KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Ni Made Trisna Dewi 1 , Ni Made Rai Sukardi 2
1 Fakulatas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar J l . K amboj a No.17,  Da ngi n  Pur i  K an gi n, K ec . Denpasar  Ut ar a, K ot a Denpasar ,  Bal i
2 Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok Nomor 10 Denpasar E-mail : madetrisnadewishmh@gmail.com 1, sukardirai@yahoo.com 2
Abstract,  Digital  signatures  can  provide a  greater  guarantee of  document  security  than regular signatures. The recipient of the electronic message which is affixed with a digital signature  can  check  whether  the  message  really  came  from  the  correct  sender  and whether  the  message  has  been  altered  after  being  signed  either  intentionally  or unintentionally  in  the  case  of  electronic  payment  systems.  The  formulation  of  this research problem is how the authenticity of digital signatures according to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and how the legal power of digital signatures in proving civil disputes is reviewed from Law Number 11 of 2008 concerning  Electronic  Information  and  Transactions.  The  research  method  used  in  this research is a type of normative research. The results of the discussion in this study are as follows: It needs to be well understood by legal practitioners that an electronic signature, not  a  scanned  signature  image  is  then  placed  on  a  document,  so  that  a  document  is impressed (on a computer monitor screen) signed. The actual definition of an electronic signature (according to the ITE Law) can be made in various ways, including by means of  a  digital  code  that  is  attached  to  an  electronically  transmitted  message,  which  will specifically  provide  a special identification  of  the  sender.  The  strength  of  the  burden  of proof inherent in digital signatures in terms of proving that civil procedural law has the strength of the evidence burden at the level of an underhanded deed (ABT), therefore the strength of the evidence load inherent in signatures in electronic mail is only the strength of formal proof and material proof.
Keywords : Proof, Digital Signature, Civil Law
Abstrak , Tanda tangan digital dapat memberikan jaminan terhadap keamanan dokumen dibandingkan dengan tanda tangan biasa. Penerima pesan elektronik yang dibubuhi tanda tangan  digital  dapat  memeriksa apakah pesan tersebut  benar-benar  datang  dari  pengirim yang benar dan apakah pesan itu telah diubah setelah ditandatangani baik secara sengaja atau tidak sengaja dalam hal sistem pembayaran elektronik. Rumusan masalah penelitian ini  bagaimana  keaslian  tanda  tangan  digital  menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan bagaimana kekuatan hukum tanda tangan  digital  dalam  pembuktian  sengketa  perdata  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Metode  penelitian  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  normatif.  Hasil  pembahasan dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut:  Perlu  dipahami  dengan  dengan  baik  oleh  praktisi hukum bahwa suatu tanda-tangan elektronik, bukan suatu gambar tanda-tangan yang di- scan  kemudian  ditempatkan  pada  suatu  dokumen,  sehingga  suatu  dokumen  memang terkesan  (pada  layar  monitor  computer)  sudah  ditandatangani.  Pengertian  tanda-tangan elektronik yang sebenarnya (menurut Undang-Undang ITE) bisa dibuat dengan berbagai cara  antara  lain  dengan  sebuah  kode  digital  yang  ditempelkan  pada  pesan  yang dikirimkan  secara  elektronik,  yang  secara  khusus  akan  memberikan  identifikasi  khusus
dari  pengirimnya.  Kekuatan  beban  pembuktian  yang  melekat  dalam digital  signature ditinjau  dari  pembuktian  hukum  acara  perdata  memiliki  kekuatan  beban  bukti  setingkat dengan  akta  bawah  tangan  (ABT),  oleh  karena  itu  kekuatan  beban  bukti  yang  melekat dalam  tanda  tangan  pada  surat  elektronik  hanya  kekuatan  pembuktian  formil  dan pembuktian materil.
Kata Kunci : Pembuktian, Digital Signature, Hukum Perdata
PENDAHULUAN Keberadaan dan kekuatan pembuktian  dari  tanda  tangan  digital memang belum diatur secara rinci dalam hukum  positif  Indonesia,  sehingga menimbulkan  ketidakpastian  hukum, terutama  jika  harus  dihadapkan  dimuka pengadilan.  Baik  tanda  tangan  digital maupun  tanda  tangan  konvensional keduanya memang memiliki media yang berbeda, namun pada dasarnya penggunaan tanda tangan digital maupun  tanda  tangan  konvensional merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang sama,yaitu melahirkan hubungan hukum perikatan  di  antara  para  pihak  yang membuat perjanjian.
Penggunaan  tanda  tangan  digital memerlukan dua proses, yaitu tindakan- tindakan dari pihak penandatangan serta dari  pihak  penerima.  Secara  singkat kedua  proses  tersebut  dapat  dijelaskan sebagai  berikut:  pertama,  pembentukan tanda  tangan  digital  menggunakan  nilai hash yang  dihasilkan  dari  dokumen serta kunci privat yang telah didefinisikan sebelumnya. Untuk menjamin  keamanan  nilai  hash  maka seharusnya  terdapat  kemungkinan  yang sangat  kecil  bahwa  tanda  tangan  digital yang  sama  dapat  dihasilkan  dari  dua dokumen  serta  kunci  privat  yang berbeda.  Kedua,  verifikasi  tanda  tangan digital  adalah  proses  pengecekan  tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen  asli  dan  kunci  publik  yang telah  diberikan,  dengan  cara  demikian dapat  ditentukan  apakah  tanda  tangan digital dibuat untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang berkorespondensi dengan kunci publik. Selain apa yang telah dikemukakan di atas, untuk menandatangani  sebuah  dokumen  atau
informasi,  penandatangan  pertama-tama membatasi  secara  tepat  bagian-bagian mana  yang  akan  ditanda  tangani.
Informasi yang dibatasi tersebut dinamakan “ message ”. Kemudian aplikasi  tanda  tangan  digital  akan membentuk  nilai  hash  menjadi  tanda tangan  digital  menggunakan  kunci privat.  Tanda  tangan  digital  yang terbentuk  adalah  unik  baik  untuk message dan juga kunci privat.
Umumnya,  sebuah  tanda  tangan digital disertakan pada dokumennya dan juga disimpan dengan dokumen tersebut juga.Tanda  tangan  digital  juga  dapat dikirim maupun disimpan sebagai dokumen  terpisah,  sepanjang  masih dapat diasosiasikan dengan dokumennya.Karena tanda tangan digital  bersifat  unik  pada  dokumennya, maka  pemisahan  tanda  tangan  digital seperti  itu  merupakan  hal  yang  tidak perlu dilakukan.
Menurut  sudut  pandang  keilmuan hukum, proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital
memenuhi  unsur-unsur  paling  penting. Pertama, Otentikasi Penandatangan. Jika pasangan  kunci  publik  dan  kunci  privat berasosiasi  dengan  pemilik  sah  yang telah  didefinisikan,  maka  tanda  tangan digital  akan  dapat  menghubungkan  atau mengasosiasikan dokumen dengan penandatangan.Tanda tangan digital tidak dapat dipalsukan, kecuali
penandatangan  kehilangan  kontrol  dari kunci privat miliknya.
Kedua,  otentikasi  dokumen  tanda tangan  digital  juga  mengidentikkan dokumen  yang  ditanda  tangani  dengan tingkat  kepastian  dan  ketepatan  yang jauh  lebih  tinggi  daripada  tanda  tangan di atas kertas.Ketiga, penegasan membuat tanda tangan digital memerlukan  penggunaan  kunci  privat
dari  penandatangan.  Tindakan  ini  dapat menegaskan bahwa penandatangan setuju  dan  bertanggungjawab  terhadap isi  dokumen.Keempat,  efisiensi  proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan  digital  menyediakan  tingkat kepastian  yang  tinggi  bahwa  tanda tangan  yang  ada  merupakan  tanda tangan  sah  dan  asli  dari  pemilik  kunci privat.  Dengan  tanda  tangan  digital, tidak  perlu  ada  verifikasi  dengan melihat  secara  teliti  (membandingkan) antara  tanda  tangan  yang  terdapat  di dokumen  dengan  contoh  tanda  tangan aslinya  seperti  yang  biasa  dilakukan dalam  pengecekan  tanda  tangan  secara manual.
Adanya  ketidakpastian  hukum tersebut  menimbulkan  permasalahan hukum  sehingga  timbullah  berbagai macam  sengketa  hukum,  antara  para penggunanya  baik  di  tingkat  nasional maupun di tingkat internasional.Kehandalan dan keamanan teknologi  informasi  harus  seimbang dengan  perlindungan  hukum.Seimbang dalam  artian  hukum  bukan  berperan sebagai penghambat perkembangan teknologi, melainkan sebagai penyeimbang dari perkembangan teknologi  dengan  memberikan  jaminan hukum bagi para penggunanya.

## RUMUSAN MASALAH
Adapun masalah yang akan dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana  keaslian  tanda  tangan digital  menurut  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ? 2. Bagaimana  kekuatan  hukum  tanda tangan  digital  dalam  pembuktian sengketa  perdata  ditinjau  dari Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Secara umum penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  kekuatan hukum  tanda  tangan  digital  dalam pembuktian  sengketa  perdata  menurut
Undang-UndangNomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara khusus penelitian ini bertujuan : 1. Bertujuan untuk mengetahui keabsahan  tanda  tangan  digital menurut  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi Dan Transaksi Elektronik 2. Bertujuan untuk mengetahui kekuatan  pembuktian  dari  tanda tangan digital pada sengketa perdata  menurut  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud
Marzuki,  Penelitian  hukum  normatif adalah  suatu  proses  untuk  menemukan aturan  hukum,  prinsip  hukum  maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Sebagai  ilmu  yang  bersifat  preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan norma-norma hukum. 1
Pendekatan yang digunakan untuk membahas  permasalahan  dalam  tulisan ini adalah Pendekatan Perundang- undangan ( statue approach ). Pendekatan ini  dilakukan  dengan  cara  menelaah semua  peraturan  hukum  yang  berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Adapun sumber hukum yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini adalah :
1. Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  mengikat,  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  perundang- undangan  yaitu:  Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata,  Undang-Undang    Nomor  11
1 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian  Hukum ,  Edisi  ke-1  Cet  VI,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35
Tahun 2008  tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik 2. Bahan  sekunder  merupakan  bahan yang  memberikan penjelasan tentang bahan  hukum  data  primer  seperti buku-buku, jurnal dan hasil penelitian.
Selanjutnya  teknik  pengumpulan bahan  ini  menggunakan  teknik  studi dokumen,  dimana  metode  pengumpulan bahan  hukum  diperoleh  dengan  cara membaca  dan  mencatat  berbagai  jenis bahan hukum yang diambil dari berbagai literatur-literatur yang memiliki  kaitan  erat  dengan  bahan hukum  tersebut.  Bahan-bahan  hukum tersebut  dikumpulkan  dengan  teknik dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keaslian Tanda Tangan Digital Menurut  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik Transaksi komersial elektronik ( e-
Commerce ),  merupakan  salah  satu bentuk bisnis modern yang bersifat non- face dan non-sign (tanpa  bertatap  muka dan  tanpa  tanda  tangan).  Transaksi komersial elektronik ( e-commerce ) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya  bahwa  transaksi  ini  bersifat paperless (tanpa  dokumen  tertulis), borderless (tanpa  batas  geografis)  dan para  pihak  yang  melakukan  transaksi tidak  perlu  bertatap  muka.  Transaksi komersial elektronik ( e-commerce ), mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial  yang  didasarkan  pada  proses elektronis  dan  transmisi  data  melalui media elektronik. Karena itu, tidak   ada definisi   konsep   transaksi   komersial elektronik   yang   berlaku Internasional.
Transaksi  Elektronik  berdasarkan pada  Pasal  1  ayat  (9)  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik menyebutkan: Transaksi  elektronik,  adalah    hubungan hukum  yang    dilakukan    melalui komputer, atau media elektronik lainnya.  Berdasarkan  berbagai  definisi tersebut,  terdapat  beberapa  kesamaan
yaitu;  terdapat  transaksi  antara  dua pihak  atau  lebih;  ada  pertukaran  barang dan  jasa;  menggunakan  internet  sebagai medium utama untuk melakukan transaksi. 2
Dalam UU-ITE, pengertian tanda- tangan  elektronik  adalah suatu  tanda tangan  yang  terdiri  atas  Informasi Elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya  yang  digunakan  sebagai  alat verifikasi  dan  autentikasi.  Aturan  lebih lanjut mengenai tanda-tangan elektronik ini  ada  dalam  Pasal  11  yang  mengatur bahwa: Tanda Tangan Elektronik memiliki  kekuatan  hukum  dan  akibat hukum  yang  sah  selama  memenuhi persyaratan sebagai berikut: data pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik terkait  hanya  kepada  Penanda  Tangan; data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada  dalam  kuasa  Penanda  Tangan; segala perubahan terhadap Tanda Tangan  Elektronik  yang  terjadi  setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; segala  perubahan  terhadap  Informasi Elektronik  yang  terkait  dengan  Tanda Tangan  Elektronik  tersebut  setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya;  dan  terdapat  cara tertentu  untuk  menunjukkan  bahwa Penanda  Tangan  telah  memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. Ketentuan lebih lanjut  tentang  Tanda  Tangan  Elektronik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dengan berlakunya UU-ITE diatur  mengenai  keabsahan  suatu  tanda- tangan  elektronik,  maka  kaitannya dengan  RUPS-PT  haruslah  memenuhi syarat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 11  UU-ITE,  agar  suatu  tanda  tangan elektronik  dalam  keputusan  RUPS
2 Ridwan Khairandy, 2001, Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi  Transaksi  Elektronic  Commerce , Jurnal Hukum Bisnis, vol.16, hlm. 57
menjadi  suatu  alat  bukti  yang  sah (menurut hukum acara perdata Indonesia).  Namun  hingga  tulisan  ini dibuat,  keabsahan  suatu  tanda-tangan elektronik masih harus menunggu Peraturan Pemerintah sebagaimana disyaratkan pada Pasal 11 ayat (2), oleh karenanya  kami  berpendapat  bahwa penggunaan tanda-tangan elektronis untuk  keabsahan  suatu  RUPS  masih sangat  riskan,  sebelum  terbitnya  suatu aturan tegas dari Pemerintah berdasarkan Undang-Undang ITE. Kalaupun  nantinya  terbit  Peraturan Pemerintah  sebagai  peraturan  pelaksana Pasal 11 UU-ITE, maka hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan  RUPS  via  Telekonferensi agar  terpenuhi  syarat  sahnya  suatu tanda-tangan elektronis terhadap keputusan  RUPS  yaitu  “pemegang saham  subjek  hukum  yang  berhak pemegang  saham  ketika  melakukan RUPS via telekonferensi memang benar- benar  berada  dalam  wilayah  Republik Indonesia”  (Pasal  76  ayat  (3)  dan  (4)
UU-PT).  Mengapa  syarat  sah  ini  perlu kami  kemukakan?  Karena  UU-ITE mengizinkan penerapan yurisdiksi “meluas” hingga keluar wilayah Indonesia  (Pasal  2  UU-ITE),  jadi  jika dibuktikan  berdasarkan  UU-ITE  maka RUPS via telekonference yang
dilakukan  oleh  pemegang  saham  yang berada diluar wilayah R.I. disertai tanda- tangan  elektronik  adalah  sah;  namun
UU-PT  yang  merupakan  lex-spesialis dari  ketentuan  Perseroan  Terbatas,
membatasi secara tegas bahwa penyelenggaraan RUPS harus dilaksanakan  di  Indonesia  (Pasal  76 UUPT).  Sehingga  apabila  tercipta  suatu kondisi,  pada  saat  RUPS  dilaksanakan via  telekonferensi ,  salah  satu  atau beberapa  pemegang  saham  ternyata berada  di  luar  wilayah  Indonesia,  dan apabila berdasarkan hukum acara
perdata  berhasil  dibuktikan  (tentunya harus  didukung  oleh  keterangan  saksi ahli  dari  para  teknologi  informatika yang  membuktikan  bahwa  salah  satu pemegang  saham  memberikan  tanda-
tangan  elektronik  di  luar  wilayah Republik  Indonesia)  RUPS  dimaksud akan berakibat batal demi hukum. Selanjutnya perlu dipahami dengan dengan baik oleh praktisi hukum bahwa  suatu  tanda-tangan  elektronis, bukan  suatu  gambar  tanda-tangan  yang di-scan  kemudian  ditempatkan  pada suatu dokumen, sehingga suatu dokumen  memang  terkesan  (pada  layar monitor komputer) sudah ditandatangani.  Pengertian  tanda-tangan elektronik  yang  sebenarnya  (menurut Undang-Undang ITE) bisa dibuat dengan berbagai cara antara lain dengan sebuah  kode  digital  yang  ditempelkan pada  pesan  yang  dikirimkan  secara elektronis,  yang  secara  khusus  akan memberikan  identifikasi  khusus  dari pengirimnya.  Indonesia  sendiri  (dari hasil diskusi UU-ITE yang diselenggarakan  oleh  AAI-JakSel)  akan mengarah  kepada  praktek  Penggunaan tanda-tangan digital berdasarkan “public key” yaitu  sebuah  bentuk  enkripsi  data yang  menggunakan  2  jenis  kunci berbeda (public key & private key) .

## Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Digital Dalam Sengketa Perdata
Tanda  Tangan  Digital  memiliki fungsi  sebagai  penanda  pada  data  yang memastikan  bahwa  data  tersebut  adalah data  yang  sebenarnya  (tidak  ada  yang berubah). Dengan begitu, Tanda Tangan Digital  dapat  memenuhi  setidaknya  dua syarat keamanan jaringan, yaitu
Authenticity dan
Nonrepudiation. 3
Tanda  tangan  digital  merupakan  sistem keamanan  kriptografi  simetris (symetric crypthography/secret key crypthography) atau public key cryptography  system yang dikenal sebagai kriptografi simetris, menggunakan  kunci  yang  sama  dalam melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap  suatu  pesan (message), disini pengirim  dan  penerima  menggunakan kunci yang sama sehingga mereka harus
3 http://radhafisinau.blogspot.co.id/2013/1 0/kerangka-hukum-digital-signature-dalam.html
menjaga  kerahasian (secret) terhadap kunci tersebut.
Berdasarkan  pada  Pasal  1  ayat (12)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008,  Tanda  Tangan  Elektronik  adalah tanda  tangan  yang  terdiri  atas  informasi elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi atau terkait  dengan  informasi  elektronik lainnya  yang  digunakan  sebagai  alat verifikasi dan autentikasi.
Tujuan  dari  suatu  tanda  tangan dalam  suatu  dokumen  elektronik  adalah sebagai berikut :
a. Untuk memastikan otensitas dari dokumen tersebut; b. Untuk menerima/menyetujui secara menyakinkan isi dari sebuah tulisan. Dengan memberikan tanda tangan digital pada data elektronik yang dikirimkan maka akan dapat ditunjukkan darimana data elektronis tersebut sesungguhnya  berasal.  Integritas  pesan tersebut akan terjamin karena keberadaan dari Digital Certificate yang diperoleh  atas  dasar  aplikasi  kepada Cerfication Authority oleh user/subscriber . Digital certificate berisi informasi  mengenai  pengguna  yaitu identitas, kewenangan, kedudukan hukum serta status dari user. Pentingnya kepercayaan yang tinggi  dalam  otentisitas  pengirim  ini terutama  jelas  dalam  konteks  keuangan. Misalnya, kantor cabang bank mengirimkan  instruksi  ke  kantor  pusat meminta  perubahan  saldo account . Apabila  kantor  pusat tidak  yakin  bahwa pesan  tersebut  benar-benar  dikirim  dari sumber resmi, bertindak atas permintaan semacam  itu  bisa  menjadi  kesalahan besar.
Integritas/ integrity yaitu jika seorang  penerima  pesan/data  merasa yakin  bahwa  pesan/data  tersebut  pernah dimodifikasi  atau  diubah  selama  proses pengiriman atau penyimpanan. Penggunaan digital  signature yang diaplikasikan pada pesan/data elektronik yang dikirimkan dapat menjamin bahwa pesan/data  elektronik  tersebut  tidak mengalami suatu perubahan atau
modifikasi  oleh  pihak  yang  tidak berwenang.
Dalam  skenario  ,  pengirim  dan penerima  pesan  mungkin  memiliki kebutuhan  untuk  keyakinan  bahwa pesan  belum  diubah  selama  transmisi. Meskipun  menyembunyikan  enkripsi  isi pesan,  dimungkinkan  untuk mengubah
sebuah pesan terenkripsi tanpa memahaminya.  Namun,  jika  pesan secara  digital  ditandatangani,  setiap perubahan  dalam  pesan  setelah  tanda tangan akan membatalkan tanda
tangannya.  Selain  itu,  tidak  ada  cara yang  efisien  untuk  memodifikasi  pesan dan  tanda  tangan  untuk  menghasilkan pesan  baru  dengan  tanda  tangan  yang sah,  karena  ini  masih  dianggap  layak oleh  sebagian  besar  komputasi  fungsi hash kriptografi.
Non  repudiation  adalah  hal  yang sangat penting bagi e-commerce apabila suatu  transaksi  dilakukan  melalui  suatu jaringan  internet,  kontrak  elektronik (electronic  contracts), ataupun  transaksi pembayaran.merupakan  aspek  penting dari  tanda  tangan  digital.  Dengan properti  ini  suatu  entitas  yang  telah menandatangani beberapa informasi tidak  dapat  di  lain  waktu  menyangkal memiliki menandatanganinya. Demikian pula,  akses  ke  kunci  publik  hanya  tidak memungkinkan  pihak  penipuan  untuk palsu tanda tangan valid.
Pesan dalam bentuk data elektronik  yang  dikirimkan  bersifat rahasia/ confidential, sehingga tidak semua  orang  dapat  mengetahui  isi  data elektronik  yang  telah  di- sign dan dimasukkan  dalam digital  envelope . Keberadaan digital envelope yang termasuk  bagian  yang  integral  dari digital  signature menyebabkan  suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasiaan  dari  suatu  pesan  yang  telah dienkripsi  ini,  tergantung  dari  panjang kunci/ key yang dipakai untuk melakukan enkripsi.
Kekuatan beban pembuktian yang melekat  dalam  tanda  tangan  digital ditinjau  dari  pembuktian  hukum  acara
perdata  memiliki  kekuatan  beban  bukti setingkat  dengan  akta  bawah  tangan (ABT),  oleh  karena  itu  kekuatan  beban bukti  yang  melekat  dalam  tanda  tangan pada  surat  elektronik  hanya  kekuatan pembuktian  formil  dan  pembuktian materil. 4
Pengaturan  penandatanganan  non elektronik  ditegaskan  dalam  Pasal  1 Ordonansi  tahun  1867  No.  29.  Dalam Ordonansi itu ditegaskan bahwa ketentuan  tantang  kekuatan  pembuktian dari tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang disamakan  dengan  mereka.  Sejalan dengan itu Yahya Harahap juga menguraikan  arti  penting  tanda  tangan.
“Menurut  kepustakaan  tersebut,  tanda tangan  berfungsi  sebagai  syarat  yang mutlak sahnya suatu akta. Oleh sebab itu maka  tulisan  yang  hendak  dijadikan surat  harus  ditandatangani  pihak  yang terlibat  dalam  pembuatannya”. 5 Dengan perkataan  lain,  suatu  surat  atau  tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak  ditandatangani,  ditinjau  dari  segi hukum  pembuktian  dipandang  sebagai sesuatu  yang  tidak  sempurna  sebagai surat  atau  akta  sehingga  tidak  sah dipergunakan  sebagai  alat  bukti  tulisan. Dalam  hubungan  dengan  itu,  tanda tangan  sebagai  identitas  diri  juga menjadi  simbol  sekaligus  semiotik hukumbahwa  diantara  para  pihak  itu telah melahirkan konsensus untuk tunduk pada norma-noma imperatif yang dibangunnya.  Oleh  karena  itu  jika diringkaskan maka dalam hukum, hakikat  tada  tangan  dalam  kaitannya dengan  tujuan  hukum  adalah  sarana membangun  kepastian  untuk  menjadi pedoman  dalam  melahirkan  peristiwa- peristiwa  hukum  (seperti jual  beli,  sewa menyewa, tukar menukar, dan perjanjian utang piutang lainnya).
4 Keny  Witso,  2002, Internet  Isu ,  Citra Aditama, Bandung, hlm. 11.
5 Ibrahim  Ibdam, Perbandingan  Hukum Terhadap  Peranti  Keras  Komputer ,  Alumni,
Bandung, hlm., 23
Dari uraian di atas dapat disimpulkan  hakikat  dari  pada  tanda tangan  digital  sebagai  berikut: pertama, sebagai  alat  bukti  identifikasi  para pihak.  Dari  mekanisme  atau  tata  kerja lahirnya  tanda  tangan  digital  melalui proses enkripsi dengan tekhnik kriptografi ,  lahirlah  kunci  privat  dari salah satu pihak sehingga dapat membuka  kunci  pulik  milik  pelanggan dari  salah  satu  pihak  yang  hendak melakukan  perjanjian  tersebut. Kedua, memenuhi syarat formalitas. Dilibatkannya lembaga certification authority sebagai lembaga yang dipercaya  untuk  menjamin  kerahasiaan digital signature. Negara masih mengusahakan  agar  memilki  lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah untuk menerbitkan sertifikat digital. Ketiga, tanda  persetujuan.  Sifat yang  ada  dalam  tanda  tangan  digital sebagai  kunci  untuk  membuka  kontrak yang  telah  dienkripsi  pula  maka  pada saat  pihak  yang  memiliki  kunci  privat mencocokan  kunci  publik  milik  pelaku usaha  misalnya,  maka  pada  saat  pihak yang memiliki kunci publik itu mengetahui  penawaran  pelanggannya, maka  saat  itu  juga  merupakantanda persetujuan  atas  peristiwa  hukum    yang akan  terjadi  dari  kedua pihak. Keempat , efisiensi .
Setelah  pelanggan  menyatakan persetujuannya  dengan  membuka  atau melakukan  dekripsi  atas  kontrak  yang telah  dienkripsi,  dan  membaca  segala ketentuan  yang  harus  diikuti  terhadap pelaku  usaha,  maka  kedua  pihak  secara tegas menyepakati tunduk pada ketentuan  yang  ada  dalam  kontrak  yang telah dienkripsi itu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas,  dapatlah  ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
1. Keaslian  Tanda  Tangan  Digital menurut  UU  ITE  sebagaimana asas-asas  tersebut  tercantum  dalam Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan di beberapa pasal ditegaskan yaitu berupa asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan  dan  asas  kejelasan rumusan.  Dengan  demikian  tanda tangan elektronik (digital signature) merupakan  alat  bukti yang  sah  dan  mempunyai  akibat hukum  yang  sah,  sehingga  dapat dijadikan  salah  satu  pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara  dianggap  sah  sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan,  dijamin  keutuhannya, dan  dapat  dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. 2. Kekuatan  hukum  tanda  tangan digital  dalam  sengketa  perdata ditinjau  dari  UU  ITE  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu,  seperti  layaknya  kekuatan pembuktian  tanda  tangan  manual yang  terdapat  dalam  akta  otentik yaitu  lengkap  dan  sempurna,  hal tersebut yang memberikan pengakuan  secara  tegas  bahwa meskipun  hanya  merupakan  suatu kode,  Tanda  Tangan  Elektronik memiliki  kedudukan  yang  sama dengan  tanda  tangan  manual  pada umumnya  yang  memiliki  kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan  minimum  yang  harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan  Elektronik.  Ketentuan  ini membuka kesempatan seluas-
luasnya  kepada  siapa  pun  untuk mengembangkan  metode,  teknik, atau  proses  pembuatan  Tanda Tangan Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
http://radhafisinau.blogspot.co.id/2013/1 0/kerangka-hukum-digital-
signature-dalam.html Ibrahim  Ibdam, Perbandingan  Hukum Terhadap Peranti Keras Komputer , Alumni, Bandung. Keny  Witso,  2002, Internet  Isu ,  Citra Aditama, Bandung. Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum , Edisi ke-1 Cet VI,  Kencana  Prenada  Media
Group, Jakarta.
Ridwan Khairandy, 2001, Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi  Transaksi  Elektronic Commerce , Jurnal  Hukum  Bisnis,
vol.16.