Vol. 3 No. 3 (2023) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1722

## Prohibition of Application of Restorative Justice Regarding Cases of Corruption Crimes by Police Investigators

## Denzel Andersson Cahyono
Faculty of Law, Universitas Tarumanegara, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat, 11440, Indonesia

## Abstract
The  purpose  of  this research  is  to examine  why  Indonesian  Police  Investigators  forbid  the  use  of  restorative  justice  in  situations involving criminal acts of corruption. This study  was  motivated by a desire to learn more about the history of restorative justice and its potential effects in the context of dealing with corruption cases. This research combines a normative legal perspective with a descriptive analytic technique. The information utilized is secondary,  meaning it  was  gathered  from other sources. The study's findings  reveal  that  Indonesian  Police  Investigators  cannot  utilize  restorative  justice  in  situations  involving  criminal  acts  of corruption  since  it  violates  the  law,  particularly  the  principles  of  criminal  law,  and  has  the  potential  to  violate  human  rights.  To guarantee fair and effective law enforcement, there must be a greater knowledge of restorative justice and the establishment  of a better legal system.
Keywords: Restorative justice, Corruption Crime, Police Investigators .

## 1. Introduction *
Korupsi  adalah  salah  satu  kejahatan  yang  sangat  merusak  tatanan  sosial  dan  ekonomi  suatu  negara.  Tindak  pidana korupsi  dapat  menimbulkan  kerugian  besar  bagi  negara  dan  masyarakat,  menghambat  pembangunan  ekonomi  dan sosial,  serta  melanggar  hak  asasi  manusia  (Adami  Chazawi  2022).  Salah  satu  tujuan  utama  pemerintah  dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih dan transparan adalah penyelesaian tuduhan korupsi.
Pembangunan  ekonomi  negara,  kesejahteraan  sosial,  dan  stabilitas  politik  semuanya  terkena  dampak  negatif  dari korupsi.  Berbagai  upaya  dilakukan  untuk  menanggulangi  korupsi,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional, termasuk  mengadakan  pengadilan  terhadap  koruptor.  Namun,  terdapat  perdebatan  tentang  jenis  hukuman  apa  yang seharusnya  diterapkan  pada  pelaku  korupsi.  Salah  satu  pilihan  yang  diusulkan  adalah  restorative  justice,  yang memungkinkan koruptor untuk mengembalikan uang yang telah dicuri dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat  tindak  korupsi  yang  dilakukan.  Namun,  dalam  konteks  Indonesia, restorative  justice tidak  selalu  dianggap sebagai solusi yang tepat untuk kasus tindak pidana korupsi, terutama jika dilakukan oleh penyidik kepolisian  (Andi 1991).
Korupsi  di  Indonesia  sering  dianggap  sangat  tinggi.  Baik  pemerintah  maupun  sektor  swasta  telah  diganggu  oleh korupsi. Badan pemberantasan korupsi KPK melaporkan peningkatan jumlah kasus yang diselidiki dan diadili setiap tahunnya. KPK berhasil mengusut 431 kasus korupsi sepanjang 2020 yang merugikan negara Rp 6,89 triliun. (Arsyad 2013).
Operasi  pemberantasan  korupsi  sangat  bergantung  pada  kerja  sama  lembaga  penegak  hukum.  Namun,  pengalaman menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum  terhadap  kasus  korupsi  masih  menghadapi  berbagai  kendala,  seperti rendahnya  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  peradilan,  lambatnya  proses  penegakan  hukum,  dan sulitnya mengumpulkan bukti dan saksi.
Beberapa  negara  telah  mulai  menggunakan  keadilan  restoratif  untuk  menangani  kasus  korupsi  sebagai  upaya  untuk mengatasi  masalah  ini.  Pada  intinya,  keadilan  restoratif  didasarkan  pada  perbaikan  hubungan  yang  rusak  antara korban dan pelaku sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas kejahatannya dan berkembang sebagai
* Corresponding author.
E-mail address : denzelcahyono@gmail.com
manusia. Cara ini terlepas dari norma dalam hukum pidana yang menekankan pada pengurungan dan pengucilan bagi mereka yang melanggar hukum (Winarno 2008).
Namun,  belum  jelas  apakah  kasus  korupsi  yang  melibatkan  penyidik  Polri  dapat  menggunakan  keadilan  restoratif. Penyidik  di  kepolisian  bertugas  membasmi  praktik  tidak  etis  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Di  sisi  lain,  hak  asasi manusia dapat dilanggar dan prinsip-prinsip hukum pidana diabaikan jika keadilan restoratif digunakan dalam kasus korupsi yang melibatkan penyidik Polri.
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana pengaturan larangan penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri?
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  mengapa  petinggi  Polri  melarang  penggunaan restorative  justice dalam situasi yang melibatkan tindak pidana korupsi. Ada kebutuhan mendesak untuk penelitian ini untuk membantu menginformasikan  pengetahuan  kita  tentang  keadilan  restoratif  dan  penciptaan  sistem  peradilan  yang  lebih  adil  dan fungsional.
Salah satu kajian yang penting dan tepat waktu adalah larangan penyidik Polri untuk menggunakan keadilan restoratif dalam  kasus  korupsi.  Hal  ini  karena  semakin  banyaknya  kasus  korupsi  di  Indonesia  dan  banyaknya  inisiatif  yang diambil oleh penegak hukum untuk memberantasnya.

## 2. Research Method
Teknik  yang  digunakan  disini  adalah  Teknik  Penelitian  Hukum  Normatif.  Meneliti  karya-karya  hukum  yang  sudah ada  sebelumnya  atau  hanya  mengandalkan  sumber-sumber  sekunder  adalah  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif. (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji).  Selain  itu,  karya  ini  memanfaatkan  Metode  Berpikir  Deduktif,  sebuah pendekatan penalaran yang digunakan saat mengekstrapolasi dari kumpulan pengetahuan yang lebih besar dan lebih umum  ke  bidang  studi  yang  lebih  terfokus  secara  sempit.  Mengingat  hal  tersebut  di  atas,  jelaslah  bahwa  tujuan penelitian  kualitatif  adalah  teknik  penyelidikan  yang  mengacu  pada  norma  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Penelitian ini mengandalkan sumber informasi sekunder yang diperoleh dengan membaca buku, jurnal hukum, hasil penelitian,  dan  dokumen  peraturan  perundang-undangan (also  known  as  "Library  Studies"  or  "Documentary Studies").

## 3. Results and Discussions

## 3.1. Korupsi sebagai suatu Kejahatan Luar Biasa
Bagi Stuart Ford, "kejahatan luar biasa" adalah kejahatan yang melanggar hukum pidana internasional dan dilakukan dengan  maksud  untuk  menghapus  hak  asasi  manusia;  orang-orang  yang  bersalah  atas  kejahatan-kejahatan  ini  harus dieksekusi.  Contoh  kesalahan  luar  biasa  tersebut  termasuk  kasus  korupsi.  (Mohammad  Al  Faridzi  Gunawan Nachrawi).
Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius oleh UU No. 20 Tahun 2001, yang direvisi dengan UU No. 31 Tahun  1999.  Bisa  dikatakan  bahwa  korupsi  di  Indonesia  tidak  seperti  kejahatan  lainnya  mengingat  desakan  Romli Atmasasmita tentang perlunya menganalisis korupsi di mendalam dan mendokumentasikan kemajuan kuantitatif dan kualitatifnya. Sebenarnya, itu sudah merupakan tindakan yang mengerikan, jadi kebalikannya. Menimbang bagaimana korupsi telah berdampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sejak rezim Orde Baru, jelaslah bahwa korupsi merupakan penolakan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.
Alasan korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa yaitu suatu kasus korupsi tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak, minimal dua atau lebih pihak yang bekerja sama. Sebagai contoh dalam kasus suap, ada pihak yang suap dan  ada  yang  di  suap.  Kasus  korupsi  juga  memiliki  dampak  yang  luar  biasa  terhadap  keuangan  negara,  bahkan masyarakat  yang  dirugikan  bisa  saja  tidak  merasakan  dampak  langsung  dari  korupsi  tersebut.  Terlebih  lagi  kasus korupsi dilakukan oleh pejabat-pejabat negara yang tidak bertanggung jawab.

## 3.2. Pemodelan Restorative justice dalam Tindak Pidana Korupsi.
Menanggapi gagasan keadilan retributif yang sudah ada sebelumnya, yang lebih menekankan pada balas dendam atas tindakan  kriminal  pelaku  kejahatan,  muncullah  keadilan  restoratif.  Salah  satu  bentuk  pembalasan  adalah  dengan memberikan  hukuman  kepada  mereka  yang  bertanggung  jawab  atas  kesalahan.  Satjipto  Rahardjo  menilai  jalur
tradisional  penegakan  hukum  yang  berujung  pada  putusan  pengadilan  terlalu  lamban  (Flora  2018).  Akibatnya, keadilan  restoratif  telah  menggantikan  keadilan  retributif  sebagai  metode  penyelesaian  konflik  yang  lebih  disukai. Menurut Luhut MP Pangaribuan, masyarakat telah berkembang hingga pemenjaraan karena tindak pidana tidak lagi menjadi norma; sebaliknya, itu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban sekaligus menjadi beban keuangan negara. (Pangaribuan, Judges, and Hoc 2009).
Restorative  justice adalah  peradilan  yang  lebih  menekankan  kepada  perbaikan  atas  kerugian  yang  disebabkan  atau terkait  dengan  tindak  pidana  (Makaro  2013).  Gerakan  abolisionis  mengadvokasi  model  keadilan  restoratif  di  mana tindakan  hukuman  dihapuskan  demi  tindakan  restoratif.  Dalam  konteks  sistem  peradilan  pidana,  nilai-nilai  yang mendorong penghukuman demi penghukuman terus menjadi  perdebatan ketika orang mencari alternatif dari bentuk hukuman tradisional seperti hukuman penjara (Atmasasmita 1996).
Restorative justice dilakukan melalui proses  kooperatif  yang melibatkan  semua pihak stake holders. Tony Marshall mendefinisikan Restorative  justice sebagai  suatu  proses  di  mana  mereka  yang  terkena  dampak  kesalahan  dapat bekerja sama untuk mencari cara untuk menebus kesalahan dan melanjutkan hidup mereka (Marshall 1999). Keadilan restoratif,  seperti  yang  didefinisikan  oleh  Kevin  I.  Mirror  dan  J.T.  Morrison,  adalah  sebuah  pendekatan  resolusi konflik  yang  berusaha  untuk  memperbaiki  kerugian  yang  disebabkan  oleh  tindakan  kriminal  dengan  memberikan kompensasi  kepada  mereka  yang  hidupnya  telah  terkena  dampaknya  (Morrison  and  JT  1996).  M.  Taufik  membagi prinsip  dasar restorative  justice menjadi  3,  yaitu:  1)  Terjadi  pemulihan  kepada  mereka  yang  menderita  kerugian akibat kejahatan; 2) Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam keadaan pemulihan; 3) Pengadilan membantu untuk menjaga keamanan umum dan masyarakat membantu untuk pemulihan perdamaian yang adil. Adapun bentuk- bentuk  penyelesaian  melalui  keadilan  restoratif  adalah  sebagai  berikut:  1)  Mediasi;  2)  Mediasi  Korban-Pelaku;  3) Reparasi;  4)  Pertemuan  kelompok  keluarga;  5)  Kelompok  Korban-Pelaku;  dan  6)  Kewaspadaan  Korban  (Putri  and Tajudin 2015).
Perspektif di atas membantu kita melihat bahwa keadilan restoratif menekankan pada alternatif yang diawasi secara yudisial,  seperti  mediasi,  ketika  menyelesaikan  kasus  pidana.  Semua  kerugian  korban  akan  ditanggung  oleh  pelaku kejahatan.  Akibatnya,  jika  para  penjahat  menebus  kerugian  mereka,  para  korban  dan  penjahat  dapat  melanjutkan hidup  mereka  tanpa  permusuhan  atau  ketegangan.  Hukum  pidana  berdasarkan  teori  keadilan  retributif  tidak diperlukan  ketika  konflik  antara  pelaku  dan  korban  kejahatan  telah  diselesaikan  atau  kerugian  korban  telah dikompensasi  melalui  penerapan  keadilan  restoratif.  Sesuai  dengan  pandangan  Nigel  Walker,  hukum  pidana  tidak boleh  digunakan  ketika:  a)  digunakan  untuk  tujuan  pembalasan;  b)  terbiasa  melakukan  kegiatan  yang  tidak mengakibatkan kerugian atau kerugian; c) masih ada pendekatan yang lebih efisien dan lebih murah untuk menangani perilaku  kriminal;  d)  dampak  negatif  kejahatan  lebih  besar  dari  kejahatan  itu  sendiri;  e)  tidak  ada  dukungan  publik yang luas untuk itu; f) Jika bisa dihitung, mungkin tidak akan dilakukan (Arief 2002).
Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  Putusan  Nomor  25/PUU-XIV/2016  Tahun  2016  yang  mengubah  sanksi pelanggaran  tertentu  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dari  formal  menjadi  materiil.  Menurut  C.S.T.  Kansil,  tindak  pidana  formil  adalah  tindak pidana  yang  perbuatannya  sendiri  tidak  sah  dan  dapat  dipidana,  sedangkan  tindak  pidana  materiil  adalah  tindak pidana  yang perbuatannya sendiri mempunyai akibat melawan hukum dan pidana  (Kansil and Kansil 2004). Akibat pergeseran  dari  pelanggaran  formal  ke  pelanggaran  material,  kerugian  keuangan  negara  kini  perlu  diperlakukan sebagai  sesuatu  yang    benar-benar  terjadi,  bukan  sebagai  tindak  perkiraan  (kemungkinan  kerugian).  Untuk menentukan apakah seseorang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
Tujuan utama UU No. 20 Tahun 2001 adalah untuk mengganti kerugian moneter yang diderita oleh negara. Dengan menghitung rasio dana operasional penanganan perkara terhadap nilai kerugian keuangan negara, seharusnya aparat penegak  hukum  dapat  mengidentifikasi  kasus  korupsi  yang  merugikan  keuangan  negara  dan  membawanya  ke penyelesaian  di  luar  pengadilan.  Keadilan  restoratif  didasarkan  pada  gagasan  bahwa  konflik  dapat  dan  harus diselesaikan  dalam  pengaturan  selain  ruang  sidang.  Untuk  menilai  keterbatasan  strategi  keadilan  retributif  seperti yang  ada  sekarang  dan  sah,  perlu  memberi  ruang  bagi  penerapan  keadilan  restoratif.  Berbeda  dengan restorative justice untuk  tindak  pidana  lain  yang  membutuhkan  partisipasi  dari  korban,  pelaku,  dan  masyarakat  (Suhariyanto 2016).
Menurut Didik Endro Purwoleksono, tersangka atau terdakwa tidak perlu dipidana jika mengembalikan semua uang yang  diterimanya  dengan  cara  korupsi.  Ini  karena  pengembalian  uang  akan  secara  efektif  menghilangkan  aspek korupsi  dari  kejahatan  tersebut  (Purwoleksono  2019).    Tindak  pidana  korupsi  kehilangan  keabsahannya  karena  3 (tiga) faktor atau syarat sebagai berikut: 1) tersangka atau terdakwa tidak diuntungkan; 2) negara tidak dirugikan; 3) masyarakat dilayani. Dengan latar belakang informasi tersebut, jelas bahwa jika para koruptor mengembalikan semua
uang yang mereka curi dan semua uang yang mereka hasilkan dari uang yang mereka curi, maka para koruptor tidak lagi  diuntungkan,  negara  tidak  dirugikan  secara  finansial,  dan  masyarakat  menjadi  lebih  baik  secara  keseluruhan. Dengan  mengembalikan  semua  uang  yang  dicuri  dan  semua  pendapatannya,  negara  dapat  mendanai  proyek-proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.
Negara  dan  masyarakat  tidak  tertolong,  dan  individu  yang  korup  tidak  direhabilitasi,  jika  individu  yang  korup mengembalikan  hanya  sebagian  kecil  dari  keuntungan  dari  tindakan  korupsi  yang  melanggar  hukum.  Jadi,  fakta bahwa hanya sebagian dari uang yang dicuri telah dikembalikan tidak menjadikan kejahatan itu sendiri legal. Pelaku korupsi, untuk melepaskan diri dari sifat kriminalnya, harus mengembalikan semua uang yang diperolehnya dengan cara korupsi. Konsekuensi akan mengikuti  jika tersangka atau terdakwa tidak mengembalikan semua uang dan aset yang  diperoleh  melalui  cara  korupsi  :  1)  tidak  menimbulkan  korban  jiwa  atau  kerugian  harta  benda  sehingga  tidak merugikan  keuangan  negara;    2)  Dalam  situasi  ini,  negara  tidak  perlu  lagi  mengeluarkan  uang  untuk  memproses, memvonis, dan menyediakan makanan dan minuman bagi para koruptor; masih ada langkah-langkah alternatif yang lebih berhasil dan lebih sedikit kerugian dalam menghadapi kejahatan yang dianggap tidak terhormat.
Itulah  mengapa  lebih  masuk  akal  secara  finansial  bagi  negara  untuk  mengadopsi  pendekatan  keadilan  restoratif terhadap  kejahatan  korupsi,  di  mana  pelaku  diharuskan  membayar  kembali  semua  yang  mereka  curi.  Keadilan restoratif lebih disukai karena meringankan beban keuangan negara untuk perumahan dan memberi makan individu koruptor,  sementara  model  keadilan  retributif  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  pelaku  akan  memilih  penahanan daripada restitusi atas kerusakan yang mereka timbulkan pada negara. Secara alami, situasi menjadi semakin genting bagi bangsa.
Menurut  Didik  Endro  Purwoleksono,  kondisi-kondisi  berikut  ini  memungkinkan  diterapkannya restorative  justice berupa pengembalian seluruh pendapatan hasil korupsi: 1) sebelum dilakukannya penyelidikan; 2) saat dilakukannya penyelidikan;  3)  pada  saat  dilakukan  penyidikan;  dan  4)  saat  pemeriksaan  di  depan  persidangan.    Penyidik  dapat mengatakan  perkara  tidak  dapat  maju  ke  tahap  penyidikan  apabila  pelaku  mengembalikan  seluruh  hasil  korupsi sebelum  tahap  penyidikan,  atau  dapat  menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP3)  apabila  pelaku mengembalikan seluruh hasil korupsi selama tahap investigasi. SP3 dapat diterbitkan berdasarkan Pasal 109 KUHAP karena  antara  lain  tidak  melanggar  hukum.  Jika  para  penanggung  jawab  korupsi  mengembalikan  semua  uang  yang mereka hasilkan darinya, kasus tersebut tidak dapat lagi diklasifikasikan sebagai kasus korupsi karena para koruptor tidak lagi bertindak melawan hukum.
Selain  itu,  Didik  Endro  Purwoleksono  berpendapat  bahwa  jika  terdakwa  mengembalikan  semua  uang  hasil  tindak pidana korupsi dan keuntungan yang diperolehnya selama pemeriksaan di pengadilan, pengadilan dapat memutuskan bahwa  terdakwa  tidak  lagi  bertanggung  jawab  atas onslag  van  recht  vervolging .  Perkara  penuntut  umum  terbukti, tetapi perkaranya bukan lagi tindak pidana korupsi, dan pengadilan menolaknya, sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP, jika  pelaku  korupsi  mengembalikan  semua  hasil  kejahatan,  sehingga  menghilangkan  sifat  melawan  hukum  dari kejahatan tersebut. Keadilan restoratif, dalam bentuk pengembalian semua keuntungan korupsi, dapat diterapkan pada tindak  pidana  korupsi  pada  setiap  saat  sebelum,  selama,  atau  setelah  penyelidikan,  bahkan  selama  pemeriksaan  di pengadilan.
Surat  edaran,  bukan  undang-undang,  digunakan  oleh  penegak  hukum  tertentu  untuk  membenarkan  dan  mendorong perilaku korupsi. Pada alinea pertama surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), disebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana  yang menimbulkan kerugian materiil ringan dapat diarahkan  melalui  ADR,  suatu  konsep  yang  memiliki  kesamaan  dengan  keadilan  restoratif  dalam  hal  itu menempatkan  penekanan  pada  dialog  antara  para  pihak.  2)  Pada  tanggal  18  Mei  2010,  Jaksa  Agung  Muda  Tindak Pidana  Khusus  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor:  B113/F/Fd.1/05/2010,  yang  memerintahkan  kepada  seluruh Kejaksaan Tinggi untuk  mengajukan kasasi bahwa dalam kasus dugaan korupsi, masyarakat harus dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti berdasarkan prinsip keadilan restoratif jika telah mengembalikan kerugian negara dengan kesadaran.
Pasal  17  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  dan  Pasal  34  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  48  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi  Administratif  terhadap Pejabat  Pemerintah  mengatur  tentang  penggantian  kerugian  akibat  perbuatan  korupsi.  Negara  harus  dibayar  penuh selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah keputusan dan pengungkapan temuan pengawasan, jika kesalahan dalam administrasi dianggap telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. APIP - Aplikasi untuk Pemantauan dan Kontrol.

## 3.3. Pemodelan Restorative justice dalam Tindak Pidana Korupsi.
Sistem  peradilan  pidana  memperlakukan  tuduhan  korupsi  secara  berbeda  dari  jenis  kejahatan  lainnya.  Akibatnya, Indonesia  membutuhkan  sistem  penegakan  hukum  untuk  kasus  korupsi  dengan  tujuan  menghilangkan  korupsi  dan menyelesaikan kasus yang ada. UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  mengatur  tentang  hal  tersebut.  Untuk  membersihkan  Indonesia,  Polri,  Kejaksaan  Agung,  dan  Komisi Pemberantasan Korupsi semuanya turun tangan.
Pasal  5  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  menyatakan  bahwa  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri, memperkuat masyarakat, menegakkan hukum, serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  Kepolisian  Negara  Kesatuan  bertugas  terutama  untuk  menjamin  keselamatan  warga  negaranya, menegakkan  hukum,  dan  berfungsi  sebagai  tameng  bagi  penduduk  yang  rentan.  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa penegakan hukum adalah salah satu fungsi terpenting dari kepolisian.
Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Tata Laksana, dan Standar Efektif Operasi Polri menjabarkan banyak tanggung jawab Polri.
Di  bawah  "fungsi  teknis",  Anda  akan  menemukan  Intelkam,  Bareskrim,  Densus  88  AT,  Sabhara,  Polisi  Air, Pamobvit,  Binmas,  dan  Lalu  Lintas,  sedangkan  "humas"  mencakup  "informasi  publik"  (PENMAS),  "multimedia", dan " pusat kendali informasi dan dokumentasi” (PPID). Laboratorium Forensik (LABFOR), Kedokteran Kepolisian (DOKPOL),  Identifikasi  Korban  Bencana  (DVI),  Polisi  Satwa,  Bantuan  Hukum,  dan  Teknologi  Informasi  Polri (TIK), Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomasi Nasional (INAFIS), dan Sistem Informasi Kriminal Nasional (IKNAS) semuanya  adalah  contoh  dari  kategori  kedua  fungsi  tambahan.  Brigade  Mobil  (BRIMOB),  Polisi  Udara  (POLUD), dan  Hubungan  Internasional  (HUBINTER)  membentuk  Fungsi  Bantuan  Khusus  Polri  (b).  Ketiga,  pelayanan penunjang,  yang  meliputi  hal-hal  seperti  penganggaran  dan  perencanaan  (Rena),  manajemen  personalia  (SDM), pendidikan  dan  pelatihan  (Dokkes),  kesehatan  (Dokkes),  psikologi  polisi  (Keu),  dan  logistik  (Log).  4)  Tanggung jawab  Staf  Operasi  untuk  mengawasi  operasi  sehari-hari.  5)  Pengawasan  diwakili  oleh  Inspektorat  Pengawasan (IRWAS), dan keamanan internal diwakili oleh lembaga Profesi dan Pengamanan (PROPAM).
Demikian  aturan-aturan  yang  harus  dipatuhi  Polri  agar  memenuhi  standar  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Sistem,  Manajemen,  dan  Keberhasilan Operasional:  1)  Kegiatan  Pre-emtif.  Dalam  rangka  membangun  pengetahuan  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam menjaga  stabilitas  keamanan  dalam  negeri,  tindakan  preventif  berupa  pembinaan  kepada  masyarakat  untuk mengembangkan  daya  tangkal  dan  lawan  serta  tidak  mudah  rentan  terhadap  berbagai  macam  bahaya.  Intelijen, Binmas,  dan  Lalu  Lintas  adalah  beberapa  departemen  yang  terlibat  dalam  proses  ini.  2)  Kegiatan  Preventif.  Ketika polisi  mengadopsi  langkah-langkah  pencegahan,  mereka  bertujuan  untuk  mencegah  gangguan  apa  pun  sebelum mencapai titik kritis. Satgas Sabhara, Pamobvit, Polisi Air, Lalu Lintas, dan Polsatwa semuanya terlibat dalam upaya ini. 3) Penegakan Hukum. Tindakan polisi yang represif atau disebut juga penegakan hukum dilakukan ketika benar- benar terjadi keresahan di masyarakat. Bareskrim, Densus 88 AT, Sabhara, Polisi, dan Lalu Lintas semuanya berperan dalam operasi ini. Di sini dapat  dikatakan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk mengusut dan mengusut kasus- kasus korupsi.
Sejalan  dengan  Surat  Sebelas  butir  10  Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Percepatan  Pemberantasan Korupsi,  Kapolri  diperbolehkan  memberantas  tindak  pidana  korupsi  dengan  cara  sebagai  berikut.  Harus  ada koordinasi  yang  lebih  baik  antara  Badan  Intelijen  Negara,  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan,  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan,  dan  Kejaksaan  Agung  untuk:    (a)  memaksimalkan  efisiensi  negara dalam menyelidiki dan menghukum korupsi sambil juga memotong biaya; (b) mencegah dan memberikan hukuman yang  berat  bagi  anggota  Polri  yang  menyalahgunakan  jabatannya;  dan  (c)  Kejaksaan  Agung,  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan,  dan  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  harus  bekerja  sama  lebih  erat untukmemberantas korupsi dan mengembalikan uang yang disalahgunakan.
Polisi melakukan penyelidikan, baik sendiri maupun sebagai bagian dari tim  yang lebih besar. “rangkaian tindakan penyidikan  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana”  (Pasal  1  angka  5), dengan tujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan dengan cara yang diatur dalam pasal ini. Penyidikan  didefinisikan  sebagai  “serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang  ini  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  bukti  dengan  maksud  untuk  memberikan  keterangan  tentang tindak pidana yang dilakukan, terjadi, dan ditemukan tersangkanya” (Pasal 1 butir 2 ) KUHAP.
Pada tanggal 27 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo bernama Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. sebagai Kapolri. Dr. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Irjen Polri, telah mengikrarkan delapan ikrar: 1)  Menjadikan  Polri  Sebagai  institusi  yang  Prediktif,  Responsibilitas,  dan  Transparansi  Berkeadilan  (Presisi);  2) Menjamin  keamanan untuk mendukung pembangunan nasional; 3) Menjaga solidaritas internal; 4) Mendukung dan mengawasi inisiatif pemerintah melalui  kerjasama antara TNI dan Polri, serta APH dan kementerian dan organisasi lainnya;  5)  Mendukung  terciptanya  ekosistem  inovasi  dan  kreativitas  yang  mendorong  kemajuan  Indonesia;  6) menunjukkan kepemimpinan tanpa pamrih  dan luar biasa;  7) Menempatkan penekanan pada keadilan restoratif dan inisiatif  pemecahan  masalah;  8)  Didedikasikan  untuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  menghargai perbedaan setiap saat.
Di  dalam  8  komitmen  Kapolri  poin  nomor  7  “Mengedepankan  pencegahan  permasalahan,  pelaksanaan restorative justice dan problem  solving “  dapat  diketahui  pelaksanaan  oleh restorative  justic e  merupakan  salah  satu  program yang dikemukakan oleh Bapak Kapolri.
Perpol  nomor  8  tahun  2021  mengatur  penggunaan restorative  justice oleh  penyidik  Polri  dalam  perkara  yang menyangkut perilaku kriminal. Paragraf 3 Pasal 1 mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai “proses penyelesaian suatu  tindak  pidana  melalui  peran  serta  semua  pihak  yang  terlibat”,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pemimpin adat. Pemimpin, dan pihak  berkepentingan  lainnya,  dengan  penekanan  pada  pemulihan  harmoni.  awal.  Pasal  2  menguraikan  langkah- langkah yang digunakan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam kasus-kasus yang melibatkan perilaku kriminal. Melaksanakan  tugas  penyidik  tindak  pidana;  1.  Penyelenggaraan  fungsi  reserse  criminal;  2.  Penyelidikan;  3. Penyidikan.
Di  dalam  pasal  5  dikatakan  bahwa  syarat  materil  suatu  tindak  pidana  di  tangani  dengan  keadilan  Restoratif  adalah sebagai berikut: 1. menghindari membuat orang tidak nyaman atau merasa tidak diinginkan di lingkungan sekitar ; 2. Tidak berdampak konflik social; 3. Tidak mengancam untuk mengobrak-abrik negara; 4. Tidak bersifat radikalisme dan  separatism;  5.  Menurut  putusan  pengadilan,  dia  bukan  pelanggar  berulang.;  6.  Tidak  ada  hubungannya  dengan terorisme, keamanan negara, korupsi, atau membahayakan nyawa orang yang tidak bersalah.
Dari  pasal  tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa  penggunaan Restorative  justice dalam  penanganan  Tindak  Pidana Korupsi  merupakan  suatu  Larangan.  Selain  itu,  secara  konsep, restorative  justice tidak  bisa  diterapkan  untuk  kasus korupsi karena sulitnya memberi ruang pengampunan terhadap pelaku korupsi. Dengan diberlakukannya restorative justice maka  tidak  akan  menimbulkan  efek  jera  terhadap  pelaku.  Yang  pasti,  masih  ada  aturan  dan  undang-undang yang  harus  diperhatikan,  seperti  Pasal  4  Undang-Undang  Pemberantasan  Korupsi  yang  menyebutkan  bahwa pengembalian kerugian  keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghilangkan sanksi pidana.  Hukum ini berlaku  meskipun  keadilan  restoratif  memberikan  alternatif  terhadap  sistem  hukum  tradisional.  Sehingga  walaupun restorative justice dapat diterapkan dalam kasus korupsi namun masih ada UU yang bertentangan dengan penerapan Restorative justice tersebut.
Kemudian alasan berikutnya yaitu sulitnya mengembalikan kerugian. Dalam kasus korupsi, beberapa kerugian tidak bisa lagi  dikembalikan lantaran sudah digunakan untuk  kepentingan-kepentingan pribadi  pelaku. Ada juga kerugian non-material yaitu berupa keprcayaan masyarakat kepada pelaku yang tidak bisa diukur dalam bentuk materi, dimana salah  satu  syarat  diberlakukan restorative  justice yaitu  penengembalian  kerugian  dan  tidak  ada  pihak  yang  merasa keberatan.
Selain  itu  akan  timbul  argumen  mengatakan  bahwa restorative  justice dapat  memberi  sinyal  yang  salah  pada masyarakat  bahwa  korupsi  tidak  serius  atau  tidak  perlu  dihukum  secara  maksimal,  sedangkan  argumen  lain mengatakan bahwa penerapan restorative justice terhadap kasus korupsi dapat membahayakan tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri.

## 4. Conclusion
Tatanan  ekonomi  dan  sosial  setiap  bangsa  dapat  terkoyak  oleh  korupsi.  Salah  satu  tujuan  utama  pemerintah  dalam memperjuangkan pemerintahan  yang bersih dan transparan adalah penyelesaian tuduhan korupsi.  Walaupun saat  ini Kepolisian berkomitmen mengedepankan pelaksanaan restorative justice, restorative justice tidak dapat dilaksanakan dalam  penyelidikan/penyidikan  tindak  pidana  korupsi  karena  Pertama,  sesuai  Pasal  5  ayat  6  Perpol  nomor  8  Tahun 2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berbasis  Keadilan  Restoratif,  penggunaan  keadilan  restoratif  dalam penyidikan tindak pidana korupsi secara tegas dilarang, dan kedua, Polri saat ini berkomitmen untuk mengutamakan penerapan keadilan restoratif. Kedua, adanya kendala-kendala seperti kesetaraan partisipasi, ketidakmungkinan ruang
Cahyono |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2023, 3(3): 505–511
pengampunan,  dan  sulitnya  memulihkan  kerugian  adalah  beberapa  faktor  yang  membuat restorative  justice kurang cocok  sebagai  pendekatan  alternatif  dalam  penanganan  kasus  korupsi.  Ketiga,    tindak  pidana  korupsi  merupakan extraordinary  crime dan  menganut  konsep  retributive  justice  sehingga  menggunakan restorative  justice ,dapat mengurangi  efektivitas  hukum  dan  efek  jera  pelaku,  karena  memungkinkan  pelaku  korupsi  untuk  menghindari hukuman  berat  yang  seharusnya  mereka  terima.  Hal  ini  dapat  terjadi  ketika  mereka  yang  bertanggung  jawab  atas korupsi setuju untuk mengembalikan dana yang dicuri dengan imbalan hukuman yang ringan, atau ketika korupsi itu sendiri tidak dianggap cukup signifikan untuk mendapatkan tanggapan yang paling buruk.

## References
Adami  Chazawi,  S.  H.  2022. Hukum  Pidana  Materiil  Dan  Formil  KORUPSI  Di  Indonesia .  Media  Nusa  Creative (MNC Publishing).
Andi, Hamzah. 1991. “Korupsi Di Indonesia, Masalah Dan Pemecahannya.” Gramedia Pustaka Utama, Jakarta .
Arief, Barda Nawawi. 2002. “Kebijakan Hukum Pidana.” Bandung: Citra Aditya Bakti .
Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. “Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara).”
Atmasasmita, Romli. 1996. Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme . Eresco.
Flora,  Henny  Saida.  2018.  “Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di  Indonesia.” University Of  Bengkulu  Law  Journal 3(2):142– 58.
Kansil,  Christine S. T.,  and Christine S. T. Kansil.  2004. Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang . Pradnya Paramita.
Makaro, M. Taufik. 2013. “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak.” Jakarta: BPHN Kementerian Hukum Dan HAM .
Marshall, Tony F. 1999. Restorative Justice: An Overview . Home Office London.
Morrison, J. T., and A.  JT. 1996. “Theoritical  Study  and Critique of Restorative Justice, in  Burt Galaway  and Joe Hudson, Eds., Restorative Justice: International Perspectives.”
Pangaribuan, Luhut M. P., Lay Judges, and Hakim Ad Hoc. 2009. “Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta .
Purwoleksono, Didik Endro. 2019. “Hukum Pidana Untaian Pemikiran.”
Putri, Nella Sumika, and I. Tajudin. 2015. “Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan Dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan.”
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 2(1).
Suhariyanto,  Budi.  2016.  “Restoratif  Justice  Dalam  Pemidanaan  Korporasi  Pelaku  Korupsi  Demi  Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 5(3):421–38.
Winarno,  Nur  Basuki.  2008.  “Penyalahgunaan  Wewenang  Dan  Tindak  Pidana  Korupsi.” Laksbang  Mediatama, Yogyakarta .