## JIUBJ

## Peran Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam Edukasi Mitigasi Bencana Tsunami di Sekolah Pesisir Pantai Pandeglang - Banten

## Yuningsih, Wika Hardika Legiani, Febrian Alwan Bahrudin
Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pedidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Correspondence email: 2286170035@untirta.ac.id, wikahardikalegiani@gmail.com, febrian.alwan@unitirta.ac.id
Abstrak. Indonesia terdiri dari 3 lempeng tektonik, yaitu lempengan pasifik, indo-australia dan lempengan Eurasia. 3 lempengan ini  saling  bertabrakan  yang  dapat  mengakibatkan  gempa  bumi  bahkan  tsunami,  berdasarkan  data  BNPB,  dalam  indeks  resiko bencana  Indonesia  (IRBI)  provinsi  banten  termasuk  dengan  kelas  resiko  tinggi  bencana  termasuk  bencana  tsunami.  Lokasi penelitian  ini  berada  di  SMA  Negeri  3  Pandeglang  dan  SMA  Negeri  15  Pandeglang  yang  berada  di  pesisir  pantai  yang  rawan rentan  terhadap  bencana  tsunami.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  hubungan  kerjasama  pemerintah  dengan  pihak sekolah  dalam  kesiapsiagaan  menghadapi  bencana  tsunami.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  terdiri  dari  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  didapat bahwa  pemerintah  dapat  menunjukkan  peranannya  dalam  penanggulangan  bencana  melalui  4  (empat)  cara,  yaitu  cara  legislasi, kelembagaan,  perencanaan,  dan  pengembangan  kapasitas.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Pandeglang  dalam  hal  ini  BPBD  Kabupaten  Pandeglang  telah  cukup  berhasil  dalam  Edukasi  Mitigasi  Bencana  Tsunami  di Sekolah  Pesisir  Pantai  Pandeglang  Banten.  Pada  pelaksanaan  upaya  pengurangan  risiko  bencana  Pemerintah  Kabupaten Pandeglang  telah  mempunyai  dasar  hukum  dan  juga  mampu  mengembangkan  strategi  mitigasi  bencana  di  sekolah  berupa membuat Sekolah  Tangguh Bencana  (STB)  dan  pembentukan satuan tugas Penanggulangan  Bencana Daerah  (PBD)  Kabupaten Pandeglang.
Kata kunci: Peran Pemerintah; Penanggulangan Bencana; Mitigasi Bencana.
Abstract. Indonesia is located between 3 tectonic plates, which are the Pacific plate, the Indo-Australian plate, and the Eurasian plate.  These  3  plates  can  collide  with  each  other  and  can  cause  earthquakes  and  tsunamis,  based  on  BNPB  data,  and  in  the Indonesia Disaster Risk Index (known as IRBI), Banten province is included in the high-risk class for disasters, including tsunami disasters.  The  location  of  the  current  research  was  carried  out  at  SMA  Negeri  3  Pandeglang  and  SMA  Negeri  15  Pandeglang which were on the coast that were prone to tsunami disasters. The purpose of this study was to describe the relationship between government and schools in tsunami disaster preparedness. This study used a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques consisted of observation, interviews and documentation. Based on the research results, it is known that the government  could  demonstrate  its  role  in  disaster  management  through  4  (four)  ways,  which  were  legislation,  institutions, planning,  and  capacity  building.  The  results  showed  that  the  Pandeglang  Regency  Government  in  this  case  the  Pandeglang Regency  BPBD  was  quite  successful  in  Tsunami  Disaster  Mitigation  Education  at  the  Pandeglang  Coastal  School  Banten.  In carrying out disaster risk reduction efforts, the Pandeglang Regency Government had a legal basis and was also able to formulate disaster  mitigation  strategies  in  schools,  which  were  the  establishment  of  Disaster  Resistant  Schools  (known  as  STB)  and  the formation of the Pandeglang Regency Regional Disaster Management Task Force (known as PBD.
Keywords: Government Role; Disaster Management; Disaster Mitigation.

## PENDAHULUAN
Lempeng  Indo-Australia,  lempeng  Pasifik,  dan lempeng  Eurasia  adalah  tiga  lempeng  tektonik  utama yang  membentuk  Indonesia.  Pada  waktu  tertentu,  tiga lempengan ini saling bertabrakan yang dapat menyebabkan  gempa  bumi  dan  bahkan  menyebabkan bencana  Tsunami.  Berdasarkan  data  BNPB  (2013), dalam  indeks  risiko  bencana  Indonesia  (IRBI)  Provinsi Banten  termasuk  dengan  kelas  Risiko  tinggi  bencana. Karena  di  delapan  (8)  Kabupaten  Kota  yang  tersebar  di Provinsi  Banten,  enam  (6)  diantaranya  termasuk  dalam kategori  Risiko  tinggi  bencana.  Di  provinsi  banten terdapat  salah  satu  daerah  yang  rentan  terhadap  resiko bencana tinggi yaitu salah satunya kabupaten Pandeglang  dengan  skor  215.  Salah  satu  bencana  yang terjadi  di  provinsi  banten  tepatnya  di  wilayah
Pandeglang yaitu terjadinya Tsunami di Desember 2018 lalu  menegaskan  bahwa  daerah  tersebut  berisiko  tinggi terhadap  ancaman  tsunami.  Catatan  sejarah  juga menunjukkan  bahwa  Selat  Sunda  mengalami  banyak sekali Tsunami seperti letusan gunung berapi dan gempa bumi. Tsunami dipicu oleh beberapa peristiwa geologis, antara  lain  letusan  gunung  Krakatau  pada  tahun  416, 1883,  dan  1928,  serta  gempa  bumi  pada  tahun  1851, 1883 dan 1889. Data tersebut berdasarkan data IRB.
Pada  2018  tsunami  terjadi  di  Selat  sunda  yang mengakibatkan  kerusakan  cukup  parah  pada  ruang publik  tak  terkecuali  pada  sarana  pendidikan  di  pesisir pantai  kabupaten  pandeglang.  Tercatat  data  BPBD Kabupaten  Pandeglang  bahwa  sekolah  yang  terdampak bencana  tersebut  berjumlah  16  sekolah  dari  tingkatan paling  bawah  sampai  sekolah  menengah  atas.  Sekolah-
Yuningsih et al., Peran Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam Edukasi Mitigasi Bencana Tsunami di Sekolah Pesisir Pantai Pandeglang - Banten
sekolah  di  pesisir  pandeglang  sudah  sepatutnya menerapkan  standar  tinggi  pada  sarana  dan  pra  sarana penunjang  keselamatan  warga  sekolah  seperti  pada Peraturan Kepala (PERKA)
Badan Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  No.  04  Tahun  2012 menjelaskan  bahwa  “Sekolah  tahan  bencana  yaitu sekolah yang menerapkan standar tinggi pada sarana dan prasarananya  serta  budaya  yang  melindungi  warga sekolah  dan  lingkungan  sekitar  dari  kemungkinan terjadinya  bencana”.  Fasilitas  sarana  dan  prasarana tersebut  meliputi  gedung  sekolah,  peralatan  tanggap bencana  milik  sekolah,  dan  pengetahuan  warga  sekolah seperti  pendidikan  pengetahuan  kebencanaan,  simulasi kebencanaan,  dan  standar  operasional  prosedur  (SOP) penanggulangan bencana.
Sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan  tidak hanya  harus memberikan pengetahuan, tetapi juga harus mampu  membekali  siswa  dengan  keterampilan  dan keterampilan  bertahan  hidup  ketika  mereka  memasuki masyarakat.  Mitigasi  bencana  adalah  komponen  dari kemampuan  bertahan  hidup  siswa  di  masa  depan.  jadi edukasi  mitigasi  bencana  sejak  dini  pada  siswa  mutlak diperlukan,  mengingat  mitigasi  bencana  merupakan langkah  awal  dalam  mewujudkan  masyarakat  sadar bencana.  Maka  pendidikan  mitigasi  bencana  sangat diperlukan,  sehingga  masyarakat  tidak  lagi  panik  saat terjadi  bencana  alam  karena  mereka  sudah  mengetahui cara  menyelamatkan  diri  dan  mengambil  langkah  awal yang diperlukan.
Upaya  pendidikan  mitigasi  bencana  di  sekolah memang  perlu  diperhatikan  mengingat  sekolah-sekolah di  sepanjang  pesisir  pantai  barat  Kabupaten  Pandeglang rentan  akan  terjadinya  bencana  selain  sebagai  bentuk pemberdayaan  pada  siswa  yang  kelak  terjun  langsung dalam  bermasyarakat  juga  investasi  mewujudkan masyarakat  sadar  bencana  di  Kabupaten  Pandeglang. Dalam  PP  No  21  Tahun  2008  tentang  penyelenggaraan penanggulangan bencana menjelaskan “Mitigasi bencana adalah  upaya  pengurangan  risiko  bencana,  baik  melalui pembangunan  fisik  maupun  melalui  kesadaran  dan  juga peningkatan  kapasitas  menghadapi  bencana  alam”. Konsekuensi dari bencana jelas mengancam keselamatan warga  sekolah  bahkan  masyarakat  luas.  Oleh  sebab  itu, intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk penanggulangan,  penanganan,  dan  pencegahan.  Dengan kata  lain,  pemerintah  perlu  berpartisipasi  langsung dalam  upaya  penanggulangan  bencana  di  sekolah- sekolah, sebab bencana bukanlah masalah pribadi, tetapi berkaitan keselamatan umum.
SMA Negeri 3 dan  SMA Negeri 15 Pandeglang merupakan  sekolah  yang  memiliki  kerentanan  tinggi dalam  menghadapi  ancaman  bencana  tsunami  karna terletak  di  pesisir  pantai  barat  kabupaten  Pandeglang. Maka  peran  pemerintah  Kabupaten  Pandeglang  harus fokus  dalam  perencanaan  kesiapsiagaan  yaitu  mitigasi bencana  di  sekolah.  Upaya  kesiapsiagaan  bencana  di sekolah  ditentukan  melalui  parameter  kesiapan  sekolah
dalam  menyusun  tataruang,  alur  jalur  evakuasi  dan terakhir  cukupnya  pengetahuan  warga  sekolah  dalam kondisi  kedaruratan.  Upaya  mitigasi  bencana  seringkali dapat  dibagi  menjadi  kategori  non-struktural  dan struktural.  Membangun  struktur  fisik  merupakan  salah satu  contoh  mitigasi  struktural,  sedangkan  mitigasi  non struktural  berfokus  pada  kesiapan  masyarakat  terhadap bencana  alam  melalui  perencanaan  tata  guna  lahan, peraturan  pemerintah,  dan  pendidikan.  (Rusilowati, 2012).
Sebagaimana dijelaskan dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa “Program tanggap  bencana,  yaitu  serangkaian  program  yang dilakukan  untuk  mengantisipasi  bencana  dengan mengorganisir  dan  mengambil  langkah  yang  tepat  dan efektif.  Konsep  kesiapsiagaan  digunakan  untuk  lebih menitikberatkan  pada  kemampuan  bertindak  dalam merespon  situasi  darurat  jika  terjadi  bencana  secara cepat  dan  tepat”.  (Lipiunesco/Isdr,  2006).  Selain  itu, tentunya  harus  ada  strategi  yang  digunakan  pemerintah dalam kesiapsiagaan terhadap bencana alam, yang dalam kenyataannya  sering  dipandang  sebagai  force  majeure, yaitu  sesuatu  di  luar  kendali  manusia,  sehingga  dapat mengurangi  terjadinya  lebih  banyak  korban  bencana alam  tsunami  di  Kabupaten  Pandeglang,  diperlukan strategi  kesiapsiagaan  bencana.  Dengan  demikian, diadakannya  Penelitian  ini  bermaksud  untuk  memahami dan  menganalisis  peran  dan  strategi  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Pandeglang  dalam  Pendidikan  Mitigasi Bencana  Tsunami  di  Sekolah  Pesisir  Pantai  Pandeglang – Banten

## METODE
Pengumpulan data untuk penelitian ini berlokasi di  SMA  Negeri  3  Pandeglang,  SMA  Negeri  15 Pandeglang  beserta  BPBD  Kabupaten  Pandeglang. Peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif  yang  dilakukan  pada  bulan November  sampai  September  2021.  Penelitian  ini menggunakan  strategi  dokumentasi,  observasi,  dan wawancara  untuk  mengumpulkan  data.  Pendekatan Miles  dan  Huberman  digunakan  dalam  analisis  data penelitian  ini,  yang  meliputi  empat  tahap:pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan triangulasi sumber untuk memvalidasi data.

## HASIL
Strategi  Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang  dalam Edukasi  Mitigasi  Bencana  Tsunami  di  Sekolah  Pesisir Pantai Pandeglang – Banten
Berdasarkan  hasil  Wawancara  dan  observasi  di Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Kabupaten Pandeglang. BPBD diketahui telah menjalankan  tugasnya  dengan  penuh  tanggung  jawab. BPBD Kabupaten Pandeglang  telah menyusun sejumlah kebijakan  terkait  penanggulangan  bencana  tsunami.
Yuningsih et al., Peran Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam Edukasi Mitigasi Bencana Tsunami di Sekolah Pesisir Pantai Pandeglang - Banten
Salah  satunya  yaitu  upaya  untuk  mencapai  tujuan tersebut adalah dengan menggeser model penanggulangan bencana dari model tanggap bencana ke model  pencegahan  bencana.  Ulum  (2013),  menjelaskan bahwa  mitigasi  bencana  dibagi  menjadi  dua  kategori, mitigasi  struktural  berupa  pembangunan  infrastruktur dan  mitigasi  non-struktural  berupa  berbagai  regulasi tentang kesiapsiagaan, dan pelatihan Mitigasi Bencana.
Pengurangan risiko bencana merupakan langkah awal  BPBD  Kabupaten  Pandeglang.  Dampak  negatif tsunami  yang  diprediksikan  adalah  jatuhnya  lebih banyak  korban  jiwa,  rusak  beratnya  fasilitas  umum  dan tentunya akses yang sulit di jangkau di sepanjang pantai Kabupaten  Pendeglang.  BPBD  mengambil  langkah- langkah  strategis  sebagai  bagian  dari  persiapan penanganan  keadaan  darurat  dan  imelakukan  kegiatan mitigasi.  Ada  beberapa  bidang  yang  perlu  dikaji  dan menjadi  perhatian  peneliti  pada  Pendekatan  Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam Edukasi Mitigasi Bencana Tsunami di Sekolah Pesisir Pantai Pandeglang – Banten yang  dilakukan  oleh  BPBD  Kabupaten  Pandeglang seperti landasan hukum (legal standing), strategi edukasi mitigasi  bencana,  dan  hubungan  antar  lembaga  terkait, yaitu sebagai berikut:
1. Landasan Hukum Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang  memilik  2  (dua) hukum  di  tingkat  daerah  berupa  PERDA  dan PERBUP sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Pandeglang.
a. PERDA  Kabupaten  Pandeglang  No  05  Tahun 2012  tentang  Kewenangan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Kabupaten  Pandeglang.  Perda tersebut  merupakan  tindak  lanjut  dari  lahirnya UU  di  tingkati  nasional,  yaitu  UU  No  24  Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana. Mengenai organisas dan tatakerja BPBD Kabupaten Pandeglang, dijelaskan bahwa mitigasi  bencana  merupakan  rangkaian  upaya pengurangan  risiko  bencana  melalui  serangkaian program  pembangunan  baik  fisik  maupun  non fisik  serta  edukasi  dan  peningkatan  pengetahuan dalam  merespon  bencana.  Sedangkan  pada  tahap kesiapsiagaan difokuskan pada rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  dengan  mengorganisir dan  memprediksi  bencana  melalui  langkah- langkah yang tepat dan efektif.
b. PERBUP  Kabupaten  Pandeglang  No  17  Tahun 2021  tentang  Rencana  Penanggulangan  Keadaan Darurat Bencana (RPKB) di Kabupaten
Pandeglang. RPKB ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten
mempersiapkan diri dalam merespon secara cepat dan  efektif  keadaan  darurat  yang  timbul  dari berbagai  ancaman  bencana  melalui  kerangka yang sejalan dengan penetapan strategi pemerintah daerah untuk bersama-sama mengurangi,  mempersiapkan,  merespon,  dan
memulihkan situasi yang terkena dampak darurat, terlepas  dari  jenis,  tingkat,  intensitas  atau kompleksitas keadaan darurat.
2. Pengurangani  Risiko  Bencana  Tsunami  melalui Strategi Edukasi Mitigasi Bencana.
Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang  telah  membuat Sekolah  Tangguh  Bencana  (STB)  dan  sudah  di rekomendasikan  pada  Dinas  Pendidikan  untuk memasukan  pada  kurikulum  sekolah  khususnya sekolah  yang  wilayahnya  rawan  bencana  termasuk pesisir pantai kabupaten pandeglang. BPBD Kabupaten  Pandeglang  dalam  edukasi  mitigasi bencana  Tsunami  pertama  inventarisir  lokasi  atau daerah  yang  paling  rawan  terjadainya  bencana  atau terdampak  bencana  ini  melalui  tugas  dan  fungsinya sesuai  dengan  PERDA  No  05  Tahun  2012  tentang BPBD.  Kedua,  mengadakan  sosialisasi  untuk peningkatan  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  di  lokasi  atau  wilayah  pesisir  pantai  yang merupakan lokasi dengan kerentanan tinggi terhadap bencana  khususnya  tsunami  yaitu  sekolah  atau sekitar sekolah yang ada di pesisir pantai. Kemudian membuat atau mengintruksikan sarana dan prasarana penunjang  untuk  mengurangi  resiko  bencana  dan korban jiwa akibat bencana.
3. Koordinasi Antar Aktor/Lembaga
Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang  dan  BPBD Kabupaten  Pandeglang  Tanpa  kolaborasi  dengan semua  mitra  atau  pihak  yang  ada,  yang  terlibat secara  langsung  dalam  mitigasi  dan  kesiapsiagaan, hasil yang baik tidak dapat dicapai. Karena bencana merupakan  masalah  penting  yang  semua  pihak memiliki  tanggung  jawab  yang  sama.  Implementasi dari  kegiatan  penanggulangan  dan  pengurangan risiko  bencana  di  Kabupaten  Pandeglang  telah  di bentuk  satuan  tugas  Penanggulangan  Bencana Daerah  (PBD)  Kabupaten  Pandeglang  yang  di  isi oleh  Unsur  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah (Forkopimda)  Kabupateni  Pandeglang  terdiri  dari Bupati, DPRD, KAPOLRES, DANDIM, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan DANREM.
Kesiapsiagaan  SMA  Negeri  3  Dan  SMA  Negeri  15 Pandeglang  dalam  Pengurangan  risiko  Bencana Tsunami
Kesiapsiagaan  merupakan  serangkaian  kegiatan yang dilakukan untuk mencegah banyaknya korban jiwa bencana  alam  melalui  pengorganisasian  dan  tindakan yang tepat dan efektif. (UU No. 24 Tahun 2007). 1. Kesiapsiagaan Bencana dan Mitigasi Bencana Pendidikan  pencegahan  bencana  di  sekolah  sangat penting,  namun  perhatian  pemerintah  terhadap pendidikan  pencegahan  bencana  di  sekolah  masih sangat  rendah.  Bahkan,  bila  dibandingkan  dengan beberapa  negara  lain  yang  sudak  memasukan pendidikan  kesiapsiagaan  pada  kurikulum  di  semua tingkatan  sekolah  Indonesia  masih  kalah  jauh,  bila
Yuningsih et al., Peran Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam Edukasi Mitigasi Bencana Tsunami di Sekolah Pesisir Pantai Pandeglang - Banten
dibandingkan dengan negara-negara seperti Bangladesh,  Iran,  India,  Mongolia,  Filipina,  Turki dan  Tonga.  Pelatihan  sekolah  seharusnya  berfokus pada  prosedur  Evakuasi  darurat  dan  perlindungan korban jika terjadi bencana alam. Tujuan dari latihan ini  adalah  untuk  menekankan  arus  informasi  dari pihak  yang  berwenang  supaya  tidak  adanya misinfomasi  yang  bisa  membuat  kegaduhan  di tempat evakuasi ketika terjadinya bencana.
Nurjanah  dkk  (2012:52),  mengungkapkan  bahwa pendidikan dan pelatihan dirancang untuk mempersiapkan  siswa  menghadapi  bencana  sebagai langkah  mengurangi  risiko  kecelakaan  bencana, termasuk  memberikan  pelatihan  kedaruratan  kepada siswa  yang  tinggal  dan  sekolah  di  lokasi  rawan bencana.  Jelas  bahwa  pendidikan  kesiapsiagaan bencana  penting  untuk  semua  lapisan  masyarakat Indonesia  bukan  hanya  siswa,  tetapi  siswa merupakan  orang  yang  paling  cepat  menerima informasi  atau  pengetahuan  baru  dan  mampu mengaktualisasikan  secara  cepat  dan  tepat.  Hal tersebut  merupakan  investasi  jangka  panjang  untuk mempersiapkan  masyarakat  sadar  bencana.  Upaya mitigasi  bertujuan  untuk  dilaksanakan  semaksimal mungkin dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengurangi risiko bencana, mengurangi korban jiwa dan meminimalkan dampak. Jika sudah ada pembahasan tentang  mitigasi,  maka  pendidikan  kebencanaan harus diselenggarakan di sekolah-sekolah. Tekankan kembali pentingnya mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana di sekolah untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  meminimalkan dampak  bencana  alam  yang  tidak  terduga  dengan mempersiapkan  mereka  untuk  merespon  sebelum atau  saat  terjadinya  bencana.  Mengarah  pada kemampuan  untuk  berpikir  dan  bertindak  secara efektif ketika terjadi bencana.
2. Sarana  Prasarana  Penunjang  menghadapi  Ancaman Bencana
Pada  PERKA  BNPB  Nomor  17  Tahun  2009 MENJELASKAN  bahwa  pelaksanaan  kegiatan pencegahan,  pengurangan  risiko  bencana,  mitigasi bencana,  peringatan  dini,  kesiapsiagaan  bencana, serta  evakuasi  bencana  diperlukan  alat  yang memadai  guna  menopang  aktivitas  dan  tentunya sesuai  dengan  kejadian  bencananya.  BPBD  Kab. Pandeglang  telah  memiliki  sumber  daya  yang melipah  khususnya  pada  sarana  dan  prasarana  telah cukup  baik  dan  dalam  keadaan  yang  cukup  pula guna menghadapi risiko bencana. Selain itu, alat-alat yang  gunakan  oleh  BPBD  Kabupaten  Pandeglang untuk kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan peralatan yang terbilang lengkap dari alat berat  sampai  alat-alat  pertolongan  pertama  pada keadaan  kedaruratan  termasuk  sarana  komunikasi. Sehingga dengan adanya peralatan tersebut
pelaksanaan  mitigasi  dan  kesiapsiagaan  bencana mampu diformulasikan secara optimal.
Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan pihak Sekolah dalam Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Tsunami
Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang  dan  BPBD Kabupaten  Pandeglang  dalam  pelaksanaanya  tidak  akan berjalan  baik  tanpa  bekerjasama  dengan  pihak  sekolah serta  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  ada.  Sebab, bencana  merupakan  masalah  penting  yang  menjadi tanggung jawab semua pihak. Seperti yang di ungkapkan Nurjannah,  dkk  (2012:43)  bahwa  mereka  yang  terlibat dalam  mitigasi,  kesiapsiagaan  dan  penanggulangan bencana  harus  bekerjasama  dan  menyeimbangkan pemahaman  antar  lini  sehingga  proses  penanggulangan bencana mampu berjalan dengan tepat dan efisien.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang  dalam  Edukasi Mitigasi  Bencana  Tsunami  di  Sekolah  Pesisir  Pantai Pandeglang  Banten  (Study  Deskriptif  di  SMAN  3 Pandeglang dan SMAN 15 Pandeglang) telah melaksanakan  tugas  dan  fungsi  sebagaimana  mestinya dengan  pebuh  tanggung  jawab.  BPBD  Kabupaten Pandeglang  selaku  penanggung  jawab  pelaksana  telah dan mampu merumuskan Beberapa strategi penanggulangan bencana khususnya tsunami di kabupaten Pandeglang, dengan cara merubah pemahaman  dan  role  model  penanggulangan  bencana dari  model  tanggap  darurat  menjadi  model  pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Pengurangan risiko bencana merupakan  salah  satu  strategi  dan  program  BPBD Kabupaten Pandeglang.
Dampak  negatif  tsunami  yang  diprediksikan adalah  jatuhnya  lebih  banyak  korban  jiwa,  rusak beratnya fasilitas umum dan tentunya akses yang sulit di jangkau  di  sepanjang  pantai  Kabupaten  Pendeglang. Langkah-langkah  yang  diambil  BPBD  berasal  dari  : strategi  dan  persiapan  penanganan  situasi  tanggap darurat.  Mengenai  beberapa  komponen  yang  telah  di implementasikan:  pada  Strategi  Pemerintah  Kabupaten Pandeglang dalam Edukasi Mitigasi Bencana Tsunami di Sekolah  Pesisir  Pantai  Pandeglang  –  Banten  yang  telah dilaksanakan  BPBD  Kabupaten  Pandeglang  yaitu produk  hukum (Legal  Standing) ,  dan  mengubah  pola strategi  penanggulangan  bencana  menjadi  kesiapsiagaan menghadapi  bencana.  Model  kesiapsiagaan  yang  di fokuskan  merupakan  langkah  yang  strategis  mengingat pendidikan  mitigasi  bencana  khususnya  di  sekolah sekolah  yang  belum  mempunyai  kurikulum  khusus merupakan  langkah  yang  tepat  dan  selanjutnya  yaitu koordinasi  antar  aktor  atau  lembaga  yang  berkaitan dengan kebencanaan.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah membuat Sekolah  Tangguh Bencana (STB) dan telah di masukan  pada  dalam  kurikulum  sekolah  khususnya
Yuningsih et al., Peran Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam Edukasi Mitigasi Bencana Tsunami di Sekolah Pesisir Pantai Pandeglang - Banten
sekolah-sekolah  yang  lokasi  atau  wilayahnya  rawan terhadap  kemungkinan  terjadinya  bencana  di  kabupaten pandeglang.  BPBD  Kabupaten  Pandeglang  dalam edukasi  mitigasi  bencana  Tsunami  strateginya  yang pertama yaitu inventarisir lokasi atau daerah yang paling rawan terjadinya bencana atau terdampak bencana sesuai dengan  PERDA  No  5  Tahun  2012  tentang  tugas  dan fungsi  BPBD.  Kedua,  mengadakan  sosialisasi  untuk peningkatan  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di lokasi atau wilayah pesisir pantai yang merupakan lokasi dengan  kerentanan  tinggi  terhadap  bencana  khususnya tsunami  yaitu  sekolah  atau  sekitar  sekolah  yang  ada  di pesisir pantai. Kemudian membuat atau mengintruksikan sarana  dan  prasarana  penunjang  untuk  mengurangi resiko bencana dan korban jiwa akibat bencana.
Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang  dan  BPBD Kabupaten  Pandeglang  Tanpa  kolaborasi  dengan  semua mitra atau pihak yang ada, yang terlibat secara langsung dalam  mitigasi  dan  kesiapsiagaan,  hasil  yang  baik  tidak dapat  dicapai.  Karena  bencana  merupakan  masalah penting  yang  semua  pihak  memiliki  tanggung  jawab yang  sama.  Implementasi  dari  kegiatan  penanggulangan dan  pengurangan  risiko  bencana  di  Kabupaten Pandeglang telah di bentuk satuan tugas Penanggulangan Bencana  Daerah  (PBD)  Kabupaten  Pandeglang  yang  di isi  oleh  Unsur  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah (Forkopimda)  Kabupateni  Pandeglang  terdiri  dari Bupati,  DPRD,  Kapolres,  Dandim,  Pengadilan  Agama, Pengadilan Negeri dan Danrem. Pendidikan pencegahan bencana  di  sekolah  sangat  penting,  namun  perhatian pemerintah  terhadap  pendidikan  pencegahan  bencana  di sekolah  masih  sangat  rendah.  Bahkan,  kalah  jauh  bila dibandingkan  dengan  beberapa  negara  lain  yang  sudak memasukan pendidikan kesiapsiagaan pada kurikulum di semua  tingkatan  pendidikan  seperti  Bangladesh,  Iran, India, Mongolia, Filipina, Turki dan Tonga.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Rusilowati, Supriyadi -, A. Binadja, S. E. S. Mulyani, Jurnal Vol 8, No 1 2012. Mitigasi Bencana Alam
Berbasis Pembelajaran Bervisi Science Environment Technology And Society
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB),
2013 indeks risiko bencana Indonesia (IRBI)
IRBI (Indeks Risiko Bencana  Indonesia) Tahun 2013 di terbitkan  okeh  Pusat  Data,  Informasi  dan Komunikasi  Kebencanaan  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana Laporan  Kajian  Kesiapsiagaan  Masyarakat  (UNESCO- LIPI) TIC UNESCO, 2006 Nurjanah, 2012, Manajemen bencana , Jakarta : Alfabeta Peraturan  Bupati  Pandeglang  Nomor  17  Tahun  2021 Tentang  Rencana  Penanggulangan  Kedaruratan Bencana di Kabupaten Pandeglang Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  Nomor  5 Tahun  2012  Tentang  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang
PERKA (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana) BNPB No. 04 Tahun 2012  tentang  Pedoman  Penerapan  Sekolah, Madrasah Aman Dari Bencana PERKA (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan  Bencana)  BNPB  No  17  Tahun 2009 Pedoman Standarisasi Peralatan Penaggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008. Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Ulum  Mochamad,  2013,  Governance  dan  Capacity Building  Dalam  Manajemen  Bencana  Banjir  Di Indonesia, Jurnal  Penanggulangan  Bencana , 4(2)
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan Bencana