## MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI ORIENTASI GERAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA
Herlambang P. Wiratraman email: herlambang@fh.unair.ac.id

## Abstract
This article discusses the practice of individual and structural legal aid and how it has been contextu- alized within the dynamic of Indonesian politics and law making (especially related to Law No. 16 of 2011 re. Legal Aid). The main question addressed is the extent to which legal aid succeed in pushing real  legal  reform  and  contribute  to  the  effort  of  realizing  a  just  society.    Unfortunately,  the  author discovers that legal reform initiated post Soeharto, initially held to be positive, failed to fulfills its in- tended goals. Instead law implementation and enforcement remains vulnerable to external pressure and in fact had been unable to stop on-going human rights violations and widespread corruption.
Keywords: legal aid movement. social change. legal aid institutions.

## Abstrak
Artikel  ini  mendiskusikan  praktik  serta  pengalaman  pemberian  bantuan  hukum  individual  mau- pun struktural yang dihadapkan pada realitas politik hukum Indonesia bertitik tolak dari Undang- Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pertanyaan utama di sini ialah seberapa jauh bantuan  hukum  berhasil  mendorong  perubahan  sosial  yang  berkeadilan?  Untuk  itu  semangat reformasi  hukum  yang  dicanangkan  dan  juga  diperjuangkan  lembaga-lembaga  bantuan  hukum ditelaah  dari  perspektif  realita  sosial  politik  Indonesia.  Satu  temuan  penting  ialah  reformasi hukum  yang  ‘dinilai  positif’  ternyata  justru  melahirkan  situasi  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan kondisi masa Soeharto, di mana hukum masih begitu gampangnya dilemahkan, diskriminatif dan berkarakter melegitimasi pelanggaran HAM dan korupsi.
Kata kunci: gerakan bantuan hukum. perubahan social. lembaga bantuan hukum.

## Pengantar
This is frontier capitalism that thrives on low wages and high exploitation. When neo-liberalism in the Global South fails to bring development and produces income polarization, it’s not because of the failure of neo-liberalism but because if its success.
It’s not because of the ‘politics of structural reform’, but because of structural reform itself . 1
1 Jan Naderveen Pieterse. Globalization or Empire? , Routledge, New York/London, 2004, hlm. 12.
Dalam  dua  dekade  terakhir,  persoalan  dominan  yang  mempengaruhi pengembangan kebijakan dan politik-ekonomi di negara-negara Selatan, termasuk Indonesia,  adalah  globalisasi  Neo-Liberal.  Rejim  pemerintah  otoritarian  di  Asia yang bertumbangan di akhir 1990an, tak mengubah situasi itu, bahkan sebaliknya, kian  mengukuhkan  arah  kebijakan  dan  politik  ekonomi  negara-negara  tersebut. Betul  bahwa  rejim  pemerintahan  Indonesia  sekarang  ini  telah  bergeser  menjadi ‘lebih demokratis’ di beberapa bidang tertentu.  Dapat disebut berkembangannya demokrasi  elektoral  dan  terakomodasinya  tuntutan  atas  penghormatan  dan pengakuan  hak-hak  asasi  manusia  dalam  hukum.  Namun,  skenario  global  yang mendominasi  telah  menancapkan  siasat  politik-ekonomi  yang  berbasis  pada mekanisme  dan  kebebasan  pasar,  dan  berhasil  melemahkan  dan  menundukan rejim-rejim yang dipercaya ‘lebih demokratis’ tersebut.
Akibatnya,  di  tengah  transisi  politik  demokratisasi,  kita  menyaksikan praktik  eksploitasi  yang  kian  masif  dan  sistematik,  baik  terhadap  manusia  mau- pun  sumber  daya  alam.  Pemerintah,  sebagai  elit  politik  (pemegang  kekuasaan formal) dalam perjumpaan dengan pemilik modal yang menjadi penggerak politik lokal-nasional,  berkembang  dan  sekaligus  mewujudkan  diri  menjadi  politik  elit yang  justru  cenderung  menjadi  predatorik  dan  begitu  mudah  melindas kepentingan  rakyat  dan  hak-hak  asasi  manusia.  Tidak  mengherankan  bilamana kebijakan,  peraturan  perundang-undangan,  penegakan  hukum,  bahkan  bisa dikatakan  keseluruhan  sistem  hukum,  mengalami  kemandekan,  akibat  pengaruh sistem politik hukum yang diskriminatif, eksploitatif, nan koruptif.
Situasi di atas memaksa lembaga-lembaga bantuan hukum, baik yang ber- basiskan kampus maupun di luar kampus, menegaskan kembali posisinya sebagai bagian  gerakan  masyarakat  sipil.  Berkaitan  dengan  ini  dapat  dicermati  adanya pergeseran pola dan strategi bantuan hukum, dari orientasi bantuan hukum untuk rakyat  miskin,  kemudian  bergeser  menjadi  gerakan  bantuan  hukum  structural. 2
2 Todung Mulya Lubis. Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural (LP3ES, Jakarta, 1986); Todung Mulya  Lubis.  “Gerakan  Bantuan  Hukum  Di  Indonesia:  Sebuah  Studi  Awal”  dalam  Abdul  Hakim
Kiranya  di  sini  penting  dikritisi:  apakah  orientasi  pergerakan  tersebut  sekarang ini  masih  relevan  mengingat  konteks  persoalan  dan  tantangan  sosial  politik Indonesia yang juga terus berubah.
Dapat  dikatakan  bahwa  kiprah  lembaga-lembaga  bantuan  hukum  pasca Soeharto  justru  terjebak  masuk  ke  dalam  program-program  yang  meneguhkan posisi  imperialisme  neo-liberal  yang  tidak  hanya  memarjinalisasi,  tetapi  justru menghambat  pergerakan  sosial  yang  efektif.  Tidak  mengherankan  bilamana organisasi atau lembaga-lembaga tersebut menjadi lebih sibuk dengan menjalan- kan  program-program  yang  difasilitasi  lembaga-lembaga  donor  dan  sebab  itu justru  menghabiskan  waktu  berurusan  dengan  standar  laporan,  output  kerja, serta pola-pola organisasi kerja.  Dengan cara itu agenda kerja lembaga-lembaga bantuan  hukum  ternyata  diarahkan  dan  didisplinkan  oleh  kekuatan-kekuatan eksternal.    Pada  dasarnya,  pendisiplinan  organ-organ  pergerakan  lembaga- lembaga bantuan hukum melalui cara-cara di atas melemahkan posisi dan peran yang  seharusnya  diemban  lembaga  itu  di  tengah  perubahan  sosial  yang  begitu cepat.
Dalam  konteks  itulah  perlu  bagi  lembaga-lembaga  bantuan  hukum  untuk melakukan reorientasi agar ikhtiar pemberian bantuan hukum dapat secara lebih efektif mendorong transformasi sosial politik yang berkeadilan. Pertanyaan kunci di  sini,  mengapa  gerakan  bantuan  hukum  struktural  perlu  ditinjau  ulang.  Tidak hanya  dalam  kaitan  dengan  lima  tahun  pasca  pemberlakuan  Undang-Undang Bantuan Hukum, melainkan karena tumbuh-kembangnya politik ekonomi hukum yang  kuat  berwatak  neoliberalisme  dan  predatorisme  lokal  pasca  politik desentralisasi.  Di  samping  itu  berkaitan  dengan  itu  perlu  juga  disinggung
Garuda  Nusantara  dan  Mulyana  W.  Kusumah,  Beberapa  Pemikiran  Mengenai  Bantuan  Hukum: Ke  Arah  Bantuan  Hukum  Struktural  (Alumni,  Bandung,  1990);  Todung  Mulya  Lubis.  “Bantuan Hukum: Arah dan Peranannya”, Prisma No. 6 Tahun II, Desember 1973; Adnan Buyung Nasution. Bantuan Hukum di Indonesia. (LP3ES,  Jakarta,  1981);  Moch  Zaidun.  “Gerakan  bantuan  hukum struktural di Indonesia: studi tentang tipologi gerakan bantuan hukum struktural Yayasan LBH Indonesia”. M.Si. Tesis . Surabaya: Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, 1996.
bagaimana  imajinasi  gerakan  bantuan  hukum  menyasar  ‘perubahan  sosial  yang berkeadilan’.

## Pemiskinan Struktural dan Pergeseran Bantuan Hukumnya
Apa  yang  terjadi  di  Indonesia  sekarang  ini,  yaitu  pemiskinan  struktural yang  meluas  dan  sistemik,  tidak  bisa  dimengerti  terlepas  dari  konteks perkembangan pembaruan hukum perburuhan di Indonesia pasca krisis finansial. Setidaknya  terjadi  tiga  gelombang  pembaruan  hukum  (1997-1998,  2000-2004, dan  2005-sekarang). 3 Namun  dalam  proses  itu  ditengarai  pengaruh  kuat  dari kekuatan  Neo-Liberalisme  yang  bekerja  melalui  tangan-tangan multilateral development banks (Bank-bank pembangunan multilateral, semacam Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan IMF). Lembaga-lembaga ini tampaknya turut terli- bat merancang arah perkembangan hukum perburuhan.
Sebagaimana mudah disaksikan skema pembaruan yang diusung proponen neo-liberal begitu gampang dipercaya pemerintah negara-negara di Selatan yang mayoritas adalah negara miskin dan berkembang, tak terkecuali Indonesia. Skema itu  mencipta  skenario  kebijakan  perburuhan,  antara  lain: good governance (tata pemerintahan  yang  baik), labor market flexibility (pasar  buruh  lentur),  dan legal framework  for  development (kerangka  hukum  untuk  pembangunan).  Untuk memastikan  wacana-wacana  di  atas  mudah  diterima,  termasuk  oleh  kelompok pro-demokrasi, maka diperlukan bantuan dan dukungan teknologi kekuasaan dan rasionalitas,  yaitu  dalam  wujud  pemenuhan  persyaratan  utang,  bantuan  teknis, dan utang itu sendiri. Turunan-turunan diskursus tersebut dikembangkan untuk memberikan pembenaran atas politik hukum yang dijadikan acuan dan sekaligus dilengkapi  dengan  alasan-alasan  lain  seperti  pentingnya  merespon  kebutuhan
3 Herlambang P.  Wiratraman. “Disain Neo-Liberalisme  dan Ancaman Terhadap Hak-Hak Buruh”, Makalah Untuk Labor Law Course For Trade Unionist , Training, Surabaya, 7-10 September 2006, Trade    Union  Rights  Center  Dan  Forum  Buruh  Surabaya  (2006);  Herlambang  P.  Wiratraman. Good Governance and Legal Reform in Indonesia . (OHRSD Mahidol University, Bangkok, 2007).
investasi pasca krisis, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penciptaan hubungan industrial yang kondusif.
Kesemua  itu  melandasi  ikhtiar  reformasi  kebijakan  buruh  seperti  tiga paket perundang-undangan hukum perburuhan (UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat  Buruh;  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  UU  No.  2 Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial/PPHI). 4 Alhasil,  pengembangan  dan  pelaksanaan paket  kebijakan  hukum  perburuhan  itu sebaliknya  muncul  sebagai  mesin  penggilas  hak-hak  rakyat  dan  juga memberangus gerakan buruh maupun aktifis organisasi non-pemerintah.
Perubahan  politik  hukum  (perburuhan)  seperti  digambarkan  di  atas bukanlah hal baru.  Hal ini sudah pernah terjadi di masa pemerintahan Soeharto. Namun  yang  berbeda  adalah  skenario  pematerialisasian  pelanggaran  hak-hak asasi manusia yang dilegalkan ( legalized human rights violation ).  Ini justru terjadi dengan  melalui  sarana  demokrasi,  yang  berpusat  pada  perancangan  sistem demokrasi  yang  dibuat  ramah  terhadap  kepentingan  neo-liberalisasi  kapital. Demokrasi dalam konteks itu justru muncul sebagai sarana untuk mendisplinkan dinamika  politik  ekonomi  dan  ditujukan  untuk  menyingkirkan  dan  melemahkan hak-hak rakyat. Tak heran, bila dari sudut pandang ketatanegaraan, lahir sejumlah lembaga-lembaga  negara  baru  dari  rahim  neo-liberalisme,  baik  dalam  lingkup kekuasaan eksekutif maupun yudisial. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  (PPHI)  adalah  salah  satu  contoh  bagaimana tekanan  politik  liberal  berpengaruh  terhadap  pengembangan  institusi  peradilan baru. Praktiknya, bukannya Negara berupaya melindungi dan memenuhi hak-hak normatif buruh.  Sebaliknya dengan model itu, Negara justru membiarkan buruh dalam  mekanisme  pasar  liberal  berhadapan  dan  berlawanan  dengan  pemilik modal di pengadilan. Situasi di atas diperburuk oleh menguatnya oligarki politik
4 Herlambang  P.  Wiratraman. Good Governance and Legal Reform in Indonesia .  (OHRSD  Mahidol University, Bangkok, 2007).
lokal yang menumbuh-suburkan kekuatan elit-elit predatoris pasca politik desen- tralisasi di era reformasi. 5
Dengan kesadaran penuh adanya perkembangan situasi yang digambarkan di  atas,  sejumlah  lembaga  bantuan  hukum  yang  ternaung  dalam  organisasi payung:  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI),  merancang strategi  untuk  mengubah  itu  semua.    Langkah  pertama  adalah  dengan mengevaluasi  sejauh  mana  gerakan  bantuan  hukum  struktural  yang  telah  satu dekade lebih dikembangkan masih relevan untuk menanggapi perkembangan dan perubahan  sosial-politik-ekonomi  yang  terjadi.  Silang  pendapat  tentang  itu terpetakan  dalam  kegelisahan  pemikiran  yang  dituangkan  ke  dalam  Buku Panduan Bantuan Hukum yang diterbitkan YLBHI pada 2014. 6 Kendati demikian, ikhtiar  ini  saja  tampaknya  belum  cukup  kuat  untuk  mendorong  transformasi pergerakan,  perlawanan  terhadap  arah  kebijakan  politik  ekonomi,  apalagi mengubah  program-program  strategis  bantuan  hukum  yang  dicanangkan lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada. 7
Padahal  program-program  strategis  yang  dikembangkan  sesungguhnya sudah  terencana  dengan  baik.  Program-program  itu  sudah  sekaligus  menempat- kan  posisi  bantuan  hukum  yang  dikombinasikan  dengan  program  melek  hukum ( legal  literacy ),  yang  mencakup  kegiatan  pendidikan  di  kampung-kampung, sebagai  upaya  mengembangkan  kapasitas  masyarakat,  seperti program-program paralegal  atupun  pos  bantuan  hukum.  Sedangkan legal  literacy ,  sebagaimana ditulis  oleh  Wignjosoebroto 8 dan  Siahaan 9 adalah  upaya  membangun  kesadaran
5 Gerry Van Klinken and E. Aspinall. The state and illegality in Indonesia. (Brill, Leiden, 2011); Vedi R.  Hadiz.  “Local  Power:  Decentralization  and  political  reorganization  in  Indonesia," conference paper , presented at the “ Globalization, Conflict, and Political Regimes in East and Southeast Asia ," (Asia  Research  Center,  Murdoch  University,  Western  Australia,  15-16  August  2003);  Vedi  R Hadiz.  “The  Localization  of  Power  in  Southeast  Asia," Democratization ,  14:5,  873-892,  (2007); Vedi  R.  Hadiz. Localising  Power  in  Post-Authoritarian  Indonesia:  A  Southeast  Asia  Perspective . (Stanford University Press, Stanford, 2010).
6 Herlambang  P.  Wiratraman  dan  M.  Yasin  (ed) Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Ausaid- YLBHI, Jakarta, 2014)
7 Id.
8 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Graha Ilmu, Yogjakarta, 2013.
hukum  sekaligus  gerakan  pemberantasan  buta  hak,  ‘program  untuk  membikin warga melek hukum’.  Artinya tujuannya tidak hanya sebatas menyadarkan orang akan hadirnya suatu undang-undang dalam kehidupan berikut kewajiban apa saja yang  menurut  undang-undang  itu  harus  dipenuhi  warga.    Lebih  jauh  dari  itu, program melek hukum ini ditujukan sebagai ikhtiar mengkritisi dan memperkuat posisi  dan  gerakan  masyarakat.  Sebagaimana  disebutkan  Margaret  Schuler  dan Kadirgam-Rajashingham  dalam  Wignyosoebroto, 10 mereka  mendefinisikan legal literacy sebagai “(the) acquiring of critical awareness about rights and the law, the ability to asserts rights, and the capacity to mobilize for change ”.
Melalui  itu  hendak  diajukan  gagasan  advokatif  yang  baru  tentang  hukum sebagai kekuatan politik yang diharapkan mampu menggerakkan roda perubahan yang  lebih  memihak  kepentingan  golongan  rakyat  yang  selama  ini termarjinalisasi.  Menurut  Wignjosoebroto, 11 legal  literacy bukanlah  sekadar gambaran laten tentang status kogninitif seseorang, melainkan benar-benar suatu proses  sosio-politik  yang  manifes.  Inilah  proses  yang  sengaja  direncanakan  dan diupayakan  secara  sistematis  untuk  membangunkan  kesadaran  warga  dalam rangka  menggalakkan  upaya  memberantas  buta  hak  sekaligus  menyeimbangkan kekuatan tawar antara mereka yang berposisi marjinal (karena buta hukum dan buta hak) dengan penguasa.
Melek  hak  (bukan  semata  melek  hukum)  diupayakan  menjadi  jawaban untuk  melawan  dan  menangkal  proses  marjinalisasi  atau  penyingkiran  hak-hak, termasuk  bekerjanya  pemiskinan  sistematik.  Sekalipun  demikian,  dalam  relasi kekuasaan  yang  timpang  dan  terus  direproduksi  oleh  hukum,  muncul  persoalan apakah  melek  hukum  saja  cukup  untuk  mendorong  perubahan  relasi  sosial  dan kekuasaan?
9 Herbin  M.  Siahaan  (ed.). Pemberdayaan  Hukum  Untuk  Meningkatkan  Tata  Pemerintahan  Yang Baik  Dan  Mengurangi  Kemiskinan  ( The  Asia  Foundation  dan  Asian  Developing  Bank,  Jakarta, 2003).
10 Id. 11 Id.
‘ Legal Reform ’ , ‘ Good Governance ’ dan ‘ Access to Justice ’
LBH dalam Kepungan Mantra Politik Hukum?
Ada sejumlah catatan yang diberikan sehubungan dengan perjuangan LBH (lembaga  bantuan  hukum)  sebagai  pembela  kepentingan  rakyat  miskin.  Catatan itu antara lain, berkaitan dengan keterlibatan masyarakat sipil dalam setidaknya tiga  persoalan  besar: legal  reform [pembaruan  hukum], good  governance [tata kelola  pemerintahan  yang  baik), access  to  justice [akses  terhadap  keadilan].
Ketiganya,  sebagai  mantra,  banyak  diucap  dan  menjadi  panduan  kerja  lembaga- lembaga  bantuan  hukum  ketika  mengembangkan  skema  proyek  atau  program kerja  mereka,  termasuk  ke  dalamnya  perancangan  model-model  pendidikan hukum (kritis), paralegalisme, dan pelatihan-pelatihan serta seminar kolaboratif. Sekilas, program atau proyek-proyek pembaruan hukum yang  disertai diskursus good governance dan  akses  keadilan  sertamerta  terkesan  baik  karena  keduanya dilekati  konsep good (baik)  dan justice (keadilan).  Problem  besarnya  adalah, secara konseptual, keduanya tetap perlu dicermati dan ditelaah lebih lanjut.  Satu hal  penting  adalah  memastikan  bagaimana good governance itu  betul good dan apakah akses keadilan benar berhasil mewujudkan keadilan.
Dalam  konteks  itu  dapat  dipertanyakan  apakah  upaya  mewujudkan transparansi informasi yang dicanangkan pemerintahan daerah betul merupakan ikhtiar mendorong proses demokratisasi dan partisipasi publik? Bahkan kalangan awam  akan  cenderung  menilai  ada/tidaknya  kemajuan  dalam  kaitan  dengan proses demokratisasi. Namun begitu, bilamana dilakukan penelusuran lebih jauh seringkali  tampak  bahwa  kebijakan  transparansi  yang  dicanangkan  pemerintah daerah – bahkan pemerintah pusat - tidak selamanya berkaitan dengan kebutuhan mewujudkan demokrasi atau meningkatkan partisipasi publik.
Dalam  banyak  kasus  penyelesaian  sengketa  tanah  (agraria),  ternyata banyak lembaga bantuan hukum yang mendampingi petani kecil, masih kesulitan mendapatkan  informasi  yang  diperlukan  dan  terbentur  pada  sikap  kantor pertanahan  atau  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  di  tingkat  kabupaten/kota
maupun  propinsi  tidak  sertamerta  terbuka  memberikan  dan  menyampaikan  in- formasi  publik.  BPN  kerap  menyembunyikan  informasi  yang  berkaitan  dengan [penyelesaian]  sengketa  tanah.    Dalam  satu  kasus  kasus  sengketa  tanah  yang melibatkan kelompok petani yang tergabung dalam Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi  (OPWB),  lembaga  bantuan  hukum  yang  menangani  perkara  ini kesulitan  mendapatkan  informasi  tentang  status  hak  guna  usaha  (HGU)  PT. Wongsorejo. Kesulitan serupa dialami Komunikasi Petani Pantai Selatan Lumajang (Koppas)  yang  berkepentingan  melacak  status  hak  atas  tanah  yang  secara  fisik dikuasai TNI AD di pesisir selatan Lumajang.
Ilustrasi  lain  tentang  gagalnya  ikhtiar  mewujudkan  pemerintahan  yang transparan dapat ditengarai dalam kasus persidangan yang memeriksa penolakan warga  Gunem  di  Rembang  atas  pendirian  pabrik  semen,  dikaitkan  dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 668.1/17 tahun 2012  tentang  Izin  Lingkungan  Kegiatan  Penambangan  (7  Juni  2012)  yang diberikan  pada  PT.  Semen  Gresik  (Persero)  Tbk  (pada  berikutnya  diubah namanya  menjadi  PT.  Semen  Indonesia),  di  Kabupaten  Rembang,  Provinsi  Jawa Tengah.  Warga  Gunem  di  Rembang  mengajukan  gugatan  kehadapan  Pengadilan Tata Usaha Negara. Pokok soal ialah permohonan pembatalan surat keputusan di atas karena dianggap melanggar banyak peraturan perundang-undangan (antara lain:  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup),  dan sekaligus  melanggar  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  (AAUPB), termasuk  diabaikannya  pemberian  akses  informasi  dan  transparansi. 12 Dalam putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (Putusan No 99.PK/TUN/2016), gugatan  TUN  yang  diajukan  warga  dimenangkan  dan  ini  maknanya  bahwa  ijin lingkungan  yang  dibatalkan  berkonsekuensi  pada  penghentian  segala  proses pembangunan  dan  rencana  operasional  pabrik.  Namun,  disayangkan  fakta  di lapangan  justru  menunjukan  bahwa  pejabat  publik  justru  mengabaikan  putusan
12 YLBHI-LBH  Semarang,  Catatan  Akhir  Tahun  2015:  Membunyikan  Lonceng  Kem atian (LBH Semarang, Semarang, 2015)., hlm. 7-8.
Mahkamah Agung tersebut. Dalam konteks kasus tersebut, Gubernur Jawa Tengah (Ganjar  Pranowo),  justru  mengeluarkan  Surat  Keputusan  No.  660.1/30  Tahun 2016  tentang  Izin  Lingkungan  Kegiatan  Penambangan  Bahan  Baku  Semen  dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.
Kasus  layanan  publik  dalam  konteks  transparansi  penyelesaian  sengketa agraria dan sumberdaya alam nampaknya masih ‘jauh panggang dari api.’ Terjadi kesenjangan  antara  ideal  kerangka  aturan  normatif  dengan  implementasi  di lapangan.  Tidak  mengherankan,  badan-badan  pemerintahan  sekalipun  terus menggadang  jargon good  governance ,  justru  menjadi  bagian  dari  konflik  dan dengan keberpihakannya itu terus menerus merugikan kepentingan publik secara luas.
Dapat dan perlu disebut di sini menguatnya  korupsi sistematik di tingkat birokrasi  politik  lokal.  Konspirasi  politik  lokal  menyuguhkan  fakta  bertemunya pemodal,  birokrasi  dan  institusi  hukum  yang  selanjutnya  melahirkan  sistem impunitas  dan  pelemahan  penegakan  hukum.  Alhasil,  para  (tersangka-terdakwa tindak  pidana)  korupsi  maupun  pelaku  pelanggaran  hak  asasi  manusia  begitu mudahnya  lolos  dari  jerat  hukum.  Ini  semua  adalah  karena  tata  kelola pemerintahan yang baik hanya digunakan sebagai slogan politik. Tidak ada yang salah  dengan  gagasan  itu  sendiri.  Tidak  berjalannya  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  ini  sebaliknya  terjadi  karena  keberlakuan  paradigm  lama  yang  justru melestarikan watak kekuasaan politik yang cenderung korup dan diskriminatif.
Lebih  celaka,  ternyata  gerakan  masyarakat  sipil,  termasuk  lembaga- lembaga  bantuan  hukum,  tidak  mampu  keluar  dari  jebakan  diskursus neo-liberalisme dan ekonomi pasar yang mendominasi. Mereka tidak lagi mampu melihat secara kritis dan tiba pada kesadaran atau pemahaman bahwa problema besar  tidaklah  ada  pada  level  diskursus  melainkan  di  tataran  paradigma  yang tidak  juga  berubah.  Paradigma  dominan  dalam  konteks  ini  adalah  masih  terus bekerjanya  atau  terimplementasinya  gagasan good  governance , access  to  justice
dan  lain  sebagainya,  yang  tidak  terlepas  dan  masih  berpusat  pada  gagasan  dan kebijakan liberalisasi pasar.
Tampaknya  strategi  neo-liberal  yang  bertujuan  mempertahankan hegemoni  adalah  secara  berkelanjutan  mereproduksi  pengetahuan  soal rasionalitas good governance . Dengan cara itu, kekuasaan hegemonik dimudahkan bekerja  melalui  berbagai  pintu  masuk  di  level  negara,  non  negara  maupun kemitraan  keduanya.  Realitas  yang  kemudian  muncul  adalah  dikontruksikannya wacana (diskursus) ketatapemerintahan, pembaruan hukum dan kebijakan publik seolah  tidak  terpisah  dan  berkelindan  dengan  gagasan  demokrasi,  hak  asasi manusia,  anti  kemiskinan  maupun  antikorupsi.  Kesemua  itu  pada  akhirnya muncul  sebagai  perangkap  yang  total  dikendalikan  pendukung  dan  paham neo-liberal.  Dengan  cara  itu  pula,  perhatian  masyarakat  dialihkan  dari  adanya ketidakseimbangan pembagian kekuasaan politik dan pemerintah. Lebih dari itu, arah  reformasi  yang  diberi  label good dibelokan  melalui  program-program pendanaan  ke  sejumlah  institusi  negara,  organisasi  non-pemerintah,  serta kampus-kampus melalui pusat-pusat studi governance . Godaan untuk mengakses dana  proyek governance terlampau  besar.  Tidak  sedikit  organisasi kemasyarakatan atau gerakan sipil terjebak dan menyesuaikan rencana dan pola kerja  organisasinya  hanya  untuk  mengejar  dan  mendapatkan access. Inilah  yang dapat kita sebut gejala donor-driven hegemony!

## Penegakan Hukum Lumpuh, HAM Terabaikan
Pengaruh  paham  neo-liberalisasi  pada  pembuatan  maupun  pelaksanaan hukum, mengakibatkan kemandegan penegakan hukum. Hal yang tidak terkecuali muncul dalam ketidakseriusan pemerintah memajukan maupun menegakan hak- hak  asasi  manusia.  Padahal  seharusnya  penegakan  hukum  tidak  tertuju  hanya pada  penerapan  hukum  secara  tegas  semata.  Namun  lebih  jauh  lagi  sejatinya mengupayakan  pembangunan  sistem  hukum  yang  bekerja  secara  berkeadilan, tanpa  diskriminasi,  dan  mampu  menjangkau  seluruh  struktur  politik
ketatanegaraan  dengan  tujuan  akhir  menjamin  penghormatan  dan  penegakan hak-hak dasar warga negara.
Satu  masalah  di  sini  yang  menghalangi  penegakan  hukum  yang dicita-citakan  di  atas  adalah  munculnya  sejumlah  palang  pintu  politik  hukum. Dalam tulisan terpisah, telah diungkap bahwa ada setidaknya lima hambatan atau palang  pintu  politik  di  atas. 13 Pertama,  hukum  dan  penegakannya  telah  terlalu jauh  masuk  ke  dalam  pusaran  kekuasaan  politik  ekonomi.  Kedua,  pemerintah tidak  saja  melakukan  pembiaran,  tetapi  justru  secara  langsung  terlibat  dalam konflik  dan  kekerasan  di  masyarakat.  Dalam  hal  ini  yang  terancam  atau dikorbankan  adalah  jaminan  untuk  menikmati  hak  atas  rasa  aman  warga masyarakat.  Ketiga, dilanggengkannya impunitas. Para pelaku kejahatan hak asasi manusia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Proses hukum, bila sudah  mulai  dijalankan,  malah  dibiarkan  mengambang  tanpa  kejelasan. Pernyataan Jaksa Agung Basrief Arief perihal kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia,  Munir,  mengindikasikan  kuatnya  kebijakan  impunitas. 14 Keempat, melemahnya fungsi protektif yang seharusnya diemban lembaga-lembaga Negara: tersumbatnya aspirasi politik warga negara melalui parlemen, masih dominannya praktik mafia peradilan, dan ketidakberpihakan pemerintah pada penyelenggaraan dan pemajuan hajat hidup orang banyak. Kelima, terpasungnya kebebasan pers, hal mana terkait dominasi kendali pemilik media yang berkepent- ingan  untuk  mendapatkan  akses  atas  kekuasaan  politik,  baik  di  level  nasional maupun lokal.
Konflik  sosial  maupun  kekerasan  aparat  Negara  terhadap  warganegara masih  juga  terus  terjadi.  Sebagai  ilustrasi  semasa  pemerintahan  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono, begitu banyak petani – rakyat kecil – menjadi korban tindak kekerasan  yang  dilakukan  aparat  Negara  akibat  memperjuangkan  dan  memper-
13 Herlambang  P.  Wiratraman,  Gagalnya  Penegakan  Hukum  dan  HAM,  Kompas,  30  September (2011)
14 Kompas, 7 September 2011
tahankan  hak-hak  mereka  atas  tanah  yang  dirampas  (kasus  Alas  Tlogo  di Pasuruan,  penembakan  di  Bima,  kasus  Mesuji  dan  kasus  Selok  Awar-Awar Lumajang  yang  menewaskan  Salim  Kancil).    Rangkaian  peristiwa  tersebut  jelas merupakan  tamparan  keras  bagi  upaya  dan  perjuangan  memajukan  serta menegakkan hak asas manusia di Indonesia. Masyarakat umum seolah dibiarkan terus  bertanya  tentang  kehadiran  Negara  dan  apakah  Negara  sesungguhnya memiliki kewajiban melindungi hak-hak dasar warga negara.
Situasi  serupa,  buruknya  penegakan  hukum  negara,  juga  muncul  dalam penanganan  kasus-kasus  korupsi.  Bahkan  riuh  rendahnya  pemberitaan  tentang konflik kewenangan antar dua lembaga negara (KPK vs PolRi) berkaitan dengan penanganan  penyimpangan  dalam  proyek  pengadaan  simulator  SIM,  jelas menunjukkan  situasi  paling  rendah  dalam  upaya  pemajuan  strategi  penegakan hukum  yang  efektif.    Selain  itu,  sasaran  pelumpuhan  penegakan  hukum  atas kasus-kasus korupsi adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).  Kriminalisasi terhadap Komisioner KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Tidak luput adalah  tembakan  hukum  terhadap  Komisioner  Komisi  Yudisial,  Suparman Marzuki  dan  Taufiqurrohman  Syahuri.  Serangan  ini  muncul  berkaitan  dengan kasus pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi. Tidak cukup dengan itu saja, sekarang  ini  KPK  diduga  kuat  dicoba  untuk  dilemahkan  dari  dalam,  yaitu berkaitan  dengan  tindak  laku  kontraproduktif  yang  dilakukan  Pimpinan  KPK itu sendiri. 15
Sayangnya, setahun perjalanan masa pemerintahan Jokowi, belum tampak ada  perubahan  maupun  ketegasan  sikap  untuk  melawan  upaya  kriminalisasi Komisioner  KPK,  Bambang  Widjojanto  dan  Abraham  Samad,  yang  terjadi  pasca penetapan  Budi  Gunawan  sebagai  tersangka.  Kesan  permisif  terjadi  ketika pelimpahan  kasus  penetapan  Budi  Gunawan  dilakukan  oleh  KPK  kepada  Mabes Polri.  Tidak  mengherankan  hasil  akhirnya  mudah  ditebak.  Pada  akhirnya,  kasus
15 Tempo Edisi “Aduh Ruki”, 14-20 Desember 2015.
Budi  Gunawan  yang  telah  dilimpahkan  ke  Kejaksaan  dan  Kepolisian,  dihentikan pada Maret 2015. 16
Karut  marut  situasi  penegakan  hukum  sebagaimana  digambarkan  di  atas (baik  dalam  kaitan  dengan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  maupun  kasus-kasus korupsi) yang terjadi pasca pemerintahan otoritarian dan belum juga menunjuk- kan  tanda-tanda  akan  surut  dan  dibereskan,  pada  akhirnya  mengakibatkan gerakan bantuan hukum tergagap-gagap.

## Gerakan Bantuan Hukum: Rancang Ulang?
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  sesungguhnya  belum merefleksikan persepektif dan strategi yang diperlukan untuk melawan impunitas dan  kemandekan  penegakan  hukum  sebagaimana  diuraikan  di  atas.    Dalam catatan  Makinara, Undang-Undang  di  atas  belum  maksimal  memajukan  upaya pemberian  atau  layanan  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin.  Dalam pandangannya,  satu  kelemahan  utama  dari  Undang-Undang  di  atas  adalah  sifat atau tatanannya yang masih formalistik. Sekalipun layanan bantuan hukum adalah hak  dari  orang  miskin  yang  sedianya  dapat  diperoleh  tanpa  bayar  ( pro  bono publico ),  yakni  sebagai  penjabaran  persamaan  hak  di  hadapan  hukum.  Namun pada  lain  pihak,  secara  konseptual  ternyata  Undang-Undang  Bantuan  Hukum  di atas  baru  mengkombinasikan  beberapa  ciri  konsep  bantuan  hukum  individual dengan  beberapa  ciri  konsep  bantuan  struktural.  Lagipula  ciri  bantuan  hukum yang ditawarkan masih bersifat pasif (menunggu).
Dipandang  dari  perspektif  sejarah,  lembaga  bantuan  hukum  tidak  dapat dipisahkan  dari  peran  utamanya  sebagai  motor  penggerak  gerakan  bantuan hukum  di  Indonesia.    Sekalipun  yang  digunakan  adalah  istilah  ‘bantuan’, sesungguhnya  bidang  pekerjaan  lembaga-lembaga  bantuan  hukum  telah  jauh berubah dan bergeser.  Istilah yang lebih tepat sekarang ini sebagai pengganti kata bantuan  adalah  memberdayakan.  Sebagai  konsekuensinya,  kerja  lembaga-
16 Id.
lembaga bantuan hukum tidak lagi berpusat semata pada advokasi korban, tetapi lebih jauh lagi, menjadi penggerak yang mendorong pembentukan sistem hukum yang demokratis.
Itu  pula  alasan  mengapa  di  lingkungan  lembaga-lembaga  bantuan  hukum dikembangkan apa yang dinamakan Pendidikan Hukum Kritis (PHK). PHK, meski terkesan sebagai bentuk pendidikan, sebenarnya adalah model gerakan alternatif yang  tak  semata  bertumpu  pada  alternatif  transfer  pengetahuan,  melainkan berupaya  mendorong  kekuatan  publik  dalam  bentuk  pengorganisasian  rakyat. 17 Alasannya adalah bahwa kerja lembaga bantuan hukum melalui PHK mensyarat- kan  adanya  kemampuan  pengorganisasian.  Tujuannya  adalah  agar  hasil  dari pendidikan  tersebut  bisa  dikembangkan  menjadi  gerakan  kontrol  (masyarakat) sipil  yang  efektif  dalam  rangka  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  asasi manusia.
Gagasan  inilah  yang  kemudian  dirumuskan  ke  dalam  model  Bantuan Hukum  Struktural  (BHS)  yang  berkembang  di  awal  1980an.  Bantuan  Hukum Struktural,  kala  itu,  muncul  sebagai  kritik  atas  gerakan  bantuan  hukum  yang masih  sangat  terbatas  (terfokus  pada  individu),  dan  lebih  jauh  lagi  ingin mengubah bantuan hukum menjadi gerakan (reformasi) sosial. Mimpi BHS adalah mengubah tatanan sosial yang tidak manusia dan tidak adil. Itu sebabnya, gerakan bantuan  hukum  harus  bisa  membebaskan  kaum  tertindas  dari  praktek ketidakadilan sistem politik, hukum, ekonomi dan sosial-budaya.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  lembaga-lembaga  bantuan  hukum mengupayakan  muncul  dan  tumbunya  aktor-aktor  pembela  hak  asasi  manusia atau  penegak  hukum  yang  mumpuni.  Hal  ini  dilakukan  terutama  melalui  kade- risasi pejuang hukum yang sekaligus dididik untuk menjadi penggerak kekuatan sosial  masyarakat:  aktivis  paralegal.  Para-legalisme,  dikombinasikan  dengan model  pemberdayaan  –  alih-alih  sekadar  bantuan  –  hukum,  menjadi  pendorong
17 Rikardo  Simarmata.“Pendidikan  Hukum  Kritis:  Asal-Usul,  Faham,  Prinsip  dan  Metode”,  Jurnal Hukum Jentera, Edisi Khusus, 2003.
perubahan  situasi  sosial  yang  secara  struktural  tidak  berkeadilan.  Paralegal, sebagaimana  muncul  dalam  perjalanan  panjang  kerja  lembaga-lembaga  bantuan hukum,  memainkan  peran  penting  dalam  menfasilitasi  pembentukan  organisasi rakyat,  mendidik,  melakukan  penyadaran,  melakukan  analisis  sosial,  advokasi, membantu pengacara, memediasi dan mengumpulkan dokumentasi. 18
Sekalipun  demikian,  bantuan  hukum  struktural  tidak  sempurna.  Suatu analisis menyebut dua kegagalan bantuan hukum struktural. Pertama, penjabaran gagasan  bantuan  hukum  struktural  dinilai  kurang  jelas,  sehingga  melahirkan berbagai  tafsir  di  lapangan;  Kedua,  bantuan  hukum  struktural  ternyata  terjebak dalam  bantuan  hukum  gaya  lama  karena  dalam  kenyataan  tidak  berhasil membangun  institusi  atau  organisasi  alternatif  di  tingkat  basis. 19 Belakangan, gagasan  bantuan  hukum  struktural  dianggap  tidak  lagi  mampu  menjawab persoalan kegagalan sistem penegakan hukum yang sebelumnya digambarkan di atas.
Situasi  seperti  di  atas  masih  muncul  dan  dirasa  di  masa  awal  pasca tumbangnya rezim otoritarian Soeharto di pertengahan 1998. Politik hukum yang sejak itu berkembang memang terasa berbeda, akibat pengaruh proyek reformasi hukum  yang  sejak  itu  dicanangkan.    Tanda-tanda  perubahan  positif    di  bidang reformasi  hukum  tampak  dari,  antara  lain:  terakomodasinya  hak-hak  asasi manusia dalam hukum/perundang-undangan, termasuk pencantumannya sebagai hak-hak  dasar  ( constitutional  rights );  kebebasan  pers  dijamin  hukum  sehingga tidak  lagi  terbuka  peluang  pembredelan,  sensor  dan  pencabutan  perijinan  bagi pers;  liberalisasi  sistem  politik  dan  penyelenggaraan  pemerintahan,  terutama dalam wujud pergeseran sentralisasi menjadi desentralisasi serta pengembangan budaya  demokrasi  elektoral  di  tingkat  nasional  maupun  lokal;  pembagian  porsi kekuasaan  antara  eksekutif,  legislatif  dan  yudisial,  diikuti  dengan  pembatasan kekuasan  Presiden/Wakil  Presiden;  serta  sejumlah  bentuk  paket  reformasi  di
18 Id, hlm. 35.
19 Id, hlm. 37.
tubuh  peradilan,  kepolisian,  kejaksaan,  dan  dukungan  legalisasi  perundang- undangan yang menyangkut pula hak-hak asasi manusia.
Semestinya, dengan reformasi hukum yang sedemikian maju, pelaksanaan beban  kerja  lembaga-lembaga  bantuan  hukum  menjadi  jauh  lebih  ringan. Faktanya?  Ternyata,  reformasi  hukum  yang  ‘dinilai  positif’  itulah  yang  justru melanggengkan  situasi  yang  serupa  dengan  apa  yang  muncul  pada  zaman Presiden Soeharto.  Suatu masa di mana hukum begitu gampangnya dilemahkan, diskriminatif  dan  berkarakter  melegitimasi  pelanggaran  hak  asasi  manusia maupun praktik korupsi. Dengan kata lain, reformasi (hukum)  yang  terjadi awal 2000 gagal mencapai sasarannya, bahkan memunculkan situasi yang lebih buruk, hal mana sudah diuraikan pada bagian awal tulisan ini.
Persoalan  yang  dapat  kita  ajukan  di  sini  adalah  apakah,  mengingat kontradisksi  di  atas  antara  reformasi  hukum  dan  situasi  hukum  yang  masih  ada sekarang  ini,  kerja  lembaga-lembaga  bantuan  hukum  selama  ini  perlu  di re-evaluasi?  Ataukah  alternatifnya  adalah  mendorong  lembaga-lembaga  bantuan hukum  untuk  lebih  memusatkan  waktu  dan  enersinya  pada  penguatan  gerakan politik  untuk  mendorong  percepatan  transformasi  hukum  menjadi  lebih berkeadilan?
Tentunya,  tulisan  singkat  ini  tidak  akan  begitu  saja  diakhiri  dengan preskripsi  tertentu  yang  dimaksud  sebagai  panduan  untuk  merancang  strategi lembaga  bantuan  hukum  di  masa  depan.  Berkaitan  dengan  itu  ada  dua  hal  yang harus dicermati. Pertama, konteks politik nasional dan lokal haruslah disimak dan dibaca kritis oleh para pekerja lembaga-lembaga bantuan hukum itu sendiri (atau pekerja  bantuan  hukum  (para-legal),  yang  ternyata  tidak  semuanya  adalah pengacara/advokad).  Hanya  mereka-lah  yang  berada  dalam  posisi  untuk  dapat memahami situasi-kondisi yang ada secara tepat dan sekaligus menjajaki peluang- peluang  yang  terbuka  untuk  mengubahnya  ke  arah  yang  lebih  baik.  Kedua, lembaga-lembaga  bantuan  hukum  harus  secara  mumpuni  memetakan  kekuatan- kekuatan  sosial-politik  yang  kini  tumbuh  pesat  seiring  dengan  jatuhnya  rezim
pemerintahan  Presiden  Soeharto.  Hal  ini  harus  dilakukan  terutama  dengan menganalisis peran yang dimainkan organisasi masyarakat sipil, mengidentifikasi kantong-kantong gerakan sosial yang efektif, sekaligus merefleksikan kasus-kasus yang selama ini ditangani lembaga-lembaga bantuan hukum.
Apa  yang  juga  bisa  menjadi  titik  tolak  adalah  pengakuan  akan  gagalnya organisasi  masyarakat  sipil,  termasuk  lembaga-lembaga  bantuan  hukum,  dalam mereformasi  dan  membangun  hukum  yang  berkeadilan.  Bahkan  bisa  dan  kerap terjadi justru lembaga-lembaga bantuan hukum berubah menjadi makelar proyek- proyek bantuan hukum yang diprakarsai dan didanai Bank Dunia atau organisasi- organisasi proponen Neo-Liberal. Padahal justru lembaga-lembaga itu ditengarai, setidak-tidaknya  diduga  keras,  merupakan  aktor  di  belakang  gagalnya  reformasi hukum yang dicanangkan pasca Soeharto. Hal lain yang berkaitan dengan itu ada- lah  kegagalan  gerakan  masyarakat  sipil  untuk  memahami,  mencermati  apalagi menghindar  dari  strategi  program-program  pemajuan  hak-hak  asasi  manusia yang berada dan berkembang dalam paradigma liberalisasi pasar ( market friendly human rights paradigm ).
Selain  itu,  perluasan  pergerakan  lembaga-lembaga  bantuan  hukum  tidak atau jangan lagi terpusat di luar kampus. Justru yang harus diperkuat dan diper- luas jaringan kerja dan kemampuannya adalah lembaga-lembaga bantuan hukum yang terpusat di kampus (terafiliasi dengan fakultas hukum). Hal ini bisa dimulai dengan  membangun  sistem  kerja  dan  evaluasi  kerja  advokasi. 20 Persoalan  akses keadilan, bukan semata penting dibaca sebagai penyediaan jaminan akses formal, melainkan  harus  ditempatkan  dalam  konteks  sosial  politik  yang  melingkupinya. Sejalan  dengan  itu,  pendidikan  tinggi  hukum  sudah  seharusnya  meninggalkan metoda  pengajaran  hukum  yang  terpusat  pada  aturan  hukum  tertulis  (yuridis-
20 Fulthoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing. Mengelola Legal Clinic. Panduan Membentuk dan  Mengembangkan  LBH  Kampus  untuk  Memperkuat  Akses  Keadilan  (ILRC/The  Indonesian Legal Resource Center dan CIDA, Jakarta, 2009).
normatif  atau  dogmatis)  dan  melengkapinya  dengan  metoda-metoda  yang  lebih membuka diri pada analisis sosial terhadap hukum.
Alih-alih mempertahankan  dan  menjaga  sikap  kritis,  dalam perkembangannya,  lembaga-lembaga  bantuan  hukum  terlalu  mudah  mengalah pada  pragmatism  kebutuhan  pendanaan  melalui  proyek  atau  program.  Dalih utama  adalah  perlunya  organisasi  bertahan  hidup.  Namun  dalam  proses  yang sama,    idealisme  aktivisme  sosial-politik  yang  seharusnya  diemban  lembaga- lembaga bantuan hukum justru ditinggalkan. Hal serupa sayangnnya tejadi juga di sejumlah negara-negara dunia ketiga lainnya.

## Penutup
Gerakan sosial politik lembaga-lembaga bantuan hukum sekarang ini terus memerlukan pasokan enersi politik yang tidak kecil. Lembaga-lembaga itu harus semakin  cermat  mengembangkan  strategi  agar  terus  dapat  mendorong transformasi  sistem  politik  maupun  hukum  ke  arah  yang  lebih  baik.  Dimaksud dengan  itu  adalah  sistem  yang  lebih  dan  kian  berpihak  pada  rakyat  dan  perlin- dungan-penegakan  hak  asasi  manusia.    Gerakan  transformasi  hukum  yang berkeadilan  hanya  bisa  dan  mungkin  tercapai  melalui  pengembangan  model- model  bantuan  hukum  yang  baru.  Dalam  pada  itu  bantuan  hukum  itu  harus disinergikan  dengan  pengembangan  gerakan  sosial-politik  melalui  organisasi masyarakat  yang  kuat,  terkonsolidasi,  kritis  dan  berani  melakukan  perubahan sistem, termasuk bila perlu, dengan menggunakan metode ekstra-legal sekalipun.
Sekalipun  begitu,  harus  dicermati  bahwa  gerakan  bantuan  hukum  yang berkembang  saat  ini,  dengan  adanya  Undang-Undang  Bantuan  Hukum,  akan mudah  dan  cenderung  terjebak  pada  pragmatisme.  Hal  ini  kiranya  tidak terhindarkan.  Bilamana  strata  sosial  yang  menjadi  sasaran  tidak  diperhitungkan dengan  tepat,  maka  dengan  mudah  gerakan  bantuan  hukum  hanya  akan menyentuh    wilayah permukaan dan gagal melihat akar masalah. Lebih dari itu, harus pula   diwaspadai perangkap Neo-Liberalisme. Bilamana ini terjadi, program bantuan  hukum  alih-alih  mampu  mencerdaskan  atau  membuat  melek  hukum
masyarakat terpinggirkan. Sebaliknya yang terjadi, yaitu orientasi kerja lembaga- lembaga  bantuan  hukum  justru  memperkuat  sistem  atau  bangunan  kekuasaan sosial-politik yang bersifat menindas.
Berdasarkan  itu  semua,  maka  diperlukan  reorientasi  gerakan  bantuan hukum. Tantangan yang dilempar pada pengacara publik atau pengabdi bantuan hukum  adalah  untuk  melampaui  mandat  yang  diberikan  pada  mereka  oleh Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum.  Sekaligus, mereka  harus  berani  mengambil  posisi  dan  melawan  diskursus  sekaligus paradigma  hak  asasi  manusia  yang  ramah  pada  kepentingan  pasar.    Tulisan  ini akan diakhiri dengan kutipan dari tulisan yang dibuat seorang buruh:
“…bahwa  hari  ini,  menyelesaikan  masalah  hukum  hanya  bisa dituntaskan  bukan  dengan  cara  berhukum  yang  sehat,  apalagi mengandalkan  institusi  politik  dan  hukum  bekerja  baik,  melainkan menjawabnya  dengan  gerakan  sosial  nan  terkonsolidasi  untuk merebut  hak-hak  asasi  manusia.  Meskipun  beresiko  tinggi,  rasanya jauh  lebih  efektif,  terukur  dan  lugas  dengan  strategi  ini  di  tengah ketidakberpihakan pemerintah dan kaum pemodal.”
Akhir  kata,  dengan  mencermati  situasi-kondisi  masih  mendominasinya kekuatan politik ekonomi yang tidak berpihak pada upaya perlindungan hak-hak asasi  manusia,  maka  di  masa  depan,  reorientasi  gerakan  bantuan  hukum  yang dimotori  para  pengacara  publik  sudah  seharusnya  ditujukan  pada  ikhtiar membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan sosial.

## Daftar Pustaka
Buku : Adnan Buyung Nasution. Bantuan Hukum di Indonesia. (LP3ES, Jakarta, 1981) Fulthoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing. Mengelola Legal Clinic. Panduan Membentuk dan Mengembangkan LBH Kampus untuk Memperkuat Akses Keadilan (ILRC/The Indonesian Legal Resource Center dan CIDA, Jakarta, 2009).
Gerry Van Klinken and E. Aspinall. The state and illegality in Indonesia. (Brill, Lei- den, 2011).
Herbin  M.  Siahaan  (ed.).  Pemberdayaan  Hukum  Untuk  Meningkatkan  Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Mengurangi Kemiskinan (The Asia Founda- tion dan Asian Developing Bank, Jakarta, 2003).
Herlambang P. Wiratraman. “Disain Neo-Liberalisme dan Ancaman Terhadap Hak- Hak Buruh”,  Makalah Untuk Labor Law Course For Trade Unionist , Train- ing,  Surabaya,  7-10  September  2006, Trade  Union Rights Center Dan Fo- rum Buruh Surabaya (2006).
Herlambang  P.  Wiratraman. Good  Governance  and  Legal  Reform  in  Indonesia . (OHRSD Mahidol University, Bangkok, 2007).
Herlambang  P.  Wiratraman.  “Neo-Liberalisme,  Good  Governance  dan  Hak  Asasi Manusia”, Jurnal Hukum Jentera XV, Januari-Maret (2007).
Herlambang P. Wiratraman.“Gagalnya Penegakan Hukum dan HAM”, Kompas, 30
September (2011).
Herlambang P. Wiratraman dan M. Yasin (ed) Panduan Bantuan Hukum di Indo- nesia (Ausaid-YLBHI, Jakarta, 2014)
Ihdi  Karim  Makinara.  “Pengaruh  Bantuan  Hukum  terhadap  Masyarakat  Miskin (Meninjau  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum)”. Rechtsvinding (BPHN), Volume 2 Nomor 1, April (2013).
Jan Naderveen Pieterse. Globalization or Empire? (Routledge, New York/London,
2004).
Margaret Schuler dan Shakuntala Kadirgamar-Rajashingham (ed.). Legal Literacy: A Tool for Women’s Empowerment. (UNIFEM, New York, 1992).
Moch. Zaidun “Gerakan bantuan hukum struktural di Indonesia: studi tentang ti- pologi gerakan bantuan hukum struktural Yayasan LBH Indonesia”. M.Si. Tesis. Surabaya : Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, 1996.
Rikardo  Simarmata.“Pendidikan  Hukum  Kritis:  Asal-Usul,  Faham,  Prinsip  dan Metode”, Jurnal Hukum Jentera, Edisi Khusus (2003)
Soetandyo  Wignjosoebroto.  Hukum  dalam  Masyarakat.  (Graha  Ilmu,  Yogjakarta, 2013).
Todung Mulya Lubis. Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural (LP3ES, Jakarta, 1986)
Todung Mulya Lubis. “Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia: Sebuah Studi Awal” dalam  Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara  dan  Mulyana  W.  Kusumah,  Be-
berapa  Pemikiran  Mengenai  Bantuan  Hukum:  Ke  arah  Bantuan  Hukum Struktural (Alumni, Bandung, 1990).
Todung  Mulya  Lubis.  “Bantuan  Hukum:  Ar � ah  dan  Peranannya”,  Prisma  No.  6 Tahun II, Desember 1973.
Vedi  R.  Hadiz. “Local Power: Decentralization and political reorganization in Indo- nesia," conference paper, presented at the “Globalization, Conflict, and Polit- ical Regimes in East and Southeast Asia," (Asia  Research  Center,  Murdoch University, Western Australia, 15-16 August 2003).
Vedi R Hadiz. “The Localization of Power in Southeast Asia," Democratization , 14:5, 873-892, (2007).
Vedi  R.  Hadiz. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. (Stanford University Press, Stanford, 2010).
YLBHI-LBH  Semarang.  Catatan  Akhir  Tahun  2015:  Membunyikan  Lonceng  Ke- matian (LBH Semarang, Semarang, 2015).

## Media Massa
Tempo, Edisi “Aduh Ruki”, 14-20 Desember (2015).