## Delik Adat dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rokan Hilir

## Erdianto
Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: erdianto@lecturer.unri.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 29-11-2020
Revised     : 30-05-2021 Accepted : 31-05-2021 Published  : 31-05-2021

## Keywords:
Adat Delict Indigenous Community Rokan Hilir Customary law is original Indonesian law that is not written in the form of  the  Republic  of  Indonesia  law,  which  contains  religious  elements. From this word, it can also be said that the Customary Criminal Law is original Indonesian law which is not written in the form of an invitation containing  religious  elements,  followed  and  obeyed  by  the  community continuously, from one generation to the next. Violation of the rules and regulations  is  seen  as  causing  shocks  in  society.  Therefore,  for  the offender  who  is  given  customary  sanctions,  the  community  corrects custom  or  customary  obligations  through  their  customary  officials.The discussion  on  customary  law  (including  criminal  law  /  customary offenses) is closely related to the current condition of the prevailing law in  Indonesia  (ius  constitutum)  which  has  legal  pluralism.  Legal pluralism  can  be  implemented  as  the  existence  of  more  than  one  legal system  that  is  jointly  in  the  same  social  field.  In  the  area  of  legal pluralism, on the one hand there are state laws (laws), and on the other hand,  unwritten  people's  laws  (including  customary  law)  are  still  alive and  well  in  tune  with  the  development  of  the  indigenous  peoples themselves. The people in Rokan Hilir Regency (Rohil) are known to be still strong in holding customary teachings, culture and have customary laws  that  need  to  be  observed  in  enforcing  Adat  offenses.  Adat  Rokan Hilir developed in the community. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     :29-11-2020
Direvisi      : 30-05-2021 Disetujui : 31-05-2021 Diterbitkan : 31-05-2021
Kata Kunci: Delik Adat Masyarakat Hukum Adat Rokan Hilir Hukum  adat  adalah  hukum  Indonesia  asli  yang  tidak  tertulis  dalam bentuk  perundang-undangan  Republik  Indonesia,  yang  mengandung unsur  agama.  Dari  kesimpulan  tersebut  dapat  pula  dikatakan  bahwa Hukum  Pidana  Adat  adalah  hukum  Indonesia  asli  yang  tidak  tertulis dalam  bentuk  perundang-undangan  yang  mengandung  unsur  agama, diikuti  dan  ditaati  oleh  masyarakat  secara  terus-menerus,  dari  satu generasi  ke  generasi  selanjutnya.  Pelanggaran  terhadap  aturan  tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  bagi  si  pelanggar  diberikan  sanksi  adat, koreksi  adat  atau  sanksi/kewajiban  adat  oleh  masyarakat  melalui pengurus adatnya.
Pembicaraan  tentang  hukum  adat  (termasuk  hukum  pidana/  delik  adat) erat  kaitannya  dengan  kondisi  kekinian  hukum  yang  berlaku  di Indonesia ( ius constitutum ) yang memperlihatkan adanya keanekaragaman  hukum  ( legal  pluralism ).  Pluralisme  hukum  dapat dipahami  sebagai  adanya  lebih  dari  satu  sistem  hukum  yang  secara bersama-sama  berada  dalam  lapangan  sosial  yang  sama.  Dalam  area pluralisme  hukum  itu,  pada  satu  sisi  terdapat  hukum  Negara  (hukum perundang-undangan),  dan  pada  sisi  lain  hukum  rakyat  yang  tidak tertulis (di antaranya adalah hukum adat) masih tetap hidup dan
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dikenal masih kuat dalam memegang  ajaran  adat,  budaya  dan  memiliki  hukum  adat  tersendiri yang  perlu  dicermati  dalam  penegakan  delik  Adat.  Adat  Rokan  Hilir yang dianut dan dikembangkan dalam masyarakat

## PENDAHULUAN
Hukum adat  adalah hukum  Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang- undangan  Republik  Indonesia,  yang  mengandung  unsur  agama.  Dari  kesimpulan  tersebut dapat  pula  dikatakan  bahwa  Hukum  Pidana  Adat  adalah  hukum  Indonesia  asli  yang  tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh  sebab  itu,  bagi  si  pelanggar  diberikan  sanksi  adat,  koreksi  adat  atau  sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.
Pengertian  Hukum  Pidana  Adat  seperti  di  atas  mengandung  empat  hal  pokok,  yaitu pertama, hukum Indonesia asli yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan tata tertib yang tidak  tertulis  dalam  bentuk  perundang-undangan  yang  mengandung  unsur-unsur  agama. Kedua,  peraturan  tersebut  dibuat,  dikuti,  dan  ditaati  oleh  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan.  Ketiga,  pelanggaran  terhadap  peraturan  tersebut  dipandang  sebagai  perbuatan yang  menimbulkan  kegoncangan  dan  mengganggu  keseimbangan  kosmis,  perbuatan melanggar  peraturan  ini  dapat  disebut  sebagai  tindak  pidana  adat.  Keempat,  pelaku  yang menimbulkan  pelanggaran  tersebut  dikenai  sanksi/kewajiban  adat  oleh  masyarakat  yang bersangkutan.
Pembicaraan  tentang  hukum  adat  (termasuk  hukum  pidana/  delik  adat)  erat  kaitannya dengan  kondisi  kekinian  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  ( ius  constitutum )  yang memperlihatkan  adanya  keanekaragaman  hukum  ( legal  pluralism ).  Pluralisme  hukum  dapat dipahami  sebagai  adanya  lebih  dari  satu  sistem  hukum  yang  secara  bersama-sama  berada dalam  lapangan  sosial  yang  sama.  Dalam  area  pluralisme  hukum  itu,  pada  satu  sisi  terdapat hukum  Negara  (hukum  perundang-undangan),  dan  pada  sisi  lain  hukum  rakyat  yang  tidak tertulis (di antaranya adalah hukum adat) masih tetap hidup dan berkembang seirama dengan perkembangan  masyarakat  adat  itu  sendiri.  Dalam  konteks  hukum  pidana,  bagi  kebanyakan sarjana  hukum,  kenyataan  tentang  adanya  hukum  pidana  adat  di  samping  hukum  pidana
perundang-undangan  agaknya masih  sulit  diterima untuk  diterapkan dalam  praktik peradilan pidana.
Suatu perbuatan yang sesungguhnya bukan kejahatan akan menjadi tindak pidana ketika pelanggaran  perbuatan  itu  diberi  sanksi  pidana  dan  untuk  penetapan  itu  ada  pada  otoritas negara  dalam  hal  ini  Presiden  dan  DPR.  Secara  ideal,  jika  perbuatan  dipandang  sedemikian tercelanya dan demikian berbahayanya bagi masyarakat, maka sudah seharusnya pula negara mengkriminalisasikan  perbuatan  tersebut  yang  jika  dilanggar  dapat  diberi  sanksi  berupa pidana.  Namun  dalam  praktiknya,  banyak  sekali  perbuatan  yang  oleh  negara  ditetapkan sebagai  tindak  pidana  sedangkan  di  tengah  masyarakat  sebagai  perbuatan  biasa  saja,  atau sebaliknya  perbuatan  yang  di  tengah  masyarakat  dianggap  sebagai  perbuatan  tercela,  dalam sistem hukum bukanlah tindak pidana. 1
Dalam  perspketif  hukum  negara,  perbuatan  pidana  (delik)  yang  berat  adalah  apabila berhubungan  dengan  keamanan  dan  keselamatan  negara,  sehingga  tindak  pidana  pertama yang  dianggap  paling  serius  adalah  makar  teradap  negara.  Sedangkan  dalam  masyarakat, perbuatan  yang paling dicela  adalah  yang berhubungan dengan kejahatan  kesusilaan. Dalam masyarakat  adat  Melayu,  delik  yang  paling  dicela  adalah  perbuatan  yang  disebut  sebagai “doso nan dibao mati”, yaitu berzinah dengan ibu kandung, berzinah dengan anak, berzinah dengan saudara, serta berzinah dengan istri pembesar.
Negara  merasa  berhak  menetapkan  hukum  atas  dasar  konstitusi  hukum  mana  yang kemudian  disebut  sebagai  hukum  positif.  Secara  teoritis  dan  normatif,  seharusnya  hukum yang dibuat oleh negara tidak bertentangan dan sejalan dengan keyakinan hukum masyarakat. Meskipun  hukum  dalam  paradigma  positifisme  dibuat  dan  dibentuk  negara,  hukum  tersebut digali  dari  nilai-nilai  yang  hidup.  Hukum  hanya  berperan  menegakkan  tertib  sosial  yang diakui masyarakat, hukum bersifat pasif sebagai sarana kontrol sosial, walaupu untuk hal-hal tertentu  hukum  juga  harus  berperan  sebagai social  engineering terhadap  hal-hal  yang  tidak ada pengaturannya di tengah masyarakat 2 .
Sekilas  ini  mirip  dengan  karakter  mazhab  sejarah  hukum  dan  kebudayaan.  Hukum negara  linear  dengan  agama  dan  adat  masyarakat.  Hukum  hanya  melembagakan  atau memformalkan atas sesuatu yang diyakini masyarakat sebagai hukum. Masalahnya kemudian adalah nilai masyarakat dan agama manakah yang menjadi rujukan, karena Indonesia adalah
1 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Adat : Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana Adat dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum , (Bandung : Refika Aditama, 2018).
2 Ibid .
negara  yang  teramat  luas  dengan  tingkat  heterogenitas  yang  sangat  tinggi.  Dalam  lapangan hukum perdata, ditempuh kebijakan hukum yang bersifat unifikasi pluralis. Meskipun negara membentuk hukum, tetapi di dalam hukum negara diakui dan diberi tempat hidupnya hukum masyarakat. Pemikiran serupa pada gilirannya juga dianut oleh hukum pidana.
Agar delik adat ini tidak terjadi, dalam masyarakat Melayu dikenal juga pantang larang. Sebagai  suatu  tradisi  sosial  dan  budaya  yang  lahir  dan  berkembang  dalam  kehidupan masyarakat,  pantang  larang  bukan  hanya  larangan  yang  tanpa  nilai,  melainkan  ada  pesan penting  yang  terkandung  dalam  setiap  pantang  larang  itu.  Pantang  larang  diamalkan  oleh masyarakat  Melayu bertujuan untuk  mendidik  agar mengamalkan nilai-nilai  agama dan adat dalam kehidupan mereka. Pantang larang juga diamalkan karena merupakan harta pusaka atau warisan dari nenek moyang dan bertanggung jawab untuk mengamalkannya dan menurunkan tradisi  tersebut  kepada  anak  dan  cucunya.  Setiap  pantang  larang  mempunyai  arti  tersendiri yang memberi manfaat bagi kehidupan. Orang tua Melayu dahulu selalu mengingatkan anak cucunya  supaya  tidak  melanggar  pantang  larang.  Pantang  larang  merupakan  satu  di  antara warisan  budaya  masyarakat  Melayu  tradisional  yang  sangat  tinggi  nilainya.  Pantang  larang atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  pamali  dalam  beberapa  istilah  daerah  merupakan  satu  di antara jenis ungkapan bersifat larangan baik dituturkan langsung atau tidak langsung. 3
Masyarakat  di  Kabupaten  Rokan  Hilir  (Rohil)  dikenal  masih  kuat  dalam  memegang ajaran  adat,  budaya  dan  memiliki  hukum  adat  tersendiri  yang  perlu  dicermati  dalam penegakan  delik  Adat.  Adat  Rokan  Hilir  yang  dianut  dan  dikembangkan  dalam  masyarakat kenegerian  memiliki  ajaran  adat  dengan  sifat matrilineal (menarik  garis  keturunan  ibu) dengan  sistem  kekerabatan matriachaat (keturunan  ibu).  Sistem  kekerabatan  ini  menjadi hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat keturunan etnik Rokan Hilir.
Terkait  dengan  kenyataan  itu,  yang  menjadi  fokus  perhatian  tulisan  ini  adalah, bagaimana  sistem  hukum  pidana  Indonesia  memposisikan  delik  adat  dalam  perundang- undangan, sehingga terdapat dasar hukum bagi peradilan pidana untuk menerapkan ketentuan hukum pidana adat terhadap perkara-perkara delik adat. Di samping itu, menjadi penting pula untuk  didiskusikan  kemungkinan  atau  peluang  untuk  menyelesaikan  perkara-perkara  pidana adat  melalui  penyelesaian  secara  adat.  Bertitik  tolak  dari  masalah  di  atas  sangatlah  penting
3 Kasdu  Erwanto,dkk,  “Pantang  Larang  Masyarakat  Melayu  Kecamatan  Bunut  Hilir  Kabupaten  Kapuas  Hulu Menggunakan  Kajian  Sosiolinguistik”,  https://media.neliti.com/media/publications/209960-pantang-larang- dalam-masyarakat-melayu-k.pdf.
untuk  diteliti  dalam  bentuk  penelitian  “Delik  Adat  dalam  Perspektif  Hukum  Adat  Melayu Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.”
Jenis  penelitiannya  adalah  penelitian  hokum  empiris  yang  setidaknya  terdiri  dari  dua bentuk  yaitu  (1)  penelitian  terhadap  identifikasi  hukum  (hukum  tidak  tertulis)  dan  (2) penelitian  terhadap  efektifitas  hukum  dalam  masyarakat  adat.  Dalam  penelitian  tentang identifikasi  perbuatan  tercela  dalam  masyarakat  budaya  Melayu  Riau  ini  digunakan  metode penelitian  hukum  empiris  khususnya  penelitian  terhadap  identifikasi  hukum  yang  tidak tertulis. Untuk  mengumpulkan  data,  peneliti  melakukan  study  lapangan (field  research) dan studi kepustakaan ( library research ). Dalam  studi lapangan, peneliti  melakukan wawancara kepada  kepala  suku/kepala  adat,  bathin,  ninik  mamak  dan  tokoh  masyarakat.  Hal  ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana persepsi mereka tentang perbuatan yang tercela yang tidak  ada  padanannya  dalam  hukum  tertulis.  Kemudian  menyebarkan  kuesioner  kepada masyarakat adat, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Penentuan  sample  wawancara  dilakukan  dengan  cara purposive  sampling ,  yaitu responden  yang  dijumpai  sudah  ditentukan  yang  berkompeten  dalam  bidangnya dan accidental sampling , yaitu kepada responden yang dijumpai secara acak dan kebetulan sampai pada  jumlah  yang  memadai . Studi  kepustakaan  dilakukan  di  beberapa  pustaka  guna mengumpulkan  data  sekunder  dalam  bentuk    hukum  primer  seperti  undang-undang,  bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum dan bahan hukum tertier seperti jurnal hukum dan majalah, yang kesemuanya berfungsi sebagai informasi lini pertama ( first line information ).

## DELIK  ADAT  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  ADAT  MELAYU  MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR
Melayu  merupakan  salah  satu  suku  yang  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  dalam khasanah  kebudayaan  bangsa  Indonesia  dan  juga  bangsa-bangsa  lain  di  dunia.  Pengaruhnya sangat menonjol terutama bahasanyayang digunakan secara luas di Nusantara . 4
Hukum  adat  tidak  mengenal  sistem  pengaturan  statis,  ini  artinya  suatu  delik  adat  itu tidak  sepanjang  masa  tetap  merupakan  delik  adat.  Tiap  peraturan  hukum  adat  timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan hukum adat yang baru, sedang peraturan yang baru sendiri berkembang juga, dan kemudian akan lenyap juga dengan adanya
4 Reza  Akbar  dan  U.  Sulia  Sukmawati,  “Tradisi  Kemponandan  Jappe’dalam  Masyarakat  Melayu  Sambas Kalimantan Barat,” Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 15, No 01 (2019).
perubahan  perasaan  keadilan  rakyat  yang  dahulu  melahirkan  peraturan  itu  dan  proses  ini berjalan terus.
Begitu  pula  dengan  delik  adat,  lahir,  berkembang,  dan  kemudian  lenyap.  Ini  berarti bahwa  perbuatan-perbuatan  yang  semula  merupakan  pelanggaran  hukum,  lambat  laun  tidak lagi menjadi melanggar hukum oleh karena hukum yang dilanggar itu berjalan sesuai dengan jalannya  perubahan  perasaan  keadilan  rakyat,  perasaan  keadilan  rakyat  ini  bergerak  maju terus  berhubung  dengan  pertumbuhan  hidup  masyarakat  yang  selalu  dipenuhi  oleh  segala faktor lahir dan batin. 5
Hukum  adat  lahir  dan  dipelihara  oleh  putusan-putusan  para  warga  masyarakat  hukum terutama  keputusan  kepala  rakyat  yang  membantu  pelaksanaan  perbuatan  hukum  itu  atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senapas, dan seirama dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi. Ajaran ini dikemukakan oleh Ter Haar yang dikenal sebagai Teori Keputusan.

## 1. Hukum adat adalah hukum non statutair
Hukum adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh kerana itu dilihat dari mata  seorang  ahli  hukum  memperdalam  pengetahuan  hukum  adatnya  dengan  pikiran  juga dengan  perasaan.  Jika  dibuka  dan  dikaji  lebih  lanjut  maka  akan  ditemukan  peraturan- peraturan  dalam  hukum  adat  yang  mempunyai  sanksi  dimana  ada  kaidah  yang  tidak  boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum. 6

## 2. Hukum adat tidak statis
Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang  nyata  dari  rakyat  sesuai  dengan  fitrahnya  sendiri,  hukum  adat  terus-menerus  dalam keadaan  tumbuh  dan  berkembang  seperti  itu  sendiri. 7 Hukum  adat  tidak  mengadakan perpisahan  antara  pelanggaran  hukum  yang  mewajibkan  tuntutan  memperbaiki  kembali hukum  di  dalam lapangan hukum  pidana dan pelanggaran hukum  yang hanya dapat  dituntut di lapangan perdata. Oleh karenanya maka sistem hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam  hal  penuntutan  secara  perdata  maupun  untuk  penuntutan  secara  kriminal.  Ini  berarti, bahwa  petugas  hukum  yang  berwenang  untuk  mengambil  tindakan-tindakan  konkrit  (reaksi
5 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983), 230-231.
6 Supian,  Fatonah  dan  Denny  Defrianti  ,  “Eksistensi  Dan  Penerapan  Hukum  Adat  Melayu  Di  Kota  Jambi,” Titian: Jurnal Ilmu Humaniora 2, No. 02 (2018).
7 Soepomo, Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989), 3.
adat)  guna membetulkan hukum  yang dilangar itu,  adalah tidak seperti dalam sistem hukum Barat,  yaitu  hakim  pidana  untuk  perkara  pidana  untuk  perkara  pidana  dan  hakim  perdata untuk  perkara perdata, melainkan suatu pejabat  saja,  yakni  Kepala Adat, Hakim perdamaian desa atau Hakim Pengadilan Negeri untuk semua macam pelanggaran hukum adat. 8
Begitu  pula  dengan  delik  adat,  lahir,  berkembang,  dan  kemudian  lenyap.  Ini  berarti bahwa  perbuatan-perbuatan  yang  semula  merupakan  pelanggaran  hukum,  lambat  laun  tidak lagi menjadi melanggar hukum oleh karena hukum yang dilanggar itu berjalan sesuai dengan jalannya  perubahan  perasaan  keadilan  rakyat,  perasaan  keadilan  rakyat  ini  bergerak  maju terus  berhubung  dengan  pertumbuhan  hidup  masyarakat  yang  selalu  dipenuhi  oleh  segala faktor lahir dan batin. 9
Hukum  adat  tidak  mengadakan  perpisahan  antara  pelanggaran  hukum  yang mewajibkan  tuntutan  memperbaiki  kembali  hukum  di  dalam  lapangan  hukum  pidana  dan pelanggaran  hukum  yang  hanya  dapat  dituntut  di  lapangan  perdata.  Oleh  karenanya  maka sistem  hukum  adat  hanya  mengenal  satu  prosedur  dalam  hal  penuntutan  secara  perdata maupun untuk penuntutan secara kriminal. Ini berarti, bahwa petugas hukum yang berwenang untuk  mengambil  tindakan-tindakan  konkrit  (reaksi  adat)  guna  membetulkan  hukum  yang dilangar itu, adalah tidak seperti dalam sistem hukum Barat, yaitu hakim pidana untuk perkara pidana  untuk  perkara  pidana  dan  hakim  perdata  untuk  perkara  perdata,  melainkan  suatu pejabat  saja,  yakni  Kepala  Adat,  Hakim  perdamaian  desa  atau  Hakim  Pengadilan  Negeri untuk semua macam pelanggaran hukum adat. 10
Penyelesaiannya  adalah  dengan  apa  yang  sekarang  dienal  sebagai restorative  justice . Dalam restorative  justice itu,  penyelesaian  perkara  itu  tidak  semata-  mata  kepentingan ketertiban,  tetapi  kepentingan  bagi  si  korban,  bagaimana  pemulihan  korban,  yang  bukan hanya  dari  segi  materiil,  tapi  psikisnya  juga.  Istilah  lain  yang  sering  dipakai  untuk  adalah restorative  jusctice adalah  mediasi  penal, mediation  in  criminal  cases,  mediation    in  penal matters, victim offenders mediation, offender victim arrangement (Inggris), strafbemiddeling (Belanda), der  AuBergeri  chtli  che Tatausgl  ei ch (Jerman), de mediation  penale (Perancis). Semua istilah ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa
8 Soerojo Wingjodipoero, Op.Cit , 229.
9 Ibid , 230-231.
10 Ibid , 229.
di  luar  pengadilan (Alternative  Dispute  Resolution /ADR)  yang  lazim  diterapkan  terhadap perkara perdata. 11
Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan fokus terhadap kebutuhan pelibatan masyarakat  dan  korban  yang  dirasa  tersisih  dengan  mekanisme  yang  bekerja  pada  sistem peradilan  pidana  yang  ada  pada  saat  ini. 12 Sedangkan  menurut  Bagir  Manan,  secara  umum pengertian  keadilan  restoratif  adalah  penataan  kembali  sistem  pemidanaan  yang  lebih  adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. 13
Dikaji  dari  perspeketif  hukum  adat  melayu  Rokan  Hilir  maka  pada  dasarnya  juga bersinggungan  dengan  teori  hukum  progresif    yang  digagas  oleh  Satjipto  Rahardjo  yang dilandasi  asumsi  dasar  bahwa  hukum  adalah  untuk  manusia.  Satjipto  Rahardjo  merasa prihatin  dengan  rendahnya  kontribusi  ilmu  hukum  dalam  mencerahkan  bangsa  Indonesia, dalam  mengatasi  krisis,  termasuk  krisis  dalam  bidang  hukum  itu  sendiri.  Untuk  itu  beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.
Perbedaan antara hukum adat dengan hukum Barat sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat dalam kehidupan suatu masyarakat  adat.  masyarakat  adat  khususnya masyarakat  adat Rokan Hilir sama sekali tidak mengenal pembagian dalam suatu ranah hukum, baik itu dalam ruang lingkup hukum pidana maupun ranah hukum perdata. Sama dengan halnya dalam orang yang  menyelesaikannya  suatu  perkara  adat,  maka  cukup  diselesaikan  oleh  tokoh  adat  dalam masyarakat adat melayu Rokan Hilir.
Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki yang mengatakan bahwa lahirnya delik adat pada  masyarakat  adat  Rokan  Hilir  merupakan  adat  kebiasaan  yang  berada  dalam  suatu masyarakat  adat  yang  terus-menerus  dilakukan  dengan  cara  tertentu  dan  diikuti  oleh masyarakat  luar  dalam  waktu  yang  lama.  Adat-istiadat  dapat  mencerminkan  jiwa  suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern sesorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat adat melayu Rokan Hilir.
Delik  adat  yang  ada  dalam  masyarakat  adat  melayu  Rokan  Hilir  lahir  berdasarkan norma  agama,  norma  adat  istiadat,  dan  juga  kebiasaan  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai
11 Ali Abu Bakar, “ Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan hukum adat,” Jurnal Madania 18, No. 1 (2014).
12 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif , (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), 65.
13 Albert Aries, “Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif,” Majalah Varia Peradilan 20, No. 247 (2006), 3.
kehidupan  dalam  masyarakat,  sehingga  dengan  adanya  masyarakat  yang  melanggar  hingga terciptalah delik adat dalam masyarakat.
Dilihat  dari  perkembangan  hidup  manusia,  terjadinya  hukum  itu  mulai  dari  pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku-perilaku  yang terus menerus dilakukan perorangan  menimbulkan  kebiasaan  pribadi,  apabila  kebiasaan  pribadi  itu  ditiru  orang  lain, maka  ia  akan  juga  menjadi  kebiasaan  orang  itu.  Kemudian  apabila  seluruh  anggota masyarakat  melakukan  kebiasaan  tadi  maka  lambat  laun  kebiasaan  itu  menjadi  adat  dari masyarakat  itu, jadi adat adalah kebiasaan masyarakat,  dan kelompok-kelompok  masyarakat lambat  laun  menjadikan  adat  itu  sebagai  adat  yang  seharusnya  berlaku  bagi  semua  anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat. 14
Penyelesaian  perkara  pidana  di  luar  sistem  peradilan  pidana  di  negeri-negeri  Melayu secara restoratif juga berlaku di sejumlah daerah lain walaupun dengan  nama yang berbeda. Di Maluku namanya “Hukum Sasi Laut”. 15
Dalam  masyarakat  tradisi  Melayu  Rokan  Hilir,  konsep  adat  memancarkan  hubungan mendalam  dan  bermakna  di  antara  manusia  dengan  manusia  juga  manusia  dengan  alam sekitarnya,  termasuk  bumi  dan  segala  isinya,  alam  sosiobudaya,  dan  alam  gaib.  Setiap hubungan itu disebut  dengan adat,  diberi  bentuk  tegas dan khas,  yang diekspresikan melalui sikap,  aktivitas,  dan  upacara-upacara.  Adat  ditujukan  maknanya  kepada  seluruh  kompleks hubungan  itu,  baik  dalam  arti  intisari  eksistensi  sesuatu,  dasar  ukuran  buruk  dan  baik, peraturan  hidup  seluruh  masyarakat,  maupun  tata  cara  perbuatan  serta  perjalanan  setiap kelompok institusi.
Salah satu kebudayaan suku bangsa yang sangat dipengaruhi Islam di Indonesia adalah Melayu.  Pengaruh  Islam  terhadap  kebudayaan  Melayu  dapat  ditemukan  dalam  tradisi, pemikiran  dan  kesusastraan  Melayu.  Namun  demikian,  sebelum  Islam  masuk  ke  tanah Melayu,  corak  kebudayaan  Melayu  bersifat  HinduBudha  yang  dipengaruhi  oleh  Kerajaan Sriwijaya  sekitar  abad  ke-7  sampai  abad  ke-11  Masehi.  Keagungan  Sriwijaya  itu  kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Melaka sekitar abad ke-14 sampai abad 16 Masehi. 16 Setelah Islam menyebar  di  tanah  Melayu  corak  kebudayaan  orang  Melayu  berubah  menuju  kebudayaan
14 Tolib Setiady, Inti Sari Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), 1.
15 Reny  H  Nendissa,  “  Eksistensi  Lembaga  Adat  dalam  Pelaksanaan  Hukum  Sasi  Laut  di  Maluku  Tengah”, Jurnal Sasi 16, No. 4 (2010), 1.
16 UU Hamidy, Teks dan Pengarang di Riau , (Pekanbaru: Dinas Pendidikan Provinsi, 2010).
Islam.  Penyebaran  Islam  tidak  dilakukan  secara  paksaan  melainkan  dengan  cara  damai. Karena menggunakan cara-cara yang baik mayoritas orang Melayu kemudian memeluk Islam.
Dilihat dari perspektif hukum Islam, restorative justice sejalan dengan konsep diyath . Diyath yaitu  uang  tebusan  sebagai  ganti  kerugian  akibat  kasus  pembunuhan  dan  atau penganiayaan  yang  mendapatkan  pemaafan  dari  keluarga  korban  dan  wajib  dibayarkan  oleh pelaku  kepada  keluarga  korban.  Dasar  hukum  dari diyath adalah  firman  Allah  dalam  Al Quran,  Surat  Al  Baqarah  ayat  178  dan  Surat  Al  Maidah  ayat  45.  Dalam  surat  tersebut dinyatakan bahwa barangsiapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan  itu  mengikuti  dengan  cara  yang  baik  artinya  tidak  boleh  dendam.  Demikian halnya  dalam  ayat qisas penganiayaan  yang  juga  disebutkan  bahwa  barangsiapa    berkenan melepaskan  hak  qisas,  artinya  dianiaya  oleh  seseorang    tetapi  ia  lebih  memilih  memaafkan pelaku, hal itu akan sangat lebih baik dan mulia, bahkan keluarga korban akan memperoleh pengampunan dosa. 17
Salah satu aspek dari Melayu Rokan Hilir ialah sistem sosial. Dalam sistem sosial ini terkadung  aspek  adatnya.  Adat  Melayu  Rokan  Hilir  mempunyai  filosofi  Adat  bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah. Ini bermakna bahwa semua aspek kehidupan manusia didasarkan  pada  hukum  Allah.  Adat,  pemikiran,  kesenian,  tradisi  dan  semua  aspek kebudayaan yang dikreasikan oleh manusia harus benar-benar sesuai dengan Islam. Ungkapan ini  menunjukkan  bahwa  Islam  telah  benar-benar  menyatu  dalam  diri  orang  Melayu  Rokan Hilir.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Marzuki  yang  menagatakan  bahwa  Masyarakat  adat Melayu  khususnya  masyarakat  Melayu  Rokan  Hilir  mayoritas  beragama  Islam  dalam menyelesaikan sengketa permasalahan merujuk kepada  agama  yang dianutnya. Ajaran Islam yang telah sempurna yang disampaikan kepada manusia yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnahnya  yang menjadi landasan dalam mengambil setiap keputusan yang berada ditengah masyarakat.
Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma  agama merupakan  perbuatan  yang  amat  berdosa  dalam  ajaran  agama  Islam.  Ajaran  agama  Islam merupakan ajaran yang dipegang teguh. Hal ini selaras juga sebagaimana disampaikan dalam teori  receptio  a  cantrario  yang  dipakai  oleh  penulis  dalam  membahas  karya  ilmiah  ini,  yang mana  dalam  teori  ini  dikatakan  bahwa  hukum  Islamlah  yang  berlaku  bagi  umat  Islam  dan
17 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Amzah, 2016), 41-42.
hukum adat baru bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. 18 Teori ini muncul karena Sajuti Thalib tidak setuju dengan teori Van Den Berg yang menyatakan bahwa hukum adat bangsa Indonesia adalah hukum agama sendiri, seakan-akan hukum adat asli itu tidak ada sama  sekali.  Maka  dapat  kita  katakan  bahwa  orang  yang  melanggar  hukum  agama  maka  ia juga  termasuk  orang  yang  melanggar  norma  hukum  adat.  Jadi,  delik  adat  dalam  masyarakat adat  melayu  Rokan  Hilir  adalah  identik  dengan  hukum  Islam.  Sebagai  bagian  dari  wilayah Kesultanan Siak  yang pada masanya menerapkan hukum Islam sebagai hukum negara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  yang  telah  diuraikan  pada  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat ditarik  kesimpulan  dan  saran  sebagai  berikut  :  delik  adat  yang  ada  dalam  masyarakat  adat melayu Rokan Hilir lahir berdasarkan norma agama, norma adat istiadat, dan juga kebiasaan yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  kehidupan  dalam  masyarakat,  sehingga  dengan  adanya masyarakat yang melanggar hingga terciptalah delik adat dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Reza  dan  Sukmawati,  U.  Sulia,  “Tradisi  Kemponandan  Jappe’dalam  Masyarakat Melayu  Sambas  Kalimantan  Barat,” Jurnal  Studi  Agama  dan  Masyarakat 15,  No  01 (2019).
Aries,  Albert,  “Penyelesaian  Perkara  Pencurian  Ringan  dan  Keadilan  Restoratif,” Majalah Varia Peradilan 20, No. 247 (2006).
Bakar, Abu, Ali “ Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat,” Jurnal Madania 18, No. 1 (2014).
Effendi, Erdianto Hukum Pidana Adat : Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana Adat dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum , (Bandung : Refika Aditama, 2018).
Erwanto,  Kasdu,  dkk,  “Pantang  Larang  Masyarakat  Melayu  Kecamatan  Bunut  Hilir Kabupaten
Kapuas Hulu
Menggunakan Kajian Sosiolinguistik”,
https://media.neliti.com/media/publications/209960-pantang-larang-dalam-masyarakat- melayu-k.pdf.
Fatonah,  Supian  dan  Defrianti,  Denny,  “Eksistensi  Dan  Penerapan  Hukum  Adat  Melayu  Di Kota Jambi,” Titian: Jurnal Ilmu Humaniora 2, No. 02 (2018).
18 Sajuti Thalib, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam , (Jakarta : Bina Aksara, 1985) 62.
Hamidy, UU, Teks dan Pengarang di Riau , (Pekanbaru: Dinas Pendidikan Provinsi,. 2010). Irfan, M. Nurul, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Amzah, 2016).
Nendissa,  Reny  H  “  Eksistensi  Lembaga  Adat  dalam  Pelaksanaan  Hukum  Sasi  Laut  di Maluku Tengah”, Jurnal Sasi 16, No. 4 (2010).
Setiady, Tolib, Inti Sari Hukum Adat Indonesia , (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2008).
Soepomo, Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989).
Thalib, Sajuti, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam , (Jakarta: Bina Aksara, 1985). Wignjodipoero, Soerojo, , Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Cetakan Ketujuh, (Jakarta : PT Gunung Agung, 1983).
Zulfa, Achjani Eva Keadilan Restoratif , (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).