How to cite: 1 Akhmad Zaki Yamani, 2 Muhibin, 3 Hasani Zakiri (2024) Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah, (6) 3, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3113
E-ISSN:
2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah
1 Akhmad Zaki Yamani, 2 Muhibin, 3 Hasani Zakiri 1,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan Kalimantan Selatan, Indonesia
2 Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia Email: zaki@staidarululumkandangan.ac.id

## Abstrak
Pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  mekanisme  penting  dalam  proses  demokrasi  di Indonesia.  Namun,  masih  terjadi  praktik  rasuah  yang  merugikan,  yang  merupakan pelanggaran  serius  terhadap  demokrasi.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  UU  No.  7  Tahun Pemilu 2017 serta peraturan terkait KPU dan Bawaslu diperkenalkan dengan harapan dapat mengurangi pelanggaran dalam pemilu. Selain itu, hukum positif dan pandangan siyasah fiqh Islam  juga  mengambil  peran  dalam  mengatasi  tantangan  ini.  Studi  kepustakaan,  yang mencakup  kitab-kitab,  peraturan  perundang-undangan,  Al-Qur'an,  Hadits,  dan  literatur relevan lainnya, digunakan sebagai sumber informasi utama untuk memahami dan mengatasi isu-isu terkait penegakan hukum dalam pemilu.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Pemilihan Umum, Fikih Siyasah

## Abstract
General  elections  are  one  of  the  important  mechanisms  in  the  democratic  process  in Indonesia. However, there are still harmful corrupt practices, which are serious violations of  democracy.  To  address  this  problem,  Law  No.  7  of  the  2017  Election  Year,  as  well  as regulations  related  to  the  KPU  and  Bawaslu,  were  introduced  in  the  hope  of  reducing violations in elections. In addition, positive law and Islamic fiqh views also play a role in overcoming  this  challenge.  The  study  of  literature,  which  includes  books,  laws  and regulations, the Qur'an, Hadith, and other relevant literature, is used as the primary source of information to understand and address issues related to law enforcement in elections.

## Keywords: Law Enforcement, General Elections, Siyasah Fiqh

## PENDAHULUAN
Sebagai sebuah negara republik, pemerintahan Indonesia senantiasa berada di bawah pengawasan  masyarakat  (Hariyanto,  2020).  Dalam  ranah  politik  dan  pemerintahan, demokrasi adalah prinsip yang mendasar (Sommaliagustina, 2019). Demokrasi merujuk pada sistem  politik  di  mana  pembentukan  pemerintahan  sangat  terkait  dengan  kehendak  dan aspirasi  rakyat  (Dedi,  2022).  Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  segala  kekuasaan  dalam demokrasi  dijalankan  oleh  rakyat  dan  untuk  kepentingan  rakyat  (Syofyan  et  al.,  2022).
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 3, March 2024
Penghargaan  terhadap  hak  asasi  manusia  memungkinkan  setiap  individu  memiliki  suara dalam menentukan arah yang dianggap benar dan baik, yang merupakan fondasi penting bagi eksistensi demokrasi (Renggong & Ruslan, 2021).
Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, mengemban ideologi Pancasila sebagai landasan kesatuan sosial dan politik bagi masyarakatnya (Hartanto, 2017). Salah satu ciri utama dan simbol dari demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum, atau  Pemilu.  Melalui  Pemilu,  masyarakat  dapat  menentukan  arah  politik  utama  yang diinginkan. Landasan filosofis negara, yang tertuang dalam UUD 1945, serta prinsip-prinsip kenegaraan,  diwujudkan  melalui  Pemilu  sebagai  sarana  untuk  memilih  wakil-wakil  yang mencerminkan  aspirasi  rakyat,  terutama  dalam  lembaga  legislatif  (ahl  al  -halli  wal'aqdi) (Rosidin et al., 2021).
Al-Mawardi, dalam pandangannya, menyatakan bahwa cita-cita syariah muncul saat suatu  komunitas  atau  individu  membentuk  negara  dan  memilih  seorang  pemimpin  untuk memimpin mereka. Oleh karena itu, setiap negara memerlukan seorang kepala negara yang dipilih  oleh  warganya  melalui  proses  demokrasi  (Masse  et  al.,  2022).  Sistem  demokrasi bergantung  pada  Pemilu  untuk  memilih  anggota  legislatif  dan  eksekutif  dari  kalangan penduduknya (Solihah, 2018). Penyelenggaraan Pemilu yang independen dan sesuai dengan hukum  di  Indonesia  diharapkan  dapat  menghasilkan  pemimpin  dan  wakil  yang  sah  serta diakui oleh masyarakat (Millah & Dewi, 2021).
Di  sisi  lain,  prinsip  siyasah  fiqh,  yaitu  pandangan  Islam  terhadap  politik  dan pemerintahan, sering menjadi pertimbangan dalam masyarakat Muslim ketika membicarakan penerapan  undang-undang  pemilu  (Bella,  2020).  Prosedur  politik  Islam,  seperti  Pemilu, didasarkan  pada  kerangka  moral  dan  etika  yang  ditetapkan  oleh  fiqh  siyasa  (Fikriana  & Rezki, 2024).
Menurut  yurisprudensi  siyasah,  Pemilu  bukan  sekadar  alat  untuk  mencapai  tujuan tertentu, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia yang diamanatkan oleh Tuhan  untuk  menjalankan  pemerintahan  yang  adil  dan  bijaksana  di  dunia  ini.  Nilai-nilai seperti keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi sangat relevan  dalam  konteks  penerapan  undang-undang  pemilu.  "Penegakan  hukum"  dalam kerangka siyasah fiqh merujuk pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks sistem pemerintahan dan politik. Penegakan hukum  dipandang sebagai  alat  penting dalam yurisprudensi Siyasa untuk menegakkan kesejahteraan sosial, keadilan, dan ketertiban.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  kepustakaan,  dalam  konteks  ini,  mengacu  pada  metode  penelitian  yang terfokus dan terbatas pada pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis, sebagai alternatif dari penelitian lapangan. Metode ini digunakan dalam penelitian kualitatif ini sebagai cara untuk  mengumpulkan  informasi  yang  relevan.  Kegiatan  ini  melibatkan  membaca  buku, artikel, catatan, dan laporan yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Penemuan
literatur, termasuk undang-undang, kitab, Al-Qur'an, dan hadis yang relevan, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini.
Dengan menggunakan pendekatan dokumenter, pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen tertulis. Istilah "dokumenter" berasal dari kata "dokumen", yang mengacu pada  isi  tertulis  dari  berbagai  sumber.  Buku,  jurnal  ilmiah,  serta  sumber  tekstual  lainnya dikonsultasikan oleh penulis menggunakan teknik dokumenter untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandangan fiqh siyasa sangat  penting dalam menjaga kedaulatan hukum  Indonesia dalam  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  pemilu.  Penegakan  hukum  pemilu berfungsi  sebagai  alat  untuk  menjamin  proses  demokrasi  yang  terbuka  dan  jujur  dengan berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, keabsahan, kepentingan umum, dan keterlibatan masyarakat.  Untuk  memastikan  keberhasilan  pemilu  yang  mewakili  kehendak  rakyat  dan menghasilkan  pemimpin  yang  akuntabel  dan  bermoral,  penting  untuk  mematuhi  undang- undang pemilu dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Islam.
Kita  memerlukan  sebuah  organisasi  keadilan  pemilu  khusus  yang  terpadu  untuk menyederhanakan dan menstandardisasi proses penegakan undang-undang pemilu. Hal ini disebabkan  karena  pembagian  penegakan  hukum  pemilu  ke  dalam  berbagai  lembaga berdasarkan UU Pemilu dinilai tidak mampu memberikan jaminan mengikat secara hukum dan menegakkan keadilan pemilu dalam kerangka pemilu yang demokratis dan adil. Hal ini disebabkan  masih  adanya  duplikasi  kewenangan  pengambilan  keputusan  antar  lembaga peradilan, sehingga memberikan ruang bagi ambiguitas dan ketidakpastian dalam prosedur penegakan  hukum  pemilu  di  Indonesia.  Sebagai  wujud  prinsip  demokrasi  dan  kedaulatan rakyat  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 19451,  pemilihan  umum  (Pemilu)  berfungsi  sebagai  check  and  balance.  Materi  ini memberikan  landasan  kuat  bagi  gagasan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  demokrasi konstitusional,  yang  pada  hakekatnya  terikat  pada  penyelenggaraan  pemilu  untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat. (Fauzi & Wahyono, 2021)
Karena  pemilu  sering  kali  mencakup  banyak  tahapan,  maka  masuk  akal  jika  ada peluang munculnya pelanggaran dan perselisihan di setiap tahapan tersebut. Kemungkinan penyebabnya mencakup "strategi pemenangan pemilu", "penipuan", atau "kesalahan"—yang semuanya  belum  tentu  melanggar  hukum  namun  merusak  kepercayaan  publik  (perilaku buruk  yang  bukan  merupakan  penipuan).  Kini  saatnya  melakukan  perampingan  lembaga penegak  hukum  sekaligus  menata  ulang  gagasan  penegakan  hukum  pemilu  untuk memberikan kepastian hukum dalam konteks pemilu yang demokratis dan adil.
Gagasan penegakan hukum pemilu terbagi menjadi beberapa kategori dengan proses penyelesaian  dan  organisasi  penegakan  hukum  yang  berbeda,  sesuai  dengan  kerangka peraturan  perundang-undangan  berdasarkan  UU  No.  7  tahun.  2017  tentang  Pemilu  (UU
Pemilu).  Gagasan  mengenai  penegakan  hukum  pemilu  dalam  konteks  pemilu  yang demokratis dan adil, yang seharusnya mampu menjamin kepastian hukum dan menjunjung tinggi keadilan pemilu, jelas bertentangan dengan keadaan tersebut, yang seringkali hanya berujung  pada  tumpang  tindih  kewenangan  dan  pengambilan  keputusan  antar  lembaga, kelemahan. perundang-undangan yang jelas, dan bahkan ketidakpastian hukum.
Menurut UU Pemilu, ada dua jenis permasalahan hukum terkait pemilu: pelanggaran dan perselisihan. Rincian segmentasinya disajikan dalam enam kategori sebagai berikut: (1) Pelanggaran  Tindak  Pidana  Pemilu—”tindak  pidana  pelanggaran  dan/atau  kejahatan terhadap  ketentuan  tindak  pidana  Pemilu  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang”  (2) Sengketa  Proses  Pemilu—”sengketa  yang  terjadi  antar-pemilihan  perselisihan  peserta  dan peserta dengan penyelenggara Pemilu akibat keluarnya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota"  (3) Pelanggaran Administratif Pemilu—"pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme, atau proses yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu pelaksanaan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode  etik  penyelenggara  pemilu”  (2)  Korban  Tindak  Pidana  Pemilu—”  (4)  Perselisihan Terkait Tata Usaha Negara Pemilu, khususnya “perselisihan yang timbul di bidang tata usaha negara Pemilu  antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,  DPRD Kabupaten/Kota, atau  partai  politik  peserta  pemilu,  atau  calon  pasangan  calon  di  KPU,  KPU  Provinsi,  dan KPU  Kabupaten/Kota  berdasarkan  keputusan  KPU  ,  KPU  Provinsi,  dan  KPU Kabupaten/Kota."(*)  (5)  Pelanggaran  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu,  termasuk "pelanggaran etika penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah dan/atau komitmen sebelum menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilu." penyelenggara dan Hasil Pemilu (6) Khususnya yang dimaksud dengan “perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai  penetapan  perolehan  suara  hasil  pemilu  secara  nasional,  dalam  hal  penetapan perolehan suara hasil pemilu” Para anggota DPR, DPD, dan DPRD mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi pembelian kursi calon presiden dan wakil presiden mendatang, serta hasil pemilu tersebut. Setiap lembaga penegak hukum mempunyai sistem tersendiri dalam menegakkan hukum pemilu. [3] “Pertama, pelanggaran administrasi pemilu ditangani oleh pejabat yang berwenang di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, kabupaten, luar negeri, dan kecamatan/desa  serta  oleh  pengawas  TPS.”  Pelanggaran  administratif  pemilu  diterima, diperiksa,  ditinjau,  dan  diputuskan  oleh  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota.Bawaslu  menerima,  mengkaji,  dan  merekomendasikan  pelanggaran administrasi Pemilu dalam jangka waktu paling lama empat belas (empat belas) hari kerja apabila terjadi pelanggaran yang terorganisir, sistematis, dan besar.
Kedua, Pusat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan tempat Bawaslu, Kepolisian,  dan  Kejaksaan  bekerja  sama  menuntaskan  pelanggaran  pemilu.  berkoordinasi dengan  Kepolisian  Gakkumdu  dan  Kejaksaan,  mengumumkan  perbuatan  yang  diduga merupakan tindak pidana pemilu tersebut.4 Setelah penyidikan dan penyidikan selesai dan berkas perkara sudah siap maka Jaksa Penuntut Umum akan mengirimkannya ke Pengadilan
Negeri untuk peninjauan lebih lanjut, persidangan, dan pengambilan keputusan.Poin ketiga, mereka  yang  akan  memilih  atau  sudah  memberikan  suara,  dapat  mendatangi  Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk menyampaikan keprihatinannya  terhadap  pemilu.  proses  terselesaikan.18  Langkah-langkah  yang  diambil oleh  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  untuk  menyelesaikan perselisihan yang timbul selama proses pemilu adalah sebagai berikut: (a) penerimaan dan peninjauan  kembali  permohonan  penyelesaian  tersebut;  dan  (b)  berkumpulnya  para  pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian melalui mediasi, musyawarah, atau mufakat. Apabila  pihak-pihak  yang  berselisih  dalam  suatu  proses  pemilu  tidak  dapat  mencapai kesepakatan,  maka  perkara  tersebut  diputuskan  oleh  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kota. [5]
Keempat,  “Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Pemilu”  (TUN)  adalah  perselisihan  yang timbul  antara  kelompok:  (a)  KPU  dengan  partai  politik  yang  tidak lolos verifikasi  setelah Keputusan  KPU  menetapkan  partai  peserta  pemilu  (Pasal  173  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), atau (b) KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi setelah Keputusan KPU menetapkan pasangan mana yang akan mencalonkan diri (Pasal 235 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Umum Pemilu) [6] sesuai dengan ketentuan  Pasal  256  dan  266  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum, dan (c) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang memiliki calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang namanya dihapus dari daftar calon  tetap  dengan  Keputusan  KPU.  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota  merupakan  lokasi  administratif  yang  pertama  kali  membawa  perselisihan mengenai penyelenggaraan pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kelima, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Bawaslu Provinsi/Kota  dapat  melaporkan  anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  dan Bawaslu kepada DKPP apabila melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. “Siapapun yang terkait dengan pemilu, baik peserta, tim kampanye, masyarakat umum, dan pemilih, dapat mengajukan  pengaduan  resmi  kepada  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP) yang merinci dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Keenam,  dalam  hal  terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai  penghitungan  suara anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, maka pihak yang ikut serta dalam pemilu partai  tersebut  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk membatalkan  penghitungan  suara  yang  dilakukan  KPU.  Sementara  itu,  apabila  terdapat perbedaan pendapat  mengenai  penghitungan perolehan suara presiden dan wakil presiden, Pasangan Calon mempunyai waktu paling lama tiga hari setelah KPU mengumumkan hasil tersebut untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tanggung  jawab penyelesaian perselisihan hasil pemilu ada pada Mahkamah Konstitusi (MK). (Muni, 2022)
Sistem  demokrasi  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  sistem  yang  pemerintahannya dibentuk  berdasarkan  permintaan  masyarakat  dan  berupaya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Istilah  demokrasi  berasal  dari  kata  Yunani  demos  yang  berarti “rakyat”  dan  kratos  yang  berarti  “kekuasaan”  atau  “pemerintahan”,  sehingga  arti  “rakyat berkuasa” atau “pemerintahan” dan “pemerintahan oleh rakyat” saling melengkapi. . 6 Semua kekuasaan  dalam  demokrasi  yang  baru  terbentuk  dijalankan  oleh  rakyat,  untuk  rakyat. Pemilu,  atau  pemilihan  umum,  merupakan  tanda  sekaligus  lambang  pemerintahan perwakilan.
Dengan  memberikan  suara  pada  pemilu,  warga  negara  mempunyai  hak  untuk bersuara  dalam  pemerintahan  dan  mencerminkan  harapan  dan  impian  masyarakat.  Dari pemilu  kali  ini,  diyakini  akan  dipilih  wakil-wakil  yang  mampu  memahami  harapan  dan impian  konstituennya.  Pemilihan  umum  merupakan  perkembangan  langsung  dari  prinsip demokrasi,  yang  menurut  pemikir  seperti  John  Locke  dan  Jean-Jacques  Rousseau, merupakan  jaminan  kebebasan  universal,  perlakuan  adil  terhadap  semua  orang,  dan kesetaraan  di  hadapan  hukum.  Warga  negara  dan  perangkat  negara  di  tingkat  legislatif, yudikatif, dan eksekutif wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan cita-cita partisipatif dan berdaulat dalam masyarakat demokratis. Istilah “kedaulatan rakyat” menjadi penting ketika membahas kedaulatan rakyat atas pemerintah. Oleh karena itu, esensi kedaulatan rakyat tidak dapat  disangkal  tercermin  dalam  reputasi  demokrasi.  Schumpeter  memandang  demokrasi tidak lebih dari sebuah proses politik, sebuah cara untuk memilih pemimpin politik.
Tujuan diadakannya pemilihan umum adalah untuk memilih wakil-wakil baru untuk bertugas  di  berbagai  lembaga  legislatif.  Jika  suatu  negara  benar-benar  demokratis  dan menghormati  kedaulatan  warga  negaranya,  maka  pemilu  yang  diselenggarakannya  akan menjadi  simbol  demokrasi.  [8]  Dalam  skala  global,  pemilu  berfungsi  sebagai  wahana ekspresi  keinginan  dan  kepentingan  rakyat,  pembentukan  pemerintahan  yang  sah,  dan aktualisasi kedaulatan rakyat. Tentu saja terdapat beragam sistem pemilihan umum karena semuanya merupakan metode untuk memilih anggota yang akan bertugas di badan legislatif. Interaksi yang rumit antara faktor-faktor hukum, politik, dan sosial dalam konteks demokrasi pluralistik  di  Indonesia  terlihat  jelas  dalam  penegakan  hukum  pemilu  di  negara  ini. Komponen  penting  dari  sistem  demokrasi  yang  diperjuangkan  Indonesia  dalam  beberapa dekade terakhir adalah seringnya menyelenggarakan pemilu.
Perkembangan  Peraturan  Pemilu  Ada  beberapa  revisi  terhadap  undang-undang pemilu  di  Indonesia  sejak  reformasi  tahun  1998.  Undang-Undang  Pemilihan  Umum  (UU Pemilu) mengatur beberapa aspek pemilu, mulai dari pendaftaran partai politik, pencalonan, kampanye, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu. [9]
Penyelenggara Pemilu: Dua organisasi penting di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  dan  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu).  Entitas-entitas  ini  bertugas menyelenggarakan dan mengawasi proses pemilu. KPU bertanggung jawab merencanakan
dan melaksanakan pemilu,  sedangkan Bawaslu  bertugas mengawasi  proses dan mengatasi pelanggaran yang mungkin timbul.
Kesulitan dalam Penegakan UU Pemilu. Masih terdapat sejumlah kendala, meskipun ada upaya besar untuk meningkatkan penegakan hukum pemilu di Indonesia. Salah satunya adalah penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoax pada saat pemilu, serta aktivitas politik lain yang kurang fair dan berkeadilan termasuk politik identitas dan politik uang. Fungsi  Bawaslu  dalam  mengawasi  penyelenggaraan  pemilu  dan  menangani  pelanggaran- pelanggaran yang mungkin timbul sangatlah penting. Untuk menjaga pemilu yang bebas dan adil, Bawaslu menerapkan prosedur pengaduan, penyelidikan, dan hukuman [10].
Keterlibatan Masyarakat, Untuk memastikan penegakan hukum pemilu yang efisien, penting untuk  memiliki  organisasi  resmi  seperti  KPU  dan  Bawaslu  serta  keterlibatan  masyarakat yang kuat. Setiap orang mempunyai peran dalam mewaspadai dan melaporkan kecurangan dalam pemilu, serta dalam memilih wakil yang dapat membela kebenaran.
Untuk  menjaga  proses  demokrasi  berjalan  lancar  dan  memastikan  bahwa  hasil  pemilu mewakili keinginan rakyat, undang-undang pemilu harus ditegakkan di Indonesia. Sekalipun keadaannya  mungkin  lebih  baik,  tindakan  yang  telah  dilakukan  sejauh  ini  menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memperkuat demokrasi dan hukum.
Penegakan hukum fiqih siyasa meliputi:
1. Menurut  yurisprudensi  politik,  keadilan  adalah  premis  pertama  dan  utama  dalam penegakan hukum. Setiap orang, terlepas dari status sosio-ekonomi atau politiknya, berhak  mendapatkan  kedudukan  yang  setara  di  bawah  hukum.  Penghormatan terhadap  perlindungan  hak-hak  individu  merupakan  hal  mendasar  dalam  sistem peradilan pidana yang adil. yang kesebelas
2. Prinsip kedua dari fiqh siyasah adalah pentingnya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh  otoritas  yang  sah.  Pengadilan  yang  adil,  kepatuhan  terhadap  hukum,  dan penegakan hukum yang terbuka dan jujur adalah bagian dari hal ini.
3. Dikenal  Juga  Kepentingan  Umum  (Maslahah  Mursalah),  Menekankan  Perlunya Penegakan  Hukum  untuk  Mendahulukan  Kesejahteraan  Masyarakat.  Masyarakat secara keseluruhan harus mendapatkan manfaat dari tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut.
4. Pendidikan  dan  Penyuluhan:  Fiqh  siyasah  mengedepankan  pendidikan  dan penyuluhan  masyarakat  tentang  prinsip-prinsip  moral  dan  hukum  Islam  sebagai sarana untuk mencegah pelanggaran hukum. Lebih sedikit pelanggaran hukum dan lebih  banyak  pemahaman  masyarakat  mengenai  perlunya  menaati  hukum  dapat dicapai melalui upaya pencegahan yang efektif.
5. Akuntabilitas  dan  Tanggung  Jawab:  Eksekusi  hukum  sesuai  dengan  fiqh  siyasah menekankan  pada  akuntabilitas  dan  tanggung  jawab  mereka  yang  mempunyai otoritas.  Mereka perlu merasa memiliki atas apa yang mereka lakukan dan bersiap
untuk  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  atas  pilihan  yang  mereka  buat. (Iswandi, 2022)

## KESIMPULAN
Menurut yurisprudensi siyasah, penegakan hukum pemilu di Indonesia sangat penting untuk menjaga  kesejahteraan  sosial,  keadilan,  dan  kedaulatan  hukum.  Penegakan  hukum  pemilu membantu  menjaga  proses  demokrasi  yang  terbuka  dan  jujur  dengan  mengedepankan keadilan,  menaati  hukum,  melayani  kepentingan  publik,  dan  mendorong  keterlibatan masyarakat.  Komitmen  untuk  menggunakan  prinsip-prinsip  Islam  dalam  melaksanakan undang-undang pemilu di Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hasil  pemilu  secara  akurat  mewakili  keinginan  masyarakat,  meskipun  terdapat  hambatan dalam  implementasinya.  Rekomendasi  tambahan  untuk  meningkatkan  pemantauan independen  adalah  sebagai  berikut:  Untuk  memastikan  penegakan  hukum  pemilu  berjalan efisien  dan  transparan,  organisasi  pengawas  seperti  Bawaslu  perlu  diperkuat. Mempertahankan kredibilitas pemilu memerlukan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan  melaporkan  setiap  pelanggaran  undang-undang  pemilu,  serta  inisiatif  sosialisasi  dan pendidikan  yang  menekankan  pentingnya  mengetahui  aturan  mainnya.  Semua  pemain politik, termasuk mereka yang terlibat  dalam taktik  tidak adil atau pelanggaran peraturan, harus  dikenakan  tuntutan  hukum  yang  ketat  dan  tidak  diskriminatif  terhadap  pelanggaran pemilu.  Jika  KPU,  Bawaslu,  kepolisian,  dan  organisasi  terkait  lainnya  serius  dalam menegakkan  undang-undang  pemilu  dan  meningkatkan  pengawasan,  maka  mereka  harus bekerja  sama  secara  erat.  Menginspirasi  para  pemilih  dan  pemimpin  masa  depan  untuk mengadopsi budaya politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dan tingkat literasi politik yang tinggi untuk menghasilkan pemimpin yang bermoral dan dapat dipercaya.
Pemilu yang adil dan transparan di Indonesia yang mematuhi ajaran Islam dan cita- cita demokrasi dapat dicapai dengan menegakkan undang-undang pemilu secara ketat.

## BIBLIOGRAFI
Bagja, Rahmat dan Dayanto. (2020). Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; . Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan, .
Böwering, Gerhard. (2015). Islamic Political Thought: An Introduction. Princeton University Press .
Fahmi,  Khairul,.  (2017).  “Pembatalan  Partai  Politik  Sebagai  Peserta  Pemilu  (Studi  Kasus Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai)”.
Jurnal Konstitusi .
Gaffar, Janedjri M. (2013). Politik Hukum Pemilu. Konstitusi Press .
Hallaq, Wael B. (2005). The Origins and Evolution of Islamic Law. Cambridge University Press .
HERYANA. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Jurnal Konstitusi .
Nyazee, Imran Ahsan Khan. (1994). Fiqh al-Siyasah. A Comparative Study. IIIT .
Peters, Rudolph. (1996). Islamic Law and Society. Oxford University Press .
Santoso, Topo, dkk. (2006). Penegakan Hukum Pemilu. Perludem.
Siregar, Fritz Edward,. (2019). Menuju Peradilan Pemilu. themis publishing .
Zulfiqar, Adnan. (2017). Law and Society in Islam. Oxford University Press .
Bella,  S.  (2020). Implementasi  Tugas  dan  Kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah) . IAIN Parepare.
Dedi, A. (2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 8 (1), 92–101.
Fauzi,  M.  S.  F.,  &  Wahyono,  E.  (2021).  Peran  badan  pengawas  pemilihan  umum  dalam Penegakan  hukum  pelaksanaan  pemilihan  umum  dprd  Kota  probolinggo. IUS , 8 (2). https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.687
Fikriana, A., & Rezki, M. K. (2024). Etika Politik dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu:  Perspektif  Fiqih  Siyasah. Aladalah:  Jurnal  Politik,  Sosial,  Hukum  Dan Humaniora , 2 (1), 235–248.
Hariyanto,  H.  (2020).  Hubungan  Kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  Berdasarkan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Volksgeist:  Jurnal  Ilmu Hukum Dan Konstitusi , 3 (2), 99–115.
Hartanto,  D.  A.  (2017).  Implementasi  nilai  filosofis  Pancasila  dan  agama  Islam  dalam menangkal paham radikalisme di Indonesia. FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya , 2 (2), 307–344.
Iswandi, I. (2022). Konsep Suaka Politik dalam Perspektif Fikih Siyasah. Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara … , 1 (2).
Masse, R. A., Kara, M., & Makarma, R. (2022). State Financial Management According to
al-Mawardi  and  al-Ghazali. Media  Syari’ah:  Wahana  Kajian  Hukum  Islam  Dan Pranata Sosial , 24 (2).
Millah,  N.  S.,  &  Dewi,  D.  A.  (2021).  Skpp  Bawaslu  Sebagai  Sarana  Pendidikan  Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. Jurnal Kewarganegaraan , 5 (2), 355–363.
Muni, A. (2022). Desain Lembaga Peradilan Khusus dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Pemilu Berkeadilan di Indonesia. Journal of Constitutional Law and Governance , 2 (2).
Renggong,  R.,  &  Ruslan,  D.  A.  R.  (2021). Hak  Asasi  Manusia  dalam  Perspektif  Hukum Nasional . Kencana.
Rosidin, U., Huda, U. N., & Burhanuddin, B. (2021). Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas .
Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 73–88.
Sommaliagustina,  D.  (2019).  Implementasi  Otonomi  Daerah  dan  Korupsi  Kepala  Daerah.
Journal of Governance Innovation , 1 (1), 44–58.
https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290
Syofyan, Y., Gusman, D., & Alsyam, A. (2022). Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. UNES Law Review , 5 (2), 497–508.
Copyright holder:
1 Akhmad Zaki Yamani, 2 Muhibin, 3 Hasani Zakiri (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: