e-ISSN : 2621-4105

## Pandemi Covid-19 Dan Implementasi Corporate Governance

## Lydia Anggun
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta lydia.anggun@ui.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Covid-19  terhadap  implementasi corporate governance pada  perusahaan  serta  bagaimana  perusahaan  harus  siap  menghadapi  segala  tantangan  dan ketidakpastian  yang  ditimbulkan  oleh  pandemi  Covid-19  dengan  memperhatikan  rencana  kelangsungan bisnis  pada  saat  pandemi  Covid-19.  Pandemi  Covid-19  di  awal  tahun  2020  telah  mengakibatkan  krisis multidimensi global, sehingga memunculkan realitas baru yang kompleks yang harus di hadapi perusahaan sebagai akibat berbagai perubahan dan  ketidakpastian  yang terjadi. Krisis juga telah  memicu perubahan dalam cara perusahaan diatur dan dikelola. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan tata kelola perusahaan  di  bidang  lain  seperti  keberlanjutan,  kesejahteraan,  dan  infrastruktur  TI  untuk  menghadapi tantangan dan ketidakpastian selama pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19. Metode penelitian menggunakan metode literature review dan analisis deskriptif kualitatif, serta menggunakan metode cross sectional. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pandemi  Covid-19  telah  memberikan  dampak  yang signifikan terhadap organisasi dan manajemen perusahaan. Direksi dihadapkan pada sejumlah tantangan yang  kompleks  antara  bagaimana  mempertahankan  keberlangsungan  operasional  bisnis  perusahaan ditengah  gelombang  krisis dan ketidakpastian ekonomi akibat krisis pandemi  Covid-19 serta bagaimana memenuhi  ekspektasi  dari  berbagai  stakeholder  dengan  tetap  mengedepankan  prinsip-prinsip corporate governance. Direksi  harus  dapat  mengimplementasikan  komunikasi  yang  efektif  terhadap  seluruh stakeholder perusahaan  serta  memastikan  pengambilan  keputusan  yang  efisien,  mengevaluasi  potensi gangguan  pada  operasi  dan  hubungan  bisnis,  membuat  rencana  suksesi  darurat  terperinci  yang memperhitungkan ketidaktersediaan direktur, pejabat, dan manajer kunci perusahaan, serta menilai kembali strategi perusahaan jangka panjang.
Kata kunci: Corporate Governance ; Implementasi; Pandemi Covid-19

## Pandemic Covid-19 And Corporate Governance Implementation

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  impact  of  Covid-19  on  the  implementation  of  corporate governance in companies and how companies must be prepared to face all the challenges and uncertainties caused by Covid-19 by monitoring business plans during the Covid-19pandemic. The Covid-19pandemic that emerged in early 2020 resulted in a global multidimensional crisis, giving rise to new complex realities that companies must face as a result of the various changes and uncertainties that occur. The crisis has also triggered changes in the way companies are organized and managed. This research was conducted in order to determine corporate governance policies in other areas such as welfare, and IT infrastructure in order to face  challenges  and  uncertainties  during  the  Covid-19  pandemic  and  post-Covid-19  pandemics.  The research  method  uses  a  literature  review  method  with  qualitative  descriptive  analysis,  through  a  cross- sectional  approach.  The  results  showed  that  the  Covid-19  pandemic  had  a  significant  impact  on  how companies were organized and managed. The Board of Directors poses a complex challenge between how to  maintain the continuity of  the company's business operations in the  midst of the crisis and economic uncertainty due to the Covid-19 pandemic crisis and how to meet the expectations of various stakeholders while  maintaining  the  principles  of  corporate  governance.  The  Board  of  Directors  must  be  able  to implement  effective  communication  with  all  stakeholders,  as  well  as  ensure  efficient  decision  making, potential disruption to operations, and business relationships with an appropriate schedule that takes into account the unavailability of directors, managers, and company managers, as well as reassess the company's long-term strategy.
Keywords: Covid-19 Pandemic; Corporate Governance; Implementation
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan virus Covid-19 sebagai pandemi global  pada  11  Maret  2020.  Pandemi  yang  disebabkan  oleh  virus  Covid-19  telah menciptakan krisis multidimensi yang sangat berbeda dengan krisis sistemik sebelumnya, seperti krisis keuangan Asia pada tahun 1997, krisis keuangan global pada tahun 2008, krisis utang Eropa pada tahun 2011. 1 Pada tahun 2008, dunia mengalami krisis keuangan global,  ketika  pembuat  kebijakan  bergegas  untuk  memberikan  program  bantuan  untuk menyelamatkan  lembaga  keuangan  dan  perusahaan,  itu  memicu  krisis  likuiditas  besar. Saat itu bank dan lembaga keuangan terkemuka seperti Lehman Brothers, Freddie Mac dan  Fannie  Mae,  Northern  Rock  mengalami  keruntuhan.  Lebih  dari  sepuluh  tahun kemudian, pada tahun 2020, dunia dicengkeram dan lumpuh oleh krisis pandemi Covid- 19. Hal yang penting untuk menjadi bahan perhatian disini adalah bahwa krisis pandemi sangat  berbeda  dengan  krisis  keuangan  yang  berdampak  global,  yang  memiliki  efek limpahan terhadap perekonomian. Di sisi lain, krisis pandemi Covid-19 merupakan krisis yang berkaitan dengan kesehatan, tidak hanya berdampak luas pada perekonomian pada saat yang sama, tetapi juga berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. 2
Pandemi  Covid-19  telah  mengganggu  bisnis  dan  ekonomi  di  seluruh  dunia. Kebijakan  Pembatasan  yang  diterapkan  banyak  negara  telah  menyebabkan  penurunan PDB  dan  peningkatan  pengangguran  ke  tingkat  yang  lebih  buruk  daripada The  Great Depression. 3 Beberapa  ekonom  telah  memprediksi  terjadinya  resesi  di  seluruh  dunia sebagai  akibat  dari  pandemi  ini.  Pemerintah,  bank  sentral  maupun  lembaga-lembaga ekonomi  dunia  telah  mengambil  serangkaian  langkah  kebijakan  dalam  rangka menyelamatkan  perusahaan  dan  bisnis  dari  kehancuran.  Para  pembuat  kebijakan  di seluruh  dunia  telah  mengupayakan  berbagai  langkah  untuk  menghadapi  kemerosotan ekonomi yang akan datang. 4
Di  Indonesia,  pandemi  Covid-19  telah  memperlambat  perekonomian  nasional, mengurangi  pendapatan,  meningkatkan  pengangguran,  meningkatkan  kemiskinan  dan secara umum mengurangi kesejahteraan . Dengan merebaknya virus corona (Covid-19), pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan anggaran, mata  uang,  dan  jasa  keuangan  untuk  mendukung  upaya  pemulihan  perekonomian nasional. 5
1 Anggraeni Endah Kusumaningrum, “Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Terhadap Pengaturan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  Guna  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19,” Jurnal  USM  Law  Review ,  2021, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4324.
2 Sudha  Mathew  and  Sheeja  Sivaprasad,  “Corporate  Governance  Practices  in  the  Context  of  the  Pandemic Crisis,” SSRN Electronic Journal , 2020, https://doi.org/10.2139/ssrn.3590253.
3 Martin  Gelter  and  Julia  M.  Puaschunder,  “COVID-19  and  Comparative  Corporate  Governance,” SSRN Electronic Journal , 2021, https://doi.org/10.2139/ssrn.3772965.
4 Mathew And Sivaprasad, “Corporate Governance Practices In The Context Of The Pandemic Crisis.”
5 A  Purwanto,  “Ebijakan  Fiskal,  Moneter,  Dan  Jasa  Keuangan  Untuk  Mengatasi  Dampak  Covid-19  Di Indonesia  Halaman  All–Kompaspedia.  Id,”  2020,  Https://Kompaspedia.Kompas.Id/Baca/Paparan-Topik/Kebijakan- Fiskal-Moneter-Dan-Jasa-Keuangan-Untuk-Mengatasi-Dampak-Covid-19-Di-Indonesia.
e-ISSN : 2621-4105
Menghadapi  pandemi  Covid-19,  terdapat  realitas  baru  yang  kompleks  sebagai dampak  yang  harus  dihadapi  direksi. 6 Lingkungan  baru  ditandai  dengan  tekanan  dan tuntutan  dari  berbagai  kelompok stakeholder ,  harapan  yang  tinggi  untuk  keterlibatan masyarakat  dan  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap  masyarakat  dan  ketidakpastian radikal  tentang  masa  depan. Faktor-faktor  ini  memperumit  pengambilan  keputusan direksi dan menghasilkan sejumlah tantangan dalam implementasi corporate governance dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini. 7
Governance membutuhkan  jaringan  dan  aturan  tertentu  antar  pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai tantangan di masyarakat, seperti Covid-19 saat ini. Tata  kelola  adalah  ukuran  pengaturan;  dalam  situasi  yang  berbeda,  dengan  cara  yang berbeda, pemerintah dan non-pemerintah. Howlett & Ramesh (2014, 318) menunjukkan bahwa tata kelola adalah: “what governments do: controlling the allocation of resources among social actors; providing a set of rules and operating a set of institutions setting out ‘who gets what, where, when, and how’ in society”. 8
Dampak  kritis  dari  pandemi  ini  adalah  bahwa  hukum,  pemangku  kepentingan perusahaan,  dan  kebijakan  publik  akan  mengharapkan  direksi  lebih  responsif  dalam menanggapi keadaan yang berubah secara cepat, dengan itikad baik. Direksi akan diminta untuk mengevaluasi dampak tata kelola pada saat pandemi, dan menerapkan perubahan yang  diyakini  sesuai  dengan  keadaan. 9 Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  semua  prinsip corporate  governance akan  berubah  secara  permanen  akibat  pandemi,  namun  prinsip- prinsip tertentu termasuk yang berhubungan dengan dinamika direksi atau manajemen, tingkat keterlibatan direktur, dan pengawasan fungsi manajemen tertentu, kemungkinan besar  akan  diubah  pada  suatu  tingkat  yang  signifikan. 10 Pandemi  Covid-19  juga  telah men- highlight pentingnya  menggunakan  teknologi  untuk  mengubah  cara  organisasi mencapai  tujuan  mereka.  Covid-19  telah  menguji  strategi  transformasi  digital  yang dilakukan oleh direksi. 11 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandemi Covid-19 corporate governance pada suatu perusahaan.
Penelitian mengenai corporate governance diantaranya pernah dilakukan Chairia (2020) yang menjelaskan mengenai penurunan penjualan produk-produk asuransi syariah diantaranya karena kegiatan pemasaran dan distribusi produk asuransi syariah terhambat. Tujuan  dari  pertanyaan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pentingnya  kemajuan dalam penerapan sistem tata kelola perusahaan ( Islamic Corporate Governance ) di semua
6 Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, And Pujiyono Pujiyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal USM Law Review , 2021, Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V4i1.3230.
7 L. S Paine, “Covid-19 Is Rewriting The Rules Of Corporate Governance,” Harvard Business Review , 2020.
8 Yose  Rizal  Damuri  Et  Al.,  “Langkah  Pemberdayaan  Umkm  Dalam  Menghadapi  Covid-19,” Centre  For Strategic And International Studies , 2020.
9 Byron  Loflin,  “Harvard  Law  School  Forum  On  Corporate  Governance,” Harvard  Law  School  Forum  On Corporate Governance , 2019.
10 Angling  Nugroho  Kemenangan  and  Lisno  Setiawan,  “Review  Review  of  National  Economic  Recovery Program  in  Indonesia,” Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) , 2021, https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss1.art97.
11 Darmin Tuwu, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” Journal Publicuho , 2020, Https://Doi.Org/10.35817/Jpu.V3i2.12535.
e-ISSN : 2621-4105
perusahaan di seluruh dunia selama periode kritis, karena dunia menghadapi tantangan dalam  menghentikan  gelombang  besar  dengan  dampak  negatif.  Dampaknya  terhadap perekonomian dunia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Kesimpulan studi Chairia adalah kunci  dari perlindungan finansial  yang  efektif adalah memastikan keterjangkauan, pembayaran di muka dan pengumpulan sumber daya untuk kesehatan, daripada  mengandalkan  orang  yang  membayar  sendiri  layanan  kesehatan  pada  saat digunakan. 12 Penelitian  yang  ditulis  Chairia  memiliki  kesamaan  dengan  penelitian  ini, yaitu  sama  mengenai corporate  governance .  Namun,  kajian  Chairia  fokus  dalam implementasi Islamic corporate  governance. Sedangkan  penelitian  ini  membahas mengenai  perusahaan  secara  keseluruhan  dalam  menerapkan  kebijakan corporate governance pada lingkup keberlanjutan, kesejahteraan dan infrastruktur TI .
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Darmin Tuwu (2019) terkait kebijakan pemerintah  dalam  penanganan  pandemi  Covid-19  memiliki  tujuan  mengolaborasikan kebijakan  pemerintah  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  Covid-19.  Metode  yang digunakan adalah kualitatif, dan studi kualitatif kebijakan dan insiden pemerintah terkait kebijakan  pemerintah  dalam  pencegahan  dan  penanganan  Covid-19  dilakukan  melalui metode  studi  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pemerintah  dalam pencegahan  penyebaran  Covid-19  diantaranya  yaitu:  kebijakan  dirumah  saja, social distancing, pembatasaan  berskala  besar,  memakai  masker  dan  sejenisnya, work  from home ,  menghindari  kerumunan,  dan new  normal .  Dan  pemerintah  juga  menerapkan kebijakan social  assistance dan social  protection. 13 Penelitian  yang  ditulis  Tuwu memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang ditulis dalam konteks pandemi Covid-19 dan  implementasi  pencegahannya.  Namun,  kajian  Tuwu  fokus  dalam  kebijakan pemerintah  dalam  menangani  pandemi  Covid-19.  Sedangkan  penelitian  ini  fokus membahas  pandemi  Covid-19  dan  implementasi corporate  governance dalam perusahaan.
Penelitian mengenai corporate governance diantaranya pernah dilakukan Azhar et al, (2020). Studinya dilakukan atas dampak pandemi Covid-19. Masalah yang diteliti oleh Azhar yaitu menghadapi guncangan dan tantangan yang tidak mudah dihadapi di masa pandemi  Covid-19.  Dalam  hal  ini,  kinerja  pemerintah  akan  diuji  secara  transparan  di depan publik. Tujuan dari pertanyaan penelitian  adalah untuk  mengetahui  pelaksanaan pemerintahan yang baik. Pemerintah akan mengambil beberapa langkah dan keputusan serta  menerapkannya  kepada  masyarakat  untuk  menekankan  angka  positif  Covid-19. Dukungan elemen kunci lainnya, salah satunya adalah komunikasi publik. Oleh karena itu, selama pandemi Covid-19 ini, pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mematuhi semua kebijakan telah mencapai hasil yang maksimal. 14 Penelitian yang ditulis Azhar,  memiliki  kesamaan  dengan  penelitian  ini,  yaitu  implementasi  dalam  penerapan good  governance .  Namun,  kajian  Azhar,  fokus  strategi  pemerintah  dalam  menerapkan
12 Chairia Chairia, “Implementasi Islamic Corporate Governance Bagi Pengembangan Asuransi Mikro Syariah Di Masa Pandemi Covid-19," Financial: Jurnal Akuntansi 2020, Https://Doi.Org/10.37403/Financial.V6i2.170.
13 Tuwu, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.”
14 Muhamad Azhar, “Government Strategy In Implementing The Good Governance During Covid-19 Pandemic In Indonesia,” Administrative Law And Governance Journal , 2020, Https://Doi.Org/10.14710/Alj.V3i2.300-313.
e-ISSN : 2621-4105
good  governance. Meskipun  penelitian  ini  berfokus  pada  penerapan  tata  kelola perusahaan.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  betujuan  untuk menganalisis pengaruh pandemi Covid-19 terhadap implementasi corporate governance pada suatu perusahaan.
2. METODE
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode literature  review .  Tinjauan  pustaka adalah untuk tinjauan atau akses berbagai dokumen yang diterbitkan di dunia akademik atau peneliti lain yang sebelumnya terkait dengan topik penelitian. Jenis penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif,  dan  metode deskriptif ada dua metode cross sectional . Pencarian data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah data pelengkap yang diperoleh dari pengamatan langsung, melainkan dari data utama yaitu artikel jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Corporate Governance Dimasa Pandemi
Di masa pandemi Covid-19 saat ini, praktik corporate governance sedang diuji dan dipertanyakan.  Periode  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  ini  telah  memicu gelombang  krisis  ekonomi,  memaksa  perusahaan  untuk  menutup  operasi,  membiarkan karyawan mengambil cuti, kebangkrutan dan krisis manajemen. 15 Perubahan radikal yang ditimbulkan  oleh  pandemi  menuntut  perusahaan  harus  mampu  menghadapai  tantangan dan perubahan yang ada. Selain tanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan, prioritas  utama  direksi  adalah  alokasi  modal  yang  bijaksana  yaitu  antara  lain  dengan mengevaluasi  kembali  dividen  dan  program  remunerasi  eksekutif  serta  meneliti  setiap pengeluaran.  Direksi  harus  memastikan  bahwa  mereka  siap  menghadapi  transformasi digital  yang  terjadi  dengan  cepat  di  masa  pandemi  dengan  tersedianya  infrastruktur teknologi yang sesuai dan memerlukan investasi dalam rangka inovasi dan mendukung digitalisasi. 16
Corporate governance definisi luas terdiri dari struktur kelembagaan, aturan hukum dan praktik terbaik,  yang menentukan lembaga mana dalam perusahaan  yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan tertentu, bagaimana anggota lembaga ini dipilih, dan norma yang memandu pengambilan keputusan. 17 Aspek hukum merupakan faktor penting dalam  penegakan  hukum  corporate  governance.  Dapat  dipastikan  bahwa corporate governance tidak akan bekerja dengan baik  di  bawah sistem hukum  yang lemah. Oleh karenanya,  reformasi  hukum  merupakan  syarat  mutlak  bagi  terwujudnya corporate governance . 18
15 Mathew And Sivaprasad, “Corporate Governance Practices In The Context Of The Pandemic Crisis.”
16 Andreas  Koutoupis  Et  Al.,  “Corporate  Governance  And  Covid-19:  A  Literature  Review,” Corporate Governance (Bingley) , 2021, Https://Doi.Org/10.1108/Cg-10-2020-0447.
17 Khalil Jebran And Shihua Chen, “Can We Learn Lessons From The Past? Covid-19 Crisis And Corporate Governance Responses,” International Journal Of Finance And Economics , 2021, Https://Doi.Org/10.1002/Ijfe.2428.
18 Dulani  Jayasuriya  Daluwathumullagamage  And  Alexandra  Sims,  “Blockchain-Enabled  Corporate Governance And Regulation,” International Journal Of Financial Studies , 2020, Https://Doi.Org/10.3390/Ijfs8020036.
e-ISSN : 2621-4105
Prinsip internasional pada tata kelola perusahaan meliputi 19 : (a) Pemegang saham memberikan  informasi  perusahaan  yang  akurat  pada  waktu  yang  tepat,  berpartisipasi dalam  pengambilan  keputusan  perubahan  besar  dalam  perusahaan,  dan  berpartisipasi dalam  hak  untuk  memiliki  saham.  Keuntungan  perusahaan;  (b)  Memperlakukan pemegang  saham  secara  setara,  terutama  pemegang  saham  minoritas  dan  pemegang saham asing, mengungkapkan informasi penting, membaginya dengan pemegang saham, dan melarang perdagangan saham; (c) Mengakui peran pemegang saham sesuai dengan hukum,  dan  memastikan  bahwa  perusahaan  dan  pemangku  kepentingan  bekerja  sama secara  aktif  dalam  penciptaan  kekayaan,  lapangan  kerja,  dan  entitas  bisnis  yang  sehat secara  finansial;  (d)  Jadikan  semua  hal  yang  terkait  dengan  operasi  perusahaan, kepemilikan,  dan  pemangku  kepentingan  akurat,  tepat  waktu,  dan  transparan;  (e) tanggung jawab manajemen, serta tanggung jawabnya kepada perusahaan dan pemegang sahamnya

## 3.2 Dampak Terhadap Direksi
Di Indonesia, pengaturan mengenai korporasi diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Sesuai Pasal 1 angka 5, direksi adalah susunan organisasi perseroan yang menurut anggaran dasar perseroan bertanggung jawab atas jalannya perseroan dan pengurusan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, berdasarkan kepentingan dan tujuan perseroan. Oleh karenanya, PT dalam  hal  ini  adalah  pengurus  direksi  sebagai  badan  hukum  yang  bergerak  di  bidang hukum. Sebab akibat dari kewajiban fidusia antara badan hukum dengan direksi adalah hubungan  badan  hukum  dengan  pengurus.  Peran  wali  amanat  di  PT  terutama  terkait dengan posisi, wewenang, dan tanggung jawab direksi. 20
Di masa pandemi Covid-19 saat ini, peran direksi dalam manajemen krisis menjadi semakin  penting  untuk  memastikan  kelangsungan  usaha.  Direksi  harus  proaktif  dan menunjukkan  kepemimpinan  pada  waktunya  seperti  ini.  Peran  mereka  sangat  penting dalam  menanamkan  kepercayaan  dan  memastikan  kelangsungan  bisnis.  Komunikasi yang  efektif menjadi  semakin penting untuk  memastikan pengambilan keputusan  yang efisien. 21
Pola  kerja  jarak  jauh  menjadi  tantangan  dalam  mewujudkan  komunikasi  efektif yang dijalankan direksi. Adapun langkah-langkah yang dapat diberlakukan oleh dewan direksi  di  seluruh  dunia  dalam  menjaga  komunikasi  efektif  yaitu  salah  satunya  adalah dengan  melaksanakan  rapat  online. 22 Sebagaimana  disadari  bersama,  kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah di berbagai belahan dunia dalam rangka  memutus  mata  rantai  penyebaran  Covid-19  telah  menjadi push  factor yang memicu  percepatan  adopsi  dan  transformasi  digital  di  segala  aspek. 23 Di  Indonesia,
19 R. Rulick Setyahadi And I. Made Narsa, “Corporate Governance And Sustainability In Indonesia,” Journal Of Asian Finance, Economics And Business , 2020, Https://Doi.Org/10.13106/Jafeb.2020.Vol7.No12.885.
20 Mercedes  Rodriguez-Fernandez,  “Social  Responsibility  And  Financial  Performance:  The  Role  Of  Good Corporate Governance,” Brq Business Research Quarterly , 2016, Https://Doi.Org/10.1016/J.Brq.2015.08.001.
21 Mathew And Sivaprasad, “Corporate Governance Practices In The Context Of The Pandemic Crisis.”
22 Koutoupis Et Al., “Corporate Governance And Covid-19: A Literature Review.”
23 Novi Puji Lestari, “Masa Depan Umkm Di Tengah Covid-19,” Bhirawa Opini , 2020.
e-ISSN : 2621-4105
kebijakan RUPS online telah disesuaikan melalui POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik, yang akan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2020. Keberadaan POJK adalah untuk menyesuaikan dengan perusahaan publik yang terdaftar untuk melakukan RUPS melalui media elektronik (seperti media telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya) pada saat menerbitkan efek secara publik. 24
Kemudian bagaimana dengan operasional pekerjaan sehari-hari? Dengan pola kerja jarak  jauh,  dewan  direksi  harus  memiliki contingency  plan yang  dipersiapkan  sebagai solusi  teknologi    untuk  meminimalkan  gangguan  dalam  bisnis  mereka. 25 Transformasi digital atau teknologi ini telah menciptakan risiko baru terkait cyber security yang perlu dikelola  dengan  baik  oleh  manajemen.  Pengawasan cyber  security adalah  merupakan tanggung jawab fidusia utama bagi  dewan  direksi. 26 Jika seseorang memperdagangkan usaha, harta benda, atau kekayaan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan lain, dikatakan bahwa ia memiliki kapasitas fidusia. Orang yang memberinya kekuasaan  sangat  mempercayainya,  dan  wali  harus  memiliki  keikhlasan  untuk menjalankan tugasnya. 27
Berikutnya  dalam  perihal  kesinambungan  keuangan,  direksi  mungkin  harus memperhitungkan  kembali  pembayaran  dividen,  seluruh  belanja  modal,  perekrutan pegawai baru serta tipe pengeluaran lain yang tidak berarti sehingga bisa ditunda. Contoh kasusnya  adalah  Royal  Dutch  Shell  yang  telah  memotongnya  dividen  untuk  pertama kalinya sejak perang dunia kedua sebagai tanggapan atas penurunan permintaan minyak karena  pandemi  virus  corona.  Dengan  keterbatasan  likuiditas  dan  modal  kerja,  direksi harus  mengeksplorasi  pengaturan  pembiayaan  kembali  mereka,  pendanaan  pemerintah dan kelayakan skema yang tersedia untuk kelangsungan hidup mereka. 28
Dalam  hal  pengungkapan,  direksi  memiliki  tanggung  jawab  moral  untuk mengungkapkan  kepada  investor  dan  publik  setiap  informasi  terkait  yang  berkaitan dengan bisnis mereka. Hal ini terutama terjadi dalam kasus perusahaan yang terdaftar di pasar yang diatur di mana pengungkapan tersebut wajib. Setiap perubahan material dalam pengendalian  internal  dan  audit  atas  pelaporan  keuangan  akan  memerlukan pengungkapan.  Pemantauan  terus-menerus  atas  situasi  dan  komunikasi  penilaian  ini diperlukan. Saat direksi menjelajah ke wilayah yang belum dipetakan, ia harus bertindak secara  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  rencana  kesinambungan  bisnis  ada. Keadaan  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  ini  adalah  pengingat  akan  pentingnya kepemimpinan  strategis  dan  kolaboratif.  Harus  ada  proses  manajemen  untuk mengidentifikasi potensi ancaman, perencanaan awal, dan pengamanan bisnis penting. 29
24 W Safitri, S. I., & Rizkianti, “Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk. 04/2020,” In National Conference On Law Studies (Ncols) 2, No. 1 (2020): 566–80.
25 Mathew And Sivaprasad, “Corporate Governance Practices In The Context Of The Pandemic Crisis.”
26 Gelter And Puaschunder, “Covid-19 And Comparative Corporate Governance.”
27 Iwan  Iskandar,  “Manaajemen  Risiko  Teknologi  Informasi  Perusahaan  Menggunakan  Framework  Risk  It (Studi Kasus: Pembobolan Pt. Bank Permata, Tbk ),” Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri , 2011.
28 Mathew And Sivaprasad, “Corporate Governance Practices In The Context Of The Pandemic Crisis.”
29 Mathew And Sivaprasad.
e-ISSN : 2621-4105
Secara  umum,  seorang  direktur  perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  untuk mengawasi bisnis dan urusan perusahaan, yang mengharuskan direktur melakukan upaya itikad baik untuk menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan yang wajar. Pengadilan di negara bagian Delaware-US, telah menemukan bahwa kegagalan pengawasan direktur akan  terjadi  (1)  jika  direktur  gagal  menerapkan  pelaporan  perusahaan  atau  sistem informasi atau kontrol atau (2) jika sistem atau kontrol tersebut diterapkan, direktur secara sadar gagal untuk memantau atau mengawasi kinerja operasional perusahaan, sehingga menjauhkan diri dari informasi tentang risiko material atau masalah yang membutuhkan perhatian mereka. 30
Mengingat  tanggung  jawab  pengawasan  dewan  direksi  merupakan  issue  dalam good corporate governance , beberapa langkah aktif khusus yang perlu dipertimbangkan direksi dalam menanggapi Covid-19 meliputi hal-hal berikut :
Meningkatkan  sistem  pelaporan  dan  informasi  perusahaan  yang  ada  yang digunakan oleh dewan direksi untuk melakukan pengawasan. Sistem ini akan membantu memastikan bahwa dewan direksi dapat menerima informasi  yang relevan secara tepat waktu  untuk  memantau  masalah  Covid-19  dan  potensi  risikonya  serta  dampaknya terhadap perusahaan. 31
Alat yang mungkin tersedia bagi dewan direksi untuk melakukan tanggung jawab pemantauan  dan  pengawasannya  adalah  dengan  membentuk  komite  yang  dapat ditugaskan  untuk  mengevaluasi  dan,  jika  perlu,  mengadopsi  tindakan  pencegahan  dan perbaikan  yang  tersedia  terkait  dampak  Covid-19  pada  operasional  dan  bisnis perusahaan. 32
Meningkatkan  komunikasi  dengan  manajemen  perusahaan.  Direksi  harus mempertimbangkan untuk meningkatkan dan terus terlibat dalam dialog terbuka dengan manajemen perusahaan mengenai risiko bisnis dan masalah kesehatan dan keselamatan tempat  kerja  yang  ditimbulkan  oleh  Covid-19. Dewan  Direksi  dan  manajemen  harus meninjau perkembangan hukum dan peraturan mengenai Covid-19, meninjau kebijakan dan  protokol  mitigasi  risiko  perusahaan  serta  menyesuaikan  protokol  tersebut  dengan peraturan yang berkembang. 33
Mengkonfirmasi  kelayakan  dari disaster  recovery  plan perusahaan. Rencana bencana harus membahas hal-hal seperti ketersediaan karyawan, fungsionalitas sistem TI, keamanan siber, protokol komunikasi, dan kepatuhan hukum/peraturan. Karena sifat unik Covid-19, dewan, sebagai bagian dari tanggung jawab pemantauan dan pengawasan yang berkelanjutan, harus terus mendiskusikan masalah implementasi dengan manajemen dan mengevaluasi  apakah  ada  modifikasi  pada  rencana  bencana  yang  diperlukan  untuk menangani masalah baru yang muncul.
30 Mathew And Sivaprasad.
31 K. & Jodis. & Andrewn. & Mayer Bllp. William, “Covid-19 And Corporate Governance: Key Issues For Public Company Directors,” Https://Corpgov.Law.Harvard.Edu/ , 2020.
32 William.
33 William.
e-ISSN : 2621-4105
Mengevaluasi  potensi  gangguan  pada  operasi  dan  hubungan  bisnis. Evaluasi  ini dapat mencakup memastikan bahwa manajemen mempertimbangkan dengan tepat 34 : Dampak Covid-19 pada pelanggan utama, pemasok, sumber pembiayaan, dan penyedia layanan, serta peninjauan kontrak utama untuk mengidentifikasi potensi masalah terkait force  majeure ,  pemicu  wanprestasi  dan  hak  penghentian,  serta  persyaratan  kontrak terkait. Kemampuan perusahaan untuk mengakses dana darurat pemerintah atau program lain yang dimulai setelah krisis Covid-19. Kecukupan cakupan asuransi perusahaan dan apakah  tindakan  yang  tepat  telah  diambil  untuk  mempertahankan  klaim  potensial. Meninjau  rencana  suksesi  dewan  direksi  dan  manajemen. Dewan  direksi  harus mempertimbangkan  untuk  menerapkan  rencana  suksesi  darurat  terperinci  yang memperhitungkan ketidaktersediaan direktur, pejabat, dan manajer kunci perusahaan. 35 Menilai  kembali  strategi  perusahaan  jangka  panjang. Tidak  diragukan  lagi, pandemi  Covid-19  telah  membawa  tantangan  baru  dan  unik  bagi  sebagian  besar bisnis. Berfokus pada fungsi-fungsi kritis sebuah perusahaan tentu menjadi prioritas bagi dewan direksi. Namun, setelah bidang kebutuhan kritis ditangani, dewan mungkin ingin mempertimbangkan  implikasi  untuk  strategi  perusahaan  jangka  panjang  mengingat perubahan  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  Covid-19. Ini  mungkin  termasuk menumbuhkan  aliansi  baru,  mengembangkan  lebih  banyak  inovasi  dan  teknologi, melakukan  akuisisi,  menjelajahi  struktur  pembiayaan  dengan  biaya  lebih  rendah, mengembangkan rencana tunjangan karyawan baru dan mengevaluasi kebutuhan lain. 36

## 3.3 Dampak Terhadap Manajer
Manajer perusahaan, pembuat kebijakan, dan pengacara cenderung menggunakan tata  kelola  perusahaan  dalam  arti  sempit.  Bagi  mereka,  tata  kelola  perusahaan  adalah sistem yang terdiri dari aturan dan sistem, yang menentukan kontrol dan arah perusahaan, dan  juga  menjelaskan  hubungan  antara  peserta  perusahaan. 37 Unsur-unsur corporate governance di  internal  perusahaan  terdiri  dari  pemegang  saham,  direksi,  dewan komisaris, manajer, karyawan/serikat pekerja, sistem remunerasi berdasarkan kinerja, dan komite audit.
Adapun krisis akibat pandemi ini telah memberikan tekanan besar pada komunikasi antara manajer dan direksi. 38 Manajer membutuhkan dukungan, saran dan konseling dari direksi dan direksi harus berusaha untuk membuat diri mereka tersedia dan terbuka serta berkomunikasi dengan para manajer. Pertemuan yang efektif dan sering dengan manajer adalah  cara  ideal  untuk  tetap  berhubungan  dengan  manajer  dan  memberi  mereka dukungan teknis, mental, fisik, dan emosional yang mereka butuhkan di era yang belum pernah  terjadi  sebelumnya.  Kemampuan  kedua  komponen  kepemimpinan  dalam Perusahaan untuk melaksanakan tugas mereka pada saat krisis membutuhkan pemahaman bersama  tentang  perbedaan  mendasar  antara  peran corporate governance dan  peran
34 William.
35 William.
36 William.
37 Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra, “Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan,” Gema Keadilan , 2019.
38 Mathew and Sivaprasad, “Corporate Governance Practices in the Context of the Pandemic Crisis.”
e-ISSN : 2621-4105
manajemen. Hal ini terutama terjadi karena keduanya berusaha untuk memenuhi harapan terhadap mereka yang meningkat akibat krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. 3.4 Dampak Terhadap Stakeholder

## 3.4.1 Pemegang Saham / Pemilik
Pemilik  modal  selalu  berusaha  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pemilik  atau pemegang sahamnya dengan meningkatkan efisiensi usahanya atau meningkatkan modal pemegang saham. Kinerja perusahaan harus merupakan hasil yang dapat diukur dan harus menentukan situasi perusahaan dengan ukuran yang berbeda sesuai kesepakatan. 39 Pada masa pendemi Covid-19, perekonomian global telah mengalami gejolak ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berkaitan hal ini, para pemegang saham memiliki hak untuk mengetahui tentang investasi mereka.
Direksi  harus  berkomunikasi  dengan  para  pemegang  saham  tentang  dampak berkelanjutan  dari  Covid-19  pada  investasi  mereka  dan  juga  potensi  dampak  di  masa depan.  Para  pemegang  saham  perlu  menyadari  posisi  keuangan,  likuiditas  dan  setiap perubahan operasional yang mungkin berdampak pada investasi para pemegang saham. Direksi  harus  memastikan  perusahaan  memberikan  informasi  agar  investor  dan pemegang  saham  mengetahui  perkembangan  dan  ketidakpastian  krisis  akibat  pandemi Covid-19. 40
Disisi  lain,  pandemi  Covid-19  telah  memperjelas  bahwa  tujuan  perusahaan  tidak semata-mata  untuk memaksimalkan  return  kepada  pemegang  saham. Oleh  karena  itu, dewan  direksi,  seharusnya  memperhatikan  juga  berbagai  faktor  yang  memungkinkan perusahaan  menciptakan  nilai  dari  waktu  ke  waktu. 41 Dalam  beberapa  tahun  terakhir, perusahaan  semakin  menyadari  pentingnya  rencana  tanggung  jawab  sosial  perusahaan (CSR) sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. 42

## 3.4.2 Karyawan
Beberapa sektor seperti sektor pariwisata, bioskop, restoran termasuk yang paling terpukul  dibandingkan  sektor  lain  seperti  supermarket. 43 Krisis  saat  ini  dapat  menjadi ujung  tombak  perubahan  mendasar  dalam  praktik  kerja  terkemuka  untuk  lebih  banyak ketidakpastian ke tempat kerja. Direksi berperan dalam memastikan kelancaran transisi perkerjaan  secara  remote,  memberikan  dukungan  kesejahteraan  dan/atau  melakukan komunikasi  'merumahkan'  karyawannya.  Literasi  digital  sangat  penting  dan  harus mendapatkan  dukungan  sehingga  memungkinkan  karyawan  melek  teknologi  untuk mengatasi segala bentuk pandemi dan/atau bencana alam di masa depan. 44
39 Ni Putu Sari Adnyani, I Dewa Made Endiana, and Putu Edy Arizona, “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan,” Jurnal Kharisma , 2020.
40 Paine, “Covid-19 Is Rewriting the Rules of Corporate Governance.”
41 Paine.
42 Adnyani, Endiana, and Arizona, “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan.”
43 T A F Sanjaya and R P Sari, “Analisis Ketahanan UMKM Di Sidoarjo Dalam Menghadapi Pandemi Covid- 19 Menggunakan OODA Loop,” Seminar Nasional Akuntansi Dan … , 2021.
44 Mathew and Sivaprasad, “Corporate Governance Practices in the Context of the Pandemic Crisis.”
e-ISSN : 2621-4105

## 3.4.3 Pelanggan
Pelanggan  ingin  diyakinkan  tentang  bagaimana  mereka  akan  dilayani  di  tengah pandemi.  Tim customer  services harus  dilatih  untuk  menunjukkan  bahwa  perusahaan masih  menghargai  umpan  balik  pelanggan  dan  situs  web  perusahaan  perlu  diperbarui terus-menerus  dengan  perubahan  apa  pun  terkait  kebijakan  perusahaan  sehubungan dengan pandemi. Direksi harus memastikan bahwa pelanggan mendapat informasi yang baik tentang langkah-langkah yang telah diambil perusahaan untuk memerangi krisis. 45 Misalnya di Inggris, dengan pembatasan perjalanan, British Airways terus memperbarui situs  webnya  tentang  kebijakan  terbaru  tentang  pemesanan.  Ini  adalah  contoh  praktik yang  baik.  Direksi  harus  memastikan  bahwa  informasi  dan  kebijakan  yang  berkaitan dengan  perubahan  operasional  dikomunikasikan secara  efektif  dan  jelas  kepada  semua pelanggan.

## 3.4.4 Akuntabilitas, Arus Informasi, dan Pemantauan
Krisis  Covid-19  menekankan  pentingnya  mekanisme  akuntabilitas  internal  dan eksternal perusahaan. Tingkat asimetri informasi antara pemangku kepentingan internal dan  eksternal  sebagaimana  tercermin  dalam  kualitas  pengungkapan ex-ante –  akan membentuk  kemampuan  pemangku  kepentingan  dalam  memastikan  dampak  krisis terhadap  masing-masing  perusahaan.  Keragaman  tersebut  memiliki  efek  langsung  dan dapat diamati dalam hal kemampuan (dan biaya) perusahaan dalam mengakses sumber daya untuk menghadapi krisis. 46

## 4. PENUTUP
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pandemi  Covid-19  berdampak signifikan terhadap metode pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Direksi dihadapkan pada  sejumlah  tantangan  yang  kompleks  antara  bagaimana  mempertahankan keberlangsungan  operasional  bisnis  perusahaan  ditengah  gelombang  krisis  dan ketidakpastian  ekonomi  akibat  krisis  pandemi  Covid-19  serta  bagaimana  memenuhi ekspektasi  dari  berbagai  stakeholder  dengan  tetap  mengedepankan  prinsip-prinsip corporate  governance .  Direksi  harus  dapat  mengimplementasikan  komunikasi  yang efektif  terhadap  seluruh stakeholder perusahaan  serta  memastikan  pengambilan keputusan  yang  efisien,  mengevaluasi  potensi  gangguan  pada  operasi  dan  hubungan bisnis,  membuat  rencana  suksesi  darurat  terperinci  yang  memperhitungkan ketidaktersediaan direktur, pejabat, dan manajer kunci perusahaan, serta menilai kembali strategi perusahaan jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyani,  Ni  Putu  Sari,  I  Dewa  Made  Endiana,  and  Putu  Edy  Arizona.  “Pengaruh Penerapan  Good  Corporate  Governance  Dan  Corporate  Social  Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan.” Jurnal Kharisma , 2020.
Azhar, Muhamad. “Government Strategy in Implementing the Good Governance during
45 Mathew and Sivaprasad.
46 Alessandro  Zattoni  and  Amedeo  Pugliese,  “Corporate  Governance  Research  in  the  Wake  of  a  Systemic Crisis:  Lessons  and  Opportunities  from  the  COVID-19  Pandemic,” Journal  of  Management  Studies ,  2021, https://doi.org/10.1111/joms.12693.
e-ISSN : 2621-4105
Covid-19 Pandemic in  Indonesia.” Administrative Law and Governance Journal , 2020. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.300-313.
Chairia,  Chairia.  “Implementasi  Islamic  Corporate  Governance  Bagi  Pengembangan Asuransi Mikro Syariah Di Masa Pandemi Covid-19.” Financial: Jurnal Akuntansi , 2020. https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.170.
Daluwathumullagamage, Dulani Jayasuriya, and Alexandra Sims. “Blockchain-Enabled Corporate Governance and Regulation.” International Journal of Financial Studies , 2020. https://doi.org/10.3390/ijfs8020036.
Damuri,  Yose  Rizal,  Haryo  Aswicahyono,  Fajar  Hirawan,  Ira  Setiati,  and  Indira Simanjuntak.  “Langkah  Pemberdayaan  UMKM  Dalam  Menghadapi  Covid-19.” Centre for Strategic and International Studies , 2020.
Gelter,  Martin,  and  Julia  M.  Puaschunder.  “Covid-19  and  Comparative  Corporate Governance.” SSRN Electronic Journal , 2021. https://doi.org/10.2139/ssrn.3772965.
Iskandar,  Iwan.  “Manajemen  Risiko  Teknologi  Informasi  Perusahaan  Menggunakan Framework Riskit ( Studi Kasus : Pembobolan Pt . Bank Permata , Tbk ).” Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri , 2011.
Jebran, Khalil, and Shihua Chen. “Can We Learn Lessons from the Past? Covid-19 Crisis and  Corporate  Governance  Responses.” International  Journal  of  Finance  and Economics , 2021. https://doi.org/10.1002/ijfe.2428. Kemenangan,  Angling  Nugroho,  and  Lisno  Setiawan.  “Review  Review  of  National
Economic  Recovery  Program  in  Indonesia.” Jurnal  Anggaran  Dan  Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) , 2021. https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss1.art97.
Koutoupis,  Andreas,  Panagiotis  Kyriakogkonas,  Michail  Pazarskis,  and  Leonidas Davidopoulos.  “Corporate  Governance  and  COVID-19:  A  Literature  Review.” Corporate  Governance  (Bingley) ,  2021.  https://doi.org/10.1108/CG-10-2020- 0447.
Kusumaningrum,  Anggraeni  Endah.  “Optimalisasi  Peran  Serta  Masyarakat  Terhadap
Pengaturan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Guna  Pencegahan  Penyebaran Covid-19.” Jurnal USM Law Review , 2021. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4324.
Lestari, Novi Puji. “Masa Depan UMKM Di Tengah Covid-19.” Bhirawa Opini , 2020. Loflin, Byron. “Harvard Law School Forum on Corporate Governance.” Harvard Law School Forum on Corporate Governance , 2019.
Mathew, Sudha, and Sheeja Sivaprasad. “Corporate Governance Practices in the Context of the Pandemic Crisis.” SSRN Electronic Journal , 2020.
https://doi.org/10.2139/ssrn.3590253.
Njatrijani,  Rinitami,  Bagus  Rahmanda,  and  Reyhan  Dewangga  Saputra.  “Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan.” Gema Keadilan , 2019.
Paine,  L.  S.  “Covid-19  Is  Rewriting  the  Rules  of  Corporate  Governance.” Harvard Business Review , 2020.
Purwanto, A. “Ebijakan Fiskal, Moneter, Dan Jasa Keuangan Untuk Mengatasi Dampak
Covid-19 Di Indonesia Halaman All–Kompaspedia. Id,” 2020.
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-fiskal-moneter-dan-
e-ISSN : 2621-4105
jasa-keuangan-untuk-mengatasi-dampak-covid-19-di-indonesia.
Rodriguez-Fernandez, Mercedes. “Social Responsibility and Financial Performance: The Role of Good Corporate Governance.” BRQ Business Research Quarterly , 2016. https://doi.org/10.1016/j.brq.2015.08.001.
Safitri,  S.  I.,  &  Rizkianti,  W.  “Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka Dalam  Masa  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 16/POJK. 04/2020.” In National Conference on Law Studies (NCOLS) 2, no. 1 (2020): 566–80.
Sanjaya,  T  A  F,  and  R  P  Sari.  “Analisis  Ketahanan  UMKM  Di  Sidoarjo  Dalam Menghadapi  Pandemi  Covid-19  Menggunakan  OODA  Loop.” Seminar  Nasional Akuntansi Dan … , 2021.
Saputra,  Andika  Oktavian,  Sylvester  Enricho  Mahardika,  and  Pujiyono  Pujiyono. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid- 19.” Jurnal USM Law Review , 2021. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230. Setyahadi, R. Rulick, and I. Made  Narsa. “Corporate Governance and Sustainability in Indonesia.” Journal  of  Asian  Finance,  Economics  and  Business ,  2020. https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.885.
Tuwu, Darmin. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.” Journal Publicuho , 2020. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535. William,  K.  &  JodiS.  &  AndrewN.  &  Mayer  BLLP.  “Covid-19  and  Corporate Governance: Key Issues for Public Company Directors.” Https://Corpgov.Law.Harvard.Edu/ , 2020. Zattoni,  Alessandro,  and  Amedeo  Pugliese.  “Corporate  Governance  Research  in  the
Wake  of  a  Systemic  Crisis:  Lessons  and  Opportunities  from  the  Covid-19 Pandemic.” Journal of Management Studies , 2021.
https://doi.org/10.1111/joms.12693.