## PAMPAS: Journal Of Criminal
Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika
Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati Fakultas Hukum Universitas Jambi Author’s email correspondence:  nadiafebrianix@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  penggunaan  saksi mahkota (Kroongetuige) dalam  pembuktian  di  persidangan  dan Kekuatan  saksi  mahkota  sebagai  alat  bukti  dalam  pembuktian tindak  pidana  narkotika.    Dengan  menggunakan  metode  yuridis normative,  Artikel  ini  menunjukkan  penggunaan  saksi  mahkota (kroongetuige) dalam pembuktian di persidangan terhadap tindak pidana  narkotika  diterapkan  untuk  mencari  dan  mendapatkan kebenaran materil dalam perkara penyertaan, dan berkas perkara telah  dipisah,  serta  terdapat  kekurangan  alat  bukti  keterangan saksi  yang  mengetahui  secara  terperinci  tindak  pidana  yang dilakukan  bersama-sama  dan  penggunaan  saksi  mahkota tergantung  dari  kebijakan  hakim  dan  kekuatan  saksi  mahkota sebagai  alat  bukti  dalam  pembuktian  tindak  pidana  narkotika mempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian  apabila  saksi  mahkota dinyatakan  sah  sebagai  alat  bukti  keterangan  saksi  dengan memberikan  keterangan  didepan  persidangan  dan  telah disumpah  terlebih  dahulu  serta  keterangan  yang  diberikan bersesuaian dengan keterangan saksi lain maupun alat bukti lain serta ditambah dengan keyakinan hakim.
Kata Kunci: Saksi mahkota (Kroongetuige) ; pembuktian di persidangan; tindak pidana narkotika.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-06-11
Accepted: 2020-10-07
Publish: 2020-10-10
KEYWORDS: Crown  witness (kroongetuige);  proof  in  trial; narcotics crimes.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  article  is  to  study  the  Use  of  the  Crown Witness  (Kroongetuige)  in  Proof  in  Trials  Against  Narcotics Crimes. How to use the Crown Witness (Kroongetuige) in Proof in Trial  Against  Narcotics  and  How  the  Strength  of  the  Crown Witness Uses Evidence in Proving Narcotics Crimes. The research method  used  is  a  normative  juridical  method  with  agreement, conceptual agreement and case access. This article discusses the use  of  crown  witnesses  (kroongetuige)  in  evidence  in  trials  of narcotic crimes applied to search for and obtain material truth in inclusion cases, and forged cases posted, and also the reporting tools for complaints that are used together and the use of crowns depending  the  judge's  policy  and  the  power  of  the  crown  as evidence  in  proving  narcotics  crime  has  a  value of  proof  power. Having fun with other statements besides evidence is also added to the judge's conviction.

## A. PENDAHULUAN
Penyelesaian  perkara  pidana  dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum
Acara  Pidana  (KUHAP), 1 yang  memiliki  rumusan  sistem  pembuktian  tersendiri,  yaitu terdapat  dalam  Pasal  183  sampai  dengan  Pasal  202  KUHAP.  Pembuktian  memegang peranan  penting  dalam  proses  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  karena  melalui proses pembuktian dapat ditentukan nasib terdakwa apakah kesalahan terdakwa patut dihukum atau sebaliknya. Salah satu cara membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah  yakni  dengan  menghadirkan  saksi,  dan  keterangan  yang  diberikan  saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
Adapun  rumusan  sistem  pembuktian  tersebut  yakni  untuk  mendukung  tujuan dari pada hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak- tidaknya mendekati kebenaran materiil. 2 Tetapi tujuan akhir dari hukum acara pidana adalah  untuk  mencapai  suatu  ketertiban,  ketentraman,  kedamaian,  keadilan  serta kesejahteraan  dalam  masyarakat.  Penerapan  rumusan  sistem  pembuktian  tersebut harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas  praduga  tidak  bersalah  ( presumption  of  innocence ),  dan  asas  persamaan  di hadapan hukum ( equality before the law ).
Berdasarkan  teori  pembuktian  dalam  hukum  acara  pidana  hampir  semua pembuktian  perkara  pidana selalu didasarkan  kepada  pemeriksaan  keterangan  saksi. Ketentuan  untuk  menjadi  saksi  adalah  ia  harus  melihat,  mendengar  ataupun mengalami  sendiri  karena  apabila  diketahui  keterangan  yang  diberikan  palsu  maka dapat dikenai sanksi atas kesaksiannya tersebut. Saksi yang juga seorang pelaku dalam perkara yang sama dalam praktik peradilan pidana disebut dengan saksi mahkota.
Dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan sering digunakan saksi mahkota yang kedudukan sebagai saksi dan terdakwa dalam perkara yang sama. Saksi mahkota digunakan  karena  dapat  mengungkap  fakta  hukum  dan  fakta  peristiwa  karena  saksi mahkota  adalah  orang  yang  mengetahui  secara  terperinci  tentang  perencanaan, persiapan,  dan  proses  pelaksanaan  sehingga  terjadi  tindak  pidana.  Tetapi  belum  ada peraturan  perundang-undangan  khusus  mengenai  saksi  mahkota  namun  sering digunakan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan.
Pembuktian  merupakan  titik  sentral  pemeriksaan  perkara  di  pengadilan. Pembuktian  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman tentang  cara-cara  yang  dibenarkan  undang-undang  membuktikan  kesalahan  yang didakwakan kepada terdakwa dan juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. 3
Sumber-sumber hukum pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai berikut:
1. Undang-undang;
2. Doktrin atau pendapat para ahli hukum; dan
3. Yurisprudensi/putusan pengadilan. 4
1 Usman  dan  Andi  Najemi, “ Mediasi  Penal  di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan Kepastian Hukumnya ,” Jurnal Hukum , Vol 1 No. 1, 2018, hlm. 66.
2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 7.
3 Bastianto  Nugroho,  “Peranan  Alat  Bukti  Dalam  Perkara  Pidana  Dalam  Putusan  Hakim Menurut KUHAP, ” Jurnal Hukum Yuridika , Vol 32 No. 1, 2017, hlm. 23.
4 Alfitra,  Hukum  Pembuktian  Dalam  Beracara  Pidana,  Perdata  dan  Korupsi  Di  Indonesia (Jakarta Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 22.
Dalam  pembuktian  di  sidang  pengadilan  kegiatan  pembuktian  dibedakan menjadi 2 (dua) bagian  yaitu:
1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta; dan
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. 5
Secara teoretis, dikenal empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu sebagai berikut:
1. Sistematau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu. Menurut  Sistem  ini  hakim  dapat  menyatakan  telah  terbukti  kesalahan terdakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  dengan  didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya  dalam  membentuk  keyakinannya  tersebut.  Juga  tidak  perlu mempertimbangkan  apakah  keyakinan  yang  dibentuknya  itu  logis  ataukah tidak logis dan sistem ini benar-benar bekerja tergantung kepada hati nurani hakim.Pada  sistem  ini  juga  membuka  peluang  yang  besar  untuk  terjadi praktik  penegakan  hukum  yang  sewenang-wenang,  dengan  bertumpu  pada alasan hakim telah yakin. 6
2. Sistem  atau  teori  pembuktian  berdasar  keyakinan  hakim  atas  alasan  yang logis (La Conviction Rais onnee )
Dalam  sistem  ini  dalam  membentuk  dan  menggunakan  keyakinan  hakim untuk  menarik  kesimpulan  tentang  terbuktinya  kesalahan  terdakwa melakukan  tindak  pidana  didasarkan  pada  alasan-alasan  yang  logis.  Dalam sistem  ini  walaupun  alasan-alasan  itu  dengan  menggunakan  alat-alat  bukti baik  yang  ada  disebutkan  dalam  Undang-undang  maupun  diluar  Undang- undang,  tetapi  dalam  hal  menggunakannya  dan  menaruh  kekuatan  alat-alat bukti  tersebut  tergantung  pada  pertimbangan  hakim  dalam  hal  membentuk keyakinannya  tersebut,  asalkan  alasan-alasan  yang  dipergunakan  dalam pertimbangannya  logis  yang  artinya  dapat  diterima  oleh  akal  orang  pada umumnya. 7
3. Sistem  atau  teori  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  positif ( Positief Wettelijke Bewijs Theorie )
Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada  alat  bukti  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-undang.  Seseorang terdakwa  bisa  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  hanya didasarkan  pada  alat  bukti  yang  sah  dan  keyakinan  hakim  sama  sekali diabaikan.Kelebihan  sistem  pembuktian  ini  yakni  hakim  akan  berusaha membuktikan  kesalahan  terdakwa  tanpa  dipengaruhi  oleh  hati  nuraninya sehingga benar-benar objektif. 8
4. Sistem  atau  teori  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  negatif ( Negatief Wettelijk ). 9
5 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: P.T. Alumni, 2008), hlm. 25.
6 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , hlm. 25.
7 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, hlm. 26.
8 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, hlm. 28.
9 Susanti Ante, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana,” Lex Crimen , Vol 2 No. 2, 2013, hlm. 100.
Dalam  sistem  pembuktian  negatif  hakim  di  dalam  mengambil  keputusan tentang  salah  atau  tidaknya  seorang  terdakwa  terikat  oleh  alat  bukti  yang ditentukan  oleh  Undang-undang  dan  keyakinan  (nurani)  hakim  sendiri.  Ada dua  hal  yang  merupakan  syarat  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa yakni adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan  adanya  keyakinan  (nurani)  dari  hakim  berdasarkan  bukti-bukti  hakim meyakini kesalahan terdakwa. 10
Indonesia  menganut  Sistem  atau  teori  pembuktian  berdasarkan  undang- undang secara negatif ( Negatief Wettelijk ) dalam proses pembuktian perkara pidana  dilihat  dari  Pasal  183  KUHAP  menyatakan  sebagai  berikut:  “Hakim tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah melakukannya”.
Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan  oleh  karenanya  diperlukan  alat  bukti  untuk  membuktikan terdakwa  bersalah  atau  tidak  bersalah.  Dalam  KUHAP  macam-macam  alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu:
a. Keterangan Saksi
Dalam  Pasal  1  angka  26  KUHAP  Saksi  adalah  orang  yang  dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 makna  saksi  diperluas  yaitu: “ orang  yang  dapat memberikan  keterangan  dalam  rangka  penyidikan,  penuntutan,  dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
Keterangan Saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana  yang  berupa  keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu  peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut  alasan  dari  pengetahuannya  itu  yang  diatur  dalam  Pasal  1 angka 27 KUHAP.
Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  alat  bukti  keterangan saksi mempunyai kekuatan dalam pembuktian:
a) Keterangan  saksi  yang  dinyatakan  di  sidang  pengadilan  harus mengenai  peristiwa  pidana  yang  di  dengar,  di  lihat,  dan  di  alami sendiri,  ketentuan ini di atur dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP.
b) Sebelum  memberikan  keterangan  saksi  wajib  mengucapkan sumpah  atau  janji  menurut  cara  agamanya  bahwa  akan memberikan  keterangan  yang  sebenar-benarnya,  ketentuan  ini  di atur dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP.
c) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan,ketentuan ini di atur dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP.
d) Keterangan  seorang  saksi  saja  dianggap  tidak  cukup,  agar mempunyai  kekuatan  pembuktian  maka  harus  ditambah  dan
10 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana , hlm. 29.
dicukupi  dengan  alat  bukti  lainnya,  ketentuan  ini  di  atur  dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP.
e) Keterangan  para  saksi  yang  dihadirkan  dalam  sidang  pengadilan mempunyai  hubungan  atau  keterkaitan  serta  saling  menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, ketentuan ini di atur dalam Pasal 185 Ayat (4) KUHAP.
Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut sesuai diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP:
a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan  yang  mungkin  dipergunakan  oleh  saksi  untuk  memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya  dapat  mempengaruhi  dapat  tidaknya  keterangan  itu dipercaya.
Pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
Orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:
a. Keluarga  sedarah  atau  semenda  dalam  garis  lurus  ke  atas  atau ke  bawah  sampai  derajat  ketiga  dari  terdakwa  atau  yang bersama-sama sebagai terdakwa; b. Saudara  dari  terdakwa  atau  yang  bersama-sama  sebagai terdakwa, saudara, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang  mempunyai  hubungan  karena  perkawinan dan  anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; c. Suami  atau  istri  terdakwa  meskipun  sudah  bercerai  atau  yang bersama-sama sebagai terdakwa. Mereka  tercantum  dalam  Pasal  168  KUHAP,  boleh  didengar sebagai  saksi  sebagaimana  diatur  oleh  Pasal  169  KUHAP  yang menyatakan:
(1) Dalam  hal  mereka  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  168 menghendakinya  dan  penuntut  umum  serta  terdakwa  secara tegas  menyetujuinya  dapat  memberi  keterangan  dibawah sumpah; (2) Tanpa  persetujuan  sebagai  dimaksud  dalam  Pasal  (1),  maka diperbolehkan memberi keterangan tanpa sumpah.
b. Keterangan Ahli
Dalam  Pasal  1  angka  28  KUHAP  Keterangan  ahli  adalah keterangan yang diberikan  oleh  seorang  yang  memiliki  keahlian  khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna  kepentingan  pemeriksaan.  Apabila  hal  itu  tidak  diberikan  pada waktu  pemeriksaan  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  maka  pada
pemeriksaan  disidang,  diminta  untuk  memberikan  keterangan  dan dicatat  dalam  berita  acara  pemeriksaan.  Keterangan  tersebut  diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.
Seorang ahli dalam memberikan keterangan harus mengucapkan sumpah  atau  janji  terlebih  dahulu  terdapat  dalam  Pasal  179  yang menyatakan:
(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman  atau  dokter  atau  ahli  lainnya  wajib  memberikan keterangan ahli demi keadilan.
(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka  yang  memberikan  keterangan  ahli,  dengan  ketentuan bahwa  mereka  mengucapkan  sumpah  atau  janji  akan memberikan  keterangan  yang  sebaik-baiknya  dan  yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
Perlu  diperhatikan  bahwa  KUHAP  membedakan  keterangan seorang ahli di pengadilan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP)  dan  keterangan  ahli  secara  tertulis  di  luar  sidang  pengadilan sebagai  alat  bukti  “surat”.  Apabila  keterangan  diberikan  pada  waktu pemerikaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.
c. Surat
Menurut  Asser-Anema  surat  merupakan  segala  sesuatu  yang mengandung  tanda-tanda  bacaan  yang  dapat  dimengerti  yang dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran. 11
Surat  sebagai  alat  bukti  sah,  macam-macam  surat  diatur  dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi:
Surat  sebagaimana  tersebut  pada  Pasal  184  Ayat  (1)  huruf  c, dibuat  atas  sumpah  jabatan  atau  dikuatkan  dengan  sumpah,
adalah: a. berita  acara  dan  surat  lain dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat oleh  pejabat  umum  yang  berwenang  atau  yang  dibuat  di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai  dengan  alasan  yang  jelas  dan  tegas  tentang keterangannya itu; b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang- undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang  termasuk  dalam  tata  laksana  yang  menjadi  tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c. surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
d. surat  lain  yang  hanya  dapat  berlaku  jika  ada  hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
11 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana , hlm. 86.

## d. Petunjuk
Petunjuk  adalah  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan,  yang  karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana  dan  siapa  pelakunya  sesuai  diatur  dalam  Pasal  188  Ayat  (1) KUHAP.
Petunjuk  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  188  Ayat  (1) KUHAP hanya dapat diperoleh dari:
a. keterangan saksi;
b. surat;
c. keterangan terdakwa. Rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 188
Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah:
a. Unsur  pertama,  adanya  perbuatan,  kejadian,  keadaan  yang bersesuaian; b. Unsur kedua, ada 2 (dua) persesuaian, ialah; a) Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain, maupun b) Bersesuaian  antara  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan; c. Unsur  ketiga,  dengan  adanya  persesuaian  yang  demikian  itu menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukan adanya 2 (dua) hal in casu kejadian, ialah: a) Pertama,  menunjukkan  bahwa  benar  telah  terjadi  suatu tindak pidana, dan b) Kedua, menunjukkan siapa pembuatnya. d. Alat  bukti  petunjuk  hanya  dapat  dibentuk  melalui  3  (tiga)  alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. 12
Penilaian  atas  kekuatan  pembuktian  dari  alat  bukti  petunjuk adalah  kecermatan  dan  kesaksamaan  berdasarkan  hati  nurani  hakim pada waktu pemeriksaan di muka sidang yang dilakukannya dengan arif dan  bijaksana,  dengan  demikian  petunjuk  menjadi  sama  dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti.

## e. Keterangan Terdakwa
Dalam  Pasal  1  Angka  15  KUHAP  terdakwa  adalah  seorang tersangka  yang  dituntut,  diperiksa  dan  di  adili  di  sidang  pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang  tentang  perbuatan  yang  telah  ia  lakukan  atau  yang  ia  ketahui sendiri  atau  ia  alami  sendiri  sesuai  diatur  dalam  Pasal  189  Ayat  (1) KUHAP.  Dan  keterangan  terdakwa  yang  diberikan  diluar  sidang  dapat digunakan  untuk  membantu  menemukan  bukti  di  sidang,  asalkan keterangan  itu  didukung  oleh  suatu  alat  bukti  yang  sah  sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya.
Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 Ayat  (3)  dan  (4)  KUHAP.  Keterangan  terdakwa  tidak  dapat  digunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai oleh alat bukti lain.  Hal  ini  mengingatkan  bahwa  terdakwa  dalam  memberikan keterangannya  tidak  perlu  mengucapkan  sumpah  atau  janji,  maka  ia boleh  menyangkal  segala  tuduhan  karena  ia  tidak  terikat  sumpah  atau janji. Penyangkalan terdakwa adalah hak terdakwa oleh sebab itu, suatu penyangkalan  terhadap  suatu  perbuatan  mengenai  suatu  keadaan  tidak dapat dijadikan alat bukti.
Pengaturan  mengenai  saksi  mahkota  tidak  dapat  ditemukan  di  dalam  KUHAP namun definisi saksi mahkota dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437  K/Pid.Sus/2011,  yang  menyatakan  walaupun  tidakdiberikan  suatu  definisi otentik dalamKUHAP mengenai
Saksi mahkota( kroongetuide ), namun berdasarkanperspektif  empirik  maka  Saksi  mahkotadidefinisikan  sebagai  saksi  yang berasalatau diambil dari salah seorang tersangkaatau terdakwa lainnya yang bersama- samamelakukan  perbuatan  pidana,  dan  dalamhal  mana  kepada  saksi  tersebut diberikanmahkota.  Adapun  mahkota  yang  diberikankepada  saksi  yang  berstatus terdakwatersebut  adalah  dalam  bentuk  ditiadakanpenuntutan  terhadap  perkaranya ataudiberikannya  suatu  tuntutan  yang  sangatringan  apabila  perkaranya  dilimpahkan kepengadilan atau dimaafkan atas kesalahanyang pernah dilakukan.
Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990  menyatakan  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  diperbolehkan  oleh  undang-undang mengajukan mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi dipersidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam  kedudukannya  sebagai  terdakwa,  tidak  termasuk  dalam  berkas  perkara  yang diberikan kesaksian (Gesplits) .
Selain  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung,  Saksi  Mahkota  juga  dikenal penggunaannya  dalam  Surat  Edaran  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  No.  B- 69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana yang menyatakan:
Dalam  praktek,  saksi  mahkota  digunakan  dalam  hal  terjadi  penyertaan (deelneming), dimana  terdakwa  yang  satu  dijadikan  saksi  terhadap  terdakwa lainnya  oleh  karena  alat  bukti  yang  lain  tidak  ada  atau  sangat  minim.  Dengan pertimbangan  bahwa  dalam  status  sebagai  terdakwa,  keterangannya,  hanya berlaku  untuk  dirinya  sendiri,  oleh  karena  itu  dengan  berpedoman  pada  pasal 142  KUHAP,  maka  berkas  perkara  harus  diadakan  pemisahan (splitsing) ,  agar para  terdakwa  dapat  disidangkan  terpisah,  sehingga  terdakwa  yang  satu  dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.
Menurut  Syofyan  Lubis,  penggunaan  saksi  mahkota  didasarkan  pada  prinsip- prinsip tertentu yaitu dalam perkara delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti dan  diperiksa  dengan  pemisahan (Splitsing) . 13 Sehubungan  dengan  status  sebagai terdakwa  dan  juga  saksi  maka  tentunya  akan  menimbulkan  tekanan  atau  setidak- tidaknya tekanan psikologis, sehingga keterangannya dapat diragukan terlebih apabila
13 Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan,  “Analisis  Keberadaan  Saksi  Mahkota  Dalam  Kasus Pembunuhan  Nasrudin  Zulkarnaen  Sebagai  Upaya    Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  Ditinjau Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP ),” Jurnal Serambi Hukum , Vol 10 No. 02, 2017, hlm. 66.
di  persidangan  saksi-saksi  tersebut  semuanya  mencabut  keterangan  yang  termuat dalam  berita  acara  pemeriksaan,  baik  keterangan  sebagai  saksi  maupun  terdakwa, sehingga hakim tidak memperoleh kebenaran berita acara pemeriksaan penyidik.
Pemecahan  berkas  perkara  biasanya  digunakan  oleh  Jaksa  untuk  perkara- perkara di mana tindak pidananya dilakukan secara bersama-sama. Dalam konteks ini kemudian muncul istilah saksi mahkota dimana terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang pokok perkaranya sama karena tindak pidana dilakukan secara bersama- sama.
Penggunaan  saksi  mahkota  ini  dilarang  oleh  KUHAP  yang  menjunjung  tinggi HAM  terdapat  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 1174/K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 /K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  1950/K/Pid/1995  tanggal  3  Mei  1995  dan  Putusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592/K/Pid/1995 3 Mei 1995.
Menurut Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana yaitu: “Perbuatan manusia  yang bertentangan  dengan  hukum,  Perbuatan  mana  dilakukan  oleh  seseorang  yang  dapat dipertanggungjawabkan  dan  disalahkan  kepada  sipembuat,  perbuatan  itu  harus mengandung sifat yang patut dihukum”.
Menurut  Moeljatno  tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah  perbuatan  yang  dilarang  hukum  dan  diancam  pidana  asal  saja  dalam  hal  itu diingat  bahwa  larangan  ditujukan  pada  perbuatan  yaitu  kejadian  atau  keadaan  yang ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang,  sedang  ancaman  pidananya  ditujukan  pada  orang yang menimbulkan kejahatan. 14
Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen tindak pidana adalah:
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 15
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka  1  Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan.  Dalam  hal  ini  Tindak  Pidana  Narkotika adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Dan penyertaan dalam tindak pidana narkotika terdapat dalam Pasal 1 angka 18 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa:
Permufakatan  Jahat  adalah  perbuatan  dua  orang  atau  lebih  yang  bersekongkol atau  bersepakat  untuk  melakukan,  melaksanakan,  membantu,  turut  serta melakukan,  menyuruh,  menganjurkan,  memfasilitasi,  memberi  konsultasi ,
14 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7.
15 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 52.
menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
Dalam  Pasal  6  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  terdapat penggolongan narkotika, yaitu:
1. Narkotika Golongan I
Dalam penggolongan Narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II
Narkotika  pada  golongan  ini  adalah  Narkotika  yang  mempunyai  potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III
Narkotika  golongan  ini  adalah  Narkotika  yang  mempunyai  potensi ringan menyebabkan ketergantungan.
Tindak  Pidana  Narkotika  diatur  dalam  Bab  XV  Pasal  111  sampai  dengan  Pasal 148  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2009  yang  merupakan  ketentuan  khusus, walaupun  tidak  disebutkan  dengan  tegas  dalam  Undang-undang  Narkotika  bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan  lagi  bahwa  semua  tindak  pidana  di  dalam  undang-undang  tersebut merupakan kejahatan.
Berdasarkan  Undang-undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Bab  XV ketentuan pidana, maka pidana Narkotika adalah:
1. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  enanam,  memelihara, memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).
2. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112).
3. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memproduksi, mengimpor,  mengekspor,  atau  menyalurkan  Narkotika  Golongan  I  (Pasal 113).
4. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114).
5. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  membawa,  mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115).
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan  I  terhadap  orang  lain  atau  memberikan  Narkotika  Golongan  I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
7. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117).
8. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memproduksi, mengimpor,  mengekspor,  atau  menyalurkan  Narkotika  Golongan  II  (Pasal 118).
9. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119).
10. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  membawa,  mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (Pasal 120).
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan  II  terhadap  orang  lain  atau  memberikan  Narkotika  Golongan  II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
12. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 122).
13. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memproduksi, mengimpor,  mengekspor,  atau  menyalurkan  Narkotika  Golongan  III  (Pasal 123).
14. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Golongan III (Pasal 124).
15. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  membawa,  mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125).
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan  III  terhadap  orang  lain  atau  memberikan  Narkotika  Golongan  III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
17. Setiap  Penyalahguna  Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri,  Narkotika Golongan  II  bagi  diri  sendiri,  dan  Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri (Pasal 127 Ayat (1)).
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128).
19. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:
a. Memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
b. Memproduksi,  mengimpor,  mengekspor,  atau  menyalurkan  Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
c. Menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
d. Membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau  mentransito  prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, (Pasal 129).
Kajian tentang penggunaan saksi mahkota (kroongetuige) dalam pembuktian di persidangan  terhadap  tindak  pidana  narkotika  dalam  artikel  ini  dilakukan  dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan,  konseptual  dan  kasus.  Bahan  hukum  yang  digunakan  meliputi primer,  sekunder  dan  tersier.  Analisis  dilakukan  melalui  tahapan  interprestasi,  nilai dan evaluasi.

## B. Metode Penelitian
Dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  Artikel  ini  menunjukkan penggunaan saksi mahkota (kroongetuige) dalam pembuktian di persidangan terhadap tindak  pidana  narkotika  diterapkan  untuk  mencari  dan  mendapatkan  kebenaran materil  dalam  perkara  penyertaan,  dan  berkas  perkara  telah  dipisah,  serta  terdapat kekurangan  alat  bukti  keterangan  saksi  yang  mengetahui  secara  terperinci  tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan penggunaan saksi mahkota tergantung dari
kebijakan  hakim  dan  kekuatan  saksi  mahkota  sebagai  alat  bukti  dalam  pembuktian tindak pidana narkotika.

## C. Pembahasan
1. Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika
a) Posisi Kasus
1) Putusan  Nomor  837/Pid.Sus/2018/PN  Jmb  atas  nama  terdakwa  Eko Wiji Mulyono Bin Katimin
Bahwa Terdakwa Eko Wiji Mulyono Bin Katimin baik bertindak sendiri- sendiri  maupun  bersama-sama  dalam  suatu  kesepakatan  dengan  Angga  Marta Dinata  Bin  Zainudin  (terdakwa  dalam  penuntutan  terpisah)  dan  Sony  Saputra Bin Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam  bulan  September  2018  bertempat  di  rumah  kontrakan  yang  terletak Didaerah Karya Kelurahan Sipin, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan kosan BERKAH    kamar  nomor  03  lorong  angkasa    Kelurahan  Paal  Lima,  Kecamatan Kota  Baru  Kota  Jambi  atau  setidak-tidaknya    pada  suatu  tempat  yang  masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut,  dengan  percobaan  atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  membeli,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan, atau  menerima  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya melebihi 5 (lima) gram.

## 2) PutusanNomor 838/Pid.Sus/2018/PN Jmb atas  nama terdakwa  Angga Marta Dinata Bin Zainudin
Bahwa  Terdakwa  Angga  Marta  Dinata  Bin  Zainudin  baik  bertindak sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  dalam  suatu  kesepakatan  dengan  Sony Saputra Bin Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Eko Wiji Mulyono Bin Katimin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 dan pada Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 05.30  WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat didaerah telanaipura kota Jambi, diloket travel PIPOS    jalan  Hos  Cokroaminoto    Kel.  Suka  Karya,  Kec.  Kota  Baru,  Kota  Jambi, didepan  PDAM  BRONI,  dilorong  TAC  Sipin  Kota  Jambi  dan  di  kosan  BERKAH kamar  nomor  03  lorong  angkasa    Kelurahan  Paal  Lima,  Kecamatan  Kota  Baru Kota  Jambi  atau  setidak-tidaknya    pada  suatu  tempat  yang  masih  termasuk dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Jambi  yang  berwenang  untuk memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut,  dengan  percobaan  atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  membeli,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan, atau  menerima  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya melebihi 5 (lima) gram.
3) Putusan  Nomor  839/Pid.Sus/2018/PN  Jmb  atas  nama  terdakwa  Sony Saputra Bin Harun
Bahwa  Terdakwa  Sony  Saputra  Bin  Harun  baik  bertindak  sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam suatu kesepakatan dengan Angga Martadinata Bin Zainudin  (terdakwa  dalam  penuntutan  terpisah)  dan  Eko  Wiji  Mulyono  Bin Katimin  (terdakwa  dalam  penuntutan  terpisah)  pada  hari  Jumat  tanggal  17 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 dan pada Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 05.30  WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat didaerah telanaipura kota Jambi, diloket travel PIPOS    jalan  Hos  Cokroaminoto    Kel.  Suka  Karya,  Kec.  Kota  Baru,  Kota  Jambi, didepan PDAM BRONI, dilorong TAC Sipin Kota Jambi dan di kontrakan BERKAH kamar  nomor  03  lorong  angkasa    Kelurahan  Paal  Lima,  Kecamatan  Kota  Baru Kota  Jambi  atau  setidak-tidaknya    pada  suatu  tempat  yang  masih  termasuk dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Jambi  yang  berwenang  untuk memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut,  dengan  percobaan  atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  membeli,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan, atau  menerima  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya melebihi 5 (lima) gram.

## 4) Fakta-Fakta Hukum
Terdakwa  Angga  mengenal  terdakwa  Sony  melalui  Farida  (Bibi  terdakwa Angga)  yang  mengatakan  kepada  terdakwa  Angga  jika  ingin  memesan  narkotika agar melalui Sony yang saat itu sedang berada dilapas kelas IIA Jambi lalu Farida memberikan  nomor  hp  Sony,  sejak  saat  itu  Angga  sering  berkomunikasi  dengan Sony  baik  melalui  sambungan  telepon,  pesan  singkat  maupun  melalui  aplikasi whatsapp berupa chatting dan video call.
Angga sudah 2 (dua) kali menghubungi Sony untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya Sony memerintahkan agar Angga mengambil paket milik Sony diloket  travel  PIPOS  lalu  mengambil  1  (satu)  kotak  kardus  kecil  yang  didalam kotak  terdapat  4  (empat)  bungkus  plastik  yang  berisikan  narkotika  jenis  ekstasi warna  merah  muda  dengan  jumlah  keseluruhan  400  (empat  ratus  butir)  yang disimpan  dikontrakan  yang  ditempati  bersama  Eko  selanjutnya  Angga  sudah  2 (dua) kali disuruh Sony mengantarkan narkotika jenis ekstasi.
Selanjutnya Angga pergi bersama Eko dan Tobi (DPO) ke Grand Hotel untuk mendengarkan house music diperjalanan Angga memberikan ekstasi kepada EKO lalu  mereka  pulang  selanjutnya  Angga  kembali  keluar  lalu  pergi  ke  Salon  & Karaoke  DINI  untuk  mendengarkan  House  music  kembali  sambil  mengkonsumsi ekstasi. Selanjutnya anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba polresta Jambi melakukan penyelidikan  atas  informasi  dari  masyarakat  bahwa  tempat  itu  sering  dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika.
Tim Opsal melihat gerak gerik mencurigakan layaknya orang yang sedang dalam  pengaruh  narkotika  dan  selanjutnya  Angga  di  interogasi  kemudian mengakui dirinya baru saja mengkonsumsi ekstasi lalu di lakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) unit hp merk nokia dan merk xiomi. Dalam hp merk xiomi tersimpan  percakapan  antara  Angga  dan  Sony  yang  mengarah  pada  pemesanan
narkotika jenis ekstasi lalu ditanyakan keberadaan ekstasi tersebut dan mengakui menyimpan di rumah.
Selanjutnya  menuju  ke  rumah  dan  saat  sampai  tim  Opsnal  mengamankan dan menginterogasi Eko yang mengakui baru saja memindahkan ekstasi ke sebuah kosan Berkah di Kota Baru selanjutnya tim Opsnal bersama Angga dan Eko pergi menuju  kesana  dan  saat  sampai  Eko  menunjukan  tempat  penyimpanan  didalam sebuah tas koper dan menemukan 336 (tiga ratus tiga puluh enam butir) pil ektasi warna  merah  muda  yang  terbagi  dalam  4  (empat)  bungkusan  plastik  yang dimasukan  dalam  kotak  celana  dalam  merk  GT-MAN  yang  diakui  oleh  Angga keseluruhan  tersebut  adalah  milik  Sony  yang  sengaja  dititipkan  kepada  Angga untuk  dijual  kepada  pelanggan  selanjutnya  Angga  dan  Eko  dibawa  ke  kantor polresta  jambi  sedangkan  terhadap  Sony  dilakukan  penjemputan  dilapas  untuk proses hukum lebih lanjut.
b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dasar  pembuatan  surat  dakwaan  harus  berpedoman  dari  berita  acara pemeriksaan  yang  sudah  dikualifikasi  tindak  pidananya  oleh  penyidik.  Dalam membuat surat dakwaan yang harus di perhatikan adalah hasil pemeriksaan dan pasal  tindak  pidana  yang  dilanggar,  jaksa  penuntut  umum  yang  membuat  surat dakwaan  dan  melakukan  tugas  penuntutan  berdasarkan  berita  acara  yang diberikan  oleh  penyidik  untuk  dilanjutkan  ke  tahap  pemeriksaan  di  sidang pengadilan.
a. Dakwaan  pada  Putusan  Nomor  837/Pid.Sus/2018/PN  Jmb  atas  nama terdakwa Eko Wiji Mulyono Bin Katimin:
2. Dakwaan  Pertama  Pasal  114  ayat  (2)  Jo.  Pasal  132  ayat  (1)  Undang- Undang RI Nomor 35  Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Dakwaan  Kedua  Pasal  112  ayat  (2)  Jo.  Pasal  132  ayat  (1)  Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
b. Dakwaan  pada  Putusan  Nomor  838/Pid.Sus/2018/PN  Jmb  atas  nama terdakwa Angga Marta Dinata Bin Zainudin:
1. Dakwaan  Pertama  Pasal  114  ayat  (2)  Jo.  Pasal  132  ayat  (1)  Undang- Undang RI Nomor 35  Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Dakwaan  Kedua  Pasal  112  ayat  (2)  Jo.  Pasal  132  ayat  (1)  Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
c. Dakwaan  pada  Putusan  Nomor  839/Pid.Sus/2018/PN  Jmb  atas  nama terdakwa Sony Saputra Bin Harun:
1. Dakwaan  Pertama  Pasal  114  ayat  (2)  Jo.  Pasal  132  ayat  (1)  Undang- Undang RI Nomor 35  Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Dakwaan  Kedua  Pasal  112  ayat  (2)  Jo.  Pasal  132  ayat  (1)  Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1)  huruf a Undang-Undang RI Nomor 35  Tahun 2009 Tentang Narkotika.
c) Alat Bukti
a. Alat  Bukti  yang  digunakan  dalam  Putusan  Nomor  837/Pid.Sus/2018/PN Jmb atas nama terdakwa Eko Wiji Mulyono bin Katimin berupa:
1) Keterangan  saksi  dari  Fachrul  Rozi,  Muchtadin  Nugraha,  Sony  Saputra bin Harun, dan Angga Marta Dinata.
2) Surat berupa:
(1) Berita  Acara  Pemeriksaan  tertanggal  03  September  2018  oleh  Petugas PT.  Pegadaian  (persero)  Cabang  Jambi  dan  diperoleh  hasil  berat  Bersih adalah 104,00 gram; (2) Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi No: PM.01.05.881.09.18.2414  tanggal  06  September  2018  yang  pada kesimpulannya  menerangkan  bahwa  contoh  yang  diterima  dilab mengandung MDMA (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan 1  (satu)  pada  lampiran Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang narkotika;
(3) Berita  acara  pemeriksaan  hasil  printout  handphone  milik  Angga Martadinata tertanggal 19 September 2018.
3) Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
4) Keterangan Terdakwa Eko Wiji Mulyono.
b. Alat Bukti yang digunakan dalam Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2018/PN Jmb atas nama terdakwa Angga Marta Bin Zainudin berupa:
1) Keterangan saksi dari Fachrul Rozi, Muchtadin Nugraha, Sony Saputra bin Harun, dan Eko Wiji Mulyono.
2) Surat berupa:
(1) Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 03 September 2018 oleh Petugas PT.  Pegadaian  (persero)  Cabang  Jambi  dan  diperoleh  hasil  berat Bersih adalah 104,00 gram;
(2) Surat  Keterangan  Pengujian  dari  Balai  POM  Jambi  No: PM.01.05.881.09.18.2414  tanggal  06  September  2018  yang  pada kesimpulannya  menerangkan  bahwa  contoh  yang  diterima  dilab mengandung  MDMA  (bukan  tanaman)  dan  termasuk  Narkotika Golongan  1  (satu)  pada  lampiran  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang narkotika;
(3) Berita  acara  pemeriksaan  hasil  printout  handphone  milik  Angga Martadinata tertanggal 19 September 2018.
3) Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
4) Keterangan Terdakwa Angga Marta Dinata.
c. Alat  Bukti  yang  digunakan  dalam  Putusan  Nomor  839/Pid.Sus/2018/PN  Jmb atas nama terdakwa Sony Saputra bin Harun berupa:
1) Keterangan  saksi  dari  Fachrul  Rozi,  Muchtadin  Nugraha,  Angga  Marta Dinata, Eko Wiji Mulyono, Wellyam dan Agus saputra.
2) Surat berupa:
(1) Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 03 September 2018 oleh Petugas PT.  Pegadaian  (persero)  Cabang  Jambi  dan  diperoleh  hasil  berat Bersih adalah 104,00 gram;
(2) Surat  Keterangan  Pengujian  dari  Balai  POM  Jambi  No: PM.01.05.881.09.18.2414  tanggal  06  September  2018  yang  pada kesimpulannya  menerangkan  bahwa  contoh  yang  diterima  dilab mengandung  MDMA  (bukan  tanaman)  dan  termasuk  Narkotika
Golongan  1  (satu)  pada  lampiran  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang narkotika;
(3) Urinalisis  nomor  :  R/834/IX/2018/Rumkit  tanggal  03  September 2018  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  dr.  Arnella  Hutagalung,
dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi menyatakan hasil pemeriksaan urine tedakwa POSITIF mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
(4) Berita  acara  pemeriksaan  hasil  printout  handphone  milik  Angga Martadinata tertanggal 19 September 2018.
3) Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
4) Keterangan Terdakwa Sony Saputra bin Harun.
d. Keterangan Sebagai Saksi
Keterangan  Angga  Marta  Bin  Zainudin  sebagai  terdakwa  pada  Putusan  Nomor 838/Pid.Sus/2018/PN  Jmb  dan  saksi  Putusan  Nomor  837/Pid.Sus/2018/PN  Jmb  dan dan Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2018/PN Jmb sama dimana Angga pergi ke Salon & Karaoke  DINI  untuk  mendengarkan  House  music  sambil  mengkonsumsi  ekstasi, selanjutnya Tim Opsal menginterogasi lalu mengakui dirinya baru saja mengkonsumsi ekstasi lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) unit hp. Dalam hp merk xiomi tersimpan percakapan antara Angga dan Sony yang mengarah pada pemesanan ekstasi dan ekstasi tersebut disimpan dikontrakan yang ditempati bersama Eko.
Selanjutnya  menuju  ke  rumah  dan  saat  sampai  tim  Opsnal  mengamankan  dan menginterogasi Eko yang mengakui baru saja memindahkan ekstasi ke sebuah kosan Berkah  di  Kota  Baru  selanjutnya  menuju  kesana  dan  saat  sampai  Eko  menunjukan tempat penyimpanan didalam sebuah tas koper dan menemukan 336 (tiga ratus tiga puluh  enam  butir)  pil  ektasi  warna  merah  muda  yang  terbagi  dalam  4  (empat) bungkusan  plastik  yang  dimasukan  dalam  kotak  celana  dalam  merk  GT-MAN  yang diakui  oleh  Angga  keseluruhan  tersebut  adalah  milik  Sony  yang  sengaja  dititipkan kepada Angga untuk dijual kepada pelanggan. Dan Angga tidak pernah bertemu Sony namun sering berkomunikasi baik melalui sambungan telepon, pesan singkat maupun melalui aplikasi whatsapp berupa chatting dan video call.
Dan  mendapatkan  ekstasi  dari  Sony  yang  memerintahkan  Angga  mengambil paket milik Sony diloket travel PIPOS lalu mengambil 1 (satu) kotak kardus kecil yang didalam  kotak  terdapat  4  (empat)  bungkus  plastik  yang  berisikan  narkotika  jenis ekstasi  warna  merah  muda  dengan  jumlah  keseluruhan  400  (empat  ratus  butir) selanjutnya  Angga  sudah  2  (dua)  kali  disuruh  Sony  mengantarkan  narkotika  jenis ekstasi  namun  tidak  bertemu  langsung  dengan  pelanggan  dan  sudah  2  (dua)  kali menghubungi Sony untuk membeli narkotika jenis shabu.
Angga melihat dan membenarkan hasil print out pembicaraan antaranya dengan Sony  dan  membenarkan  foto  profil  Sony  di  whatsapp  sama  dengan  wajah  Sony  saat Angga  melihat  langsung  dan  mengenali  suara  Sony  dalam  persidangan  sama  dengan suara saat berkomunikasi melalui telepon.
Dan  Angga  diminta  Sony  untuk  mengantarkan  ekstasi  dilapas  kelas  IIA  Jambi untuk  diberikan  kepadanya  yang  akan  dititipkan  kepada  petugas  lapas  namun dibatalkan  karena  sedang  ada  kepala  lapas  sehingga  ekstasi  Angga  bawa  pulang kembali. Dan Angga belum mendapat bayaran berupa uang dalam menjualkan ekstasi namun mendapat ekstasi sebanyak 5 butir yang di ambil dari ekstasi milik Sony.
Dan  Angga  tidak  pernah  menyuruh  Eko  untuk  memindahkan  ekstasi  tetapi pernah  menyampaikan  bila  ekstasi  tersebut  adalah  milik  Sony,  dan  pernah memberikan ekastasi milik Sony sebanyak ¼  butir kepada Eko untuk dikonsumsi. Dan menjual  ekstasi  atas  perintah  Sony  melalui  telepon  serta  tidak  memiliki  izin  dalam menjual maupun memiliki narkotika jenis ekstasi dari pejabat yang berwenang.

## e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan Terdakwa Eko, Angga dan Sony yang di periksa secara terpisah sebagai berikut:
a. Tuntutan  pada  Putusan  Nomor  837/Pid.Sus/2018/PN  Jmb  atas  nama terdakwa Eko Wiji Mulyono bin Katimin:
1. Menyatakan Terdakwa EKO WIJI MULYONO Bin KATIMINtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ”dengan percobaan  atau  permufakatan  jahat  tanpa  hak  atau  melawan  hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  melebihi  5  (lima) gram”sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  EKO  WIJI  MULYONO  Bin KATIMIN  dengan  pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  tahun  dengan ketentuan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa  dikurangkan seluruhnya  dan  denda  sebesar  Rp.  1.500.000.000,-  (satu  milyar  lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan  penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakanbarang bukti berupa:
– 336  (tiga  ratus  tiga  puluh  enam)  butir  narkotika  jenis  pil  ekstasi warna merah muda;
– 7  (tujuh)  plastik  klip  bening  ukuran  sedang  bekas  pembungkus  pil ekstasi; – 1 (satu) buah kotak celana dalam merk GT-MAN; – 1 (satu) buah tas koper warna cokelat merk Polo England; – 1 (satu) unit HP merk OPPO; digunakan  dalam  perkara  an.  terdakwa  ANGGA  MARTA  DINATA  Bin
ZAINUDIN;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
b. Tuntutan  pada  Putusan  Nomor  838/Pid.Sus/2018/PN  Jmb  atas  nama terdakwa Angga Marta Din:
1. Menyatakan  Terdakwa  ANGGA  MARTA  DINATA  Bin  ZAINUDIN  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ”dengan  percobaan  atau  permufakatan  jahat  tanpa  hak  atau  melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika Golongan  I  dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  melebihi  5  (lima) gram”sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  ANGGA  MARTA  DINATA  Bin ZAINUDIN  dengan  pidana  penjara  selama    8  (delapan)  tahun  dengan ketentuan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa  dikurangkan seluruhnya  dan  denda  sebesar  Rp.  1.500.000.000,-  (satu  milyar  lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan  penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakanbarang bukti berupa:
– 1 (satu) unit HP merk Nokia;
– 1 (satu) unit HP merk Xiomi;
– 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda;
– 7 (tujuh) plastik klip bening ukuran sedang bekas pembungkus pil ekstasi;
– 1 (satu) buah kotak celana dalam merk GT-MAN;
– 1 (satu) buah tas koper warna cokelat merk Polo England;
– 1 (satu) unit HP merk OPPO;
Digunakan dalam perkara an. terdakwa SONY SAPUTRA Bin HARUN;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
c. Tuntutan  pada  Putusan  Nomor  839/Pid.Sus/2018/PN  Jmb  atas  nama terdakwa Sony Saputra bin Harun:
1. Menyatakan  Terdakwa  SONY  SAPUTRA  Bin  HARUN  telah  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ”dengan percobaan  atau  permufakatan  jahat  tanpa  hak  atau  melawan  hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  melebihi  5  (lima) gram”sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  SONY  SAPUTRA  Bin  HARUN dengan  pidana  penjara  selama    10  (sepuluh)  tahun  dengan  ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan  denda  sebesar  Rp.  1.500.000.000,-  (satu  milyar  lima  ratus  juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan  penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakanbarang bukti berupa :
– 1 (satu) unit HP merk Nokia;
– 1 (satu) unit HP merk Xiomi;
– 4  (empat)  lembar  hasil  print  out  pesan singkat  whatsapp  dari  1 (satu) unit HP merk Xiomi milik ANGGA MARTADINATA;
– 6  (enam)  lembar  hasil  print  out pesan singkat  dari  1  (satu)  unit HP merk Xiomi milik ANGGA MARTADINATA;
– 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda;
– 7 (tujuh) plastik klip bening ukuran sedang bekas pembungkus pil ekstasi;
– 1 (satu) buah kotak celana dalam merk GT-MAN;
– 1 (satu) buah tas koper warna cokelat merk Polo England;
– 1 (satu) unit HP merk OPPO;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
f. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan  hukum  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  yang  memeriksa  dan mengadili  perkara  Putusan  Nomor  837/Pid.Sus/2018/PN  Jmb  dan  Putusan  Nomor 838/Pid.Sus/2018/PN  Jmb  dan  Putusan  Nomor  839/Pid.Sus/2018/PN  Jmb  yang diperiksa  secara  terpisah  setelah  menelusuri  dan  menganalisa  berdasarkan  fakta yuridis, fakta sosiologis, dan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan  para  saksi,  surat,  keterangan  terdakwa,  barang  bukti,  petunjuk  dan  alat bukti lainnya yang saling bersesuaian.
Dengan  menimbang  bahwa  Terdakwa  Eko,  Angga  dan  Sony  yang  di  periksa secara terpisah telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan  pertama perbuatan terdakwa diancam Pasal 114 ayat (2) Jo.  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan  atau  pemufakatan  jahat  untuk  menawarkan  untuk  di jual,menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menukar,  atau  menyerahkan  narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  bukan tanamanan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
Semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  pertama  Penuntut  Umum.  Dan  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  tidak menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  terdakwa  harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya  oleh  karenanya  harus  dinyatakan  bersalah dan dijatuhi pidana.
Terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat  dengan  Penuntut  Umum  dan  Majelis  Hakim  mempunyai  pertimbangan yang  dikaitkan  dengan  tujuan  pemidanaan  adalah  bukanlah  merupakan  suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki dua fungsi yakni Prevensi special dan prevensi general.
Dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah  dikenakan  penangkapan  dan penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan  danoleh  karena  Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap  Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan  agar  Terdakwa  tetap  berada  dalam  tahanan  dan  terhadap  barang  bukti dimusnahkan.
Dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  maka  perlu  dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:
Keadaaan yang memberatkan :
- Perbuatan  terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam menangulangi Pemberantasan Narkotika.
Keadaan yang meringankan  :
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi.
g. Amar Putusan
Pengadilan  Negeri  Jambi  yang  berkompeten  menyidangkan  dan  memeriksa perkara  tindak  pidana  sebagaimana  telah  dikemukakan  diatas,  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan.
a. Amar pada Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2018/PN Jmb atas nama terdakwa Eko Wiji Mulyono bin Katimin:
MENGADILI :
1. Menyatakan  Terdakwa  Eko  Wiji  Mulyono  bin  Katimin  tersebut  diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan  Jahat  melakukan  perbuatan  tanpa  hak  atau  melawan hukum  menjadi  perantara  dalam  jual  beli  narkotika  golongan  I  dalam bentuk  bukan  tanaman  yang  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara  selama6  (enam)  tahun  dan  denda  Rp.  1.000.000.000,00  (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
– 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda;
– 7 (tujuh) plastik klip bening ukuran sedang bekas pembungkus pil ekstasi;
– 1 (satu) buah kotak celana dalam merk GT-MAN;
– 1 (satu) buah tas koper warna cokelat merk Polo England;
– 1 (satu) unit HP merk OPPO;
Dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  dipergunakan  dalam perkara atas nama terdakwa Angga Marta Dinata;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
b. Amar pada Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2018/PN Jmb atas nama terdakwa Angga Marta Dinata bin Zainudin:
MENGADILI :
1. Menyatakan  Terdakwa  Angga  Marta  Dinata  bin  Zainudin    tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “Pemufakatan  Jahat  melakukan  perbuatan  tanpa  hak  atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam  bentuk  bukan  tanaman  yang  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara  selama6  (enam)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  dan  denda  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda
tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
– 1 (satu) unit HP merk Nokia; – 1 (satu) unit HP merk Xiomi; – 336  (tiga  ratus  tiga  puluh  enam)  butir  narkotika  jenis  pil  ekstasi warna merah muda; – 7 (tujuh) plastik klip bening ukuran sedang bekas pembungkus pil ekstasi; – 1 (satu) buah kotak celana dalam merk GT-MAN; – 1 (satu) buah tas koper warna cokelat merk Polo England;
– 1 (satu) unit HP merk OPPO; Dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  dipergunakan  dalam perkara atas nama terdakwa Sony Saputra bin Harun;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
c. Amar pada Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2018/PN Jmb atas nama terdakwa Sony Saputra bin Harun:
MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Sony Saputra bin Harun tersebut diatas terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Pemufakatan  Jahat  melakukan  perbuatan  tanpa  hak  atau  melawan hukum  menjadi  perantara  dalam  jual  beli  narkotika  golongan  I  dalam bentuk  bukan  tanaman  yang  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dan denda Rp. 1.500.000.000,00
(satu  milyar  lima  ratus  juta  rupiah),  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
– 1 (satu) unit HP merk Nokia;
– 1 (satu) unit HP merk Xiomi; – 4  (empat)  lembar  hasil  print  out  pesan  singkat  whatsapp  dari  1 (satu) unit HP merk Xiomi milik ANGGA MARTADINATA;
– 6 (enam) lembar hasil print out pesan singkat dari 1 (satu) unit HP merk Xiomi milik ANGGA MARTADINATA;
– 336  (tiga  ratus  tiga  puluh  enam)  butir  narkotika  jenis  pil  ekstasi warna merah muda;
– 7 (tujuh) plastik klip bening ukuran sedang bekas pembungkus pil ekstasi; – 1 (satu) buah kotak celana dalam merk GT-MAN;
– 1 (satu) buah tas koper warna cokelat merk Polo England;
– 1 (satu) unit HP merk OPPO; Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
h. Analisis Penulis
Hakim dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman  karena  telah  dibuktikan  dalam persidangan  bahwa terbukti secara  sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  narkotika  seperti  dalam  surat dakwaannya  sehingga  berhasilnya  suatu  proses  penegakan  hukum  bergantung  pada penerapan  hukum  pidana  dimana  peran  penegak  hukum  dalam  pelaksanaannya menjadi salah satunya.
Penggunaan  Saksi  Mahkota  (Kroongetuige)  terdapat  dalam  Surat  Edaran Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  No.  B-69/E/02/1997  yang  menyatakan  saksi mahkota  digunakan  dalam  hal  terjadi  penyertaan  dan  dengan  pertimbangan  bahwa dalam  status  sebagai  terdakwa,  keterangannya  hanya  berlaku  untuk  dirinya  sendiri, oleh  karena  itu  dengan  berpedoman  pada  pasal  142  KUHAP,  maka  berkas  perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.
Dan disisi lain juga masih terdapat kekurangan alat bukti keterangan saksi yang membuktikan  kesalahan  terdakwa,  oleh  karenanya  untuk  kepentingan  pembuktian terdapat cukup alasan untuk didengar keterangan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana  narkotika  yang  dilakukan  bersama-sama  namun  tetap  ditambah  dengan  alat bukti lainnya.
Dalam perkara di atas dapat dilihat penyertaan dimana telah terjadi perbuatan permufakatan  jahat  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual, menjual,  membeli,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan,  atau menerima  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  melebihi  5 (lima) gram.
Dan perkara tindak pidana narkotika tersebut telah dilakukan pemisahan berkas perkara sesuai dengan kebutuhan  serta pada saat proses pemeriksaan dihadirkannya saksi  mahkota  tidak  ada  keberatan  dari  pihak  penasihat  hukum  terdakwa  yang mengetahui penggunaan saksi mahkota, oleh karenanya tidak ada permasalahan dalam proses  pemeriksaan  saksi  mahkota  tersebut  sehingga  terdakwa  Angga  Marta  Dinata Bin Zainudin dapat dijadikan saksi terhadap perkara tindak pidana Eko Wiji Mulyono Bin Katimin dan Sony Saputra Bin Harun.
Dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jambi terhadap perkara tindak  pidana  narkotika,  terdakwa  Angga  Marta  Dinata  Bin  Zainudin  dijadikan  saksi mahkota  untuk  bisa  mengadili  terdakwa  Eko  Wiji  Mulyono  Bin  Katimin  dan  Sony Saputra  Bin  Harun  karena  mengetahui  secara  terperinci  tentang  perencanaan, persiapan,  dan  proses  pelaksanaan  sehingga  terjadi  tindak  pidana  yang  dilakukan bersama-sama seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
Dalam kesaksian Angga Marta Dinata Bin Zainudin membenarkan bahwa ia dan para terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana narkotika. Dan guna membentuk keyakinan  hakim  bahwa  terbukti  telah  terjadi  tindak  pidana  dan  terdakwalah  yang
melakukannya,  serta  adanya  keyakinan  hakim  terdakwa  bersalah  tanpa  terbukti adanya peniadaan pidana sehingga terdakwa dapat dipidana diperlukan tambahan alat bukti jenis lain untuk menguatkan keterangan yang diberikan saksi mahkota tersebut.
Dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jambi terhadap perkara tindak  pidana  narkotika  diatas  sudah  memenuhi  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah.  Dan mengenai  syarat  satu  orang  saksi  bukan  saksi (Unus  Testis  Nullus  Testis) sudah terpenuhi dimana dalam perkara diatas terdapat beberapa saksi lain, tetapi disini tetap masih  diperlukan  keterangan  saksi  mahkota  yang  mengetahui  secara  terperinci mengenai  tindak  pidana  yang  dilakukan  bersama-sama  untuk  mencari  dan mendapatkan kebenaran materil oleh karenanya disini saksi mahkota dapat dijadikan hakim sebagai petunjuk dalam memutus perkara tindak pidana narkotika.

## Kekuatan  Pembuktian  Mahkota  sebagai  Alat  Bukti  dalam  Pembuktian  Tindak Pidana Narkotika
Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti keterangan saksi mempunyai kekuatan dalam pembuktian yaitu saksi dinyatakan sah sebagai alat bukti keterangan saksi,  keterangan  saksi  dinyatakan  di  sidang  pengadilan  harus  mengenai  peristiwa pidana yang di dengar, di lihat, dan di alami sendiri, sebelum memberikan keterangan saksi  wajib  mengucapkan  sumpah  atau  janji  menurut  cara  agamanya  bahwa  akan memberikan  keterangan  yang  sebenar-benarnya,  keterangan  seorang  saksi  saja dianggap  tidak  cukup,  agar  mempunyai  kekuatan  pembuktian  maka  harus  ditambah dan  dicukupi  dengan  alat  bukti  lainnya,  dan  keterangan  para  saksi  yang  dihadirkan dalam  sidang  pengadilan  mempunyai  hubungan  atau  keterkaitan  serta  saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian.
Pada  prinsipnya  sebagai  terdakwa  dapat  mengingkari  apa  yang  sebenarnya terjadi serta tidak mempermasalahkan dirinya sendiri apabila memberikan keterangan sebagai  terdakwa  dalam  berkas  perkaranya  karena  mempunyai  hak  ingkar.  Apabila diperlukan  terdakwa  dapat  dihadirkan  sebagai  saksi  karena  kurangnnya  alat  bukti keterangan  saksi,  jika  keterangan  yang  diberikan  terdakwa  sebagai  saksi  berbeda dengan keterangannya sebagai terdakwa maka keterangannya sebagai saksi itu dapat dikenakan sumpah palsu.
Keterangan  saksi  mahkota  tetap  membutuhkan  penilaian  dan  pertimbangan hakim untuk menentukan apakah saksi mahkota dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, karena saksi mahkota yang pada dasarnya  seorang  terdakwa  dan  juga  saksi  tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian yang  sempurna  dan  mengikat  hakim  sehingga  hakim  mempunyai  kebebasan  untuk menilainya.
Pada  proses  pemeriksaan  di  sidang  Pengadilan  Negeri  Jambi  dalam  perkara tindak  pidana  narkotika  Eko  Wiji  Mulyono  bin  Katimin  dan  Sony  Saputra  bin  Harun yang  diperiksa  secara  terpisah  menghadirkan  terdakwa  Angga  Marta  Dinata  bin Zainudin  sebagai  saksi  dalam  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  bersama-sama disini  hakim  dituntut  bersikap  cermat,  seksama,  dan  teliti  karena  saksi  mahkota merupakan seorang terdakwa dan juga saksi.
Kesaksian  yang  diberikan  terdakwa  Angga  Marta  Dinata  bin  Zainudin  sebagai saksidinyatakan  didepan  persidangan  dengan  mengucapkan  sumpah  terlebih  dahulu dan dalam memberikan keterangan berterus-terang serta keterangan itu bersesuaian dengan  keterangan  saksi  lain  dan  alat  bukti  lain  dengan  pertimbangan  demikian
keterangan yang diberikan mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian sehingga dapat membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang melakukannya, serta adanya keyakinan hakim terdakwa sehingga terdakwa dapat dipidana.
Kekuatan  Saksi  Mahkota  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana Narkotikamempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian  bebas  dimana  tidak  mempunyai kekuatan  pembuktian  sempurna,  tidak  menentukan  dan  tidak  mengikat  sehingga hakim  dituntut  bersikap  cermat,  seksama,  dan  teliti.  Keterangan  saksi  mahkota mempunyai nilai kekuatan pembuktian apabila dinyatakan sah sebagai saksi, tidak ada keberatan  dari  pihak  penasihat  hukum  terdakwa  mengenai  kehadiran  saksi  mahkota dan  keterangan  dinyatakan  di  depan  persidangan  dimana  telah  di  sumpah  terlebih dahulu  serta  keterangan  yang  diberikan  bersesuaian  dengan  keterangan  yang diberikan  saksi  lain  maupun  alat  bukti  lain  sehingga  dapat  membuktikan  kesalahan terdakwa.

## D. Simpulan
Artikel  ini  menyimpulkan  pertama,  penggunaan  saksi  mahkota (kroongetuige) dalam pembuktian di persidangan terhadap tindak pidana narkotika diterapkan untuk mencari  dan mendapatkan  kebenaran materil  dalam  perkara  penyertaan,  dan  berkas perkara  telah  dipisah,  serta  terdapat  kekurangan  alat  bukti  keterangan  saksi  yang mengetahui  secara  terperinci  tindak  pidana  yang  dilakukan  bersama-sama  dan penggunaan  saksi  mahkota  tergantung  dari  kebijakan  hakim.  Kedua,  kekuatan  saksi mahkota  sebagai  alat  bukti  dalam  pembuktian  tindak  pidana  narkotikamempunyai nilai  kekuatan  pembuktian  apabila  saksi  mahkota  dinyatakan  sah  sebagai  alat  bukti keterangan  saksi  dengan  memberikan  keterangan  didepan  persidangan  dan  telah disumpah  terlebih  dahulu  serta  keterangan  yang  diberikan  bersesuaian  dengan keterangan saksi lain maupun alat bukti lain serta ditambah dengan keyakinan hakim

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

## Buku
Alfitra. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
Chazawi,  Adami.  Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi.  P.T.  Alumni,  Bandung, 2008.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

## Jurnal/Majalah Ilmiah
Ante, Susanti. “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”. Lex Crimen, Vol 2 No. 2, 2013.
Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap”. Jurnal Hukum Yuridika, Vol 32 No. 1, 2017.
Setiyawan,  Wahyu  Beny  Mukti.  “Analisis  Keberadaan  Saksi  Mahkota  Dalam  Kasus Pembunuhan  Nasrudin  Zulkarnaen  Sebagai  Upaya    Penegakan  Hak  Asasi Manusia Ditinjau Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”. Jurnal Serambi Hukum, Vol 10 No. 02, 2017.
Usman  dan  Andi  Najemi.  “Mediasi  Penal  di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan Kepastian Hukumnya”. Jurnal Hukum, Vol 1 No. 1, 2018.