## Evaluasi
Penerapan Good Governance
pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran
I Gede Janardana Ramendra 1* , Putu Sukma Kurniawan 2
1,2 Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

## A B S T R A K
Pemerintahan yang baik merupakan target yang ingin dicapai oleh setiap desa.  Transparansi,  akuntabilitas,  efisiensi,  efektifitas,  dan  partisipasi akan dapat menumbuhkan kepemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini  untuk  menggambarkan  penerapan Good  Governace pada  laporan pertanggungjawaban pengeloalaan dana desa, dan untuk mendeskripsikan  kendala  dalam  penerapan Good  Governance ,  serta mendeskripsikan solusi dalam penerapan Good Governance pada laporan pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  desa  di  wilayah  Desa Padangbulia. Penelitian ini adalah desain penelitian Deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini  menggunakan  teknik  Triangulasi  untuk  mengecek  keabahan  data. Secara teoritis Desa Padangbulia sudah menerapkan konsep-konsep Good Governace pada  pengelolaan  alokasi  dana  desa  walaupun  pada  laporan keuangan  masih  belum  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  37  Tahun 2007.

## A B S T R A C T
Good governance is a target that every village wants to achieve. Transparency, accountability, efficiency, effectiveness, and participation will foster good governance. The objective of this research is to describe the application of Good Governance in the accountability report for managing village funds, to describe the  constraints  in  implementing  Good  Governance,  and  to  describe  solutions  in  implementing  Good Governance  in  the  accountability  report  for  managing  village  funds  in  the  area  of  Padangbulia  Village. This research is a descriptive research design. The data that used in this research are primary data. Data collection  techniques  in  this  research  were  interviews  and  documentation.  This  research  uses triangulation techniques to check the validity of the data. Theoretically, Padangbulia Village has applied the  concepts  of  Good  Governance  to  the  management  of  village  fund  allocations  even  the  financial statement are still not accordance with Pemendagri No. 37 of 2007.
Copyright © Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi. All rights reserved.
*Corresponding author.
E-mail : janardana1766@gmail.com (I Gede Janardana Ramendra)

## A R T I C L EI N F O
Article history: Received August, 27 2020 Received in revised form June, 8 2021 Accepted June, 8 2021 Available online June, 28 2021
Kata Kunci: Alokasi dana desa, good governance, laporan pertanggungjawaban.
Keywords: Accountability report, good governance, village fund allocation.

## 1. Pendahuluan
Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia, mayoritas penduduknya  bekerja sebagai petani dan tingkat pendidikan relatif rendah, dengan pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Dalam Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal-usul,  dan  atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan  desa  diharapkan  mampu  mengembangkan  dan  mengoptimalkan  potensi  yang  ada didesa  dan  dalam  pengurusan  segala  sesuatu  yang  sifatnva  keadministrasian  oleh  masyarakat.  Untuk melaksanakan  tugas  dan  urusan  tersebut  maka  diperlukan  dukungan  sumber  daya  baik  personil,  dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota unluk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah  ataupun  donasi.  Salah  satu  sumber  pendapatan  desa  dan  bentuk  transfer  dana  dari  pemerintah yang telah diatur dalam Undang-undang Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.
Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan penjabarannya dijabarkan dalam Peraturan Nomor 72 Tahun 2008  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  bahwa  penggunaan  anggaran  Alokasi  Dana  Desa adalah belanja tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa dan belanja langsung sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  membutuhkan  suatu  pertanggungjawaban  alokasi pengelolaan Dana Desa agar tercipatanya penvelenggaraan pemerintahan desa yang baik, demokratis, dan amanah (Good Governance), pemerintahan yang berakuntabilitas publik yang bisa mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang diamati oleh rakyat.Penyusunan Alokasi Anggaran Dana Desa merupakan bentuk disentralisasi untuk mendorong Good Governance. Good governance merupakan kepemerintahan yang baik (Mahmudi, 2011). Sementara itu, Work Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi,  dan pencegahan  korupsi  baik  secara  politik  maupun  administrasif,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Menurut  PP  No.  101  tahun  2000, Good  Governance merupakan  suatu  pemerintahan  yang  dapat mengembangkan  dan  menetapkan  prinsip-prinsip  profesinalitas,  akuntabilitas,  transparansi,  pelayanan prima,  demikrasi,  efisien,  efektivitas,  supremasi  hukum  dan  dapat  diterima  oleh  seluruh  masyarakat. Sedangkang  menurut United  Nation  Development  Program  (UNDP) mendefinisikan Good  Governance adalah  suatu  hubungan  yang  dalam  sinergis  dan  konstruktifnya  ada  di  antara  swasta  dan  masyarakat. Mardiasmo  (2009)  terdapat  sembilan  karakteristik good  governance yaitu  akunlabilitas,  transparansi, partisipasi,  efisiensi  dan  efektivitas,  aturan  hukum,  sikap  responsif,  berorientasi  pada  konsensus, kesetaraan/kesederajatan  dan  visi  stategis.  Dalam  karakteristik good  governance, paling  tidak  terdapat empat  hal  yang  dapat  diperankan  oleh  akuntansi  sektor  pubiik  yaitu  transparansi,  akuntabilitas, efektivitas  dan  efisien  serta  partisipasi.  Untuk  mewujudkan good  governance  and  corporate  governance dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Maka diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik (public sector reform).
Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan formatlembaga, akan tetapi mencakup  pembaharuan  alat-alat  yang  digunakan  untuk  mendukung  berjalannya  lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas.Dalam Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  37  tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dalam  pasal  22 menyebutkan bahwa anggaran Alokasi Dana Desa untuk belanja langsung sebesar 30% dan untuk belanja tidak  langsung  sebesar  70%.  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  membutuhkan  suatu pertanggungjawaban  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  agar  terciptanya  penyelenggaraan  pemerintahan desa yang baik, demokratis, dan amanah (Good Governance), pemerintahan yang berakuntabilitas publik yang  senantiasa  mau  mempertanggungjawabkan  segala  kegiatan  yang  diamati  oleh  rakyat.  Di  setiap daerah tentunya harus melaksanakan atau mengikuti peraturan-peraturan yang ada, salah satunya adalah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa dalam pasal 22.
Dalam peraturan tersebut menyebutkan anggaran Alokasi Dana Desa untuk belanja tidak langsung sebesar  30%  dan  untuk  belanja  langsung  sebesar  70%.  Jika  anggaran  Alokasi  Dana  Desa  untuk  belanja tidak  langsung  dan  langsung  mengalami  penurun  atau  kenaikan  bisa  dikatakan  pemerintah  daerah tersebut  telah  gagal  dalam  melaksanakan  misi  organisasi.  Dengan  demikian  dalam  menyajikan  laporan pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  haruslah  menyajikan  laporan  secara  Akuntabilitas  dan Transparansi agar laporan tersebut bisa diterima oleh masyarakat.
Setelah  melakukan  observasi,  fenomena  di  atas  terjadi  di  Desa  Padang  Bulia.  Desa  Padang  Bulia merupakan  desa  yang  menggunakan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  tahun  2007  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pada saat observasi awal, yang terjadi di Desa Padang Bulia adalah penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Padang Bulia untuk belanja tidak langsung mengalami penurunan kurang  dari  30%  dan  belanja  langsung  mengalami  penurunan  kurang  dari  70%  sehingga  Alokasi  Dana Desa  belum  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Dari wawancara yang dilakukan, fenomena ini terjadi karena adanya  anggaran  yang  tidak  terealisasi,  dimana  salah  satu  anggaran  yang  tidak  terealisasi  adalah pengelolaan air minum.
Menurut  pejelasan  Kepala  Desa  ;  “Pada  tahun  2018  ada  wacana  dari  pengurus  desa  adat  bahwa pengelolaan air minum desa akan diserahkan pengelolaannya ke desa dinas, akan tetapi pada tahun 2019 pengelolaan air minum desa tidak jadi di serahkan ke desa dinas dikarenakan pada saat paruman (rapat desa  adat).  Awal  tahun  2019  masyarakat  tidak  setuju  pengelolaan  air  minum  dikelola  oleh  desa  dinas, sedangkan pihak desa Dinas sudah menganggarkan anggaran untuk pengelolaan air minum di tahun 2019, s ehingga dana yang sudah di anggarkan tidak terealisasi”.
Fenomena  ini  juga  juga  bertolak  belakang  dengan  definisi good  governance menurut Work  Bank. Dimana Work Bank mendefinisikan good  governance sebagai  suatu  penyelenggaraan  manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah  alokasi dana investasi, dan  pencegahan korupsi  baik secara politik  maupun administrasif,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan legal  and  political  framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Tabel 1. Laporan Anggaran Realisasi Alokasi Dana Desa Padang Bulia Tahun 2019
No Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) 1 Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 2.401.446.196,12
2 Dialokasikan untuk: 1. Belanja Tidak Langsung
(30%) 720.433.858,83 2. Belanja Langsung (70%) 1.681.012.337,29 3 Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa: 1. Belanja Tidak Langsung
(26%) (671.199.331,72) 2. Belanja Langsung (60%) (1.566.131.774) Selisih 49.234.527 114.880.563,29

## Sumber: Kantor Desa Padang Bulia, 2020
Pada tabel diatas menunjukan alokasi dana desa yang tidak sesuai denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007. Karena belanja tidak langsung pada desa Padang  Bulia sebesar 26%  dan belanja  langsungnya  sebesar  60%.  Dengan  demikian  bisa  dikatakan  Desa  Padang  Bulia  tidak melaksanakan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  tahun  2007.  Berdasarkan  tabel  diatas,  dana desa yang tidak di manfaatkan pada tahun 2019 oleh Desa Padang Bulia sebesar Rp. 164.115.090,29.
Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  37  tahun  2007  tentang pedoman  pengelolaan  keuangan  desa  dalam  pasal  22,  bahwa  penggunaan  anggaran  alokasi  dana  desa adalah belanja tidak langsung sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan belanja langsung sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat, tetapi kenyataannya pada laporan anggaran realisasi alokasi dana desa padang bulia tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007.
Penelitian  sebelumnya  yang  pertama  dilakukan  oleh  Suci  (2015)  yang  berjudul  akuniabilitas  dan transparansi  pertanggungjawaban  anggaran  pendapatan  belanja  desa  (APDes).  Persamaan  dengan penelitian  sebelumnva  adalah  sama-sama  rnembahas  tentang  akuntabilitas  dan  transparansi. Perbedaannya  adalah  penelitian  sekarang  menambahkan  indikator  efektivitas  dan  efisiensi,  dimana efektivitas  disini  adalah  tingkat  keberhasilan  dalam  mecapai  tujuan  sesuai  dengan  yang  telah  di rencanakan  sebelumnya,  sedangkan  efisiensi  adalah  keadaan  dimana  keberhasilan  dalam  mencapai tujuan  sesuai  dengan  anggaran  yang  di  keluarkan.    Perbedaan  lainnya  adalah  pada  penelitian  sekarang menggunakan grand  theory ,  dimana  penelitian  suci  tidak  menggunakan grand  theory sedangkan penelitian sekarang menggunakan grand theory ( stewardship theory ).  Perbedaannya juga  terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian Suci dilakukan pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik,  sedangkan  penelitian  sekarang  dilakukan  pada  Desa  Padang  Bulia,  Kecamatan  Sukasada,  Kab. Buleleng.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  berkeinginan  melakukan  penelitian  di  Desa  Padang Bulia dengan tujuan untuk dapat memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi untuk masalah t ersebut.  Dengan  dasar  pemikiran  tersebut  penelitian  ini  berjudul    “ Evaluasi  Penerapan Good Governance Pada  Laporan  Pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Anggaran  (Studi  Kasus  di  Desa Padang Bulia)”.
Berdasarkan pemaparan di  atas penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan penerapan Good Governance pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di wilayah desa padang bulia, untuk  mendeskripsikan  kendala  dalam  penerapan Good  Governance pada  laporan  pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di wilayah desa padang bulia dan untuk mendeskripsikan solusi dalam penerapan Good Governance pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di wilayah Desa Padangbulia.

## 2. Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Desain  penelitian  Deskriptif,  yaitu penelitian  yang  akan  dilakukan  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  alokasi  dana  desa  yang mewuiudkan good governance.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Desa  Padang  Bulia,  Kecamatan  Sukasada,  Kabupaten  Buleleng. Fenomena yang terjadi adalah penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Padang Bulia untuk belanja tidak langsung  mengalami  penurunan  kurang  dari  30%  dan  belanja  langsung  mengalami  penurunan  kurang dari 70% sehingga Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Penelitian ini dilakukan pada saat adanya pandemi Covid-19 .
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data Primer yaitu berupa data yang didapatkan secara langsung yang dapat dijadikan sumber informasi berupa laporan anggaran pendapatan dan belanja desa dan alokasi dana desa Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan pihak kantor desa yang berhubungan dengan APBDes dan alokasi dana desa tahun anggaran 2019. Dokumentasi berupa laporan APBDes dan Alokasi Dana Desa. Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  Triangulasi  untuk  mengecek  keabsahan  data.  Metode  yang digunakan pada teknik ini adalah survei (memberikan pertanyaan yang sama ke beberapa sampel/orang) dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi.  Melalui  berbagai  pendapat  atau  pandangan  diharapkan  dapat  memperoleh  hasil  yang mendekati kebenaran.

## 3. Hasil dan pembahasan Hasil Penelitian Struktur Organisasi Desa Padang Bulia Pemerintahan Desa
Pemerintahan  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  bekerja  secara  bersama-sama  untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam upaya mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempatnya  yang  berdasarkan  pada  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Masing-masing  desa  memiliki  struktur  atau  susunan  organisasi  yang  berbeda-beda.  Hal  ini tergantung pada kebutuhan serta keadaan dari masing-masing desa. Berikut adalah penjeiasan fungsi dan tugas Pemerintahan Desa:

## Kepala Desa
Kepala  desa  merupakan  orang  yang  berkedudukan  sebagai  kepala  pemerintah  di  desa. Kedudukan kepala desa berada langsung di bawah Bupati dan ia bertanggungjawab kepada Bupati melaiui camat.  Fungsi  dan  tugas  dari  kepala  desa  adaiah  memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa.

## Sekretaris Desa
Kedudukan  dari  sekretaris  desa  adalah  sebagai  staff  yang  membantu  kepala  desa  dan  juga memimpin sekretaris desa. Tugas utama dari sekeretaris desa adalah membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan  tugas-tugas  ketatausahaan  yang  meliputi  administrasi,  kepegawaian,  keuangan,  umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, serta laporan.

## Kasi Pemerintahan
Kedudukan  kepala  urusan  pemerintahan  adalah  sebagai  unsur  sekretariat,  yang  melalui sekretaris desa, ia memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa.

## Kasi Kesejahteraan
Dalam  Dalam  penjelasan  Permendagri  Nomor  67  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dijelaskan bahwa Kepala seksi kesejahteraan (Kasi Kesra) ini bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## Kasi Pelayanan
Kepala  Seksi  (Kasi)  pelayanan  bertugas  membantu  Kepala  Desa  dalam  melaksanakan  tugas pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas.

## Kaur Tata Usaha dan Umum
Kepala  urusan  tata  usaha  dan  umum  bertugas  membantu  Sekretaris  Desa  dalam  urusan pelayanan administrasi ketatausahaan.
Kaur  Keuangan.  Kepala  urusan  keuangan  bertugas  membantu  Sekretaris  Desa  melaksanakan  fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa.

## Kaur Perencanaan
Kepala  urusan  perencanaan  bertugas  membantu  Sekretaris  Desa  dalam  urusan  pelayanan administrasi perencanaan desa.

## Kepala Dusun
Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari  kepala  desa  di  lingkup  kerjanya.  Adapun  tugas  dari  kepala  dusun  adalah  membantu  kepala  desa dalam  menjalankan  kebijakan  serta  kegiatan  di  bidang  pemerintahan,  ketentraman,  dan  ketertiban, pembangunan, dan kemasyarakatan.

## Staf atau Operator
Staf atau Operator desa memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam hal sebagai berikut, yaitu melaksanakan  pengelolaan  Sistem  Keuangan  Desa,  melaksanakan  dan  bertanggungjawab  atas  semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa, melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian  dari prosedur kas opname APBDes, dan melaksanakan  pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa.

## Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
BPD  merupakan  suatu  lembaga  tingkat  desa  yang  anggotanya  terdiri  dari  ketua  rukun  warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih dalam musyawarah desa dan masa jabatan dari anggota  BPD adalah  6 tahun.  Fungsi BPD  yaitu menetapkan  peraturan desa bersama dengan kepala desa dam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Dari penjabaran tugas dan fungsi diatas maka dapat dilihat struktur pemerintahan Desa Padang Bulia  terdiri  dari  Aparatur  Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Aparatur Pemerintah  Desa  Padang  Bulia  yaitu  Kepala  Desa  dan  Perangkat  desa  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  3  Kasi  (Kepala  Seksi),  3  Kaur  (Kepala  Urusan),  Operator  Desa,  dan  5  Kepala  Dusun,
dengan  jumlah  keseluruhan  14  orang  dan  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  berjumlah  5 orang.
Tabel 2. Data Aparatur Pemerintahan Desa Padangbulia No Nama Jabatan 1 I Gusti Nyoman Suparwata Kepala Desa 2 I Gusti Ngurah Eka Swartana Sekretaris Desa 3 Desak Made Nilawati Kasi Pemerintahan 4 Nengah Deriki Kasi Kesejahteraan 5 Komang Bisana, SE. Kasi Pelayanan 6 I Made Duama
Kaur  Tata  Usaha  dan Umum 7 Wayan Sugiadnyana, S.Pd. Kaur Keuangan 8 Wayan Suarjana Kaur Perencanaan 9 Ni Luh Ayati, S.Pd. Staf/Operator 10  Gede Toni Wartama Kelian Banjar Dinas Padang Bulia 11  Gede Pertama Kelian Banjar Dinas Widarbasari 12  Ir. Ketut Lega Kelian Banjar Dinas Taman Sari 13  I Nyoman Reben Kelian Banjar Dinas Prabakula 14  I Made Artawan Kelian Banjar Dinas Runuh Kubu Sumber : Kantor Desa Padangbulia, 2020 Tabel 3. Susunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang Bulia
No Nama Jabatan 1 Komang Sumantra Ketua 2 I Nyoman Surya Wakil Ketua 3 Kadek Supiani Sekretaris 4 I Gusti Putu Kamar Anggota 5 Ketut Gede Suputra Anggota Sumber : Kantor Desa Padangbulia, 2020

## Visi dan Misi Desa Padang Bulia
Visi  dari  Desa  Padangbulia  adalah  terwujudnya  masyarakat  desa  Padangbulia  yang  Jagadhita, sejahtera,  adil,  dan  makmur  yang  berbasis  pertanian  yang  dijiwai  Tri  Hita  Karana.  Dalam  usaha terwujudnya visi Desa maka misi yang akan dilakukan/dilaksanakan adalah: 1) Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan, melalui program strategis di bidang produksi pertanian, pemasaran, koperasi, usaha kecil dan menengah serta koperasi, 2) Meningkatkan sumber daya manusia  melalui  program  pendidikan  dan  program  kesehatan  serta  pengamalan  ajaran  agama  kepada masyarakat sesuai filsafah Tri Hita Karana, 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga  dapat  menumbuhkembangkan  kesadaran  dan  kemandirian  dalam  pemabangunan  desa  yang berkelanjutan, 4) Menggali, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya desa, 5) Meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  dan  meningkatkan  kerjasama  antar  lembaga  pemerintah  desa  dengan lembaga adat, 6) Menciptakan suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, 7) Memberdayakan masyarakat menuju masyarakat mandiri, 8) Menjadikan Desa Padang Bulia sebagai desa wisata berbasis pertanian.
Profil Kantor Pemerintahan Desa
Berdasarkan  Undang-Undang  nomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah  yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal-usul  dan  adat
istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Penyelenggaraan pemerintah desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan,  pengorganisasian,  pengawasan,  pengendalian,  pembiayaan,  koordinasi,  pelestarian, penyempurnaan  dan  pengembangan.  Berkaitan  dengan  hal-hal  tersebut  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi,  meliputi  semua  laporan  kegiatan  desa  berdasarkan kewenangan  desa  yang  ada  serta  tugas-tugas  dan  keuangan  dari  pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah  Kabupaten  selama  tahun  anggaran,  maka  pada  setiap  berakhirnya  tahun  anggaran  Kepala Desa membuat laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati Buleleng melalui Camat Sukasada  dan  masyarakat  melalui  BPD  Desa  Padangbulia  yang  dibagi  di  3  bidang  yaitu:  a)  Bidang Pemerintahan, b) Bidang Pembangunan, dan c) Bidang Kemasyarakatan
Kegiatan Pemerintah Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang tertuang dalam APBDes. Kontrol pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa  dan  Masyarakat  Desa.  Selengkapnya  kami  laporan  penyelenggaran  pemerintahan  desa  kepada Bupati Buleleng melalui Camat Sukasada.

## Kondisi Perekonomian
Keadaan  ekonomi  di  Desa  Padangbulia  dijelaskan  dalam  dokumen  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  (LPPD)  Tahun  Anggaran  2019.  Keadaan  ekonomi  didesa  tersebut  selama  ini  masih didominasi  oleh  sektor  Pertanian  dan  Perkebunan,  karana  wilayah  desa  Padangbulia  mayoritas masyarakatnya  bekerja  sebagai  Petani.  Desa  Padangbulia  merupakan  desa  model  untuk  tingkat Kecamatan  Sukasada  karena  terdapat  tanaman  nilai  ekonominya  tinggi  yaitu  tanaman  Cengkeh. Perekonomian  di  Desa  Padangbulia  banyak  didominasi  pertanian  dan  perkebunan,  karena  dilihat  dari letak geografis Desa Padang Bulia sangat cocok untuk bercocok tanam. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Padangbulia  cukup  tinggi,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  segi  pendidikan  dan  skill  masyarakat  yang  tinggi, sehingga  sangat  mudah  bagi  masayarakat  untuk  mecari  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  skill  dan pengalaman yang dimilikinya.
Umumnya  kebanyakan  masyarakat  bekerja  pada  bidang  pertanian  dan  perkebunan,  tetapi  ada juga sebagian masyarakat yang bekerja di bidang lainnya, seperti berternak, wirausaha, dan karyawan.

## Program Pembangunan Desa
Menurutpenejelasan  dari  Sekdes  dalam  wawancara;  “Program  pemban gunan  desa  yang  sudah kita  capai  1  tahun  terakhir  diantaranya  pembangunan  bidang  Pendidikan,  Pembangunan  Bidang Kesehatan, Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pembangunan Bidang Kawasan Pemukiman, dan Pembangunan Bidang Pariwisata. Agar lebih jelas, selengkapnya bisa dilihat pada RAB (rancangan  anggaran  belanja)  tahun  anggaran  2019”. Dari  hasil  wawancara  yang  sudah  dijelaskan  oleh sekdes dapat dijabarkan kedalam bentuk tabel. Berikut tabel pencapaian Program Kegiatan Pembangunan Desa Padangbulia, yaitu:
Tabel 4. Program Kegiatan Pembangunan Desa Padangbulia Tahun 2019
No Kegiatan Pencapaian 1 Pembangunan bidang pendidikan 1. Pemberian honor guru studi PAUD 2. Pemberian  buku-buku  keperluan PAUD 3. Pemberian honor pelatih Gong/Gamelan 4. Perbaikan peralatan kesenian 5. Pengadaan  peralatan  penunjang kesenian 2 Pembangunan Bidang kesehatan 1. Insentif  kader  posyandu  banjar dinas 2. Insentif kader BKB banjar dinas 3 Pembangunan
Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 1. Rabat beton jalan banjar dinas
4 Pembangunan Bidang Kawasan Pemukiman 1. Pemberian  honor  petugas  air  pam desa 2. Pembangunan gudang bank sampah 3. Pengelolaan  sampah  dan  dank sampah 5 Pembangunan bidang pariwisata 1. Peningkatan  sarana  dan  prasarana pariwisata milik desa Sumber:Desa Padangbulia, 2019
Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban alokasi dana anggaran harus menyatu dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip  pengalolaan  alokasi  dana  anggaran  sama  dengan  pengelolaan  APBDes  yang  harus  mengikuti karakteristik good  governance diantaranya  transparansi,  akuntabilitas,  efisien  dan  efektifitas  serta partisipasi. Good  governance sering  diartikan  sebagai  kepemerintahan  yang  baik  (Mardiasmo.  2009). Sementara  itu, Work  Bank mendefinisikan good  governance sebagai  suatu  penyelenggaraan  manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah  alokasi dana investasi, dan  pencegahan korupsi  baik secara politik  maupun administrasif,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan legal  and  political  framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Menurut  PP No.  101  tahun  2000, Good Governance merupakan suatu  pemerintahan yang dapat mengembangkan  dan  menetapkan  prinsip-prinsip  profesinalitas,  akuntabilitas,  transparansi,  pelayanan prima, demikrasi, efisien, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat Alokasi dana anggaran dengan pendekatan good governance pada Desa Padang Bulia telah diteliti dan  hasil  penelitian  yang  didapatkan  bahwa  pertanggungjawaban  alokasi  dana  anggaran  desa  dengan pendekatan good governance telah dilakukan, akan tetapi dalam realisasinya alokasi dana anggaran Desa Padangbulia  belum  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  pada  Pasal  22,  bahwa  penggunaan  anggaran  alokasi  dana  desa adalah belanja tidak langsung sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan belanja langsung sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
Berikut merupakan penjabaran hasil evaluasi pertanggungjawaban alokasi dana anggaran dengan pendekatan good governance pada Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng:

## Transparansi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran
Pemerintah  Desa  Padangbulia  dalam  pelaksanaan  pertanggungjawaban  alokasi  dana  anggaran bisa dikatakan telah melakukan transparansi dengan mempublikasikan anggaran pendapatan dan belanja serta  laporan  anggaran  realisasi  alokasi  dana  desa  Padangbulia  tahun  2019  yang  berarti  telah mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat walaupun belum sesuai dengan Permendagri  No.  37  tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dalam  pasal  22,  bahwa penggunaan  anggaran  alokasi  dana  desa  belanja  tidak  langsung  30%  dan  untuk  belanja  tidak  langsung sebesar  70%.  Pada  laporan  realisasi  anggaran  alokasi  dana  desa  Padang  Bulia  belanja  tidak  langsung terealisasi  sebesar  26%  sedangkan  belanja  langsung  sebesar  60%  yang  terealisasi,  artinya  banyaknya dana desa yang tidak dimanfaatkan oleh Desa Padang Bulia untuk belanja tidak langsung adalah sebesar 4% dan belanja langsung sebesar 10%.
Mardiasmo menyebutkan ada 5 tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:  a)  Salah  satu  wujud  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  kepada  masyarakat,  b)  Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi aspek KKN,  c)  Membandingkan  kinerja  keuangan  yang  dicapai  dengan  direncanakan,  d)  Menilai  ada  tidaknya korupsi  dan  manipulasi  dalam  perenacanaan,  e)  Pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  anggaran  serta menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
Patokan  yang  dapat  kita  lihat  dari  transparansi  ini  adalah  dengan  telah  terealisasi  tujuan transparansi  itu  sendiri  dimana  pada  Desa  Padangbulia  tujuan  dari  transparansi  sudah  dilaksanakan namun  untuk  kinerja  keuangan  yang  dicapai  dengan  yang  direncanakan  belum  terealisasi  menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 22.

## Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran
Akuntabilitas alokasi dana desa yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Desa Padangbulia dalam pelaksanaan pertanggungjawaban alokasi
dana anggaran telah akuntabilitas dalam implementasi alokasi dana desa dimulai dari pelaksanaan teknis kegiatan,  mekanisme,  dan  persyaratan  pencairan  alokasi  dana  desa,  penyusunan  renacana  penggunaan dana alokasi dana desa, penggunaan alokasi dana desa serta penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) alokasi dana desa.
Dari  ketentuan  tersebut  sudah  sangat  jelas  bahwa  Akuntabilitas  alokasi  dana  desa  harus dilaksanakan  secara  terbuka  dan  melalui  rembug  desa,  berdasarkan  penelitian  terhadap  observasi  dan hasil wawancara kepada Kepala Desa,  Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa.
Indikator  akuntabilitas  menurut  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa  pasal  20-38,  meliputi:  1)  Perencanaan,  2)  Pelaksanaan,  3)Penatausahaan,  4)  Pelaporan dan Petanggungjawaban.
Patokan  yang  dapat  kita  lihat  dari  akuntabilitas  ini  adalah  dengan  telah  tercapainya  indikator akuntabilitas  itu  sendiri  dimana  pada  Desa  Padangbulia  indikatior  dari  akuntabilitas  telah  diterapkan namun dalam hal pelaksanaan belum sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan menurut Permendagri Nomor  35  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Umum  Tata  Cara  Pelaporan  dan  pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

## Efisiensi dan Efektifitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran
Pemerintah  Desa  Padangbulia  dalam  pelaksanaan  pertanggungjawaban  alokasi  dana  anggaran belum efisien dan efektifitas karena belum optimalisasi dalam penggunaan dana alokasi dana desa, karena masih  ada  yang  salah  dalam  pengelolaan  keuangan,  terlihat  dari  realisasi  anggarannya  belum  sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Anggaran untuk alokasi dana desa  belanja langsung sebesar 30% dan untuk  belanja tidak langsung sebesar  70%,  tetapi  yang  terjadi  di  Desa  Padangbulia  ini  penggunaan  alokasi  dana  desa  untuk  belanja langsung hanya sebesar 24% dan untuk belanja tidak langsung sebesar 60%, dengan kata lain anggaran alokasi dana desa di Desa Padangbulia untuk belanja langsung dan tidak langsung mengalami penurunan. Hai ini disebabkan banyaknya dana desa yang tidak dimanfaatkan oleh Desa Padangbulia sehingga alokasi dana desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dalam pasal 22. Dari  penjabaran  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  Desa  Padang  Bulia  belum  mecapai  target untuk  memperoleh  dan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada,  sehingga  tidak  dapat  mengoptimalkan penggunaan alokasi dana anggaran Desa secara efektif dan efesien.

## Partisipasi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran
Pemerintah  Desa  Padangbulia  dalam  pelaksanaan  pertanggungjawaban  alokasi  dana  anggaran telah  berpartisipasi  dimana  partisipasi  adalah  prinsip  dimana  masyarakat  berperan  secara  aktif  dalam proses  atau  tahapan  program  dan  pengawasannya,  mulai  dari  tahap  sosialisasi,  perencanaan, pelaksanaan,  atau  dalam  bentuk  materi  (PTO  PNPM  ppk,  2007).  Oleh  karena  itu  program  perencanaan dan  kegiatannya  disusun  melalui  musyawarah  desa  yang  membahas  usulan-usulan  perencanaan  atau program  pembangunan  desa  yang  berpedoman  pada  prinsip-prinsip  perencanaan  pembangunan masayarakat desa (PM3D).
Prinsip  tersebut  dalam  pemerintahan  Desa  Padangbulia  melibatkan  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan  dan  menentukan  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan.  Musyawarah  Desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagi media belajar bagi masyarakat terhadap partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa.

## 4. Simpulandan saran Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi penerapan Good Governance pada pertanggungjawaban alokasi dana desa tahun anggaran 2019 pada desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pemerintah desa telah menjalankan konsep-konsep Good Governance dengan baik.
Berikut  ini  penjabaran  hasil  evaluasi  penerapan Good  Governance pada  pertanggungjawaban alokasi  dana  anggaran  pada  desa  Padangbulia,  Kecamatan  Sukasada,  Kabupaten  Buleleng. Desa Padangbulia dalam menyajikan laporan keuangan sudah  melakukan transparansi, tetapi dalam realisasi anggaran alokasi dana desa tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 karena belanja tidak langsung  hanya  sebesar  26%  dan  untuk  belanja  langsung  hanya  sebesar  60%  yang  terealisasi,  artinya banyaknya  dana  desa  yang  tidak  dimanfaatkan  oleh  Desa  Padang  Bulia  untuk  belanja  tidak  langsung adalah sebesar 4% dan belanja langsung sebesar 10%.
Patokan  yang  dapat  kita  lihat  dari  akuntabilitas  ini  adalah  dengan  telah  tercapainya  indikator akuntabilitas  itu  sendiri  dimana  pada  Desa  Padangbulia  indikatior  dari  akuntabilitas  telah  diterapkan namun dalam hal pelaksanaan belum sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan menurut Permendagri Nomor  35  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Umum  Tata  Cara  Pelaporan  dan  pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Pemerintah  Desa  Padangbulia  dalam  pelaksanaan  pertanggungjawaban  alokasi  dana  anggaran belum efisien dan efektifitas karena belum optimalisasi dalam penggunaan dana alokasi dana desa, karena masih  ada  yang  salah  dalam  pengelolaan  keuangan,  terlihat  dari  realisasi  anggarannya  belum  sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Anggaran untuk alokasi dana desa  belanja langsung sebesar 30% dan untuk  belanja tidak langsung sebesar  70%,  tetapi  yang  terjadi  di  Desa  Padangbulia  ini  penggunaan  alokasi  dana  desa  untuk  belanja langsung hanya sebesar 24% dan untuk belanja tidak langsung sebesar 60%, dengan kata lain anggaran alokasi dana desa di Desa Padangbulia untuk belanja langsung dan tidak langsung mengalami penurunan. Hai ini disebabkan banyaknya dana desa yang tidak dimanfaatkan oleh Desa Padangbulia sehingga alokasi dana desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dalam pasal 22.
Desa Padangbulia sudah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan  yang  akan  dilaksanakan.  Musyawarah  Desa  membuka  kesempatan  untuk  masyarakat dalam  memberikan  aspirasinya  sekaligus  sebagi  media  belajar  bagi  masyarakat  terhadap  partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa.

## Saran
Untuk  Desa  Padangbulia,  setidaknya  lebih  ditingkatkan  lagi  dalam  menerapkan/mengelola alokasi  dana  desa  dengan  cara  mengembangkan  potensi-potensi  desa  yang  ada  sehingga  dapat memajukan  dan  membangun  desa  agar  kedepannya  menjadi  desa  yang  lebih  baik.Untuk  Penelitian Selanjutnya,  sebaiknya  lakukan  penelitian  yang  sama  dengan  menggunakan  sampel  Desa  lainnya  dan memperbanyak  variabel  penelitian  yang  dimasukkan  dalam  penelitian,  sehingga  membuat  penelitian selanjutnya memiliki kontribusi yang lebih luas.

## Daftar Rujukan
Arfan, I. (2008). Metode Penelitian Akuntansi Keperilakuan (p. 62). Bastian, I. (2013). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. In Jakarta: Erlangga (p. 262). Bhayangkara, I. B. K., & SE, M. M. (2008). Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi. In Jakarta: Salemba Empat .
Davis,  J.  H.,  Schoorman,  F.  D.,  &  Donaldson,  L.  (2018).  Toward  a  stewardship  theory  of  management.  In Business Ethics and Strategy, Volumes I and II (pp. 473 – 500). Jatobá, A (2016). Metodologi Penelitian Bisnis. In Revista Brasileira de Ergonomia (Vol. 9, Issue 2, p. 10). Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. In (Cetakan 1). Yogyakarta: UII Press . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.