Copyright @Dedi andriyan, Hafidz Syukri Hamdani, Raihana
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2946-2959 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Dedi andriyan 1 , Hafidz Syukri Hamdani 2 , Raihana 3 🖂
(1)(2) Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning
(3)Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau
Email: raihana.nasution@umri.ac.id 3 🖂

## Abstrak
Pembaharuan hukum dibidang cyber law khususnya terkait pencemaran nama baik dan penghinaan melalui  internet  hadir  melalui  Pasal  27  ayat  (3)  Undang  -  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Informasi  dan  Transaksi.  Penelitian  bertujuan  untuk  menganalisis  Pengaturan  penghinaan  dan pencemaran nama  dalam undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik; serta untuk merumuskan permasalahan penerapan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang    Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam  Kasus  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang Merugikan  Masyarakat.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  adalah  penelitian  hukum  normatif dengan pendekatan perundang – undangan (statua approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual apporoach) menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Hasil penelitian diketahui bahwa: Pertama, Pengaturan penghinaan dan pencemaran nama    dalam  undang – undang  nomor  19  tahun  2016  tentang    Informasi  dan  Transaksi  Elektronik merupakan bentuk pembaharuan hukum di bidang cyber law salah satunya Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media
Copyright @Dedi andriyan, Hafidz Syukri Hamdani, Raihana
elektronnik/ internet.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Rumah Sakit, Kelalaian Tenaga Medis.

## Abstract
Legal reform in the field of cyber law, especially related to defamation and insult via the internet, comes  through Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions. The research aims to analyze the provisions for defamation and defamation in Law Number  19  of  2016 concerning  Information  and  Electronic  Transactions;  as  well  as  to  formulate problems  in  implementing  Law  Number  19  of  2016  concerning  Information  and  Electronic Transactions in Cases of Information and Electronic Transactions that are Harmful to Society. The type  of  research  used  is  normative  legal  research  with  statua  approach,  case  approach  and conceptual approach  using  qualitative analysis  methods.  The  results  of  the  study  show that  the results of the study show that: First, the provisions for defamation and defamation in law number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions are a form of legal renewal in the field of cyber law, one of which is Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 2016 concerning Information and Electronic Transactions against Article 310 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code which regulates defamation and insults through electronic media/internet.
Keywords: Liability, Hospital, Negligence of Medical Personnel .

## PENDAHULUAN
Warga  Indonesia  dijamin  haknya  dslam  hal  menyatakan  pikiran  dan  kebebasan berpendapat  serta  hak  memperoleh  segala  informasi  melalui  penggunaan  dan pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ditujukan  untuk  memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan,  dan  kepastian  hukum  bagi  pengguna  dan  Penyelenggara  Sistem  Elektronik. Namun  perlu  diingat  dalam  Undang – Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  yang menjamin hak kebebasan berpendapat serta hak penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai hak dasar juga diberikan pembatasan pelaksanaannya dalam Konstitusi Indonesia tersebut.
Pembatasan  penggunaan  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  tersebut  pada khususnya  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dilakukan  dengan  adanya  pertimbangan
Copyright @Dedi andriyan, Hafidz Syukri Hamdani, Raihana
berdasarkan hukum dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat yang demokratis sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Hal itu sudah tepat adanya ditengah perkembangan teknologi informasi yang selain berdampak positif juga berdampak negatif sebagai akibat penggunaan media  Informasi dan  transaksi  elektronik  terutama  media  sosial  yang  tidak  bijak  bahkan  cenderung merugikan orang lain. “media sosial ialah istilah yang dipakai dengan merujuk pada bentuk media baru yang melibatkan partisipasi interaktif manusia secara online/ dalam jaringan (Tati Hartati, 2020) .” Kerugian akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak ini bukan hanya kerugian materiil saja namun juga immaterial berupa terserangnya psikis/ kejiwaan dan kehormatan seseorang melalui media sosial. Hal tersebut dalam kajian hukum pidana merupakan sebuah tinda pidana. Menurut Profesor Pompe, tindak pidana (Straf-baar Feit) dapat  diartikan  sebagai  berikut:  “Suatu  pelanggaran  norma  (gangguan  terhadap  tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Tati Hartati, 2020) .”
Tindak pidana tersebut melahirkan rezim hukum baru yang sering disebut sebagai huku m siber (cyber law) atau hukum telematika. “Istilah hukum siber (cyber law) dipakai dilandasi  adanya  pandangan  bahwa  cyber  jika  diidentikan  dengan  dunia  maya  cukup menghadapi  persoalan  ketika  terkait  dengan  pembuktian  dan  penegakan  hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika mesti membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sbg maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu (Ahmad M. Ramli, 2006) .”
“Secara  terminologis,  kejahatan  yang  berbasis  pada  teknologi  informasi  dengan menggunakan media sosial sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu computer misuse, computer abuse, computer fraud, computer related-crime, computer  assisted  crime,  atau  computer  crime.”    Dimana  kita  ketahui  dalam perkembangannya dewasa ini hal tersebut tidak hanya melalui computer namun juga bisa menggunakan media laptop/ smart phone untuk mengakses media sosial.
Penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  merupakan  sebuah  tindak  pidana  yang
Copyright @Dedi andriyan, Hafidz Syukri Hamdani, Raihana
masuk  dalam  ruang  lingkup  hukum  siber  (cyber  law).  Dalam  sebuah  pendapat  Body shamming dapat digolongkan sebagai sebuah tindakan menyerang kehormatan seseorang. “Menyerang  kehormatan  diartikan  sebagai  sebuah  perbuatan  menurut  penilaian  secara umum  menyerang  kehormatan  seseorang.  Rasa  hormat  dan  perbuatan  yang  termasuk kategori  menyerang  kehormatan  seseorang  ditentukan  menurut  lingkungan  masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan (Mudzakir, 2004) .”
Penghinaan dan pencemarab nama baik dalam hukum positif Indonesia selain diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diatur dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. unsur pidana berupa penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 310 ayat (1) dan ayat  (2)  KUHP.  Mengacu  pada  penerapan  pasal – pasal  diatas  maka  diketahui  bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP sejak lama khususnya tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.
Hal  ini  diatas  mengindikasikan  adanya  penduplikasian  tindak  pidana.  Selain  itu lahirnya    Undang – Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yang  mengatur  tentang  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  tidak menyelesaikan  kekaburan  pembatasan  hal – hal  yang  disebut  sebagai  sebuah  tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik. Duplikasi ini akhirnya  dapat  merugikan  masyarakat  sendiri  karena  tidak  tahu  perbuatan  mana  yang diperb olehkan dan yang tidak diperbolehkan dilakukan menurut hukum. “Padahal idealnya peraturan yang di buat mengacu pada sistem nilai yang filosofis agar setiap garis kebijakan dan  aturan  hukum  yang  tercipta  dinilai  akomodatif  dan  responsif  terhadap  aspirasi ma syarakat yang adil.” (Halida Zia et al., 2020)  Sehingga memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat luas. “Hal itu dibuktikan dimana Empat bulan setelah disahkan ada tiga korban dari masyarakat sipil yang terjerat Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut (Hisbul Luthfi Ashsyarofi, 2021) .”  Kasus tersebut terjadi pada “Deddy Febrianto Holo, Rizky Amelia dan Irwan Supandi. (M. Nanda Setiawan, 2021) ”
Berangkat dari permasalahan dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan  pada  metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk
Copyright @Dedi andriyan, Hafidz Syukri Hamdani, Raihana
mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hu kum tertentu dengan jalan menganalisisnya” Oleh  sebab  itu,  penulis  mengangkat  judul:  “Analisis  Yuridis    Pengaturan  Perlindungan Hukum  dan  Kepastian  Hukum  Dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Penelitian Ini menganalisis aspek yuridis perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat luas terkait pengaturan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media  sosial  dalam  Undang – Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang    Informasi  Dan Transaksi  Elektronik.  Dimana  regulasi  tersebut  merupakan  duplikasi  pengaturan  tindak pidana yang sebenarnya sudah diatur dalam KUHP yang sama saja tidak menyelesaikan kekaburan  pembatasan  hal – hal  yang  disebut  sebagai  sebuah  tindakan  yang  dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik. Duplikasi tersebut justru merugikan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum  normatif  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum  doctrinal (Jonaedi  Effendi  & Johnny Ibrahim, 2018) .
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan  dengan metode  pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.
Copyright @Dedi andriyan, Hafidz Syukri Hamdani, Raihana

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik
“Melalui kebijakan hukum pidana negara menetapkan kejahatan siber (cyber crine) sebagai  keseluruhan  bentuk  kejahatan  yang  ditujukan  terhadapkomputer,  jaringan komputer  dan  para  penggunanya,  dan  bentuk-bentuk  kejahatan  tradisional  yang menggunakan atau dengan bantuan komputer .”  “Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (cyber law), hadir untuk mengatur dan memberikan  berbagai  perlindungan  hukum  atas  bentuk – bentuk  aktivitas  yang memanfaatkan  internet  sebagai  medianya,  baik  itu  terkait  dengan  transaksi  maupun pemanfaatan  informasinya (Arif  Mansyur  M  &  Elisatris  Gultom,  2005) .”    Adanya  sebuah kebijakan penanggulangan kejahatan yang dibuat di Indonesia melalui pembentukan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan  Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy)  dengan  target akhir atau target utama yaitu memberikan perlindungan hukum bagi  warga negara Indonesia guna  meraih  kesejahteraan  masyarakat  sebagaimana  disebutkan  dalam  konsideran menimbang regulasi tersebut. Selain itu juga memberikan kepastian hukum mengingat konteks Lex Generalie dalam KUHP yang selama ini mengatur beberapa kejahatan yang kemnudian berkembang menjadi kejahatan siber belum memberikan kepastian hukum mengingat  regulasi  warisan  Belanda  tersbeut  memiliki  kelemahan  dihadapkan  pada derasnya rus perkembangan informasi dan teknologi dan transaksi elektronik.
Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) dinilai sebsgsi bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). “Kebijakan penegakan hukum sebagai  bagian  yang  bersumber  dari  eksistensi  kebijakan  sosial  (social  policy)  dan termasuk  didalam  kebijakan  legislatif  (legislative  policy)  dalam  konsep  pembentukan hukumnya. Aktifitas terkait informasi dan dan transaksi elektronik melawan hukum yang kemudian dikriminalisasi dalam hukum positif Indonesia pada hakikatnya merupakan bagian dari integral adanya kebijakan sosial (social policy) (Barda Nawawi Arief, 2008) .” Kebijakan  sosial  tersebut  guna  mewujudkan  perlindungan  serta  kepastian  hukum. Terkait dengan perlindungan hukum, maka Satjipto Raharjo memberikan pemahaman mengenai  konsep  perlindungan  hukum,  bahwa:  “perlindungan  hukum  merupakan tindakan untuk memberikan pengayoman kepada pihak yang dirugikan dan dilanggar
Copyright @Dedi andriyan, Hafidz Syukri Hamdani, Raihana
hak asasinya serta perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati  hak  -  haknya  yang  secara  yuridis  telah  diberikan  oleh  hukum  (Satjipto Rahardjo, 1983) .”  k epastian hukum menurut Sudikno Mertukusumo dinyatakan bahwa:
“Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan  cara  yang  baik.  Kepastian  hukum  menghendaki  adanya  upaya  pengaturan hukum  dalam  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  pihak  yang  berwenang  dan berwibawa,  sehingga  aturan-aturan  itu  memiliki  aspek  yuridis  yang  dapat  menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Asikin Zainal, 2012) .”
Pada dasarnya Penanggulangan cyber crime membutuhkan kombinasi kebijakan secara terencana, terfokus, dan professional. “Dimana salah satu tahapan kebijakan yang merupakan  kebijakan  penal  adalah  melalui  pelaksanaan  kriminalisasi  terhadap pelanggaran yang termasuk kedalam cyber crime, dan penalisasi tersebut selama inu telah  diatur  didalam  hukum  pidana  untuk  kemudian  dilakukan  pembaruan  hukum (Soecipto,  2022) .”    Salah  satu  pembaharuan  hukum  pidana  tersebut  adalah  dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang salah satunya mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya diatur dalam KUHP.
Pembaharuan hukum yang dimaksud yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Pertama, Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan:“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan  dan/  atau  pencemaran  nama  baik.”  Kedua,  Pasal  310  ayat  (1)  KUHP, menyatakan: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan a tau nama baik seseorang dengan  menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya  terang  supaya  hal  itu  diketahui umum,  diancam  karena  pencemaran  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Ketiga, Pa sal 310 ayat (2) KUHP, menyatakan: “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,  dipertunjukan  atau  ditempelkan  di  muka  umum,  maka  yang  berbuat  itu diancam karena pencemaran tertulis  dengan  pidana penjara paling  lama satu tahun
Copyright @Dedi andriyan, Hafidz Syukri Hamdani, Raihana
empat b ulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dimana terkit dengan sanksi pidana denda dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 ayat (1) KUHP merujuk pada pasal 1 ayat (1) PERPPU No. 18 Tahun 1960 Jo. Pasal 3 PERMA No.
2 Tahun 2012 , nilai denda ini wajib dikalikan 15.000 sehingga totalnya Rp 67.500.000. “ Ditelisik dari perkembangannya, maka kejahatan dunia maya cyber crime sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 1983 sampai saat ini dengan cara menyalahgunakan komputer. Komputer adalah alat pemproses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmetika, dan penyimpanan (Yurizal, 2018) .” Bersamaan dengan  laju  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  beberapa  aplikasi muncul  terutama  bagi  bangsa  Indonesia,  aplikasi  tersebut  terbilang  cukup  menarik ditambah dengan kebiasaan konsumtifnya yang tinggi. Maka, bukan Cuma computer saja,  melainkan  laptop  dan  smart  phone    yang  dapat  digunakan  untuk  mengakses berbagai  jenis  aplikasi  media  sosial  seperti  face  book,  twiter,  e-mail,  istagram, WhatsApp, Youtube, Tiktok, dan yang lainnya laku keras dipasaran. Namun sayangnya penggunaan media sosial tersebut disalah gunakan untuk melakukan sebuah aktifitas yang  dapat  digolongkan  sebagai  tindak  pidana  penghinaan  dan  pencemaran  nama baik.
2. Permasalahan Penerapan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kasus Informasi dan Transaksi Elektronik yang Merugikan Masyarakat
Terkait  adanya  kriminalisasi  terhadap  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai kejahatan siber (cyber crime), maka organisasi dunia yaitu Persatuan Bangsa – Bansa (PBB) menentukan  bahwa  “ketentuan  pidana  dalam  perbuatan  yang  diatur  pada  substansi perundang - undangan setiap negara wajib dirumuskan  dalam ketentuan pidana secara jelas (lex  certa).  Kerangka  hukum  tersebut  dilakukan  guna  memberikan  perlindungan hukum  bagi  rakyat  Indonesia,  memberikan  kejelasan,  menjamin  kepastian  ketentuan hukum,  agar  penafsuran  hukumnya  tidak  menimbulkan  ambigu  yang  berpotensi  ada terganggunya keamanan dan ketertiban bangsa.” Idealnya menurut Adami Chazawi Jika mengacu  pada  prinsip – prinsip  dasar  yang  dalam  merancang  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  kejahatan  siber,  harus  memuat  hal – hal  sebagai  berikut:
Copyright @Dedi andriyan, Hafidz Syukri Hamdani, Raihana
“ Pertama,  Untuk  melindungi  kepentingan  hukum  yang  berkaitan  dengan  teknologi informasi,  hukum  pidana  merupakan  sarana  terakhir  (ultimum  remidium),  karena pemanfaatan  hukum  administrasi  dan  hukum  perdata  lebih  penting; Kedua,  Ketentuan hukum  pidana  harus  menguraikan  perbuatan  yang  dilarang  secara  tepat,  spesifik  dan menghindari  perumusan  yang  samar-samar.  Ketentuan  tersebut  perlu  dilakukan  untuk menyeimbangkan antara perbuatan yang berkaitan dengan keleluasaan pribadi seseorang dengan  kebebasan  memperoleh  informasi; Ketiga,  Dalam  kriminalisasi  perlu  diuraikan secara jelas dalam ketentuan hukm pidana pada masing-masing negara. Oleh karena itu, perluasan ketentuan yang digunakan sebagai acuan yang belum jelas dan sulit dimengerti harus dihindari.
Jika  acuan  eksplisit  atau  implisit  digunakan  untuk  menerapkan  hukum  pidana,  maka ketentuannya  juga  harus  jelas; Keempat,  Prinsip  kesalahan  pada  si  pembuat  (asas kulpabilitas) dan tujuan suatu perbuatan kejahatan harus selalu dijadikan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana dalam sebuah kejahatan siber ; Kelima, Kriminalisasi terhadap perbuatan yang dapat dipidana karena seseoang lalai melakukan suatu (delik omisionis), perlu  didasari  pada  adanya  pertimbangan  -  pertimbangan  yang  mendalam; Keenam, Pelanggaran terhadap  kebebasan  pribadi merupakan delik aduan (Adami  Chazawi &  Ardi Ferdian, 2015) .” Namun dalam praktiknya di Indonesia, ketidakjelasan terkait hal – hal yang dapat dikategorikan  sebagai  kejahatan siber khususnya tentang  pencemaran nama baik dan penghinaan tidak di dapat dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Atau dengan kata lain Pasal-Pasal pencemaran nama baik  atau  delik  reputasi  pada  undang-undang  tersebut  memiliki  banyak  cacat  bawaan, kesimpang siuran rumusan, dan inkonsistensi hukum pidana. Fakta menunjukkan bahwa “Penerapan Undang  -  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik di  Indonesia  ini  ternyata  memberikan  dampak  negatif  pada  masyarakat Indonesia (Dewi Bunga, 2019) .” Semenjak  diberlakukannya Undang  - Undang Nomor 19 Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sampai  dengan  saat  ini  sudah terdapat  banyak  kasus  terkait  pencemaran  nama  baik  dan  penghinaan  yang  terus mengalami pengingkatan setiap tahunnya sebagaimana dalam grafik dibawah ini
Copyright @Dedi andriyan, Hafidz Syukri Hamdani, Raihana
Kasus Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2017 Sampai Dengan 2020
Sumber data: Dittipidsiber Polri, diolah tahun 2020.
Beberapa kasus diataranya diuraikan sebagai berikut:
Pertama, Kasus Deddy Febrianto Holo. Deddy Holo, Aktivis Lingkungan Sumba Timur pada tahun 2017 mengunggah tulisan pada akun facebooknya  “Di mana keberpihakan GBY -ULP (singkatan nama bupati dan wakil bupati) soal PT Ade Agro yang sampai saat ini HGU belum dicabut? Apa masih senang mendapatkan kawadak?” Atas hal tersebut yang bersangkutan dilaporkan ke kepolisian setempat oleh Bupati Sumba Timur yaitu Gideon Mbiliyora. Bupati tersebut menganggap bahwa yang bersangkutan telah menghina dan mencemarkan nama baiknya  melalui  media  sosial  Facebook  karena  tafsiran  kata  Kawadak.  Menurut  Bupati Sumba  Timur  tersebut  merasa  kepentingannya  disinggung  dengan  menafsirkan  kata Kawadak sebagai upeti/ suap kepada pejabat, suap yang dimaksud adalah atas berjalannya investasi di Sumba Timur. Sedangkan menurut Deddy Febrianto Holo kawadak diartukan sebagai kata yang memiliki makna tanda penghormatan, penghargaan.
Dalam kasus ini pengadilan diduga mengesampingkan bukti yang diberikan oleh Deddy Faebruanto Holo dipersidangan yaitu berupa  satu buah Kamus Bahasa Sumba Kambera yang  ditulis  OE  H  Kapita,  sehingga  melaui  Pengadilan  Negeri  Waingapu  Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Wgp tanggal 17 Nopember 2017 yang bersangkutan Didakwa Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dinyatakan bersalah dan divonis 4 bulan
0 2000 4000 6000 679 1258 1333 1794 5064 2017 2018 2019 2020 Total (Kasus)
Copyright @Dedi andriyan, Hafidz Syukri Hamdani, Raihana
penjara  dan  dan  pidana  denda  sebesar  Rp.100.000.000.  (seratus  juta  rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana  kurungan  selama  2  (dua)  Bulan.  tusan.  Bahkan  setelah  diajukan  banding  ke Pengadilan  Tinggi  Kupang,  justru  melalui  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Kupang  Nomor 184/PID/2017/PT  KPG  Tanggal  9  Januari  2018  menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri Waingapu yang diajukan banding tersebut.
Kedua, Kasus Rizky Amelia. “Rizky Amelia adalah wanita yang mengalami kekerasan dan pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  Syafri  Adnan  Baharuddin  yang  merupakan atasannya di BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2016 sampai 2018.”
“Pada  3  Januari 2019, Rizky melaporkan kasusnya ke Bareskrim Mabes karena diduga melanggar Pasal 294 ayat 2 KUHP.” Tetapi kemudian, Rizky Amelia dilaporkan balik oleh pengacara pelaku pada tanggal 7 Januari 2019 ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang  -  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik tentang pencemaran nama baik melalui media sosial.
Diduga tidak tahan dengan berbagai tekanan, akhirnya ia mencabut pengakuan mengenai dugaan  pemerkosaan  terhadap  dirinya.  Sebagai  balasannya,  laporan  polisi  pencemaran nama baik terhadapnya juga dicabut.
Ketiga, Kasus Irwan Supandi. Irwan Supandi adalah suami dari Yuliantika, dimana Yuliantika merupakan  korban  dugaan  malprakrik  yang  dilakukan  oleh  dokter  dari  RS  Buah  Hati, Ciputat,  Tangerang  Selatan.  Yuliantika  mengalami  kelumpuhan  dan  kondisi  yang memburuk pasca menjalani operasi di rumah sakit tersebut pada tahun 2020. “ Iwan Supandi mengunggah di laman facebook pribadinya pada Februari 2020. Ia menceritakan kondisi yang dialami oleh Yuliantika, istrinya, pasca dilakukan operasi sesar di RS Buah Hati hingga mengalami  lumpuh  dan  setelah  dibawa  pulang  pihak  rumah  sakit  selalu  menolak menangani istrinya yang ungin beribat karena lumpuh.” “ Tetapi kemudian, atas Tindakan tersebut, Irwan Supandi dilaporkan denga perbuatan pencemaran nama baik rumah sakit di media elektronik dan pengerusakan atas fasilitas rumah sakit. Hal demikian disampaikan dalam Surat Undangan/ Klarifikasi dari RS Buah Hati kepada Irwan Supandi pada 15 Mei 2020.  Pihak  RS  menggunakan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  sebagai  ancaman  kepada  Irwan
Supandi  agar  tidak  menyebarluaskan  kasus  yang  dialami  olehnya  dan  Ibu  Yuliantika (pembungkaman). ”
Bahkan ketika kasus malpraktik ini diajukan gugatan ke Pengdilan Negeri Tangerang oleh Yuliaantika, melalui Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng, permohonanan dalam gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Berdasarkan uraian kasus diatas dihadapkan pada fakta hukum pengaturan pencemaran nama baik dan penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasinya adalah sebagai berikut: Pertama, Lapisan hukum rumusan pasal tidak ketat/ rigid/ multitafsir, Bukan norma hukum baru sehingga ada duplikasi pasal di banyak Undang-undang dan KUHP; Kedua, Lapisan penerapan ketidakpahaman Aparat Penegak Hukum di lapangan tentang BBE (barang bukti elektronik), Pemanggilan Saksi ahli ITE tidak mematuhi pasal 43 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di penyidikan dan pengadilan, Penyelewengan  dari delik aduan absolut dan naturalijkpersoon;  Ketiga, Lapisan dampak menimbulkan konsekuensi tidak diinginkan karena di dalam masyarakat Undang - Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik .  Dampak  sosial Meluasnya  efek  ketakutan  misal, Undang  -  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipakai untuk  balas dendam, barter  kasus, alat shock therapy,  membungkam  kritik  dan  persekusi.  Dampak  politik  Para  politisi  dan  kekuasaan menggunakan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk  menjatuhkan  lawan  -  lawannya.  Menurut  analisis  penulis  pengaturan penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial  dalam  Pasal  27  ayat  (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Informasi Dan Transaksi Elektronik  tidak menyelesaikan kekaburan  pembatasan  hal – hal  yang  disebut  sebagai  sebuah  tindakan yang  dapat  dikategorikan  sebagai penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik    sehingga duplikasi  tersebut  justru  merugikan  masyarakat  dan  tidak  memberikan  perlindungan hukum. Selain itu juga tidak ada kepastian hukum artinya sama saja dengan KUHP, maka duplikasi  pengaturan  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  dalam Pasal  27  ayat  (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Informasi Dan Transaksi Elektronik  tidak sesuai dengan pembaharuan hukum pidana dan tujuan yang diharapkan dari oembentukan regulasi iru sendiri.
Copyright @Dedi andriyan, Hafidz Syukri Hamdani, Raihana

## SIMPULAN
Pertama, Pengaturan penghinaan dan pencemaran nama  dalam undang – undang nomor  19  tahun  2016  tentang    Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  merupakan  bentuk pembaharuan hukum di bidang cyber law salah satunya Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronnik/ internet . Dimana Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19  Tahun  2016  Tent ang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  menyatakan:“Setiap  Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/  atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan penghinaan da n/ atau pencemaran nama baik.”  Kedua,  permasalahan penerapan  Undang – Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang    Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dalam  Kasus  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  Merugikan  Masyarakat ditunjukkan  yaitu  Pasal  27  ayat  (3)  Undang – Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan norma hukum baru sehingga ada duplikasi pasal di banyak Undang-undang dan KUHP; menimbulkan ketakutan dan merugikan masyarakat akibat substansinya tidak memberikan pembatasan hal – hal yang disebut sebagai sebuah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik ; tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat luas.
Copyright @Dedi andriyan, Hafidz Syukri Hamdani, Raihana

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, & Ardi Ferdian. (2015). Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik penyerangan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Media Nusa Creative.
Ahmad M. Ramli. (2006). Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia . Refika Aditama.
Arif Mansyur M, D., & Elisatris Gultom. (2005). Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. PT. Refika Aditama.
Asikin Zainal. (2012). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Rajawali Press.
Barda Nawawi Arief. (2008). Kebijakan Hukum Pidana. Prenada media Group.
Dewi Bunga. (2019). Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(1), 4.
Halida Zia, Nirmala Sari, & Ade Vicky Erlita. (2020). Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Datin Law Jurnal, 1(2), 16.
Hisbul Luthfi Ashsyarofi. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Yurispruden, 4(1), 36.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Nanda Setiawan. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia, Datin Law Jurnal. 2(1), 14 – 16. M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mudzakir. (2004). Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik. Diktuk 3.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media. Satjipto Rahardjo. (1983). Permasalahan Hukum di Indonesia. Alumni.
Soecipto. (2022). Optimalisasi Hukum Siber (cyber law) Dalam Penanggulangan Kejahatan Penipuan Melalui Internet dalam Menyelamatkan Kehidupan Masyarakat. Jurnal Teknologi Nusantara, 4(2), 35.
Tati Hartati. (2020). Pendampingan Remaja Desa Munjul Dalam Menggunakan Media Sosial Secara Bijak dan Bertanggungjawab. Jurnal Parahita Abdimas, 1(2), 97.
Yurizal. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime. Media Nusa Creative.