## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Maret 2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (432-444)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN RESAPAN AIR MENJADI PEMUKIMAN DI KAWASAN

## BANDUNG UTARA
(Kelurahan Cipageran Dan Kelurahan Citeureup)
Noer Apptika Fujilestari 1 , Atik Rochaeni 2 , Mafrihatul Khasanah 3
Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia 1,2,3
E-mail: noer.apptika@lecture.unjani.ac.id 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  perlu  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi kebijakan  yang  terjadi  di  Kawasan  Bandung  Utara  terkhusus  di  Kelurahan Cipageran  dan  Kelurahan  Citeureup  yang  mana  pada  praktiknya  sejauh  ini, implementasi kebijakan terkait alih fungsi lahan tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dengan masih banyaknya lahan yang dialih fungsikan namun  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  Kota  Cimahi.  Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 inti dari perda tersebut mengenai arahan  pemanfaatan  ruang  wilayah  kawasan  Bandung  Utara  meliputi  kawasan lindung dan kawasan budidaya. Metode penelitian yang digunakan dari penelitian ini  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  penelitian  deskriptif.  Hasil  penelitian implementasi  kebijakan  alih  fungsi  lahan  resapan  air  mulai  dari  perencanaan kebijakan  dan  pelaksanaan  operasional  sudah  dijalankan  sesuai  dengan  aturan namun fakta di lapangan menunjukan bahwa implementasi kebijakan terkait alih fungsi lahan ini belum berjalan dengan efektif. Sehingga kebijakan pengendalian alih  fungsi  lahan  resapan  air  di  daerah  Kelurahan  Cipageran  dan  Kelurahan Citeureup ini sangat sulit dilakukan namun pemerintah terus melakukan berbagai tindakan  sebagai  upaya  preventif  dengan  memberikan  ketegasan  dari implementasi aturan dan ketegasan sanksi yang diberikan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Alih fungsi lahan, Kawasan Pemukiman, Resapan Air

## ABSTRACT
This  research  needs  to  be  carried  out  to  find  out  how  policy  implementation occurs in the North Bandung area, especially in Cipageran Village and Citeureup Village, where in practice so far, the implementation of policies related to land conversion is not always in line with what has been planned with there still being a  large  amount  of  land  being  converted.  but  it  is  not  in  accordance  with  the Cimahi City regional spatial plan. Referring to Cimahi City Regional Regulation

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Maret 2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (432-444)
Number 4 of 2013 concerning Cimahi City Regional Spatial Planning for 2012- 2032, the essence of this regional regulation is regarding the direction of spatial use in the North Bandung area, including protected areas and cultivation areas. The  research  method  used  in  this  research  is  a  qualitative  approach  with descriptive research methods. The results of research on the implementation of the policy on changing the function of water catchment land, starting from policy planning and operational implementation, have been carried out in accordance with the regulations, but the facts on the ground show that the implementation of policies related to land use change has not been effective. So the policy to control the conversion of water catchment land in the Cipageran Village and Citeureup Village areas is very difficult to implement, but the government continues to take various actions as a preventive measure by providing strict implementation of the rules and strictness of the sanctions given.
Keywords : Policy implementation, Land Conversion, Housing Area, Water Infiltration

## PENDAHULUAN
Perencanaan pengembangan wilayah pada dasarnya lahir dari adanya kebutuhan  yang  direncanakan  untuk mengarahkan pemanfaatan sumberdaya lahan  guna  memenuhi  kebutuhan masyarakat  tanpa  meninggalkan  aspek konservasi.  Pengembangan  wilayah tidak terlepas dari aspek fisik keruangan sebagai dasar penentu dan pertimbangan  terhadap  aspek-aspek non-fisik  lainnya  yang  menentukan apakah  kondisi  lahan  yang  ada  dapat dijadikan lahan terbangun, lahan
lindung, atau lahan budidaya. Fenomena terkait dengan pengembangan  wilayah  di  Indonesia yaitu  banyak  terjadinya  alih  fungsi lahan  seperti  lahan  resapan  air  seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan  jumlah  penduduk  serta pertumbuhan ekonomi  yang  multi-efek sehingga  membutuhkan  lahan  sebagai daerah pemukiman.
Alih  fungsi  lahan  resapan  air menjadi pemukiman merupakan permasalahan  serius  yang  terjadi  di banyak  daerah  tidak  terkecuali  di Kawasan  Bandung  Utara  (Mafrihatul Khasanah,  2022).  Kawasan  Bandung Utara sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi  karena  memiliki  potensi resapan air yang tinggi, sehingga secara alami  menjadi  daerah  penyimpan  air bagi daerah dibawahannya, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian  Kawasan  Bandung  Utara sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat  (Barat,  2016),  merujuk  pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun  2013  Tentang  Rencana  Tata Ruang  Ruang  Wilayah  Kota  Cimahi Tahun 2012-2032 (Cimahi, Perda Kota Cimahi  Nomor  4  Tahun  2013  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Cimahi  Tahun  2012-2032,  2013),

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Maret 2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (432-444)
arahan  pemanfaatan  ruang  wilayah
Kawasan  Bandung  Utara  meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Wilayah  administratif  Kawasan Bandung  Utara  sendiri  meliputi  4 wilayah  yaitu  Kabupaten  Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung,  dan  Kota  Cimahi.  Wilayah Kota  Cimahi  yang  menjadi  bagian Kawasan Bandung Utara yaitu diantaranya  Kelurahan  Cipageran  dan Kelurahan Citeureup. Secara geografis, Kota Cimahi merupakan lembah cekungan yang melandai kearah selatan dengan  luas  wilayah  mencapai  40,2
Km 2 dan  ketinggian  di  bagian  utara kurang  lebih  mencapai  1.040  MDPL yaitu  terletak  di  Kelurahan  Cipageran Kecamatan Cimahi Utara yang merupakan wilayah paling luas dengan luas  wilayah  mencapai  5,94  Km 2 . (Utara, 2024)
Pembangunan di Kelurahan Cipageran  dan  Kelurahan  Citeureup yang  cepat  dan  kurang  terkendali mengakibatkan  tidak  optimalnya  daya dukung daerah sebagai kawasan resapan air. Masifnya alih fungsi lahan resapan air  di  Kelurahan  Cipageran  dan Kelurahan  Citeureup  semakin  menjadi ancaman bagi wilayah tersebut. Karena penggunaan lahan yang tidak
memperhatikan lingkungan dapat menyebabkan  kerugian  bagi  banyak pihak.  Akibat  adanya  alih  fungsi  lahan resapan  air  menjadi  pemukiman  di
Kelurahan  Cipageran  dan  Kelurahan
Citeureup menyebabkan beberapa permasalahan, yaitu permasalahan yang berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar  seperti  meningkatnya  debit  air hujan,  berkurangnya  daerah  resapan karena  tidak  optimalnya  cadangan  dan konservasi
air (AYOBANDUNG.COM, 2021). Oleh  karena  itu,  diperlukan adanya pengendalian pemanfaatan lahan yang diarahkan untuk mempertahankan  fungsi  lahan  resapan air  di  Kelurahan  Cipageran  dan Kelurahan Citeureup.
Penelitian  ini  perlu  dilakukan
untuk mengetahui bagaimana
implementasi  kebijakan  yang  terjadi  di Kawasan  Bandung  Utara  terkhusus  di Kelurahan  Cipageran  dan  Kelurahan Citeureup  yang  mana  pada  praktiknya sejauh  ini,  implementasi  kebijakan terkait  alih  fungsi  lahan  tidak  selalu sejalan  dengan  apa yang  sudah direncanakan.  Implementasi  kebijakan alih fungsi lahan pada prosesnya dibuat untuk  mengantisipasi  adanya  dampak yang  ditimbulkan  dari  keputusan- keputusan kebijakan.

## KAJIAN PUSTAKA
Dalam  mendeskripsikan  bentuk implementasi  kebijakan  alih  fungsi lahan,  peneliti  menggunakan  Teori Implementasi Kebijakan Publik. Implementasi  kebijakan  merupakan tahapan  yang  sangat  penting  dalam proses kebijakan yang sudah diformulasikan dengan kompetensi dan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Maret 2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (432-444)
kelengkapan sarana prasarana kebijakan sebagai  penentu  keberhasilan  suatu proses  kebijakan  dimana  tujuan  serta dampak  kebijakan  dapat  dihasilkan (Hayat, 2018). Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan  oleh  individu-individu  (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun  swasta  yang  diarahkan  untuk mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah ditetapkan  dalam  keputusan-keputusan kebijakan (Situmorang, 2016).
Dalam  proses  kebijakan  publik, implementasi kebijakan diartikan sebagai  aktivitas  penyelesaian  atau pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik dengan  mempertimbangkan  berbagai faktor,  terhadap  suatu  kebijakan  dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.    Menurut  Grindle,  setidaknya terdapat 3 hambatan besar yang muncul dalam  proses  implementasi  kebijakan, yaitu  ketiadaan  kerjasama  vertikal, hubungan  kerja  horizontal  yang  tidak sinergis, dan masalah penolakan terhadap  perubahan  yang  datang  dari publik  maupun  kalangan  birokrasi sendiri (Tachjan, 2006). Implementasi kebijakan
merupakan aspek terpenting dari
keseluruhan  proses  kebijakan  yang menjadi  wujud  nyata  dari  suatu kebijakan tidak hanya terbatas perwujudan  secara  riil  melainkan  juga mempunyai  kaitannya  dengan  dampak yang  akan  mengarah  pada  pelaksanaan kebijakan tersebut (Rohman, Hanafi, & Hadi,  2013).  Dalam  tataran  praktik,
Kridawati Sadhana menyebutkan beberapa tahapan dalam proses implementasi kebijakan yaitu perencanaan  implementasi  kebijakan, pelaksanaan  operasional,  dan  evaluasi impelementasi  kebijakan  (Sadhana, 2011). Keberhasilan implementasi memerlukan  pendekatan top-down dan bottom-up (Tachjan, 2006). Pendekatan top-down dimulai  dari  asumsi  bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan keputusan dibuat oleh pemerintah pusat yang  tidak  berfokus  pada  keseluruhan proses  kebijakan,  tetapi  hanya  pada ketersediaan unit pelaksana (birokrasi); standar pelaksanaan; kewenangan; koordinasi; dll. Sebaliknya, pendekatan bottom-up berfokus  pada  strategi  yang digunakan sebagai dasar untuk memahami  kebijakan  publik  secara keseluruhan. METODE Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode penelitian deskriptif untuk mendeskrisikan implementasi kebijakan alih  fungsi  lahan  resapan  air  menjadi pemukiman  di  Kelurahan  Cipageran
dan  Kelurahan  Citeureup.  Creswell melihat  bahwa  pendekatan  kualitatif merupakan  prosedur  penelitian  dengan menggunakan  metode-metode  untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna oleh sejumlah individu atau sekelompok

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Maret 2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (432-444)
orang  di  anggap  berasal  dari  masalah sosial (Creswell, 2017).
Adapun  teknik  pengambilan data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan studi  literatur.  Wawancara  dilakukan dengan  pertimbangan  kemampuan  dan penguasaan  materi  penelitian  yang mengetahui tentang implementasi kebijakan  alih  fungsi  lahan  resapan  air menjadi  pemukiman  di  Kelurahan Cipageran  dan  Kelurahan  Citeureup. Studi literatur dilakukan dengan menelusuri  dokumen-dokumen  yang berkaitan dengan implementasi kebijakan alih fungsi lahan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian  data,  kemudian  dilakukan verifikasi  data.  Proses  reduksi  data dilakukan  untuk  memilah  data  sesuai dengan fokus penelitian yang
selanjutnya  disajikan  dalam  bentuk tabel  atau  gambar  dan  tulisan  yang tersusun  secara  sistematik.  Dengan demikian data tersebut mudah dipahami dan  memudahkan  dalam  penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi Eksisting Kawasan Bandung Utara
Kota  Cimahi  merupakan salah  satu  wilayah  yang  termasuk kedalam  Kawasan  Bandung  Utara (KBU)  sebagai  kawasan  strategis Provinsi  Jawa  Barat  yang  dilihat dari  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan
fisik.  Kota  Cimahi  memiliki  luas wilayah sebesar 4.250 Ha meliputi 3 kecamatan  yang  terdiri  dari  15 kelurahan,  yaitu  a)  Kecamatan Cimahi  Utara  meliputi  Kelurahan
Cibeber,  Kelurahan  Leuwigajah, Kelurahan Utama, Keluraha Cibeureum,  Kelurahan  Melong,  b) Cimahi Tengah meliputi Kelurahan
Baros,  Kelurahan  Karangmekar, Kelurahan  Padasuka,  Kelurahan Setiamanah,  Kelurahan  Cigugur Tengah,  Kelurahan  Cimahi,  dan  c) Cimahi  Utara  meliputi  Kelurahan Pasarkaliki,  Kelurahan  Cibabat, Kelurahan  Citeureup,  Kelurahan Cipageran.  Jumlah penduduk Kota Cimahi  terus  mengalami  kenaikan setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2021, jumlah  penduduk  Kota  Cimahi meningkat  0,76%  dari  tahun  2020 yaitu sebesar 571,6 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai
daerah 14.160 jiwa/km 2 .
Tabel 1 Jumlah Penduduk, Laju Perumbuhan Penduduk
di Kota Cimahi 2021 Kecamatan Penduduk (ribu) Laju Pertumbuhan Penduduk pertahun 2020-2021 (%) Cimahi Selatan 242,2 0,65 Cimahi Tengah 161,9 0,08 Cimahi Utara 167,6 1,59 Kota Cimahi 571,6 0,76
Sumber:  Kota  Cimahi  dalam angka 2022 (CIMAHI, 2022)

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Maret 2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (432-444)
Topografi wilayah Kota Cimahi  berupa  lembah  cekungan yang relatif melandai kearah selatan selaras  dengan  arah  aliran  air permukaan menyebabkan penggunaan lahan di wilayah tersebut  dikategorikan  ke  dalam  2
pola  ruang  yaitu  kawasan  lindung dan  kawasan  budidaya.  Secara umum  di  Kota  Cimahi  merupakan daerah  dataran  dengan  1  kelurahan dengan topografi daerah perbukitan yaitu  Kelurahan  Cipageran.  kodisi tersebut  mendukung  pemanfaatan kawasan  di  Kawasan  Bandung
Utara yang bertujuan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.  Karena  semakin  tinggi suatu  lahan  resapan  air  maka semakin  besar  pula  penyerapan  air didalam tanah. Namun, fakta dilapangan menunjukan bahwa lahan  yang  seharusnya  dijadikan sebagai  lahan  resapan  air  telah beralih fungsi menjadi pemukiman. Tidak sedikit daerah di Kota Cimahi yang  telah  terjadi  alih  fungsi  lahan tersebut. Konflik penggunaan lahan dapat  berupa  tumpang  tindih  area penggunaan lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kondisi eksisting kawasan resapan air di Kota Cimahi dilihat  dari  pemanfaatan  lahan berdasarkan  RTRW  Kota  Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2 Luas Tumpang Tindih Lahan Berdasarkan Pemanfaatannya
Pemanfaatan Lahan Berdasarkan RTRW Tutupan Lahan Eksisting Luas Wilayah Tumpang Tindih (ha) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya Permukiman 529,18 Industry 2,53 Pertanian 903,66 Kawasan Perlindungan Setempat Permukiman 49,55 Industry 14,47 Pertanian 47,04 Ruang Terbuka Hijau Permukiman 1,31 Industry 0,55 Pertanian 0,06 Kawasan Cagar Budaya Permukiman 3,75 Industry 0,30 Pertanian 10,00 Kawasan Rawan Bencana Permukiman 366,23 Industry 109,90 Pertanian 528,93 Kawasan Lindung Lainnya Permukiman 5,87 Industry 0,02 Pertanian 10,91 Kawasan Perumahan Pertanian 319,54 Industri 9,80 Kawasan Indutri Permukiman 61,18 Pertanian 64,35 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022 Kondisi  penggunaan  lahan di  Kota  Cimahi  sebagian  besar didominasi oleh pertumbuhan pemukiman  yang  terbagi  atas Perumahan real estate dan
Perumahan non  real-estate . Terkait dengan  data  penggunaan  lahan  di Kota  Cimahi,  nilai  indeks  kualitas pemanfaatan  lahan  resapan  air menunjukan  tren  menurun  pada tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar  22,19  Ha  yang  berarti semakin berkurangnya lahan resapan air.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Maret 2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (432-444)
Kondisi  ini  dipicu  oleh pertumbuhan penduduk yang mendorong  timbulnya  faktor  lain seperti peningkatan kebutuhan lahan  pemukiman,  dan  penurunan ketersediaan cadangan air tanah.
Sumber:  Dinas  Lingkungan  Hidup,
2022 Gambar 1 Peta Tata Guna Lahan Kota Cimahi Dari gambar diatas menunjukan  bahwa  sebagian  besar lahan di Kota Cimahi telah terbangun  baik  itu  yang  diarahkan untuk perumahan, pendidikan, pelayanan  umum,  perdagangan  dan jasa, pemerintahan maupun industri.
Pada  dasarnya  daerah  bagian  utara di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup adalah berbasis  resapan  air.  Daerah  yang masih banyak lahan terbuka hijau di
Kelurahan Citeureup yaitu di RW 5, RW 9, RW 10, RW 11, dan RW 12. Namun yang terjadi daerah tersebut telah beralih fungsi menjadi pemukiman  terutama  di  Kelurahan Citeureup  itu  sendiri.  Sedangkan daerah utara di Kelurahan
Cipageran  masih  adanya  lahan
terbuka hijau seperti di RW 11, RW 12,  RW  17,  RW  21  berupa  sawah dan ladang/tegalan.
2. Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Resapan Air Menjadi Pemukiman di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup Fenomena  alih  fungsi  lahan dapat  terjadi  dari  adanya  konflik pembangunan antar sektoral dengan keterpaduan dan pemerataan pembangunan disetiap wilayah oleh pertambahan penduduk yang
mengakibatkan  alih  fungsi  lahan resapan  air  menjadi  pemukiman. Pemanfaatan  lahan  berupa  sumber daya  lahan  yang  sesuai  dengan potensinya memerlukan sebuah kebijakan dan strategi yang berkesinambungan dengan pengelolaan lahan sebagai pengembangan struktur ruang, pengembangan  pola  ruang  dan pengembangan  kawasan  strategis kota. Rencana pemanfaatan lahan di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup  yang  disusun  dengan tepat guna dapat digunakan sebagai dasar  dalam  mengatasi  benturan pemanfaatan  penggunaan  lahan. Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya perencanaan tata ruang yang memperhatikan konservasi lingkungan dengan beberapa tahapan untuk dapat mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, yaitu perencaaan implementasi, pelaksanaan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Maret 2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (432-444)
operasional, dan evaluasi pelaksanaan. Implementasi kebijakan pemerintah  Kota  Cimahi  dalam program  pengendalian  alih  fungsi lahan resapan air dirumuskan dalam Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW). Dalam RTRW ini dijelaskan  bahwa  di  Kota  Cimahi sendiri  tidak  hanya  diperuntukan sebagai kawasan lindung melainkan juga  kawasan  budidaya  dengan beberapa ketentuan. Pengembangan kawasan resapan air sebagai kawasan  lindung  di  Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup berupa  lahan  terbuka  hijau  dalam hal ini digunakan sebagai optimalisasi kawasan resapan air di
Kawasan  Bandung  Utara  dengan peningkatan  kualitas  dan  fungsi kawasan  lindung  setempat  dan penyediaan  ruang  terbuka  hijau.
Sedangkan kawasan budidaya  yang dimaksud yaitu sebagai pengembangan  dan  pengendalian pemanfaatan lahan untuk pembangunan pemukiman di Kawasan Bandung Utara. Perencanaan Implementasi Kebijakan Hasil dari wawancara terkait dengan  kebijakan  alih  fungsi  lahan resapan  air  menjadi  pemukiman  di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup menunjukan, bahwa Pemerintah Kota Cimahi mempunyai sejumlah peraturan yang masih berlaku hingga
sekarang,  diantaranya  yaitu  a) Peraturan  Daerah  Kota  Cimahi
Nomor  4  Tahun  2013  Tentang Rencana Tata Ruang Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012- 2032, b) Peraturan Daerah Provinsi Jawa  Barat  Nomor  2  Tahun  2016 tentang Pedoman Pengendalian
Kawasan  Bandung  Utara  sebagai kawasan  strategis  Provinsi  Jawa
Barat,  c)  Peraturan  Pemerintah
Nomor  21  tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Penataan  Ruang. Dokumen tersebut merupakan pondasi dalam rangka pengendalian dalam pemanfaatan ruang di
Kawasan  Bandung  Utara  sebagai kawasan  strategis  Provinsi  sebagai dasar  dalam  menjabarkan  rencana pengembangan
kawasan
pemukiman di Kelurahan Cipageran dan  Kelurahan  Citeureup  yang merupakan  pemukiman  kepadatan rendah.  Dalam  hal  ini  dapat  dilihat dari  sudut  kepentingan  fungsi  dan daya  dukung  lingkungan,  bahwa Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup digunakan sebagai kawasan  strategis  kota  dibagian utara. Pemanfaatan  ruang  yang tidak  terkendali  akan  mengancam keberlangsungan
fungsi
pemanfaatan lahan sebagai kawasan resapan  air.  Oleh  karena  itu, pemerintah  Kota  Cimahi  membuat kebijakan  yang  termuat  dalam peraturan
perundang-undangan yang ada terkait dengan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Maret 2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (432-444)
perencanaan  tata  ruang  sebagai pedoman dalam rangka perlindungan dan pengendalian alih fungsi  lahan  resapan  air  menjadi pemukiman.  Kelurahan  Cipageran dan  Kelurahan  Citeureup  memang marak  terjadinya  alih  fungsi  lahan yang mana dalam hal ini merupakan lahan untuk budidaya sesuai dengan arahan  pemanfaatan  lahan  dalam RTRW  Kota  Cimahi.  Meskipun pembangunan pemukiman di daerah tersebut  di  perbolehkan,  namun dalam proses pembangunannya
harus  mengikuti  ketentuan  yang tercantum  dalam  Peraturan  Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016,  bahwa  pendirian  bangunan harus  sesuai  ketentuan  Koefisien Dasar  Bangunan  (KDB)  dengan perbandingan  60%  lahan  terbuka hijau  dan  40%  lahan  terbangun. Ketentuan  tersebut  menjadi  dasar penerbitan perizinan pendirian bangunan  di  Kawasan  Bandung Utara  terutama  di  Kota  Cimahi. Penerbitan  perizinan  mendirikan bangunan dilakukan melalui prosedur  perizinan  dari  wilayah setempat seperti RT, RW, Kelurahan, yang kemudian diserahkan  kepada  dinas  perizinan. Pihak  Kelurahan  dalam  hal  ini berperan  sebagai  fasilisator  untuk memberikan surat pengantar mendirikan bangunan. Izin  Mendirikan  Bangunan akan  terbit  dalam  Keterangan Rencana Kota (KRK) yang
didalamnya tertera pembagian persentase lahan yang boleh dibangun  dari  luas  lahan  yang  ada sesuai dengan arahan zonasi pemanfaatan ruang. Di Kota Cimahi sendiri termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara tidak sedikit daerah yang  termasuk  dalam  Zona  B4  dan Zona B5 bukan Zona Lindung. Pada Peraturan  Daerah  RTRW  Kota
Cimahi, masih diperkenankan untuk permukiman terbatas sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Operasional Impelementasi kebijakan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah
Kota Cimahi dalam mengendalikan alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman yaitu melalui penerapan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan  (KDB)  sesuai  dengan prosedur  yang  berlaku.    Namun, fakta dilapangan menunjukan bahwa  pelaksanaan  implementasi kebijakan  terkait  alih  fungsi  lahan resapan  air  belum  berjalan  dengan efektif.  Hal  ini  terlihat  dari  adanya pelanggaran  di  beberapa  daerah tidak terkecuali di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup yang  dipicu  dari  tingkat  kesadaran masyarakat  yang  masih  rendah terutama  terkait  dengan  perizinan mendirikan bangunan.
Secara regulasi, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor  21  tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Penataan  Ruang memangkas birokrasi yang ada yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Maret 2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (432-444)
mana prosedur mendirikan bangunan  melalui  peraturan  dan kebijakan  provinsi,  namun  setelah diberlakukannya  peraturan  tersebut dalam hal izin mendirikan bangunan hanya  memerlukan  rekomendasi dari  pemerintah  kabupaten/kota yang artinya bahwa proses perizinan mendirikan bangunan dikembalikan kepada  peraturan  kabupaten/kota masing-masing.
Dengan diberlakukannya  peraturan  tersebut diharapkan  dapat  meminimalisir adanya  pelanggaran  yang  terjadi. Namun  pada  fakta  dilapangan, pelanggaran terkait dengan mendirikan bangunan yang berdampak pada adanya alih fungsi lahan ,asih banyak terjadi. Pelanggaran  tersebut  yaitu  tekait izin  membangun  dimana  sejumlah bangunan belum memiliki IMB dan juga  pelanggaran  bagi  bangunan yang  telah  memiliki  IMB  namun tidak sesuai dengan ketentuan KDB.
Pelanggaran terhadap rencana  tata  ruang  menimbulkan permasalahan  serius.  Berdasarkan hasil observasi di lapangan, menunjukan  bahwa  implementasi kebijakan  alih  fungsi  lahan  yang dilihat  dari  sudut  pandang  pola ruang terhadap kawasan resapan air yang  dijabarkan  dalam  peraturan daerah tidak bisa digunakan sebagai acuan lebih detail dalam pelaksanaan pembangunan pemukiman di Kelurahan Cipageran dan  Kelurahan  Citeureup  karena
secara  umum  arahan  pola  ruang tidak dijelaskan secara detail terkait dengan  bagian  mana  saja  yang termasuk ke dalam kawasan resapan air yang bernar-benar tidak diperbolehkan  untuk  diperuntukan sebagai kawasan budidaya. Pelanggaran tersebut umumnya  terjadi  pada  penduduk yang  mendirikan  bangunan  dalam bentuk pemukiman masyarakat (perumahan non real-estate ). Sedangkan pemukiman dengan perumahan real-estate telah mengikuti ketentuan dengan mengantongi IMB. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dikarenakan  sistem  pengendalian dan  pengawasan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  kurang  optimal. Keterbatasan SDM pemerintah sangat berpengaruh terhadap intensitas pengawasan dan pengendalian mendirikan bangunan. Evaluasi Implementasi Kebijakan Faktor utama yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman di Kelurahan Cipageran dan  Kelurahan  Citeureup  yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang menjadi multi-efek serta pertumbuhan  dan  perkembangan jumlah  penduduk  yang  akan  terus berkembang. Kebijakan pengendalian  alih  fungsi  lahan resapan air di daerah tersebut sangat sulit dikendalikan. Namun pemerintah terus melakukan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Maret 2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (432-444)
beberapa  tindakan  sebagai  upaya preventif dengan memberikan ketegasan  dari  implementasi aturan dan ketegasan sanksi yang diberikan. Dinas  Perumahan  Umum  dan Kawasan  Permukiman  Kota  Cimahi telah  melakukan  koordinasi  terkait sosialisasi lingkungan berupa pentingnya lahan resapan air dengan melibatkan stakeholder yang diadakan  setiap  tahunnya  melalui DBMPR Provinsi. Sosialisasi ini dilakukan dengan  seksi  pengendalian  yang selalu  berkeliling  setiap  minggunya untuk menanyakan perihal perizinan mendirikan bangunan. Selain dilakukannya sosialisasi, pemerintah juga menerapkan punishment . Sebagai  bentuk  pengendalian  dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah yaitu diberikannya sanksi  baik  sanksi  administrasi maupun  sanksi  pindana.  sanksi administrasi  yang  diberikan  yaitu berupa teguran tertulis hingga pemulihan fungsi ruang yang bentuknya  yaitu  penyerahan  lahan terbuka  kepada  pemerintah  Kota Cimahi sebagai hak milik pemerintah
Kota Cimahi.  Bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini yaitu  dengan  diberikannya  surat peringatan untuk menegur masyarakat yang melanggar ketentuan mendirikan bangunan.

## KESIMPULAN
Fenomena  alih  fungsi  lahan terjadi karena adanya konflik pembangunan  antar  sektoral  dengan keterpaduaan dan pemerataan pembangunan  disetiap  wilayah  oleh pertambahan penduduk yang mengakibatkan alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman. Implementsi  kebijakan  Kota  Cimahi dalam  program  pengendalian  alih fungsi  lahan  resapan  air  dirumuskan dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW). Pada perencanaan
implementasi  kebijakan  ini,  dapat dilihat  dari  sudut  kepentingan  fungsi dan  daya  dukung  lingkungan,  bahwa Kelurahan  Cipageran  dan  Kelurahan Citeureup  digunakan  sebagai  kawasan strategis kota dibagian utara.
Adapun pelaksanaan operasional dari implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam mengendalikan alih fungsi lahan resapan  air  menjadi  pemukiman  yaitu melalui  penerapan  ketentun  Koefisien Dasar  Bangunan  (KDB)  sesuai  dengan prosedur yang berlaku. Namun fakta di lapangan menunjukan bahwa implementasi  kebijakan  terkait  alih fungsi lahan ini belum berjalan dengan efektif. Sehingga kebijakan pengendalian alih fungsi lahan resapan air di daerah Kelurahan Cipageran dan Kelurahan  Citeureup  ini  sangat  sulit dilakukan  namun  pemerintah  terus melakukan  berbagai  tindakan  sebagai upaya  preventif  dengan  memberikan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Maret 2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (432-444)
ketegasan dari implementasi aturan dan ketegasan sanksi yang diberikan

## DAFTAR PUSTAKA
Barat,  P.  D.  (2016). Peraturan Daerah  (PERDA)  Provinsi Jawa  Barat  Nomor  2  Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan  Strategis  Provinsi Jawa  Barat. Retrieved  Maret 29, 2022, from https://peraturan.bpk.go.id/H ome/Details/175866/perda- prov-jawa-barat-no-2-tahun-
2016 Cimahi,  P.  K.  (2013). Perda  Kota
Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kota  Cimahi  Tahun 2012-2032. Retrieved  Maret 29, 2022, from https://cimahikota.go.id/doku men/tata-ruang AYOBANDUNG.COM. (2021, Maret 23). Maraknya Pembangunan  Ancam  Mata Air  di  Kawasan  Bandung Utara.  Cimahi,  Jawa  Barat, Ngamprah. Retrieved Oktober 2, 2022, from https://www.ayobandung.com /cimahi/pr-
79717164/maraknya- pembangunan-ancam-mata-
air-di-kawasan-bandung-utara
Hayat.  (2018). Kebijakan  Publik Evaluasi,
Reformasi, Formulasi. Malang:  Intrans Publishing. Situmorang, C. H. (2016).
KEBIJAKAN  PUBLIK  (Teori Analisis,  Implementasi  dan
Evaluasi  Kebijakan). Depok:

## SOCIALSECURITYDEVEL
OPMENTINSTITUTE (SSDI). Tachjan,  H.  (2006). Implementasi Kebijakan  Publik. Bandung:
Penerbit AIPI Bandung. Rohman, D. F., Hanafi, I., & Hadi, M. (2013). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN

## ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
TERPADU (Studi pada Dinas Kependudukan  dan  Catatan Sipil  Kota  Malang). Jurnal Administrasi  Publik  (JAP) ,
962-971. Sadhana,  K.  (2011). REALITAS KEBIJAKAN PUBLIK. Malang: PENERBIT UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM PRESS).
Creswell,  J.  W.  (2017). RESEARCH DESIGN  Pendekatan  Metode Kualitatif,  Kuantitatif  dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar. CIMAHI,  B.  K. (2022,  Februari 25). KOTA CIMAHI DALAM ANGKA 2022. Retrieved from cimahikota.bps.go.id:
https://cimahikota.bps.go.id/p ublication/2022/02/25/9cc520 3df036edac2ab7c053/kota- cimahi-dalam-angka- 2022.html
Mafrihatul  Khasanah,  N.  A.  (2022). Alih  Fungsi  Lahan  Resapan Air  Menjadi  Pemukiman  Di Kawasan Bandung Utara (Studi Kasus Kelurahan Cipageran  dan  Keluarahan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 17 Maret 2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (432-444)
Citeureup). Caraka  Prabu , 164-176.
Cimahi,  P.  K.  (2024). Kecamatan Cimahi Utara . Retrieved from KCU: https://cimut.cimahikota.go.id /hal-letak-geografis.html Utara,  P.  K.  (2024). Kecamatan Cimahi Utara . Retrieved from
KCU: https://cimut.cimahikota.go.id
/hal-letak-geografis.html