## Relasi Parlemen Dengan Konstituen

## Muhtar Haboddin 

## Abstrak
Artikel  ini  berusaha  mengungkap  baik  secara  konseptual  maupun  praktik  relasi  antara parlemen dengan konstituen. Secara konseptual relasi parlemen dengan konstituen bisa dilakukan  dengan  anekaragam  bentuk  dan  polanya.  Namun  demikian,  pada  tataran prakteknya ternyata tidak bisa dilakukan oleh parlemen. Hal ini menunjukkan terjadinya gap antara teori dan praktek. Bahkan, dalam kasus di Indonesia pola relasi yang terbangun antara  parlemen  dengan  konstituen  masih  sebatas  formalitas.  Padahal  yang  paling dibutuhkan  dalam  pola  relasi  ini  adalah  terjadinya  kolaborasi,  berjejaring,  dan berkerjasama yang pada akhirnya membentuk pola relasi yang substansial. Maksudnya, anggota parlemen akan selalu berjuang dan bekerja berdasarkan tuntutan, keinginan, dan kepentingan  politik  konstituennya.  Pola  inilah  yang  sejatinya  hadir  dalam  panggung politik Indonesia.

## Kata kunci: parlemen, konstitusi, dan sistem pemilu

## Abstract
This  article  seeks  to  uncover  relational  practice  both  conceptually  and  practically between  parliament  and  constituent.  Conceptually,  parliamentary  relation  with  the constituent  can  be  identified  with  diverse  forms  and  patterns.  However, at  the  level  of practice, it cannot be conducted by the parliament. It shows the gap between theory and practice. Even, in some cases in Indonesia pattern of relations that have been developed between the parliament and constituent is a mere formality. Whereas, the most needed in the  pattern  of  the  relationship  is  the  occurrence  of  collaboration,  networking,  and collaboration  that  eventually  forms  a  substantial  relationship  pattern.  It  means, parliament members will always struggle and work based on the demand, willing, and political interests of their constituents. This pattern is actually present in  landscape of Indonesian politics today.
Keyword; Parliament, Constitution, Election System

## Korespondensi:
Program Studi di Ilmu Pemerintahan, FISIP-Universitas Brawijaya Jl. Veteran Malang 65145 muhtar_haboddin@ub.ac.id
Cobalah tanyakan kepada rakyat di daerah kontituennya, siapakah wakil mereka di DPR.
Saya yakin hanya aktivis partainya yang tahu.
Kartono Mohamad , 2011

## Pendahuluan
Membicarakan relasi legislatif dengan kontituen sangatlah penting dalam konteks sistem  demokrasi  perwakilan.  Dalam  sistem  demokrasi  perwakilan,  seorang  legislatif yang dipilih oleh rakyat  dalam pemilihan umum memiliki ikatan yang kuat  dalam tata kelola  pemerintahan.  Bahkan,  logika  representasi  merupakan  konsep  sentral  dalam demokrasi  perwakilan.  Dikatakan  demikian  karena  dalam  demokrasi  perwakilan  bisa terjadi  ketika  seorang  pemilik  suara  memilih  seorang  agen  untuk  mewakili kepentingannya di tengah rezim pemerintahan yang memiliki demokrasi sebagai sistem. Karena  itu,  inti  demokrasi  perwakilan  sebetulnya  terletak  dari  pola  hubungan  antara konstituen  dengan  politisi  yang  terpilih  menjadi  anggota  parlemen.  Dalam  hubungan tersebut, kontituen merupakan pemegang mandat dan anggota parlemen terpilih sebagai agen yang menjalankan mandat 13 .
Penjelasan di  atas  ingin  mengatakan bahwa pola  relasi antar konstituen dengan anggota  parlemen  sangat  baik.  Pemahaman  ini  bisa  dijelaskan  melalui  pelacakan sejumlah literatur mengenai representasi. Secara konseptual, pola relasi antara konstituen dengan  anggota  parlamen  akan  dijelaskan  secara  mendalam,  kritis  dan  menyeluruh. Dalam  pola  relasi  tersebut,  tentunya  tidak  selalu  baik  tetapi  kadang-kadang  juga mengalami  ketegangan.  Ketegangan  itu  muncul  karena  anggota  parlemen  dalam bertingkah  laku  tidak  selalu  mencerminkan  keinginan,  kebutuhan  ataupun  aspirasi konstituennya.

## Empat Corak Anggota Parlemen
Dalam konteks membicarakan anggota parlemen selalu dihubungkan antara pola rekrutmen politik dengan daya tarik pemilih. Dalam tradisi politik Amerika Serikat dasar penentuan  anggota  parlemen  terletak  pada  daya  tarik  terhadap  pemilih  dan  kepatuhan terhadap program partai politik. Artinya popularitas dengan program kerja partai politik menjadi  pertimbangan  masyarakat  pemilih.  Sejalan  dengan  itu,  dalam  sistem  politik Amerika  membedakan  empat  corak  anggota  parlemen. Pertama ,  agen  partai  politik. Anggota  parlemen  dipilih  untuk  kepentingan  mempengaruhi  pembuatan  kebijakan politik.  Anggota  parlemen  tersebut  biasanya  dimasukkan  partai  dalam  wajib  militer. Disamping  itu,  telah  diuji  kepatuhannya  kepada  partai  dalam  waktu  yang  panjang. Anggota parlemen yang memenuhi kualifikasi ini telah berusia lanjut.
13 Abdur Rozaki dkk, Dari Representasi Simbolik Menju Representasi Substantif , Jogjakarta, IRE, 2014. hlm.19
Kedua , calon anggota parlemen caplokan dari luar partai, yaitu tokoh yang sangat berpengaruh  atau  populer  yang  diharapkan  dapat  mengangkat  pamor  partai.  Berbeda, dengan yang pertama, calon anggota parlemen kedua ini biasanya mempunyai karir yang cemerlang  dan  masih  muda.  Ketiga,  anggota  parlemen  adalah  orang-orang  yang mempunyai  karir  terkenal.  Mereka  mempunyai  ambisi  politik  yang  tinggi  dan menjalankan tugas dengan serius sebagai politisi ( Karim, 1997). Sebagai politisi, anggota parlemen  dituntut  untuk  banyak  berbuat  dan  kritis  dalam  membela  kepentingan warganya.  Karena  itu,  anggota  parlemen  yang  kritis  lebih  dibutuhkan  bangsa  ini ketimbang  para  politisi  yang  hanya  ‟membeo‟  terhadap  apapun  yang  diputuskan pemerintah.  Sudah  terlalu  lama,  kita  menunggu  hadirnya  politisi  yang  berpihak  pada rakyat dan memiliki mata hati rakyat.
Keempat adalah  wirausaha.  Maksudnya  anggota  parlemen  ini  lebih  tertarik kepada  nilai-nilai  instrumental  kegiatan  politik.  Tujuan  utamanya  mereka  adalah memajukan  karir  pribadinya.  Dalam  kerangka  memajukan  karir  pribadinya,  maka anggota parlemen memahami politik sebagai profesi. Karena itu para pekerja politik harus menjadi  orang  yang  benar-benar  profesional  di  bidangnya.  Karena  itu,  Max  Weber mengatakan  politisi  adalah  adalah  profesi  yang  digeluti  atas  dasar  panggilan  jiwa, sebagaimana  profesi  kyai,  pendeta,  pastur  dan  biarawan.  Jadi  kalau  orang  tidak mempunyai dasar watak (bakat) peduli dan merasa bahagia apabila dapat menolong orang lain, sulit menjadi politisi sukses.

## Relasi Parlemen dengan Konstituen
Pola hubungan konstituen dan anggota parlemen mendasari munculnya konsepsi tentang represetasi yang demokratis. Sejumlah literatur membahas pola relasi konstituen dengan anggota parlemen dalam bingkai keharmonisan. Mengikuti kerangka pikir Bintan R  Saragih,  terdapat  tiga  bentuk  relasi  antara  anggota  parlemen  dengan  konstituen. Pertama , anggota parlemen bertindak sebagai wali ( trustee) . Di sini  anggota parlemen bebas bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi  dengan  yang  diwakilinya.  Dengan  kata  lain,  anggota  legislatif  tidak diharuskan  berkonsultasi  dengan  yang  diwakilinya  atau  konstituen.  Anggota  legislatif betul-betul  memperoleh  kepercayaan  dari  rakyat  melalui  pemilu,  sehingga  posisinya sangat independen .
Kedua ,  anggota  legislatif  bertindak  sebagai  utusan (delegate). Di  sini  anggota legislatif  bertindak  sebagai  utusan  atau  duta  dari  yang  diwakilinya,  anggota  legislatif selalu  mengikuti  instruksi  dan  petunjuk  dari  yang  diwakilinya  dalam  melaksanakan tugasnya. Pendek kata, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, anggota legislatif harus selalu mengikuti keinginan dan petunjuk dari yang diwakilinya.
Ketiga, anggota  legislatif  bertindak  sebagai politico. Di  sini  anggota  legislatif kadang- kadang bertindak sebagai wali ( trustee ) dan ada kalanya bertindak sebagai utusan ( delegate ).  Tindakannya  tergantung  dari  isu  (materi)  yang  dibahas.  Dengan  kata  lain, anggota legislatif dapat bertindak bebas karena legitimasinya, tetapi dalam situasi tertentu ia harus bertindak sebagai utusan dan berkonsultasi dengan yang diwakilinya. Tindakan anggota dewan ditentukan oleh isu atau materi yang dibahasnya (Saragih, 1985:85-86).
Tiga  pola  relasi  konstituen  dengan  anggota  parlemen  tersebut  biasa  ditemukan dalam studi keparlemenan. Dalam pola relasi yang terbangun, anggota parlemen kadang memerankan  diri  sebagai  „ politico’,  trustee, dan delegate. Setiap  peran  yang  dipilih anggota parlemen sejatinya mempertimbangkan untung-ruginya. Selain itu, ilmuwan asal Belanda A Hoogerweert membuat lima pola hubungan antara wakil rakyat dengan pihak yang diwakili, yakni;
Tipe Utusan. Yakni wakil yang bertindak sesuai dengan perintah dari pihak yang diwakilinya;Tipe  Wali.  Yakni  wakil  yang  memperoleh  kuasa  penuh  dari  pihak yang  diwakili,  dan  ia  dapat  bertindak  atas  dasar  pertimbangan  sendiri.  Dengan demikian  keberadaan  wakil  tidak  tergantung  pada  pihak  yang  diwakilinya;Tipe Politics. Yakni kombinasi antara tipe utusan dan tipe wali. Tergantung pada situasi, wakil kadang harus berperan sebagai wali, kadang sebagai utusan;Tipe Kesatuan. Yakni  keseluruhan  anggota  lembaga  perwakilan  dipandang  sebagai  wakil  dari seluruh rakyat, tanpa membedakan asal partai politik yang
mempromosikannya;Tipe Penggolongan. Yakni anggota parlemen dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, sosial atau politik tertentu (Saragih, 1985:85-86).
Kontribusi  Bintan  dan  Hoogerweert  dalam  membuat  pola  relasi  antara  anggota parlemen dengan kontituen memiliki kesamaan. Kesamaan itu terletak pada poin utusan, wali  dan  politiko.  Sementara  yang  membedakan  adalah  tipe  kesatuan  dan  tipe penggolongan.  Itu  tipe  ini  merupakan  bentuk  penambahan  dalam  memotret  pola  relasi antara  anggota  parlemen  dengan  kontituen.  Bila  ditelaah  secara  seksama,  analisis Hoogerweert jauh lebih maju dan komprehensif dalam melihat pola relasi antara anggota parlemen dengan kontituen dalam sistem demokrasi parlemen.
Selain dua pakar tersebut, adalah AH Birch dalam Representation , menyebutkan ada lima pola relasi antara anggota parlemen dengan kontituen. Pertama , the concept of delegated representation . Konsep seorang wakil adalah agen/perantara atau juru bicara yang  bertindak  atas  nama  yang  diwakilinya.  Menurut  pengertian  ini  wakil  tidak  boleh melampau  otoritas  atau  kuasa  yang  diberikan  kepadanya. Kedua , the  concept  of microcosmic representation . Konsep ini hanya menunjukkan bahwa sifat-sifat wakil itu mempunyai kesamaan dengan sifat-sifat golongan arau kelas orang-orang tertentu yang diwakilinya. Konsep ini tidak ada hubungannya dengan masalah kuasa atau hal-hal yang harus  dilakukan.  Artinya  bahwa  seorang  wakil  berada  pada  posisinya  tersebut  karena kepentingan tertentu yang bersifat organisatoris.
Ketiga , the concept of symbolyc representation . Konsep ini menunjukkan bahwa wakil yang bersangkutan melambangkan identitas/kualitas, golongan/kelas orang tertentu yang  diwakilinya. Keempat , the  concept  of  elective  representation .  Maksudnya  dari konsep bahwa seorang wakil pada dasarnya bertindak merepresentasikan pada pemilih. Kelima , the concept of party representation . Maksudnya bahwa para wakil itu tidak lagi merepresentasikan  keterwakilan  dengan  rakyat.  Wakil  cenderung  menjadi  wakil organisasi politik atau kongkritnya adalah wakil dari partai politik .
Pakar  lainnya  tidak  kalah  pentingnya  adalah  ilmuwan  politik  dari  Amerika Serikat, Giovanni Sartori “Representation”. Dalam tulisannya disebutkan ada beberapa pola relasi antara anggota parlemen dengan kontituen dalam kajian parlemen. Pertama , the electoral theory of representation . Maksudnya bahwa rakyat secara berkala dan bebas
memilih bada perwakilan. Penentuan dari waktu dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal ini diatur dalam kesepakatan bersama yang secara formal menjadi landasan pemilihan
Kedua,  the  responsibility  theory  of  representation .  Maksudnya  bahwa  pejabat- pejabat  pemerintahan  bertanggungjawab  kepada  para  warga  yang  dipertintah.  Para pejabat  itu  pada  dasarnya  adalah  orang  yang  ditunjuk  oleh  rakyat  untuk  melakukan pekerjaan tertentu. Ketiga , the mandate theory of representation . Para pejabat merupakan agent  or  delegates yang  dilaksanakan  instruksi  yang  diterimanya  dari  para  pemilih mereka. Secara kongkret ada semacam list kepentingan dan batasan dari pada yang harus mereka  laksanakan.  Hal  itu  dipandang  sebagai  semacam  instruksi  dari  pada  pemilih tersebut.
Keempat , the idem sentire the of representation . Secara filosofis seluruh rakyat mempunyai  perasaan yang sama dengan perasaan pemerintah. Para pejabat  harus peka menangkap  perasaan  yang  dimaksud.  Mereka  harus  bisa  menjabarkan,  serta merealiasasikan perasaan itu ke dalam bentuk aktvitas konkret untuk memenuhinya. Hal itu yang menjadi tugas pokok seorang anggota parlemen. Kelima , the consent theory of representation .  Maksudnya  bahwa  dari  dimensi  rakyat,  mereka  dipandang menyetujui/menerima  putusan  yang  diambil  oleh  pejabat  pemerintahannya.  Rakyat dipandang menyetujui kebijakan yang diambil, dan untuk itu rakyat harus aktif bersama para pejabat dalam mengaplikasikan kehendaknya.
Keenam , the  participation  theory  of  representation .  Maksudnya  rakyat  dengan cara  tertentu  ikut  serta  dalam  pengambilan  putusan-putusan  politik  yang  relevan. Terutama  pada  masalah  penting  yang  dinilai  membawa  pengaruh  besar  terhadap perjalanan  bangsa.  Untuk  itu,  rakyat  dimintai  pendapatnya  secara  langsung  karena dipandang  menentukan  nasib  rakyat  di  masa  yang  akan  datang. Ketujuh , the resemblance/mirroring  theory  of  representation .  Maksudnya  pejabat  politik  dipandang merupakan  suatu  contoh/cermin  dari  rakyatnya.  Para  pejabat  itu  adalah  refleksi  dari peraturan yang dibuat sistem pemerintahan negara. Perilaku pejabat adalah contoh yang merepresentasikan peraturan tersebut.
Studi  terkini  mengenai  relasi  anggota  parlemen  dengan  kontituen  terus  tumbuh dan berjalan dengan membawa pemahaman baru. Analisis Sutoro Eko menyebutkan ada tiga  pola  relasi  anggota  parlemen  dengan  kontituen  yakni, pertama ,  reprensentasi simbolik, artinya wakil berdiri untuk (standing for) konstituen karena kesamaan identitas, budaya, agama, kerabatn dan sebagainya. Dalam pandangan ini, representasi semacam ini merupakan repsentasi komunal atau representasi parokial. Kedua , representasi deskriptif, yaitu  anggota  parlemen  berdiri  untuk  konstituen  karena  kesamaan  daerah,  komunitas, jenis  kelamin,  dan  profesi. Ketiga ,  representasi  substantif,  yaitu  wakil  bertindak  untuk ( acting  for )  konstituen  karena  kesamaan  organisasi,  pendangan,  kepentingan,  dan ideologi.
Semua pola relasi anggota parlemen dengan konstituen yang disampaikan Bintan, Hoogerweert, AH Birch, Giovanni Sartori, dan Sutoro Eko perlu dibaca dalam konteks saling  melengkapi.  Sebab,  pembacaan  seperti  ini  memberikan  banyak  manfaat  dan pengetahuan  dalam  memahami  betapa  bervariasinya  pola  anggota  parlemen  dengan
konstituen  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Sejumlah  pendapat  yang  menyebutkan  pola interkasi anggota parlemen dengan konstituen bila diimplementasikannya membutuhkan kemampuan.  Dalam  catatan  Ronald  Rofiandri,  terdapat  tiga  alat  ukur  yang  dapat digunakan  dalam  menilai  pola  interaksi  antara  anggta  parlemen  dengan  konstituen. Pertama ,  kepekaan  politik  ( Political  sensibility) .  Kepekaan  politik  yakni  “…suatu kemampuan  memahami,  menghayati  dan  memberikan  suatu compassion terhadap persoalan, pergumulan, dan nasib suatu bangsa dan konstituen yang diwakilinya.” Agar kualitas  ini  dapat  berfungsi  optimal,  ia  harus  didukung  oleh  sebuah  kemampuan  dasar yang khas yakni technical ability (kemampuan teknis).
Kedua , kemampuan teknis ( technical ability) dimaknai sebagai “…pengetahuan tentang  dan  kesadaran  akan  tanggung  jawab  seorang  anggota  dewan  tentang  hak  dan kewajibannya.” Ada dua unsur penting dalam kualitas kemampuan teknis ini, yaitu: a. pengetahuan  tentang  hak  dan  kewajiban;  dan  b.  kesadaran  akan  etos,  etika,  dan  etiket sebagai wakil rakyat. Ketiga , kemampuan metoda, yaitu kemampuan wakil rakyat untuk menjaring  informasi,  menggodoknya  dan  kemudian  memprosesnya  dalam  pembuatan kebijakan.  Dua  kualitas  pokok  di  atas  harus  difasilitasi  oleh  kemampuan  metoda ini.Representasi dan Sistem Pemilu
Pola  interaksi  antara  anggota  parlemen  dengan  konstituen  sangat  erat  dengan kebijakan  sistem  pemilihan  yang  diterapkan  oleh  sebuah  negara.  Dalam  sistem proporsional,  dipandang  lebih  mampu  menghasilkan  para  wakil  yang  mencerminkan kelompok-kelompok  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Sementara  dalam  sistem  distrik, dipandang  lebih  memungkinkan  adanya  tingkat  kedekatan  yang  erat  antara  para  wakil dan dengan konstituen.
Bertitik-tolak pada pilihan sistem pemilu antara sistem proporsional  dan sistem distrik  sebenarnya  saling  memperkuat  dan  saling  melengkapi  dalam  membangun  pola interaksi antara para wakil dengan konstituen. Para anggota parlemen tentunya dituntut untuk membawa aspirasi dan tuntutan masyarakat baik mencerminkan aspirasi kelompok maupun mencerminkan aspirasi politik dalam bentuk perseorangan. Sebagai ilustrasi di daerah  pemilihan  (dapil),  anggota  parlemen  bisa  berperan  ganda  yakni  merepresentasi daerah dan pada saat yang sama bisa menyuarakan kepentingan politik individu yang ada di dapil tersebut. Dengan kata lain:
“melalui sistem dapil, para wakil rakyat akan merasa memiliki kedekatan  dengan konstituennya,  karena  siapa  yang  menjadi  konstituennya  jelas    dan  berada  di dalam  suatu  wilayah  tertentu.  Demikian  halnya  para  konstituen,  mereka mengetahuinya  lebih  jelas  siapa  saja  wakil  rakyat  yang  mewakili  daerahnya. Melalui sistem demikian, para pemilih diharapkan mengenal lebih baik para wakil mereka, begitu pula sebaliknya”. (Marijan, 2010:121)
Penjelasan ini diperkuat  Lili Romli.  Menurut Lili Romli  ada tiga kemungkinan yang  bisa  dilakukan  para  anggota  parlemen  dalam  memusatkan  perhatiannya  kepada konstituen. Pertama , memberikan perhatian terhadap kelompok yang terbagi atas tradisi, kedaerahan,  bahasa,  agama,  mata  pencaharian  dan  seterusnya.  Berdasarkan  ini  wakil tinggal  memilih  satu  atau  beberapa  kelompok  itu  sebagai  patokan  dalam  mengambil kebijakan  atau  keputusan.  Artinya,  wakil  dapat  memusatkan  perhatian  kepada  opini,
aspirasi, kepentingan atau tuntutan dari satu atau beberapa kelompok yang dianggapnya tepat dan sesuai dengan keadaan atau situasi yang ada.
Kedua , memperhatikan suara partai. Ini dilakukan dalam kerangka memudahkan pengorganisasian  tugasnya.  Dengan  memusatkan  perhatian  pada  suara  partai,  si  wakil memperoleh  keuntungan  ganda,  yaitu  memperhatikan  suara  organisasinya  yang  telah berjasa  menjadikan  ia  sebagai  wakil  sekaligus  juga  memperhatikan  suara  masyarakat yang mendukung atau bersimpati terhadap organisasi partainya. Ketiga , memperhatikan wilayah atau daerah yang diwakili. Dalam hal ini wakil melihat unit terwakili berdasarkan wilayah sehingga perhatiannya dapat diberikan kepada bangsa, negara bagian, provinsi dan kabupaten.

## Persoalan Representasi dengan Konstituen
Pelacakan  teoritik  di  atas  memberikan  sejumlah  opsi  bagi  seorang  anggota parlemen dalam menjalin relasi kuasa dengan rakyat. Namun, pada tataran praktik politik keseharian pola relasi antara anggota parlemen dengan masyarakat mengalami pesoalan. Dalam konteks keterwakilan politik di Indonesia, persoalan mendasar yang sudah lama terjadi  adalah pertama ,  pada  seleksi  internal  awal,  para  kandidat  lebih  didorong  untuk melakukan pendekatan kepada elit partai politik ketimbang calon pemilih untuk nomor urut jadi. Kedua , pemilih tidak „dipaksa‟ untuk mengenali dan mempelajari jejak rekam kandidat  karena  kecenderungan  dari  elit  partai  untuk  mempertahankan  oligarki  partai politik  dengan  menyerukan  pemilih  agar  memilih  simbol  partai  politik 27 .  Sistem pemilihan yang melegalkan memilih simbol partai menunjukkan bahwa partai politik jauh lebih dikenal konstituen ketimbang calon yang diusulkan oleh partai politik. Hal ini bisa dimaklumi karena banyak calon legislatif yang maju adalah tokoh-tokoh „karbitan‟ dan lebih banyak mengakar ke atas alias partonase dengan petinggi partai politik.
Untuk  mendukung  argumen  ini  sangatlah  mudah.  Simaklah  penyataan  anggota DPR yang mengatakan:
kursi ini milik partai.  Pengakuan jujur ini sekaligus mengungkapkan kenyataan bahwa mereka yang duduk di Senayan, karena kebaikan pemimpin partai. Mereka akan merasa berhutang budi kepada partai politik dan tunduk kepada pemimpin partai.  Tidak ada yang  merasa berhutang budi  kepada rakyat.  Cukup pemimpin partai yang membujuk rakyat memilih gambar partainya untuk meraih kekuasaan (Mohamad, Kompas 14 Juli 2011).
Ketiga ,  defisit  demokrasi  terjadi  karena  setelah  terpilih  menjadi  wakil rakyat/pejabat  publik  tidak  memiliki  hubungan  sistemik  dengan  rakyat  pemilihnya. Begitu sudah terpilih  menjadi  anggota parlemen,  hubungan dengan konstituennya juga terputus. Dengan kata lain, rakyat hanya dibutuhkan ketika hari pemilihan. Kalau mereka sudah  duduk  di  parlemen,  jangan  harap  mereka  akan  ingat  rakyat. Keempat ,  kualitas demokrasi dimana proses demokrasi hanya dimaknai sebagai memilih wakil rakyat yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan publik yang dibuatnya. Para wakil rakyat hanya sibuk  dengan  dirinya  ketimbangkan  memperjuangkan  kepentingan  masyarakat. Ketidakberpihakan  para  anggota  parlemen  memperlihatkan  keterputusan  mandat  dari rakyat.
Problematika dalam pola relasi anggota parlemen dengan rakyat sebagaimana dipaparkan di atas, kemudian diperkuat hasil Jajak Pendapat harian Kompas . Pertanyaan
yang  diajukan  dalam  Jajak  Pendapat menurut  Anda,  para  anggota  DPR  saat  ini  lebih mementingkan  kepentingan  masyarakat,  partai  atau  kepentingan  pribadi ?  Jawab  atas pertanyaan ini tergambar dalam tabel .2.1.

## Tabel .2.1 Anggota DPR Lebih Mementingkan Kepentingan Pribadi dan Parpol
Wilayah Masyarakat  Partai politik  Pribadi Tidak tahu Jakarta 7,1 37,5 52,2 3,2 Yogyakarta 6,3 50,0 43,7 0,0 Surabaya 7,4 40,1 46,9 5,6 Medan 5,2 39,7 51,7 3,4 Padang 8,3 41,7 45,8 4,2 Banjarmasin 4,3 30,4 60,9 4,4 Pontianak 8,0 36,0 56,0 0,0 Makassar 11,8 47,1 41,1 0,0 Manado 8,0 44,0 36,0 12,0 Jayapura 0 20,7 69,0 10,3
Sumber: Toto Suryaningtyas, „Citra dan Sosok DPR Terpuruk‟ Kompas , 19 September 2005

## SURAT PEMBACA Kinerja anggota DPR
Kinerja  anggota  DPR  sedang  disorot.  Sejumlah  anggota  DPR  disebut  tidak  jelas kerjanya. Apakah yang menjadi ukurannya, kehadirannya atau gagasan yang mereka sampaikan.
Sederhanya,  kinerja  berbasis  kehadiran  atau  kinerja  berbasis  kerja?  Apa  prosedur standar operasional, sehingga setiap anggota DPR disebut mempunyai produk bulanan, tiga bulanan, semesteran, atau tahunan?. Lantas siapa yang menerima dan memeriksa laporan tersebut? Pertanyaan ini penting karena bila pengawasan  eksekutif dilakukan inspektorat, BPK, lalu legislatif diawasi siapa?
Kalau  rakyat  yang  harus  mengawasi  bagaimana  mungkin  anggota  DPR  di  Senayan diawasi konstituennya di daerah? Apa mungkin? Kalau diawasi oleh LSM, bagaimana cara dan darimana dana operasiona l?
Kompas , 24 Juni 2013
Tabel .2.1. memperlihatkan bahwa para anggota di parlemen lebih mementingkan kepentingan parpol dan pribadinya ketimbang konstituennya. Dari sepuluh provinsi yang disurvei  sebanyak 69 persen masyarakat Jayapura mengatakan  anggota parlemen lebih mementingkan  dirinya.  Sementara  di  Banjarmasin  menyebutkan  60,  9  persen mementingkan dirinya ketimbang konstituen. Selain itu, para anggota parlemen juga lebih mementingkan  kepentingan  partai  politik.  Sebanyak  50  persen  masyarakat  Yogyakarta menilai  bahwa  para  anggota  parlemen  lebih  mementingkan  partainya  ketimbang masyarakatnya.
Hasil survei pada tahun 2005 paralel dengan survei Kompas pada bulan Oktober 2006. Konsistensi keberpihakan wakil rakyat pada kepentingan dirinya tetap jauh lebih dominan  ketimbang  memperjuangkan  kepentingan  konstituen.  Data  yang  dilansir Kompas  menyebutkan  kepentingan  pribadi  mencapai  45,5  persen,  kemudian  disusul kepentingan partai politik berjumlah 42,5 persen. Mendahulukan kepentingan pribadi dan partai  selalu  diprioritaskan  oleh  anggota  dewan.  Bila  kepentingannya  sudah  terpenuhi, baru  kepentingan  rakyat  dipikirkan.  Itu  artinya  rakyat  hanya  dipikirkan  sekecil  9,5 persen 31 dari semua kerja dan aktivitas seorang anggota parlemen.
Deretan  kegagalan  anggota  parlemen  dalam  membangun  hubungan  dengan konstituennya bukanlah  persoalan baru dalam struktur kenegaraan bangsa ini. Analisis Syamsuddin Haris mengatakan:
Ketidakberdayaan para anggota parlemen dalam berhadapan dengan pemerintah, sehingga  muncul  budaya  paternalisme  seperti  tercermin  dalam  sikap  ewuh- pakewuh,  sungkan,  dan  kompromistik  terhadap  kecenderungan  kekuasaan. akibatnya, kepentingan dan aspirasi masyarakat kerapkali diperlukan sebagai “ban serep‟ dari kepentingan negara (Haris, Afkar Vol. 1/No.1 April-Juni 1993:56).
Analisis  ini  mengindikasikan  bahwa  anggota  parlemen  belum  berpihak  kepada masyarakat.  Kalaupun  berpihak,  keberpihakannya  yang  lemah  pada  rakyat,  pemuasan kepentingan  diri  sendiri,  dan  ketidakpekaan  para  anggota  parlemen  menjadikan  citra parlemen kian terpuruk di mata publik. Bahkan, apresiasi publik terhadap sosok anggota parlemen kian mendekati titik nadir. Syahwat anggota parlemen untuk selalu mementikan dirinya  dan  abai  terhadap  penderitaan  rakyat  terlihat  dari  keinginan  mereka  untuk menaikkan  gajinya.  Jajak  pendapat  Kompas  menyebutkan setuju  atau  tidak  setujukah Anda  dengan  rencana  kenaikan  penghasilan  bagi  anggota  DPR ?  Jawaban  atas pertanyaan ini bisa dilihat pada tabel .2.2.
Tabel .2.2. memperlihatkan bahwa hanya di bawah 30 persen masyarakat yang setuju terhadap kenaikan gaji anggota parlemen. Sedangkan rata-rata di atas 70 persen

## Tabel 2.2. Jawaban Publik Terhadap Rencana Kenaikan Gaji DPR
Wilayah Setuju Tidak setuju Tidak tahu Jakarta 8,7 89,6 1,7 Jogyakarta 2,8 97,2 0,0 Surabaya 12,6 87,4 0,0 Medan 12,0 86,7 1,3 Padang 9,5 90,5 0,0 Banjarmasin 12,0 88,0 0,0 Wilayah Setuju Tidak setuju Tidak tahu Pontianak 29,2 70,8 0,0 Makassar 14,3 76,7 9,0 Manado 7,4 92,6 0,0 Jayapura 17,2 79,3 3,5
Sumber: Toto Suryaningtyas, “Citra dan Sosok DPR Terpuruk di Titik Nadir‟ Kompas , 31 Oktober 2005
masyarakat  disejumlah  wilayah  tidak  setuju  atau  menolak  kenaikan  gaji  anggota parlemen.  Bahkan  Jogjakarta,  Manado,  dan  Padang  sebanyak  90  persen  ke  atas  tidak setuju dengan kenaikan gaji anggota legislatif.

## Mencari Jalan Keluar
Problematika  pola  relasi  antara  wakil  rakyat  dengan  konstituen  memerlukan pemikiran  serius  dalam  kerangka  mendekatkan  wakil  rakyat  dan  konstituenya. Mencairkan dan mendekatkan wakil rakyat dengan konstituen sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Dikatakan demikian karena praktik politik relasi wakil dan konstituen merupakan aspek penting dalam kajian perwakilan politik. Mengapa?
Pertama ,  sejumlah  anggota  parlemen  sudah  mencoba  mendekati  kontituennya, salah  satunya  dengan  membentuk  „rumah  aspirasi‟  di  daerah  pemilihannya  masing- masing.  Buku  laporan  kerja  tahunan  pun  dicetak  dan  didokumentasikan  tentang bagaimana peran mereka dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
Kedua ,  perlu  desain  perwakilan  yang  mengedepankan  pertanggungjawaban kepada  rakyat  yang  memilihnya.  Harus  ada  pertimbangan  antara  sistem  yang meneguhkan  hubungan  pemilih  dan  wakilnya  dikombinasikan  dengan  pentingnya menciptakan stabilitas pemerintahan dan sistem politik dalam sebuah negara yang
sangat heterogen. Apa pun, tetap saja semangat reformasi tidak ada artinya jika wakil yang terhormat tetap saja jauh dari rakyat.
Ketiga ,  pola  hubungan  anggota  parlemen  dengan  masyarakat  merupakan produk  dari  sistem  perwakilan  yang  dianut  dan  tercermin  di  dalam  sistem  pemilu. Dalam sistem distrik, satu distrik pemilihan hanya memilih satu wakil tunggal. Karena itu, sistem distrik dianggap lebih mampu melahirkan „wakil-wakil rakyat‟ yang pro dengan  konstituen,  bila  dibandingkan  dengan  sistem  proporsional  yang  memiliki kecenderungan menghasilkan “wakil-wakil partai‟.
Keempat , perlu keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam proses seleksi calon  anggota DPR sehingga mereka benar-benar merupakan wakil „rakyat  daerah‟, dan  bukan  wakil  “warga  Jakarta‟.  Dengan  sendirinya  hal  ini  berkaitan  dengan  pola rekrutmen  yang  sekurang-kurangnya  bersifat  terbuka. Kelima ,  pemberian  otonomi politik anggota parlemen yang lebih besar sesuai  dengan kedudukan mereka sebagai wakil  rakyat.  Ini  berhubungan  dengan  perubahan  pembidangan  komisi  dan penyederhanaan  prosedur  serta  struktur  intrenal  yang  dibuat  untuk  melayani masyarakat ketimbang partai politik.
Keenam ,  dalam  masyarakat  yang  menjemuk,  dapat  muncul  tuntutan  ke  arah lembaga parlemen yang secara sosiologis mencerminkan keberadaan masyarakatnya, sehingga lembaga tersebut merupakan „miniatur‟ masyarakat. Misalnya, faktor-faktor sosiologis  yang  akan  muncul  adalah  keagamaan,  kedaerahan,  dan  kesukuan,  yang membutuhkan perhatian dari anggota legislatif.
Ketujuh ,  ada  tuntutan  supaya  wakil  rakyat  lebih  dekat  dengan  pemilih  dan daerahan  pemilihannya.  Hal  ini  setidaknya  disuarakan  dengan  penggantian  sistem pemilihan  dari  proporsional  ke  sistem  distrik.  Alasannya  adalah  penggantian  sistem pemilihan  ini  merupakan  solusi  dalam  kerangka  mendekatkan  wakil  rakyat  kepada konstituennya. Sedangkan alasannya lainnya adalah sistem proporsional yang selama ini dianut dalam pemilihan anggota parlemen sudah dianggap usang dan hanya bangsa Indonesia dan Israel yang masih menggunakannya

## Daftar Pustaka
Buku
Abdur Rozaki dkk, Dari Representasi Simbolik Menju Representasi Substantif ,
Jogjakarta, IRE, 2014.
AH Birch Representation , London and Basingstoke: The Macmillan Press Ltd. 1972. hlm, 15-50
Bima Arya Sugiarto „Problem Pepresentasi dan Reformasi Sistem Kepartaian di Indonesia‟ Makalah yang dipresentasi pada tanggal 6 Desember 2007.
Bintan R Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia , Jakarta: Gaya Media Pratama, 1985.
David L Sills (ed), International Encyclopedia of the Social Science , Vol 13, New York The Macmillan Company dan The Free Press, hlm, 468-469
Ichlasul Amal, Perwakilan Politik dan Wakil Rakyat , Laporan Penelitian-FISIPOL- UGM, 1993. hlm.52
Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.121 Lili Romli, Dinamika Lembanga Perwakilan Lokal , Jakarta, LIPI, 2002. hlm.6 Ronald Rofiandri, „Memaknai Fungsi Perwakilan‟ peneliti pada Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia (PSHK).
Sutoro Eko, Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan ,
Jogjakarta, IRE, 2013, hlm.10
Syamsuddin Haris, Dilema DPR: Wakil Daerah‟ Tanpa Mandat Rakyat Daerah‟ Afkar, Vol.1/No.1. April-Juni 1993, hlm.56
Tim Kemitraan „Penguatan Parpol dalam Pembangunan Keterwakilan Politik‟ Makalah yang dipresentasi pada tanggal 6 Desember 2007.

## Koran
BE Santrio‟ Menyelamatkan DPRD, Bumerang Bagi DPR‟, Kompas, 16 Oktober 2006. Ipong S Azhar „Mencapai Kemandirian Orsospol‟ Republika , 18 Juli 1996 Iwan Gardono S „Pemegang Kedaulatan Yang sesungguhnya‟ Kompas , 23 Februari
1998.
M. Rusli Karim „Menghilangkan Hambatan Lembaga Legislatif Kita‟ Kedaulatan Rakyat , 30 September 1997.
Sidik Pramono „Menunggu Perwakilan dengan Pertanggungjawaban‟ Kompas, 17 Mei 2006
Syamsuddin Haris, „Golkar, DPR, dan Yudhoyono‟ Kompas , 29 Oktober 2005. Toto Suryaningtyas „Citra DPR Terpuruk di Titik Nadir‟ Kompas ,31 Oktober 2005