## PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS  AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN
Abdur Rohim Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang JL. Mayjen Haryono No. 193 Malang Email: abd_rohim86@yahoo.com

## Abstrak
Majelis  pengawas  notaris  secara  umum  mempunyai  ruang  lingkup kewenangan  menyelenggarakan  sidik  untuk  memeriksa  adanya  dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (pasal  70  huruf  a,  pasal  73  ayat  (1)  huruf  a  dan  b,  pasal  77  huruf  a  dan  b UUJN).  Berdasarkan  substansi  pasal  tersebut  bahwa  majelis  pengawas notaris  berwenang  melakukan  sidang  untuk  memeriksa  adanya  dugaan pelanggaran kode etik, adanya dugaan pelanggaran pelaksaan tugas jabatan notaris, dan perilaku para notaris yang diluar menajalankan tugas jabatannya sebagai  notaris  yang  dapat  mengganggu  atau  mempengaruhi  pelaksanaan tugas  jabatan.  Upaya  hukum  notaris  yang  dijatuhi  sanksi  salah  satunya adalah  akta  notaris  merupakan  hasil  dari  pelaksanaan  tugas  jabatan  notaris sesuai kewenangan yang diberikan kepada notaris. Dalam penjatuhan sanksi terhadap  notaris,  jika  berupa  sanksi  perdata  dikarenakan  akta  notaris  yang mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan  dan  akta notaris batal demi hukum merupakan sanksi  yang berkaitan dengan produk dari notaris yang diajukan oleh pihak atau pengahadap.
Kata Kunci: peran, majelis pengawas, notaris, akta

## Abstract
The  notary  watchdog  panel  generally  has  the  scope  of  authority conducting the check to examine the alleged violation of the notarized code of conduct or the violation of the execution of the notary office (article 70 a, article  73  paragraph  (1)  letter  a  and  b,  article  77  letter  a  and  b  UUJN). Based on the substance of the article, the notary supervisory council has the authority to conduct a hearing to examine the alleged violation of the code of  ethics,  the  alleged  violation  of  the  imposition  of  the  duty  of  the  notary office,  and  the  conduct  of  notaries  outside  his  office  as  a  notary  that  may disturb or affect the performance of the job duties. The notary law enforced by sanction of one of them is a notary act as a result of the execution of a notary  duty  in  accordance  with  the  authority  granted  to  the  notary.  In  the

## PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS  AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN (Abdur Rohim)
imposition of sanctions against notaries, if it is a civil sanction as a notary deed  that  has  the  strength  of  proof  as  a  deed  under  the  hand  and  the notarial deed null and void is a sanction relating to the product of a notary filed by a party or a ruler.
Keywords : roles, supervisory assemblies, notaries, deeds

## PENDAHULUAN
Notaris  adalah  pejabat  umum,  diangkat  dan  di  berhentikan  oleh suatu kekuasan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  bertugas  untuk  memberikan pelayanan  kepada  anggota  masyarakat  yang  memerlukan  jasanya  dalam pembuatan  alat  bukti  tertulis,  khususnya  berupa  akta  otentik  dalam  bidang hukum  perdata.  Keberadaan  Notaris  merupakan  pelaksanaan  dari  hukum pembuktian. 1 Neraga  Republik  Indonesia  adalah  Negara  hukum,    prinsip Negara  Hukum,  menjamin  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum yang spesifiknya pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris  harus  dapat  memberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat pengguna jasa Notaris. 2
Persangkaan,  pengakuan  dan  sumpah 3 .  Pembuktian  dengan  tulisan dapat  dilakukan  dengan  tulisan  yang  otentik  dan  tulisan  dibawah  tangan. 4
Dalam  pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  nomor  2  tahun  2014  perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam “UUJN” Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang ini.
Notaris  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  harus  sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kewajiban merupakan sesuatu  yang  harus  dilaksanakan  agar  akta  yang  dibuat  menjadi  akta outentik.  Kewajiban-kewajiban  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya diatur  pada  pasal  16  UUJN.  Salah  satu  kewajiban  notaris  adalah membacakan  akta  dihadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  saksi  paling sedikit    2  (dua)  orang  saksi  atau  4  (empat)  orang  saksi,  khusus  untuk
1 Habib Adji, Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum ”, Renvoi, nomor 04 Th.II, 3 september 2004, hal 32.
2 Habib Adji, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. PT. Refika Aditama, Bandung.
3 Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4 Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh  penghadap,  saksi  dan  Notaris,  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  i UUJN.
Pengecualian  kewajiban  pembacaan  akta  oleh  Notaris  dapat dilakukan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (7)  UUJN, 5 bahwa pembacaan  akta  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m, tidak  wajib  dilakukan,  jika  penghadap  menghendaki  agar  akta  tidak dibacakan  karena  penghadap  telah  membaca  sendiri,  mengetahui  dan memahami  isinya,  dengan  ketentuan  bahwa  hal  tersebut  dinyatakan  dalam penutup akta, serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, para saksi dan Notaris.
Ketentuan  kewajiban  pembacaan  akta  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m UUJN, tidak wajib dilakukan berdasarkan Pasal 16 ayat (7) UUJN.  Hal ini dapat  diartikan  bahwa  kewajiban  pembacaan  akta  tidak  mutlak  atau  tidak wajib dilakukan atau bukan suatu keharusan.
Pembacaan  akta  oleh  Notaris  merupakan  keharusan  dalam  setiap pembuatan  akta  autentik,  pembacaan  akta  merupakan  bagian  dari verlijden atau  peresmian  akta  (pembacaan  dan  penandatanganan).  Oleh  karena  akta tersebut dibuat oleh Notaris, maka harus dibacakan juga oleh Notaris  yang bersangkutan,  tidak  dilakukan  oleh  orang  lain  seperti  asisten  atau  pegawai Notaris.
Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pembacaan akta diatur pada Pasal  16  ayat  (9)  UUJN,  bahwa  apabila  salah  satu  syarat  dalam  Pasal  16 ayat  (1)  huruf  m  dan  Pasal  16  ayat  (7)  tidak  dipenuhi, 6 maka  akta  yang bersangkutan  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di bawah tangan. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  (Undang-Undang  Jabatan  Notaris  sebelumnya)  pada  Pasal  84
5 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
6 Kewenangan  MPD  utuk  memeriksa  notaris  secara  berkala  (Tahunan)  atau  setiap  waktu yang  dianggap  perlu  oleh  MPD  dengan  datang  langsung  kepada  kantor  notaris  yang  bersangkutan atau pemeriksaan langsung dilakukan  dikantor notaris yang bersangkutan.  kewenangan MPD seperti ini tidak sesuan dengan  makna kata  majlis.    Kata  majlis yang berasal dari bahasa arab, yaitu berarti tempat  duduk  (baik  bersila  ataupun  dikursi)  ataupun  merupakan  suatu  lembaga  atau  sekelompok orang  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  memiliki  tujuan  bersama; Ensiklopedia  Hukum  Islam ikhtiar baru van Hoeve,  jilid 3, Jakarta 2003, hal. 1055 dan 1058.   Berdasarkan pengertian tersebut, jika  MPD  masih  ingin  disebut  sebagai  suatu  majlis  pengawas  sesuai  dengan  arti  kata  majlis,  maka dalam menjalankan tugasnya, MPD tidak perlu berpindah dan bergerak mengunjungi langsung kantor notaris  untuk  melakukan  pemeriksaan,  tapi  harus  berada  disuatu  tempat.  Dalam  menjalankan tugasnya  seharusnya  MPD  berada  disuatu  tempat  (kantor  yang  ditentukan  MPD  sendiri)  dan memanggil notaris yang akan diperiksa untuk datang pada waktu yang telah ditentukan.

## PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS  AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN (Abdur Rohim)
menyatakan  bahwa:  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Notaris termasuk tidak membacakan aktanya sendiri akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada  Notaris.  Sedangkan  dalam  Peraturan  Jabatan  Notaris Staadblad Nomor  3  Tahun  1860  selanjutnya  dalam  tesis  ini  di  sebut  (PJN),  Pasal  28 ayat  (5),  sanksi  terhadap  akta  yang  tidak  dibacakan,  maka  akta  tersebut hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  seperti  akta  di  bawah  tangan. Tetapi  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris, menyatakan bahwa peraturan yang berlaku sebelumnya tidak berlaku lagi.
Dalam  prakteknya  ( Das  sein )  terdapat  Notaris  yang  tidak membacakan akta, merujuk dan sependapat dengan: “Tan Thong Kie, 7 yang menyatakan bahwa: terdapat kebiasaan di kalangan Notaris  yang tidak lagi membacakan  aktanya,  sehingga  akta  itu  menjadi  akta  dibawah  tangan,  di dalam  akta  Notaris  dituliskan  bahwa  akta  itu  “telah  dibacakan  oleh  saya, Notaris”  padahal  Notaris  tidak  membacakannya,  Notaris  berbohong  dan dengan itu membuat pemalsuan akta”. 8
Notaris  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  pejabat  pembuat akta,  autentik,  dapat  melakukan  kesalahan  yang  berkaitan  dengan profesionalitas kerjanya, seperti pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta    yang  terjadi  dalam  prakteknya  berdasarkan  bunyi  Pasal  16  ayat  (1), Pasal 16 ayat (7) UUJN, diantaranya: akta tidak dibacakan sama sekali oleh Notaris padahal Notaris berada ditempat atau  akta  tidak  dibacakan  karena Notaris  tidak  berada  ditempat  dan penghadap dilayani oleh karyawan atau asisten Notaris, atau akta dibacakan tapi hanya  sebagian,  akta  dibacakan tapi    bukan    oleh    Notaris,    tapi    dibacakan    oleh  karyawan    atau  asisten Notaris  atau  penghadap  tidak  menghendaki  akta  tidak dibacakan, namun Notaris  menyatakan  ketentuan  dalam  penutup  akta,  akibatnya    Akta  yang dibuat tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh penghadap, penghadap  tidak  memahami  isi  akta,  sehingga  menimbulkan  salah
7 Tan Thong Kie, Study Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris , Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakrta, 2007, hal. 634.
8 Ending  Purwaningsih, Pelanggaran  Hukum  Oleh  Notariat  Diwilah  Provinsi  Banten  Dan Penegakan Hukumnya, Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakrta, 2014, hal.17

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
pengertian  dan  multi  tafsir  terhadap  isi  akta,  akibatnya  salah  satu  pihak dalam  akta  wanprestasi  atau  akta  tidak  dapat  dipergunakan  sebagaimana semestinya.
Kewajiban  notaris  membacakan  akta  dan  keterangan  keadaan penghadap  saat  menghadap  kepada  Notaris  serta  alasan  atau  keterangan sebab  akta  tidak  dibacakan  dalam  penutup  akta  adalah  perintah  Undang- Undang,  karena  bagian  kepala  akta  dan  penutup  akta  merupakan  tanggung jawab  Notarus  (pasal  38  ayat  (4)  huruf  a  UUJN),  kebiasan  notaris melakukan kopy paste akta (menyalin akta) untuk membuat akta yang sama pada  berikutnya,  terkadang  Notaris  lupa  mengganti  bagian-bagian  penting yang  berhubungan  dengan  keaa  penghadap  saat  menghadap  yang merupakan tanggung jawab Notaris. 9
Manfaat  pembacaan  aka  bagi  Notaris  adalah  dapat  menjadi  control terhadap  akta  yang  telah  dibuatnya,  seperti  merubah  isi  aka  yang  masih salah  atau  isi  akta  belum  sesuai  dengan  kehendak  pendapat. 10 Akibat kelalaian,  dan  kurang  kehati-hatain  Notaris.  Jika  akta  dibuat  tidak  sesuai perintah  undang-undang,  maka  akta  tersebut.  Maka  akta  tersebut mengandung cacat yuridis, yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap akta  tersebut  mengandaung  cacat  yuridis,  yang  dapat  menimbulkan  akibat hukum  terhadap  akta  tersebut,  yaitu  akta  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan (pasal 16 ayat (9) UUJN), 11 akibat akta  yang  dibuatnya  bermasalah,  notaris  dilaporkan  kepada  pihak  yang berwenang  yaitu  kepada  majelis  pengawas  daerah  (MPD)  Notaris,  polisi atau  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  tergantung  bentuk akta  yang  dipermasalahkan  dan  besar  kecilnya  kerugian  yang  akan ditanggung  (para)  penghadap,  maka  akibat  kesalahan  dan  kelalaian  yang telah dilakukan oleh Notaris tersebut, Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya.
Notaris  dalam  menejalankan  jabatannya  harus  berperilaku  sesuai dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku,  yaitu  Undang-
9 Sebagai jabatan yang menjalankan kewenangan tertentu tersebut, kepada notaris diberikan kewenangan dalam stempel jabatan dan kop surat jabatan mempergunakan lambang Negara “Garuda Pancasila”  (Pasal  54  ayat  (1)  dan  (2)  Undang  –Undang  Nomor  24  Tahun  2009  Tentang  Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan).
10 Pieter  Latumeten, Kriminalisasi  Akta  Notaris  dan  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris”. Makalah Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia, Batam 2-3 Juli 2010.
11 Habib Adji, Kebatan dan Pembatalan Akta Notaris, PT. Refika Aditama. 2011.

## PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS  AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN (Abdur Rohim)
Undang  Notaris  (UUJN)  dank  Kode  Etik  Notaris, 12 agar  tidak  melanggar ketentuan  tersebut,  notaris  diawasi  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris,  yaitu suatu  badan  yang  mempunyai  kewenangan  dan  kewajiban  untuk melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  notaris.  Badan  ini dibentuk  oleh  menteri  guna  mendelegasikan  kewajibannya  untuk mengawasi dan membeina Notaris dalam menajalankan Jabatannya.
Untuk itu penulis merasa merasa tertarik untuk membahasnya dalam tesis  ini,  mengenai  bagaimanakah  tanggung  jawab  Notaris  terhadap  akta yang  tidak  dibacakan,  jika  kemudian  hari  akta  tersebut  menimbulkan masalah, bagaimanakah Kedudukan Akta Notaris yang tidak dibacakan oleh Notaris,  serta  bagaimana  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mengatur mengenai  Implikasi  sanksi  bagi  Notaris  yang  tidak  membacakan  akta,  jika dihubungkan dengan peraturan hukum lainnya. 13

## METODE PENELITIAN
Cara  Kerja  keilmuan  salah  satunya  di  tandai  dengan  penggunaan metode yang berasal dari Bahasa Inggris  : method, bahasa latin : methodus, Yunani  : methodos,  meta berarti  sesudah.  Menurut  Van  Peursen menerjemahkan  pengertian  metode  secara  harfiah  adalah  suatu  jalan  yang harus  ditempuh  ketika  penyelidikan  atau  penelitian  berlangsung  menurut suatu rencana tertentu.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  penelitian  merupakan  suatu  kegiatan ilmiahyang  berkaitan  dengan  analisa  dan  konstruksi  yang  dilakukan secarametodologis,  sistematis  dan  konsisten.  Sehingga  metode  penelitian dapat  diartikan  sebagai  proses  dan  tata  cara  untuk  memecahkan  suatu masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.
Dalam  sebuah  penelitian  ilmiah,  metode  penelitian  merupakan satuan  sistem  yang  harus  dicantumkan  dan  dilaksanakan  selama  proses penelitian  tersebut  dilakukan.  Hal  ini  sangat  penting  karena  menentukan proses  sebuah  penelitian  untuk  mencapai  tujuan.  Selain  itu,  metode penelitian  merupakan  sebuah  cara  untuk  melakukan  penyelidikan  dengan menggunakan  cara-cara  tertentu  yang  telah  ditentukan  untuk  mendapatkan
12 Kode Etik Notaris
13 PP.  RI  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pembuat  Akta  Tanah  yang dirumah  dengan  PP  RI  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  PP  Nomor  37  Tahun  1998 Tentang Peraturan Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.  Oleh  karena  itu  dalam  mencari  bahan-bahan  hukum  serta keterangan-keterangan dan kemudian menuangkan dalam bentuk tulisan ini penulismenggunakan metode penelitian sebagai berikut.

## PEMBAHASAN
Dalam  Peraturan  Jabatan  Notaris  (PJN)  1868  ditegaskan  bahwa pekerjaan  Notaris  adalah  pekerjaan  resmi  ( ambtelijke  verrichtingen )  dan satu-satunya  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik, sepanjang  tidak  ada  peraturan  yang  memberi  wewenang  serupa  kepada pejabat  lain.  Dalam  pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Jabatan  Notaris, Notaris didefinsikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya.  Definisi  yang  memberikan  oleh UUJN  ini  merujuk  kepada  tugas  dan  wewenang  yang  dijalankan  oleh Notaris.  Artinya  memiliki  tugas  sebagai  pejabat  umum  dan  memiliki wewenang  untuk  membuat  akta  otentik  serta  kewenangan  lainnya  yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.
Istilah  pejabat  umum  merupakan  terjemahan  dari  istilah Opebare Amttenare yang terdapat dalam pasal 1 Peraturan Jabatan  Notaris dan 1868 Burgelijk Wetboek (BW).
Menurut kamus  hukum salah  satu  dari Ambtenare adalah  Pejabat. Dengan  demikian Openbare  Ambtenaren adalah  pejabat  yang  mempunyai tugas  yang  bertalian  dengan  kepetingan  public,  sehingga  tepat  jika Opeenbare  Ambetenaren diaartikan  sebagai  pejabat  public.  Khusus berkaitan  dengan Openbare  Ambtenaren yang  diterjemahkan  sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta  otentik  yang  melayani  kepentingan  public  dan  kualifikasi  seperti diberikan kepada Notaris.
Dalam pasal 1867 KUHPerdata disebutkan ada istilah Akta Otentik, dan  pasal  1868  KUHPerdata  memberikan  batasan  secara  unsur  yang dimaksud dengan kata otentik yaitu:
a. Akta itu harus dibuat oleh ( door ) atau dihadapan ( Ten Overstaan ) seorang Pejabat Umum.
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang.

## PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS  AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN (Abdur Rohim)
c. Pegawai  Umum  (Pejabat  Umum)  oleh-atau  dihadapan  siapa  akta itu  dibuat,  harus  mempunyai  wewenang  untuk  membuat  akta tersebut.
Otentik  atau  Authentiek  dapat  diartikan:  bersifat  umum,  bersifat jabatan,  memberi  pembuktian  yang  sempurna  (dari  surat-surat):  khususnya dalam  kata:  authentieke  akte.  Para  Notaris  istimewa  ditunjuk  untuk membuat  akta  otentik  baik  atas  permintaan  atau  atas  perintah;  akan  tetapi juga  beberapa  pejabat  negeri  yang  berhak  membuatnya  mengenai  hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya.
Satu  syarat  lagi  yang  harus  ditambahkan  yaitu  akta  otentik mempunyai  kekuatan  yang  sempurna,  karena  didalam akta  otentik  tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti:
a. Tulisan;
b. Saksi-saksi
c. Persangkaan-persangkaan
d. Pengakuan
e. Sumpah
Dalam  praktek  Notaris  jika  diteliti,  akan  ditemukan  alasan  lain, kenapa Notaris tidak mau atau menolak memberikan jasanya, dengan alasan antara  akta  yang  akan  dibuat    tidak  cocok  dengan  Honorarium  yang  akan diterima Notaris.
Jika  Notaris  menolak  memberikan  jasanya  kepada  pihak  yang membutuhkannya,  maka  penolakan  tersebut  harus  merupakan  penolakan dalam  arti  hukum,  artinya  ada  alasan  atau  argumentasi  hukum  yang  jelas dan  tegas  sehingga  pihak  yang  bersangkutan  dapat  memahaminya.  Pada intinya apapun alasan penolakan yang dilakukan oleh Notaris akan kembali kepada Notaris sendiri yang menentukannya.
Khusus  Notaris  yang  melanggar  ketentuan  pasal  16  ayat  (1)  huruf i dan k UUJN disamping dapat dijatuhi sanksi  yang terdapat dalam pasal 85 UUJN,    juga  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  akta  yang  dibuat  dihadapan Notaris  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak  yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya,  ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Untuk pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN  meskipun termasuk ke dalam  Kewajiban  Notaris,  tapi  jika  Notaris  tidak  melakukannya  tidak dikenakan sanksi apapun.
Menurut  ketentuan  pasal  16  ayat  (7)  UUJN  Pembacaan  Akta  tidak wajib  dilakukan, 14 jika  dikehendaki  oleh  penghadap  agar  Akta  tidak dibacakan  karena  penghadap  telah  membaca  sendiri,  mengetahui  dan memahami  isi  Akta-Akta  tersebut,  dengan  ketentuan  hal  tersebut dicantumkan  atau  pada  akhir  Akta.  Sebaliknya  jika  penghadap  tidak berkehendak  seperti  itu,  maka  Notaris  wajib  untuk  membacakannya, ditandatangani  oleh  setiap  penghadap,  saksi  dan  Notaris  sebagaimana tersebut dalam pasal 44  ayat (1) UUJN. Jika ketentuan pasal pasal 44 ayat (1) UUJN dan pasal 44 UUJN dilanggar oleh Notaris, maka akan dikenakan sanksi  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  84  UUJN,  yaitu  akta  yang  dibuat dihadapan  Notaris  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  Akta dibawah  tangan  atau  suatu  akta  menjadi  batal  demi  hukum,  dan  juga merugikan  para  pihak  yang  bersangkutan,  maka  para  pihak  tersebut  dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.
Ketentuan  pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN  jika  tidak  dilaksanakan oleh  Notaris,  artinya  Notaris  tidak  mau  menerima  magang,  maka  kepada Notaris  yang  bersangkutan  tidak  dikenakan  sanksi  apapun.  Meskipun kewajiban  tersebut  tanpa  sanksi  secara  moral  ketentuan  tersebut  wajib dilaksanakan  oleh  Notaris,  dan  harus  diingat  semua  Notaris  yang  sekarang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris pernah Magang pada Notaris sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Notaris.
Meskipun  demikian  alangkah  bijaknya  organisasi  Jabatan  Notaris meminta  kepada  para  anggotanya  untuk  menerima  Magang  tersebut, sebagaimana  bentuk  tanggung  jawab  moral  terhadap  kelangsungan  dunia Notaris Indonesia.
14 Menurut Tan Tong Kie Ada Manfaat Penbacaan Akta, yatiu: pertama, ada saat terkhir dalam proses meresmikan ( verlijden ) akta, notaris masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan- kesalahannya  sendiri  yang  sebelumnya  tidak  terlishat.  Sewaktu-waktu  ditemukan  kesalahan- kesalahan fatal atau yang memalukan atau juga disebutkan “pembacaan adalah kemungkinan terakhir bagi  notaris  untuk  memriksa, kedua ,  para  penghadap  diberi  kesempatan  untuk  bertanya  apa  yang kurang jelas bagi mereka penulis dalam prakteknya telah menghadapi berbagai pelanggaran yang buta huruf,  sederhana  berpendidikan  tinggi,  dan  berpikiran  tajam. Ketiga, untuk  memberi  kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda  tangan  mereka,  para  saksi-saksi,  dan  mengadakan  pemikiran  ulan  g,  bertanya,  dan  jika  perlu mengubah  bunyi akta, Tan Tong Kie. Op. Cit .,hal 507

## PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS  AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN (Abdur Rohim)
Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang  melanggar  akan  dikenakan  sanksi  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.
Pasal  17  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  menyatakan  Notaris dilarang:
1. Menjalankan Jabatan di Luar Wilayah Jabatannya.
2. Meninggalkan  wilayah  jabatannya  lebih  dari  7  (tuju)  hari  kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap sebagai pejabat Negara;
5. Merangkap sebagai Advokad;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik  Negara,  badan  usaha  milik  daerah  atau  badan  usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah Jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan  pekerjaan  lain  yang  bertentangan  dengan  norma agama,  kesusilaan,  atau  kepatutan  yang  dapat  mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris;
Salah  satu  dasar  hukum  yang  mengatur  tentang  pengawasan terhadap  notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  adalah  pasal  1 butir  6  undang-undang  jabatan  notaris,  menyatakan  bahwa  majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  notaris berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap  notaris  setelah  berlakunya  undang-undang  jabatan  notaris  adalah tugas dari mejelis pengawas. 15
Menurut  pasal  67  undang-undang  nomor  30  tahun  2004  tentang jabatan  notaris  yang  menjadi  pengawas  untuk  mengawasi  segala  tugas  dan jabatan  notaris  diatur  dalam  menteri  sebagai  implementasi  dari  ketentuan pasal 67 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, maka
15 Keputusan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2004  mengenai Pengalihan  Organisasi, Administrasi,  Dan  Financial  Di  Lingkungan  Peradilan  Umum  Dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,
Dan Peradilan Agama Kemahkamah Agung.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
ditindak lanjuti dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia RI nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian  anggota,  susunan  organisasi,  tata  kerja  dan  tata  cara pemeriksaan  mejelis  pengawas  notaris.  Sedangkan  dalam  pasal  1  butir  5 peraturan  menteri  tersebut  diatas,  pengertian  pengawasan  adalah  kegiatan yang  bersifat  preventif  dan  kuratif  termasuk  kegiatan  pembinaan  yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris.
Salah  satu  dasar  hukum  yang  mengatur  tentang  pengawasan terhadap  Notaris  dalam  menjalanakan  tugas  dan  jabatnnya  adalah  Pasal  1 butir 6 Undang-undang Jabatan Notaris, yang berbunyi : Majelis Pengawas adalah  suatu  badan  yang  mempunyai  kewenangan  dan  kewajiban  untuk melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Notaris.  Bandingkan dengan  Pasal  50  PJN  yang  berbunyi  :  Jika  Notaris  mengabaikan  martabat kedudukannya  atau  jabatannya  atau  melakukan  tindakan  yang  melanggar ketentuan-ketentuan  dari  perundang-undangan  umum  atau  melakukan kesalahan-kesalahan  lainnya,  baik  didalam  maupun  diluar  menjalankan jabatannya,  maka  hal itu  oleh  Kejaksaan yang  didalam  wilayahnya  Notaris itu bertempat kedudukan, diberitahukannya kepada Pengadilan Negeri”.
Berdasarkan  Pasal  tersebut  diatas,  maka  yang  melakukan  tugas pengawasan  terhadap  Notaris  selalu  berlakunya  Undang-undang  Jabatan Notaris  adalah  tugas  dari  Majelis  Pengawas  sedangkan  sebelumnya pengawasn  dilakukan  Pengadilan  yang  dilakukan  bersama-sama  oleh Mahkamah  Agung  dan  Departemen  Kehakiman,  dan  Kejaksaan  sedangkan aparat  pelaksanaan  pengawasan  tersebut  adalah  Pengadilan  Negeri  yaitu Hakim.
Sebelum  berlakunya  UUJN,  Pengawasan,  pemeriksaan  dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada  waktu  itu,  sebagaimana  pernah  diatur  dalam  pasal  140 Reglement  op de  rechtelijke  organisatie  en  het  der  justitie (stbl.  1847  No.  23),  pasal  96 Reglement  buitengewesten, pasal  3 Ordonantie  buitengerechtelijke verrichtingen –lembaran  Negara  1946  nomor  135,  dan  pasal  50  PJN, kemudian  pengawasan  terhadap  notaris  dilakukan  peradilan  umum  dan mahkamah  agung  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  32  dan  54  undang- undang    nomor  13  tahun  1965  tentang  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung. Kemudian dibuat pula surat edaran mahkamah agung republic Indonesia nomor 2 tahun 1984 tentang tata cara

## PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS  AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN (Abdur Rohim)
pengaeasan  terhadap  notaris,  keputusan  bersama  ketua  mahkamah  agung dan  menteri  kehakiman  nomor  KMA/006/SKB/VII/1987  tentang  tatacara pengawasan,  penindakan  dan  pembelaan  diri  notaris,  dan  terakhir  dalam pasal 54 undang-undang nomor 8 tahun 2004.
Tahun  1999  sampai  dengan  tahun  2001  dilakukan  perubahan terhadap  undang-undang  dasar  1945,  dan  dengan  amandemen  tersebut merubah  kekuasan  kehakiman.  Dalam  pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945 menegaskan bahwa kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuan mahkamah agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  dibawahnya  dalam  lingkungan peradilan  umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer,  peradilan  tatausaha Negara  dan  oleh  sebuah  mahkamah  konstitusi.  Sebagai  tindak  lanjut  dari perubahan dibuatlah undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasan kehakiman  oleh  mahkamah  agung  dan  badan  peradilan  yang  berada dibawahnya dalam peradilan umum. Dalam pasal 1 undang-undang nomor 5 tahun  2004  tentang  perubahan  atas  undang-undang  nomor  14  tahun  1985 tentang mahkamah agung, sebagai salah satu kekuasan kehakiman dimaksud dalam UUD 1945.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pasal  1  butir  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Jo  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  telah dijelaskan  pengertian  notaris,  yaitu  pejabat  umum  yang  berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud  berdasarkan  undang-undang  ini  atau  undang-undang  lainnya. Notaris  mempunyai  tugas  yang  cukup  berat  karena  harus  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  adil.  Menjadi  notaris  itu  harus mempunyai  tanggung  jawab  yang  menyeluruh  baik  tanggung  jawab individu maupun sosial, terutama yaitu menegakkan ketaatan terhadap kode etik  notaris  dan  dalam  mengemban  dan  menjalankan  tugas  jabatannya sebagai seorang notaris.
Kewajiban  Notaris  untuk  membacakan  akta  dihadapan  penghadap dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi  dan  ditandatangani pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan  Notaris  diatur  dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam  Pasal  44  UUJN  yang  menyatakan  bahwa  segera  setelah  akta dibacakan,  akta  tersebut  ditandatangani  oleh  setiap  penghadap,  saksi,  dan

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Notaris,  kecuali  apabila  ada  penghadap  yang  tidak  dapat  membubuhkan tanda  tangan  dengan  menyebutkan  alasannya.  Ketentuan  pembacaan  dan penandatanganan  tersebut  adalah  satu  kesatuan  dari  peresmian  akta ( verlijden ).  Kemudian  Kata  di  hadapan  dalam  penandatanganan  akta tersebut  adalah  hadirnya  seorang  notaris  dalam  proses  peresmian  akta ( verlidjen )  atau face  to  face sebagaimana  diatur  dalam  penjelasan  Pasal  16 ayat (1) huruf l UUJN.
Majelis pengawas merupakan suatu badan dengan parameter seperti ini  dikaitkan  dengan  pasal  1  angka  24  KUHP,  bahwa  yang  dapat  menjadi pelapor  adalah  subjek  hukum  berupa  orang,  bukan  majelis  atau  badan. Berkaitan pula dengan keputusan menteri kehakiman nomor M.01.PW.07.03.  Tahun  1982  tentang  pedoman  pelaksanaan  KUHP,  dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa , penyidik dan penyidik berkewajiban mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ensiklopedi Hukum Islam, 2003, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Ending  Purwaningsih,  2014, Pelanggaran  Hukum  Oleh  Notariat  Diwilah Provinsi  Banten  Dan  Penegakan  Hukumnya, Hasil  Penelitian  Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakrta: Yarsi
G.H.S.  Lumbang  Tobing,  1983, Peraturan  Jabatan  Notaris, Jakarta: Erlangga.
Habib  Adjie,  2009, Sekilas  Dunia  Notaris  &  PPAT  Indonesia  (kumpulan tulisan) , Bandung: Bandar Maju.
Tan  Thong  Kie,  2007, Study  Notariat  &  Serba-Serbi  Praktek  Notaris ,
Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve.

## Jurnal, Makalah dan Disertasi
Habib  Adjie, “Tanggung  jawab  notaris,  notaris  pengganti,  notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris sampai hembusan nafas terakhir...?” , Renvoi, Nomor 26. Th, III, 3 Juli 2005 __________, Sanksi  Perdata  Dan  Administrasi  Dan  Perdata  Terhadap Notaris  Sebagai  Pejabat  Public  Berkaitan  Dengan  Pembuatan Akta  Berdasarkan  Undang  Undang  Jabatan  Notaris, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

## PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS  AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN (Abdur Rohim)
Pieter  Latumeten, Kriminalisasi  Akta  Notaris  dan  Pelaksanaan  Jabatan Notaris”.  Makalah  Pembekalan  dan  Penyegaran  Pengetahuan
Ikatan Notaris Indonesia, Batam 2-3 Juli 2010.