## PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM MENURUT ABU YUSUF

## Ali Ridlo
Aliridlo.law@gmail.com
Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskriptifkan  bagaimana  pajak  dalam  perspektif ekonomi  Islam  dan  perpajakan  di  Indonesia.  Metodologi  penelitian  yang digunakan adalah metode kualitatif dan studi kepustakaan, dengan metode analisis deskriptif.  Kebijakan  perpajakan  yang  paling  popular  di  Indonesia  salah  satunya adalah tax amnesty . Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak  dan  menarik  investor  untuk  menanamkan  modalnya  di  indoensia.  Abu Yusuf  menyarankan system  proportional  tax ( muqasamah )  dibandingkan system fixed tax ( misahah ). Selain itu, Abu Yusuf juga menolak system qabalah . Karena kedua system fixed tax ( misahah ) dan system qabalah bertentangan dengan prinsip keadilan. Abu Yusuf juga menyarakan agar ada institusi khusus yang amanah, dan jujur  yang  ditugaskan  untuk  mengawasi  pejabat  pajak  agar  bekerja  dengan  baik, dan memberi hukuman apabila terbukti bersalah.

## Kata kunci: Pajak, Ekonomi Islam, Abu Yusuf

## Abstract
This paper aims to describe how taxation is in the perspective of Islamic economics and taxation  in  Indonesia.  The  research  methodology  used  is  qualitative  method  and literature study, with descriptive analysis method. One of the most popular tax policies in  Indonesia  is  the  tax  amnesty.  The  policy  aims  to  increase  tax  revenue  and  attract investors  to  invest  in  Indonesia.  Abu  Yusuf  recommend  the  system  proportional  tax ( muqasamah ) rather than the system fixed tax ( misahah ). Abu Yusuf refused the system qabalah.  Because  both  of  the  system  fixed  tax ( misahah ) and  the system qabalah  are against  the  principle  of  justice.  Abu  Yusuf  suggested  that  there  should  be  a  special, trustworthy and honest institution that was tasked with supervising tax officials so that they could do their job properly, and punish them if found guility.

## Keywords: Tax, Islamic Economics, Abu Yusuf

## A. PENDAHULUAN
Persoalan pajak menjadi momok di berbagai negara. Pajak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari persolan ekonomi. Pajak menjadi penyumbang terbesar dalam anggaran pendapatan negara di  Indonesia untuk tahun anggaran 2016, penerimaan perpajakan sebesar 1.822,5  triliun  rupiah,  penerimaan  negara  bukan  pajak  sebesar  273,8  triliun  rupiah,  dan
penerimaan hibah sebesar 2,0 Triliun rupiah. 1 Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengundangkan Undang-Undang tentang Pengampunan pajak. 2 Menurut Menteri Keuangan Republik  Indonesia  Bambang  P.S.  Brojonegoro  (2016),  kebijakan  dari  Undang-Undang tersebut  dapat  berdampak  yang  sifatnya  makro,  menyeluruh  dan  fundamental  terhadap perekonomian di Indonesia. 3
Pentingnya  pajak  bagi  pemerintahan  memiliki  peran  yang  fundamental  terhadap pembangunan  negara  dan  kemakmuran  bagi  rakyat.  Urgensi  pajak  dalam  Rancangan Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  (UUD  45)  pada  rapat    Badan  Penyelidik  Usaha-usaha Persiapan  Kemerdekaan  (BPUPKI)  tanggal  14  Juli  1945  disebutkan  dalam  pasal  23  yang berbunyi  bahwa  “segala  pajak  untuk  keperluan  Negara  berdasarkan  Undang-Undang,”  dan pada  tanggal  16  juli  1945  disebutkan  bahwa  pajak  sebagai  sumber  penenrimaan  negara. Banyak masyarakat yang belum memahami dan menyadari tentang urgensinya pajak terhadap pemerintahan. Bukan hanya pemerintah yang perlu mengedukasi pentinnya pajak, tetapi perlu pihak lain juga turut andil dalam mengedukasi masyarakat tentang perpajakan. 4
Kondisi  perpajakan  pada  masa  awal  islam  masih  sangat  sederhana  dibandingankan dengan  kondisi  perpajakan  saat  ini.  Pada  zaman  awal  islam  tersebut,  perpajakan  dikenal dengan istilah zakat, jizyah, kharaj, ‘usyur, dharibatu al-dam . Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar, istilah perpajakan yang populer saat itu adalah zakat, jizyah dan dharibatu  al-dham .  Kemudian  pada  periode  setelahnya,  ada  penambahan  istilah  baru yang  populer,  yaitu kharaj dan  ‘ ushur .  Pada  era  khalifah  Umar  ibn  Khatab  sumber pemasukan  negara  “perpajakan”  antara  lain  yaitu  zakat, ghanimah,  fa’i, kharaj,  jizyah, ‘usyur. 5 Isitlah  perpajakan  di  Indonesia  saat  ini  antara  lain  pajak  penghasilan  (PPh),  pajak pertambahan  nilai  (PPn),  pajak  penjualan  atas  barang  mewah  (PPnBM),  pajak  bumi  dan bangunan  (PBB),  bea  materai,  bea  perolehan  ha  katas  tanah  dan  bangunan  (BPHTB),  pajak kendaraan bermotor, dan lain seterusnya. 6
1 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-lama/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara- tahun-2016/ diakses tanggal 1 Juli 2018
2 https://setkab.go.id/disahkan-presiden-jadi-uu-no-11-tahun-2016-inilah-pokok-pokok-uu- pengampunan-pajak/ diakses tanggal 1 juli 2018 3 https://www.kemenkeu.go.id/single-page/tax-amnesty/ diakses tanggal 1 Juli 2018
4 Yuni Pratiwi, Dinda., “ Urgensi Pajak dan Edukasi Perpajak kepada Pemuda", https://www.pajak.go.id/artikel/urgensi-pajak-dan-edukasi-perpajakan-kepada-pemuda diakses tanggal 4 Agustus 2018
5 Ridlo, Ali., “ Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab ”, (Al-‘Adl, Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 2, Juli 2013),  hlm. 1-28
6 Hidayat, Nurdin., dan Dedi Purwana ES.,  “ Perpajakan: Teori dan Praktik ”, (Depok: Rajawali Pers, Cet. Ke-2 Agustus 2018) Hlm. 73-312
Penelitian yang mengangkat isu tentang pajak banyak sekali, antara lain adalah yang pertama,  Shahzad  Shabbir,  Malik.,  (2018),  yang  berjudul  “ the  determination  of  money:  a comparative  analysis  of  zakat  (alms)  and  income  tax  payer  among  selected  ASEAN countries ”  yang  membahas  tentang  zakat  sebagai  pengurangan  pajak,  zakat  sebagai kewajiban  dalam  beragama  dan  pajak  kewajiban  dalam  bernegara. 7 Yang  kedua,  Suryanto, Tulus., Femei Purnamasari, dan Muhammad Kurniawan,  (2018) yang berjudul “ tax revenue and  disparity:  how  to  improvement  income  inequality  in  islamic  perspective ”,  membahas tentang integrasi pajak, kemiskinan dan kesenjangan. 8 Yang ketiga, Ghaffari, Hadi., BAgher Hesami  Azizi,  dan  Mohammad  Amin  Behzadi  Movahed,  (2018),  yang  berjudul “ comparasion of the impact of zakat and conventional tax on income distribution in selected provices  of  iran ”,  yang  membahas  tentang  pengaruh  zakat  terhadap  distribusi  pendapatan lebih kecil dari pada pajak konvensional. 9
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  kualitatif, dan  menggunakan  pendekatan library research atau  studi  kepustakaan.  Rentan  waktu dilakukannya  penelitian  ini  adalah  pada  tahun  2018.  Data-data  yang  digunakan  antara  lain buku,  jurnal,  media  cetak  maupun  media online ,  artikel online ,  atau  artikel  lainya  yang relevan  dengan  penelitian  ini.  Data-data  yang  ada  tersebut  kemudian  diolah  dan  dianalis, setelah  itu  disajikan  secara  sistematis.  Adapun  metode  analasis  yang  digunakan  dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini akan fokus pada pembahasan pajak dalam perspektif ekonomi islam menurut Abu Yusuf dan bagaimana perpajakan  di  Indonesia  pada  tahun  2018.  Tujuan  penelitian  ini  dilakukan  adalah  untuk menggambarkan pajak dalam perspektif ekonomi islam menurut  Abu Yusuf dan perpajakan di Indonesia. Sehingga menurut hemat penulis, penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan. Penulis  juga  mengharapkan  penilian  ini  dapat  menambah  khazanah  keilmuan  dibidang ekonomi islam.
B. PEMBAHASAN
1. Latar Belakang Kehidupan Abu Yusuf
7 Shahzad Shabbir, Malik.,   “ the determination of money: a comparative analysis of zakat (alms) and income  tax  payer  among  selected  ASEAN  countries ”  (Global  review  of  Islamic  economics  and  business,  vol. 6,No. 1 tahun 2018) hlm.51-61
8 Suryanto, Tulus., Femei Purnamasari,  dan Muhammad Kurniawan,  “ tax revenue and disparity: how to improvement income inequality in islamic perspective ”, (Asian Journal of Sciences and Management Studies, Vol. 5, No. 2, tahun 2018) hlm. 65-71
9 Ghaffari,  Hadi.,  Bagher  Hesami  Azizi,  dan  Mohammad  Amin  Behzadi  Movahed,  “ comparasion  of the  impact  of  zakat  and  conventional  tax  on  income  distribution  in  selected  provices  of  iran ”,    (Islamic Economics Studies Vol. 11, No. 1, serial 21, 2018) hlm. 89-112
Abu Yusuf memiliki nama lengkap yaitu Ya’qub ibn Ibrahim al-Anshari. Akan tetapi, beliau  lebih  dikenal  dengan  nama  Abu  Yusuf.    Abu  Yusuf  lahir  pada  tahun  738  Masehi  di Kota Kufa, Kekhalifahan Umayyah. 10 Sedangkan menurut Rifaat al-Audhi dalam tulisannya disebutkan bahwa Abu Yusuf memiliki nama Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais Bin Sa’ad  Al-Anshari  Al-Jalbi  Al-Kufi  Al-Baghdadi,  lahir  pada  tahun  731  Masehi  atau  113 Hijriah di Kota Kufa, Kekhalifahan Umayyah. 11
Abu Yusuf merupakan orang suku Bujailah yaitu suku bangsa Arab. Abu Yusuf juga merupakan keturunan dari keluarga kaum Ansor, sebab keluarga dari Ibu kandung Abu Yusuf yang  bernama  Abdullah  Ibnu  Mas’ud  atau  dikenal  dengan  nama  Sa’ad  Al-Anshari merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. 12
Abu Yusuf hidup dalam masa keemasan islam, yaitu era akhir kehalifahan Umayyah dan  awal  kekhalifahan  Abbasiyah.  Kehalifahan  Umayyah  berakhir  pada  tahun  750  Masehi dikarenakan  terjadi  perselisihan  kursi  pemerintahan  dan  persolan  gemerlapnya  harta kekayaan antara keturunan kekhalifahan Umayyah. 13 Kemudian Bani  Hasyim  yang diketuai oleh  Abu  al-Abbas  bin  Abdul  Muthalib  bin  Hasyim  merupakan  kelompok  oposisi kekhalifahan Umayyah seraca politik sukses menjatuhkan kekhalifahan Khalifah Marwan II sebagai  khalifah  terakhir  kekhalifahan  Umayyah  sekaligus  mengkahiri  kekuasaan kekhalifahan Umayyah dan dimulainya Kekhalifahan Abbasiyah. 14
Semasa  hidupnya,  Abu  Yusuf  dikenang  sebagai  yang  terpandang,  dan  memimiliki gelar  “ Imam , Qadhi ”.  Abu  Yusuf  juga  pernah  menjabat  sebagai qadhi  al-qudat atau  Ketua Pengadilan  Tertinggi  (Ketua  Mahkamah  Agung)  di  masa  Kekhalifahan  Khalifah  Harun  al- Rashid. 15
Abu  Yusuf  meninggal  dunia  atau  wafat  pada  tahun  798  Masehi  atau  182  Hijirah  di Kota  Baghdad  pada  era  Kekhalifahan  Abbasiyah. 16 Abu  Yusuf  pada  saat  meninggal  dunia atau wafat, diperkirakan usia beliau di antara usia 60 sampai dengan 67 Tahun.

## 2. Latar Belakang Pendidikan Abu Yusuf
Abu Yusuf dikenal sebagai imam. Belia juga dikenal sebagai ekonom muslim di era kekhalifahan  Abbasiyah.  Banyak  karya-karya  Abu  Yusuf  hingga  saat  ini  masih  dapat  kita
10 https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Yusuf diakses tanggal 3 Agustus 2018
11 Rifaat Al-Audhi, (1985), “ Min at-Turats: Al-Iqtishad li Al-Muslimin ”, Makkah: Rabithah ‘Alam al- Islami, Cet. Ke-4, hlm. 119
12 Al-Khatib Al-Baghdady, Tarikh Al-Baghdad , (Beirut: dar al-Fikri, 1989), hlm. 329
13 Hitti, Philip K., “ history of the Arab ” (London, Macmillan, 1970), hlm. 281
14 Ensiklopedi Islam , (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993) hlm. 135.
15 https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Yusuf diakses tanggal 3 Agustus 2018
16 https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Yusuf diakses tanggal 3 Agustus 2018
jumpai  dan  menarik  untuk  dikaji.  Walapun  Abu  Yusuf  lahir  dari  kalangan  keluarga  yang sederhana. Abu Yusuf memili minat terhadap ilmu pengetahuan sangatlah tinggi. Kota Kufa pada zaman itu merupakan pusat peradaban islam, sehingga sangat mempengaruhi kehidupan Abu  Yusuf  terhadap  ilmu  pengetahuan.  Kondisinya  memang  sangatlah  berbeda  dengan “ majelis  ta’lim ”  formal  saat  ini  yang  lebih  modern.  Abu  Yusuf  menuntut  ilmu  ke  banyak guru atau ulama’ besar pada saat itu yang salah satunya adalah Imam Abu Hanifah, sehingga mempengaruhi karya-karya yang ditulis oleh Abu Yusuf.
Selain  belajar  kepada  Imam  Besar  Abu  Hanifah,  Abu  Yusuf  juga  menuntut  ilmu kepada ulama’ besar yaitu antara lain: 17
a) Abu Muhammad Atha’ bin As-Saib Al-Kufi
b) Sulaiman bin Mahran Al-A’Masy
c) Hisyam bi Urwah
d) Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila
e) Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabar
f) Al-Hajjaj bin Arthah
Hingga akhirnya, Abu Yusuf juga mengamalkan dan mensiarkan pemahaman gurunya yaitu Imam Besar Abu Hanifah. Abu Yusuf menjadi pribadi alim ulama’ dan dihormati oleh kekhalifahan Abbasiyah dan masyarakat luas. Sering kali hasil pemikiran atau pendapat Abu Yusuf dipakai dalam kehidupan di tengah masyarakat kekhalifahan Abbasiyah.

## 3. Karya Ilmiah Abu Yusuf
Abu  Yusuf  selain  dikenal  sebagai  seorang qadhi, beliau  juga  dikenal  sebagai  imam yang sangat berpengaruh. Banyak bukti menunjukkan kemahiran beliau. Seperti karya-karya hasil  tulisan  dari  Abu  Yusuf  yang  hingga  saat  ini  masih  relevan  untuk  dipelajari  dan membahasnya.
Adapun beberapa karya-karya ilmiah yang ditulis oleh Abu Yusuf, antara lain adalah sebagai berikut:

## a) Kitab al-Kharaj
Buku ini merupakan karya yang yang ditulis oleh Abu Yusuf yang paling mashur. Kitab  al-Kharaj ini  membahas  tentang  perpajakan.  Walaupun  buku  ini bukan  buku  pertama  yang  membahas  tentang  perpajakan.  Buku  pertama  yang pertama  tentang  perpajakan  adalh  karya  Mu’awiyah  bin  Ubaidillah  bin  Yasar,
17 Muhammad bin Abdurrahman al-Janidal, Manahij al-Bitsin fi al-Iqtishad al-Islami, (Riyadh: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba’ah wa al-Nasyr, jilid 2, 1984 M/1406 H), hlm. 129
akan tetapi karya pertama tentang perpajakan tersebut menghilang sehingga tidak dapat  ditemukan  hingga  saat  ini. 18 Oleh  sebab  itu,  buku  perpajakan  karya    Abu Yusuf  merupakan  buku  kedua  tentang  pepajakan  ini  masih  dapat  kita  jumpai  di beberapa  toko  buku.  Dan  buku  ini  menurut  penulis  merupakan  buku  klasik tentang  perpajakan  yang  sangatlah  menarik  untuk  dipelajari  hingga  saat  ini, walaupun buku ini ditulis sudah berabad-abad yang lalu.
b) Kitab Adab al-Qadhi
Buku ini merupakan salah satu karya tulisan Abu Yusuf yang membahas tentang  hakim  atau qadhi wajib  mempunyai  etika  hakim  dalam  menjalankan tugasnya sebagai juru adil dalam persidangan .
c) Kitab al-Jawami’
Buku  ini  adalah  karya  tulis  Abu  Yusuf.  kitab  al-jawami’  ini  merupakan sebuah buku yang membahas tentang persoalan yang berkaitan dengan tarbiyah .
d) Kitab al-Radd ‘Ala Siyar al-Awza’i
Buku ini juga karya tulis  Abu Yusuf  yang membahas tentang sanggahan Abu  Yusuf  terhadap  ahli  fiqih  yang  bernama  Abdurrahman  Al-Auza’i  berkaitan tentang persoalan hukum jihad dalam peperangan.

## e) Kitab al-Atsar
Abu  Yusuf  di  tengah  kesibukannya,  ia  juga  masih  memiliki  meluangkan waktunya untuk menulis buku. Salahsatunya kitab al-Atsar yaitu kitab atau buku yang  isinya  membahas  tentang  kumpulan  hadis  Nabi  Muhammad  SAW  yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf.
f) Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila
Buku  yang  ditulis  Abu  Yusuf  yang  satu  ini  merupakan  karya  tulis  beliau  yang membahas tentang perbandingan fiqih, pemikiran Imam Abu Hanifah, pemikiran Ibnu Abi Laila dan perbandingan pemikiran keduanya dalam hal fiqih.

## 4. Gambaran Perpajakan di Indonesia
Pajak  merupakan  istilah  yang  sudah  dikenal  di  Indonesia.  Pada  zaman  kerajaan- kerajaan  nusantara  yang  ada  di  Indonesia  yaitu  dikenal  dengan  istilah upeti .  Pajak  tersebut dimaknai sebagai sebuah pemberian dari rakyat terhadap raja yang diberikan secara sukarela tanpa  ada  paksaan.  Pajak  berubah  maknanya  yang  awalnya  sukarela  menjadi  ada  paksaan. Sehingga  rakyat  yang  tinggal  di  dalam  wilayah  sebuah  kerajaan  tersebut  bukan  lagi
18 Azmi,  Sabahuddin., Islamic  Economics:  Public  Finance  in  Early  Islamic  Early  Islamic  Thought, (New Delhi: Goodword Books, 2002), hlm. 30
menyerahkan  pajak  secara  sukarela,  akan  tetapi  diperintahkan  secara  wajib  atau  ada  unsur paksa  dari  kerajaan.  Secara  makna  telah  mengalami  pergeseran,  namun  pajak  tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan kerajaan atau pemerintahan dalam hal mempertahankan  kedaulatan  pemerintahan,  menjaga  rakyatnya,  dan  meralisasikan pembangunan.
Pada  zama  pra  kemerdekaan  yaitu  era  penjajahan  Belanda  di  Indonesia,  pajak dilakukan oleh VOC terhadap rumah, usaha, pedagang tionghoa, dan pedagang asing lainya. Penerapan pajak zaman itu bersifat memaksa dan wajib. Pada era Gubernur Jendral Daedels, pajak dipungut juga terhadap orang atau barang yang melalui pintu gerbang, pajak terhadap penjualan  barang  di market (pasar),  dan  juga  pajak  atas  rumah.  Kemudian  pada  zaman penjajahan  Jepang,  rakyat  dibebani  untuk  kerja  paksa  dan  masih  dibebani  membayar  pajak. Pemunguta  pajak  pada  masa  penjajahan  jepang  digunakan  untuk  kepentingan  perang. 19 Istilah  pajak  ketika  masa  persiapan  kemerdekaan  termuat  dalam  Rancangan  UUD  45  saat rapat  BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal  14 Juli 1945. Pasal 23 Rancangan UUD 45 disebutkan bahwa “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang.”. 20
Pada  zaman  Pemerintahan  Sukarno  (1945-1967),  pemerintahan  tersebut  masih berfokus  pada  menjaga  kedaulatan  kemerdekaan  Indonesia  dan  menjaga  perpolitikan  di Indonesia dan memulai pembangunan ekonomi Indonesia. Kemudian pada era pemerintahan Suharto  (1967-1998)  telah  berhasil  merubah  kondisi  ekonomi  dari  negara  miskin  menjadi negara berkembang. Bahkan tax ratio era  Presiden  Suharto sebesar  16 persen. Lihat  table 1 menunjukkan  penerimaan  pajak  dari  tahun  1969  sampai  dengan  tahun  1998  secara  terus menerus mengalami peningkatan. 21
Tabel 1
Penerimaan Pajak Era Suharto Periode 1969-1998
Tahun  Penerimaan Pajak Tahun  Penerimaan Pajak 1969 173.1 1984 4,793.7 1970 220.8 1985 6,329.5
19 Wisnu Nugroho, Mukhamad., “ Menengok sejarah perpajakan di Indonesia ” https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-pertama diakses 16 November 2018
20 Yuni  Pratiwi,  Dinda.,  “ Urgensi Pajak dan Edukasi Perpajak kepada Pemuda", https://www.pajak.go.id/artikel/urgensi-pajak-dan-edukasi-perpajakan-kepada-pemuda diakses tanggal 4 Agustus 2018
21 http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset diakses  tanggal 4 Agustus 2018
1971 259.1 1986 8,482.2 1972 339.1 1987 9,930.5 1973 546.9 1988 12,344.6 1974 737.6 1989 16,084.1 1975 931.9 1990 22,010.9 1976 1,150.7 1991 24,919.3 1977 1,422.4 1992 30,091.5 1978 1,736.4 1993 36,665.1 1979 2,283.9 1994 44,442.1 1980 2,911.7 1995 48,686.3 1981 3,201.8 1996 57,339.9 1982 3,770.5 1997 70,934.2 1983 4,504.3 1998 102,394.5
Pada  zaman  pemerintahan  B.J.  Habibie  (1998-1999),  kondisi  saat  itu  politik  dan ekonomi  sedang  dalam  masa  bergejolak.  Namun  perpajak  pada  saat  itu  tetap  pada trend positif,  yakni  penerimaan  pajak  pada  tahun  1999  mengalami  peningkatan  dari  102,394.5 miliar rupiah menjadi 125,951.0 miliar rupiah. Era Pemerintahan Abdurrahma Wahid (1999- 2001),  kondisi  penerimaan  pajak  mengalami  penurunan  pada  tahun  2000  dari  125,951.0 miliar rupiah menjadi 115,912.5 miliar rupiah. Namun pada tahun 2001 mengalami kenaikan yang  signifikan  menjadi  185,540.9  miliar  rupiah.  Era  pemerintahan  Megawati  (2001-2004), penerimaan  pajak  pada  tahun  2002  sebesar  210,087.5  miliar  rupiah,  tahun  2003  sebesar 242,048.1  miliar  rupiah,  dan  pada  tahun  2004  sebesar  280,558.8  miliar  rupiah.  Era pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (2004-2014),  penerimaan  pajak  tahun  2005 sebesar  347,031.0  miliar  rupiah,  tahun  2006  sebesar  409.203.0  miliar  rupiah,  tahun  2007 sebesar  490,988.7  miliar  rupiah,  tahun  2008  sebesar  658,700.8  miliar  rupiah,  tahun  2009 sebesar  619,922.2  miliar  rupiah,  tahun  2010  sebesar  723,306.7  miliar  rupiah,  tahun  2011 sebesar  873,874.0  miliar  rupiah,  tahun  2012  sebesar  980,518.1  miliar  rupiah,  tahun  2013 sebesar 1,077,306.6 miliar rupiah, dan tahun 2014 sebesar 1,146,865.8 miliar rupiah. 22
Era  pemerintahan  Joko  Widodo,  pendapatan  pajak  tahun  2015  sebesar  1,240,418.9 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 1,284,970.1 miliar rupiah, tahun 2017 sebesar 1,343,529.8
miliar  rupiah.  Pada  pemerintahan  Joko  Widodo  muncul  kebijakan  perpajakan  yaitu pengampunan pajak ( tax amnesty ). Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan. 23
Amnesty  pajak  berlaku  sejak  disejak  diundangkan  hingga  31  maret  2017,  dan penerapannya menjadi 3 periode, sebagai berikut:
1) Periode  1  sejak  diundangkan  1  Juli  2016  sampai  dengan  31  September  2016. Repatriasi  atau  deklarasi  dalam  negeri  sebesar  2  persen,  deklarasi  luar  negeri sebesar 4 persen.
2) Peride  2,  sejak  tanggal  1  Oktober  2016  sampai  dengan  31  Desember  2016. Repatriasi  atau  deklarasi  dalam  negeri  sebesar  3  persen,  deklarasi  luar  negeri sebesar 5 persen
3) Periode  3,  sejak  tanggal  1  Januari  2017  sampai  dengan  31  Maret  2017. Repatriasi  atau  deklarasi  dalam  negeri  sebesar  5  persen,  deklarasi  luar  negeri sebesar 10 persen
Wajib pajak UMKM  deklarasi  harta sebesar 0,5  persen untuk  sampai dengan 10 miliar, deklarasi harta dari 10 miliar rupiah sebesar 2 persen. Rumus perhitungan pengampunan pajak adalah “uang tebusan = tarif x dasar pengenaan”. 24

## 5. Pajak Perspektif Ekonomi Islam Menurut Abu Yusuf
Pajak  dalam  praktinya  dapat  dipahami  sebagai  iuran  langsung  kepada  negara  yang lebih  menitik  beratkan  pada  fungsi  anggaran.  Adapun  unsur-unsur  pajak  adalah  sebagai berikut: 25
a) Iuran rakyat kepada negara
b) Iuran harus berdasarkan undang-undang
c) Iuran tidak memiliki kontra pprestasi secara langusng
d) Iuran berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintahan yang bersifat umum
e) Memiliki tujuan sebagai anggaran ( budgetair ), mengatur ( regulator ), redistribusi, dan stabilitas
Pajak  dalam  praktinya  juga  memiliki  fungsi  yang  berkaitan  dengan  kepentingan terhadap rakyat. Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut: 26
23 Pasal 1 UU RI No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
24 Hidayat, Nurdin., dan Dedi Purwana, Perpajakan: Teori & Praktik, (Depok: Rajawali pers, edisi 1 cet. Ke-2, 2018) hlm. 43-44
25 Ibid , hlm. 2
a) Anggaran ( budgetair )
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk:
- Membiayai  pengeluaran-pengeluaran  negara.  Misalkan  belanja  pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain.
- Untuk  pembiayaan  pembangunan,  uang  dikeluarkan  dari  tabungan pemerintahan, yakni penerimaan dalam dengeri dikurangi pengeluaran rutin.
b) Mengatur ( regulator )
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak sebagai  tujuan.  Misalnya,  Fasilitas  keringanan  pajak  untuk  menggiring penanaman  modal  dalam  dan  luar  negeri.  melindungi  produksi  dalam  negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk ekspor.
c) Pendistribusian pendapatan ( redistribusi pendapatan )
Pajak  dipungut  oleh  negara  digunakan  untuk  membiayai  semua kepentingan  umum,  termasuk  juga  untuk  membiayai  pembangunan  sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
d) Stabilitas
Pemerintah  memiliki  dana  untuk  menjalankan  kebijakan  yang berhubungan  dengan  stabilitas  harga  hingga  inflasi  dapat  dikendalikan,  hal  ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
Asas  pemungutan  pajak  menurut  Adam  Smith  (1723-1790)  adalah  sebagai berikut: 27
a) Asas equality
b) Asas certainty
c) Asas convenience of payment
d) Asas efisiensi
Iuran  (pajak)  dari  rakyat  untuk  diberikan  kepada  negara  secara  langsung  dalam pemerintahan islam pada zaman awal islam antara lain adalah sebagai berikut:
a) Zakat
Zakat  merupakan  mengeluarkan  sebagian  harta  untuk  diberikan  kepada amil zakat. Macam-macam zakat antara lain adalah zakat maal (binatang ternak,
26 Ibid , hlm. 3-5
27 Ibid , hlm. 9-10
emas  dan  perak,  biji  makanan  yang  mengenyangkan  dan  buah-buahan,  harta perniagaan), zakat rikaz , dan zakat fitrah . 28
b) Fa’i
Fa’i merupakan  harta  yang  ditinggalkan  musuh  (orang  kafir)  yang diperoleh tidak dengan jalan pertempuran. 29
c) Ghanimah
Ghanimah merupakan  harta  yang  dirampas  oleh  tentara  orang  islam  dari tentara  kafir  dengan  jalan  perang. 30 Pembagian ghanimah dibagi  menjadi  3 macam: 31
1) Shafi yaitu harta yang dipilih oleh kepala negara dan tidak dibagi-bagi
2) Seperlima  dari  shafi  dibagikan  untuk  Allah,  Rasul,  kerabat  Rasul,  Anak Yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil.
3) Empat perlima dibagikan kepada tentara yang mengikuti peperangan.
d) Jizyah
Jizyah merupakan  iuran  tahunan  yang  wajib  dibayar  oleh  orang  kafir, yang  merdeka  atau  budak  yang  ditinggal  di  wilayah  pemerintahan  islam.  Jizah diberlakukan  terhadap  orang  kafir  laki-laki, baligh ,  berakal,  dan  kaya.  Gugrnya kewajiban  membayar  jizyah  adalah  karena  kematian,  masuk  islam,  kemiskinan, dan hilang akal. 32
e) Kharaj
Kharaj merupakan  iuran  atas  bumi  yang  diwajibkan  oleh  negara  kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan dengan negara.pajak bumi yang  maksud  memenuhi  kriteria  yaitu  pertama,  pemiliknya  sudah  masuk  islam, bumi  perdamaian  (penduduknya  mengadakan  perjanjian  damai  dengan  negara), bumi taklukan (bumi yang penduduknya ditaklukkan melalui peperangan). 33 f) ‘ Ushur
‘ Ushur merupakan suatu yang diambil oleh pemerintah terhadap pedagang yang  melwati  negaranya.  Pembebanan  pajak  tersebut  dikenakan  atas  barang-
28 Ali, Ibrahim Fuad., Al-Mawarid Al-Maliyah Fi Al-Islam , (Mesir: Maktabah al-injilu al-misriyyah, 1972), hlm. 18-19
29 Ridlo, Ali., “ Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab ”, (Al-‘Adl, Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 2, Juli 2013),  hlm. 11
30 Ibid., hlm. 9
31 Ibid 32 Ibid ., hlm. 18-19
33 Ibid ., hlm. 15-16
barang dagangan yang masuk wilayah negara, terhadap orang islam, kafir zimmi , dan kafir harbi . 34
Abu  Yusuf  dalam  hal  perpajakan  dikenal  sebagai canons  of  taxation oleh  para  ahli ekonomi,  karena  Abu  Yusuf  membuat  prinsip  perpajakan  yang  jelas.  Prinsip-prinsip perpajakan yang diletakkan oleh Abu Yusuf adalah sebagai berikut: 35
a) Kesanggupan membayar
b) Memberikan dispensasi waktu kepada wajib pajak
c) Memusatkan pengambilan kebijakan pajak
Sebagaimana  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Yusuf  disebutkan  pasca  tanah  Sawad ditaklukkan, Khalifah Umar bin Khatab memerintahkan kepada Utsman dan Hudzaifah untuk mengeksplorasi  tanah  Sawad  yang  bakal  dibebankan  pajak.  Yang  dikhawatirkan  Khalifah Umar  bin  Khattab  adalah  pengenakan  pajak  diluar  batas  yang  sebenarnya  dibayarkan. Kemudian  Utsman  dan  Hudzaifah  mengatakan,  penerapan  pajak  didasarkan  kondisi kemampuan tanah dalam membayar pajak. 36
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  pajak  dalam  perspektif ekonomi islam ialah suatu iuran dari rakyat yang dipungut secara adil dan tidak bertentangan dengan  prinsip  islam  dan  dikumpulkan  oleh  negara,  serta  digunakan  untuk  kepentingan negara.
Abu Yusuf lebih memilih system proportional tax ( muqasamah ) dibandingkan system fixed  tax ( misahah ). System  proportional  tax ( muqasamah )  awalnya  merupakan  pemikiran Muawiyah bin Yasar. 37 System proportional tax ( muqasamah ) lebih tidak membebani petani yang  dikenakan  pajak. System  fixed  tax ( misahah )  yang  berlaku  dari  era  Umar  bin  Khattab menurutnya  sudah  tidak  relevan  lagi  diterapkan  di  tengah  masyarakat  kekhalifahan Abbasiyah. System fixed tax ( misahah ) diterapkan pada era Umar bin Khattab sebagian besar tanah  dapat  digunakan  sebagai  lahan  pertanian,  dan  terdapat  sebagian  kecil  saja  lahan  yang tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian, dikelompokkan sebagai jadi  satu kriteria dan kharaj diterapkan juga dari lahan yang bukan pertanian. 38
Alasan  Abu  Yusuf  penerapan  pembayaran  pajak  dengan system  fixed  tax ( misahah ) terhadap  tanah  yang  subur  dibenarkan.  Namun  penerapan  pembayaran  pajak  dengan system
34 Ibid ., hlm. 20-21
35 Siddiqi, M. Nejatullah., Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey , dalam Abdul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), Readings in Islamic Economic Thought, (Selangor darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992), hlm 37-38
36 Yusuf, Abu., Kitab Al-Kharaj , (Beirut: Dar al-Ma’arif, 1979) hlm. 27
37 Ia adalah seorang Wazir era khalifah Al-Mahdi
38 Yusuf, Abu., Kitab Al-Kharaj , (Beirut: Dar al-Ma’arif, 1979) hlm. 48
fixed tax ( misahah ) terhadap tanah yang tidak subur hanya akan menjadi beban terhadap para petani  pemilik  tanah  tersebut.  Kemudian  penerapan system  fixed  tax ( misahah )  tidak  ada aturan  tentang  pembayaran  pajak  menggunakan  sejumlah  uang  atau  sejumlah  barang. Misalnya  harga  gandum  sedang  turun,  petani  membayar  dengan system  fixed  tax ( misahah ) menggunakan  sejumlah  uang,  maka  hal  tersebut  akan  menjadi  persolah  bagi  bagi  petani, karena  pembenanan  pajak  di  luar  kemampuan  mereka.  Sehingga  akan  berdampak  pada keuangan kekhalifahan, baik pengeluaran maupun pemasukan kekhalifahan. 39
Abu  Yusuf  lebih  mengajurkan  penerapan  pajak  dengan system  proportional  tax ( muqasamah ), sebab dapat meningkatkan hasil produksi petani dan meningkatkan pendapatan kekhalifahan dari pajak. Penerapan pajak dengan system proportional tax ( muqasamah ) dapat menghindari  kezaliman  terhadap  wajib  pajak,  sehingga  dapat  terciptanya  keadilan  dalam perpajakan. Kekhalifahan juga diuntungkan dari peningkatan pemasukan pajak dari pembayar pajak pertanian karena penerapan pajak dengan system proportional tax ( muqasamah ). 40
Abu Yusuf juga mentang praktik pajak dengan system qabalah karena system qabalah merupakan sistem pengumpulan pajak pertanian dengan cara ada pihak lain sebagai perantara yang  menjadi  penjamin  serta  membayar  secara  langsung  kepada  pemerintah  dan  sebagai imbalannya,  ia  akan  mendapatkan  hak  untuk  mengumpulkan kharaj dari  para  petani  yang menyewa  tanahnya,  tentu  dengan  pembayaran  sewa  yang  lebih  tinggi  daripada  sewa  yang diberikan  kepada  negara. 41 Abu  Yusuf  juga  memohon  kepada  kekhalifahan  untuk  tidak menjalankan system qabalah. Apabila  pembayaran  pajak  dibayarkan  langsung  kepada kekhalifahan maka kekhalifahan akan mendapatkan penerimaan pajak yang besar. Selain itu para petani tidak dipungut oleh penjamin dengan biaya yang besar karena system qabalah . Alasan Abu Yusuf menolak system qabalah juga dikarenakan system qabalah tersebut berlawanan dengan prinsip keadilan ekonomi. Para Petani diwajibkan membayar lebih tinggi dari  kemampuannya  untuk  membayar  pajak  secara  tidak  sah  menurut  aturan  perpajakan ( illegal )  oleh  para  penjamin  tersebut.  Sehingga  dapat  berakibat  para  petani  akan meninggalkan  lahan  pertaniannya  dan  pemasukan  pajak  kekhalifahan  Abbasiyah  akan mengalami deficit . 42
Abu  Yusuf  juga  menyarankan  kepada  pemerintah  kekhalifahan  Abbasiyah  agar mengirim  lembaga  yang  beranggotakan  orang-orang  yang  amanah,  jujur  untuk  melakukan
39 Ibid
40 Ibid ., hlm. 50
41 Azmi, Sabahuddin ., Islamic Economics: Public Finance in early Islamic thought , (New Delhi: Goodwords Books, 2002), hlm. 102-103
42 Ibid , hlm. 105
pengawasan  terhadap  perilaku  pejabat  pemungut  pajak,  cara  pejabat  pajak  memungut  pajak dan menghukum pejabat pemungut pajak apabila mereka terbukti bersalah.  Abu Yusuf juga memberikan  saran  kepada  pemerintah  untuk  membedakan  tanah  yang  tandus  maupun  tanah yang  subur,  agar  tercapai  prinsip  keadilan  dalam  perpajakan.  Abu  Yusuf  juga  memberikan saran  agar  pembayaran  pajak  dibayar  langsung  tanpa  ditunda,  sebab  jika  ditunda,  apabila terjadi hasil pertanian yang buruk akan berdampak negative terhadap pemerintah, pembayar pajak, memperlambat perkembangan pertanian. 43

## C. KESIMPULAN
Pajak  menurut  ekonomi  islam  merupakan  iuran  dari  rakyat  terhadap  negara  yang dipungut  secara  adil  dan  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  islam  serta  digunakan  untuk kepentingan negara. Kebijakan perpajakan yang paling popular di Indonesia salahsatunya tax amnesty .  Kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  pajak  dan  menarik investor  untuk  menanamkan  modalnya  di  indoensia.  Abu  Yusuf  menyarankan system proportional tax ( muqasamah ) dibandingkan system fixed tax ( misahah ). Dan selain itu Abu Yusuf juga menolak system qabalah . Karena system fixed tax ( misahah ) dan system qabalah bertentangan dengan prinsip keadilan. Selain itu juga ia menyarakan agar ada institusi khusus yang amanah, dan jujur yang ditugaskan untuk mengawasi pejabat pajak agar bekerja dengan baik, dan memberi hukuman apabila terbukti bersalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Khatib Al-Baghdady, (1989), Tarikh Al-Baghdad , Beirut: Dar al-Fikri Ali,  Ibrahim  Fuad.,  (1972), Al-Mawarid  Al-Maliyah  Fi  Al-Islam ,  Mesir:  Maktabah  al- Injilu al-Misriyyah
Azmi,  Sabahuddin.,  (2002), Islamic  Economics:  Public  Finance  in  Early  Islamic Thought, New Delhi: Goodword Books
Ensiklopedi Islam, (1993) Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
Ghaffari, Hadi., Bagher Hesami Azizi, dan Mohammad Amin Behzadi Movahed, (2018),
“ comparasion of the impact of zakat and conventional tax on income distribution in selected provices of iran ”, Islamic Economics Studies Vol. 11, No. 1, serial 21, hlm. 89-112
Hidayat,  Nurdin.,  dan  Dedi  Purwana  ES.,  (2018),    “ Perpajakan:  Teori  dan  Praktik ”,
Depok: Rajawali Pers, Cet. Ke-2
Hitti, Philip K., (1970) “ history of the Arab ”, London: Macmillan
Ridlo, Ali., (2013), “ Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab ”, Al-‘Adl, Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 2, Juli 2013,  hlm. 1-28
Rifaat Al-Audhi, (1985), “ Min at-Turats: Al-Iqtishad li Al-s ”, Makkah: Rabithah ‘Alam al-Islami, Cet. Ke-4
Shahzad Shabbir, Malik., (2018), “ The Determination of Money: a Comparative Analysis of  Zakat  (Alms)  and  Income  Tax  Payer  Among  Selected  ASEAN  Countries ” Global review of Islamic economics and business, vol. 6, No. 1 hlm.51-61
Siddiqi,  M.  Nejatullah., Recent  Works  on  History  of  Economic  Thought  in  Islam:  A Survey , dalam Abdul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), (1992), Readings in Islamic Economic Thought, Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Suryanto, Tulus., Femei Purnamasari, dan Muhammad Kurniawan, (2018)  “ tax revenue and  disparity:  how  to  improvement  income  inequality  in  islamic  perspective ”, Asian Journal of Sciences and Management Studies, Vol. 5, No. 2, hlm. 65-71
Wisnu  Nugroho,  Mukhamad.,  “ Menengok  sejarah  perpajakan  di  Indonesia ” https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia- bagian-pertama diakses tanggal 16 November 2018
Yuni  Pratiwi,  Dinda.,  “ Urgensi  Pajak  dan  Edukasi  Perpajak  kepada  Pemuda",
https://www.pajak.go.id/artikel/urgensi-pajak-dan-edukasi-perpajakan-kepada- pemuda diakses tanggal 4 Agustus 2018
Yusuf, Abu., (1979), Kitab Al-Kharaj , Beirut: Dar al-Ma’arif
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak https://www.kemenkeu.go.id diakses tanggal 1 Juli 2018
https://setkab.go.id/ diakses tanggal 1 juli 2018
https://www.pajak.go.id/ diakses tanggal 4 Agustus 2018 https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Yusuf diakses tanggal 3 Agustus 2018