INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3193-3206 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Bogor)
Devi Oktafiani 1 ✉ , Susy Hambani 2 , Yoyok Priyo Hutomo 3 , Warizal 4
Universitas Djuanda
Email: devi.oktafiani2020@unida.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Untuk  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  diperlukan  suatu  kepatuhan  dari  wajib  pajak  dalam melakukan  kewajiban  perpajakan.  Kepatuhan  perpajakan  penting  untuk  meningkatkan  penerimaan. Namun  pada  kenyataannya,  realisasi  penerimaan  pajak  mengalami  fluktuasi.  dan  naik  turunnya penerimaan  pajak  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. yang akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh dari pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan sanksi pajak terhadap  penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Bogor. partisipan penelitian ini adalah wajib orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bogor. Metode analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini. Pengambilan sampel yang digunakan  tenik incidental sampling  dengan ukuran  sampel  adalah  100  orang.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan  pajak, penagihan pajak dan sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi.
Kata.kunci: Penagihan pajak, Pemeriksaan pajak, Penerimaan  pajak Orang Pribadi, Sanksi Pajak

## Abstract
To optimize tax revenue, it requires compliance from taxpayers in carrying out tax obligations. Tax compliance is important to increase revenue. But in reality, the realization of tax revenue fluctuates. and  the  ups  and  downs  of  tax  revenue  are  caused  by  the  lack  of  awareness  and  compliance  of taxpayers in performing their tax obligations properly. which ultimately affects tax revenue itself. This study aims to understand the effect of tax audits, tax collection, and tax sanctions on individual tax revenue at KPP Pratama Bogor. the participants of this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama Bogor. Multiple regression analysis method was used in this study. The sampling used tenik incidental sampling with a sample size of 100 people. The results of this study indicate that tax audits, tax collection and tax sanctions have a positive and significant impact on individual taxpayers. Keywords: Tax billing, Tax audit, Individual tax revenue, Tax Sanctions

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang, dan masih banyak proyek-proyek pembangunan nasional saat ini sedang berlangsung di negara ini dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya  dalam  rangka  memenuhi kewajiban  negara.  (Wadayanti  dkk,  2022)  Pajak  sangat  penting  dalam  mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  kemakmuran  nasional.  Hal  ini  dikarenakan  sektor  publik merupakan  sumber  pendapatan  pemerintah  yang  paling  penting  untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan belanja publik.
Reformasi perpajakan diimplementasikan oleh pemerintah sebagai bagian dari inisiatif untuk  meningkatkan  jumlah  wajib  pajak  yang  harus  membayar  pajak.  Reformasi  ini mengarah  pada  pengenalan  sistem  penilaian  mandiri  yang  dirancang  sebagai  sistem pembayaran pajak di Indonesia. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melunasi utang mereka  tanpa  harus  ditagih.  Di  sisi  lain,  seperti  yang  telah  dikatakan  sebelumnya, penggunaan pajak tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya persyaratan pajak yang tidak  mempertimbangkan  pentingnya  pajak  bagi  negara  dan  individu.  Dalam  proses meningkatkan  jumlah  penerimaan  yang  diterima  negara  melalui  pajak,  tidak  hanya Departemen  Pajak  yang  berkomitmen  untuk  melakukannya,  tetapi  Wajib  Pajak  juga berkomitmen  untuk  melakukannya  dan  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  proses meningkatkan jumlah penerimaan yang diterima melalui pajak. (Hambani & Lestari, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan akan sikap pajak dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak. (Hutomo & Marliani, 2018)
penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bogor pada periode tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Berikut data hasil penerimaan pajak KPP Pratama Bogor :

## Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Kota Bogor Target Realisasii Presentase 2018 219.020.056.000 95.287.499.504 43,50 % 2019 111.129.927.000 98.465.676.386 88,60 % 2020 80.295.251.000 88.739.240.019 110,51 % 2021 73.039.120.000 73.007.418.388 99,95  % 2022 63.233.358.000 65.816.216.123 104.08 %
Sumber: KPP Pratama Bogor, 2024
Berdasarkan  informasi  yang  telah  dipaparkan,  hasil  keuangan  KPP  Pratama  Bogor untuk  tahun  2018-2022  tidak  selalu  mencapai  target.  Wajib  Pajak  tidak  berupaya  untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang pada akhirnya memperngaruhi penerimaan pajak. Akibatnya,  penerimaan  pajak  mengalami  kenaikan  dan  penurunan.  Jika  dibandingkan dengan  jenis  pajak  lainnya,  pajak  yang  diterima  dari  sektor  pajak  penghasilan  lebih bermanfaat daripada pajak yang diterima dari sektor lain. Di Indonesia ini pajak penghasilan badan masih mendominasi. ini disebabkan karena badan lebih mudah dikenali, jati dirinya lebih  jelas,  keberadaannya  lebih  jelas,  kegiatannya  lebih  jelas  dan  transparan  obyek pajaknya  lebih  mudah  dideteksi,  dan  pemungutan  pajak  atas  badan  lebih  ideal  jika dibandingkan dengan pajak orang pribadi (Hudany dkk, 2015).
Pemerintah telah menyederhanakan banyak hal bagi para pembayar pajak, terutama dengan memperkenalkan sistem yang didasarkan pada pembayaran pajak secara langsung. Ketika hal ini terjadi, hal ini memberikan kesempatan kepada para wajib pajak untuk memiliki kepercayaan  pada  diri  mereka  sendiri  untuk  membayar  pajak  yang  harus  dibayarkan. Namun penerapan self assessment system membawa dampak yang baik dan juga buruk. Dengan adanya kebebasan ini, wajib pajak memiliki kapasitas untuk melakukan kecurangan dan  memberikan  pajak  yang  terutang  dengan  cara  yang  tidak  sepenuhnya  jujur.  Oleh karena  itu, wajib  pajak diharapkan mematuhi peraturan  perpajakan untuk meningkatkan penerimaan  pajak  (Purba  dkk,  2021).  Penerimaan  pajak  dengan  Tinggi  dan  rendahnya dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  termasuk  pemeriksaan,  penagihan,  dan  sanksi. Pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum dalam bentuk pemeriksaan, penagihan, dan sanksi untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka.

## Tabel 2.
Jumlah wajib pajak Orang Pribadi di Pemeriksaan dan Realisasi Penerimaan hasil
Pemeriksaan Tahun Jumlah WPOP diperiksa Realisasi Penerimaan Hasil Pemeriksaan 2018 709 10.198.535.692 2019 925 36.369.477.529 2020 374 27.161.747.703 2021 634 85.881.489.463 2022 610 29.737.894.718
Sumber: KPP Pratama Bogor, 2024
Berdasarkan data yang disajikan menunjukan pencapaian pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Bogor 2018-2022 Selain pemeriksaan pajak, salah satu jenis kegiatan yang dilakukan Dirjen Pajak dalam rangka memenuhi tujuan pelunasan pajak adalah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak.
Tabel 3.
Jumlah Tunggakan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Tunggakan WPOP 2018 103.712.283.235 2019 81.133.503.454 2020 60.837.677.283 2021 883.372.706 2022 4.236.466.576
Sumber : KPP Pratama Bogor, 2024
Berdasarkan  informasi  yang  telah  diberikan,  dapat  disimpulkan  bahwa  tunggakan pajak  di  KPP  Pratama  Bogor  mengalami  fluktuasi  setiap  tahunnya.  dapat  dilihat  dari besarnya tunggakan pajak KPP Pratama Bogor dari tahun 2018 hingga tahun 2020.
Sederhananya,  mendistribusikan  pajak  kepada  masyarakat  umum  bukanlah  tugas yang mudah. Faktanya, ada sejumlah besar orang yang secara tidak konsisten mengakui atau  menyadari  perlunya  membayar  pajak  atas  penghasilan.  Pada  KPP  Pratama  Bogor sendiri  telah  menerapkan  sanksi  perpajakan  apabila  ditemukannya  pelanggaran  dalam perpajakan.
Tabel 4.
Jumlah Surat Ketetapan yang diterbitkan WPOP tahun 2018-2022 Tahun Surat Ketetapan 2018 741 2019 596 2020 463 2021 28 2022 89
Sumber : KPP Pratama Bogor, 2024
Dari informasi yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa Surat ketetapan pajak yang  diterbitkan  tahun  2018  dan  berlanjut  hingga  tahun  2022.  Pengenaan  sanksi  pajak diperlukan  untuk  memenuhi  persyaratan  pajak  dalam  rangka  menyelesaikan  tugas membantu pembangunan negara.
Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi Hasil Sanksi Pajak 2018-2022 Tahun Realisasi 2018 30.328.400.836 2019 8.564.859.231 2020 146.835.476 2021 587.054.639 2022 4.078.016.001
Sumber : KPP Pratama Bogor, 2024
Berdasarkan data yang disajikan dapat disimpulkan Penerimaan hasil dari sanksi pajak setiap tahunnya mengalami fluktuasi tetapi pendapatan hasil  dari  sanksi pajak  ini dapat meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya.
Theory of  planned behavior (TPB)
Ajzen (1991), teori perilaku terencana merupakan salah satu literatur psikologi yang menjelaskan tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Sebagai akibatnya, kebutuhan akan pajak  akan  muncul  sebagai  akibat  dari  ketidakmampuan  wajib  pajak  untuk  memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Relevansi penelitian ini terletak pada fakta bahwa teori perilaku terencana relevan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Teori  ini  serupa  dengan  keyakinan  individu  bahwa  seseorang  yang  terlibat  dalam  suatu kegiatan tertentu pasti akan memiliki pengetahuan tentang hasil dari tindakan mereka.
Pengaruh Pemeriksaan Pajak
temuan studi yang dilakukan widati, dkk (2022) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi
H1= Pemeriksaan pajak diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi Pengaruh Penagihan pajak
temuan  studi  yang  dilakukan  ischabita,  dkk  (2022)  menyatakan  bahwa  penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi H2= Penagihan pajak diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi Pengaruh Sanksi pajak
temuan studi yang dilakukan Prabowo, dkk (2019) menyatakan bahwa  Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi H3= Sanksi pajak diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi Pengaruh pemeriksaan pajak, Penagihan pajak dan Sanksi pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi
temuan studi yang dilakukan widati, dkk (2022), ischabita, dkk (2022), dan Prabowo, dkk (2019) yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan Sanksi Pajak memengaruhi penerimaan pajak orang pribadi.
H4= Pemeriksaan Pajak, penagihan Pajak dan Sanksi pajak diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi

## METODE PENELITIAN.
Penelitian  yang  disajikan  di  sini  menggunakan  metodologi  penelitian  kuantitatif. Penelitian  ini  di  dalamnya  dilakukan  pengamatan  terhadap  hubungan  variabel  antara Pengaruh  pemeriksaan  pajak,  penagihan  pajak,  dan  sanksi  pajak  terhadap  penerimaan pajak  orang  pribadi.  Data  berasal  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Bogor.  Sampel dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode  pengambilan  sampel non-probability,  dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik incidental sampling.
Berdasarkan analisis regresi Slovin dengan margin of error 10% jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 157.117 yang harus diperoleh dari orang pribadi di KPP  Pratama  Bogor.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  memberikan  kuesioner secara langsung kepada wajib pajak di KPP Pratama Bogor. Setelah proses pengumpulan data selesai, analisis regresi dilakukan dengan menggunakan software statistik SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas
Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Rtabel Keterangan Pemeriksaan Pajak 0,698 Valid Penagihan Pajak 0,791 Valid Sanksi Pajak 0,785 Valid Penerimaan Pajak 0,736 Valid
Sumber: Output SPSS, 2024
Berdasarkan  data  yang  disajikan,  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  item  kuesioner dinyatakan valid untuk semua variabel penelitian.
Uji Reabilitas Tabel 7. Hasil Uji Reabilitas Variabel Rhitung Rtabel Keterangan Pemeriksaan Pajak 0,734 0,600 Reliabel Penagihan Pajak 0,850 0,600 Reliabel Sanksi Pajak 0,844 0,600 Reliabel Penerimaan Pajak 0,782 0,600 Reliabel
Sumber: Output SPSS, 2024.
Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan semua pernyataan kuesioner ini dinyatakan reliabel.
Uji Normalitas

## Tabel 8. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.98706269 Most Extreme Differences Absolute .078 Positive .078 Negative -.054 Test Statistic .078 Asymp. Sig. (2-tailed) .135 c
Sumber: Output SPSS, 2024.
Dari tabel tersebut, hasil uji normalitas Kolmogrov-Smirnov dengan Asymptotic Sig (2- tailed)  sebesar  0,1355  >  0,05  menunjukkan  bahwa  distribusi  variabel  pajak  yaitu pemeriksaan, penagihan dan sanksi adalah normal. analisis grafik dengan menggunakan grafik P-Plot dan histogram juga dapat menyimpulkan uji normalitas
Sumber: Output SPSS, 2024.
Gambar 1. Grafik Histogram dan Grafik P-Plot
Dapat dilihat dari histogram pada Gambar 1 dan normal P-plot pada Gambar 2 bahwa kedua  diagram  ini  memiliki  distribusi  normal  dan  model  regresi  memenuhi  asumsi
normalitas.
Uji Multikolinearitas
Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Pemeriksaan .990 1.010 Penagihan .479 2.089 Sanksi .482 2.075 Sumber: Output SPSS, 2024
Dapat dilihat dari data diatas, variabel Pemeriksaan Pajak, Penagihan pajak dan Sanksi pajak  tidak  menunjukkan  perilaku  multikolinieritas  atau  menunjukkan  korelasi  dengan variabel independen lainnya.
Uji Heteroskedastisitas
Gambar 2 Grafik Scatterplot Sumber: Output SPSS, 2024
Pada gambar diatas terlihat bahwa diagram yang dimaksud tidak lengkap dan tidak mengikuti distribusi normal. Pada diagram saat ini, titik-titik di atas dan di bawah angka 0 sesuai  dengan  distribusi  Y.  Sesuai  dengan  pernyataan  bahwa  heteroskedastisitas  tidak terjadi, oleh karena itu ini sesuai dengan pernyataan tersebut tidak ada heteroskedastisitas.
Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 10. Regresi Linear Berganda
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients
Standard
ized Coefficie nts T Sig. B
Std.
Error
Bet a 1 (Constant) 2.876 2.189 1.314 .192 Pemeriksaan .205 .083 .147 2.458 .016 Penagihan .557 .085 .565 6.577 .000 Sanksi .294 .091 .277 3.235 .002
Sumber: Output SPSS, 2024
hasil analisis regresi berganda pada Tabel 13, nilai konstanta sebesar 2,876, koefisien regresi untuk variabel pemeriksaan pajak (X1) sebesar 0,205, koefisien regresi untuk variabel penagihan pajak (X2) sebesar 0,557, dan koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,294.
Uji F (Simultan)
Pada penelitian ini menggunakan 100 responden, 3 variabel independen serta ambang batas signifikansi 5%.  Berdasarkan parameter tersebut, dapat ditentukan df1= k-1 (4-1=3) df2= n-k-1 (100-4-1=95) maka dapat diperoleh Ftabel sebesar  2,700
Tabel 11. Hasil Uji F
ANOVA a Mode l Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 761.697 3 253.899 62.355 .000 b Residual 390.893 96 4.072 Total 1152.590 99
Sumber: Output SPSS, 2024
Data diatas menyatakan  pada tingkat  kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi  5% maka signifikansinya adalah 0,001 < 0,05, yang maka H0 ditolak dan Hα diterima, dengan nilai Fhitung adalah 62.355 > Ftabel 2,700. yang dapat diartikan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak, Penagihan pajak dan Sanksi pajak berpengatuh terhadap penerimaan pajak.

## Uji T (Parsial)
Pada penelitian ini menggunakan 100 responden, 3 variabel independen serta ambang batas  signifikansi  5%.  Sehingga  dapat  ditentukan  a/2=0,05/2=0,025,  n-k-1=100-4-1=95 maka nilai Ttabel yaitu 1,985
Tabel 12. Hasil Uji T
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Si g. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance V IF 1 (Constant) 2.876 2.189 1.314  .192 Pemeriksan .205 .083 .147 2.458  .016 .990 1 .010 Penagihan .557 .085 .565 6.577  <.001 .479 2 .089 Sanksi .294 .091 .277 3.235  .002 .482 2 .075 Sumber: Output SPSS, 2024

## 1. Pemeriksaan Pajak
Ketika thitung 0,016 < Ttabel 0,05 dan nilai thitung ≥ ttabel (2.458 ≥ 1,985) terpenuhi, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini mengidentifikasi pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi.
Penagihan Pajak
2. Penagihan pajak
Ketika  thitung  0,001  <  Ttabel  0,05  dan  nilai nilai  thitung  ≥  ttabel (6,577 ≥ 1,985) terpenuhi,  sehingga  H0  ditolak  dan  Ha  diterima.  Hal  ini  mengindikasikan  Penagihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap menerimaan pajak orang pribadi 3. Sanksi pajak
Ketika thitung 0,002 < Ttabel 0,05 dan nilai thitung ≥ ttabel (3,235≥1,985) terpenuhi, sehingga  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap menerimaan pajak orang pribadi

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil uji F diperoleh hasil bahwa (Fhitung 62,355 < Ftabel 2,70) memiliki nilai  signifikan  (0,001  <  0,05).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  H0  ditolak  dan  Ha  diterima. Dengan demikian, variabel Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bogor. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Widati dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak orang pribadi.
Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap penerimaan Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukan bahwa variabel pemeriksaan pajak memperoleh nilai (2,458 ≥ 1,985) dengan nilai signifikan (0,016<0,05) maka hal ini berarti H0  ditolak  Ha  diterima.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pemeriksaan  pajak  memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel  penerimaan  pajak  orang  pribadi. Peningkatan  pemeriksaan  pajak  ini  mengindikasikan  bahwa  ketika  proses  pemeriksaan pajak menjadi lebih konsisten dan tepat, maka akan mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik dan akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak. Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Widati,  dkk  (2022),  yang  menyatakan  bahwa pemeriksaan  pajak  memiliki  dampak  positif  dan  signifikan  secara  statistik  terhadap menerimaan pajak orang pribadi
Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan  hasil  pengujian  secara  parsial  menunjukan  bahwa  variabel  penagihan pajak memperoleh nilai (6.577 ≥ 1,985) dengan nilai  signifikan (0,001<0,05) maka hal ini berarti H0 ditolak Ha diterima. Hal tersebut menunjukan bahwa penagihan pajak secara parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel  penerimaan  pajak  orang pribadi. Pengaruh penagihan pajak ini menunjukan bahwa semakin tinggi penagihan pajak maka  akan  semakin  tinggi  pula  penerimaan  pajak.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian yang dilakukan oleh ischabita, dkk (2022) yang menyatakan bahwa secara parsial penagihan  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  menerimaan  pajak  orang pribadi
Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak orang pribadi
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa variabel sanksi pajak memperoleh nilai (3,235 ≥ 1,985) dengan nilai signifikan (0,002<0,05) maka hal ini berarti H0 ditolak Ha diterima. Hal ini menunjukan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh prabowo, dkk (2019) yang menyatakan bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi
SIMPULAN
Dapat disimpulkan dari hasil pengumpulan, pengolahan, penelaahan analisis data dan pembahasan mengenai Pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan sanksi pajak penerimaan pajak orang pribadi, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan sanksi pajak penerimaan pajak orang pribadi. secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan orang pribadi di KPP Pratama Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen.  (I.1991) .  The  Theory  Of  Planned  Behavior.  Organizational  Behavior  and  Human Decision Process. 50(20).179-211
Bustamar Ayza. (2017). Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: Kencana.
Erly,S.(2016). Perencanaan Pajak Edisi Ke-6. Jakarta: Salemba Empat.
Hambani,S & Lestari,A (2020). Pengaruh Penyuluhan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Vol.6 No.1
Hudany, R.W., Hasan, A., Sofyan, A. (2015) Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak,  Pemeriksaan  Pajak,  Penagihan  Pajak  dan  Surta  Paksa  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Solok.  Jurnal  Online Mahasiswa, Fekon Vol.2 No.2
Ischabita,  N.,  Hardiwi0noto,  Nurcahyono  (2022)  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Penagihan  Pajak  Dan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap Penerimaan Pajak. : Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio ISSN : 2808-098X, E- ISSN : 2808-1234 Vol. 02 No. 02. 01-13
Mardiasmo. (2019), Perpajakan edisi terbaru. Andi offset. Yogyakarta
Prabowo. D., Harimurti, F., & Sunarti (2019) Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan  (Studi  Kasus  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Sukoharjo).  Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 16 No. 2 April 2019: 188 – 199
Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi. Rekayasa Sains.
Widati, S., Maulana, A., Hidayat, T. (2022) Pengaruh Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa-Vol. 7 No. 2
Widayanti,  E.,  Purba,  J.,  Ritonga,  D.,  &  Andriyani,  M.  (2022).  Penghindaran  Pajak  Pada Perusahaan  Property  dan  Real  Estate  Yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)
Periode 2016-2019. Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 7(1), 75 – 95
Hutomo  Y.P  &  Marliani.  S    (2018)  Penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan:  analisis keberhasilan pada kecamatan megamendung kabupaten bogor. Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Vol. No.2