P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PROBLEMATIKA KORUPSI DANA DESA PADA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PRINSIP
TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPATIF
Adi Fauzanto 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, email: adifauzan06@gmail.com

## ABSTRAK
ARTICLE INFO Perkembangan masyarakat dan negara pasca reformasi menerapkan sistem desentralisasi. Berdampak  kepada  terbentuknya  pemerintahan  daerah  dan struktural dibawahnya termasuk Desa. Desa sendiri merupakan unsur dari lingkup daerah terkecil, menjadi unsur penting dalam pembangunan disegala bidang  di  negara  Indonesia.  Wujud  pembangunan  desa  adalah  dengan memberikan  pengalokasian  dana  yang  merupakan  salah  satu  pendapatan keuangan  desa,  yang  biasa  disebut  dengan  Dana  Desa.  Perwujudan  tujuan dana  desa  tidak  tercapai  dengan  mudah,  terdapat  problematika  terhadap pengelolaan  dana  desa,  yaitu  korupsi  dana  desa.  Diperlukan  rekonstruksi sistem  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  baik  dari  awal proses  perencanaan  hingga  pencairan  Dana  Desa  dengan  menggunakan prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipatif  dapat  menghasilkan analisis  dari  permasalahan  tersebut.  Korupsi  Dana  Desa  dikarenakan peningkatkan  dana  desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah,  dan  tidak  optimalnya  sistem  pengelolaan  dari  pejabat berwenang. Penyebabnya bersumber dari rendah nya kualitas sumber daya manusia aparatur desa tersebut didukung dengan tidak adanya transparansi, akuntabilitas,  dan  partisipatif  dari  masyarakat.  Dalam  hal  ini  diperlukan sumber  daya  manusia  dalam  mengelola  organisasi  sehingga  laporan keuangan  tersebut  dapat  terlaksana  dengan  baik,  selain  itu  diperlukan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana
Desa.
Kata Kunci:
Dana Desa, Korupsi; Transparansi; Akuntabilitas; Partisipatif
Cite this paper: Fauzanto, A., 2020. Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip
Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(1).

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Konsekuensi  daripada negara  hukum,  segala  bentuk  aktivitas  di  negara  Indonesia  diperlukan  hukum  yang mengatur masyarakat dan negara. Perkembangan masyarakat dan negara salah satunya
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 1 / Juni 2020
di  era  pasca  reformasi,  negara  Indonesia  menerapkan  sistem  desentralisasi. 1 Sistem tersebut  berdampak  kepada  pemerintahan  daerah  untuk  mengembangkan  daerah- daerah nya.
Pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan daerahnya dibantu dengan struktural  dibawah  pemerintah  daerah,  yaitu  terdapat  kecamatan  dan  kelurahan  atau desa.  Berbicara  mengenai  desa 2 yang  merupakan  unsur  dari  lingkup  daerah  terkecil, menjadi unsur penting dalam pembangunan disegala bidang di negara Indonesia. Desa menurut  Prof.  Drs.  HAW.  Widjaja  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Otonomi  Desa” menyatakan  bahwa,  Desa  merupakan  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  susunan  asli  berdasarkan  hak  asal  usul  yang  bersifat  istimewa.  Landasan pemikiran  dalam  mengenai  pemerintahan  desa  adalah  keanekaragaman,  partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 3
Oleh  karena  pentingnya  desa  sebagai  unsur  penting  dalam  pembangunan  di Indonesia,  dibentuk  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang  secara filososif  termaktub  dalam  konsideran  menyatakan  dalam  perjalanan  ketatanegaraan Republik  Indonesia,  Desa  telah  berkembang  dalam  berbagai  bentuk  sehingga  perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Untuk mewujudkan tujuan filosofis mengenai desa di Indonesia, desa diberikan adanya  kewenangan  lokal  untuk  mengatur  rumah  tangganya. 4 Undang-undang  ini memberikan  suatu  perubahan  yang  sangat  signifikan  dibandingkan  dengan  undang- undang sebelumnya, dimana desa hanya sebagai “ suatu sub sistem ” pemerintahan tanpa kewenangan  pengelolaan  keuangan  secara  mandiri. 5 Perubahan  tersebut  merupakan amanat daripada reformasi yaitu desentralisasi hingga ke daerah-daerah termasuk desa. Tujuan  kebijakan  desentralisasi  yang  tersirat  dalam  undang-undang  tersebut  adalah: mewujudkan  keadilan  antara  kemampuan  dan  hak  desa;  peningkatan  pendapatan  asli desa dan pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masing-masing desa. 6
Wujud  daripada  pengelolaan  desa  adalah  dengan  memberikan  pengalokasian dana yang bertujuan untuk membangun desa, lebih dikenal dengan Dana Desa. Kebijakan tersebut secara normatif diatur dalam Pasal 72 butir 1 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014,  yang  menyatakan  alokasi  dana  Desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Dana Desa sendiri merupakan salah satu
1 Haris,  Syamsuddin.  (2017). Desentralisasi  dan  otonomi  daerah .  Jakarta:  LIPPI  Press.  Hal  52.  Desentralisasi merupakan  penyerahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengurusi  urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
2 Menurut  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  Lembaran  Negara  Tahun  2014  Nomor  7,  Desa  merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3 Widjaja, HAW. (2005). Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal.154.
4 Ellectrananda Anugerah Ash-shidiq. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai  Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang , 4(1), (2018).
5 Ibid.
6 Ibid.
dari pendapatan keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa.  Pengalokasian  dana  Desa yang pertama kali dimulai pada tahun 2015 melalui APBN tahun anggaran 2015 dengan anggaran  Rp.  20,766,2  Triliun  sehingga  rata-rata  per-desa  memperoleh  Rp.  280,3  juta untuk 74.754 desa se-Indonesia. 7
Alokasi Dana Desa telah berjalan selama 5 tahun, dengan besar rinciannya adalah Rinciannya, Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun  (2018),  dan  Rp  70  triliun  (2019),  dengan  total  kurang  lebih  257  triliun. 8 Dan beberapa manfaat desa diklaim oleh pemerintah melalui buku manfaat desa yaitu telah memberikan  kontribusi  dalam  membangun  infrastruktur  pendidikan  dan  kesehatan bahkan lingkungan. Selain itu, dibidang sumber daya manusia, yaitu pemberdayaan yang dapat  memberikan  peningkatan  dan  keterampilan  yang  ada  di  masyarakat  dan memberikan  penguatan  ekonomi  mikro  yang  ada  di  desa  yakni  dengan  terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). 9
Perwujudan  tujuan  dana  desa  tidak  tercapai  dengan  mudah,  terdapat problematika  terhadap  pengelolaan  dana  desa,  yaitu  korupsi  dana  desa.  Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I  2018,  kasus  korupsi  dana  desa mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun. 10 Tercatat sedikitnya  sudah  ada  181  kasus  korupsi  dana  desa  dengan  184  tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar, Tahun 2015 dengan 17 kasus, tahun 2016 dengan 41 kasus, tahun 2017 dengan 96 kasus, tahun 2018 semester I dengan 27 kasus. 11 Dengan pelaku nya merupakan kepala desa dengan total 141 orang kepala desa yang melakukan korupsi, 41 orang perangkat desa dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa. Dari urutan pelaku korupsi terbanyak, ICW mendata 1.053 perkara tindak pidana korupsi  dengan  1.162  terdakwa.  Perangkat  desa,  menempati  posisi  tiga  profesi  paling banyak melakukan korupsi. 12
Oleh karena itu, dalam mewujudkan Dana Desa yang membangun disegala bidang tanpa  di  korupsi  oleh  perangkat-perangkat  desa,  diperlukan  rekonstruksi  sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa baik dari awal proses perencanaan hingga pencairan Dana Desa. Peneliti akan menggunakan  Transparansi 13 Akuntabilitas 14 ,
7 Gatro, Sandra. (2019, 26 Februari). Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun, Kompas . 8 Ibid.
9 Adv. (2019, 8 Agusuts). Kemendes PDTT Luncurkan Seri Buku Manfaat Dana Desa, CNN Indonesia .
10 Ihsanuddin. (2018, 21 November). ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. Kompas .
11 Ibid.
12 Ikhsanuddin, Arief. (2019, 28 April). ICW: 158 Perangkat Desa Terkena Kasus Korupsi. Kompas.
13 Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (BPPN)  dan  Departemen  Dalam  Negeri  (2002),  menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
14 Sedarmayanti.  2019. Reformasi  Administrasi  Publik,  Reformasi  Birokrasi,  dan  Kepemimpinan  Masa  Depan (Mewujudkan  Pelayanan  Prima  dan  Kepemerintahan  yang  Baik) .  Bandung:  Refika  Aditama.  Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah,  juga  dilihat  pada  keterlibatan  masyarakat  dalam  implementasi  berbagai  kebijakan  dan  rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat  melalui  wakil  di  DPR,  melainkan  keterlibatan  secara  langsung.  Partisipasi  dalam  arti  mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam
dan  Partisipatif 15 dimana  prinsip  tersebut  diimplementasikan  pada  sistem  yang dibangun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Problematika Korupsi Dana Desa
Problematika korupsi menjadi tugas utama Indonesia untuk menyelesaikannya, mulai dari  struktural  hingga  budaya  masyarakat  indonesia  yang  masih  terdapat  perilaku koruptif  sehingga  permasalahan  ini  menjadi  sulit  untuk  diselesaikan.  Termasuk  di lingkungan Desa, dengan adanya Dana Desa, menjadikan lahan atau bahan baru untuk melakukan  korupsi  setelah  tahun  2015.  Menurut  peneliti  ICW,  Wana  Almansyah, keberadaan dana desa itu disebut menjadi pemicu kenaikan tren korupsi. 16 Menurut hasil penelitian PATTIRO sekitar 6 % dana Desa dipergunakan tidak sesuai peruntukkannya selama tahun 2015 jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring pertambahan alokasi  dana  desa  setiap  tahunnya. 17 Menurut  Direktur  Eksekutif  Komite  Pemantauan Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (KPPOD),  Robert  Na  Endy  Jaweng  mengatakan  korupsi anggaran  bagi  otonomi  daerah,  seperti  dana  desa,  berpotensi  terjadi  korupsi  jika anggarannya ditambah. 18
Mengurai  problematika  korupsi,  dimulai  dari  pejabat-pejabat  yang  memiliki kewenangan  untuk  mengelola  dana  desa.  Menurut  data,  pejabat  baik  di  pemerintahan pusat ataupun daerah merupakan yang paling bertanggungjawab atas banyaknya kasus korupsi.  Menurut  data  ICW  Peringkat  pertama  ditempati  oleh  pejabat  pemerintah provinsi/kota/kabupaten  dengan  319  terdakwa  atau  27,48%  dan  peringkat  ketiga ditempati  perangkat  desa  dengan  158  terdakwa  atau  13,61  %. Perangkat  desa  disini terbagi menjadi tiga yaitu kepala desa, bendahara desa, sekertaris desa. 19
Dari pelaku korupsi yang mayoritas merupakan pejabat, tentunya terdapat pola-pola kejahatan  korupsi  yang  dilakukan.  Dalam  kasus  korupsi  dana  desa,  menurut  Egi Primayogha peneliti ICW, pola yang dilakukan adalah permainan anggaran pada proses perancanaan  dana  desa  dan  pencairan  dana  desa.  Permainan  anggaran  ini  dilakukan diberbagai  tingkat  instansi  yaitu  tingkat  kecamatan  dikarenakan  camat  memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan potensi pemotongan atau menaikkan anggaran tersebut. 20
Faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi dana desa terjadi menurut Egi Primayogha sebagai peneliti ICW, disebabkan minimnya kompetensi aparat pemerintahan desa, dan
proses pengambilan keputusan. Terutama member kebebasan 22 kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan.
15 Adisasmita. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah . Yogyakarta:Graha Ilmu. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
16 Ani. (2019, 7 Februari). ICW: Sekrot Anggaran Desa Jadi Yang Paling Korup di 2018. CNN Indonesia .
17 Ellectrananda Anugerah Ash-shidiq. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai  Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(1) .
18 Gumelar, Galih. (2019, 27 Februari). Analisis: Agar Dana Desa Tak Sekedar Jadi Gimik Politik. CNN Indonesia.
19 Ikhsanuddin, Arief. (2019, 28 April). ICW: 158 Perangkat Desa Terkena Kasus Korupsi. Kompas.
20 “Ihsanuddin. (2018, 21 November). ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. Kompas .
tidak adanya transparansi, dan pengawasan. 21 Didukung juga dengan penelitian lapangan mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Blangkolak I dan Desa Blangkolak II di Aceh Tengah,  hasilnya  adalah  Terdapat  juga  faktor-faktor  yang  menjadi  pendukung  serta penghambat dalam proses pengelolaan keuangan ini. Faktor-faktor tersebut antara lain kompetensi  dan  kualitas  SDM,  partisipasi  masyarakat  dan  pengawasan  oleh  Badan Pengawas Desa (BPD). Ketiga faktor tersebut menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak I dan menjadi pendukung pengelolaan keuangan desa pada Desa  Blang  Kolak  II. 22 Menurut  pengamat  kebijakan  publik  Sukabumi,  Asep  Deni menyatakan bahwa celah terjadinya tindak penyelewengan anggaran itu lantaran dana desa dikelola dengan bebas. 23
Diperlukannya sistem yang menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, partisipatif dalam proses keuangan desa, khususnya dibagian dana desa. Proses tersebut mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggunjawaban,  terkahir  adalah  pengawasan.  Dalam  hal  ini  peneliti  akan  fokus membahas  mengenai  pelaporan  dan  pertanggunjawaban  berdasarkan  ketiga  prinsip yaitu transparan, akuntabilitas, dan partisipatif.

## 2. Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Desa  yang  Transparan, Akuntabilitas, Partisipatif
Keuangan  desa  termasuk  didalamnya  terdapat  dana  desa,  wajib  dilaporkan  dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan proses aspek pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap akhir. Secara normatif, menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi
21 Ibid.
22 T. Fitrawan Mondale. 2017. Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). Jurnal Perspektif Ekonomi Darrusallam , 3(2).
23 Ibid.
Sumber: penulis
perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban keuangan desa.
Pelaporan  sendiri  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menyampaikan  hal-hal yang  berhubungan  dengan  hasil  pekerjaan  yang  telah  dilakukan  selama  satu  periode tertentu  sebagai  bentuk  pelaksanaan  pertanggungjawaban  atas  tugas  dan  wewenang yang  diberikan. 24 Pada  tahap  pelaporan,  pemerintah  Desa  menyusun  laporan  realisasi pelaksanaan  APBDesa  setiap  semester  yang  disampaikan  kepada  Bupati/walikota. Tahapan  kegiatan  yang  harus  Kepala  Desa  laksanakan  yaitu  menyampaikan  laporan realisasi  pelaksanaan  APBDesa  kepada  Bupati/Walikota  berupa  laporan  semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 25
Pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  setiap  akhir  tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.  Adapun  laporan  tersebut  berupa  laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan  APBDesa,  Peraturan  Desa,  laporan  Kekayaan  Milik  Desa,  serta  Laporan Program  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  yang  masuk  ke  desa.  Kepala  Desa  wajib menyertakan  format  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa Tahun  Anggaran  berkenaan  didalam  laporannya,  kemudian  format  Laporan  Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan serta format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. 26
Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  merupakan  bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat  secara  tertulis  dan  dengan  media  informasi  yang  mudah  diakses  oleh masyarakat.  Media  informasi  antara  lain  papan  pengumuman,  radio  komunitas,  dan media  informasi  lainnya.  Laporan  realisasi  dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 27
Adapun  laporan  menurut  Undang-Undang  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa  adalah sebagai  berikut:  (1)  Laporan  kepada  Bupati/Walikota  (melalui  camat),  (2)  Laporan Semesteran Realiasasi Pelaksanaan APB Desa, (3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  APB  Desa  kepada  Bupati/Walikota  setiap  akhir  tahun  anggaran  dan  (4) Laporan  Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa.  Laporan  kepada  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  berupa  laporan  keterangan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Berdasarkan hasil penelitian Fitrawan Mondale yang objek penelitian terhadap dua desa  di  Aceh,  dimana  pada  tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  terdapat
24 Sumarna. 2015. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa , (2015).
25 T. Fitrawan Mondale. 2017. Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). Jurnal Perspektif Ekonomi Darrusallam , 3(2).
26 Ibid.
27 Ibid.
perbedaan  dari  proses  penyusunan  pelaporan.  Pertama,  adalah  karena  faktor  Sumber Daya Manusia, perbedaannya terletak pada manajemen organisasi desa, dan kedua adalah faktor  pengawasan  dan  keterlibatan  dari  masyarakat  desa  dalam  mengakses  laporan keuangan desa.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  tentunya  kedua  faktor  tersebut  dibutuhkan  dalam mengoptimalkan  pelaporan  dan  pertanggunjawaban  keuangan  desa.  Akan  tetapi  hal tersebut, tentunya tidak dimiliki semua desa, diperlukan standar nilai dalam melakukan pelaporan dan pertanggunjawaban. Peneliti menggabungkan problematika korupsi dana desa dan pelaporan pertanggungjawaban. Problematika korupsi dana desa dengan tidak adanya  prinsip transparansi, akuntabilitas, dan  partisipatif. Serta tahap pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap terkahir dari keuangan desa diperlukan prinsip- prinsip tersebut.

## PENUTUP
Problematika  korupsi  dana  desa  merupakan  penyebab  adanya  kebijakan  dana desa  yang  pengelolaan  keuangan  desanya  disalahgunakan.  Dikarenakan  peningkatkan dana  desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah,  dan sekaligus  juga  menambah  jumlah  kasus  korupsi  dana  desa.  Pelaku  yang  melakukan korupsi merupakan pemilik kewenangan seperti kepala desa dan aparatur desa lainya, dengan  memainkan  anggaran  dari  proses  perencanaan  hingga  laporan pertanggungjawaban.  Penyebabnya  bersumber  dari  rendah  nya  kualitas  sumber  daya manusia  aparatur  desa  tersebut  didukung  dengan  tidak  adanya  transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dari masyarakat.
Pelaporan  dan  pertanggunjawaban  merupakan  salah  satu  tahap  pengelolaan keuangan desa, yang salah satunya terdapat dana desa. Laporan dan pertanggunjawaban tersebut  secara  normatif  disampaikan  kepada  pejabat  diatasnya,  dan  disampaikan kepada  masyarakat  desa.  Dalam  hal  ini  diperlukan  SDM  dalam  mengelola  organisasi sehingga laporan keuangan tersebut dapat terlaksana dengan baik, selain itu diperlukan
Sumber: penulis
keterlibatan masyarakat dalam mengawasi laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Adisasmita. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah . Yogyakarta:Graha Ilmu.
Haris, Syamsuddin. (2017). Desentralisasi dan otonomi daerah . Jakarta: LIPPI Press.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
Sedarmayanti.  2019. Reformasi  Administrasi  Publik,  Reformasi  Birokrasi,  dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik) . Bandung: Refika Aditama.
Widjaja, HAW. (2005). Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Ellectrananda Anugerah Ash-shidiq. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya  Pencegahan  Korupsi  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Negeri Semarang , 4(1), (2018).
Sumarna. 2015. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa , (2015).
T.  Fitrawan  Mondale.  2017.  Analisis  Problematika  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). Jurnal Perspektif Ekonomi Darrusallam , 3(2).

## Media Massa
Adv. (2019, 8 Agusuts). Kemendes PDTT Luncurkan Seri Buku Manfaat Dana Desa, CNN Indonesia .
Ani. (2019, 7 Februari). ICW: Sekrot Anggaran Desa Jadi Yang Paling Korup di 2018. CNN Indonesia .
Gatro, Sandra. (2019, 26 Februari). Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun, Kompas .
Gumelar,  Galih.  (2019,  27  Februari).  Analisis:  Agar  Dana  Desa  Tak  Sekedar  Jadi  Gimik Politik. CNN Indonesia.
Ihsanuddin.  (2018,  21  November).  ICW:  Ada  181  Kasus  Korupsi  Dana  Desa,  Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. Kompas .
Ikhsanuddin, Arief. (2019, 28 April). ICW: 158 Perangkat Desa Terkena Kasus Korupsi. Kompas.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  Lembaran  Negara  Tahun  2014 Nomor 7

## Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa