## MAU DIBAWA KEMANA PENDIDIKAN NASIONAL KITA

## Oleh: Badrun Fawaidi

## Abstrak:
Amanah  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  Ujian  Nasional  (UN)  bertujuan  untuk mengukur  pencapaian  kompetensi  lulusan  pada  mata  pelajaran tertentu secara nasional. Oleh sebab itu, sistem pendidikan nasional didorong  untuk  membangun  pola  pendidikan  yang  mementingkan kemampuan  kognitif,  afektif,  dan  psikomotor.  Namun  faktanya, pendidikan  nasional  belum  menghasilkan  lulusan  berkualitas tinggi,  kecuali  mereka  yang  mau berjibaku dalam  mencerdaskan dan  mencerahkan  dirinya  sendiri.  UN  hanya  mendorong  sistem pendidikan nasional mandul dan tumpul untuk mengasah kepekaan siswa  pada  nilai  terutama  nilai  agama.  Dengan  demikian,  perlu secara  konsisten  untuk  melakukan  pembenahan,  penataan,  dan peningkatan  sistem  pendidikan  nasional  secara  makro  yang  tidak hanya mengembangkan satu dimensi (kognitif an sich ). Kata Kunci: Pendidikan, Nilai, dan UN

## Pendahuluan
Berdasarkan amanah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Ujian Nasional (UN) bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional. Dibalik amanah UU ini ada hal yang cukup menarik untuk di lihat dan diperbincangkan. Semenjak Muhadjir Effendy (Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)) dinobatkan sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan di kabinet Joko Widodo- Jusuf Kalla muncul isu moratorium Ujian Nasional (UN). Isu ini menjadi penyulut pro  dan  kontra  di  tengah  masyarakat  dan  juga  ketika  mutu  pendidikan  nasional untuk  jenjang  SMP  dan  SMA  tengah  mengalami  penurunan  yang  masif.  Pada 2014,  nilai  rata-rata  UN  65,2  untuk  jenjang  SMP  dan  61,2  untuk  jenjang  SMA. Pada  2015,  nilai  rata-ratanya  adalah  61,81  untuk  jenjang  SMP  dan  61,93  untuk jenjang  SMA.  Tahun  2016,  nilai  rata-rata  untuk  jenjang  SMP  58,61  dan  jenjang SMA 55,30 (Kompas, 4 Januari 2017).
Secara berseloroh saya katakan ke teman-teman, seakan-akan carut-marut di dunia pendidikan nasional Indonesia terutama dalam pelaksanaan UN menjadi tradisi  yang  lazim  perlu  terjadi.  Apalagi  ketika  UN  menjadi  penentu  kelulusan siswa  memunculkan  problematika  sistemik  di  semua  jenjang  pendidikan  seperti SMP atau SMA yaitu kecurangan akademik seperti menyontek, jual beli soal atau
joki  akademik.  Nilai  UN  yang  diprioritaskan  harus  mampu  didongkrak  untuk menyamai  atau  bahkan  melebihi  standar  yang  ditetapkan,  walaupun  ia mengenyampingkan sisi etika yang dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan. Hal inilah  yang mendasari Muhadjir Effendy untuk  melakukan moratorium UN  yang akhirnya  dianulir  oleh  Presiden  Djoko  Widodo  dengan  tetap  menyelenggarakan UN sebagai parameter kelulusan.
Implikasinya,  sistem  pendidikan  nasional  didorong  untuk  membangun pola pendidikan yang mementingkan kemampuan kognitif. Siswa pun diharapkan memunculkan  performa  tinggi  dengan  capaian  nilai  yang  sesuai  standar.  Lambat laun  sistem  pendidikan  nasional  membingkai  dirinya  pada  dua  persoalan mendasar,  yaitu: pertama ,  ia  lebih  memprioritaskan  satu  standar  (standar kompetensi  lulusan)  diantara  delapan  standar  pendidikan  (standar  isi,  standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar  pengelolaan,  standar  pembiayaan  pendidikan,  standar  penilaian pendidikan,  dan  terakhir  standar  kompetensi  lulusan).  UN  pada  konteks  ini, sebenarnya,  medium  untuk  melakukan  evaluasi  pendidikan  nasional,  bukan sebagai penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Kedua ,  pendidikan nasional melihat  siswa  hanya  pada satu  sisi  saja  yaitu sisi kognitifnya sebagai tolok ukur kelulusannya, sedangkan sisi lain yaitu afektif dan psikomotor tidak terlalu dipentingkan. Artinya, UN tidak melihat siswa secara holistik,  sebab  ia  tidak  mencerminkan  performa  siswa  selama  bertahun-tahun  di jenjang  pendidikan  tertentu.  Tiga  tahun  ditentukan  oleh  tiga  atau  empat  hari pelaksanaan  UN,  sehingga  ada  oknum-oknum  yang  mendewakan  nilai  UN menggadaikan sisi moralitas dan mengagungkan sisi individualisme kompetitif.

## Hakikat Pendidikan
Pendidikan  bagi  kehidupan  manusia  merupakan  kebutuhan  mutlak  yang harus  terpenuhi  sepanjang  hayat  agar  dapat  berkembang  sejalan  dengan  aspirasi dan  konsep  pandangan  hidup.  Untuk  memajukan  kehidupan  manusia,  maka pendidikan  menjadi  sarana  utama  yang  perlu  dikelola  secara  sistematis  dan konsisten  berdasarkan  pandangan-pandangan  teoretikal  dan  praktikal  sepanjang waktu.
Pendidikan  adalah  satu  sistem  pengubahan  sikap  serta  perilaku  seorang atau  kelompok  dalam  usaha  mendewasakan  manusia  atau  peserta  didik  lewat usaha  pengajaran.  Dengan  demikian,  pembelajaran  difokuskan  pada  tujuan  yang hendak  dicapai  (Hasyim,  2015:94).  Maka  setiap  usaha,  pengaruh,  perlindungan dan  bantuan  yang  diberikan  kepada  peserta  didik  tertuju  kepada  pendewasaan, agar cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pendidikan adalah proses dengan mana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang  dapat  dipengaruhi  oleh  pembiasaan,  disempurnakan  dengan  kebiasaan- kebiasaan  yang  baik  melalui  sarana  yang  secara  artistik  dibuat  dan  dipakai  oleh siapapun  untuk  membantu  orng  lain  atau  dirinya  sendirimencapai  tujuan  yang ditetapkan yaitu kebiasaan yang baik (Mortimer, 1962:209).
Ada  pula  kalangan  yang  menyatakan  bahwa  pendidikan  merupakan  satu usaha  yang  dengan  sengaja  diambil  untuk  memengaruhi  serta  menunjang  anak yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan, jasmani serta akhlak  hingga  perlahan-lahan  dapat  mengantarkan  anak  pada  tujuan  serta  cita- citanya  yang  tertinggi.  Supaya  mendapatkan  kehidupan  yang  bahagia  serta  apa yang  dikerjakanya  bisa  berguna  untuk  dirinya,  masyarakat,  bangsa,  negara  serta agamanya” (Suwendi, 2005:1).
Pendidikan  dikatakan  pula  sebagai  wahana  proses  pemanusiaan  manusia (Tafsir, 2008:33). Dengan demikian, kehadiran pendidikan sebagai wahana dalam proses  pemanusiaan  manusia  ini  sudah  diterima  sepanjang  sejarah  manusia berperadaban  (Danim,  2003:17).  Secara  fitrah,  manusia  mampu  memilih  dan memilah  pada  hal  yang  baik  atau  buruk,  benar  atau  salah,  serta  mampu meletakkan  fondasi  hak-hak  asasi    manusia  (HAM)  dan  mewujudkannya  secara total, membebaskan manusia dari penindasan social dan natural dari manusia lain.
Pendidikan  sebagai  proses  pematangan  kualitas  hidup  manusia  agar mereka  dapat  memahami  apa  arti  dan  hakikat  hidup  (Mulyasana,  2011:2). Pendidikan  mengarah  pada  pengembangan  kepribadian  manusia  secara  integral. Kepribadian  sebagai  dasar  pembentukan  tatanan  social,  politik,  ekonomi, keamanan dan kenyamanan suatu masyarakat. Masyarakat merupakan wadah dari pengembangan  peradaban,  maka  berbarengan  dengan  pembinaan  masyarakat  itu diletakkan dasar-dasar karakter, sehingga terwujud sebuah masyarakat Islam yang kokoh dan kuat.  Fokus  dan tujuan utama pendidikan adalah untuk  menghasilkan
manusia dewasa secara intelektual, emosional, dan spiritual (Mulyana, 2011:106). Kedewasaan  manusia  teraktualisasikan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  memikul kewajiban  bersama  dalam  menjaga  dan  melestarikan  keamanan,  kenyamanan manusia dan lingkungan, terlepas dari faktor subyektif, seperti agama, suku, ras, budaya, golongan dan lainnya.
Menurut  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan nasional, pada Bab I pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk  mewujudkan suasana  belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan Negara”.  Pendidikan  merupakan  tanggungjawab  pemerintah,  baik  pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  yang  meliputi  wewenang  mengembangkan, mengelola  dan  melaksanakan  pendidikan.  Kementerian  Pendidikan  Nasional  dan Kebudayaan  sebagai  penyelenggara  pendidikan,  memproyeksikan  terwujudnya pemerataan  dan  perluasan  akses  pendidikan;  peningkatan  mutu,  relevansi,  dan daya saing; dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.
Program  kerja  pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan merupakan  kebijakan  yang  strategis,  dimana  pendidikan  sebagai  pilar  utama pembangunan  peradaban  bangsa,  dan    merupakan  investasi  yang  paling  utama bagi  setiap  bangsa,  terutama  bangsa  yang  sedang  berkembang.  Pembangunan hanya  dapat  dilakukan  oleh  manusia  yang  dipersiapkan  melalui  pendidikan. Stabilitas  perkembangan  peradaban  manusia  dalam  suatu  bangsa  atau  Negara dapat diukur melalui tingkat kematangan kualitas sumber daya manusia.
Mengingat  pendidikan  merupakan  suatu  kegiatan  yang  universal  dalam kehidupan  manusia,  baik  dalam  lingkungan  keluarga  yaitu  orang  tua  sebagai pendidik di dalam keluarga dan guru di lingkungan sekolah, maka dalam konteks pendidikan  formal,  satuan  pendidikan  (sekolah)  merupakan  unit  terkecil  dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Salah satu  tanggung jawab sekolah adalah untuk  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  hasil  pendidikan.  Sekolah  mampu mengolah peserta didik yang diilustrasikan sebagai barang mentah menjadi barang jadi  yang  bernilai  tinggi.  Produk  sekolah  mampu  melahirkan  tamatan  yang  siap mamasuki  masyarakat  baik  secara  fisik  material  maupun  mental  spiritual.  Pada
sisi material, siap memasuki dunia kerja kelas terampil atau mampu menciptakan lapangan  kerja  baru.  Pada  sisi  spiritual  dapat  menjadi  warga  yang  saleh  di masyarakat,  tidak  menjadi  penyakit  masyarakat,  beban  orang  tua,  masyarakat maupun Negara. Kualitas hasil pendidikan tercermin dalam kehidupan masyarakat yang  semakin  harmoni,  sejahtera  dan  memiliki  daya  saing  tinggi  dalam  segala dimensi  kehidupan  pada  tingkat  local,  regional  maupun  global.    Keberhasilan suatu  sekolah  setidaknya  ditentukan  oleh  terpenuhinya  delapan  standar pendidikan, dan salah satunya yang berperan penting adalah pendidik dan tenaga kependidikan.

## Pendidikan Nilai dan UN
Dua  persoalan  tersebut  memiliki  implikasi  yang  kuat  terhadap  pola pembentukkan  generasi  bangsa.  Apalagi  saat  ini  sekolah  yang  ingin menyelenggarakan  UN  terutama  UNBK  yang  telah  mendaftar  12.023  unit  dari total  97.645  unit  dari  yang  siap  melaksanakan  UNBK  (jenjang  SMP  3.216  unit (5,35%)  dari  total  60.063  unit;  SMA  3.539  unit  (13,79%)  dari  total  25.663;  dan SMK 5.268 (44,19%) dari total 11.919 unit) (Jawa Pos, 6 Januari 2017). Dengan demikian,  siswa  yang  ada  dalam  lembaga  pendidikan  tersebut  ditempa  dan dibentuk  untuk  menjadi  pilar  penyanggah  pembangunan  negara.  Kenyataannya, sebagaimana  yang  disinyalir  oleh  Ahmad  Syafii  Maarif  dalam  bukunya, Islam dalam  bingkai  Keindonesiaan  dan  Kemanusiaan:  Sebuah  Refleksi  Sejarah (2015:67),  pendidikan  nasional  belum  menghasilkan  lulusan  berkualitas  tinggi, kecuali  mereka  yang  mau berjibaku dalam  mencerdaskan  dan  mencerahkan dirinya sendiri.
Sikap  tersebut  mendorong  lahirnya  sikap  individualis  yang  egosentris, ketamakan,  dan  apatis  terhadap  lingkungan  masyarakat.  Tragisnya,  gaya  hidup individualisme  yang  menekankan  pada  kepentingan  pribadi  nantinya  melahirkan keegoisan yang harus diakui dan dihargai keberadaannya. Thomas Lickona dalam bukunya, Educating  for  Character:  How  Our  Schools  Can  Teach  Respect  and Responsibility (1991)  mengkhawatirkan  dampak  dari  ketergelinciran  moral terhadap diri mereka sendiri, orang lain maupun terhadap masyarakat secara luas. Salah  satu  dampak  yang  terlihat  nyata  dan  tiap  tahun  terjadi  dalam  pelaksanaan
UN adalah penurunan moralitas pelaku pendidikan mulai dari siswa, guru maupun pihak-pihak lain (menyontek atau jual beli soal dan korupsi dana percetakan soal).
Hal itu terjadi dikarenakan proses pendidikan yang siswa terima lepas dari internalisasi nilai terutama nilai agama (keimanan). Mereka menginternalisasikan pengetahuan dan keterampilan dalam diri mereka melalui proses pendidikan yang menekankan  pada  dimensi  kognitif  saja.  Dikuatkan  lagi  dengan  sistem  evaluasi pendidikan  yang  mengharuskan  siswa  untuk  mendapatkan  nilai  ujian  (nilai  UN) sesuai  standar.  Konsekuensinya,  antara  proses  pendidikan  yang  timpang  dan tekanan  sistem  UN  menumbuhkan  akumulasi  pengalaman  siswa  yang  lepas  dari nilai.  Orientasi  kehidupan  siswa  cenderung  pada  nilai  ekonomis  dan  teknologis semata yang hanya mencerdaskan otak dan membekukan hati.
Lazim  berbagai  perilaku  siswa  yang  tidak  mencerminkan  nilai  seperti sikap serakah yang cenderung membawa kerusakan kehidupan mereka. Lepasnya nilai  dalam  diri  siswa  berlangsung  secara  sistematis  seperti  proses  pendidikan yang timpang dan juga  masif  seperti  pada pelaksanaan UN, hanya menghasilkan siswa yang mudah terbawa arus non-fitri. Orientasi hidup mereka lebih ditekankan pada angka-angka, bukan pada keagungan kualitas hidup mereka dan hakikat diri mereka sebagai makhluk berketuhanan.
Fenomena  keterberangusan  nilai  dalam  diri  manusia  sebagai  makhluk kebertuhanan  dan  sosial  telah  tampak  nyata  di  peradaban  Barat.  Friedrich Nietzsche  memproklamirkan  “Tuhan  telah  mati, gott  ist  tot ”  dan  dalam  buku lainnya The  Madman ,  ia  menulis  “Tidakkah  seharusnya  kita  sendiri  menjadi Tuhan-Tuhan?”. Friedrich Hegel menyatakan hal yang senada bahwa “Bagi suatu bentuk  pengalaman,  Tuhan  sudah  mati”;  atau  Heinrich  Heine  yang  secara  lugas mengatakan “Tuhan yang sedang sekarat”. Pernyataan-pernyataan ini merupakan puncak  ateisme  pada  abad  ke-14  di  Barat  dan  melahirkan  teotanalogi  serta merembes  pada  gerakan  anti-agama  (agnotisme).  Namun  bangsa  Indonesia sebagaimana  dalam  Pancasila  sila  pertama  “Ketuhanan  yang  maha  Esa”  dan  sila ketiga  “Persatuan  Indonesia”  merupakan  bangsa  yang  beragama.  Pilar  ini menunjukkan  tata  kehidupan  bangsa  Indonesia  yang  berketuhanan  (beragama) dalam keragaman.
Pendidikan  nilai  pada  saat  sekarang  tidak  bisa  ditawar-tawar  lagi  untuk diterapkan  dalam  pendidikan  nasional  kita.  Pendidikan  nilai  berperan  penting
dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berorientasi ilmu pengetahuan dan  teknologi  dijiwai  oleh  iman  dan  taqwa  kepada  Tuhan  yang  maha  Esa sebagaimana  amanah  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2007  tentang  Renstra Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025.  Karena  pendidikan merupakan  institusi  pembentuk  siswa  yang  utuh,  maka  pembinaan  nilai  sebagai bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  pendidikan  menjadi  sarana  ampuh  untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif. Salah satu contoh adalah bagaimana siswa mampu  berselancar  di  dunia  maya  (yang  menyediakan  beragam  menu)  dengan etika sebagaimana layaknya di dunia nyata.
Pemerintah  memang  perlu  meninjau  ulang  pelaksanaan  UN  yang  akan dilaksanakan dengan berbasis komputer (UNBK). Pemerintah, sebagaimana yang dikatakan Muhadjir Effendy setelah rapat kabinet di Istana Bogor (4 Januari 2017) menargetkan  pelaksanaan  UNBK  ini  80%  untuk  jenjang  SMA/SMK  dan  30% SMP.  Namun  mereka  perlu  secara  konsisten  untuk  melakukan  pembenahan, penataan,  dan  peningkatan  sistem  pendidikan  nasional  secara  makro  yang  tidak hanya mengembangkan satu dimensi (kognitif an sich ). Namun, pemerintah perlu mengembangkan sistem pendidikan yang mampu membangun dan meningkatkan semua  dimensi  siswa  berbasis  nilai.  Siswa  diharapkan  mampu  mengembangkan dirinya pada dimensi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya dengan landasan nilai kebertuhanan  (dalam  Islam  diistilahkan al-Ihsan ).  Dalam  bahasa  Abuddin  Nata (2016:136),  tujuan  pendidikan  perlu  diselaraskan  dengan  sifat  dasar  manusia untuk menjadi manusia yang baik.
Faktualnya, UN hanya mendorong sistem pendidikan nasional mandul dan tumpul untuk mengasah kepekaan siswa pada nilai terutama nilai agama. Bahkan pelaksanaan  UN  yang  tidak  berbasis  komputer  maupun  yang  UNBK  masih memunculkan banyak persoalaan seperti kemerosotan moral atau ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan. Bahkan pada saat ini porsi yang dilakukan oleh subjek pendidikan adalah dengan menaikkan nilai rapor agar siswanya nanti lulus. Sudah  selayaknya  pemerintah  untuk  meninjau  ulang  sistem  pendidikan  nasional menjadi  sistem  pendidikan holistik, dinamis, dan progresif  yang mengedepankan keutuhan  kemanusiaan  siswa.  Di  satu  sisi  pemerintah  juga  perlu  menggalakkan adanya  program  penelitian  indeks  integritas  siswa  dan  sekolah  untuk  mengukur kualitas pendidikan nasional secara makro.

## Penutup
Pendidikan  pada  kerangka  ini  merupakan  proses  pemanusiaan  manusia yang  di  dalamnya  terdapat  upaya  untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan potensi kemanusiaan manusia. Sudah selayaknya apabila pendidikan nasional kita untuk  tidak  mengembangkan  salah  satu  potensi  kemanusiaan  manusia,  tetapi  ia secara  konsisten,  masif,  dan  sistematis  untuk  mengembangkan  seluruh  potensi tersebut.

## Daftar Pustaka
Danim,  Sudarwan. Agenda  Pembaruan  Sistem  Pendidikan .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. 2003.
Harian Jawa Pos, 6 Januari 2017.
Harian Kompas, 4 Januari 2017.
Hasyim, Farid. Kurikulum Pendidikan Islam: Filosofi Pengembangan Kurikulum Transformatif Antara KTSP dan Kurikulum 2013 . Malang: Madani. 2015. Maarif,  Ahmad  Syafii. Islam  dalam  bingkai  Keindonesiaan  dan  Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah . Bandung: Mizan. 2015.
Mulyana,  Rohmat. Mengartikulasikan  Pendidikan  Nilai .  Bandung:  Alfabeta. 2011.
Mulyasana,  Deddy. Pendidikan  Bermutu  dan  Berdaya  Saing .  Bandung:  Remaja Rosdakarya. 2011.
Nata, Abuddin. Pendidikan dalam Perspektif al-Qur’an . Jakarta: Kencana. 2016.
Suwendi. Konsep Pendidikan KH. Hasyim Asy’ari . Jakarta: LeKDis. 2005.
Tafsir, Ahmad. Filsafat Pendidikan Islami . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.