## ACCESS TO JUSTICE FOR THE POOR DI PENGADILAN AGAMA BOGOR TAHUN 2021
Wella Regina Selviana 1) , Desty Anggie Mustika 2)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun Bogor
wellaregina31@gmail.com 1) , desty@uika-bogor.ac.id 2)

## ABSTRAK
Salah satu hak dasar warga negara itu berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (access to  justice)  ini  berlaku  untuk  seluruh  warga  negara.  Banyaknya  masyarakat  miskin  yang membutuhkan  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  dalam  proses  berperkara,  maka  dari  itu pemerintah  mencoba  untuk  mengatasi  dengan  memberikan  layanan  berupa  penyediaan  dana yang  dapat  di  akses  melalui  advokat.  Untuk  mencapai  akses  keadilan  bagi  masyarakat diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerintah juga memberikan bantuan dana untuk rakyat miskin melalui Pengadilan Agama dengan melakukan pembebasan biaya perkara (prodeo), di dalam pasal 237 HIR Undang-undang no 48/20 jo no. 50/2009  secara  tegas  menyatakan  bahwa  negara  menanggung  biaya  perkara  bagi  pencari keadilan  yang  tidak  mampu,  maka  negara  berkewajiban  memenuhi  amanat  undang-undang tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang Accsess to Justice for The Poor mengenai Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) di Pengadilan Agama Bogor.

## Kata Kunci: Accsess to Justice, Bantuan Hukum, Masyarakat miskin

## 1. PENDAHULUAN
Keadilan  merupakan  suatu  hak yang dapat diberikan kepada siapapun, keadilan  juga  merupakan  suatu  aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia maka dari itu keadilan harus dilaksanakan  dan  ditegakkan  oleh masyarakat  Indonesia.  Keadilan  juga ada  tercantum  dalam  Pancasila  pasal ke-5  yang  berbunyi  “Keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Pengadilan sebagai pelaksana hukum adalah suatu lembaga yang akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, tidak peduli siapapun dan bagaimana latarbelakangnya.
Namun  pada  kenyataannya,  hukum sejak  semula  mengandung  potensi untuk cenderung memberikan keuntungan  kepada  golongan  yang
lebih mampu secara perekonomian.
Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan  (access  to  justice),  terutama bagi  mereka  yang  sedang  berhadapan dengan  hukum.  Banyaknya  masalah hukum  yang  berlaku  di  Indonesia sehingga  tidak  semua  masyarakat mampu membayar biaya perkara maupun bantuan hukum berupa adanya advokat.
Selanjutnya terkait bantuan hukum di Indonesia, istilah bantuan hukum itu merupakan hak dari masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan dari advokat  secara  cuma-cuma  untuk mendapatkan  akses  keadilan.  Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang  Bantuan  Hukum  (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor  104,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5248);  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan.
Peranan  lembaga  bantuan  hukum dalam  memproses  perkara  pidana maupun perdata yang dilakukan secara cuma-cuma  bagi  orang  yang  tidak mampu.  Pemberian  peranan  hukum oleh  lembaga  bantuan  hukum  bagi orang  yang  tidak  mampu  ini  sangat memiliki  peran  penting  yaitu  untuk mendampingi  kliennya  agar  tidak  di perlakukan  sewenang-wenang  oleh masyarakat mampu.
Dengan  adanya  bantuan  hukum secara  gratis  bagi  orang  yang  tidak mampu,  akan  mendapat  keringanan untuk  memperoleh  penasihat  hukum sehingga  hak-haknya  dapat  terlindungi dan  proses  pemeriksaan  perkara  dapat berjalan dengan semestinya.
Konsep  keadilan  di  Indonesia  ini memiliki dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum yang dapat diakses untuk semua masyarakat dari berbagai kalangan dan sistem hukum yang dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan. Akses terhadap keadilan dapat diartikan sebagai keadaan  dan  proses  dimana  negara menjamin  terpenuhinya  hak-hak  dasar berdasarkan UUD 1945.
Upaya  untuk  mewujudkan access to justice meliputi 3 hal sebagai berikut:
1. Hak untuk memperoleh manfat dan menggunakan instunsi pengadilan
2. Adanya jaminan ketersediaan sarana pemunuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan
3. Adanya  prosedur  dan  metode  yang baik  untuk  memperluas  akses  ke
masyarakat miskin terhadap keadilan.
Berdasarkan  pokok  permasalahan dalam  keadilan  bagi  rakyat  miskin, maka  ditetapkan  tujuan  program  KKN ini  adalah  untuk  memperoleh  keadilan bagi  rakyat  miskin  yang  sedang berhadapan  dengan  hukum  dan  juga pembebasan biaya perkaranya(prodeo).

## 2. METODE PENELITIAN
Untuk  mencapai  tujuan  yang diharapkan, program KKN di Pengadilan  Agama  Bogor  dilakukan dengan  cara  mengumpulkan  data, interview/wawancara  dan  observasi langsung ke tempat penelitian.
Metode KKN dengan cara mengumpulkan
data,
Interview/wawancara  dan  observasi merupakan  salah  satu  jenis  metode penelitian kualitatif
Pada penelitian awal yaitu dengan mencari  data  ke  Pengadilan  Agama Bogor  berupa  data  pembebasan  biaya perkara(prodeo).  Selanjutnya  untuk memperoleh  data  secara  relevan.  Jenis Interview atau wawancara yang dimana memiliki tujuan untuk mengetahui cara seseorang  responden  berpikir  dalam suatu tindakannya.

## 3. HASIL PEMBAHASAN
Pengadilan Agama Bogor
merupakan  pengadilan  tingkat  pertama bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara- perkara  di  tingkat  pertama  antara oeang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang:  perkawinan,  waris,  wasiat, hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah, dan  ekonomi  syariah  sebagaimana diatur  dalam  pasal  49  Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Peradilan Agama.
Di  dalam  laporan  ini  akan  di paparkan  putusan  perkara  yang  di lakukan secara prodeo, serta bagaimana pembebasan biaya perkara di Pengadilan  Agama  Bogor  melalui interview(wawancara)  kepada  panitera
Pengadilan Agama Bogor.
Pengadilan Agama Bogor memiliki  target  pembebasan  biaya perkara  pada  tahun  ini  sebanyak  100 perkara  dan  total  perkara  yang  talah dibiayai  dari  Januari  sampai  Agustus berjumlah  73  perkara  yang  mana  telah hampir mendekati dari target yang ingin di capai oleh Pengadilan Agaa Bogor.
Pencapaian  yang  telah  dilakukan oleh  Pengadilan  Agama  Bogor  sejauh ini  telah  mencapai  angka  70%  yang
mana  73%  untuk  pencapaian  dari  segi layanan serta 72,5% dari segi anggaran.
Pada  Pembebasan  Biaya  Perkara, pagu awal yang dimiliki oleh Pengadilan
Agama Bogor ialah Rp40.000.000,00  untuk  100  perkara yang mana dapat diartikan Ro400.000,00  untuk  satu  perkara.  Di
Pengadilan Agama Bogor tidak terdapat adanya pagu revisi. Realisasi anggaran pemebasan biaya perkara yang dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama Bogor ialah Rp4.800.000,00 pada bulan ini,  yang  mana  mencakup  12  perkara dan  hasil  realisasi  anggaran  yang  di total dari bulan Januari hingga Agustus ialah  sebesar  Rp.  29.200.000,00  yang mana artinya sisa anggaran pembebasan biaya perkara hingga akhir agustus ialah sebesar Rp10.800.000,00.
Sumber data dari Pengadilan Agama Bogor
Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari bulan januari sampai agustus total perkara  yang  sudah  ditangani  selama prodeo  berjumlah  69  perkara  kasus prodeo.  Berikut  akan  saya  paparkan 2(dua) putusan pengadilan yang diperiksa secara prodeo.
a. Putusan Nomor 0008/Pdt.P/2021/PA.Bgr Pemohon  I  umur  65  tahun pekerjaan  Buruh  Harian  Lepas  dan Pemohon  II  umur  60  tahun pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.  Mengajukan  isbat  nikah secara prodeo. Adapun dudukan perkaranya adalah sebagai berikut:
- Bahwa pemohon I dan pemohon II  adalah  orang  yang  tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor  Barat,  Kota  Bogor, Provinsi  Jawa  Barat  dengan nomor:  460/03/Spk  tertanggal 12 Januari 2020. Oleh karena itu mohon  untuk  berperkara  secara cuma-Cuma (prodeo).
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan  menurut  agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat.
- Bahwa  pada  saat  perkawinan tersebut  Pemohon  I  berstatus Cerai Hidup dalam usia 40 tahun dan pemohon II berstatus Cerai Hidup  dalam  usia  35  tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung  dari  pemohon  II  dan dihadiri  saksi  nikah  masing- masing  dengan  mas  kawin berupa uang sebesar Rp.100.000 dan dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak  sesusuan  serta  memenuhi syarat  untuk  melangsungkan perkawinan.
- Bahwa akad nikah antara perkawinan  pemohon  I  dengan pemohon  II  dilakukan  secara agama islam dan tidak tercatat di kantor  pencatat  nikah,  karena para pemohon tidak memahami hukum.
- Bahwa  dalam  perkawinan  telah dikaruniai  2  orang  anak:  anak pertama  berusia  23  tahundan yang ke dua berusia 21 tahun.
- Bawhwa  selama  perkawinan tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga yang mengganggu gugat perkawinan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat. Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor:  B.1479  /KUA.10.17.04 /PW.01/12/2020  tertanggal  14 Desember 2020.
- Bahwa  terhadap  biaya  yang timbul  dari  perkara  ini  mohon dibebaskan.
Adapun  Putusan  Hakim  adalah sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan para pemohon
- Menetapkan  sah  perkawinan pemohon  I  dengan  pemohon  II yang  dilangsungkan  di  wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan  Bogor  Barat,  Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 09 November 1995.
- Membebaskan  para  pemohon dari  biaya  yang  timbul  dari perkara ini.
b. Putusan Nomor
0549/Pdt.G/2021/PA.Bgr
Penggugat  umur  39  tahun pekerjaan Mengurus Rumah Tangga mengajukan  Cerai  Gugat  terhadap suaminya (tergugat) umur 45 tahun pekerjaan Buruh Harian Lepas. Adapun dalil-dalik/alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa  penggugat  adalah  orang tidak  mampu  yang  terdaftar  di aplikasi SIMTALAK Basis Data Terpadu TNP2K, oleh karena itu mohon  untuk  berperkara  secara cuma-Cuma (prodeo)
- Bahwa  penggugat  adalah  isteri sah  dari  tergugat  yang  telah melangsungkan pernikahan
pada  hari  jumat  tanggat  20 Oktober 2000 dihadapat Pejabat Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan
Agama setempat. - Bahwa ketika menikah penggugat  berstatus  perawan dan tergugat berstatus perjaka
- Bahwa setelah menikah penggugat  dan  tergugat  tinggal bersama
- Bahwa  selama  hidup  berumah tangga  antara  penggugat  dan tergugat telah berhubungan sebagaimana  layaknya  suami isteri  dan  dikaruniai  4  orang anak,  yang  pertama  berusia  20 tahum,  yang  kedua  berusia  11 tahum,  yang  ketiga  berusia  8 tahun, dan yang keempat berusia 2 tahun
- Bahwa tergugat sudah dua tahun dua  bulan  tidak  memberikan nafkah lahir maupun batin, yang
mana  tergugat  pergi  sekitar bulan  februari  tahun  2019 sehingga penggugat
dan
tergugat  sudah  berpisah  rumah dan  sudah  tidak  ada  hubungan sebagaimana  layaknya  suami isteri lagi.
- Bahwa  penggugat  yakin  tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat.
- Bahwa  terhadap  biaya  yang timbul  dari  perkara  ini  mohon
dibebankan kepada DIPA
Pengadilan Agama Bogor tahun anggaran 2021
Adapun  Putusan  Majelis  Hakim adalah sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan penggugat - Menjatuhkan  talak  satu  ba’in shugro tergugat kepada penggugat
- Membebankan biaya yang
timbul  dari  perkara  ini  kepada DIPA Pengadilan Agama Bogor tahun anggaran 2021.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan dengan Pak Agus Yuspiain.  Bey.  S.Ag.M.H  yaitu sebagai  Panitera  Muda  Gugatan  di Pengadilan  Agama  Bogor.  Bahwa pembebasan biaya perkara di Pengadilan mulai diberlakukan sejak berdirinya Pengadilan Agama Bogor, Pembebasan biaya di pengadilan  itu  memiliki  syarat- syarat  diantaranya  selain  KTP pemohon  yaitu  harus  melampirkan Surat  Keterangan  Tidak  Mampu
(SKTM) yang dikeluarkan desa/lurah dimana ia tinggal. Untuk mengajukan  syaratnya  pun  tidak sulit  selama  DIPA  itu  masih  ada anggarannya pengajuan akan diterima, Kalaupun DIPA
anggarannya sudah habis maka bisa untuk  mengajukan  prodeo  murni persyaratannya  pun  sma  hal  nya dengan  Prodeo  yang  dibayarkan oleh  Negara  (DIPA).  Pembebasan biaya  perkara  ini  bisa  diterapkan dalam  semua  perkara  yang  ada  di Pengadilan,  untuk  kasus  perkara banding  juga  dapat  di  terapkan dalam perkara prodeo ini. Dan untuk pengajuan  prodeo  itu  sebetulnya tidak mesti di kabul, ada juga yang di  tolak.  Ketika  seorang  yang mengajukan  prodeo  diperiksa  oleh hakim  ternyata  ia  bekerja  dan berpenghasilan  sampai  5.000.000 perbulan.  Maka  pengajuan  itu  di tolak prodeonya.
Pada kenyataannya
banyak masyarakat  yang  tidak  mampu  dan juga  bermasalah  dengan  hukum. Sehingga  dalam  berperkara  di pengadilan  mereka  membutuhkan bantuan yang secara cuma- cuma(prodeo)  karena  dari  tahap awal  pendaftaran  itu  di  butuhkan biaya. Penerapan perkara prodeo ini pada umumnya adalah perkara isbat nikah dan perceraian. Tetapi dalam perkara  prodeo  di  Pengadilan Agama Bogor kebanyakan perceraian.

## 4. SIMPULAN
Perkara  prodeo  di  Pengadilan Agama  Bogor  telah  berlaku  sejak pertama kali Pengadilan Agama Bogor didirikan.  Pagu  awal  aanggaran  DIPA yang  dimiliki  oleh  Pengadilan  Agama Bogor  ialah  sebesar  Rp40.000.000,00 untuk  100  perkara  dengan  anggaran Rp400.000,00 untuk satu orang.
Apabila  anggaran  DIPA  yang  dimiliki Pengadilan Agama teah habis, penggugat  masih  dapat  mengajukan perkara  secara  Cuma  –  Cuma  dengan mengajukan  prodeo  murni  yang  syarat dan  ketentuannya  sama  halnya  dengan pengajuan  perkara  prodeo  yang  di anggarkan oleh DIPA.
Pertimbangan  Majelis  Hakim  di Pengadilan  Agama  Bogor  dalam  hal perkara  prodeo  bersifat  normatif  yang mana  sehingga  dala  memutuskan perkara  prodeo  diterima  atau  ditolak salah satunya adalah masalah ekonomi dikarenakan indikator dari diterima atau ditolaknya  suatu  perkara  prodeo  itu berdasarkan ketidak mampuan
penggugat  dalam  membayar  biaya perkara.  Itu  sebabnya  ada  beberapa syarat  –  syarat  yang  harus  dipenuhi
terlebih  dahulu  sebelum  penggugat ingin mengajukan perkara prodeo,
Sejauh  ini,  selama  pengamatan dalam  penelitian  yang  saya  lakukan  di Pengadilan  Agama  Bogor  dalam  hal perkara  prodeo  ini,  Pengadilan  Agama Bogor  cukup  mengayomi  masyarakat tidak  mampu  dibuktikan  dalam  hal  ini meskipun  anggaran  yang  diberikan DIPA  habis,  masyarakat  tidak  mampu masih dapat mengajukan perkara secara Cuma  –  Cuma  dengan  mengajukan prodeo murni yang dalam hal persyaratan  pun  di  samakan  dengan pengajuan  prodeo  yang  di  anggarkan oleh  DIPA.  Dalam  hal  memutuskan untuk  siapa  saja  perkara  prodeo  ini diterima pun, Pengadilan Agama Bogor tidak serta merta memberikannya hanya dikarenakan penggugat memiliki SKTM,  namun  juga  dilihat  dari  aspek yang  lainnya  juga  sehingga  pengajuan perkara prodeo harusnya dapat benar – benar tepat sasaran.

## Saran
Untuk  masyarakat  yang  tidak mampu  jangan  khawatir  jika  sedang berhadapan dengan hukum, ada bantuan untuk pembebasan biaya perkara(prodeo)  di  pengadilan  agamaa dan ada Lembaga Bantuan Hukum juga yang  akan  membantu  menangani perkara yang sedang dihadapi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Pasal 237 HIR Undang-undang Nomor 48/20 Jo Nomor 50/2009 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama