## HAKIKAT PEMBUKTIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PRESPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

## Muslim Mamulai
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar email : muslim.mamulai@ymail.com

## Abstract
Proof  via  electronic  media  in  criminal  trials,  still  based  on  the  provisions contained  in  the  Code  of  Criminal  Procedure,  namely  with  reference  to  the theory of proof under the law negatively, but in practice there is still a criminal trial  the pros  and cons. However, in  fact the truth of  the witness  examination teleconference remain equal value, with a witness who was not present at the trial because the witness has been sworn in. Keywords: Electronic Media in the criminal justice system.

## Abstrak
Pembuktian  melalui  media  elektronik  dalam  persidangan  pidana,  masih didasarkan  pada  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  yaitu  dengan  mengacu  pada  teori  pembuktian berdasarkan  hukum  secara  negatif,  tetapi  dalam  praktiknya  masih  ada persidangan  pidana  pro  dan  kontra.  Namun,  sebenarnya  kebenaran teleconference dari pemeriksaan saksi tetap bernilai sama, dengan saksi yang tidak hadir di persidangan karena telah saksi telah ditetapkan. Kata kunci: media elektronik; sistem; peradilan pidana

## A. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  teknologi,  semakin  meningkat  pula penggunaan alat elektronik digital. Karena itu, untuk menghadapi kenyataan  tersebut maka hukum  haruslah  mampu  untuk  mengaturnya,  terutama  kekuatan  pembuktian  dari  suatu media  elektronik  dalam  suatu  peradilan  pidana.  Namun  demikian,  secara  faktual  terjadi kecenderungan  manipulasi  penggunaan  alat  bukti  digital  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung jawab.
Dilema  penegakan  hukum  pembuktian  melalui  media  elektronik  ini,  disebabkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia belum mengakomodir  tentang  pembuktian  melalui  media  elektronik.  Hal  itu  tercermin  dalam Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  yang  “hanya”  menyebutkan  bahwa  Alat  bukti  yang  sah ialah:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.
Dengan  terbatasnya  alat  bukti  tersebut,  maka  keberadaan  bukti  melalui  media elektronik menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan, terlebih lagi dalam Pasal 183 KUHAP  secara  tegas  menyatakan  bahwa  :  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana kepada  seseorang  kecuali  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah,  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang melakukannya. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP yang pada akhirnya mengarah pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu ;
“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian  yang  sah  menurut  undang-undang,  mendapat  keyakinan  bahwa seseorang  yang  dianggap  dapat  bertanggung  jawab,  telah  bersalah  atas  perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.
Dalam  perkembangan  sistem  hukum  pidana  terkait  penggunaan  media  elektronik sebagai  salah  satu  alat  bukti  dalam  perkara  pidana,  hal  yang  menimbulkan  kontroversi publik  yaitu  tentang  kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai  salah satu  lembaga  negara  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  dalam  perkara  korupsi,  kerapkali  menggunakan  media elektronik sebagai salah satu bukti untuk menjerat para koruptor. Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut, terbukti sangat efektif digunakan untuk mengungkap perkara-perkara korupsi di Indonesia. Selain itu, dalam praktek masih terdapat beberapa bukti  elektronik  yang  dijadikan  dasar  oleh  penyidik  dalam  memproses  suatu  tindak pidana, seperti misalnya closed circuit television (CCTV) dan surat elektronik.
Di  Indonesia,  perkembangan  sistem  hukum  pembuktian  khususnya  yang menyangkut  dengan  pembuktian  elektronik,  tercermin  setelah  keluarnya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Jika sebelumnya  bukti  elektronik  hanya  dipakai  dalam  hukum  acara  perdata  sebagai  bukti persangkaan  atau  dalam  hukum  acara  pidana  hanya  dipergunakan  sebagai  bukti petunjuk,  maka  dengan  keluarnya  UU  tentang  informasi  transaksi  elektronik  tersebut, alat  bukti  elektronik  berupa  informasi  elektronik,  dokumen  elektronik,  dan  hasil cetakannya  dengan  tegas  di  akui  sebagai  alat  bukti.  Dengan  demikian  UU  ini, diharapkan  dapat  menjawab  berbagai  masalah  hukum  (termasuk  hukum  pembuktian), yang  berkenaan  dengan  dunia  maya  ( law  of  technology  information  and communication ),  dan  hukum  tentang  perdagangan  dengan  memakai  elektronik  ( e- commerce ).
Salah  satu  yang  menjadi  masalah  hukum  tentang e-commerce adalah    bahwa proses e-commerce belum  dapat  diakui,  baik  sebagai  bukti  oleh  hukum  secara konversional,  seperti  yang  diatur  dalam  Hukum  Acara  Perdata  maupun  pembuktian pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Terkait  dengan  informasi  elektronik,  dokumen  elektronik,  dan  hasil  cetakannya, Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (UUTPPU)  telah  memasukkan  salah  satu  alat  bukti  di  samping  alat  bukti  yang  telah diatur pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti diluar Pasal 184 KUHAP yang diatur dalam UU TPPU terdapat pada Pasal 38 huruf b yang menyatakan :
“alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan
secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu”.
Perkembangan  tekhnologi  berimbas  bagi  sistem  pembuktian,  sehingga  kebutuhan terhadap  bukti  elektronik  dalam  peradilan  tindak  pidana  umum  sangat  diperlukan.  Hal ini,  telah  diakomodasi  dalam  RUU  KUHAP  pada  draft  bulan  Desember  Tahun  2012 mengenai  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  (Pasal  175)  yang  menyatakan  “alat  bukti yang  sah  mencakup  :  1.  barang  bukti,  2.  surat-surat;  3.  bukti  elektronik;  4.  keterangan seorang  ahli;  5.  keterangan  seorang  saksi;  6.  keterangan  terdakwa;  dan  7.  pengamatan hakim”.
Pengertian  alat  bukti  elektronik  menurut  Pasal  175  RUU  KUHAP,  adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik  atau  yang  serupa  dengan  itu,  termasuk  setiap  rekaman  data  atau  informasi  yang dilihat,  dibaca  atau  didengar  yang  dapat  dikeluarkan  dengan  atau  tanpa  bantuan  suatu sarana  baik  yang  tertuang  diatas  kertas,  benda  fisik  apapun  selain  kertas  maupun  yang terekam  secara  elektronik  yang  berupa  tulisan,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  huruf, tanda, angka yang memiliki  makna.
Dengan  realitas  yang  demikian,  maka  dengan  belum  adanya  ketentuan  yang mengatur  tentang  keabsahan  bukti  elektronik  pada  pembuktian  persidangan  perkara pidana umum tentu menjadi permasalahan yang dihadapi aparat penegak hukum.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Di Persidangan Pidana
Perkembangan  teknologi  dewasa  ini,  dirasakan  semakin  pesat  terutama  di  bidang komunikasi  dan  informasi,  karena  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk berkomunikasi  yaitu  melalui teleconference yang  dihubungkan  dengan  satu  sistem komunikasi  dengan  menyajikan  data-data  dengan  suatu  alat  atau  lebih  alat,  seperti telepon, telegraf, televisi, dan lain-lain.
Hukum  Acara  Pidana  sendiri  telah  mengatur  bagaimana  cara  pembuktian  dapat dilakukan dipersidangan, dan bagaimana hakim bersikap di dalam putusannya terhadap suatu  perkara.  Hal  ini,  diatur  dalam  Pasal  183  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  menentukan, “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Di  dalam  penjelasan  Pasal  183  KUHAP  tersebut,  hanya  menyebutkan  “Ketentuan  ini adalah  untuk  menjamin  tegaknya  kebenaran,  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi seseorang”.  Ketentuan  Pasal  183  KUHAP  ini,  mengadopsi  dari  ketentuan  Pasal  294 HIR , yang dianggap sebagai pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, dibutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti yang dapat menjadi pegangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Salah satu alat bukti yang  diatur  dalam  hukum  acara  pidana  adalah  keterangan  saksi,  ialah  apa  yang  saksi nyatakan  di  sidang  pengadilan  (Pasal  185  ayat  (1)  KUHAP).  Jika  dihubungkan  dengan Pasal 1 butir 27 KUHAP, maka yang harus diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah :
a. apa yang saksi lihat sendiri;
b. apa yang saksi dengar sendiri, dan
c. apa yang saksi alami sendiri.
Namun  faktanya  keterangan  saksi  dalam  KUHAP  mengalami  perubahan  seiring dengan  berkembangnya  pengetahuan  masyarakat  di  bidang  tekhnologi,  yaitu  dengan adanya  beberapa  alat  bukti  berupa  rekaman  elektronik  dalam  tindak  pidana  pencucian uang  sebagai  alat  bukti  dalam  praktek  peradilan  pidana.  Di  samping  itu,  juga  telah diperkenalkan  cara  pemeriksaan  saksi  jarak  jauh  dengan  memanfaatkan  teknologi multimedia yang dikenal dengan teleconfrence . Dalam KUHAP tidak mengenal adanya bukti-bukti  elektronik,  maupun  prosedur  pemeriksaan  saksi  melalui  sarana  teknologi informasi teleconference ,  ataupun  melalui  media  elektronik  lainnya,  misalnya  surat elektornik ( email ).
Surat  elektornik  ( email )  jika  dihubungkan  dengan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP, adalah  termasuk  dalam  kategori  alat  bukti  surat  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  187 KUHAP. Alat bukti surat yang dimaksud adalah :
1. Berita acara dan surat lain, dokumen dalam bentuk yang sesuai dibuat pejabat umum yang berwenang;
2. Surat yang di buat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang suatu keadaan;
3. Surat keterangan ahli yang diminta secara resmi;
4. Surat lain yang hanya berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat pembuktian lain.
Melihat penggolongan alat bukti surat yang diakui KUHAP, maka surat elektornik ( email )  dapat  dimasukkan  sebagai  surat  yang  hanya  berlaku,  jika   berhubungan  dengan isi  dari  alat  bukti  lain.  Karena  itu,  surat  elektronik  ( email )  merupakan  alat  bukti  yang tidak  dapat  berdiri  sendiri,  sehingga  membutuhkan  alat  bukti  lainnya.  Misalnya  alat bukti  keterangan  saksi  yang  mengetahui  pembuatan  surat  elektronik  ( email )  itu,  atau keterangan saksi ahli yang menerangkan keaslian surat elektronik ( email ) sebagai suatu alat bukti.
Pemanfaatan  media  elektronik  khususnya email ,  sudah  pasti  akan  menimbulkan adanya  konsekuensi  yang  terjadi  dalam  penggunaan  media  tersebut,  sebagai  alat  bukti dalam  hukum  acara  pidana.  Haruslah  dipandang  keberadaannya  sebagai  keterangan tambahan  yang  dapat  menambah  keyakinan  hakim,  dan  dipahami  secara  objektif  oleh Jaksa  dan  Terdakwa  atau  Penasehat  Hukumnya,  tetapi  tidak  diposisikan  sebagai  alat bukti yang secara limitatif telah diatur oleh undang-undang.
Dalam  sistem  pembuktian  berdasarkan  UU  secara  negatif  terdapat  prinsip  bahwa hakim  hanya  boleh  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa,  apabila  alat  bukti  tersebut secara  limitatif  ditentukan  oleh  UU,  dan  didukung  pula  oleh  adanya  keyakinan  hakim terhadap  eksistensinya  alat-alat  bukti  tersebut.  Untuk  memperkuat  keyakinan  hakim, bahwa  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  (delik),  maka  dipergunakan  pembuktian melalui  media  elektronik  dengan  menggunakan  media teleconference .  Apabila  disimak lebih jauh dalam dunia peradilan di Indonesia, pembuktian melalui media elektronik
dengan  menggunakan teleconference pernah  dilakukan  dalam  persidangan  Rahardi Ramelan,  Pengadilan  HAM Ad  Hoc ,  perkara  Abu  Bakar  Ba'asyir,  dan  kasus  Bom  Bali dengan  terdakwa  Ali  Gufron  Alias  Muhklas  diselenggarakan teleconference dari kesaksian Wan Min bin Wan Mat dari Malaysia.
Salah  satu  contoh  adalah  putusan  Nomor  224/Pid.B/2003/  PN.Dps  tanggal  2 Oktober 2003 atas nama terdakwa Ali Gufron Alias Muhklas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri  Denpasar  dalam  pertimbangan  hukumnya  memperkenankan  digelarnya teleconference dikarenakan: (a) Bahwa memang benar teleconference tidak diatur dalam KUHAP  karena  pembuat  undang-undang  pada  waktu  itu  tentunya  tidak  menyadari adanya  revolusi  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  sedemikian  pesat,  sehingga KUHAP  tidak  mampu  mengantisipasinya.  Apabila  mengacu  secara  formal  legalistik memang teleconference tidak sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP  yang  menghendaki  kehadiran  saksi  secara  fisik  di  ruang  persidangan.  Dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana, aspek  formal  hendaknya  bisa  ditinggalkan  secara  selektif;  (b)  Pada  dasarnya  KUHAP dibuat  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  kebenaran  materiil  sehingga teleconference hanyalah  sekedar  sarana  untuk  mencari  keberanaran  materiil  tersebut,  sehingga  apa salahnya apabila dimanfaatkan. Dalam persidangan teleconference saksi juga bisa hadir di  ruang  sidang  secara virtual .  Semua  pihak  boleh  juga  menguji  keterangan  saksi  dan keterangannyapun  bisa  didengar  semua  orang;  (c)  Bahwa  keberatan  Tim  Penasehat hukum  yang  menyatakan  ketidakberhasilan  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  perlu  disiasati dengan  cara teleconference, karena  Pasal  162  KUHAP  mengaturnya.  Majelis berpendapat  karena  saksi  yang  telah  disumpah  di  penyidik  kemudian  dibacakan  dan keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan  di  sidang  (Pasal  162  (1),  (2)  KUHAP)  karena  saksi  Wan  Min  bin  Wan  Mat layak  apabila  dihadirkan  melalui  media teleconference ;  (d)  Bahwa  terhadap  keberatan Tim  Penasehat  Hukum  yang  menyatakan teleconference bertentangan  dengan  asas kompetensi  Peradilan,  majelis  menyatakan  tidak  dapat  diterima,  karena  apabila  hal  ini diterima  akan  mengakibatkan  Peradilan  Indonesia  akan  ketinggalan  jaman  dalam menghadapi  revolusi  teknologi  dan  informasi.  Menurut  Majelis  Hakim,  pemeriksaan saksi  jarak  jauh  dengan  menggunakan teleconference adalah  merupakan  salah  satu wujud lahirnya Peradilan informasi yang berjangkauan global, lintas batas. Bagi majelis pemeriksaan  melalui  media teleconference mirip  dengan  cara  pemeriksaan  biasa  di persidangan  yang  dilakukan  secara  langsung  dan  transparan.  Fungsi  dan  tujuannya sejalan  dengan  proses  peradilan  itu  sendiri,  yaitu  untuk  mencari  dan  menemukan kebenaran  materiil;  (e)  Bahwa  terhadap  kekhawatiran  saksi  Wan  Min  Wan  Mat  akan memberikan  keterangan  tidak  dalam  keadaan  bebas/tertekan,  hal  ini  berdasarkan Penetapan  Majelis  Hakim  pemberian  keterangan  tersebut  diberikan  dihadapan  seorang Hakim  Anggota,  Jaksa  dan  Penasehat  Hukum  dan  disiarkan  melalui  media  televise, sehingga  majelis  tidak  menemukan  indikasi  saksi  tersebut,  memberikan  keterangan dalam keadaan tidak bebas.
Hal ini berkesesuaian ketika Penasehat Hukum menanyakan, apakah saksi tersebut memberi keterangan dalam  keadaan bebas, tidak ditekan, ia tidak dituntun dengan teks yang ada di depannya dan tidak ada petugas kepolisian di sekitarnya. Bahwa
berdasarkan  Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  memungkinkan dipakainya  alat  bukti  pemeriksaan  berupa  informasi  yang  diucapkan  secara  elektronik yang dalam hal ini dapat diartikan termasuk melalui media teleconference .
Pada  tahun  2011  pemeriksaan  saksi  melalui teleconference kembali  dipraktekkan dalam  kasus  Abu  Bakar  Ba’asyir  terhadap  16  saksi  yang  akan  memberi  kesaksian, berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 148 / PEN.PID /  2011  /  PN.Jkt.Sel.  tanggal  10  Maret  2011,  yang  pada  pokoknya  mengabulkan permohonan pemeriksaan saksi secara teleconference atas 16 saksi tersebut dengan dasar dan argumentasi sebagai berikut:
1. Pasal 33 jo. Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara  Perlindungan  Terhadap  Saksi,  Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim  dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
3. Pasal  9  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Praktek  pembuktian  melalui  media  elektronik  dengan  menggunakan  penyadapan, misalnya  dalam  kasus  Artalyta  Suryani  alias  Ayin.  KPK  yang  memperlihatkan  gambar dan rekaman suara hasil penyadapan telepon Ayin dengan Jaksa Urip sebelum transaksi suap  sebesar  US$  660.000  pada  persidangan  di  Pengadilan  Tipikor.  Dalam  putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  07/PID.B/TPK/2008/  PN.JKT.PST  tanggal  21 Juli  2008,  menyatakan  Artalyta  Suryani  alias  Ayin  telah  terbukti  secara  sah,  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  Primair  Pasal  5  ayat  (I)  huruf  b  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menghubungkan fakta hukum dengan keterangan  saksi-saksi:  Urip  Tri  Gunawan  yang  saling  bersesuaian  dengan  saksi, Juliawan Superani, Djoko Widodo, Agus Heriyanto, Sambiyo, ahli DR. Joko Sarwono, dan barang bukti serta keterangan Terdakwa, rnaka perbuatan terdakwa Artalyta Suryani alias  Ayin  yang  telah  mernberikan  uang  sebesar  US$  660.000  kepada  saksi  Urip  Tri Gunawan,  maka  Majelis  berpendapat  bahwa  unsur  dengan  memberi  sesuatu  telah terpenuhi.
Fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa pengungkapan Tindak Pidana korupsi melalui  alat  bukti  rekaman  suara  sangat  berpengaruh  dan  menguatkan  aparat  penegak hukum  dalam  mempertimbangkan  untuk  memperkuat  alat  bukti  di  muka  persidangan. Terhadap  pertimbangan  hukum  tersebut,  bahwa  hasil  penyadapan  tidak  serta-merta dijadikan  alat  bukti  dalam  tindak  pidana,  namun  harus  disandingkan  dan  bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi fakta serta pengakuan terdakwa, sehingga hemat penulis
bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara atas nama Artalyta Suryani alias Ayin belum melakukan terobosan hukum ( judge made law ).
Praktek  pembuktian  melalui  media  elektronik  dengan  menggunakan  penyadapan telah  diuji  melalui  Mahkamah  Konstitusi  berdasarkan  Perkara  No.  20/PUU-XIV/2016, yang  dimohonkan  oleh  Drs.  Setya  Novanto.  Dalam  permohonannya,  pemohon memohonkan  pengujian  terhadap  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dan  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap  UUD  NRI Tahun 1945.  Mahkamah  Konstitusi  yang  merupakan  peradilan  tingkat  pertama  dan  terakhir, menjatuhkan  putusan  mengenai  frasa  "informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik" dalam Pasal  5 ayat  (1) dan ayat  (2) serta Pasal  44 huruf b UU  ITE mutatis mutandis berlaku pula bagi Pasal 26A UU Tipikor. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi  mempertimbangkan  bahwa  Mahkamah  perlu  menegaskan  kembali pertimbangan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  006/PUU-l/2003,  bertanggal  30 Maret  2004  yang  kemudian  ditegaskan  kembali  dalam  Putusan  Nomor  5/PUU- VIII/2010,  bertanggal  24  Februari  2011  tentang  penyadapan  yang  menyatakan:  " Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah  dalam  Putusan  Nomor  006/PUU-1/2003  tersebut,  oleh  karena  penyadapan dan  perekaman  pembicaraan  merupakan  pembatasan  terhadap  HAM,  di  mana pembatasan  demikian  hanya  dapat  dilakukan  dengan  undang-undang,  sebagaimana ditentukan  oleh  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945.  Undang-undang  dimaksud itulah  yang  selanjutnya  harus  merumuskan,  antara  lain,  siapa  yang  berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman dapat  dikeluarkan setelah diperoleh bukti  permulaan  yang  cukup,  yang  berarti  bahwa  penyadapan  dan  perekaman pembicaraan  itu  untuk  menyempurnakan  alat  bukti,  ataukah  justru  penyadapan  dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup.  Sesuai  dengan  perintah  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945,  semua  itu harus diatur dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi".
Dari  pertimbangan  putusan  Mahkamah  tersebut,  sampai  saat  ini  belum  ada  UU yang secara khusus  mengatur tentang penyadapan sebagaimana  yang diamanatkan oleh putusan  Mahkamah.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  tentang penyadapan  yang  termasuk  di  dalamnya  perekaman,  agar  tidak  semua  orang  dapat melakukan  penyadapan,  maka  penafsiran  bersyarat  yang  dimohonkan  oleh  Pemohon terhadap frasa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1)  dan  ayat  (2)  serta  Pasal  44  huruf  b  UU  ITE  dan  Pasal  26A  UU  Tipikor  beralasan hukum  sepanjang  dimaknai  frasa  "informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,  dan/atau  institusi  penegak  hukum  lainnya,  yang  ditetapkan  berdasarkan  UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.
Menurut  Mahkamah,  bahwa  sebenarnya  kekhawatiran  yang  dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tidak perlu ada karena telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, "Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat  (2),  intersepsi  yang  dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan kepolisian,  kejaksaan,  dan/  atau  institusi  penegak  hukum  lainnya  yang  ditetapkan berdasarkan  undang-undang".  Namun  demikian,  untuk  mencegah  terjadinya  perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah harus menegaskan bahwa  setiap  intersepsi  harus  dilakukan  secara  sah,  terlebih  lagi  dalam  rangka penegakan hukum.  Oleh karena itu, Mahkamah  dalam amar putusan di  bawah ini akan menambahkan  kata  atau  frasa  "khususnya"  terhadap  frasa  yang  dimohonkan  pengujian oleh  Pemohon,  agar  tidak  terjadi  penafsiran  bahwa  putusan  ini  akan  mempersempit makna, atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE;
Penegasan Mahkamah tersebut, perlu dilakukan dalam rangka due process of law, sehingga  perlindungan  terhadap  hak-hak  warga  negara  sebagaimana  diamanatkan  oleh UUD  NRI  Tahun  1945  terpenuhi.  Selain  itu,  juga  merupakan  pemenuhan  atas  Pasal  1 ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menyatakan  Negara  Indonesia  adalah  negara hukum. Kesemuanya itu dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang atas hak privasi warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945;
Mahkamah Konstitusi perlu juga mempertimbangkan mengenai bukti penyadapan berupa  rekaman  pembicaraan  sesuai  dengan  hukum  pembuktian.  Dalam  hukum pembuktian,  rekaman  pembicaraan  adalah real  evidence atau physical  evidence .  Pada dasarnya  barang  bukti,  adalah  benda  yang  digunakan  untuk  melakukan  suatu  tindak pidana  atau  benda  yang  diperoleh  dari  suatu  tindak  pidana,  atau  benda  yang menunjukkan  telah  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Dengan  demikian,  rekaman pembicaraan dapat dijadikan bukti sebagai barang yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana. Persoalannya adalah apakah rekaman pembicaraan merupakan bukti yang sah dalam hukum acara pidana? Untuk menilai rekaman tersebut, merupakan bukti yang sah  adalah  dengan  menggunakan  salah  satu  parameter  hukum  pembuktian  pidana  yang dikenal dengan bewijsvoering , yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti  kepada  hakim  di  pengadilan.  Ketika  aparat  penegak  hukum  menggunakan  alat bukti  yang  diperoleh  dengan  cara  yang  tidak  sah  atau unlawful  legal  evidence ,  maka bukti  dimaksud  dikesampingkan  oleh  hakim  atau  dianggap  tidak  mempunyai  nilai pembuktian oleh pengadilan.
Terhadap  Putusan  No.  20/PUU-XIV/2016  yang  dimohonkan  oleh  Drs.  Setya Novanto tersebut, penulis sependapat sebab, terhadap penyadapan perlu dilakukan dalam rangka due  process  of  law ,  sehingga  perlindungan  terhadap  hak-hak  warga  negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 terpenuhi,  dan dilakukan dalam rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan  kepolisian,  kejaksaan,  dan/atau  institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Terkait  dengan  hasil  penyadapan  tersebut  dapat  diajukan  sebagai  bukti  yang  sah dalam hukum acara pidana, seharusnya penilaian hasil penyadapan tersebut, merupakan bukti  yang  sah  dengan  menggunakan  salah  satu  parameter  hukum  pembuktian  pidana yang  dikenal  dengan bewijsvoering ,  yaitu  penguraian  cara  bagaimana  menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau unlawful legal evidence, maka
bukti  dimaksud  dikesampingkan  oleh  hakim  atau  dianggap  tidak  mempunyai  nilai pembuktian oleh pengadilan.
Penggunaan  surat  elektronik  ( email )  yang  dipergunakan  sebagai  ruang  untuk berbagi  pengalaman  pun  berujung  pada  pencemaran  nama  baik.  Kasus  yang  terjadi antara  RSUD  Tangerang  dan  Dr.  Ira  Simatupang,  Sp.OG  yang  juga  seorang  dokter  di RSUD  Tangerang,  disebabkan  penyebaran  email  yang  berisi  pencemaran  nama  baik. Gugatan  dilayangkan  ke  Pengadilan  Negeri  Tangerang  sejak  Juli  2012  lalu.  Yang menjadi  dasar  bagi  hakim  dalam  memasukkan  surat  elektronik  sebagai  alat  bukti  yang sah dalam proses pembuktian di persidangan, adalah dilihat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak terdapat pengaturan mengenai alat bukti surat elektronik.
Kasus  yang  terjadi  antara  RSUD  Tangerang  dan  Dr.  Ira  Simatupang,  Sp.OG tersebut,  membawa  konsekuensi  atas  pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Tangerang  yang  menggunakan  alat  bukti  elektronik  adalah  berdasarkan  UU  No.  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  adalah  belum  dapat diberlakukan  atau  diterapkan  terhadap  Terdakwa  Dr.  Ira  Simatupang,  Sp.OG,  oleh karena  pemberlakuan  secara  efektif  dari  UU  dimaksud  adalah  2  (dua)  Tahun  setelah diundangkan, yakni tanggal 21 April 2010 sedangkan peristiwanya terjadi pada tanggal 15 Juli 2010.
Pembuktian  melalui  media  elektronik,  menunjukkan  telah  beberapa  kali diselenggaraan baik atas permintaan JPU maupun Penasehat Hukum. Namun demikian, tidak semua permohonan pemeriksaan saksi melalui teleconference dapat dilakukan dan diterima  oleh  Pengadilan,  seperti  kasus  Schapelle  Leigh  Corby  yang  bermohon  untuk pemeriksaan  melalui teleconference, tidak  dapat  diterima  padahal  penasehat  hukum Corby,  Erwin  Siregar  mendalilkan  bahwa  penggunaan teleconference itu,  merupakan instrumen  untuk  mencari  kebenaran  materil.  Akan  tetapi  Mahkamah  Agung  tidak menerima  pemeriksaan  saksi  melalui teleconference ,  dengan  dalil  bahwa  dalam  sistem hukum civil  law ,  yurisprudensi  bersifat  persuasif.  Sehingga  tak  ada  kewajiban  bagi hakim  menggunakan teleconference, dan  bukan  pula  merupakan  keharusan  menurut hukum  acara  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  untuk  menggunakan teleconference dalam proses pemeriksaaan saksi.
Jika dikaitkan dengan KUHAP pemeriksaan saksi melalui teleconference memang bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP. Pada Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan “saksi di panggil ke ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar  pendapat  penuntut  umum,  terdakwa  atau  penasehat  hukum  terdakwa”. Kemudian  Pasal  167  ayat  (1)  KUHAP  menentukan,  “setelah  saksi  memberikan keterangan,  ia  tetap  hadir  di  sidang  kecuali  hakim  ketua  sidang  memberi  izin  untuk meninggalkannya”.  Sehingga  berdasarkan  ketentuan  tersebut,  kehadiran  seorang  saksi secara fisik dituntut untuk hadir dan memberi kesaksian dalam persidangan.
Demikian pula Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan”. Sehingga kata  menyatakan  di  depan  sidang  disini  menjadi  tidak  jelas  ( abscur ),  oleh  karena KUHAP sendiri tidak menjelaskan atau menegaskan dalam memberikan keterangan di
depan sidang saksi harus hadir secara langsung (fisik) ke persidangan untuk memberikan keterangan.  Di  kalangan  praktisi  hukum  kalimat  yang  menyatakan  “keterangan  saksi dinyatakan di  depan persidangan” menimbulkan  celah untuk  ditafsirkan,  terlebih celah ini  secara  eksplisit  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  9  UU  No.  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  yang  menegaskan  ada  tiga  pilihan  saksi  tak  harus dihadirkan ke pengadilan, yaitu :
1. Saksi  diperbolehkan  memberi  keterangan  secara  tertulis  di  hadapan  pejabat  seperti notaris, hakim, atau camat;
2. Keterangan saksi dapat diperiksa lewat teleconference ;
3. Pemeriksaannya  seperti mistery  guest ,  yang  memberikan  keterangan  dalam  ruangan khusus.
Keterangan saksi melalui sarana teleconference , sebenarnya telah memenuhi Pasal 185  ayat  (1)  KUHAP  yang  pada  pokoknya  menyatakan  “keterangan  saksi  sebagai  alat bukti  ialah  apa  yang  saksi  nyatakan  di  depan  sidang  pengadilan”,  dimana  keterangan saksi  secara teleconference juga  dinyatakan  di  depan  persidangan,  akan  tetapi  tidak secara  langsung  (fisik)  hadir  dalam  persidangan.  Dari  ketentuan  tersebut,  memang secara tekstual tidak dituntut kehadiran seorang saksi secara fisik di ruang sidang. Akan tetapi  Pasal  160 ayat  (1) huruf a dan Pasal  167 KUHAP, pada  intinya mengatur bahwa kehadiran  fisik  seorang  saksi  adalah  mutlak.  Namun  kenyataannya,  untuk  mencari  dan menegakan kebenaraan materiil yang berujung pada keadilan terhadap hal yang tekstual tersebut, dalam praktik relatif ditinggalkan.
Pemikiran mengenai pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa sejatinya telah ada jauh sebelumnya, hal ini terbukti dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 dengan kaidah hukum : “keterangan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan  karena  suatu  halangan  yang  sah  pada  dasarnya  tetap  di  sumpah. Keterangannya tersebut sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah”.
Dengan dasar yuridis Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami  nilai-nilai  hukum  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Sehingga dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana,  maka  aspek  formal  hendaknya  ditinggalkan  secara  selektif.  Terlepas  dari  salah tidaknya  terdakwa,  hakim  telah  menggunakan  nalarnya  untuk  menggunakan  bukti tersebut (disamakan) sebagai alat bukti surat yang diatur di dalam Pasal 184 KUHAP.
Secara  normatif  dan  dari  segi  kepastian  hukum,  khususnya  penerapan teleconference sebagai  upaya  penyampaian  keterangan  saksi  di  persidangan,  terkesan membingungkan terutama perihal persoalan antara hukum yang seharusnya ( das sollen ) dengan  hukum  dalam  kenyataannya  ( das  sein ),  sehingga  perlu  segera  diluruskan  dan diselaraskan.
Apabila Pasal  3 KUHAP dihubungkan dengan  Pasal  284 ayat (2)  KUHAP, nyata sekali  bahwa  “peradilan  harus  dilakukan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang ini (KUHAP)”. Namun demikian,  hukum acara pidana itu tidak hanya diatur di
dalam  KUHAP,  tetapi  juga  terdapat  di  luar  KUHAP  sebagai  ketentuan  khusus  acara pidana yang terdapat pada undang-undang tertentu.
Kontroversi  yang  terjadi  tentang  penggunaan teleconference ataupun  dengan media  elektronik  lainnya,  sebenarnya  disebabkan  terdapatnya  dua  kubu  pendapat dikalangan  para  ahli  hukum,  dan  hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  wawancara  penulis dengan  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  dan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan,  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat,  dan  Kejaksaan Negeri  Jakarta  Selatan,  dan  Komisioner  KPK.  Tampaknya  hakim  lebih  bertitik  tolak pada substansial justice dalam pencarian kebenaran materiil. Sedangkan Jaksa dan KPK lebih mengedepankan paradigma formalisme, dan substansial justice .
Pada  dasarnya  KUHAP  dibuat  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  kebenaran materiil,  sehingga teleconference hanyalah  sekadar  sarana  untuk  mencari  kebenaran materiil,  sehingga  apa  salahnya  apabila  dimanfaatkan.  Dalam  persidangan teleconference saksi  juga  bisa  hadir  di  ruang  sidang  secara virtual .  Semua  pihak  boleh juga menguji keterangan saksi dan keterangannyapun bisa didengar semua orang.
Pemeriksaan  saksi  jarak  jauh  dengan  menggunakan teleconference, adalah merupakan  salah  satu  wujud  lahirnya  Peradilan  informasi  yang  berjangkauan  global, lintas  batas,  sehingga  pemeriksaan  melalui  media teleconference sebisa  mungkin  mirip dengan cara pemeriksaan saksi biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dan transparan. Fungsi dan tujuannya sejalan dengan proses peradilan itu sendiri, yaitu untuk mencari  dan  menemukan  kebenaran  materiil.  Dengan  demikian  peradilan  Indonesia tidak akan ketinggalan jaman dalam menghadapi revolusi teknologi dan informasi.

## 2. Kekuatan  Hukum Pembuktian  Melalui   Media  Elektronik  Dalam  Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana formil, yakni dengan dibentuknya  UU  No.  8  Tahun  1981  (KUHAP),  adalah  merupakan  salah  satu  sikap progresif untuk segera menghapuskan hukum peninggalan kolonial. Dengan berlakunya KUHAP,  nyata  sekali  telah  menimbulkan  perubahan  fundamental,  baik  secara konsepsional  maupun  secara  implementasi  terhadap  tata  cara  penyelesaian  perkara pidana  di  Indonesia,  yakni  perubahan  dalam  cara  berpikir  yang  mengakibatkan  pada perubahan sikap, dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan.
Dalam konteks ini, mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut “ criminal  justice  process ”  yang  dimulai  dengan  proses  penangkapan,  penggeledahan, penahanan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  muka  sidang  pengadilan,  serta  diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan”.
Dengan  demikian  hal  pokok  yang  memegang  peranan  dalam  proses  pemeriksaan perkara  pidana,  adalah  pembuktian  melalui  alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
Perlu  diakui  bahwa  sejak  lahirnya  KUHAP  sampai  munculnya  penggunaan pembuktian melalui media elektronik, khususnya teleconference dalam persidangan
perkara pidana, menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang dianggap inovasi dalam prespektif  hukum  acara,  terutama  menyangkut  sistem  pembuktian  dimana perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dewasa ini, telah turut mewarnai perkembangan  dunia  hukum  dan  peradilan  itu  sendiri.  adapun  kelemahan-kelemahan KUHAP perlu segera diatasi dan dicarikan solusinya.
Persidangan  pengadilan  melalui teleconference memang  tidak  diatur  dalam KUHAP,  sehingga  berakibat  masalah  legalitasnya  bersifat  sangat  interpretatif.  Namun demikian,  pemanfaatan  teleconference  sebagai  alat  bukti  di  persidangan,  dari  berbagai pemikiran  tampaknya  sudah  mulai  mengerucut  bahwa teleconference paling  dekat korelasinya dengan alat bukti saksi.
Sistem  pembuktian  di  Indonesia,  adalah  perpaduan  antara  sistem conviction-in time ( vrijbewijk )  dan  sistem  pembuktian  positif  ( positief  wettelijk  stelsel ).  Dengan demikian,  keyakinan  hakim  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dalam  sistem pembuktian.  Sebagai  suatu  keyakinan,  maka  sifatnya  konviktif  dan  subyektif,  sehingga sulit  diuji  secara  obyektif.  Untuk  mendapatkan  keyakinan  ( conviction ),  hakim  harus dapat  memahami latar belakang kehidupan seseorang, perilaku dan bahasa tubuhnya  di sidang pengadilan secara fisik berhadap-hadapan.
Penggunaan  teknologi  teleconference  yang  menyajikan  gambar  secara  detail  dan kualitas  suara  secara  jelas  tanpa  gangguan  (noice),  memungkinkan  hakim  untuk mengetahui  secara  langsung  sorot  mata,  roman  muka,  maupun  bahasa  tubuh  ( gestures) yang ditunjukkan oleh seorang di muka persidangan. Dengan demikian, pada prinsipnya kehadiran seseorang di muka persidangan sebagaimana dimaksud hadir secara fisik, juga dapat dipenuhi dengan menggunakan teknologi teleconference .
Teleconference memang  tepat  untuk  menggantikan  kehadiran  saksi  di  muka persidangan  secara  virtual.  Namun  perlu  mendapat  perhatian  juga  dalam  hal  alokasi waktu meminta keterangan saksi, hal ini penting karena waktu yang sempit dan terbatas akan  sangat  berpengaruh  terhadap  kualitas  kedalaman  informasi  yang  diperoleh  dari saksi. Jika permasalahan alokasi waktu ini, tidak mendapatkan solusi yang tuntas, maka sia-sialah  seluruh  usaha  menghadirkan  saksi  secara  virtual  di  muka  siding,  karena kurangnya informasi dan kedalaman keterangan yang dibutuhkan.
Mengenai  kekuatan teleconference dan  media  elektronik  lainnya  dalam  proses pembuktian  perkara  pidana  menurut  KUHAP,  ditegaskan  sekali  lagi  bahwa  KUHAP telah  menentukan  secara  limitatif  alat  bukti  yang  sah,  dan  tata  cara  penggunaan  alat bukti  tersebut,  sehingga  memiliki  kekuatan  hukum  pembuktiannya.  Yang  dimaksud dengan kekuatan alat bukti tiada lain, adalah “seberapa jauh nilai alat bukti itu masing- masing dalam hukum pembuktian”; yang meliputi  :
a. Kekuatan alat bukti keterangan saksi;
b. Kekuatan alat bukti keterangan ahli;
c. Kekuatan alat bukti surat;
d. Kekuatan alat bukti petunjuk;
e. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa.
Keterangan  saksi  tampaknya  ditetapkan  sebagai  alat  bukti  yang  paling  utama,  karena hampir tidak ada perkara pidana yang luput dari keterangan saksi.
Masuknya teleconference dalam  persidangan  perkara  pidana  di  Indonesia, menunjukkan  bahwa  hukum  tidak  statis,  melainkan  berkembang  sesuai  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Kenyataan  ini,  dikuatkan  oleh  Sunaryati  Hartono, bahwa pembangunan dalam bidang hukum akan meliputi :
1. Menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik);
2. Mengubah agar menjadi lebih baik dan modern;
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; atau
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.
Penggunaan teleconference dalam  persidangan,  sebagai  suatu  terobosan hendaknya tidak menimbulkan kesan diskriminatif ditinjau dari segi kemanfaatan secara normatif  maupun  secara  sosiologis.  Apabila  fakta  ini,  mencerminkan  kekurangan- kekurangan  dari  KUHAP  dalam  mengakomodasikan  harapan  para  pencari  keadilan ( justiabelen ),  diperlukan  suatu  pengkajian  kembali  terhadap  KUHAP  dalam  rangka mewujudkan Ius Constituendum .
Adapun  jenis-jenis teleconference yang  pernah  digunakan  dalam  persidangan perkara  pidana,  adalah  jenis teleconference dengan  menggunakan  sistem  kawat,  atau telepon  (hanya  didengar  suaranya  saja,  seperti  dalam  kasus  pelanggaran  HAM  di  Tim- Tim), dan t eleconference dengan menggunakan sistem optik (audio visual, seperti dalam kasus  Abu  Bakar  Ba’asyir).  Di  beberapa  negara  maju  khususnya  di  Inggris,  peradilan sistem konvensional  senantiasa diterapkan berdampingan dengan tata cara pemeriksaan persidangan  bentuk  baru  (modern).  Bentuk-bentuk  baru  dimaksud,  sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap adalah teleconference , yang bentuknya dapat berupa:
a. Behind a screen atau disebut To give evidence from behind a screen ; saksi memberi keterangan  (diperiksa  di  belakang  layar),  sehingga,  (i).  saksi  tidak  berhadapan langsung  dengan  terdakwa  pada  saat  saksi  memberikan  keterangan,  (ii).  dengan syarat terdakwa harus mendengar sepenuhnya keterangan saksi.
Tata  cara behind  a  screen ,  terutama  diterapkan  dalam  pemeriksaan  perkara “perkosaan”  ( rape )  dan  “penyalahgunaan  seksual”  ( sexual  abuse )  terhadap  “anak kecil”. Tujuannya untuk menghindari saksi atau anak kecil dari “trauma”, serta untuk menghindari “siksaan berat” bagi saksi jika berhadapan langsung dengan terdakwa di persidangan.
b. By live television link : keterangan saksi diberikan melalui “tayangan langsung” yang disambungkan ke ruang sidang:
(i).  saksi  tidak  langsung in  person hadir  dan  berhadapan  dengan  terdakwa  di  ruang sidang,  (ii).  saksi  berada  di  tempat  lain,  tetapi  pada  saat  memberi  keterangan dilakukan  dengan  sistem  dan  teknik by  live  television  link di  ruang  siding;  (iii). Dengan demikian wajah dan suara saksi pada saat memberi keterangan dapat dilihat dan didengar terdakwa “di layar monitor”.
c. Videotape  record atau “kamera” : keterangan saksi direkam dalam videotape  record atau kamera ( the hearing may be held in videotape record or camera ), dan rekaman itulah yang dipertunjukkan di ruang sidang.
Sehubungan  dengan  penggunaan teleconference tersebut,  ketentuan  yang  dapat dijadikan  sebagai  dasar  guna  mengukur  kekuatan  dan  penilaian  alat  bukti,  antara  lain dengan  memperhatikan  dan  mengkaji  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal 183  sampai  dengan  Pasal  189  KUHAP  jo Pasal  3  KUHAP  dan  Pasal  284  ayat  (2) KUHAP;  Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  10  ayat  (1)  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.
Berbicara  mengenai  pengaturan teleconference dan  media  elektronik  lainnya, maka  yang  dimaksud  dengan  pengaturan  disini  adalah  menunjuk  kepada  suatu pengaturan yang dibuat secara tertulis, jelas, dan tegas ( lex scripta, lex certa, lex stricta ), sehingga  secara legitimate (sah),  UU  dalam  konteks  hukum  sebagai  suatu  sistem  baik secara horizontal maupun vertikal harus merupakan produk legislatif. Artinya perkataan hukum  tertulis  atau  UU  di  sini  hanya  UU  dalam  arti  formil  atau  UU  yang  dibuat  oleh Pemerintah dan atau DPR dengan tanpa mengabaikan principles of legality .
Tentang  pengaturan teleconference ,  secara de  facto KUHAP  tidak  mengatur mengenai  model teleconference yang  dapat  digunakan  sebagai  sarana  penyampaian keterangan saksi dalam sistem pembuktiannya. Yang ada, yakni dalam Pasal 185 ayat (1)  KUHAP  menjelaskan  bahwa  “keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  ialah  apa  yang saksi  nyatakan  di  sidang  pengadilan”.  Demikian  juga  dalam  peraturan  lainnya  yang terkait, khususnya UU No. 36 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000, tidak mengatur secara tersurat tentang teleconference , melainkan hanya mengatur teknis operasional  penggunaan  jaringan  telekomunikasi,  yang  di  antaranya  dapat  digunakan untuk penyelenggaraan teleconference dalam berbagai keperluan.
Dalam  undang-undang  tertentu,  yang  mengatur  ketentuan  khusus  acara  pidana, seperti UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, dan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai penerapan asas lex specialis de rogat lex generalis ,  ternyata  juga  tidak  mengatur  ketentuan  tentang  keterangan  saksi  yang  dapat disampaikan  melalui teleconference .  Yang  diatur  hanyalah  ketentuan  tentang  perluasan alat bukti yang sudah ada dalam KUHAP. Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 mengatur alat  bukti  elektronik  sebagai  perluasan  dari  alat  bukti  petunjuk  sebagaimana  dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, bahwa: “alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat  (2) KUHAP, juga dapat diperoleh melalui alat bukti elektronik”. Demikian  juga  di  dalam  Pasal  27  UU  No.  15  Tahun  2003  mengakui  adanya  alat  bukti elektronik  selain  alat  bukti  yang  telah  diatur  di  dalam  KUHAP.  Jelaslah,  bahwa teleconference yang  digunakan  untuk  mendengarkan  keterangan  saksi  B.J  Habibie  dari Hamburg-Jerman terkait dengan kasus korupsi (kasus Bulog), adalah bukan sebagai alat bukti elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001.
Penggunaan teleconference dalam  kasus  Abu  Bakar  Ba’asyir  (melalui  perkara Nomor:  547/Pid.B/2003/P.N.Jkt.Pst)  yang  proses  acaranya  akhirnya  murni  berdasarkan KUHAP, tidak berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, berarti pembuktiannya harus
berpedoman kepada Pasal 184 KUHAP jo Pasal 183 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  menentukan  bahwa  apa yang  hakim  pertimbangkan  di  dalam  praktik  peradilan,  tidak  boleh  menyimpang  dari asas dan kaidah hukum pidana (baik materiil maupun formil). Dengan demikian, model atau  cara  pembuktian  melalui  media  elektronik  tersebut,  sebagai  sarana  untuk menyampaikan keterangan saksi menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, adalah keterangan saksi yang harus disampaikan secara fisik ( in person ) di sidang pengadilan. Hal ini perlu dimaknai  sebagai  upaya  dari  pembentuk  UU,  agar  supaya  situasi  ruang  sidang  yang khidmat  dapat  membentuk  aspek  psikologis  dari  saksi  tersebut,  dalam  memberikan keterangan  yang  benar  dan  jujur,  sehingga  hakim  memperoleh  keyakinan  guna mewujudkan kebenaran materiil.
Selain  itu,  cara  pembuktian  melalui  media  elektronik  tersebut,  terkesan bertentangan  dengan  asas  yang  berlaku  dalam  hukum  acara  pidana,  khususnya  asas “peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, tetapi sederhana dan biaya ringan, serta bebas,  jujur,  dan  tidak  memihak  (diskriminatif)  yang  dalam  praktek  harus  diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Para hakim sendiri harus tetap bebas dari pengaruh, kecuali atas perintah hukum, konstitusi, keputusan yang mempertimbangkan  pemikiran  sehat,  preseden  hukum,  dan  perintah  hati  nurani  para hakim sendiri.
Penilaian  barang  bukti  atau  alat  bukti  elektronik  tidak  bisa  dibatasi,  atau dipersyaratkan  peruntukkannya  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Yang terpenting, barang bukti dan alat bukti tergantung orisinalitas, dan otentisitasnya dalam rangka kepentingan pembuktian perkara pidana, perdata, tata usaha negara, atau bidang hukum  lain.  Karena  penggunaan  teknologi  elektronik  bersifat  netral,  bisa    menjadi barang  bukti  dan  berubah  menjadi  alat  bukti  tergantung  perbuatan  (pidana)  yang menyertainya.
Penggunaan  teknologi  elektronik  tidak  bisa  dibendung,  karena  perkembangan teknologi informasi sudah menjangkau semua aspek kehidupan. Namun penggunaan dan sasarannya  dibatasi  oleh  etika  pergaulan  bermasyarakat  yang  bisa  berakibat  suatu perbuatan dicela masyarakat.  pembatasan barang bukti atau alat bukti elektronik  dalam undang-undang, justru bertentangan dengan asas penyelenggaraan peradilan pidana yang dijamin  konstitusi.  Sebab,  proses  peradilan  seringkali  dibutuhkan  alat  bukti  kuat  dan lengkap  guna  menjamin  kepastian  hukum  yang  adil  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang ditetapkan undang-undang.
Sebagai solusinya, guna melengkapi dan menyempurnakan maksud dari Pasal 185 ayat  (1)  KUHAP  berdasarkan  Pasal  3  KUHAP  jo.  Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP,  perlu segera diatur tentang penggunaan teleconference dimaksud. Adapun dasar pertimbangan yang umum, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dimana secara de facto dan de jure bahwa:
(1) Sistem hukum di negara Indonesia mengutamakan hukum tertulis.
(2) Asas dan kaidah hukum (pidana khususnya pidana formil) yang berlaku itu penting dan  harus  diterapkan  secara  konsekwen,  sebab  asas  dan  kaidah  itu  merupakan  ruh hidupnya hukum.
(3) Pilar-pilar  utama  hukum  (kepastian,  keadilan,  dan  kemanfaatan)  harus  dihormati untuk mencegah runtuhnya wibawa hukum.
(4) Asas-asas  yang  terdapat  dalam principles  of  legality merupakan  asas  penting  dan utama bagi kepastian hukum dan kepastian keadilan.
(5) Tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri yakni melaksanakan proses hukum yang adil  atau due  process  of  law (yang  unsur-unsurnya  antara  lain  pembuktian,  dan melaksanakan  pengadilan  yang  adil  atau equal  justice )  untuk  mencari  dan mewujudkan kebenaran materiil.
Mengenai  kesaksian  dengan  mempergunakan teleconference ,  sebenarnya  telah mendapat  pengakuan  dan  telah  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (3)  UU  No.  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  yang  berbunyi:  “Saksi  dan/atau  Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang”. Arti kata- kata  melalui  sarana  elektronik  menurut  penulis  adalah  merupakan  pengakuan  secara tersirat terhadap teleconference dalam hal pembuktian melalui media elektronik.
Penetapan  hakim  tentang  penggunaan teleconference terhadap  contoh-contoh kasus  di  atas,  semata-mata  harus  dianggap  sebagai  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh hakim berdasarkan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Fakta  ini,  merupakan  i  terobosan  dalam  sistem  pembuktian perkara  pidana.  Oleh  karenanya,  harus  dianggap  sebagai  konstruksi  hukum  yang dilakukan  oleh quasi legislator,  yang  disebabkan  oleh  kekosongan  hukum  yang mengatur teknologi  tersebut.  Untuk memperkokoh pilar-pilar hukum  dalam rangka law enforcement ,  hendaknya  produk quasi  lagislator ini,  dapat  menjadi  input  bagi pembentuk  undang-undang  di  masa  yang  akan  datang  ( ius  constituendum ).  Artinya langkah-langkah  dalam  hukum  acara  itu,  tidak  hanya  menyangkut  masalah  prosedural saja,  akan  tetapi  perlu  pengaturan  yang  tegas  dan  jelas  untuk  menghindari  diskriminasi hukum serta salah tafsir. Apalagi pemanfaatan teknologi teleconference ini, memerlukan biaya yang besar sehingga harus dipertimbangkan dengan hasil yang akan diperoleh dari penggunaan, atau pemanfaatan teknologi teleconference tersebut.
Upaya mengharmonisasikan antara asas legalitas (baik dalam pemahamannya dari aspek hukum pidana materiil maupun formil) dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1)  UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  perlu  direalisasikan  tidak hanya  sekedar  retorik,  sehingga  keterangan  saksi  yang  dilaksanakan,  atau  dilakukan melalui  media teleconference memiliki  kekuatan  hukum  menurut  sistem  pembuktian perkara pidana.

## C. PENUTUP
Pembuktian melalui media elektronik di persidangan pidana, kendatipun Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana tidak mengaturnya secara tegas, namun  tampaknya teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif telah diperluas, sehingga hakikat
kebenaran dari pemeriksaan saksi teleconference tetap sama nilainya dengan saksi yang tidak  hadir  di  persidangan  karena  saksi  tersebut  telah  disumpah.  Kekuatan  hukum pembuktian  melalui  media  elektronik  dalam  prespektif  sistem  peradilan  pidana Indonesia,  dengan  mempergunakan  pendekatan  normatif,  tidak  dapat  disangkal  lagi bahwa  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  melalui  proses pembuktian  perkara  pidana,  diperlukan  adanya  kesamaan  persepsi  dan  keselarasan  di dalam menggunakan undang-undang positif.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  Cetakan  kedua, Jakarta:  Sinar  Grafika, 2002,
Aloysius  Wisnuboroto  dan  Gregorius  Widiartana,  2005, Pembaharuan  Hukum  Acara Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung.
A.Z. Abidin Farid, 1983, Pembuktian dan Alat-Alat Bukti .Jakarta:Ghalia Indonesia.
C.F.G  Sunaryati  Hartono,  1982, Hukum  Ekonomi  Pembangunan  Indonesia ,  Binacipta, Bandung.
H.  M.  Arsyad  Sanusi,  et.  al,  2003, Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Tentang  Pemanfaatan Media  Elektronik  (Teleconference)  Untuk  Pembuktian  Dalam  Hukum  Acara Pidana , Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana , Putra A. Bardin, Bandung.
, 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , Jakarta: Kencana.
Waluyadi. Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara  Pidana  untuk  Mahasiswa  dan  Praktisi Bandung , Mandar Maju. 2004.