Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal

## Ahmad Yamin
Prodi Ilmu Hukum, Institut ilmu sosial dan ilmu budaya Samawa Rea Email; ahmadyamin69@gmail.com
Abstrak. Penggunaan dana desa yang partisipatif berbasis kearifan lokal maka ditemukan bahwa, Dengan kewenangan  atributif  yang  dimiliki  pemerintah  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  khususnya dalam  pengelolaan  Keuangan  Desa  diharapkan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  karena penggunaan  Dana  Desa  menjadi  tanggung  jawab  penuh  pemerintah  desa.  Memanfaatkan  kewenangan  desa berdasarkan UU Desa  yaitu  kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka pemerintah  desa  secara  otoritatif  dapat  memberikan  ruang  bagi  aspiratif  masyarakat  dengan  mengedepankan prakarsa  masyarakat  dalam  penggunaan  Dana  Desa  yang  berlandaskan  kearifan  lokal  masyarakat  dan  Dengan konsep  penggunaan  dana  desa  yang  partisipatif  berbasis  kearifan  lokal  yang  berlandaskan  pada  kewenangan desa,  maka  konsep  menjadi  pendekatan  baru  dalam  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  maju, kuat,  demokratis,  mandiri  dan  berkelanjutan,  serta  sebagai  jawaban  atas  berbagai  permasalahan  dalam penggunaan Dana Desa.
Kata kunci: Dana Desa, Kearifan Lokal

## PENDAHULUAN Latar belakang
Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU  Desa) menjelaskan  bahwa  desa  merupakan  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat, hakasal-usul dan/atau haktra disional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadikan  desa  memiliki  kewenangan  untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya  sesuai  dengan  kondisi  dan sosial,  budaya  setempat  sehingga  posisi  desa yang  memiliki  otonomi  asli  menjadi  sangat strategis.
UU  Desa  memberikan  jalan  bagi terwujudnya  kehidupan  masyarakat  desa  yang maju, kuat, demokratis dan mandiri.
Kewenangan  desa  yang  ditegaskan  di  dalam UU Desa memperkuat posisi desa. Pelaksanaan kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan  lokal  berskala  desa  dengan dukungan  pembiayaan  dari  Dana  Desa  dapat
menjadi  pendorong  kuat  bagi  desa  untuk  maju dan mandiri.
Pasal  1  angka  (8)  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa, mendefinisikan Dana Desa adalah  dana  yang  bersumber  dari  anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.
Dana  Desa  ini  sudah  digulirkan  sejak tahun 2015 untuk mendukung desa membangun yang  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  secara partisipatif sesuai dengan kebutuhannya. Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan masyarakat,  usaha  ekonomi  dan  pendidikan sosial,  dan  bidang  pemberdayaan  masyarakat desa, atau dalam menentukan prioritas
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
penggunaan Dana Desa disepakati dan
diputuskan melalui musyawarah desa.
Misalnya,  untuk  pembangunan  fisik  (jalan, saluran  irigasi,  pembangunan  gedung  PAUD), bantuan  untuk  siswa  kurang  mampu,  bantuan untuk  lansia,  bantuan  makanan  balita  di Posyandu, bantuan jamban sehat pada keluarga kurang  mampu,  bantuan  untuk  rumah  tidak layak huni dan lain sebagainya.
Penyaluran  Dana  Desa  dilakukan  dari APBN  kepada  Pemerintah  Desa.  Dana  Desa adalah  hak  pemerintah  desa,  tetapi  dalam penyaluran  Dana  Desa  melibatkan  peran  dan fungsi  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Demi mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, maka proses penyaluran Dana  Desa  mempersyaratkan  beberapa  kriteria yang  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu,  baik  oleh pemerintah  desa  sebagai  pengguna  Dana  Desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran  Dana  Desa  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Keuangan,  yang  terbaru  tahun  2020 Nomor  101/PMK.07/2020  tentang  Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Untuk pencairan Dana Desa, Pemerintah  Daerah  mempersyaratkan  kepada perangkat
desa
untuk menentukan pembangunan  prioritas  pada  tahun  selanjutnya melalui  Musyawarah  Rencana  Pembangunan
Desa (Musrenbangdes). Sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  Dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara, Musrenbangdes ini diikuti oleh perangkat desa, perwakilan  masyarakat  per  RT/RW,  tokoh agama,  tokoh  masyarakat,  LKMD  (Lembaga Ketahanan  Masyarakat  Desa)  dan  BPD  (Badan Permusyawaratan Desa).
Dana  Desa  pada  prinsipnya  merupakan bantuan  stimulan  atau  dana  perangsang  untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah  desa  yang  ditunjang  dengan partisipasi  masyarakat  dalam  melaksanakan kegiatan  pemerintahan  dan  pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal.
Bangsa  indonesia  dianugrahi  berbagai ragam  dan  bidang  kearifan  lokal  di  seluruh nusantara.  Kearifan  lokal  merupakan  warisan budaya  bangsa.  Kearifan  lokal  berbeda-beda disetiap  daerah  dan  didalamnya  terkandung berbagai norma-norma dan nilai-nilai. Kearifan lokal  merupakan  gagasan  setempat  yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang  tertanam  dan  diikuti  oleh  anggota masyarakat, yang bersandar pada nilai, kebiasaan,  adat  istiadat  tentang  perilaku masyarakat  yang  telah  melembaga  secara tradisional.
Untuk  mengetahui  kearifan  lokal  suatu wilayah, maka kita harus memahami nilai-nilai budaya setempat dalam suatu wilayah tersebut, misalnya  rembug  desa,  gotong  royong,  saling menghormati,  tepo  seliro,  dan  budaya-budaya serta  tradisi-tradisi  lainnya.  Dalam  koteks penggunaan  Dana  Desa  maka  pelibatan masyarakat  dalam  seluruh  aspek  pembangunan desa,  secara  prinsipal  harus  ditekankan  pada partisipasi mereka dalam mengelola Dana Desa yang  berbasis  pada  kearifan  lokal,  sehingga akan  memberikan  kemampuan  masyarakat mengakses,  menyuarakan  dan  mengontrol penggunaan  dana  desa  secara  lebih  optimal, efektif, efisien dan berkelanjutan.
Pendekatan partisifatif masyarakat dalam  proses  mengelola  Dana  Desa  dengan memanfaatkan  potensi-potensi  lokal  yang  ada di  masyarakat  merupakan  suatu  kemajuan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  desa,  dimana  masyarakat  dapat melakukan kegiatan secara aktif dan juga dapat membantu perekonomiannya dan pembangunan Desa.
Melihat  masalah  dalam  pengelolaan Dana  Desa  yang  ditemukan  mulai  dari  dugaan tidak transparansi, mark-up , fiktif, proyek tidak sesuai  kebutuhan,  tidak  sesuai  aturan  dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa. Data  laporan Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  menunjukkan  ada  46  kasus  korupsi  di sektor  anggaran  desa  dari  271  kasus  korupsi selama  2019.  Korupsi  anggaran  desa  tercatat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
memberi  kerugian  negara  hingga  Rp  32,3 miliar.  Tahun  2020  semester  I  (satu)  ICW mencatat  ada  169  kasus korupsi  dan  korupsi  di sektor anggaran dana desa masih paling banyak terjadi, yakni 44 kasus.
Permasalahan penggunaan Dana Desa di atas  menjadi  perhatian  yang  serius  baik  dari kalangan Pemerintah, kalangan pemerhati desa, akademisi dan lain sebagainya, karena banyaknya  kepala  desa  dan  para  aparatur  desa yang  terjerat  persoalan  korupsi.  Tingginya angka  korupsi  di  tingkat  desa  disebabkan berbagai faktor diantaranya; minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya  lembaga-lembaga  desa  seperti Badan  Permusyawaratan  Desa,  terbatasnya kompetensi  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa, serta  tingginya  biaya  politik  pemilihan  kepala desa.
Tindakan  penyalahgunaan  pengelolaan dana desa berakibat pada menurunnya kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah desa.  Masyarakat  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  mencegah  terjadinya  kebijakan yang  menyimpang  dalam  pengelolaan  dana desa.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan masyarakat untuk mengawasi adanya penyimpangan  yaitu  melalui  penerapan  nilai- nilai  budaya  yang  menjadi  bentuk  kearifan lokal.  Disisi  lain  Pemerintah  Kabupaten/Kota dalam  hal  ini  diberikan  kewenangan  untuk dapat  memberikan  sanksi  berupa  penundaan penyaluran  dana  desa  apabila  kepala  desa dalam  pembuatan  laporan  penggunaan  dana desa  tidak  sesuai  dengan  prioritas  penggunaan dana  desa,  pedoman  umum,  pedoman  teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan adanya pengurangan dana desa.
Untuk  itu  Penulis  tertarik  untuk mengkaji dan menganalisis pendekatan partisipatif  berbasis  kearifan  lokal  dalam penggunaan Dana Desa sebagai salah satu cara mengoptimalkan  pengelolaan  dan  penggunaan Dana  Desa  untuk  mewujudkan  pembangunan
desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa berdasarkan UU Desa.
Rumusan Masalah 1. Bagaimana  kewenangan  pemerintah  desa mengelola Dana Desa?
2. Bagaimana  konsep  penggunaan  Dana  Desa yang partisipatif berbasis kearifan lokal?

## KAJIAN TEORI

## 1. Teori Kewenangan
Di Belanda istilah kewenangan (wewenang) disejajarkan dengan
“ bevoegdheid ”. H.D. Stout, mengatakan bahwa wewenang  merupakan  pengertian  yang  bersal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan  sebagai  keseluruhan  aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan  wewnang  pemerintahan  oleh subyek  hukum  public  didalam  hubungan hukum publik. Cheema dan Rondinelli mengatakan  kewenangan  lebih  tepat  diartikan dengan  “ authority” ,  sedangkan  Hans  Antlov menggunakan  istilah  power  untuk  mengartikan kewenangan.
Secara  yuridis  pengertian  kewangan adalah  kemampuan  yang  diberikan  oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  perbuatan atau  tindakan  yang  dapat  menimbulkan  akibat- akibat  hukum.  Pemerintah  (dalam  arti  luas maupun  sempit)  adalah  pemegang  kekuasaan dalam organisasi Negara. Dalam melaksanakan kekuasaannya  haruslah  senantiasa  disertai dengan kewenangan untuk melakukan tindakan yang mempunyai akibat hukum.
Kewenangan  dalam  pengertian  diatas harus  dilandasi  dengan  ketentuan  hukum  yang ada  (konstitusi)  sehingga  kewenangan  tersebut adalah kewenangan yang sah. Dengan demikian pejabat dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.
Dalam kepustakaan hokum administrasi terdapat  dua  cara  utama  untuk  memperoleh wewenang  pemerintah,  yaitu  atribusi  dan delegasi.  Namun  terkadang  juga  mandate ditempatkan  sebagai  cara  tersendiri  untuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
memperoleh  wewenang.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Philpus  M.  Hadjon,  menyebutkan bahwa  “cara  memperoleh  wewenang  yaitu melalui  atribusi  dan  delegasi  kadang-kadang juga  mandate  ditempatkan  sebagai  cara tersendiri  untuk  memperoleh  wewenang”. Namun  ada  juga  yang  secara  langsung menyebutkan wewenang dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu“ atribusi, delegasidanmandat”.
2. Teori Partisipatif
Istilah  partisipasi  mengandung  arti keikutsertaan.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  partisipasi  adalah  sejumlah  orang yang  turut  berperan  dalam  suatu  kegiatan, keikutsertaan dan peran serta. Maksud partisipasi  di  sini  adalah  keikutsertaan,  peran serta,  atau  keterlibatan  seseorang  baik  secara perorangan  maupun  sebagai  kelompok  dalam suatu kegiatan tertentu.
Partisipasi merupakan suatu konsep dan prinsip dasar dalam pengembangan masyarakat karena, diantara banyak hal, partisipasi memang  terkait  erat  dengan  gagasan  HAM. Partisipasi  merupakan  alat  dan  juga  tujuan karena  membentuk  bagian  dari  dasar  kultur yang  membuka  jalan  bagi  tercapainya  HAM yakni hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk memperkuat demokrasi deliberatif.
Partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat  untuk  mempengaruhi  kegiatan-kegiatan sedemikian  rupa  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraannya.  Partisipasi  sebagai  wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan  antara  lain  perlunya  perencanaan dari bawah
(bottom-up) dengan mengikutsertakan  masyarakat  dalam  proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.
Menurut  Sumarto  bahwa  partisipasi merupakan  suatu  proses  yang  memungkinkan adanya  interaksi  yang  lebih  baik  antar stakeholders sehingga kesepakatan dan tindakan  yang  bersifat  inovatif  lebih  mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang
untuk  mendengarkan,  belajar,  refleksi  dan memulai suatu aksi bersama terjadi.
Adisasmita mengatakan partisipasi masyarakat  adalah  keterlibatan  dan  pelibatan anggota  masyarakat  dalam  pembangunan, meliputi  kegiatan  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan  (implementasi)  program/proyek pembangunan  yang  dikerjakan  di  masyarakat lokal.  Partisipasi  atau  peran  serta  masyarakat dalam  pengertian  ini  sebagai  aktualisasi  dari ketersediaan  dan  kemauan  dari  masyarakat untuk  berkorban  dan  berkontribusi  dalam implementasi  program/proyek  yang  sudah disepakati bersama.
Prinsip partisipasi menuntut masyarakat harus  diberdayakan,  diberikan  kesempatan  dan diikutsertakan  untuk  berperan  dalam  proses- proses  birokrasi  mulai  dari  tahap  perencanaan pelaksanaan  dan  pengawasan  atau  kebijakan publik.  Partisipasi  masyarakat  merupakan kontrol  adanya  kekuasaan  yang  berlebih  agar lebih  efektif  ditujukan  sebesar-besarnya  untuk masyarakat dalam konsep good governance . Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan  pembangunan  yang  diupayakan menjadi  lebih  terarah  yakni  rencana  dan program  pembangunan  yang  disusun  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat.  Diana  Conyers menyebutkan  terdapat  tiga  alasan  utama mengapa  partisipasi  masyarakat  mempunyai arti yang sangat penting, yaitu:
1) Partisipasi masyarakat  merupakan  suatu alat guna  memperoleh  informasi  mengenai kondisi,  kebutuhan  dan  sikap  masyarakat setempat  yang  tanpa  kehadirannya  proyek pembangunan  serta  proyek-proyek  akan gagal.
2) Bahwa  masyarakat  akan  lebih  mempercayai program  atau  proyek  pembangunan  jika merasa  dilibatkan  dalam  proses  persiapan dan  perencanaan,  karena  mereka  akan  lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut  dan akan  mempunyai  rasa  memiliki  terhadap proyek tertentu.
3) Adanya  suatu  anggapan  bahwa  merupakan hak  demokrasi  bila  masyarakat  dilibatkan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dalam  pembangunan  masyarakat  mereka sendiri.  Dapat  dirasakan  bahwa  mereka  pun mempunyai  hak  turut  „urun  rembug‟ (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan  yang  akan  dilaksanakan didaerah mereka.
3. Konsep Kearifan Lokal
Pengertian  kearifan,  dari  kata  dasar  arif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni bijaksana;  cerdik  pandai;  berilmu.  Pengertian “lokal”  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  adalah  setempat;  terjadi  (berlaku, ada,  dan  sebagainya)  di  satu  tempat  saja,  tidak merata.  Jadi  yang  dimaksud  dengan  kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau kecendikiaan yang berlaku di satu tempat saja.
Kearifan  lokal (local  wisdom) dalam disiplin antropologi dikenal juga dengan istilah local genius . Local genius ini merupakan istilah yang  mula  pertama  dikenalkan  oleh  Quaritch Wales.  Kearifan lokal menurut Quaritch Wales adalah  “ the  sum  of  the  cultural  characteristic which  the  vast  majority  of  a  people  have  in common as a result of their experience in early life ”.  Dari  definisi  tersebut  kearifan  lokal mengandung  :  (1)  ciri-ciri  budaya,  (2) sekelompok  manusia  sebagai  pemilik  budaya, serta (3) pengalaman hidup yang menghasilkan ciri-ciri budaya tertentu.
I  Ketut  Gobyah  mengatakan  bahwa kearifan  lokal (local  genius) adalah  kebenaran yang  telah  mentradisi  atau  ajeg  dalam  suatu daerah.  Kearifan  lokal  merupakan  tata  nilai kehidupan  yang  terwarisi  dari  satu  generasi  ke generasi  berikutnya  yang  berbentuk  religi, budaya  ataupun  adat  istiadat  yang  umumnya dalam  bentuk  lisan  dalam  suatu  bentuk  sistem sosial  suatu  masyarakat.  Sartini  mengatakan bahwa  kearifan lokal  berupa  nilai-nilai,  norma, etika,  kepercayaan,  adat  istiadat,  dan  aturan- aturan khusus.
Kearifan lokal bertujuan untuk peningkatan  kesejahteraan  dan  menciptakan kedamaian.  Kearifan  lokal  digali  dari  produk kultural yang menyangkut hidup dan kehidupan komunitas  pemiliknya,  misalnya  sistem  nilai,
kepercayaan  dan  agama,  etos  kerja,  bahkan bagaimana dinamika itu berlangsung.

## PEMBAHASAN

## 1. Kewenangan  Pemerintah  Desa  Mengelola Dana Desa
Menurut ketentuan umum Pasal 1 Angka (2) UU  Desa,  menyebutkan  bahwa  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  pengertian  ini memberikan pemahaman bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan Pemerintah atau perpanjangan tangan dari Pemerintah, sehingga Desa memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakatnya  sendiri. Sedangkan  Pemerintah  Desa  adalah  Kepala Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara  Pemerintahan  Desa.  Pemerintah desa  dalam  pengertian  ini  terdiri  dari  Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni sekretaris desa dan perangkat lainnya.
UU  Desa  membawa  paradigma  baru  dalam pembangunan  dan  perkembangan  masyarakat desa,  bahwa  kesejahteraan  dan  kemakmuran pembangunan  dan  ekonomi  harus  dimulai  dari desa.
Desamenjaditerdepandalamupayagerakanpemb angunan yang berasaldariperakarsamasyarakatdesa, gunamencapaikesejahteraandankemakmuran, sekaligusberkeadilandanberkesinambungan. Hal  inijugatermuatdalamkonsideranUU  Desa bahwadesamemilikihakasalusuldanhaktradision aldalammengaturdanmenguruskepentinganmas yarakatsetempatdanberperanmewujudkancita- citakemerdekaanberdasarkanUndang- UndangDasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Untuk melakukan otonomi desa secara ideal, UU  Desa  memberikan  kewenangan  kepada desa  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pemerintahan, kepentingan
masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal  usul  dan  hak  tradisional  yang  dihormati dan  diakui.  Maka  dengan  menjadikan  desa sebagai pemegang kewenangan dan menetapkan  peran  pemerintah  desa  sebagai aktor utama dalam merencanakan, memutuskan,  membiayai  dan  melaksanakan pengaturan,  pelayanan  dan  pemberdayaan sehingga  mewujudkan  desa  yang  mandiri  yang mampu menyiapkan dan menjalankan perencanaan  pembangunan  sesuai  dengan kewenangan  desa,  kebutuhan  dan  kepentingan lokal  dengan  mengoptimalkan  potensi  dan  aset desa.
Kewenangan  pemerintah  desa  menjadi begitu besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan Keuangan Desa setelah berlakunya UU  Desa.  Keuangan  desa  adalah  semua  hak dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.
Pengelolaan  keuangan  Desa  dilakukan dengan  mekanisme  penganggaran  ditingkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,  yang  terdiri  atas  bagian  pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Dalam pengelolaan  keuangan  desa,  Pasal  26  ayat  (2) huruf  (c)  jo.  Pasal  75  ayat  (1)  UU  Desa menegaskan  bahwa  Kepala  Desa  memilki kewenangan  sebagai  pemegang  kekuasaan pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa.  Dalam rangka  pengelolaan  Keuangan  Desa,  Kepala Desa  melimpahkan  sebagian  kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk untuk itu, demikian  ditegaskan  juga  dalam  Pasal  72  ayat (5) jo. Pasal 75 ayat (2) UU Desa.
Berdasarkan
kepustakaan hokum
administrasi Negara terdapat tiga cara memperoleh  wewenang  yaitu  atribusi,  delegasi dan  mandat.  Atribusi  merupakan  pemberian
wewenang  oleh  pembuat  Undang-Undang kepada  organ  pemerintah,  kemudian  delegasi merupakan  pelimpahan  wewenang  dari  satu organ  pemerintah  kepada  organ  pemerintahan lainnya, dan mandate merupakan suatu pelimpahan  wewenang  atau  kekuasaan  kepada bawahan dalam hirarki oraganisasi pemerintahan.  Berdasarkan  ketentuan  di  atas bahwa kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan kewenangan  yang  bersifat  atributif,  sehingga kedudukan  kepala  desa  dalam  mengelola keuangan desa dilindungi oleh UU.
Salah  satu  sumber  pendapatan  Desa  sebagai mana  dimaksud  pada  Pasal  71  ayat  (2)  UU Desaadalah  alokasi  anggaran  dari  APBN  yaitu Dana  Desa.  Dana  Desa  dianggarkan  setiap tahun  dalam  APBN  yang  diberikan  kepada setiap  desa  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan  desa.  Pemerintah  Pusat  telah menganggarkan  Dana  Desa  yang  cukup  besar untuk  diberikan  kepada  Desa.  Apabila  dilihat dari rata-rata Dana Desa yang diterima per desa selama
tiga
tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan.  Pada  tahun 2018,  Pemerintah  Pusat  telah  menganggarkan sebesar  Rp60  triliun,  realisasi  dana  desa  yang telah  dikucurkan  mencapai  Rp  59,86  triliun atau  98,77%.  Pada  tahun  2019,  Dana  Desa meningkat menjadi sebesar Rp 70 triliun dan di tahun  2020  meningkat  menjadi  Rp  72  triliun. Dana  Desa  tersebut  ditransfer  ke  434 Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa.  Jika  dihitung  per  desa  maka  tahun  2018 setiap  desa  mendapatkan  rata-rata  alokasi  dana desa  sebesar  Rp800,4  juta,  tahun  2019  sebesar Rp933,9  juta,  dan  tahun  2020  sebesar  Rp960,6 juta. Pendapatan desa ini belum termasuk dana- dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil  ataupun  bantuan  lainnya  (hibah)  untuk pembangunan perdesaan.
Tantangan  yang  dihadapi  desa  saat  ini adalah  tatakelola  kewenangan  desa  ditengah himpitan  kapasitas  pengelolaan  Dana  Desa.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Bagi  sebagian  desa,  Dana  Desa  merupakan sumber  pembiayaan  andalan  bagi  desa  untuk membiayai  pembangunan  infrastruktur  desa. Sebagian  besar  dalam  sumber  keuangan  desa, Dana  Desa  menempati  porsi  terbesar  dari  total pendapatan  desa  pada  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Besarnya  jumlah Dana  Desa  yang  telah  dialokasikan  oleh pemerintah, maka diperlukan penguatan kapasitas  kelembagaan  dan  sumber  daya manusia,  baik  aparatur  pemerintah  desa, masyarakat maupun tenaga pendampingan desa serta yang tidak kalah penting adalah perbaikan transparansi,  akuntabilitas,  dan  pengawasan dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang didalamnya terdapat Dana Desa.
Penggunaan Dana Desa secara optimal akan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan efektif meningkatkan ekonomi pedesaan.
Dengan  kewenangan  yang  dimiliki  Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan diharapkan mampu
meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  karena  penggunaan Dana  Desa  menjadi  tanggung  jawab  penuh pemerintah desa.
Tujuan Dana Desa berdasarkan UU Desa,
meliputi:
1)
meningkatkan  pelayanan  publik  di  desa;  2) mengentaskan  kemiskinan;  3)  memajukan perekonomian  desa;  4)  mengatasi  kesenjangan pembangunan antardesa; 5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
Memanfaatkan  ruanglingkup  kewenangan desa  berdasarkan  UU  Desa  yang  meliputi kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan lokal berskala desa, maka pemerintah desa secara otoritatif dapat memberikan  ruang  bagi  aspiratif  masyarakat dengan  mengedepankan  prakarsa  masyarakat dalam penggunaan Dana Desa yang berlandaskan  prinsip-prinsip  sosial,  nilai-nilai agama,  adat-istiadat,  serta  budaya  lokal. Kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan  prakarsa  Desa  atau  prakarsa  masyarakat Desa,  sesuai  dengan  perkembangan  kehidupan
masyarakat  dan  sesuai  dengan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sedangkan kewenangan  lokal  yang  berskala  Desa  adalah kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  Desa  yang  telah dijalankan  oleh  Desa  atau  mampu  dan  efektif dijalankan  oleh  Desa  atau  yang  muncul  karena perkembangan  Desa  dan  prakarsa  masyarakat Desa.
Permasalahan  penggunaan  Dana  Desa  saat ini,  pemerintah  desa  tidak  memaksimalkan bagaimana menggunakan kewenangan berdasarkan  hak  asal  usul  dan  kewenangan lokal  berskala  desa  sebagai  alat  untuk menciptakan  peran  aktif  aspiratif  masyarakat dalam  pemanfaatan  penggunaan  Dana  Desa. Disisi  lain  kewenangan  berdasarkan  hak  asal usul  tersebut  sulit  di  implementasikan  oleh pemerintah desa, karena desa belum melakukan telaah  dan  menyusun  daftar  kewenangan  hak asal usul yang ditetapkan oleh pemerintah desa melalui peraturan desa tentang kewenangan hak asal  usul  desa. Kemudian  kewenangan  lokal berskala  desa  juga  mengalami  distorsi  makna ketika  dihadapkan  pada  program  perioritas penggunaan  Dana  Desa.  Selain  masih  banyak desa  yang  belum  melakukan  inventarisasi  dan menyusun  daftar  kewenangan  lokal  berskala desa melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan  Lokal  Berskala  Desa,  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga cenderung mengakuisisi  dan  mengamputasi  kewenangan lokal  berskala  desa,  dimana  desa  lebih  banyak melaksanakan  kewenangan  yang  ditugaskan oleh pemerintah daerah.
Desa-desa  yang  sukses  dalam  pengelolaan Dana Desa yaitu desa yang memiliki kemampuan/kapasitas  dan  kreatifitas  dalam memanfaatkan  potensi-potensi  lokal  yang dimilikinya  dalam  menggunakan  Dana  Desa. Diantaranya dengan partisipasi aktif masyarakat secara  langsung  pada  tiap  tahapan  penggunaan Dana Desa akan membantu kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan yang efektif, pemantauan  kegiatan  yang  adil  dan  hasil  yang berkelanjutan.  Partisipasi  masyarakat  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
efektif adalah dengan menggunakan pendekatan kearifan  lokal.  Dengan  keterlibatan  masyarakat yang  berbasis  pada  kearifan  lokal  dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan  Dana  Desa  tentu  meningkatkan rasa  kepemilikan  masyarakat  atas  perogram yang  sudah  direncanakan  tersebut.  Selain  itu pencegahan  dan  pemberatasan  korupsi  di tingkat  desa  juga  dapat  dilakukan  dengan pendekatan  kearifan  lokal.  Oleh  karenanya penggunaan  Dana  Desa  berbasis  kearifan  lokal sangatlah  penting  dalam  mengoptimalkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Penggunaan  Dana  Desa  Yang  Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal
Penggunaan  Dana  Desa  harus  berdasarkan pada  perencanaan  pembangunan  yang  baik sesuai  dengan  karakteristik  geografis,  sosial budaya  masyarakat  setempat  dan  prioritas kebutuhan  masyarakat  dan  desa,  misalnya listrik,  pengembangan  pariwisata,  perikanan, perkebunan  dan  lain  sebagainya,  sehingga penggunaan Dana Desa tepat sasaran dan sesuai tujuan  yang  sudah  direncanakan.  Untuk mewujudkan itu maka harus dilakukan perubahan paradigma, dimana kebijakan penggunaan dana desa tidak lagi pada program prioritas  yang  bersifat  umum.  Kebijakan  skala prioritas penggunaan dana desa harus mengedepankan  kearifan  lokal  disetiap  desa untuk mendongkrak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Jumlah desa sebanyak 74.953 desa yang ada di  seluruh  indonesia,  dimana  masing-masing desa  memiliki  karakterisitik  kearifan  lokal  dan kehidupan  sosial  yang  berbeda-beda.  Maka kebijakan  penggunaan  dana  desa  tidak  bisa didasarkan  pada  satu  ukuran  program  untuk sedemikian jumlah desa dan variasi karakteristiknya tersebut, sehingga upaya pemberdayaan  masyarakat  dan  pembangunan desa  yang  diharapkan  tidak  akan  berjalan efektif.
Secara  umum  kearifan  lokal  adalah  gagasan setempat  yang  bersifat  bijaksana,  penuh
kearifan,  bernilai  baik,  yang  tertanam  dan diikuti  oleh  anggota  masyarakat.  Secara konseptual kearifan lokal merupakan kebijaksanaan  manusia  yang  bersandar  pada nilai,  kebiasaan,  adat  istiadat  tentang  perilaku masyarakat  yang  telah  melembaga  secara tradisional.  Kearifan  lokal  biasanya  tercermin dalam  kebiasaan-kebiasaan  hidup  masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan  lokal  akan  tercermin  dalam  nilai-nilai yang  berlaku  dalam  kelompok  masyarakat tertentu.  Nilai-nilai  itu  menjadi  pegangan kelompok  masyarakat  tertentu  yang  biasanya akan  menjadi  bagian  hidup  yang  dapat  diamati melalui sikap dan perlakuan mereka sehari-hari.
Untuk mewujudkan prinsip goodgovernance di  tingkat  desa  maka  harus  mengikutsertakan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan,  termasuk  penggunaan  dana  desa. Partisipasi masyarakat sangat penting berkaitan dengan good  governance karena  ini  hak demokrasi, dimana masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.
Pemerintah desa sebagai instansi yang paling memungkinkan  memperaktekan  kearifan  lokal dalam  pelaksanaan  pemerintahan,  dimana secara  substansi  desa  memiliki  nilai  kearifan lokal  seperti  gotong  royong,  kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, kemandirian, tenggang  rasa  dan  lain  sebagainya.  Maka partisipasi  masyarakat  menjadi  tombak  dalam menggerakan  konsep,  tenaga  dan  waktu  serta ide-ide  kreatif  dalam  penggunaan  dana  desa yang berkarakteristik kearifan lokal. Penggunaan Dana Desa sendiri didasarkan pada prinsip-prinsip, yaitu:
a. Kemanusian  :  pengutamaan  hak-hak  dasar, harkat dan martabat manusia;
b. Keadilan  :  dengan  mengutamakan  hak  dan kepentingan  seluruh  warga  desa  tanpa membeda-bedakan;
c. Kebutuhan prioritas :dengan mendahulukan kepentingan  desa  yang  lebih  mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
d. Partisipatif :dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
e. Swakelola  dan  berbasis  sumber  daya  desa :mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan  pendayagunaan  sumberdaya  alam desa,  mengutamakan  tenaga,  pikiran  dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
f. Tipologi  desa  :dengan  mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis,
ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.
Berdasarkan  prinsip-prinsip  di  atas  maka dalam pengelolaan dana desa, prinsip partisipasi  masyarakat  menjadi  unsur  yang penting untuk menentukan efektif dan efisiennya  dana  desa.  Dana  Desa  yang diperuntukkan  bagi  kemaslahatan  masyarakat desa,  secara  etis  harus  pula  melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan  desa.  Masyarakat  harus  dipandang sebagai  elemen  yang  terpenting  dalam  proses pembangunan, bahkan percepatan pembangunan  harus  dimulai  dari bottom  up , yaitu  mengerakkan  masyarakat  agar  berperan aktif dalam memajukan pembangunan, sehingga  titik  sentral  pembangunan  memang terlihat  dari  partisipasi  aktif  masyarakatnya. Kemudian  pelaksanaan  kegiatan  yang  dibiayai dari  Dana  Desa  diutamakan  dilakukan  dengan prinsip swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih  banyak  menyerap  tenaga  kerja  dari masyarakat Desa setempat.
Beberapa  alasan  mengapa  masyarakat  perlu diajak untuk berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi, sebagaimana yang ditulis Rahardjo  Adisasmita,  yaitu:  (1)  masyarakat memahami  sesungguhnya  tentang  keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya; (2) masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam
masyarakat;
(3) masyarakat mampu merumuskan solusi untuk mengatasi
permasalahan  dan  kendala  yang  dihadapi masyarakat;
(4)
masyarakat mampu memanfaatkan  sumber  daya  pembangunan (SDA,  SDM,  dana,  teknologi)  yang  dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam  rangka  mencapai  sasaran  pembangunan masyarakatnya;  dan  (5)  masyarakat  dengan upaya  meningkatkan  kemampuan  SDM-nya dan  kemauan,  sehingga  dengan  berlandaskan pada  kepercayaan  diri  dan  keswadayan  yang kuat  mampu  menghilangkan  sebagian  besar ketergantungan terhadap pihak luar.
Pemanfaatan  penggunaan  dana  desa  dengan partisipatif  masyarakat  yang  berbasis  pada kearifan  lokal  merupakan  sebuah  solusi  dalam menjawab  tantangan  efektivitas  penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat  desa  yang  maju,  kuat,  demokratis, mandiri dan berkelanjutan.
Konsep  penggunaan  Dana  Desa  yang partisipatif berbasis kearifan lokal mengandung arti  bahwa  dalam  keikutsertaan  masyarakat dalam  pengelolaan  dana  desa  berangkat  dari nilai-nilai,  budaya,  adat-istiadat  setempat. Dalam hal ini penggunaan dana desa didasarkan pada  kebutuhan  masyarakat,  direncanakan  dan dilaksanakan oleh masarakat dengan memanfaatkan  kearifan  lokal  yang  ada.  Istilah memanfaatkan  kearifan  lokal  disini  adalah penggunaan  dana  desa  yang  berbasis  pada budaya  lokal,  berbasis  pada  modal  sosial, sumber  daya  lokal  dan  berbasis  pada  modal spritual  yang  dimiliki  atau  diyakini  (agama) masyarakat setempat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas penggunaan dana desa  yang  partisipatif  berbasis  kearifan  lokal maka ditemukan bahwa:
1. Dengan kewenangan atributif yang dimiliki pemerintah  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan  Keuangan  Desa  diharapkan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,  karena  penggunaan  Dana  Desa menjadi  tanggung  jawab  penuh  pemerintah desa.  Memanfaatkan  kewenangan  desa berdasarkan  UU  Desa  yaitu  kewenangan berdasarkan  hak  asal  usul  dan  kewenangan lokal  berskala  desa,  maka  pemerintah  desa secara  otoritatif  dapat  memberikan  ruang bagi aspiratif masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat dalam penggunaan  Dana  Desa  yang  berlandaskan kearifan lokal masyarakat.
2. Dengan konsep penggunaan dana desa yang partisipatif  berbasis  kearifan  lokal  yang berlandaskan  pada  kewenangan  desa,  maka konsep  menjadi  pendekatan  baru  dalam pembangunan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat maju, kuat, demokratis, mandiri dan  berkelanjutan,  serta  sebagai  jawaban atas berbagai permasalahan dalam penggunaan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Agussalim  Andi  Gjong.  2007.  Pemerintahan Daerah,  Kajian  Politik  Dan  Hukum.
Ghalia Indonesia. Jakarta.
Fathurrahman Fadil. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan  Kotabaru  Tengah,  Jurnal
Ilmu  Politik  Dan  Pemerintahan  Lokal, Vol 2, No 2.
Hermanto  Suaib,  2017, Suku  Moi:  Nilai-Nilai Kearifan  Local  Dan  Modal  Social Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat , An1mage, Sorong.
Heru  Sembodo,  2006,  Partisipasi  Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Universitas Barawijaya, Malang. Indroharto, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan  Yang  Baik,  Dalam Paulus  Efendie  Lotulung,  Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan  Yang  Baik,  Bandung, Citra Aditya Bakti. Jim Ife dan Frank Tesoriero, 2008, Community Development : Alternatif Pengembangan  Masyarakat  di  Era Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Juniar  Hartikasari  dan  Yunani, Pengelolaan
Sumber  Daya  Alam  Berbasis  Pada Kearifan  Lokal  Masyarakat  Adat  Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional, Prosidingseminar Nasional. Rahardjo  Adisasmita,  2006,  Pembangunan Perdesaan  dan  Perkotaan,  Graha  Ilmu, Yogyakarta.
Ray  Septianis  Kartika,  2012,  Partisipasi
Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan  Dan  Desa  Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, Jurnal Bina Praja, Volume 4 No. 3 September. Ridwan HR, 2011, HukumAdministrasi Negara,  CetakanKetujuh,  EdisiRevisi, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
Sartini,  2004,  Menggali  Kearifan  Lokal Nusantara  Sebuah  Kajian  Filsafati,
Jurnal  Filsafat  Universitas  Gajah Mada, Yogyakarta. Widarjanto dan Dwi Istiqomah, 2018,
“kontribusi  dana  desa    dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  desa”,  PT.  Sulaksana
Watinsa Indonesia,  Jakarta.
Ardito  Ramadhan,  Kompas  "Catatan  ICW,
Kasus  Korupsi  Dana  Desa  Terbanyak Muncul pada
2019" https://nasional.kompas.com/rea d/2020/02/18/19084421/catatan-icw- kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak- muncul-pada-2019 .
Dimas  Jarot  Bayu,  Databoks  Kata  Data ”Korupsi  Dana  Desa  Paling  Banyak Terjadi  Selama  Semester  I/2020”, https://databoks.katadata.co.id/datapub lish/2020/09/30/korupsi-dana-desa- paling-banyak-terjadi-selama- semester-
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
i2020#:~:text=Indonesia%20Corruptio n%20Watch%20(ICW)%20mencatat,b anyak%20terjadi%2C%20yakni%2044
%20kasus KBBI Daring, cari : “lokal”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/loka l . KBBI Daring, cari: “arif”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arif . KBBI Daring, cari:
“partisipasi”,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/part isipasi .
Sukarno W. Sumarto, Akuntabilitas Dana Desa, http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3 544/AKUNTABILITAS-DANA- DESA .