Vol. 7, No. 3, 2022, pp. 419-425 DOI: https://doi.org/10.29210/30032024000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## Penentuan tindak pelanggaran terhadap pasal narkotika menggunakan metode forward chaining dan certainty factor
Dhella Amelia 1
1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayanusa, Indonesia
Article Info ABSTRACT Article history: Received Mar 12 th , 2022 Revised Apr 20 th , 2022 Accepted May 26 th , 2022
Narkotika  merupakan zat  ataupun  obat  baik  yang  bertabiat  alamiah,  sintetis, ataupun  semi  sintetis  yang  memunculkan  dampak  penyusutan  pemahaman, dan halusinasi. Tindak pelanggaran hukum terhadap narkotika dalam undang- undang lumayan kompleks yang bisa menyulitkan buat memilah serta paham terhadap  pasal-  pasal  yang  mengendalikan  pelanggaran  hukum.  Sehingga butuh  terdapatnya  suatu  sistem  ahli  buat  memastikan  pasal-  pasal  narkotika yang  bisa  menolong  buat  memilah  serta  paham  pasal-  pasal  tersebut.  Sistem ahli ini memakai tata cara forward chaining buat memastikan pasal bersumber pada  benda  fakta  yang  didapat.  Certainty  factor  digunakan  buat  mengukur tingkatan pengaruh penanda benda fakta terhadap pasal. Bahasa pemrograman yang digunakan buat membuat sistem ahli ini merupakan PHP serta database MySQL.  Hasil  riset  ini  bisa  memastikan  pasal  narkotika  dibanding  dengan pelanggaran  yang  sudah  terjalin,  dengan  tingkatan  akurasi  95,  38%  sehingga memudahkan polisi dalam memastikan pasal narkotika.
Keyword: Pelanggaran

## Pasal narkotika
Forward cahining Certainty factor © 2022 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Corresponding Author:
Amelia, D., Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayanusa, Indonesia Email: dhellaamelia26@gmail.com

## Pendahuluan
Pertumbuhan  teknologi  Informasi  diyakini  selaku  perlengkapan  pengubah  dalam  kehidupan  manusia. Teknologi  informasi  diterapkan  pada  bermacam  bidang.  Pada  bidang  hukum  diharapkan  dengan  kemajuan teknologi  informasi  bisa  menolong  aparat  penegak  hukum  buat  melaksanakan  tugas  spesialnya  dalam permasalahan  narkotika.  Penyalahgunaan  serta  Peredaran  narkotika  ialah  kasus  nasional  yang  dialami  oleh pemerintah.  Perihal  ini  menyebabkan  rusaknya  moral  bangsa.Pemerintah  memperhatikan  secara    khusus terhadap  penindakan  pelanggaran  terhadap  narkotika,  cocok  dengan  undang-  undang  no  35  tahun  2009. Narkotika  merupakan  zat  atau  obat  yang  sangat  bermanfaat  dan  diperlukan  untuk  pengobatan  penyakit tertentu.
Tetapi,  bila  disalahgunakan  atau  digunakan  tidak  sesuai  dengan  standar  pengobatan  penyalahgunaan hingga  diiringi  peredaran  gelap  Narkotika  akan  menyebabkan  kerugian  yang  dapat  mengakibatkan  bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai- nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.Masalah merambatnya penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat. Ini mengakibatkan  penyalahgunaan  narkotika  juga  semakin  beragam,  serta  untuk  mengatasi  penyalahgunaan narkotika  tersebut  semakin  sulit  dilakukan.  Ketergantungan  narkotika  merupakan  sesuatu  keadaan  yang diisyarati  dengan  dorongan  buat  memakai  narkotika  secara  terus  menerus  dengan  takaran  yang  terus bertambah buat menciptakan dampak yang sama.
Seluruh  undang- undang  yang  berhubungan  dengan  narkotika  diatur  pada  undang-  undang  no  35  tahun 2009  dengan  total  155  pasal.  Melihat  isi  undang-undang  yang  mengatur  dengan  jumlah  pasal  yang  tidak sedikit  tentunya  menyulitkan  untuk  memilah  dan  memahami  setiap  pasal  yang  ada.  Keterbatasan  seorang pakar  sering  mengalami  lupa  dan  kesalahan  dalam  menentukan  pasal  hingga  petugas  dengan  minim pengalaman,  disaat    itu  menentukan  pasal  penyalahgunaan  narkotika  dirasakan  menjadi  suatu  penghambat dalam  menentukan  pasal  secara  cepat  dan  tepat.  Selain  itu,  belum  adanya  sistem  untuk  menentukan  pasal pidana  tersebut  yang  dapat  membantu  kinerja  petugas.  Sehingga  ketika  masalah  itu  terjadi,  untuk menyesuaikan fakta-fakta yang didapat dari tersangka dengan pasal pidana yang diajukan harus mencari dari buku undang-undang  tentang narkotika dan mempelajari kasus yang pernah terjadi sebelumnya.
Bersumber  pada  permasalahan  buat  memastikan  pasal,  hingga  dibutuhkan  suatu  sistem  ahli  di  bidang hukum. Sistem ahli ini bisa digunakan buat memastikan pasal dalam undang- undang, dan menelusuri tindak pidana yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang banyak terjalin pada permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sistem ini hendak menciptakan dakwaan pasal yang dikenakan pada seorang yang melaksanakan tindak pidana tersebut. Banyak bidang memakai sistem ahli buat penyelesaian permasalahan.

## Metode

## Konsep Sistem Pakar
Sistem pakar merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang dikembangkan dan popular pada tahun 1960. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang menggunakan pengetahuan dengan sistem terkomputerisasi dalam bidang pengetahuan tertentu untukmencapai sebuah solusi dari masalah pada bidang tersebut (Army, W.  L, et  al ,  2018).  Tujuan  utama  dari  sistem  pakar  bukan  saja  mengantikan  peran  seorang  pakar,  tetapi sebagai jembatan antara seorang pakar dengan pengguna yang membutuhkan pengetahuan dibidang tersebut

## Struktur Sistem Pakar
Struktur dari sistem pakar tersusun atas dua bagian penting (Turban, 2011), antara lain:
1. Lingkungan  pengembangan  ( development  environment )  yang  digunakan  untuk  memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar .
2. Lingkungan  konsultasi  ( consultation environment) yang  digunakan  oleh  pengguna  yang  bukan  pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar.
Metode Forward  Chaining adalah  suatu  metode  pengambilan  keputusan  yang  umum  digunakan  dalam sistem  pakar.  Proses  pencarian  dengan  metode  Forward  Chaining  berangkat  dari  kiri  ke  kanan,  yaitu  dari premis menuju kepada kesimpulan akhir, metode ini  sering disebut data driven yaitu pencarian dikendalikan oleh data yang diberikan (Hartati & Iswanti, 2008). Aktivitas sistem dilakukan berdasarkan siklus mengenal- beraksi.  Pertama-tama,  sistem  mencari  semua  aturan  yang  kondisinya  terdapat  di  memori  kerja,  kemudian memilih salah satunya dan menjalankan aksi yang bersesuaian dengan aturan tersebut.
Pemilihan aturan yang akan dijalankan berdasarkan strategi tetap yang disebut strategi penyelesain konflik. Aksi  tersebut  menghasilkan  memori  kerja  baru  dan  siklus  diulangi lagi  sampai  tidak  ada aturan  yang  dapat dipicu,  atau  tujuan  yang  dikehendaki  sudah  terpenuhi.  Contoh  aturan  menggunakan  penalaran forward chaining dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1 <Contoh Aturan Penalaran Forward Chainin> No RULE ATURAN 1 R1 IF A & B THEN C 2 R2 IF C THEN D 3 R3 IF A & E THEN F 4 R4 IF A THEN G 5 R5 IF F & G THEN D 6 R6 IF G & E THEN H 7 R7 IF C & H THEN I 8 R8 IF I &A THEN J 9 R9 IF G THEN J 10 R10 IF J THEN K
Penentuan tindak pelanggaran terhadap pasal narkotika ...
Metode Certainty Factor
Sistem pakar harus mampu bekerja dalam ketidakpastian (Kusrini, 2006). Certainty factor atau sering disebut CF merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur nilai keyakinan pakar yang menyelesaikan masalah  ketidakpastian. Certainty  factor diperkenalkan  oleh  Shortliffe  Buchanan  dalam  pembuatan  MYCIN pada tahun 1975 untuk mengakomodasi ketidakpastian pemikiran ( inexact reasoning ) seorang pakar. Teori ini berkembang bersamaan dengan pembuatan sistem pakar MYCIN.
Untuk  melakukan  perhitungan certainty  factor maka  dibuat  formulasi  dasar  oleh  Shortliffe  Buchanan dengan metode ‘Net Belief’ sebagai berikut
CF(Rule) = MB(H, E) - MD(H, E) .................................................................. (1) 1 P(H)=1 MB(H, E)={ ......................................................... (2) 1 P(H)=0 MD(H, E)={ ......................................................... (3) Keterangan : CF( rule ) = Faktor kepastian MB(H, E) = Measure of bealief, (ukuran dari nilai kepastian) terhadap nilai hipotesis H, jika diberikan evidence E (antara nilai 0 dan 1). MD(H, E) = Measure of disbealief, (ukuran dari nilai ketidakpercayaan)
terhadap evidence H, jika diberikan evidence E (antara nilai 0 dan 1). P(H) = Probabilitas kebenaran nilai hipotesis dari H. P(H|E) = Probabilitas bahwa H bernilai benar karena E.
Nilai Certainty Factor berupa rule yang didapati dari interpretasi term dari seorang pakar kemudian diubah menjadi nilai certainty factor tertentu sesuai Tabel 2. berikut:
Tabel 2 <Nilai Certainty Factor > NO Interpretasi CF 1. Pasti tidak -1.0 2. Hampir pasti tidak -0.8 3. Kemugkinan besar tidak -0.6 4. Mugkin tidak -0.4 5. Tidak tahu -0.2 to 0.2 6. Mugkin 0.4 7. Kemugkinan besar 0.6 8. Hampir pasti 0.8 9. Pasti 1.0 Sumber: Hartati & Iswanti, 2008

## Hasil  dan Pembahasan
Adapun  tahapan  perhitungan  dengan certainty  factor untuk  sistem  pakar  penentuan  pasal  pelanggaran narkotika  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1) rule dari forward  chaining ,  (2)  pemberian  bobot  MB  dan  MD,  (3) pemilihan  bukti  oleh  pengguna,  (4)  proses  perhitungan  dengan certainty  factor ,    dan  (5)  hasil  nilai  faktor kepastian. Berikut flowchart untuk proses certainty factor :
Gambar 1 < Flowchart Proses Certainty Factor >

## Hasil
Berdasarkan  hasil  perhitungan  manual  berdasarkan rule forward  chaining dan  nilai certainty  factor dari  kasus pelanggaran pasal narkotika yang telah terjadi pada Kepolisian Resort Solok Selatan, maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 3.
Tabel 3 <Hasil Kasus> No Kode Bukti Kode Pasal Nilai CF (%) 1 A1, C1 P1 75 P3 75 P8 82.5 2 A1, C2 P1 82.5 P3 82.5 P8 75 3 A2, C1 P2 75 P3 75 P8 82.5 4 A2, C2 P2 82.5 P3 82.5 P8 75 5 A1, B4, C1 P1 75 P3 75 P8 82.5 P9 75 6 A1, B4, C2 P1 82.5 P3 82.5 P8 75 P9 75 7 A2, B4, C1 P2 75 P3 75 P8 82.5 P9 75 8 A1, A2, C1, C2 P1 82.5 P2 82.5 P3 82.5 P8 82.5
Penentuan tindak pelanggaran terhadap pasal narkotika ...

## Halaman Login Admin
Halaman  login  admin  merupakan  halaman  yang  dapat  diakses  oleh  pengguna  dengan level sebagai  admin. Adapun bentuk dari halaman ini dapat dilihat pada Gambar 2.

## Halaman Input Pasal
Halaman  input  pasal  merupakan halaman  yang  dapat  diakses  oleh  admin  untuk  menambahkan  data  pasal. Adapun bentuk dari halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 2 <Halaman Login Admin>                               Gambar 3  <Halaman Input Pasal>

## Halaman Input Kelompok Bukti
Halaman  input  kelompok  bukti  merupakan  halaman  yang  dapat  diakses  oleh  admin  untuk  menambahkan data kelompok bukti.Adapun bentuk dari halaman ini dapat dilihat pada Gambar 4.

## Halaman Data Kelompok Bukti
Halaman  data  kelompok  bukti  merupakan  halaman  yang  dapat  diakses  oleh  admin  untuk  melihat  data kelompok bukti. Adapun bentuk dari halaman ini dapat dilihat pada Gambar 5.

## Gambar 4 <Halaman Input Kelompok Bukti             Gambar 5 <Halaman Data Kelompok Bukti>

## Halaman Input Bukti Pasal
Halaman  input  bukti  pasal  merupakan halaman  yang  dapat  diakses  oleh  admin  untuk  menambahkan  bukti yang  berkaitan  dengan  pasal  serta  nilai  MB  dan  MD.  Adapun  bentuk  dari  halaman  ini  dapat  dilihat  pada Gambar 6 berikut:

## Halaman Data Bukti Pasal
Halaman  data  bukti  pasal  merupakan  halaman  yang  dapat  diakses  oleh  admin  untuk  melihat  bukti  yang berkaitan dengan pasal serta nilai MB dan MD. Adapun bentuk dari halaman ini dapat dilihat pada Gambar 7.

## Gambar 6 <Halaman Input Bukti Pasal                           Gambar 7 <Halaman Data Bukti Pasal>

## Halaman Hasil Analisa Pasal
Halaman  hasil  analisa  pasal  merupakan  halaman  yang  dapat  diakses  oleh  pengguna  untuk  melihat  hasil analisa  pasal  yang  terkait  dengan  bukti  yang  dipilih.  Adapun  bentuk  dari  halaman  ini  dapat  dilihat  pada Gambar 8 berikut:

## Gambar 8 <Halaman Hasil Analisa Pasal>

## Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Sistem pakar ini dapat memberikan informasi tentang hukuman yang didapat pelaku tindak pelanggaran pasal  narkotika.  (2)  Sistem  pakar  ini  mampu  memberikan  informasi  pasal-pasal  yang  dilanggar  atas  tindak pelanggaran narkotika. (3) Sistem pakar ini dapat membantu pihak kepolisian untuk menentukan pasal yang dilanggar pelaku kriminal atas tindak pelanggaran narkotika berdasarkan fakta yang didapat dengan cepat dan tepat.  Dengan  digunakannya  metode forward  chaining dan certainty  factor ,  sistem  pakar  ini  sudah  dapat menganalisis pasal yang berkaitan dengan pelanggaran pasal tersebut beserta nilai keyakinan ( certainty factor ) berdasarkan bukti yang didapat. Sistem pakar penentuan pelanggaran pasal narkotika ini mampu menyimpan representasi  pengetahuan  pakar  berdasarkan  nilai  kepercayaan  ( certainty  factor )  dengan  nilai  akurasi  sebesar 95,38% menggunakan 20 data uji kasus pelanggaran pasal narkotika yang telah terjadi.
Penentuan tindak pelanggaran terhadap pasal narkotika ...

## Referensi
Rupnawar,  A.,  Jagdale,  A.,  &  Navsupe,  S.  (2016).  Study  on  Forward  Chaining  and  Reverse  Chaining  in Expert  System. International  Journal  of  Advanced  Engineering  Research  and  Science , 3 (12),  60–62. https://doi.org/10.22161/ijaers/3.12.12
Nurlaelah, N., Harakan, A., & Mone, A. (2019). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar. Gorontalo Journal of Government and Political Studies , 2 (1), 024. https://doi.org/10.32662/gjgops.v2i1.499
Army,  W.  (2018).  Sistem  Pakar  Diagnosis  Penyakit  Menular  Dengan  Metode  Forward  Chaining  Dan Certainty Factor. Jurnal Sains Dan Informatika , 4 (2), 171. https://doi.org/10.22216/jsi.v4i2.3684 Putri,  A.  D.,  &  Pratama,  D.  (2017).  Sistem  Pakar  Mendeteksi  Tindak  Pidana  Cybercrime  Menggunakan Metode  Forward  Chaining  Berbasis  Web  Di  Kota  Batam. Edik  Informatika , 3 (2),  197–210. https://doi.org/https://doi.org/10.22202/ei.2017.v3i2.2244
Rachman,  R.  (2019).  Penerapan  Sistem  Pakar  Untuk  Diagnosa  Autis  Dengan  Metode  Forward  Chaining.
Jurnal Informatika , 6 (2), 218–225. https://doi.org/10.31311/ji.v6i2.5522
Lusia  Sinta  Herindrasti,  V.  (2018).  Drug-free  ASEAN  2025:  Tantangan  Indonesia  dalam  Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Hubungan Internasional , 7 (1). https://doi.org/10.18196/hi.71122 Ismaniah,  Dan,  M.  Y.  K.,  &  Saragih,  H.  S.  (2013).  Sistem  Pakar  Penetuan  Pasal  Pidana  Korupsi  Dengan Metode Forward Chaining. Jurnal Kajian Ilmiah Ubhara Jaya , 13 , 1720–1751.
Muludi,  K.,  Suharjo,  R.,  Syarif,  A.,  &  Ramadhani,  F.  (2018).  Implementation  of  forward  chaining  and certainty factor method on android-based expert system of tomato diseases identification. International Journal of Advanced Computer Science and Applications , 9 (9), 451–456. https://doi.org/10.14569/ijacsa.2018.090957
Juwairiah, Fauziah, Y., & Afriliana, Y. E. (2008). Sistem Pakar Berbasis Web Penentu Pasal Tindak Pidana Narkotika. Seminar Nasional Informatika UPN Veteran Yogyakarta , 1 (22), 36.
Nebi,  O.  (2019).  Faktor  Penyebab  Pengguna  Narkotika  di  Kalangan  Masyarakat. Wajah  Hukum , 3 (1),  81. https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.59