## TEORITISASI DIALOG LINTAS AGAMA DALAM KAJIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

## KONTEMPORER
Renaldo Benarrivo 1
1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, renaldo.benarrivo@staff.unjani.ac.id

## Abstract
Interfaith dialogue has not gained a strategic place in the context of the study of  international  relations  yet,  even  though  its  existence  has  practically provided  new  dynamics  in  the  constellation  of  contemporary  international relations.  Not  only  that,  interfaith  dialogue  also  has  sufficient  theoretical urgency  as  a  academics  study  that  needs  to  be  continuously  developed. The debate  between  realism  and  idealism  continues  to  develop  in  contemporary international  relations  studies.  This  development  is  influenced  by  the expansion  of  the  meaning  of  actors  who  not  only  talk  about  state  actors  but also  non-state  actors,  the  expansion  of  the  issues  was  originally  focused  on hard political issues but also focus to the discussion on low political issues, as well  as  how  the  interaction  between  actors  with  the  religious  discussion  of these  issues  has  created  varied  patterns  of  relations  between  actors  in  the study of international relations. This study attempts to place the phenomenon of  interfaith  dialogue  theoretically  in  the  study  of  international  relations through  a  rational  perspective,  by  seeking  a  middle  ground  between  the realism  and  idealism  debates.  The  English  School  approach,  foreign  policy, and diplomacy will try to be presented so that the theoretical position of inter- religious  dialogue  will  become  clear  as  a  phenomenon  that  continues  to develop in the study of international relations. The importance of this research is  to  provide  the  possibility  of  a  wider  variety  of  studies  in  the  context  of international  relations,  so  that  the  existence  of  international  relations  as  a scientific  discipline  can  be  optimized  for  its  contribution  to  analyzing  social phenomena across national borders that occur and growing.
Keywords: The English School, foreign policy, diplomacy.

## PENDAHULUAN
Dinamika  politik  global  kontemporer  terus  berubah  dan  dipengaruhi oleh  berbagai  macam  determinan  baik  itu  dalam  konteks  internal  maupun dalam  konteks  eksternal.  Hal  ini  membuat  pemangku  kebijakan  di  bidang hubungan internasional perlu senantiasa adaptif menyesuaikan
diplomasinya dalam rangka menjaga relevansi kepentingan nasional negara dalam  tataran  global  (Roy,  1991).  Sehingga  saat  ini  diperlukan  pemikiran yang komprehensif dalam mengkonstruksi kebijakan luar negeri. Kebijakan seyogyanya  dirumuskan  dengan  mengedepankan  cara  pandang inward- looking dan  juga outward-looking dalam  rangka  menjaga  kesinambungan kebijakan.
Diplomasi  mengalami  perkembangan  yang  begitu  signifikan  dengan tidak  lagi  merujuk  pada  prinsip-prinsip  awal  yang  bersifat  konservatif, dimana definisi berbagai macam aspek dalam studi hubungan internasional senantiasa berkembang dan berubah. Banyak aspek dalam berbagai ruang lingkup  lingkungan  strategis  yang  turut  mendorong  terjadinya  perubahan- perubahan  tersebut.  Pasca  perang  dingin,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa isu-isu  seputar  kemanusiaan  mulai  mendapat  tempat  di  hati  dan  pikiran masyarakat  umum  khususnya  pengkaji  hubungan  internasional.  Semakin timbul  kesadaran  di  masa-masa  ini  bahwa  subjek  dalam  hubungan internasional  tidak  hanya  saja  berbicara  terkait  peran  negara,  tetapi  juga seluruh  entitas  yang  terkait  dan  mengkonstruksi  keberadaan  negara tersebut.  Pembahasan  mengenai  politik  dan  keamanan  tidak  lagi  menjadi diskursus  tunggal  di  era  multipolarisme  (Djelantik,  2008).  Lebih  dari  itu, konsepsi  politik  dan  keamanan  juga  kemudian  memiliki  pemaknaan- pemaknaan  baru  yang  terderivasi  dari  makna-makna  sebelumnya.  Belum lagi  munculnya  isu-isu  baru  yang  tidak  dapat  dinegasikan  urgensi pembahasannya disamping isu politik dan keamanan misalnya isu ekonomi dan juga isu-isu lain terkait dengan sosial dan budaya.
Pasca  perang  dingin,  kelompok-kelompok  masyarakat,  baik  itu  yang terinstitusionalisasi maupun tidak, mulai menemukan signifikansi perannya.  Hal  ini  yang  secara  teoritis  coba  diakomodir  oleh  konsepsi diplomasi multi jalur ( multi track diplomacy ). Kementerian luar negeri tidak lagi  dapat  memonopoli  hubungan-hubungan  yang  bersifat  lintas  batas negara, justru tidak jarang signifikansi peran masyarakat dalam hubungan internasional,  lebih  mampu  membangun  atensi  publik  terhadap  suatu  isu
yang  dibahas,  dibandingkan  dengan  pernyataan  resmi  yang  dikeluarkan oleh negara (Hermawan, 2007). Hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap  derasnya  arus  informasi  yang  dalam  konteks  pertukaran  ide  dan gagasan  yang  dalam  prosesnya  mulai  banyak  melintasi  batas-batas yurisdiksi atau sekedar batas geografis sebuah negara.
Konstelasi  politik  global  kontemporer  mendorong  interaksi  antar negara  berlangsung  dengan  semakin  intensif  dalam  berbagai  macam platform .  Interaksi  yang  dimaksud  adalah  interaksi  antar  negara  secara multilateral, walaupun di sisi yang lain interaksi yang bersifat bilateral juga tetap  tidak  kehilangan  relevansinya  (Roy,  1991).  Belum  selesai  perang dingin  memberikan  perubahan  yang  luar  biasa  dalam  konteks  pola hubungan  maupun  interaksi  antar  aktor  dalam  hubungan  internasional, kini  pandemi  global  Covid-19  turut  memberikan  dampak  yang  luar  biasa. Diplomasi  maupun  pertemuan  antar  negara  baik  itu  secara  multilateral juga  bilateral  sangat  terpengaruh  dan  bahkan  sempat  berhenti  sejenak sebagai  akibat  adanya  pandemic  global  ini.  Fokus  negara  seketika  teralih secara  bersama-sama  untuk  membahas  isu-isu  kesehatan  dan  isu  terkait lainnya secara internasional.
Walaupun  sempat  dikagetkan  oleh  adanya  pandemi  global  Covid-19, hal ini tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan terhadap interaksi antar  negara  khususnya  dalam  konteks  hubungan  yang  akomodatif  dan kooperatif.  Interaksi  justru  semakin  meningkat  guna  menemukan  solusi atas  pandemi  yang  menyedot  banyak  perhatian  publik  dibandingkan beberapa  pandemi  global  sebelumnya  sebut  saja  SARS  dan  juga  MERS. Peningkatan  interaksi  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  dimana  ruang  dan  waktu  semakin kehilangan  relevansinya.  Teknologi video  conference yang  semakin berkembang,  membuat  pelaksanaan  pertemuan  internasional  cenderung menjadi  lebih  sederhana.  Aplikasi video  conference seperti  Skype,  Zoom maupun  Google  Meet  manjadi  aplikasi-aplikasi  yang  menopang  jalannya diplomasi,  dengan  kata  lain  terjadi  formalisasi  terhadap  aplikasi-aplikasi
tersebut  dari  yang  semula  banyak  digunakan  hanya  untuk  kepentigan- kepentingan  pribadi.  Belum  lagi  teknologi  transpostasi  yang  terus berkembang  setidaknya  dalam  beberapa  dekade  terakhir,  juga  membuat perjalanan  diplomatik  kian  menjadi  lebih  efisien  dan  berbiaya  rendah dimana ini sangat membantu khususnya sebelum pandemi global Covid-19 terjadi.
Perkembangan  teknis  seperti  yang  telah  disampaikan  di  atas  ini membawa  konsekuensi  bahwa  publik  menjadi  lebih  memiliki  signifikansi peran  dalam  konteks  hubungan  internasional.  Hal  ini  terjadi  bersamaan dengan  munculnya  kesadaran  bahwa  diplomasi  yang  dilakukan  negara tidak  sepenuhnya  dapat  menciptakan  perdamaian  internasional  (Mc. Donald, 1991). Bahkan cukup banyak preseden yang bisa dijadikan contoh bagaimana  publik  justru  lebih  bisa  untuk  men- driven perilaku  negara bukan  sebaliknya.  Secara  teoritis  diplomasi  jalur  pertama  atau  yang  lebih dikenal  dengan first  track  diplomacy mendapatkan  tantangan  yang  luar biasa dari segi relevansinya untuk menciptakan perdamaian. Hal ini secara konseptual  memberikan  dampak  terhadap multi  track  diplomacy yang dipandang  sebagai  pilihan  alternatif  yang  dapat  dioperasionalkan  untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil.
Multi  track  diplomacy adalah  bentuk  diplomasi  yang  lebih  adaptif terhadap  fenomena-fenomena  yang  terjadi  beriringan  dengan  globalisasi. Peningkatan  peran  publik  dalam  konteks  diplomasi  adalah  salah  satu  hal yang  secara  konseptual  diakomodir  oleh  keberadaan multi  track  diplomacy . Dalam multi  track  diplomacy salah  satu  jalur  yang  menarik  dan  dapat dikatakan  sebagai  alternatif  untuk  menciptakan  perdamaian  adalah  jalur ke-tujuh  yaitu  penggunaan  agama  dengan  berbagai  entitas  yang  ada  di dalamnya  untuk  tujuan-tujuan  damai  (Rakhmawati,  2010).  Agama dianggap  memiliki  peluang  untuk  menjadi  katalisator  serta  menjembatani perbedaan  persepsi  yang  dapat  menjadi  awal  mula  konflik  khususnya konflik yang berbasis pada isu-isu seputar identitas antara dua pihak yang berkonflik.
Penggunaan agama sebagai salah satu instrumen diplomasi bisa jadi dipandang sebagai sesuatu yang sangat sensitif terlebih lagi isu ini dibahas di  dalam  ruang  publik.  Terbukti  begitu  banyak  konflik-konflik  khususnya insta-state  conflict dibumbui  oleh  isu-isu  agama  dan  tidak  jarang diantaranya menjadi konflik yang terbuka (Benarrivo, 2016). Namun dalam hal  penggunaan  agama  sebagai  salah  satu  intrumen  diplomasi,  perspektif yang  digunakan  lebih  kepada  universalitas  yang  ada  dalam  nilai-nilai agama.  Nilai-nilai  universal  itu  terkait  dengan  cinta  dan  kasih  yang  dapat digunakan dan dikuatkan untuk tujuan-tujuan perdamaian (Nurcholis dan Dja’far,  2015).  Sulit  memang  mendefinisikan  bahwa  semua  ajaran  agama itu  baik,  karena  pemikiran  yang  subjektif  pasti  akan  menolak  itu,  tapi disadari  atau  tidak  memang  agama  mengajarkan  tentang  perdamaian,  dan begitu banyak pelajaran-pelajaran yang diambil dari agama dapat dijadikan sebagai  pedoman  baik  itu  untuk  meresolusi  konflik  maupun  memelihara perdamaian yang tetap relevan termasuk dalam konteks kekinian.
Dalam  kajian  hubungan  internasional  memang  isu  agama  tidak menjadi  salah  satu  diskursus  penting  di  awal  perkembangan  kajian  ini. Tetapi  isu  agama  pada  dasarnya  tidak  bisa  dilepaskan  dari  perkembangan kajian  hubungan  internasional  itu  sendiri  terutama  jika  dipandang  yang sudut  pandang  kajian  hubungan  internasional  yang  eropa-sentris.  Tetapi lama-kelamaan  berbagai  macam  fenomena  sosial-budaya  lintas  batas negara  yang  terjadi  memberikan  ruang  bagi  agama  untuk  mendapatkan relevansinya  dalam  konteks  yang  lebih  modern.  Agama  memang  ibarat memiliki  dua  sisi  mata  uang  yang  memiliki  makna  berbeda  dalam perkembangan  kajian  hubungan  internasional.  Satu  sisi  agama  dianggap sebagai peluang dalam menciptakan perdamaian dunia, tetapi perlu diakui juga  bahwa  begitu  banyak  fenomena  menunjukkan  bahwa  agama  dapat menjadi tantangan dalam menciptakan perdamaian dunia, hingga berujung pada munculnya paham sekularisme yang coba memisahkan agama dalam tata kelola negara.
Secara  fenomenologis,  isu  agama  memang  sudah  menjadi  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  kajian  hubungan  internasional.  Globalisasi telah membawa dunia ini pada suatu kondisi dimana batas-batas geografis tidak  sepenuhnya  dapat  diartikan  pula  sebagai  batas-batas  sosial-budaya yang  semakin  bias.  Hal  ini  menjadi  konsekuensi  dari  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  begitu  pesat.  Dalam  pola hubungan  yang  bersifat  akomodatif  dan  kooperatif  antar  negara,  agama kerap  kali  dijadikan  sebagai  instrumen  diplomasi  dalam  bentuk  dialog lintas  agama.  Dialog  lintas  agama  adalah  salah  satu  upaya  yang menandingi  narasi  mengenai the  clash  of  civilization dengan  mengusung harmony  among  civilization .  Agama  dianggap  dapat  menjadi  salah  satu instrumen  yang  memberikan  pengertian  atas  bagaimana  setiap  peradaban memandang dunia dan segala perkembangannya.
Poin  utama  dari  dua  narasi  ini  adalah  bagaimana  hubungan  antar peradaban yang bertumpu pada keyakinan atau agama dapat dikonstruksi baik itu ke arah yang positif hingga tidak menimbulkan kompetisi berujung konflik  atau  bahkan  memanfaatkan  dialog  sebagai  salah  satu platform untuk  membentuk  rasa  saling  kesepahaman  antar  peradaban-peradaban yang  ada  di  dunia  (Huntington,  1998).  Dengan  fenomena-fenomena  yang ada  terkait  dengan  dialog  lintas  agama,  maka  perlu  dilakukan  teoritisasi khususnya  dari  sudut  pandang  kajian  hubungan  internasioonal  guna mendudukan isu ini dalam kajian akademis untuk kemudian mendapatkan posisi  yang  tepat  untuk  dianalisa,  dikembangkan  dan  dioperasionalkan dalam tataran praktis.

## PEMBAHASAN

## Dialog Lintas Agama sebagai “Via-Media”
Perdebatan  teoritis  antara  realisme  dan  idealisme  memberikan peluang  terhadap  berbagai  macam  pemikiran-permikiran  alternatif  dalam konteks kajian hubungan internasional bermunculan. Salah satu pemikiran yang muncul untuk menengahi perdebatan ini adalah Mazhab Inggris atau
juga  dikenal  dengan The  English  School .  Pemikiran  ini  mempertimbangkan diri  sebagai  penyedia  “via-media”  yang  bergerak  diantara  dua  posisi bertentangan.  Dialog  lintas  agama  dapat  diartikan  sebagai  penengah  dari posisi-posisi  agama  maupun  keyakinan  yang  dalam  konteks  lain  bisa  saja saling  bertentangan.  Para  pemikir  Mazhab  Inggris  melabeli  diri  mereka sebagai  pendukung  “via-media”  dalam  beragam  cara  seperti  rasionalis, gotian dan pendukung konsepsi masyarakat internasional (Little, 2009). The English School memberikan ruang pada politik jalan tengah yang umumnya dilambangkan  dengan  sikap-sikap  negara  yang  moderat  dan  tidak  terlalu ekstrim  ke  salah  satu  sisi  baik  kanan  maupun  kiri.  Secara  operasional sikap  semacam  ini  sering  ditunjukkan  dengan  dialog-dialog  di  level internasional.
Para  pemikir  hubungan  internasional  yang  tergabung  dalam  Mazhab Inggris  seperti  Hedley  Bull  juga  Martin  Wight,  mencoba  mengetengahkan konsepsi  tiga  pilar  utama  dalam  kajian  hubungan  internasional.  Menurut Martin Wight, ketiga pilar ini menjadi cermin atas tiga tradisi di dalam studi hubungan  internasional  (Wight,  1991).  Ketiga  pilar  tersebut  yang  populer dengan  istilah international  system , international  society dan world  society . Melalui  ketiga  pilar  ini,  maka  kita  akan  dapat  memahami  esensi  dalam kajian  hubungan  internasional  baik  itu  dari  sudut  pandang,  siapa  aktor yang  terlibat  maupun  siapa  aktor  yang  seharusnya  terlibat  dalam hubungan  internasional,  isu-isu  apa  saja  yang  dibahas  dan  seharusnya dibahas  dalam  kajian  hubungan  internasional,  serta  kemungkinan- kemungkinan interaksi semacam apa yang terjadi antara aktor-aktor dalam studi hubungan internasional dalam membahas isu-isu terkini.
Pilar yang pertama disebut dengan sistem internasional ( international system ).  Pilar  ini  diidentifikasi  sebagai  kondisi  di  mana  terdapat  kontak rutin  dalam  bentuk  interaksi  antara  negara  satu  dengan  negara  lainnya. Tentu  saat  ini  kontak  rutin  yang  dimaksud  telah  berkembang  dengan sangat  pesat  dan  tentunya  cenderung  lebih  intensif  seiring  dengan  lebih mudahnya  upaya-upaya  membangun  kontak  untuk  dilakukan.  Interaksi
yang  intensif  antar  negara  ini  membuat  setiap  kebijakan  luar  ngeri  negara lain  menjadi  penting  untuk  juga  turut  dihitung  sebagai  bahan pertimbangan  guna  mengkonstruksi  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara (Bull, 1977). Intensitas interaksi ini tidak hanya saja meningkatkan kontak rutin yang dilakukan, tetapi juga memungkin untuk terjadinya pembahasan yang  lebih  beragam  dalam  setiap  kontak  yang  dilakukan  termasuk penggunaan  agama  sebagai  salah  satu  instrumen  dalam  diplomasi.  Secara ontologis  keberadaan  negara  tidak  lepas  dari  kebutuhannya  untuk  saling berinteraksi  satu  sama  lain  karena  tidak  ada  negara  yang  sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri atau bersifat autarkis (Hadiwinata, 2007).
Pilar  yang  kedua  adalah  masyarakat  internasional  ( international society ). Para pemikir Mazhab Inggris menyebut pilar ini dengan istilah pilar rasionalisme.  Rasionalisme  menurut  Martin  Wight,  adalah  pemikiran  yang menekankan  elemen-elemen  interaksi  internasional  seperti  diplomasi, hukum internasional dan perjanjian internasional. Rasionalisme mendasarkan  pada  pemikiran  bahwa  pertimbangan  rasional  membuat manusia  memiliki  kecenderungan law  abiding (patuh  hukum)  sehingga hakihat  manusia  pada  dasarnya  adalah  patuh  kepada  hukum  maupun aturan  (Wight,  1991).  Rasionalisme  ini  menjadi  pilar  yang  sejalan  dengan nilai-nilai  dalam  konteks  dialog  lintas  agama.  Agama  dilengkapi seperangkat  aturan,  nilai  ataupun  norma  dimana  secara  universal  nilai- nilai  tersebut  dapat  diidentifikasi  secara  seragam  yang  berkaitan  dengan perdamaian. Dengan adanya pandangan rasional ini, bahwa sesungguhnya agama  kemudian  bisa  berkembang  beriringan  secara  progresif  dengan kemajuan  jaman  yang  membutuhkan  stabilitas.  Karena  pada  dasarnya manusia  dipercaya  akan  mentaati  hukum-hukum  yang  secara  rasional akan membawa keuntungan dalam hal ini tentu perdamaian.
Pilar  yang  ketiga  disebut  dengan  istilah  masyarakat  dunia  ( world society ) yang menempatkan individu, organisasi-organisasi non-negara, dan gerakan  sosial  sebagai  aktor  dalam  hubungan  internasional.  Hedley  Bull
berpendapat  bahwa  masyarakat  dunia  terdiri  dari  individu-individu  dan kebaikan  dunia  yang  mengidentifikasi  tujuan  atau  nilai-nilai  umum  dari masyarakat  secara  universal  (Bull,  1977).  Peran  dari  pemuka  agama  yang saling berserikat dalam organisasi-organisasi berbasis keagamaan memiliki peran  yang  sangat  sentral  dalam  melaksanakan  dialog  lintas  agama.  Pilar ini  juga  disebut  revolusionis  yang  bertujuan  untuk  menciptakan perdamaian  abadi  dengan  memberlakukan  moralitas  yang  meniadakan konflik dan perang (Hadiwinata, 2007).
Dengan  adanya  tiga  pilar  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  tentu  secara konseptual  hal  ini  tidak  hanya  saja  membantu  untuk  memahami  dasar konstruksi  hubungan  internasional  secara  umum,  melainkan  juga membuat upaya-upaya identifikasi terhadap fokus perhatian yang berbeda- beda dari aktor hubungan internasional menjadi lebih relevan untuk dapat dilakukan.  Secara  umum  dapat  dilihat  bahwa  hubungan  internasional memberikan range pembahasan  yang  begitu  luas  baik  itu  secara  teoritis maupun  secara  praktis.  Secara  teoritis  selalu  terdapat  celah  dalam  kajian hubungan  internasional  guna  menemukan  alternatif-alternatif  yang  dapat mengakomodir  laju  varian  fenomena  yang  ada  terjadi  dalam  politik  global kontemporer.  Sehingga  dengan  sudut  pandang  rasionalis  sebagai  “anak” hasil  “perkawinan”  antara  realis  dan  idealis,  maka  dialog  lintas  agama mendapat  ruang  sebagai  jalan  tengah  untuk  mencapai  perdamaian  yang secara  spesifik  perdamaian  diantara  peradaban-peradaban  dengan  agama ataupun  keyakinan  yang  beragam.  Karena  bukan  tidak  mungkin  bahwa tercapainya  perdamaian  dunia  dapat  berangkat  dari  keharmonisan  antar agama  maupun  keyakinan  baik  itu  dalam  konteks  domestik  maupun internasional.  Perdamaian  yang  berangkat  dari  unsur-unsur  agama  inilah yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah interfaith  harmony .  Istilah  ini manjadi  istilah  yang  cukup  populer  dan  sering  dikampanyekan  dalam berbagai  macam  kesempatan  multilateral  karena  dianggap  mampu memberikan  perspektif  yang  lebih  segar  dalam  kaitannya  dengan meresolusi banyak konflik yang terjadi saat ini.
Menurut  Sekjen  PBB  Ban  Ki-moon  (2016), interfaith  harmony adalah prinsip-prinsip  toleransi  dan  menghormati  antara  satu  sama  lain  yang berakar  pada  keyakinan-keyakinan  besar  di  dunia.  Prinsip  toleransi  dan saling  menghormati  ini  akan  menjadi  baik  maknanya  dalam  berbagai macam konteks hubungan internasional di berbagai tingkatan. Ketaatan ini juga  merupakan  panggilan  untuk  mempromosikan  solidaritas  dalam menghadapi masyarakat yang menyebarkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan  satu  sama  lain.  Merebaknya  variasi  serangan  terorisme yang didasari oleh nilai-nilai fundamentalis terhadap agama tertentu hingga berujung pada pemikiran yang radikal, menjadi bukti bahwa kesepemahaman  dunia  dalam  memandang  perbedaan  sosial-budaya  yang ada memang perlu diarahkan kepada sisi yang lebih moderat.
Pernyataan  tentang  kedudukan  keyakinan  dalam  negara  pasca- tradisional,  yang  pernah  dianggap  sudah  terjawab  oleh  sekularisasi sekarang  kembali  menjadi  kajian  yang  relevan.  Jurgen  Habermas  yang notabene tidak beragama termasuk dalam pemikir yang peka terhadap tren baru  ini.  Habermas  menegaskan  bahwa  keyakinan-keyakinan  harus berpartisipasi  dalam  diskursus  publik  tentang  kemana  arah  konstelasi politik global kontemporer (Suseno dalam Menoh, 2015).

## Operasionalisasi Kebijakan Luar Negeri
Dialog lintas agama memang tidak melulu dibicarakan dalam konteks hubungan  luar  negeri.  Dalam  prakteknya  dialog  lintas  agama  dapat dilakukan antar sesama entitas religius yang ada di dalam  negeri. Namun, Ketika  dialog  lintas  agama  dioperasionalkan  dengan  melintasi  batas-batas negara,  maka  dapat  dikatakan  dialog  lintas  agama  sudah  menjadi  bagian dari  kebijakan  luar  negeri.  Kebijakan  luar  negeri  suatu  negara  merupakan substansi dari hubungan internasional yang diselengarakan sebagai sarana interaksi  antar  negara  demi  pencapaian  tujuan  nasional  (Coplin,  1992). Bagi  negara-negara  yang  tidak  berkarakter  ekspansionis  yang  mana  ini sudah  sangat  jarang  ditemukan  saat  ini  seiring  dengan  menguatnya
semangat  dekolonisasi,  dialog  menjadi  pilihan  sebagai  aktivitas  yang dilakukan  secara  berkelanjutan  sebagai  bagian  dari  kebijakan  luar negerinya.
Sumber kebijakan luar negeri diklasifikasikan dalam determinan luar negeri  dan  domestik.  Dalam  konteks  internasional,  pasca  peristiwa  9/11, spotlight mengarah  terhadap  agama  Islam  yang  digeneralisir  tidak  toleran dan  radikal.  Dikaitkan  dengan  kondisi  domestik  negara-negara  yang bernafaskan  nilai-nilai  Islam  seperti  Indonesia  misalnya,  maka  ini  menjadi sebuah  panggilan  moralistik  sebagai  bagian  dari international  system , international  society dan world  society untuk  dapat  membangun  sebuah narasi  moderat  yang  memberikan  jawaban  atas  banyak  kecurigaan  publik internasional  terhadap  Islam  khususnya  ketika  dikaitkan  dengan radikalisme  dan  terorisme.    Kebijakan  luar  negeri  bersifat  dinamis, perubahan  dalam  kebijakan  luar  negeri  terjadi  karena  perkembangan maupun perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai. Perubahan kebijakan luar  negeri  tersebut  dapat  dilihat  melalui  kebijakan  luar  negerti  yang diambil  dan  dioperasionalkan  dalam  praktek  diplomasi  khususnya  dialog- dialog trans-nasional.
Perubahan  kebijakan  luar  negeri  dibedakan  dalam  dua  hal  yaitu, pertama  adalah  perubahan  akibat  pergantian  rezim  atau  transformasi negara. Kepemimpinan rezim yang memainkan isu negara dalam porsi yang tepat  guna  menjadi  instrumen  dari  operasionalisasi  kebijakan  luar  negeri akan membuat inisiasi mengenai dialog lintas agama memiliki signifikansinya  sendiri.  Kedua  adalah  perubahan  yang  terjadi  ketika pemerintahan  yang  berkuasa  memutuskan  arah  kebiajakan  luar  negeri yang  berbeda.  Hal  ini  dapat  terjadi  secara  revolusioner  ketika  urgensi tersebut  datang  dari  luar  dan  mendeterminasi  konstruksi  kebijakan  luar negeri  yang  adaptif.  Artinya  dialog  lintas  agama  juga  mencakup  proses dinamis dan implementasi kepentingan nasional yang relatif terhadap faktor situasional  yang  sangat  fluktuatif  di  lingkungan  internasional  dengan maksud mengembangkan suatu tindakan yang diikuti oleh upaya mencapai
pelaksanaan  diplomasi  sesuai  dengan  panduan  kebijaksanaan  yang  telah ditetapkan (Marbun, 2007).
Menurut  James  N.  Rosenau  (1981),  faktor  utama  yang  membetuk pola  kebijakan  luar  negeri  secara  garis  besar  berasal  dari  lingkungan eksternal  dan  lingkungan  internal.  Dimana  ketika  keduanya  cocok  berada posisi  yang  mendorong  pelaksanaan  dialog  lintas agama,  maka penggunaaan  agama  sebagai  salah  satu  instrumen  diplomasi  dapat terlaksana  dengan  optimal.  Dialog  lintas  agama  ketika  dikaitkan  dengan kebijakan  luar  negeri  dapat  dikatakan  sebagai  mekanisme  negara  untuk beradaptasi  terhadap  perubahan  lingkungan  dimana  tren  menunjukkan agama  tidak  lagi  menjadi  diskursus  yang  tidak  populer  dibahas  dalam berbagai macam forum internasional baik itu yang bersifat bilateral terlebih lagi  multilateral.  Maka  guna  mempertahankan  eksistensi  negara  secara internasional,  negara  perlu  memikirkan  strategi-strategi  survival  untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan nasionalnya dengan menyeimbangkan  tekanan  internal  dan  tuntutan  eksternal  dimana  proses penyeimbangan  itu  mempunyai  resiko  dan  bahkan  kemungkinan disintegrasi jika tidak dikalkulasikan dengan baik.

## Dialog Lintas Agama Dan Diplomasi
Menurut  Sir  Ernest  Satow  (1992)  diplomasi  adalah  aplikasi  intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat.  Negara  melalui  perwakilan  resmi  dan  aktor-aktor  lain  berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional  khusus  atau  lebih  luas.  Upaya-upaya  ini  dilakukan  melalui korespondensi,  pembicaraan  tidak  resmi,  saling  menyampaikan  cara pandang, lobby , kunjungan, dan aktivitas-aktivitas yang damai serta dapat juga  terjadi  dalam  kondisi  perang  atau  konflik  bersenjata.  Pada  hakikat baik itu diplomasi maupun dialog lintas agama memiliki tugas utama yang tidak  hanya  berkutat  seputar  manajemen  konflik,  tetapi  juga  manajemen
perubahan  dan  pemeliharaannya  dengan  cara  melakukan  persuasi  yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang sedang berlangsung.
Fungsi  utama  dari  diplomasi  adalah  menyelesaikan  berbagai perbedaan internasional dengan penuh ketenangan dan bersahabat melalui diskusi  serta  perundingan  yang  menyangkut  hubungan-hubungan  yang baik  dan  saling  pengertian.  Hal  ini  relevan  dengan  fenomena  dialog  lintas agama  yang  merupakan  bentuk  operasional  dari  diplomasi  yang menggunakan  keyakinan  sebagai  instrumen.  Di  dalamnya  terjadi  suatu diskusi  yang  mencari  titik  kompromi  dari  berbagai  nilai-nilai  dasar keyakinan  yang  ada,  sehingga  bisa  menjadi platform bagi  usaha  menuju harmony  among  civilization khususnya interfaith  harmony yang  menjadi anti-tesis  dari  pandangan the  clash  of  civilization milik  Samuel  P. Huntington. Sehingga dapat dikatakan dialog lintas agama merupakan hasil break-down dari diplomasi.
Diplomasi  yang  dilakukan  suatu  negara  salah  satunya  adalah diplomasi  multilateral.  Pada  konferensi  seperti  ini,  lebih  banyak  terjadi komunikasi  lisan  maupun  tatap  muka  dari  pada  diplomasi  yang  sifatnya tertulis.  Selain  itu,  masalah-masalah  yang  dibahas  mempunyai  cakupan, jangkauan,  ukuran,  tingkat  kehadiran,  masa  berlangsung,  serta  birokrasi yang lebih luas. Diplomasi multilateral berlangsung dalam bentuk, misalnya konferensi ad-hoc atau  bentuk  lainnya  yang  lebih  permanen  (Djelantik, 2008). Diplomasi multilateral memberikan kemungkinan paling besar untuk keberhasilan  negosiasi,  maka  tidak  jarang  dialog  lintas  agama  juga  lebih sering  dihelat  dalam  forum-forum  multilateralis.  Sebuah  konferensi difokuskan  pada  satu  masalah  sehingga  pikiran  peserta  terkonsentrasikan pada  satu  isu.  Kesempatan  ini  mendorong  berbagai  pihak  yang  terlibat untuk  bersama-sama  mencapai  kesepakatan,  selain  dimungkinkan  untuk diselenggarakan  dalam  situasi  tidak  resmi  (Djelantik,  2008).  Keberadaan organisasi-organisasi  keamanan  yang  biasanya  menjadi  delegasi  dan representasi  negara,  membuat  dalam  konteks  diplomasi,  dialog  lintas
agama  melibatkan  lebih  banyak  entitas  yang  menjadi  simbol  sinergitas antara aktor negara dan aktor non-negara.
Pelibatan publik dan aktor-aktor non negara didalamnya secara lebih intensif  melahirkan  sebuah  konsepsi  diplomasi  yang  populer  disebut diplomasi  publik.  Diplomasi  publik  pertama  kasli  diperkenalkan  oleh Edmund  Gullion  pada  tahun  1965  (Shoelhi,  2011).  Menurut  Edmund Gullion,  diplomasi  publik  adalah  diplomasi  yang  dilancarkan  oleh  tokoh atau  kelompok  masyarakat  untuk  mempengaruhi  opini  publik  dalam rangka  menimbulkan  kesadaran  ( awareness )  atau  membentuk  citra  positif tentang  diri  atau  lembaga  yang  menaunginya  dengan  menggunakan  cara- cara  yang  menyenangkan  dan  dapat  diterima  (Shoelhi,  2011).  Tokoh-tokoh agama  yang  berserikat  di  dalam  organisasi  religius  memiliki  peranan penting  dalam  menjadi role  model cara  beragama  yang  moderat,  tidak radikal dan menampilkan wajah yang sangat positif dari keberagamaan.
Tujuan diplomasi publik adalah menciptakan kesepahaman komunikasi  antar  aktor  internasional  dan  membangun  citra  positif  suatu negara  terhadap  negara  lain  melaui  suatu  interaksi  antara  kelompok- kelompok kepentingan. Diplomasi publik yang menggunakan agama sebagai instrumen  dilancarkan  dengan  tujuan  agar  masyarakat  domestik  dan internasional  mempunyai  persepsi  yang  baik  tentang  kegiatan  atau tindakan  negara  serta  sebagai  landasan  sosial  bagi  hubungan  dan pencapaian  kepentingan  yang  lebih  luas.  Dialog  lintas  agama  sebagai second  track  diplomacy ,  semakin  berkembang  seiring  banyaknya  konflik horizontal  yang  bersifat intrastate .  Hal  tersebut  membuat  diperlukannya sebuah  solusi  alternatif  yang  berfungsi  tidak  hanya  saja  untuk  meresolusi konflik  yang  terjadi  namun  juga  untuk  mengembangkan  kondisi  damai yang tercipta menuju perdamaian yang positif.
Gyorgy  Scondi  (2011)  mengidentifikasi  empat  dimensi  dari  diplomasi publik  yaitu,  dimensi  pertama  terkait  komunikasi  antara  sebuah  negara dan negara lain sebagai target. Dimensi kedua adalah tingkatan tujuan dari komunikasi  dari  satu  arah  (persuasi)  menjadi  dua  arah  ( relationship
building ).  Dimensi  ketiga  adalah  kemampuan  untuk  mempengaruhi  hasil yang  diinginkan,  kekuatan  untuk  memperngaruhi  ini  disebut  dengan soft power .  Dimensi  keempat  adalah  tentang  waktu,  apakah  dalam  pencapaian tujuan  diplomasi  membutuhkan  waktu  yang  singkat  maupun  lama. Dimensi-dimensi  ini  dapat  menjadi guidance dalam  operasionalisasi diplomasi yang menggunakan agama sebagai instrumennya.
Dialog  lintas  agama  memiliki  peran  penting  dalam  menjalin hubungan  dan  kerjasama  antar  negara.  Dialog  lintas  agama  termasuk kedalam  bagian  dari  diplomasi  publik  dimana  ini  memegang  peran  yang semakin  vital  dalam  menjalankan  misi  diplomasi  sebuah  negara  terlebih pada situasi yang semakin menuntut integrasi beragam bidang yang sangat variatif.  Beberapa  aktivitas  diplomasi  publik  termasuk  dialog  lintas  agama ditujukan  untuk  membangun  kerjasama,  kesepahaman  dari  negara, budaya  dan  masyarakat  lain,  mengoreksi  kesalahpahaman  dan  mencari area yang dapt membangun pandangan bersama (Leonard, 2002).

## KESIMPULAN
Teoritisasi  dialog  lintas  agama  dalam  politik  global  kontemporer diperlukan  guna  menemukan  titik-titik  eksplorasi  secara  ilmiah  dalam bentuk  pengembangan  penelitian  terkait  isu  dialog  lintas  agama  kedepan, khususnya  dari  sudut  pandang  kajian  hubungan  internasional.  Seiring perkembangan politik global kontemporer agama kemudian memiliki ruang pembahasan  tersendiri  khususnya  dalam  pemikiran-pemikiran  alternatif yang  bertujuan  menciptakan  perdamaian.  Keberadaan  Mazhab  Inggris dinilai tepat untuk mewadahi dialog lintas agama secara praktis, mengingat ketiga pilarnya yang relevan dan saling berkaitan yaitu sistem internasional, masyarakat internasional dan masyarakat dunia.
Dialog lintas agama menjadi bagian dari kebijakan luar negeri sebuah negara  ketika  operasionalisasinya  melintasi  batas-batas  negara.  Dalam pelaksanaanya  dialog  lintas  agama  menderivasi  teori-teori  diplomasi sehingga  menjadi  salah  satu  cara  negara  untuk  mencapai  kepentingannya dengan range penggunaan  instrumen  diplomasi  yang  beragam.  Pelibatan
publik  dalam  hal  ini  tokoh-tokoh  agama,  termasuk  organisasi-organisasi religius  yang  kini  kian  banyak  berkembang  dan  lebih  profesional  juga memberikan justifikasi teoritis dialog lintas agama yang dapat disandingkan dengan  perkembangan  dari  diplomasi  publik  yang  kian  berkembang  dalam konteks politik global kontemporer.

## REFERENSI
Nurcholis,  A.  &  Dja’far,  A.  M.  (2015). Agama  Cinta:  Menyelami  Samudra Cinta Agama-Agama , Jakarta: Elex Media Komputindo.
Benarrivo,  R.  (2016).  Diplomasi  Indonesia  dalam  Membangun  Interfaith Harmony  melalui  ASEM  Interfaith  Dialogue  (2004-2009). Jurnal Dinamika Global , 1 (01), 117 - 132.
https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v1i01.17
Marbun, B.N. (2007). Kamus Politik . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Hadiwinata,  B.  S.  (2007).  “Dari  Realisme  hingga  Konstruktivisme”, Transformasi  dalam  Studi  Hubungan  Internasional:  Aktor,  Isu, Metodologi , ed. Yulius P. Hermawan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Bull, Hedley. (1997). The Anarchical Society. New York: Columbia University Press.
Coplin, William D. (1992). Pengantar Politik Internasional . Bandung: Pustaka Bersama.
Menoh,  G.  A.  B.  (2015). Agama  dalam  Ruang  Publik:  Hubungan  antara Agama  dan  Negara  dalam  Masyarakat  Postsekuler  Menurut  Jurgen Habermas . Yogyakarta: Kanisius.
Huntington,  Samuel  P.  (1996).  “Benturan  antar  Peradaban,  Masa  Depan Politik  Dunia”, Agama  dan  Dialog  antar  Peradaban ,  ed.  M.  Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher. Jakarta: Paramadina.
Leonard, Mark, et. al. (2002). Public Diplomacy . London:  The Foreign Policy Centre.
Little,  Richard.  (2009).  “Kontribusi  Mazhad  Inggris  bagi  Studi  Hubungan Internasional” Refleksi  Teori  Hubungan  Internasional  ke  Kontemporer , ed. Asrudin dan Mirza Jaka Suryana. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mc.  Donald,  John.  (1991).  “ Further  Exploration  of  Track  Two  Diplomacy”,
Timing the De-Escalation of International Conflict , ed. Louis Kreisberg dan Stuart J. Thorson. Syracuse University Press.
Shoelhi,  M.  (2011). Diplomasi:  Praktik  Komunikasi  Internasional .  Bandung:
Simbiosa Rekatama Media.
Rakhmawati,  N.  (2010).  “Interfaith  Dialogue  in  Indonesia’s  Public Diplomacy”, Global , Vol. 10 No. 1.
Rosenau,  James  N.  (1981). The  Study  of  Political  Adaptation:  Essays  on  the Analysis of World Politics . New York: Nichols Publishing.
Roy,  S.L.  (1991). Diplomasi ,  Terj.  Harwanto  dan  Mirsawati.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Djelantik, S. (2008). Diplomasi: antara Teori dan Praktik . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Wight,  Martin.  (1991). International  Theory:  the  Three  Traditions .  London: Royal Institute of International Affairs..
Hermawan,  Yulius  P.  (2007). Transformasi  dalam  Studi  Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi . Yogyakarta: Graha Ilmu.