Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 71-86 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/10421

## Penggunaan Media Massa untuk Mengedukasi Masyarakat Tentang Pemasyarakatan

## Miftahus Surur Ramadhan
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ramadhanmiftahus@gmail.com
DOI: 10.23917/laj.v5i1.10421

## Submission
Track:
Received: 01 Maret 2020
Final Revision:
19 Maret 2020
Available online:
28 April 2020
Corresponding Author:
Miftahus Surur Ramadhan ramadhanmiftahus@ gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tingkat keperdulian masyarakat tentang  hak  asasi  tahanan  dan  narapidana,  serta  memberikan  solusi  yang dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengedukasi  masyarakat  tentang sistem  pemasyarakatan  agar  masyarakat  mengubah  pandangan  buruk  dan meningkatkan  keperduliannya  terhadap  hak  asasi  tahanan  dan  mantan narapidana. Metodologi yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Penulis  memperoleh  data  dengan  menggunakan  metode  pengambilan  data primer berupa wawancara dan data sekunder.  Untuk teknik analisa data yang digunakan  oleh  penulis  adalah  (1)  reduksi  data,  (2)  data  display  (paparan data),  dan  (3)  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa masih  banyak  masyarakat  yang  memandang  buruk  tahanan  dan  mantan narapidana, padahal tahanan dan narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi  dan  diayomi  oleh  masyarakat termasuk  pemerintah. Maka  pemerintah  wajib  berperan  dalam  mengedukasi masyarakat tentang sistem pemasyarakatan agar masyarakat mengerti bahwa tahanan dan narapidana itu tidak selamanya buruk. Kegunaan dari tulisan ini adalah  untuk  memberikan  saranpada  pemerintah  dan  meningkatkan keperdulian  masyarakat  terhadap  hak-hak  asasi  dari  tahanan  dan  mantan narapidana, agar masyarakat tidak lagi selalu berpandangan buruk terhadap tersangka dan terdakwa, dan mantan narapidana yang sudah kembali kedalam masyarakat dapat hidup seperti manusia normal kembali. Dalam penelitian ini menunjukkan  bahwa  peran  pemerintah  dalam  mengedukasi  masyarakat tentang pemasyarakatan dan nilai-nilai hak asasi tahanan narapidana masih belum optimal, karena pemerintah hanya baru mensosialisasikannya dengan cara  konvensional.  Hal  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  adalah menggunakan  media  massa  untuk  menyebarkan  iklan  dan  pesan  singkat, dengan meniru gaya promosi pembisnis.
Kata kunci: Media massa, Edukasi, Pemasyarakatan, Hak asasi manusia.

## ABSTRACT
This study aims to analyze the level of awareness of society about the rights of prisoners and inmates, as well as provide a solution that can be done by the government to educate the public about the system of correctional that people change the view of the bad and increase their care against the rights of human prisoners and ex- convicts. The methodology that is used by a writer is method qualitative. The author obtained the data by using the method of collection of primary data in the form of interviews and the data secondary. Data analysis techniques used by the author are (1) data reduction, (2) data display,, and (3) concluding. The results of the study show that still many people who look lousy prisoner and  ex-convictt, even though prisoners also human beings who have a right to the basic human who must be upheld high and be acknowledged by the community including the Government. Then the Government shall educate the  public  about  the  system  of  penitentiary  so  that  people  understand  that prisoners  are  not  always  bad.  The  usefulness  of  writing  this  is  advising Government  and  increase  the  care  of  society  to  rights  of  prisoners  so  that people  no  longer  ever  think  bad  or  suspects  and  defendants.  The  former speaker was already back into community and have a life like a normal person. In  research,  this  shows  that  the  Government  in  educating  the  public  about correctional  and  values  of  rights  of  prisoners  still  not  optimal  because  the Government is only just socialized with the way conventional. Things that the Government  can  do  is  using  the  media  mass  to  disseminate  advertising  by imitating the style of promotion business.
Keywords: Mass media, Education, Correctional, Human rights.

## PENDAHULUAN
Lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi perhatian publik dari masyarakat, karena banyaknya permasalahan yang terjadi. Mulai dari over kapasitas, residivis, disorientasi seks,  dan  masih  banyak  lagi.  hal  ini  menjadi  tamparan  bagi  pemerintah  untuk  segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dari lahir sudah  melekat  pada  setiap  individu  manusia  (termasuk  tahanan  dan  narapidana.  Didalam undang-undang  no.39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dijelaskan  juga  bahwa  setiap orang berhak untuk mengembangkan diri, memperoleh keadilan, hak atas rasa aman yang sama termasuk juga tahanan dan mantan narapidana yang berhak untuk memperoleh keadilan, rasa aman, dan hak untuk mengembangkan diri. Dalam beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi kasus yang khusus, seperti :
1. Nenek  92  tahun  yang  dihukum  1  bulan  penjara  karena  menebang  pohon  durian  milik kerabatnya.
2. Nenek yang dihukum 1 tahun penjara karena mencuri kayu.
Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 71-86 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/10421
3. Nenek yang mengambil 3 buah kakao yang dipenjara (Akmala, 2020)
4. Dan beberapa kasus lainnya. (Brilio, 2018)
Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat luar yang masih belum memahami dan belum  mengerti  tentang  sistem  pemasyarakatan,  yang  menyebabkan  kurang  perhatiannya masyarakat  terhadap  nilai-nilai  HAM  tahanan  dan  narapidana.  Dan  juga  kebanyakan masyarakat  berfikir  buruk  bahwa  tahanan  yang  statusnya  sebagai  tersangka  harus  diberikan hukuman penjara. dan juga narapidana yang telah menjalani proses pembinaan didalam lapas, setelah keluar dan kembali kekehidupannya dimasyarakat, malah mendapatkan citra buruk yang membuat  mantan  narapidana  tersebut  tidak  bisa  hidup  kembali  seperti  orang  normal  pada umumnya  sebelum  dia  masuk  kedalam  lapas.  Hal  ini  juga  terjadi  karena  kebanyakan masyarakat masih menggunakan paradigma lama yaitu paradigma penjara. Padahal sejak 1945 undang  diperlakuan  terhadap  narapidana  mendapat  perhatian  khusus  dari  kalangan  dunia internasional karena perlakuan tersebut berlandaskan pada perikemanusiaan hingga terciptanya “Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners” (SMR ). (Messaile, 2015)
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  Perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada  masyarakat  agar  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Apabila dikaitkan  dengan  teori  tersebut,  maka  semua  orang  (termasuk  pemerintah  dan  masyarakat) wajib memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia tahanan dan mantan narapidana, agar tahanan dan mantan narapidana tersebut dapat merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Nola, 2016)
Permasalahan  yang  terjadi  pada  saat  ini  ialah  adanya  perbedaan  pandangan  antara masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum  (APGAKUM),  dengan  petugas  pemasyarakatan  itu sendiri  terkait  citra  tahanan  dan  narapidana  yang  mngakibatkan  stigma  dan  pendapat  buruk masyarakat terhadap tahanan yang statusnya masih sebagai tersangka yang sedang menjalani proses  pengadilan  dan  narapidana  yang  sudah  selesai  menjalani  masa  pidananya.  (Victorio H.Situmorang, 2019) Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah bagaimana cara  untuk  meningkatkan  keperdulian  masyarakat  terhadap  hak  asasi  tahanan  dan  mantan narapidana dengan menggunakan media massa.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2010: 4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sumber data yang penulis ambil adalah dengan cara pengumpulan informasi dan data melalui pemeriksaan dan analisis informasi, dan data menggunakan data primer dan data sekunder.  Menurut (Uma sekaran, 2011) data primer meupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden  individu,  kelompok  focus,  internet  (apabila  kuisioner  disebar  menggunakan internet). Sedangkan data sekunder (Uma sekaran, 2011) merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan web, internet,  dan sebagainya.Yang menjadi  sumber data  primer dalam  penelitian ini adalah hasil  wawancara.  Menurut  Sedangkan  yang  menjadi  sumer  data  sekunder  adalah    literatur, artikel,  jurnal,  serta  laman  internet  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  dilakukan. Untuk teknik  analisa  data  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  (1)  reduksi  data,  (2)  data  display (paparan data), dan (3) penarikan kesimpulan. (Bachri, 2010)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Media massa
Media  massa  adalah  salah  satu  alat  dalam  proses  komunikasi  masyarakat.  Media  massa mampu  menyebarluaskan  informasi  yang  lebih  luas  kekhalayak  orang.  Ddalam  kajian komunikasi,  media  massa  sering  dipahami  sebagai  perangkat  yang  dikelompokkan  untuk berkomunikasi  secara  terbuka  dan  sifatnya  terbuka  untuk  khalayak  orang  dalam  waktu  yang singkat. Menurut bungin, media massa adalah alat komunikasi untuk menyebarkan informasi secara massa dan dapat diterima oleh masyarakat luas. (Santosa, 2017)
Sekarang  ini  baik  dunia  dan  termasuk  negara  Indonesia  mengalami  revolusi  industry, yang  mana  revolusi  industry  kini  sudah  mencapai  tahap  keempat,  atau  biasa  disebut  dengan revolusi  industi  4.0  .fase  pertama  (1.0)  adalah  penemuan  mesin  yang  menitikberatkan  bada mekanisasi  produksi.  Fase  kedua  (2.0)  sudah  beranjak  pada  etape  produksi  massal  yang terintegrasi  dengan  quality  control  dan  standarisasi.  fase  ketiga  (3.0)  memasuki  tahapan komputerisasi.  Fase keempat (4.0) adalah masa  kini, yang mana pada fase keempat  ini telah
menghadirkan  era  digitalisasi  dan  internet.  hal  yang  melatarbelakangi  terjadinya  revolusi industry ini  adalah tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar segala sesuatunya menjadi efektif  dan  efisian  dalam  hal  mengerjakannya.  (Ghufron,  2018)  Istilah  “Revolusi  Industri” pertama diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui dipertengahan abad ke-19. (Suwardana, 2018) Salah satu contoh nyata dari revolusi industry 4.0 adalah penggunaan sosial media. Menurut Philip Kotler dan Kevin lane keller (2016), media social adalah media yang  digunakan  oleh  konsumen  untuk  berbagi  teks,  gambar  suara,  dan  video  informasi  baik dengan orang lain maupun perusahaan dan vice versa.
Jenis-jenis media massa data diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu :
a. Media cetak
Media massa ada tahun 1920-an diakai oleh emerintah untuk mendoktrin masyarakat, sehingga  membuat  masyarakat  membaca  dan  menerapkan  seseuatu  tujuan  dari  apa yang diinginkan oleh pemerintah. Media cetak ini dapat dicontohkan seerti majalah, buku, artikel, tulisan-tulisan yang dibuat untuk masyarakat luas.
b. Media elektronik
Setelah hadirnya media cetak yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat untuk suatu  tujuan  tertentu,  hadirlah  media  elektronik  yang  menyampaikan  pesan  kepada orang  lain  dengan  suara.  Media  elektronik  pertama  ini  biasa  disebut  dengan  radio, yang hingga saat ini masih sering digunakan oleh masyarakat banyak. Kelebihan dari radio ini adalah data menyampaikan pesan suara secara langsung dan cepat. Dan erlu diketahui  juga,  bahwa  pada  saat  pembacan  teks  proklamasi  kemerdekaan  Negara Republik Indonesia (NKRI), pada saat itu alat yang digunakan adalah radio ini sebagai media massa yang berperan penting dalam penyebaran informasi.
c. Media internet
Media internet ini mulai populer pada saat abad ke-21, pada saat itu media internet pertama  yang  dikenalkan  kedunia  adalah  hasil  temuan  dari  Larry  page  dan  Sergey Brin yaitu google sebagai media informasi internet pertama. Dengan misi dari google tersebut adalah “mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang.” Perlu diketahui juga bahwa media cetak dan media elektronik dapat dimasukkan kedalam media internet dengan melalui website. Contoh dari media internet lainnya selain google adalah uc.browser, opera, dll. (Muslich, n.d.)
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  teknologi  sebagai  media  komunikasi  pun  ikut berkembang.  Mungkin  dulu  manusia  mengirim  dan  mendapatkan  informasi  hanya  melalui saluran radio, televise, dan koran. Akan tetapi, karena akal manusia yang selalu mencari solusi untuk  kebutuhan  manusia,  khususnya  dibidang  komunikasi,  hadirlah  social  media  seperti Instagram, whatsapp, dll.  (Husaini dan Lampung, 2014)
Gambar 1. Jumlah pengguna media social
(katadata, n.d.)
Gambar ini diambil dari hasil reset Waeresosial Hootsuite yang dirilis pada januari 2019. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengguna media social dinegara Indonesia mencapai serratus lima puluh (150) juta jiwa atau sejumlah lima puluh enam persen (56%) dari total populasi. Sementara  pengguna  media  social  mobile  (gadget)  mencapai  serratus  tiga  puluh  (130)  jiwa  atau sekitar 48 % dari populasi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media social oleh orang Indonesia tinggi, dari hasil penelitian We are social (perusahaan media inggris) ini juga rata- rata  orang  Indonesia  menghabiskan  waktunya  3  jam  23  menit  dalam  sehari  untuk  menggunakan media social.terlebih lagi pemerintah akan membuat palapa ring yang ditargetkan selesai pada tahun ini, sehingga kemungkinan besar akan semakin meningkatkan penetrasi internet dan media social oleh orang Indonesia.

## B. Edukasi
Edukasi adalah suatu proses pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan  mengembangkan  potensi  diri  bagi  para  peserta  didik.  Edukasi  ini  bertujuan  untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu pemasyarakatan, apa itu hak asasi manusia, dan apa yang dilakukan pemasyarakatan untuk membela hak asasi manusia dari para tahanan, narapidana, dan mantan narapidana. (Kusniyati & Pangondian Sitanggang, 2016)

## C. Pemasyarakatan
Dijelaskan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan, bahwa  Sistem  Pemasyarakatan  adalah  suatu  aturan  mengenai  arah  dan  batas  serta  tata  cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dia  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif  dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik.  Sedangkan lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan. Maka dari itu  petugas pemasyarakatan dituntut bukan hanya menerima pelaku tindak pidana saja namun juga bertanggung jawab atas kondisi baik fisik maupun psikilogis dari narapidana itu  sendiri.  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  Lapas  adalah  tempat  untuk melaksanakan  pembinaan  terhadap  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat untuk proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan.
Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan metode wawancara kepada responden yaitu masyarakat yang latar belakang pendidikannya sd, smp, sma, strata 1 (S1), dan strata 2 (S2).  Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  dapat  disimpulkan  bahwa  masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang apa itu pemasyarakatan. Dan juga masih belum samanya  persepsi  terhadap  tujuan  pemasyarakatan  yaitu  pembinaan,  bukan  malah  penjeraan yang malah melanggar hak asasi dari tahanan dan narapidana itu sendiri.

## D. Permasalahan diLapas dan Rutan Indonesia
No. Kanwil Jumlah penghuni Kapasitas % Over Kapasitas 1 Aceh 8591 4090 110 2 Banten 3586 1518 136 3 Bali 2334 1348 73 4 Bangka Belitung 11264 11264 94 5 Bengkulu 2770 1632 70 6 Yogyakarta 1597 2010 0 7 Jakarta 18367 5791 217 8 Gorontalo 997 888 12 9 Jambi 4446 2256 97 10 Jawa barat 23235 15808 47
11 Jawa tengah 13875 9008 54 12 Jawa timur 29437 12757 131 13 Kalimantan barat 5453 2529 116 14 Kalimantan selatan 9493 3467 174 15 Kalimantan tengah 4423 2344 89 16 Kalimantan timur 12666 3586 253 17 Kepulauan riau 4677 2505 87 18 lampung 9419 5348 76 19 Maluku 1519 1365 11 20 Maluku utara 1215 1477 0 21 Nusa tenggara barat 2993 1269 136 22 Nusa tenggara timur 3318 2870 16 23 papua 2597 2267 15 24 Papua barat 1025 1004 2 25 Riau 12768 4170 206 26 Sulawesi barat 870 1022 0 27 Sulawesi selatan 11340 5843 94 28 Sulawesi tengah 3493 1609 117 29 Sulawesi tenggara 2790 2146 30 30 Sulawesi utara 2745 2153 27 31 Sumatera barat 5972 3217 86 32 Sumatera selatan 14651 6605 122 33 Sumatera utara 35128 12574 179 T abel 1. Jumlah penghuni lapas dan rutan (Ditjenpas, 2020)
Dari  data  tersebut,  dapat  kita  lihat  dan  disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  dilembaga pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lapas, dan rumah tahanan negara atau biasa  disebut  dengan  Rutan  diseluruh  Indonesia  telah  mengalami  kelebihan  penghuni,  atau biasa  dikenal  dengan  over  kapasitas.  Hal  ini  dikarenakan  tingginya  tingkat  residivis  dan perbedaan  persepsi  antar  sub  sistem  peradilan  pidana  dan  juga  masyarakat  luas  yang  masih beranggapan orang yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana harus dijerakan agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan juga narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana  tidak  bisa  mendapatkan  pekerjaan  karena  citranya  sudah  dipandang  buruk  oleh masyarakat.  Pandangan  masyarakat  ini  adalah  cara  berfikir  lama,  yaitu  pada  saat  masih menggunakan sistem kepenjaraan, sedangkan sekarang ini Indonesia telah menerapkan sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan itu sendiri. (Rusliyadi et al., 1995)
Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 71-86 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/10421
Permasalahan kelebihan  muatan atau yang biasa  disebut dengan over kapasitas dilapas seluruh Indonesia adalah suatu permasalahan yang sudah terjadi sejak lama. Permasalahan ini bukan hanya dikarenakan oleh kurangnya pembangunan bangunan lapas diseluruh Indonesia, tapi  juga  harus  dilihat  dari  sisi  faktor  lainnya  yang  menyebabkan  permasalahan  ini  muncul. Perlu  kita  ketahui  juga  bahwa    penuhnya  lapas  diIndonesia  tidak  hanya  karena  dihuni  oleh Narapidana (orang yang sudah mendapatkan putusan pengadilan), tapi juga karena dihuni oleh tahanan (orang yang masih menunggu proses penuntutan). (Edy Susanto, 2019)
Berikut  ini  adalah    faktor  utama  yang  menyebabkan  terjadinya  over  kapasitas  didalam lapas menurut Edwin Yonatan sunarjo (Sunarjo, n.d.):
1. Faktor  mudahnya  seseorang  ditahan  ketika  disangka  atau  didakwa  melakukan  tindak pidana.
Penahanan berdasarkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya  KUHP)  adalah  penempatan  terdakwa  atau  tersangka  ditempat  tertentu  oleh hakim, penyidik atau penuntut umum dengan penempatannya. (Utami, 2017) dalam Pasal 21  KUHAP,  Penahanan  dilakukan  dengan  tujuan  yang  telah  diatur  yaitu:  tersangka  atau terdakwa  diduga  akan  melarikan  diri,  merusak  atau  menghilangkan  barang  bukti,  atau mengulangi  tindak  pidana.  Dan  perlu  diketahui  bahwa  penahanan  adalah  hal  yang  tidak wajib  dilakukan,  karena  hakekatnya  penahanan  adalah  pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia.  Selain  itu,  tidak  semua  tindak  pidana  dapat  dilakukan  penahanan  terhadap tersangka ataupun terdakwa, tetapi hanya kepada tersangka atau terdakwa atas tindak pidana yang memiliki ancaman lebih dari 5 tahun atau melanggar pasal yang diatur dalam Pasal 21 ayat 4 butir b.
Akan tetapi, bila dilihat kondisi dilapangan, sebagian besar terdakwa dan tersangka akan ditahan, karena syarat dalam Pasal 21 ayat 1 tersebut dapat diartikan secara subjektif oleh instansi berwenang melakukan penahanan. Hal ini diperparah dengan syarat dalam Pasal 21 ayat 4 butir a banyak dilanggar, dimana tersangka dan terdakwa yang masa hukumannya 5 tahun juga tetap ditahan. Penahanan yang merupakan pelanggaran HAM malah dianggap sebagai kebiasaan dan membudaya, jadi tidak heran jika jumlah tahanan terus meningkat, yang  mengakibatkan  pada  banyaknya  tahanan  yang  mengisi  Rumah  Tahanan  Negara (RUTAN) dan mengakibatkan over kapasitas. (Marzuki, 2015)
2. SOP penangguhan penahanan yang masih belum jelas.
Setiap penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, juga terlekat hak dari tersangka  atau  terdakwa  untuk  mengajukan  penangguhan  penahanan.  Penangguhan penahanan merupakan pengeluaran tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Hal ini juga sudah diatur oleh KUHAP dalam Pasal 31, tapi yang  jadi  permasalahan  adalah  tidak  adanya  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  alasan yang dapat dibenarkan untuk dikabulkannya penangguhan penahanan sehingga semuanya berdasarkan  subjektifitas  pejabat  yang  berwenang.  (Objektifitas,  Subjektifitas,  & Penahanan, 2019)
3. Kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan lain selain penjara.
Didalam KUHP sebenarnya dijelaskan bahwa ada 5 jenis pidana pokok, yaitu:pidana mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  denda,  dan  tutupan.  Akan  tetapi  kenyataannya putusan  pidana  lebih  sering  dijatuhkan  sehingga  menyebabkan  pidana  pokok  lain  sering terlupakan. (Rumadan, 2013)
4. Tingkat residivis yang masih tinggi
Seorang pelaku tindak pidana yang telah bebas dari masa hukumannya, kemudian dia  malah  melakukan  tindak  pidana  lagi,  maka  itu    adalah  residivis.  Seorang  yang melakukan  tindak  pidana  kembali  bisa  terjadi  karena  banyak  hal,  salah  satunya  adalah ketika dia telah selesai menjalani masa pidananya dan akan kembali kedalam masyarakat, akan tetapi masyarakat menstigma buruk dan tidak menerima keberadaan simantan pelaku tindak pidana ini. Akhirnya mantan pelaku tindak pidana ini tidak dapat menerapkan hasil pembinaan dilapas, hingga mendorong dia untuk melakukan tindak pidana lagi. (Yusuf & Patrisia, 2011)

## E. Pelanggaran HAM terhadap tahanan dan narapidana
Dari  permasalahan  over  kapasitas  lapas  dan  rutan    diatas  bahwa  terjadinya pelanggaran HAM  yang  terjadi kepada tahanan dan narapidana dalam lapas dan rutan di Indonesia. Para tahanan dan narapidana yang masuk kedalam lapas dan rutan diharuskan menanggung beban dua kali yaitu terbebani dengan beban hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya,  dan  juga  beban  tidak  dimanusiakannya  para  tahanan  dan  narapidana  karena harus hidup didalam ruangan yang isinya melebihi kapasitas. Padahal dalam undang-undang dasar Republik  Indonesia tahun 1945  pasal  28H  ayat  (1) dijelaskan bahwa “setiap  orang
berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Dan apabila dilihat dari faktor - faktor penyebab permasaslahan over kapasitas lapas dan  rutan  di  Indonesia  karena  tidak  perdulinya  masyarakat  terhadap  hak-hak  asasi  yang dimiliki oleh tahanan dan narapidana. Sebagai contoh pada saat seseorang menjalani masa penahanan, masyarakat ingin orang tersebut dihukum yang seberat-beratnya agar tahanan tersebut  mendapatkan  efek  jera,  bahkan  ada  yang  berpendapat  bahwa  orang  yang melakukan  tindak  pidana  korupsi  dibinasakan  saja.  padahal  didalam  pasal  28  i  ayat  (1) dijelaskan bahwa seseorang berhak untuk  hidu, berhak untuk  tidak disiksa, berhak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui  sebagai  pribadi  dihadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum yang berlaku surut, itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Contoh  lain  seperti  pada  saat  mantan  narapidana  sudah  selesai  menjalani  masa pidananya dan ingin menjalani kehidupannya kembali kedalam masyarakat, sebagai orang normal  kembali,  malah  mendapatkan  sikap  diskriminatif  berupa  stigma  buruk  terhadap mantan  narapidana  tersebut,  menyebabkan  narapidana  tersebut  tidak  bisa  mendapatkan pekerjaan hingga melakukan kejahatan kembali (residivisme). Padahal  didalam pasal 28 I ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
Dijelaskan dalam  pasal  28 i  ayat  (4) bahwa  perlindungan,  pemajuan  penegakkan, dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab  negara,  terutama  pemerintah. Maka  dari  itu,  pemerintah  harus  ada  langkah  kongkrit  yang  dilakukan  oleh  pemerintah untuk pemenuhan HAM tahanan dan narapidana dengan cara mengedukasi masyarakat dan para stakeholder pemasyarakatan lainnya.

## F. Edukasi Sistem Pemasyarakatan dengan menggunakan media massa
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  teori  Perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan  oleh  hukum.  berbeda  dengan  keadaan  yang  terjadi,  masyarakat  malah  tidak memberikan pengayoman kepada mantan narapidana. (Sudrajat, 2011)
Dari  filosofi  pemasyarakatan,  sistem  pemasyarakatan  memiliki  asumsi  bahwa manusia  (termasuk  juga  narapidana)  adalah  mahluk  sosial  yang  secara  harfiah  memiliki kebutuhan untuk selalu berhubungan dengan masyarakat, dan terutama dengan keluarganya. Disamping  itu,  paradigma  pemasyarakatan    menganggap  bahwa  seseorang  melanggar hukum itu diakibatkan karena ketidak harmonisan antara dirinya dengan :
1. Tuhannya (aspek hidupnya)
2. Masyarakatnya (aspek kehidupannya)
3. Dan  lingkungan  atau  pekerjaannya  (aspek  penghidupannya).  (Pemasyarakatan  & Sulhin, 2010)
Maka dari itu orang yang melanggar hukum atau yang akrab dikenal dengan dengan sebutan  narapidana  tidak  boleh  dijauhkan  dari  keluarga  ataupun  masyarakat.  Dengan demikian, pembinaannyapun harus mengarahkan kepada pemulihan hubungan dengan salah satu atau ketiga aspek tersebut. Salah satunya adalah dengan cara melaksanakan pemulihan hubungan dengan masyarakat dengan cara pelaksanaan proses pembinaan secara bertahap yang  dimulai  dengan  proses  program  pembebasan  bersyarat,  cuti  mengunjungi  keluarga, cuti menjelang bebas, dll.
Menurut Freeman,  1984:25 ,  stakeholder  adalah  sebuah  kelompok  atau  individu yang  dapat  mempengaruhi  atau  dipengaruhi  untuk  mencapai  tujuan  sebuah  organisasi (Pratama,  2018)    Dari  teori  tersebut,  artinya  tujuan  dari  pemasyarakatan  akan  tercapai apabila stake holdernya  mendukung  tujuan  dari  pemasarakatan.  Untuk  stakeholder pemasyarakatan sendiri adalah aparat penegak hukum dan masyarakat, maka perlu adanya peran  dari  pemerintah  (apparat  penegak  hukum)  dan  masyarakat  dalam  merealisasikan tujuan dari pemasyarakatan.
Dari data sebelumnya, mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan internet dan media social  dalam  kesehariannya.  Hal  ini  menyatakan  bahwa  pada  era  globalisasi  ini,  penggunaan internet menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Bagi para pembisnis, internet bisa dijadikan alat untuk melakukan promosi bagi produk yang akan mereka jual. Berbeda dengan pemerintah  atau  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  ,Melalui  media  massa  ini,  pemerintah  dapat menyebarluaskan  kepada  masyarakat  tentang  informasi  yang  ingin  disampaikan.    Mungkin memang pemerintah sudah melakukan beberapa cara untuk mengedukasi dan mensosialisasikan sistem  pemasyarakatan  kemasyarakat,  contohnya  saja  seperti  membuat  acara  seminar kemahasiswa  dan  siswa  sekolah,  atau  dengan  cara  membuat  tulisan-tulisan  ilmiah  tentang
pemasyarakatan.  akan  tetapi,  dengan  cara  itu  saja  tidaklah  cukup,  karena  yang  akan  menjadi audiens  hanyalah  orang-orang  yang  menjadi  audiens  atau  orang-orang  yang  membaca  tulisan ilmiah tersebut.
Dengan media massa, kementerian hukum dan ham yang khususnya direktorat jenderal pemasyarakatan  dapat  bekerja  sama  dengan  kementerian  komunikasi  dan  informasi  untuk menyebarluaskan  informasi  kepada  masyarakat  berupa  pemahaman  tentang  pemasyarakatan. (Sasetyo, 2012) Hal ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap narapida, dan pandangan masyarakat terhadap tersangka pelaku pidana. Karena pada hakekatnya, tersangka dan narapidana juga manusia yang juga harus diperjuangkan hak asasi manusianya. Hal yang perlu dilakukan  adalah  membuat  suatu  iklan  atau  pesan  singkat  tentang  pemasyarakatan.  Berikut langkah – langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah :
1. Bekerja  sama  dengan  Kemenkominfo  untuk  membuat  iklan  tentang  pemasyarakatan  dan menyebarluaskannya.
2. Memasukkan unsur-unsur pemasyarakatan keberbagai film di Indonesia
3. Membuat Film pendek (short movie) tentang narapidana yang mendapatkan stigma buruk dari masyarakat.
4. mengiklankan pemasyarakatan ditelevisi dan diberbagai media sosial.
5. Untuk iklan dimedia sosial, dimunculkan pada saat orang sedang melakukan aktivitas dengan gadgetnya, serta tidak  ada skip  atau  melewati iklan  tersebut agar orang membaca/melihat pesan tersebut.
Metode  untuk  mengirimkan  iklan  atau  pesan  singkat  ini  bisa  dengan  menggunakan berbagai  cara.    berikut  ini  adalah  berbagai  cara  yang  dapat  digunakan  pemerintah  untuk menyebarluaskan iklan atau pesan singkat tersebut dengan cara meniru gaya promosi pembisnis (winstarlink, n.d.) :
1. Viral Information
Viral promotion adalah cara menyebarluaskan pesan singkat dengan meniru promosi dari mulut kemulut tapi menggunakan media internet. Promosi itu dilakukan dengan menempelkan iklan teks yang sering juga berisi link kesitus/katalog pada setiap e-mail yang dikirim kemasyarakat, bahkan ada juga yang menempelkannya pada software atau artikel atau publikasi lain yang dapat didownload.  (Situmorang, 2010)
2. E-mail Publishing
adalah cara mengiklankan pemasyarakatan dengan mengirimkan iklan, pesan singkat, ataupun artikel  tentang  perubahan  paradigma  dari  penjara  kepemasyarakatan  melalui  media  e-mail kemasyarakat.
3. Networking
Adalah  cara  untuk  mensosialisasikan  pemasyarakatan  kemasyarakat  dan  penegak  hukum dengan cara pembuatan mailing list atau discussion group. (Afdjani Hadiono, 2010)

## G. Manfaat penggunaan media massa untuk mensosialisasikan pemasyarakatan
Berikut  adalah  manfaat  apabila  Kementerian  Hukum  dan  Ham  mensosialisasikan pemasyarakatan dengan menggunakan media massa, yaitu :
1. Jangkauannya lebih luas untuk mengedukasi masyarakat, karena menggunakan media massa.
2. Karena masyarakat Indonesia cenderung menggunakan media massa dalam kesehariannya, maka pesan yang disampaikan akan mudah tersampaikan.
3. Tidak seperti cara mengedukasi konvensional, orang yang menerima pesan ini, bukan hanya audiens atau siswa sekolah saja. Tapi juga masyarakat lainnya karena menggunakan media massa.
4. Mengubah citra tahanan dan narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya. Karena setelah  pemasyarakatan  dipublikasikan  kemasyarakat,  maka  masyarakat  akan  tau  dan mengubah  pemikirannya  terhadap  tahanan  dan  narapidana  tersebut,  bahwa  tahanan  dan narapidana juga manusia yang memiliki HAM yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat.

## KESIMPULAN
Sebagian besar masyarakat yang masih belum memahami tugas dan fungsi serta tujuan dari  pemasyarakatan,  mengakibatkan  terjadinya  stigma  buruk  dari  masyarakat  baik  terhadap tahanan yang statusnya masih tersangka atau terdakwa maupun mantan narapidana yang sudah berintegerasi  kembali  ke  dalam  masyarakat.  Untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  pemerintah khususnya  petugas  pemasyarakatan  dapat  mengedukasi  masyarakat  tentang  pemasyarakatan, dan hak asasi tahanan-mantan narapidana dengan menggunakan media massa.
Hal  yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mensosialisasikan  pemasyarakatan melalui media internet/media sosial ini adalah memperhatikan karakteristik masyarakat. Biasanya masyarakat akan dengan mudah mencerna informasi yang didapat apabila informasi tersebut disajikan dengan gambar.  Biasanya,  satu  gambar  akan  berbicara  banyak,  dan  masyarakat  akan  tertarik  dengan
informasi yang disajikan dengan gambar.  Selain  itu  dalam  menggunakan  media  massa  berupa sosial media, pemerintah juga bisa membuat iklan/pesan singkat yang dapat dimunculkan pada tempat-tempat umum seperti bioskop, restoran, tempat wisata, dan lain - lain.

## REFERENSI
Afdjani  Hadiono.  (2010).  (  Studi  Fenomenologi  Pemirsa  Di  Jakarta  Terhadap  Iklan  Televisi Minuman “ Kuk U Bima Energi ” Versi Kolam Susu ). Jurnal Ilmu Komunikasi , 8 (April),
14.
Akmala,  N.  (2020).  kasus  yang  menyayat  hati.  Retrieved  from  https://www.brilio.net/duh/5- kasus-hukum-paling-menyayat-hati-ada-nenek-92-tahun-divonis-penjara-1802028.html
Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Teknologi Pendidikan , 10 , 46–62.
Ditjenpas. (2020). jumlah penghuni Lapas/Rutan. Retrieved from http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly
Edy  Susanto,  M.  (2019).  Analisis  Resiko  Keuagan. Journal  of  Chemical  Information  and Modeling , 53 (9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Ghufron,  M.  A.  (2018).  Revolusi  industri  4.0:  Tantangan,  Peluang  dan  Solusi  Bagi  Dunia Pendidikan. Seminar  Nasional  Dan  Diskusi  Panel  Multidisiplin  Hasil  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 332–337.
Husaini dan Lampung.  (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi  Dalam  Bidang Pendidikan (E-Education). Jurnal Mikrotik , 2 (1), 1–5.
katadata. (n.d.). data Pengguna media. Retrieved February 25, 2020, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial- indonesia
Komunikasi, P. (n.d.). Pengertian media sosial menurut Para ahli. Retrieved February 25, 2020, from https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli
Kusniyati, H., & Pangondian Sitanggang, N. S. (2016). Aplikasi Edukasi Budaya Toba Samosir
Berbasis Android. Jurnal
Teknik Informatika , 9 (1), 9–18. https://doi.org/10.15408/jti.v9i1.5573
Marzuki,  S.  (2015).  Pengadilan  Yang  Fair:  Kecenderungan  Pelanggaran  Kode  Etik  Dan Pedoman  Perilaku  Oleh  Hakim. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 22 (3),  394–419. https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art4
Messaile,  H.  (2015). Refleksi  50  tahun  Sistem  pemasyarakatan  anatomi  permasalahan  dan upaya mengatasinya .
Muslich,  M.  (n.d.).  jenis-jenis  media  massa.  Retrieved  from  http://sastra.um.ac.id/wp- content/uploads/2009/10/Kekuasaan-Media-Massa-Mengontruksi-Realitas-Masnur- Muslich.pdf
Nola, L. F. (2016). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki). Negara Hukum , 7 , 1–16.
Objektifitas, S., Subjektifitas, D. A. N., & Penahanan, P. (2019). De lega lata, 4 , 175–188.
Pratama, R. (2018). Analisis Pemetaan Jejaring  Stakeholder Pariwisata di  kota Batu  Dengan Menggunakan Metode Social Network Analysis (SNA). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , 54 (1), 179–188.
Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan.
Jurnal Hukum Dan Peradilan , 2 (2), 263.
https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276
Santosa, B. A. (2017). Peran media massa dalam mencegah konflik. Jurnal Aspikom , 3 (2), 199– 214.
Sasetyo. (2012). Pengaruh Daya Tarik Iklan Terhadap Pembentukan Citra Merek Pepsodent. Students
E-Journal , 1 (1), 24. Retrieved from http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/1527
Situmorang,  J.  R.  (2010).  Pemasaran  Viral  –  Viral  Marketing. Jurnal  Administrasi  Bisnis Unpar , 6 (1), 63–75.
Sudrajat,  T.  (2011).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Anak  sebagai  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal.Unsyiah.Ac.Id/Kanun , (54),
111–132. Retrieved
from http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6245/5150
Sunarjo,  E.  Y.  (n.d.).  permasalahan  dilapas.  Retrieved  from  http://leip.or.id/permasalahan- penyebab-kelebihan-jumlah-narapidana-di-lembaga-pemasyarakatan/
Suwardana, H. (2018). Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental. JATI UNIK : Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri , 1 (1), 102. https://doi.org/10.30737/jatiunik.v1i2.117
Utami, P. N. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 17 (3), 381. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.381-394
Victorio H.Situmorang. (2019). Lembaga pemasyrakatan sebagai bagian dari penegakan hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (1), 85–98.
Yusuf,  U.,  &  Patrisia,  R.  (2011).  Pengaruh  Terapi  Kognitif  Perilaku  Terhadap  Peningkatan Kontrol  Diri  Pada  Residivis. Jurnal  Intervensi  Psikologi  (JIP) , 3 (2),  245–256. https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol3.iss2.art6