Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

## GANTI RUGI DAN REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
Barhamudin 1 dan Abuyazid Bustomi 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail : barigama@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: abuyazidbustomi@unpal.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  the  study  was  to  determine  the  implementation  of  rehabilitation  and compensation  for  defendants  who  were  acquitted  and  the  obstacles to the implementation of demands  for  compensation  for  defendants  who  were  acquitted.  related  to  the  problem.  The data  used  in  this  study  is  secondary  data  obtained  from:  a.  Primary  legal  materials,  b. Secondary  legal  materials,  c.  Tertiary  legal  materials.  The  results  of  the  study  found  that referring  to  Article  9  of  the  1983  Government  Regulation  concerning  the  implementation  of rehabilitation  and  compensation  or  compensation  for  innocent  defendants.  Government Regulation Number 92 of 2015 concerning the Second Amendment to Decision Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code. According to him, the amount  of  compensation  was  actually  reasonable  and  commensurate  with  the  large  losses suffered  by  the  defendant.  Factors  that  become  obstacles  faced  by  the  suspect/defendant  in obtaining compensation from the state are the legal substance, regulations, and facilities that support law enforcement, and the culture of the apparatus and the accused.
Keywords: defendant; verdict; free

## Abstrak
Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  pelaksanaan  rehabilitasi  dan  ganti  kerugian  terhadap terdakwa  yang  diputus  bebas  dan  kendala  pelaksanaan  tuntutan  ganti  rugi  terdakwa  yang diputus bebas.Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan,  yaitu  penelitian  dilakukan  dengan  cara  lebih  dahulu  meneliti  bahan-bahan perpustakaan  hukum  yang  berhubungan  dengan  permasalahan.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari:a.  Bahan  hukum  primer,  b.  Bahan hukum  sekunder,  c.  Bahan  hukum  tersier.  Hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  Merujuk  pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah  tahun 1983 tentang pelaksanaan rehabilitasi dan ganti rugi  atau kompensasi bagi terdakwa yang tidak bersalah. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Keputusan  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurutnya, besarnya ganti rugi itu sebenarnya wajar dan sepadan dengan kerugian besar yang diderita terdakwa. Faktor yang menjadi kendala yang dihadapi  tersangka/terdakwa  dalam  memperoleh  ganti  rugi  dari  negara  adalah    substansi hukum,    peraturan,  dan  fasilitas  yang mendukung  penegakan  hukum,  dan  budaya  aparat  dan terdakwa..
Kata Kunci : terdakwa; putusan; bebas

## PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manusia  (HAM) merupakan hak mendasar yang kodratnya  melekat  pada  diri  manusia
itu  sendiri,  hak  tersebut  bersifat universal  dan  permanen,  oleh  karena itu Hak Asasi Manusia harus dilindungi, dihormati,  dipertahankan,  dan  tidak
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204
boleh diabaikan, serta dikurangi ataupun  dirampas  oleh  orang  lain. Indonesia  yang  merupakan  negara hukum  menghendaki  agar  hukum  itu ditegakkan,  artinya  ialah  hukum  itu harus  dihormati  dan  ditaati  oleh siapapun baik warga masyarakat maupun oleh pemerintah itu sendiri.
Penegakkan  hukum  merupakan salah  satu  usaha  untuk  mencapai  atau menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman  dalam  masyarakat,  baik merupakan  usaha  pencegahan  maupun pemberantasan atau penindakkan setelah  terjadinya  pelanggaran  hukum. Salah satu perwujudan dari pembangunan  dibidang  hukum  yaitu adanya  upaya  pemberantasan  terhadap tindak  pidana,  yang  dilakukan  melalui kebijaksanaan  perundang-undang  dan penegakan  hukum  pidana.  Penegakan hukum  pidana  diterapkan  dengan maksud  untuk  menghukum  terdakwa yang  terbukti  melakukan  suatu  tindak pidana,  tetapi  dalam  pelaksanaannya ada  kemungkinan    bahwa  terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana tersebut  sehingga  diputus  bebas  oleh pengadilan,  yang  putusannya  telah memperoleh  kekuatan hukum tetap.
Terdakwa yang dibebaskan oleh pengadilan berhak menuntut rehabilitasi  dan  ganti  rugi,  dengan memperhitungkan  kerugian    yang diderita  terdakwa  selama  persidangan, mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan  (penyidikan,  penyidikan, penuntutan) sampai pada tahap putusan (pemeriksaan sidang pengadilan). Kerugian  tersebut  meliputi  rusaknya kehormatan  dan  nama  baik,  hilangnya kebebasan, dan kerugian serius, semuanya  berdasarkan  keadilan  dan kebenaran. 1
Rehabilitasi  dan ganti rugi  bagi para terdakwa yang dibebaskan merupakan bentuk penerapan nilai-nilai hak  asasi  manusia  dan  pengakuan terhadap hak-hak para terdakwa. 2
Dasar  hukum  rehabilitasi  dan ganti  kerugian  ada  dalam  Undang- Undang  Kekuasaan  Kehakiman 3 pasal 9  yang  kemudian  dijabarkan  lagi kedalam  pasal  95,  pasal  96  dan  pasal 97  KUHAP.  Rehabilitasi  dan  ganti kerugian terhadap putusan diatur dalam pasal  95 ayat  (1) dan pasal  97 ayat  (1) KUHAP yaitu :
1 Andi  Hamzah, Pengantar  Hukum  Acara Pidana
Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985).
2 Kadri  Husin, Hukum  Acara  Pidana  dalam Praktek (Jakarta: Ghalia, 1999).
3 Pasal  9  Undang  Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204
Ayat  (1)  Pasal  95  Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut  ganti  rugi  atas  penangkapan, penuntutan, dan penuntutan atau perbuatan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena  kesalahan  terhadap  orang  atau undang-undang. terapan.
Pasal  97  ayat  (1)  Seseorang berhak untuk rehabilitasi jika pengadilan memutuskan untuk membebaskan  atau  menolak  semua tuntutan  hukum  dengan  kekuatan hukum tetap.
Rehabilitasi  dan  ganti  kerugian terhadap  terdakwa  yang  tidak  terbukti melakukan suatu tindak pidana didasarkan  pada  prinsip  hak-hak  asasi manusia  dam  tata  laksana  peradilan yang  termanifestasi  dalam  Deklarasi Universal  Hak-Hak    Asasi  Manusia tahun 1948, yaitu penangkapan, penahanan  atau  pengasingan  yang sewenang-wenang dilarang.
Pasal 9 Undang Undang Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman yaitu :
1. Setiap  orang  yang  ditangkap, ditahan,  dituntut,  atau  diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan  mengenai  orangnya
atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Pejabat  yang  dengan  sengaja melakukan perbuatan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dipidana sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
3. Ketentuan  mengenai  tata  cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi,  dan  pembebanan ganti  kerugian  diatur  dalam undang-undang.
Pengaturan  mengenai  masalah ini  di  pengadilan  Indonesia  dapat ditemukan  dalam  Pasal  9  Undang Undang nomor 48 tahun 2009 ditujukan  kepada  seorang  terdakwa yang  dibebaskan  oleh  pengadilan karena tidak dinyatakan bersalah dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Sehubungan  dengan  ini  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  95  dan  97 KUHAP.  Putusan  yang  menyatakan "melepaskan atau membebaskan terdakwa dari semua tuduhan" (vrijspraak atau onslag dimungkinkan). rechtsvervolging).
Prosedur  hukum  rehabilitasi dan  ganti  kerugian  telah  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204
Pidana (KUHAP), tetapi dalam kenyataan  dilapangan,  masih  terdapat persoalan antara pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa  yang  diputus  bebas.  Dalam hal  ini,  rehabilitasi  dapat  diberikan secara  langsung    yaitu  bersamaan dengan dibacakannya putusan pengadilan,  walaupun  masih  terdapat kekurangan  dalam  penyebarluasannya, sedangkan  untuk  ganti  kerugian  tidak pernah diterapkan, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam pelaksanaan  rehabilitasi  dan  ganti kerugian  terhadap  terdakwa  yang diputus bebas.
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan juridis normatif  atau  pendekatan  perundang- undangan,  yaitu  penelitian  dilakukan dengan  cara  lebih  dahulu  meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder yang diperoleh dari:
a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku  antara  lain  Kitab  Undang-
undang Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.Undang-Undang  Nomor  48
Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  Peraturan  Pemerintah Indonesia No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaaan Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana.  Peraturan Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015 tentang  Perubahan Kedua atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu  buku- buku yang berkaitan dengan penelitian yang memberikan penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer.
c.  Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan hukum  yang  mendukung  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder dengan memberikan pemahaman  dan  pengertian  atas bahan hukum lainnya.
Data  yang  diperolah  akan dianalisa  secara  kualitatif  dengan mempelajari berbagai literatur-literatur. Karena sifat penelitian adalah deskriptif  maka  semua  data  yang dikumpulkan dan diseleksi serta dianalisis.
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

## PEMBAHASAN

## A. Putusan Bebas
Dalam  suatu  pemeriksaan  di persidangan  ada  kemungkinan  bahwa terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  suatu  tindak pidana,  seperti  yang  dimaksud  dalam penjelasan  pasal  191  ayat  (1)  KUHAP yang  menyatakan  :  “Yang  dimaksud dengan  perbuatan  yang  didakwakan kepadanya  tidak  terbukti  sah  dan meyakinkan, adalah tidak cukup terbukti  menurut  penilaian  hakim  atas dasar pembuktiaan dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan umum acara pidana”
Jadi  dapat  dikatakan  bahwa kesalahan terdakwa dan/atau perbuatan yang didakwakan tidak terbukti berdasarkan  alat  bukti  yang  sah ditentukan  dalam  pasal  184  KUHAP pada  pemeriksaan  disidang  pengadilan sehingga terdakwa pun diputus bebas.
Konsep  putusan  bebas  berasal dari  konsep  putusan  dan  kebebasan. Putusan  tersebut  merupakan  hasil penyelidikan dan evaluasi secara tertulis  atau  lisan  secara  keseluruhan, sebagaimana tertuang dalam
Terminologi  Hukum  Dalam  Praktek (1985)  yang  dikeluarkan    oleh  Jaksa
Agung  Republik  Indonesia.  Halaman 221. 4
Sedangkan    pengertian  bebas dalam  pengertian  sehari-hari  termasuk juga  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum, tetapi    yang  dimaksud  dengan  bebas (vrijspraak)  adalah  terdakwa  yang dalam persidangan tidak terbukti dengan  sah  melakukan  perbuatan  yang didakwakan kepadanya.
Putusan bebas dirumuskan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP : Jika pengadilan  berpendapat  bahwa  dari hasil  pemeriksaan  disidang,  kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan  kepada  terdakwa  tidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas.
Putusan-putusan  bebas  dapat terjadi, antara lain karena :
1. Kekeliruan mengenai pasal yang didakwakan.
2. Kekeliruan  tentang  penerapan terhadap “deelneming”
3. Kekeliruan  mengenai  persepsi “kerugian keuangan negara”
4. Kekeliruan  mengenai  unsur- unsur delik.
5. Kekeliruan  terhadap  “omission delict” Rehabilitasi  dan  Ganti
4 Leden  Marpaung, Putusan  Bebas,  Masalah dan  Pemecahannya (Jakarta:  Sinar  Grafika, 1995).
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204
Kerugian Dalam Peradilan
Pidan.
Undang-undang  yang  mengatur tentang rehabilitasi  ini  adalah Undang- Undang  Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan    Kehakiman,  sebagaimana tercantum  dalam  pasal  9,    sebagai berikut :
1.  Seorang  yang  ditangkap,  ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang    didasarkan    undang-undang atau  lantaran  kekeliruan  tentang orangnya atau aturan yangg diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
2. Pejabat  yang menggunakan sengaja melakukan  perbuatan  sebagaimana tadi pada ayat  (1) dapat  dipidana.
3.  Cara-cara  buat  menuntut  ganti kerugian, rehabilitasi & pembebasan ganti  rugi  diatur  lebih  lanjut menggunakan undang-undang.
Kemudian  rehabilitasi  diatur lebih  lanjut  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Bab XII, Bagian Kedua, Pasal 97, yaitu :
1.  Seseorang  berhak  memperoleh rehabilitasi  jika  oleh  pengadilan diputus  bebas  atau  diputus  tanggal menurut segala tuntutan aturan yang putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
2.  Rehabilitasi  tadi  diberikan  dan dicantumkan sekaligus pada putusan pengadilan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1).
3. Permintaan rehabilitasi sang tersangka  atas  penangkapan    atau penahanan  tanpa    alasan  yg  dari undang-undang atau kekeliruan tentang  orang  atau  aturan  yg diterapkan  sebagaimana  dimaksud pada  pasal  95  ayat  (1)  yang perkaranya  tidak    diajukan  ke pengadilan  negeri  diputus    hakim praperadilan  yang  dimaksud  pada pasal 97.
B. Rehabilitasi  dan  Ganti  Kerugian Terhadap Terdakwa Yang

## Diputus  Bebas
Rehabilitasi  merupakan  salah satu  hak  yang  dimiliki  oleh  terdakwa, yang    keberadaannya  merupkan  bukti adanya jaminan dan perlindungan nilai- nilai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Pelaksanaan rehabilitasi  mengacu pada asas praduga tak bersalah (presumption pf innocence) seperti yang diatur dalam Undang-Undang  No.  8  tahun  1981 yang  menyatakan  setiap  orang  wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204
Asas  ini  mengandung  arti  bahwa seseorang  yang  menjadi  terdakwa belum  tentu  bersalah,  selama  belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan  kesalahannya  bahkan  ada kemungkinan  terdakwa  diputus  bebas oleh pengadilan. Tetapi dalam kenyataannya,  asas  ini  sangat  bertolak belakang  dengan  kondisi  masyarakat kita  yang  cenderung  beranggapan bahwa seseorang yang menjadi terdakwa sudah pasti bersalah dan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana (kejahatan), terlebih lagi jika  terdakwa selama  menjalani  proses  peradilan sempat  ditangkap,  ditahan,  dituntut bahkan sempat diadili dimuka persidangan. 4
Bertitik  tolak  dari  kenyataan tersebut, maka terhadap terdakwa yang diputus  bebas  oleh  pengadilan  yang putusannya telah mempunyai  kekuatan hukum tetap, kepadanya harus diberikan  rehabilitasi,  seperti  yang diatur dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP, dengan  adanya  pemberian  rehabilitasi diharapkan  dapat  memulihkan    dan membersihkan  nama  baik  terdakwa yang sebelumnya tercemar.
4 Martiman Prodjohamidjojo, Ganti Rugi dan Rehabilitasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
Pelaksanaan pemberian rehabilitasi  terhadap  terdakwa  yang diputus  bebas  telah  berjalan  sesuai dengan  KUHAP,  yaitu  diberikan  dan dicantumkan  sekaligus  dalam  putusan pengadilan,  seperti  diatur  dalam  pasal 97  ayat  (2)  KUHAP,  kemudian dilakukan  upaya  pemulihan  pemulihan nama  baik  terdakwa  yang  diputus bebas,  dengan  cara  menempelkan  isi putusan  rehabilitasi  tersebut  pada papan pengumuman.
Selanjutnya dijelaskan pula bahwa  rehabiliasi  diberikan  secara langsung  dalam  putusan  pengadilan dan  diumumkan  oleh  panitera  dengan menempatkan pada papan
pengumuman pengadilan.
Pengumuman ini diberitahukan kepada masyarakat  bahwa  pengadilan    telah memberikan rehabilitasi kepada terdakwa,  sehingga  nama  baik,  harkat dan  martabat  terdakwa  diharapkan dapat segera pulih.
Keberadaan  rehabilitasi  sangat diperlukan,  karena    dengan  adanya rehabilitasi diharapkan masyarakat dapat  mengontrol  tindakan  aparat penegak  hukum,  agar  tidak  bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya dinyatakan  pula  bahwa  rehabilitasi harus  diberikan  kepada  terdakwa,
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204
terutaama kepada terdakwa yang diputus  bebas  oleh  pengadilan  dan telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  dan  penyebarluasannya  mengacu pada  pasal  15  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983  Tentang Pelaksanaan    Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Ketentuan mengenai ganti kerugian  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983  tentang Pelaksanaan  Kitab Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat  sehingga  perlu  dilakukan penyesuaian  besaran  jumlah  ganti kerugian  sesuai  Pasal  9  bahwa  korban salah  tangkap/korban  peradilan  sesat sebagai berikut:
1.  Besaran  ganti  rugi  korban  salah tangkap/korban peradilan sesat paling  sedikit  Rp.  500.000,-  dan paling banyak Rp.100.000.000,- 2.  Besaran  ganti  rugi  korban  salah tangkap/korban peradilan sesat yang
mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga  tidak  dapat  melakukan pekerjaan paling sedikit Rp. 25.000.000,-  dan  paling  banyak  Rp. 300.000.000,-
3.  Besaran  ganti  rugi  korban  salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan  mati  paling  sedikit Rp.  50.000.000,-  dan  paling  banyak Rp. 600.000.000,-.
Peraturan  Pemerintah  Nomor 92  Tahun 2015, Pemerintah  juga menata jangka waktu pembayaran ganti kerugian. Pasal 11 menyebutkan bahwa pembayaran  ganti  kerugian  dilakukan oleh  Menteri  Keuangan  dalam  jangka waktu  paling  lama  14  hari  kerja terhitung  sejak  tanggal  permohonan ganti  kerugian  diterima  oleh  Menteri. Sehingga kepolisian harus hati-hati dan profesional dalam melakukan penangkapan  supaya  negara  tidak  rugi dalam  mengeluarkan  biaya  ganti  rugi terhadap  korban,  apabila  terjadi  salah tangkap.
Ketentuan  Pasal  10  Peraturan Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana sebagai berikut:
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204
1. Petikan   putusan   atau   penetapan tentang gantikerugian sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  8  diberikan pada  pemohon  pada  saat  3  (tiga) hari selesainya putusan diucapkan. 2. Petikan   putusan   atau   penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada  penuntut  umum,  penyidik,  & menteri  yang    menyelenggarakan urusan  pemerintahan  pada  bidang keuangan.
Pasal 11 sebagai berikut: 1.  Pembayaran      ganti      kerugian dilakukan    oleh   menteri    yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan dari petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
2. Pembayaran ganti kerugian dilakukan  paling lama  14 (empat belas) hari kerja terhitung
semenjak permohonan ganti
kerugian    diterima  menteri  yg menyelenggarakan.
Ketentuan salah tangkap disamping berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92  Tahun  2015  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983  Tentang
Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam prakteknya  salah  tangkap  termasuk perbuatan pelanggaran oleh  Kepolisian
Negara Republik
Indonesia sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2003 tentang Pemberhentian
Anggota Kepolisian.
Seseorang yang menjadi korban  oleh  penyidik  dapat  menuntut ganti  kerugian  atas  kesalahan  penyidik tersebut,seperti  dijelaskan  dalam  Pasal 1  ayat  23,  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  ganti  kerugian adalah  hak  seseorang  untuk  mendapat pemenuhan  atas  tuntutannya  yang berupa  imbalan  sejumlah  uang  karena ditangkap,  ditahan,  dituntut  ataupun diadili  tanpa  alasan  yang  berdasarkan undang-undang  atau  hukum  yang diterapkan  menurut  cara  yang  diatur dalam undang-undang ini.
Kasus  salah  tangkap  adalah kasus  pelanggaran  Hak Asasi Manusia  yang  sistematis  dan  termasuk jenis kejahatan amat serius. Karena itu, penanganannya  harus  bersifat  extra ordinary.  Para  korban  dapat  pula menuntut  para  penegak  hukum  yang salah  menghukum  secara  pidana  dan perdata, misalnya karena penganiayaan
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204
sesuai dengan Pasal 351 Kitab Undang- undang Hukum Pidana dan Pasal  1365 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata tentang perbuatan melawan hukum.
Kecenderung salah tangkap atau  salah  tahan  tersebut  dapat  terjadi karena  proses  penegakan  hukum,  cara kerja  jaksa  yang  didasari  oleh  asas legalitas,  sedangkan  polisi  dilatar belakangi  oleh  asas  praduga  tak bersalah,  kedua  asas  ini  bertujuan untuk  meyakinkan  segala  tindakan yang diambil mdalam proses penyidikan  dan  penuntutan,  sehingga mereka  tidak  ragu  untuk  melakukan penangkapan, penahanan maupun penuntutan  terhadap  seseorang  yang diduga  melakukan suatu tindak pidana. Namun  tidak  jarang  proses  tersebut berjalan  diluar  prosedur  yang  berlaku dan  mengakibatkan  banyak  terjadi kesalahan  maupun  kekeliruan,  seperti kekeliruan mengenai orang atau hukum yang  ditetapkan  sehingga  terdakwa yang  sudah  menjalani  berbagai  proses penegakan hukum diputus bebas.
Jadi dari pendapat aparat penegak  hukum,  diketahui  adanya kecenderungan  polisi,  jaksa  dan  hakim untuk  lebih  melindungi  citra  instansi dan  nama  baiknya  sebagai  aparat penegak  hukum,  daripada  memberikan
rehabilitasi  untuk  memulihkan    nama baik  terdakwa  yang  diputus  bebas, walaup  aparat  penegak  hukum  sendiri telah  mengetahui,  bahwa  rehabilitasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh  seorang  terdakwa  yang  diberikan oleh undang-undang.
Dalam pengaturan hukum terhadap  terdakwa  yang  diputus  bebas oleh  pengadilan,  maka  yang  harus diperhatikan  adalah  mengenai  hak terdakwa  untuk  memperoleh  ganti kerugian. Dalam hal ini terdakwa dapat dikatakan  sebagai  korban  dari    proses peradilan  yang  menyimpang  karena terdakwa  selama  menjalani  proses peradilan  banyak  mengalami  kerugian sebagai  akibat  dari  tindakan  aparat yang  dinilai  sewenang-wenang  tidak saja  kerugian  yang  bersifat  material atau  penderitaan  fisik  saja  melainkan juga yang bersifat psikologis.
Dalam  menyingkapi  masalah pelaksanaan  ganti  kerugian,  seharus aparat  penegak  hukum  harus  dapat bersikap  proaktif  dan  turut  serta membantu merealisasikan tuntutan ganti  kerugian  yang  diajukan  oleh terdakwa.  Pelaksanaan  ganti  kerugian idealnya sama seperti dalam pelaksanaan pemberian rehabilitasi yaitu diberikan sekaligus kepada
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204
terdakwa
bersamaan dengan dibacakannya putusan pembebasan oleh  pengadilan,  tetapi  pada  ganti kerugian sebaliknya harus dipertimbangkan  pula  aspek  kelayakan dari  terdakwa,  karena  bukan  tidak mungkin  terdakwa  yang  telah  diputus bebas oleh pengadilan, membuat keterangan  palsu  dan  menyesatkan penilaian hakim, demi untuk memperoleh ganti kerugian.
Pelaksanaan ganti kerugian berbeda dengan pemberian rehabilitasi, ganti  kerugian  tidak  dapat    diberikan sekaligus  dengan  pembacaan  putusan pengadilan, melainkan harus dilakukan penunutan  oleh  terdakwa  itu  sendiri. Namun dalam kenyataan ganti kerugian  tidak  pernah  diterapkan,  hal ini  disebabkan  karena  tidak  ada terdakwa    yang  mengajukan  tuntutan ganti  kerugian  dengan  alasan  karena aturan ganti kerugian yang kurang jelas, selain  itu  ada  kemungkinan  bahwa terdakwa  yang  diputus  bebas  sudah cukup merasa puas dengan diberikannya putusan pengadilan tersebut  dan  tidak  mau  lagi  berursan dengan proses peradilan.
Dari kenyataan diketahui adanya  faktor budaya hukum  terdakwa (pencari  keadilan)  yang  merasa  takut
untuk  berusan  dengan  hukum  dan enggan  untuk  mengajukan  tuntutan ganti kerugian dikarenakan prosedurnya yang berbelit-belit, sehingga  memakan  waktu  yang  lama dan  membutuhkan  biaya  yang  cukup besar. Hal ini dapat dimengerti, karena ada  kemungkinan  bahwa  terdakwa tersebut  sudah  trauma    dengna  apa yang  dialaminya  selama  menjalani proses peradilan atau memang terdakwa  tersebut    buta  hukum  dan tidak  mengerti  tentang  haknya  untuk menuntut  ganti  kerugian.  Adanya faktor yang berbelit-belit dalam prosedur ganti kerugian, karena prosesnya  yang panjang dan memakan waktu  yang  lama,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  sebenarnya  ganti kerugian dalam proses peradilan pidana hanyalah  formalitas  saja,  yaitu  hanya untuk membuktikan adanya pengakuan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa.
Untuk  korban    yang  tidak sengaja  ditangkap  yang  dialami  Sri Mulyati, korban menerima santunan Rp. 5.000.000,00.  Terkait  putusan  ganti rugi di atas, hingga saat ini  Sri Mulyati belum  menerima  ganti  rugi.  Ini  adalah masalah umum dalam proses pembayaran  kompensasi.  Dalam  kasus
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204
pengamen Cipulir, hanya sebagian dari tuntutan korban yang diberikan masing-masing  Rp  36  juta,  namun sayang kemenangan Andro dan Nurdin bisa  disebut  sebagai  kemenangan "kertas".  Sejak  pertengahan  tahun  lalu, kompensasi  sebesar  Rp  72  juta  belum dibayarkan.  Sekali  lagi,  masalahnya adalah masalah pembayaran.
Sedangkan  menurut  Pasal  11  PP Nomor  92  Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua  atas  PP  Nomor  27 Tahun  1983  tentang  Pemberlakuan KUHAP,  pembayaran  ganti  rugi  dari Menteri  Keuangan  berada  dalam  14 hari.  Bagi  seorang  buruh  pabrik bernama  Chris  Bayudi  yang  hanya menerima  Rp.  1  juta  disiksa  dan dipenjarakan sejak tanggal permohonan ganti  rugi,  nasibnya  tak  jauh  berbeda dengan  nasib  para  korban  lainnya. Pembayaran  1  juta  rupiah  yang seharusnya  diterima  Cris  Bayudi  tidak dilakukan. 5
Rehabilitasi  dan  ganti  rugi merupakan  bentuk  perlindungan  hak asasi  manusia  yang  pelaksanaannya dimaksudkan  untuk  melindungi  hak tersangka  atau  terdakwa.  Namun  pada
5 http://news.detik.com/berita/2873444/krisbayu di-disiksa-dan-dipenjara-tanpa-dosa-ganti-rugi- rp-1-juta-belum-cair, 2022.
kenyataannya  tidak  selalu  demikian, karena  penegakan  hak  tersangka  atau tersangka  tidak  berjalan  sebagaimana yang diharapkan.  Hal  ini  dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum: 6 14

## 1. Substansi Hukum
Substansi  aturan  merupakan output  sebenarnya  yang  dikeluarkan oleh sistim hukum misalnya peraturan- peraturan. Peraturan perundang- undangan  menjadi  kebijakan  legislatif, pada dasarnya adalah termin awal yang paling strategis dari holistik perencanaan  proses  suatu  penegakan aturan,  termasuk  pula  penegakan  hak- hak tersangka/terdakwa. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar landasan panduan bagi langkah selanjutnya, yaitu dalam termin penerapam atau aplikasi hak-hak terdakwa,  dalam    hal  ini  aplikasi rehabilitasi dan  ganti kerugian.
Ketentuan    rehabilitasi  dan ganti  kerugian  telah  diatur  dalam Undang-Undang  No.  48  tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  pada pasal  9  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal  95,  96 dan 97 yang pelaksanaannya mengacu pada
6 Soemitro & Ronny Hanitijo, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum (Semarang: Agung Press, 1989).
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204
PP  No.  27  tahun  1983  tentang Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  serta  keputusan
Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983  tentang  Tata  Cara Pembayaran Ganti Kerugian.
Walaupun  pengaturan  rehabilitasi  dan ganti  kerugian  telah  diatur  sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi dalam pelaksanaannya  masih  saja  terdapat kekurangan, yang pada akhirnya menghambat  pelaksanaan  rehabilitasi dan ganti kerugian itu sendiri.
Dalam pengaturan tentang rehabilitasi  terhadap  terdakwa  yang diputus  bebas,  terdapat  kekurangan pada  ketentuan  pasal  15  PP  No.  27 tahun 1983 yang menyatakan bahwa isi putusan    atau  penetapan  rehabilitasi diumumkan    oleh  panitera  dengan menempatkannya sudah diterapkan dalam  kenyataan,  tetapi  ternyata  tidak cukup  efektif    untuk  memenuhi  tujuan pemberian  rehabilitasi,  yaitu  untuk memulihkan  nama  baik  terdakwa dimata masyarakat.
Dikatakan  tidak  cukup  efektif karena penyebarluasannya melalui papan pengumuman pengadilan dirasakan  sangat  terbatas  sehingga tidak banyak masyarakat yang
mengetahui  bahwa  terdakwa  yang dimaksud telah diputus bebas dan telah memperoleh hak rehabilitasi.
Dari  apa  yg  sudah  dikemukan diatas,  diketahui  adanya  kelemahan pada peraturan aplikasi hadiah rehabilitasi.  Dalam  hal  ini  produk undang-undang,  yaitu  dewan  legislatif kurang  jeli  pada  menciptakan  suatu peraturan  lantaran  pada  kenyataannya ketentuan  pasal  tadi  tidak  memenuhi tujuan  yang  hendak  dicapai.  Jika ditelaah kebih lanjut, maka kekurangan yg terdapat nir hanya dalam pengaturan mengenai  rehabilitasi  saja  namun  juga dalam  pengaturan  mengenai  ganti kerugian,  yangg  bisa  ditinjau  dalam ketentuan  tata  cara  pembayaran  ganti kerugian, misalnya diatur pada pasal 10 PP No. 27 tahun 1983 dan atuaran yang digariskan  pada  keputusan  menteri keuangan.
Pada
Keputusan Menteri Keuangan ini diatur tata cara pembayaran  ganti  kerugian  dengan melalui  proses  yang  panjang,  yang harus  melalui  beberapa    instansi,  yaitu pengadilan  negeri  tempat  perkara tersebut  diadili,  Menteri  Hukum  dan HAM C/q. Sekretaris Jenderal Departemen  Kehakiman  dan  HAM, Menteri Keuangan C/q. Dirjen
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204
Anggaran dan Kantor Pembendaharaan dan  Kas  Negara  (KPKN).  Tiap-tiap tingkatan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memprosesnya sampai  pembayarannya  tuntutan  ganti kerugian  tersebut  kepada  terdakwa. Dengan  demikian,  bahwa  pelaksanaan prosedur  pemberian  ganti  kerugian cukup  berbelit-belit  sehingga  tidak semua  orang  dapat  mengerti  dan memahami. Selain itu proses pemberian  ganti  rugiu  dapat  memakan waktu  yang  lama,  bisa  mencapai  satu tahun atau lebih.
2. Struktur Hukum
Struktur hukum merupakan bagian  yang  bergerak  dari  mekanisme (sistem hukum). Pelaksanaan peradilan pidana  dalam    mekanisme  tersebut merupakan  rangkaian  kemitraan  yang dilakukan  oleh  subsistem  peradilan pidana,  yaitu  aparat  penegak  hukum yang  terdiri  dari  kepolisian,  kejaksaan,
pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan dan termasuk penasehat  hukum.  Aparatur  penegak hukum merupakan elemen-elemen yang  melaksanakan  pekerjaan  sistem peradilan  pidana  (criminal  justice system) dengan berdasarkan pada nilai- nilai  tertentu  (peraturan  perundang-
undangan),  mekanisme  kerja,  kesatuan pandang dan pencapaian tujuan.
Struktur hukum merupakan salah  satu  aspek  yang  terkait  erat dengan  pelaksanaan  rehabilitasi  dan ganti kerugian terhadap  terdakwa yang diputus  bebas  karena  perwujudan rehabilitasi dan ganti kerugian dilaksanakan  oleh  aparat  penegak hukum.
Rehabilitasi  terdakwa    hanya diberikan  oleh  pengadilan  di  mana terdakwa diadili, bukan oleh polisi atau jaksa  sebagai  penegak  hukum  yang terlibat  dalam  penuntutan  pidana,  Hal ini  dirasakan  tidak  adil  apabila  kita mengingat  kembali  apa  yang  telah dialami terdakwa dalam  setiap tahapan penyelenggaraan  peradilan,  yaitu  pada saat  ditangkap,  ditahan  kemudian dituntut  yang  secara  langsung  maupun tidak  langsung  telah  mengakibatkan tercemarnya  nama  baik  terdakwa bersangkutan.  Karena  alasan-alasan  di atas, wajar jika bukan hanya pengadilan,  tetapi  juga  polisi  dan kejaksaan  menginginkan  rehabilitasi sebagai penanggung jawab pencemaran nama  baik  terdakwa.  Hal  yang  sama terjadi  dalam  proses  ganti  rugi.  Dalam pembebasan,  proses  ganti  rugi  harus diajukan  di  bawah  Hukum  Acara
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204
Pidana  pengadilan  di  mana  terdakwa diadili. Di bawah , pengaduan terdakwa tidak  dapat  diajukan  langsung  ke otoritas terkait, dalam hal ini polisi dan kejaksaan.  Ketentuan  ini  menjadi kendala  untuk  memberikan  ganti  rugi kepada  terdakwa,  karena  terdakwa harus  melalui  prosedur  yang  kompleks yang  jelas  memakan  waktu  lama  dan harapan  untuk  melaksanakan  hak-hak terdakwa tidak serta merta terwujud. 3. Budaya Hukum
Budaya  hukum  adalah  sistem nilai  yang  berpengaruh  terhadap  sikap tindak  masyarakat.  Dalam  hal  ini pelaksanaan  rehabilitasi  dan  ganti kerugian  terhadap  terdakwa  yang diputus  bebas  sangat  dipengaruhi  oleh budaya  hukum  aparat  penegak  hukum dan budaya terdakwa (pencari keadilan) yaitu :
a. Budaya aparat penegak

## hukum
Aparat  penegak  aturan  dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan  nir  memiliki  kemauan  buat melaksanakan  pemberian  rehabilitasi dan ganti kerugian secara aporisma  yg sinkron menggunakan harapan terdakwa.  Tidak  maksimalnya  aplikasi rehabilitasi dan ganti kerugian ditimbulkan  lantaran  adanya  ketakutan
dikalangan  aparat  penegak  hukum, diantaranya  ketakutan  akan  dikenakan hukuman  yaitu  berupa  penurunan pangkat,  jabatan  dan  mutasi  yg diberikan  oleh  atasannya  menjadi dampak kelalaiannya dalam menjalankan  tugas.  Selain  itu  jika rehabilitasi dan ganti kerugian dilaksanakan, dikhawatirkan bisa mengganggu  nama  baik  instansi  dan mengambarkan  tidak    profesionalnya kinerja aparat penegak hukum.
Menanggapi tentang berpengaruhnya  faktor  budaya  hukum terhadap  pelaksanaan  rehabilitasi  dan ganti kerugian terhadap  terdakwa yang diputus  bebas,  hal  ini  dilatarbelakangi oleh sikap aparat penegak hukum yang terkadang  tidak  menjunjung  tinggi hukum.  Hala  ini  dapat    dilihat  dari sikap  aparat  penegak  hukum  sering melakukan  penyelesaian  perkara  diluar proses peradilan, seperti dalam pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian, aparat penegak hukum terkesan tidak mau mengakui kesalahannya, sehingga dalam penyelesaiannya hanya berupa kebijaksanaan  dalam  bentuk  uang pengganti  yang  oleh  aparat  penegak hukum bukan dianggap sebagai pemberian  ganti  kerugian.  Tujuan
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204
pemberian  uang  pengganti  tersebut adalah  untuk  meredam  keinginan seorang  tersangka/terdakwa  agar  tidak mengajukan  tuntutan  rehabilitasi  dan ganti kerugian melalui jalur hukum.

## b. Budaya hukum terdakwa
Masyarakat  umum  tidak  mau berurusan  dengan  aparat  penegak hukum, karena masyarakat tahu bahwa mereka  telah  kehilangan  kepercayaan kepada  aparat  penegak  hukum.  Dalam banyak kasus, solusinya dianggap tidak memadai dan penyelesaiannya
dianggap  kurang  mewujudkan  rasa
keadilan  dalam  masyarakat.    Selain  itu masyarakat juga
mempunyai keterbatasan pengetahuan dan pemahaman dibidang hukum, sehingga ada  anggapan  bahwa  berdasarkan  atas alasan  yang  telah  dikemukakan  dapat disimpulkan  bahwa  budaya  hukum aparat  penegak  hukum,  dalam  hal  ini kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan dan  budaya  hukum  terdakwa  (pencari keadilan) belum memungkinkan terlaksananya  pemberian  rehabilitasi dan ganti kerugian yang sesuai  dengan tujuannya.
Selain adanya faktor
penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa  yang  diputus  bebas,  terdapat
juga faktor yang mendukung dilaksanakannya pemberian rehabilitasi dan pemenuhan tuntutan ganti kerugian terhadap  terdakwa  yang  diputus  bebas. Faktor  pendukungnya  adalah  nilai  hak asasi  manusia  (HAM),  khususnya perlindungan negara terhadap hak asasi para  terdakwa  yang  menjadi  korban proses  peradilan  yang  menyimpang, dan hak atas rehabilitasi dan kompensasi yang mencakup pengaturannya.).

## KESIMPULAN
Pelaksanaan ganti kerugian terhadap  terdakwa  yang  diputus  bebas mengacu  pada  pasal  9  PP  No.  27 Tahun  1983  jo.  Peraturan  Pemerintah Nomor  92  Tahun  2015  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  yang pada kenyataannya besar ganti kerugian  telah  sesuai  dan  seimbang dengan  kerugian  materi  yang  diderita oleh  terdakwa.  Faktor  yang  menjadi kendala    yang  dihadapi    tersangka/ terdakwa dalam memperoleh ganti rugi dari  negara  adalah    substansi  hukum, peraturan, dan fasilitas yang
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204
mendukung  penegakan  hukum,  dan budaya aparat dan budaya terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah, Pengantar  Hukum Acara  Pidana  Indonesia ,  Jakarta:
Ghalia Indonesia,1985. http://news.detik.com/berita/2873444/k risbayudi-disiksa-dan-dipenjara- tanpa-dosa-ganti-rugi-rp-1-juta- belum-cair, 2022.
Kadri  Husin, Hukum  Acara  Pidana dalam    Praktek ,  Jakarta:  Ghalia,
1999.
Leden  Marpaung, Putusan  Bebas, Masalah dan Pemecahannya ,
Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Martiman Prodjohamidjojo, Ganti Rugi dan  Rehabilitasi, Jakarta:  Ghalia
Indonesia, 1986.
Soemitro & Ronny Hanitijo, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum , Semarang: Agung Press, 1989. Undang  Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman