## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2021-12-26 Accepted: 2022-09-19
Published: 2022-09-27

## TANGGUNG JAWAB HUKUM MARKETPLACE TERHADAP PEMASARAN ALAT BANTU SEKSUAL DI BAWAH UMUR

## Putri Purbasari Raharningtyas Marditia
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta. putri.purbasari@atmajaya.ac.id
Annie Maria Rosalina Samosir Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta. anniemaria70@gmail.com
Abstrak: Perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  membuat  mudah  diaksesnya segala sesuatu dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang perekonomian yang menghadirkan marketplace sebagai salah satu wadah pemasaran. Marketplace dalam pemasarannya,  menjual  banyak  hal  bahkan  termasuk  alat  bantu  seksual.  Padahal penggunanya  berasal  dari  berbagai  usia,  lalu  bagaimana  perlindungan  terhadap pengguna  yang  belum  dewasa.  Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  membahas bagaimana pertanggungjawaban marketplace terhadap pemasaran alat bantu seksual. Metodelogi penulisan adalah yuridis normatif yang berdasarkan penelitian kepustakaan dengan  jenis  data  sekunder.  Hasil  penelitian  ini  diketahui  bahwa  terdapat  batasan- batasan tanggung jawab antara marketplace dan penjual, sehingga marketplace dalam melakukan  pemasarannya  perlu  melakukan  pembatasan  akses  untuk  barang-barang yang  menyesuaikan  usia  penggunanya,  yang  mana  bila  dilanggar  akan  memenuhi ketentuan  perbuatan  melawan  hukum.  Selanjutnya,  penulis  menyimpulkan  bahwa dalam  melaksanakan  pemasarannya marketplace perlu  menerapkan  sistem  filter sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum atas pemasaran alat bantu seksual karena dengan begitu, melindungi penggunanya sesuai dengan ketentuan. Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Marketplace , Alat Bantu Seksual.
Abstract: Rapid technological developments make everything in various fields easy to access, especially in the  economic field that presents the marketplace as a marketing platform. Marketplace in its marketing, selling a lot of things even including sexual aids. Even though users come from various ages, then how to protect users who are not yet mature.  Therefore,  the  author  is  interested  in  discussing  how  the  marketplace  is responsible  for  the  marketing  of  sexual  aids.  The  writing  methodology  is  normative juridical based on library research with secondary data types. The results of this study note  that  there  are  limits  of  responsibility  between  the  marketplace  and  the  seller,  so that  the  marketplace  in  carrying  out  its  marketing  needs  to  limit  access  to  goods according to the age of its users, which if violated will meet the provisions of unlawful acts.  Furthermore,  the  author  concludes  that  in  carrying  out  its  marketing,  the marketplace  needs  to  implement  a  filter  system  so  as  to  avoid  unlawful  acts  on  the marketing of sexual aids because by doing so, it protects its users in accordance with the provisions.
Keywords: Illegal Conduct, Marketplace, Sexual Aids.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi,  informasi, dan  komunikasi  yang  semakin  pesat memberikan  dampak  pada  berbagai bidang  kehidupan,  seperti  bidang sosial, budaya, politik,
dan khususnya bidang perekonomian bagi  seluruh  lapisan  masyarakat.
Internet  sebagai  salah  satu hasil  dari perkembangan teknologi yang penggunaannya  tidak  terbatas  pada ruang  lingkup  nasional,  akan  tetapi secara  global  yaitu  siapa  saja  dapat menggunakannya,  dimana  saja,  dan kapan saja, tidak terbatas pada ruang dan waktu (Daryanto Setiawan, 2018:62-63). Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh perdagangan  yang  menjadi  salah satu  penunjang  kegiatan  ekonomi dalam masyarakat, perdagangan berperan penting untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi secara berkesinambungan, dan meningkatkan pembangunan nasional untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Sistem perdagangan
dengan menggunakan  teknologi,  informasi, dan  komunikasi  menjadi  bentuk upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk melaksanakan pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan. Pada umumnya transaksi perdagangan dilakukan  secara  langsung  atau bertatap muka antara pembeli dengan pelaku usaha, namun dengan hadirnya internet memberikan  suatu  solusi  yang  lebih efektif  dan  efisien  untuk  melakukan transaksi  perdagangan  secara online atau dikenal sebagai electronic commerce ( e-commerce ).  Sehingga, proses  menjual  produk,  pemesanan produk, pengemasan produk,
pembayaran  produk,  sampai  dengan pengiriman produk dapat
dikomunikasikan secara
online.
Selain  pembeli  dan  pelaku  usaha, dalam jual beli online juga melibatkan pihak  ketiga  yaitu marketplace atau suatu media perantara dimana pembeli  dan  pelaku  usaha  bertemu yang  dihubungkan  melalui  suatu transaksi  elektronik  ( online )  (Aditya
Wahana, 2018:76). Perdagangan yang diawali dengan penjualan suatu produk dan diakhiri dengan pembayaran, serta penerimaan produk  pada  dasarnya  dikarenakan adanya  perjanjian.  Hal  ini  diatur dalam  Pasal  1313  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata “KUHPerdata” yang menyatakan
“Suatu  persetujuan  adalah  suatu perbuatan  dimana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  diri  terhadap  satu orang  lain  atau  lebih.”  Pengaturan mengenai  transaksi  elektronik  diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Tokopedia  merupakan  salah  satu marketplace yang diluncurkan secara resmi  pada  tanggal 17  Agustus  2009 yang didirikan oleh William
Tanuwijaya  dan  Leontinus  Alpha Edison  yang  berkewarganegaraan
Indonesia (Author,2020).Pada kuartal keempat  tahun  2019,  Tokopedia berhasil  meraih  peringkat  kedua marketplace terpopuler dengan 67.900.000  pengunjung  web bulanan (Ancha Hardiansya, 2020). Hal tersebut membuat Tokopedia semakin  mencapai  tujuannya  yaitu mencapai pemerataan ekonomi
secara  digital.  Setiap marketplace memiliki  syarat  dan  ketentuan  bila seseorang  ingin  mendaftarkan  diri sebagai  pembeli  maupun  pelaku usaha.  Terlebih  lagi,  bila  pelaku usaha ingin memasarkan suatu produk,  wajib  memenuhi  syarat  dan
ketentuan  produk  yang  diizinkan marketplace dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Berkaitan dengan hal ini, pada Sabtu, 23  Maret  2019  terdapat  tangkapan layar  mengenai marketplace yang menjual  produk  asusila  dan  salah satunya  ialah  Tokopedia  (Emrald Ichsan,  2021).  Meskipun  dengan begitu, Tokopedia telah menggunakan  sistem  yang  dapat melakukan  verifikasi  usia  sehingga tidak semua kalangan dapat
mengakses  produk  tersebut.  Selain itu,  terdapat  beberapa marketplace seperti, Elevenia, JD.ID, dan BukaLapak,  yang  tidak  memiliki sistem pemfilteran usia seperti Tokopedia yang dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang  tidak  inginkan.  Berdasarkan uraian  latar  belakang  yang  telah dipaparkan  di  atas,  penulis  akan membahas lebih mendalam mengenai  bagaimana  pengaturan mengenai pembagian tanggungjawab antara marketplace dan  penjual. Sehingga  secara  teoritis,  uraian dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah
dan memberikan wawasan  ilmu  pengetahuan  terkait pembagian  tanggungjawab  antara marketplace dan penjual serta dijadikan  sebagai  referensi  atau sumber kepustakaan
dalam penelitian berikutnya.

## POKOK PEMASALAHAN
Berdasar  latar  belakang  diatas  yang mejadi  pokok  permasalahan  yang dibahas adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana ketentuan yang berlaku  terkait  tanggung  jawab marketplace terhadap pemasaran alat  bantu  seksual  di  bawah umur?
2.  Bagaimana model tanggung jawab marketplace terhadap
pemasaran  alat  bantu  seksual  di bawah umur?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dilakukan  dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian hukum dengan menggunakan  data  sekunder  untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang  diteliti  (Soekanto,  Soerjono  dan Sri  Mamudji,  2006:13-14).  Jenis  data yang  digunakan  penulis  adalah  data sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh penulis  dari  literatur  yang  dalam penggunaannya data tersebut biasanya dikutip (Rianto Adi, 2015:12),  bahan-bahan  hukum  yang digunakan,  yaitu:  Bahan  hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  penelitian,  antara  lain  :  (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  (b)  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi  Elektronik;  (c)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan;  (d)  Peraturan Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019 tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik;  (e)  Peraturan  Pemerintah
Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; (f) Surat Edaran Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Batas dan Tanggungjawab Penyedia Platform dan Pedagang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  yang  Berbentuk User Generated Content “UGC”. Bahan hukum sekunder yang
memberikan penjelasan terhadap bahan  hukum  primer  dan  seluruh publikasi, tetapi tidak terbatas tentang hukum, antara lain: (a) Buku-
buku,  jurnal,  artikel,  berita  atau internet yang berkaitan dengan penelitian; (b) Hasil penelitian berupa skripsi  dan  tesis  yang  berkaitan dengan  penelitian.  Bahan  hukum tersier merupakan bahan yang memberikan  penjelasan  lebih  lanjut terhadap  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder,  seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia  dan  kamus  bahasa  Inggris (Bambang Sunggono,1998:117).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Pengaturan tanggung jawab marketplace terhadap pemasaran alat bantu seksual di bawah umur Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI” menjelaskan bahwa tanggung  jawab  ialah  keadaan wajib menanggung segala sesuatunya,  apabila  terjadi  apa- apa diperbolehkan dituntut, dipersalahkan,  diperkarakan,  dan sebagainya (https://kbbi.kemdikbud.go.id/). Sugeng Istanto berpendapat bahwa tanggung jawab merupakan kewajiban untuk memberikan jawaban  dengan  perhitungan  atas seluruh  peristiwa  dan  kewajiban untuk memberikan pemulihan karena kerugian  yang disebabkan olehnya (Sugeng Istanto,
2014:77).  Menurut  Titik  Triwulan, tanggung  jawab  hukum  haruslah memiliki  dasar,  bila  sesuatu  hal yang  mengakibatkan  timbulnya hak  hukum  bagi  seseorang  untuk menuntut  orang  lain,  sekaligus berupa suatu hal yang menerbitkan kewajiban hukum orang lain untuk memenuhi pertanggungjawabannya (Titik Triwulan,  dan  Shinta  Febrian, 2010:48). Pada marketplace , setiap pengguna maupun penyedia platform  online tersebut  memiliki tanggung jawab yang diatur berdasarkan Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya  disebut  UU  11/2008), Peraturan  Pemerintah  No.  80 Tahun  2019  tentang  Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya  disebut  PP  80/2019), Peraturan  Pemerintah  No.  71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  Elektronik  (selanjutnya disebut  PP  71/2019),  dan  Surat Edaran  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  No.  5  Tahun  2016 tentang Batas dan Tanggungjawab Penyedia  Platform  dan  Pedagang Perdagangan melalui Sistem Elektronik  yang  Berbentuk User
Generated  Content (selanjutnya disebut SE Keminfo 5/2016). Pengaturan-pengaturan tersebut diatas menerangkan mengenai batasan tanggung jawab penjual  dengan platform online
pada  sistem  elektronik  sebagai wadah  untuk  melakukan  transaksi elektronik. Tanggung jawab sebagaimanan diatur dalam
pengaturan  diatas  akan  di  bahas dan  di  paparkan  dalam  tabel, sehingga  akan  diketahui  secara komperhensif  terkait  pengaturan terkait tanggung jawab penjual dan
Platform Online dalam Marketplace, berdasarkan hal tersebut penulis menentukan perameter  perbandingan  sebagai berikut:
Pertama,  Batasan  Tanggung jawab  Penyelenggaraan  Sistem Elektronik,  bila  merujuk  pada ketentuan  Pasal  15  dan  Pasal  16 UU  11/2008  menjelaskan  bahwa
setiap
penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab untuk  memilki  sistem  yang  andal dan aman, yang menjaga kebaharuan, kejelasan dan kebertangungjawaban prosedur atau petunjuk. Ketentuan ini diperjelas  dengan  ketentuan  pada
Pasal  3  dan  Pasal  4  PP  71/2019 yang  mengatur  bahwa  setiap penyelenggara  sistem  elektronik memiliki tanggung jawab penyelenggaraan  sistem  terkait konten dari informasi yang disampaikan dalam sistem elektroniknya  sehingga  menjamin keutuhan, keotentikan, kerahasiaan,  dan  keteraksesan Informasi Elektronik dengan dilengkapi prosedur dan mekanisme mitigasi yang diumumkan dengan bahasa, informasi,  atau  simbol  yang  dapat dipahami  oleh  pihak.  Sehingga berdasar pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa Penyelenggaraan Sistem Elektronik bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan sistem dan konten  yang  ada  dalam  sistem yang diselenggarakan. Dalam prakteknya seringkali iklan elektronik  yang  muncul  dalam sistem  marketplace  tidak  sejalan dengan komitmen penyelenggaraan sistem. Selanjutnya  dijelaskan  pada  Pasal 14,  Pasal  23,  dan  Pasal  24  PP 80/2019  bahwa  makna ‘sistem andal dan aman ’ adalah Penyelenggara sistem wajib menerapkan  sertifikat  kelalaian sistem elektronik, perjanjian lisensi dan  syarat  pengguaan  sebagai upaya pencegahan dan
menanggulangi kegagalan dan kerugian karena sistem. Dalam SE
Keminfo  5/2016  dalam  Romawi  V huruf  C  dan  D  diatur  pula  baik
Penyedia sistem dan penjual didalamnya akan bertanggung jawab  sesui  dengan  syarat  dan ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik  dan  pengelolaan  konten di  dalam  Platform  secara  andal, aman, dan bertanggung jawab Kedua, Ketentuan Iklan Elektronik dan Barang/Jasa. Tanggung jawab dalam iklan elektronik dalam sistem informatika elektronik dalam marketplace s ebagaimana ketentuan dalam UU 11/2008 pada Pasal 9 dan Pasal 27 diatur bahwa Pelaku usaha dan/atau penyelenggara  sistem  elektronik berkewajiban  dalam  memberikan penawaran  produk  membagikan informasi yang benar terkait prosedur  dan  produk  yang  tidak melanggar  unsur  kesusilaan.  Hal ini dipertegas pada Pasal 5  ayat 2 dan  Pasal  48  PP  71/2019  bahwa dalam penyelenggaraan iklan elektronik  pihak  penyelenggara sistem  elektronik  tidak  diijinkan melakukan  upaya  memfasilitasi tersebarnya informasi
dalam konten  iklan  yang  mengandung unsur  yang  bertentangan  dengan kesusilaan.  Batasan  dari  konten iklan  yang  mengandung  unsur yang bertentangan dengan kesusilaan  diatur  dalam  Pasal  13, Pasal  24,  Pasal  33,  Pasal  34  dan
Pasal 39 dan Pasal 45 PP 80/2019 mengatur bahwa memenuhi ketentuan  etika  periklanan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  dan  tidak melanggar  dari  hak  Konsumen dan/atau prinsip
persaingan usaha. Pelaksanaannya diatur
lebih  lanjut  pada  SE  Keminfo 5/2016  Romawi  V  huruf  D  bahwa
konten yang ada dalam marketplace bukan merupakan konten yang dilarang dan bertentang dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, Kontrak Elektronik antara Sistem Penyelenggaran dan  Penjual.  Pengaturan  pada Pasal  46  UU  11/2008  mengatur bahwa  dalam  kontrak  elektronik antara Sistem Penyelenggara dengan  Penjual  maupun  Pembeli merupak  subyek  hukum  yang cakap atau yang berwenang mewakili  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  yang  berlaku  dan  tidak diijinkan  terkait  obyek  transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan  dan  ketertiban,  hal  ini juga  diatur  dalam  Pasal  47,  Pasal 52 dan Pasal 56 PP 80/2019 serta ditambahkan bahwa
kontrak
elektronik harus juga dapat diunduh dan disimpan oleh konsumen. Keempat,  Pengadaan  Layanan Pengaduan.  Pasal  50  PP  71/2019 mengatur  bahwa  Penyelenggara sistem dalam melaksanakan kegiatannya  wajib  menyediakan sarana  yang  dapat  menampung saran dan pengaduan serta menentukan mekanisme penyelesaian pengaduan sehingga memberikan jaminan kepada konsumen. Pasal 23 dan Pasal 27 PP  80/2019  mengatur  lebih  lanjut bahwa  saranan  penampung  saran dan keluhan termasuk pada pelaksanaan konten informasi dalam marketplace yang  illegal dan  menyalahgunakan  ruangan dalam  sistem  elektronik. Dan penjual  juga  wajib  bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai pengunggahan informasi yang
dilakukannnya
dalam sistem sebagaimanan diatur dalam Romawi V huruf C dan huruf D.
Simpulan  penjabaran  ketentuan tersebut  dapat  diketahui  bahwa penyelenggaraan sistem elektronik yang telah diatur dalam ketentuan- ketentuan  tersebut,  baik  penjual maupun marketplace bertanggung jawab  atas  ketersediaan  informasi yang lengkap, benar, dapat dipahami,  dan  bertanggungjawab terhadap  penyelenggaraan  sistem elektroniknya  sebagaimana  yang tertuang dalam: Pasal 9, Pasal 15, dan  Pasal  16  UU  No.  11/2008 tentang ITE; Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal  48  PP  No  71/2019  tentang PSTE;    Pasal  14,  Pasal  23,  dan Pasal  24  PP  No  80/2019  tentang PMSE; Romawi V huruf C angka 1 dan  2,  huruf  D  angka  2  tentang Surat  Edaran  Menkominfo  No 5/2016.  Penjual  dan marketplace juga  tidak  diperbolehkan  untuk mengunggah,  memasarkan,  dan memperdagangkan  objek  yang ilegal, bertentangan dengan kesusilaan  dan  Undang-Undang yang  mengakibatkan  tidak  sahnya perjanjian  elektronik  tanpa  adanya pemfilteran  terhadap  usia  akses penggunanya,  sebagaimana  yang dimaksud  dalam:  (a)  Pasal  9  dan Pasal  27  UU  No.  11/2008  tentang ITE; (b) Pasal 5 dan Pasal 46, dan Pasal  48  PP  No  71/2019  tentang PSTE;  (c)  Pasal  13,  Pasal  22, Pasal  33,  Pasal  34,  dan  Pasal  39, Pasal  45,  dan  Pasal  52  PP  No 80/2019 tentang PMSE; (d) Romawi  V  huruf  D  angka  1  dan  2 tentang  SE  Keminfo  No  5/2016. Selain itu, adanya tanggung jawab penjual  dan marketplace untuk memberikan fasilitas layanan pengaduan atau keluhan pengguna marketplace, bila  dalam
penggunaannya terdapat informasi yang  salah,  tidak  sesuai,  maupun bertentangan  dengan  yang  diatur dalam  Undang-Undang,  sesuai pada pasal-pasal berikut: (a) Pasal 50  PP  No  71/2019  tentang  PSTE; (b)  Pasal  23  dan  Pasal  27  PP  No
80/2019 tentang PMSE; (c) Romawi  V  huruf  C  angka  1  dan huruf  D  angka  2  tentang  Surat
Edaran Menkominfo No 5/2016.
2. Analisis  model  tanggung  jawab
marketplace terhadap pemasaran alat bantu seksual di bawah umur Alat bantu Seksual pada dasarnya bukanlah merupkan komoditas  yang  terlarang  oleh undang-undang  selama  komoditas tersebut diperuntukan dan digunakan oleh pihak yang menurut ketentuan memiliki kecakapan. Prakteknya dalam marketplace adalah karena penggunaannya  yang  masif  dan mudah sehingga tidak ada Batasan  terkait  akses  terhadap informasi  tersebut  sehingga hal  ini lah  yang  bertentangan  dengan ketentuan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata dengan menerangkan bahwa  tidak  adanya sistem  pemfilteran  usia  dalam pemasaran  produk  alat  bantu seksual  pada marketplace ,  dapat membuat  diaksesnya  oleh  anak dibawah  umur.  Dan  bertentangan dengan  ketentuan  dalam  Pasal  9, Pasal  15,  dan  Pasal  16  UU  No. 11/2008;  Pasal  3,  Pasal  4,  dan Pasal  48  PP  71/2019;  Pasal  14, Pasal  23,  dan  Pasal  24  PP  No 80/2019; Romawi V huruf C angka 1  dan  2,  huruf  D  angka  2  tentang SE Keminfo No 5/2016.
Perbuatan  yang  bertentangan dengan ketentuan dan menimbulkan  kerugian  menurut Pasal  1365  KUHPer  merupakan perbuatan  melawan  hukum  yang didalamnya musti unsur-unsur berikut:  (a)  adanya  perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; (b) Adanya Kesalahan yang melanggar  hak  orang  lain;  (c) menimbulkan  kerugian;  dan  (d) Hubungan Kausalitas antara sebab dan akibat antara perbuatan yang  dilakukan  dan  kerugian  yang ditimbulkan.  Sehingga  bila  unsur- unsur  tersebut  dikaitkan  dalam model tanggung jawab marketplace terhadap  pemasaran alat  bantu  seksual  di  bawah  umur adalah sebagai berikut:
Pertama, Adanya perbuatan yang  melawan  hukum  adalah  bila perbuatan yang dilakukannya, baik secara  aktif  maupun  pasif  dengan melanggar hak orang lain, melanggar  kewajiban  si  pelaku, dan  bertentangan  dengan  apa yang diatur dalam Undang-Undang maupun  norma  kesusilaan  yang ada di masyarakat.Perbuatan yang dilakukan marketplace dengan memasarkan  alat  bantu  seksual tanpa  adanya  sistem  pemfilteran usia  telah  menciderai  ketentuan- ketentuan,  sebagai  berikut:  Pasal 27  UU  No  11/2008;  Pasal  5  PP 71/2019;  Pasal  22  PP  80/2019; Romawi  I  bagian  Umum  SE Keminfo  5/2016;  Romawi  V  Huruf
C  angka  2  SE  Keminfo  5/2016. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukumnya berupa pelanggaran pada Tanggung jawab  Penyelenggaraan  Sistem Elektronik,  Penyelenggaraan  yang aman  dan  handal  dan  melakukan
Kendali  atas  penampilan  Iklan Elektronik dan Barang/Jasa; berkewajiban  dalam  memberikan penawaran  produk  membagikan informasi yang benar terkait prosedur  dan  produk  yang  tidak melanggar unsur kesusilaan artinya adanya kesesuaian informasi  dan  konsumen  serta kebutuhan  yang  dibutuhkan  oleh konsumen,  serta  kewajiban  dari Penyelenggara  sistem  Elektronik untuk tidak memfasilitasi penyebaran informasi dalam bentuk  iklan  yang  bertentangan dengan  unsur  kesusilaan  dengan dibarengi upaya Mekanisme pencegahan melalui Kontrak Elektronik; kontrak elektronik antara Sistem Penyelenggara dengan  Penjual  maupun  Pembeli tidak diijinkan terkait obyek transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kesusilaan dan ketertiban dan Penyediaan Layanan Pengaduan yang dilanjutkan  dengan  upaya  tindak lanjut dari pengaduan tersebut. Kedua, Adanya Kesalahan yang
melanggar  hak  orang  lain,  ialah perbuatan  yang  yang  dengan kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut, adanya kesalahan dengan tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku.Tindakan marketplace yang tidak melakukan pengawasan dengan tidak menerapkan pemfilteran  usia  terhadap  konten- konten  yang  bermuatan  negatif dan  bertentangan  dengan  apa yang  dilarang  oleh  ketentuan perundang-undangan,
sebagai
berikut: Penjelasan Pasal 96 huruf a  PP    71/2019  dan  Romawi  V huruf  B  angka  1  SE  Keminfo
5/2016.  Ketiga,  Adanya  kerugian bagi korban. Kerugian yang dimaksudkan  ialah  kerugian  yang dialami korban yang harus
dipertanggungjawabkan  oleh  si pelaku,  kerugian  tersebut  berupa, kerugian  yang  dapat  dihitung nilainya  maupun  kerugian  yang tidak  dapat  dihitung  dengan  nilai yaitu sifatnya abstrak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Maria dari Pusat Penelitian Kementerian Sosial, kerugian  yang  timbul  bila  anak terpapar  konten  pornografi,  yaitu “suka menghayal, ketagihan melihat  konten  tersebut,  prestasi turun, memicu tindakan pemerkosaan,  pelecehan  seksual, dan  kejahatan  seksual ”  (Pratiwi Agustini,  2021).  Selain  itu,  dapat memberikan pengaruh
pada kejiwaan  anak  yang  membuat emosi  anak  menjadi  tidak  stabil dan  mengakibatkan  penyusutan jaringan  dan  kerusakan  otak  anak (Author,  2021).  Kerugian  dengan adanya  pemasaran  alat  bantu seksual  dalam marketplace tanpa adanya  sistem  pemfilteran  usia terhadap penggunanya, dapat diakses  dan  disalahgunakan  oleh anak  dibawah  umur  yang  tidak memahami penggunaannya.
Keempat,  Adanya  hubungan kausalitas antara perbuatan dengan  kerugian.  Perbuatan  yang bertentangan tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban sehingga pelaku bertanggungjawab untuk
memberikan  ganti  kerugian  yang dialami  oleh  korban.  Menurut  teori causation  in  fact yaitu  hubungan sebab  akibat  yang  didasari  oleh fakta dan teori adequate veroorzaking yaitu adanya hubungan langsung antara
perbuatan  dan  kerugian  bahwa perbuatan yang dilakukan marketplace dapat  mengakibatkan kerugian  bagi  anak  dibawah  umur yang  melakukan  penyalahgunaan karena  tidak  adanya  pemfilteran dengan  sistem  verifikasi  usia  yang dipasarkannya  alat  bantu  seksual itu, sehingga marketplace
bertanggungjawab  terhadap  tidak adanya sistem tersebut.
Berdasarkan  pembahasan  di atas, marketplace selaku  wadah untuk menyediakan tempat transaksi  jual  beli  secara online dapat  memenuhi  unsur  perbuatan melawan hukum dengan memasarkan  produk  alat  bantu seksual  tanpa  adanya  pemfilteran terhadap  usia,  dan  bila  diakses oleh orang yang belum cakap atau belum dewasa dapat mengakibatkan penyalahgunaan produk tersebut. Selain itu,
penggunaan  alat  bantu  seksual diperuntukan bagi orang-orang yang  dewasa  untuk  memenuhi kebutuhan
seksualnya dan membantu mereka dalam masalah bercinta,  meningkatkan  kualitas tidur,  meningkatkan  percaya  diri dengan  tubuh  yang  dimilikinya, serta  membuat  hubungan  dengan pasangan semakin harmonis (Alifia Daarriy : 2021).
Sehingga dengat tidak terlaksanannya pembagian tanggungjawab antara marketplace  dan  penjual  dalam hal, penyelenggaraan sistem elektronik,  pemasaran  elektronik dan/atau  konten  elektronik,  dan layanan pengaduan
bagi pengguna  terhadap  marketplace Idalam  melakukan  filter  alat  bantu Seksual merupakan perbuatan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata
karena merupakan perbuatan melawan hukum. Model pertanggung  jawaban  yang  dapat dimintakan  terhadap marketplace terhadap perbuatan melawan tersebut selain  dalam bentuk litigasi  adalah  dengan  rehabilitasi. Rehabilitasi dalam KBBI dijelaskan sebagai pemulihan kepada kedudukan  (keadaan,  nama  baik) yang  dahulu  (semula),  sehingga bila  di  kaitkan  dalam  pembahasan ini  maka  dapat  dilakukan  dengan perlu  adanya agent yaitu  sistem yang dapat melakukan penyaringan  atau  pemfilteran  usia untuk  mengakses platform  online tersebut,  sehingga  orang  yang belum  dewasa  atau  belum  cakap menurut hukum tidak dapat mengakses barang dan jasa untuk kebutuhan seksual.

## SIMPULAN
Alat  bantu  Seksual  pada  dasarnya bukanlah  merupkan  komoditas  yang terlarang oleh undang-undang namun merupakan komoditas dengan kriteria kecakapan  penggunanya,  sehingga bila  dalam  prakteknya  komoditas tersebut  dapat  diakses  oleh  semua umur  maka  merupakan  perbuatan yang  bertentangan  dengan  hukum atau  PMH  hal  ini  karena  adanya pembagian  tanggungjawab antara marketplace dan  penjual  dalam  hal,
penyelenggaraan  sistem  elektronik,
pemasaran elektronik
dan/atau konten elektronik, dan layanan pengaduan  bagi  pengguna  terhadap marketplace .  Sehingga  Saran  yang diberikan  sebagai  upaya  rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi  semula,  maka marketplace dalam  penyelenggaraan  sistem  perlu melakukan  pembatasan  atau  filter akses  sehingga  untuk  komoditas barang  dengan  kriteria  tertentu tidak
dapat  diakses  oleh  siapa  saja, salahsatunya  melalui  sistem agent yaitu  sistem  yang  dapat  melakukan penyaringan  atau  pemfilteran  usia untuk  mengakses platform  online tersebut, sehingga orang yang belum dewasa  atau  belum  cakap  menurut hukum tidak dapat mengakses barang  dan  jasa  untuk  kebutuhan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Adi,  Rianto.  (2015). Aspek Hukum Dalam Penelitian. Jakarta: Buku Obor. hlm. 12.
[2]   Agustini,  Pratiwi.  (2021). Orang
Tua  agar  Awasi  Belajar  Anak terhadap  Bahaya  Pornografi.
Diambil dari: https://aptika.kominfo.go.id/2020 /08/orang-tua-agar-awasi-
belajar-anak-terhadap-bahaya- pornografi/, pada 14 Juli 2021.
[3] Tokopedia.  (2020). Bagaimana Tokopedia  Dimulai ,  diambil  dari https://www.tokopedia.com/abo ut/our-story, pada 18 September
2020.
[4] Kemenpppa .  (2021). Waspada Ancaman Terselubung Kejahatan Seksual Bagi Anak di Internet . Diambil dari: https://www.kemenpppa.go.id/in dex.php/page/read/29/2793/was pada-ancaman-terselubung- kejahatan-seksual-bagi-anak-di- internet. pada 14 Juli 2021.
[5]   Daarriy,  Alifia.  (2021). Masih
Dianggap  Tabu,  Inilah  Manfaat
Sex  Toys  bagi  Kesehatan , diambil dari: https://jovee.id/masih-dianggap- tabu-inilah-manfaat-sex-toys- bagi-kesehatan/,  pada  14  Juli 2021.
[6]   Emrald,Ichsan.  (2021). Situs  E-
Commerce  Jual  Alat  Seks ,
diambil
dari:
https://republika.co.id/berita/retiz en/info-
warga/19/03/23/potihf349-situs- ecommerce-jual-alat-seks,  pada
2 Januari 2021. [7]   Hardiansya, Ancha. (2020) iPrice: Shopee Geser Tokopedia  Jadi  E-commerce Terpopuler  Q4  2019 ,  diambil dari: https://id.techinasia.com/shopee
-geser-tokopedia-jadi- terpopuler,  pada  18  September
2020.
[8]   Istanto, Sugeng. (2014). Hukum Internasional Cet.2 , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm 77. [9] Wahana, Aditya. (2018). “Rancang  Bangun  Marketplace Produk Kewirausahaan Mahasiswa UPY Berbasis Content  Management  System”. Jurnal Dinamika Informatika, Vol
7 No 1. hlm 76.
[10]  Setiawan, Daryanto. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi  Terhadap  Budaya Impact of Information Technology  Development  and Communication on Culture .
Jurnal SIMBOLIKA. Vol 4 No 1., hlm. 62-63.
[11]  Soekanto,  Soerjono  dan  Sri
Mamudji. (2006). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. hlm. 13-14.
[12]  Sunggono,  Bambang.  (1998). Metodologi  Penelitian  Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 117.
[13]  Triwulan,  Titik,  dan  Febrian, Shinta.  (2010). Perlindungan Hukum  bagi  Pasien .  Jakarta:
Prestasi Pustaka. hlm. 48.
[14]  Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor  5  Tahun  2016  tentang Batasan  dan  Tanggung  Jawab Penyedia Platform dan Pedagang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk User Generated
Content.