## Moderasi Beragama Menjawab Intoleransi di Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005
1 Muhammad Torieq Abdillah, 2 Ichwan Ahnaz Alamudi, 3 Rahimah Tul Sa’dah
123 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
1 mtabdillah11@gmail.com
Tanggal Submitt: 30 Oktober 2022, Tanggal diterima: 11 November 2022, Tanggal Terbit: 24 Januari 2023
Abstract: In recent years, various acts of violence in the form of intolerance have turned out to be massive social phenomena under the pretext of being an excuse to legitimize  acts  of  violence  committed.  In  fact,  from  a  national  point  of  view, Indonesia has stipulated freedom of religion as stated in the Constitution, namely Article  28  of  the  1945  Constitution.  Apart  from  that,  also  in  Banjarmasin  City Regional Regulation No. 4 of 2005 is one of the sharia-based regional regulations. However, over time, this regional regulation experienced many violations in terms of  violating  its  rules  and  discriminatory  attitudes  towards  non-Muslim  groups regarding freedom of religion and people's welfare. This study's normative juridical research method is a legal, conceptual, and case approach. The study results show that  the  regional  regulation  is  contrary  to  the constitution  because  of  the  flawed material  content  coupled  with  cases  that  lead  to  discriminatory  attitudes  and intolerance when non-halal food stalls are also the target of raids during Ramadan. The existence of Al-Qur'an verses that discuss the concept of religious moderation can be a means of answering this problem.
Keywords: Intolerance , Local Regulations, Religious Moderation
Abstract: Beberapa tahun terakhir, berbagai tindakan kekerasan berupa intoleransi menjadi  fenomena  sosial  masif  dengan  dalih  menjadi  alasan  untuk  melegitimasi tindakan kekerasan yang dilakukan. Padahal, jika dilihat dari sisi negara, Indonesia telah menetapkan kebebasan beragama sebagaimana tertuang di dalam UUD, yaitu Pasal 28 UUD 1945. Selain itu, juga di dalam Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 merupakan salah satu Perda berbasis syariah . Namun, seiring berjalannya waktu, Perda ini justru mengalami banyak pelanggaran dalam hal melanggar aturan sendiri dan  sikap  diskriminatif  terhadap  kelompok  nonmuslim  dalam  hal  kebebasan beragama  dan  kesejahteraan  rakyat.  Metode  penelitian  yuridis  normatif  yang digunakan dalam  penelitian ini  adalah pendekatan hukum, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi  karena  kandungan  materi  yang  cacat  ditambah  kasus-kasus  yang menyebabkan sikap diskriminatif dan intoleransi ketika warung makanan nonhalal juga menjadi sasaran razia selama Ramadan. Adanya ayat Al-Qur'an yang membahas konsep moderasi agama dapat menjadi sarana dalam menjawab permasalahan ini.
Keywords: Intoleransi, Moderasi Beragama, Peraturan Daerah

## Pendahuluan
Jika  diperhatikan  dalam beberapa tahun  belakangan, berbagai  macam  tindakan kekerasan ternyata sudah menjadi fenomena sosial yang bersifat masif. Ada banyak dalih yang  sering  dijadikan  alasan  untuk  melegitimasi  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan seseorang,  kelompok,  bahkan  negara.  Akan  tetapi,  apa  pun  dalih  yang  diutarakan, kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan. Jika ditinjau lebih jauh, hadirnya sikap intoleransi muncul karena tidak mampu menerima banyaknya perbedaan di suatu negara, bahkan jika
lingkupnya kecil. Akibatnya, adanya miskomunikasi terjadi antar kelompok serta adanya indikasi doktrin atau dogma yang dipahami secara keliru oleh suatu kelompok. Hal itulah yang  seringkali  muncul  pada  sikap  kekerasan  yang  mengatasnamakan  agama,  mazhab, aliran, maupun ideologi tertentu. 1
Padahal,  jika  melihat  dari  sisi  negara,  Indonesia  telah  menetapkan  kebebasan beragama yang tertuang di dalam konstitusi negara, yaitu di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selain itu, tujuan pembentukan negara, yaitu untuk menjaga hak warga  negara  dan  memenuhi  kepentingan  seluruh  rakyatnya.  Berdasarkan  konteks bhinneka  tunggal  ika pun,  salah  satu  sasaran  negara  ialah  melindungi  seluruh  bangsa Indonesia tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan bahasa. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan tanpa adanya diskriminasi dalam berkeyakinan di Indonesia mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari sisi legal konstitusional dalam melindungi kebebasan beragama yang cukup baik daripada negara lain. Namun,  hal  itu justru  ibarat  pisau  yang  memiliki  dua  mata  sisi  karena  tidak  jarang  juga  permasalahan kompleks berupa adanya ruang berekspresi yang terlalu bebas sehingga terjadinya gesekan satu sama lain. 2
Tidak hanya sampai pada hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan saja yang mengatur tentang kebebasan beragama, tetapi juga sampai pada Peraturan Daerah (Perda).  Tujuan  diberlakukan  demikian  karena  secara  umum,  Pemerintah  Daerah mengatur pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya otonomi tersebut, wewenang, hak, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  pemerintahannya  serta  kepentingan  rakyatnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. 3
Pada  akhirnya,  daerah  otonom  melahirkan  kebijakan-kebijakan  yang  terkait dengan  inisiatif  daerah.  Terlebih,  pemerintah  daerah  memiliki  dua  fungsi  dalam melaksanakan daerah otonom, yaitu mengatur dan mengurus. Terkhusus fungsi mengatur, hal  itu  memiliki  ciri  seperti  memutuskan  adanya  regulasi  terhadap  kepentingan  daerah yang  memiliki  sifat  abstrak  karena  adanya  norma  perintah  maupun  larangan. 4 Tidak ketinggalan, Kota Banjarmasin juga memiliki banyak Perda sejak adanya lampu hijau dari Pemerintahan  Pusat. Apalagi ada  beberapa  Perda  yang bernuansa syari’ah karena terkait dengan  kepentingan  masyarakat  dalam  menjalankan  ibadahnya  di  samping  bahwa mayoritas penduduk Kota Banjarmasin beragama Islam. 5
1 Agus S unaryo, “Fikih Tasamuh: Membangun Kembali Wajah Islam yang Toleran,” Akademika: Jurnal Pemikiran Islam 18, no. 2 (2013): 2.
2 Biro Humas Kerjasama Hukum dan, “Pemerintah Jamin Perlindungan Kebebasan Beragama,” Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  diakses  19  Juni  2022, https://www.kemenkumham.go.id/berita/pemerintah-jamin-perlindungan-kebebasan-beragama.
3 “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 27 Oktob er 2022, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otonomi%20daerah.
4 Zahra Amelia Riadini, Model Kawal Imbang (Check And Balances) Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif Dan Legislatif Di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang- Undang No. 32 Tahun 2004) (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013), 32.
5 Muhammad Ananta Firdaus, “Pelaksanaan Peratura n Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin.,” Badamai Law Journal 3, no. 1 (2018): 129 – 31.
Dari  sekian  Perda  Kota  Banjarmasin  yang  berbasis syari’ah ,  Perda  Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan merupakan salah satunya. Namun, seiring berjalannya waktu, Perda tersebut justru mengalami banyak pelanggaran dari  segi  melanggar  aturan  itu  sendiri  dan  juga  sikap  diskriminasi  terhadap  kelompok nonmuslim. Perda tersebut yang sudah berusia 17 tahun diterapkan dan masih berlaku serta penegakannya diminta persuasif dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama di Kota Banjarmasin sebagai kota yang multietnis yang hidup damai.
Namun, pada masa pandemi Covid-19, Perda tersebut juga dinilai kurang berpihak terhadap  iklim  usaha  dan  perlu  direvisi  dengan  alasan-alasan  yang  disepakati  bersama. Pada  April  2022  tepatnya  pada  Ramadan,  salah  satu  rumah  makan  nonhalal  di  Kota Banjarmasin terjaring razia karena berjualan pada waktu yang dilarang. Hal ini cukup perlu peninjauan  ulang  karena  di  dalam  Perda  tersebut,  tidak  memuat  pengecualian  untuk rumah  makan  nonhalal  yang  notabanenya  tidak  menjalankan  ibadah  puasa  pada Ramadan. 6
Menurut  penelitian  Muhammad  Ananta  Firdaus  dengan  j udul  “Pelaksanaan Peraturan  Daerah  tentang  Larangan  Kegiatan  pada  Bulan  Ramadhan  di  Kota Banjarmasin”  disebutkan  bahwa  di  dalam Perda  tersebut  terjadi  banyak  pelanggaran selama penerapannya. Selain itu, menurut penelitian Fajrian Noor Anugrah dengan judul “Relevansi Keberlakuan Peraturan Daerah Berkeadilan (Suatu Tinjauan Peraturan Daerah Kota  Banjarmasin  tentang  Larangan  Kegiatan  pada  Bulan  Ramadhan”  menghasilkan bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Di  samping  itu,  perlunya  hukum  yang respontif  dan  berkeadilan  substantif  juga  diperlukan  demi  tercapainya  kepastian  dan kemanfaatan hukum untuk seluruh warga Kota Banjarmasin. Tidak ketinggalan, konsep moderasi  beragama  juga  perlu  ditampilkan  mengingat  perlunya  memberikan  toleransi kepada antarumat beragama.
Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti adanya intoleransi di dalam Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kota Banjarmasin No. 13 Tahun  2003  tentang  Larangan  Kegiatan  pada  Bulan  Ramadhan  dan  meninjau  dari pembentukan peraturan perundang-undangan serta melihat dari sudut pandang konsep moderasi beragama.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Adapun s i stem norma yang dimaksud adalah seperti norma, asas,  maupun  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan,  doktrin,  dan  lainnya. 7 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan
6 “Viral Warung Nonhalal di Banjarmasin Diminta Tutup, Begini Perkembangannya - Kalimantan Bisnis.com,”  diakses  24  Juni  2022,  https://kalimantan.bisnis.com/read/20220410 /407/1521136/viral- warung-nonhalal-di-banjarmasin-diminta-tutup-begini-perkembangannya.
7 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Ahmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Hukum  Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.
( statue  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan  kasus  ( case approach ). 8
Pada  penelitian  hukum  normatif  ini,  bahan  hukum  yang  menjadi  fokus  kajian, yaitu bahan hukum primer seperti Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan. Bahan hukum sekunder seperti  Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, kitab Tafsir Maudhu’i (Tafsir  Al- Qur’an Tematik) Kementerian Agama Republik Indonesia , Tafsir  al-Mishbah ,  artikel  jurnal  ilmiah,  dan  buku  yang  berkaitan  dengan pembahasan.  Teknik  analisis  data  hukum  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif deskriptif. 9

## Pembahasan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 Ditinjau dari Konsep Negara Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Sebelum  menguraikan  konsep  negara  hukum,  penulis  akan  memaparkan  relasi antara negara dan hukum. Relasi antara negara dan hukum pada intinya berkaitan dengan posisi yang lebih tinggi antara negara dan hukum. Teori pertama yang menyebutkan kalau negara lebih tinggi dan unggul dalam menciptakan hukum. Menurut John Austin, hukum ialah  perintah  pemimpin  yang  berdaulat.  Pemimpin  yang  membentuk  hukum  dan  juga berada di atas hukum. Teori kedua yang menyebutkan jika hukum lebih tinggi daripada negara. Negara didahului oleh hukum dan mengikatnya seusai negara bereksistensi. Teori ketiga  yang  menyebutkan  bahwa negara  dan  hukum  tidak  ada  beda,  tetapi  dilihat  dari perspektif lain. Maksudnya ialah negara jika tidak ada hukum akan berbuat otoriter dan sewenang-wenang. Di lain sisi, hukum apabila tidak terdapat negara, hukum itu menjadi tidak  ada  karena  hukum  tersebut  tidak  dapat  ditetapkan  di  dalam  masyarakat  karena hukum hanya dapat terlaksana jika ada ketetapan negara.
Ide negara hukum ( rechtstaat ) diintrodusir melalui Regerings-Reglement 1854 (RR 1854)  dan  rupanya  diteruskan  di  dalam  UUD  1945. 10 Dengan  begitu,  ide  dasar  negara hukum Pancasila tidaklah lepas dari ide dasar tentang “ rechsstaat” . 11 Adapun syarat-syarat dasar rechsstaat 12 , yaitu
1. Asas Legalitas: Setiap perbuatan pemerintahan harus berlandasan dasar peraturan perundang-undangan ( wettelijke graundslag );
2. Pembagian Kekuasaan: Syarat ini mempunyai arti bahwa kekuasaan negara tidak harus bertumpu pada satu tangan;
8 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), 302.
9 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 12.
10 Soetandyo Wignjosoebroto, Sejarah Hukum (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), 4.
11 Philipus  M.  Hadjon, Pengkajian  Ilmu  Hukum  Dogmatik  (Normatif) (Surabaya:  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, 1994), 5.
12 M.C. Burkens, Beginselen van de Democratische Rechtsstsat (Zwolle: Tjeenk Willink, 1990), 29.
3. Pengawasan Pengadilan: Adanya tersedia jalan melalui pengadilan yang bebas bagi rakyat untuk menguji keabsahan ( rechtmatigheids toetsing ) tindak pemerintahan.
Implementasi konsep negara hukum dapat dilihat dari dua aspek utama ciri-ciri negara hukum, yaitu asas legalitas dan asas perlindungan kebebasan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejak adanya otonomi daerah yang diawali dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena setiap daerah dari tingkat provinsi maupun  kabupaten/kota  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  memerintah daerahnya masing-masing. Di daerah seperti Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk Kota Banjarmasin ada beberapa peraturan berupa Perda yang mengatur isu-isu berhubungan dengan keagamaan.
Akan tetapi, kehadiran Perda bernuansa syari ’ ah justru memicu pro dan kontra. Menurut  kelompok  yang  pro,  lahirnya  Perda  tersebut  dianggap  sebagai  upaya  untuk menjamin hubungan antarindividu. Di sisi lain, menurut kelompok yang kontra, mereka berargumen  bahwa  pembentukan  Perda  berbasis syari ’ ah dianggap  berlebihan,  bahkan aturan tersebut berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Seperti halnya Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan yang dinilai terdapat banyak pelanggaran. Setidaknya tercatat pada 2019, ada temuan puluhan pelanggaran yang terjadi setelah terkena razia.
Sebenarnya, jika dilihat di dalam Perda tersebut, maka dapat dikatakan bertujuan untuk menciptakan kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah puasa. Seperti halnya pada Pasal 2 disebutkan bahwa
1. Dilarang  membuka  kegiatan  tempat  hiburan,  restoran,  warung,  rombong,  dan sejenisnya  pada Ramadan;
2. Larangan membuka tempat hiburan selama Ramadan; dan
3. Dilarang  makan  minum  dan/atau  merokok  di  restoran,  warung,  rombong, dan  yang sejenisnya  dan  di  tempat-tempat  umum  dari  imsyak  hingga  waktu berbuka puasa.
Beralih  ke  Pasal  3,  adanya  pengecualian  di dalam Perda  tersebut,  di  antaranya adalah
1. Setiap orang yang membuka restoran, warung, rombong, dan sejenisnya dengan maksud  untuk  menyediakan  bagi  orang  yang berbuka puasa mulai  pukul  17.00 WITA;
2. Setiap  orang  yang berjualan  makanan  dan  minuman  di  lokasi  pasar  wadai  atau yang sejenisnya yang membuka dagangannya mulai pukul 15.00 WITA;
3. Setiap hotel atau restoran yang termasuk kategori dan/atau status sebagai hotel dan  restoran  yang  melayani  tamu  asing  (internasional),  setelah  mendapatkan dispensasi  khusus  dari  Kepala  Daerah  berdasarkan  pertimbangan  DPRD;  dan
pengecualian ini tidak berlaku untuk kegiatan tempat hiburan. 13
Namun,  Perda  tersebut  baru  disadari  jika  terdapat  intoleransi  setelah  rumah makan  nonhalal  pada  Ramadan  1443  H  atau  April  2022  M  di  Kota Banjarmasin ikut terkena razia oleh Satpol PP. Rumah makan tersebut  buka  di  tengah  puasa  meskipun menurut pemiliknya, pintu rumah makannya hanya dibuka sedikit karena menghormati umat  Islam  yang  berpuasa.  Secara  tersirat,  rumah  makan  nonhalal  tersebut  jelas memberikan  keterangan  identitas  rumah  makan  nonhalal  sebagai  upaya  perlindungan konsumen di Kota Banjarmasin yang mayoritas muslim karena pemberian label ataupun identitas nonhalal telah mengisyaratkan bahwa makanan yang diperjualbelikan di rumah makan tersebut memang nonhalal dan hanya diperuntukan bagi nonmuslim. Sebaliknya, rumah makan tersebut tetap diperintahkan untuk tutup hingga menimbulkan keributan antara  pemilik  rumah  makan  dan  Satpol  PP.  Satpol  PP  berdalih  bahwa  mereka  hanya menjalankan tugas sesuai yang ditertera di dalam Perda tersebut. Namun, tidak adanya pengecualian  pembolehan  bukanya  rumah  makan  nonhalal  di  dalam  Perda  tersebut memunculkan  masalah  dan terlihat abu-abu karena dalam artian, semua warung makan sebelum waktu yang ditetapkan memang tidak boleh buka. 14
Menurut proses pembentukan peraturan perundang-undangan ada suatu hal yang bersifat sangat penting yang kemudian betul-betul diperhatikan, yaitu mengenai asas-asas pada  hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  bertujuan  agar  dalam  proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dalam  tataran  dibuatnya  suatu  kebijakan sasarannya dan manfaat secara umum kepada tujuan negara, sedangkan tujuan khususnya untuk kesejahteraan rakyat. 15
Namun,  Perda  tersebut  justru  mengabaikan  kesejahteraan  rakyat  karena  bagi mereka  yang  nonmuslim,  terdapat  larangan  membuka  tempat  makan  tanpa  ada pengecualian. Hal ini berkaitan dengan asas yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat khusus karena boleh adanya asas khusus masuk di dalam peraturan yang memiliki asas hukum. Generalisasi dapat diabaikan dan memprioritaskan suatu norma yang bersifat khusus. Dengan demikian, suatu aturan yang bersifat umum akan dikatakan sebagai aturan yang membahas hal-hal umum, sedangkan aturan yang bersifat khusus akan menjadi suatu regulasi maupun aturan dengan pembahasan yang khusus pula. 16

## Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 dan Konsep Moderasi Beragama: Suatu Tawaran dalam Menjaga Toleransi
Moderasi merupakan jalan tengah dan sesuai dengan apa yang Islam ajarkan, serta sesuai  juga  dengan  fitrah  manusia.  Secara  umum,  moderasi  beragama  artinya  cara beragama jalan tengah sesuai yang dimaksud dengan definisi dari moderasi tersebut. Oleh karena itu, moderasi beragama seseorang tidak akan bersikap ekstrem dan apalagi bersikap
13 Firdaus, “Pelaksanaan Peratur an Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin ,” 137.
14 Muhammad Risanta, “Pemili k Warung Makan Nonhalal di Kalsel Ngamuk Dirazia, Revisi Perda Diusul,”  detiksulsel,  diakses  19  Juni  2022,  https://www.detik.com/sulsel/hukum -dan-kriminal/d- 6026282/pemilik-warung-makan-nonhalal-di-kalsel-ngamuk-dirazia-revisi-perda-diusul.
15 Amiroeddin  Sjarif, Perundang-Undangan:  Dasar,  Jenis,  dan  Teknik  Membuatnya (Jakarta:  Rineka Cipta, 1997), 78.
16 Sjarif, 25.
berlebih-lebihan  saat  melaksanakan  ajaran  agama.  Orang  yang  menjalankan  aktivitas keagamaannya disebut sebagai moderat. 17
Moderasi  adalah  suatu  nomenklatur  yang  cukup  akrab  ditemui  baik  itu  oleh masyarakat muslim maupun nonmuslim. Jika dipahami moderasi memang banyak sekali terdapat perbedaan-perbedaan oleh banyak kalangan semua itu tergantung siapa dan pada konteks  apa  ia  mengenali  dan  memahami. 18 Sehingga  dari  uraian  singkat  di  atas  bisa dipahami bahwa moderasi beragama merupakan cara pandang, arah, sikap, dan bentuk perilaku beragama oleh seseorang yang mengambil posisi di pertengahan.
Menurut  ajaran  Islam,  sifat  moderat  akan  melahirkan  sesuatu  yang  dapat mendamaikan dan dalam hal lain bahwa moderasi bagi kehidupan sehari-hari begitu amat penting dan tentu begitu diperlukan dalam mengutamakan sikap toleransi kepada sesama, semua itu dapat digambarkan bagaimana di Indonesia yang begitu banyak suku, agama, dan  bahasa.  Entah  sudah  sadar  atau  tidak  sadar,  kita  telah  melakukan  moderasi  dalam aktivitas sehari-hari.
Negara  Indonesia  dikatakan  sebagai  negara  yang  bersifat  pluralistik  dan mempunyai dua modal begitu penting untuk membentuk sebuah karakteristiknya yang ditemui  multikultural,  yaitu  demokrasi  dan  kearifan  lokal  sebagai  suatu  nilai  yang dipercayai dan dipahami mampu menjaga kondisi kerukunan umat beragama. 19
Fakta  keberagaman  agama  di  Indonesia  memperlihatkan  bahwa  keberagaman agama menjadi mozaik yang memperkaya khazanah dalam kehidupan. Namun, bisa jadi sebaliknya  karena  dari  keberagaman  agama  itu  dapat  berpotensi  memberikan  ancaman untuk  memecahbelah  persatuan  di  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sangat diperlukan peran dari masyarakat dan semua elemen untuk bersama-sama mewujudkan kedamaian itu, sehingga kedamaian itulah makna di balik dari moderasi beragama.
Moderasi  beragama  seharusnya  merupakan  kunci  untuk  menciptakan  toleransi dan perdamaian. Pilihan dari moderasi bahwa dengan melakukan penolakan pada sikap ekstremisme dan liberalisme dalam beragama agar mampu menghadirkan keseimbangan yang  berorientasi  pada  terciptanya  sebuah  kedamaian.  Sehingga  dengan  cara  ini  semua umat beragama akan memperlakukan semua orang yang beragama dengan cara terhormat, menerima sebuah perbedaan, serta hidup berdampingan dengan harmonis. Di Indonesia, moderasi beragama sebenarnya bukan menjadi pilihan, melainkan sebagai keharusan. 20
Moderasi  beragama  meniscayakan  kepada  umat  beragama  untuk  tidak  bersikap seperti  mengurung  diri,  terbuka,  melebur,  bersosial  adaptasi,  bergaul  dengan  berbagai kelompok,  serta  belajar  di  samping  memberikan  pelajaran.  Pada  akhirnya,  moderasi beragama akan mendorong umat beragama menjauhi sikap ekstrem dan berlebihan dalam cara  pandang  melihat  keragaman  yang  ada.  Hal  ini  termasuk  ragamnya  agama  beserta
17 Kementerian  Agama  RI, Tanya  Jawab  Moderasi  Beragama (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 2 – 3. 18 Zainud din Muhammad dan In’am Esha, Islam Moderat: Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 63.
19 Agus  Akhmadi,  “Moderasi  beragama  dalam  keragaman  Indonesia,” Inovasi-Jurnal  Diklat Keagamaan 13, no. 2 (2019): 48.
20 Kementerian  Agama  RI, Moderasi  Beragama (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian Agama RI, 2019), 19.
interpretasi-interpretasinya, mendorong agar selalu bersikap adil dan seimbang sehingga mampu menciptakan dalam satu kondisi hidup yang terus bersama dalam kesepakatan. 21
Setidaknya ada satu ayat di dalam Al- Qur’an yang menjadi hujah agar umat Islam menjadi umat pertengahan sebagaimana moderasi beragama.
“ Dan demikian (pula) Kami  telah  menjadikan kamu (umat  Islam),  umat  yang adil  dan pilihan  agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan  Kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali  bagi  orang-orang  yang  telah  diberi  petunjuk  oleh  Allah;  dan  Allah  tidak  akan menyia-nyiakan  imanmu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  pengasih  lagi  Maha  penyayang kepada manusia. ” (QS. al-Baqarah: 143)
Kementerian Agama Republik Indonesia melalui tafsir tematik memberikan tafsir ayat  di  atas.  Pengertian  moderat/moderasi  atau wasath mencakup  beberapa  definisi. Pertama, seimbang dalam melihat pentingnya kehidupan dunia dan akhirat atau materi dan rohani. Terakhir, moderat dalam diartikan bahwa risalah Islam memadukan dua posisi antara  Nasrani  yang  mengutamakan  akhlak  dan  Yahudi  yang  hanya  pada  hukum.  Jika dilihat  di  dalam  ayat  tersebut,  maka  tidak  bisa  dipahami  secara  menyeluruh  ketika didasarkan pada pembicaraan frasa ummatan wasathan tanpa melihat konteks ayat sebelum maupun setelahnya. 22
Selain definisi di atas, ada empat karakter yang melekat kepada ummatan wasathan agar memiliki sikap moderat. Pertama, ummatan wasathan bukan kelompok yang beragama secara ortodoks dan tidak menggabungkan keagamaan dengan kepentingan-kepentingan lain.  Kedua, ummatan  wasathan tidak  memiliki  arogansi  kelompok  sebagaimana  dimiliki oleh  sebagian  besar  golongan  lain  yang  sama-sama  mengaku  sebagai  penerus  Nabi Ibrahim ‘alaihis salam . Ketiga, kepasrahan diri untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta’ala . Terakhir, memiliki jiwa besar terkait dengan ketundukan dan kepasrahan yang erat kaitannya dengan kesiapan menghadapi sikap ekstrem umat Nasrani dan Yahudi. 23
Kemudian, menurut tafsir lain sebagaimana Tafsir Al-Mishbah , Prof. M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas melalui per kalimat. Kalimat Dan demikian pula Kami telah menjadikan  kamu wahai umat  Islam ummatan  wasathan (pertengahan)  yang  moderat  dan teladan sehingga keberadaanmu dalam posisi pertengahan itu sesuai dengan posisi kakbah yang berada di pertengahan juga. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak condong ke kiri maupun ke kanan karena hal itu dapat membuat manusia bisa bersikap adil. 24
Adapun titik balik dan menjadi tolok ukur untuk Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 dapat memuat materil seperti bahwa kebangsaan selalu memiliki komitmen,
21 RI, 22.
22 Lajnah  Pentahsihan  Mushaf  Al- Qur’an  Balitbang  dan  Diklat  Kementrian  Agama  RI, Tafsir Maudhu’i (Tafsir Al - Qur’an Tematik) , vol. 8 (Jakarta: PT Lentera Ilmu Makrifat, 2019), 218 – 19. 23 RI, 8:222 – 23. 24 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur’an , vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 415.
toleransi dijadikan indikator moderasi beragama, dan anti kekerasan secara fisik maupun verbal. 25 Selain  itu,  secara  teks,  Islam  sangat  menghargai  dan  menjunjung  tinggi  hak nonmuslim,  bahkan  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa  sallam melarang bentuk penindasan ataupun kekerasan lainnya. Sehingga antara hukum dan agama memiliki benang merah di dalamnya.
Jika  ditinjau  ulang,  pembentukan  Perda  berbasis syari ’ ah seperti  Perda  Kota Banjarmasin  No.  4  Tahun  2005  dan  peraturan  lainnya  memerlukan  analisis  yang  lebih dalam. Pertama, dari sisi tertib hukum Indonesia bahwa Perda tidak boleh cacat formil maupun materil. Kedua, dari sisi materi bahwa sebenarnya materi yang memuat persoalan agama  jelas  bertentangan  dengan  tertib  hukum  nasional  karena  bukan  merupakan kewenangan Perda untuk mengaturnya. Ketiga, dari sisi legal drafting bahwa pencantuman sumber hukum Perda berupa Al- Qur’an dan sunah tidak sejajar dengan  produk  hukum Indonesia yang notabanenya bukan negara agama.  Keempat, dari sisi penerapan sanksi bahwa  sebuah  Perda  hanya  diperbolehkan  menerapkan  sanksi  administrasi  dan  sanksi pidana, serta denda dengan batasan tertentu. Terakhir, dari sisi etika dan moral hukum bahwa pembuatan Perda berbasis syari ’ ah harus dilihat secara proporsional, terutama latar belakang dan kondisi pada saat Perda berbasis syari’ah tersebut dibuat. 26
Oleh karena itu, apabila Perda berbasis syari ’ ah seperti Perda Kota Banjarmasin No.  4  Tahun  2005,  maka  sudah  jelas  termuat  indikasi  adanya  sikap  intoleransi  yang ditujukan kepada nonmuslim. Meskipun belum bisa diterapkan di dalam Perda tersebut, setidaknya harus adanya konsep moderasi beragama dan toleransi agar peraturan tersebut tidak  bertentangan  dengan  Pasal  28  UUD  1945.  Alasannya  karena  konsep  moderasi beragama dan toleransi merupakan  implementasi dari pluralis di Indonesia. Secara umum, sebagai  tambahan,  konsep  moderasi  beragama  yang  memiliki  titik  persamaan  dengan pembentukan  peraturan  perundang-undangan  ialah tawassuth (pengambilan  jalan tengah) 27 , musawah (egaliter atau tidak diskriminatif) 28 , serta aulawiyah (mendahulukan yang prioritas) yang bermuara pada kepentingan masyarakat atau kemaslahatan umat melalui peraturan.
Di samping itu, jika dibandingkan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945,  maka  Perda  Kota  Banjarmasin  No.  4  Tahun  2005  dapat  dianggap  cacat  materil. Lebih jelas, di dalam Pasal 28I ayat (2) disebutkan
“Setiap  orang  bebas  dari  perilaku  yang  bersifat  diskrimimatif  atas  dasar  apa  pun  dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
Catatan Akhir
25 Kementerian  Agama  RI, Moderasi  Beragama (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian Agama RI, 2019), 46.
26 Hayatun Na’imah, “Lahirnya Perda Berbasis Syari’ah Di Provinsi Kalimantan Selatan,” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 16 (2016): 28 – 29. 27 Afrizal Nur, “Konsep Wasathiyah Dalam Al -Quran;(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At- Tafasir),” Jurnal An-Nur 4, no. 2 (2016): 213.
28 Abu Amar, “Pendidikan Islam Wasathiyah ke -Indonesia- an,” Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman 2, no. 1 (2018): 25.
Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 dinilai bertentangan dengan konstitusi karena adanya muatan materi yang cacat karena jika melihat teori pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam  konsep negara hukum, maka  Perda tersebut dianggap inkonstitusi. Selain itu, hal itu membuat adanya kasus yang mengarah pada sikap diskriminatif  dan  intoleransi  ketika rumah  makan  non  halal  ikut  kena  razia  penutupan rumah makan karena dianggap   melanggar  Perda  tersebut.  Konsep  moderasi  beragama dapat menjadi jawaban atas Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 dengan didukung oleh  penjelasan  dari  kitab  tafsir  karena  sesuai  dengan  konteks  kenegaraan  yang mendukung kebebasan beragama dan kesejahteraan masyarakat yang juga sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 harus direvisi karena dianggap cacat materil dan sebagai solusi agar konsep moderasi beragama yang tawarkan Islam bisa menjadi penengah karena Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 perlu juga tidak menyampingkan toleransi dengan penganut agama lain sebagai  upaya  memperhatikan  kepentingan  umum  karena  inti  diterapkannya  Perda tersebut adalah agar semua orang dapat menghormati orang yang berpuasa. Selain itu, agar lebih jelas Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 dilakukan judicial review agar sesuai prosedur dalam peninjauan hukum tata negara.
Daftar Rujukan Akhmadi, Agus. “Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia.” Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan 13, no. 2 (2019): 45 – 55. Amar,  Abu.  “Pendidikan  Islam  Wasathiyah  ke -Indonesia- an.” Al-Insyiroh:  Jurnal  Studi Keislaman 2, no. 1 (2018): 18 – 37. Burkens, M.C. Beginselen van de Democratische Rechtsstsat . Zwolle: Tjeenk Willink, 1990. Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Firdaus,  Muhammad  Ananta.  “Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Tentang  Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin.” Badamai Law Journal 3, no. 1 (2018).
Hadjon,  Philipus  M. Pengkajian  Ilmu  Hukum  Dogmatik  (Normatif) .  Surabaya:  Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994.
“Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Diakses 27 Oktober 2022. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otonomi%20daerah. HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
Ibrahim,  Johnny. Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:  Bayu  Media Publishing, 2007.
Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. Hukum Tata Negara Republik Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Kerjasama,  Biro  H umas,  Hukum  dan.  “Pemerintah  Jamin  Perlindungan  Kebebasan Beragama.”  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia. Diakses  19  Juni  2022.  https://www.kemenkumham.go.id/berita/pemerintah- jamin-perlindungan-kebebasan-beragama. Muhammad,  Zainuddi n,  dan  In’am  Esha. Islam  Moderat:  Konsepsi,  Interpretasi,  dan  Aksi . Malang: UIN Maliki Press, 2016.
Na’imah, Hayatun. “Lahirnya Perda Berbasis Syari’ah Di Provinsi Kalimantan Selatan.” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 16 (2016): 25 – 32. Nur, Afrizal. “Ko nsep Wasathiyah Dalam Al-Quran;(Studi Komparatif Antara Tafsir Al- Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At- Tafasir).” Jurnal An-Nur 4, no. 2 (2016). RI,  Kementerian  Agama. Moderasi  Beragama .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
——— . Moderasi Beragama . Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
——— . Tanya Jawab Moderasi Beragama . Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
RI,  Lajnah  Pentahsihan  Mushaf  Al- Qur’an  Balitbang  dan  Diklat  Kementrian  Agama . Tafsir  Maudhu’i  (Tafsir  Al - Qur’an  Tematik) .  Vol.  8.  Jakarta:  PT  Lentera  Ilmu Makrifat, 2019.
Riadini,  Zahra  Amelia. Model  Kawal  Imbang  (Check  And  Balances)  Sebagai  Pola  Hubungan Kelembagaan  Antara  Eksekutif  Dan  Legislatif  Di  Kota  Salatiga  (Tinjauan  Sosiologis- Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004) . Semarang:
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013. Risanta,  Muhammad.  “Pemilik  Warung  Makan  Nonhalal  di  Kalsel  Ngamuk  Dirazia, Revisi Perda Diusul.” detiksulsel. Diakses 19 Juni 2022. https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6026282/pemilik- warung-makan-nonhalal-di-kalsel-ngamuk-dirazia-revisi-perda-diusul.
Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur’an . Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2011. Sjarif,  Amiroeddin. Perundang-Undangan:  Dasar,  Jenis,  dan  Teknik  Membuatnya .  Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
Sunaryo,  Agus.  “Fikih  Tasamuh:  Membangun  Kembali  Wajah  Islam  yang  Toleran.” Akademika: Jurnal Pemikiran Islam 18, no. 2 (2013): 235 – 54. Syarbini, Asnawi. Moderasi Agama Meneladani Nabi Muhammad SAW . Banten, 2020. “Viral  Warung  Nonhalal  di  Banjarmasin  Diminta  Tutup,  Begini  Perkembangannya - Kalimantan Bisnis.com.” Diakses 24 Juni 2022. https://kalimantan.bisnis.com/read/20220410/407/1521136/viral-warung- nonhalal-di-banjarmasin-diminta-tutup-begini-perkembangannya.
Wignjosoebroto, Soetandyo. Sejarah Hukum . Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.