## Strategi Komunikasi Model ACADA
(Deskripsi Program Revitalisasi Bantaran Sungai Winongo Kota Yogyakarta)

## Latifa Zahra
Prodi Ilmu Komunikasi, FISIPOL, Universitas Widya Mataram Yogyakarta latifa.zahra@ymail.com

## Abstrak
Berbicara  mengenai  pengimplementasian  kebijakan  kepada  masyarakat  berarti  berbicara mengenai  hubungan  dengan  komunitas.  Dalam  hubungan  ini,  tentunya  perlu  strategi komunikasi  yang  baik,  sehingga  konflik  ataupun  permasalahan  yang  timbul  dapat diminimalisir. Strategi Komunikasi model ACADA memberikan pemahaman baru dalam upaya pendekatan  kepada  komunitas.  Menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  penelitian  ini bertujuan  memberikan  gambaran  lain  mengenai  model  strategi  komunikasi  dan pengaplikasiannya.
Kata kunci : Strategi komunikasi, ACADA, komunitas

## Abstract
Talking about implementing policies to the community means talking about relationships with the community. In this connection, good communication strategy is needed, so that conflicts or problems  that  arise  can  be7  minimized.  The  ACADA  model  of  Communication  Strategy provides a new understanding of the approach to the community. Using qualitative research methods, this study aims to provide another description of the communication strategy model and its application.
Keywords: communication strategy, ACADA, community

## Pendahuluan
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  38 Tahun  2011  yang  mengatur  mengenai konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air sungai, pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan revitalisasi bantaran sungai di Kota Yogyakarta. PP No 38 Tahun 2011 merupakan penyesuaian dari peraturan sebelumnya yaitu Pasal 25 ayat 3, Pasal 36 ayat 2, dan Pasal 58 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Pemerintah saat ini sedang mengupayakan revitalisasi tiga sungai besar di Kota Yogyakarta. Ketiga sungai tersebut adalah Kali Code, Kali Winongo dan Kali Gadjah Wong.
Program revitalisasi bantaran sungai di wilayah Kota Yogyakarta, merupakan program yang dilaksanakan sesuai dengan arahan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilansir oleh Harian  Jogja.com,  Sri  Sultan  Hamengkubawono  X  mengharapkan  revitalisasi  sungai  harus berbasis  masyarakat  (Sumidiyono,  2012).  Revitalisasi  membutuhkan  waktu  yang  panjang, karena  kegiatan  ini  berhubungan  dengan  banyak  pihak.  Waktu  yang  panjang  ini  akan memunculkan  konflik  –  konflik  baru  jika  tidak  ditangani  dengan  baik  oleh  pemerintah  dan masyarakat sekitar sungai sendiri.
Program  ini  telah  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  pemerintah  sejak  dikeluarkannya peraturan  pemerintah  di  tahun  2011.  Revitalisasi  yang  tak  kunjung  usai  memperlihatkan bagaimana  rumitnya  proses  yang  harus  dilakukan.  Pemerintah  harus  mempertimbangkan banyak hal, khususnya  masyarakat yang bermukim di wilayah daerah  itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri  bahwa  masyarakat  yang  berada  di  wilayah  bantaran  Sungai  Winongo  ataupun daerah  sungai  lainnya  telah  menetap  dalam  jangka  waktu  yang  lama.  Hal  ini  menyebabkan timbulnya rasa kepemilikan atas tanah yang mereka tempati. Penggusuran secara sepihak jelas bukan  sebuah  pencerahan,  namun  akan  menimbulkan  permasalah  baru  yang  tentunya memerlukan penanganan lainnya.
Pendekatan  dengan  metode  yang  lain  perlu  dilakukan  agar  potensi  konflik  yang diramalkan  terjadi  dapat  diminimalisir.  Strategi  komunikasi  perlu  dirancang  dan  dianalisa dengan teliti  sehingga proses yang berjalan dapat efektif. Hofer & Schendel dalam Tangkilisan (2005) menyebutkan definisi strategi sebagai,
“ fundamental  pattern  of  present  and  planned  resources  deployments  and  enviromental interaction that indicates how the organization will achieve its objectives ”.
Strategi  komunikasi  adalah  upaya  dalam  menjawab  pertanyaan  mengenai  definisi komunikasi yang disebutkan oleh Harold D Lasswell. Model dari strategi komunikasi banyak dikembangkan  oleh  para  pakar  dan  ahli  baik  di  bidang  komunikasi  atau  diluar  komunikasi sendiri.  Salah  satunya  adalah  bentuk  strategi  komunikasi  model  ACADA.  Model  ini dikembangkan  oleh  UNICEFF  dalam  upaya  mereka  meningkatkan  kesadaran  masyarakat. Dijelaskan  oleh  Twenwboa-Kodua  et  all  (2008),  Strategi  komunikasi  model  ACADA ( Assasment,  Communication  Analysis,  Design,  Action )  merupakan  pengembangan  dari  tiga pendekatan  yang  meliputi  :  (1) advocacy ,  (2) sosial  mobilization dan  (3) behaviour  change communication.
Advocacy merupakan komponen dimana organiasasi perlu memberikan informasi dan memberikan  motivasi  kepemimpinan  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  suportif  sehingga dapat  mencapai  dan  mengembangkan  tujuan  dari  program  (Twenwboa-Kodua  et  all,  2008). Sedangkan social  mobilization adalah  mengajak  dan  memberikan  dukungan  dan  partisipasi kepada  institusi  –  institusi  yang  terlibat  program  untuk  meningkatkan    kemauan  dan perkembangan keberlangsungan menuju tujuan yang yang telah ditetapkan (Twenwboa-Kodua et all, 2008). Behaviour change communication merupakan komponen yang melibatkan dialog face-to-face dengan individu atau grup untuk memberi informasi, memotivasi, menyeleseiakan masalah  secara  objektif  untuk  mempromosikan  dan  meneruskan  perubahan  perilaku (Twenwboa-Kodua et all, 2008).

## Gambar 1. Komunikasi Model ACADA
Sumber : Program Communication, UNICEF dalam Twenwboa-Kodua et all, 2008
Hakikat dari sebuah strategi komunikasi adalah titik pusat pada upaya penyebarluasan pesan atau informasi. Strategi komunikasi membantu organisasi untuk memberikan pemetaan situasi pada target sasaran. Cangara (2014 : 96) menjelaskan bahwa startegi komunikasi model ACADA menitik beratkan pada proses penemuan fakta ditahap awal dan pelaksanaan program ditahap berikutnya.
Strategi komunikasi  model  ACADA  memiliki 4 tahap dalam proses pelaksanaannya. (1) Assessment dalam bahasa diartikan dengan penilaian. Tahap ini biasanya dilakukan dengan memperhatikan  latar  belakang  dan  identifikasi  kebutuhan  publik.  Upaya  pengumpulan informasi mengenai masalah yang terdapat pada target sasaran juga dilakukan pada tahap ini. Lebih  lanjut Guerrero (2013) menjelaskan bahwa proses penilaian pada tahap  ini dapat juga
menggunakan  kebijakan,  praktek  serta  rencana  program  yang  ada  dan  telah  dilakukan sebelumnya. Selaras dengan arti secara bahasanya, tahap ini juga dilakukan penilaian karakter, kelemahan dan kekuatan dari seluruh aspek.
Kembali  Guerrero  (2013)  menjelaskan  bahwa  (2) communication  analysis yang menjadi  tahap  kedua  pada  strategi  komunikasi  Model  ACADA.  Tahap  merupakan  proses analisis  yang  bermula  dari  pemahaman  mengenai  apa  yang  sebenarnya  terjadi,  dimana  dan kapan  problematika  itu  biasa  terjadi,  efek  yang  ditimbulkan  dari  masalah  itu  sendiri  serta penyebab mengapa masalah tersebut timbul.
(3)  Design pada  tahap  ketiga  dalam  strategi  komunikasi  Model  ACADA  merupakan tahap dimana seluruh komponen yang terkumpul dan telah dianalisis disatukan menjadi sebuah desain perencanaan yang matang. Keufman dalam Cangara (2014 : 24) menyebutkan bahwa perencanaan adalah sebuah proses untuk menetapkan arah dengan mengidentifikasikan syarat apa yang harus dipenuhi agar terbentuk cara yang paling efektif dan efisien. Dapat dikatakan perencanaan merupakan penetapan spesifikasi tujuan yang ingin dicapai, termasuk cara yang akan  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Perencanaan  sendiri  merupakan  sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus – menerus. Senada dengan hal tersebut Waterston dalam Cangara  (2014  :  24)  mengatakan  bahwa  perencanaan  adalah  usaha  yang  dilakukan  dengan sadar,  teroganisir  dan  secara  terus  –  menerus  guna  memilih  alternatif  yang  terbaik  untuk menacapai tujuan tertentu.
(4) Action adalah tahap dimana strategi yang sudah dirancang mulai diimplementasikan sembari diteliti untuk menjadi bahan evaluasi. Daryanto dan Abdullah (2013 : 30) menyebut tahap  ini  adalah  tahap  penggerakan.  Tahap  dimana  mulai  menggerakan  seseorang  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
Strategi  komunikasi  sejatinya  merupakan  proses  yang  berputar.  Proses  evaluasi menempel  pada  tahap action .  Pada  tahap  evaluasi  terdapat  pula  tahap  pengendalian,  yang merupakan tahap kembali ke proses perencanaan. Dimana hasil dari tahap ini menjadi bahan pembelajaran.  I  Gusti  Ngurah  Putra  (2008  :  1.11)  menyatakan  bahwa  pengontrolan  atau pengendalian  berarti  menentukan standart kinerja  atau  penampilan,  lalu  membandingkan penampilan yang sesungguhnya dengan standart yang telah ditetapkan  sehingga dapat diambil keputusan apabila diperlukan. Tahap ini berperan dalam upaya dekteksi kelemahan dari tahap awal hinggal tahap evaluasi (Daryanto dan Abdullah, 2013 : 30).
Kembali pada objek revitalisasi, walaupun terdapat 3 sungai besar yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, namun Sungai Winongo menjadi role model dan daerah percontohan untuk
pembangunan revitalisasi bantaran sungai. Pemerintah secara jelas, melalui BAPPEDA Kota Yogyakarta menegaskan bahwa konsep community relation (hubungan komunitas)  memiliki andil besar dalam proses pendekatan kepada masyarakat sekitar bantaran sungai. Penggunaan pihak  ketiga  menjadi  sebuah  solusi  pemecahan  alternative  yang  dilakukan  agar  program revitalisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Wilcox dan Cameron (2009 : 10) menyatakan bahwa hubungan komunitas adalah : “ planned  activity  with  a  community  to  maintain  an  environment  that  benefits  both organization and the community ”.
Jerold dalam Yosal (2013 : 20) mendefinisikan hubungan komunitas sebagai :
“Peningkatan partisipasi dan posisi, didalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya demi keuntungan bersama, baik komunitas maupun organisasi”.
Membangun  hubungan  dengan  komunitas  dapat  digambarkan  dengan  menjalin kedekatan dengan tetangga (Yudarwati, 2004). Penangannya perlu memperhatikan kebutuhan yang ada didalam komunitas itu sendiri.
Dinamika  yang  terjadi  di  wilayah  Sungai  Winongo  menarik  untuk  dilihat.  Sungai Winongo  memiliki  Forum  Komunikasi  Winongo  Asri  (FKWA)  yang  merupakan  motor penggerak masyarakat bantaran sungai. FKWA sendiri bukan forum pertama yang terbentuk di wilayah 3 sungai ini, namun FKWA telah mampu menjadi prototype bagi 2 sungai lainnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dikerjakan  dengan  menggunakan  studi  kasus.  Yin  dalam  Salim  (2006) menjelaskan bahwa studi kasus bertujuan menjawab pertanyaan “mengapa” atau “bagaimana” dari  peristiwa  sekarang.  Wawancara  mendalam  digunakan  sebagai  metode  untuk  mendapat informasi dalam penelitian ini. Pihak – pihak terkait yang menjadi narasumber dalam penelitian ini  adalah  Pihak  BAPPEDA,  Forum  Komunikasi  Winongo  Asri  dan  warga  sebagai  pihak komunitas.  Dari  data  yang  dikumpulkan,  kemudian  dilakukan  reduksi  data.  Pemilahan  atau reduksi data dilakukan untuk mengetahui data utama dan data pendamping dari penelitian ini. Analisis  secara  mendalam  dilakukan  setelah  data  yang  dikumpulkan  dirasa  cukup  sehingga dalam  perjalannya  mampu  dilakukan  penarikan  kesimpulan  terkait  upaya  –  upaya  strategi komunikasi  Forum  Komunikasi  Winongo  Asri  sebagai  agen  hubungan  komunitas  kepada masyarakat bantaran Sungai Winongo.

## Hasil dan Pembahasan
Kepadatan  penduduk,  sampah,  keramba,  drainase  dan  sanitasi  merupakan permasalahan yang ditemukan didaerah tersebut. Terdapat sebelas kelurahan yang ada disekitar Sungai  Winongo  wilayah  Kota  Yogyakarta  yaitu,  Kricak,  Bener,  Bumiijo,  Tegalrejo, Pringgokusuman,  Pakuncen,  Ngampilan,  Wirobrajan,  Notoprajan,  Patangpuluhan  dan Gedongkiwo.  Dari  sebelas  kelurahan  ini,  2  kelurahan  yang  terindikasi  memiliki  skala kepadatan sedang, 4 kelurahan yang terindikasi memiliki skala kepadatan tinggi, 2 kelurahan yang  terindikasi  memiliki  skala  kepadatan  amat  tinggi,  dan  3  kelurahan  yang  terindikasi memiliki skala amat sangat tinggi.
Tingkat  kepadatan  penduduk  yang  tinggi  berpengaruh  pada  peningatan  dan kemunculan  permasalahan  lain  pada  daerah  tersebut.  Kesadaran  komunitas  lokal  akan kebersihan pemukiman hunian mereka dirasa masih rendah. Walaupun dibeberapa tempat telah dibangun  tempat  pembuangan  sampah,  namun  banyaknya  volume  dan  hanyutan  sampah  di sungai menyebabkan sampah tertumpuk di daerah berikutnya.
Keramba menjadi masalah tersendiri pada daerah bantaran sungai. Masyarakat secara sengaja  membudidayakan  ikan didalam keramba  sehingga kebersihan dan keindahan daerah bantaran  menjadi  terganggu.  Menurut  penuturan  warga  sekitar,  dulu  memang  terdapat keramba,  namun  jumlahnya  sudah  sangat  berkurang.  Masalah  kebersihan  memang  perlu menjadi perhatian utama pada masalah revitalisasi bantaran sungai. Sanitasi dan drainase turut memberikan sumbangan permasalahan yang perlu ditangani.

## Gambar 2. Sampah dan Keramba
Kemudian,  berbicara  mengenai  penyelenggaraan  revitalisasi  bantaran  sungai tentunya tidak akan  lepas dengan kebijakan pemerintah  yang  mengatur adanya wilayah  - wilayah  yang terdapat pada kawasan sungai. Kebijakan akan memberikan gambaran bahwa kaw  asan  bantaran  sungai  memiliki  tata  aturannya  sendiri.  Kebijakan  yang  terdapat  pada Laporan  Koordinasi  Penataan  Kawasan  Sungai  Tahun  2014  merupakan  kebijakan  –
kebijakan  yang  menjadi  acuan  dalam  koordinasi  program  revitalisasi  bantaran  sungai  di kawasan Kota Yogyakarta, antara lain :
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Cangkupan  UU  diatas  meliputi  perencanaan  dan  pembangunan  nasional didasari  sinergi  antara  masyarakat  dan  pemerintah.  Selain  itu  perencanaan  dan pembangunan  juga  harus  meliputi  penataan  ruang  dan  prasarana  wilayah, penanggulangan  bencana,  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang berkelanjutan.    Seluruhnya  diatur  dalam  perencanaan  baik  jangka  panjang,  jangka menengah ataupun jangka pendek.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. Peraturan pemerintah ini menjelaskan secara detail pengertian seluruh sumber daya air yang melingkupi sungai, danau, waduk, bantaran sungai, bangunan sungai, garis  sempadan.  Disebutkan  pula  mengenai  aturan  pemanfaatan,  perlindungan  dan pengaturan  serta  pejabat  yang  berwewenang  terhadap  seluruh  pembinaan, pengusahaan,  eksploitasi  dan  pemeliharan  sungai  harus  sesuai  dengan  aturan perundang – undangan yang berlaku.
c. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No  63/PRT/1993  Tentang  Garis  Sempandan Sungai,  Daerah  Manfaat  Sungai,  Daerah  Penguasaan  Sungai  dan  Bekas  Sungai, Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  5/PRT/M/2008  tentang  Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
Kedua peraturan menteri ini menyebutkan mengenai pengertian dan kriteria garis sempadan  serta  pengertian  mengenai  ruang  terbuka  hijau,  perkotaan.  Ketentuan  umum penyediaan dan pemanfaatan serta tujuan pembangunan ruang garis sempadan dan ruang terbuka hijau  juga disebutkan didalam kedua peraturan menteri  ini. Dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di perkotaan perlu melibatkan peran masyarakat di dalamnya.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.
e. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun  2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.
Ruang wilayah  Kota Yogyakarta meliputi darat, udara, lautan  bahkan segala  hal yang  terkandung  di  dalam  bumi.  Kedudukan,  fungsi,  rencana  struktur  dan  rencana  pola ruang  wilayah  Kota  Yogyakarta  dijelaskan  secara  terperinci.  Kedua  Perda  ini menyebutkan  mengenai  penetapan  kawasan  strategis,  arahan  pemanfaatan  dan pengendalian ruang wilayah serta hak, kewajiban dan peran masyarakat dan kelembagaan dalam rencana penataan wilayah Kota Yogyakarta dalam beberapa jangka waktu.
f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang.
Pada kebijakan – kebijakan tersebut dijelaskan mengenai peraturan yang mengatur mengenai kawasan – kawasan yang berada di sekitar bantaran sungai maupun sungai itu sendiri.  Dijelaskan  bahwa  terdapat  tiga  jenis  sungai  yang  termuat  dalam  kebijakan tersebut.  Masing  –  masing  tipe  sungai  memiliki  aturan  yang  mengatur  ketertiban sempadannya masing - masing. Ketiga tipe wilayah sungai itu masing – masing adalah : (1)  sungai  bertanggul,  (2)  sungai  tidak  bertanggul,  (3)  sungai  yang  terpengaruh  pasang surut air laut. Dari tipe sungai tersebut masih dibedakan menjadi sungai yang berada diluar kawasan perkotaan dan sungai yang berada di dalam kawasan perkotaan.
Daerah  sepadan  yang  diatur  dalam  kebijakan  tersebut  mengatur  bahwa,  sungai bertanggul  yang  berada  di  luar  daerah  perkotaan  harus  memiliki  wilayah  sempandan minimal sebesar 5 meter sedangkan yang berada dalam wilayah dalam perkotaan, minimal memiliki  wilayah  sempandan  sebesar  3  meter.  Sedangkan  sungai  besar  yang  tidak bertanggul, harus memiliki wiliyah sempandan minimal 100 meter dan sungai kecil yang tidak bertanggul, harus memiliki wilayah sempandan minimal sebesar 50 meter.
Kebijakan ini mengatur sungai tidak bertanggul di daerah luar perkotaan. Untuk sungai tidak  bertanggul  didalam  perkotaan,  kebijakan  wilayah  sempandan  diatur  sesuai  dengan kedalaman dari sungai itu sendiri. Sungai dengan kriteria kedalaman lebih dari 20 meter, harus memiliki wilayah sempandan minimal 30 meter, sedangakan sungai yang memiliki kedalaman 3  sampai  20  meter,  harus  memiliki  wilayah  sempandan  minimal  15  meter  dan  sungai  yang memiliki kedalaman sampai dengan 3 meter, minimal harus memiliki wilayah sempandan 10
meter. Kebijakan yang sama dapat diaplikasikan untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut. Untuk jenis sungai ini, batas minimal wilayah sepandan baik dalam kota maupun diluar perkotaan adalah 100 meter.
Gambar 3. Gambaran Sempadan pada Sungai Bertanggul/ Tidak Bertanggul di Kawasan Kota
Sumber : Slide Presentasi Workshop Penataan Kawasan Sungai Di Kota Yogyakarta
(2014)

## 1. Strategi Komunikasi Sebagai Acuan Dalam Analisis Data
Pada  perencanaan  sebuah  strategi  komunikasi  program  dimulai  dengan  upaya pengumpulan  data.  Berjalan  bersamaan,  Forum  Komunikasi  Winongo  Asri  dan  BAPPEDA kemudian  mengumpulkan  data  mengenai  permasalahan  yang  terdapat  di  bantaran  Sungai Winongo. Pada tahap ini, tidak hanya pengumpulan data yang terdapat dilapangan, kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan bantaran sungai dan sekitarnya yang telah dikumpulkan  juga  menjadi kumpulan data  yang dapat  menjadi dasar untuk perumusan aksi.

## a. Strategi Komunikasi ACADA : Assessment
Bantaran  sungai  memiliki  3  isu  strategis  yang  diangkat  menjadi  permasalahan  yang perlu  diatasi  sehingga  program  revitalisasi  bantaran  sungai  dapat  berjalan  sesuai  dengan rancangan. Penyusunan strategi komunikasi yang dilakukan bertujuan untuk (1) mengentaskan
kemiskinan, (2) membangun wilayah dan (3) penataan kawasan bantaran sungai. Isu mengenai pengentasan  kemiskinan  berkaitan  dengan  kepadatan  penduduk  yang  disebutkan  terdapat  di wilayah bantaran Sungai Winongo. Sedangkan pembangunan wilayah dan penataan kawasan berkaitan dengan kebersihan lingkungan sungai serta upaya pengentasan kawasan kumuh yang berada di sekitar bantaran sungai.
Selain  itu  permasalahan  mengenai    apatisme  dan  partisipasi  komunitas  menjadi tantangan tersendiri untuk dihadapi. Salah satu faktor yang menyumbangkan potensi apatisme dan kurangnya partisipasi tersebut berasal dari kurangnya kepercayaan komunitas baik kepada BAPPEDA  ataupun  kepada  Forum  Komunikasi  Winongo  Asri.  Sehingga  dalam  hal  ini, peningkatan partisipasi komunitas sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan program. Peningkatan  partisipasi  dan  posisi  perlu  dilakukan  dalam  berbagai  upaya  demi  keuntungan bersama baik komunitas ataupun organisasi (Jerodl dalam Yosal, 2013 : 20).

## b. Strategi Komunikasi ACADA : Communication Analysis
Dalam  melakukan  analisis  komunikasi,  strategi  komunikasi  model  ACADA membaginya menjadi 5 bagian yaitu, (1) analisis masalah, (2) analisis partisipasi, (3) analisis perilaku, (4) tujuan komunikasi dan (5) tujuan komunikasi. Analisis ini sendiri dapat berjalan bersamaan dengan tahap assessment .  Setelah pada proses assessment , ditemukan bahwa selain peningkatan  sarana  dan  prasarana  fisik, peningkatan  partisipasi  dan  pengurangan  apatisme komunitas  juga  menjadi  perhatian  bagi  keberhasilan  program  revitalisasi  bantaran  sungai, maka  dilakukan  penelurusan  lebih  mendalam  ke  pihak  –  pihak  diluar  komunitas.  Ternyata ditemukan bahwa pada beberapa pejabat daerah yang merupakan bagian dari pemerintah juga memperlihatkan sikap yang sama.
Disisi  lain  dengan  menggunakan  analisis  komunikasi  pada  tahap  ini  ditemukan  juga adanya anggota komunitas yang memiliki semangat untuk berubah, namun partisipasi seluruh personil tentunya dibutuhkan agar program  ini  lebih  cepat terealisasikan.  Tujuan utama dari revitalisasi  bantaran  Sungai  Winongo  memang  adalah  program  penataan  kawasan  sungai. Sehingga  sungai  menjadi  wilayah  yang  nyaman  untuk  dijadikan  tempat  tinggal.  Untuk mewujudkan  hal  tersebut,  maka  ditargetkan tujuan  komunikasi  kembali  lagi  untuk  merubah sikap  dan  perilaku  komunitas  setempat.  Penggunaaan  media  komunikasi  yang  tepat  dapat membantu  penyampaian  tujuan  komunikasi  kepada  komunits  secara  tidak  langsung.  Media tentu  dapat  menjadi  pengingat  dan  pemersatu  pada  komitmen  kepada  program  yang  sedang dijalankan.
Pada strategi komunikasi model ACADA, penetapan indikator evaluasi telah dilakukan pada tahap analisis. Forum Komunikasi Winongo Asri belum secara jelas menjelaskan bahwa dalam  rencana  mereka  menetapkan  indikator  apa  yang  seharusnya  menjadi  bahan  evaluasi. Namun, secara implisit dijelaskan bahwa perubahan sikap dan partisipasi komunitas menjadi hal  positif  yang  perlu  menjadi  perhatian.  Sehingga  faktor  inilah  yang  ditetapkan  menjadi indicator evaluasi pada program ini.

## c. Strategi Komunikasi ACADA : Design dan Action
Melihat  permasalahan  yang  telah  ditemukan  pada  tahap  sebelumnya,  pada  upaya pendekatan  kepada  komunitas,  Forum  Komunikasi  Winongo  Asri  merumuskan  melakukan pendekatan  berbasis  pendekatan  potensi.  Dimana  dalam  pendekatan  ini  disebutkan  bahwa Forum Komunikasi Winongo Asri menggunakan pesan “Winongo Wisataku 2030”, pesan ini sendiri digunakan untuk mengingatkan kepada tujuan jangka panjang pembangunan wilayah dan penataan kawasan bantaran sungai.  Kemudian pesan untuk seluruh organisasi di Forum Komunikasi Winongo Asri sendiri digunakan tagline “ one river, one plan, one management ”. Pesan ini digunakan untuk mengingatkan organisasi bahwa dalam mengelola sungai diperlukan kebersamaan dan kerjasama agar tujuan - tujuan yang telah ditetapkan menjadi terealisasikan. Sedangkan untuk komunitas yang menjadi target sasaran dalam program, pesan yang dibentuk adalah  “M3K”.  “M3K”  adalah  akronim  dari mundur,  munggah,  madep  kali (mundur,  naik, menghadap sungai). Pesan  yang diberikan kepada komunitas sendiri sejalan dengan harapan perubahan dari pemerintah.
Untuk  memperlihatkan  keseriusan  dalam  program  ini  Forum  Komunikasi  Winongo Asri  beberapa  kali  mengajak  komunitas  untuk  melaksanakan merti  kali, yang  digaungi  oleh relawan Forum Komunikasi Winongo Asri. Merti kali adalah program yang dibentuk dengan tujuan  membersihkan  sungai  dari  sampah  yang  sering  terdapat  di  wilayah  sungai.  Dengan mengajak  komunitas  untuk turun  lapangan  dan  melaksanakan  merti  kali,  diharapkan  bahwa mereka mengerti bahwa untuk membersihkan sungai dibutuhkan usaha yang tidak sedikit dan menumbuhkan  kesadaran  komunitas  sendiri  untuk  tidak  membuang  sampah  langsung  ke sungai dan menjaga kebersihan lingkungan mereka.
Sebagai media yang digunakan, Forum Komunikasi Winongo Asri juga membuat kaos yang  bertulisakan  “Relawan  Merti  Kali  FKWA”.  Pemberian  medium  ini  bertujuan  untuk mengikat komunitas kepada organisasi.
Gambar 4. Anggota komunitas menggunakan kaos Merti Kali relawan Forum Komunikasi Winongo Asri
Sumber : Arsip Forum Komunikasi Winongo Asri
Beberapa  pembangunan  juga  dilakukan  bukan  hanya  untuk  memperlihatkan  bahwa pemerintah serius dalam pembangunan dan penataan kawasan bantaran sungai, namun upaya ini  dilakukan  untuk  memberikan  bukti  kepada  komunitas  sehingga  partisipasi  komunitas menjadi meningkat.
Pembuatan grand design dari program revitalisasi bantaran sungai adalah langkah yang diambil  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  garis  besar  rancangan  revitalisasi  bantaran Sungai Winongo. Grand design digunakan sebagai pedoman dan penyemangat untuk menuju tujuan – tujuan program revitalisasi.
Gambar 5. Salah Satu Contoh Design Rencana Revitalisasi Bantaran Sungai Winongo 2 Sumber : Arsip dan dokumentasi Forum Komunikasi Winongo Asri
Grand  design sendiri  tidak  hanya  berisi  mengenai  desain  masa  depan  dari  wilayah Sungai Winongo Kota Yogyakarta, namun juga  memotret potensi yang dapat dikembangkan dari wilayah – wilayah disekitarnya. Hal ini tentu merupakan nilai positif dari program ini.

## Kesimpulan
Seiring  dengan  berkembangnya  pemerintah  dan  komunitas  sendiri,  maka  hubungan dengan komunitas perlu  menjadi perhatian  lebih tidak  hanya untuk organisasi profit, namun juga  untuk  organisasi  non-profit  seperti  pemerintah.  Penggunaan  strategi  komunikasi  dapat membantu terciptanya sebuah program menjadi lebih terarah dan komperhensif.
Strategi komunikasi model ACADA memberikan penawaran lain dalam melihat sebuah tahap pembentukan tindakan untuk sebuah program kerja yang berkesinambungan. Indikator evaluasi yang sedari awal telah diarahkan menjadi poin penting pada strategi model ini. Hal ini bertujuan untuk mencapai perubahan perilaku pada komunitas, yang memang sedari awal telah dipaparkan menjadi salah satu hal utama untuk ditindak lanjuti. Tentunya perubahan perilaku ini  sejalan  antara  pendekatan  strategi  komunikasi  model  ACADA  dan  tujuan  dari  progam revitalisasi bantaran Sungai Winongo sendiri.
Lalu apakah artikel ini adalah sebuah upaya dalam doktrinisasi bahwa strategi model ini adalah yang paling baik digunakan? Tentunya tidak. Pemaparan strategi komunikasi yang berbeda dalam artikel ini hanya bertujuan untuk menambah khasanah pengetahuan mengenai model strategi komunikasi lain yang jarang digunakan sebagai pisau analisis sebuah program kerja.

## Daftar Pustaka
Cangara, Hafied. 2014. “Perencanaan & Strategi Komunikasi Edisi Revisi”. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
Daryanto dan Abdullah. 2013 “Komunikasi Pemerintah” . Prestasi Pustaka : Jakarta.
Guerrero,  Angelica.  2013. “ACADA  Model”. Online  Presentation  diakses  dari https://prezi.com/tor7u5uqinq2/acada-model/
Putra,  I  Gusti  Ngurah.  2008. “Manajemen  Hubungan  Masyarakat” .  Penerbit  Universitas Terbuka : Jakarta
Salim,  Agus.  2006. “Teori  dan  Paradigma  Penelitian  Sosial  edisi  2” .  Tiara  Wacana  : Yogyakarta
Tangkalis, Hassel Nogi S. 2005. “ Manajemen Publik” . Grasindo : Jakarta
Twenwboa-Kodua, Arthur et all. 2008. “Writing A Communication Strategy for Development Program ”. UNICEF : Bangladesh
Wilcox,  Dennis  L  and  Glen  T  Cameron.  2009.  “ Public  Relations  Strategies  and  Tactics” . Pearson & AB : United State
Yosal, Iriantara. 2013. “Community Relations : Konsep dan Aplikasinya” . Simbiosa Rekatama Media : Bandung
Yudarwati,  G.  Arum.  2004. “Community  Reltions  :  Bentuk  Tanggung  Jawab  Sosial Organisasi” . Jurnal Ilmu Komunikasi. 1 (2), 143 – 157.

## Koran Online
Samidiyono. 2012. Sultan : Revitalisasi Sungai Harus Berbasis Masyarakat. Diakses 16 Juli 2015 dari http://jogja.solopos.com/baca/2012/11/18/sultan-revitalisasi-sungai-harus-berbasis- masyarakat