Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
KEDUDUKAN ANAK  ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI DESA SIOGUNG-OGUNG KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR Valentinus Rolando Naibaho 1 , Mei Sinta Uli Br. Sihombing 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, email: valentinusnaibaho@gmail.com

## ABSTRACT
ARTICLE INFO The  traditional  Batak  Toba  tribe  adheres  to  the  father's  lineage  system (patrilineal)  so  that  the  clan  is  arranged  according  to  the  father's  lineage (patrilineal),  in  the  Batak  Toba  community  marriage  is  a  living  value  to continue  the  offspring,  therefore  marriages  that  do  not  have  children  can  do adoption.  However,  in  its  implementation  there  are  still  many  conflicts  and problems  that  occur  in  the  position  of  adopted  children  in  the  Toba  Batak customary tribe. Sources of data used in this paper are secondary collecting data that has been there before by collecting data contained in legislation relating to issues  in  this  journal.  According  to  the  Batak  Toba  customary  law  adopted children  have  the  same  position  as biological  children,  in  Indonesia  adoption must be carried out legally based on Indonesian Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the implementation of adoption. The conclusion that we take is that the adopted child has the right to inheritance from his adoptive parents as long as the adopted child has followed all the processes in the Rajahon or inaugurated with a traditional ceremony.
Keywords : Batak Toba; Inheritance; Adopted children
Cite this paper : Valentinus Ronaldo Naibaho, M. S. (2021). Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Desa Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4 (2).
Scope Article Law and Society

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki bermacam ragam suku adat salah satunya ialah Suku adat Batak toba yang bermukim meliputi kabupaten toba samosir, Harahap mengatakan bahwasanya nenek moyang suku batak berasal dari utara yang pindah kekepulauan philipina setelah itu berpindah lagi ke Sulawesi selatan , mereka akhirnya berlayar kearah barat bersama dengan angin  timur  sampai  ke  sumatera  selatan  di  sekitaran  lampung  setelah  menjelajahi  barat mereka mendarat di  pelabuhan barus sekarang lalu pindah kepedalaman dan bermukim di kaki gunung pusuk buhit ditengah pulau samosir yang dianggap sebagai kawasan asal mula suku batak toba. 1 Suku adat batak toba menganut system garis keturunan ayah (patrilineal) maka  dengan  begitu  marga  tersebut  disusun  menurut  garis  keturunan    ayah 2 karena
1 Bungaran Antonius Simanjuntak, Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba – Bagian Sejarah Batak, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hal 64.
2 Bungaran Antonius Simanjuntak, Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hal 12.
masyarakat  batak  toba  menarik  garis  keturunan  dari  ayah  maka  posisi  anak  perempuan tidak sepadan dengan anak laki-laki dikarenakan derajat anak laki-laki lebih berpengaruh dibandingkan perempuan khususnya dalam hal warisan.
Pada  masyarakat  batak  toba  makna  perkawinan  ialah  suatu  nilai  yang  hidup  untuk melanjutkan  keturunan  serta  menjaga  silsilah  dalam  keluarga. 3 Dalam  suatu  perkawinan antara suami dan istri diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik dan merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. 4 Oleh karena itu perkawinan yang tidak mempunyai keturunan dapat mengadakan pengangkatan seorang anak, pengangkatan anak ialah suatu cara mengangkat anak orang  lain baik yang ada hubungan darah maupun tidak berhubungan darah. 5 Akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum  memperoleh  nama  dari  Bapak  angkat,  di  jadikan  sebagai  anak  yang  berasal  dari perkawinan  orang  tua  angkat  dan  menjadi  ahli  waris  orang  tua  angkat. 6 Undang-undang nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  secara  tegas  menyatakan  tujuan pengangkatan  anak  atau  motivasinya  hanya  bisa  dilaksanakan  untuk  menyediakan kebutuhan hidup dan menanggung hak-hak anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal serupa dengan harkat martabat kemanusiaan 7
Namun  dalam  pelaksanannya  sampai  saat  ini    masih  banyak  terjadi  konflik  dan permasalahan yang terjadi dalam kedudukan seorang anak yang diangkat terutama dalam suku adat batak  toba. Salah satunya ialah  permasalahan tentang  kedudukan  anak angkat dalam  pewarisan.  Hukum  waris  merupakan  hukum  harta  kekayaan  dalam  ruang  lingkup dikarenakan  seseorang  wafat  maka  akan  adanya  pemindahan  yang  di  tinggalkan  oleh pewaris  dapat  berakibat  bagi  pemindahan  ini  untuk  orang-orang  yang  mendapatkan warisan tersebut baik antara sesama ikatan keluarga mereka ataupun pihak ketiga. 8
Dalam Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem hukum, yaitu Hukum waris menurut Hukum Adat, Hukum waris menurut Hukum Islam, dan Hukum waris menurut BW ( Burgelijk  Wetboek )  yang  pemberlakuannya  didasarkan  pada  pilihan  hukum  masyarakat. Pengaturan hukum waris menurut hukum adat mengacu pada system yang berlaku pada masing-masing masyarakat, pengaturan waris dalam Hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI),  dan  pengaturan  waris  menurut  Hukum  Perdata  menuruti  pengaturan  dalam  BW ( Burgelijk Wetboek ). 9
Berlandaskan  dari latar belakang tersebut, maka kami penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Adat Batak Toba Di Desa Siogung-Ogung Kabupaten Samosir.
Rumusan  Masalah  dalam  penelitian  ini  yakni  tentang  Bagaimana  kedudukan  anak angkat  dalam  masyarakat  batak  toba  di  Desa  SiOgung-Ogung  Kabupaten  Samosir, Bagaimana syarat-syarat pengangkatan anak dalam hukum adat batak toba di Desa SiOgung-
3 Sri Hajati et.al, Buku Ajar Hukum Adat, Kencana, Jakarta, 2018, hal 208.
4 Aladdin dan Agil, Tesis : “Perbandingan antara Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)” (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2019), Hal 1.
5 Ibid, hal 1986
6 Irma Devita Purnamasari, Hak Waris Anak Adopsi Menurut Hukum Barat dan Hukum Islam , Diambil dari: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50877107ba949/hukum-waris-anak-adopsi/
7 Undang-undang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
8 Ronald Saijadan dan Roger F.X.V Letsoin, Buku Ajar Hukum Perdata, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hal 107.
9 Sintia  Stela  Karaluhe, Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Mendapatkan  Harta  Warisan  Ditinjau  Dari Hukum Waris, Dimuat Dalam Jurnal, Volume 4, Nomor. 1.
Ogung  dan  Bagaimana  pembagian  warisan  anak  angkat  dalam  suku  batak  toba  di  Desa SiOgung-Ogung Kabupaten Samosir.
Adapun Tujuan  dari Penelitian ini  yaitu guna mengetahui  kedudukan  anak  angkat masyarakat batak toba di desa siogung-ogung, guna mengetahui syarat-syarat pengangkatan anak dalam hukum adat batak toba di desa siogung-ogung dan guna mengetahui pembagian warisan anak angkat dalam suku adat batak toba di desa siogung-ogung.

## METODE
Jenis Penelitian ini  menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan dalam mencari dan mendapatkan data yang diperlukan, tidak hanya dalam segi-segi yuridis saja melainkan  juga  pada  hasil  penelitian  dilapangan.  Sifat  Penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  yakni  penelitian  yang  bersifat menggambarkan serta memaparkan masalah berkaitan  dengan penelitian. Sumber bahan hukum  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yaitu  mengumpulkan  data  yang  telah  ada sebelumnya (perpustakaan), dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta tulisan yang berkaitan.
1. Bahan Hukum Primer meliputi:
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
 UU Nomor 4 Tahun Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak
2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu memberikan penjelasan dari bahan hukum primer seperti uu, buku serta tulisan yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, kamus hukum, dan kamus besar Bahasa batak toba.
Pengumpulan  data  yang  di  gunakan  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku    serta dokumen dan menganalisa bahan-bahan Pustaka yang berkatian dengan penelitian.
Analisis  data  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis  kualitatif  dimana dengan menjawab dan memecahkan masalah dari pertanyaan-peranyaan yang bersumber dari buku, atau perundang-undangan serta wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan anak angkat dalam masyarakat batak toba
Anak  angkat  ialah  suatu  Tindakan  hukum  pada  konteks  hukum  adat  dan kekeluargaan(keturunan) jika seorang anak telah dikukut   dipupon, diambil menjadi anak angkat, maka dia akan didudukan dan di terima dalam suatu posisi yang di persamakan baik biologis kendatipun sosial yang dahulu tidak melekat pada anak tersebut. 10
Menurut Pendapat yang di kemukaakan oleh TerHaar, ia menyatakan bahwasannya seseorang anak yang telah diakui sebagai anak angkat, menciptakan hak-hak yuridis dan sosial baik di dalam persepektif hukum waris,  keharusan  nafkah  dan perlindungan anak, perkawinann dan sosial kemasyarakatan. 11
Adapun tujuan pengangkatan anak terdiri dari berbagai macam, yakni:
1. Hukum adat.
10 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal 31.
2. Hukum islam.
3. Perundang-undangan.
Pengangkatan  anak  berdasarkan  hukum  adat  sangat  bervariasi  sementara  itu pengangkatan anak berdasarkan hukum islam dan perundang-undangan mempunyai tujuan untuk  kepentingan  yang  baik  bagi  anak. 12 Dan  menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu :
1. Anak  memiliki  hak  atas  kepentingan,  pemeliharaan,  didikan  dan  pengarahan berdasarkan  kasih  sayang  baik  dalam  keluarganya  maupun  didalam  asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak memiliki hak atas pelayanan dalam meluaskan kemampuan dan kehidupan sosialnya,  serupa  dengan  kebudayaandankepribadian  bangsa,  dalam  menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak  memiliki  hak  atas  pemeliharaan  dan  perlindungan,  baik  semasa  dalam kandungan maupun sesudah kelahiran.
4. Anak  memiliki  hak  atas  pertahanan  tentang  lingkungan  hidup  yang  dapat membahayakannya  atau  menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangannya dengan wajar.
Pengangkatan  anak  juga  bisa  menjadi  pancingan  bagi  suatu  pasangan  yang  sudah sangat lama menantikan seorang anak agar dapat memiliki anak.
Menurut hukum adat batak toba anak angkat memiliki hak yang serupa dengan anak kandung, 13 oleh  karena  itu    pengangkatan  anak  secara  hukum  adat  tidak  mempunyai kekuatan hukum sebelum di resmikan sama pengadilan. Dikarenkan hal tersebut beberapa kasus perdata yang sifatnya sengketa (contentiosa) gugatan waris, yang umumnya terdapat petitum permohonan pengesahan pengangkatan anak yang telah berlangsung sangat lama dan dilaksanakan menurut hukum adat sekitar, demi untuk memperoleh harta warisan dari harta peninggalan orangtua angkatnya. 14

## Syarat-syarat pengangkatan anak dalam hukum adat batak toba
Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dalam satu lingkungan keluarga dan kerabat tertentu. 15
Di Indonesia pengangkatan anak perlu dilaksanakan secara legal yang  berdasarkan pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  no  54  tahun  2007  tentang  pelaksanaan pengangkatan anak, dan berikut  beberapa syarat-syarat pengangkatan anak di Indonesia, yakni  syarat  pengangkatan  anak  menurut  hukum  adat  dan  syarat  pengangkatan  anak menurut peraturan perundang-undangan.
1. Syarat pengangkatan anak menurut hukum adat batak toba
Menurut wawancara yang kami lakukan kepada pembicara adat (parhata adat) bapak  juanda  nababan  syarat  pengangkatan  anak  di  dalam  hukum  adat adalah sebagai berikut:
A. Pasangan suami-istri yang ingin mengambil seorang anak menjadi anak angkat harus di pastikan terlebih dahulu tidak memiliki seorang anak laki-laki.
12 MusthofaSy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Kencana, Jakarta, 2008, hal 41.
13 Wawancara dengan Bapak Juanda Nababan di desa Si ogung-ogung Kabupaten Samosir Pada Tanggal 19 Februari 2021
14 Ibid hlm 43
15 Yayasan Sayap Ibu, Prosedur Pengangkatan Anak Domestik Oleh Warga Negara Indonesia, Diambil dari: http://sayapibujakarta.org/prosedur-pengangkatan-anak-domestik-oleh-warga-negara-indonesia/
B. Anak  yang  ingin  diangkat  harus  lah  anak  dari  keluarga  dekat  seperti adik atau kakak kandung dari pasangan yang ingin mengangkat anak.
C. Pengangkatan  anak  harus  dilakukan  dengan  cara  di  rajahon  atau dilakukan dengan upacara adat batak yang akan di hadiri oleh hula-hula, dongan tubu, boru, serta pengetua-pengetua adat setempat.
Dikarenakan  masih  banyaknya  di  Indonesia  pengangkatan  anak  berdasarkan kebiasaan adat setempat (Pasal 9 ayat 1  PP 54 Tahun 2007) dan pengangkatan secara adat kebiasaan di perbolehkan dan dilakukan dengan tata cara dan syarat-syarat sesuai di dalam masyarakat adat bersangkutan (Pasal 19 PP 54 Tahun 2007). 16
2. Syarat pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Persyaratan pengangkatan anak Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak sebagai berikut :
1. Syarat anak yang akan di angkat, yaitu:
a. Belum berusia 18(delapan belas) tahun;
b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; c. Berada  dalam  asuhan  keluarga  atau  dalam  Lembaga pengasuhan anak; d. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
a. Anak  belum  berusia  6(enam)tahun,  merupakan  prioritas utama; b. Anak  berusia  6(enam)tahun  sampai  dengan  belum  berusia 12(duabelas), sepanjang ada alasan mendesak; c. Anak berusia 12(dua belas)tahun sampai dengan belum berusia 18(delapanbelas)tahun, sepanjang anak memerlukan
perlindungan khusus.
Bagaimana pembagian warisan anak angkat dalam suku batak toba
Peraturan mengenai pembagian harta warisan di Indonesia terdapat 3 macam, yaitu menurut  Hukum Islam, Hukum Perdata (BW) dan Hukum Adat :
Pembagian harta warisan anak angkat menurut Hukum Islam.
Kompilasi  hukum  islam  (KHI)  menunjuk  pengertian  anak  angkat  dalam  pasal  171 huruf  (h)  sebagai  :  anak  yang  dalam  pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari,biaya pendidikan  dan  sebagainya  beralih  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua  angkatnya berdasarkan  putusan  pengadilan. 17 Di  Dalam  hukum  islam  pembagian  harta  warisan diberikan kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan sebapak seibu, sebapak atau seibu saja). Ahli waris berjumlah 25 orang , yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.
16 Letezia Tobing, Keabsahan Pengangkatan Anak Secara Adat , Diambil dari:
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54622bbfeebc1/keabsahan-pengangkatan-anak- secara-adat/
17 Drs. H.Nur Mujib, MH., Anak Angkat Dan Sengketa Waris , Diambil dari: https://www.pa- jakartatimur.go.id/artikel/332-anak-angkat-dan-sengketa- waris#:~:text=Karena%20bukan%20ahli%20waris%2C%20maka,mendapatkan%20harta%20warisan%20orangtua% 20angkatnya .
Adapun ahli waris dari pihak laki-laki sebagai berikut:
1. Anak laki-laki (al ibn)
2. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (ibnul ibn)
3. Bapak (al ab)
4. Datuk, yaitu bapak dari bapak (al jad)
5. Saudara laki-laki seibu sebapak (al akh as syqiq)
6. Saudara laki-laki sebapak (al akh liab)
7. Saudara laki-laki seibu (al akh lium)
8. Keponakan laki-laki seibu sebapak (ibnul akh as syaqiq)
9. Keponakan laki-laki sebapak (ibnul akh liab)
10. Paman seibu sebapak
11. Paman sebapak (al ammu liab)
12. Sepupu laki-laki seibu sebapak (ibnul ammy as syaqiq)
13. Sepupu laki-laki sebapak (ibnul ammy liab)
14. Suami (az zauj)
15. Laki-laki  yang  memerdekakan,  maksudnya  orang  yang  memerdekakan seorang hamba apabila sihamba tidak mempunyai ahli waris.
Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah :
1. Anak perempuan (al bint)
2. Cucu perempuan (bintul ibn)
3. Ibu (al um)
4. Nenek, yaitu ibunya ibu (al jaddatun)
5. Nenek dari pihak bapak ( al jaddah minal ab)
6. Saudara perempuan seibu sebapak (al ukhtus syaqiq)
7. Saudara perempuan sebapak (al ukhtu liab)
8. Saudara perempuan seibu (al ukhtu lium)
9. Isteri (az zaujah)
10. Perempuan yang memerdekakan (al mu’tiqah)
Sebelum  ahli  waris  menerima  harta  warisan,  ada  kewajiban  ahli  waris  terhadap pewaris menurut ketentuan pasal 175 KHI yaitu :
1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah  selesai
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
3. Menyelesaikan wasiat pewaris
4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak 18
Sedangkan pemberian harta warisan kepada anak angkat walaupun anak angkat tidak memiliki  hubungan  darah  dengan  orang  tua  angkatnya  namun  ia  berhak  mendapatkan perhatian, kasih sayang dari orang tua angkatnya sama seperti anak kandung, mendapatkan nafkah,  mendapatkan  Pendidikan  yang  layak  dan  hak  untuk  mendapatkan  pemenuhan kebutuhan  kehidupan.  Oleh  karena  tidak  adanya  hubungan  darah  anak  angkat  terhadap orang  tua  angkatnya  maka  anak  angkat  tidak  bisa  menjadi  ahli  waris  bagi  harta  warisan orang  tua  angkatnya  sesuai  dengan  pasal  174  Kompilasi  Hukum  Islam.  Walaupun  anak angkat  tersebut  tidak  menjadi  ahli  waris  untuk  harta  orang  tua  angkatnya,  anak  angkat berhak atas bagian harta  warisan orang tua angkatnya dengan mendapatkan  bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaiman diatur dalam pasal 209 ayat (2). 19
18 Sugali, Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata, Diambil dari: http://sugalilawyer.com/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-islam-dan-kuh-perdata-bw/
19 Zahra Ayu Agridiaryni , Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Huukum Waris Islam Di Indonesia, Diambil dari:
 Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata
Waris menurut perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang terbantu diakibatkan hukum pada umumnya di bidang  hukum  yang  terbantu  akibat  hukum  pada  ummumnya  di  bidang  hukum  harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang di tanggapi oleh akibat- akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanaya,baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga. 20 Waris juga  merupakan salah satu cara yang limitative  di  peruntukan  untuk  memperoleh  hak  milik  dan  karena  benda  (hak)  milik merupakan  salah  satu  unsur  pokok  dalam  sutau  benda  maka  hukum  waris  diatur  dalam buku II Bersama-sama dengan pengaturan benda yang lain,dalam pasal 584 KUHPerdata hak milik dari suatu benda tak dapat di peroleh dengan cara lain melainkan,pemilikan,karena perlekatan  karena  kadaluarsa,karena  pewarisan  baik  menurut  undang-undang  maupun menurut surat wasiat, 21 dalam hukum waris perdata ada beberapa pihak yang menjadi ahli waris  secara  alami  yakni  mereka  yang  di  tunjuk  sesuai  undang-undang,anatara  lain suami/istr,anak,kakek/nenek,dan alinnya sebagaimana termasuk dalam golongan IV.hak ini disebut dengan instestato.pihak yang di tunjuk secara khusussebagai ahli waris sesuai isi wasiat milik pewaris.umummnya disebut surat wasiat,surat ini tetap perlu disahkan oleh notaris.hak  ini  disebut  dengan  testamenter.anak  yang  masih  berada  di  dalam kandungan.walau belum dilahirkan,statusnya bisa disahkan langsung sebagai ahli waris jika di perlukan.hak ini di perkuat oleh ketentuan pasal 2 KUHPerdata 22 , hukum perdata waris juga mengatur tentang pembagian harta kepada seorang anak angkat Dalam perspektifnya Hukum perdata Waris anak angkat mendapatkan hibah wasiat sebagai mana diatur dalam pasal  957  KUHPerdata  bahwa  Hibah  wasiat  adalah  suatu  penetapan  wasiat  yang  khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang- barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak  bergerak  atau  memberikan  hak  pakai  hasil  atas  merseluruh  atau  sebagian  harta peninggalannya.
Tetapi dalam hal pemberian hibah perlu dan harus juga di perhatikan hak ahli waris sahnya yang diatur dalam pasal 972 KUHPerdata bahwa apabila warisan tidak seluruhnya atau  Sebagian  diterimanya,  atau  apabila  warisan  diterimanya  dengan  hak  istimewa  akan pendaftaran harta peninggalan, dan yang ini mencukupi guna memenuhi akan segala wasiat, maka hibah-hibah itu dalam keseimbangan dengan besarnya, harus dikurangi, kecuali yang mewariskan  tentang  hal  ini,  telah  menetapkan  ketentuan-ketentuan  lain  dalam  surat wasiatnya. 23

##  Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat
Hukum  waris  adat  adalah  tata  cara  pewarisan  menurut  hukum  adat  yang  berlaku .hukum  ini  merupakan  konsekuensi  dari  masih  terpeliharanya  hukum  adat  di  Indonesia sebagai  bagian  dari  kekayaan  bangsa  Indonesia,dapat  dikatakan  bahwa  keragaman kehidupan masyarakat Indonesia berbanding lurus dengan hukum adatnya,tidak terkecuali dengan hukum waris angkat 24 adapun  Pembagian harta warisan kepada anak angkat bisa
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1215#:~:text=Meskipun%20anak%20angkat %20bukan%20sebagai,harta%20peninggalan%20orang%20tua%20angkatnya .
20 Shallman, Tata Cara Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Diambil dari: Tata Cara Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) - Shallman (shallmanalfarizy.com)
21 Mui Sumut, Hukum Waris Perdata , Diambil dari: HUKUM WARIS PERDATA – MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA (muisumut.com)
22 IDN Times, Pembagian Harta Warisan Begini Ketentuannya Diambil dari: Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata, Begini Ketentuannya (idntimes.com)
23 Dhea Prayitno, Apakah Anak Angkat Berhak Jadi Ahli Waris, Diambil dari: https://smartlegal.id/hukum- keluarga/2019/02/18/apakah-anak-angkat-berhak-jadi-ahli-waris/
24 Wahyu Kuncoro, Waris Permasalahan Dan Solusinya , Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, Hal 12.
terjadi apabila pewaris sudah meninggal dunia dan anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Oleh karena itu, berdasarkan hukum adat maka dalam memilih siapa yang akan menjadi ahli waris digunakan dua macam garis inti ,yaitu:
A. Garis inti keutamaan
B. Garis inti penggantian
Adapun golongan Garis inti keutamaan yaitu garis hukum yang memutuskan urutan- urutan  keutamaan  di  antara  kelompok-kelompok  dalam  keluarga  pewaris  dengan pengertian bahwa kelompok yang satu lebih diprioritaskan dari pada kelompok yang lain. Dengan garis inti keutamaan tadi, maka orang-orang yang memiliki hubungan darah terbagi dalam kelompok-kelompok, seperti berikut:
A. Kelompok-kelompok keutumaan I
: Keturunan pewaris.
B. Kelompok-kelompok keutamaan II
: Orangtua pewaris.
C. Kelompok-kelompok keutamaan III   : Saudara-saudara pewaris dan keturunanya
D. Kelompok-Kelompok keutamaan IV  : Kakek dan nenek pewaris.
E. Dan seterusnya.
Garis inti penggantian yaitu garis hukum yang bermaksud untuk memutuskan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok-kelompok keutamaan tertentu, hadir sebagai ahli waris. Yang bersungguh-sungguh untuk menjadi ahli waris adalah:
A. Orang yang tidak memiliki hubungan dengan pewaris.
B. Orang yang sudah tidak ada lagi pehubungannya dengan pewaris. 25
Namun di dalam hal ini bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan dalam perspektif hukum adat yang khususnya untuk suku batak toba. Untuk keluarga  yang  mengangkat  anak,  kedudukan  anak  yang  di  angkat  tersebut    dalam hukum  adat  batak  toba  diatur  seperti  yang  sudah  penulis  dapatkan  dari  hasil mewawancarai  pemuka  adat  (parhata)  yaitu  Bapak  Juanda  Nababan  yang menjelaskan sebagai berikut : “Anak angkat mempunyai hak atas warisan orang tua angkatnya  atau  menjadi  ahli  waris  selama  anak  angkat  tersebut  menghilangkan perangainya sebagai orang asing di dalam keluarga tersebut, dan pembagian harta warisan  anak  angkat  dalam  suku  batak  toba  sama  haknya  dengan  anak  kandung dikarenakan anak angkat tersebut sudah dirajahon (diresmikan dengan upacara adat bataktoba)”. Tetapi didalam  pembagian hartawarisan tersebut  tidak diatur berapa besar  hak  anak  angkat  dan  anak  kandung,  pembagian  besar  dan  kecilnya  harta warisan tersebut tergantung orang tua yang memberikan berapa besar harta warisan yang di terima oleh anak angkat maupun anak kandung.

## PENUTUP
1. Menurut  hukum  adat  suku  batak  toba  kedudukan  anak  angkat  mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, tetapi pengangkatan anak secara adat tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum disahkan oleh pengadilan.
2. Pasangan yang ingin mengangkat anak harus memenuhi syarat sesuai peraturan- peraturan  dalam  adat  batak  toba.  Pasangan  tersebut  sudah  lama  tidak mempunyai  anak,  anak  yang  di  angkat  haruslah  anak  dari  keluarga  dekat  dan harus di rajahon atau di lakukannya acara adat dengan dihadirkannya hula-hula, dongan tubu, boru serta pengetua-pengetua adat.
25 Soerjono soekanto dan Soleman, Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 261.
3. Anak angkat berhak akan harta warisan dari orang tua angkatnya selama anak angkat tersebut sudah mengikuti segala proses dirajahon atau diresmikan dengan upacara adat dan anak tersebut sudah menghilangkan perangainya sebagai orang asing dalam keluarga tersebut. Pembagian harta warisan adalah hak orangtuanya untuk  memberikan  atau  membagi  seberapa  besar  untuk  anak  angkat  dan seberapa besar untuk anak kandung.

## SARAN
1. Bagi keluarga atau pasangan yang akan mengangkat anak dengan mengikuti tata cara yang di atur menurut adat istiadat harus juga untuk melakukan pengangkatan anak  secara  perdata  untuk  menghindari  terjadinya  kasus  gugatan  waris dikarenkan pengangkatan anak secara adat tidak memiliki kekuatan hukum.
2. Pasangan  yang mengangkat  anak diharapkan tidak melanggar atau melewatkan semua proses  pengangkatan anak menurut adat batak  toba dikarenakan semua proses  dan  tata  cara  pengangkatan  anak  tersebut  harus  lah  dilaksanakan  dan dijalankan.
Anak angkat maupun anak kandung tidak boleh meminta atau menentukan besaran warisan untuk dirinya, tetapi hak untuk memberikan besar atau kecilnya harta warisan bagi anak kandung dan anak angkat sepenuhnya merupakan hak orang tua mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Buku
Hajati, Sri et. al, (2018), Buku Ajar Hukum Adat, Jakarta: Kencana
Kamil  Ahmad  dan  Fauzan,  (2017), Hukum  Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di Indonesia, Depok: RajaGrafindo Persada
Saija Ronald dan Roger, (2018), Buku Ajar Hukum Perdata, Yogyakarta: Deepublish Simanjuntak, Bungaran Antonius, (2009), Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba- Bagian Sejarah Batak, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Simanjuntak,  Bungaran  Antonius,  (2015), Arti  dan  Fungsi  Tanah  bagi  Masyarakat  Batak Toba, Karo, Simalungun, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Soekanto  Soerjono  dan  Soleman,  (2016), Hukum  Adat  Indonesia, Jakarta:  RajaGrafindo Persada
Sy, Musthofa, (2008), Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana Wahyu  Kuncoro,  (2015), Waris  Permasalahan  Dan  Solusinya ,  Jakarta,  Raih  Asa Sukses

## Jurnal
Agridiaryni, Zahra Ayu, Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Huukum Waris Islam Di Indonesia, Diambil dari:
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1215#:~:te
xt=Meskipun%20anak%20angkat%20bukan%20sebagai,harta%20peninggalan% 20orang%20tua%20angkatnya
Aladdin dan Agil, (2019), Tesis : Perbandingan Antara Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris  Islam  Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dengan  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) , Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. Karaluhe, Sintia Stela, (2016), Kedudukan Anak Angkat dalam mendapatkan Harta Warisan ditinjau dari Hukum Waris , Dimuat Dalam Jurnal, Volume 4, Nomor. 1

## Wawancara
Bapak Juanda Nababan di Desa Si Ogung-Ogung Kabupaten Samosir Pada 19 Februari 2021
Website
Prayitno,  Dhea Apakah  Anak  Angkat  Berhak  Jadi  Ahli  Waris ,  Diambil:  Mei  11,  2021, Dari: https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2019/02/18/apakah-anak-angkat- berhak-jadi-ahli-waris/
Purnamasari, Irma Devita, Hak Waris Anak Adopsi Menurut Hukum Barat dan Hukum Islam , Diambil; Mei 11, 2021,Dari:
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50877107ba949/hukum- waris-anak-adopsi/
Tobing, Letezia, Keabsahan Pengangkatan Anak Secara Adat , Diambil dari: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54622bbfeebc1/keabsaha n-pengangkatan-anak-secara-adat/
Sugali, Pembagian  Harta  Waris  Menurut  Hukum  Islam  dan  KUH  Perdata, Diambil  dari: http://sugalilawyer.com/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-islam-dan-kuh- perdata-bw/
Yayasan Sayap Ibu, Prosedur Pengangkatan Anak Domestik Oleh Warga Negara Indonesia, Diambil  dari: http://sayapibujakarta.org/prosedur-pengangkatan-anak-domestik- oleh-warga-negara-indonesia/
Drs. H. Nur Mujib, MH., Anak Angkat Dan Sengketa Waris , Diambil dari: https://www.pa- jakartatimur.go.id/artikel/332-anak-angkat-dan-sengketa- waris#:~:text=Karena%20bukan%20ahli%20waris%2C%20maka,mendapatkan %20harta%20warisan%20orangtua%20angkatnya .
Mui Sumut, Hukum Waris Perdata , Diambil dari: HUKUM WARIS PERDATA – MAJELIS

## ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA (muisumut.com)
Shallman, Tata  Cara  Pembagian  Warisan  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata , Diambil dari: Tata Cara Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) - Shallman (shallmanalfarizy.com)
IDN Times, Pembagian Harta Warisan Begini Ketentuannya Diambil dari: Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata, Begini Ketentuannya (idntimes.com)