## KEABSAHAN PERKAWINAN BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Oleh: I Gede Surata 1
( gede.surata@unipas.ac.id )
Abstrak: Keabsahan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya  Pasal  2  antara  ayat  (1)  dengan  ayat  (2),  membuat  penerapannya  sanyat sulit di Masyarakat Indonesia, kerena didalam pasal tersebut antara ayat (1) dengan ayat  (2)  terdapat  dissinkronisasi,  sehingga  terjadi  penafsiran  yang  berbeda  antara masyarakat  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  demikian  juga  dengan  Pejabat  di DUKCAPIL.  Permasalahannya  adalah:  Bilamana  Perkawinan  itu  dianggap  sah menurut  Undang-Undang  Perkawinan?  dan  Bagaimana  akibat  hukumnya  apabila salah  satu  ayat  didalam  Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  di  laksanakan? Metode  Penelitian  yang  dipergunakan  adalah:  jenis  penelitiannya  penelitian  hukum normatif,  sifat  penelitiannya  adalah  deskriptif,  pendekatan  melalui  pendekatan undang-undang, sejarah dan perbandingan. Dengan adanya dissinkronisasi kedua ayat dalam  Pasal  2  UU  ini,  berakibat  bahwa  penerapan  hukumnya  di  masyarakat,  tidak maksimum,  bahkan  sampai  saat  ini  masih  banyak  perkawinan  yang  hanya diselesaikan menurut agama dan kepercayaannya (ayat 1). Perkawinan itu dianggap sah menurut UUP  apabila dilaksanakan sesuai dengan Agama dan kepercayaannya itu  dan  didaftarkan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Akibat  hukumnya apabila  salah  satu  ayat  didalam  Pasal  2  UUP  tidak  di  laksanakan,  maka  tidak  akan dapat diterbitkan Akta Perkawinan sebagai bukti keabsahaan sebuah perkawinan.

## Kata Kunci  :  Perkawinan, Keabsahan Perkawinan, Dissinkronisasi

## PENDAHULUAN
Proses  kehidupan  manusia  dimulai  dengan  adanya  kelahiran,  kemudian  masa kanak-kanak, lalu  masa sekolah yang menurut agama Hindu disebut Sukla Brahma Cari ,  selanjutnya  mengijak  dewasa,  dan  akhirnya  menjalani  hidup  dalam  berumah tangga (Grehastha  Asrama) melalui  sebuah  perkawinan    Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  yang  diperbaharui  melalui  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2016  tentang  Perkawinan    yang  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perkawinan menyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Mahaesa.  Dalam Undang-Undang  Perkawinan  pada  penjelasan  umum  dari  undang-undang  tersebut menyatakan  bahwa  undang-undang  ini  dimaksudkan  untuk  dapat  mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Panca Sila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indoonesia  Tahun  1945,  sedangkan  di  sisi  lain  harus  dapat  menampung segala  kenyataan  yang  hidup  didalam  masyarakat.  Demikian  juga  undang-undang perkawinan  tersebut  didalamnya  terkandung  unsur-unsur  dan  ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan.
Salah  satu  prinsip  yang  terkandung  didalam  Undang-Undang  Perkawinan adalah  perkawinan  itu  sah  bilamana  dilakukan  menurut  masing-masing  agama  dan kepercayaannya. Ini berarti bahwa setiap proses perkawinan harus melalui  rangkaian yang  ditentukan  oleh  ketentuan  agama  yang  dipercaya  oleh  yang  bersangkutan.  Di sisi lain juga dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku.  Artinya  bahwa  setiap  perkawinan  harus  tunduk kepada  ketentuan  peraturan  yang  dibentuk  oleh  Negara.  Dua  ketentuan  ini menimbulkan  kontropersial  diantara  warga  Negara  Indonesia,  karena  ternyata Undang-Undang Perkawinan belum memberikan rambu-rambu yang pasti, sehingga berakibat pada pelaksanaan tentang proses keabsahan perkawinan menjadi rancu.
Apabila  hal  itu  dikaji  secara  hukum,  maka  Perkawinan  adalah  merupakan perbuatan hukum yang sakral (suci), dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, artinya keluarga merupakan hubungan antara orang  tua dengan keturunannya, bagaimana  agar  suatu  perkawinan  dapat  melahirkan  sejumlah  keturunan  yang  akan melanjutkan interaksinya dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Perkawinan  juga  akan  memperbesar  keluarga  yaitu  menggabungkan  keluarga  yang satu  dengan  keluarga  lainnya,  yang  pada  akhirnya  Warga  Negara  Indonesia  adalah semua  keluarga.  Namun  didalam  Undang-Undang  Perkawinan  masih  ada  beberapa norma    yang  tidak  sinkrun,  antara  norma  yang  satu  dengan  norma  yang  lainnya,
seperti halnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas Monogami, namun disisi lain memberikan kelonggaran, jika perlu boleh beristeri/suami lebih dari satu. Norma yang demikian menunjukkan bahwa sifat undang-undang tersebut tidak memberikan ketegasan dan kepastian hukum.
Pasal 2 undang-undang ini yang terdiri dari 2 ayat, yaitu;  ayat (1) menyatakan bahwa  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus  dicatatkan    menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  kedua ayatnya  tersebut  tidak  sinkrun,  telah  menunjukkan  “dis  sinkronisasi”  karenanya sangat berakibat bagi masyarakat, terutama masyarakat diperdesaan. Akhirnya masih banyak  pula  perkawinan  yang  ada  di  Indonesia  belum  mempunyai  legalitas  yang jelas.  Memperhatikan  keberadaan  sebuah  undang-undang  yang  demikian  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  :  Keabsahan  Perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang perlu diteliti dalam hal ini adalah :
1 Bilamana Perkawinan itu dianggap sah menurut Undang-Undang Perkawinan
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila salah satu ayat didalam Pasal 2 Undang- Undang Perkawinan tidak di laksanakan ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  Jenis  Penelitian  Hukum  Normatif,  artinya  bahwa
Norma Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan sangat kabur/dissinkronisasi  antara  ayat  1  dengan  ayat  2  nya,  sehingga  pelaksanaannya mengalami  kesulitan.    Sifat  Penelitiannya  menggunakan  sifat  Penelitian  Deskriptif, yaitu menggambarkan dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti. Jenis Pendekatan yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu    pendekatan  undang-undang,  pendekatan fakta  dan  pendekatan  kasus,  pendekatan  perbandingan,  pendekatan  sejarah  dan
pendekatan konsep. Sumber Bahan Hukum Primer berupa : Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974,  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun  1975,  Putusan  Pengadilan.  Bahan  Hukum  Sekunder  berupa:  Buku-buku Hukum,  Hasil  Karya  Ilmiah  Hukum,  Jurnal    Hukum  yang  berkaitan  dengan permasalahan.  Bahan  Hukum  Testier  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  (Ronny Hanitijo Soemitro,  1990:53), yang berupa: Kamus-kamus baik kamus umum maupun kamus  hukum  Ensiklopedia.  Teknik  Pengumpulan  Bahan  Hukum,  penelitian  ini menggunakan  teknik  pengumpulan  bahan  hukum    dengan  melakukan  studi kepustakaan    dengan  tujuan  untuk  memperoleh    bahan  hukum  yang  diperlukan dengan  cara  mencari,  mencatan  kemudian  menganalisa,  agar  dapat  memahami, bahan-bahan  hukum  skunder,  studi  dokumen,  yakni  dengan  cara  melakukan pencatatan  terhadap  hal-hal  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti  yang diketemukan  dalam  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder  maupun  bahan hukum testier. Teknik Analisis  Analisa merupakan suatu kegiatan berupa menelaah suatu  hasil  penelitian    yang  dioleh  sebelumnya  berupa  bahan-bahan  hukum  yang diperoleh  dari  kajian  pustaka  yang  diperoleh  sebelumnya.  Tujuan  dari  analisa  dari bahan  hukum  adalah  untuk  menyajikan  sebuah  bahan  hukum,  dengan  cara mendeskripsikan    untuk  memperoleh  pemahaman    dengan  jalan  mengolah  bahn hukum tersebut baik bahan hukumprimer maupun bahan hukum skunder, kemudian disajikan untuk selanjutnya memperoleh simpulan:
Ketetapan  MPR  No.  II/MPR/1993  yang  dikutip  oleh  H.  Zainuddin  Ali menyatakan  bahwa  penelitian  dan  pengembangan  hukum  serta  ilmu  hukum dilaksanakan  secara  terpadu,  yang  meliputi  semua  aspek  kehidupan  dan  terus ditingkatkan  agar  hukum  nasional  senantiasa  dapat  menunjang  dan  mengikuti dinamika  pembangunan  sesuai  dengan  perkembangan  aspirasi  masyarakat,  serta kebutuhan masa kini dan masa depan (H. Zainuddin Ali, 2013: 127).
Pada  hakikatnya  metodologi  mempunyai  beberapa  pengertian,  yaitu  (H. Zainuddin  Ali,  2013:  127)  (a)  logika  dari  penelitian  ilmiah,  (b)  studi  terhadap prosedur  dan  teknik  penelitian,  dan  (c)  suatu  5nalyt  dari  prosedur  dan  teknik penelitian.  Lebih  lanjut  dikatakan  metode  penelitian  merupakan  sarana  pokok  bagi pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  karena  melalui  penelitian  akan didapatkan data yang akurat yang dapat memperjelas isu yang ada dalam masyarakat, melalui  penggalian  data  lapangan  (H.  Zainuddin  Ali,  2013:  127).    Sistematika,  dan pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  sesuatu  atau  beberapa  gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya (Soerjono soekanto: 1981,43).
Penelitian ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu  penelitian hukum 5nalytica  dan    penelitian  hukum  empiris.  Yang  dimaksud  dengan  jenis  penelitian hukum  Normatif  adalah  metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti bahan  hukum  sekunder  belaka  atau  bahan  hukum  pustaka  (Suriawan  Ketut  dan Mariadi Ni Ny. Mariadi, 2015: 54). Menurut Abdul Kadir Muhammad  mengatakan bahwa  Penelitian Hukum Normatif mengkaji hukum secara konseptual  sesuai norma atau  kaidah  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat,  dan  menjadi  acuan  prilaku  setiap orang  (Abdul  Kadir  Muhammad,  2004:  52-54).    Norma  hukum  yang  berlaku  itu berupa  norma  hukum  positif    yang  tertulis  dan  bentukan  lembaga  perundang- undangan  seperti;  Undang-Undang  Dasar,  Undang-Undang  Perkawinan,  Peraturan Pemerintah,  dan  yang  lainnya  yang  sejajar).  Demikian  juga  Norma  Hukum  tertulis bentukan Lembaga Peradilan (judge made law) seperti; Yuris Prodensi, serta norma hukum tertulis bentukan pihak-pihak yang berkepentingan eperti; kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang (Abdul Kadir Muhammad, 2004: 52-54).  Metode penelitian hukum lazim disebut dengan metode hukum  doktriner/penelitian  kepustakaan.  Penelitian  ini  dinamakan  penelitian doktriner  karena  hanya  ditujukan  untuk  peraturan-peraturan  tertulis,  sehingga berhubungan  erat  pada  kepustakaan  sebagai  sumber  data  yang  bersifat  sekunder, dimana substansi permasalahannya ada pada tataran  norma yang ada di dalam hukum
positif,  apakah  normanya  kososng,  normanya  konflik,  atau  normanya  kabur. Penelitian  hukum  normatif  hanya  menelaah  bahan-bahan  hukum.  “Fokus  kajian hukum normatif adalah inventarisasi huikum  positif, asas-asas  dan doktrin hukum, sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,    perbandingan  hukum,  sejarah  hukum (Bambang  Sunggono,  1997:  39).    Ciri-ciri  jenis  penelitian  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1. Adanya kesenjangan didalam norma/asas
2. Tidak menggunakan Hipotesa
3. Menggunakan Perbandingan hukum
4. Menggunakan Landasan Teori/Kajian Teori
5. Menggunakan  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  Bahan  Hukum  Primer,  Bahan Hukum Skunder, dan Bahan Hukum Testier.
Sedangkan jenis penelitian hukum empiris yang diteliti adalah penerapan hukumnya yang  bermasalah  sedang  normanya  tidak  bermasalah.  Atau  dengan  kata  lain  bahwa Metode  Penelitian  Hukum  Empiris  ditujukan  untuk  mengkaji  hukum  sebagai  gejala analyt,  yaitu  mengkaji  tentang  pelaksanaan  norma.  Adapun  ciri-ciri  jenis  penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :
1. Adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu; kesenjangan antara teori hukum dengan fakta hukum
2. Pada Umumnya menggunakan Hipotesa
3. Meggunakan Lansadasan Teoritis dan Kerangka Berfikir
4. Menggunakan  data  primer  dan  data  skunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum testier
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  Normatif,  karena  adanya ketidak  sinkrunan  antara  ayat  (1)  dengan  ayat  (2)  dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang  Perkawinan,  khususnya  mengenai  sahnya  Perkawinan,  dimana  peneliti menemukan  adanya  dis-sinkronisasi  antara    kedua  ayat  tersebut  yang  menyebabkan
kedua  ayat  itu  menjadi  kabur  dalam  pelaksanaannya.  Sehingga  didalam  masyarakat masih  banyak  bahkan  ada  yang  sama  sekali  tidak  mendaftarkan  Perkawinannya  ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena mempunyai penafsiran yang berbeda dengan kehendak undang-undang.  Bentuk-bentuk bahan pustaka dapat digolongkan kedalam empat golongan pokok yaitu (Soerjono Soekanto, 2012: 28):
1. Buku/Monografi
Buku  atau  monografi  merupakan  suatu  terbitan  yang  untuk  kesatuannya  dan yang isinya mempunyai nilai yang tetap.
Buku  atau monografi merupakan bahan pustaka yang paling umum dan dapat dijumpai pada setiap perpustakaan. Ada kemungkinan bahwa buku hanya terdiri dari  beberapa  halaman  saja,  buku  dapat  pula  terbit  dalam  satu  jilid  atau beberapa jilid.
2. Terbitan berkala/terbitan berseri
Bahan ini merupakan terbitan yang direncanakan untuk diterbitkan terus dengan frekuensi  (  dikutip  dari  Lily  K.  Somadikarta1979:2).  Contoh  terbitan  berkala tersebut adalah umpamanya harian,majalah mingguan,majalah bulanan, laporan triwulan,laporan tahunan, dan lain sebagainya.
3. Brosur / pamphlet
Brosur atau pamphlet merupakan terbitan yang tidak diolah sebagaimana halnya dengan bahan pustaka lain, oleh karena isi bahan pustaka ini bernilai sementara. Contoh brosur atau pamphlet ini adalah misalnya  brosur pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, daftar terbitan buku-buku baru  drai suatu penerbit, daftar harga buku, dan lain sebagainya.
4. Bahan non buku
Bahan non buku dapat berupa bahan pustaka yang tercetak atau bahan pustaka yang  tidak  tercetak.  Contohnya  adalah  peta,  foto,  gambar,  bahan  pandang dengar(piringan  hitam,  pita  rekaman,film,  microfilm,  mikrofis,  gambar bingkai/slide) dan lain sebagainya.
Sedangkan bahan dasar penelitian kepustakaan dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu (Soerjono Soekanto, 2012: 29):
1. Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pun pengertian baru tentang fakta  yang diketahui maupun suatu gagasan (ide). Bahan/sumber primer ini men mencakup :
a. Buku
b. Kertas kerja konfrensi, lokakarya, seminar,  symposium, dan seterusnya
c. Laporan penelitian
d. Laporan teknis
e. Majalah
f. Disertasi atau tesis
g. Paten
2. Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.  Bahan/sumber sekunder ini antara lain, mencakup:
a. Abstrak
b. Indeks
c. Bibliografi
d. Penerbitan pemerintah
e. Bahan acuan lainnya
Mengenai bahan/sumber primer dan bahan/simber sekunder  tersebut, Lacaster dan  Smith  dalam  tulisannya  yang  berjudul  “ Scien,  Scolarship  and  the Communication “ dikutif Soerjono Soekanto  menyatakan sebagai berikut (Soerjono Soekanto,  2012:  29): The  literature  of  science  is    often  divided  in  to  two  types  of publications(1) primary,witch report the results of research  and application and (2) secondary,    which  are  compiled  from  primary  sources  and  arranged  according  to some  definite  plan. (terjemahan  secara  bebas  dimaksud  adalah  :  Pustaka  ilmu pengetahuan sering dibagi menjadi dua jenis publikasi (1) primer, yang  melaporkan
hasil penelitian dan aplikasi dan (2) sekunder, yang disusun dari sumber primer dan disusun menurut beberapa rencana tertentu).
Penelitian ilmu sosial peneliti dapat memilih dsatu diantara metode penelitian yang  kita  kenal  yaitu  penelitian  dengan  metode  kualitatif  atau  ametode  kuantitatif. Penelitian  dengan  jenis  penelitian  Hukum  Normatif  lebih  cendrung  menggunakan metode  penelitian  kualitatif,  yaitu  dengan  sifat  deskriptifnya  akan  tertuang penggambaran dari hasil penelitian. Penentuan metode yang dimaksud tentunya harus banyak  pertimbangan-pertimbangan  yang  dapat  menjamin  bahwa  penelitian dimaksud  adalah  valid.  Ada  beberapa  hal  yang  penting  harus  diperhatikan    dalam menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu (Burhan Ashshofa, 2007: 57):
1. Bahwa apa yang di peroleh dan dikaji oleh sebuah penelitian kualitatif  adalah pemikiran,  makna,  cara  pandang  manusia  mengenai  gejala-gejala  yang menjadi  focus  penelitian.  Makna  pemikian  dan  sebagainya  adalah  satuan gagasan bukan satuan gejala.
2. Gejala  dapat  ditangkap  oleh  Panca  Indra  (mata,  telinga,penciuman,  alat perasa),  sedangkan  gagasan  hanya  dapat  ditangkap  dengan  cara  memahami gagasan yang bersangkutan. Keberadaan suatu gejala dapat dibuktikan dengan menghitung  kehadirannya,  sedangkan  keberadaan  suatu  gagasan  dapat dibuktikan  dengan  cara  memperlihatkan  pola-pola  tindakan  yang  merupakan perwujudan dari gagasan yang bersangkutan.
3. Makna  yang  ingin  diperoleh  dan  dikaji      dalam  penelitian  kualitatif  dilihat sebagai sebuah system, dengan demikian pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan  dari  system  makna  tersebut.  Artinya  suatu  gejala  yang  ingin dipahami  didalam  penelitian  kualitatif    selalu  dilihat  sebagai  hal  yang mempunyai  komponen-komponen  yang  lebih  kecil.  Komponen  yang  satu dengan  yang  lainnya  saling  berkaitan  satu  dengan  yang  lainnya  secara fungsional  (saling  mempengaruhi).Kalau  kita  mengabaikan  hubungan-
hubungan  tersebut,  maka  pemahaman  yang  akan  kita  peroleh  tentang  gejala tersbut juga tidak lengkap..
Penelitian  hukum  normatif  mengenal  beberapa  jenis  pendekatan  yaitu; pendekatan  kasus (case  approach) ,  pendekatan  perundang-undangan (statute approach), pendekatan  fakta  ( fact  approach), Pendekatan  analisis  konsep  hukum (10nalytical  dan  conseptual  approach), Pendekatan  frase (word  and  pharase approach,) pendekatan sejarah (historical approach ), dan pendekatan perbandingan (comperative  approach).    Rencana  penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  – pendekatan antara lain :
a. Pendekatan  Perundang-undangan  ( Statute  Approch )  untuk  menelaah  aspek pengaturan  hukum,  untuk  mendapatkan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam mengklasifikasi keabsahan suatu perkawinan,  agar  tidak  lagi    menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda- beda.Perbedaan  penafsiran  akan  dapat  berpengaruh  terhadap  penerapan hukum, yang pada akhirnya sebagai alat pemicu konflik di dalam masyarakat.
Pendekatan  undang-undang  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  telah diperbaharui  dengan  perubahan  melalui  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2016  tentang  Perkwinan.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan Kampilasi Hukum Islam
b. Pendekatan  Konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menentukan konsep-konsep  ysang  berkaitan  dengan  pengertian    perkawinan,  keabsahan suatu  perkawinan  dan  syarat-syarat  sahnya    perkawinan,  dan  akibat  hukum suatu  perkawinan.  Kansep-konsep  yang  dimaksud  adalah  menggali  dari pendapat-pendapat dari para sarjana, yang berkisar tentang Perkawinan
c. Pendekatan  Sejarah (historical  approach) dipergunakan  untuk  menelusuri sejarah perkawinan dari jaman penjajahan sampai Negara Indonesia merdeka, sampai  sekarang,  dari  mulai    yang  diatur    dalam  Kitab  Undang-Undang
Hukum Perdata (Burgelijk Wet book/B W), diatur dalam hukum adat, sampai sampai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
d. Pendekatan  Perbandingan    yaitu  untuk  memperbandingkan  pengertian  dan pelaksanaan  perkawinan,  baik  menurut  undang-undang,  menurut  adat ataumenurut agama.
Penelitian ini akan menggunakan sumber bahan hukum, dari kepustakaan, yang akan memperoleh bahan hukum  sebagai berkut:
1. Sumber Bahan Hukum Primer berupa :
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
b. Undang-Undang Hukum perdata
c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975
d. Putusan Pengadilan
2. Bahan Hukum Sekunder berupa :
a. Buku-buku Hukum
b. Hasil Karya Ilmiah Hukum
c. Jurnal  Hukum yang berkaitan dengan permasalahan
3. Bahan  Hukum  Testier  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  (Ronny  Hanitijo Soemitro,  1990: 53),. yang berupa :
a. Kamus-kamus baik kamus umum maupun kamus hukum.
b. Ensiklopedia.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  bahan  hukum    dengan melakukan studi kepustakaan  dengan tujuan untuk memperoleh  bahan hukum yang diperlukan  dengan  cara  mencari,  mencatan  kemudian  menganalisa,  agar  dapat memahami,  bahan-bahan  hukum  skunder,  studi  dokumen,  yakni  dengan  cara melakukan  pencatatan  terhadap  hal-hal  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti yang diketemukan dalam bahan hukum primer, bahan hukum skunder maupun bahan hukum testier.
Semua  bahan  hukum  telah  terkumpul  akan  dianalisa  kemudian  akan dideskripsikan, menginterpretasikan, mengevaluasi fan mensistemalisasi. Hal itu akan dilakukan  secara  berkesinambungan  untuk  memperoleh  hasil  yang  maksimal sebagaimana permasalahan yang diteliti yaitu keabsahan suatu perkawinan.
Analisa merupakan suatu kegiatan berupa menelaah suatu hasil penelitian  yang dioleh  sebelumnya  berupa  bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  kajian  pustaka yang  diperoleh  sebelumnya.  Tujuan  dari  analisa  dari  bahan  hukum  adalah  untuk menyajikan sebuah bahan hukum, dengan cara mendeskripsikan  untuk memperoleh pemahaman  dengan jalan mengolah bahn hukum tersebut baik bahan hukumprimer maupun  bahan  hukum  skunder,  kemudian  disajikan  untuk  selanjutnya  memperoleh simpulan.
Bahan-bahan  hukum  tersebut  kemudian  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif dengan  tujuan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  jelas  dan  terarah  dari  hasil penelitian  yang  dilakukan,  karena  didalam  melakukan  suatu  analisa    terhadap permasalahan,  melalui  proses  penyaringan  informasi-informasi  yang  kemudian dihubungkan  dengan  pengetahuan  yang  rasional  melalui  teori-teori    dan  berharap dapat  berguna  dalam  dunia  praktik.    Teknik  analisa  terhadap  bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder  yang  berupa  pandangan-pandangan  para  ahli  maupun  dari  perundang- undangan, serta bahan kepustakaan lainnya  yang relevan dengan  permasalahan yang diteliti kemudian ditarik suatu simpulan, sehingga dapat menghasilkan penelitianyang bersifat  obyektif  dan  bersesuaian  dengan  teori  yang  dipergunakan  sebagai  pisau analisis

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keabsahan  Perkawinan  berdasrkan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Keabsahan  Perkawinan  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang  Perkawinan, adalah  apabila  dilaksanakan  menurut  agama  dan  kepercayaannya  itu,  dan  juga  ada kewajiban untuk mendaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## a.     Pelaksanaan perkawinan
Perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan  oleh  undng-undang.  Unsur-unsur  yang  dimaksud  yaitu,  dari  segi  umur telah  mencapai;  berdasarkan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang telah  dirubah  melalui  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan adalah:
1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita  sudah mencapai umur 19  (sembilan belas) tahun
2. Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini  dapat  meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan  mengenai  keadaan  salah  seorang  atau  kedua  orang tua  tersebut  dalam  Pasal  6  ayat  (3)  dan  (4)  Undang-undang  ini,  berlaku juga  dalam  hal  permintaan  dispensasi  tersebut  ayat  (2)  pasal  ini  dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)
b. Larangan Perkawinan menurut undang-undang
Perkawinan dalam pelaksanaannya tidak selalu hanya berdasarkan kesepakatan atau  persetujuan  diantara  kedua  mempelai,  namun  harus  memperhatikan  larangan- larangan  yang  digariskan  oleh  undang-undang,  Adat  dan  Agama  yang  dianut  oleh kedua mempelai, sehingga pelaksanaan perkawinan merupakan perbuatan yang betul- betul  sakral.  Dalam  undang-undang  perkawinan  telah  dinyatakan  dalam  Pasal  8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
a. a)  berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
b).  berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu  antara  saudara, antara  seorang  dengan  saudara  orang  tua  dan  antara  seorang  dengan  saudara neneknya;
1. c)  berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
d)  berhubungan  susuan,  yaitu  orang  tua  susuan,  anak  susuan,  saudara  susuan  dan bibi/paman susuan;
e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f)    mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku, dilarang kawin.
g)   Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan (vide  Pasal  9  jo  Pasal  3  [2])  dengan  mengajukan  permohonan  kepada Pengadilan didaerah tempat tinggal ( vide Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974).
b. Suami  dan  isteri  yang  telah  cerai  kawin  lagi  karena  satu  dan  lain  hal  bercerai  lagi untuk kedua kalinya  maka diantara mereka tidak boleh melakukan perkawinan lagi sepanjang  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dari  yang bersangkutan tidak menentukan lain (vide Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).
Larangan yang dimaksudkan didalam pasal-pasal ini, adalah untuk menghindari adanya  perbuatan  kawin-cerai  berulang  kali,  agar  suami  dan  isteri  hidup  berumah tangga saling harga-menghargai dan dapat mengurus rumah tangga yang tertib dan tteratur.  Sedangkan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  juga  terdapat larangan perkawinan khususnya Pasal 30 sd Pasal 35 antara lain: antara mereka yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus  keatas dan kebawah, baik karena  kelahiran  yang  sah  atau  tidak  sah,  atau  karena  perkawinan  ( vide Pasal  30); Antara mereka yang bertalian keluarga  dalam garis menyimpang antara saudara pria
dengan  saudara  wanita  yang  sah  atau  tidak  sah  (vide  Pasal  30);  antara  ipar  pria dengan  ipar  wanita  karena  perkawinan  sah  atau  tidak  sah,  kecuali  si  suami  atau  si isteri  mengakibatkan  per-iparan,sudah  meninggal  atau  jika  karena  keadaan  tidak hadirnya  suami  atau  isteri,  terhadap  isteri  atau  suami  yang  ditinggalkannya,  oleh hakim diijinkan untuk kawin dengan orang lain ( videPasal 31 [1e]); antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau cucu wanita saudara seperti juga bibi  atau  bibi  dari  orang  tua  dan  anak  pria    saudara      atau  cucu  pria  dari  saudara yang  sah  atau  tidak  sah.  Dalam  hal  adanya  alasan  penting,  prseden  berkuasa meniadakan larangan dalam pasal ini dalam memberikan dispensasi ( vide Pasal 31 {21e});  antara  teman  berzinah,  jika  telah  dinyatakan  dengan  putusan  Hakim  salah karena  berzinah  (vide  Pasal  32);  antara  mereka  yang  perkawinannnya  telah dibubarkan  karena  putusan  hakim  setelah  pisah  meja  dan  ranjang,  atau  karena perceraian  (vide  Pasal  33  jo  Pasal  199  [3e-4e]),  kecuali  setelah  lewat  waktu  satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang terakhir. Perkawinan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama dilarang.
1) Seorang  wanita  dilarang  kawin  lagi  kecuali  telah  lewat  waktu  300  hari  sejak perkawinannya terakhir dibubarkan.
Apabila dibandingkan dengan kedua undang-undang tersebut, maka dapat dilihat unsur-unsur  antara  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan,  Undang-Undang  Perkawinan  lebih  derhana,  hal  ini  sebagai  mana ternyata didalam Pasal 8  bahwa hal-hal yang berhubungan dengan hubungan darah dan/atau hubungan semenda. Sedangkan hal-hal yang berhub dan berhungan dengan agama,  hubungan  dengan  kekerabatan,  hubungan  dengan  adat  tidak  disebutkan. Karena pada umumnya akan diserahkan kepada kebiasaan didalam masyarakat yang bersangkutan, dan menurut struktur masyarakatnya masing-masing. Oleh karena itu dalam  Undang-Undang  Perkawinan  perlu  adanya  penegasan  baik  larangan  dalam agama,  larangan  dengan  adat  dan  sebagainya,  sehingga  lebih  mudah  dalam
penerapannya.  Jika  hal-tersebut  diabaikan  oleh  undang-undang,  maka  ada kemungkinan peryaratan, larangan tentang perkawinan, lambat laun akan ditentukan oleh agama dan adat dari masing-masing daerah. Hal ini akan berpengaruh kepada wibawa undang-undang.

## c.  Larangan Perkawinan menurut Hukum Adat
Berdasarkan asas perkawinan, hamper semua adat telah bersesuaian adanya, hal ini untuk menghormat Hak Asasi Manusia dan kesamaan hak antara seorang wanita sebagai  isteri  dengan  seorang  pria  sebagai  suami.  Namun  keadaan  ini  tidak  bisa dipungkiri,  bahwa  masing-masing  adat  yang  ada  di  Indonesia    dapat  dipastikan mempunyai mekanisme peraturan intern masing-masing. Keragaman adat seperti ini merupakan  salah  satu  ciri  khas  Negara  Indonesia  yang  terdiri  dari  banyak  suku, beraneka  ragam  adat  dan  budaya,  namun  pada  asasnya  dalam  pelaksanaan perkawinan adalah sama (khususnya Pasal 2 ayat [1]).
Pada  masyarakat  adat  Batak  yang  system  kekerabatannya  patrilineal  dan bersendi ‘dalihan na tolu’(tungku tiga) berlaku perkawinan ‘semarga’pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melakukan perkawinan (H. Hilman Hadikusuma, 2007: 59). Jika pria Batak akan kawin harus mencari wanita dari marga lain,  begiti  juga  wanita  yang  akan  kawin  harus  keluar  dari  marganya,  yang  sifat perkawinan  yang  demikian  sering  juga  disebut  “ asymetriscomnubium ”  dimana  ada marga  ada  memberi  bibit  wanita  (marga  hula-hula),  ada  marga  dengan  sabutuha (marga sendiri yang satu turunan) dan ada marga penerima wanita (marga boru) dan antara  ketiga  marga  tersebut  tidak  boleh  melakukan  perkawinan  tukar  menukar (ambil beri) (H. Hilman Hadikusuma, 2007: 59).
Pada Perkawinan menurut Adat Bali yang system kekerabatannya sama dengan di  Batak  yaitu  Patrilinial,  larangan  yang  menjadi  pedoman  terutama  dari  sisi
kekeluargaan,  yaitu  larangan  perkawinan  diantara  keluarga  sedarah  dan  semenda, dimana  seorang  pria  laki-laki  dilarang    berkawin  dengan  seorang  wanita  yang hubungannya sepupu kepurusa, artinya seorang pria anak dari saudara ayah kandung nya  si  wanita,  demikian  juga  sebaliknya  seorang  wanita  anak  dari  saudara kandungnya  si  pria.  Juga  seorang  pria  tidak  boleh  berkawin  dengan  seorang  bibi yaitu seorang pria berkawin dengan saudara ayahnya, dan sebaliknya seorang wanita tidak diperbolehkan berkawin dengan seorang pria dari saudara ayahnya. Begitu juga seorang  pria  tidak  boleh  berkawin  dengan  anak  dari  saudaranga,  dan  sebaliknya seorng wanita tidak boleh berkawin dengan seorang pria anak dari saudaranya.

## d.  Larangan Perkawinan menurut Agama
Menurut  pendapat  Mahmud  Junus  dalam  bukunya  H  Hilman  Hadikusuma dikemukakan bahwa perkawinan menurut Agama Islam yang dilarang (haram) dapat dibedakan yang dilarang untuk selama-lamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena  pertalian  darah,  pertalian  semenda,  pertalian  susuan,  dan  sebab  perzinahan. Yang  dilarang  untuk  sementara  waktu,ialah  mengawini  dalam  waktu  yang  sama wanita  bersaudara,  kawin  lebih  dari  empat  wanita  dalam  waktu  yang  sama,    isteri yang  telah  ditalak  tiga  kali,  wanita  isteri  orang  lain,  dan  wanita  yang  masih  wakti idah  dari  perceraian.Demikian  juga  perkawinan  yang  dilarang  karena  pertalian darah,  karena  perkawinan  antara    seorang  pria  dengan  ibunya,neneknya  (terus keatas),  dengan  anak  wanitanya,  cucu  wanitanya  (terus  kebawah),  dengan  saudara wanitanya, anak wanita dari saudara pria/wanita(terus kebawah), perkawinan dengan bibi  yaitu  saudara  wanita  dari  ibu/ayah,  saudara  wanita  dari  nenek/datuk  (terus keatas).
Perkawinan  yang  dilarang  karena  pertalian  semenda,  seperti  perkawinan antara  seorang  dengan  mertua  (ibu  isteri),  ibu  tiri  (isteri  bapak),  nenek  tiri  (terus keatas), anak tiri (anak dari isteri yang telah disetubuhi), janda dari anak lelaki, dan cucu  lelaki  (terus  kebawah).  Karena  pertalian  susuan,  maka  dilarang  seorang  pria
kawin    dengan  ibu  susuan  (wanita  yang  menysukan  ia  ketika  bayi),  nenek  susuan susuan  (terus  keatas),  semua  anak  dari  ibu  susuan  (terus  keatas).  Sedangkan perkawinan  dikarenakan    perbuatan  zinah,  maka  dilarang  perkawinan  dengan  ibu wanita  yang  dijinah-i  dan  anak-anak  yang  dizinahi  itu  (H.  Hilman  Hadikusuma, 2007: 59).
Kemudian  mengenai  larangan  perkawinan  yang  sifatnya  sementara  smentara waktu  menurut  hukum  islam,  ialah  perkawinan  yang  dilakukanoleh  seorang  pria dengan  ipar  wanitanya,  saudara  wanita  dari  isteri  dan  semua  wanita  yang  ada pertalian  muhrim    dengan  isteri  kecuali  isteri  sudah  bercerai    baik  cerai  mati  atau cerai hidup.dan perkawinan dengan wanita yang belum hadis masa idahnya ( Q. IV. 32  dan  hadis    Mutafaq  Alaih  dan  dari  Ibnu  Hibban).  Dilarang  pria    kawin  dengan wanita yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, dan yang masih dalam idah, karena  cerai mati atau cerai hidup ( Q IV :42). Selanjutnya dilarang pria kawin dengan  isteri  yang  telah  ditalak  sampai  tiga  kali,  ke(cuali  bekas  isteri  itu  sudah pernah kawin dengan lelaki lain, dan sudah lewat masa idahnya (Q.II.32 dan hadis Mutafaq  ‘alaih).  Dilarang  pria  kawin  dengan  wanita  sedang  hamil  yang kandungannya  sah  atau  karena  zinah,  tetapi  kalau  perkawinan  itu  tidak  sah  atau karena  zinah,  maka  wanita  yang  sedang  hamil  boleh  dikawini  (Q.  IV.42,  dan Q.24;23).
Selain  larangan  perlawinan  tersebut  di  atas  pria  dilarang  melakukan perkawinan dengan wanita majusi,wanita watsami (penyembah berhala) dan wanita Shabiyah (penyembah bintang [Q.II : 221]),tetapi menurut Said Muhammad Rasjid Pidla  ketentuan  Al-Qur’an  (Q.II  :  221),  wanita  musyrik  yang  haram  dikawini dimaksud  dimaksud  hanyalah  wanita  musyrik  di  tanah  Arab,  sedangkan  wanita Majusi,  Shabiyah,  Hindu/Budha,  Cina,  Jepang,  kesemuanya  ahli  kitab  dan  oleh karenanya  tidak  dilarang  mengawininya..  Menurut  pendapat  Rasyd  Muhammad Rasjid Ridha pimpinan gerakan Salafiah dan Libanon dan pengikut Abduh itu, tidak
dilarang  pria  Muslim  kawin  dengan  wanita  yang  beragama  Hindu/Budha, Kristen/Katholik, King Fut Tze (Cina) atau Shinto (Jepang). Olehkarena mereka juga tergolong ahli kitab.
Menurut Hukum Gereja Katholik ada 12 dua belas) halangan  yang melarang perkawinan  yang  dapat  dilihat  dari  segi  perjanjian,  agama,  dosa,  dan  persaudaraan yaitu ;
a. Belum  mencapai  umur  16  tahun  bagi  pria  dan  15  tahun  bagi  wanita,  mereka boleh bersetubuh terlebih dahulu
b. Pria atau wanita inpoten bersifat tetap, kecuali diragukan atau kemandulan
c. Terikat perkawinan sebelumnya.
d. Salah satu tidak dibaptis maka dispensasi dengan syarat
e. Tidak menerima tahbisan suci yaitu Klerus
f. Kaul keperawanan, biarawan/biarawati
g. Penculikan  wanita  (raptus),  belarian,  kecuali  si  wanita  bebas  menyatakan persetujuannya, atau memang disetujuinya
h. Pembunuhan teman perkawinan
i. Kelayakan public (publica honesta), misalnya antara pria dengan ibu atau anak wanitanya, wanitad dengan bapak atau anak prianya
j. Pertalian  darah  dalam  garis  keturunan  keatas,  kebawah,  kesamping  tidak dihitung rangkap, kesamping tingkat kedua
k. Hubungan periparan atau semenda
l. Hubungan adopsi, termasuk hubungan susuan
Menurut  Huria  Kristen  Batak  Protestan(HKBP)  dilarang  terjadi  perkawinan antara pria dengan ibu  dan ibu tiri, dengan saudara wanita dan wanita anak namboro (saudara wanita bapak), dengan wanita anak dari ibu bersaudara kandung (Lampung, kenubian)  dan  dilarang  perkawinan  antara  dua  pria  kakak  beradik,  dengan  dua wanita  kaka  beradik  (dua  pungga  saprihotan).  Demikian  juga  jika  pria  melakukan
parsidua-dua  (poligami)  akan  dibuang  sementara  dari  HKBP  dihukum  dan diperingatkan  bagi  mereka  yang  parsaripeong  roha-roha  (kumpul  kebo)  atau  yang pasu-pasu raja (hanya diberkati raja ni huta)
Menurut  Hukum  Hindu  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Menawa  Dharma Sastra (M Dhs. III.7-9/11 yang melarang perkawinan pria kawin dengan;
a. wanita dari keluarga yang mengabaikan yadna(upacara)
b. wanita  dari  keluarga  yang  tidak  mempunyai  keturunan  pria,  tidak  mempunyai saudara pria atau yang bapaknya tidak diketahui
c. wanita yang tidak mempelajari weda
d. wanita yang anggota tubuhnya berbulu tebal, terlalu banyak buiu badannya atau tidak ada bulu sama sekali
e. wamita yang berpenyakit ( wasir, sakit jiwa, maag,  ayan, lepra)
f. wanita yang cerewet
g. wanita yang matanya merah
h. wanita yang cacat badannya
i. wanita yang memakai nama bintang, pohon, sungai, golongan rendah, gunung, burung, ular, budak, yang menimbulkan rasa takut.
Menurut  Hukum  Budha  Indonesia,  dilarang  melakukan  perkawinan  dengan orang yang terikat tali perkawinan  yang bertalian darah dengan  orang yang dalam garis keturunan  ke atas – ke abawah,dalam garis kesamping (saudara, saudata orang tua/nenek  dan  dalam  hubungan  susuan,  (orang  tua  susuan,  anak  susuan,  saudara susuan, dan bibi/paman susuan [HPAB Pasal 6-7]).
Tentang masa tunggu bagi seorang janda yang karena cerai hidup atau cerai mati,  telah  diatur  dalam  Pasal  11  Undang-Undang  perkawinan  yang  menyatakan bahwa  khusus  bagi  wanita  yang  perkawinannya  putus  baik  karena  cerai  hidup maupun  karena  cerai  mati  dari  suaminya,  maka  berlaku  jangka  waktu  tnggu  untuk dapat  kawin  lagi.  Mengenai  tenggang  waktu  dimaksud  dinyatakan  dalam  Pasal  39
PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa :
1. Waktu  tunggu  bagi  seorang  janda  sebagai  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
a. Apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,  waktu  tunggu  ditetapkan  130 (seratus tiga puluh) hari ;
b. Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  waktu  tunggu  bagi  yang  masih berdatang  bulan  ditetapkan  3  (tiga)  kali  suci  dengan  sekurang-kurangnya  90 (sembilan  puluh)  hari  dan  bagi  yang  tidak  berdatang  bulan  ditetapkan  90 (sembilan puluh) hari ;
c. Apabila  perkawinan  putus  sedang  janda  tersebut  dalam  keadaan  hamil,  waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak  ada  waktu  tunggu  bagi  janda  yang  putus  perkawinan  karena  perceraian sedang  antara  janda  tersebut  dengan  bekas  suaminya  belum  pernah  terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi  perkawinan  yang  putus  karena  perceraian,  tenggang  waktu  tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
Ketentuan  waktu  tunggu  bagi  janda  yang  dalam  keadaan  hamil  ialah  sampai anaknya  lahir.  Cara  menghitung  tenggang  waktu  tunggu  tersebut,  apabila  putus perkawinan  karena  percerain,  maka  dihitung  sejak  jatuhnya    putusan  Pengadilan yang  mempunyai  kekuatan  tetap,  sedangkan  putus  perkawinan  karena  kematian, maka  tenggang  waktu  tunggunya  dihitung  sejak  suaminya  meninggal.  Ketentuan tenggang  waktu  tunggu  tersebut  tidak  berlaku  bagi  janda  yang  putus  perkawinan karena  perceraian,  apa  bila  antara  janda  tersebut  dengan  bekas  suaminya  belum pernah terjadi hubungan kelamin.
Akibat  Hukum  apabila  salah  satu  ayat  didalam  Pasal  2  Undang-Undang Perkawinan tidak di laksanakan
Semua perbuatan hukum pada asasnya mengandung akibat hukum, sesuai dengan jenis  dan  bentuk  perbuatan  tersebut.  Dalam  pelaksanaan  perkawinan  khususnya  di Pasal 2 ayat (1), mengakibatkan banyak masyarakat tidak melaksanakan ayat (2) nya, hal ini disebabkan karena ayat (1) Pasal ini lebih dekat pelaksanaannya dibandingkan ayat  (2).  Artinya  bahwa  sebelum  melangsungkan  perkawinan,  kedua  keluarga mempelai  telah  yakin  bahwa  dengan  upacara  agama  itu  perkawinan  akan  menjadi sukses, dalam arti langgeng, membuahkan keturunan menambah banyaknya keluarga dan  sebagainya,  sehingga  pelaksanaan  perkawinan  lebih  cendrung  mengutamakan upacara  keagamaannya.  Sedangkan  pelaksanaan  ayat  (2)  pasal  ini  terkesan dilaksanakan  setelah  terlaksananya  perkawinan,  sehingga  dengan  kesibukan mempelai  atau  keluarganya  setelah  pasca  perkawinan  menjadi  terabaikan pelaksanaannya. Lebih dari itu jika tidak dilaksanakan, tidak aka nada sanksinya bagi mempelai dan keluarganya, sehingga masyarakat menganggap bahwa ayat (2) pasal ini menjadi tidak begitu penting.
Konsekwensi  dari  ayat  (2)  jika  tidak  dilaksanakan,  sekalipun  tidak  mengatur tentang  sanksi,  namun  sebuah  Akta  Perkawinan  merupakan  dasar  keabsahan  dari sebuah perkawinan, dan ketika memerlukan Akta Kelahiran setelah tumbuh seorang bayi sebagai keturunandari perkawinan tersebut, akan terlihat dan sangat diperlukan Akta Perkawinan. Tanpa adanya Akta Perkawinan tidak akan dapat diterbitkan Akta Perceraian  dan  seterusnya.  Karena  itu  kedu  ayat    dalam  pasal  ini  harus  disatukan, sehingga tidak  menimbulkan kekaburan dan berakibat multi tafsir.

## Dampak dari sebuah Perkawinan
Perkawinan yang dilaksanakan baik berdasarkan ayat (1) maupun ayat (2) Pasal 2  Undang-Undang  Perkawinan,  ini  mempunyai  dampak  yang  sangat  sindifikan, karena dari sebuah perkawinan akan timbul adanya hubungan kekeluargaan semenda,
akan  terjadi  harta  bersama  atau  perpisahan  harta  (melalui  perjanjian  kawin),  harta bawaan  dan  siapa  di  antara  mereka  yang  berhak  mengawasi  atau  memegang  harta tersebut dan banyak lagi dampak yang lainnya.
Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  dinyatakan  bahwa  apabila seorang wanita yang asalnya bebas kemudian terikat dengan seorang pria dalam suatu ikatan perkawinan, maka wanita(isteri) tersebut menjadi tidak mempunyai kecakapan dalam bertindak (handelings onbekwaam )  (J. Andy Hartanto, 2017: 11-12). Hal ini dinyatakan dala Pasal 108 KUH Perdata bahwa;
1. “Seorang  Isteri  biar  ia  kawin  diluar  persatuan  harta    kekayaan,  atau  telah berpisahan    dalam  hal  itu  sekalipun,  namun  tak  bolehlah  ia  menghibahkan barang  sesuatu  atau  memindahtangankannya,  atau  memperolehnya,  baik dengan  Cuma-Cuma  maupun  atas  beban,  melainkan  dengan  bantuan  dengan akta, aatau dengan izin tertulis  dari suaminya”.
2. “Seorang Isteri, biar ia telah dikuasakan  oleh suaminya, untuk membuat suatu akta,  atau  untuk  mengangkat  sutu  perjanjian  sekalipun,  namun  tidaklah  ia karena  itu  berhak,  menerima  sesuatu  pembayaran,  atau  memberi  perlunasan atas itu, tanpa izin yang tegas dai suaminya”.
Ketidak  cakapan  isteri  atas  harta  pribadi  danterhadap  harta  kekayaan perkawinan tersebut  membawa konsekuensi  pada dua hal yaitu (J. Andy Hartanto, 2017: 11-12):
Pertama pengurusan atas harta pribadi isteri dan harta kekayaan perkawinan ada pada suami.  Kedua  untuk  melakukan  tindakan  hukum  terkait  harta  pribadi  dan  harta kekayaan perkawinan, isteri memerlukan bantuan atau kuasa  dari suaminya.
Fakta  yang  ada  isteri  atau  seorang  wanita  yang  telah  berkawin  sangat  banyak bekerja  di  suatu  instansi  atau  setidaknya  bekerja  pada  orang  lain,  Apabila  Izin  atau kuasa  tertudalam  hal  mengurus  lis  itu  secara  mutlak  diperlukan,  maka  akan  terjadi penghambat dalam pemenuhan karier seorang wanita, oleh karena itu seliranya di era sekarang  hal  itu  tidak  perlu  terjadi.  Soal  undang-undang  yang  menentukan,  maka
dapat dilakukan revisi agar sesuai dengan tuntutan jaman. Dalam dunia perdagangan diera sekara justru banyak pengusaha-pengusaha yang dilakukan oleh seorang wanita, disbanding  dilakukan  oleh  seorang  pria.  Karena  itu  untuk  penentuan  karier  seorang wanita mestinya tidak selalu bergantung dari seorang suami. Sehingga Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dijaman ini tidak efektif untuk diterapkan.
Terhadap  hal  yang  demikian  banyak  para  ahli  hukum  tidak  sependapat  dengan ketentuan  yang  masih  menggunakan  keterikatan  seorang  isteri  dari  seorang  suami, Sehingga  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tidak  harus  dianggap  sebagai undang-undang (wetboek) akan  tetapi  cukup  dianggap  sebagai  kitab  hukum  saja (rechtboek), Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  19663  dimana dinyatakan  bahwa  sorang  isteri    dalam  hal  mengurus  dan  memindahtangankan barang-barang  pribadinya  tidak  usah  lagi  harus  mendapat  bantuan  atau  minta  izin dari  suaminya,  sehingga  isteri  dapat  bertindak  sendiri.    Melalui  Surat  Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963, status dan kedudukan isteri  sebagai  subyek  hukum    dikembaikan  dalam  keadaan  semula,  yakni  sebagai orang  dewasa,  yang  berwenang  melakukan  tindakan  hukum  sendiri,  termasuk terhadap  harta  pribadi  yang  dibawa    kedalam  suatu  perkawinan  (J.  Andy  Hartanto, 2017: 18-19).
Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas,  bermaksud hendak menghapus bagian-bagian  pasal-pasal  tertentu  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang dianggap  sudah  tidak  sesuai  dengan  kepentingan  bangsa  Indonesia,  karena  KUH Perdata  yang  berasal  dari Burgelijk  Wetboek berisi  paham  dan  pemikiran  kaum Penjajah  bangsa Eropa (Belanda) yang dalam setiap tindakan dan perbuatan hukum senantiasa  selalu  mengejar  keuntungan    untuk  memenuhi  kepentingan  orang-orang Belanda.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  telah  menjawab kepentingan  seorang  isteri  yang  menurut  Pasal  108  KUH  Perdata,  dinyatakan  tidak cakap  berbuat  hukum,  berbeda  halnya  dengan  Undang-Undang  Perkawinan,  prihal
ketidak  cakapan  seorang  Isteri  yang  diatur  dalam  Pasal  108  KUH  Perdata,  telah dinulir  dan  diperbaiki.  Artinya  dengan  dilangsungkannya  suatu  perkawinan  tidak berdampak pada ketidak cakapan seorang isteri dalam malakukan perbuatan hukum. Hal  ini  sebagaimana  ternyata  didalam  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 yang menyatakan  bahwa :
1. Hak  dan  kedudukan  isteri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan    suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga.
Oleh  karena  itu  kedudukan  seorang  isteri  dengan  suami  dalam  rumah  tangga adalah  sama  dan  sederajat.  Berbeda  halnya  isteri  dalam  ketentuan  dalam  KUH Perdata,  yang  selalu  dibawah  kekuasaan  suami.    Demikian  juga  Pasal  35-37  yang mengatur  tentang  harta  bersama,  sehingga  jika  terjadi  perceraian,  maka  harta bersamanya  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing.  Jadi  mengenai  pembagian peran/tugas antara suami isteri dalam rumah tangga sebagaimana diatur da;am Pasal 31 UUP tidak harus diterapkan secara rigid (kaku) Artinya suami tidak bisa mengikat ketat  si  isteri  dengan  cara  melarang  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  isteri, melainkan  sepanjang  melakukan  perbuatan  hukum  atau  bekerja  demi  mencukupi kebutuhan anak-anaknya/ dengan kata lain apabila isteri melakukan perbuatan hukum sesuai dengan rambu-rambu seharusnya suami tidak lagi melarang.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, terutama dalam bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Perkawinan  itu  dianggap  sah  menurut  Undang-Undang  Perkawinan    apabila dilaksanakan sesuai dengan Agama dan kepercayaannya itu dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Akibat  hukumnya  apabila  salah  satu  ayat  didalam  Pasal  2  Undang-Undang Perkawinan  tidak  di  laksanakan,  maka  tidak  akan  dapat  diterbitkan  Akta Perkawinan sebagai bukti keabsahaan sebuah perkawinan.

## Saran-saran
Dari kesimpulan dan pemaparan  yang diuraikan di atas, maka disarankan kepada pemegang kebijakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bagi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Rrepublik  Indonesia    dan  Pemerintah  Pusat hendaknya  segera  dapat  melakukan  revisi  terhadap  Pasal  2  Undang-Undang Perkawinan yaitu dirubah menjadi dan harus di baca “ Perkawinan dianggap sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Bagi  Masyarakat  hendaknya  dapat  meningkatkan  kesadarannya  ,  terkait dengan  perkawinan  agar  segera  setelah  dilaksanakan    menurut  agama  dan kepercayaannya itu, dapat mrncatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,  agar  kelak  mempunyai  anak  tidak  menjadikan  kesulitan  dalam mengajulan permohonan akta kelahiran untuk anak.

## Daftar Pustaka
Abdul  Kadir  Muhammad,  2004, Hukum  dan  Penelitian  Hukum, PT.  Citra  Aditya Bhakti,Bandung
Andy  Hartanto,  2017, Hukum  Harta  Kekayaan  Perkawinan  menutut  Burgerlijk Wetbook dan Undang-Undang Perkawinan, LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta
Bambang  Sunggono,  1997, Metode  Penelitian  Hukum, RajaGrafindo  Persada, Jakarta
Burhan Ashshofa,2007, etode penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
H. Zainuddin Ali, 2013,  Metode Penelitian Hukum, 2013, Sinargrafika, Jakarta,
H. Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung
Ronny  Hanitijo  Soemitro,    1990, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimentri, Ghalia Indonesia, Jakarta
Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1981)
Suriawan Ketut dan Mariadi Ni Ny. “Proses Peralihan Hak Atas Tanah  dalam bentuk Hibah(studi  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng”  2015, Kertha    Widya Jurnal Hukum, Vol 5 No.2  Desember 2015