dasarnya bersifat abstrak dan relatif yaitu Community Capability Index (CCI). CCI dihitung berdasarkan persepsi  masyarakat atas asetnya
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1169 e-ISSN : 2597 -7342
termasuk kondisi pribadi dan lingkungan tempat tinggalnya. Alat evaluasi CCI berupa kuesioner yang mencakup 29 komponen aset termasuk aset fisik dan non fisik.
Indeks  kapabilitas  ditentukan oleh skor persepsi  masyarakat  tentang ketersediaan aset  dan fungsi  aset  tersebut.  Ketersediaan  aset  ( Asset  Availability )  yang  ditulis  dengan  simbol  “A” menggambarkan  persepsi  masyarakat  tentang  ketersediaan  dan  kualitas  aset  yang  terdapat  di kecamatan tempat domisili mereka. Sedangkan fungsi aset ( Asset Function) yang ditulis dengan symbol “F”, menggambarkan persepsi masyarakat terhadap fungsi atau manfaat dari ketersediaan dan kualitas aset.
Dalam kuisioner penelitian, responden diminta memberi penilaian terhadap ketersediaan aset dan fungsi aset pada masing-masing variabel. Rentang nilai yang dapat diberikan berkisar antara - 2 hingga 2 sesuai persepsi masing-masing responden. Adapun kategori penilaian adalah sebagai berikut:
Tabel 3.Skala Penilaian Kapabilitas Skala persepsi terhadap ketersediaan Asset (A) Skala persepsi terhadap fungsi asset (F) • Sangat baik (skor 2) • Baik (skor 1)
• Cukup baik (skor 0)
• Kurang (skor -1)
• Sangat kurang (skor -2)
• Sangat membantu (skor 2)
• Membantu (skor 1)
• Tidak membantu (skor 0)
• Menghambat (skor -1)
• Sangat menghambat (skor -2)
Sumber: Pramono, 2016.
Rumus kapabilitas masyarakat ditulis dalam rumus berikut:
𝑪 = 𝑨𝑭 𝟐 ……………………………………………………… (2)
Keterangan :
C = Kapabilitas A = Nilai rata-rata persepsi dari ketersediaan aset F = Nilai rata-rata persepsi dari fungsi aset

## 2.4 Evaluasi Ketimpangan Bagian wilayah dengan pendekatan Kapabilitas
Dalam penelitian ini ketimpangan wilayah diukur dengan formula index ketimpangan yang dirumuskan Williamson (1965). Namun variabel Y yan digunakan adalah nilai kapabilitas masing- masing bagian wilayah di Kabupaten Berau dari hasil tahapan analisa sebelumnya. Rumus yang digunakan adalah:
IW = √∑(𝒀𝒊−𝒀) 𝟐 𝒇𝒊/𝒏 𝒀 ………………………………………… (3) Keterangan : IW : Index ketimpangan
Yi  : CCI di kecamatan i Y  : CCI Kabupaten fi  : Jumlah penduduk kecamatan i n  : Jumlah penduduk seluruh wilayah
Hasil pengukuran dari indeks ketimpangan ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau 0  <  IW  <  1,  jika  Indeks  ketimpangan  semakin  mendekati  angka  0  maka  ketimpangan  antar daerah/wilayah  adalah  rendah  atau  pertumbuhan  ekonomi  merata  dan  sebaliknya  jika  indeks
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1169 e-ISSN : 2597 -7342
ketimpangan  semakin  mendekati  angka  1  maka  ketimpangan  semakin  tingi  atau  pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata.

## 3 Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Variasi Community Capability Index (CCI)
Identifikasi  kapabilitas  masyarakat  di  Kabupaten  Berau  dilakukan  dengan  menggunakan perhitungan  kapabilitas  menggunakan Community  Capability  Index yang  dikemukakan  oleh Pramono (2016). Adapun variabel yang digunakan dalam proses perhitungan adalah 29 variabel yang telah dikelompokkan berdasarkan hasil analisa faktor sebelumnya.
Kapabilitas  masyarakat  perkotaan  ditunjukkan  dengan  kapabilitas  masyarakat  perkotaan Tanjung Redeb. Sedangkan kapabilitas masyarakat perdesaan diidentifikasi kapabilitas masyarakat di  perdesaan  Batu  Putih,  perdesaan  Biatan,  perdesaan  Biduk-Biduk,  perdesaan  Gunung  Tabur, perdesaan Kelay, perdesaan Maratua, perdesaan Pulau Derawan, perdesaan Sambaliung, perdesaan Segah, perdesaan Tabalar, perdesaan Talisayan, dan perdesaan Teluk Bayur. Berikut merupakan hasil perhitungan Community Capability Index di Kabupaten Berau.
Tabel 1 . Nilai Community Capability Index (CCI) Village Community Assets : IIA, ITA, PTA, SIA, EIA Assets Availability Av, Assets Function Av, C CCI EIA PT A SIA  ITA IIA EIA PT A SIA  ITA IIA Range -2 to 2 -2 to 2 -1 to 1 Perkotaan 1,02 0,54 0,71 0,79 0,73 0,76 1,24 0,96 1,16 1,06 1,07 1,10 0,91 0,11 1 Perkotaan Tanjung Redeb 1,02 0,54 0,71 0,79 0,73 0,76 1,24 0,96 1,16 1,06 1,07 1,10 0,91 0,11 Perdesaan 0,48 0,26 0,72 0,65 0,59 0,54 1,24 1,03 1,09 1,13 0,99 1,09 0,72 0,09 1 Perdesaan Batu Putih 0,31 0,28 0,88 0,42 0,38 0,45 1,13 0,72 0,38 0,92 0,63 0,75 0,26 0,03 2 Perdesaan Biatan 0,58 0,50 0,56 0,78 0,83 0,65 1,58 1,17 1,33 1,22 1,04 1,27 1,05 0,13 3 Perdesaan Biduk-Biduk 0,56 - 0,06 0,00 0,33 0,06 0,18 0,94 0,88 1,21 1,33 1,44 1,16 0,24 0,03 4 Perdesaan Gunung Tabur 1,00 0,54 0,83 1,03 0,85 0,85 1,28 1,16 1,37 1,37 1,25 1,28 1,40 0,18 5 Perdesaan Kelay 0,25 0,71 1,11 0,33 0,58 0,60 1,33 1,33 1,33 1,33 1,17 1,30 1,01 0,13 6 Perdesaan Maratua 0,13 - 0,44 0,92 1,50 0,88 0,60 1,50 1,38 1,08 1,00 1,13 1,22 0,88 0,11 7 Perdesaan Pulau Derawan 0,06 - 0,03 1,08 0,75 0,47 0,47 1,25 1,06 1,04 1,08 0,09 0,91 0,38 0,05 8 Perdesaan Sambaliung 0,55 0,36 0,51 0,68 0,42 0,50 1,26 0,96 1,25 1,14 1,10 1,14 0,66 0,08 9 Perdesaan Segah - 0,10 - 0,28 0,23 - 0,07 0,08 - 0,03 1,00 0,73 0,73 0,87 0,85 0,84 - 0,02 0,00 10 Perdesaan Tabalar 0,42 0,29 0,72 0,33 0,83 0,52 1,00 0,71 0,83 1,11 0,75 0,88 0,40 0,05
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1169 e-ISSN : 2597 -7342
Village Community Assets : IIA, ITA, PTA, SIA, EIA Assets Availability Av, Assets Function Av, C CCI EIA PT A SIA  ITA IIA EIA PT A SIA  ITA IIA 11 Perdesaan Talisayan 0,95 0,75 1,03 0,80 0,88 0,88 1,15 1,05 1,00 1,00 1,05 1,05 0,97 0,12 12 Perdesaan Teluk Bayur 1,11 0,48 0,75 0,88 0,81 0,81 1,47 1,19 1,47 1,23 1,34 1,34 1,44 0,18 Sumber: Hasil Analisa, 2021
Gambar 2.Grafik Nilai Community Capability Index (CCI) di Kabupaten Berau

## Assets availability
Nilai assets availability menggambarkan ketersediaan dan kualitas aset di masing-masing bagian wilayah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, diketahui bahwa nilai assets availability antara bagian wilayah perdesaan dan perkotaan memiliki nilai  yang  tidak  jauh  berbeda  untuk  kelompok  aset Social  Institutional  Assets (SIA), Individual Tangible  Assets (ITA)  dan Individual  Intangible  Assets (IIA),  sedangkan  untuk  kelompok  aset Economic Institutional Assets (EIA) dan Public Tangible Assets (PTA) memiliki perbedaan yang cukup signifikan.
Kelomok aset Economic Institutional Assets (EIA) di bagian wilayah perkotaan memiliki nilai assets availability sebesar 1,02, sedangkan di bagian wilayah perdesaan memiliki nilai 0,48. Perbedaan ini disebabkan jauhnya jarak wilayah perdesaan ke pasar regional di pusat kabupaten, akses sumber modal keuangan yang terbatas di wilayah perdesaan dan jenis pekerjaan di perdesaan yang  terbatas.  Adapun  nilai assets  availability kelompok  aset Public  Tangible  Assets (PTA)  di bagian  wilayah  perkotaan  bernilai  0,54,  sedangkan  di  bagian  wilayah  perdesaan  memiliki  nilai 0,26. Assets  availability kelompok  aset Public  Tangible  Assets (PTA)  yang  bernilai  dibawah  1 (nilai  index  maksimal  2)  ini  menunjukkan  bahwa  aset  publik  baik  di  perdesaan  maupun  di perkotaan ketersediaan dan kualitasnya masih belum memenuhi kebutuhan  masyarakat. Adapun rendahnya  nilai assets  availability kelompok  aset Public  Tangible  Assets (PTA)  di  perdesaan dibanding  wilayah  perkotaan  disebebkan  karena  kurangnya  ketersediaan  dan  kualitas  fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, air bersih dan pengelolaan limbah domestik di wilayah perdesaan.
0,11 1,02 0,54 0,71 0,79 0,73 1,24 0,96 1,16 1,06 1,07 0,09 0,48 0,26 0,72 0,65 0,59 1,24 1,03 1,09 1,13 0,99 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 EIA PTA SIA ITA IIA EIA PTA SIA ITA IIA
CCI Assets Availability Assets Function Perkotaan Perdesaan
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1169 e-ISSN : 2597 -7342

## Assets Funcition
Nilai assets  funcition menggambarkan  seberapa  besar  fungsi  aset  dalam  mendukung peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Diseluruh bagian wilayah Kabupaten Berau, baik di perdesaan dan perkotaan menunjukkan nilai assets funcition yang tinggi untuk seluruh kelompok aset, artinya masyarakat memiliki persepsi bahwa seluruh aset memiliki fungsi  yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kelompok  aset  yang  memiliki  nilai assets  funcition paling  tinggi  adalah Economic Institutional Assets (EIA) yaitu sebesar 1,24 (nilai untuk bagian wilayah perkotaan dan perdesaan). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  persepsi  masyarakat,  aset  yang  paling  mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah aset ekonomi, yaitu akses ke pasar, akses ke pekerjaan, akses ke sumber modal keuangan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.

## Community Capability Index (CCI)
Berdasarkan  hasil  analisa  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa  nilai Community  Capability Index (CCI) di bagian wilayah perkotaan Kabupaten Berau lebih besar dibanding bagian wilayah perdesaan Kabupaten Berau. Nilai CCI di bagian wilayah perkotaan adalah 0,11 sedangkan nilai CCI di bagian wilayah perdesaan sebesar 0,09. Nilai CCI di bagian wilayah perdesaan merupakan nilai rata-rata dari nilai CCI dari 12 perdesaan yang ada di Kabupaten Berau sebagaimana terdapat dalam Tabel 6 diatas. Perbedaan antara nilai CCI di perdesaan dan di perkotaan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan kapabilitas masyarakat.
Secara umum baik di perdesaan maupun perkotaan, persepsi masyarakat tentang ketersediaan aset  lebih  rendah  dibanding  persepsi  masyarakat  terhadap  fungsi  aset,  artinya  bagi  masyarakat fungsi aset sangat penting tetapi ketersediaannya di masing-masing bagian wilayah masih belum optimal.
Gambar 3. Peta Nilai CCI masyarakat Kabupaten Berau
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1169 e-ISSN : 2597 -7342
Apabila memperhatikan sebaran spasialnya, kecamatan dengan nilai rata-rata CCI tertinggi adalah Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Teluk Bayur dengan nilai CCI sebesar 0,18. Dua kecamatan  tersebut  merupakan  kecamatan  yang  berbatasan  langsung  dengan  bagian  wilayah perkotaan  Tanjung  Redeb.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  bagian  wilayah  yang  dekat  dengan perkotaan maka memiliki kapabilitas yang tinggi.

## 3.2 Evaluasi Ketimpangan Bagian wilayah dengan pendekatan Kapabilitas
Hasil pengukuran dari indeks ketimpangan  menunjukkan nilai indeks sebesar 0,91. Nilai indeks yang mendekati 1 ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar bagian wilayah di Kabupaten Berau tergolong tingi atau pertumbuhan antar daerah tidak merata.
Tabel 2 . Indeks Ketimpangan Bagian Wilayah di Kabupaten Berau
Kecamatan Jumlah Penduduk CCI Perkotaan Tanjung Redeb 67.816 0,114 Perdesaan Batu Putih Perdesaan Biatan Perdesaan Biduk-Biduk
Perdesaan Gunung Tabur Perdesaan Kelay Perdesaan Maratua Perdesaan Pulau Derawan Perdesaan Sambaliung
Perdesaan Segah Perdesaan Tabalar Perdesaan Talisayan Perdesaan Teluk Bayur 8.834 8.034 6.744 22.732 6.340 4.011 9.229 36.839 11.330 7.362 11.939 31.088 0,032 0,131 0,030 0,175 0,126 0,110 0,048 0,082 -0,002 0,050 0,122 0,180 Kabupaten Berau 232.298 1,199 Indeks Ketimpangan 0,910
Indeks ketimpangan wilayah yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Berau masih terjadi ketimpangan antara bagian wilayah perkotaan dan bagian wilayah perdesaan. Dengan memperhatikan faktor kapabilitas yang memiliki nilai cukup berbeda antara bagian perkotaan dan perdesaan  dapat  terlihat  faktor  yang  berkontribusi  meningkatkan  ketimpangan  antar  bagian wilayah. Berdasarkan hasil analisa pada masing-masing komponen Community Capability Index (CCI)  terlihat  bahwa  ketersediaan  aset  pada  faktor Social  Institutional  Assets (SIA), Individual Tangible  Assets (ITA)  dan Individual  Intangible  Assets (IIA)  memiliki  nilai  yang  tidak  jauh berbeda  antara  kawasan  perkotaan  dan  perdesaan.  Sedangkan  faktor  yang  memiliki  nilai  cukup berbeda  antara  kawasan  perdesaan  dan  perkotaan  adalah  faktor Economic  Institutional  Assets (EIA) dan Public Tangible Assets (PTA). Faktor Economic  Institutional  Assets (EIA)  di  bagian  wilayah  perkotaan  sebesar  1,02, sedangkan dibagian wilayah perdesaan hanya 0,48.  Artinya, akses ke pasar, akses ke pekerjaan, ketersediaan  akses  ke  sumber  modal  keuangan  dan  kemampuan  memenuhi  kebutuhan  hidup  di bagian  wilayah  perdesaan  masih  kurang  ketersediaannya  sehingga  perlu  ditingkatkan  untuk mengurangi ketimpangan.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada  faktor Public  Tangible  Assets (PTA),  nilai  indeks  pada bagian wilayah perdesaan dan bagian wilayah perkotaan memiliki selisih yang cukup besar, yaitu 0,54 untuk bagian wilayah perkotaan dan 0,26 untuk bagian wilayah perdesaan. Rendahnya nilai Public Tangible Assets (PTA) di bagian wilayah perdesaan menunjukkan bahwa masih kurangnya ketersediaan variabel Public Tangible Assets (PTA), yaitu akses ke jalan arteri dan atau kolektor,
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1169 e-ISSN : 2597 -7342
kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  alam  dan  lingkungan,  kawasan  studi  lingkungan,  kawasan konservasi,  fasilitas  kesehatan,  kualitas  dan  kuantitas  air  bersih,  Fasilitas  pengelolaan  limbah domestik dan fasilitas pendidikan.
Berdasarkan hal tersebut, untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan untuk meningkatkan kesejahteran  masyarakat  di  bagian  wilayah  perdesaan  perlu  mengutamakan  pembangunan  pada variabel-variabel  pembentuk  faktor Economic  Institutional  Assets (EIA)  dan Public  Tangible Assets (PTA).

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa  nilai Community  Capability Index (CCI) di bagian wilayah perkotaan Kabupaten Berau lebih besar dibanding bagian wilayah perdesaan Kabupaten Berau. Nilai CCI di bagian wilayah perkotaan adalah 0,11 sedangkan nilai CCI di bagian wilayah perdesaan sebesar 0,09. Adapun hasil evaluasi ketimpangan yang dilakukan dengan  pendekatan  kapabilitas  menunjukkan  indeks  ketimpangan  sebesar  0,91,  artinya  terdapat ketimpangan yang tinggi antar bagian wilayah di Kabupaten Berau.
Apabila dilihat dari variabel aset, kelompok aset yang memiliki perbedaan signifikan antara bagian  wilayah  perdesaan  dan  bagian  wilayah  adalah Economic  Institutional  Assets (EIA)  dan Public Tangible Assets (PTA). Berdasarkan hal tersebut, untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan  untuk  meningkatkan  kesejahteran  masyarakat  di  bagian  wilayah  perdesaan  perlu mengutamakan pembangunan pada kelompok aset Economic Institutional Assets (EIA) dan Public Tangible Assets (PTA). Artinya, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas jalan arteri  dan  kolektor,  sumber  daya  alam  dan  lingkungan,  kawasan  studi  lingkungan,  kawasan konservasi,  fasilitas  kesehatan,  air  bersih,  fasilitas  pengelolaan  limbah  domestik  dan  fasilitas pendidikan. Selain itu pemerintah juga perlu mempermudah akses masyarakat ke pasar, akses ke sumber  modal  keuangan,  akses  ke  lapangan  pekerjaan,  dan  kemampuan  memenuhi  kebutuhan hidup.

## 5. Saran
Dalam  penelitian  ini  terdapat  keterbatasan  jumlah  responden  yang  mengakibatkan karakteristik  sampel  tiap  bagian  wilayah  terlalu  sedikit  sehingga  tidak  dapat  digeneralisasi. Berdasarkan  hal  tersebut,  diperlukan  adanya  penelitian  serupa  dengan  jumlah  responden  lebih banyak.  Selain itu,   diperlukan  adanya  penelitian  lebih  lanjut  yang  membahas  arahan pembangunan  kewilayahan  untuk  mengurangi  ketimpangan  antar  bagian  wilayah,  baik menggunakan pendekatan kapabilitas maupun pendekatan lainnya.

## Daftar Pustaka
BAPPEDA. (2020). Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2020 . 1–42. Fauzan, Alim. (2020). Capability Approach for Evaluating Minapolitan Program In Klaten Regency, Central Java Province, Indonesia. (Thesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Firdaus, M. (2013). Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif. Orasi Ilmiah , 54. JICA. (1996). Chapter 4 Effective Approaches for Rural Development 1.
Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD (2001). The well-being of nations: the role of human and social capital. Paris: Centre for Educational Research and Innovation, Organisation for Economic Co-operation and Development. p. 9. ISBN
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1169 e-ISSN : 2597 -7342
9789264185890.
Pramono, R. W. D. (2016). Capability Approach for well-being Evaluation in Regional Development Planning Case Study in Magelang Regency, Central Java, Indonesia.
Pramono, R. W. D. (2020). Evaluasi Dan Perencanaan Pembangunan Wilayah Dengan Pendekatan Kapabilitas. Sleman: Deepublish.
Pramono R, Nurfajrina IA, Nariswari N. (2019). Aspek-Aspek Pembentuk Kualitas Tempat Berdasarkan Survei Kapabilitas: Determinan bagi Kebahagiaan Masyarakat. TATALOKA. 21(1):153.
Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Manajemen Pembangunan, 5(1), 17–36. http://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/485
Raymond, C. M., & Cleary, J. (2013). A tool and process that facilitate community capacity building and social learning for natural resource management. Ecology and Society, 18(1). https://doi.org/10.5751/ES-05238-180125
Santipolvut, S., Bejranonda, S., & Udomwitid, S. (2011). The Development of Community Empowerment Indicators and Its Application in Thailand. Shanghai International Conference on Social Science (SICSS), Agustus 2011, 1–8.
https://doi.org/10.13140/2.1.2656.4806 Sen, A. (2000). Devleopment as freedom. 384. Simbolon, T. R. (2017). Analisa Keterkaitan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatera . https://doi.org/10.31227/osf.io/xzmr9
Sutarno, & Kuncoro, M. (2003). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, 1993-2000. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 8 (2 Desember), 97–110. http://www.jurnal.uii.ac.id/JEP/article/view/630/560
Tarigan, A. (2003). Rural - Urban Ecnonomic Linkages: Konsep dan Urgensinya dalam Memperkuat Pembangunan Desa. Perencanaan Pembangunan, 30, 30–43.
Warda, N., Elmira, E., Rizky, M., Nurbani,  rachma indah, & Izzati,  ridho al. (2019). Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia 2006 – 2016. The SMERU Research Institute , November 2019 , 61.
Williamson, J. G. (1965). Regional Inequality and the Process of National Development,
Development and Cultural Change 133-45.