DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 25 Maret 2024, Revised: 3 April 2024, Publish: 5 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus @farida.nurhan dan @codebluuuu)
Sabina Tiffani 1 , Faisal 2 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email: sabinabina17okt@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email: faisal@umsu.ac.id
Corresponding Author: sabinabina17okt@gmail.com 1
Abstract: The  development  of  information  and  communication  technology  in  the  digital  era has  resulted  in  increased  use  of  personal  data.  Raising  concerns  about  misuse  of  personal data  such  as  identity  dissemination  or  privacy  violations.  Therefore,  legal  regulations  are needed to protect personal data. This research aims to find out and analyze the legal review of personal data protection, understand the scope of personal data, and examine the criminal liability of perpetrators who disseminate personal data. The method used in this research is the  normative  juridical  method.  The  data  source  for  this  research  uses  secondary  data obtained  through  library  studies  and  literature  research  using  various  references  from journals, ebooks, as well as laws or official documents issued by the government regarding the protection of personal data. Using the main legal basis, namely Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, the results of this research show that perpetrators who distribute personal data can be punished. Personal data protection in Indonesia has a strong legal basis, strict law enforcement and public education need to be carried out to prevent the spread of personal data.
Keyword: Legal Analysis, Personal Data Protection
Abstrak: Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  era  digital  membawa konsekuensi pada meningkatnya penggunaan data pribadi. Memunculkan kekhawatiran akan penyalahgunaan  data  pribadi  seperti  penyebaran  identitas  atau  pelanggaran  privasi.  Oleh karena  itu,  diperlukan  pengaturan  hukum  untuk  melindungi  data  pribadi.  Penelitian  ini bertujuan  guna  mengetahui  dan  menganalisis  tinjauan  hukum  perlindungan  data  pribadi, memahami  ruang  lingkup data  pribadi,  dan  meneliti  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana pelaku  penyebar  data  pribadi.  Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  yuridis normatif.  Sumber  data  terhadap  penelitian  ini  adalah  menggunakan  data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian literatur dengan menggunakan berbagai  referensi  dari  jurnal-jurnal,  ebook,  maupun  undang-undang  atau  dokumen  resmi yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah tentang  perlindungan  data  pribadi. Digunakan  landasan hukum  utama  yaitu  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data
Pribadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku penyebar data pribadi dapat dipidana. Perlindungan data pribadi di indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, penegakan hukum  yang  tegas  dan  edukasi  kepada  masyarakat  perlu  dilakukan  untuk  mencegah penyebaran data pribadi.
Kata Kunci: Analisis Hukum, Perlindungan Data Pribadi .

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  yang  pesat,  terutama  dalam  ranah  media  sosial,  telah membawa konsekuensi  yang kompleks bagi masyarakat. Meskipun memberikan kemudahan dalam  berkomunikasi  dan  berbagi  informasi,  namun  seringkali  manusia  kehilangan  kendali atas  penggunaannya,  yang  berpotensi  meningkatkan  masalah  kejahatan.  Hal  ini  tercermin dalam  peningkatan  angka  kriminalitas  yang  sulit  dibendung.  Di  era  digital  saat  ini,  proses penyebaran  informasi  tidak  lagi  memerlukan  waktu  berbulan-bulan  seperti  pada  era  surat- menyurat  tradisional.  Melainkan,  dengan  bantuan  platform  seperti WhatsApp,  Instagram, Facebook,  Youtube,  Twitter,  Tiktok ,  dan  berbagai  platform  lainnya,  informasi  dapat disebarkan dengan cepat, memberikan kesempatan bagi tindakan kriminal untuk berkembang dan  menyebar  dengan lebih luas.  Dalam  era  modern,  media  sosial  telah  mempermudah individu  untuk  memperkenalkan  diri  dan  berinteraksi  dengan  orang  lain  di  berbagai  tempat tanpa harus bertemu langsung. Dengan bergabung dalam grup, pengguna dapat berkolaborasi, berbagi  informasi,  dan  beraktivitas  sosial  secara  baru.  Ini  berdampak  pada  berbagai  aspek kehidupan  masyarakat,  terutama  dalam  perubahan  cara  berkomunikasi.  Media  sosial memfasilitasi  berbagai  aktivitas  dua  arah,  termasuk  pertukaran  informasi,  kolaborasi,  dan saling mengenal melalui tulisan, visual, dan audiovisual. 1
Pembentukan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia  telah  melalui perjalanan  yang  panjang,  Presiden  Joko  Widodo  secara  resmi  mengesahkan  undang-undang tersebut pada tanggal 17 Oktober 2022. 2 Pada 20 September 2022, rancangan undang-undang tersebut disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi  dan  resmi  diundangkan  pada  17  Oktober  2022.  Perlindungan  terhadap  data  yang mengandung  informasi  identifikasi  pribadi  adalah  salah  satu  hak  asasi  manusia yang harus dijaga.  Pasal  28  G  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang menyatakan,  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang merupakan  hak  asasi”.  Negara  harus  hadir  dalam  menjamin  perlindungan  terhadap  hal tersebut  dengan  menerapkan  peraturan  yang  mengikat.  Sebagai  negara  hukum,  Indonesia mengakui  pentingnya  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  di  mana  hukum  berperan  sebagai  alat  untuk  melindungi  hak-hak tersebut. Mengumpulkan  dan  menyebarkan  informasi  pribadi  tanpa  izin  merupakan  pelanggaran terhadap hak privasi seseorang karena privasi mencakup hak untuk mengendalikan informasi pribadi.  Data  memiliki  peran  penting  dalam  kehidupan  manusia  dan  sering  kali  dianggap sebagai  aset  berharga  secara  ekonomis.  Selain  itu,  ada  korelasi  antara  tingkat  kepercayaan dan perlindungan data pribadi dalam kehidupan sehari-hari. 3
1 Kiki Andrian, Ifahda Pratama Hapsari dan Dodi Jaya Wardana. (2022). “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Melalui Media Sosial”. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, halaman 269.
2 Dandrivanto  Budhijanto,  2023,  “ Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia  Cyberlaw  & Cybersecurity” , Bandung: PT Refika Aditama, halaman 2.
3 Sinta  Dewi  Rosadi,  2023, “Pembahasan  UU  Perlindungan  Data  Pribadi  (UU  RI  NO.27  TAHUN  2022)” , Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 3-4.
Ketika  data  pribadi  seseorang  bocor,  konsekuensinya  bisa  sangat  merugikan. Dampaknya meliputi  gangguan privasi  yang serius, potensi untuk menjadi korban kejahatan daring  seperti  penipuan,  pemalsuan,  pemerasan,  dan  praktek  doxing,  di  mana  informasi pribadi seseorang disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. 4 Doxing adalah tindakan kejahatan  cybercrime  yang  melibatkan  pengumpulan  data  pribadi  seseorang,  seperti  nama lengkap,  alamat,  riwayat  penyakit,  informasi  rekening  bank,  dan  lainnya,  yang  kemudian dipublikasikan  untuk  mengintimidasi  korban.  Ini  adalah  kejahatan  yang  dilakukan  melalui teknologi,  bukan  secara  fisik,  dengan  tujuan  yang  bervariasi,  termasuk  untuk  tujuan  lucu- lucuan,  untuk  membungkam  seseorang,  dan  lainnya.  Sasaran  doxing  seringkali  adalah wartawan,  politikus,  selebritis,  aktivis,  bahkan  masyarakat  umum.  Praktik  ini  bertentangan dengan hak asasi manusia, seperti hak atas privasi dan kebebasan berpendapat. 5
Doxing sering terjadi dalam bentuk postingan yang berisi informasi pribadi seperti foto, video, atau cerita, dengan tujuan mempengaruhi atau memanipulasi opini. Fenomena doxing ini  terkait  erat  dengan  konsep  kebebasan  berpendapat  yang  dijelaskan  oleh  Franklin  De Roosevelt  dalam The  Four  Freedoms ,  yang  menegaskan  empat  kebebasan  dasar  yang menjadi  standar  hak  asasi  manusia.  Namun,  jika  kebebasan  berpendapat  ini  disalahgunakan tanpa  mengindahkan  standar  dan  etika,  hal  itu  dapat  melanggar  hak  privasi  individu. Kelalaian dalam membagikan informasi pribadi juga dapat memperburuk situasi dan memicu terjadinya doxing. 6 Semakin banyak kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi, terutama yang  melibatkan  media  sosial  sebagai  alat  utama.  Berbagai  laporan  dari  media  elektronik menyoroti  kasus-kasus  seperti  pencemaran  nama  baik  dan  perbuatan  tidak  menyenangkan yang dilakukan melalui platform media sosial. 7
Kasus  perseteruan  antara  Farida  Nurhan  dan  Codebluuuu,  dua  vlogger  ternama  di Indonesia, menjadi contoh nyata bagaimana data pribadi dapat disalahgunakan dan berakibat fatal.  Pada  September  2023,  Farida  Nurhan  menyebarkanidentitas  asli  codebluuu  dan rekaman  suara  yang  berisi  tuduhan  penculikan  anak  terhadap  Codebluuuu.  Kasus  ini menunjukkan pentingnya privasi dan perlindungan data pribadi di era digital. Setiap individu memiliki  hak  untuk  mengontrol  data  pribadinya  dan  tidak  boleh  disebarluaskan  tanpa persetujuan.
Penelitian ini berfokus pada beberapa rumusan masakah yakni:
1. Bagaimana Tinjauan Hukum Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana Ruang Lingkup Data Pribadi?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Data Pribadi?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  tinjauan  hukum  perlindungan data  pribadi,  apa  saja  yang  menjadi  ruang  lingkup  data  pribadi,  dan  untuk  mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar data pribadi.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode penelitian yuridis normatif. Sumber data terhadap penelitian ini ialah menggunakan data sekunder yang diperoleh  melalui  studi  pustaka  dan  penelitian  literatur  dengan  menggunakan  berbagai
4 Moh  Hamzah  Hisbulloh.  (2021).  “Urgensi  Rancangan  Undang-  Undang  (RUU)  Perlindungan  Data  Pribadi”. Jurnal Hukum Unissula, Vol. 37, No. 2, halaman 127.
5 Muhammad Arvy Chico Armando, Hari Soeskandi. (2023). “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Doxing Menurut  UU  ITE  dan  UU  PDP”.  Burreaucracy  Journal:  Indonesia  Journal  Law  and  Social-Political Governance, Vol. 3, No. 1, halaman 567.
6 Jeane  Neltje  Saly,  Lubna  Tabriz  Sulthanah.  (2023).  “Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Tindakan  Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022”. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 2, halaman 1709.
7 Elan,  Ampuan  Situmeang,  Junimart  Girsang.  (2022).  “Efektivitas  Undang-Undang  ITE  Dalam  Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Batam”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, No. 3, halaman 91
referensi  dari  jurnal-jurnal,  ebook,  maupun  undang-undang  atau  dokumen  resmi  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah tentang  perlindungan  data  pribadi.  Untuk  memperoleh  hasil dilakukan  analisis  dengan  cara  menjelaskan  dan  menafsirkan.  Dari  hasil  analisis  peneliti dapat  menyusun  kesimpulan  dan  saran  terait  dengan  tinjauan  hukum  perlindungan data pribadi,  ruang  lingkup  data  pribadi,  dan pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku penyebar data pribadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Hukum Perlindungan Data Pribadi
Indonesia telah melewati proses penyetujuan regulasi yang berfokus pada perlindungan data pribadi, yang diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Diakui bahwa hak  asasi  privasi,  terutama  dalam  konteks  digital,  menjadi  sangat  penting  dalam  kehidupan sehari-hari.  Dengan  perubahan  cepat  dalam  teknologi,  Indonesia,  seperti  negara-negara  lain di  dunia,  menghadapi  tantangan  untuk  menjaga  privasi  individu  dalam  penggunaan  data pribadi yang semakin meluas. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum  yang  jelas  dan  mendukung  bagi  masyarakat  Indonesia  dalam  mengelola  dan melindungi  data  pribadi  mereka.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  meminimalkan  insiden pelanggaran  atau  penyalahgunaan  data  pribadi,  yang  seringkali  mengancam  privasi  dan keamanan  individu.  Dengan  adanya  sanksi  yang  diatur  dalam  undang-undang,  diharapkan pula  dapat  memberikan  efek  pencegahan  bagi  mereka  yang  ingin  menyalahgunakan  data pribadi warga negara Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Indonesia melalui langkah ini menegaskan  komitmennya  untuk  memastikan  bahwa  hak  privasi  individu  dihormati  dan dilindungi dalam era digital yang terus berkembang pesat ini. 8
Perlindungan data pribadi adalah langkah untuk mengamankan informasi pribadi dalam proses pengolahan data demi menegakkan hak konstitusional individu terkait. Hal ini krusial karena ketidakamanan data pribadi bisa mengakibatkan bocornya informasi pribadi, terutama di  platform media sosial. 9 Perlindungan  data  pribadi  adalah  hak  yang  diakui  dalam  berbagai instrumen hak asasi  manusia, baik  secara internasional maupun regional.  Indonesia, sebagai salah  satu  negara  yang  terikat  secara  hukum pada  International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights (ICCPR)  1966  dan The  ASEAN  Human  Rights  Declaration ,  mengakui pentingnya  perlindungan  tersebut.  Selain  itu,  perlindungan  data  pribadi  juga  diatur  dalam berbagai  perjanjian  kerjasama  internasional  di  mana  Indonesia  turut  serta,  seperti the  Asia- Pacific Economic Cooperation (APEC) Privacy Framework 2004. Dalam konteks sosiologis, masyarakat  Indonesia  saat  ini  menjadi  bagian  dari  masyarakat  informasi  yang  terhubung secara  global.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  privasi  data  pribadi  menjadi  penting  untuk memberikan keamanan bagi setiap individu, termasuk warga negara Indonesia dan asing yang tinggal  di  Indonesia,  terkait  dengan  pengumpulan,  pemrosesan,  penyimpanan,  dan penyebaran data pribadi.
Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi ialah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentangPerlindungan Data Pribadi (UU PDP)
8 Evelyn Angelita Pinondang Manurung, Emmy Febrianti Thalib. (2022). “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022”. Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 4, No.2, halaman 147-148.
9 Vina  Okta  Vidiana,  Maya  Ruhtiani,  Marlina  Hafny  Afrilies.  (2023).  “Kesadaran  Hukum  Terhadap Perlindungan Data Pribadi Media Sosial (Studi Mahasiswa Hukum Banyumas)”. Lontar Merah, Vol. 6, No.1, halaman 609.
Tujuan  utama  dari  pengaturan  perlindungan  informasi  pribadi  adalah  memastikan keamanan dan hak privasi bagi semua individu, tanpa memandang asal usul, ras, atau tempat tinggal, terkait dengan pengolahan dan penyimpanan data pribadi. Meskipun fokus utamanya adalah  individu,  implementasi  perlindungan  data  pribadi  melibatkan  berbagai  entitas, termasuk individu, kelompok, organisasi, dan pemerintah. Untuk itu, tujuan dari pembentukan undang- undang perlindungan data adalah bertujuan:
1. melindungi  hak-hak  dasar  dan  kebebasan  warga  negara,  khususnya  hak  untuk melindungi data pribadi;
2. menjamin  kepatuhan  pemerintah,  pelaku  bisnis  dan  Organisasi  Kemasyarakatan lainnya untuk memberi untuk melindungi data pribadi bagi warga negara;
3. mendorong kepas tian hukum dan pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi. 10
Perlindungan  Hukum  Preventif  adalah  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, seperti yang diatur dalam Pasal 65 Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi :
1. Setiap  orang  dilarang  secara  melawan  hukum  memperoleh  atau  mengumpulkan  data pribadi  yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi.
2. Setiap  orang  dilarang  secara  melawan  hukum  mengungkapkan  data  pribadi  yang bukan miliknya.
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. 11

## Ruang Lingkup Data Pribadi
Segala data dianggap sebagai data pribadi jika berhubungan langsung dengan individu, yang  memungkinkan  untuk  mengidentifikasi  pemiliknya.  Data  pribadi  mencakup  semua informasi  tentang  individu,  baik  melalui  sistem  elektronik  maupun  non-elektronik,  yang dapat  diidentifikasi  secara  mandiri  atau  ketika  digabungkan  dengan  informasi  lain,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Definisi  lain  tentang  data  pribadi  dapat  ditemukan dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun 2016,  yang  menyatakan  bahwa  “Data  Pribadi  adalah  data  perseorangan  tertentu  yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.
Nilai data pribadi sebagai hak pribadi (Privacy Rights) terdiri dari sejumlah arti penting yaitu:
1. Hak  pribadi  adalah  hak  menikmati  kehidupan  personal  dan  kebebasan  terlepas  dari segala distraksi;
2. Hak  pribadi  adalah  hak  bersosialisasi  dengan  individu  lain  tnapa  adanya  tindakan pengamatan secara diam;
3. Hak  pribadi  adalah  hak  melakukan  pengawasan  terhadap  akses  informasi  terkait kehidupan personal dan informasi individu. 12
Undang  –  Undang Perlindungan Data Pribadi  menganut  rezim kategorisasi  atau jenis- jenis data pribadi yang dimuat Pasal 4 sebagai berikut:
Data Pribadi terdiri atas:
1. Data Pribadi yang bersifat spesifik;
2. Data Pribadi yang bersifat umum.
10 Wahyudi Djafar, M. Jodi Santoso, 2019, “Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), halaman 14.
11 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
12 Muhammad  Fikri,  Shelvi  Rusdiana.  (2023).  “Ruang  Lingkup  Perlindungan  Data  Pribadi:  Kajian  Hukum Positif Indonesia”. Ganesha Law Review, Volume 5, Issue 1, halaman 45-46.
Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU PDP ayat (1) huruf a meliputi:
a) Data  dan  informasi  kesehatan yaitu  catatan  atau  keterangan  individu  yang berkaitan  dengan  kesehatan  fisik,  kesehatan  mental,  dan/atau  pelayanan kesehatan;
b) Data  biometrik yaitu  data  yang  berkaitan  dengan  fisik,  fisiologis,  atau karakteristik  perilaku  individu  yang  memungkinkan  identifikasi  unik  terhadap individu,  seperti  gambar  wajah  atau  data  daktiloskopi.  Data  biometrik  juga menjelaskan  pada  sifat  keunikan  dan/atau  karakteristik  seseorang  yang  harus dijaga dan dirawat, termasuk namun  tidak terbatas pada rekam  sidik jari, retina mata, dan sampel DNA;
c) Data  genetika yaitu  semua  data  jenis  apapun  mengenai  karakteristik  suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal;
d) Catatan  kejahatan yaitu  merupakan  catatan  tertulis  tentang  seseorang  yang pernah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  atau  melanggar  hukum  atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencekalan atau penangkalan;
e) Data anak
f) Data keuangan pribadi yaitu termasuk namun  tidak terbatas kepada data jumlah simpanan  pada  bank,  termasuk  tabungan,  deposito,  dan  data  kartu  kredit; dan/atau
g) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Data  Pribadi  bersifat  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4  UU  PDP  ayat  (1) huruf b meliputi:
a) Nama lengkap;
b) Jenis kelamin;
c) Kewarganegaraan;
d) Agama;
e) Status perkawinan; dan/atau
f) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang, antara lain nomor telepon seluler dan IP Address. 13
Pihak – Pihak yang berperan dalam menegakkan hukum perlindungan data pribadi:
1. Pemerintah
Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah mengemban dua tanggung jawab utama terkait  dengan  perlindungan  informasi  dan  data  pribadi  milik  warga  negaranya.  Pertama, membangun fondasi hukum yang kokoh yang secara eksplisit mendefinisikan dan melindungi data  pribadi  sebagian  dari  hak  privasi.  Fondasi  ini  haruslah  komprehensif,  adaptif  terhadap perkembangan  teknolohi,  dan  sejalan  dengan  standar  international.  Kedua,  melaksanakan pengawasan  dan  penengakkan  hukum  yang  efektif  terhadap  regulasi  yang  telah  ditetapkan. Hal ini meliputi:
a) Membentuk  badan  pengawas  independen  yang  memiliki  kewenangan  dan  sumber daya yang memadai untuk memantau kepatuhan terhadapregulasi.
b) Menerapkan  sanksi  yang  tegas  dan  proporsional  bagipelanggar  regulasi,  sehingga memberikan efek jeradan mendorong kepatuhan.
c) Meningkatkan  edukasi  dan  kesadaran  publik  tentang  pentingnya  perlindungan  data pribadi dan hak-hak mereka sebagai pemilik data.
13 Dandrivanto Budhijanto, Op.cit., halaman 32-34.
Pemenuhan dua tanggung jawab ini oleh pemerintahmerupakan langkah krusial dalam membangunkepercayaan publik dan memastikan bahwa data pribadiwarga negara terlindungi dari penyalahgunaan.
2. Pihak Pengontrol atau Pemproses Data
Pengontrol dan pemroses data memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan dan privasi data pribadi setiap individu. Mereka bertanggung jawab untuk:
a) Menerapkan  langkah-langkah  teknis  dan  organisatoris  yang  tepat untuk  melindungi data  dari  berbagai  risiko,  seperti  kebocoran,  penyalahgunaan,  dan  akses  yang  tidak sah.
b) Memilih  dan  menerapkan  langkah-langkah  mitigasi  risiko  yang  efektif untuk meminimalkan dampak jika terjadi kebocoran data.
c) Mematuhi  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku terkait  dengan perlindungan  data  pribadi,  seperti  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  (UU PDP) di Indonesia.

## 3. Si Pemilik Data
Di era digital ini, di mana data pribadi menjadi komoditas berharga, peran pemilik data dalam menjaga privasi menjadi semakin krusial. Keberhasilan upaya perlindungan data tidak hanya bergantung pada regulasi dan peran pihak lain, tetapi juga kesadaran dan tindakan aktif dari pemilik data itu sendiri. Ketika bermedia sosial, pemilik data haruslah menjadi pengguna yang  cerdas  dan  bertanggung  jawab.  Memahami  kode  etik  dan  tata  cara  penggunaan  media sosial merupakan langkah awal yang esensial. Hal ini meliputi:
a) Memahami jenis data pribadi yang dibagikan: Sadarilah informasi apa saja yang Anda bagikan di media sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung.
b) Menentukan  batasan  privasi:  Atur  pengaturan  privasi  akun  Anda  sesuai  dengan tingkat kenyamanan Anda.
c) Menyaring  informasi  yang  dibagikan:  Hindari  membagikan  informasi  pribadi  yang sensitif, seperti alamat rumah, nomor telepon, atau informasi keuangan.
d) Berhati-hati  dalam  berinteraksi:  Waspadalah  terhadap  penipuan  dan  penyalahgunaan data pribadi.

## 4. Aparat Penegak Hukum
Korelasi  Penegak  Hukum  dan  Pemilik  Data  dalam  Penegakan  Hukum  Penegakan hukum  merupakan  sebuah  sistem  yang  kompleks,  melibatkan  berbagai  elemen  dan  aktor, dengan korelasi yang erat antara penegak hukum dan pemilik data.
Peran Penegak Hukum:
a) Polisi: Bertanggung  jawab  untuk  menyelidiki  dan  menangani  kasus  pelanggaran hukum, termasuk yang berkaitan dengan data pribadi.
b) Hakim: Mengadili  dan  memutus  perkara  pelanggaran  hukum,  termasuk  yang  terkait dengan data pribadi.
c) Jaksa: Menuntut  pelanggar  hukum  di  hadapan  hakim,  termasuk  dalam  kasus pelanggaran terkait data pribadi.
d) BSSN: Melaksanakan  keamanan  siber  dan  sandi  negara,  termasuk  melindungi  data pribadi dari berbagai ancaman.
Peran Pemilik Data:
a) Memberikan  informasi  dan  bukti  yang  diperlukan dalam  proses  penegakan  hukum, termasuk terkait dengan data pribadi.
b) Melaporkan  kepada  penegak  hukum jika  terjadi  pelanggaran  hukum  terkait  data pribadi.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  kita  Tarik  garis  lurus  bahwa  jika  segala  pihak  berperan secara  baik  dan  peka  terhadap  apa  yang  menjadi  tugas  mereka  tentulah  pelanggaran  seperti
kejahatan  peretasan  ini  tidak  akan  terjadi,  Perlu  adanya  kontribusi  dan  korelasi  nyata  agar penegakkan hukum ini dapat dilakukan secara optimal dan juga maksimal. 14

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Data Pribadi
Dalam  ranah  hukum  pidana,  pertanggungjawaban  merujuk  pada  kewajiban  untuk menanggung konsekuensi hukum atas tindakan yang melanggar norma atau undang-undang. Ini mencakup proses penilaian terhadap pelaku kejahatan untuk menentukan apakah mereka harus  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan  mereka  dan  dikenai  hukuman  yang  sesuai. Proses  ini  melibatkan  pembuktian  kesalahan,  pengukuran  tingkat  kesalahan,  dan  penerapan hukuman  yang  sesuai,  yang  bertujuan  untuk  menegakkan  keadilan  dan  memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. 15
Berkaitan  dengan  contoh  kasus  farida  nurhan  dan  codebluuuu,  awal  mula  kronlogi perseteruan farida nurhan dan codebluuuu adalah ketika salah satu food vlogger tiktok yaitu Aa  Juju  melakukan  review  di  warung  nyak  kopsah  milik  bang  madun  yang  terletak  di  kota tangerang. Lalu, Aa Juju memberikan penilaian yang tidak baik terhadap warung itu. Karena, pelayanan  yang  tidak  menyenangkan  selama  menyantap  makanan  di  warung  nyak  kopsah. Codebluuuu lantas melakukan review juga dengan mencoba makanan di warung nyak kopsah milik bang madun itu. Senada dengan Aa Juju, codebluuuu pun memberikan penilaian yang tidak  baik  dan  mengkritik  warung  makanan  itu.  Kemudian,  farida  nurhan  mengetahui codebluuuu  seperti  membenarkan  pernyataan  Aa  Juju.  Faridan  nurhan  lantas  menegur codebluuuu melalui pesan langsung di akun instagram nya, farida nurhan menyebut apa yang telah  dilakukan  codebluuuu  telah  dapat  mematikan  rezeki  pemilik  warung.  Perseteruan  ini bergulir hingga farida nurhan membongkar identitas codebluuuu dan kasus penculikan anak yang ditudingkan oleh seorang perempuan kepada codebluuuu.
Kisruh  antara  dua  food  vlogger  merembet  menjadi  kasus  doxing  yang  dilakukan  oleh farida nurhan. Karena, farida nurhan mengungkap data pribadi codebluuuu ke publik. Selama ini,  sebagai  food  vlogger  yang  melakukan  review  makanan  codebluuuu  memang  menutupi identitas  dirinya  dengan  tidak  memberitahukan  nama  asli,  dan  tidak  pernah  menampakkan wajah  ketika  dia  melakukan  review.  Tidak  hanya  itu,  farida  nurhan  juga  menyebarkan rekaman  suara  yang  diduga  adalah  ibu  mertua  dari  codebluuuu.  Di  dalam  rekaman  itu terdengar seorang perempuan bercerita kepada pemilik warung nyak kopsah bahwa anaknya diculik dan dicuci otak oleh codebluuuu. Kemudian, dalam rekaman itu nama asli codebluuuu disebutkan dengan jelas. Menanggapi hal itu, codebluuuu mengatakan bahwa informasi yang disebarkan  oleh  farida  nurhan  adalah  salah  satu  bentuk  doxing  dan  penyebaran  hoaks  serta fitnah  dan  mencemarkan  nama  baiknya.  Codebluuuu  lantas  melayangkan  somasi  kepada farida nurhan, karena codebluuuu keberatan dengan doxing (menyebarkan identitas rahasia), penyebarluasan  berita  bohong,  dan  fitnah,  serta  pemecah  belah  dan  merusak  nama  baik codebluuuu  dan  farida  nurhan  juga  melakukan  bodyshaming  terhadap  codebluuuu  dengan reaksi  farida  nurhan  melihat  dan  menertawakan  codebluuuu  melalui  ponselnya  dan mengatakannya seperti dukun.
Penyebaran  data  pribadi  tanpa  persetujuan  di  Indonesia  dapat  dikategorikan  sebagai tindak  pidana  dan  pelakunya  dapat  dijerat  dengan  hukum.  Berikut  undang-undang  yang berkaitan dengan kasus tersebut:
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 yang berisikan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya
14 Indriana  Firdaus.  (2022).  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Hak  Privasi  Terhadap  Data  Pribadi  dari  Kejahatan Peretasan”. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 4 No. 2,  halaman 28 – 30.
15 Aryo  Fadlian.  (2020).  “Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Suatu  Kerangka  Teoritis”.  Jurnal  Hukum Positium, Vol. 5, No. 2, halaman 13.
informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan dan/atau  pencemaran  nama  baik  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4(empat) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta rupiah)”. 16
2. Pasal 310 Ayat 1  yang berisikan: “: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu  diketahui  umum,  diancam  karena  pencemaran  dengan  pidana  penjara  paling  lama  9 (sembilan)  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  4.500,00  (empat  ribu  lima  ratus rupiah)”. 17
3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data Pribadi pada Pasal 67 Ayat 2 yang berisikan: “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum  mengungkap  Data  Pribadi  yang  bukan  miliknya  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  65  ayat  2  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 18
Berdasarkan  pasal  –pasal  tersebut  terdapat  beberapa  pelanggaran  yang  dapat diidentifikasikan dalam kasus ini:
1. Farida Nurhan telah menyebarkan nama asli codebluuuu.
2. Farida Nurhan melakukan tindakan tersebut tanpa persetujuan dari codebluuuu.
3. Farida Nurhan melakukan bodyshaming.
4. Farida  Nurhan  menyebarkan  rekaman  suara  yang  diduga  ibu  mertua  dari  codebluuuu yang  didalam  rekaman  itu  seorang  perempuan  menyatakan  bahwa  anaknya  diculik  dan dicuci  otaknya  oleh  codebluuuu,  yang  dimana  tindakan  farida  nurhan  tidak  dapat dibenarkan. Yaitu, mencemarkan nama baik codebluuuuu.

## KESIMPULAN
Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  (UU  PDP)  telah  disahkan  di  Indonesia pada  tahun  2022.  Ini  merupakan  langkah  maju  dalam  melindungi  hak-hak  individu  di  era digital, di mana data pribadi menjadi komoditas berharga. UU PDP mengatur berbagai aspek terkait  dengan  perlindungan  data  pribadi,  termasuk  ruang  lingkup  data  pribadi,  pihak-pihak yang  berperan  dalam  penegakan  hukum,  dan  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelanggar. Tujuan  utama  UU  PDP  adalah  untuk  melindungi  hak-hak  dasar  dan  kebebasan  individu terkait  dengan  pengolahan  dan  penyimpanan  data  pribadi.  Data  pribadi  adalah  segala informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi secara mandiri atau ketika digabungkan dengan informasi lain. UU PDP mengatur berbagai jenis data pribadi, termasuk data spesifik seperti  data kesehatan dan biometrik, dan data umum seperti nama dan alamat.  Pemerintah, pengontrol  data,  pemroses  data,  pemilik  data,  dan  aparat  penegak  hukum  memiliki  peran penting  dalam  menegakkan  UU  PDP.  Pemerintah  perlu  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi kepada masyarakat tentang UU PDP dan pentingnya melindungi data pribadi. Pengontrol dan pemroses  data  harus  memastikan  keamanan  dan  privasi  data  pribadi  yang  mereka  kelola. Pemilik  data  perlu  lebih berhati-hati  dalam  membagikan  data  pribadinya  di  internet.  Aparat penegak  hukum  harus  menindak  tegas  pelanggaran  UU  PDP.  Kasus  Farida  Nurhan  dan Codebluuuu merupakan contoh pelanggaran UU PDP, di mana Farida Nurhan menyebarkan data  pribadi  dan  informasi  pribadi  tentang  Codebluuuu.  Kasus  ini  menunjukkan  pentingnya penegakan UU PDP untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan data pribadi.  Dengan  kerjasama  semua  pihak,  diharapkan  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Penting bagi semua pihak untuk memahami dan mematuhi UU PDP untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya.
16 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
17 Grahamedia Press, 3 Kitab Undang – Undang KUHPer, KUHP, KUHAP (2022), halaman 562.
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Kerjasama  dan  komitmen  dari  semua  pihak  sangatlah  penting  ,  diharapkan perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  dapat  terwujud  secara  optimal.  Hal  ini  akan memberikan  rasa  aman  dan  kepercayaan  bagi  masyarakat  dalam  menggunakan  teknologi digital dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

## REFERENSI
Aryo, F. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum Positium, Vol. 5 (No. 2), 13. Dandrivanto,  B.  (2023). Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia  Cyberlaw  & Cybersecurity. Bandung: PT Refika Aditama.
Elan,  Ampuan  ,  S.,  &  Junimart,  G.  (2022).  Efektivitas  Undang-Undang  ITE  Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Batam. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10 (No. 3), 91.
Evelyn Angelita, P. M., & Emmy, F. T. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022. Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 4 (No. 2), 147- 148.
Grahamedia, P. (2022). 3 Kitab Undang-Undang KUHPer, KUHP, KUHAP.
Indriana,  F.  (2022).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Hak  Privasi  Terhadap  Data  Pribadi  Dari Kejahatan Peretasan. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 4 (No. 2), 28-30.
Jeane  ,  N.  S.,  &  Lubna,  T.  S.  (2023).  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Tindakan  Doxing Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022. Jurnal  Kewarganegaraan,  Vol. 7 (No. 2), 1709.
Kiki, A., Ifahda Pratama , & Dodi, J. W. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  Pengancaman  Kekerasan  Melalui  Media  Sosial. Jurnal  Justisia:  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 7 (No. 1), 269.
Moh,  H.  H.  (2021).  Urgensi  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Perlindungan  Data Pribadi. Jurnal Hukum Unissula, Vol. 37 (No. 2), 127.
Muhammad,  A.  C.,  &  Hari,  S.  (2023).  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Doxing Menurut  UU  ITE  dan  UU  PDP. Burreaucracy  Journal:  Indonesia  Journal  Law  and Social-Political Governance, Vol. 3 (No. 1), 567.
Muhammad,  F.,  &  Shelvi,  R.  (2023).  Ruang  Lingkup  Perlindungan  Data  Pribadi:  Kajian Hukum Positif Indonesia. Ganesha Law Review, Volume 5 (Issue 1), 45-46. Sinta,  D.  R.  (2023). Pembahasan  UU  Perlindungan  Data  Pribadi  (UU  RI  NO.  27  TAHUN 2022). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Vina, O. V., Maya, R., & Marlina, H. A. (2023). Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Data  Pribadi  Media  Sosial  (Studi  Mahasiswa  Hukum  Banyumas). Lontar  Merah,  Vol. 6 (No. 1), 609. Wahyudi  ,  D.,  &  M.,  J.  S.  (2019). Perlindungan  Data  Pribadi  Konsep,  Instrumen,  dan Prinsipnya. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).