PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG
Studi Kasus di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung
Agustina Setiawan 1
Utang Suwaryo 2
Mudiyati Rahmatunnisa 3
Program Pascasarjana Unpad

## Abstrak
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengkaji  Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan  Desa  di  Kabupaten  Bandung  Provinsi  Jawa  Barat  Pertanyaan  yang  diajukan berkaitan dengan partisipasi masyarakat di di Desa Sayati Kecamatan Margahayu; Desa Nanjung Kecamatan  Margaasih;  Desa  Margamukti  Kecamatan  Pangalengan;  dan  Desa  Ciburial Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Partisipasi  yang dimaksudkan lebih  pada  menggali  proses  keterlibatan  dalam  mengemukakan  pendapat,  kesempatan  dalam mengemukakan  pendapat  dan  kesempatan  dalam  pelaksanaan  perencanaan  kebijakan  dan program  pembangunan  di  keempat  desa  terpilih.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan model tangga arnstein yang dikembangkan oleh hart sebagai pisau analisa dalam penelitian ini. Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  kualitatif  sehingga  yang  menjadi  intrumen  utamanya adalah  peneliti  sendiri.  Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  observasi  yang dilengkapi in-depth  interview yang  dilakukan  terhadap key  informan dan  pembuatan  catatan lapangan mengenai peristiwa-peristiwa yang ditemui peneliti di lapangan.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa,  partisisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan desa  yang  sesuai  dengan  prosedur  formal  pelaksanaan  perumusan  perencanaan  pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang  hanya  berbentuk  partisipasi  kehadiran  fisik  saja  serta  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan  pembangunan  desa  yang  hanya  berbentuk  partisipasi  ide  dan  gagasan  saja  dengan mengabaikan partisipasi kehadiran fisik.
Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Perencanaan pembangunan

## Abstract
This  research  is  intended  to  study  community  participation  in  village  development  planning  in Bandung regency, West Java Province. The question raised is related to community participation in  Sayati  village,  Margahayu  sub-district;  Nanjung  Village,  Margaasih  District;  Margamukti
Village, Pangalengan District; and Ciburial Village, Cimenyan District, Bandung Regency, West Java  Province.  Participation  is  intended  more  to  explore  the  process  of  involvement  in expressing  opinions,  opportunities  in  expressing  opinions  and  opportunities  in  implementing policy  planning  and  development  programs  in  the  four  selected  villages. In  this  study, researchers  used the Arnstein  ladder model  developed by  Hart as the  grand  analysis  theory  in this study.
In this study used a qualitative method so that the main instrument is the researcher himself. The technique  used  in  this  study  is  observation  which  is  completed  with  in-depth  interviews conducted with key informants and making field notes about events that researchers encounter in the field.
The results showed that, community participation in village development planning in accordance with  formal  procedures  for  the  formulation  of  development  planning  in  Bandung  Regency, community  participation  in  village  development  planning  which  only  took  the  form  of  physical presence and community participation in village development planning which only took the form of participation ideas and ideas alone by ignoring participation in physical presence.
Key words : Citizen partisipation, Develovment program

## PENDAHULUAN
Pelibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  kebijakan  pembangunan  sangatlah  penting, sebagaimana  dikemukakan  oleh  Nasution  yang  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  partisipasi masyarakat  dalam  membuat  perencanaan  pembangunan  merupakan  faktor  utama  dalam good governance yang  memberikan  manfaat  besar,  di  antaranya  meningkatkan  kualitas  kebijakan pembangunan,  menjamin  ketercapaian  tujuan,  menjamin  keberlanjutan  pembangunan,  serta menjamin terakomodasinya suara kelompok marjinal 1 .
Partisipasi  dalam  proses  pembangunan,  termasuk  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan  pembangunan  di  tingkat  desa,  adalah  hal  yang  sangat  penting.  Pemerintah  masih terkesan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan. 2 Masyarakat  tidak  cukup  dilibatkan  dalam  proses  pembangunan  namun  lebih  dari  itu  masyrakat perlu dilibatkan dalam seluruh rangkaian perencanaan pembangunan. 3
1 Nasution Zulkarnain. 2009. Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa transisi : Suatu Tinjauan Sosiologis. Malang. Ummi Press. Hal 14
2 Hasil  penelitian  Husnul  Imtihan,  Wahyunadi,  M.  Firmansyah  berjudul Peran  Pemerintah  Dan  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Musrenbang  Ds.  Taman  Sari  Kecamatan  Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016) dalam jurnal Neo-Bis Volume 11,No 1,Juni 2017.
3 Hasil  penelitian  Arina  Hidayah  dan  Dina  Suryawati  yang  berjudul Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes Di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember) tahun 2013.
Conyers  mengatakan  terdapat  tiga  alasan  utama  mengapa  partisipasi  masyarakat  dalam proses perencanaan pembangunan menjadi sangat penting, yaitu 4 :
Pertama , partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan  dan  sikap  masyarakat  setempat,  yang  tanpa  kehadirannya  program pembangunan serta proyek akan gagal.
Kedua ,  bahwa  masyarakat  akan  lebih  mempercayai  proyek  atau  program  pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya.
Ketiga ,  adanya  anggapan  bahwa  merupakan  suatu  hak  demokrasi  bila  masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.
Tujuan  dasar  dari  partisipasi  masyarakat  menurut  Nasution  adalah  untuk  menghasilkan masukan  dan  persepsi  yang  berguna  dari  warga  negara  dan  masyarakat  yang  berkepentingan ( public  interest) dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan,  karena  dengan melibatkan masyarakat, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tertentu, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu kebijakan 5 .
Di  Indonesia  ruang  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  disebut Musyawarah  Pembangunan  (Musrenbang).  Dasar  dari  diselenggarakannya  Musrenbang  adalah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya  disingkat  Musrenbang  adalah  forum  antarpelaku  dalam  rangka  menyusun  rencana pembangunan  Nasional  dan  rencana  pembangunan  Daerah.  Sedangkan  secara  teknis  dijelaskan dalam  Surat  Edaran  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Negara  Perencanaan Pembangunan  Nasional/Kepala  Bappenas  No.  0259/M.PPN/I/2011  dan  No.050/166/SJ/2011. Musrenbangdes  merupakan  forum  tahunan  yang  diadakan  oleh  Pemerintah  Desa  untuk merancang  programprogram  pembangunan  yang  akan  dilakukan  di  wilayahnya  dalam  kurun waktu  satu  tahun  ke  depan.  Program  pembangunan  yang  akan  dicanangkan  mengacu  pada RPJMDes  Kabupaten  dan  jumlah  APBDes  dimana  salah  satu  sumber  terbesar  dari  APBDes tersebut  berasal  dari  bantuan  keuangan  Kabupaten  yang  biasa  disebut  Alokasi Dana  Desa. Konsep  musyawarah  menunjukkan  bahwa  forum  Musrenbangdes  bersifat  partisipatif  dan dialogis.
4 Conyers. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga . Gadjah Mada University Press.Yogyakarta. Hal 154
5 Ibid, Hal 41
Perencanaan  pembangunan  desa  sebagaimana  yang  dinyatakan  pada  pasal  78  ayat  (2) disusun secara berjangka sebagaimana dituangkan dalam pasal 79 ayat (2) bahwa :
a. Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan
b. Rencana  Pembangunan  Tahunan  Desa  atau  yang  disebut  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa,  merupakan  penjabaran  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Sebelum  Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT)  tahun  1980,  pembangunan  desa  dilaksanakan dengan  cara  gotong  royong,  melalui  swadaya  masyarakat.  Sistem  ini  kemudian  dilakukan terhadap desa-desa lainnya di luar desa tertinggal.Program IDT ini merupakan pemberian subsidi yang dilakukan dimasa orde baru dengan maksud untuk membantu beban swadaya masyarakat. Namun  konsep  ini  menimbulkan  multi  tafsir  dikalangan  masyarakat.  Pembangunan  desa  yang berkonsep  gotong  royong  atau  muncul  dari  kesadaran  masyarakat  ( bootom  up) perlahan  mulai berubah menjadi pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah (top down).
Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah desa terbesar ke- 5 di Indonesia 6 , namun merasakan dampak paling kritis dari keberadaan kota besar di sekitarnya. Artinya posisi yang  sangat  dekat  dengan  kota  besar  tidak  menjadikan  desa-desa  yang  terkena  dampak langsungnya bebas dari kantung kemiskinan, melainkan justru mendapatkan permasalahan yang juga  spesifik  seperti  sulitnya  mengembangkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan karena kultur aslinya telah bergeser kearah yang sangat dinamis seperti halnya yang dialami oleh desa-desa di wilayah Kabupaten Bandung.
Hal  tersebut  berdampak  pada terjadinya mobilisasi  dan bukan partisipasi  dalam konteks penyusunan  perencanaan  pembangunan  yang  pada  akhirnya  bergantung  pada  penentuan keputusan  yang  dilakukan  oleh  para  aparat  desa.  Berdasarkan  pengamatan  peneliti  dilapangan dan informasi dari informan penelitian pada akhirnya kondisi pemerintahaan di 4 desa penelitian berkesan elitis didominasi pada penentu kebijakan perencanaan pembangunan desa.
Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  dalam  mengenai  fenomena  di  atas dan menuangkannya dalam disertasi dengan judul  “ Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan  Desa  di  Kabupaten  Bandung .  Lokasi  penelitian  yang  dipilih  ada  empat  (4)  desa deungan penjelasan dua desa urban dan dua desa adalah desa pedesaan.
6 Lihat Lampiran II Permendagri No. 39 Tahun 2015
Berdasarkan  deskripsi  singkat  yang  melatarbelakangi  pelaksanaan  penelitian  ini,  maka disusun rumusan masalah penelitian yakni :
1. Bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  Desa  di Kabupaten Bandung?
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  menunjang  dan  menghambat  partisipasi  masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Bandung?
Dalam  perspektif  pembangunan  yang  demokratis,  terdapat  tiga  istilah  partisipasi,  yaitu partisipasi  politik,  partisipasi  sosial  dan  partisipasi  warga  masyarakat.  Partisipasi  warga masyarakat  diartikan  sebagai  suatu  kepedulian  dengan  perbagai  bentuk  keikutsertaan  dalam pembuatan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  di  berbagai  dimensi  kehidupan  yang mempengaruhi kehidupan mereka 7 .
Berdasarkan pada pemahaman Serry R Arnsterin dalam jurnal The American Institute of Planners ,  Nomor  35  Bulan  Juli  dengan  judul A  Ladder  Of  Citizen’s  Participation, membagi jenjang  partisipasi  masyarakat  terhadap  program  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah dalam 8 tingkatan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan pada kekuasaan yang diberikan  oleh  masyarakat,  dari  tingkat  partisipasi  tertinggi  hingga  tingkat  partisipasi  terendah sebagai berikut:

## 1. Manipulation
Merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya  saja  untuk  memperileh  dukungan  publik  dan  menjanjikan  keadaan  yang lebih baik meskipun tidak pernah terjadi.
2. Theraphy
Pemegang kekeuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat.  Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.
3. Informing
Pemegang  kekuasaan  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  terkait  dengan kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai  pilihan, tetapi  tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat.
4. Consultation
Masyarakat  tidak  hanya  diberi  tahu,  tetapi  juga  diundang  untuk  berbagi  pendapat, meskipun  tidak  ada  jaminan  bahwa  pendapat  yang  dikemukakan  akan  menjadi pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan.  Metode  yang  sering  digunakan  adalah
7 Gaventa, John dan Valderama, Camilo. 1999. Participation, Citizenship and Local Governance. Background note prepared  for  workshop  on  Strengthening  participation  in  local  governance  Institute  of  Development  Studies,  June 21-24, 1999
survei  tentang  arah  pikiran  masyarakat  atau  pertemuan  lingkungan  masyarakat  dan public hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat.

## 5. Placation
Pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan,  perlu  menunjuk  sejumlah  orang  dari masyarakat  yang  dipengaruhi  untuk  menjadi  anggota  satu  badan  publik.  Hal  ini menjadi  penting,  karena  masyarakat  pada  akhirnya  mempunyai  akses  tertentu  pada proses  pengambilan  keputusan.  Walaupun  dalam  pelaksanaannya  usulan  masyarakat tetap  diperhatikan,  karena  kedudukan  relatif  rendah  dan  jumlah  lebih  sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah.
6. Partnership
Masyarakat memiliki hak untuk melakukan perundingan dengan pengambil kebijakan atau  pemerintah.  Atas  kesepakatan  bersama  kekuasaan  dibagi  antara  masyarakat dengan  pemerintah.  Untuk  itu,  diambil  kesepakat  saling  membagi  tanggung  jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.
7. Delegated Power
Pada  tingkatan  ini,  masyarakat  diberi  wewenang  untuk  membuat  keputusan  pada proses  perencanaan  tertentu.  Hal  ini  menjadi  penting  untuk  menyelesaikan permasalahaan.  Pemerintah  harus  mengadakan  negosiasi  dengan  masyarakat  dengan tidak  ada  tekanan  dari  pihak  tertentu  yang  ada  di  atasnya.  Hal  ini  dimungkinkan masyarakat mempunyai kendali atar keputusan yang telah diberikan oleh pemerintah setempat.
8. Citizen Control
Masyarakat  dapat  turut  berpartisipasi  di  dalam  mengendalikan  seluruh  proses pengambilan  keputusan.  Pada  level  ini,  masyarakat  memiliki  kekuatan  untuk mengatur  progam  atau  kelembagaan  yang  berkaitan  dengan  kepentingannya. Masyarakat  mempunyai  wewenang  dan  dapat  melakukan  negosiasi  dengan  pihak- pihak  luar  yang  hendak  melakukan  perubahan.  Usaha  ini  berkaitan  erat  dengan sumber pendaan untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.
Sejalan dengan penjelasan 8 tingkat partisipasi tersebut, berdasarkan pernyataan Arnstein yang berkaitan dengan tipologi partisipasi tersebut terbagi kedalam 3 kelompok besar, (1) tidak ada  partisipasi  sama  sekali (non  participation) yang  meliputi manipulation dan theraphy ,  (2) Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan (degrees of tokenism) meliputi  informing,  consultation  dan  placation,  (3)  partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk mempunyai  kekuasaan (degres  of  citizen  power) meliputi partnership,  delegated  power dan citizen power .
Desain  penelitian  yang  digunakan  menggunakan  metodologi  kualitatif  sehingga  yang menjadi intrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  observasi  yang  dilengkapi  in-depth  interview  yang  dilakukan  terhadap  key  informan  dan pembuatan catatan lapangan mengenai peristiwa-peristiwa yang ditemui peneliti di lapangan.

## PEMBAHASAN
Perencanaan  pembangunan  desa  adalah  proses  tahapan  kegiatan  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah  Desa  dengan  melibatkan  BPD  dan  unsur  masyarakat  secara  partisipatif  guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.  Perencanaan  pembangunan  desa  sebaiknya  memperhatikan  hakekat  dan  sifat  desa  yang tentu  berbeda  dengan  otonomi  daerah,  otonomi  daerah  merupakan  perwujudan  asas desentralisasi.  Sedangkan  kemandirian  desa  berangkat  dari  asas  rekognisi  (pengakuan  dan penghormatan)  serta  asas  subsidiaritas  (lokalisasi  penggunaan  kewenangan  dan  pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai penerapan kewenangan berskala lokal desa).
Pemerintah  Desa  menyusun  perencanaan  Pembangunan  Desa  harus  berangkat  dari kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kab/Kota. Perencanaan desa bukan sekedar membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah yang lebih penting perencanaan  desa  adalah  keputusan  politik  yang  diambil  secara  bersama  oleh  pemerintah  desa dan masyarakat desa. Tentang kewenangan desa yang menjadi dasar perencanaan desa dipertegas dalam  pasal  34  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  peraturan  pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian kewenangan desa dijabarkan lagi melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 55 tahun 2017 tentang kewenangan desa di Kabupaten  Bandung.  Kewenangan  Desa  baru  dapat  dilaksanakan  setelah  ditetapkannya Peraturan  Desa  tentang  kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  dan  kewenangan  lokal  berskala Desa.
Membuat  perencanaan  program  dan  kegiatan  bukanlah  mengumpulkan  daftar  keinginan masyarakat  desa.  Bukan  pula  membuat  sekedar  daftar  usulan  tanpa  alasan  yang  logis  mengapa kegiatan tersebut penting menjadi agenda program pembangunan desa. Karenanya penting bagi para  perencana  kebijakan  pembangunan  desa  memperhatikan  prinsip-prinsip  perencanaan  desa sebagai berikut :
1) Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan
2) Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis
3) Keberlanjutan
4) Penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa
5) Partisipatif dan demokratis
6) Pemberdayaan dan kaderisasi
7) Berbasis kekuatan

## 8) Keswadayaan

## 9) Keterbukaan dan pertanggungjawaban
UU  nomor  6  tahun  2014  pada  pasal  69  ayat  (4)  menegaskan  bahwa  peraturan  desa tentang  RPJMDes  dan  RKPDes  sebagai  produk (output) perencanaan  menjadi  satu-satunya dokumen  perencanaan  di  desa.  Pihak  lain  diluar  pemerintahan  desa  yang  hendak  menawarkan kerjasama  ataupun  memberikan  bantuan  program  pembangunan  harus  mempedomani  kedua produk perencanaan desa tersebut.
Isu strategis merupakan kondisi yang menjadi perhatian yang dapat memberikan inisiatif dan  peluang  terhadap  perencanaan  dan  proses  pembangunan  dimana  berpengaruh  terhadap program-program  baru  dan  permasalahan  yang  sebelumnya  muncul  sehingga  diharapkan  lahir keadaan  yang  lebih  baik.  Selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan  kebijakan  guna  memperkuat program-program  nyata  dengan  memanfaatkan  isu  strategis  tersebut  guna  mencapai  misi  yang telah  direncanakan.  Isu  strategis  yang  merupakan  temuan  dari  hasil  penelitian  ini  mengandung beberapa  unsur  yang  mempengaruhi  proses  pencapaian  keadaan  yang  ditargetkan  sebelumnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung.
Kondisi  yang  menjadi  perhatian  ini  dapat  merupakan  peluang,  kekuatan  atau  bahkan ancaman  yang  merupakan  tantangan  bagi  penerapan  program  yang  akan  dilaksanakan  karena dapat berdampak cukup signifikan bagi perkembangan perencanaan desa khususnya yang ada di wilayah  Kabupaten  Bandung  dimasa  mendatang.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  identifikasi  isu strategis  yang  holistis  saling  berkaitan  satu  sama  lain  tidak  merupakan  patahan-patahan  yang memperhitungkan  semua  faktor  yang  akan  berpengaruh  terhadap  perkembangan  proses pembangunan sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang terarah.
Penelitian  ini  akan  mengekplorasi  partisipasi  masyarakat  di  Desa  Sayati  Kecamatan Margahayu,  Desa  Nanjung  Kecamatan  Margaasih,  Desa  Margamukti  Kecamatan  Pangalengan dan  Desa  Ciburial  Kecamatan  Cimenyan  Kabupaten  Bandung  Provinsi  Jawa  Barat.  Partisipasi yang  dimaksudkan  lebih  pada  menggali  proses  keterlibatan  dalam  mengemukakan  pendapat, kesempatan  dalam  mengemukakan  pendapat  dan  kesempatan  dalam  pelaksanaan  perencanaan kebijakan dan program pembangunan di keempat desa terpilih.
Pada  dasarnya  proses  perencanaan  dalam  musyawarah  perencanaan  dan  pembangunan desa,  diharapkan  dapat  menjadi  langkah  strategis  untuk  mengurangi  perbedaan  pembangunan antara  desa  dan  kota.  Pembangunan  yang  diharapkan  adalah  pembangunan  yang  dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dimana pembangunan dituntut untuk menjadikan masyarakat  menjadi  subjek  pembangunan.  Untuk  itu  diperlukan  partisipasi  dari  setiap  elemen masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam  konsepnya  arnstein  menjelaskan  partisipasi  masyarakat  yang  didasarkan  kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan “corresponding  to  extent  citizen’s  power  in  determining  the  plan  and/or  program”. Secara umum dalam tingkat partisipasi ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat :
1. Tidak Partisipatif (Non Participation),
2. Derajat Semu (Degrees Of Tokenism) dan
3. Kekuatan Masyarakat (Degrees of Citizen Powers).
Ketiga drajat Partisipasi tersebut diuraikan sebagaimana data berikut ini:

## 1. Tidak Partisipatif (Non Participation)
Hal  ini  kemudian  dianalisis  berdasarkan  dimensi  manipulation  dan  theraphy  sebagai berikut :

## A. Manipulasi (Manipulation)
Pada  dasarnya  dimensi  Manipulation  merupakan  tahapan  tingkat        partisipasi    yang paling    rendah    dan    sebagai    tangga    pertama    dari    delapan    anak    tangga    partisipasi.    Pada tingkatan    ini    pemerintah    membuat    program    pembangunan    kemudian    membentuk    komite (Badan   Penasehat)   untuk   mendukung   pemerintah.   Dengan   dibentuknya komite  tersebut, pemerintah    memanipulasi        masyarakat    sehingga    munculnya    anggapan      bahwa      program tersebut      sangat      dibutuhkan      oleh      masyarakat.      Partisipasi    masyarakat    hanya    dijadikan kendaraan  oleh  pemerintah,  sehingga    mengakibatkan tidak adanya peran serta masyarakat.
Kondisi yang ada di keempat desa terkait dengan program pembangunan, lembaga desa, dan  lembaga  kemasyarakat  yang  ada  di  desa  sesuai  dengan  keterangan  yang  diberikan  oleh informan  memberikan  gambaran  yang  normatif.  Pada  dasarnya  program  pembangunan Membangun  kemandirian    desa    dalam    kerangka    Desa    Membangun  di  wilayah  Kabupaten Bandung    dimulai    dari    proses    perencanaan    desa    yang  baik,  dan  diikuti  dengan  tatakelola program  yang  baik  pula.    Pembangunan  (pedesaan)  yang  efektif  di  seluruh  desa  di  Kabupaten Bandung  merupakan  hasil  dari  penentuan  pilihan-pilihan  prioritas  kegiatan  dari  perencanaan kegiatan.
Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan desa, keempat desa yang menjadi lokus penelitian ini dilaksanakan dengan penyusun rancangan pembangunan desa melalui RPJM Desa  dan  RKP  Desa.  Dalam  penyusunan  dokumen  perencanaan  sebagaimana  dimaksud  karena sudah  menjadi  ketentuan  di  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung  No.10  Tahun  2010 tentang  pedoman  pelaksanaan  perencanaan  desa  melibatkan  unsur-unsur  lembaga  desa  sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam penysunan dokumen perencanaan desa.
Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa,  serta  rencana  kegiatan  yang  meliputi  bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan  pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  Desa.  Bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  antara  lain:  penetapan  dan penegasan  batas  Desa,  pendataan  Desa,  penyusunan  tata  ruang  Desa,  penyelenggaraan musyawarah  Desa,  pengelolaan  informasi  Desa,  penyelenggaraan  perencanaan  Desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa, penyelenggaraan kerjasama antar Desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
Tabel 1. 1 Matriks Tahapan Penyusunan RPJM Desa di Kabupaten Bandung No Tahapan Kegiatan Hasil / Keluaran Keterangan 1 Pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa Terbentuknya  Tim  Penyusun  RPJM Desa Beranggotakan 7-11 Orang Dibentuk oleh kepala desa dengan SK Kepala Desa. 2 Penyelarasan Arah Kebijakan  Pembangunan Kabupaten/Kota Data dan Analisis : 1. Rencana Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota 2. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah 3. Rencana  umum  tata  ruang wilayah Kabupaten Bandung 4. Rencana  Rinci  Tata  Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 5. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa 3 Pengkajian Keadaan Desa Penyelarasan data Desa (Data Sekunder) Tim  Penyusun  RPJMD Desa 4 Analisa Data dan Pelaporan 1. Data Desa yang sudah diselaraskan 2. Data rencana program pembangunan Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan Desa 3. Data rencana program pembangunan kawasan 4. Rekapitulasi  usulan  rencana kegiatan  pembangunan  Desa dari  dusun  dan  Kelompok Tim Penyusun RPJM
Desa
Masyarakat.
5 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui  Musyawarah  di Desa Berita  acara  penyusunan  Rancangan RPJM Desa yang dilampiri : 1. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 2. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan  dari  visi  dan  misi Kepala Desa; 3. Rencana  prioritas  kegiatan penyelenggaraan pemerintahaan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. BPD 2. Tim Penyusunan RPJM Desa
3. Masyarakat Desa 6 Penysunan Rancangan RPJM Desa Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa Tim  Penyusunan  RPJM Desa 7 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Rancangan RPJM Desa Dibahas melalui musyawarah  desa  dan  disepakati  oleh peserta Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa. 1. BPD 2. Tim  Penyusun RPJM Desa 3. Masyarakat Desa 8 Penetapan  dan Perubahan RPJM Desa Rancangan  peraturan  Desa  tentang RPJM  Desa  dibahas  dan  disepakati bersama  oleh  kepala  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan  menjadi  Peraturan  Desa tentang RPJM Desa 1. Kepala Desa 2. BPD
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  menunjukan  bahwa  Pemerintah  Desa  yang  menjadi fokus  penelitian  ini  telah  menyusun  perencanaan  Pembangunan  Desa  sesuai  dengan kewenangannya  dengan  mengacu  pada  perencanaan  pembangunan  Kabupaten  Bandung. Perencanaan  dan  Pembangunan  Desa  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa  Margamukti,  Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung telah berupaya semaksimal mungkin melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa  Ciburial  dan  Desa  Nanjung  memiliki  hak  yang  sama  dalam  melakukan  pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
B. Theraphy (Terapi)
Pada dasarnya dimensi Therapy merupakan tahapan tangga  kedua.  Pada  tingkatan  ini, “terapi”  berdasarkan  teori  Arnstein  digunakan  untuk  merawat  atau      menyembuhkan  penyakit masyarakat  akibat  adanya  kesenjangan  antara      masyarakat  kaya  dan  miskin    ataupun kesenjangan  kekuasaan  dan  kesenjangan  ras  yang  telah  menjadi  penyakit  di  masyarakat. Pada  tingkat  ini,  pemerintah  membuat  berbagai  program  pemerintah  yang  hanya  bertujuan untuk    mengubah  pola  pikir  masyarakat  seperti  proses  penyembuhan pasien dalam terapi
sebagai  upaya  untuk  "mengobati"  masalah-masalah    psikologis    masyarakat    seperti    halnya perasaan    ketidakberdayaan (sense    of    powerlessness), tidak    percaya    diri    dan    perasaan bahwa  diri  mereka  bukan komponen penting dalam masyarakat.
Data dari empat desa penelitian menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi di Desa Nanjung dan  Desa  Margamukti  Kabupaten  Bandung  tingkat  urbanisasinya  cukup  tinggi.  Tingginya migrasi  di  dua  desa  tersebut  disebabkan  karena  tingginya  tekanan  atas  tanah,  kurangnya lapangan  kerja,  dan  terbukanya  lapangan  kerja  disektor  industri  di  kota.  Mereka  pergi  ke  luar desa  (ulang-alik/nglaju)  untuk  bekerja  sebagai  buruh  industri  atau  di  bidang  sektor  informal sebagai  pedagang  kecil.  Tingkat  migrasi  keluar  di  Desa  Margamukti  lebih  kecil  dibanding dengan desa Nanjung. Lokasi Desa Margamukti yang agak jauh dari kota dan bercirikan agraris dan  tekanan  penduduk  atas  tanah  tidak  kuat,  menyebabkan  pengaruh  kota  bagi  desa  ini  tidak kuat.
2 . Degrees Of Tokenism (Derajat Tanda Partisipasi)
Berdasarkan  konsep  partisipasi  masyarakat  yang  dikemukakan  oleh  arnstein  ditetapkan berdasarkan dimensi informing, consultation dan placation .

## A. Pemberian Informasi (Informing)
Penginformasiaan kegiatan perencanaan pembangunan Desa merupakan salah satu faktor penting dalam optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. Baik di  Desa  Margamukti,  Desa  Sayati,  Desa  Ciburial  dan  Desa  Nanjung.  Bentuk  penginformasian program dan kegiatan pemerintah Desa seluruhnya mengandalkan bentuk komunikasi satu arah. Dimana masyarakat diberikan wawasan dan informasi terkait dengan perencanaan program dan kegiatan di masing – masing Desa namun tidak seluruhnya dapat memberikan umpan balik dari informasi yang telah diterima.
Pada  dasarnya  berdasarkan  pemahaman  peneliti,  keberhasilan  proses  penginformasian program dan kegiatan yang ada di Desa dipengaruhi oleh proses komunikasi internal yang terjadi pada  Kantor  Desa  maupun  eksternal  terhadap  masyarakat  yang  dilayani.  Komunikasi  pada Kantor  Desa  terjadi  antara  individu  aparatur  kepada  individu  aparatur  lainnya  atau  dalam hubungan unit kerja dengan unit kerja, dan Kantor Desa melalui aparaturnya  dengan organisasi dan  masyarakat.  Komunikasi  dilakukan  untuk  mengkoordinasikan,  mengintegrasikan  dan mengarahkan  seluruh  aparatur  Kantor  Desa  dalam  bekerja  untuk  mencapai  tujuan.  Dalam struktur  organisasi  Kantor  Desa  menunjukkan  adanya  hubungan  jabatan  secara  hierarkhis,
dimana  seorang  pejabat  membawahi  sejumlah  pegawai  lainnya,  sehingga  hubungan  antara pejabat  atasan  dan  bawahan  merupakan  hubungan  vertikal  yang  mengacu  pada  saluran kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan hubungan antara pejabat  yang sama tingkatannya menurut  struktur  organisasi  menunjukkan  kerjasama  yang  disebut  hubungan  horisontal. Komunikasi  juga  dilakukan  untuk  berinteraksi  dengan  masyarakat  yang  berperan  dalam penyusunan  dokumen  perencanaan  di  Desa,  sehingga  terjadi  saling  kesepakatan  perencanaan program  dan  kegiatan  demi  kepentingan  pembangunan  di  masing-  masing  Desa.  Selain  itu pemerintah  desa  harus  mampu  memahami  kondisi  masyarakatnya,  sehingga  informasi  bisa tersampaikan dengan maksimal.

## B. Konsultasi (Consultation)
Proses  penginformasian  diperlukan  agar  para  pembuat  keputusan  dan  para  implementor semakin  konsisten  dalam  melaksanakan  setiap  kebijakan  yang  akan  diterapkan  dalam masyarakat.  Selain  itu  juga  dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  terdapat  tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat desa, hal  tersebut  dilakukan  agar mengurangi  kesalahan  dalam hal  penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang ada di Desa.
Informan penelitian ini mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan desa,  selain  karena  alasan  kurang  berjalannya  proses  komunikasi  dengan  baik,  timing  yang kurang  tepat  karena  adanya  tumpang  tindih  program,  juga  disebabkan  oleh  kurangnya  arahan yang  diberikan  oleh  pemerintah,  mengingat  selama  ini  program-program  yang  sudah berlangsung  mayoritas bersifat top  down , sehingga instruksi dan kejelasan komunikasi  menjadi salah satu kunci utama keberhasilan program. Mereka menilai bahwa agar pelaksanaan berjalan dengan efektif, perlu diupayakan untuk selalu berpedoman pada tata cara pelaksanaan yang telah ditentukan.  Hal  tersebut  memerlukan  konsistensi  di  dalam  penyampaian  instruksi  agar  tidak menimbulkan kebingungan di dalam pelaksanaanya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  diperoleh  beberapa  permasalahan  komunikasi  dalam pelaksanaan  sosialisasi  perencanaan  pembangunan  desa  yaitu  :  Ketidakjelasan  informasi  dalam perencanaan  kebijakan  dan  program  pembangunan  desa  disebabkan  karena  kompleksitas perencanaan itu sendiri.  Kompleksitas perencanaan ini berawal  dari perencanaan pembangunan desa yang bersifat parsial (departemental, lemahnya sinergi antarprogram, belum terdapat konsep
pembangunan  desa  yang  terintegrasi).  Kondisi  tersebut  mengakibatkan  aktivitas  komunikasi yang tidak beraturan.

## C. Penetapan (Placation)
Berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  informan  dalam  penelitian  ini beranggapan  bahwa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa  seringkali  tidak  optimal pengelolaannya  dikarenakan  pelaksana  program  kurang  memiliki  keahlian    yang  dibutuhkan dalam  melaksanakan  program.  Selain  itu,  pembangunan  desa  kurang  melibatkan  partisipasi warga  masyarakat,  pelaksana  maupun  implementor,  sehingga  dalam  melaksanakan  tugas-tugas pembangunan desa seringkali mereka mendapatkan tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan yang  mereka  miliki.  Namun  demikian,  untuk  perangkat  atau  penyelenggara  di  desa  masih  ada pertimbangan  penempatan  pelaksana  yang  disesuaikan  dengan  kemampuan,  pengalaman  dan keahlian di bidangnya masing-masing.
Diakui  oleh  informan  dalam  penelitian  ini  bahwa  salah  satu  kelemahan  pembangunan desa  adalah  tidak  adanya  optimalisasi  pemberdayaan  yang  melibatkan  semua  unsur  dalam masyarakat,  sehingga  program  pembangunan  desa  yang  membutuhkan  banyak  tenaga  miskin dengan sumber daya yang dimiliki. Akibatnya Setiap orang bekerja di luar batas kapasitas yang dimilikinya sehingga terkadang bekerja di luar batas jam kerjanya.
Terkait  dengan  teknis  pelaksanannya,  tidak  semua  program  pembangunan  desa  yang masuk  terlebih  dahulu  disampaikan  teknis  pelaksanaanya.  Namun  demikian,  kekeliruan pelaksanaan  program  jarang  terjadi  karena  selama  pelaksanaan  program  berlangsung  dapat diperoleh  penjelasan  apabila  ada  aturan-aturan  yang  secara  teknis  kurang  dipahami  oleh informan.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  aktivitas  informasi  yang  terjadi  dalam  implementasi kebijakan pembangunan.
Permasalahan  informasi  yang  terjadi  dalam  perencanaan  pembangunan  desa  termasuk kategori  yang pertama yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kekeliruan  penyusunan  perencanaan  terjadi  karena  selama  penyusunan  dokumen  perencanaan diperoleh penjelasan  yang kurang dikarenakan sosialisasi dan pemahaman elemen elemen  yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di desa belum tersosialisasikan dengan baik. Sehingga aturan-aturan  yang  secara  teknis  kurang  dipahami  oleh  para  formulator  dokumen  perencanaan yang ada di desa.
Berkaitan  dengan  dimensi placation ini  sendiri  dalam  peneitian  ini  baik  desa  urban  dan desa perdesaan melibatkan masyarakat, lembaga desa dan elit desa sebagaimana ketentuan yang telah  diatur  oleh  pemerintah.  Hal  ini  memerlukan  Komitmen  dan  tanggung  jawab  terhadap program  pembangunan  desa  bukan  satu-satunya  modal  keberhasilan  perencanaan  yang  ada  di desa,  karena  faktor  proses  terbentuknya  dokumen  perencanaan  juga  ikut  menentukan keberhasilan penyelesaian pelaksanaan program dengan baik.
3. Degrees of Citizen Powers (Derajat Kuasa Masyarakat)
Berbagai  ide  dan  gagasan  yang  lahir  merupakan  hasil  dari  pemikiran  bersama  yang kemudian ditetapkan berdasarkan dimensi partnership, delegated power dan citizen control.

## A. Kemitraan (Partnership)
Dalam merumuskan dokumen perencanaan  yang  ada di  desa begitu kompleks menuntut adanya  kerjasama  banyak  orang,  ketika  struktur  birokrasi  tidak  kondusif  pada  kebijakan  yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan inefektivitas dalam penyusunan dokumen perencanaan yang  ada  di  Desa.  Berkaitan  dengan  permasalahan  prosedur  dalam  perencanaan  pembangunan desa yang terlalu kompleks, menurut hemat peneliti perlu adanya prosedur yang jelas dalam hal kemitraan  yang  ada  dalam  perencanaan  kegiatan  yang  ada  di  Desa.  Prosedur  yang  dimaksud merupakan  perkembangan  dari  tuntutan  internal  akan  kepastian  waktu,  sumber  daya  serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  informan  menerangkan  bahwa  dalam  pelaksanaan program  pembangunan  desa,  mereka  masih  tetap  memperhatikan  prosedur  kerja  yang  telah ditetapkan  agar  program  yang  telah  diimplementasikan  dapat  berjalan  normatif  sesuai  dengan arahan.  Menurut  responden,  prosedur  kerja  juga  mutlak  diperlukan  sebagai  bagian  dari standarisasi/acuan penyelenggaraan program pembangunan desa.
Untuk itu, mereka memandang perlu dilakukan pembagian tanggungjawab yang merata, sehingga  beban  kerja  tidak  hanya  bertumpu  pada  beberapa  orang  atau  beberapa  bagian  saja. Koordinasi  di  antara  badan-badan  terkait  diperlukan  karena  adanya  penyebaran  tanggungjawab yang  berbeda  yang  menangani  pembangunan  desa  yang  perlu  dibangun  dengan  utuh. Pelaksanaan pembangunan desa saat ini masih dinilai kurang dijalankan dengan penuh tanggung jawab, artinya kurang dijalankan dengan sungguh-sungguh, baik oleh aparat maupun pelaksana program,  termasuk  masyarakat  sebagai  kelompok  sasaran  program.  Menurut  mayoritas responden, saat ini di hampir semua program pembangunan desa tidak terlihat otoritas yang kuat
di  antara  institusi  yang  ada  karena  setiap  institusi  melaksanakan  fungsi-fungsi  yang  berbeda sesuai dengan arahan yang telah mereka terima.

## B. Kuasa yang didelegasi (Delegated Power)
Pelaksanaan  pembangunan  wilayah  desa  di  Kabupaten  Bandung  masih  sangat  belum berjalan  optimal.  Mayoritas  desa  khususnya  wilayah  desa  yang  terpencil  tidak  tersentuh pembangunan  secara  utuh  berkaitan  dengan  kondisi  infrastruktur  dasar  yang  belum  memadai, rendahnya aktivitas ekonomi, peluang usaha rendah, keterbatasan pendidikan dasar dan fasilitas kesehatan.
Hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  kegagalan  perencanaan  pembangunan  desa  dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perumusan  perencanaanya  belum  dapat berjalan  optimal  karena  berkaitan  dengan  partisipasi  masyarakatnya  itu  sendiri.  Konsep perencanaan  pembangunan  desa  belum  dapat  melibatkan  partisipasi  masyarakat  secara  utuh disebabkan  konsep  kebijakan  yang  masih  bersifat top-down .  Sehingga  program  pembangunan desa belum dapat mengakomodasikan kepentingan desa berupa potensi desa dan kekhasan setiap desa  yang  berbeda-beda.  Disamping  itu,  pelaksanaan  kebijakan  pembangunan  desa  masih bersifat parsial. Setiap program yang berasal dari instansi yang berbeda tidak memiliki sinergitas dengan  program  lainnya.  Sehingga  sering  terjadi  pengulangan  program.  Program  yang  sama dilakukan di desa yang sama.
Dengan melihat desa sebagai wadah kegiatan ekonomi, kita harus mengubah pandangan inferior  atas  wilayah  ini,  dan  mengubahnya  dengan  memandang  desa  sebagai  basis  potensial kegiatan  ekonomi  melalui  investasi  prasarana  dan  sarana  yang  menunjang  keperluan  pertanian, serta mengarahkannya secara lebih terpadu. Sudah saatnya desa tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai  wilayah  pendukung  kehidupan  daerah  perkotaan,  namun  seharusnya  pembangunan wilayah kota atau daerah perdesaan secara menyatu.

## C. Kendali Warga (Citizen Control)
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  diperoleh  informasi  yang  berkaitan  dengan  kendali warga yang ada di keempat desa yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pada dasarnya terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan yang ada di desa wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengawasan yang dilakukakan oleh  masyarakat  dalam  partisipasi  perencanaan  desa  yang  telah  dijabarkan  di  dalam  sub  bab sebelumnya.  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  lebih  pada  regulasi  yang  mewajibkan
keterlibatan  masyarakat  dalam  mengawasi  proses  perencanaan  pembangunan  yang  ada  di  desa yaitu diantaranya :
1) Undang  –  undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional.
2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tatacara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian  Dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5) Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa
7) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa.
8) Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2012 tentang pelaksanaan musrenbang desa.
Dalam  menyusun  dokumen  perencanaan  yang  ada  di  Desa  pada  dasarnya  berdasarkan kerangka  regulasi  yang  mengatur  tentang  keterlibatan  partisipasi  masyarakat  dalam  perumusan dokumen perencanaan pembangunan yang ada di desa masyarakat seharusnya memiliki kekuatan penuh dalam mengukur dan menganalisa perencanaan pembangunan yang ada di Desa.
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh fakta tentang sumber daya, yaitu sumber daya manusia  (pelaksana)  program  kurang  memiliki  keahlian  yang  dibutuhkan  dalam  melaksanakan program.  Pendidikan  formal  yang  dimiliki  aparatur  pelaksana  pun  tergolong  rendah,  sehingga sumber daya yang senyatanya menjadi ujung tombak keberhasilan perencanaan pembangunan di desa  tidak  mampu  mendorong  ke  arah  pencapaian  tujuan  yang  diharapkan  dari  perencanaan tersebut.  Sehingga,  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan  dari  dokumen  perencanaan  yang  telah disepakati bersama tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Ketidakjelasan  kewenangan  disebabkan  oleh  banyaknya  program  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  yang  diselenggarakan  di  desa-desa  namun  tidak  terintegrasi  dengan  baik, artinya  program-program  tersebut  berjalan  sendiri-sendiri  (secara  sektoral),  sehingga  berakibat kepada  lahirnya  ketidakjelasan  kewenangan  akibat  tumpang  tindihnya  kewenangan  yang  sama yang  bermuara  di  desa  sebagai  pelaksana  program.  Keterbatasan  kewenangan  yang  dimiliki membuat kinerja dari pelaksana kebijakan tidak berjalan optimal.  Dalam pelaksanaan program,
secara personal sering dijumpai adanya sikap saling mengandalkan antara satu pelaksana dengan pelaksana lainnya dikarenakan setiap orang tidak jelas kewenangan yang dimilikinya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didalam penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam keberhasilan perencanaan pembangunan yang  ada  di  Desa  Margamukti,  Desa  Sayati,  Desa  Ciburial  dan  Desa  Nanjung  Kabupaten Bandung  yang  menjadi  fokus  dan  lokus  dalam  penelitian  ini.  Semakin  tinggi  peran  serta masyarakat  desa  maka  semaik  cepat  pembangunan  yang  ada  di  desa  tersebut  dapat  terealisasi. Dengan  keberadaan  delegasi  masyarakat  desa  dalam  pembangunan  sangatlah  penting,  dimana peluang  untuk  partisipasi  masyarakat  dalam  menentukan  dan  mengawasi  perencanaan pembangunan yang ada di desa-desa di wilayah Kabupaten Bandung. Berdasarkan teori arnstein yang menjadi pisau Analisa dalam penelitian ini, bentuk dan ragam partisipasi yang ada di Desa Margamukti,  Desa  Sayati,  Desa  Ciburial  dan  Desa  Nanjung  Kabupaten  Bandung  menunjukan kondisi yang beragam. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut sebagai berikut:
1. Partisisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  desa  yang  sesuai  dengan prosedur  formal  pelaksanaan  perumusan  perencanaan  pembangunan  yang  ada  di Kabupaten  Bandung.  Dalam  hal  ini  desa  yang  sudah  sesuai  melaksanakan  prosedur formal  partisipasi  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bandung No 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa diantara keempat desa terpilih hanya Desa Margamukti. Pastisipasi aktif masyarakat Desa Margamukti baik berupa ide, gagasan dan kehadiran fisik dalam memformulasikan perencanaan pembangunan yang  ada  di  Desa  pada  akhirnya  melahirkan  dokumen  perencanaan  yang  baik  dan dapat  diimplementasikan  dengan  baik.  Berdasarkan  teori  arnstein  yang  telah dijabarkan  pada  bab  sebelumnya,  tingkat  partisipasi  masyarakat  Desa  Margamukti yang merupakan Desa Perdesaan berada pada kondisi Partisipasi Aktif.
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa  yang hanya berbentuk partisipasi  kehadiran  fisik  saja.  Dalam  hal  ini  kehadiran  fisik  merupakan  hal  yang mutlak menjadi  bagian dari bentuk  partisipasi  aktif. Namun  dalam hal  ini kehadiran fisik  sebagai  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  yang ada  di  Desa  tidaklah  menjadi  bagian  dari  paritisipasi  aktif.  Ide  dan  gagasan  tidak muncul dan semata-mata hanya untuk pemenuhan prosedur pelaksanaan musyawarah dalam  pengesahaan  dokumen  perencanaan  pembangunan  Desa.  Bentuk  partisipasi seperti ini terjadi di Desa Ciburial. Hal ini terjadi dikarenakan partisipasi masyarakat terkendala permasalahaan kemampuan SDM yang terbatas.
3. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa  yang hanya berbentuk partisipasi  ide  dan  gagasan  saja  dengan  mengabaikan  partisipasi  kehadiran  fisik. Dalam  hal  ini  gagasan  dan  ide-ide  muncul  menjadi  bagian  dari  partisipasi  aktif
masyarakat  yang  ada  dalam  proses  perumusan  perencanaan  pembangunan  desa namun  kehadiran  fisiknya  sangat  kurang.  Hal  ini  terjadi  di  desa  urban  yaitu  Desa Sayati  dan  Desa  Perdesaan  yaitu  Desa  Nanjung.  Berdasarkan  temuan  dari  hasil penelitian  ini,  peneliti  menemukan  bahwa  partisipasi  ide  dan  gagasan  ini  hanya timbul dan tanpa adanya kehadiran partisipasi fisik lebih disebabkan karena mayoritas masyakarat di kedua desa tersebut mayoritas bekerja di sektor formal perkantoran dan industri.  Lingkungan  tersebut  sangat  mempengaruhi  keterbatasan  waktu  masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.
Berdasarkan temuan dilapangan tersebut maka temuan baru dari hasil penelitian ini yaitu bahwa  keberhasilan  pelaksanaan  perencanaan  pembangunan  desa  yang  melibatkan  partisipasi masyarakat  harus  berlandaskan  pada  partisipasi  aktif  yang  dibuktikan  dengan  kehadiran  fisik, gagasan  inovatif  serta  dilakukan  secara  objektif,  transparan,  akuntabel,  berbasis  teknologi dengan memperhatikan pendekatan prestasi kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder Warga Negara Partisipasi. http://lithgow-schmidt.dk/sherry- arnstein/ladder-of-citizen-participation.html diakses pada 26 Januari 2011.
Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. 2009. Metodelogi Penelitian, Jakarta: Bumi. Aksara Conyers,  Diana.  1994 .  Perencanaan  Sosial  di  Dunia  Ketiga .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Gaventa, John dan Valderama, Camilo. 1999. Participation, Citizenship and Local Governance. Background  note  prepared  for  workshop  on  Strengthening  participation  in  local governance Institute of Development Studies , June 21-24, 1999
Muluk,  Khairul,  M.R.  2006. Desentralisasi  dan  Pemerintahan  Daerah ,  Malang:  Bayumedia Publishing.
Nasution,  Z. 2009. Solidaritas Sosial  dan Partisipasi  Masyarakat  Desa Transisi: Suatu  Tinjauan Sosiologis. Malang: Ummi Press
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung  Nomor  4  Tahun  2014  Tentang Sistem  Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa.