DISKURSUS KONSEP DAN PRINSIP AKAD DALAM HUKUM ISLAM
Oleh: Hendra Cipta 1

## Abstract
Contract has an important role in the agreement and the engagement of either Islamic law or  in  the  positive  law.  The  existence  of  the  contract  with  the  Islamic  principles  would  sustain  the contract to the benefit and avoid deception and fraud between the parties. Islamic principles are based on permissible, voluntary, welfare and justice needs to be embedded in the Islamic contracts. If these principles are at parties, then the contract will not be a contract that is imperfect.
Keywords: Contract Concept , Contract Principle, Islamic Law

## A. Pendahuluan
Hubungan  dan  pergaulan  manusia  dengan  manusia  lain  akan  menimbulkan berbagai  macam  ikatan  dalam  masyarakat.  Setiap  ikatan  dilakukan  oleh  masing- masing  anggota  masyarakat  untuk  mempertahankan  nilai-nilai  kemanusiaan  selaku makhluk  Allah,  yaitu  dengan  memelihara  ikatan  batin  antara  individu  dalam bermasyarakat,  di  samping  juga  perjuangan  individu  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya  yang  bersifat  materil.  Masing-masing  mengadakan  perikatan  yang  berupa perjanjian (akad) , seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, hutang piutang, dan lain-lain.
Tujuan  pokok  akad  adalah  untuk  mengatur  hubungan  yang  saling  menguntungkan dan  kemashlahatan  serta  kemanfaatan,  tolong-menolong  antara  pihak-pihak  yang melakukan kerasama agar semuanya berjalan baik dan lancar. 2
Akad  merupakan  kesepakatan  dalam  suatu  perjanjian  antara  dua  pihak  atau lebih  untuk  melakukan  ataupun  tidak  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu. 3 Akad merupakan  tindakan  hukum  dua  pihak  karena  akad  adalah  pertemuan ijab yang mempresentasikan  keinginan  salah  satu  pihak  yang  melakukan  akad  dan qabul
1 Dosen Jurusan Syariah dan dan Ekonomi Islam STAIN Syaikh Abdurahman Siddik Bangka Belitung, email: hendracipta80@yahoo.com
2 Zahri Hamid, Asas-asas Mu‟amalah Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.), hlm, 24.
3 Pusat  Pengkajian  Hukum  Islam  dan  Masyarakat  Madani  (PPHIMM), Kompilasi  Hukum Ekonomi Syari‟ah, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15.
merupakan keinginan pihak lain yang juga terlibat pada akad. 4 Pada sisi lain, akad juga diartikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan  ikatan)  sesuai  dengan  kehendak  syariat  yang  berpengaruh  pada  objek perikatan.
Makna  “sesuai  dengan  kehendak  syari‟at”  yaitu  seluruh  perikatan  yang dilakukan  oleh  dua  pihak  atau  lebih  tidak  boleh  apabila  tidak  sejalan  dengan kehendak syara‟, misalnya kesepakatan antara beberapa orang atau badan bertransaksi dengen  riba,  menipu  orang  lain,  atau  merampok  kekayaan  orang  lain.  Adapun pencantuman  kalimat  “berpengaruh  pada  objek  perikatan”  maksudnya  adalah berpindahnya kepemilikan objek akad yang ditransaksikan dari pihak penjual kepada pihak pembeli atau dari pihak yang menyampaikan ijab kepada pihak yang menjawab ijab dengan kabul.
Mustafa Anas az-Zarqa (tokoh fikih Yordania asal Suriah) menyatakan bahwa tindakan  hukum  yang  dilakukan  manusia  terdiri  dari  dua  bentuk,  yaitu  (1)  tindakan dalam bentuk  perbuatan dan (2) tindakan dalam bentuk perkataan. Tindakan dalam bentuk  perkataan  ada  dua  macam,  yaitu  yang  bersifat  akad  dan  yang  tidak  bersifat akad.  Tindakan  berupa  perkataan  yang  bersifat  akad  terjadi  bila  dua  atau  lebih  dari pihak-pihak  yang  melakukan  akad  sama-sama  mengikatkan  diri  dengan  perikatan dalam  suatu  perjanjian.  Berdasarkan  pembagian  tindakan  hukum  ini,  lanjut  Mustafa Ahmad az-Zarqa, suatu tindakan hukum lebih umum dari akad. Setiap akad dikatakan sebagai  tindakan  hukum  dari  dua  atau  beberapa  pihak,  tetapi  sebaliknya  setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad. 5
Dalam  dunia  usaha,  perjanjian  usaha  menduduki  posisi  yang  amat  penting. Karena  perjanjian  itulah  yang  membatasi  hubungan  antara  dua  pihak  yang  terlibat dalam  pengelolaan  usaha,  dan  dengan  adanya  perjanjian  ini  akan  mengikat  pihak- pihak yang menandatangani akad sampai dengan berakhirnya akad tersebut. Karena dasar dari adanya hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian oleh keduanya.
4 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari‟ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 69.
5 Abdul  Aziz  Dahlan  (ed.)  et.al., Ensiklopedi  Hukum  Islam, cet.1, (Jakarta:  Ichtiar  Baru  van Hoeve, 1996),I: 63.
Warisan ilmu fiqh (mu‟amalat) memuat berbagai rincian dan penetapan dasar- dasar  perjanjian-perjanjian  usaha,  sehingga  dapat  merealisasikan  tujuannya, memenuhi  kebutuhan  umat  di  dunia  modern  saat  ini,  kaidah-kaidah  yang  ada  pada fiqh muamalat ini bisa diaplikasikan pada bisnis modern. Semakin jelas dan semakin detail  rincian  serta  kecermatan  dalam  membuat  perjanjian  usaha,  semakin  menutup peluang  munculnya  potensi  konflik  dan  pertentangan  antara  pihak-pihak  yang berakad. 6
Untuk menemukan benang merah dari konsep akad dalam hukum perjanjian Islam  dan  aplikasinya  di  lembaga  keuangan  syari‟ah  khususnya  bank  syari‟ah,  maka pemakalah mencoba menulis makalah ini untuk meneropong antara teori dan aplikasi akad.

## B. Pengertian Akad (perjanjian).
Kata akad berasal dari bahasa Arab, yang lazimnya di sebut „aqada dari kata „aqada,  ya‟qidu,  „aqdan, yang  berarti  mengikat,  mengumpulkan  dan  janji. 7 Akad  yang asal  katanya  mengikat  dan  mengumpulkan  tersebut  bermakna  menghubungkan  dua ujung tali dan saling mengikatkan dua ujung tali tersebut sehingga satu sama lainnya saling bersambung, kemudian keduanya bersambung menjadi sepotong benda. 8
Istilah  perjanjian  dalam  al-Qur‟an  di  kenal  dengan  istilah „ahdun (Q.S.  Ali Imran (3): 76) dan „aqdun (Q.S. Al-Maidah (5): 1). „Ahdun adalah suatu pernyataan dari seseorang  untuk  mengerjakan  sesuatu  tanpa  ada  sangkut-pautnya  dengan  kemauan orang lain, sedangkan „aqdun terjadi pada dua pihak yang melakukan pekerjaan yang saling  mengikatkan  diri.  Antara  kedua  belah  pihak  sepakat  untuk  saling  melakukan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam rangka menghilangkan perselisihan dan untuk menjaga serta melindungi hak-hak dan kewajibannya masing-masing, perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis (Q.S. Al-Baqarah (2): 282).
6 Abdullah  al-Mushlih  dan  Shalah  ash-Shawi, Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 25.
7 Ahmad  Warson  Munawwir, Al-Munawwir  Kamus  Arab  Indonesia, (Yogyakarta:  PP  al- Munawwir Krapyak,  1984), hlm. 1023. Dikutip juga dari Ali bin Muhammad al-Jumu‟ah, Mu‟jam  al- Musthalahat al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah (Riyad: Maktabah al-„Abikan, 1421 H / 2000 M), hlm. 383.
8 S. E. Rayner, The Theory of Contract in Islamic Law (London: Bordrecht/Boston: Graham and Trorman, 1991), hlm. 5.
Akad atau perjanjian adalah suatu ikatan antara dua pihak atau lebih tentang sesuatu  urusan  tertentu  yang  dimulai  dengan  kehendak  salah  satu  pihak  kemudian disetujui  oleh  pihak  lain  sehingga  merupakan  kesepakatan  semua  pihak  yang bersangkutan. 9
Apa  yang  dinamakan  perjanjian  adalah  hubungan  hukum  antara  dua  pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat  untuk  menentukan  peraturan,  kaedah,  hak,  dan  kewajiban  yang  mengikat mereka  untuk  ditaati  dan  dijalankan.  Kesepakatan  itu  adalah  untuk  menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban. Jika kesepakatan itu di langgar maka ada akibat hukumnya; si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum (sanksi). 10
Adapun menurut istilah syara‟, As-Sanhury dalam kitabnya Nazariyyah al-„Aqd Syarh al-Qanun mengutip dari kitab Mursyid al-Hairan mengemukakan bahwa yang di maksud dengan akad (perjanjian) adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. 11 Menurut Ahmad Azhar Basyir akad adalah suatu perikatan ijab kabul dengan cara yang telah dibenarkan oleh syara‟ dan menetapkan adanya akibat hukum pada obyeknya. 12
Menurut istilah fuqaha akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara‟, yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak. 13 Gambaran yang menerangkan maksud diantara dua belah pihak itu dinamakan ijab 14 dan qabul. 15
Akad adalah suatu macam tasharruf 16 yang dilakukan manusia. Tasharruf menurut fiqh
9 Ibid., hlm. 13.
10 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 97.
11 Abd. Ar-Razzaq as-Sanhury, Nadzariyahal-„Aqd (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 80. Dikutip juga  dari  Mhd.  Syahnan, Modernization  of  Islamic  Law  of  Contract (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 124.
12 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-asas  Hukum  Mu‟amalat  (Hukum  Perdata  Islam) (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum  UII, 1993), hlm. 42.
13 Ghufron  A.  Mas‟adi, Fiqh  Muamalah  Kontekstual, cet.  1  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2002), hlm. 76. Faturrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syari‟ah”, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrulzaman, et.al, cet.1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247.
14 Ijab ialah  permulaan  penjelasan  yang  keluar  dari  salah  seorang  yang  berakad,  untuk memperlihatkan  kehendaknya  dalam  mengadakan  akad,  siapa  saja  yang  memulainya.  Dikutip  dari Muhammad  Hasbi  ash-Shiddieqy, Pengantar  Fiqh  Muamalah, (Semarang:  Pustaka  Rizki  Putra,  1999), hlm. 27.
15 Qabul ialah jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab, untuk menyatakan persetujuannya.
Ibid, hlm. 27. 16 Secara  terminologis tasharruf berarti  segala  ucapan  atau  tindakan  yang  muncul  dari seseorang  berdasarkan  kehendaknya,  dan  syara‟  telah  memberikan  akibat  hukum  terhadapnya,  baik
adalah  segala  yang  dilakukan  dari  seseorang  dengan iradat nya  (kehendaknya),  dan syara‟ menetapkan kepada orang tersebut beberapa hak. 17
Menurut  Husein  Hamid  Hasan  sebagaimana  di  kutip  oleh  Niazi mendefinisikan  akad  adalah  penghubung  dua  hal  yaitu  penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) . Sedangkan Edward William Lane menyatakan bahwa akad adalah kontrak,  kesepakatan,  perjanjian,  persetujuan,  ikatan,  fakta,  dan  pertunangan. 18
Sedangkan  menurut  Mursyid  al-Huraian  akad  berarti  penawaran  yang  berasal  dari satu diantara dua orang atau kelompok yang melakukan kontrak; dimana pihak kedua setuju dengan materi kontrak yang diajukan oleh pihak pertama. 19
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah dalam buku II, bab I (ketentuan umum) pasal 20 mendefinisikan akad  adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  dan/atau  tidak  melakukan  perbuatan  hukum tertentu. 20
Istilah  perjanjian (overeenkomst) dalam  hukum  perdata 21 diterjemahkan  secara berbeda-beda  oleh  para  sarjana  hukum  perdata,  yaitu  antara  lain:  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  menggunakan  istilah  perjanjian  untuk overeenkomst. 22 Prof. Utrecht  memakai  istilah overeenkomst juga  untuk  istilah  perjanjian. 23 Prof  Subekti
untuk  kepentingan  sendiri  maupun  untuk  kepentingan  orang  lain.  Dengan  demikian tasharruf mencakup  ucapan-ucapan  yang  keluar  dari  diri  seseorang  seperti  jual  beli,  hibah,  wakaf,  iqrar  dan perbuatan-perbuatan  seperti  mengambil  hal-hal  yang  mubah,  mengkonsumsi  dan  mengambil manfaatnya. Di kutip dari Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, cet. III (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996), IV: 83.
17 Ibid., hlm. 24-26..
18 Liaquat Ali Khan Niazi, Islamic Law of Contract (Lahore: Research Cell, t.t.), hlm. 9.
19 Ibid., hlm. 10.
20 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (t.tp: t.tn, 2008), hlm.  10.  Dikutip  juga  dari  Pusat  Pengkajian  Hukum  Islam  dan  Masyarakat  Madani  (PPHIMM), Kompilasi Hukum …. , hlm. 15. 21 Menurut  Sudikno  Mertokusumo  hukum  perdata  adalah  hukum  antar  perorangan  yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di  dalam  pergaulan  amsyarakat.    Sedangkan  menurut  Wirjono  Prodjodikoro  hukum  perdata  adalah suatu  rangkaian  hukum  antara  orang  dan  badan  hukum  satu  sama  lain  tentang  hak  dan  kewajiban. Menurut  H.  F.  A.  Vollmar  hukum  perdata  di  sebut  juga  dengan  hukum  sipil  atau  hukum  privat. Kutipan  dari  Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  hlm.  108.  R.  Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Perdata, cet.  11 (Jakarta:  Sumur  Bandung,  1992),  hlm.  10-11.  Lihat juga  H.  F.  A.  Vollmar, Pengantar  Studi  Hukum  Perdata, diterjemahkan  oleh  I.S.  Adiwinarta,  cet.  III (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 2.
22 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet.XXVIII , (Jakarta:
Pradnya Paramita, 1996), hlm. 338.
23 Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cet. V(Jakarta: Balai Buku Ikhtiar, 1959), hlm.
621.
memakai  istilah overeenkomst untuk  perjanjian,  bukan  untuk  persetujuan. 24 Prof.  R.
Wirjono Prodjodikoro memakai istilah persetujuan untuk terjemahan overeenkomst. 25
Pengertian  perjanjian  dalam  hukum  perdata  juga  beraneka  ragam.  Menurut Prof. Subekti, S. H perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu hal. 26
R. Wirjono Prodjodikoro  mendefinisikan perjanjian dengan interaksi hukum dalam bidang harta benda diantara dua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian, dimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal dan pihak lain bisa mengajukan keberatan ataupun memperkarakan  jika  yang  diminta  melakukan  prestasi  tidak  menunaikaan kewajibannya. 27
Menurut  R.  Setiawan  persetujuan  (perjanjian)  adalah  suatu  perbuatan hukum, 28 dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih. 29 Sedangkan  menurut  pasal  1313  KUH  Per, perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 30
Dalam hukum modern, kata kontrak biasanya ditujukan untuk perjanjian yang melibatkan  pihak-pihak  yang  mempunyai  konsekuensi  legal  (hukum)  dan  dapat dilakukan tindakan hukum terhadap pihak yang melakukan kecurangan. 31
Kontrak  akan  menjadi  aturan  undang-undang  khusus  yang  sangat  mengikat ketika  hal  ini  berhubungan  dengan  ekonomi,  terutama  dalam  hal  hutang-piutang.
24 Subekti, Hukum Perjanjian, cet. XV (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 1.
25 R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, cet. XI (Jakarta: Sumur Bandung, 1989), hlm. 8.
26 Subekti, Hukum Perjanjian , hlm. 1.
27 R.  Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Perjanjian, hlm.  9.  Pengertian  senada  juga dikemukakan oleh Titodoningrat; menurutnya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata  sepakat  diantara  dua  orang  atau  lebih  untuk  menimbulkan  akibat-akibat  hukum  yang diperkenankan oleh undang-undang, di kutip dari K.R.M.T. Titodiningrat, Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang (Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1952), hlm. 59.
28 Perbuatan  hukum  adalah  segala  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  secara  sengaja untuk  menimbulkan  hak  dan  kewajiban.  Dikutip  dari  C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 199.
29 R. Setiawan Pokok-Pokok Hukum Perikatan, cet. IV (Bandung: Binacipta, 1990), hlm. 49.
30 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 338.
31 Liaquat Ali Khan Niazi, Islamic Law.., hlm. 12-13.
Aspek yang paling penting dalam perjanjian antara kedua belah pihak adalah adanya kepercayaan antara kedua belah pihak itu sendiri. 32
Menurut  Prof.  Subekti  perkataan  perikatan (verbintenis) mempunyai  arti  yang lebih  luas  dari  perkataan  perjanjian. 33 Perikatan  lebih  luas  dari  perjanjian,  karena perikatan itu dapat terjadi karena perjanjian dan undang-undang.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan,  bahwa  antara  perjanjian (overeenkomst) dan  perikatan (verbintenis) mempunyai  hubungan,  dimana  perjanjian  menerbitkan perikatan.  Jadi,  perjanjian  melahirkan  perikatan,  dan  perjanjian  merupakan  sumber terpenting yang melahirkan perikatan. 34
Pada  masa  Rasulullah  hidup  beliau  pernah  melakukan  beberapa  praktek perjanjian diantaranya:
1. Rasulullah dahulu melakukan perjanjian dengan bani Dhamrah dari kabilah Arab.  Isi  perjanjian  tersebut  adalah:  “Inilah  surat  Muhammad  Rasulullah untuk bani Dhamrah; bahwa mereka dalam keadaan aman-harta dan jiwa mereka.  Mereka  mendapat  bantuan  dalam  menghadapi  orang  yang memukul mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah.”
2. Rasulullah  juga  pernah  melakukan  perikatan  perjanjian  dengan  orang Yahudi  untuk  saling  bertetangga  dengan  baik  sejak  beliau  menetap  di Madinah.  Di  bawah  ini  isi perjanjian  tersebut:  “Bismillahirrahmanirrahim (dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). Ini surat dari  Muhammad  Rasululah,  antara  kaum  muslimin  dan  mu‟minin  dari Quraisy dan penduduk Yatsrib serta orang-orang yang mengikuti mereka, sama-sama berjumpa dan berjuang. Sesungguhnya mereka adalah umat. Di luar golongan orang lain.” 35

## C. Konsep Perjanjian dan Perikatan dalam Hukum Islam
Perjanjian adalah sarana hukum terpenting yang pernah dikembangkan untuk menjamin  keamanan  ekonomi  dan  kestabilan  masyarakat.  Setiap  orang  terlibat
32 Ibid., hlm. 16.
33 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , cet. XXVII ( Jakarta; Intermasa, 1995), hlm. 122.
34 P.  N.  H.  Simanjuntak, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata  Indonesia (Jakarta:  Djambatan,  1999), hlm. 331.
35 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. MArzuki ( Bandung: Al- Ma‟arif, 1987), hlm. 183.
dengan  perikatan  dan  perjanjian  yang  lahir  dari  padanya  dalam  berbagai  aspek kehidupan. Oleh karenanya, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang terpenting.
Dalam  hukum  Islam  ada  beberapa  istilah  yang  mengandung  konsep perikatan.
1. Ditemukan istilah “hukum akad”. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum  akad  itu  tidak  lain  daripada  akibat  hukum  yang  timbul  dari  suatu perjanjian.
2. Para fuqaha‟ di berbagai tempat membahas apa yang mereka sebut al-amn, yang dapat diperbandingkan dengan hukum perikatan dalam hukum barat. Maksud al-amn adalah  tanggung  jawab  seseorang  untuk  tidak  melakukan sesuatu  yang  tidak  merugikan  orang  lain.  Bila  ia  melakukan  perbuatan merugikan itu maka ia wajib membayar ganti rugi.
3. Para  ahli  hukum  Islam  klasik  juga  memakai al-iltizam untuk  menjelaskan perikatan-perikatan yang timbul dari kehendak sepihak dan kadang-kadang perikatan yang timbul dari perjanjian. 36
Berdasarkan  pada  hubungan-hubungan  hukum  yang  terpisah-pisah,  dalam kaitannya  dengan  objeknya,  secara  garis  besar  perikatan  dapat  dibagi  menjadi: perikatan hutang (al-iltizam bi ad-dain) , perikatan benda (al-iltizam bi al-„ain) , perikatan melakukan  sesuatu (al-iltizam  bi  al‟amal) ,  dan  perikatan  menjamin (al-iltizam  bi  at- tausiq) . 37
Meminjam  pandangan  ahli-ahli  hukum  barat;  ahli  hukum  Islam  seperti  Az- Zarqa‟,  menyebut  sumber-sumber (mashadir  al-iltizam) dalam  Islam  ada  lima  macam yaitu:
1. Akad („aqad);
2. Kehendak sepihak (al-iradah al-munfaridah);
3. Perbuatan merugikan (al-fi‟l ad-dar);
4. Perbuatan bermanfaat (al-fi‟l an-nafi‟);
36 Syamsul  Anwar, Teori  Kausa  dalam  Hukum  Islam  (Suatu  Kajian  Asas  Hukum), proyek perguruan tinggi agama Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999/2000, hlm. 36-39.
37 Ibid., hlm. 40.
5. Syara‟. 38
Seperti  halnya  dalam  hukum  barat;  akad  (perjanjian)  dalam  hukum  Islam merupakan  sumber  paling  penting  bagi  perikatan.  Az-Zuhaili  memberikan  definisi akad  dengan  makna: “pertemuan  ijab  dan  kabul  yang  dibenarkan  oleh  syara‟  yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”. 39

## D. Macam-macam Akad (perjanjian)
Para  ahli  hukum  Islam  berbeda  pendapat  dalam  membagi  jenis-jenis  akad dalam  syari‟at  Islam,  perbedaan  ini  berdasarkan  dari  segi  obyek  akad.  Walaupun terdapat  perbedaan  pendapat,  dapat  dikemukakan  secara  umum  jenis-jenis  akad dalam syari‟at Islam, diantaranya:
1. Dilihat dari segi ada atau tidaknya qismah (pembagian) pada akad tersebut, maka dari segi ini akad terbagi pada:
a. A‟qad  Musamma yaitu  akad-akad  yang  telah  diberikan  namanya  oleh syara‟ dan ditetapkan untuknya hak-hak tertentu. A‟qad Musamma ini ada  dua  puluh  lima  macam  diantaranya:  jual  beli (ba‟i) , ijarah (sewa menyewa), rahn (gadai), syirkah, mudharabah, muzara‟ah, dan lain-lain.
b. A‟qad Ghairu Musamma yaitu akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu dan tidak ditentukan hukum-hukumnya oleh syara‟. 40
Para ahli hukum Islam, sepakat membagi akad dengan akad bernama dan tidak  bernama.  Menurut  Al-Kasani  ada  beberapa  akad  muamalat bernama ada 18, sebagaimana berikut: sewa menyewa (ijarah), penempaan (al-istishna‟), jual  beli (al-ba‟i), penanggungan (al-kafalah), pemindahan hutang (hiwalah), pemberian  kuasa (al-wakalah), perdamaian (as-sulh), persekutuan (asy-syirkah), bagi hasil (al-mudharabah), hibah (al-hibah), gadai (ar-rahn), penggarapan  tanah (al-muzara‟ah), pemeliharaan  tanaman (al-
38 Musthafa Ahmad Az-Zarqa‟, Al-Madkhal al-Fiqh al-„Am (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 86.
39 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), IV: 81.
40 T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mua‟amalat (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 93.
musaqah), penitipan (al-wadi‟ah), pinjam  pakai (al-„ariyah), pembagian (al- qismah), wasiat-wasiat (al-washaya), perhutangan (al-qardh). 41
Ahli  hukum  klasik  lainnya  menyebutkan  beberapa  jenis  akad  lain  lagi sehingga  secara  keseluruhan  menurut  perhitungan  Az-Zarqa‟  mencapai 25 akad khusus. 42
Pertanyaan yang muncul adalah; apakah akad selain akad bernama diakui dalam  hukum  Islam?  Dengan  kata  lain  apakah  terdapat  kebebasan berkontrak  dalam  hukum  Islam,  baik  untuk  membuat  akad  bernama maupun  mengisikan  klausula-klausula  yang  mencerminkan  masing- masing  pihak?  Pada  dasarnya  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  Islam mengakui adanya kebebasan berkontrak.  Nas-nas al-Qur‟an dan sunnah Nabi  serta  kaidah-kaidah  fiqh  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam menganut asas kebebasan berkontrak. Dalam al-Qur‟an Allah berfirman: “wahai  orang-orang  yang  beriman  penuhilah  akad-akad”. 43 Dari  ayat  ini disimpulkan tentang adanya kebebasan berkontrak dalam hukum Islam. Perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib, dan memenuhi akad-akad itu hukumnya  wajib.  sehingga  dari  ayat  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  akad apa  saja  baik  yang  bernama  maupun  yang  tidak  bernama  wajib  untuk dipenuhi. Dalam hadis Nabi dinyatakan: “orang-orang muslim itu terikat pada syarat-syarat (janji-janji) mereka”. 44
Kaidah  fiqh  juga  mengatakan “pada  dasarnya  akad  itu  adalah  kesepakatan kedua  belah  pihak  dan  akibat  hukumnya  adalah  apa  yang  mereka  ikatkan  diri mereka  melalui  janji”. 45 Kaidah  ini  jelas  menunjukkan  kebebasan berkontrak  karena  perjanjian  itu  dinyatakan  berdasarkan  kesepakatan kata  sepakat  para  pihak  dan  akibat  hukumnya  adalah  apa  yang  dibuat oleh para pihak itu sendiri melalui janji. 46
2. Dilihat dari segi sifat dan hukumnya, akad terbagi pada:
41 Abd ar-Razaq as-Sanhuri, Nadzariyyah al-„Uqud (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 87.
42 Musthafa Ahmad Az-Zarqa‟, Al-Madkhal…, I: 538.
43 Al-Maidah (5): 1
44 Al-Hakim, Al-Mustadrak (Riyadh: Maktabah wa Matabi‟ an-Nasyr al-Hadisah, t.t.), II:49.
45 Asmuni A Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.
46 Kuat  Ismanto, Asuransi  Syari‟ah:  Tinjauan  Asas-asas  Hukum  Islam (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 140-143.
a. Akad  sah,  yaitu  akad  yang  halal  dan  memenuhi  rukun  serta  syarat- syaratnya dan juga tidak terdapat satu sifat apapun yang menyebabkan batalnya  akad  tersebut. 47 Dalam  akad  sah,  ketentuan-ketentuan  yang merupakan akibat hukumnya terjadi dengan seketika, kecuali jika ada syarat  yang  lain.  Misalnya,  dalam  akad  jual  beli  yang  sah;  setelah terjadi ijab qabul maka barang yang di jual menjadi milik pembeli dan harga  penjualan  barang  menjadi  milik  penjual  kecuali  apabila  ada syarat khiyar. 48 Akad sah dapat dibagi menjadi beberapa macam, akad sah  yang  dapat  dilaksanakan  tanpa  bergantung  kepada  hal-hal  lain disebut  akad nafiz, dan  akad  sah  yang  pelaksanaannya  bergantung kepada  hal-hal  lain  disebut  dengan  akad mauquf. Akad nafiz merupakan  akad  yang  terjadi  antara  pihak-pihak  yang  mempunyai kecakapan  dan  mempunyai  kekuasaan  melakukan  akad,  baik kekuasaan  itu  asli  atau  atas  nama  orang  lain.  Misalnya  akad  yang dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan telah dewasa atas nama diri  sendiri  menyangkut  harta  benda  yang  dimiliki  sendiri  pula;  atau akad yang diadakan oleh wali atas nama orang yang berada di bawah perwaliannya;  atau  akad  yang  dilakukan  oleh  wakil  yang  mendapat kuasa  dari  orang  yang  diwakilkan.  Akad nafiz mempunyai  akibat hukum  tanpa  bergantung  kepada  izin  orang  lain.  Apabila  akibat hukumnya terjadi seketika setelah akad dilakukan disebut dengan akad munjaz. Namun jika akibat hukumnya terjadi setelah beberapa waktu kemudian  disebut  dengan  akad  bersandar (mudhaf) kepada  waktu mendatang.  Sementara  itu  akad mauquf ialah  akad  yang  terjadi  dari orang  yang  memenuhi  syarat  kecakapan,  tetapi  tidak  mempunyai kekuasaan  melakukan  akad,  seperti  akad  yang  dilakukan  oleh  anak tamyiz .  Akad mauquf hanya  mempunyai  akibat  hukum  apabila
47 Zahri Hamid, Asas-asas Mu‟amalah, hlm. 12.
48 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu‟amalat.., hlm. 114.
mendapat  izin  secara  sah  dari  orang  yang  mempunyai  kekuasaan melakukan akad. 49
b. Akad tidak sah, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, atau terdapat sifat yang menyebabkan batalnya akad tersebut. 50 Akad tidak  sah  dibagi  menjadi  dua;  yaitu  akad  yang  rusak (fasid) dan  akad yang batal (batil) . 51 Akad yang rusak yaitu akad yang tidak sempurna, yakni terdapat padanya sebagian syarat yang berpautan bukan dengan hukum  pokok;  seperti  menjual  sesuatu  dengan  harga  yang  tertentu tetapi  ditangguhkan  masa  pembayarannya  pada  masa  yang  tidak ditentukan. 52 Sedangkan  akad  yang  batal  adalah  yaitu  akad  yang dianggap  ajaran  syari‟at  tidak  diberlakukan  padanya  segala konsekuensi  yang  ada  pada  akad  yang  sah,  seperti  akad  orang  gila, anak kecil yang belum baligh, atau akad usaha terhadap barang yang haram  (daging  babi,  bangkai,  darah  dan  lain-lain).  Atau  akad  yang secara  asal  disyari‟atkan,  tetapi  secara  aplikatif  tidak  disyari‟atkan seperti akad orang yang di bawah paksaan. 53
3. Dilihat formalitas dan dari bentuk atau cara melakukan akad. Dari sudut ini akad dibagi pada:
a. Akad-akad yang tunduk pada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh  pembuat  hukum,  di  mana  apabila  syarat-syarat  itu  tidak terpenuhi  akad  tidak  sah.  Contohnya  akad  di  luar  lapangan  harta
49 Pembagian  akad  sah  kepada  akad nafiz dan  akad mauquf disepakati  para  ulama  mazhab Hanafi dan Maliki. Para ulama mazhab Syafi‟I hanya memandang akad nafiz sebagai akad sah, sebab sebagian  syarat  akad  sah  menurut  ulama  mazhab  Syafi‟I  ialah  oang  yang  melakukan  akad  harus mempunyai kekuasaan melakukan akad. Mazhab Syafi‟I tidak menyetujui akad mauquf menjadi bagian dari akad sah. Ibid…, hlm. 117-119.
50 Zahri Hamid, Asas-asas Mu‟amalah, hlm. 18.
51 Pembagian akad tidak sah menjadi akad rusak dan akad batal berdasarkan pendapat dari ulama mazhab Hanafiyah. Sedangkan para ulama mazhab lain berpendapat akad tidak sah adalah akad yang sama sekali tidak pernah dipandang terjadi dan oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum. Demikian  pula  akad  yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  akad  yang  sah.  Akad  tidak  sah  sama  saja artinya  dengan  akad  yang  rusak  atau  akad  yang  batal.  Dikutip  dari  Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-asas Hukum Mu‟amalat.., hlm. 113.  Bandingkan dengan Abu Zahrah¸ Al-Milkiyah wa Nazariyyah al-„Aqd fi asy-Syari‟ah al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Fikr al-„Araby, t.t.), hlm. 409.
52 T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mua‟amalat, hlm. 110.
53 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, penerjemah Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 37.
hukum  kekayaan,  yaitu  akad  nikahdi  mana  di  antara  formalitas  yang disyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang saksi.
b. Akad  konsensuil,  yaitu  jenis  akad  yang  untuk  terciptanya  cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas- formalitas  tertentu.  Meskipun  kadang-kadang  yang  dipersyaratkan adanya  formalitas  tertentu,  seperti  harus  tertulis,  hal  tersebut  tidak menghalangi  keabsahan  akad  tersebut,  dan  tetap  dianggap  sebagai akad konsensuil. c. Akad  riil,  yaitu  akad  yang  untuk  terjadinya  diharuskan  adanya penyerahan tunai objek akad, di mana akad tersebut belum terjadi dan belum  menimbulkan  akibat  hukum  apabila  dilaksanakan.  Ada  lima macam jenis akad yang termasuk dalam kategori akad ini yaitu hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (utang) dan akad gadai. 54
d. Akad ridla‟iyah yaitu  akad-akad  yang  tidak  memerlukan  upacara apabila  terjadi  persetujuan  kedua  belah  pihak  telah  menghasilkan akad.  Seperti  jual  beli  tidak  perlu  dilakukan  di  kantor,  dihadapan pejabat. 55
4. Dilihat dari akibat hukumnya, akad terbagi pada:
a. Berdasarkan  tujuan  akad,  tujuan  akad  bermacam-macam;  ada  akad yang bertujuan memberikan hak milik kepada orang lain baik berupa benda  maupun  manfaat  benda,  baik  dengan  imbalan  maupun  tanpa imbalan,  seperti  pinjam-meminjam  barang,  jual  beli,  sewa  menyewa dan  lain  sebagainya.  Akad  macam  ini  di  sebut  akad  pemberian  hak milik.  Pemberian  hak  milik  dengan  imbalan  disebut  dengan  akad tukar  menukar (mu‟awadah), sedangkan  hak  milik  tanpa  imbalan disebut dengan akad kebajikan (tabarru‟).
b. Akad  yang  berbentuk  melepaskan  hak  tanpa  ataupun  dengan  ganti disebut  dengan  akad  pelepasan  hak (isqat). Misalnya ibra‟, yaitu membebaskan  pihak  berutang  dari  kewajiban  membayar  hutang,
54 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari‟ah…, hlm. 78-79.
55 T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mua‟amalat, hlm. 110-111.
membebaskan hukuman qishash terhadap pembunuh dengan sengaja, tetapi dengan ganti diyat dan sebagainya.
c. Apabila  akad  bertujuan  melepaskan  kekuasaan  untuk  melakukan sesuatu perbuatan kepada orang lain, akad semacam ini disebut akad pelepasan  kekuasaan (ithlaq). Misalnya,  orang  memberi  kuasa  kepada seseorang untuk bertindak atas nama orang yang diwakilkan. Berarti, orang yang diwakilkan itu melepaskan ikatan tangannya kepada orang lain untuk dapat berbuat atas namanya.
d. Apabila  akad  bertujuan  sebaliknya,  yakni  mengikat  orang  dari wewenang  berbuat  yang  semula  dimilikinya,  disebut  akad  pengikat
(taqyid). Misalnya orang yang menghentikan kekuasaan wakilnya yang bertindak atas namanya.
e. Akad  yang  bertujuan  bekerjasama  untuk  memperoleh  sesuatu  hasil atau keuntungan disebut dengan akad perserikatan (syirkah). Misalnya, persekutuan bagi untung rugi, bagi hasil dan sebagainya.
f. Akad yang bertujuan untuk memperkuat akad lain, seperti akad gadai sebagai  penguat  akad  utang-piutang;  disebut  dengan  akad pertanggungan (dhama, takmin, dan tautsiq). 56
Sedangkan  menurut  Ahmad  Muhammad  al-„Assal  dan  Fathi  Ahmad  Abdul Karim akad itu terbagi kepada:
Pertama, akad  jual  beli;  yakni  akad  memiliki  harta  dengan  menukarkannya pada  harta  lain  dengan  suka  rela.  Harta  yang  ditukarkan  haruslah  merupakan  harta yang  halal,  bernilai,  dan  dapat  diserahkan. 57 Jual  beli  yang  termasuk  pada  akad  ini adalah  jual  beli mabrur, yaitu  jual  beli  yang  berlangsung  antara  barang-barang  yang halal,  jauh  dari  perkara  yang  haram,  dan  tidak  termasuk  salah  satu  jenis  akad-akad riba  ataupun  akad-akad majhul yang  menyebabkan  terjadinya  spekulasi  harga  atau
56 Zahri Hamid, Asas-asas Mu‟amalah …, hlm. 123-124.
57 Ahmad Muhammad al-„Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, An-Nizam al-Iqtishadi fi al- Islam: Mabadi‟uhu wa Ihdafuhu (Kairo: Maktabah Wahbah, 1397 H/1977 M), hlm. 174.
barang. Jual beli mabrur menjauhi cara-cara usaha yang kotor, seperti berdagang dalam perkumpulan foya-foya, perjudian ataupun undian, dan sejenisnya. 58
Kedua, akad salam; as-Salam berarti meminjamkan barang atau harga tertentu.
Maksudnya  adalah  perjanjian  menanggung  (penjual)  akan  menyerahkan  barang  di masa yang akan datang, sebagai penukar dari pembayaran yang telah ia terima. Ada beberapa syarat dalam akad as-Salam ini yaitu:  akad salam harus pada barang-barang yang  sifatnya  mungkin  dijangkau,  seperti  biji-bijian  atau  yang  lainnya  yang  dapat ditimbang  dan  disukat;  barang  tersebut  harus  dikatkan  dengan  jelas jenisnya  seperti untuk  kurma  ada  jenis burni atau maklaqi dan  sebagainya;  disebutkan  (harus  jelas) ukurannya dan timbangannya. 59
Ketiga, akad-akad syirkah, 60 ada empat macam:
a. Syirkah „ Inan yaitu persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang, bahwa mereka  akan  memperdagangkan  dengan  keuntungan  dibagi  dua.  Pada syirkah „inan ini  jumlah  modal  dari  pihak-pihak  yang  melakukan  akad boleh  berbeda.  Dengan  demikian  dibolehkan  salah  seorang  diantara mereka mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain. Dan boleh pula salah satu pihak sebagai penanggung jawab; sedangkan pihak yang lainnya tidak.  Diperbolehkan  dalam  syirkah  ini  keuntungan  sama,  boleh  pula berbeda,  sesuai  dengan  kesepakatan  mereka  berdua.  Jika  mengalami kerugian, maka persentasenya ditinjau dari persentase modal 61
b. Syirkah Wujuh yaitu  bahwa  dua  orang  atau  lebih  membeli  sesuatu  tanpa permodalan,  kerjasama  jenis  ini  terkait  dengan  reputasi  atau  nama  baik salah satu pihak yang berakad dan pihak yang “dipinjam” nama baiknya ini tidak menyetorkan modal dengan nominal tertentu. Namun, walaupun salah satu pihak tidak menyetorkan modal, keuntungan dari kerjasama ini
58 Al-Maidah (5): 90-91.
59 Ahmad  Muhammad  al-„Assal  dan  Fathi  Ahmad  Abdul  Karim, An-Nizam  al-Iqtishadi…, hlm. 176-177.
60 Kasani  memberikan  definisi  syirkah  yaitu  partisipasi  antara  dua  orang  atau  lebih  dalam bisnis  tertentu  dengan  penetapan  modal  yang  sama  dan  menurut  kesepakatan  bersama  yang melaksanakan bisnis serta membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi yang ditentukan. Di kutip dari Kasani, ‟Ala aal-Din, Badaa‟i al-Sanaa‟i , juz VI, (Mesir, Mathba‟ah Abu Bakar bin Mas‟ud Jamaliyah, t.t), hlm. 22.
61 Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah , alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, jilid 13, Bandung, PT al-Ma‟arif, 1997, hlm. 175-176.
tetap  sama-sama  dibagi  sesuai  dengann  isi  akad.  Syirkah  ini  dinamakan juga dengan syirkah tanggung jawab. 62
c. Syirkah Abdan yaitu  dua  orang  atau  lebih  mengadakan  perseroan  dalam bentuk usaha, tapi hanya mengandalkan fisik dan tenaganya seperti dalam suatu industri konveksi, penatu, tukang kayu, tukang besi dan sebagainya; dan apa saja yang dapat dilakukan oleh dua orang pesero ini yang hasilnya dibagi dua atau dibagi berdasarkan ketentuan kesepakatan berdua.
d. Syirkah Mufawadhah yaitu  bergabungnya  dua  orang  atau  lebih  untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan. Dengan ketentuan syarat-syarat samanya  modal  masing-masing,  seandainya  salah  satu  partner  memiliki lebih  banyak  permodalan,  maka  syirkah  tersebut  tidak  sah,  mempunyai wewenang bertindak yang sama, maka tidak sah syirkah antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh, bahwa masing-masing menjadi penjamin atas  lainnya  terhadap  apa  yang  ia  beli  dan  ia  jual;  seperti  salah  seorang menjadi  wakil  maka  tidak  dibenarkan  salah  satu  diantara  mereka mempunyai wewenang lebih dari yang lainnya. 63
Keempat, akad muzara‟ah yaitu  suatu  akad  keuntungan  antara  pemilik  lahan dengan penggarap lahan dan ditentukan bagi hasil yang disepakati oleh kedua pihak (pemilik lahan dan penggarap lahan) pada waktu akad. 64 Muzara‟ah hukumnya boleh menurut  pendapat  para  ulama. Muzara‟ah sudah  menjadi  pekerjaan  kaum  muslimin sejak  masa  Nabi  dan  pada  masa  khulafaurrasyidin. Muzara‟ah merupakan  pendapat para  pembesar  sahabat  Nabi  seperti  Ibn  Mas‟ud,  dan  juga  pendapat  Ahmad  bin Naval, Abu Yusuf, dan lain-lain. 65
Kelima, akad ijarah yaitu  akad  yang  lazim  dari  kedua  belah  pihak  yang berakibat  pihak  yang  menyewakan  berhak  memiliki  upah  dan  pihak  si  penyewa berhak  memiliki  manfaat,  kecuali  bila  barang  yang  dimanfaatkan  itu  cacat  sehingga mengurangi  manfaatnya. Ijarah hanya  sah  dengan  syarat-syarat  mengetahui manfaatnya, mengetahui berapa sewa atau upahnya, dan manfaat itu harus halal; jadi
62 Ibid., hlm. 177. 63 Ibid., hlm. 178.
64 Ali Abd. Ar-Rasul, Mabadi‟ al-iqtishad (t.tp: Dar al-Fikr al-„Arabi, t.t.), hlm. 52.
65 Ahmad Muhammad al-„Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, An-Nizam al-Iqtishadi.., 179.
tidak sah mengupah perzinaan, seruling, menyanyi, menyewa rumah untuk dijadikan gereja, untuk tempat berjudi, dan lain-lain. 66
Dari  segi  ada  atau  tidaknya  kompensasi,  fiqh  mu‟amalat  membagi  akad menjadi dua bagian, yaitu akad tabarru‟ dan akad tijarah (mu‟awadah).
1. Akad tabarru‟  (gratuitous  contract) adalah  akad  untuk  tujuan  sosial  dan mengenyampingkan  profit  bisnis. 67 Transaksi  ini  pada  hakikatnya  bukan transaksi  bisnis  untuk  mencari  keuntungan  komersil.  Akad tabarru‟ ini tujuannya  adalah  untuk  membantu  ( tabarru‟ akar  katanya  adalah birr yang dalam bahasa Arab bermakna kebaikan).  Dalam akad tabarru‟, pihak yang berbuat  kebaikan  tersebut  tidak  berhak  mensyaratkan  imbalan  apapun kepada pihak lainnya. Imbalannya dari Allah bukan dari manusia. Contoh akad-akad tabarru‟ adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah wadi‟ah, hibah, wakaf, shadaqah, hadiah dan lain-lain.
Ada tiga bentuk umum akad tabarru‟, yakni:
a. Meminjamkan uang (lending $)
Akad meminjamkan uang ini ada tiga jenis. Jika pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun dan hanya  untuk meminjamkan  uang dan ketika  sudah  jatuh  tempo  uang  tersebut  harus  dikembalikan  oleh peminjam  kepada  yang  memberikan  pinjaman,  maka  bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut qard. 68
Selanjutnya,  jika  yang  meminjamkan  uang  memberikan  syarat  tertentu kepada  peminjam,  misalnya  meminta  jaminan  sesuai  dengan  jumlaah
66 Ahmad  Muhammad  al-„Assal  dan  Fathi  Ahmad  Abdul  Karim, Sistem,  Prinsip  dan  Tujuan Ekonomi Islam, alih bahasa oleh Imam Saefudin ( Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 223.
67 Secara  umum  organisasi  nirlaba (not  profit  organization) adalah  suatu  institusi  yang  dalam menjalankan  operasinya  tidak  berorientasi  mencari  laba.  Namun  demikian,  bukan  berarti  organisasi nirlaba  tidak  dibolehkan  menerima  dan  menghasilkan  keuntungan  dari  setiap  aktivitasnya.  Hanya biasanya  jika  memperoleh  keuntungan.  Keuntungan  tersebut  dipergunakan  untuk  menutup  biaya operasional.  Keuntungan  tersebut  dipergunakan  untuk  menutup  biaya  operasional  atau  kembali disalurkan  untuk  kegiatan  utamanya  lagi.  Dikutip  dari  Hertanto  Widodo  dan  Teten  Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm.4.
68 Istilah qard ini  berbeda  dengan qard  hasan.  Qard adalah  akad  untuk  meminjamkan  uang. Sedangkan qard hasan pada hakikatnya adalah sedekah, karena akad ini tidak mensyaratkan bahwa uang yang  diberikan  harus  dikembalikan.  Dikutip  dari  Adiwarman  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan Keuangan, edisi dua (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 58-60.
pinjaman  yang  diberikan,  maka  bentuk  pemberian  pijaman  seperti  ini disebut dengan rahn.
Ada  lagi  suatu  bentuk  pemberian  pinjaman  uang,  dimana  tujuannya adalah untuk memindahkan piutang dari satu pihak ke pihak lain. Maka, bentuk peminjaman uang ini disebut hiwalah.
b. Meminjamkan jasa (lending yourself)
Akad  meminjamkan  jasa  juga  terbagi  tiga  jenis.  Bila  meminjamkan “diri”  (yakni  jasa  keahlian,  keterampilan  dan  sebagainya)  untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal itu disebut wakalah.
Karena  melakukan  sesuatu  atas  nama  orang  yang  dibantu  tersebut, sebenarnya yang meminjamkan “diri”-nya tersebut menjadi wakil orang itu.
Selanjutnya,  bila  akad wakalah ini  dirinci  tugasnya,  yakni  bila menawarkan  jasa  untuk  menjadi  wakil  seseorang,  dengan  tugas menyediakan  jasa  penitipan  dan  pemeliharaan,  maka  bentuk  pinjaman seperti  ini  disebut  akad wadi‟ah. Ada  variasi  lain  dari  akada wakalah,
yakni contingent wakalah (wakalah bersyarat). Dalam hal ini, memberikan jasa melakukan suatu perbuatan yang mengatasnamakan orang lain, jika terpenuhi  kondisinya  atau  jika  sesuatu  terjadi. Wakalah bersyarat  ini dalam terminologi fiqh disebut akad kafalah.
c. Memberikan sesuatu (giving something)
Akad  memberikan  sesuatu  ini  terbagi  pada  hibah,  wakaf,  sedekah, hadiah  dan  lain-lain.  Dalam  semua  akad-akad  tersebut,  si  pelaku memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain.  Bila  penggunaannya  untuk kepentingan  umum  dan  agama,  akadnya  dinamakan  wakaf.  Objek wakaf    ini  tidak  boleh  diperjualbelikan.  Sedangkan  hibah  dan  hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.
Akad  yang  awal  mulanya  untuk  tujuan  kebajikan  ( tabarru‟ )  di  tengah  waktu pejanjian  ketika  akad  belum  berakhir  tidak  boleh  dirubah  menjadi  akad
komersil ( tijarah ), namun sebaliknya, jika akad komersil ingin dirubah menjadi akad kebajikan ketika masa akad belum berakhir tidak menjadi masalah. 69

## 2. Akad Tijarah
Akad tijarah atau mu‟awadah  (compensational  contract) adalah  segala  macam perjanjian  yang  menyangkut for  profit  transaction. Akad-akad  ini  dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Diantara akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain- lain.
Akad tijarah dapat kita bagi menjadi dua, yaitu:
a. Natural Certainty Contract
Dalam Natural  Certainty  Contract, kedua  belah  pihak  saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik  barang  maupun  jasa)  pun  harus  harus  ditetapkan  di  awal  akad dengan  pasti,  baik  jumlahnya  maupun  mutunya,  harganya,  dan  waktu penyerahannya. Jadi kontrak-kontrak ini menawarkan return yang tetap dan  pasti.  Yang  termasuk  dalam  kategori  ini  adalah  kontrak-kontrak jual-beli (dalam bentuk al-ba‟i naqdan, al-ba‟i muajjal, salam, dan istishna ), upah-mengupah,  sewa-menyewa  (dalam  bentuk ijarah dan ijarah muntahiya bi at-tamlik) dan lain-lain.
b. Natural Uncertainty Contract
Dalam Natural Uncertainty Contract, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan  asetnya  (baik real  asset maupun financial  asset )  menjadi satu  kesatuan  dan  saling  berbagi  risiko  jika  terdapat  kerugian  serta berbagi  keuntungan  sesuai  dengan  isi  akad.  Jadi,  untung  dan  rugi ditanggung  bersama  oleh  pihak  yang  berakad.  Kontrak  ini  diawal akadnya  belum  bisa  menggambarkan  kepastian  untung  dan  rugi  dari bisnis  yang  dijalankan.  Termasuk  dalam  kontrak  ini  adalah  kontrak- kontrak investasi. Kontrak ini tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya fixed and predetermined. Yang termasuk dalam Natural
69 Ibid., hlm. 60-61.
Uncertainty  Contract ini  adalah musyarakah,  muzara‟ah,  musaqah, dan mukhabarah. 70

## E. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Akad (perjanjian)
Dalam  masa  pembangunan,  dengan  kemajuan  teknologi,  khususnya  dalam bidang  komunikasi  membawa  akibat  terhadap  frekuensi  hubungan  orang  yang  satu dengan  yang  lainnya,  terutama  dalam  lapangan  bisnis  meningkat  dengan  pesatnya. Sadar atau tidak sebagian besar dari hubungan tersebut merupakan hubungan hukum yang  berwujud  perjanjian.  Dan  dengan  perkembangan  frekuensi  yang  meningkat tersebut;  model  dan  bentuk  perjanjianpun berkembang  dengan  mempertimbangkan faktor ekonomi pula.
Dalam  hukum  Islam  sendiri,  terdapat  prinsip-prinsip  dan  ketentuan- ketentuan  yang  mengelilingi  gerak  roda  kegiatan  mu‟amalah,  khususnya  perjanjian yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 71
Pertama, pada dasarnya segala bentuk mu‟amalah adalah mubah, 72 kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur‟an dan sunnah Rasul. Dalam kaidah fiqh dinyatakan
لصلأا يف ءايشلأا ا ﻹ ةحاب
Prinsip  ini  mengandung  arti  bahwa hukum  Islam  memberi  kesempatan  luas terhadap  perkembangan  bentuk  dan  macam  mu‟amalat  baru  yang  sesuai  dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
Kedua, mu‟amalah  dilakukan  atas  dasar  suka  rela,  tanpa  mengandung  unsur- unsur paksaan. Dalam haditsnya Rasulullah bersabda:
إ امن عيبلا نع ضارت 70 Ibid., hlm. 64-67. 71 Zahri Hamid, Asas-asas Mu‟amalah, hlm. 15-16.
72 Frank  e.  Vogel  dan  Samuel  L.  Hayes, Islamic  Law  and  Finance:  religion,  Risk,  and  Return (London, Boston: Kluwer Law International, 1998), hlm. 98.
73 Al-Imam Murjalal ad-Din „Abd. Ar-Rahman as-Suyuthi, al- Asybah wa an-Nazhair fi Qawaid Fiqh asy-Syafi‟iyyah (Singapura: Sulaiman Mar‟I, t.t.), hlm. 66.
74 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, “Abwab at-Tijarah”, “Fashl Ba‟i al-Khiyar”, cet.2  (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),  II: 5. Hadits diriwayatkan dari al-„abbas bin al-Walid ad-Dimasyiqi.
Islam memperingatkan agar kebebasan kehendak harus selalu dijunjung tinggi karena mengabaikaan kebebasan kehendak itu berakibat  dapat merusak mua‟amalat. Misalnya  seseorang  dipaksa  menjual  rumah  kediamannya  padahal  ia  masih  ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual rumah tersebut dengan kekuatan hukum.
Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa rusaknya suatu akad  dikarenakan  tidak  terpenuhinya  unsur  suka  rela  antara  pihak-pihak  yang bersangkutan.  Jika  ada  paksaan,  penipuan  dan  muslihat  dalam  akad  tersebut,  maka akad tersebut menjadi akad fasid . 75
Suka  rela (at-taradhi) secara  bahasa  berwazan at-tafa‟ul memiliki  faedah li musyarakah (saling melakukan sesuatu), yaitu rela sama rela dalam sesuatu. Sedangkan secara  istilah  fiqh at-taradhi berarti  pertemuan  antara  ijab  dan  qabul  yang  saling mencocoki. 76 Sedangkan  secara  istilah  Muh.  Hasan  Qasim  mendefinisikan at-taradhi dengan  suka  rela  untuk  melakukan  akad  jual  beli  yang  bisa  direalisasikan  dengan menyertakan ijab dari salah satu pihak dari dua pihak yang mengadakan akad dengan adanya penerimaan (qabul) dari pihak lain. 77
Dasar  dari at-Taradhi ini  secara khafi 78 telah  disebutkan  dalam  firman  Allah (Q.S. an-Nisa‟ (4): 29), dan dalam kerelaan dalam bahasa yang berbeda yaitu (Q.S. an- Nisa‟ (4):4) 79 . Sedangkan dasar dari hadis Nabi adalah:
إ امن عيبلا نع ضارت 75 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu‟amalat.., hlm. 101.
76 Muhammad Hasan Qasim, al-Mujaz fi „Aqd al-Ba‟I (Iskandariyah: Dar al-Jami‟ah al-Jadidah, 1996), hlm. 59.
77 Ibid., hlm. 62. bandingkan dengan Samir „Abd as-Sayyid , „Aqd al-Ba‟i (Iskandariyyah: Al- Fanniyah li at-Taba‟ah wa an-Nasr, t.t.), hlm. 36. dan bandingkan juga dengan al-Imam Muhammad Abu Zahrah, al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-„Aqd fi asy-Syari‟ah al-Islamiyyah (t.tp: Dar al-Fikr al-„Araby, t.t.), hlm. 202-203 dan 321.
78 Kalimat „an taradin minkum dalam an-Nisa (4): 29 menurut dalalahnya termasuk nas khafi, karena arti istilah tersebut menjadi kabur jika ditearpkan ke dalam satuan-satuan yang lain, seperti at- taradhi dalam akad yang terdapat unsur riba, gharar dan judi.
79 An-Nisa  (4):  4.  tafsir  dari  ayat  tersebut  adalah  bahwa  kewajiban  bagi  suami  untuk memberikan mahar kepada isterinyadengan kemurnian jiwa dan kerelaan hati. Sebagaimana seseorang memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain  dengan  tanpa  menunggu  imbalan  darinya.    Di  kutip  dari Muhammad Yusuf Musa, Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah al-Buyu‟ wa al-Mu‟amalat al-Mu‟ashirah, cet.I (Kairo: Dar al-Kitabal-„Arabi, 1337 H/1954 M), hlm. 78.
80 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah…., hlm.5.
Ketiga, Mu‟amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam kaidah fiqh dinyatakan:

## ررضلا
لازي
Prinsip  yang  ketiga  ini  mengingatkan  bahwa  suatu  bentuk  mu‟amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam  hidup  bermasyarakat,  dengan  akibat  bahwa  segala  bentuk  mu‟amalah  yang merusak  kehidupan  masyarakat  tidak  dibenarkan.  Misalnya  berdagang  narkotika, ganja, prostitusi, perjudian, dan lain-lain.
Keempat, mu‟amalah  dilaksanakan  dengan  memelihara  nilai  keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.    Prinsip  ini  menentukan  bahwa  segala  bentuk  mu‟amalah  yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya dalam hutang-piutang dan tanggungan barang untuk jumlah hutang yang jauh lebih kecil dari pada harga barang tanggungannya  diadakan  ketentuan;  jika  dalam  waktu  tertentu  hutang  tidak  dibayar, barang tanggungan menjadi lebur, menjadi milik yang memberikan piutang. 82
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah bab II pasal 21 akad dilakukan berdasarkan asas:
1. Ikhtiyari (sukarela);  setiap  akad  dilakukan  atas  kehendak  para  pihak, terhindar  dari  keterpaksaan  karena  tekanan  salah  satu  pihak  atau  pihak lain.
2. Amanah (menepati janji); setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
3. Ihtiyati (kehati-hatian); setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. Luzum (tidak  berubah);  setiap  akad  dilakukan  dengan  tujuan  yang  jelas dan  perhitungan  yang  cermat,  sehingga  terhindar  dari  praktik  spekulasi atau maisir.
81 Al-Imam Murjalal ad-Din „Abd. Ar-Rahman as-Suyuthi, al- Asybah wa an-Nazhair…, hlm. 92.
82 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu‟amalat.., hlm. 15-17.
5. Saling  menguntungkan;  keberadaan  akad  adalah  untuk  menjembatani keinginan  pihak-pihak  yang  berakad  dan  menjaga  para  pihak  yang berakad dari penipuan dan kecurangan.
6. Taswiyah (kesetaraan); para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi;  pihak  yang  berakad  tidak  ada  yang  menyimpan  rahasia terkait  dengan  objek  akad,  sehingga  harus  ada  saling  terbuka  diantara pihak yang berakad.
8. Kemampuan;  akad  tidak  boleh  dilakukan  di  luar  kemampuan  maupun kapasitas  pihak  yang  berakad,  sehingga  tidak  menjadi  beban  yang berkelebihan bagi yang bersangkutan.
9. Taisir (kemudahan);  akad  yang  disepakati  oleh  para  pihak  yang  berakad tidak memberikan beban dan menyulitkan pihak yang berakad.
10. Itikad  baik;  akad  harus  memberikan  kemaslahatan  dan  kebaikan  bagi pihak yang berakad.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
12. Al-Hurriyah (kebebasan berkontrak)
13. Al-Kitabah (tertulis). 83
Suatu pelaksanaan akad antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada prinsip:  sukarela (ikhtiyari), menepati  janji (amanah), kehati-hatian (ihtiyati), tidak berubah (luzum), saling  menguntungkan,  kesetaraan (taswiyah), transparansi, kemampuan,  kemudahan (taisir), itikad  baik  dan  sebab  yang  halal.  Prinsip-prinsip tersebur sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Perbedaan  mendasar  antara  akad  syari‟ah  dengan  perjanjian  konvensional adalah  dalam  akad  syari‟ah  dianut  prinsip  yang  tidak  dianut  oleh  oleh  hukum perjanjian pada hukum  positif, yaitu:
1. Tidak berubah (konstan)
83 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi…, hlm. 15-16.
Maksudnya konstan di sini adalah mengenai nilai objek jual belinya (dalam hal perjanjian jual beli atau proporsi nisbah bagi hasil dalam hal perjanjian kerja  sama  bagi  hasil).  Pada  konsep  dasarnya,  prinsip  syari‟ah  tidak menganggap  uang  sebagai  komoditas.  Oleh  karena  itu,  tidak  dikenal adanya prinsip time value of money. Jadi, jumlah uang Rp 1 juta pada hari ini, dan uang Rp 1 juta tiga tahun mendatang, nilainya akan tetap sama.
2. Transparan
Transparan  artinya  tidak  ada  tipu  muslihat,  semua  hak  dan  kewajiban masing-masing  pihak  diungkap  secara  tegas  dan  jelas  dalam  akad perjanjian.  Pengungkapan  hak  dan  kewajiban  itu  terutama  yang berhubungan dengan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak. Misalnya, pada akad murabahah, bank syari‟ah selaku penjual harus menyebutkan berapa harga pokok barang yang ditransaksikan dan berapa besar margin keuntungannya. 84

## F. Kesimpulan
Perjanjian  (akad)    merupakan  awal  timbulnya  suatu  perikatan  antara  dua orang atau lebih. Jika dua orang atau lebih sudah melakukan suatu perjanjian, maka kedua  pihak  tersebut  sudah  mempunyai  hubungan  hukum  yang  sama-sama  harus dijaga  oleh  kedua  pihak;  karena  jika  perjanjian  tersebut  tidak  dijaga  akan menimbulkan wanprestasi akibat kelalaian salah satu pihak.
Prinsip-prinsip  perjanjian  (akad)  dalam  hukum  Islam  pada  dasarnya  diambil dari  sumber-sumber  hukum  Islam  itu  sendiri  yang  kemudian  diaplikasikan  dalam bidang  kehidupan  sehingga  menimbulkan  berbagai  persepsi  tentang  pembagian perjanjian (akad) berdasarkan pada obyek perjanjian (akad) itu sendiri.
Intinya  dalam  perjanjian  (akad)  ini,  Islam  menghendaki  adanya  kejujuran dalam perjanjian (tidak ingkar janji) seperti yang diperintahkan dalam surat al-Ma‟idah (5)  ayat  1.  Karena  dalam  perjanjian  itu  tergabung  dimensi  ibadah  dan  mu‟amalah sebagai cakupan dari syariah.
84 Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerda, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari‟ah (Bandung: Kaifa, 2011), hlm. 4-5

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Syamsul, Teori  Kausa  dalam  Hukum  Islam  (Suatu  Kajian  Asas  Hukum), proyek perguruan  tinggi  agama  Islam  IAIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  tahun 1999/2000.
______________, Hukum  Perjanjian  Syari‟ah:  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih Muamalat, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2010
Basyir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Mu‟amalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum  UII, 1993
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
Dahlan, Abdul Aziz (ed.) et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, cet.1, jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
Din,  Kasani,  ‟Ala  al-, Badaa‟i  al-Sanaa‟i ,  juz  VI,  Mesir,  Mathba‟ah  Abu  Bakar  bin Mas‟ud Jamaliyah, t.t
Djamil, Faturrahman, “Hukum Perjanjian Syari‟ah”, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh  Mariam  Darus  Badrulzaman,  et.al,  cet.1,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2001
Hakim, Al-, Al-Mustadrak, juz II, Riyadh: Maktabah wa Matabi‟ an-Nasyr al-Hadisah,
t.t.
Hamid,  Zahri, Asas-asas  Mu‟amalah  Tentang  Fungsi  Akad  Dalam  Masyarakat, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.
H. F. A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, diterjemahkan oleh I.S. Adiwinarta, cet. III Jakarta: Rajawali Pers, 1992
Ismanto, Kuat, Asuransi Syari‟ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Jumu‟ah, Ali bin Muhammad al-, Mu‟jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah,
Riyad: Maktabah al-„Abikan, 1421 H / 2000 M.
Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi dua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Karim, Ahmad Muhammad al-„Assal dan Fathi Ahmad Abdul, An-Nizam al-Iqtishadi fi al-Islam: Mabadi‟uhu wa Ihdafuhu, Kairo: Maktabah Wahbah, 1397 H/1977 M.
_______________________, Sistem,  Prinsip  dan  Tujuan  Ekonomi  Islam, alih  bahasa oleh Imam Saefudin,  Bandung: Pustaka Setia, 1999.
K.R.M.T. Titodiningrat, Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1952
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari‟ah, t.tp:  t.tn, 2008.
Majah, Ibn, Sunan Ibn Majah, “Abwab at-Tijarah”, “Fashl Ba‟I al-Khiyar”, cet.2, juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Mas‟adi,  Ghufron  A., Fiqh  Muamalah  Kontekstual, cet.  1,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2002
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1986.
Munawwir,  Ahmad  Warson Al-Munawwir  Kamus  Arab  Indonesia, Yogyakarta:  PP  al- Munawwir Krapyak, 1984
Musa,  Muhammad  Yusuf, Fiqh  al-Kitab  wa  as-Sunnah  al-Buyu‟  wa  al-Mu‟amalat  al- Mu‟ashirah, cet.I, Kairo: Dar al-Kitabal-„Arabi, 1337 H/1954 M.
Niazi, Liaquat Ali Khan, Islamic Law of Contract, Lahore: Research Cell, t.t.
P.  N.  H.  Simanjuntak, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata  Indonesia, Jakarta:  Djambatan, 1999.
Prodjodikoro,  R.  Wirjono, Asas-Asas  Hukum  Perjanjian, cet.  XI,  Jakarta:  Sumur Bandung, 1989
______________________, Asas-Asas  Hukum  Perdata, cet.  11, Jakarta:  Sumur Bandung, 1992
Purnamasari,    Irma  Devita  dan  Suswinarno, Panduan  Lengkap  Hukum Praktis  Populer Kiat-kiat Cerda,  Mudah, dan Bijak  Memahami Masalah Akad Syari‟ah, Bandung: Kaifa, 2011
Pusat  Pengkajian  Hukum  Islam  dan  Masyarakat  Madani  (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah, edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2009
Qasim, Muhammad Hasan, al-Mujaz fi „Aqd al-Ba‟I, Iskandariyah: Dar al-Jami‟ah al- Jadidah, 1996
Rahman, Asmuni A., Qaidah-qaidah Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Rasul, Ali Abd. Ar-, Mabadi‟ al-iqtishad, t.tp: Dar al-Fikr al-„Arabi, t.t..
R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, cet. IV, Bandung: Binacipta, 1990
Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. MArzuki,  Bandung: Al-Ma‟arif, 1987
________________, Fikih Sunnah , alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, jilid 13, Bandung, PT al-Ma‟arif, 1997.
Sanhury, Abd. Ar-Razzaq as-, Nadzariyahal-„Aqd, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Sayyid, „Abd as-, „Aqd al-Ba‟I, Iskandariyyah: Al-Fanniyah li at-Taba‟ah wa an-Nasr,
t.t.
S.  E.  Rayner, The  Theory  of  Contract  in  Islamic  Law, London:  Bordrecht/Boston: Graham and Trorman, 1991
Shawi,  Abdullah  al-Mushlih  dan  Shalah  ash-, Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
Shiddieqy, Muhammad Hasbi ash-, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
Subekti, Hukum Perjanjian, cet. XV, Jakarta: Intermasa, 1994
_______________, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata ,  cet.  XXVII,    Jakarta;  Intermasa, 1995.
Suyuthi, Al-Imam Murjalal ad-Din „Abd. Ar-Rahman as-, al- Asybah wa an-Nazhair fi Qawaid Fiqh asy-Syafi‟iyyah, Singapura: Sulaiman Mar‟I, t.t..
Syahnan,  Mhd., Modernization  of  Islamic  Law  of  Contract, Jakarta:  Badan  Litbang  dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
Tjitrosudibio,  R.  Subekti  dan  R, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, cet.XXVIII ,
Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cet. V, Jakarta: Balai Buku Ikhtiar, 1959
Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes, Islamic Law and Finance: religion, Risk, and Return, London, Boston: Kluwer Law International, 1998.
Zahrah, al-Imam Muhammad Abu, al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-„Aqd fi asy-Syari‟ah al- Islamiyyah, t.tp: Dar al-Fikr al-„Araby, t.t..
Zarqa‟, Musthafa Ahmad Az-, Al-Madkhal al-Fiqh al-„Am, juz II, Beirut: Dar al-Fikr,
t.t.
Zuhaily, Wahbah az-, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, cet. III, jilid IV, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996.