## KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK DI KOTA KENDARI
*Zulkifli ** LaodeMuh.Umran *** Masrul Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Halu Oleo
No. HP : 085210330712, e-mail : kiki.thayeb@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  Untuk  Mengetahui  Komunikasi  Direktorat Jenderal  PajakdanRespon  Wajib  Pajak  terhadap  komunikasi  direktorat  jenderal pajak dalam pelaksanaan program tax amnesty di kota kendari.
Manfaat  Penelitian  iniadalah Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau sumbangan ilmu dalam menunjang pengembangan ilmu  pengetahuan  terutama  dalam  bidang ilmu komunikasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi kepada masyarakat atau pihak berwenang dalam hal ini direktorat jenderal pajak. Secara Metodologi, Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya  yang  relevan dengan masalah yang diteliti.
Lokasi Penelitian ini adalah pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari. Teori yang digunakan adalah Teori efektivitas dalam organisasi (Gibson, 1996:34). Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara Purposive sampling (Secara  sengaja)  dengan  jumlah  informan  sebanyak  5  orang.  Data  yang dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi,wawancara dan dokumentasi.
Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa Komunikasi  DirektoratJenderal Pajak  dalam  pelaksanaan  program tax  amnesty bagi  wajib  pajak  di  kota  kendari yang  mana  proses  penyampaiannya  menggunakan  ukuranefektivitasdalam organisasi komunikasi  yaitu  dengan  cara  sosialisasi  atau  penyuluhan  secara langsung (tatapmuka)  sehingga  dengan  cara  ini  wajib  pajak  bisa  merespon langsung  dan  menyadari  kekeliruan  informasi  yang  selama  ini  dianggap  kurang yang di dapatkan hanya dengan melihat dan mendengar saja. Nantinya tidak akan terjadi  lagi  kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  hanya  karena adanya Miss  communication.Apa  yang  perlu  dilakukan  pemerintah  sekarang adalah  menjaga  momentum repatriasi tax  amnesty yang  tengah  bagus-bagusnya. Dengan  begitu,  target  yang  ingin  dicapai  bisa  didapat  dengan  lebih  cepat.  Yaitu dengan memanfaatkan dana yang masuk dengan baik.
Kata Kunci : Komunikasi, Tax Amnesty, Wajib pajak

## PENDAHULUAN
Keberlangsungan  pembangunan  Nasional  yang berjalan secara  terus- menerus  dan  berkesinambungan, bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut tentu diperlukan  anggaran  pembangunan  yang  cukup  besar.  Usaha dalam mewujudkan  peningkatan  untuk  pembangunan  tersebut  adalah  dengan  menggali sumber  dana  yang  berasal  dari  dalam  negeri, salah  satunya  adalah pajak.  Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dari  tahun  ketahun, senantiasa  memberikan  tugas  kepada  Direktorat Jenderal  Pajak  untuk  menaikan penerimaan pajak kepada negara. Tindakan tersebut sangat rasional, karena pada kenyataannya perbedaan antara wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha  masih  sangat  kecil.  Pada  tahun  yang  akan  datang  pajak  akan  diproyekan menjadi  salah  satu  pilar  utama  penerimaan  negara  secara  mandiri.  Hal  tersebut tidak  dapat  dipungkiri  karena  membayar  pajak  akan  menciptakan  bangsa  yang mandiri  dimana  dengan  pajak,  laju  pembangunan  dapat  ditopang  tanpa  harus menggantungkan diri terhadap pinjaman luar negeri.
Pemungutan  pajak  memang  bukan  suatu  pekerjaan  yang  mudah, disamping  peran  serta  aktif  dari  petugas  perpajakan,  juga  dituntut  kemauan  dari para  wajib  pajak  itu  sendiri.  Sedangkan  kemauan  membayar  pajak  dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak. Selain itu juga didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak,
kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak,  persepsi  terhadap  para  petugas pajak, serta kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.
Tax amnesty diatur dalam undang-undang nomor  11 tahun 2016 dan juga dalam  aturan  Kementerian  Keuangan  PMK  No.  118/PMK.03/2016.  Pada  kedua dasar  hukum  tersebut,  tax  amnesty  dijabarkan  sebagai  penghapusan  pajak  yang seharusnya  terutang,  tidak  dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan  dan  sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta, dan membayar uang tebusan  sebagai  mana  diatur  dalam  undang-undang  pengampunan  pajak. Pemerintah  memberikan Tax  Amnesty kepada  para  wajib  pajak  dengan  alasan bahwa  pemerintah  ingin  meningkatkan  penerimaan  Negara  dan  pertumbuhan perekonomian  serta  kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat  dalam  pelaksanaan kewajiban perpajakan (Astrid dan Choerul, 2016 : 92).
Berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari bahwa wajib  pajak  di  kota  kendari  pada  tahun  2016  yang  memiliki  hutang  pajak  yang mengikuti  pelaksanaan  program  tax  amnesty sebanyak  2156 wajib  pajak  baik orang  pribadi  maupun  badan  usaha.  Wajib  pajak  orang  pribadi meliputi Karyawan,  Dokter,  Pengacara,  Usahawan,  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  Tentara Nasional  Indonesia  (TNI),  Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI)  serta  Pejabat Negara lainnya yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih  dan  sebagainya.  Sedangkan  wajib  pajak  badan  usaha meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pension,  persekutuan,  perkumpulan,
yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik,  atau  organisasi  lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Dari  data  yang  ada,  Kenyataannya masih  banyak wajib  pajak  potensial yang  belum  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  aktual  (belum  mengaktifkan  NPWP). Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja, tetapi  telah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  para  pekerja  profesional  lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.
Tax  Amnesty diperuntukkan  untuk semua  wajib  pajak yang berhak mendapatkan  pengampunan  pajak  yang mempunyai  kewajiban  menyampaikan Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  Pajak  Penghasilan  (PPh).  Perlu  ditekankan di  sini Tax Amnesty  adalah hak  (bahkan  hak  istimewa  atau priviledge). Karena hak,  seorang  wajib  pajak  boleh  mengambil  kesempatan  ini,  tetapi  boleh  juga tidak. Kalau seorang wajib pajak tidak mau memanfaatkan program Tax Amnesty, dia wajib membayar kewajiban pajaknya secara utuh, bahkan dengan denda kalau pajak  terutang  sudah  melewati  batas  waktu  tahun  pajak.Selain  hak,  ada  juga kekecualian.  Menurut  website  Dirjen  Pajak di www.pajak.go.id,  orang  pribadi seperti petani,  nelayan,  pensiunan,  tenaga  kerja  Indonesia  atau  subjek  pajak warisan  yang  belum  terbagi, yang  jumlah  penghasilannya  pada  Tahun  Pajak Terakhir  di  bawah Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  dapat  tidak menggunakan  haknya untuk  mengikuti  Pengampunan  Pajak. Kebijakan  Tax Amnesty  juga  dapat  dimanfaatkan  oleh  golongan  yang  luas.  Antara  lain  wajib pajak (WP)  yang belum terdaftar, Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat
Pemberitahuan  (SPT),  Wajib Pajak yang  belum  membayar  pajak,  Wajib Pajak yang  belum  melaporkan  penghasilan  atau  kurang  melaporkan  penghasilannya, termasuk  Wajib Pajak yang  dalam  penyampaian  SPT-nya  terdapat  kesalahan. Sedangkan  pihak-pihak  yang  tidak  boleh  mengikuti  kebijakan  Amnesti  Pajak adalah  Wajib  Pajak  yang  sedang: Dilakukan  penyidikan  dan  berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, Dalam proses peradilan, Menjalani hukuman pidana Atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Program Tax  Amnestydiharapkan  menjadi  tonggak  reformasi  perpajakan, dengan  agendanya  menerapkan  Pengampunan  Pajak  atau Tax  Amnesty yang dalam  pelaksanaannya.  Implementasi  perpajakan  di  Indonesia  masih  mempunyai beberapa  permasalahan.  Pertama,  kepatuhan  wajib  pajak  masih  rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam  melayani  hak  wajib  pajak  yang  berefek  turunnya  tingkat  kepatuhan  wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak dan berbelitnya  aturan  perpajakan. Permasalahan-permasalahan  tersebut  menjadi sebuah  pendorong  bagi  pemerintah  khususnya  dalam  perpajakan.  Salah  satu regulasi  dan  kebijakan  yang  kini  tengah  diberlakukan  oleh  pemerintah  adalah program tax amnesty atau pengampunan pajak.
Program Tax  Amnesty dianggap  menjadi  solusi  bagi  pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2017 dan bertujuan untuk mempercepat pembangunan  infrastruktur, menaikan  nilai  tukar  rupiah,  meningkatkan  devisa negara dan sebagai subsidi silang atas dana APBN. Adapun keuntungan bagi yang
mengikuti Tax Amnesty pajak  adalah  mendapatkan  uang tebusan  rendah, menghindari  denda  pajak  yang  relatif  besar  serta  bebas  dari  pemeriksaan  Surat Pemberitahuan  Tahunan  (SPT).  Dengan  adanya  pembebasan  denda,  pemerintah mengharapkan  Wajib  Pajak  pribadi  dan  Wajib  Pajak  badan  usaha  mau melaporkan hartanya yang belum dilaporkan.
Dalam  prosesnya,  program Tax  Amnesty membutuhkan  sosialisasi yaitu sebagai salah  satu  bentuk komunikasi  yang  berperan  penting  untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dalam membayar pajak.
Komunikasimerupakan  suatu  kegiatan  yang  mutlak  perlu  dilakukan,  baik  oleh pribadi,  kelompok,  lembaga  maupun  organisasi.  Karenanya  sebuah proses komunikasi harus dilakukan jauh sebelum kegiatan dilaksanakan, khususnya bagi sebuah  lembaga  atau  organisasi.  sarana  komunikasi  dan  informasi  merupakan suatu  sumber  yang  masih terdapat  dalam  jumlah  terbatas.  Pemanfaatan  sarana komunikasi dapat tersebar seluas mungkin sesuai dengan sarana yang ada. Selain itu strategi komunikasi diadakan untuk mengetahui bagaimana dan seberapa jauh hasil yang diperoleh dari komunikasi yang telah diadakan sebelumnya.
Masyarakat  atau  khalayak  luas menjadi  salah  satu contoh publik eksternal yang sangat berpengaruh. Sehingga sangat perlu dilakukan kegiatan- kegiatan yang  berkaitan  dengan  komunikasi  dalam  mensosialisasaikan program Tax Amnesty yang kini tengah digalakan.
Di  kota  kendari  sendiri,  Program Tax  Amnesty telah digulirkan  oleh Pemerintah sejak pertengahan  juli  2016. Namun,  pada  kenyataannya hingga  kini masih  banyak masyarakat yang  salah dalam  mempersepsikan  program Tax
Amnesty.  Banyak  yang masih  menganggap Amnesty pajak  hanyalah  strategi pemerintah  menjebak  para  wajib  pajak  yang  selama  ini  tak  tersentuh,  untuk mengungkapkan data kekayaan yang dimilikinya.
Selain  itu,  kesalahan-kesalahan  persepsi  yang  banyak  timbul  dibenak masyarakat  berkenaan  dengan  program Tax  Amnesty ialah,  mereka  menganggap Tax Amnestytelah menciderai rasa keadilan bagi wajib pajak  yang patuh, sasaran Tax Amnesty adalah dana dari luar negeri, bukan harta dalam negeri, Tax Amnesty adalah  kewajiban  yang  menindas  rakyat  kecil, Tax  Amnesty dinilai  mengampuni koruptor  dan  penjahat,  serta Tax  Amnesty merupakan  jebakan  bagi  para  wajib pajak.  Oleh  karena  itu  pemerintah  direktorat  jendral  pajak  harus  bekerja  keras dalam  mengahadapi  persepsi  buruk  tentang Tax  Amnesty yang  timbul dimasyarakat.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah  tentang  “Komunikasi  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam Pelaksanaan Program Tax Amnesti bagi Wajib Pajak di Kota Kendari”.

## Rumusan Masalah
Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana  Komunikasi  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  Pelaksanaan Program Tax Amnesty bagi wajib pajak di kota Kendari ?
2. Bagaimana  Respon  wajib  pajak  terhadap  komunikasi  direktorat  jenderal pajak dalam pelaksanaan program tax amnesty di kota kendari ?

## Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk  Mengetahui  Komunikasi  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam
Pelaksanaan Program Tax Amnesty bagi wajib pajak di Kota Kendari.
2. Untuk  Mengetahui  Respon  Wajib  Pajak terhadap  komunikasi  direktorat jenderal pajak dalam pelaksanaan program tax amnesty di kota kendari.

## Manfaat Penelitian

## 1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau sumbangan ilmu dalam  menunjang  pengembangan  ilmu  pengetahuan terutama  dalam  bidang  Ilmu  Komunikasi serta terhadap masyarakat maupun pembaca tentang Komunikasi Direktorat Jenderal pajak dalam Pelaksanaan Program Tax Amnesty bagi wajib pajak.
2. Manfaat Metodologi
Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi sehingga membantu mahasiswa lainnya dalam melaksanakan penelitian dan dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaan program Tax Amnesty bagi wajib pajak.
3. Manfaat Praktis
a. Bagi Akademis
Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca kajian ilmu terutama  yang  berkaitan dengan komunikasi dalam pelaksanaan program Tax amnesty bagi wajib pajak.
b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaan program
Tax Amnesty bagi wajib pajak.

## c. Bagi Perusahaan
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  masukan  untuk  Direktorat Jenderal  Pajak  dalam  pelaksanaan  Program Tax  Amnesty bagi  wajib pajak di Kota Kendari.

## KerangkaPemikiran
Penelitian  ini  mengkaji  tentang Komunikasi  Direktorat  Jenderal  Pajak Dalam Pelaksanaan Program Tax Amnestybagi Wajib Pajak yang memiliki hutang pajak. Didasarkan pula pada proses komunikasi, dimana dalam melakukan proses komunikasi  kita  tidak  lepas  dari  berbagai  unsur  komunikasi  baik  pesan  verbal maupun non verbal.
Penelitian  ini menggunakan teori  efektivitas dalam  organisasi menurut Gibson  (1996:34)  yang mengemukakan  bahwa  efektivitas  adalah pengukuran dalam  arti  tercapainya  sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya merupakan sebuah  pengukuran  dimana  suatu  target  telah  tercapai  sesuai  dengan apa  yang telah direncanakan. Adapun ukuran efektivitas dalam organisasi secara umum  dapat  dilihat  dari  beberapa  kriteria  yaitu  proses,efesiensi, kepuasaan, keunggulan,  dan pengembangan. Untuk  memberikan  gambaran  atau  batasan- batasan mengenai permasalahan yang akan diteliti.
Implementasi  perpajakan  khususnya  dalam  program Tax  Amnesty membutuhkan  komunikasi berupa  sosialisasi  atau  penyuluhan, sebagai  sarana untuk  meyakinkan  masyarakat  akan  pentingnya membayar pajak  untuk pembangunan  daerah, oleh  sebab  itu dibutuhkan  efektivitas  dalam  proses pencapaian tujuan yang di harapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dipahami  bahwa  melalui  komunikasi  yang efektif  beserta kriteria  yang  terkandung  didalamnya  kita  bisa  menyampaikan informasi  sekaligus  mengubah  pola  pikir  masyarakat  atau  khalayak  mengenai perpajakan.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  di  lakukan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Kendari  yang  beralamat  di  Jalan  Saranani  Kelurahan  Wua-wua  No.  188  Bende, Kendari - Sulawesi Tenggara.

## Subjek Penelitian
Subjek pada penelitian ini adalah seluruh unsur yang memiliki jabatan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari yang berjumlah 105 orang, yang terdiri dari PNS 94 orang dan CPNS 11 orang.

## Informan Penelitian
Berdasarkan  subyek  penelitian  yang  ada,  peneliti  menentukan  informan yang  berjumlah  5  orang  Pegawai  pajak  yaitu  dari  Seksi  Pelayanan,  Seksi Pengawasan  dan  Konsultasi,  Seksi  Pemeriksaan  serta  Seksi  Ekstensifikasi  dan Penyuluhan  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Kendari  yang  mampu memberikan informasi yang akurat dan keterangan masalah yang sedang diteliti.

## Teknik Penentuan Informan
Teknik  penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive sampling (secara  disengaja)  yaitu  5  orang  karyawan  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  Pratama  kendari.Teknik ini  mencakup  orang-orang  yang  diseleksi  atas
dasar kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian.Tentunya yang mampu memberikan keterangan terhadap masalah yang diteliti.

## Jenis Data
1. Data Kualitatif
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data kualitatif    yaitu  data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dari  para  informan  yang  di  ambil  di lapangan penelitian dan hasil observasi yang kemudian di deskripsikan secara sistematis melalui laporan penelitian.
2. Data Kuantitatif
Yaitu  data  yang  diperoleh  pada  lokasi  penelitian  yang  telah  tersedia  dalam bentuk  angka  atau jumlah  dalam  hal  ini  berupa  jumlah  informan,  dan  data wajib pajak dalam penelitian.

## Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Primer
Sumber  data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  yang berhubungan dengan penelitian dan mampu memberikan informasi.
2. Sekunder
Sumber  data  yang  diperoleh  dari  penulis  melalui  kajian  kepustakaan  yang relevan  dengan  masalah  penelitian  dan  merupakan  data  pendukung  dalam penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data  yang dilakukan oleh peneliti terdapat tiga teknik yaitu:
1. Observasi (pengamatan) yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada objek yang diteliti.
2. Wawancara mendalam (indepth interview)
Wawancara  ini  dilakukan  dengan  frekuensi  tinggi  (berulang-ulang)  secara intensif.Wawancara  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  berkaitan  dengan bagaimana  Komunikasi  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kendari  Dalam pelaksanaan program tax amnesty.
3. Dokumentasi
Dengan  merekam  tanggapan-tanggapan  yang  diperoleh  selama  wawancara dengan menggunakan alat perekam.

## Teknik Analisa Data
Teknik  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bentuk analisis  deskriptif  kualitatif. Analisis  ini  akan  mendeskripsikan hasil  penelitian berdasarkan temuan dilapangan dan selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Data  secara  kualitatif  ini  diuraikan  dengan  menggunakan  kalimat  secara  logis kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang relevan.
1. Pengumpulan data (Data Collection)
Pengumpulan  data yaitu  bagian  integral  dari  kegiatan  analisis  data. kegiatan pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  menggunakan  wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## 2. Reduksi Data
Mereduksi data berati merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada  hal-hal  yang  penting,  serta  dicari  tema  dan  polanya.  Dengan  demikian data  yang  telah  di  reduksi  akan  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas  dan mempermudah  peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  data  selanjutnya, dan mencarinya apabila di perlukan. Reduksi data dapat di bantu dengan peralatan seperti komputer, laptop, notebook, dan lain sebagainya.
3. Kesimpulan
Penarikan  kesimpulan  berdasarkan  Data-data  yang valid dan  konsisten sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Kendari  yang  beralamat  di  Jalan  Saranani  Kelurahan  Wua-wua  No.  188  Bende, Kendari - Sulawesi Tenggara.
Penelitian  ini berfokus  pada  komunikasi  direktorat  jenderal  pajak  dalam pelaksanaan program tax amnesty bagi wajib pajak di kota kendari yang berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari. Dimana dalam penelitian ini mempunyai  dua  pokok  pembahasan  yang dianalisis  yaitu komunikasi  direktorat jenderal  pajak  dalam  pelaksanaan  program tax  amnesty dan  respon  wajib  pajak terhadap  komunikasi  direktorat  jenderal  pajak  dalam  pelaksanaan  program tax amnesty.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi,  dan  juga dokumentasi.  Sesuai  dengan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,
maka  yang  menjadi  landasan  teori  untuk  menelaah  permasalahan  diatas  adalah menggunakan teori efektivitas dalam organisasi (Gibson, 1996:34).
Menurut Gibson,  Ivancevich,  Donnelly dalam bukunya organisasi. Prilaku,  stukturdan  proses efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan  yang  telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu  target  telah tercapai sesuai dengan apa  yang  telah direncanakan.
Adapun ukuran efektivitas dalam organisasi secara umum dapat dilihat dari beberapa kriteria berikut ini:
a. Proses merupakan  kemampuan  organisasi  untuk  memproduksi  jumlah  dan mutu output sesuai dengan permintaanlingkungan.
b. Efesiensi merupakan perbandingan (ratio) antara outputdengan input.
c. Kepuasaan merupakan  ukuran  untuk  menunjukan  tingkatdimana  organisasi dapat memenuhi kebutuhanmasyarakat.
d. Keunggulan merupakan tingkat dimana keorganisasian dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal daneksternal.
e. Pengembangan merupakan mengukur kemampuanorganisasi untuk meningkatkan  kapasitasnya  dalam  menghadapi  tuntutan  masyarakat  (Gibson, 1996:34).
Setelah  memaparkan  hasil  wawancara  dari  beberapa  informan  mengenai komunikasi  direktorat  jendral  pajak  dalam  pelaksanaan  program tax  amnesti, peneliti  akan  menganalisis  hasil  wawancara  dari  beberapa  informan  tersebut.
Seperti  yang  diungkapkan  oleh Gibson (1996:34)  mengenai  ukuran  efektifitas komunikasi dalam organisasi yaitu :
1. Proses
Dari  hasil  wawancara  denganinformanpertama,  dapat  dilihat  bahwa melalui  proses  komunikasi,  Sosialisasi  pelaksanaan  program tax  amnesty bisa berjalan dengan baik , dimana dari pihak kantor  pelayanan pajak (KPP) Pratama kendari  gencar  melakukan  sosialisasi  yaitu  dari  semenjak  disahkannya  undang- undang,  pada  saat  program  ini  berlangsung  bahkan  sampai  dengan  detik-detik terakhir berakhirnya program ini sosialisasi dilakukan secara tatap muka langsung (atas  inisiatif  sendiri  maupun  menghadiri  undangan)  dan  juga  melalui  media elektronik seperti media cetak dan media sosial (banner, spanduk, pamflet,baliho, brosurdanbukupanduan).
Sedangkan dari hasil wawancara dengan informan kedua sampaiinformankelimadapat  disimpulkan  bahwa  teknik  sosialisasi  yang digunakan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Kendari  adalah  dengan melakukan kontak langsung kepada wajib pajak secara personal yaitu dengan cara wajib  pajak  mendatangi  langsung  kantor  pajak  dan  kepada  wajib  pajak  tersebut disediakan  ruangan  khusus  yang  sifatnya  rahasia  maupun  secara  terbuka  dengan membuka  stand-stand  pameran  di  tempat  keramaian  yang  tersebar  di  seluruh penjuru kota kendari.
2. Efesiensi
Dari  hasil  wawancara dengan  informan  dapat disimpulkan  bahwa keefesienan proses penyampaian informasi mengenai program Tax Amnesty telah
berjalan  lancar  dengan  berbagai  bentuk  penyampaian  yang  dilakukan  oleh  pihak pajak namun  yang  paling  dominan  dilakukan  adalah  dengan  memberikan Sosialisasi  atau  penyuluhan  secara  langsung  (tatap  muka).  Hal  ini  dapat dibuktikan dengan tercapainya target yang telah terpenuhi dengan baik.
3. Kepuasan
Dari hasil wawancara dengan informan pertama dapat disimpulkan bahwa kepuasan  penyampaian  informasi  yang  diberikan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) Pratama  Kendari  kepada  wajib pajak  benar-benar  tersosialisikan  dengan baik.  Sesuai  dengan  target  yang  ingin  dicapai.  Namun  seperti  program-program baru  pada  umumnya  awalnya mereka  mengalami  kesulitan  karena  masih banyaknya masyarakat yang kurang paham mengenai program ini.Seiring dengan berjalannya  waktu  maka  KPP  Pratama Kendari  mengadakan  sosialisasi dan penyuluhan  pada  instansi  pemerintahan,instansi  swasta,  asosiasi-asosiasi  ataupun langsung kepada masyarakat.
Sedangkan dari
hasil wawancara dengan informan keduasampaikelimadapat disimpulkan bahwa yang tadinya para wajib pajak hanya melihat  dan  mendengar  program Tax  Amnesty melalui  media  cetak  dan  media elektronik  saja, akan tetapi  setelah  dilakukan  sosialisasi  langsung oleh  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Kendari kepada  masyarakat,  mereka  mulai memahami  dan  mengerti  bagaimana  manfaat  dan  keuntungan  mengikuti Tax Amnesty.

## 4. Keunggulan
Dari  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan bahwa  sosialisasi  tatap  muka (langsung) merupakan  bentuk  komunikasi  yang  paling  unggul  dibandingkan dengan  sosialisasi  bermedia.Karena  dengan  sosialisasi  tatap  muka  dalam penyampaian  informasi  pelaksanaan  program tax  amnesty yang  dilakukan  oleh KPP  Pratama  Kendari  kepada  wajib  pajak,  dapat  langsung  diketahui  sikap, perilaku  dan  pendapat  dari  wajib  pajak.Sedangkan  dalam  sosialisasi  bermedia, masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum  paham  mengakses  informasi  mengenai program ini melalui media elektronik.

## 5. Pengembangan
Dari hasil wawancara dengan informan pertama, dapat disimpulkan bahwa Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  kendari  merasa  bahwa  selama pelaksanaan proses penyampaian program tax amnesti ini masih kurang memadai dari  segi  sosialisai  melalui  media  cetak  yaitu  banner,  spanduk,  pamflet, baliho, brosurdanbukupanduan yang  kurang  menarik  perhatian  wajib  pajak.  Sehingga untuk kedepannya pengembangan proses penyampaian informasi tentang program ini,  akan  lebih  dibuat  semenarik  mungkin  agar  wajib  pajak  benar-benar  tertarik untuk mengikutinya.
Sedangkan dari hasil wawancara dengan informan kedua sampai informan kelima  dapat  disimpulkan  bahwa  pengembangan  akan  media  yang  digunakan dalam  proses  penyampaian  informasi  masih  akan  terus  dilakukan  mengingat teknologi  informasi  yang  semakin  canggih.  Sehingga  nantinya  informasi  yang disampaikan  bisa  diterima  dengan  baik  dan  dipahami  dengan  mudah  oleh  wajib
pajak  di  kota  kendari.Selain  itu, dengan  adanya program tax  amnesty, maka  ada potensi  penerimaan  yang  akan  bertambah  dalam  Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara  (APBN)  dan otomatis  ini  akan  banyak  membantu  program- program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Respon dariwajib  pajak  terhadap  proses penyampaian  informasi  yang  diberikan  oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari mendapat respon yang positif.
KPP  Pratama  kendari  mengklaim kebijakan  pengampunan  pajak  (tax amnesty) berjalan sukses menjelang berakhirnya program ini.Hal itu terlihat pada nilai  pembayaran  tebusan  yang  cukup  signifikan  dari  periode  pertama  hingga terakhir.Ada  empat  hal  yang  membuat tax  amnesty mendapat  respon  positif  dari wajib pajak.
a. Presiden all-out dalam  memperjuangkan tax  amnesty. Presiden  joko widodo  memang  aktif  mendukung  tax  amnesty  sejak  awal  diperkenalkan pada  juli  2016  lalu.  Ia  berkali-kali  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk terlibat sosialisasinya ke pengusaha.
b. Menteri  Keuangan (Menkeu) Sri  Mulyani  yang  memang  kredibel  dan mumpuni di bidang perpajakan.Begitu Sri Mulyani duduk di kursi menteri menggantikan  BambangBrodjonegoro,  fokusnya  langsung  mensukseskan tax  amnesty.Menkeu  mengeluarkan  sejumlah  kebijakan  untuk  meng- counter keraguan masyarakat. Kebijakan itu antara lain Peraturan Menteri
Keuangan  mengenai  siapa  subjek  pajak tax  amnesty dan  PMK  soal kelonggaran administrasi tax amnesty.
c. Pegawai pajak  juga all  out.  Hampir  gak  ada  berhentinya  dalam mensosialisasikan program tax amnesty.
d. Mulai terbentuknya kepercayaan dari wajib pajak.
Apa  yang  perlu  dilakukan  pemerintah  sekarang  adalah  menjaga momentum repatriasi  tax  amnestyyang  tengah  bagus-bagusnya.  Dengan  begitu, target  yang  ingin  dicapai  bisa  didapat  dengan  lebih  cepat.  Yaitu dengan memanfaatkan dana yang masuk dengan baik.
Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  kendari mengatakan tax  amnesty adalah  pengampunan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  rakyatnya.Dengan banyaknya  masyarakat  yang  ikut  tax  amnesty  berarti  banyak  orang  yang menyadari  kekeliruan,  keterlambatan,  dan  kurang  transparan  dalam  membayar pajak.
Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan, peneliti berpendapat bahwa teknik komunikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kendari dalam  proses  penyampaian  pesan  mengenai  pelaksanaan  program tax  amnesty adalah  dengan  cara  sosialisasi atau  penyuluhan  secara langsung (tatapmuka) sehingga  dengan  cara  ini  wajib  pajak  bisa  merespon  langsung  dan  menyadari kekeliruan  informasi  yang  selama  ini  dianggap  kurang  yang  di  dapatkan  hanya dengan  melihat  dan  mendengar  saja.  Nantinya  tidak  akan  terjadi  lagi  kesalahan- kesalahan  yang  dilakukan oleh  wajib  pajak  hanya  karena  adanyaMiss communication.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa informan dan analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan yaitu:
1. Komunikasi  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  pelaksanaan  program tax amnesty bagi  wajib  pajak  di  kota  kendari  yang  mana  proses penyampaiannya  menggunakan  ukuran  efektivitas  komunikasi  dalam organisasi yang meliputi:
a. Proses
Proses  penyampaian  informasi  mengenai  program tax  amnestyberjalan dengan sangat baik karena terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu pesan, penerima dan  efek.  Salah  satu  teknik  komunikasi  yang  digunakan  oleh  Kantor  pelayanan pajak  (KPP)  Pratama  Kendari  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  dan penyuluhan  secara  langsung  (tatap  muka)baikatas  inisiatif  sendiri  maupun menghadiri  undangan. Dengan  cara  wajib  pajak  mendatangi  langsung  kantor pajak  dan  kepada  wajib  pajak  tersebut  disediakan  ruangan  khusus  yang  sifatnya rahasia  maupun  secara  terbuka  dengan  membuka  stand-stand  pameran  di  tempat keramaian yang tersebar di seluruh penjuru kota kendari.Sosialisasi dilakukandari semenjak disahkannya undang-undang, pada saat program ini berlangsung sampai dengan detik-detik terakhir berakhirnya program tax amnesty.
b. Efisiensi
DalamProses  Penyampaian  informasi  mengenai  program  tax  amnesty sudah  sangat  efisien.Prosesnyaberjalan  lancar  dengan  berbagai  bentuk
penyampaian  yang  dilakukan  oleh  pihak  pajak namun  yang  paling  dominan dilakukan  adalah  dengan  memberikan  Sosialisasi  atau  penyuluhan  secara langsung (tatap muka).  Hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya target  yang telah terpenuhi dengan baik.
c. Kepuasan
Dalam proses penyampaian informasi mengenai pelaksanaan program tax amnesty yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Kendari  kepada  wajibbenar-benar tersosialisasikan  dengan  baik.  Sesuai  dengan  target  yang  ingin  dicapai.  Namun seperti  program-program  baru  pada  umumnya  awalnya  mereka  mengalami kesulitan  karena  masih  banyaknya  masyarakat  yang  kurang  paham  mengenai program  ini.Seiring dengan  berjalannya  waktu  maka  KPP  Pratama Kendari mengadakan  sosialisasi dan  penyuluhan pada  instansi  pemerintahan,  instansi swasta, asosiasi-asosiasi ataupun langsung kepada masyarakat. Yang tadinya para wajib  pajak  hanya  melihat  dan  mendengar  program Tax  Amnesty melalui  media cetak dan media elektronik saja, akan tetapi setelah dilakukan sosialisasi langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari kepada masyarakat, mereka mulai  memahami  dan  mengerti  bagaimana  manfaat  dan  keuntungan  mengikuti Tax Amnesty.
d. Keunggulan
Dalam proses penyampaian informasi mengenai pelaksanaan program tax amnesty yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Kendarikepadawajibpajak,
Sosialisasitatap  muka (langsung) merupakan  bentuk  komunikasi  yang  paling unggul dibandingkan dengan sosialisasi bermedia.Karena dengan sosialisasi tatap
muka  dalam  penyampaian  informasi  pelaksanaan  program tax  amnesty yang dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Kendari  kepada  wajib  pajak, dapat  langsung diketahui  sikap,  perilaku  dan  pendapat  dari  wajib  pajak.Sedangkan  dalam sosialisasi  bermedia,  masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum  paham  mengakses informasi mengenai program ini melalui media elektronik.
e. Pengembangan
Dalamproses  penyampaian program  tax  amnesti  ini  masih  kurang memadai dari segi sosialisai melalui media cetak yaitu banner, spanduk, pamflet, baliho, brosurdanbukupanduanyang  kurang  menarik  perhatian  wajib  pajak. Sehingga  untuk  kedepannya  pengembangan  proses  penyampaian  informasi tentang  program  ini,  akan  lebih  dibuat  semenarik  mungkin  agar  wajib  pajak benar-benar tertarik untuk mengikutinya.
Selanjutnya, pengembangan  akan  media  yang  digunakan  dalam  proses penyampaian  informasi  masih  akan  terus  dilakukan  mengingat  teknologi informasi yang semakin canggih. Sehingga nantinya informasi yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan dipahami dengan  mudah oleh  wajib pajak  di kota kendari.  Selain  itu, Dengan  adanya program tax  amnesty, maka  ada  potensi penerimaan  yang  akan  bertambah  dalam  Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara  (APBN)  dan otomatis  ini  akan  banyak  membantu  program-program pembangunan  tidak  hanya  infrastruktur  tapi  juga  perbaikan  kesejahteraan masyarakat.
2. Respon  wajib  pajak  terhadap  komunikasi  direktorat  jenderal  pajak  dalam pelaksanaan program tax amnesty di kota kendari
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  hasil  observasi  yang  dilakukan,  Dapat disimpulkan bahwa teknik komunikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kendari dalam  proses  penyampaian  pesan  mengenai  pelaksanaan  program tax amnestyadalah  dengan  cara  sosialisasi  atau  penyuluhan  secara langsung (tatapmuka)  sehingga  dengan  cara  ini  wajib  pajak  bisa  merespon langsung  dan menyadari  kekeliruan  informasi  yang  selama  ini  dianggap  kurang  yang  di dapatkan hanya dengan  melihat dan mendengar  saja. Nantinya tidak akan terjadi lagi  kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  hanya  karena  adanya Miss communication.
Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  kendari mengatakan tax  amnesty adalah  pengampunan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  rakyatnya.Dengan banyaknya  masyarakat  yang  ikut  tax  amnesty  berarti  banyak  orang  yang menyadari  kekeliruan,  keterlambatan,  dan  kurang transparan  dalam  membayar pajak.
Apa  yang  perlu  dilakukan  pemerintah  sekarang  adalah  menjaga momentum repatriasi  tax  amnestyyang  tengah  bagus-bagusnya.  Dengan  begitu, target  yang  ingin  dicapai  bisa  didapat  dengan  lebih  cepat.  Yaitu  dengan memanfaatkan dana yang masuk dengan baik.

## Saran
Dari  uraian  diatas  maka  dapat  disampaikan  beberapa  saran-saran  yang nantinya  dapat  menjadi  dasar  untuk  mendorong  dan  memotivasi  para  pembaca yaitu sebagai berikut:
1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari
a. KPP  Pratama  Kendari  diharapkan  dapat  lebih  meningkatkan  proses penyampaian  informasi  mengenai  pelaksanaan  program tax  amnesty agar  mampu  mempengaruhi  wajib  pajak  untuk  mengikuti  program tersebut.
b. KPP Pratama Kendari diharapkan memperluas jaringan sosialisasi dan penyuluhanmengenaipelaksanaanprogramtaxamnestyagar
informasinya  dapat  diterima  oleh  seluruh  wajib  pajak  yang  kurang patuh terhadap program ini khususnya wajib pajak di kota kendari.
2. Bagi Wajib Pajak
Wajib  Pajak  diharapkan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  informasi mengenai  teknologi  masa  kini  khususnya  media  elektronik  (media  cetak dan  media  sosial)  agar  dapat  mengetahui  manfaat  mengikuti  pelaksanaan program tax amnesty yang dicanangkan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agung, Mulyo. 2007. Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia, Jakarta : Penerbit Dinamika Ilmu
Budiarto,  Astrid.  2016. Pedoman  Praktis  Membayar  Pajak.Yogyakarta:  Genesis Learning
Effendy, Onong Uchjana. 1989. Kamus Komunikasi. Bandung: PT.Mandar Maju Gibson,  Ivancevich,  Donnelly.  1996. Organisasi,  Perilaku,  Struktur,  Proses.
Jakarta: Bina Rupa Aksara
Handoko, T. Hani. 2009. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
Jefkins,  Frank.  1996. Public  Relations.  Edisi  Keempat.  Alih  Bahasa:  Drs.  Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga
Mahardika  Indra  Putra.  2017. Perpajakan  Edisi:  Tax  Amnesty. Jogjakarta:
Quadrant
Mahmudi,  2005. Manajemen Kinerja  Sektor  Publik.  Yogyakarta:  UPP  AMP

## YKPN
Mardiasmo, 2003. Perpajakan, Edisi Revisi ,Yogyakarta: Andi Mardiasmo, 2011. Perpajakan, Edisi Revisi ,Yogyakarta: Andi
Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung: Remaja Ngalimun,  2017. IlmuKomunikasi  Sebuah  Pengantar  Praktis,  Yogyakarta:
Pustaka Baru Press
Soyomukti,  Nurani.  2010. Pengantar  Ilmu  Komunikasi. Jogjakarta:  Ar-Ruzz Media
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  118/PMK.03/2016  tanggal  15  juli  2016 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Pengampunan Pajak
Prof.  Dr.  Mardiasmo,  MBA.,  Ak.  2016. Perpajakan  Edisi  Terbaru  2016.
Jogjakarta: Andi Publisher
Putra, Indra Mahardika. 2017. Perpajakan Edisi : Tax Amnesty. Jakarta: Quadrant Rahmat,  Jalaludin.  1994. Psikologi  Komunikasi,  Bandung: PT  Remaja  Rosda Karya
Ramli, Khomsahrial. 2014. Komunikasi Organisasi Lengkap, Jakarta: Grasindo Steers, M Richard. 1985. Efektivitas Organisasi Perusahaan. Jakarta: Erlangga. Suharno.2016. Panduan Praktis Amnesty Pajak Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku
Kompas
Susanto, Astrid S. 1975. Pendapat Umum, Bandung: Bina Cipta.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tanggal  1  juli  2016  Tentang
Pengampunan Pajak
Waluyo, Wirawan. 2000. Perpajakan Di Indonesia, Jakarta : Salemba Wiryanto. 2005. Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta : PT Grasindo.

## Publikasi Internet
Ekhardhi,  2013, Landasan  Filosofis  dan  Asas-Asas Pemungutan  Pajak,  di
Download dari: http://ekhardhi.blogspot.co.id/2010/12/landasan- filosofis-dan-asas-asas.html
http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak#lingkup (Diakses pada 15 Mei jam 20.48)
http://easyaccountingsystem.co.id/artikel/manfaat-dan-tujuan-pajak-
amnesty/(Diakses pada 15 Mei jam 19.55)
http://zonasultra.com/jebakan-batman-tax-amnesti.html (Diakses pada 16 Mei jam 08.33)
http://www.kompasiana.com/gulfinocheguevarrto/kasus-panama-papers-tak-
butuh-tax-amnesty_570779ccae7a619a075e1667 (Diakses  pada  16
Mei jam 10.51)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_amnesty (Diakses pada 16 Mei jam 11.51) https://m.tempo.co/read/news/2016/09/30/087808655/ini-4-alasan-tax-amnesty- dapat-respon-positif-wajib-pajak (Diakses pada 16 Mei jam 17.20)