## Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
Kansa Nurul Aini Amelia Medindari*, Hafizh Yudha Arianto, Cica Wahyuni, Ade Sri Mulyani
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia.

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 25/06/2024 Revised : 29/06/2024
Published  : 31/07/2024
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 4 No.
: 1 Halaman  : 63 - 72 Terbitan  : Juli 2024
Terakreditasi Sinta Peringkat 5 berdasarkan Ristekdikti No. 72/E/KPT/2024

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tingkat  efektifitas  dan efisiensi  anggaran  belanja Dinas Perhubungan Kota  Yogyakarta  selama tahun 2021 sampai tahun 2023. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup analisis rasio efektifivas dan efisiensi. Pengukuran efektifitas dengan membandingkan antara realisasi pendapatan yang telah digunakan  dengan  target  dari  realisasi  pendapatan  yang  telah  dicapai. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  analisis deskriptif  kualititatif  dengan  menggunakan  metode  pengumpulan  data berupa penelitian kepustakaan (Library Research) mencakup mengumpulan  informasi  dan  data  dari  sumber  bacaan  yang  tersedia  di perpustakaan,  termasuk  buku  referensi,  laporan  penelitian  sebelumnya yang relevan, artikel, catatan, dan jurnal. Metode kedua yang digunakan adalah  dengan  menggunakan  penelitian  dokumentasi.  Hasil  pengukuran efektifitas didapatkan hasil bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023  anggaran  belanja  Dinas  Perhubungan  Kota  Yogyakarta  sudah berjalan  dengan  sangat  efektif.  Namun  untuk  hasil  pengukuran  tingkat efisiensi didapatkan hasil bahwa  pada  tahun  2021  sampai  dengan  tahun 2023  anggaran  belanja  Dinas  Perhubungan  Kota  Yogyakarta  belum berjalan dengan efisien.
Kata Kunci : Efektivitas; Efisiensi; Anggaran Belanja

## A B S T R A C T
This study aims to analyze the level of effectiveness and efficiency of the budget of the Yogyakarta City Transportation Agency from 2021 to 2023. The analysis used  in  this  study  includes  analysis  of  effectiveness  and  efficiency  ratios. Measurement of effectiveness by comparing the revenue realization that has been used  with  the  target  of  the  revenue  realization  that  has  been  achieved.  The research method used is a qualitative descriptive analysis approach method using data collection methods in the form of library research which includes collecting information  and  data  from  reading  sources  available  in  the  library,  including reference  books,  relevant  previous research  reports,  articles,  and  journals.  The second method used is to use documentation research. The results of measuring effectiveness show that from 2021 to 2023 the budget of the Yogyakarta City Transportation  Agency  has  been  running  very  effectively.  However,  for  the results of measuring the efficiency level, it was found that from 2021 to 2023 the budget of the Yogyakarta City Transportation Agency has not run efficiently.
Keywords : Effectiveness; Efficiency; Expenditure Budget

## A. Pendahuluan
Dengan  berkembangnya  dinamika  pemerintahan,  perkembangan  anggaran  juga  ikut  serta  dalam mengalami  perubahan.  Sistem  penganggaran  sektor  publik  Indonesia  mengalami  banyak  perkembangan, termasuk aturan, metode, dan peraturan yang relevan. Beberapa tahun sebelumnya, sistem penganggaran di Indonesia  masih  menggunakan  sistem  anggaran  tradisional.  Sistem  ini  lebih  fokus  pada  pelaksanaan  dan pengawasan anggaran, dengan penekanan utama pada pembagian anggaran kepada departemen atau lembaga sesuai dengan tujuan mereka dan kepatuhan terhadap peraturan dan peraturan yang berlaku. Namun, setelah reformasi keuangan negara yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara  dan  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional,  kini  Indonesia  mulai  beralih  ke  sistem  penganggaran  berbasis  kinerja.  Peraturan  Menetri  Dalam Negri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2006, didalamnya mengatur bagaimana  cara  membuat  dan  menyusun  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (Manurung & Mauliddina, 2021). Setiap satuan kerja perangkat daerah dengan sistem penganggaran berbasis kinerja, harus membuat anggaran yang mendukung pencapaian tujuan strategis melalui sistem penganggaran berbasis  kinerja.  Pergeseran  ke  sistem  penganggaran  berbasis  kinerja  merupakan  langkah  penting  dalam reformasi keuangan negara Indonesia. Bagian penting dari sistem ini adalah pengukuran dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran menghasilkan output dan hasil yang sesuai dengan rencana pembangunan. Selain dapat  meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, pada sistem ini juga dapat mendorong pemerintah untuk lebih berkonsentrasi pada hasil dan konsekuensi dari setiap pengeluaran  anggaran.  Akibatnya,  dapat  diharapkan  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan  masyarakat  akan meningkat.
Anggaran  adalah  dokumen  yang  memproyeksikan  pendapatan  dan  pengeluaran,  baik  pendapatan maupun pengeluaran, yang diungkapkan  dalam  bentuk  nilai  uang yang  diperkirakan  akan dihasilkan  dalam jangka waktu tertentu. Dokumen ini juga mencakup data dari pengalaman sebelumnya untuk mengawasi dan mengevaluasi  kinerja  (Putra,  2021).  Memiliki  suatu  anggaran  yang  efektif  dan  efisien  merupakan  penting untuk memastikan bahwa program dilaksanakan tidak gagal dan tetap terlaksana, karena anggaran berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Meskipun pengelolaan keuangan tidak selalu dapat mencapai target yang ditetapkan sebelumnya, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan efektif dan efisien, terutama dalam hal penerimaan daerah. Pengelolaan keuangan harus dioptimalkan kembali untuk menjadi yang lebih baik  jika  pengelolaan  keuangan  tidak  efisien  dan  efektif.  Oleh  karena  itu,  anggaran  sangat  penting  bagi pemerintah  dalam  memperkirakan  pencapaian  kinerja  yang  diharapkan.  Anggaran  juga  penting  untuk mengelola  sumber  daya  dengan baik  untuk mencapai  kinerja  masyarakat  yang  diinginkan  dan  membangun tingkat  akuntabilitas  yang  tinggi  terhadap  masyarakat.  Perencanaan,  penyusunan,  dan  pelaksanaan  adalah tahap  awal  dari  penganggaran,  yang  harus  dilaporkan  secara  akurat  kepada  DPRD  dan  masyarakat (Rondonuwu et al ., 2023). Menerapkan anggaran berbasis kinerja adalah salah satu pendekatan yang penting untuk meningkatkan proses penganggaran agar lebih baik. Pendekatan ini menekankan penyusunan anggaran berdasarkan tujuan kinerja yang ingin dicapai.
Sistem  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (ABK)  dibuat  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas pengelolaan  anggaran  publik  (Junery  &  Norhanisah,  2019).  Dalam  sistem  ini,  pengalokasian  anggaran didasarkan pada pencapaian tujuan atau kinerja spesifik, bukan hanya pada jumlah pengeluaran semata. Dalam konteks  pemerintah  daerah  di  Indonesia,  upaya  untuk  menerapkan  dapat  dikenali  melalui  diterbitkannya Peraturan  Pemerintah  No.  105  Tahun  2000  tentang  Pengelolaan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  dan Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah  (Peraturan  Pemerintah  No.  105  Tahun  2000).  Peraturan  ini mewajibkan  semua  tingkatan  pemerintah  daerah,  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota,  untuk  menerapkan konsep  Anggaran  Berbasis  Kinerja.  Peraturan  ini  menunjukkan  komitmen  pemerintah  Indonesia  untuk melakukan  pengelolaan  anggaran  daerah  lebih  transparan  dan  akuntabel.  Anggaran  Berbasis  Kinerja mendorong  pemerintah  daerah  untuk  fokus  pada  hasil  dan  efek  dari  program  yang  dijalankan,  sehingga anggaran dapat dialokasikan dengan lebih tepat sasaran. Selain itu, Anggaran Berbasis Kinerja juga membantu mengidentifikasi program yang kurang efisien untuk dapat diperbaiki atau dihentikan. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen keuangan daerah.
Anggaran Berbasis Kinerja mendorong memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, dengan berfokus pada kinerja dan hasil. Ini juga mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  proses  anggaran,  karena  masyarakat  dapat  melihat  dan  menilai  sejauh  mana pemerintah  daerah  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Secara  keseluruhan,  Analisis  Berbasis  Kinerja merupakan  langkah  besar  menuju  reformasi  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Indonesia.  Dengan  penerapan yang konsisten dan komprehensif, sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengelolaan anggaran publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan suatu kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat.
Salah  satu  upaya  lembaga  pemerintah  adalah  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (LAKIP) yang digunakan untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja dan memenuhi kewajiban dalam menjalankan tugas pemerintahan (Garini, 2021). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan  menunjukkan  pertanggungjawaban  publik  atas  tugas,  fungsi,  dan  penggunaan  anggaran  yang diberikan kepada instansi pemerintah. Laporan ini digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencapaian kinerja yang diukur. Pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan yang memadai dari  hasil  analisis  pengukuran  kinerja,  menunjukkan  pencapaian  kinerja.  Tujuan  laporan  ini  adalah  untuk memberikan  gambaran  tentang  tingkat  pencapaian  instansi,  yang  menunjukkan  tingkat  keberhasilan  dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Penyediaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kinerja di  masa  depan  agar  lebih  relevan,  efektif  dan  efisien  (Dinas  Perhubungan,  2023).  Secara  keseluruhan, penyediaan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintahan,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perhubungan,  adalah  langkah  penting  dalam  upaya  perbaikan  berkelanjutan.  Dengan  laporan  ini,  instansi pemerintah  tidak  hanya  memenuhi  kewajiban  mereka  dalam  hal  akuntabilitas,  tetapi  juga  meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi dan komitmen untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan
Berdasarkan  penelitian  (Rondonuwu et  al .,  2023),  anggaran  berbasis  kinerja  berdampak  positif  dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  lembaga  pemerintah,  karena  SKPD  Kota  Yogyakarta  telah menerapkannya dengan baik. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh  (Refika, 2022), penerapan sistem  anggaran  berbasis  kinerja  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  telah  sesuai dengan kebijakan pemerintah, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan kinerja masing-masing bagian atau seksi,  rata-rata  mencapai  99,50%  dari  target  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  dan  peningkatan  kualitas pelaksanaan dan jenis kegiatan yang dilakukan. Dalam proses penganggarannya, pemerintah Kota Yogyakarta telah  menerapkan  suatu  sistem  anggaran  berbasis  kinerja.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  peneliti  tertarik melakukan penelitian berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta”.

## B. Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  analisis  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  kualitatif merupakan salah satu bentuk dari penelitian kualitatif di mana peneliti menginvestigasi kejadian atau fenomena kehidupan individu-individu dan kemudian menyajikan informasi yang diperoleh secara deskriptif berdasarkan kronologi yang terjadi (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang sejarah singkat instansi, struktur organisasi, serta data lain yang terkait dengan penelitian. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah anggaran berbasis kinerja telah berjalan dengan baik pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

## Jenis dan Sumber Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Data yang dikumpulkan dan didistribusikan kepada masyarakat pengguna data disebut sebagai data sekunder (Paramita et al ., 2021). Data sekunder yang digunakan  berupa  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  yang  berasal  dari  Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada tahun 2021-2023.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  menggunakan  metode  pengumpulan  data  berupa  penelitian  kepustakaan (Library Research), yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data menggunakan berbagai  sumber  bacaan  yang  tersedia  di  perpustakaan,  termasuk  buku  referensi,  laporan  penelitian sebelumnya yang relevan, artikel, catatan, dan jurnal yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan ingin dipecahkan dan juga menggunakan (Sari & Asmendri, 2020). Metode yang kedua adalah penelitian dokumentasi,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  menggunakan  data  laporan  anggaran  setiap  tahunnya dengan cara mengutip atau menyalin data tersebut.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Sejarah Perusahaan
Dinas  Perhubungan  merupakan  termasuk  kedalam  struktur  otonomi  daerah  dengan  menjalankan  tugas utamanya melaksanakan urusan pemerintahan terkait prinsip otonomi daerah dan tugas bantuan pada sektor transportasi, Dinas Perhubungan berada di bawah komando Gubernur dan mengemban tanggung jawab kepada Sekretariat Daerah.
Di  bidang  transportasi, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta beroperasi sebagai nama awal Dinas Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (DLLAJ)  pada  tahun  1996.  Terletak  di  Jl.  Kyai  Mojo  70  C,  Bener,  Tegalrejo, Yogyakarta.  Pada  awal  pendiriannya,  Kepala  Dinas  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  adalah  Gembong Suwarso, S. H. pada tahun 1996 sampai 1997. Lalu Ir. Widiastjarjo memimpin Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari tahun 1998 hingga 2000 menggantikan Gembong Suwarso, S. H. Pada tahun 2000, terjadi perubahan nama  Dinas  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  diubah  menjadi  Dinas  Perhubungan  Kota  Yogyakarta.  Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berpindah ke Jalan  Magelang Nomor 41, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta, di bawah  perintah  Widorismono,  S.  H.,  M.T.,  yang  menggantikan  Ir.  Widiastjarjo  sebagai  Kepala  Dinas. Menggantikan Widorismono, S.H, M.T., Agus Budiono, SH, dipilih sebagai Kepala Dinas Perhubungan untuk periode empat tahun.
Kemudian Priyono Raharjo SHKN menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dari tahun 2009 hingga 2011. Widorismono, S.H., M.T. kembali menjabat sebagai Kepala Dinas pada tahun 2011 hingga  2012.  Kantor  Dinas  Perhubungan  Kota  Yogyakarta  berpindah  ke  Jl.  Imogiri  Timur  No.  1  selama pemerintahan  Widorismono,  S.H.,  M.T., yang  dapat  ditemukan  sampai  saat  ini.  Plt.  Drs.  Purnomo  Raharjo adalah Kepala Dinas dari tahun 2013 sampai 2014. Yang kemudian dipimpin oleh Wirawan Hario Yudo, S.H., M.M.  hingga  2018.  Agus  Arif  Nugroho,  S.STP.,  M.Si.  diangkat  menjadi  Kepala  Dinas  Perhubungan  Kota Yogyakarta  pada  tahun  2019  sampai  sekarang  masih  dalam  menduduki  posisi  tersebut.  Dengan  semua perubahan kepemimpinan dan lokasi kantor yang terjadi, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan  layanan  transportasi  untuk  masyarakat  kota  Yogyakarta  dengan  berbagai  perubahan kepemimpinan dan lokasi kantor.

## Visi & Misi
Visi " Terwujudnya  Pelayanan  Transportasi  Kota  yang  Berkeselamatan,  Aman  dan  Nyaman,  Serta  Tertib  dan Lancar, yang Berwawasan Lingkungan serta Responsif Gender " Misi " Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Jalan ”

## Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

## Analisis Hasil Penelitian
Rasio  efektivitas  dan  rasio  efisiensi  adalah  rasio  - rasio  yang  digunakan  untuk  menganalisis  kinerja keuangan  daerah.  Rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan pendapatan  asli  daerah  yang  telah  direncanakan,  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan potensi riil daerah. Di sisi lain, rasio efisiensi merupakan rasio perbandingan yang menunjukkan hasil kerja yang diperoleh dari operasi perusahaan dalam mengelola aset-aset yang dimilikinya.

## Analisis Rasio Efektivitas
Efektivitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan  sejauh  mana  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik (Iin Ivanda Listari et al ., 2022). Dalam hal ini, apabila tujuan-tujuan tersebut berhasil dicapai sesuai dengan rencana awal yang telah disusun secara matang, maka tujuan-tujuan tersebut dapat dianggap telah tercapai secara efektif.
Analisis efektivitas adalah suatu keadaan yang menjelaskan sejauh mana pencapaian realisasi anggaran yang telah tercapai dibandingkan dengan anggaran yang telah diberikan, atau dengan penggunaan anggaran yang  telah  terealisasikan  dibandingkan  dengan  anggaran  yang  telah  ditargetkan  pada  Dinas  Perhubungan Yogyakarta  (Dharmawan et  al .,  2021).  Berdasarkan  pendapat  (Maidar  &  Rosalia,  2022),  efektifitas  diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja yang direncanakan, sesuai dengan rumus berikut ini:
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒇𝒊𝒕𝒂𝒔 = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚
𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ...(1)
Kemudian, hasil persentase dari perhitungan tersebut akan dikategorikan kedalam beberapa tingkatan penilaian efektifitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900-327 Tahun 1996 sebagai berikut ini:
Tabel 1 . Kriteria Penilaian Rasio Efektifitas Persentase Pengukuran Kriteria Efektifitas > 100% Sangat Efektif 90% sampai 100% Efektif 80% sampai 90% Cukup Efektif 60% sampai 80% Kurang Efektif < 60% Tidak Efektif
Hasil penelitian tentang efektivitas anggaran belanja langsung dengan menilai realisasi anggaran belanja terhadap  target  anggaran  belanja  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Yogyakarta  dari  tahun  2021  hingga  2023 dijelaskan di bawah ini:
𝟐𝟎𝟐𝟏 = 𝟐𝟎.𝟕𝟑𝟗.𝟗𝟑𝟐.𝟎𝟎𝟒 𝟏𝟗.𝟑𝟎𝟒.𝟎𝟔𝟐.𝟖𝟏𝟏,𝟕𝟖 x 100% = 107% ...(2) 𝟐𝟎𝟐𝟐 = 𝟐𝟐.𝟎𝟒𝟓.𝟔𝟖𝟑.𝟕𝟗𝟗 𝟐𝟎.𝟖𝟑𝟗.𝟎𝟖𝟏.𝟔𝟏𝟒 x 100% = 105% ...(3)
𝟐𝟎𝟐𝟑 = 𝟐𝟒.𝟒𝟔𝟕.𝟒𝟗𝟗.𝟐𝟗𝟕 𝟐𝟑.𝟒𝟑𝟕.𝟗𝟎𝟑.𝟑𝟕𝟔 x 100% = 104%
...(4)
Berdasarkan perhitungan tingkat efektifitas anggaran belanja di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dari  tahun  anggaran  2021  hingga  2023  di  atas,  kriteria  dapat  ditentukan  sesuai  dengan  aturan  yang  telah ditetapkan dalam tabel berikut:
Tabel 2 . Perhitungan Rasio Efektifitas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
Tahun Anggaran Belanja Realisasi
Anggaran
Belanja Rasio Efektivitas % Kriteria 2021 20.739.932.004,00  19.304.062.811,78 107% Sangat Efektif 2022 22.045.683.799,00  20.839.081.614,00 105% Sangat Efektif 2023 24.467.499.297,00  23.437.903.376,00 104% Sangat Efektif
Berdasarkan  perhitungan  tingkat  efektivitas  anggaran  belanja  pada  Dinas  Perhubungan  Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2023, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas setiap tahunnya menunjukkan kinerja yang sangat baik.
Anggaran  belanja  untuk  tahun  2021  yang dialokasikan  sebesar  Rp.  20.739.932.004,  sementara  untuk realisasi anggaran mencapai Rp. 19.304.062.811,78. Data ini menunjukkan bahwa, rasio efektifitas anggaran mencapai 107% dengan kriteria pada penilaian rasio efektifitas adalah ”sangat efektif”. Tingkat efektivitas ini menunjukkan  bahwa  pengelolaan  anggaran  pada  Dinas  Perhubungan  Kota  Yogyakarta  sangat  efisien  dan mampu memanfaatkan anggaran yang ada dengan baik.
Anggaran  belanja  untuk  tahun  2022  yang  dialokasikan  mengalami  peningkatan  menjadi  Rp. 22.045.683.799,  dengan  realisasi  anggaran  sebesar  Rp.  20.839.081.614.  Pada  tahun  ini,  Rasio  efektivitas anggaran  mencapai  105%.  Meskipun  terjadi  penurunan  sedikit  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya,  angka  ini  masih  berada  dalam  kategori  "sangat  efektif".  Hal  ini  menunjukkan  bahwa,  Dinas Perhubungan  Kota  Yogyakarta  masih  dapat  mengelola  dan  memanfaatkan  anggaran  dengan  sangat  baik meskipun ada peningkatan anggaran.
Anggaran belanja kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp. 24.467.499.297, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 23.437.903.376. Sama seperti tahun 2021, rasio efektifitas anggaran kembali mencapai 104% dengan menunjukkan kriteria penilaian tetap "sangat efektif". Hal ini dapat dikatakan bahwa konsistensi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam mengelola anggaran yang ada secara efektif dan efisien.

## Analisis Rasio Efisiensi
Rasio efisiensi adalah perbandingan yang mengukur seberapa efektif suatu entitas, seperti pemerintah daerah atau  perusahaan,  dalam  memanfaatkan  sumber  dayanya  untuk  menghasilkan  output  atau  mencapai  hasil tertentu. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara jumlah biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diperoleh (Susanto, 2019).
Analisis  Efisiensi  adalah  alat  untuk  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan pengumpulan pendapatan. Analisis ini dianggap efisien jika tingkat pencapaiannya kurang dari serratus persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya dan anggaran secara efektif tanpa  mencapai  atau  melebihi  target  pendapatan  yang  telah  ditetapkan  (Panimba  &  Lintin,  2023).  Menurut Halim  dalam  (Samosir,  2019),  Analisis  Efisien  merupakan  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  pemungutan pendapatan  dapat  dianggap  efisien  jika  sebuah  rasio  kurang  dari  satu  atau  di  bawah  seratus  persen,  yang menunjukkan bahwa sumber daya digunakan dengan optimal. Semakin rendah rasio ini, semakin baik kinerja pemerintah daerah karena ini menunjukkan bahwa mereka mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tanpa harus melakukan pemborosan sumber daya atau  menggunakannya  terlalu  banyak.  Berdasarkan  pendapat  (Maidar  &  Rosalia,  2022),  efisiensi  diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja, sesuai dengan rumus berikut ini:
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑬𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐬𝐮𝐧𝐠
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ...(5)
Kemudian, hasil persentase dari perhitungan tersebut akan dikategorikan kedalam beberapa  tingkatan penilaian efisiensi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negri (Kepmendagri) Nomor 690.900-327 Tahun 1996 sebagai berikut ini:
Tabel 3 . Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Persentase Perhitungan Kriteria Efektifitas > 100% Sangat Efektif 90% sampai 100% Efektif 80% sampai 90% Cukup Efektif 60% sampai 80% Kurang Efektif < 60% Tidak Efektif
Hasil penelitian tentang efisiensi anggaran belanja langsung dengan menilai realisasi anggaran belanja langsung terhadap realisasi anggaran belanja di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2023 dijelaskan di bawah ini:
𝟐𝟎𝟐𝟏 = 𝟏𝟕.𝟖𝟏𝟒.𝟓𝟏𝟖.𝟏𝟕𝟎,𝟏𝟓 𝟏𝟗.𝟑𝟎𝟒.𝟎𝟔𝟐.𝟖𝟏𝟏,𝟕𝟖 x 100% = 92,28% ...(6) 𝟐𝟎𝟐𝟐 = 𝟏𝟗.𝟔𝟒𝟔.𝟑𝟎𝟖.𝟏𝟓𝟕 𝟐𝟎.𝟖𝟑𝟗.𝟎𝟖𝟏.𝟔𝟏𝟒 x 100% = 94,27% ...(7) 𝟐𝟎𝟐𝟑 = 𝟐𝟏.𝟐𝟕𝟗.𝟖𝟕𝟖.𝟗𝟗𝟎 𝟐𝟑.𝟒𝟑𝟕.𝟗𝟎𝟑.𝟑𝟕𝟔 x 100% = 90,79% ...(8)
Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2021 hingga 2023 di atas, kriteria dapat ditentukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam tabel berikut:
Tabel 4 . Perhitungan Rasio Efisiensi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
Tahun Realisasi Belanja Langsung Realisasi Anggaran Belanja Rasio Efisiensi % Kriteria 2021 17.814.518.170,15  19.304.062.811,78 92,28% Kurang Efisien 2022 19.646.308.157,00  20.839.081.614,00 94,27% Kurang Efisien 2023 21.279.878.990,00  23.437.903.376,00 90,79% Kurang Efisien
Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi belanja langsung pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2023, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi setiap tahunnya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.
Pada  tahun  2021,  realisasi  belanja  langsung  sebesar  Rp.  17.814.518.170,15  sedangkan  realisasi anggaran  belanja  adalah  Rp.  19.304.062.811,78.  Rasio  efisiensi  anggaran  untuk  tahun  ini  adalah  92,28%. Kriteria penilaian untuk rasio efisiensi ini adalah "kurang efisien". Artinya, terdapat ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, yang menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Pada tahun 2022, realisasi belanja langsung mencapai Rp. 19.646.308.157 dan realisasi anggaran belanja sebesar  Rp.  20.839.081.614.  Rasio  efisiensi  anggaran  pada  tahun  ini  sedikit  meningkat  menjadi  94,27%, namun  masih  dalam  kategori  "kurang  efisien".  Peningkatan  kecil  ini  menunjukkan  adanya  upaya  untuk memperbaiki efisiensi, namun masih belum cukup untuk mencapai kategori yang lebih baik.
Pada tahun 2023, realisasi belanja langsung sebesar Rp. 21.279.878.990 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 23.437.903.376. Rasio efisiensi anggaran pada tahun ini turun menjadi 90,79%, tetap berada dalam kategori "kurang efisien". Penurunan ini menunjukkan bahwa ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran masih menjadi masalah yang perlu diatasi oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan dari tahun 2021 hingga 2023, pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sudah sangat efektif. Tingkat efektivitas ini diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja yang sesuai dengan perencanaan dan jadwal untuk setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan yang  memiliki  anggaran  belanja  berjalan  dengan  baik.  Namun,  berdasarkan  perhitungan  dari  tahun  2021 hingga  2023,  pelaksanaan  anggaran  belanja  Dinas  Perhubungan  Kota  Yogyakarta  belum  berjalan  efisien. Tingkat  efisiensi  ini  menunjukkan  bahwa  Dinas  Perhubungan  Kota  Yogyakarta  belum  mampu memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang ditargetkan.
Dengan  mempertimbangkan  signifikansi  anggaran,  sebaiknya  Dinas  Perhubungan  Kota  Yogyakarta harus  lebih  memperhatikan  ketelitian  dalam  penyusunan  anggaran,  terutama  dalam  pemeriksaan  laporan keuangan. Lakukan analisis menyeluruh terhadap penggunaan anggaran untuk mengungkap area-area di mana pengeluaran  mungkin  belum  efisien.  Selain  itu,  lakukan  evaluasi  berkala  terhadap  kinerja  anggaran  dan identifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, diharapkan Dinas Perhubungan dapat meningkatkan  efisiensi  dalam  penggunaan  anggaran  untuk  mencapai  hasil  terbaik  dalam  mendukung penyelenggaraan layanan transportasi yang efektif dan efisien.

## Daftar Pustaka
Bryan  Malfin  Nugraha  Putra,  Pupung  Purnamasari,  &  Mey  Maemunah.  (2023).  Pengaruh  Tingkat  Debt Covenant terhadap Audit Delay dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Riset Akuntansi , 75–82. https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1978 Dharmawan, M. Y., Latif, I. N., & Dewi, C. K. (2021). Evaluasi Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaTenggarong Tahun 2016-2019). Ekonomia , 10 (2), 207–215. Dinas Perhubungan. (2023). Dinas Perhubungan D.I.Yogyakarta (Issue 0321). Garini,  N.  T.  (2021). ANALISIS  VALUE  FOR  MONEY  PADA  LAPORAN  AKUNTABILITAS  KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU . Universitas Islam Riau. Hardiyanti,  K.,  &  Nurcholisah,  K.  (2023).  Pengaruh  Kualitas  Pelaporan  Keuangan  dan  Debt  Maturity
Terhadap Efisiensi Investasi. Jurnal Riset Akuntansi , 3 (1), 1–10.
https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1759
Iin Ivanda Listari, Kukuh Harianto, & Trisnia Widuri. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa , 4 (3), 129–140.
https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.396
Junery,  M.  F.,  &  Norhanisah.  (2019).  Pengaruh  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Peningkatan  Kinerja Aparatur  Pemerintah  Daerah  Studi  Kasus  Pada  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan  Kabupaten  Bengkalis. Jurnal Akuntansi Syariah , 2 (1), 142–150.
Maidar, & Rosalia, H. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kominukasi,
Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2020. Jurnal Serambi Akademica , 10 (6),
588–594.
Manurung, K. M., & Mauliddina, F. (2021). Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Global Manajemen , 10 (2), 87.
https://doi.org/10.46930/global.v10i2.1813
Muhamad Lutfi Ramdhani, Nurleli, & Andhika Anandya. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dan Penerapan E-commerce terhadap Kinerja UMKM. Jurnal Riset Akuntansi . https://doi.org/10.29313/jra.v2i2.1331 Nurhikmah, F., Harahap, D. A., & Nurgraha, Y. D. (2023).  Pengaruh Electronic Word of Mouth, Electronic Service  Quality,  dan  Electronic  Trust  terhadap  Purchase  Decision  pada  Pengguna  Shopee  di  Kota Bandung. ICONOMICS: Journal of Economy and Business , 1 (1), 27–34. Panimba, W., & Lintin, M. T. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja Tana Toraja pada tahun 2019-2021 tidak mencapai target yang telah dianggarkan , sehingga Rasio efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam menggambarkan pe . 1 (2).
Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen (3rd ed.). Widya Gama Press.
Refika,  O.  (2022).  PENERAPAN  SISTEM  ANGGARAN  BERBASIS  KINERJA  DI  KANTOR KEMENTERIAN  AGAMA  KABUPATEN  BENGKULU  TENGAH  DALAM  PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. In Ekonomi SYariah .
Regina Calista Anjanie, & Dede Abdul Hasyir. (2023). Pengaruh Corporate Environmental Performance dan Environmental Cost terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Riset Akuntansi , 91–96.
https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.2429
Rondonuwu,  T.  V.,  Kewo,  C.  L.,  &  Evinita,  L.  (2023).  INSTANSI  PEMERINTAH  KOTA  TOMOHON  ( STUDI  KASUS  BADAN  PENGELOLAAN  KEUANGAN  PENDAPATAN  DAERAH  KOTA TOMOHON ). Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi , 1 (4), 118–130.
Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. Al- Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam , 2 (1), 48–60. https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18
Samosir, M. S. (2019). Analisis Potensi, Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. Jurnal Projemen UNIPA Maumere , 6 (1), 65–81.
Sari,  M.,  &  Asmendri,  A.  (2020).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam  Penelitian  Pendidikan IPA. Natural Science , 6 (1), 41–53. https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555 Setiadi, A. D., & Mafruhat, A. Y. (2023). Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Belitung dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang. ICONOMICS: Journal of Economy and Business , 1 (1), 9–16.
Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram.
Distribusi - Journal of Management and Business , 7 (1), 81–92.
https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67