## AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015
Muhammad Hafis 1, Jumni Nelly 2 , Nia Elmiati 3
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 23 Email: muh.hafiznasution1505@gmail.com

## Abstract
Marriage agreements are usually made before or when the marriage takes place as contained in Law Number 16 of 2019 Article 29. However, with the issuance of the  Constitutional  Court  decision  No.  69/PUU-XIII/2015  then  followed  by Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 19 of 2018  Concerning  Marriage  Registration,  that  it  is  not  permissible  to  make  a marriage  agreement  after  a  marriage  has  taken  place  which  is  contrary  to  the 1945/unconstitutional  Law,  so  the  author  feels  it  is  very  necessary  to  a  study  of the arguments in the decisions of the Constitutional Court and the PMA and what legal  consequences  arise  from  these  changes.  In  this  paper  the  author  uses  a juridical  approach.  The  result  of  this  study  is  that  the  decision  of  the Constitutional  Court  No.  69/PUU-XIII/2015  and  followed  by  PMA  No.  19/2018 has  several  legal  consequences:  Effects  on  joint  assets,  effects  on  inheritance distribution, results in causing legal uncertainty, and consequences that can cause disharmony in the relationship between husband and wife.
Keywords: Legal  Consequences,  Marriage  Agreement,  Constitutional  Court Decision.

## Abstrak
Perjanjian  perkawinan  lazimnya  dilakukan  sebelum    atau  pada  saat  perkawinan dilangsungkan  Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  Pasal  29.  Akan  tetapi  dengan  dikeluarkannya  putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  69/PUU-XIII/2015  kemudian  disusul  Peraturan  Menteri  Agama Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2018  Tentang  Pencatatan  Perkawinan, bahwa  tidak  bolehnya  membuat  perjanjian  perkawinan  setelah  berlangsung perkawinan  merupakan  hal  yang  bertentangan  dengan  Undang-undang 1945/inkonstitusional,  dengan  begitu  penulis  merasa  sangat  perlu  melakukan kajian  terhadap  argumen  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  maupun  PMA tersebut dan akibat hukum apa yang timbul dari perubahan tersebut. Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis. Hasil dari kajian ini adalah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan yang disusul PMA No. 19/2018  menimbulkan  beberapa  akibat  hukum:  Akibat  terhadap  harta  bersama, akibat  terhadap  pembagian  warisan,  akibat  menimbulkan  suatu  ketidakpastian hukum, dan akibat yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antara suami istri.
Kata  Kunci: Akibat  Hukum,  Perjanjian  Perkawinan,  Putusan  Mahkamah Konstitusi.

## Pendahuluan
Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan wanita yang menimbulkan akibat lahir dan batin, baik terhadap keluarga, masyarakat, dan juga harta kekayaan yang diperoleh  sebelum  maupun  selama  perkawinan  berlangsung. 1 Perkawinan  juga menimbulkan  akibat  hukum  bagi  suami  dan  istri  dalam  perkawinan,  diantaranya status  hubungan  suami  istri,  terbentuknya  harta  benda  perkawinan,  kedudukan, dan  status  anak  serta  hubungan  pewarisan.  Timbulnya  akibat  hukum  tersebut hanya  dapat  diperoleh  apabila  perkawinan  dilakukan  secara  sah,  yaitu  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan,  serta  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2
Menurut Mardani secara etimologis kata nikah mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, dan akad. 3 Adapun dalam istilah hukum syariat, nikah adalah  akad  yang  menghalalkan  pergaulan  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban demi membangun keluarga yang sehat lahir dan batin. 4
Perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh suami dan  istri  tetapi  berbeda  dengan  perjanjian  pada  umumnya.  Perkawinan  disebut sebagai  suatu  bentuk  perjanjian  karena  perkawinan  sebelum  terjadinya  diawali dengan  adanya  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak. 5 Perjanjian  perkawinan  lazim dilakukan  sebelum    atau  pada  saat  perkawinan  dilangsungkan.  Perjanjian  ini disebut  dengan  perjanjian  pra-nikah.  Perjanjian  perkawinan  di  buat  tertulis  oleh
1 Sukardi,  “Kajian  Yuridis  Perjanjian  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Khatulistiwa Journal Of Islamic Studies , 6(1) : (2016), h. 20 2 Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan, ( Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.83 3 Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia , ( Jakarta : Kencana, 2017), Cet, Ke-2, h.23
4 Muhammad  Bagir, Panduan  Lengkap  Muamalah  Menurut  Al-Quran,  Al-Sunnah,  Dan Pendapat Para Ulama, ( Jakarta Selatan : Pt Mizan Publika, 2006), h.5
5 Wahyuni, “Rachmat Safa’at Dan Muhammad Fadli, Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Perjanjian  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No 69/Puu-Xii/2015”, Jippk,  2(2)  :  139-145,  Issn:2528-0767  (P)  Dan  2527-8495  (E),  (Http: Journal.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk), h.140
calon  suami  dan  calon  istri  di  hadapan  pegawai  pencatat  nikah  atau  notaris. 6
Menurut  R.  Soetojo  dan  Asis  Safioedin  pada  umumnya  perjanjian  perkawinan dibuat manakala terdapat harta kekayaan yang lebih besar dari salah satu pihak. 7 Di Indonesia terdapat tiga produk peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian  perkawinan  diantaranya  KUHPerdata,  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 8
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Pasal  29  yang merupakan  salah  satu  peraturan  yang  mengatur  perjanjian  perkawinan, disebutkan  bahwa  pada  waktu  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai  pencatat  nikah,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut.  Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan bilamana  melanggar  batas-batas  hukum,  agama  dan  kesusilaan. 9 Berdasarkan putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015.  Terkait  pengujian materiil terhadap pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  nikah  atau  notaris  setelah  mana  isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 10
6 Majalah  Mahkamah  Konstitusi ,  Perjanjian  Dalam  Ikatan  Perkawinan, No.117  Edisi November 2016, ( Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2016, h.3
7 Membaul  Ngadhimah,  Lia  Noviana,  Dan  Ika  Rusdiana,  “Formulasi  Perjanjian Perkawinan  Pasca  Putusan  Mk  No.69/Puu-Xiii/2015”,  Jurnal  Kodifikasia , 11  (1)  :  157-180, (2017), H.163 8 Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan ( Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di  Indonesia)”,  Jurnal  Al  Adl , Ix  (2)  :151-172,  Issn  1979-4940/Issn-E  2477-0124,  (  Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab, 2017), h.153
9 Membaul  Ngadhimah,  Lia  Noviana,  Dan  Ika  Rusdiana,  “Formulasi  Perjanjian Perkawinan  Pasca  Putusan  Mk  No.69/Puu-Xiii/2015”,  Jurnal  Kodifikasia , 11  (1)  :  157-180, (2017), h.163
Hanafi  Arief,  “Perjanjian  Dalam  Perkawinan  (  Sebuah  Telaah  Terhadap  Hukum  Positif Di  Indonesia)”,  Jurnal  Al  Adl , Ix  (2)  :151-172,  Issn  1979-4940/Issn-E  2477-0124,  (  Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab, 2017), h.153
10 Sonny  Dewi  Judiasih,  Deviana  Yunitasari,  Dan  Revi  Inayatillah,  “Model  Perjanjian Kawin  Yang  Dibuat  Setelah  Perkawinan  Berlangsung  Pasca  Berlakunya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xii/2015”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 (3) : 252-267, P- Issn:2527-4716, (Bandung : Universitas Padjadjaran, 2018), h. 253-254
Dengan  dikeluarkannya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengenai  uji materiil  terhadap  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. Kementerian dalam Negeri Republik Republik  Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  mengeluarkan surat edaran dengan nomor    472.2/5876/DUKCAPIL,  terkait  pencatatan  pelaporan  perjanjian perkawinan  disusul  Kementerian  Agama  R.I  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  yang  mengeluarkan  surat  edaran  dengan  nomor B.2674/DJ/KW.00/9/2017, perihal pencatatan perjanjian perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka diundangkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  19  Tahun  2018  Tentang  Pencatatan  Perkawinan.  Peraturan  Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Agama  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  pencatatan  nikah. 11 Di  satu  sisi  putusan mahkamah  konstitusi  yang  melatar  belakangi  dikeluarkannya  surat  edaran kementerian  R.I  direktorat  jenderal  bimbingan  masyarakat  Islam  perihal pencatatan perkawinan yang kemudian berdampak terhadap perubahan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 19 tahun 2018, untuk itu penulis akan melihat sisi negatif  atau  akibat  hukum  apa  yang  ditimbulkan  dari  ketentuan  yang  ada,  baik dari  segi  harta  bersama,  warisan  serta  konflik  apa  yang  kemungkinan  terjadi antara suami istri dengan dibolehkannya perjanjian perkawinan ini dibuat setelah berlangsungnya pernikahan.
Tulisan  terkait  akibat  hukum  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  setelah perkawinan  berlangsung  pernah  ditulis  oleh  Annisa  Istrianty  dan  Erwan Priambada, dalam tulisan ini hanya menjelaskan secara umum tentang kedudukan perjanjian  perkawinan  dari  segi  syarat  dan  objektivitasnya,  bukan  akibat  yang ditimbulkan.  Kemudian  tulisan  lutfiani  tentang  Tinjauan  Yuridis  Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dalam tulisan ini menggunakan pendekatan statute approach yang  menjelaskan,  bahwa  pemisahan  harta  bersama  memiliki  dampak  hukum yang  signifikan  bagi  lembaga  eksekutorial  dan  dalam  akan  dibutuhkan  suatu upaya  untuk  mengharmoniskan  dan  menyinkronkan  aturan  baik  secara  vertikal
11 Http://Khazanah.Republika.Co.Id Kemenag  Terbitkan  Pma  Pencatatan  Perkawinan, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2020 Pukul 21.12 Wib
maupun horizontal. Tulisan terkait juga pernah ditulis oleh Rilda Murniati tentang Pembaharuan  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  dan  Akibat  Hukumnya  Terhadap Harta  Dalam  Perkawinan,  dalam  tulisan  Rilda  Murniati  ini  memberikan kesimpulan  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  pada  waktu  kemudian  selama berlangsungnya  perkawinan  secara  hukum  mengakibatkan  terjadinya  pemisahan harta dari harta perkawinan menjadi harta pribadi dari setiap suami atau istri.
Artikel-artikel  di  atas  mempunyai  perbedaan    yang  sangat  signifikan dengan  tulisan  ini,  baik  dari  segi  pendekatan  maupun  dari  segi  sudut  pandang analisis  yang  dikedepankan.  Tulisan-tulisan  di  atas  lebih  fokus  menyoroti  satu permasalahan  dari  beberapa  permasalahan  akibat  yang  timbul  dari  putusan  MK tersebut,  sedangkan  dalam  tulisan  ini  lebih  menyoroti  secara  mendalam  akibat buruk/negatif  apa  yang  timbul  jika  perjanjian  perkawinan  yang  membolehkan dibuat setelah berlangsung pernikahan.

## Metode Penelitian
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  metode  hukum  normatif,  dalam beberapa  literatur  disebut  juga  dengan  penelitian  kepustakaan,  dengan menggunakan  pendekatan  yuridis.  Pendekatan  yuridis  merupakan  sebuah pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  dengan  cara  menelaah  teori-teori, konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  perundang-undangan  yang  berhubungan dengan  penelitian.  Selain  pendekatan  di  atas,  penulis  juga  menggunakan pendekatan  komparatif  ( comparative  approach ).  Pendekatan  dengan  cara membandingkan  dan  menghubungkan  pendapat  yang  lebih  kuat  yang  teruji kebenarannya  dengan  ketetapan  hukum  yang  terdapat  dalam  kitab  Kompilasi Hukum  Islam  serta  dalam  menerapkan  kaidah-kaidah istislah terhadap  hukum tersebut.  Semua  itu  peneliti  uraikan  dengan  menggunakan  metode  induktif, 12 deduktif, 13 dan  komparatif. 14 Untuk  menganalisis  semua  data  yang  didapat, peneliti menggunakan, metode analisis kandungan ( content analysis ).
12 Dengan cara mengumpulkan semua data dan keterangan serta pendapat-pendapat dari semua  sumber  data  mengenai  pembahasan  hukum  Islam  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum Islam yang bersifat khas, kemudian penulis ambil kesimpulan am daripada data-data tersebut.
13 Dengan  cara  mengumpulkan  semua  data,  keterangan,  pendapat-pendapat  dari  semua sumber data mengenai bahasan hukum Islam yang terdapat dalam kitab Kompilasi Hukum Islam yang bersifat am, kemudian penulis ambil kesimpulan khas daripada data-data tersebut.
Adapun  data  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  berupa  data  primer, sekunder dan tersier:
a. Data  primer:  Adapun  data  primer  dalam  tulisan  ini  berupa  salinan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan
b. Data  sekunder,  adapun  data  sekunder  dalam  tulisan  ini  berupa  buku- buku,  jurnal-jurnal  hukum  yang  berkiatan  dengan  tema  penulis,  dan kasus  hukum  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  perkawinan,  seperti kasus Ike .
c. Data  tersier,  sedangkan  data  tersier  merupakan  bahan  tambahan terhadap  data  sekunder  dan  primer  seperti  halnya  kamus  hukum,  dan ensiklopedia.

## Objek Kajian
Sesuai  dengan  ketentuan  pasal  29  ayat  3,9  pelaku  perkawinan  campuran akan kembali menghadapi permasalahan penguasaan aset jika sebelum melakukan perkawinan, mereka tidak menyepakati perjanjian perkawinan. Karena dalam ayat 3 dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya bisa dilakukan sejak perkawinan dilangsungkan  bersamaan  dengan  pengucapan  ijab  qobul  bagi  Muslim,  dan pemberkatan  bagi  non  Muslim.  Artinya,  perjanjian  perkawinan  tidak  boleh dilakukan  di  tengah-tengah  ikatan  perkawinan. 15 Permasalahan  inilah  yang  pada akhirnya  diajukan  oleh  Ny.  Ike  Farida  sebagai  orang  yang  berkebangsaan Indonesia  menikah  dengan  laki-laki  yang  berkewarganegaraan  jepang  ke Mahkamah  Konstitusi  yang  pada  akhirnya  melahirkan  putusan  No.  69/PUU- XIII/2015,  yang  kemudian  disusul  oleh  peraturan-peraturan  salah  satunya  surat edaran  Kementerian  Agama  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Nomor B.2674.DJ.III/KW.00/9/2017.
Perubahan  perjanjian  perkawinan  yang  terjadi  dalam  peraturan  Menteri Agama  Nomor  19  Tahun  2018  merupakan  implikasi  dari  surat  edaran
14 Dengan  cara  memperbandingkan  dua  pendapat  yang  berbeza  dan  menanalisa  secara mendalam, kemudian peneliti cari pendapat yang lebih baik yang sesuai dengan hukum Islam yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam dengan pendekatan usul fiqh berdasarkan penggunaan metode istislah . 15 Lutfiana  Dwi  Mayasari,  “Tinjauan  Yuridis  Perjanjian  Pemisahan  Harta  Dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, Journal Of Journal of Economics, Law, and Humanities Vol. 1, No.1, h. 25
Kementerian  Agama  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor B.2674.DJ.III/KW.00/9/2017  perihal  pencatatan  perjanjian  perkawinan  yang merupakan  tindak  lanjut  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XII/2015  perihal  uji  materiil  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  pasal  29 yang kemudian membuat perubahan sebagai berikut.
1. Dari  segi  waktu  pembuatan  perjanjian  perkawinan.  Sebelum  perubahan perjanjian  perkawinan  dibuat  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan sedangkan setelah perubahan Perjanjian dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama ikatan perkawinan.
2. Dari  segi  bentuk  pembuatan  perjanjian  perkawinan.  Sebelumnya perjanjian perkawinan tidak ditentukan bisa dibuat dengan dibawah tangan atau  dengan  menggunakan  akta  notaris,  sedangkan  setelah  perubahan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan menggunakan akta notaris dan disahkan oleh Kepala KUA.
3. Tata cara pencatatan pelaporan  perjanjian perkawinan sebelum perubahan tidak  diatur  secara  jelas  mengenai  pencatatan  pelaporan  perjanjian perkawinan  sedangkan  dalam  PMA  nomor  19  tahun  2018  sudah  diatur didalam  surat  edaran  direktorat  jenderal  bimbingan  masyarakat  islam dengan nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017.

## Hasil dan Pembahasan
Latar  Belakang  Adanya  Perubahan  Ketentuan  Pembuatan  Perjanjian Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015  Tentang Pencatatan Perkawinan
Perjanjian  perkawinan  di  Indonesia  mulai  dibuat  sejak  diberlakukannya KUHPerdata dalam hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 29 yakni sebagai berikut: 16
(1) Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan oleh  pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(2) Perjanjian tersebut tidak disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan  kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
16 Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan ( Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di  Indonesia)”,  Jurnal  Al  Adl , Ix  (2)  :151-172,  Issn  1979-4940/Issn-E  2477-0124,  (  Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab, 2017), h.154
(4) Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak mengikat pihak ketiga. 17
Sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019.  Pembuatan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 47 KHI. Menurut KHI pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi harta istri demikian juga suami, namun para pihak dapat mengadakan perjanjian perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan. 18
Berdasarkan  surat  edaran  kementerian  agama  R.I  direktorat  jenderal bimbingan  masyarakat  Islam  dengan  Nomor  B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017, perihal  pencatatan  perjanjian  perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa, memperhatikan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materiil pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang  perkawinan  yang  merubah  ketentuan  sebelumnya  yakni  pasal  29 undang-undang perkawinan.
Pengujian materil Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dilatar belakangi oleh permohonan nyonya Ike Farida seorang warga negara  Indonesia  (WNI)  yang  menikah  dengan  warga  negara  asing  (WNA)  asal Jepang dalam permohonannya mengajukan pengujian undang-undang perkawinan khususnya  Pasal  29  ayat  (1),  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  undang-undang  perkawinan yang membatasi pembuatan perjanjian perkawinan  yang menyatakan bahwa, (1) Pada  waktu  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  kedua  belah  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah  makna  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga  tersangkut  (3)  Perjanjian  tersebut  mulai  berlaku  sejak  perkawinan dilangsungkan.  (4)  Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak
17 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  Tentang  Perkawinan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  Dan Perceraian Bagi Negeri Sipil, (Jakarta:Laksana,2013),h.15
18 Khaeron  Sirin, Perkawinan  Mazhab  Indonesia  Pergulatan  Antara  Negara,  Agama, Dan Perempuan, ( Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 98
dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1),  ayat  (3),  ayat  (4)  undang-undang  perkawinan.  Pemohon  mersa  dirugikan pihak  konstitusionalnya  terutama  sesuai  ketentuan  pasal  28  H  ayat  (4)    undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa. “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh  diambil  alih  secara  sewenang-wenang  oleh  siapapun” 19 .  Seorang  WNI karena  kawin  campur  dengan  seorang  WNA,  yang  tidak  mengadakan  perjanjian perkawinan  akhirnya  tidak  dapat  memiliki  harta  bersama  khususnya  berkaitan dengan  hak  milik  dan  hak  guna  bangunan  atas  tanah  walaupun  WNI  yang melakukan perkawinan campuran tetap mempertahankan kewarganegaraannya. 20
Sebagaimana  yang  didalilkan  pemohon  frasa  pada  waktu  atau  sebelum perkawinan  dilangsungkan  pada  Pasal  29  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan dan frasa selama perkawinan berlangsung pada Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Perkawinan  ternyata  telah  mengekang  hak  kebebasan  dua  orang  individu  untuk melakukan  atau kapan akan melakukan perjanjian perkawinan  karena seseorang pada  akhirnya  tidak  dapat  membuat  perjanjian  perkawinan  jika  tidak  dilakukan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Pada pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan pasal 28 E  ayat  (2)  Undang  -Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan  sikap sesuai  hati  nuraninya. 21 Berdasarkan  seluruh  pertimbangan  tersebut  menurut Mahkamah  Konstitusi,  permohonan  pemohon  sepanjang  menyangkut  pasal  29 ayat  (1)  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  undang-undang  perkawinan  beralasan  menurut hukum, maka dari pertimbangan putusan  dalam amar putusan MK. No.69/PUU- XIII/2015 mengabulkan permohonan pemohon. 22
19 Tim Buku Pintar, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perubahannya, (Yogyakarta:Buku Pintar,2011), h. 35
20 Nyoman  Putu  Budiartha,  “Dilema  Penegakan  Hukum  Putusan  Mk  No.69/Puu- Xiii/2015  (  Persoalan  Perkawinan  Campuran  Tanpa  Perjanjian  Perkawinan”,  Jurnal Notariil,1(2):1-12,  P-Issn  :  2540-797x,  (Universitas  Warmadewa:  Available  Online  At Https://Ejounal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Notariil Doi:10.22225/Jn. 2. 1.151.1-12,2017), h.4
21 Tim  Buku  Pintar,  Undang-Undang  Dasar  1945  Dan  Perubahannya,  (Yogyakarta:Buku Pintar,2011), h. 35
22 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015, h. 25
Dengan  dikeluarkannya  putusan  mahkamah  konstitusi  mengenai perubahan perjanjian perkawinan dan terdapat pula surat edaran dari DUKCAPIL terkait  pencatatan  pelaporan  perjanjian  perkawinan  yang  menyatakan  bahwa, menindaklanjuti  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut:
1. Perjanjian  perkawinan  dapat  diubah  sebelum,  pada  saat  dan  selama perkawinan  berlangsung  dengan  akta  notaris  dan  dilaporkan  kepada instansi pelaksana atau unit pelaksana teknis (UPT) instansi pelaksana.
2. Persyaratan  dan  tata  cara  pencatatan  atas  pelaporan  perjanjian perkawinan  serta  perubahan  perjanjian  perkawinan  atau  pencabutan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I
3. Terhadap  pelaporan  perjanjian  perkawinan  sebagaimana  dimaksud pada angka 1 pejabat pencatatan sipil  pada instansi pelaksana atau Upt instansi  pelaksana  membuat  catatan  pinggir  pada  register  akta  dan kutipan akta perkawinan sebagaimana format pada lampiran  II A dan II B.
4. Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh  negara  lain,  tetapi  perjanjian  perkawinan  atau  dengan  nama  lain yang  diterbitkan  oleh  negara  lain,  tetapi  perjanjian  perkawinan  atau perubahan atau pencabutan di buat di indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud di buat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format pada lampiran III A dan B. 23
Dikeluarkannya  surat  edaran  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatn Sipil  dengan nomor 472.2/5875/DUKCAPIL  perihal  pencatatan  pelaporan  perjanjian  perkawinan. Disusul  pula  dengan  dikeluarkannya  surat  edaran  dari  Kementerian  Agama  R.I
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor
B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017,  perihal  pencatatan  perjanjian  perkawinan  yang menyatakan  dengan  hormat,  memperhatikan  putusan  mahkamah  konstitusi republik  indonesia  nomor  69/PUU-XIII/2015  perihal  uji  materiil  pasal  29 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan  dengan  kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:
1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan , pada  waktu  perkawinan  atau  selama  dalam  ikatan
23 Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Kependudukan Dan Pencatatn Sipil, Pencatatan Pelaporan Pelaporan Perjanjian Perkawinan, (Jakarta, 2017)
perkawinan  yang  disahkan  oleh  notaris  dapat  dicatat  oleh  pegawai pencatat nikah.
2. Pegawai pencatat nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom  catatan  di  dalam  akta  nikah  (model  N)  dan  di  kolom  catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA)
3. Persyaratan  dan  tata  pencatatan  perjanjian  perkawinan  sebagaimana dimaksud pada lampiran I
4. Perkawinan  yang  dicatat  oleh  negara  lain,  akan  tetapi  perjanjian perkawinan  atau  perubahan  /pencabutan  di  buat  di  indonesia,  maka pencatatan  pelaporan  perjanjian  perkawinan  dimaksud  dibuat  dalam bentuk surat keterangan Kua kecamatan sebagaimana format II.
5. Agar saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh kepala kua kecamatan di wilayah saudara. 24 Berdasarkan surat edaran kementerian agama nomor
B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017  perihal  pencatatan  perjanjian  perkawinan  yang kemudian  berimplikasi  pada  perubahan  perjanjian  perkawinan  dalam  peraturan menteri  agama  nomor  19  tahun  2018  tentang  pencatatan  perkawinan  sebagai aturan  pelaksana  yang  termuat  dalam  pasal  19  ayat  (1)  sampai  (3)  yang substansinya sebagai berikut:
1. Calon suami dan calon istri, pasangan pengantin, atau suami dan istri membuat  perjanjian  perkawinan  pada  waktu  sebelum  dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan notaris.
3. Materi  perjanjian  perkawinan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum  Islam/ketentuan  peraturan perundang-undangan 25

## Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Perubahan  Ketentuan  Pembuatan Perjanjian Perkawinan
Secara  metodologis,  ketentuan  perjanjian  perkawinan  sesuai  dengan  dalil maslahah mursalah  yakni tidak ada dalil tertentu dari syara’  yang membenarkan atau  mengugurkan  tetapi  dengan  di  tetapkan  hukum  padanya  akan  tercapai
24 Kementerian  Agama  R.I  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Surat Edaran Nomor B.2674/Dj.Iii/Kw.00/9/2017 Perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan.
25 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, h.14
kemaslahatan  dan  tertolak  kerusakan  dari  manusia  karena  dapat  menampung kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum di kemudian hari. 26
Perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  sebelum  atau  pada  saat  perkawinan berlangsung,  sudah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undnagan.  Sedangkan perjanjian  perkawinan  selama  dalam  ikatan  perkawinan  belum  diatur. 27 Oleh karena  itu  diperlukan  instrumen  hukum  agar  dapat  mengakomodir  permasalahan ini.  Permasalahan  ini  harus  direspon  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  sehingga  terjalin  kepastian  hukum.  Hal  ini  kemudian  direspon  oleh Kementerian  Agama  dengan  mengeluarkan  surat  edaran  perihal  pencatatan perjanjian  perkawinan  yang  merupakan  tindak  lanjut  dari  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  :69/PUU-XIII/2015  yang  kemudian  berimplikasi  terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  yang  melakukan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan tapi juga selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah.
ﻟﺍ ﺮّﻴﻐﺗ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍﻭ ﺕﺎﻴّﻨﻟﺍﻭ ﻝﺍﻮﺣﻷﺍﻭ ﺔﻨﻜﻣﻷﺍﻭ ﺔﻨﻣﺯﻷﺍ ﺮّﻴﻐﺗ ﺐﺴﺤﺑ ﺎﻬﻓﻼﺘﺧﺍﻭ ﻯﻮﺘﻔ
“Fatwa  berubah  dan  berbeda  sesuai  dengan  perubahan  waktu,  tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan” 28
Terjadinya perubahan hukum  Islam disebabkan karena adanya perubahan situasi  dan  kondisi,  tempat  dan  waktu.  Dengan  adanya  ketentuan  perubahan pembuatan  perjanjian  perkawinan  dalam  PMA  nomor  19  tahun  2018  tentang pencatatan  perkawinan  yang  dibuat  tidak  hanya  sebelum  atau  pada  waktu perkawinan tapi juga dapat dibuat selama perkawinan merupakan suatu kebijakan yang berorientasi terhadap kemaslahatan dalam  keluarga, karena akan selalu ada romantika  dan  dinamika  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Dinamika  tersebut antara  lain  memunculkan  adanya  kebutuhan  untuk  membuat    perjanjian
26 Membaul  Ngadhimah,  Lia  Noviana,  Dan  Ika  Rusdiana,  “Formulasi  Perjanjian Perkawinan  Pasca  Putusan  Mk  No.69/Puu-Xiii/2015”,  Jurnal  Kodifikasia , 11  (1)  :  157-180, (2017), h. 176 27 Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan ( Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di  Indonesia)”,  Jurnal  Al  Adl , Ix  (2)  :151-172,  Issn  1979-4940/Issn-E  2477-0124,  (  Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab, 2017), h.155
28 H.A  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam Menyelesaikan  Masalah-Masalah  Yang  Praktis ,  Cet.  Ke-2  (Jakarta:Kencana  Prenada  Media Group, 2017), h.109
perkawinan,  bukan  hanya  itu  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  sebelum    atau pada saat perkawinan berlangsung, tapi juga perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. 29
Adanya  perjanjian  perkawinan  untuk  mengantisipasi  kemungkinan terjadinya  tindakan  tidak  adil  suami  terhadap  isteri  dan  anak-anaknya  serta sebaliknya,  maka  dengan  adanya  legalitas  perjanjian  perkawinan  merupakan upaya  hukum  yang  meskipun  bersifat  administratif,  namun  ia  memiliki  fungsi preventif  yang  sangat  besar  yang  dibuktikan  dengan  akta  notaris.  Seperti  yang disebutkan dalam pasal 19 ayat 2 peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2018 tentang  pencatatan  perkawinan  bahwa  perjanjian  perkawinan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  di  hadapan  notaris.  Akta  notaris  dalam perjanjian  perkawinan  tidak  semata-mata  dimaksudkan  sebagai  alat  pembuktian saja akan tetapi lebih dari  itu akta notaris dimaksudkan agar:
a. Perjanjian  perkawinan  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  akta  otentik yag mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.
b. Memiliki  kepastian  hukum  mengenai  hak  dan  kewajiban  suami  istri atas harta mereka
c. Untuk mencegah penyeludupan hukum
d. Untuk  mencegah  perbuatan  tergesa-gesa  dari  para  pihak  serta  untuk memikirkan perbuatan hukum yang dilakukannya.
Syarat  perjanjian  perkawinan  dengan  akta  notaris  adalah  untuk memperoleh  kepastian  tanggal  pembuatan  perjanjian  perkawinan,  karena  kalau perjanjian perkawinan dibuat dengan akta dibawah tangan maka ada kemungkinan bias back date ( tanggal mundur) diubah isi perjanjian perkawinan sehingga dapat merugikan pihak ketiga.
Keberadaan akta otentik yang dibuat oleh notaris digunakan untuk melindungi hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan  sehingga apabila  kemudian  hari  ada  salah  satu  pihak  yang  melanggarnya  maka  dapat
29 Majalah  Mahkamah  Konstitusi ,  Perjanjian  Dalam  Ikatan  Perkawinan, No.117  Edisi November 2016, ( Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2016, h.3
dikenakan sanksi atau hukuman. 30 Hal ini sesuai dengan salah satu asas perjanjian yakni  asas  al-kitabah  (  tertulis)  yang  digunakan  untuk  kepentingan  pembuktian jika  kemudian  hari  terjadi  konflik  antara  pihak  yang  membuat  perjanjian perkawinan  sehingga  perjanjian  perkawinan  memiliki  kekuatan  hukum pembuktian.
Jika  di  golongkan  dalam  tiga  tingkatan maslahah maka  perjanjian perkawinan  adalah maslahah dalam  tingkat hajiyat yakni  segala  sesuatu  yang sangat  dihajatkan  oleh  manusia  untuk  menghilangkan  kesulitan  dan  menolak segala  halangan.  Artinya  ketidaan  aspek hajiyat ini  tidak  sampai  mengancam eksistensi  kehidupan  manusia  menjadi  rusak,  melainkan  hanya  sekedar menimbulkan kesulitan atau kesukaran saja. Kerana perjanjian perkawinan bukan merupakan  sebuah  kemestian,  tanpa  adanya  perjanjian  perkawinan  pun perkawinan  tetap  dapat  dilaksanakan,  dengan  kata  lain  perjanjian  perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan bila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian dan menghindari perselisihan dibelakang hari. 31
Dalam  tingkat  memelihara,  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  pada waktu,  sebelum  dan  selama  dalam  ikatan  perkawinan  termasuk  dalam  tingkatan menjaga harta karena perjanjian perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan  harta  dalam  perkawinan.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  pembuatan perjanjian  perkawinan. 32 Perubahan  ketentuan  pembuatan  perjanjian  perkawinan yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  19  Tahun  2018  tentang pencatat  perkawinan  merupakan  respon  tepat  Kementerian  Agama  dalam mengeluarkan  aturan.  Artinya  Kementrian  Agama  memandang  bahwa  adanya kebutuhan  dalam  pembuatan  perjanjian  perkawinan    yang  dibuat  pada  waktu, sebelum  dan  selama  dalam  ikatan  perkawinan  yang  dibuat  dihadapan  notaris mengandung kemaslahatan untuk umat Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah:
30 Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan ( Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di  Indonesia)”,  Jurnal  Al  Adl , Ix  (2)  :151-172,  Issn  1979-4940/Issn-E  2477-0124,  (  Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab, 2017), h.159
31 Amour  Nuruddin  Dan  Azhari  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 111
32 Haedah  Faradz, Tujuan  Dan  Manfaat  Perjanjian  Perkawinan,  Jurnal  Dinamika Hukum ,  8(3):249-252,  (  Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal  Soedirman  Purwokerto,  2008),  h. 251
ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺎﺑ ﻁﻮﻨﻣ ﺔﻴﻋﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻑﺮﺼﺗ
“Kebijakan  seorang  pemimpin  terhadap  rakyatnya  harus  berorientasi kepada kemaslahatan” 33
Artinya  bahwa  pemerintah  dalam  menetapkan  peraturan  untuk  rakyatnya haruslah  berdasarkan  kemaslahatan  yakni  adanya  kebaikan  yang  lebih  besar  bila peraturan  tersebut  diterapkan  dan  berlaku  untuk  kepentingan  umum  ( maslahah Ammah).  Hal  ini  sesuai  dengan  syarat  penerapan maslahah yakni  harus  sesuai dengan kepentingan umum, mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau  menolak  mafsadat  dan  bukan  untuk  kemaslahatan  individu    atau  beberapa orang karena ketentuan perubahan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya dibutuhkan  oleh  perkawinan  campuran  tapi  juga  untuk  seluruh  umat  Islam  yang membutuhkan  membuat  perjanjian  perkawinan  selama  pernikahan.  Perubahan yang terjadi merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum Islam di  Indonesia yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

## Analisis Terhadap Argumen Mahkamah Konstitusi dan Akibat Hukum Dari
Perubahan Perjanjian Perkawinan.
Dengan  adanya  ketetapan  tentang  bolehnya  membuat  perjanjian perkawinan  setelah  berlangsungnya  pernikahan  tentunya  akan  mengakibatkan hukum  yang  berbeda  dibandingkan  dengan  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat sebelum  atau  sesaat  perkawinan  dilaksanakan.  Sebab  pada  dasarnya  perjanjian kawin  dilakukan  sebelum  atau  sesaat  pernikahan. 34 Maka,  pada  sub  tema  ini penulis akan menganalisis dari sisi akibat hukum apa yang dimungkinkan terjadi.
Namun  sebelumnya  perlu  dianalisis  kembali  dasar  hukum  atau  argumen hukum 35 yang  digunakan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam  memberikan keputusan  bolehnya  membuat  perjanjian  perkawinan  setelah  pernikahan  yang akhirnya  melahirkan  Ketentuan  Pembuatan  Perjanjian  Perkawinan  Dalam
33 H.  A  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis , Cet.Ke-2 (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2017), h.15 34 Annisa  Istrianty,  “Akibat  Hukum  Perjanjian  Yang  Dibuat  Setelah  Perkawinan Berlangsung”, Jurnal Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember (2015), h. 88
35 Argumen  Hukum  MK  di  Jurnal  yang  ditulis,  Rilda  Murniati,  “Pembaharuan  Hukum Perjanjian  Perkawinan  dan  Akibat  Hukumnya  Terhadap  Harta  Dalam  Perkawinan”,  Jurnal jatiswara Vol. 33 No. 3 (2018), 372-373
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  19  Tahun  2018  Tentang  Pencatatan Perkawinan, Dalam memberikan putusan MK harus mendasarkannya pada alasan hukum yang tegas dan kuat. Mahkamah Konstitusi menolak melakukan perubahan pada ketentuan harta bersama dengan merujuk pada kemaslahatan harta bersama, pada praktek adat, dan hukum Islam seperti dipaparkan para pakar seperti tertera dalam  putusan. 36 Namun,  dengan  merujuk  pada  kenyataan  bahwa  banyak pasangan  alpa,  lupa  dan  tidak  mengetahui  ketentuan  perjanjian  perkawinan,  dan merujuk  pada  kemungkinan  adanya  kerugian  yang  diduga  datang  setelah perkawinan  dilakukan,  maka  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  permohonan perubahan  pada  ketentuan  perjanjian  Perkawinan.  Mahkamah  Konstitusi  menilai bahwa  ketentuan  tersebut  dianggap  inkonstitusional  jika  tidak  dibaca  “bahwa perjanjian bisa dilakukan selama perkawinan”.
Jika dilihat dari segi kaca mata hukum Islam tentang asas-asas perjanjian, maka dasar hukum yang digunakan oleh MK dalam merubah ketentuan yang ada terlihat  sangat  sederhana.  Pada  dasarnya  apabila  MK  menggali  lebih  jauh  dan merujuk kepada hakikat dari sebuah perjanjian dengan benar dan jelas, maka MK dapat  menjadikan  dasar  hukum  dalam  memutuskan  ketetapan,  melainkan  asas keadilan.  Akan  tetapi  tidak  ditemukannyapun  asas  keadilan  dalam  pembuatan perjanjian  yang  dibolehkan  hanya  sebelum  perkawinan  atau  sesaat  perkawinan akan  ditemukan  bahwa  kemungkinan-kemungkinan  adanya  maksud  tidak  baik yang  tiba-tiba  muncul  dari  salah  satu  dua  pasangan  suami  istri.  Merujuk  kepada pendapat  yang disampaikan oleh Syamsul Anwar, bahwa ada beberapa asas-asas secara umum yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian perkawinan, seperti halnya  asas  kesukarelaan,  asas  kebebasan,  asas  kesepakatan,  asas  kemaslahatan, asas daya ikat, asas keseimbangan, asas keadilan dan asas kepercayaan. 37
Argumen  Mahkamah  Konstitusi  yang  mengatakan,  bahwa  bolehnya dilaksanakan  perjanjian  perkawinan  hanya  sebelum  dan  disaat  perjanjian perkawinan  adalah  dianggap  inkonstitusional  tersebut  seakan  MK  tidak mengetahui  bahwa  selama  ini  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  pernikahan
36 Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
37 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  Tentang  Teori  Akad  Dalam  Fikih Muamalat, Cet Ke-2 ( Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 89-92
warga negeri Indonesia (WNI) dan warga negeri asing (WNA) dapat diselesaikan lewat  Pengadilan  Negeri,  artinya  tanggapan  MK  bahwa  adanya  inkonstitusional jika tidak dibaca bahwa perjanjian bisa dilakukan selama perkawinan seakan tidak mengetahui,  bahwa  ketika  ada  pasangan  lupa  atau  bahkan  tidak  tertarik  dalam membuat perjanjian perkawinan, maka pasangan tersebut tidak boleh serta merta langsung  membuat  perjanjian  perkawinan,  mereka  harus  menempuh  lewat Pengadilan untuk menyelesaikan masalah mereka. 38
Selain hal di atas juga, sepertinya Mahkamah Konstitusi juga tidak melihat jauh  tentang  akibat  hukum  apa  yang  ditimbulkan  dari  akibat  kelonggaran  waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Misalnya: Bagaimana jika suami atau istri tiba- tiba  memikirkan  membuat  perjanjian  perkawinan  padahal  pernikahan  mereka sudah berlangsung lama, sebut saja keinginan membuat perjanjian perkawinan ini dikarenakan  ia  mempunyai  pekerjaan  yang  menghasilkan  lebih  besar  dari pasangannya  sehingga  hasil  pekerjaannya  tidak  ingin  dibagi  dua  dengan pasangannya, tentu hal itu seharusnya menjadi pertimbangan-pertimbangan  yang harus  dilihat  secara  komprehensif,    kemudian  berikut  ini  penulis  akan  paparkan akibat-akibat hukum lainnya yang muncul dengan ketentuan ini:
Misalnya  akibat  hukum  terhadap  harta  bersama,  dengan  kata  lain,  akan terdapat dua jenis harta dalam hal ini; harta bersama sampai perjanjian dibuat dan harta  terpisah  setelah  perjanjian  dibuat.  Maka  hal  demikian  bisa  memicu permasalahan baru dalam rumah tangga.  Kemudian dengan  adanya peraturan ini bisa didapat adanya kemungkinan niat tidak baik muncul tiba-tiba dari salah satu pasangan, oleh karena itu alih-alih menjadi maslahat sebagaimana yang dikatakan penulis  sebelumnya,  bahkan  mafsadah  (kemudaratan)  yang  akan  ada.  Bukankah kaidah fiqhiyyah juga mengatakan:
ﺢﻟﺎﺼﻤﻟﺍ ﺐﻠﺟ ﻰﻠﻋ ﻡﺪﻘﻣ ﺪﺳﺎﻔﻤﻟﺍ ءﺭﺩ
Untuk  itu,  jikapun  memang  terdapat  masalah  di  kemudian  hari  di  antara pasangan  yang  tidak  membuat  perjanjian  dengan  alasan  apapun,  baiknya  logika hukum  yang  dikejar  bukan  merubah  ketentuan  yang  sudah  ada,  namun  mencari
38 Lihat  Peranan  Hakim  Dalam  Menyelesaikan  Harta  Bersama  Oleh  John  Kennedy, Analisis  Fungsi  dan  Manfaat  Perjanjian  Perkawinan, Cet.  Ke-1,  (IAIN  Bengkulu:  Penerbit Samudra Biru, 2018), h. 49
solusi  lain  bagi  yang  ingin  membuat  perjanjian  baik  itu  karena  kepentingan membeli  rumah  seperti  kasus  Ike  dalam  putusan  tersebut.  Misalnya  para  pihak bisa  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan,  dengan  begitu  MK  tidak  perlu merubah  ketentuan  yang  sudah  ada.  Bahkan  tidak  perlu  mengatakan  peraturan yang ada bertentang dengan Undang-Undang 1945/inkonstitusional.
Selain  akibat  hukum  terhadap  harta  bersama,  bahkan  masalah  yang  lebih rumit lagi kemungkinan besar akan muncul disaat ada salah satu dari suami istri yang  meninggal  dunia,  dimana  dalam  hal  ini  bukan  hanya  saja  pembagian  harta bersama  yang harus diselesaikan akan tetapi juga dalam rangka pembagian harta warisan. Sehingga para pihak harus memilah terlebih dahulu mana yang termasuk dalam kategori harta yang dipersatukan ketika perjanjian belum dibuat dan mana harta  yang  dipisahkan.  Karena,  dalam  sistem  pembagian  warisan  harta  yang dikategorikan  sebagai  harta  bersama  akan  dibagi  terlebih  dahulu  kepada  pihak yang masih hidup dan kepada pihak yang sudah meninggal duluan yang kemudian baru  dapat  dibagi  kepada  pihak  ahli  waris,  sedangkan  harta  yang  terpisah  akan langsung  dibagi  kepada  ahli  waris.  Akan  tetapi,  mengingat  dalam  hal  kematian ahli  waris  bisa  terdiri  dari  beberapa  dan  memasukkan  pihak  keluarga  pasangan meninggal, perselisihan dan ketidaksepakatan dalam pemisahan harta bisa muncul lebih serius.
Kemudian,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/  PUU-XIII/2015 yang kemudian juga melahirkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi yang terdapat  dalam  poin  1.5.  dan  1.6.  menurut  penulis  juga  menimbulkan  suatu ketidakpastian  hukum.  Karena  akan  berpotensi  menimbulkan  suatu  kelonggaran bagi pihak yang membuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan, yang mana mereka dapat membuat Perjanjian lalu merubahnya, mencabutnya, dan membuat perjanjian  lagi  yang  baru  dan  seterusnya.  Maka  kepastian  hukum  yang  telah dijamin  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  UU  Perkawinan menjadi tidak tercapai. 39
39 Oken  Shahnaz  Pramasanti,  “Perjanjian  Perkawinan  Pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi NOMOR 69/PUU-XIII/2015”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2 Desember 2017, h. 191–200

## Simpulan
Pada dasarnya Perjanjian perkawinan hanya dilakukan sebelum  atau pada saat  perkawinan  dilangsungkan,  akan  tetapi  dengan  adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang kemudian disusul juga peraturan Menteri Agama  Nomor  19  Tahun  2018,  maka  perjanjian  perkawinan  dapat  dilakukan setelah  berlangsung  perkawinan,  artinya  tanpa  ada  batasan  waktu,  ketentuan  ini berawal dari permasalahan yang dihadapi oleh Ny. Ike Farida sebagai orang yang berkebangsaan  Indonesia  menikah  dengan  laki-laki  yang  berkewarganegaraan Jepang.  Akan  tetapi  dengan  lahirnya  putusan  MK  tersebut  tidak  sedikit  yang mengapresiasi,  akan  tetapi  banyak  juga  akibat  hukum  yang  timbul,  beberapa akibat hukumnya adalah: Akibat hukum terhadap harta bersama, dengan kata lain, akan terdapat dua jenis harta dalam hal ini harta bersama sampai perjanjian dibuat dan  harta  terpisah  setelah  perjanjian  dibuat.  Maka  hal  demikian  bisa  memicu permasalahan baru dalam rumah tangga. Tidak sampai disitu, akibat hukum juga terjadi pada pembagian harta warisan. Sehingga para pihak harus memilah terlebih dahulu  mana  yang  termasuk  dalam  kategori  harta  yang  dipersatukan  ketika perjanjian  belum  dibuat  dan  mana  harta  yang  dipisahkan.  Karena,  dalam  sistem pembagian  warisan  harta  yang  dikategorikan  sebagai  harta  bersama  akan  dibagi terlebih  dahulu  kepada  pihak  yang  masih  hidup  dan  kepada  pihak  yang  sudah meninggal  duluan  yang  kemudian  baru  dapat  dibagi  kepada  pihak  ahli  waris, sedangkan  harta  yang  terpisah  akan  langsung  dibagi  kepada  ahli  waris.  Akan tetapi, mengingat dalam hal kematian ahli waris bisa terdiri dari beberapa pihak, maka perselisihan dan ketidaksepakatan dalam pemisahan harta bisa muncul lebih serius.  Kemudian  akibat  hukum  yang  kemungkinan  terjadi  juga  adalah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Karena akan berpotensi menimbulkan suatu  kelonggaran  bagi  pihak  yang  membuat  perjanjian  perkawinan  setelah perkawinan,  yang  mana  mereka  dapat  membuat  Perjanjian  lalu  merubahnya, mencabutnya,  dan  membuat  perjanjian  lagi  yang  baru  dan  seterusnya.  Hal  ini tentunya  sangat  memungkinkan  untuk  memicu  permasalahan-permasalahan  baru di dalam tatanan kekeluargaan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abd.Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2018
Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia , Depok: Kencana, 2017
Amrullah Hayatudin, Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam, Jakarta: Amzah, 2019
Amiur  Nuruddin  Dan  Azhari  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,
Jakarta: Kencana, 2006.
H.A  Djazuli,  Kaidah-Kaidah  Fikih  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam Menyelesaikan  Masalah-Masalah  Yang  Praktis,  Jakarta:Kencana  Prenada  Media Group, 2017
Haedah  Faradz,  Tujuan  Dan  Manfaat  Perjanjian  Perkawinan,  Jurnal  Dinamika Hukum,  8(3):249-252,  Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal  Soedirman Purwokerto, 2008.
Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  Tentang  Teori  Akad  Dalam Fikih Muamalat, Cet Ke-2  Jakarta: Raja Grafindo, 2010 Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2017
Muhammad Bagir, Panduan  Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah,
Dan Pendapat Para Ulama, Jakarta Selatan : Pt Mizan Publika, 2006
Khaeron  Sirin, Perkawinan  Mazhab  Indonesia  Pergulatan  Antara  Negara,
Agama, Dan Perempuan, Yogyakarta: Depublish, 2018
Majalah  Mahkamah  Konstitusi ,  Perjanjian  Dalam  Ikatan  Perkawinan, No.117 Edisi  November  2016,  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Jakarta, 2016

## Jurnal:
Annisa  Istrianty,  “Akibat  Hukum  Perjanjian  Yang  Dibuat  Setelah  Perkawinan Berlangsung”, Jurnal Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember (2015)
Lutfiana  Dwi  Mayasari,  “Tinjauan  Yuridis  Perjanjian  Pemisahan  Harta  Dalam Perkawinan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015”, Journal Of Journal of Economics, Law, and Humanities Vol. 1,
No.1
Membaul  Ngadhimah,  Lia  Noviana,  Dan  Ika  Rusdiana,  Formulasi  Perjanjian Perkawinan  Pasca  Putusan  Mk  No.69/Puu-Xiii/2015, Jurnal  Kodifikasia, 11 (1) : 157-180, (2017)
Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yunitasari, Dan Revi Inayatillah, Model Perjanjian Kawin  Yang  Dibuat  Setelah  Perkawinan  Berlangsung  Pasca  Berlakunya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/Puu-Xii/2015, Jurnal  Masalah- Masalah  Hukum ,  Jilid  47  (3)  :  252-267,  P-Issn:2527-4716,  (Bandung  : Universitas Padjadjaran, 2018),
Nyoman  Putu  Budiartha,  Dilema  Penegakan  Hukum  Putusan  Mk  No.69/Puu- Xiii/2015 ( Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan,
Jurnal Notariil,1(2):1-12, P-Issn : 2540-797x, (Universitas Warmadewa:Available Online At Https://Ejounal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Notariil Doi:10.22225/Jn.2.1.151.1-12,2017.
Hanafi  Arief,  Perjanjian  Dalam  Perkawinan  (  Sebuah  Telaah  Terhadap  Hukum
Positif  Di Indonesia), Jurnal Al Adl, Ix (2) :151-172, Issn 1979-4940/Issn-
E 2477-0124, ( Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab, 2017) Oken  Shahnaz  Pramasanti,  “Perjanjian  Perkawinan  Pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi NOMOR 69/PUU-XIII/2015”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8,
No.2 Desember 2017
Rilda Murniati, “Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat
Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan”, Jurnal jatiswara Vol. 33
No. 3 (2018)
Sukardi,  Kajian  Yuridis  Perjanjian  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Dan  Kompilasi  Hukum Islam, Jurnal Khatulistiwa Journal Of Islamic Studies, 6(1) : (2016)
Wahyuni,  Rachmat  Safa’at  Dan  Muhammad  Fadli, Kewenangan  Dan  Tanggung Jawab  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Perjanjian  Kawin  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No  69/Puu-Xii/2015, Jippk,  2(2)  :  139-145, Issn:2528-0767 (P) Dan 2527-8495 (E), (Http: Journal.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk),

## Peraturan:
Instruksi  Presiden  R.I  Nomor  1  Tahun  1991,  Instruksi  Presiden  R.I  Nomor  1 Tahun 1991
Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan Agama  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam Departemen Agama R.I Tahun 1999/2000
Kementerian  Agama  R.I  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Surat Edaran  Nomor  B.2674/Dj.Iii/Kw.00/9/2017  Perihal  Pencatatan  Perjanjian Perkawinan.
Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Direktorat  Jenderal Kependudukan  Dan  Pencatatn  Sipil,  Pencatatan  Pelaporan  Pelaporan Perjanjian Perkawinan, (Jakarta, 2017)
Tim  Buku  Pintar,  Undang-Undang  Dasar  1945  Dan  Perubahannya,
(Yogyakarta:Buku Pintar,2011)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  Peraturan Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Negeri Sipil, Jakarta:Laksana,2013
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  19  Tahun  2018  Tentang  Pencatatan
Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
Undang-Undang  Pokok  Perkawinan  Beserta  Peraturan  Perkawinan  Khusus Untuk Anggota Baru, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil, Jakarta : Sinar Grafika, 2017