## PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING MENGACU PADA
KONVENSI UNITED NATIONS CONVENTION ON LAW OF THE SEA 1982
Desi Yunitasari
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Bali E-mail:    Email : yunitasaridesi693@gmail.com

## Abstrak
Pemberian  sanksi  dengan  cara  penenggelaman  merupakan  upaya  negara  dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara illegal dan disamping itu juga untuk  memberikan  suatu  efek  jera  atau  menangkal  terhadap  pelanggaran  di  Wilayah Perbatasan  atau  di  Luar  Perbatasan  Laut  Indonesia  yang  dapat  merugikan  dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal  yang  terbukti  melakukan  illegal  fishing  di  wilayah  perairan  Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah apa  saja  Dampak  dari  penenggelaman  kapal  nelayan  asing  ini  menimbulkan  dampak yang  positif  dan  juga  menimbulkan  dampak  yang  negatif.  Dampak  positif  yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian  ikan  serta  menyelamatkan  habitat  perairan  di  dalam  laut  dari  bahaya  Bom nelayan  asing.  Sedangkan  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  kebijakan  ini  adalah ditimbulkannya  polusi  hasil  peledakan  dan  pembakaran  kapal  asing  yang  dapat mencemari  udara  disekitar  laut.  Yang  mana  saran  yang  penulis  berikan  adalah  Upaya penegakan  hukum  berupa  penenggelaman  kapal  harus  diiringi  dengan  dukungan anggaran  fasilitas  yang  memadai  dalam  penegakkannya,  misalnya  personil  yang memadai,  sarana  dan  prasarana  menunjang  cukup  seperti  peralatan  senjata  api,  kapal, hingga  dukungan  suplai  BBM  dalam  pengoperasian  kapal  sehingga  para  pengawas mampu menjangkau seluruh bagian wilayah laut Indonesia.
Kata Kunci : Kapal Asing, Pencurian Ikan

## Abstract
Imposing sanctions by drowning is an attempt by the state to eradicate illegal fishing activities  and  in  addition  to  providing  a  deterrent  effect  or  deterring  violations  in  the Border  Area  or  Outside  the  Indonesian  Sea  Border  which  can  harm  and  threaten  the country's sovereignty. The Indonesian government's policy of sinking ships proven to be illegal fishing in Indonesian territorial waters is reaping the pros and cons, many who support  but  also  not  a  few  who  refuse,  as  well  as  protests  from  the  flag  state.  The conclusion  that  can  be  drawn  is  what  are  the  effects  of  the  sinking  of  foreign  fishing vessels that have positive impacts and also have negative impacts. The positive impact gained from this policy is that the Indonesian government can stop the activities of theft of fish and save the marine habitat in the sea from the danger of foreign fishing bombs. While  the  negative  impact  of  this  policy  is  the  pollution  caused  by  the  explosion  and burning of foreign ships that can pollute the air around the sea. Where the advice that the  author  gives  is  law  enforcement  efforts  in  the  form  of  sinking  the  ship  must  be
accompanied  by  adequate  budget  support  facilities  in  its  enforcement,  for  example adequate personnel, facilities and infrastructure to support sufficient equipment such as firearms,  ships,  to  support  the  supply  of  fuel  in  the  operation  of  the  ship  so  that  the supervisor is able to reach all parts of the Indonesian sea area.
Keywords: Foreign Vessels, Fish Theft

## Pendahuluan
Wilayah  perairan  Indonesia  yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar  memiliki  arti  penting  bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung,  antara  lain,  sumber  daya perikanan  yang  memiliki  potensi  besar sebagai  sumber  pertumbuhan  ekonomi baru  serta  menjadi  salah  satu  penghela (prime  mover)  pembangunan  nasional. Sebagai  negara  bahari  dan  kepulauan terbesar  di  dunia,  Indonesia  memiliki perairan  laut  sekitar  5,8  juta  km2  (75 persen  dari  total  wilayah  Indonesia) yang  terdiri  dari  0,3  juta  km2  perairan laut teritorial; 2,8 juta km2 perairan laut nusantara;  dan  2,7  juta  km2  laut  Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Di wilayah  perairan  laut  Indonesia  yang luas  itu  terkandung  sumber  daya perikanan  yang  besar.  Melimpahnya sumber  daya  perikanan  di  perairan  laut Indonesia  ternyata  telah  menarik perhatian  pihak  asing  untuk  juga  dapat menikmatinya  secara  ilegal  melalui kegiatan illegal fishing. Kegiatan illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara  tetangga  di  kawasan yang  memasuki  perairan  Indonesia secara  ilegal.  Melalui  berbagai  modus operandi  para  nelayan  asing  tersebut menangkap  ikan  di  perairan  Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia  dengan  keuntungan  yang berlipatganda. Maraknya IUU fishing di Indonesia  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor,  baik  itu  faktor  internal  maupun eksternal.  Upaya  Indonesia  untuk mengatasi  kegiatan  illegal  fishing  tidak mudah  dilakukan  oleh  pemerintah
Indonesia  semata.  Dimana  salah  satu upaya yakni adanya kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks-kapal  asing  telah  menimbulkan sejumlah kontroversi dan polemik.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di atas,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji dan  menganalisis  tiga  permasalahan dalam  penelitian  yang  akan  ditemukan jawabannya, yaitu:
1. Apa yang melatarbelakangi Pemerintah  Indonesia  menerapkan kebijakan  penenggelaman  kapal asing  pelaku  tindak  pidana  illegal fishing di Indonesia?
2. Apakah penegakan hukum Indonesia  terhadap  kapal  asing yang  melakukan  illegal  fishing  di wilayah  laut  teritorial  Indonesia dapat  dibenarkan  bila  dikaitakan dengan UNCLOS 1982?
3. Bagaimana dampak penenggelaman kapal  Illegal  Fishing  di  Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional?

## Pembahasan Polemik  Kebijakan  Penenggelaman Kapal Asing
Kebijakan  penenggelaman  kapal asing  dan  eks-kapal  asing  telah menimbulkan  sejumlah  kontroversi  dan polemik.  Pertama,  dari  aspek  hukum tindakan  tegas  penenggelaman  kapal dengan  cara  pengeboman  tidaklah bertentangan dengan UNCLOS
dikarenakan  subyek  yang  dilindungi oleh  Article  73  (3)  adalah  manusianya bukan  kapalnya,  dimana  manusianya
dapat  diberi  denda  atau  deportasi  tanpa diberikan  pidana  kurungan  sedangkan kapalnya  dapat  disita  atau  bahkan ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia,  tentu  saja  dengan  proses yang  sesuai  dengan  prosedur  hukum yang  berlaku  di  negara  itu.  Namun, dalam  konteks  hubungan  internasional relasi  Indonesia  dengan  negara  yang bersangkutan  berpotensi  memburuk akibat  permasalahan  ini.  Hal  ini dikarenakan  seringkali  negara  yang bersangutan  ingin  warganya  diadili menurut hukum yang berlaku di negara mereka,  hukum  yang  dianggap  dapat melindungi  hak-hak  warga  negaranya. Belum  lagi  tekanan  kepentingan  dari beberapa  pihak  dari  negara  tersebut. Kedua,  perlu  diingat  juga  bahwa perbuatan  penembakan  terhadap  kapal milik  negara  lain  juga  menyalahi ketentuan  Piagam  PBB  yang  mengikat Indonesia  sebagai  anggota  PBB. Sebagai  “peace  loving  country“, Indonesia  harus  menyelesaikan  setiap konflik  yang  timbul  secara  damai. Karena  itu,  bentuk  penembakan  dan penenggelaman  kapal  milik  asing  jelas bukan  merupakan  cara  menyelesaikan konflik  dengan  damai  dan  bukan merupakan  ciri  dari  negara  yang beradab (civilized nation). Aksi tersebut dapat mengakibatkan tegangnya hubungan  politis  seperti  layaknya  yang terjadi  pada  Filipina  dengan  Taiwan pada  2013  dan  Republik  Rakyat  China (RRC)  dengan  Vietnam  pada  tahun yang  sama.  Apabila  ketegangan  politis terus  berlanjut,  bukan  tidak  mungkin potensi  konflik  bersenjata  akan  terjadi yang  tentunya  tidak  diinginkan  karena kita sedang giat melakukan pembangunan  nasional  dan  APBN  kita masih deficit. Ketiga, kebijakan penenggelaman  kapal  nelayan  asing menggunakan  bom  memiliki  dampak positif  dan  menjadi  syok  terapi  agar nelayan  asing  tidak  seenaknya  mencuri
ikan  di  perairan  Indonesia.  Namun, upaya  tersebut  tentu  harus  melalui proses  hukum  internasional  agar Indonesia  tidak  dikatakan  sebagai negara preman.

## Penyebab Terjadinya Illegal Fishing
Penyebab terjadinya kegiatan illegal  fishing  di  perairan  Indonesia, antara  lain,  adalah:  Terbatasnya  sarana dan prasarana pengawasan, Terbatasnya dana  untuk  operasional  pengawasan, Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Masih  terbatasnya  kemampuan  nelayan Indonesia  dalam  memanfaatkan  potensi perikanan di perairan Indonesia,
terutama  ZEE;  Kebutuhan  sumber bahan  baku  di  negara  pelaku,  illegal fishing  sudah  menipis  akibat  praktik industrialisasi  kapal  penangkapnya sehingga  daya  tumbuh  ikan  tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap,  dan  sebagai  akibatnya, mereka  melakukan  ekspansi  hingga  ke wilayah Indonesia; Kemampuan memantau  setiap  gerak  kapal  patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang  canggih,  sehingga  hasil  operasi tidak optimal.
Luasnya  wilayah  dan  jauhnya  letak pengadilan  perikanan  dengan  locus delicti illegal fishing juga menjadi salah satu  faktor  penyebab  meningkatnya illegal  fishing.  Dikarenakan  persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan  tepat  waktu  dan  kerugian negara  pun  tidak  dapat  diselamatkan. Dengan  banyaknya  kasus  yang  tidak terselesaikan para pelaku pun kemudian menganggap  sepele  hal  tersebut. Kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi  salah  satu  penyebab  tetap maraknya  illegal  fishing.  Setidaknya terdapat  delapan  lembaga  penegak hukum yang berwenang di wilayah laut, yaitu:  TNI  AL,  Polri,  PPNS  KKP
(Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Kementerian  Kehutanan.  Dikarenakan setiap instansi merasa memiliki kewenangan,  mereka  pun  (terutama lima instansi pertama di atas) melakukan  penindakan  sendiri-sendiri, dan  tidak  jarang  di  antara  mereka terdapat  oknum  aparat  yang  dapat diajak  “bekerja  sama”  dengan  pelaku illegal fishing. Jika kemudian penanganan  illegal  fishing  yang  tidak baik  itu  pun  mendapat  kritik  tajam  dan sorotan  dari  publik  dan  media,  para instansi  itu  pun  saling  melempar tanggung  jawab.  Ini  artinya,  koordinasi memang  lemah  dan  tidak  berjalan efektif  untuk  melakukan  penindakan secara tegas dan bersama-sama terhadap pelaku illegal fishing.
Situasi  seperti  ini  dimanfaatkan oleh  para  pelaku  illegal  fishing  untuk tetap  melakukan  aksinya  di  perairan Indonesia.  Terjadinya  illegal  fishing juga  dipicu  oleh  kebutuhan  dan permintaan  stok  ikan  tertentu  yang mempunyai  nilai  ekonomi  tinggi, khususnya  yang  merupakan  konsumsi pengunjung  restoran-restoran  mahal  di luar negeri. Illegal fishing terhadap ikan pelagis  besar,  sebagai  misal,  banyak dilakukan  di  kawasan  ZEE  Indonesia yang  dilakukan  oleh  kapal-kapal  asing yang  memiliki  teknologi  penangkapan ikan canggih. Bahkan dalam kapal-kapal asing tersebut telah dilengkapi  berbagai  perangkat  untuk mendukung penyimpanan dan pengolahan  ikan  agar  tetap  segar  dan memiliki  nilai  ekonomi  tinggi  ketika dijual di pasar internasional. Ini artinya, para  pelaku  illegal  fishing  memang menaruh  perhatian  besar  terhadap potensi  sumber  daya  perikanan  laut Indonesia.  Wilayah  perairan  laut Indonesia  yang  luas  dengan  segala
keterbatasan  sarana  dan  prasarana pengawasannya tampaknya tidak menjadi kendala bagi para pelaku illegal fishing untuk terus melakukan kegiatan ilegalnya di perairan Indonesia.

## IUU  Fishing  dan  Dampaknya  Bagi Indonesia
Indonesia,  sebagai  negara  yang memiliki  wilayah  laut  yang  luas  serta potensi  sumber  daya  kelautan  dan perikanan  yang  melimpah,  menjadi daya tarik bagi para pelaku tindak IUU fishing  sebagai  tempat  melancarkan aksinya. Data dari Kementerian
Kelautan  dan  Perikanan  menunjukkan bahwa  dari  tahun  2012  hingga  2016, ada  489  kapal  yang  ditangkap  karena melakukan tindak IUU fishing, dan ada 21.617  kapal  yang  diperiksa  karena diduga  kuat  melakukan  tindak  IUU fishing.  Maraknya  IUU  fishing  di Indonesia  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor,  baik  itu  faktor  internal  maupun eksternal.  Faktor  internalnya  yaitu penegakan hukum dan regulasi perikanan  yang  masih  lemah.  Hal tersebut disebabkan oleh belum menadainya  hukum  dan  regulasi perikanan di Indonesa, serta jumlah staf penegakan  hukum  yang  capable  tidak sebanding  dengan  luas  wilayah  laut Indonesia,  sehingga  berakibat  kepada lemahnya koordinasi penegakan hukum terkait  IUU  fishing  di  Indonesia. Sementara  faktor  eksternalnya  berupa dinamika  perikanan  global  seperti tingkat konsumsi ikan global yang terus naik serta fishing ground di negara lain yang  semakin  menipis,  yang  mana  hal tersebut  memaksa  operator  penangkap ikan  untuk  beroperasi  secara  ilegal dengan mencari ikan di Indonesia tanpa mematuhi  aturan  yang  diberlakukan. Maraknya  tindak  IUU  fishing  yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang
signifikan  bagi  Indonesia.  Secara  garis besar, ada tiga dampak yang ditimbulkan IUU fishing bagi Indonesia, yaitu dampak ekologis, dampak ekonomi,  dan  citra  Indonesia  di  dunia internasional. Dampak ekologis merupakan dampak yang berkaitan dengan keberlanjutan  dan  kelestarian  sumber daya  perikanan.  Dampak  ekologis  dari IUU  fishing  salah  satunya  disebabkan karena  fakta  bahwa  beberapa  praktik IUU fishing dilakukan dengan penggunaan racun dan bahan berbahaya lainnya,  yang  mana  hal  tersebut memiliki  konsekuensi  fatal  terhadap ekosistem  terumbu  karang,  dan  bisa juga membahayakan kesehatan manusia dan  spesies  ikan  lainnya.  Dari  segi dampak  ekonomi,  IUU  fishing  yang dilakukan di perairan Indonesia menimbulkan  kerugian  dalam  bentuk hilangnya  potensi  pemasukan  dari industri  perikanan  negara.  Hal  ini karena  dalam  aktivitas  penangkapan ilegal,  operator  penangkap  ikan  tidak membayar  berbagai  macam  biaya  yang seharusnya  dibayarkan.  Dampak  IUU fishing  yang  terakhir  yaitu  image Indonesia  di  dunia  internasional.
Sebagai  salah  satu  negara  yang meratifikasi UNCLOS, Indonesia berkomitmen  dalam  pemberantasan setiap  tindak  kejahatan  maritim  yang melanggar hukum internasional ataupun hukum  nasional.  Praktik  IUU  fishing yang  terjadi  di  Indonesia  dianggap sebagai  kegagalan  Indonesia  dalam mengontrol  aktivitas  penangkapan  ikan di  wilayahnya  sendiri.  Dengan  image yang  buruk  di  dunia  internasional karena  kegagalan  dalam  mengontrol praktik  IUU  fishing,  Indonesia  menjadi rawan  protes  dan  kritik  dari  dunia internasional.  Selain  protes  dan  kritik, image  yang  buruk  bagi  Indonesia  juga bisa  mengakibatkan  turunnya  sanksi
atau embargo dari organisasi
internasional atau negara lain.

## Dampak  Ekonomi  Politik  Kebijakan Penenggelaman Kapal Di Indonesia
Wilayah  perairan  Indonesia  yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar  memiliki  arti  penting  bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung,  antara  lain,  sumber  daya perikanan  yang  memiliki  potensi  besar sebagai  sumber  pertumbuhan  ekonomi baru  serta  menjadi  salah  satu  penghela (prime  mover)  pembangunan  nasional. Sebagai  negara  bahari  dan  kepulauan terbesar  di  dunia,  Indonesia  memiliki perairan  laut  sekitar  5,8  juta  km2  (75 persen  dari  total  wilayah  Indonesia) yang  terdiri  dari  0,3  juta  km2  perairan laut teritorial; 2,8 juta km2 perairan laut nusantara;  dan  2,7  juta  km2  laut  Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Di wilayah  perairan  laut  Indonesia  yang luas  itu  terkandung  sumber  daya perikanan  yang  besar.  Menurut  Kepala Badan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Kelautan  dan  Perikanan, Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP)  potensi  jumlah  tangkapan  SDI yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia mencapai  12,5  juta  ton.  SDI  ini  jika tidak  dikelola  dengan  baik,  maka  suatu saat  nanti  Indonesia  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  sumber  protein dari  ikan  untuk  masyarakatnya.  Potensi perikanan di WPP Indonesia diposisikan sebagai  harta  negara  dan  perlu  dijaga kelestariannya.  Penguasaan  SDI  yang dilakukan oleh negara diatur Undang-Undang  Dasar  1945,  Pasal  33 ayat  (3),  yang  berbunyi:  “(3)  bumi  dan air dan kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”.Materi  Pasal  33 ayat  (3)  tersebut,menjadi  pedoman pengaturan pengelolaan seluruh sumber
daya sebagai kekayaan alam Indonesia.
Mengacu  Deklarasi  Djuanda,  dapat disimpulkan  bahwa  Indonesia  berhak atas  segala  kekayaan  alam  yang terkandung  di  laut  sampai  kedalaman 200 meter pada wilayah landas kontinen. Batas laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  sejauh 200  mil  dari  garis  dasar  laut. Kewenangan  pengelolaan  sumber  daya perairan  teritorial  menjadi  otoritas kedaulatan  sebuah  negara.  Pengelolaan perairan SDI kawasan wilayah kedaulatan  negara  selain  dikawal  oleh hukum  nasional,  juga  sudah  diatur ketentuan  internasional.  Pengaturan pengelolaan  SDI  yang  diatur  oleh ketentuan  internasional  diantaranya: United Nations Convention on the Law of  the  Sea  (UNCLOS)  (1982);  FAO Code  of  Conduct  for  Responsible Fisheries  (1995);  United  Nations  Fish Stocks Agreement (1995); International Plan of Action (IPOA) on IUU Fishing 2001  dan  sejumlah  peraturan  Regional Fisheries  Management  Organizations (RFMOs).  Melimpahnya  sumber  daya perikanan  di  perairan  laut  Indonesia ternyata  telah  menarik  perhatian  pihak asing  untuk  juga  dapat  menikmatinya secara  ilegal.  Salah  satu  isu  aktivitas perikanan  salah  satunya  adalah  masih maraknya  kegiatan  IUU  Fishing.  Laut teritorial  Indonesia  merupakan  jalur yang sering dilalui oleh kapal asing dan tidak  jarang  memunculkan  konflik masalah  IUU  (Illegal,  Unregulated,and Unreported)  Fishing.  Contoh  kegiatan IUU  Fishing  yang  merugikan  negara yaitu  tindakan  pencurian  ikan  atau illegal  fishing.  Illegal  Fishing  dapat diartikan  sebagai  kegiatan  perikanan yang  melanggar  hukum,  dimana kegiatan  perikanan  tersebut  dilakukan oleh  suatu  negara  tertentu  atau  kapal asing di perairan yang bukan merupakan  yuridiksinya  tanpa  izin  dari
Negara  yang  memiliki  yuridiksi  atau kegiatan  penangkapan  ikan  tersebut bertentangan  dengan  hukum  dan peraturan  negara  itu.  Sampai  saat  ini kegiatan  pencurian  ikan  di  Indonesia terbilang cukup memprihatinkan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya  pencurian  ikan  di  perairan
Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis  global  terutama  kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem perikanan di Indonesia  itu  sendiri.  Kegiatan  illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negaranegara tetangga di kawasan yang memasuki  perairan  Indonesia  secara illegal.  Kerugian  Indonesia  akibat pencurian  ikan  oleh  kapal-kapal  asing diperkirakan  mencapai  300  triliun rupiah  per  tahun.  Besarnya  kerugian negara  akibat  pencurian  ikan  di  WPP Indonesia  menyebabkan  pemerintah (KKP)  membuat  strategi  kebijakan pemberantasannya,  yaitu  melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap.  Hal  ini  sudah  diamanatkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan (UU Perikanan). Kebijakan yang telah direkomendasikan  untuk  ditetapkan bukanlah jaminan bahwa implementasinya pasti berhasil.
Tindakan  tegas  pemerintah  (KKP) memerangi  illegal  fishing  melalui penenggelaman  kapal  mendapatkan berbagai  reaksi  penolakan.  Kecaman dilontarkan  pihak-pihak  yang  merasa tindakan  negara  terlalu  keras  dan berpotensi  menimbulkan  hubungan yang  tidak  baik  dengan  negara  asal kapal. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan  agar  penegakan  hukum  di Indonesia  tegas  dan  berjalan  efektif,
sehingga  para  nelayan  asing  akan  jera untuk  menangkap  ikan  secara  illegal dan  tidak  ada  lagi  kerugian  besar  yang dialami  negara  Indonesia.  tindakan tersebut mengundang reaksi dari negara lain  khususnya  negara  yang  kapalnya ditenggelamkan  oleh  Indonesia  karena dianggap bertentangan dengan ketentuan  Internasional  dan  dianggap sebagai  tindakan  salah.  Bukan  tidak mungkin  negara  lain  akan  membalas tindakan tegas yang dilakukan Indonesia  terhadap  kapal  Indonesia maupun Warga Negaranya.
Konsekuensi  kegiatan  Illegal  Fishing Terhadap  Kedaulatan  Perekonomian
Dan Kelestarian Lingkungan Hidup
Perikanan  mempunyai  peran  yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian    nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kerja,  pemerataan  pendapat,  dan peningkatan  taraf  hidup  bangsa  pada umumnya, nelayan kecil, pembudidayaan ikan kecil, dan pihak-pihak  pelaku  usaha  dibidang perikanan  dengan  tetap  memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan  sumber  daya  ikan.  Di Indonesia  IUU  fishing  terjadi  berbagai aspek aktivitas perikanan. Sebagaimana telah  disebutkan  sebelumnya,  kegiatan ini mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian ekonomi (economic  loss)  sekitar  2  milyar pertahun.Kerugian  ini  disebabkan  dari penangkapan  ikan  illegal  di  ZEE Indonesia,  ekspor  illegal,  pelanggaran daerah  penangkapan  ikan,  pelanggaran penggunaan  tenaga  kerja  asing,  dan kerugian pembayaran fee akibat kamuflase  kapal-kapal  ikan  eksimpor. Aspek  sosial,  kegiatan  IUU  fishing  di Indonesia  juga  telah  menyebabkan konflik dengan nelayan tradisonal, yang akhirnya mengakibatkan kerugian moril dan  materil.  Di  sisi  lain,  kegiatan  ini
dapat  pula  menguras  sumberdaya  ikan (SDI),  karena  kegiatan  tersebut  tidak pernah  memperdulikan  daya  dukung lingkungan dan potensi lestarinya.Disamping  itu  juga  adanya kerugian lain yang tidak dapat dihitung secara  nominal  (intangible),  yaitu kerugian  moril/harga  diri  bangsa, karena  hal  ini  menyangkut  kedaulatan pemerintah kota Indonesia. Oleh karena itu,  hingga  kini  pemerintah  Indonesia terus  bekerja  keras  dan  sering  untuk menanggulangi  praktek  IUU  fishing.
Kegiatan  illegal  fishing  di  WPP-RI telah  mengakibatkan  kerugian  yang besar bagi Indonesia.Overfishing, overcapacity, ancaman terhadap
kelestarian  sumber  daya  ikan,  iklim usaha  perikanan  yang  tidak  kondusif, melemahnya  daya  asing  perusahan  dan termarjinalkannya  nelayan  merupakan dampak nyata dari kegiatan IUU fishing. Kerugian  lain  yang  tidak  dapat  dinilai secara  materil  namun  sangat  terkait dengan  harga  diri  bangsa  adalah rusaknya  citra  bangsa  Indonesia  pada kancah  internasional  karena  dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanan dengan baik. Dampak  negatif  illegal  fishing terhadap  aspek  ekonomi  Negara  illegal fishing secara nyata merugikan ekonomi  Indonesia.  Negara  ini  telah kehilangan  sumber  devisa  Negara  yang semestinya bias menghidupi kesejahteraan  masyarakatnya,  namun nyatanya justru dinikmati oleh segelintir orang  atau  kelompok  tertentu  baik  dari dalam  maupun  luar  negeri.  Faktor kekayaan  sumber  daya  alam  Indonesia telah  membuat  cukongcukong  asing telah bekerja sama dengan oknum lokal menggambil  hasil  kekayaan  kita.  Tidak tanggungtanggung  kerugian  Negara akibat  dari  illegal  fishing  mencapai angka  yang  luar  biasa.    Permasalahan illegal  fishing  telah  menjadi  ancaman yang  serius  sehingga  memerlukan
perlindungan secara tepat untuk menyelamatkan wilayah kelautan, kasus illegal  fishing  memberikan  dampak yang  meluas  di  berbagai  sektor  bagi Indonesia,  berdasarkan  data  Sekretaris Direktoral Jenderal Pengawasan Sumber  Daya  Kelautan  Dan  Perikanan (Sesditjen PSDKP) kementerian kelautan  dan  perikanan,  setidaknya aktifitas  penangkapan  ikan  illegal  telah merugikan  Indonesia,  serta  berdampak terhadap  kelestarian  sumber  daya kelautan,  dan  kehilangannya  mata pencarian nelayan Indonesia.
Latar Belakang Penerapan Kebijakan  Penenggelaman  Kapal Asing  Pelaku  Tindak  Pidana  Illegal Fishing Mengacu  pada  Undang-undang
Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan,Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) jo.  Pasal  76A  jis.  Pasal  38  jo.Pasal  45 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 (KUHAP),“Kebijakan  penenggelaman kapal ikan berbendera asing (kapal ikan asing)  pelaku  tindak  pidana  illegal fishing”,  pada  dasarnya  adalah  istilah yang  digunakan  untuk  tindakan  khusus berupa  pemusnahan  barang  bukti berupa  kapal  ikan  berbendera  asing yang  digunakan  untuk  melakukan tindak pidana perikanan (illegal fishing). Pemusnahan  tersebut  bisa  dilakukan dengan cara:
a. Dibakar;
b. Diledakan
c. Ditenggelamkan, dengan cara :
1) Dibocorkan pada dindingnya;
2) Dibuka keran lautnya; atau
3) Dikaramkan. Sebelum diterapkannya kebijakan penenggelaman  ini,  Pemerintah  telah melakukan  beberapa  upaya  sebagai langkah  penanganan  barang  bukti berupa  kapal  ikan  berbendera  asing,
sekaligus sebagai upaya untuk menanggulangi  tindak  pidana  illegal
fishing  di  Indonesia,  upaya  tersebut diantaranya: a) Dikelola  sebagai  barang  bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan, sampai dengan proses hukum mendapat putusan pengadilan  yang  berkekuatan hukum tetap. Hal ini dihadapkan pada  persoalan  keterbatasan dana perawatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana  pengelolaan  barang bukti, dan lain-lain; b) Dihibahkan kepada masyarakat/nelayan, lembaga riset,  perguruan  tinggi,  dan lain-lain.  Upaya  ini  terkendala dengan kapal yang juga kemudian  “mangkrak”  atau rusak  tidak  terawat  akibat keterbatasan pengetahuan dalam pengoperasian,  teknologi  pada kapal  yang  tidak  dikuasai, kelangkaan  suku  cadang,  atau sangat besarnyabiaya operasional  kapal  dibanding anggaran  yang  dimiliki,  dan sebagainya; c) Melalui  prosedur  lelang  barang bukti dengan persetujuan pengadilan.  Dalam  hal  ini  kapal ditangkap  dan  dirampas  oleh negara, kemudian dengan bebagai  pertimbangan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  diputuskan  terhadap barang  bukti  berupa  kapal  ikan berbendera  asing  dilakukan lelang.  Namun  dalam  praktek, upaya  ini  dihadapkan  pada permasalahan diantaranya: 1. Dalam proses lelang, kapal-kapal yang di lelang, nilai lelangnya sangat tidak sebanding (jauh dari nilai layak), bila  dibanding  dengan  nilai
harga  sebenarnya  dari  sebuah kapal yang dilelang tersebut; 2. terdapat jaringan yang memanfaatkan  proses  lelang yang memfasilitasi pemilik lama yang  merupakan  warga  negara asing  dengan  menggunakan warga  negara  Indonesia  untuk mengikuti  lelang,  atau  membeli langsung  kapal  yang  telah dilelang  tersebut  dengan  status kapal  eks-asing  dari  warga negara Indonesia. Kapal eks-asing  yang  telah  dibeli  oleh warga  negara  asing  tersebut, biasanya  dipakai  kembali  untuk melakukan  tindak  pidana  illegal fishing,  hal  ini  tentunya  tidak menimbulkan efek jera dan atau efek gentar padanya. Permasalahan  di  lapangan  tersebut yang kemudian mendasari pemerintah  mengambil  kebijakan penenggelaman  kapal  asing  pelaku illegal fishing, hal ini pada dasarnya dimaksudkan agar kapal-kapal eks-asing  tersebut  tidak  kembali dipergunakan  untuk  melakukan illegal fishing, memutus mata rantai pemanfaatan  kembali  kapal-kapal illegal di Indonesia, serta mempersingkat prosedur penanganan dan pemeliharaan barang  bukti  berupa  kapal  ikan berbendera  asing  yang  dipakai untuk  melakukan  tindak  pidana illegal fishing, yang berarti menyederhanakan penggunaan anggaran,  sarana  dan  prasana,  dan lain-lain  terkait  penanganan  dan pemeliharaan  barang  bukti.  Selain alasan-alasan  teknis  di  lapangan sebagaimana  tersebut  di  atas, kebijakan  penenggelaman  kapal asing  pelaku  tindak  pidana  illegal fishing  yang  diterapkan  Pemerintah
Indonesia, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pilar Keempat dalam  Upaya  Mewujudkan  Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim  Dunia.  Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim, dilandasi  5  (lima)  pilar  negara maritim. Pilar Keempat didasarkan  untuk  memperkuat diplomasi  maritim;  dilakukan dengan cara bersama-sama menghilangkan  sumber  konflik di  laut,  seperti  pencurian  ikan (illegal  fishing),  pelanggaran kedaulatan,  sengketa  wilayah, perompakan,  dan  pencemaran laut.
2. Upaya  Untuk  Menimbulkan Efek  Jera  dan  atau  Efek  Gentar (Shock Therapy) Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Illegal fishing Kebijakan penenggelaman kapal berbendera  asing  pelaku  tindak pidana  illegal  fishing,  dengan cara  membakar,  meledakkan serta  menenggelamkan  kapal berbendera  asing  pelaku  tindak pidana illegal fishing, Kebijakan progresif yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku illegal fishing. Kebijakan dan  tindakan  tegas  semacam  ini tampak  efektif  memberikan shock  therapy  terhadap  pelaku, sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya. 3. Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Berupa  Kebijakan  Pencegahan dan  Penanggulangan  Kejahatan Kebijakan penenggelaman kapal berbendera  asingpelaku  tindak pidana  illegal  fishing,  pada dasarnya  merupakan  bentuk pelaksanaan  kebijakan  kriminal, yang  merupakan  bagian  dari kebijakan  sosial  Pemerintah
Indonesia,  yaitu  keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan  badan-badan  resmi,  yang bertujuan  untuk  menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan ini dilakukan    dengan  didasarkan dan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 45 Tahun  2009  tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  2004  tentang  Perikanan,
Pasal  69  ayat  (1)  jo.  Pasal  76A dan  ayat  (4)  jo.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP),
Pasal 38 jo. Pasal 45. Pasal 38.
4. Penegasan,  Perwujudan  dan Pelaksanaan Yurisdiksi dan Kedaulatan  Negara    Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal berbendera  asing  pelaku  tindak pidana  illegal  fishing  pada dasarnya  merupakan  penegasan, perwujudan  dan  pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan negara  Indonesia.  Kebijakan  ini tidak  hanya  untuk  menjaga kedaulatan dan menegakan peraturan  perundang-undangan sumber  daya  kelautan  dan perikanan  Indonesia,  tetapi  juga sebagai  bentuk  tanggung  jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan dunia kemaritiman internasional. 5. Upaya Luar Biasa Pemberantasan  Illegal  Fishing Sebagai  Kejahatan  Utama  di Laut Pemerintah Indonesia menyebut  tindak  pidana  illegal fishing sebagai bentuk kejahatan transnational terorganisasi (Transnational Organized Crimes --TNC). Selain itu tindak pidana illegal fishing dikategorikan  sebagai  kejahatan atau tindak pidana utama di laut,
yang  disebut  sebagai  kejahatan yang  dapat  dibarengi  atau menimbulkan kejahatan lainnya. Kejahatan  terorganisir  yang dimaksud  karena  dilakukan lebih dari satu negara, dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir,  dan  merupakan tindak  pidana  serius.  Illegal fishing juga dapat menjadi pintu masuk dalam melakukan kejahatan lain, misalnya perdagangan manusia, pelanggaran HAM, penyeludupan  narkoba,  dan lainnya.
Selain  itu,  untuk  memberikan  efek  jera bagi  pelaku  dan  korporasinya  maka barang  bukti  kapal  yang  digunakan untuk  melakukan  kejahatan  pencurian ikan di laut dapat di tenggelamkan atau di  musnahkan.  Teknis  hukum  tentang pemusnahan  kapal  telah  diatur  sesuai ketentuan  pasal  69  ayat  4  UU  No  45 tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal  76A  UU  No  31  tahun  2004 tentang Perikanan jo Pasal 38, Pasal 45 UU  No  8  tahun  1981  tentang KUHAP.26 Ada dua cara penenggelaman  kapal  ikan  asing  yang dilakukan  oleh  pemerintah  RI  melalui otoritas. 1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan.
a) Otoritas  yang  menangkap  kapal ikan  asing  membawa  kapal  dan ABK ke darat;
b) Di  darat  dimana  ada  pengadilan perikanan  akan  dilaksanakan proses hukum;
c) Setelah  disidang  dan  di  vonis bersalah dan putusan mempunyai  kekuatan  hukum tetap maka kapal yang tertangkap tersebut akan disita;
d) Apabila  kapal  disita  maka tergantung  pada  jaksa  eksekutor
akan  melakukan  apa  terhadap kapal  tersebut,  apakah  kapal akan dilelang atau di musnahkan; e) Apabila  dimusnahkan  menjadi pilihan  maka  salah  satu  cara adalah diledakkan dan ditenggelamkan; 2. Tertangkap  tangan  oleh  otoritas. Cara  kedua  ini  didasarkan  pada pasal  69  Undang-Undang  Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi :
a) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan  dan  penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan  Negara  Republik Indonesia; b) Kapal pengawas perikanan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  1,  dapat  dilengkapi  dengan senjata api; c) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa  dan  menahan  kapal yang diduga atau patut melakukan pelanggaran di wilayah  pengelolaan  perikanan Negara  Republik  Indonesia  ke pelabuhan terdekat untuk pemprosesan lebih lanjut; d) Dalam  melaksanakan  fungsi sebagaimana  dimaksud  pada ayat 1 penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan  tindakan  khusus berupa  pembakaran  dan/atau penenggelaman  kapal  perikanan yang berbendera asing berdasarkan  bukti  permulaan yang cukup.
Penenggelaman  kapal  juga  dilakukan setelah  awak  kapal  atau  nelayan  asing tersebut  diselamatkan  dan  dilakukan proses  hukum.  Tindakan  ini  diperlukan agar  tidak  mengulang  terjadinya pencurian  ikan  di  wilayah  perairan
Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 62  ayat  (4)  huruf  (k)  dan  Pasal  73 UNCLOS,  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  memang  diberi  hak  untuk menegakkan  hukum  di  wilayah  ZEE apabila ada atau terciptanya pelanggaran  hukum  di  dalam  wilayah tersebut.  Namun,  Pasal  73  ayat  (3)
UNCLOS  mengatur  hukuman  yang dijatuhkan  negara  pantai  terhadap tindakan  di  wilayah  ZEE  tidak  boleh mencakup  hukuman  badan.  Indonesia hanya  dapat  memberlakukan  hukuman badan  kalau  sudah  menandatangani perjanjian  bilateral  dengan  negara  lain. Kapal  nelayan  asing  yang  melakukan pencurian  ikan  dapat  didenda  dan kemudian  nelayan  kapal  asing  tersebut dapat  dideportasi  ke  negara  asalnya. Tindakan  tersebut  disesuaikan  dengan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Hukum Internasional telah mengamini bahwa penenggelaman kapal  asing  yang  melanggar  peraturan yang  berlaku  oleh  negara  lintasannya, yang  salah  satunya  adalah  negara Indonesia  yang  terbuka  melakukannya. Karena pada dasarnya melintasi teritorial  tanpa  izin  dan  melakukan tindakan  illegal  fishing  didalamnya sangatlah mengancam kedaulatan negara dan wilayah. Karena hal tersebut sudah  melanggar  Yurisdiksi  Universal, karena  itu  merupakan  kejahatan  keji. Sebagaimana  diketahui  prinsip  dasar penegakan  Hukum  Internasional  adalah mendahulukan yurisdiksi nasional.
Tindakan  tegas  penenggelaman  kapal, kalau  dilihat  dari  aspek  hukum  dengan cara  pengeboman  kapal  tidaklah bertentangan dengan UNCLOS
dikarenakan  subyek  yang  dilindungi oleh  Pasal  73  ayat  (3)  adalah manusianya bukanlah kapalnya, dimana manusianya  dapat  diberi  denda  atau dideportasi  tanpa  diberikan  pidana kurungan,  sedangkan  kapal  yang  disita atau  bahkan  yang  ditenggelamkan  oleh
Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses  yang  sesuai  dengan  prosedur hukum yang berlaku di negara itu. Pada dasarnya  instruksi  Presiden  Republik Indonesia untuk menenggelamkan kapal ikan illegal tidak melanggar hukum baik hukum  Nasional  maupun  hukum Internasional.  Hal  ini  merujuk  pada asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia,  salah  satunya  adalah  asas teritorial.  Titik  berat  dari  asas  teritorial ini  adalah  tempat  atau  teritorial terjadinya  tindak  pidana.  Dengan demikian  berdasarkan  asas  teritorial  ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun  orang  asing  yang  melakukan tindak  pidana  di  dalam  wilayah  atau teritorial  Indonesia  harus  tunduk  pada aturan  pidana  Indonesia.  Untuk  itu negara  lain  harus  menghormati  proses penegakan hukum dan pengadilan yang dilakukan di Indonesia.
Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal sebagai Kebijakan  Strategis  Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia Dalam  agenda  pemberantasan  IUU fishing-nya, pemerintah Indonesia menetapkan  kebijakan  penenggelaman kapal  sebagai  kebijakan  strategis. Kebijakan  penenggelaman  kapal  yang diimplementasikan  bersifat  masif  dan terstruktur, dengan dukungan instrumen kebijakan  yang  memadai.  Dukungan instrumen  kebijakan  diwujudkan  dalam pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pencegahan  dan  Pemberantasan  IUU, Unreported,  and  Unregulated  (IUU)
Fishing yang selanjutnya disebut Satgas IUU  Fishing  atau  Satgas  115.  Satgas 115 dibentuk melalui Peraturan Presiden  No.  115  tahun  2015  tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan  Ikan  Secara  Ilegal.  Tugas yang  diemban  oleh  satgas  yang  berada di  bawah  dan  bertanggung  jawab langsung  kepada  Presiden  itu  ialah:
mengembangkan  dan  melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara  ilegal  dengan  mengoptimalkan pemanfaatan  personil  dan  peralatan operasi  milik  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan,  TNI  Angkatan  Laut,
Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan  Agung,  Badan  Keamanan Laut  (Bakamla),  Satuan  Kerja  Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak  dan  Gas  Bumi  (SKK  Migas), PT  Pertamina,  dan  institusi  terkait. Dalam  rentang  waktu  dari  tahun 2014-2017,  kebijakan  penenggelaman kapal secara konsisten diimplementasikan  oleh  pemerintah Indonesia  sebagai  kebijakan  strategis pemberantasan  IUU  fishing.  Data  yang dirilis  oleh  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  pada  bulan  Februari  2018, menunjukkan bahwa dari bulan Oktober 2014  hingga  bulan  Oktober  2017, jumlah kapal pelaku tindak IUU fishing yang  ditenggelamkan  mencapai  363 kapal,  dengan  rincian  18  KII  dan  345 KIA.  345  KIA  yang  ditenggelamkan tersebut  memiliki  rincian  188  kapal Vietnam,  78  kapal  Filipina,  52  kapal Malaysia,  22  kapal  Thailand,  2  kapal Papua  Nugini,  1  kapal  Tiongkok,  1 kapal Belize, dan 1 kapal Nigeria.

## Reaksi  Lingkungan  Kebijakan  atas
Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing Implementasi kebijakan
penenggelaman  kapal  yang  telah dilakukan  sejak  tahun  2014,  khususnya KKP dibawah Menteri Susi Pudjiastuti,
mendapatkan dukungan sekaligus penolakan  baik  dari  kalangan  dalam negeri maupun luar negeri. Pada bagian ini akan dipaparkan sejumlah kontroversi  dan  penyebabnya  dibalik implementasi kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks-asing pelaku illegal
fishing.  Komplain  terhadap  kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks-asing  banyak  dilakukan  oleh negara-negara  ASEAN  dimana  tempat asal dari pelaku illegal fishing.
Pertama,  negara  Vietnam  melayangkan protes  melalui  Kedubesnya  di  Jakarta atas  tindakan  hukum  Indonesia  yang telah  menenggelamkan  kapal-kapal milik nelayan Vietnam. Sampai saat ini, sudah  50  buah  kapal  milik  Nelayan Vietnam yang telah ditenggelamkan dan merupakan  jumlah  paling  banyak ditenggelamkan.
Kedua,  negara  Thailand  mengkritik kebijakan  penenggelaman  kapal  yang dinilai  keliru,  kurang  bersahabat,  tidak ramah,  dan  tidak  diplomatik.  Tindakan hukum  dengan  kekerasan  dinilai membahayakan  kesatuan  ASEAN  yang tengah  berproses  menuju  MEA.  Sejauh ini sudah 43 kapal milik Thailand yang sudah  ditenggelamkan  dan  menempati posisi  kapal  terbanyak  kedua  yang ditenggelamkan.
Ketiga,  Pemerintah  China  menyorot langkah Indonesia yang menenggelamkan  kapal  penangkap ikannya.  Negeri  Tirai  Bambu  itu mengatakan keputusan pemerintah Indonesia  menenggelamkan  kapal  telah menjadi  perhatian  serius  negaranya. Kementerian  Luar  Negeri  China  pun mendesak pemerintah Indonesia memberikan  penjelasan  detail  kenapa kapal  yang  disita  6  tahun  lalu  itu ditenggelamkan  dengan  cara  diledakan Protes  kebijakan  penenggelaman  kapal dari pihak-pihak negara-negara tetangga
Indonesia  seperti  Vietnam,  Thailand, dan Cina di atas mempelihatkan bahwa setiap  kebijakan  yang  dilaksanakan pasti akan mendapatkan reaksi lingkungan.  Reaksi  lingkungan  luar negeri dalam konteks kebijakan penenggelaman  kapal  bersifat  negatif, walaupun  pada  saat  bersamaan  reaksi positif  juga  datang  dari  internal  dalam
negeri  berupa  dukungan  atas  kebijakan tersebut.      Reaksi  lingkungan  yang negatif  ditandai  oleh  protes  dari negara-negara  tempat  asal  kapal-kapal asing  yang  ditenggelamkan.  Hal  ini tentu dapat dipahami karena keberadaan Indonesia  di  kawasan  Asia  Tenggara sebagai  suatu  komunitas  bersama  yang tergabung  dalam  ASEAN.  Komunitas ASEAN  tentu  telah  menjadi  suatu sistem  pergaulan  antar  negara  dalam berbagai  aspek  seperti  tata  pergaulan ekonomi,  politik,  hukum,  budaya  dan sebagainya.  Apabila  muncul  perilaku kebijakan  yang  langsung  maupun  tidak langsung  terkait  dengan  negara-negara ASEAN,  maka  akan  menimbulkan reaksi.  Inilah  yang  terjadi  dalam konteks  penenggelaman  kapal-kapal asing  dan  eks  asing  pelaku  illegal loging di perairan Indonesia.
Berbagai  reaksi  negara-negara  ASEAN dalam  bentuk  protes  dilayangkan  ke Indonesia atas kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks-asing.  Negara  Thailand  protes terhadap  Indoneisa  karena  kurang memperhatikan  hubungan  baik  dengan negara  Thailand  ketika  memutuskan menenggelamkan kapal. Negara Thailand  juga  mengancaman  akan melakukan hal serupa terhadap nelayannelayan  Indonesia  yang  masuk perairan  Thailand.  Negara  Vietnam bereaksi  dengan  menyampaikan  protes keras  atas  tindakan  penenggelaman kapal-kapal  milik  nelayan  Vietnam. Demikian  juga  dengan  negaranegara ASEAN  lainnya  seperti  Malaysia, Filipina,  dan  sebagainya.  Ini  yang dalam  konteks  implementasi  kebijakan disebut sebagai aspek lingkungan dalam pelaksanaan
suatu
kebijakan.
Lingkungan  kebijakan  menjadi  salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan  publik.  Apabila  lingkungan mendukung penuh pelaksanaan kebijakan, maka implementasi
kebijakan  dapat  dinyatakan  berhasil.
Sebaliknya, apabila variabel lingkungan menolak  atau  tidak  mendukung,  maka implementasi  kebijakan  belum  berhasil dilaksanakan. Dalam konteks implementasi kebijakan penenggelaman kapan  pelaku  illega  fishing,  variabel lingkungan  belum  solid  mendukung kebijakan tersebut, sehingga implementasinya menimbulkan berbagai  reaksi  kontroversi  baik  dari dalam  negeri  maupun  luar  negeri. Situasi ini tentu dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan
pelaksanaan kebijakan  pemberantasan  illegal  loging melalui  tindakan  penenggelaman  kapal asing dan eks asing.
Dampak  Kebijakan  Penenggelaman Kapal  sebagai  Kebijakan  Strategis
Pemberantasan  IUU  Fishing  di Indonesia Pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis  pemberantasan  IUU  fishing  di Indonesia  menimbulkan  dampak  yang signifikan  terhadap  dinamika  perikanan dan  kelautan  di  Indonesia.  Dampak signifikan tersebut muncul sebagai hasil dari implementasi kebijakan penenggelaman  kapal  yang  sifatnya masif. Dampak yang dihasilkan umumnya  bersifat  positif,  mengingat bahwa pelaksanaan kebijakan penenggelaman  kapal  merupakan  tanda bahwa  aspek  penegakan  hukum  di  laut Indonesia menjadi fokus dari pemerintah.  Dampak  positif  yang timbul terdiri dari dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung yang timbul  meliputi  dampak-dampak  yang berkaitan  dengan  industri  perikanan domestik.
Selain  dampak  positif  yang  sifatnya langsung  terhadap  industri  perikanan domestik,  dampak  positif  lain  yang didapatkan dari implementasi kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan
strategis  yaitu  meningkatnya  tingkat kesadaran  atau  awareness  masyarakat terhadap IUU fishing sebagai permasalahan  di  bidang  perikanan  di Indonesia. Meningkatnya tingkat kesadaran  masyarakat  disebabkan  oleh fakta bahwa di awal masa implementasi kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis, kebijakan
penenggelaman  kapal  banyak  menjadi headline  di  media  nasional  maupun internasional.  Hal  tersebut  karena kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan  strategis  merupakan  hal  baru yang  belum  pernah  diimplementasikan sebelumnya. Munculnya kesadaran atas isu  perikanan  ini  juga  merupakan  salah satu tujuan dari implementasi kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis  pemberantasan  IUU  fishing oleh  pemerintah  Indonesia,  dimana dengan adanya kesadaran, akan muncul kepedulian  terhadap  isu  terkait  IUU fishing  di  Indonesia,  dan  hal  tersebut menjadi  dorongan  bagi  masyarakat untuk  turut  berpartisipasi  aktif  dalam agenda  pemberantasan  IUU  fishing  di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Tindakan Penenggelaman Kapal Tata  hukum  itu  merupakan  filter yang menyaring kebijaksanaan pemerintah  sehingga  menjadi  tindakan yang dapat dilaksanakan. Hukum adalah sekumpulan  aturan  atau  norma,  tertulis atau  tidak  tertulis,  yang  berkenaan dengan  perilaku  benar  dan  salah,  hak Tindakan  pencurian  ikan  yang  terjadi selama  ini  sebagian  besar  pelakunya nelayan  asing.  Modus  pencurian  ikan oleh nelayan asing biasanya menggunakan bendera Indonesia ataupun menggunakan anak buah kapal atau  awak  dari  Indonesia.  Ketentuan internasional  yang  memberikan  limitasi terhadap  subjek  orang  yang  melakukan pelanggaran  di  wilayah  perairan  ZEE
diatur dalam UNCLOS, yang diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985, tentang  Pengesahan  United  Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea
(Konvensi  Perserikatan  Bangsa  Bangsa tentang  Hukum  Laut).  Ratifikasi terhadap UNCLOS, membawa konsekuensi logis bagi Indonesia untuk melaksanakan  amanat  mengenai  hak maupun  kewajiban  dalam  pengelolaan wilayah  kelautan  berdasarkan  hukum internasional. Implikasi ratifikasi UNCLOS 1982 mengharuskan Indonesia  menjaga  kekayaan  sumber daya alam di laut, serta memanfaatkannya  dengan  optimal  bagi kepentingan nasional dan seluruh rakyat Indonesia. Apabila pembuatan perjanjian telah sampai tahap pengikatan  (ratifikasi),  maka  regulasi yang  mempengaruhi  tidak  hanya ketentuan  hukum  internasional  saja (berkaitan  juga  dengan  pemenuhan ketentuan hukum nasional suatu negara). Tindak  pidana  yang  terkait  dengan kebijakan  penenggelaman  kapal  adalah kapal perikanan berbendera asing tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), maupun terbukti melakukan pencurian dan/atau membawa  ikan  dalam  WPP  Indonesia secara  tidak  sah.  Hal  itu  sesuai  dengan Pasal  27  ayat  (2)  pada  UU  Perikanan, yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang yang memiliki dan atau mengoperasikan  kapal  penangkapan ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan  ikan  di  WPP  Indonesia wajib  memiliki  SIPI.  Pasal  27  ayat  (2)
diperkuat  dengan  adanya  ketentuan sanksi  dalam  Pasal  93  ayat  (2),  yang isinya  menjelaskan  bahwa  setiap pemilik  dan  atau  pengoperasi  kapal penangkapan  ikan  berbendera  asing tanpa  dilengkapi  SIPI,  dapat  dipidana
penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal  20  miliar  rupiah.    Pasal  27 ayat  (2)  juncto  Pasal  93  ayat  (2), memberikan pengertian maupun batasan sanksi  kepada  orang  yang  memiliki dan/atau mengoperasikan kapal berbendera  asing,  tanpa  dilengkapi dengan  dokumen  SIPI.  Ketentuan materi  kedua  pasal  tersebut  relevan dikenakan  bagi  kapal  berbendera  asing yang  tertangkap  melakukan  pencurian ikan.  Pasal  28  ayat  (1)  dalam  UU Perikanan,  juga  menegaskan  bahwa setiap  orang  yang  memiliki  dan  atau mengoperasikan  kapal  pengangkutan  di WPP  Indonesia  wajib  memiliki  SIKPI. Ketentuan  bagi  mereka  yang  tidak memiliki  SIKPI  menurut  Pasal  94  UU Perikanan,  bisa  dipidana  penjara  paling lama  5  tahun  dan  denda  paling  banyak 1,5  miliar  rupiah.  Pasal  28  ayat  (1) juncto Pasal 94 ini merupakan kesatuan ketentuan  yang  akan  dibebankan, apabila  pemilik  kapal  dan/atau  yang mengoperasikannya terbukti tidak memiliki SIKPI. Kesimpulan Penegakan Hukum di laut Indonesia  merupakan  langkah  atau tindakan  serta  upaya  dalam  rangka memlihara  dan  mengawasi  untuk ditaatinya  ketentuan-ketentuan  Hukum Internasional  yang  berlaku  di  laut yurisdiksi  Nasional  Indonesia.  Secara yuridis, kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran  hukum  di  wilayah  NKRI ini  tetap  memiliki  dasar  hukum  yang kuat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi  negara  lain  untuk  keberatan  atas tindakan  tegas  Pemerintah  Indonesia terhadap pelaku kriminalitas berkewarganegaraan asing yang
melakukan  illegal  fishing  di  Indonesia.
Dampak  dari  penenggelaman  kapal nelayan asing ini menimbulkan dampak yang  positif  dan  juga  menimbulkan
dampak  yang  negatif.  Dampak  positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan  aktivitas  pencurian  ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam  laut  dari  bahaya  Bom  nelayan asing.Sedangkan  dampak  negatif  yang ditimbulkan  dari  kebijakan  ini  adalah ditimbulkannya  polusi  hasil  peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara disekitar laut.

## Saran
Terkait kapal asing yang ditangkap, apabila  kapalnya  masih  bagus  ada baiknya jangan dibakar dan ditenggelamkan  melainkan  dirampas untuk  negara.Karena,  jika  kapal  yang sudah  dibakar  dan  ditenggelamkan maka  pemerintah  perlu  berfikir  keras untuk  membuang  sampah  pembakar didasar  laut  agar  tidak  mencemari lingkungan  dan  biota  laut.  Upaya penegakan hukum berupa penenggelaman  kapal  harus  diiringi dengan  dukungan  anggaran  fasilitas yang  memadai  dalam  penegakkannya, misalnya  personil  yang  memadai, sarana  dan  prasarana  menunjang  cukup seperti  peralatan  senjata  api,  kapal, hingga  dukungan  suplai  BBM  dalam pengoperasian  kapal  sehingga  para pengawas  mampu  menjangkau  seluruh bagian wilayah laut Indonesia

## Daftar Pustaka
Abdul,  Firmansyah.  2016.  "Pencurian Ikan  Oleh  Kapal  Asing  Di Wilayah  Teritorial  Indonesia Dalam  Perspektif  Hukum Positif Di Indonesia", diakses tanggal 24 Desember 2019 Anggreni, I. A. K. N., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliartini, N. P. R., &  SH,  M.  (2019).  Analisis
Yuridis  Pertanggungjawaban Pemimpin  Negara  Terkait Dengan  Kejahatan  Perang Dan  Upaya  Mengadili  Oleh Mahkamah Pidana Internasional  (Studi  Kasus Omar  Al-Bashir  Presiden Sudan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1). Anonim. 2014. "Kapal Ditenggelamkan Jokowi Kami Tak Main-main" URL:http://www.tempo.co/re ad/news/2014/12/05/0906265 09/KapalDitenggelamkanJok owi-Kami-Tak-Main-main,
diakses  tanggal  26  Desember 2019.
Biogama.  2016.  Kebijakan  Tentang Penenggelaman  Kapal  Asing Illegal. http://kskbiogama.wg.ugm.ac
.id/2016/03/31/sahabat-nelay an-kebijakantentangpenengge laman-kapal-asing-ilegalseba gai-bentuk-sikap-anti-illegal-f ishing  diindonesia,  diakses tanggal 26 Desember 2019.
Dina,  Sunyowati.  2014.  "Peran  dan
Upaya  Penegak  Hukum  dan Pemangku Kepentingan dalam Penanganan dan Pemberantasan  IUU  Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia." Seminar Nasional, diakses  tanggal  25  Desember 2019. Itasari,  E.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S. Fulfillment  Of  Educational Rights For Indonesian Citizens  Who  Are  In  The Border Areas With Neighborhoods. Mangku,  D.  G.  S.  (2010).  Pelanggaran terhadap  Hak  Kekebalan Diplomatik  (Studi  Kasus
Penyadapan  Kedutaan  Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan  Konvensi  Wina 1961). Perspektif , 15 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2011).  Peluang  dan Tantangan  ASEAN  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Kuil Preah  Vihear  Di  Perbatasan Kamboja dan Thailand. Pandecta: Research Law Journal , 6 (2). Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum  tentang  Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk  di  Dalam  Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya:  Dalam  Perspektif ASEAN. Media  Komunikasi FIS , 12 (2).
Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of
Republica  Democratica  de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)  and  take  an  active role  in  maintaining  and creating  the  stability  of security in Southeast Asia. Southeast  Asia  Journal of  Contemporary  Business, Economics  and  Law , 13 (4),
18-24. Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah  Enclave  Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. Jurnal Advokasi , 8 (2), 150-164.
Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  Legal Implementation  On  Land Border Management Between
Indonesia  And  Papua  New
Guinea According to Stephen B. Jones Theory. Veteran Law Review , 1 (1), 72-86. Mangku, D. G. S. Indonesian Government  Authority  In Terms Of Border Management  With  Other Countries. Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. International Journal of Business, Economics and Law , 6 (4).
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Radiasta,  I.  K. (2019).  Tanggung  Jawab Negara terhadap Penembakan Pesawat  MH17  berdasarkan Hukum Internasional. Pandecta: Research Law Journal , 14 (1),
25-33.
Mangku,  D.  G.  S.,  Triatmodjo,  M.,  & Purwanto, H. (2018). Pengelolaan Perbatasan  Darat  Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). Muhammad,  Simela  Victor.  "Illegal Fishing di Perairan Indonesia, Permasalahan  dan  Upaya Penanganannya secara Bilateral di Kawasan, diakses tanggal 25 Desember 2019." Parthiana, I Wayan. 2014. Hukum Laut
Internasional  dan  Hukum Laut  Indonesia.  Bandung:
Yrama Widya. Periani,  A.,  &  Mangku,  D.  G.  S. Implementation  Of  Asean Convention On Counter Terrorism  In  Eradication  Of Terrorism  That  Happens  In The South Asia Area.
Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016).
Legal  Instrument  of  the Republic  of  Indonesia  on Border  Management  Using the Perspective of Archipelagic State. International  Journal of  Business,  Economics  and Law , 11 (4).
Purwanto,  H.,  &  Mangku,  D.  G.  S. Border  Security  In  Indonesia
And Papua New Guinea.
Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A.  (2019,  May).  Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In First International Conference  on  Progressive Civil  Society  (ICONPROCS 2019) . Atlantis Press.
SETIAWATI, N., Mangku, D. G. S., SH,
L.  M.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
SH,  M.  (2019).  Penyelesaian Sengketa  Kepulauan  Dalam Perspektif Hukum Internasional  (Studi  Kasus Sengketa  Perebutan  Pulau Dokdo  antara  Jepang-Korea Selatan). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1). Sitohang,  Tommy.  2005.  "Masalah Illegal, Unregulated Unreported Fishing dan Penanggulangannya  melalui Pengadilan Perikanan." Jurnal
Keadilan,  April:  Volume  4
Nomor  2,  diakses  tanggal  24
Desember 2019.
Subagyo. 2013. Hukum Laut Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S.,
SH, L. M., Yuliartini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penggunaan Tentara  Anak  Dalam  Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif  Hukum  Humaniter (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019).  Tindakan  Genosida terhadap  Etnis  Rohingya dalam  Perspektif  Hukum Pidana Internasional. Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum , 21 (1),
41-49.