## Just IT : Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer
Vol. 14, No. 1, September 2023, pp. 1 – 79 P-ISSN: 2089 – 0256 , e-ISSN: 2598 – 3016

## SISTEM INFORMASI PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS WEBSTIE (STUDI KASUS PIMPINAN WILAYAH ‘AISYIYAH DKI JAKARTA )
Regina Annisa 1 , Yana Adharani 2
1,2 Teknik Informatika Universitas(11 pt) (Jika berbeda)
2019470063@umj.ac.id 1 , yana.adharani@umj.ac.id 2

## Abstrak
Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DKI Jakarta menyediakan layanan penanganan kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  mulai  dari  pengaduan  hingga pendampingan  medis,  psikologis,  dan  hukum.  Saat  ini  pelapor  mengalami kesulitan mengadukan kekerasan karena belum mengetahui alur pengaduan dan perlu mendatangi sekertariat Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DKI Jakarta pada  jam  operasional.  Disamping  itu  pengarsipan  penanganan  kasus  masih secara manual, sehingga untuk satu kasus dokumen dapat tersebar di beberapa orang dan tidak  dikumpulkan  di  sekertariat.  Hal  tersebut  membuat  sulitnya pencarian  Kembali  dokumen  penanganan  kasus.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  membuat  sistem  informasi  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap perempuan dan anak agar pelapor dapat melakukan pengaduan secara online dimanapun  dan  kapanpun,  serta  memberikan  akses  koordinasi  dan pemantauan  dalam  mengelola  penanganan  kasus  sehingga  terdapat pencatatan  penanganan  yang  dapat  diakses  dan  diarsipkan  secara online . Berdasarkan  hasil  pengujian  sistem  disimpulkan  bahwa  system  informasi penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  dapat memfasilitasi  pengaduan  secara online dan  petugas  yang  menangani  baik Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan  ‘Aisyiyah,  Majelis  Hukum  dan HAM,  Tim  Pendamping,  Sekretariat  serta  Ketua  Pimpinan  Wilayah ‘Aisyiyah  DKI  Jakarta  dapat  melakukan  pemantauan  perkembangan penanganan kasus dan dapat berkoordinasi melalui sistem untuk penanganan kasus.  Disamping  itu,  terdapat  pencatatan  laporan  penanganan  yang diarsipkan secara digital dan dapat diakses secara daring.
Kata Kunci: Kekerasan, Perempuan, Anak, Penanganan Kasus

## Abstract
Pimpinan  Wilayah  'Aisyiyah  (PWA) DKI  Jakarta  provides  services  for  handling violence  against  women  and  children  ranging  from  complaints  to  medical, psychological  and  legal  assistance.  Currently,  reporters  are  having  difficulty reporting violence because they do not know the flow of complaints and the need to go to the 'Aisyiyah DKI Jakarta Regional Leadership secretariat during operational hours. Apart from that, archiving for case handling is still done manually, so that for one case the documents can be spread among several people and not collected at the secretariat. This makes it difficult to retrieve case handling documents. The
aim of this research is to create an information system for handling cases of violence against women and children so that reporters can make complaints online wherever and  whenever,  as  well  as  providing  access  to  coordination  and  monitoring  in managing case handling so that there is a record of handling that can be accessed and archived online. Based on the system testing results, it was concluded that the information system for handling cases of violence against women and children can facilitate online complaints and officers who handle both the 'Aisyiyah Research and Development Institute, the Law and Human Rights Council, the Assistance Team, the Secretariat and the Head of the 'Aisyiyah DKI Jakarta Regional Leadership can monitor the progress of case handling and can coordinate through the system for case  handling.  Beside  it  is  a  recording  of  handling  reports  which  are  archived digitally and can be accessed boldly.
Keywords: Violence, Women, Children, Treatment, Cases

## 1. Pendahuluan
Pelayanan  Teknis  Pusat  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  DKI  Jakarta  mencatat bahwa pada sepanjang tahun 2023 menangani 1.682  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan dan  anak  yang  didominasi  oleh  perempuan usia anak dan perempuan dewasa. Kekerasan tersebut  menimpa  665  anak  perempuan,  286 anak  laki-laki  dan  731  perempuan  dewasa. Jumlah  kasus  kekerasan  pada  tahun  2023 tersebut meningkat jika dibandingkan dengan lapoan  pada  tahun  sebelumnya  seperti  tahun 2022  terdapat  1.455  kasus  kekerasan,  tahun 2021  terdapat  1.313  kasus  kekerasan  dan tahun 2020 terdapat 947 kasus kekerasan serta 1.179  kasus  kekerasan  untuk  tahun  2019 (Dany, 2024).
Dalam  Catatan  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Komnas Perempuan)  tahun  2019,  terdapat  406.178 kasus  kekerasan  yang  dilaporkan  dan ditanggani  terdiri  dari  3  ranah  kasus  yaitu ranah personal/ private , ranah publik /komunitas  dan  ranah  negara  (Komnas Perempuan,  2019).  Sementara  menurut  Data Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  tahun 2022,  menunjukkan  bahwa  sebanyak  4.683 aduan kasus yang tercatat yang bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung  (surat  dan  email),  online  maupun media. Jenis kekerasan menurut (Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Republik  Indonesia,  2018)  adalah kekerasan emosional, kekerasan fisik, kekerasan seksual non kontak dan kontak, dan kekerasan ekonomi.
Pengaduan  kekerasan  yang  meningkat dari  tahun  ke  tahun  mengindikasikan  bahwa masyarakat  semakin  berani  dan  peduli  untuk mengadukan  kekerasan  yang  terjadi.  Data tersebut  juga  menunjukan  perempuan  dan anak rentan menjadi korban kekerasan dengan berbagai  latar  belakang,  situasi  dan  kondisi. Menurut  R.Tresna  dalam  bukunya  yang berjudul  “Asas-asa  Hukum  Pidana  Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting” mengartikan bahwa pihak pengaduan adalah  hanya  orang  yang  terlibat  seperti korban  tindak  pidana  itu  sendiri  dan  wakil yang sah dari korban tersebut misalnya orang tua korban, pengacara maupun pengampu dan wali.  Aduan  dapat  dicabut  kembali  paling lambat  3  bulan  sejak  adanya  pengaduan. Pengaduan dapat dihentikan proses hukumnya apabila  pengaduan  telah  ditarik  atau  telah mencapai  perdamaian  melalui  penyelesaian secara kekeluargaan (Purnomo, 2022) Penyebab sulitnya memberi perlindungan biasanya karena korban enggan untuk  melakukan  pengaduan  karena  rasa malu,  belum  memahami  alur  pengaduan kekerasan  serta  tidak  mengetahui  harus mengadukan kasus kepihak mana.
Keengganan untuk mengadukan tindak kekerasan  bisa  menimbulkan  hal  yang  fatal, salah  satunya  adalah  resiko  kematian  karena penanganan yang terlambat.
Pimpinan  Wilayah  ‘Aisyiyah  DKI Jakarta selaku organisasi perempuan Muhammadiyah menyediakan layanan
penanganan  kekerasan  terhadap  perempuan dan  anak.  Penanganan  kekerasan  terdiri  dari pelayanan  penanganan  pengaduan  secara
langsung  yang  dialami  diri  sendiri  dengan mendatangi  secara  langsung  mengadu  atau melaporkan  adanya  tindak  kekerasan  yang dialami,  pelayanan  penanganan  pengaduan secara tidak langsung melalui media telepon/ hotline ,  surat/email,  ataupun faxmile termasuk laporan yang dirujuk oleh masyarakat,  dan  pelayanan  penanganan pengaduan dengan jangkauan dengan mengirim petugas untuk melakukan penjangkauan  dan  menawarkan  pelayanan kepadanya  sebagai  tindak  lanjut  pengaduan tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak yang tidak dapat langsung datang ke unit pengaduan  (Peraturan  Bupati  Tangerang Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Standar Operasional  Prosedur  Penanganan  Korban Tindak  Kekerasan  pada  Pusat  Terpadu  Bagi Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan  di Kabupaten Tangerang, 2016)
Pelapor  perlu  datang  ke  Sekretariat ‘Aisyiyah  untuk  melakukan  pengaduan. Laporan  pengaduan  akan  diserahkan  oleh Sekretariat  ‘Aisyiyah ke  Lembaga  Penelitian dan  Pengembangan  ‘Aisyiyah  (LPPA)  untuk ditindaklanjuti.  Lembaga  Penelitian  dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) selanjutnya akan  melakukan  konfirmasi  kepada  korban kekerasan  dan menyediakan  tim  pendamping untuk penanganan kasus, baik pendampingan medis,  pendampingan  psikologis  maupun pendampingan hukum.
Jika  korban  membutuhkan penanganan medis,  maka  Lembaga  Penelitian  dan Pengembangan  ‘Aisyiyah  (LPPA)  akan menugaskan tim pendamping untuk mendampingi  korban  ke  Puskesmas/Rumah Sakit.  Jika  korban  membutuhkan  perawatan medis  lebih  lanjut  atau  rawat  inap  maka  tim pendamping akan membantu untuk mengurus administrasi  korban.  Disamping  itu,  tim pendamping juga akan melakukan pendampingan penanganan psikologis korban dengan  cara  merujuk  ke  psikolog  maupun psikiater  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan mental. Sementara itu, untuk kasus yang  mengarah  pada  tindakan  hukum  maka korban akan diarahkan ke Majelis Hukum dan HAM  Pimpinan  Wilayah  ‘Aisyiyah  DKI Jakarta untuk memperoleh layanan konsultasi dan pendampingan hukum.
Lembaga Penelitian dan
Pengembangan  ‘Aisyiyah  (LPPA)  dan
Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah  DKI  Jakarta  akan  meminta  staff Sekretariat  ‘Aisyiyah  untuk  membuatkan surat pendampingan dan surat rujukan terkait penanganan  kasus.  Jika  proses  penanganan telah  selesai,  maka  tim  pendamping  dan Majelis Hukum dan HAM diharuskan untuk membuat  laporan  penanganan  kasus  kepada Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) untuk diarsipkan.
Meskipun  sudah  tersedia  layanan pengaduan  dan  penanganan  kasus,  pelapor masih mengalami kesulitan untuk mengadukan tindakan kekerasan dikarenakan keterbatasan informasi mengenai bagaimana alur  pengaduan  kekerasan.  Disamping  itu, pelaporan hanya dapat dilakukan di Sekretariat  ‘Aisyiyah  secara  langsung sehingga  kasus  baru  dapat  dilaporkan  pada jam operasional Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DKI Jakarta. Dalam melakukan penanganan kasus, terdapat keterbatasan dalam pemantauan perkembangan penanganan karena data penanganan kasus dan pengarsipan  tersebar  di  beberapa  pihak  dan tidak  seluruhnya  diarsipkan  di  sekertariat. Hal  tersebut  juga  mengakibatkan  sulitnya pencarian  Kembali  data  penanganan  kasus kekerasan perempuan dan anak jika diperlukan.  juga tidak terpusat di sekertariat, sehingga  untuk  kasus  yang  sama  maka  data ter  Disamping  itu,  dalam  pengelolaan  arsip penanganan  masih  bersifat  manual  secara hardcopy bermaterial  kertas  yang  cukup banyak  untuk  satu  data  kasus  penanganan sehingga mneyebabkan pihak terkait kesulitan  dalam  melakukan  pencarian  data dan pengarsipan data. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dibuat sistem informasi penanganan kekerasan perempuan dan anak berbasis website. Dengan adanya  sistem  ini  pelapor  dapat  mengadukan kasus  kekerasan  terhadap  peremupuan  dan anak secara onine. Disamping itu baik pelapor, pimpinan PWA DKI Jakarta, pendamping dan majelis yang teribat dapat melakukan pemantauan perkembangan penanganan kasus. Data  penangnan  tersimpan  di  basis  data sehingga  dapat  membantu  dalam  proses pencarian kembali data penanganan kasus.

## 2. Metode
Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada anggota Lembaga
Penelitian  dan  Pengembangan  ‘Aisyiyah (LPPA)  yang  menangani  kasus  kekerasan terhadap perempuan dan anak pada hari Rabu 18 Oktober 2023 untuk memperoleh informasi alur sistem berjalan saat ini dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah  DKI  Jakarta  dalam  penanganan kekerasan.

## Analisis Sistem Berjalan
Prosedur  sistem  berjalan  berdasarkan  hasil wawancara  dan  Standar  Operasional  yang berlaku di ‘Aisyiyah adalah sebagai berikut :
1) Prosedur Pengaduan Kasus
a. Pelapor mendatangi Sekretariat ‘Aisyiyah dan mengisi daftar tamu. b. Bagian Sekretariat memberikan formulir pengaduan kepada pelapor untuk dilengkapi.  Formulir  berisi  serangkaian data  pengaduan  berupa  data  pelapor, data korban, data teradu, dan kronologis kejadian. c. Pelapor menyerahkan formulir pengaduan kepada Sekretariat ‘Aisyiyah.
d. Sekretariat  ‘Aisyiyah  melakukan  input data aduan yang masuk.
e. Sekretariat  Aisyiyah  menyerahkan  data pengaduan  kepada  Lembaga  Penelitian dan  Pengembangan  ‘Aisyiyah  (LPPA)
yang bertugas menindaklanjuti pengaduan  kasus  kekerasan  terhadap perempuan dan anak.
2) Prosedur Penanganan Kasus a. Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) menerima data aduan kekerasan  lalu  melakukan  pengecekan aduan.
b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) menemui pelapor dan korban  untuk  menindaklanjuti  aduan dengan cara menggali detail kronologis permasalahan dan menentukan penanganan untuk korban.
c. Jika  korban  membutuhkan  penanganan medis,  maka  Lembaga  Penelitian  dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) meminta Sekretariat ‘Aisyiyah untuk membuat surat rujukan  ke  Puskesmas/Rumah  Sakit  dan
menugaskan Tim Pendamping untuk menemani  korban.  Jika  kondisi  korban tidak  dapat  dilayani  di  Puskesmas/Rumah Sakit  yang  dituju,  maka  tim  pendamping akan  mengurus  rujukan  ke  Rumah  Sakit lain  dengan  fasilitas  yang  lebih  baik.  Jika korban dapat dilayani oleh Puskesmas/Rumah Sakit maka akan dilakukan  penanganan  medis.  Jika  perlu melakukan  perawatan  lanjutan/rawat  inap maka  akan  melakukan  pengurusan  berkas dan mendampingi korban hingga pulih.
d. Jika  korban  tidak  perlu  perawatan  medis, maka tim  pendamping  akan  mengantarkan korban ke tempat aman.
e. Tim  pendamping  akan  memberikan  hasil pemeriksaaan  puskesmas/rumah  sakit  ke bagian Lembaga Penelitian dan Pengembangan  ‘Aisyiyah  (LPPA)  untuk diarsipkan. f. Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan ‘Aisyiyah juga akan melakuan pendampingan  sesuai  kebutuhan  koreban, seperti: • Penanganan Psikologis untuk penanganan  kesehatan  mental.  Jika dalam layanan psikologi membutuhkan penanganan medis maka akan dirujuk ke Rumah Sakit.
• Konsultasi  Hukum  dibawah  Majelis Hukum  dan  HAM.  Jika  memerlukan konsultasi hukum maka Majelis Hukum  dan  HAM  akan  memeriksa data  korban  lalu memberikan  layanan konsultasi.
• Pendampingan Hukum dilakukan oleh Majelis Hukum dan HAM (MHH) jika kasus akan diteruskan keranah hukum. Pendampingan  kasus  ke  pengadilan negeri,  pengadilan  agama,  kepolisian atau  instansi  lain  yang  terkait  dengan hukum. Tim pendamping akan membawa surat pendampingan hukum yang  telah  diminta  oleh  Majelis Hukum  dan  HAM  ke  Sekretariat ‘Aisyiyah.
3) Prosedur Penyelesaian Kasus
a. Jika  proses  penanganan  medis  atau psikologis  selesai,  tim  pendamping akan  memperoleh  hasil  penanganan dari  para  ahli  yang  kemudian diserahkan kepada Lembaga
Penelitian dan Pengembangan
‘Aisyiyah  (LPPA)  untuk  diarsipkan
sebagai laporan penanganan. b. Untuk  penanganan  hukum,  Majelis Hukum dan HAM akan memberitahukan update progress penanganan  kasus  ke  Lembaga Penelitian dan
Pengembangan
‘Aisyiyah  dan  memberikan  laporan
penanganan kasus untuk diarsipkan.

## Perancangan Sistem Usulan
Terdapat  7  aktor  yang  dapat  mengakses system,  yaitu  Pelapor,  Admin,  Ketua, Sekretariat, Lembaga Penelitian dan Pengembangan  ‘Aisyiyah  (LPPA),  Majelis Hukum dan HAM serta Tim Pendamping.
a. Use Case Diagram Use  case mendeskripsikan  interaksi  antara aktor untuk mengetahui fungsi dalam system informasi  (Kusumo  et  al,  2021). Use  case diagram untuk system penanganan kererasan perempuan  dan  anak  dapat  diilhat  pada Gambar 1.

## Gambar 1 Use Case Diagram Sistem Usulan
b. Hierarchical  Input  Process  Output (HIPO)
HIPO adalah  alat  bantu  untuk  membuat suatu spesifikasi program yang merupakan  struktur  terdiri  dari  diagram. Diagram  berisi  input  yang  diproses  dan menghasilkan ouput (Sulistyanti &
Mujiastuti,  2021). HIPO berfokus  pada fungsi dimana setiap modul dalam sistem digambarkan berdasarkan fungsi utamanya  (Saleh  &  Irva,  2020).  HIPO system
penanggulangan kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  dapat
dilihat pada gambar 2.

## Gambar 2 HIPO Diagram Sistem Usulan

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil berupa sistem informasi penanganan  kekerasan  terhadap  perempuan dan  anak  yang  telah  dilakukan  berdasarkan perancangan sebelumnya. Berikut ini adalah tampilan  dari  sistem  informasi  penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak :
a. Tampilan Informasi Alur Pengaduan Tampillan  dari  halaman  informasi  alur pengaduan yang akan memandu pelapor untuk  melakukan  pengaduan  kekerasan serta menampilkan menu registrasi dan login untuk masuk kedalam sistem.

## Gambar 3 Tampilkan Informasi Alur Pengaduan
b. Tampilan Registrasi Pelapor Tampilan dari halaman registrasi
pelapor yang menampilkan form pendaftaran  pelapor  untuk  melakukan pengaduan kekerasan.

## Gambar 4 Tampilan Registrasi Pelapor
c. Tampilan Login
Tampilan  dari  halaman login untuk mengakses system informasi
Gambar 5 Tampilan Login
d. Tampilan Dashboard
Tampilan  dari  halaman dashboard terdapat informasi berupa data pengaduan seperti data pengaduan yang masuk,  data  pengaduan  yang  diproses, dan  data  pengaduan  yang  selesai  serta data penanganan seperti jenis penanganan  yang  digunakan,  kategori kekerasan yang dialami, dan sebagainya.

## Gambar 6.  Tampilan Dashboard
e. Tampilan Form Pengaduan Tampilan  dari  halaman  form  pengaduan yang digunakan pelapor dalam melakukan pengaduan kekerasan berupa form terkait data pelapor, data korban, data pelaku dan informasi kekerasan yang terjadi.
Gambar 7. Tampilan Form Pengaduan
f. Tampilan Melacak Pengaduan Tampilan  halaman  melacak  pengaduan yang  digunakan  pelapor  dalam  mencari informasi pengaduan yang telah diajukan dan data penanganan kasus.

## Gambar 8 Tampilan Melacak Pengaduan
g. Tampilan Validasi Pengaduan
Tampilan  halaman  informasi  yang digunakan  oleh  Lembaga  Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah dengan mengisi  form  validasi  terkait  proses penanganan korban lebih lanjut.
Gambar 1 Tampilan Validasi Pengaduan h. Tampilan Mengelola Jadwal Penanganan Tampilan  halaman  mengelola  jadwal penanganan  dengan  menambahkan, mengubah  dan  menghapus  jadwal penanganan.

## Gambar 9. Tampilan Mengelola Jadwal Penanganan
i. Tampilan Permohonan Surat Penanganan Tampilan  halaman  permohonan  surat
penanganan  yang  digunakan  Lembaga Penelitian  dan  Pengembangan  ‘Aisyiyah dan  Majelis  Hukum  dan  HAM  dalam
melakukan  permintaan  surat  kepada sekretariat ‘aisyiyah berisi form mengenai surat  apa  yang  dibutuhkan  dalam penanganan.
Gambar 10. Tampilan Permohonan Surat Penanganan j. Tampilan Mengajukan Surat Penanganan ke Ketua Tampilan  halaman  data  penanganan yang digunakan oleh sekretariat ‘aisyiyah  untuk  melakukan approval ajuan surat penanganan ke ketua.
Gambar 11. Tampilan Mengajukan Surat Penanganan ke Ketua
k. Tampilan Approval Surat Penanganan Tampilan  halaman  approval  surat penanganan  yang  digunakan  oleh
Ketua PWA.
Gambar 22 Tampilan Approval Surat

## Penanganan
l. Tampilan Mengelola Laporan Penanganan Tampilan  halaman  data  penanganan dalam  mengelola  laporan  penanganan yang digunakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah,  Majelis  Hukum  dan  HAM serta Tim Pendamping.

## Gambar 33 Tampilan Mengelola
Laporan Penanganan m. Tampilan Kategori Kekerasan Tampilan halaman kategori kekerasan  yang  digunakan  admin dalam mengelola jenis kekerasan.

## Gambar 44. Tampilan Kategori Kekerasan
n. Tampilan Kategori Penanganan Tampilan  dari  halaman  kategori penanganan  yang  digunakan  admin dalam  mengelola  jenis  penanganan dengan  menambahkan,  mengubah dan menghapus kategori penanganan.

## Gambar 15 Tampilan Kategori Penanganan
o. Tampilan Manajemen Ketua Tampilan  halaman  manajemen  ketua yang digunakan admin untuk mengelola ketua dengan periode aktif sehingga  dapat  membantu  dalam
memberikan approval tanda  tangan surat penanganan.

## Gambar 16. Tampilan Manajemen Ketua
p. Tampilan Manajemen User
Tampilan  halaman  manajemen  User yang digunakan admin dalam mengelola hak  akses user dalam  mengakses halaman sistem.

## Gambar 17 Tampilan Manajemen User
q. Tampilan Finalisasi  Penanganan Tampilan dari halaman finalisasi penanganan yang digunakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan
‘Aisyiyah dalam menutup kasus dengan melakukan finalisasi yang dimana jenis penanganan  yang  telah  dipilih  telah selesai ditangani.

## Gambar 18 Tampilan Finalisasi Penanganan
r. Tampilan Arsip Surat
Tampilan dari halaman arsip surat yang digunakan  oleh  Sekretariat  ‘Aisyiyah setelah  melakukan approval terhadap surat. Gambar 19.  Tampilan Arsip Surat s. Tampilan Arsip Penanganan Tampilan dari halaman arsip penanganan  yang  digunakan  oleh semua aktor dalam mengakses
informasi data penanganan atas suatu pengaduan.

## Gambar 20. Tampilan Arsip Penanganan
Pembahasan Hasil Berdasarkan pengujian sistem menggunakan black  box  testing terdapat hasil  yang  ditunjukan  sesuai  harapan.
Setiap aktor
dapat melakukan fungsionalitas  yang  diharapakan  antara lain sebagai berikut :
1. Pelapor  dapat  melakukan  pengaduan dengan  mengisi  form  pengaduan kekerasan  kemudian  dapat  melacak pengaduan  yang  telah  ditambahkan untuk dapat mengakses jadwal penanganan.  Selain  itu,  pelapor  dapat mengakses  laporan  penanganan  atas pengaduannya di arsip penanganan. 2. Admin  dapat  mengelola  kategori kekerasan,  kategori  penanganan  dan manajemen user dengan menambahkan, mengubah dan menghapus data. 3. Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah dapat
melakukan validasi terhadap pengaduan yang masuk, lalu membuatkan  data  penanganan  berupa jadwal penanganan, melakukan permintaan  surat  penanganan  dan mengelola laporan penanganan dengan menambahkan, mengubah dan menghapus serta melakukan finalisasi laporan  penanganan,  selain  itu  dapat melakukan finalisasi penanganan terhadap pengaduan yang penanganan telah berstatus selesai ditanggani.
4. Majelis  Hukum  dan  HAM  dapat menerima  daftar  penanganan  yang
memilih  data  penanganan  terkait hukum  dengan  mengelola  jadwal penanganan,
meminta surat penanganan  dan  mengelola  laporan penanganan  dengan  menambahkan, mengubah  dan  menghapus  serta melakukan finalisasi laporan penanganan. 5. Sekretariat ‘Aisyiyah dapat menerima permintaan surat dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah  dan  Majelis  Hukum  dan
HAM  terkait  kebutuhan  surat  dalam penanganan  lalu  dapat  melakukan pengajuan  surat  ke  Ketua  PWA  DKI Jakarta untuk mendapatkan persetujuan  tandatangan  serta  dapat mengakses arsip surat.
6. Ketua  PWA  DKI  Jakarta  dapat melakukan approval terkait  surat penanganan.
7. Tim  Pendamping  dapat  mengelola jadwal penanganan, menampilkan surat penanganan serta dapat mengelola laporan penanganan dengan menambahkan, mengubah
dan menghapus serta melakukan finalisasi laporan penanganan.
8. Semua  aktor  dapat  mengakses  arsip penanganan.
Berdasarkan  hasil  uji  coba  sistem informasi penanganan kekerasan terhadap perempuan  dan  anak  diketahui  bahwa telah  berfungsi  sebagaimana  terdapat form  pengaduan  online  dimana  pelapor tidak harus datang ke Sekretariat
‘Aisyiyah  dan  petugas  yang  menangani kekerasan  baik  Lembaga  Penelitian  dan
Pengembangan ‘Aisyiyah, Majelis
Hukum dan HAM, Sekretariat dan Ketua Pimpinan  Wilayah  DKI  Jakarta  dapat melakukan  pemantauan  perkembangan status  kasus  melalui  website  dan  dapat berkoordinasi  melalui  sistem  untuk mengelola penyelesaian penanganan kasus. Disamping itu, terdapat pencatatan laporan  penanganan  yang  diarsipkan secara  digital  dan  dapat  diakses  melalui online

## 4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Sistem informasi penanganan kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak  berbasis  website  (Studi  Kasus  :
Pimpinan  Wilayah  ‘Aisyiyah  DKI Jakarta)  memungkinkan  masyarakat untuk membuat pengaduan dimanapun dan  kapanpun  tanpa  harus  datang langsung  ke  Sekretariat  Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DKI Jakarta.
2. Petugas  dapat  melakukan  koordinasi melalui  website  terkait  penangana kasus  pembuatan  jadwal  penanganan dan surat penanganan serta mempunyai  rekaman history dari koordinasi tersebut.
3. Petugas  dapat  melakukan  pencatatan laporan  penanganan  berupa  logbook yang  dapat  diakses  secara  online  dan terkomputerisasi. 4. Petugas dapat memantau perkembangan  kasus  penangana  yang sudah selesai ditangani maupun berstatus  proses  penanganan  serta dapat  mengakses  arsip  penanganan atas suatu pengaduan secara online.
Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan  lebih  lanjut  mengenai sistem  informasi  penanganan  berbasis website adalah sebagai adalah dibuat fitur chat dan notifikasi secara realtime terkait pembaharuan  penanganan  yang  dikelola oleh petugas Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DKI Jakarta.
5. Ucapan Terimakasih
Ucapan  terimakasih  kami  sampaikan  kepada Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DKI Jakarta dan Universitas  Muhammadiyah  Jakarta  yang mendukung kegiatan penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Dany,  F.  W.  (2024,  January  8). Jakarta Tangani 1.682 Kasus Kekerasan Perempuan  dan  Anak  Sepanjang  2023 .
Diambil  kembali  dari  Kompas.ID: https://www.kompas.id/baca/metro/202 4/01/08/jakarta-tangani-1682-kasus- kekerasan-perempuan-dan-anak- sepanjang-2023 Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2018,  Januari  02). Survei  Nasional Pengalaman  Hidup  Anak  Dan  Remaja (Snphar) Tahun 2018. Diambil Kembali dari https://www.kemenpppa.go.id/index.ph p/page/read/38/4323/survei-nasional- pengalaman-hidup-anak-dan-remaja- snphar-tahun-2018 Komisi Nasional Perempuan. (2019). Korban Bersuara,  Data  Bicara:  Sahkan  RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai  Wujud  Komitmen  Negara. Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan  Komnas  Perempuan  Tahun
2019 , 121.
https://komnasperempuan.go.id/catatan- tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin- kunci-catatan-tahunan-komnas- perempuan-tahun-2019 Peraturan  Bupati  Tangerang  Nomor  17
Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban  Tindak  Kekerasan  pada  Pusat Terpadu  Bagi  Perempuan  dan  Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tangerang. Purnomo,  C.  A.  (2022).  Perbedaan  Laporan dan  Aduan  dalam  Pidana  . Lembaga Pengaduan Bantuan Hukum Pengayoman. Kusumo,  A.  T.,  Vito  Triantori,  &  Ishak Komarudin. (2021). Rancang Bangun  Sistem  Informasi  Penjualan Berbasis  Web  pada  Smooth-Tee dengan  Metode  Waterfall. Jurnal
Sistem  Informasi , 10 (2),  82–88.
https://doi.org/10.51998/jsi.v10i2.42
2
Sulistyanto,  F.,  &  Mujiastuti,  R.  (2021). Sistem Informasi E-Bansos Berbasis Web  Pada  Kelurahan. JUST  IT : Jurnal  Sistem  Informasi,  Teknologi Informasi Dan Komputer , 12 (1), 31–
37
Saleh,  S.,  &  Irva,  R.  E.  (2020).
Pembangungan Aplikasi E-Learning Sebagai Sarana Pembelajaran Online Pada  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP)  Negeri  4  Kota  Bumi. Jurnal Teknika , 14 (x), 1–8