## POLITIK HUKUM PERUBAHAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
1* Ardiansah, 2 Dedi Nofarizal, 3 Fransiskus Putra, 4 Hendra Dm Hutagaol, 5 Try Krisna Monarchi 1,2,3,4,5 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning, Indonesia *Corresponding Author e-mail: ardiansah@gmail.com
Article History Received: April 2 Revised: May Published:May
Key Words: Legal Politics, Content Material, ITE
Abstract: The legal politics of changes in the content of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) is a reflection of the social, political and technological dynamics that are developing in Indonesia. Since it was first passed in 2008, the ITE Law has undergone several revisions, which mainly aim to adapt to developments in information technology, as well as responding to criticism and controversy regarding its implementation. Furthermore, specifically for expressing opinions, communication can  be  done  using  various  means,  including  in  this  case  information  media  as regulated in Article 14 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, namely: 1.  Everyone  has  the  right  to  communicate  and  obtain  the  information  needed  to develop  his  personality  and  social  environment.  2.  Everyone  has  the  right  to  seek, obtain,  possess,  store,  process  and  convey  information  using  all  types  of  available means. Through this explanation regarding the right to opinion, the government has guaranteed it with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. However, what has become a polemic against freedom of opinion is the presence of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to  Law  Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic  Transactions (hereinafter referred to as the ITE Law) which is considered to threaten the right to freedom  of  opinion.  The  method  used  is  normative  legal  research.  Based  on  the research results, it is known that legal politics changes in the material content of the ITE  Law  reflect  the  government's  efforts  to  adapt  regulations  to  continuously developing technological and social dynamics. Although these changes aim to balance freedom of expression and legal responsibility, as well as clarify provisions that are considered multi-interpretable, challenges in implementation and potential misuse are still issues that need to be monitored and improved. Changes to the ITE Law must continue to be directed at creating regulations that are fair, transparent and protect human rights in the digital era. In this case, internet users who do not fully understand the  regulations  regarding  information  and  electronic  transactions  will  easily  be caught in the Articles of the ITE Law if they use social media without understanding the prohibited restrictions, in this case the ITE Law can be used as a "weapon" for the authorities to bring down political opponents. deemed to interfere with the electability or interests of the authorities, psychology: in this case, several "multi-interpretation" articles  in  the  ITE  Law  can  ensnare  victims,  which  results  in  the  psychological condition of the victim and the victim's family. Kata Kunci: Politik Hukum, Materi
Muatan, ITE
Abstrack: Politik hukum perubahan materi muatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan refleksi dari dinamika sosial, politik, dan teknologi  yang  berkembang  di  Indonesia.  Sejak  disahkan  pertama  kali  pada  tahun 2008,  UU  ITE  telah  mengalami  beberapa  revisi,  yang  terutama  bertujuan  untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, serta merespons kritik dan kontroversi terkait penerapannya. Selanjutnya khusus untuk mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dapat dilakukan menggunakan berbagai sarana, ternasuk dalam hal ini media informasi yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh  informasi  yang  diperlukan  untuk  mengembangkan  pribadinya  dan lingkungan sosialnya. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,  mengolah  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala jenis  sarana  yang  tersedia.  Melalui  penjelasan  tersebut  tentang  hak  berpendapat, pemerintah  telah  menjamin  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun yang menjadi polemik terhadap kebebasan berpendapat adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang dianggap dapat mengancam hak kebebasan berpendapat. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Politik  hukum perubahan  materi  muatan  UU  ITE  mencerminkan  upaya  pemerintah  untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika teknologi dan sosial yang terus berkembang. Meskipun  perubahan-perubahan  tersebut  bertujuan  untuk  menyeimbangkan  antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum, serta memperjelas ketentuan yang dianggap  multitafsir,  tantangan  dalam  implementasi  dan  potensi  penyalahgunaan masih  menjadi  isu  yang  perlu  terus  diwaspadai  dan  diperbaiki.  Perubahan  UU  ITE harus  terus  diarahkan  untuk  menciptakan  regulasi  yang  adil,  transparan,  dan melindungi hak-hak asasi manusia di era digital. Dalam hal ini bagi pengguna internet yang  tidak  memahami  betul  peraturan  mengenai  informasi  dan  transaksi  elektronik akan dengan mudahnya terjerat Pasal UU ITE jika menggunakan media sosial tanpa mengerti  batasan  yang  dilarang,  dalam  hal  ini  UU  ITE  bisa  digunakan  menjadi “senjata”  penguasa  untuk  menjatuhkan  lawan  politik  yang  dianggap  mengganggu elektabilitas ataupun kepentingan penguasa, sikologi : dalam hal ini beberapa Pasal “multitafsir” dalam UU ITE bisa menjerat korban yang berakibat pada kondisi psikis korban maupun keluarga korban.

## Pendahuluan
Hak asasi manusia pada dasarnya ada sejak manusia dilahirkan karena hak tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi persoalan hak asasi manusia baru mendapat perhatian ketika mengimplementasikannya dalam kehidupan. Hak asasi manusia menjadi perhatian manakala ada hubungan dan keterikatan antara individu dan masyarakat.
Menurut Aristoteles seorang pemikir Yunani abad IV SM, keselarasan hidup manusia dalam  masyarakat,  yang  menyatakan  bahwa  untuk  mencapai  tujuan  hidup,  manusia membutuhkan  manusia  yang  lain,  sehingga  keberadaan  masyarakat  mutlak  agar  individu manusia memiliki arti dan berkembang.  Pemikiran ini mendapat tempat dalam masyarakat pada  waktu  itu  dan  menjadi  dasar  munculnya  institusi  negara.  Kemudian  pada  abad  XII, Thomas Aquinas mempertegas bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat agar dapat mengembangkan kepribadian dan rasionya.
Pada akhir abad XIV muncul ide baru John Locke bahwa manusia memiliki hak yang tidak bisa dihilangkan, yaitu: Life, Liberty, dan Prosperity. Negara harus melindungi hak-hak tersebut  dari  tindakan  perampasan.  Pemikiran  ini  menjadi  ide  dasar  munculnya  gerakan pembelaan  hak  asasi  manusia  di  dunia  Barat.  Dalam  perkembangannya,  Jean  Jacques Rousseau  dengan  teori  kontrak  sosialnya  mengatakan  bahwa  kekuasaan  negara  muncul berdasarkan  kontrak  antara  seluruh  anggota  masyarakat  untuk  membentuk  suatu pemerintahan.    Negara  tidak  bisa  mencabut  hak-hak  dasar  yang  dimiliki  individu  dan masyarakat, bahkan negara harus melindungi hak-hak tersebut. Pemikiran John Locke dan Rousseau menjadi dasar berkembangnya pemikiran-pemikiran selanjutnya tentang hak asasi manusia, dan berpengaruh besar pada terjadinya revolusi di Prancis dan Amerika Serikat.
Hak asasi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodrati yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup serta prikehidupannya di muka bumi.
“Menurut Sutarjo, hak asasi artinya hak yang bersifat mendasar (grounded), pokok atau  prinsipil.  HAM  menyatakan  bahwa  manusia  memiliki  hak  yang  bersifat  mendasar. Adanya  hak  pada  seseorang  berarti  bahwa  ia  mempunyai  suatu  “keistimewaan”  yang
membuka  kemungkinan  baginya  untuk  diperlakukan  sesuai  dengan  “keistimewaan”  yang dimilikinya.”
John Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia  ini  yang  dapat  mencabutnya.    Hak  ini  sifatnya  sangat  mendasar  (fundamental)  bagi hidup dan kehidupan manusia.
UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) disahkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatur aktivitas informasi dan transaksi elektronik yang semakin marak di era digital. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari transaksi elektronik, perlindungan data, hingga ketentuan pidana terkait pelanggaran di dunia maya. Namun, dalam perjalanannya,  UU  ITE  kerap  menuai  kritik,  terutama  terkait  pasal-pasal  yang  dianggap multitafsir dan berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Pasal 27 ayat (3)  tentang  pencemaran  nama  baik  dan  pasal  28  ayat  (2)  tentang  penyebaran  kebencian menjadi fokus utama kritik karena dianggap rentan digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang mengkritik pemerintah atau individu tertentu.
Menurut  Mahfud  MD  mengatakan  dalam  bukunya  yang  berjudul  Politik  Hukum, bahwa dalam kenyataannya produk hukum itu selalu lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik  yang  melatarbelakanginya.  Dengan  kata  lain  kalimat-kalimat  yang  ada  di  dalam hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak yang saling bersaingan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dalam hubungan antara subsistem hukum dan subsistem politik hukum, politik ternyata memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu  berada  pada  posisi  yang  lemah.    Kondisi  demikian  mengeksplisitkan  bahwa perjala¬nan politik di Indonesia tidak ubahnya seperti perjalanan kereta api di luar relnya, artinya  banyak  sekali  praktik  politik  yang  secara  substantif  bertentangan  aturan-aturan hukum.
Bahwa  di  dalam  realitas  empirisnya  politik  sangat  menentukan  bekerjanya  hukum, mulai  sejak proses pembentukan sampai dengan tahap implementasinya. Menurut Mahfud MD,  pengaruh  politik  akan  berpengaruh  pada  karakteristik  produk-produk  dan  proses pembuatannya.  Hubungan  kausalitas  antara  hukum  dan  politik,  khususnya  dalam  bidang hukum  publik  tampak  dengan  jelas  bahwa  sistem  politik  yang  demokratis  senantiasa melahirkan  produk  hukum  yang  berkarakter  responsif  atau  populistik  sedangkan  sistem politik yang otoriter senantiasa melahirkan hukum yang berkarakter ortodoks atau koservatif.
Politik  hukum  perubahan  materi  muatan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan refleksi dari dinamika sosial, politik, dan teknologi yang berkembang  di  Indonesia.  Sejak  disahkan  pertama  kali  pada  tahun  2008,  UU  ITE  telah mengalami  beberapa  revisi,  yang  terutama  bertujuan  untuk  menyesuaikan  dengan perkembangan  teknologi  informasi,  serta  merespons  kritik  dan  kontroversi  terkait penerapannya
Bangsa Indonesia telah memiliki rumusan tentang HAM sendiri yang sesuai dengan kondisi sosiologis Bangsa Indonesia, meskipun masih banyak mengadopsi aturan HAM dari dunia  Barat.  HAM  di  Indonesia  dilindungi  dan  dijamin  dalam  konstitusi  yaitu  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). HAM dengan jelas diatur dalam Pasal 28a-28j UUD NRI Tahun 1945. Khusus tentang hak mengeluarkan pendapat diatur pada Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.5 Hal  yang  serupa  mengenai  kebebasan  berpendapat  diatur  juga  dalam  Pasal  25  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya  khusus  untuk  mengeluarkan  pendapat,  berkomunikasi  dapat  dilakukan menggunakan  berbagai  sarana,  ternasuk  dalam  hal  ini  media  informasi  yang  diatur  dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: 1. Setiap orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  yang  diperlukan  untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan  menyampaikan  informasi  dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
Melalui  penjelasan  tersebut  tentang  hak  berpendapat,  pemerintah  telah  menjamin dengan  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia.  Namun  yang  menjadi  polemik  terhadap  kebebasan  berpendapat  adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang dianggap dapat mengancam hak kebebasan berpendapat.
Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  penulis  merumuskan permasalahannya sebagai berikut : Bagaimanakah Politik Hukum Perubahan Materi Muatan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ?.

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian  yang  berdasarkan  pada  kaidah  hukum  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  penelitian dilakukan  terhadap  dalam  Politik  Hukum  Perubahan  Materi  Muatan  Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah:
1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( Statute Approach ) adalah pendekatan yang  digunakan  untuk  menelaah  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  permasalahan  atau  isu  hukum  yang  dihadapi.  Pendekatan  yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.
3. Bahan  Hukum  Tertier,  yakni  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  terhadap bahan-bahan  hukum  Primer  dan  Sekunder,  yakni  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik  studi  documenter/studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  metode  melakukan  pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Dan  juga  wawancara  secara  nonstruktur  yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.
Data  yang  dikumpulkan  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tertier  selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak mengunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data  yang  telah  dianalisis  dan  dideskriptifkan  selanjutnya  disimpulkan  dengan  metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.
Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan- temuan  hukum  berupa  nilai-nilai,  asas-asas,  konsep-konsep,  dan  norma-norma  hukum  yang dirumuskan  secara  umum  dalam  aturan-aturan  hukum  positif,  kemudian  dikonkritisasi (dijabarkan)  dan  diterapkan  guna  pernyelesaian  persoalan  hukum  konkrit  yang  dihadapi, sehingga  diperoleh  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas  permasalahan  hukum  yang  diajukan sebelumnya.  Dimana  dalam  mendapatkan  suatu  kesimpulan  dimulai  dengan  melihat  faktor- faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Politik  Hukum  Perubahan  Materi  Muatan  Undang-Undang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik (ITE)
Hukum  merupakan  produk  politik  sehingga  karakter  setiap  produk  hukum  akan  sangat ditentukan  atau  diwarnai  oleh  pertimbangan  kekuatan  atau  konfigurasi  politik  yang melahirkannya.  Hal  ini  berdasarkan  kenyataan  bahwa  setiap  produk  hukum  merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling  berinteraksi  dikalangan  para  politisi.  Pada  era  Soekarno,  politik  adalah  panglima, kemudian  jargon  ini  digantikan  dengan  ekonomi  dan  pembangunan  adalah  panglima  pada zaman  Soeharto.  Pembangunanisme  ( developmentalism) telah  menjadikan  rakyat  sebagai obyek.  Semua  perbuatan  negara  selalu  mengatasnamakan  rakyat.  Dan  yang  lebih memprihatinkan, hukum telah dijadikan alat dari negara untuk membenarkan setiap tindakan dari penguasa. Pada sisi lain, hukum diproduk dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik. Akibatnya, segala peraturan dan produk hukum yang dinilai tidak dapat mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi harus diubah atau dihapuskan.
Menurut Mahfud MD mengatakan, bahwa relasi hukum dan politik dapat dibagi menjadi tiga model hubungan. Pertama sebagai das sollen , hukum determinan atas politik kerena setiap agenda  politik  harus  tunduk  pada  aturan-aturan  hukum.  Kedua,  sebagai das  sein ,  politik determinan  atas  hukum  karena  dalam  faktanya  hukum  merupakan  produk  politik  sehingga hukum yang ada di depan kita tak lebih dari kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum berhubungan secara interdeterminan karena politik tanpa  hukum  akan  zalim  sedangkan  hukum  tanpa  pengawalan  akan  lumpuh.  Melihat kategorisasi yang ada, secara normatif konsep relasi ketiga adalah yang paling sesuai.
Akan tetapi, kalau melihat dari iklim politik Indonesia. Saat ini negara kita sedang terjadi relasi Das  sein ,  dimana  politisasi  dominan  terhadap  produk  hukum.  Sehingga  produk  yang dihasilkan  tak  lebih  dari  kristalisasi  tawar-menawar  antar  elite  politik.  Ilmu  hukum  juga merupakan ilmu bantu dalam ilmu politik. Hal ini dapat dipahami karena sejak dahulu terutama di Eropa barat ilmu hukum dan politik memang sudah demikian erat. Kedua-duanya memiliki persamaan  daya  mengatur  dan  memaksakan  undang-undang  ( law  enforcement )  yang merupakan salah satu kewajiban negara yang begitu penting. Di samping itu analisis-analisis mengenai hukum serta hubungannnya dengan negara, mulai diperkembangkan pada abad ke- 19, tetapi pada itu masih terbatas pada penelitian mengenai negara-negara Barat saja.
Pengaruh politik dalam pembentukan hukum tampak jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terelakkan  dari  pengaruh  politik,  yang  akhirnya  berdampak  pada  substansi  peraturan perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah.  Peraturan  Perundang-undangan merupakan  bagian  dari  hukum  dan  memiliki  nilai  yang  urgen  bagi  perkembangan  sistem hukum Indonesia kedepannya. Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah  Peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 1
Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan  bahwa  tempat  hukum  dalam  negara,  tergantung  pada  keseimbangan  politik,  defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi dan sosial, dan seterusnya. 2
Walaupun  kemudian  proses  hukum  yang  dimaksud  tersebut  di  atas  tidak  diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prateknya seringkali proses dan dinamika pembentukan  hukum  mengalami  hal  yang  sama,  yakni  konsepsi  dan  struktur  kekuasaan politiklah  yang  berlaku  di  tengah  masyarakat  yang  sangat  menentukan  terbentuknya  suatu produk hukum. Dengan demikian, maka adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum.
Menurut UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange ( EDI ),  suraat  elektronik  ( electronic  mail ),  telegram,  teleks, telecopy atau sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asa kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi
1 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1).
2 Daniel  S.  Lev, Hukum  Dan  Politik  di  Indonesia,  Kesinambungan  dan  Perubahan ,  Cet  I. (Jakarta: LP3S, 1990), hlm xii
3 Lihat  Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
atas netral teknologi.Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2) Mengembangkan  perdagangan  dan  perekonomian  nasional  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan  kemampuan  di  bidang  penggunaan  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5) Memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan  kepastian  hukum  bagi  pengguna  dan penyelenggara Teknologi informasi.

## Sanksi Perbuatan yang Dilarang Dalam Transaksi Elektronik

## Pasal 27
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik.
(4) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. 4
Dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 5 Dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Pasal 29 :
4 Lihat  Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
5 Ibid.
“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti yang ditujukan  secara pribadi.” 6
Dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat  (3)  yaitu  “Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.
Hukum sebagai sarana pembaharuan yang diterapkan pada penggunaan internet, maka peraturan  hukum  terutama  yang  tertulis  atau  peraturan  perundang-undangan  harus  dapat mengubah  masyarakat  yang  tidak  paham  menjadi  paham,  dan  yang  belum  mahir  terhadap teknologi menjadi mahir teknologi. Di sisi lain, melalui peraturan perundang-undangan juga harus  dapat  memperbaharui  kesadaran  para  pengguna  internet  mengenai  hak  mengeluarkan pendapat melalui teknologi informasi.
Hak  mengeluarkan  pendapat  adalah  hak  yang  dilindungi  serta  dijamin  oleh  negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan  melindungi  pelaksanaannya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28  E  ayat  (3)  UUD  NRI Tahun  1945  menyatakan  bahwa  “kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan demikian,  kemerdekaan  berpendapat  merupakan  hal  yang  penting  untuk  dipahami  apabila negara  yang  dibentuk  bertumpu  pada  kepentingan  rakyat.  Pendapat  secara  umum  diartikan sebagai  gagasan  atau  pikiran,  dalam  kehidupan  negara  Indonesia,  seseorang  yang mengemukakan  pendapatnya  atau  mengeluarkan  pikirannya  dijamin  secara  konstitusional. 7 Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir. 8
Ketentuan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  belum  memberikan  jaminan  akan  kebebasan berpendapat di dalam media internet. Ketentuan dalam peraturan dalam UU ITE sebatas berupa larangan  (perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan),  sedangkan  hak  yang  dapat  dimiliki (dilakukan)  oleh  pengguna  ( user )  tidak  terdapat  dalam  ketentuan  perundang-undangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) ini hanya mengatur mengenai kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  seseorang,  tidak  menyangkut  haknya.  UU  ITE  hanya mengatur tentang pembuktian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal menggunakan Informasi Elektronik atau Data Elektronik, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 “Setiap orang yang  menyatakan  hak,  memperkuat  hak  yang  telah  ada,  atau  menolak  hak  orang  lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik harus memastikan bahwa Informasi  Elektronik  dan/atau  Data  Elektronik  yang  ada  padanya  berasal  dari  Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.” 9 Seperti yang
6 Ibid.
7 James W. Nickel, Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 55.
8 El Muhtaj Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 29.
9 Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
telah diuraikansebelumnya, sangat jelas bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl menunjukkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia, negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur- unsur negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun kebebasan berpendapat dalam dunia teknologi belum dijamin secara rinci dan jelas, seharusnya pemerintah memberikan payung hukum yang konkrit dan jelas batasannya sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir.
Kebebasan yang melekat pada setiap individu salah satunya adalah kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Jalannya demokrasi dalam suatu negara ditandai dengan adanya penghormatan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  HAM  yang  merupakan  kewajiban  dan tanggungjawab pemerintah, selain itu tentu diperlukan juga peran dan partisipasi masyarakat. Kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  bergantung  pada  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah yang berwenang. Terutama pada persoalan pemberian keleluasaan pada individu untuk mengekspresikan dirinya dan negara memberi jaminan untuk bebas berekspresi tanpa intervensi. 10
Demokrasi memberikan peluang kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya  secara  proporsional  karena  kebebasan  seseorang  dibatasi  oleh  kebebasan  orang lain. 11 Kebebasan  Berekspresi  merupakan  elemen  penting  dalam  jalannya  demokrasi  dan partisipasi  publik.  Hal  ini  diperlukan  agar  terciptanya  partisipasi  publik  dalam  pengabilan kebijakan  publik  atau  dalam  hal  pemungutan  suara.  Apabila  masyarakat  kebebasannya dilanggar maka dapat dikatakan pemerintahan telah berlangsung secara otoriter.
Amanat dalam Universal Declaratio n o f Human Rights, “Everyone has the right to freedom  of  opinion  and  expression;  this  right  includes  freedom  to  hold  opinion  without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” Dalam kehidupan masyarakat demokratis mengakui adanya HAM. Kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi hak dasar yang harus dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh negara. Hubungan kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam negara demokrasi menjadi prasyarat dalam terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting bagi kemajuan perlindungan HAM.
Toby  Mendel  menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  alasan  kebebasan  berekspresi menjadi  hal  yang  penting:  1).  Karena  ini  merupakan  dasar  demokrasi;  2).  Kebebasan berekspresi  berperan  dalam  pemberantasan  korupsi;  3).  Kebebasan  berekspresi mempromosikan  akuntabilitas;  4).  Kebebasan  berekspresi  dalam  masyarakat  dipercaya
10 Nurlatifah, Mufti. Ancaman Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial,  Depertemen Ilmu Komunikasi Fispol UGM, 2012, hlm. 4.
1111 Selian, D.L., & Melina, C, Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia , Lex Scientia Law Review. Volume 2 No. 2, November, 2018, hlm. 191.
merupakan  cara  terbaik  menemukan  kebenaran.  Adapun  kebebasan  berekspresi  tidaklah mutlak, dalam
UDHR  menyebutkan  bahwa  kebebasan  berekspresi  ini  tidak  berarti  bebas  sebebas- bebasnya. Kebebasan berekspresi memiliki Kebebasan berekspresi pun mempunyai batasan. Pasal 19 Declaration of Human Rights menyatakan: “ (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. (2) In the exercise of his rights and freedom, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, publik order, and the welfare in democratic society.”
Media eletronik dan media sosial menjadi platform mengalirnya berbagai informasi dan tentu ini menjadi wadah bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks negara demokrasi media mampu menjadi wadah penyampaian aspirasi publik. Media sosial memberikan  dampak  terhadap  karakter  baru, aud  ience  generated media  memungkinkan publik untuk mendistribusikam konten yang mereka himpun sendiri.
Praktik produce-sage berarti  memproduksi  sekaligus  mengkonsumsi  konten.  Hal negatif yang terekam adalah kecenderungan berpendapat di media sosial yang mulai diwarnai dengan konten negatif. Munculnya fenomena culture lag, keberadaan media sosial berbanding terbalik dengan kemampuan literasi, sehingga media sebagai ruang publik cenderung berubah menjadi wadah yang berisi konten negatif. Media sosial merupakan salah satu upaya mobilitas yang  efektif  dan  inovatif  untuk  menggerakkan  masyarakat.  Maka  dengan  demikian  pada akhirnya perkembangan teknologi informasi melalui media sosial menimbulkan kedinamisan dalam sajian informasi dengan berbagai elektronik (Smartphone, Notebook, Tablet, dll). 12
Sebagai upaya pencegahan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan, yakni  kebebasan  berekspresi  dibatasi  oleh  undang-undang,  jiwa  (morality)  masyarakat, ketertiban sosial dan politik (publik order) masyarakat demokratis. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dimana kebebasan berekspresi itu hidup akan turut memberi andil mengenai cara  kebebasan  berekspresi  itu  diterapkan.  Peraturan  sebagai  terjemahan  dari  konstitusi diperlukan dalam hal mengenai batasan dalam negara penganut hukum positivis.
Kebebasan  berpendapat  memiliki  tanggungjawab  dan  dibatasi  oleh  hukum  yang dibutuhkan demi menghormati hak dan repotasi orang lain, perlindungan keamanan negara, kesehatan dan moral publik. Ketentuan Pasal 19 (3) ICCPR “ The exercise of the rights provided for  in  paragraph  2  of  this  article  carries  with  it  special  duties  and  responsibilities.  It  may therefore be subject to certain restrictions, but therse shall only be such as are provided by law  and  are  necessary;  (a)  For  respect  of  the  rights  or  reputations  of  others.  (b)  For  the protection of national security or of publik order (ordre publik), or of publik health or morals.
Ketentuan  pada  Pasal  20  (2)  ICCPR  menjadi  pembatas  kebebasan  berekspresi  dan berpendapat. “any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to  discrimination  or  violence  shall  be  prohibited  by  law.” Hal  ini  sejalan  untuk  mencegah
12 Sari, Frayunita, Ratih, Menyoal Kebablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial Sebagai Panggung Prod usage  Konten Negatif , Ilmu Komunikasi Fispol, Universitas Gajah Mada,  Mei 2019, hlm. 2.
adanya  kebebasan  berekspresi  dalam  bentuk  tulisan,  gambar,  atau  audio  yang  berisis propaganda, ujaran kebencian atas dasar ras, agama atau tindakan diskriminasi lainnya.
Dalam instrumen hukum nasional pembatasan hak telah diatur dalam pasal 28J ayat (2). Pasal  ini  memiliki  kesamaan  konteks  pembatasan  dalam  hak  kebebasan  berekspresi  dan berpendapat  yang  terdapat  pada  intrumen  hukum  internasional.  Seseorang  dalam mengekspresikan pendapatnya wajib tunduk terhadap pembatasan yang berlaku dalam undang- undang. Hal ini diperlukan demi terjaminnya hak dan kebebasan orang lain. Kemudian diatur dalam KUHP terkait penegakan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat pasal 15, pasal 310 ayat (1). Pasal 45A Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Pada  tanggal  8  oktober  2015  kepolisian  menerbitkan  Surat  Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian dimana kebebasan berpendapat dibatasi oleh elemen-elemen tertentu.
Presiden Joko Widodo telah melemparkan isu revisi terhadap UU ITE jika memang dalam praktiknya tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Isu ini dipicu oleh adanya aksi saling lapor yang semakin marak di masyarakat dengan dasar menggunakan pasal-pasal dalam  UU  ITE.  Namun,  jauh  sebelum  itu,  kritik  terhadap  UU  ITE  sudah  lama  menyeruak. Perdebatan  berkisar  diantara  isu  kebebasan  berpendapat  dan  berkespresi  dengan  isu pembatasan  terhadap  kebebasan  tersebut.  Di  satu  sisi,  UU  ITE  dianggap  memiliki  dimensi positif sebagai sarana pembatasan bagi kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Di sisi lain, UU ITE dianggap negatif, karena adanya pembatasan tersebut, secara vertikal dianggap sebagai alat  bagi  penguasa  untuk  membungkam  kritik  masyarakat  dan  secara  horizontal  dianggap sebagai  pemicu  fenomena  saling  lapor  melapor.  Adanya  persinggungan  antara  pemberian ruang kebebasan dengan pembatasan tersebut menjadi dimensi yang perlu untuk ditemukan jalan tengahnya.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 jo Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) lahir untuk mengatur adanya  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi  yang  semakin  pesat.  Salah  satu dampak  dari  perkembangan  teknologi  tersebut  menempatkan  masyarakat  ke  dalam  ruang komunikasi yang tanpa sekat dan batas ( borderless) . Masyarakat kemudian semakin mudah untuk menerima dan menyebarkan informasi secara elektronik dalam setiap waktu dan dari setiap tempat. Adanya ruang kebebasan berekspresi ini kemudian mencoba untuk diatur dan dikontrol lewat keberadaan UU ITE.
Adanya  mekanisme  pengaturan  terhadap  ruang  kebebasan  masyarakat  untuk berekspresi ini sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat. Hal ini secara tegas dinyatakan  dalam  ketentuan  Pasal  28J  UUD  NRI  1945  yang  menentukan  beberapa  syarat Pertama, pembatasan  harus  dilakukan  berdasarkan  hukum  ( by  law).  Kedua , pembatasan didasarkan pada alasan yang sah seperti ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan hak kebebasan orang lain atau hak atas reputasi orang  lain. Ketiga, pembatasan  hak  asasi  harus  dilakukan  dalam  rangka  menjaga  agar demokrasi berjalan dengan baik.
Adanya  pembatasan  ini  sesungguhnya  juga  sejalan  dengan  konsep  demokrasi  yang dianut  bangsa  Indonesia,  yakni  demokrasi  konstitusional  ( constitutional  democracy) atau demokrasi berdasar atas hukum ( democratische rechtstaat) . Secara teoritik, paham demokrasi, yang meletakkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat, memang menghendaki adanya jaminan kepada warga negara untuk ikut andil dan menentukan kebijakan negara, yang salah satunya disuarakan melalui penyampaian aspirasi lewat ruang dan media apapun.
Namun,  sebagai  konsekuensi  dari  negara  hukum,  adanya  pemberian  kebebasan menyuarakan  pendapat  ini  bukanlah  tiada  tanpa  batas.  Kebebasan  ini  tetap  dibatasi  dengan
syarat dan kriteria tertentu yang ditentukan oleh konstitusi, terkhusus ketentuan Pasal 28J UUD NRI 1945.
Dalam  konteks  UU  ITE,  pembatasan  ini  sudah  dilakukan  lewat  undang-undang terhadap ruang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi lewat sarana elektronik. Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah, apakah pembatasan kebebasan yang diatur dalam UU ITE ini sudah didasarkan atas alasan yang sah dan sejalan dengan prinsip demokrasi?
Jika  merujuk  UU  ITE,  terdapat  7  (tujuh)  pembatasan  terhadap  hak  berekspresi seseorang,  yakni  terhadap  informasi  elektronik  yang  memiliki  materi  muatan, pertama, melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), kedua, memiliki muatan perjudian (Pasal 27 ayat 2), ketiga, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (27 ayat 3), keempat, memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau  pengancaman  (27  ayat  4), kelima, memiliki  muatan ujaran  kebencian  berdasar  SARA  (28  ayat  2), keenam, memiliki  materi  muatan  yang  berisi ancaman kekerasan secara pribadi (29), ketujuh, memiliki materi muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 40 ayat 2a).
Terlihat  ketentuan  pembatasan  kebebasan  berekspresi  dalam  UU  ITE  tersebut mengandung materi muatan yang cukup baik, yakni untuk melindungi moral, nilai-nilai agama, keamanan,  ketertiban  umum  dan  hak  kebebasan  orang  lain.  Namun,  dalam  praktiknya, ketentuan  pembatasan  bereskpresi  ini,  dapat  dipergunakan  untuk  membatasi  kebebasan berekpresi itu sendiri.
Salah satu problematik yang muncul adalah, terdapat kekaburan antara materi muatan yang dianggap penghinaan dengan yang dianggap sebagai kritik. Acapkali celah problematik ini membuka ruang kriminalisasi terhadap orang-orang atau badan yang sebenarnya ditujukan untuk mengekpresikan kritik. Melansir data SAFEnet, praktik ini dapat dilihat dari beberapa contoh  seperti,  pidana  penghinaan  yang  dikenakan  terhadap  Yusuf  yang  menulis  tentang konflik agraria antara masyarakat dengan PT Multi Sarana Agro Mandiri. Selain itu, masih terbesit diingatan, kasus Prita Mulyasari yang dikenakan pidana karena mengkritik rumah sakit Omni International lewat email atas pelayanan yang dianggap kurang memuaskan.
Kekaburan materi muatan dalam ketentuan larangan UU ITE juga dapat menciptakan anomali,  antara  keinginan  melindungi  hak  orang  lain  atau  justru  merusak  perlindungan tersebut. Masih hangat diingatan, kasus yang menimpa Baiq Nuril yang melakukan rekaman atas perbuatan pelecehan yang dikenakan terhadapnya namun justru dianggap menyebarkan informasi bermuatan asusila.
Di sisi lain, praktik pengenaan UU ITE juga semakin meningkat. Melansir data yang dihimpun  SAFEnet,  tercatat  pada  tahun  2008  hingga  awal  2021  terdapat  375  kasus  yang menjerat  warga  terkait  UU  ITE  dan  lonjakan  peningkatan  penggunaan  pasal-pasal  larangan dalam UU ITE terjadi dari tahun 2014 hingga 2018 yang menembus 292 putusan. Pasal UU ITE  yang  paling  banyak  digunakan  berhubungan  dengan  materi  muatan  informasi  yang mengandung  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  (45%),  lalu  yang  mengandung  materi muatan ujaran kebencian (22%), lalu yang melanggar kesusilaan (14%).
Berdasarkan  catatan  tersebut,  menunjukan  realitas  bahwa  ketentuan  dalam  UU  ITE secara praktik justru berpotensi dijadikan alat untuk membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, perlu diberikan catatan tebal, bahwa adanya kekaburan pengaturan larangan dalam UU ITE ternyata  diikuti  dengan  pola  peningkatan  penggunaan  pasal-pasal  larangan  dalam  UU  ITE. Kondisi  ini  tentu  menjadi  ancaman  dan  memperlihatkan  bahwa  semangat  pembatasan berekspresi yang diatur dalam UU ITE justru jauh dari semangat demokrasi yang menghendaki adanya ruang cukup kepada masyarakat untuk berekspresi.
Fenomena permasalahan yang telah diuraiakan diatas menunjukan adanya fenomena gunung es, yang memperlihatkan bahwa problem laten UU ITE sesungguhnya jauh lebih besar dibandingkan  hanya  sekedar  maraknya  aksi  saling  lapor  melapor.  Sumber  permasalahan
kemudian  menyeruak,  ada  yang  meletakkan  permasalahan  kepada  rumusan  pasal  yang multitafsir.  Ada  pula  yang  meletakan  permasalahan  dalam  ranah  penegakan  hukum  yang kurang selektif menerapkan pasal.
Terhadap  isu  ini,  Pemerintah  lewat  Presiden  Jokowi  telah  memberikan  instruksi, pertama, mendorong DPR untuk melakukan revisi UU ITE. Kedua, memerintahkan Kapolri untuk merumuskan panduan penyelesaian kasus terkait UU ITE, yang salah satu muatannya bahwa yang harus melapor adalah korban.
Terhadap  isu  tersebut  PSHK  FH  UII  memberikan  catatan  bahwa, pertama, perlu dilakukan revisi terhadap UU ITE yang dilakukan secara komprehensif terhadap pasal-pasal yang mengandung makna multitafsir dan berpotensi mengekang demokrasi. Pemuatan norma ke  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  harus  dipastikan  memenuhi  beberapa  asas, yakni asas dapat dilaksanakan dan kejelasan rumusan.
Asas  dapat  dilaksanakan  menghendaki  bahwa  setiap  pembentukan  peraturan perundang-undangan  harus  memperhitungkan  efektifitas  peraturan  perundang-undangan tersebut  di  dalam  masyarakat,  baik  secara  filosofis,  yuridis,  maupun  sosiologis.  Adanya anomali  praktik  pelaksanaan  UU  ITE  yang  justru  dapat  dijadikan  alat  penghantam  kritik, menimbulkan fenomena saling lapor, dan melemahkan perlindungan terhadap hak orang lain dapat dijadikan bahan evaluasi terkait efektifitas UU ITE tersebut
Sementara, asas kejelasan rumusan menghendaki bahwa setiap peraturan perundang- undangan harus menggunakan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan  mudah  dimengerti,  sehingga  tidak  menimbulkan  berbagai  macam  interpretasi  dalam pelaksanaannya. Adanya penggunaan frasa yang bersifat multitafsir dalam UU ITE juga harus dijadikan  bahan  evaluasi,  karena  dalam  praktiknya  kemudian  menimbulkan  interpretasi beragam  dan  mengakibatkan  penerapan  pasal  yang  justru  bersifat  kontraproduktif  dengan upaya dilakukannya pembatasan kebebasan berekspsresi tersebut.
Kedua , pembentukan  panduan  Kapolri  terhadap  penyelesaian  kasus  terkait  UU  ITE belum menyentuh akar permasalahan. Panduan Kapolri yang salah satunya mengatur bahwa ketentuan  pihak  yang  harus  melapor  adalah  korban,  hanya  menyentuh  upaya  perbaikan  di tataran impelementasi penegakan. Padahal, Due process of law atau proses hukum yang baik, benar, dan adil melingkupi tatanan yang lebih luas, yakni mulai dari tahapan pembentukan, proses, serta penegakan hukum (Jimly Asshiddiqie, 2019).
Ketiga , pilihan pengenaan pidana sebagai primum remidium perlu dievaluasi ulang. UU ITE  meletakkan  sanksi  pidana  sebagai  senjata  utama  ( primum  remidium) untuk  menegakan larangan. Namun, karakter larangan dalam UU ITE tidak seluruhnya tepat dikenakan pidana. Terdapat pasal yang menyangkut ranah privat, seperti pasal peghinaan dan pencemaran nama baik  yang  semestinya  ditempatkan  dalam  ranah  perdata.  Di  sisi  lain,  pilihan  penyelesaian pidana  di  luar  peradilan  menjadi  opsi  yang  menarik  diterapkan.  Penjatuhan  sanksi  pidana kemudian  menjadi  pilihan  terakhir  yang  dijatuhkan  ( ultimum  remidium). Hal  ini  untuk menghindari  sifat  sanksi  pidana  yang  cenderung  menestapakan  pelaku  dan  berpotensi menciptakan ruang konflik lanjutan antar para pihak yang tidak memulihkan permasalahan.
Terhadap catatan tersebut, PSHK FH UII memandang bahwa pilihan revisi terhadap UU ITE tidak harus berasal dari DPR. Presiden sebagai salah satu lembaga pembentuk UU, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 juga berwenang untuk mengusulkan revisi terhadap UU ITE yang mendesak untuk segera dilakukan.
Kecenderungan terus berkembangnya teknologi tentunya membawa berbagai implikasi yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai. Upaya itu telah melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk Undang-Undang (UU ITE). Namun dengan lahirnya UU ITE ternyata
belum semua permasalahan menyangkut masalah Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditangani. 13
Menurut  penulis  ada  hal  yang  patut  menjadi  pokok  perhatian  bersama, dampak/implikasi  nyata  dari  aturan  dalam  UU  ITE  adalah  terbungkamnya  kebebasan berpendapat yang kemudian fakta di lapangan membuktikan bahwa penegakan hukum terkait UU  ITE  memiliki  berbagai  implikasi.  Menurut  penulis  terdiri  dari  tiga  (3)  implikasi,  yaitu implikasi sosial, politik dan psikologi.
Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dinilai oleh para pegiat hak asasi manusia sebagai Pasal karet yang rentan disalahgunakan penguasa. Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dikatakan sebagai kelanjutan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebab pasal tersebut merujuk pada ketentuan Bab XVI Buku II KUHP tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Mengenai delik yang termaktub dalam Pasal 27Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, mekanisme kriminalisasi seharusnya diubah karena delik yang dikualifikasikan sejatinya bukan delik biasa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mesti diutamakan. Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara di luar pengadilan  ( out  of  court  settlement )  bukanlah  sesuatu  yang  aneh,  tabu,  dan  luar  biasa  bagi mereka yang melihat persoalan tersebut melalui optik sosiologi hukum. Sebab bagi sosiologi hukum,  fungsi  lebih  utama  ketimbang  sekadar  bentuk. 14 Dengan  kata  lain,  keadilan  dan kemanfaatan harus diprioritaskan daripada kepastian hukum.
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  terhadap  kebebasan  mengeluarkan pendapat meliputi tiga hal yaitu pertama sosial : dalam hal ini bagi pengguna internet yang tidak  memahami  betul  peraturan  mengenai  informasi  dan  transaksi  elektronik  akan  dengan mudahnya terjerat Pasal UU ITE jika menggunakan media sosial tanpa mengerti batasan yang dilarang, kedua politik  :  dalam  hal  ini  UU  ITE  bisa  digunakan  menjadi  “senjata”  penguasa untuk  menjatuhkan  lawan  politik  yang  dianggap  mengganggu  elektabilitas  ataupun kepentingan penguasa, dan ketiga psikologi : dalam hal ini beberapa Pasal “multitafsir” dalam UU  ITE  bisa  menjerat  korban  yang  berakibat  pada  kondisi  psikis  korban  maupun  keluarga korban.
Hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Hak selalu berkolerasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggungjawab merupakan bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Kesadaran akan adanya  suatu  tanggungjawab  atas  setiap  perbuatan  akan  memberikan  dampak  pada  anggota masyarakat harus terus ditanamkan. Kekuatan akan rasa tanggungjawab memberikan implikasi atas kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan.
13 Majalah  Konstitusi,  “Ancaman  Pidana  “Cybercrime”  dalam  UU  ITE  adalah  Konstitusional”. Mahkamah Konstitusi,
No. 29,
https://mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/BMK%20Edisi%20Mei%202009.pdf,
14 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif , Op.Cit ., hlm. 3.
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Diakuinya  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  salah  satu  ciri  negara  demokrasi. 15 Penyebutan  negara  demokrasi  dapat  ditandai  dengan  diberikannya  hak  kebebasan  kepada warga  negara  untuk  menyampaikan  aspirasi,  pendapat  baik  melalui  lisan  maupun  tulisan. 16 Secara singkat dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya rakyat memiliki kedaulatan, pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat dan kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat. 17 Jhon Locke, dalam karyanya “ The Second Treaties of  Civil  Government  and  Letter  Concerning  Toleration ”,  mengemukakan  bahwa  semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara. 18
Kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  dimaknai  sebagai  hak  yang  melekat  pada setiap  manusia,  untuk  memiliki.  Kebebasan  berekspresi  digunakan  untuk  menyampaikan pandangan  dan  pendapat,  baik  antar  individu  atau  kelompok. 19 Konsep  HAM  dalam  hal kebebeasan berekspresi dan berpendapat berkaitan dengan konsepsi negara hukum. Indonesia mengatur  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  dalam  Pasal  28E  ayat  (3)  “setiap  orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Pasal 28F ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh  memiliki  mengelolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia.” Sejalan dengan itu, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan serta  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengelolah,  dan  menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pengakuan mengenai hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang telah disahkan oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenanton  Civil  and  Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang dengan telah disahkan melalui Undang-Undang.
Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling urgen, diantara seluruh rangkaian norma hak asasi, ditinjau dari hak politik ( political right). Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dinilai sebagai salah santu kunci demokrasi,  norma  hak  atas  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  dibutuhkan  dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Dijaminnya hak atas kebebasan berekspresi dan
15 Rosana, Ellya, Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia , Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 12, No. 1,  2016, hlm. 38.
16 Susanto, Iqbal, Muhamad, Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign , Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm. 234.
17 Kamal,  Mustofa,  Ali, Menimbang  Signifikansi  Demokrasi  Dalam  Perspektif  AlQur’an ,  ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 16, No. 1, 10 September, 2015, hlm. 47.
18 Paidjo. Hufron. Setyorini, Herlin, Erny, Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan Dengan Makar , Yayasan Akrab Pekanbaru Jurnal Akrab Juara Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember, 2019, hlm. 148.
19 Wiratraman. R. Herlambang Perdana dkk, Kebebasan Berekspresi di Indonesia , Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (Elsam), 2016, hlm. 51.
berpendapat senantiasa memberikan pengawasan dan kendali oleh masyarakat umum kepada jalannya roda pemerintahan (publik control and direction).
Karakteristik  mendasar  suatu  negara  dengan  sistem  demokrasi  adalah  keterlibatan warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Uraian ini memberikan pandangan bahwa setiap orang berhak untuk mendiskusi setiap  kebijakan  negara  yang  mengatasnamakan  rakyat.  Keterlibatan  warga  negara  dalam setiap  pengambilan  keputusan  politik  negara.  Keterlibatan  orang  dalam  pengambilan keputusan  politik  merupakan  bentuk  demokrasi,  dengan  demikian  setiap  warga  negara memiliki rasa tanggungjawab atas kebijakan pemerintah.
Karakteristik lain dari negara demokrasi adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan yang  diberikan  kepada  warga  atau  dipelihara  dan  dimiliki  oleh  warga  negara.  Hak  Asasi Manusia  dalam  kehidupan  negara,  seperti  hak  untuk  memilih,  kebebasan  berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Penjaminan HAM merupakan implementasi budaya demikrasi di masyarakat. Maka dengan ini kebebasan dalam berpendapat merupakan fungsi yang penting dalam ranah demokrasi. 20
HAM  memiliki  sifat  dasar  membatasi  kekuasaan  pemerintahan,  namun  disisi  lain pemerintah diberikan wewenang untuk membatasi hak dasar dengan fungsi pengendaliannya (Sturing). Dengan  demikian  hak  dasar  mengandung  sifat  yang  membatasi kekuasaan pemerintah,  pembatasan  tidak  berarti  mematikan  kekuasaan  pemerintah  yang  memiliki kewenangan dalam mengendalikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat memiliki hak demokrasi dan kebebasan. 21 .

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis  antara  lain:  Politik  hukum  perubahan  materi  muatan  UU  ITE  mencerminkan  upaya pemerintah  untuk  menyesuaikan  regulasi  dengan  dinamika  teknologi  dan  sosial  yang  terus berkembang.  Meskipun  perubahan-perubahan  tersebut  bertujuan  untuk  menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum, serta memperjelas ketentuan yang dianggap  multitafsir,  tantangan  dalam  implementasi  dan  potensi  penyalahgunaan  masih menjadi  isu  yang  perlu  terus  diwaspadai  dan  diperbaiki.  Perubahan  UU  ITE  harus  terus diarahkan  untuk  menciptakan  regulasi  yang  adil,  transparan,  dan  melindungi  hak-hak  asasi manusia  di  era  digital.  Dalam  hal  ini  bagi  pengguna  internet  yang  tidak  memahami  betul peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik akan dengan mudahnya terjerat Pasal UU ITE jika menggunakan media sosial tanpa mengerti batasan yang dilarang, dalam hal ini UU ITE bisa digunakan menjadi “senjata” penguasa untuk menjatuhkan lawan politik yang dianggap  mengganggu  elektabilitas  ataupun  kepentingan  penguasa,  sikologi  :  dalam  hal  ini
20 Susanto, Iqbal, Muhamad, Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign , Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm. 234.
21 Selian,
D.L.,  &  Melina,  C, Kebebasan  Berekspresi  di  Era  Demokrasi:  Catatan  Penegakan
Hak Asasi Manusia , Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, November, 2018, hlm. 190.
beberapa Pasal “multitafsir” dalam UU ITE bisa menjerat korban yang berakibat pada kondisi psikis korban maupun keluarga korban.

## Rekomendasi
Adapun  saran  yang  diberikan  oleh  penulis  setelah  melakukan  penelitian  antara  lain: Pemerintah  hendaknya  melakukan  revisi  ketentuan  dalam  UU  ITE  dengan  memperjelas mengenai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) tentang yang dimaksud dengan sengaja atau tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi, dan juga  kriteria  suatu  pendapat  yang  dapat  dikatakan  mengandung  unsur  menghina  atau mencemarkan nama baik seseorang serta mencantumkan ketentuan mengenai batasan-batasan dari pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang serta kewajiban yang melekat didalamnya agar dapat menjamin penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia orang  lain  baik  secara  individu  maupun  masyarakat  tertentu.  Dalam  melakukan  revisi hendaknya  memperhatikan  kesesuaian  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait, agar  tercipta  suatu  relevansi  diantara  peraturan  perundangan-undangan  dan  tidak  saling bertentangan.Makadapat  dikemukakan  saran  dari  Penulis  terhadap  pemerintah  hendaknya membuat aturan dan menegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, menegakan serta menjalankan  dengan  kode  etik,  sehinggapengaturandan  penegakan  hukum  terkait  UU  ITE menjadi jelas dan tidak menimbulkan banyak korban akibat adanya kasus dan pengenaan Pasal yang “multitafsir”.

## Referensi
Aburaera Sukarno, dkk., Filsafat Hukum Teori Dan Praktik . Jakarta: Kencana, 2014.
Adisusilo,  Sutarjo,  JR. Sejarah  Pemikiran  Barat  Dari  Yang  Klasik  Sampai  Yang Modern. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
Amiruddin, dan Zaenal Aslikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
Antonius  Cahyadi  dan  E.  Fernando  M.  Manulang, Pengantar  ke  Filsafat  Hukum .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Asshiddiqie,  Jimly. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  :  Edisi Keempat . Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2012.
Effendi Masyhur, Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
El Muhtaj Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia . Jakarta: Kencana, 2007.
Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
James W. Nickel, Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia .Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
Nurhidayat , Mahrus Ali Syarif. Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat InCourt System &Out Court System. Depok: Gramata Publishing, 2011.
Pratanto, Pius A., dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer . Surabaya: Arkola, 1994.
Raharjo Satjipto, “Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat” . Bandung: Refika Aditama, 2005.
Ronny Hanitijo, Soemitro. Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
Sabine G.H. Teori Teori Politik : Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangannya .
Bandung: Binacipta, 1981.
B. PeraturanPerundang-undangan
Sekretariat  Negara  RI. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, Jakarta, 2002.
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1999  tentang  Pengesahan  International  Convention Elimination  Of  All  Forms  Of  Racial  Discrimination  1965  (Konvensi    Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). Jakarta, 1999.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  HAM.  Jakarta, 1999.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Jakarta, 2000.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And  Political  Rights  (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik). Jakarta, 2005.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta, 2016.

## C. Jurnal
Majalah Konstitusi, “ Ancaman Pidana “Cybercrime” dalam UU ITE adalah Konstitusional ”.
Mahkamah Konstitusi, No.
29,(https://mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/BMK%20Edisi%2
0Mei%202009.pdf,
Mukhamad  Luthfan  Setiaji,  Aminullah  Ibrahim,“ Kajian  Hak  Asasi  Manusia  dalam Negara the  Rule  Of  Law.  Antara  Hukum  Progresif  dan  Hukum  Positif ”.  Lex Scientia Law Review, Vol. 1, No.1,
( Online ),(file:///C:/Users/MY%20PC/Downloads/19483Article%20Text  38206-1-10- 20171205%20(2).pdf,