Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan

## Hukum Keuangan Negara
Anindita Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Ndalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132, Indonesia lekakadekana@gmail.com
Abstract
This study aims to find out how non-tax state revenue regulations apply to the Ministry of Agrarian and  Spatial  Planning  /  National  Land  Agency.  This  study  takes  data  sources  using  normative  law, which is examined is library material or secondary data that includes primary legal materials, secondary legal  materials  and  tertiary  legal  materials.  This  research  method  will  examine  the  subject  matter through  the  juridical-normative  approach  stated  in  several  laws  and  regulations,  especially  the Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional. This study uses one of them with the statutory approach. Because what will be examined is the legal protection of state finance in the non-tax state revenue sector.
Keywords: Legal Protection, State Finance, State Revenue Regulation.
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  regulasi  penerimaan  negara  bukan  pajak  yang berlaku  pada  Kementerian  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional.  Penelitian  ini mengambil sumber data menggunakan  hukum normatif,  yang diteliti adalah bahan pustaka  atau data sekunder  yang  mencakup  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Metode  penelitian  ini  akan  mengkaji  pokok  permasalahan  melalui  pendekatan  yuridis-normatif  yang tertera  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  terutama  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  128  Tahun  2015  Tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional. Penelitian  ini  mempergunakan  salah  satunya  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Karena  yang akan  diteliti  adalah  perlindungan  hukum  keuangan  negara  dalam  sektor  penerimaan  negara  bukan pajak.
Kata kunci: Keuangan Negara, Pengaturan Penerimaan Negara, Perlindungan Hukum.

## A. Pendahuluan
Pungutan  terhadap  pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  menurut Undang-Undang  kepada  masyarakat  mempunyai  tujuan  agar  negara  memiliki pemasukan  yang  dapat  dikelola  oleh  negara  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh Pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah,  sehingga  negara tersebut  dapat  membangun  dan  memakmurkan  rakyat.  Pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai untuk melayani masyarakat, pengaturan,  melindungi,  dan  pengelolaan  kekayaan  negara.  Sehingga  peran
pemerintah  dalam  pelaksanaan  dibidang  penerimaan  dan  pengeluaran  negara  sangat penting, pemerintah dapat mengendalikan pengelolaan keuangan secara terpadu dan harmonis kearah kebijaksanaan  anggaran yang berimbang dan dinamis. Tidak hanya berfungsi untuk menciptakan anggaran yang berimbang akan tetapi berimbang dalam arti  yang  selalu  meningkat.  Semua  penerimaan  negara  berasal  dari  sumber-sumber pendapatan  yang  di  tetapkan  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dalam APBN. 1
Pendapatan negara dibagi dalam dua kelompok besar yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Hibah adalah sumbangan/pemberian dari pihak lain kepada negara baik  perorangan  maupun  badan  usaha  dan  dapat  berasal  dari  dalam  negeri  maupun luar  negeri.  Penerimaan  dalam  negeri  terdiri  dari  Penerimaan  Perpajakan  dan Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak.  Salah  satu  unsur  penerimaan  negara  adalah Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP).  Tujuan  perumusan  Undang-Undang Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  adalah  :  (a)  Menuju  kemandirian  bangsa  dalam pembiayaan  Negara  dan  pembiayaan  pembangunan  melalui  optimalisasi  sumber- sumber  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dan  ketertiban  administrasi  pengelolaan Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  serta  penyetoran  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak ke  Kas  Negara;  (b)  Lebih  memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi masyarakat  berpartisipasi  dalam  pembiayaan  pembangunan  sesuai  dengan  manfaat yang  dinikmatinya  dari  kegiatan-kegiatan  yang  menghasilkan  Penerimaan  Negara Bukan Pajak; (c) Menunjang Kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya  serta  investasi di  seluruh  wilayah  Indonesia;  (d)  Menunjang  upaya  terciptanya  aparat  pemerintah yang  kuat,  bersih  dan  berwibawa,  penyederhanaan  prosedur  dan  pemenuhan kewajiban,  peningkatan  tertib  administrasi  keuangan  dan  anggaran  negara,  serta peningkatan pengawasan. 2
Pada  tahun  2002  Pemerintah  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2002  tentang  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  Berlaku
1 Meita Amallia, " Analisis Sistem PNBP Untuk Meningkatkan Efektifitas Kinerja Pada KPPN Surabaya I " , Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 12, 2015, h. 2-3.
2 Ibid. Pengertian pajak itu sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang  dengan  tiada  pendapat  balas  jasa  secara  langsung  individual.  Vide  Tunggul  Anshari  Setia Negara, 2017, Ilmu Hukum Pajak, Malang: Setara Press, h. 5.
pada  Badan  Pertanahan  Nasional.  Kemudian  sehubungan  dengan  adanya  jenis penerimaan negara bukan pajak yang baru dan perubahan tarif atas jenis penerimaan negara  bukan  pajak  pada  Badan  Pertanahan  Nasional,  penyederhanaan  dalam penetapan tarif penerimaan negara bukan pajak,  serta dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, Pemerintah kembali menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  Berlaku  pada  Badan  Pertanahan Nasional.  Dengan  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  penerimaan  negara  bukan  pajak  pada  Badan  Pertanahan  Nasional untuk  dikelola  dan  dimanfaatkan  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat. 3
Adapun penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria Dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  menimbulkan beberapa pertanyaaan  yang  perlu dijawab  yaitu,  Bagaimana  pengaturan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak?,  Bagaimana pengaturan  pengaturan  penerimaan  negara  bukan  pajak  yang  berlaku  pada  Kementerian Agraria  Dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  sebagai  wadah  perlindungan  hukum keuangan negara?

## B. Telaah Konsep
Secara  konseptual,  mengenai  pengaturan  penerimaan  negara  bukan  pajak peneliti  merujuk  terhadap  Pasal  1,  Pasal  2,  dan  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  128  Tahun  2015  Tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional.  Dalam  Pasal  1  dijelaskan  bahwa  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah, sebagai berikut:
1. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
2. Pelayanan Pemeriksaan Tanah;
3. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya;
4. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan;
3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2002  tentang  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
5. Pelayanan Pendaftaran Tanah;
6. Pelayanan Informasi Pertanahan;
7. Pelayanan Lisensi;
8. Pelayanan Pendidikan;
9. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-Benda Tetap
Milik perseorangan Warga  Negara  Belanda  (P3MB)/  Peraturan  Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965. Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari  Kerja  Sama  dengan  Pihak  Lain  atau  Instansi  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah; dan Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Bekas Tanah Terlantar.
Sedangkan  jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berasal  dari  Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut;
1. Pelayanan  Survei,  Pengukuran  Batas  Kawasan  atau  Batas  Wilayah,  dan Pemetaan;
2. Pelayanan  Pengukuran  dan  Pemetaan  Bidang  Dalam  Rangka  Penetapan  Batas, yang meliputi:
3. Pelayanan  Pengukuran  dan  Pemetaan  Batas  Ruang  Atas  Tanah,  Ruang  Bawah Tanah, atau Ruang Perairan.
Dengan  demikian,  penulis  menyimpulkan  bahwa  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional,  sebagai  bagian  dari  pendapatan  negara  yang  dalam  hal  ini  menjadi  bagian dari pembahasan keuangan negara.

## C. Metode Penelitian
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Obyek Penelitian
Obyek  Penelitian  ini  adalah  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional).

## 2. Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  hukum  normatif,  yang  diteliti  adalah  bahan pustaka  atau  data  sekunder  yang  mencakup  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 4
a) Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat dalam bentuk hukum yang meliputi:
1) UUD 1945
2) Undang Undang tentang Perpajakan
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)
b) Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  materi-materi  politik  dan  hukum  yang  menjelaskan data  primer  baik  dari  buku-buku,  hasil  penelitian,  jurnal,  makalah,  artikel  dan  segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.
c) Bahan  hukum  tersier,  yaitu  materi-materi  yang  memberi  petunjuk  akan  penjelasan data primer dan sekunder, diantaranya:
1) Kamus hukum
2) Ensiklopedi hukum
3) Kamus besar bahasa Indonesia
3. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pendekatan
Metode penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  studi lapangan sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  penelitian  ini  sejauh  mungkin  dapat  mengetahui pengaturan  penerimaan  negara  bukan  pajak  pada  kementrian  Agraria  Dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara.
4. Analisis Data
Untuk  mengkaji  pokok  permasalahan,  penelitian  ini  mempergunakan metode  penelitian  hukum  normatif  dan  sekaligus  metode  penelitian  hukum
4 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, h. 10.
empiris.  Dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada.  Salah  satunya  dengan pendekatan perundang-undangan. Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. 5
Akan  tetapi  penelitian  ini  akan  lebih  menitikberatkan  pada  penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi pendukung saja. Dengan menyesuaikan diri dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas. Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut  akan  dilakukan  dengan  mempergunakan  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 6

## D. Pembahasan
Indonesia  adalah  salah  satu  Negara  berkembang  yang  melaksanakan pembangunan.  Salah  satu pembangunan yang  dilaksanakan  adalah  Pembangunan Nasional.  Pembangunan  Nasional  adalah  kegiatan  yang  berlangsung  secara  terus menerus  dan  berkesinambungan  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  tatanan masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  materil  dan  spritual.  Agar  tujuan  tersebut terwujud  maka  pemerintah  membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit  yang  setiap tahunnya  dituangkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN). Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  merupakan  salah  satu instrumen  bagi  pemerintah  untuk  mengendalikan  penerimaan  dan  pengeluaran negara  selama  satu  tahun  anggaran,  dalam  rangkan  pencapaian  cita-cita pembangunan negara. Pendapatan negara dan hibah adalah salah satu dari struktur APBN  yang  diperoleh  dari  :  1)  Penerimaan  pajak,  2)  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP)  dan  3)  Penerimaan  Hibah  dari  dalam  Negeri  dan  luar  Negeri. Sedangkan  fungsi  penerimaan  pajak  menurut  Rismawati  Sudirman  dan  Antong Amiruddin,  mempunyai  tiga  fungsi  yaitu: 7 1)  fungsi  pendapatan,  2)  fungsi stabilitas, dan 3) fungsi pemerataan.
5 Johny  Ibrahim,  2006,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang:  Bayu  Media,  h.
302.
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian...., Op.Cit., h. 29.
7 Rismawati  Sudirman  dan  Antong  Amiruddin,  2012,  Perpajakan  Pendekatan  Teori  dan  Praktik, Malang: Empat Dua Media, h. 3.
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  merupakan  salah  satu  unsur penerimaan  negara  yang  masuk  di  dalam  struktur  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN).  PNBP  timbul  karena  adanya  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  pemerintahan  dalam  pelayanan,  pengaturan,  perlindungan  masyarakat, pengelolaan  kekayaan  negara  termasuk  pemanfaatan  sumber  daya  alam.  PNBP mempunyai  peranan  yang  penting  terhadap  tercapainya  target  APBN  yang diharapkan  pemerintah.  Untuk  mencapai  target  PNBP,  diperlukan  langkah- langkah  strategis  oleh  pemerintah  di  bidang  pendapatan  negara.  Sesuai  dengan Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  1997  tentang  PNBP,  PNBP  dapat dikelompokkan menjadi : 8
1. Penerimaan yang berasal dari pengelolaan dana pemerintah;
2. Penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. Penerimaan  yang  berasal  dari  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah;
4. Penerimaan  berdasarkan  putusan  pengadilan  dan  yang  berasal  dari  pengenaan denda administrasi;
5. Penerimaan yang berasal dari hibah yang menjadi hak pemerintah; dan
6. Penerimaan yang diatur dalam undang-undang tersendiri.
Tarif  atas  jenis  PNBP  ditetapkan  dengan  memperhatikan  dampak pengenaan  terhadap  masyarakat  dan  kegiatan  usahanya,  biaya  penyelenggaraan kegiatan  pemerintahan  sehubungan  dengan  jenis  PNBP  yang  bersangkutan  dan aspek keadilan dalam pengenaan beban terhadap masyarakat.
Seluruh  PNBP  dikelola  dalam  sistem  APBN.  Siklus  pengelolaan  PNBP dimulai  dari  tahap  perencanaan  (penetapan  target  dan  pagu  penggunaan  PNBP), pelaksanaan (penentuan jumlah PNBP terhutang, pemungutan dan penagihan atas jumlah  PNBP  terhutang,  serta  pembayaran  dan  penyetoran  atas  jumlah  PNBP terhutang)  dan  pertanggungjawaban  PNBP.  Karena  luasnya  lingkup  pengelolaan PNBP  maka  tidak  sedikit  masalah  yang  timbul  dalam  pengelolaan  PNBP.  BPK
8 Pengelolaan pajak sebagai bagian dari suatu pengelolaan perekonomian negara tentu perlu kita sadari  bahwa  dengan  perkembangan  yang  begitu  pesat,  UUD  negara  modern  tidak  lagi  sebagai dokumen politik namun juga  sebagai dokuen ekonomi yang mempengaruhi  dinamika perkembangan perekonomian  suatu  negara.  Vide  Jimly  Asshiddiqie,  2010,  Konstitusi  Ekonomi,  Jakarta:  Penerbit Kompas, h. 213.
dalam  hasil  pemeriksaan  atas  pengelolaan  PNBP  sering  menemukan  masalah pengelolaan PNBP seperti pungutan PNBP tanpa dasar hukum dan/atau dikelola di  luar  mekanisme  APBN,  PNBP  terlambat/belum  disetor  ke  kas  negara  dan PNBP digunakan langsung tanpa disetor ke kas Negara.
Peranan  PNBP  SDA  masih  mendominasi  khususnya  yang  berasal  dari SDA  minyak  dan  gas  bumi  serta  SDA  non  migas.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008 s.d. 2012 dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang APBN-P Tahun 2013 dimana kontribusi rata-rata SDA migas dan SDA non-migas mencapai 65% dari total PNBP.
1. Pengaturan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Negara  sebagai  badan  publik  memiliki  fungsi  yang  waib  diembannya sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat pada pembukaan. Fungsi  tersebut  adalah  1)  melindung  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia,  2)  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarakan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial  tidak    dapat terlaksana  bila  tidak  ditopang  dengan  keuangan  negara  sebagai  sumber pembiayaan. 9
Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  adalah  penerimaan  yang berasal dari: 10
a) Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
b) Pelayanan Pemeriksaan Tanah;
c) Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya;
d) Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan;
e) Pelayanan Pendaftaran Tanah;
f) Pelayanan Informasi Pertanahan;
g) Pelayanan Lisensi;
9 Muhammad Djafar Saidi, 2013, Hukum Keuanngan Negara, Jakarta: Rejawali Pers, h. 9.
10 Vide  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  128  Tahun  2015  tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
h) Pelayanan Pendidikan;
i) Pelayanan  Penetapan  Tanah  Objek  Penguasaan  Benda-benda  Tetap  Milik Perseorangan  Warga  Negara  Belanda  (P3MB)/Peraturan  Presidium  Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965;
j) Pelayanan  di  Bidang  Pertanahan  yang  Berasal  dari  Kerja  Sama  dengan  Pihak Lain atau Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
k) Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Bekas Tanah Terlantar.
Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berasal  dari  Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi: 11
a) Pelayanan  Survei,  Pengukuran  Batas  Kawasan  atau  Batas  Wilayah,  dan Pemetaan;
b) Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas, yang meliputi:
1) Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah;
2) Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal;
3) Pelayanan Pengembalian Batas; dan
4) Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi.
c) Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah,  Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan.
Tarif Pelayanan Survei,  Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan  Pemetaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  huruf  a  adalah  sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. 12
Tarif  Pelayanan  Pengukuran  dan  Pemetaan  Batas  Ruang  Atas  Tanah, Ruang  Bawah  Tanah, atau  Ruang  Perairan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 huruf  c  adalah  sebesar  300%  (tiga  ratus  persen)  dari  tarif  Pelayanan  Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). 13
11 Ibid., Pasal 2 12 Ibid., Pasal 3 13 Ibid., Pasal 5
Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berasal  dari  Pelayanan Pemeriksaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, meliputi: 14
a) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A;
b) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B;
c) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah; dan
d) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi.
Tarif  Pelayanan  Pemeriksaan  Tanah  oleh  Petugas  Konstatasi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  d,  adalah  sebesar  50%  (lima  puluh persen)  dari  Tarif  Pelayanan  Pemeriksaan  Tanah  oleh  Panitia  A  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). 15
Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berasal  dari  Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, meliputi: 16
a) Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian;
b) Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Non Pertanian.
Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berasal  dari  Pelayanan Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  huruf  d, meliputi: 17
a) Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi;
b) Pelayanan  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  dalam  rangka  Penetapan  Lokasi; dan
c) Pelayanan  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  dalam  rangka  Izin  Perubahan
Penggunaan Tanah.
Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berasal  dari  Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e meliputi: 18
a) Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali; dan
b) Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.
14 Ibid., Pasal 6
15 Ibid., Pasal 10
16 Ibid., Pasal 11 17 Ibid., Pasal 13
18 Ibid., Pasal 15
Tarif  Pelayanan  Penetapan Tanah  Objek  Penguasaan  Benda-benda  Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tanah. 19
Tarif  Pelayanan  di  Bidang  Pertanahan  yang  Berasal  Dari  Kerja  Sama dengan Pihak Lain atau Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  huruf  j  yang  ditujukan  untuk  masyarakat  adalah  sebesar biaya  Pensertifikatan  Tanah  PRONA  tahun  berjalan.  Kerja  sama  yang  dilakukan dengan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran yang berasal dari APBN/APBD. 20
Tarif  Pendaftaran  Pemberian  Hak  Bekas  Tanah  Terlantar  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k untuk:
a) Perorangan melalui reforma agraria adalah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)
b) Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit adalah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
c) Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tanah;
d) Badan  Usaha  Milik  Negara/Badan  Hukum  Milik  Negara/Badan  Usaha  Milik Daerah adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai tanah;
e) Badan Hukum Swasta adalah sebesar 100% (seratus persen) dari nilai tanah. Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)
dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa :
a) Pelayanan  Pengukuran  dan  Pemetaan  Batas  Bidang  Tanah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1;
b) Pelayanan  Pemeriksaan  Tanah  oleh  Panitia  A  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  6  huruf  a  atau  Pelayanan  Pemeriksaan  Tanah  oleh  Petugas  Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d; dan/atau
c) Pelayanan  Pendaftaran  Tanah  berupa  Pelayanan  Pendaftaran  Tanah  untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
19 Ibid., Pasal 18 20 Ibid., Pasal 19
Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a) Masyarakat tidak mampu;
b) Masyarakat  yang  termasuk  dalam  Program  Pemerintah  Bidang Perumahan Sederhana;
c) Badan  hukum  yang  bergerak  di  bidang  keagamaan  dan  sosial  yang penggunaan  tanahnya  untuk  peribadatan,  pesantren,  panti  asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah;
d) Veteran, Pensiunan  PNS, Purnawirawan  TNI,  Purnawirawan POLRI dan Suami/Istri/Janda/DudaVeteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/Purnawirawan POLRI;
e) Instansi  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  untuk  melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit;
f) Wakif; atau
g) Masyarakat Hukum Adat.
Terhadap  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  yang akan  menjaminkan  tanah  dan  bangunan  atau  rumah  susun  yang  berasal  dari Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana, dapat dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan/Pendaftaran  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  (APHT)  dengan  Nilai  Hak  Tanggungan  sampai  dengan  Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.
Tarif  Pelayanan  Pendaftaran  Tanah  dari  Pelayanan  Pemeliharaan  Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Penggantian Nazhir ditetapkan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
Terhadap  pihak  tertentu  dapat  dikenakan  tarif  sebesar  50%  (lima  puluh persen) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:
a) Tarif  Pelayanan  Pengukuran  dan  Pemetaan  Batas  Bidang  Tanah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1;
b) Pelayanan  Pemeriksaan  Tanah  oleh  Panitia  A  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  6  huruf  a  atau  Pelayanan  Pemeriksaan  Tanah  oleh  Petugas  Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d; dan/atau
c) Pelayanan  Pendaftaran  Tanah  berupa  Pelayanan  Pendaftaran  Tanah  untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a) PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Suami / Istri PNS / TNI / POLRI;
b) BUMN / BUMD;
c) Badan yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah; dan
d) Badan  hukum  swasta  selaku  pengelola  maupun  pengguna  Kawasan  Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus.
2. Perlindungan Hukum Keuangan Negara dalam Sektor PNBP
Menurut Arifin P. Soeria Atmadja PNBP dikategorikan dalam UUD Pasa l 23A  dikategorikan  sebagai  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa.  Meski  Undang Undang  Nomor  20  Tahun  1997  tentang  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak melaksanakan  ketentuan  UUD,  namun  ia  tidak  dapat  digolongkan  kedalam undang-undang  organik,  karena  lahirnya  undang-undang  tentang  PNBP  lebih dahulu daripada Pasal 23A UUD 1945 (perubahan ketiga). 21
Ruang  lingkup  keuangan  negara  diatur  dalam  Pasal  2  Undang  Undang Keuangan  Negara  tidak  lagi  bersifat  interpretatif  eksistensi,  akan  tetapi  justru merupakan  ketentuan  yang  bersifat  ekstensi,  yang  dalam  tataran  rasional  yuridis justru  menjadi  tidak  logis  dan  mengandung  paradoks  didalamnya.  Hal  itu disebabkan adanya tidak adanya batas antara keuangan negara (publik), baik yang diatur  oleh  negara  maupun  daerah,  serta  hukum  keuangan  privat. 22 Pengertian keuangan  negara  itu  sendiri  menurut  Van  der  Kempt,  adalah  semua  hak  yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. 23
PNBP mempunyai fungsi sebagai perlindungan keuangan negara. Secara spesifik dapat diperinci menjadi dua jenis:
21 Arifin  P  Soeria  Atmadja,  2013,  Keuangan  Publik  dalam  Perspektif  Hukum:  Teori,  Praktik,  dan Kritik, Jakarta: Rajawali Press, h. 391. Perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan yaitu: 1) pendekatan dari sisi objek, 2) pendekatan dari sisi subjek, 3) pendekatan dari sisi proses, dan 4)  pendekatan  dari  sisi  tujuan.  Vide  Adrian  Sutedi,  2012,  Hukum  Keuangan  Negara,  Jakarta:  Penerbit Sinar Grafika, h. 11.
22 Rahayu  Hartini,  2017,  BUMN  Persero:  Konsep  Keuangan  Negara  dan  Hukum  Kepailitan  di Indonesia, Malang: Setara Press, h. 87-88.
23 W. Riawan Thandra, 2014, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Grasindo, h. 2.
a) Fungsi Budgeter, dimaksudkan bahwa PNBP sebagai fungsi pembiayaan maka harus  diupayakan  uang  memasukkan  uang  yang  sebesar-besarnya  kedalam  kas negara untuk menunjang tugas pemerintahan.
b) Fungsi  Reguler  (pengaturan),  PNBP  mampu  dipergunakan  sebagai  sarana untuk  mengatur  kebijakan  pemerintah  dalam  berbagai  aspek  dalam  rangka menggerakkan roda pembangunan potensial.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan negara yang  diperoleh  karena  pemberian  pelayanan  jasa/penjualan  barang  milik  negara untuk departemen/lembaga kepada masyarakat. Penerimaan ini dapat berasal dari pungutan dalam bentuk iuran, retribusi, sumbangan atau pungutan yang dikenakan atas pemberian pelayanan/jasa dari negara yang dilakukan oleh departemen/lembaga,  penjualan  barang  milik  negara  baik  yang  dilakukan  secara lelang umum/terbatas maupun penjualan di bawah tangan, dan penyewaan/peminjaman/pengontrakan barang-barang atau fasilitas milik negara.
Selain  berfungsi  sebagai  salah  satu  penerimaan,  PNBP  dapat  pula berfungsi sebagai alat pengaturan, seperti dalam kebijaksanaan penentuan tarif dan penyesuaian-penyesuaian  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 99/PMK.06/2006.  PNBP  juga  berfungsi  sebagai  unit  swadana  atas  beberapa satuan  kerja  tertentu  dari  instansi  pemerintahan  yang  akan  dapat  melakukan  dan mendorong  peningkatan  mutu  pelayanan,  memperlancar  tugas  pelayanan  yang diberikan.  PNBP  sebagai  wujud  penerimaan  juga  mampu  memberikan  rasa kebersamaan  dalam  mengelola  dan  membiayai  pengeluaran  dari  berbagai unit/departemen/lembaga  yang  dalam  proses  mencapai  tujuan  harus  berjalan bersama dan saling mendukung satu sama lainnya.

## E. Penutup
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  merupakan  salah  satu  unsur penerimaan  negara  yang  masuk  di  dalam  struktur  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN).  PNBP  timbul  karena  adanya  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  pemerintahan  dalam  pelayanan,  pengaturan,  perlindungan  masyarakat, pengelolaan  kekayaan  negara  termasuk  pemanfaatan  sumber  daya  alam.  PNBP
mempunyai  peranan  yang  penting  terhadap  tercapainya  target  APBN  yang diharapkan pemerintah.
Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  adalah  penerimaan  yang berasal  dari:    Pelayanan  Survei,  Pengukuran,  dan  Pemetaan;  Pelayanan Pemeriksaan  Tanah;  Pelayanan  Konsolidasi  Tanah  Secara  Swadaya;  Pelayanan Pertimbangan  Teknis  Pertanahan;  Pelayanan  Pendaftaran  Tanah;  Pelayanan Informasi  Pertanahan;  Pelayanan  Lisensi;  Pelayanan  Pendidikan;  Pelayanan Penetapan  Tanah  Objek  Penguasaan  Benda-benda  Tetap  Milik  Perseorangan Warga  Negara  Belanda  (P3MB)/Peraturan  Presidium  Kabinet  Dwikora  Nomor 5/Prk/1965;  Pelayanan  di  Bidang  Pertanahan  yang  Berasal  dari  Kerja  Sama dengan  Pihak  Lain  atau  Instansi  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah;  dan Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Bekas Tanah Terlantar.
Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berasal  dari  Pelayanan Survei,  Pengukuran,  dan  Pemetaan  sebagaimana  meliputi  :  Pelayanan  Survei, Pengukuran  Batas  Kawasan  atau  Batas  Wilayah,  dan  Pemetaan;Pelayanan Pengukuran  dan  Pemetaan  Bidang  Tanah  Dalam  Rangka  Penetapan  Batas,  yang meliputi;  Pelayanan  Pengukuran  dan  Pemetaan  Batas  Bidang  Tanah;  Pelayanan Pengukuran  dan  Pemetaan  Batas  Bidang  Tanah  Secara  Massal;  Pelayanan Pengembalian Batas; dan Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi. Pelayanan  Pengukuran  dan  Pemetaan  Batas  Ruang  Atas  Tanah,  Ruang  Bawah Tanah, atau Ruang Perairan.
PNBP mempunyai fungsi sebagai perlindungan keuangan negara. Secara spesifik  dapat  diperinci  menjadi  dua  jenis:  Fungsi  Budgeter,  dimaksudkan  bahwa PNBP sebagai fungsi pembiayaan maka harus diupayakan uang memasukkan uang yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara untuk menunjang tugas pemerintahan. Fungsi  Reguler  (pengaturan),  PNBP  mampu  dipergunakan  sebagai  sarana  untuk mengatur  kebijakan  pemerintah  dalam  berbagai  aspek  dalam  rangka menggerakkan roda pembangunan potensial.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amallia, Meita, " Analisis Sistem PNBP Untuk Meningkatkan Efektifitas Kinerja Pada KPPN Surabaya I " , Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 12, 2015.
Asshiddiqie, Jimly, 2010, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Penerbit Kompas.
Atmadja, Arifin P Soeria, 2013, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik, Jakarta: Rajawali Press.
Hartini, Rahayu, 2017, BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia, Malang: Setara Press.
Ibrahim,  Johny,  2006,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang:  Bayu Media.
Negara, Tunggul Anshari Setia, 2017, Ilmu Hukum Pajak, Malang: Setara Press.
Saidi, Muhammad Djafar, 2013, Hukum Keuanngan Negara, Jakarta: Rejawali Pers.
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
Sudirman,  Rismawati  dan  Antong  Amiruddin,  2012,  Perpajakan  Pendekatan  Teori  dan Praktik, Malang: Empat Dua Media.
Sutedi, Adrian, 2012, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Thandra, W. Riawan, 2014, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Grasindo.
Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  128  Tahun  2015  Tentang  Jenis Dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2002  tentang  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997.
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006.