Infotech: Jurnal Informatika & Teknologi is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Implementasi  e-voting  dalam  pemilihan  lurah  di  kabupaten  sleman: ditinjau melalui perspektif dynamic governance

## Implementation of e-voting in village head elections in Sleman district: reviewed from a dynamic governance perspective
Ika Aurelia Natasya*, Dyah Mutiarin
* Department  of  Government  Affairs  and  Administration,  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta, Indonesia

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Article History: Submission: 27-09-2023 Revised: 20-10-2023 Accepted: 24-10-2023 Kata Kunci : Dynamic Governance; E- Voting; Pemilihan Lurah.
Keywords: Dynamic Governance; E- Voting; Village Head Election .
* Korespondensi: Ika Aurelia Natasya Ikaaurelian415@gmail.com
Berkembangnya  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi,  membawa  perubahan besar dalam proses pemilihan lurah yakni menggunakan metode e-voting alat  yang  digunakan  untuk  pemungutan  dan  perhitungan  suara  dalam pemilihan  lurah  mengganti  metode  konvensional.  Pemilihan  lurah menggunakan  metode e-voting telah  diadaptasi  di  Kabupaten  Sleman. Tujuan  dari  kebijakan  yang  dinamis  dalam e-voting adalah  untuk memastikan  adaptabilitas  sistem  dengan  perkembangan  teknologi, memperbarui  keamanan  dan  efisiensi,  serta  meningkatkan  partisipasi publik  dalam  proses  pemilihan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti implementasi e-voting dalam pemilihan Lurah Kabupaten Sleman. Studi ini menginvestigasi  penerapan Dynamic  Governance dalam  sistem  e-voting pemilihan  Lurah  di  Kabupaten  Sleman.  Metode  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur  Kalurahan,  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Kalurahan Kabupaten  Sleman,  dan  data  sekunder  diperoleh  dari  kumpulan  artikel jurnal,  studi  kepustakaan  lain  berupa  dokumen  terkait  penelitian.  Hasil yang  diperoleh  pada  indikator Think  Ahead menunjukkan  bahwa  upaya DPMK mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam pengimplementasian e-voting , pada indikator Think Again mengkaji ulang apa  yang  sudah  dilaksanakan  sehingga  pada  tahun  2022  partisipasi masyarakat  yang  mengikuti  bisa  meningkat  dengan  signifikan,  serta hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi  juga  berkurang.  Pada  indikator Think Across Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan  Kalurahan Kabupaten Sleman  telah  merespons  perubahan  yang  terjadi  akibat  pandemic  Covid- 19  dengan  adanya  Tempat  Pemungutan  Suara  Keliling,  adaptasi  yang dilakukan tersebut merupakan hal yang bagus dan menyesuaikan dengan keadaan internal untuk mencapai tujuan dengan lebih baik.

## ABSTRACT
The advancement of Science and Technology has brought about significant changes in the village head election process, notably through the use of the e- voting method, a tool employed for the collection and calculation of votes in village head elections, replacing the conventional method. The utilization of e-voting in village head elections has been adopted in Sleman Regency. The objective of this dynamic e-voting policy is to ensure system adaptability to technological  developments,  enhance  security  and  efficiency,  and  increase public participation in the election process. This research aims to investigate
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023, hlm 200-211 INFOTECH: Jurnal Informatika Teknologi p ISSN 2722-9378 | e ISSN 2722-9386 http://jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/infotech
the  implementation  of  e-voting  in  the  selection  of  village  heads  in  Sleman Regency. This study explores the application of Dynamic Governance in the e- voting  system  for  village  head  elections  in  Sleman  Regency.  The  research methodology  employed  is  qualitative  research with  a  case  study  approach. Data  collection  techniques  involve  primary  data  obtained  from  interviews with the Head of Institutional Development and Village Apparatus Division, Sleman  Regency  Community  Empowerment  and  Village  Office,  and secondary  data  acquired  from  a  collection  of  journal  articles,  literature studies, and  research-related documents.  The  results obtained in  the  Think Ahead  indicator  indicate  that  the  Sleman  Regency  Community Empowerment  and  Village  Office  (DPMK)  made  preparations  for  all  the requirements needed for the implementation of e-voting. In the Think Again indicator,  they  reevaluated  what  had  been  implemented,  leading  to  a significant  increase  in  public  participation  in  2022,  and a  reduction  in  the obstacles  and  challenges  faced.  In  the  Think  Across  indicator,  the  Sleman Regency  Community  Empowerment  and  Village  Office  responded  to  the changes  brought  about  by  the  Covid-19  pandemic  by  introducing  Mobile Polling  Stations,  which  was  a  commendable  adaptation  that  aligned  with internal conditions to achieve their goals more effectively.

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah Desa atau Kalurahan yakni bagian pemerintahan yang paling rendah dibawah kecamatan  yang  mendapatkan  sebagian  urusannya  untuk  mengurusi  daerahnya.  Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal- usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  system  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan desa adalah bagian terendah dalam pemerintahan [1] .  Dalam  pemerintahan  kalurahan  terdapat  lurah  sebagai  pemimpin  dalam sistem  pemerintahannya.  Pemerintahan  kalurahan  yaitu  pelayanan  oleh  kepala  desa  beserta perangkatnya  untuk  mensejahterakan  rakyat [2] .  Lurah  memiliki  masa  jabatan  6  tahun  dan dipilih  langsung  oleh  warga  daerahnya.  Dengan  berkembangnya  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi  (IPTEK),  menurut  Rosano [3] membawa  perubahan  besar  dalam  proses  pemilihan kepala desa atau lurah yakni metode E-Voting . E-Voting merupakan alat yang digunakan untuk pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan kepala desa atau lurah mengganti metode mencoblos dengan alat elektronik (berbasis web atau aplikasi).
Penerapan e-voting salah satunya dilakukan di Kabupaten Sleman dalam pemilihan lurah tahun  2019  dan  2021.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  Peraturan  Bupati  Sleman  Nomor  35  Tahun 2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Tata  Cara  Pemilihan  Lurah  secara  Elektronik.  Pemilihan  lurah menggunakan  sistem E-Voting salah  satunya  diterapkan  di  Kalurahan  Sidoluhur.  Dalam pelaksanaan  Pilurah  menggunakan  system E-Voting di  Kalurahan  Sidoluhur,  mendapat  lebih banyak  partisipasi dari masyarakat  daripada  Pilurah  dengan  sistem manual  mencoblos.  Selain itu, implementasi E-Voting ini tidak membutuhkan banyak kertas ( paperless ). Berkaitan dengan koordinasi yang dilakukan panitia kepada masyarakat, pengkoordinasian panitia terkait dengan Pilurah dengan sistem E-Voting di Kalurahan Sidoluhur sudah cukup baik. Selain itu, panitia juga membekali  masyarakat  dengan  sosialisasi  terkait E-Voting sebelum  pelaksanaan  pilurah, masyarakat mampu beradaptasi dengan Pilurah berbasis E-Voting kali ini karena sudah dibekali melalui sosialisasi yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya [4] . System E-Voting sendiri memiliki kelebihan, menurut Nani[5] diantaranya: 1) Lebih efisien dan efektif, tidak seperti metode pemungutan  suara konvensional  dimana proses  pemungutan suara sangat rumit dan sangat melelahkan karena dari awal proses hingga sampai perhitungan tabulasi  suara  membutuhkan  waktu  yang  panjang,  dengan  system E-Voting maka  beberapa proses yang ditangani secara otomatis oleh system , 2) Tidak ada duplikasi data pemilih, dengan system verifikasi  menggunakan  e-KTP  maka  setiap  orang  hanya  memiliki  satu  hak  suara sehingga diharapkan tidak ada lagi kisruh mengenai DPT dan juga tidak ada celah  bagi pihak- pihak  tertentu  yang  ingin  meningkatkan  Jumlah  suara  pilihannya,  3)  Hasil  perhitungan  suara
Implementasi e-voting dalam  pemilihan  lurah  di  kabupaten  sleman:  ditinjau  melalui perspektif dynamic governance
sangat akurat, hasil perhitungan suara menggunakan sistem E-Voting jauh lebih akurat daripada perhitungan  manual  karena  seluruh  faktor-faktor  akibat  kesalahan  manusia  pada  saat perhitungan  suara  dapat  dihilangkan,  4)  Tidak  ada  suara  rusak,  karena  sistem E-Voting tidak menggunakan  kertas suara maka tidak ada lagi perdebatan mengenai sah atau tidaknya suara disebabkan surat suara rusak, 5) Perhitungan suara lebih cepat, dengan menggunakan sistem E- Voting data  perhitungan  suara  dari  TPS  langsung  dikirim kepusat  tabulasi  data  sehingga  hasil perhitungan suara dapat diketahui tidak lama setelah proses pemungutan suara selesai.
Selain  kelebihan,  pemilihan  kepala  desa  atau  lurah  menggunakan  sistem E-Voting juga memiliki  kekurangan  yakni  resiko,  termasuk  relevansinya  dengan  kerahasiaan  dan  juga keamanan  data  pengguna  karena  aplikasi  dan  website  yang  memanfaatkan  internet  sangat rentan dengan hacker [6] . Pada prinsipnya, ada dua sistem E-Voting yang dapat diterapkan : 1) E-Voting at  the pooling  booth ,  yakni E-Voting yang dilakukan  pada  tempat tertentu  yang  telah ditetapkan dan pemilih mendatangi tempat tersebut untuk menentukan pilihannya, 2) E-Voting Online,  yakni E-Voting yang  dilakukan  secara  online  sehingga  pemilih  tidak  perlu  mendatangi tempat  yang  telah  ditentukan  tapi  bisa  memilih  dimanapun  selama  terdapat  fasilitas  online sehingga proses pemilihan berjalan secara real time online [7] . Selain itu, di dalam penerapan E- Voting perlu  kesiapan  dari  teknlogi  penunjang E-Voting maupun  masyarakat  dalam mengoperasikan E-Voting dalam  menggunakan  hak  pilihnya.  Berbagai  kasus  menunjukkan ketidaksiapan  dalam  mengoperasikan E-Voting [8] ,  seperti;  1)  Kendala  geografis  dan ketersediaan infrastruktur teknologi dan informasi, 2) Keamanan data pengguna dari cybercrime [9] . Kebijakan  pemerintahan  yang  efektif  haruslah  bersifat  dinamis  atau  mampu menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  kebutuhan  zaman [10] .  Dalam  konteks  ini,  dynamic governance atau tata kelola yang dinamis menjadi salah satu teori yang dapat menjelaskan dan memberikan  kerangka  kerja  untuk  mencapai  kebijakan  yang  adaptif  dan  responsif.  Kebijakan pemerintahan  yang  berkaitan  dengan e-voting di  Kalurahan  Kabupaten  Sleman  harus  bersifat dinamis  dan  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  zaman [11] . Dynamic  governance ,  sebagai teori  yang  relevan  dalam  konteks  ini,  dapat  memberikan  kerangka  kerja  yang  memungkinkan kebijakan e-voting menjadi  dinamis  dan  responsif  terhadap  perubahan. E-voting atau pemungutan  suara  elektronik  merupakan  sebuah  inovasi  dalam  proses  demokrasi  yang memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Namun,  dengan  cepatnya  perkembangan teknologi dan perubahan sosial, kebijakan e-voting di Kalurahan Kabupaten Sleman perlu terus diperbarui  dan  disesuaikan  agar  tetap  efektif  dan  aman. Dynamic  governance ,  seperti  yang dijelaskan  oleh [12] ,  menekankan  pentingnya  penyesuaian  dan  evaluasi  terus-menerus  dalam kebijakan  publik.  Dalam  konteks e-voting ,  pemerintah  Kabupaten  Sleman  harus  memantau perkembangan  teknologi  terkait  dengan  keamanan  dan  privasi  data,  serta  mengikuti  tren  dan praktik  terbaik  dalam e-voting . Dynamic  governance menuntut  adanya  partisipasi  aktif  dari pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pakar teknologi, dan lembaga terkait, dalam proses perencanaan  dan  implementasi  kebijakan e-voting ,  hal  ini  memungkinkan  pembaruan  dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat [13] . Berbagai penelitian terdahulu telah meletakan fokus kajiannya terhadap implementasi e - voting seperti  Berbagai  penelitian  terdahulu  telah  menaruh  perhatian  pada  implementasi e- voting sebagai  alternatif dalam  proses  pemilihan  umum. Studi-studi  ini  memberikan  wawasan yang  berharga  tentang  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan e-voting ,  termasuk  keandalan teknologi,  keamanan  data,  partisipasi  pemilih,  dan  dampak  sosialnya.  Namun,  penting  untuk dicatat bahwa e-voting telah menjadi topik diskusi di Indonesia dan telah dilakukan beberapa uji coba dalam pemilihan skala kecil. Misalnya, penelitian oleh [14] , membahas tentang penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan umum di Indonesia, termasuk penerapan e-voting sebagai salah satu alternatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan proses pemilihan.
Meskipun  penelitian  yang  spesifik  tentang  implementasi e-voting di  Indonesia  masih terbatas,  melihat  penelitian  dan  literatur  internasional  tentang e-voting dapat  memberikan gambaran  umum  tentang  manfaat,  tantangan,  dan  implikasi  implementasi e-voting dalam konteks Indonesia. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh [15] , menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi  penerimaan e-voting oleh pemilih. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa faktor
seperti  persepsi  keamanan,  kenyamanan  penggunaan,  dan  kepercayaan  terhadap  sistem  e - voting berdampak signifikan pada niat pemilih untuk menggunakan e-voting . Penelitian lain oleh [16] di Korea Selatan menguji kepercayaan dan partisipasi pemilih terkait dengan implementasi e-voting  dalam  pemilihan  lokal.  Mereka  menemukan  bahwa  kepercayaan  pemilih  terhadap integritas  sistem e-voting dan  transparansi  prosesnya  berdampak  positif  pada  partisipasi mereka  dalam  menggunakan e-voting .  Selain  itu,  penelitian  oleh  [17]  di  Jerman  memfokuskan pada  keamanan e-voting dan  kerentanan  terhadap  serangan  siber.  Mereka  menyoroti pentingnya perlindungan data dan privasi pemilih serta menjaga integritas sistem e-voting agar terhindar dari manipulasi atau kebocoran informasi yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Berdasarkan hal tersebut penting  untuk melakukan  kajian  yang berkaitan dengan upaya kesiapan  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  dan  masyarakat  dalam  mengimplementasi E-Voting dalam  pemilihan  kepala  desa  atau  lurah.  Hal  tersebut  didukung  juga  dengan  hasil  tinjauan pustaka yang dilakukan dengan menggunakan VOSviewer dengan mengolah 80 dokumen terkait e-voting . Detailnya dapat dilihat pada Gambar 1 .
Gambar 1. Analisis bibliometrik VOSViewer penelitian terdahulu
Penelitian  juga  melakukan  penelusuran  penelitian  terdahulu  terhadap  lebih  dari  80 penelitian  dengan  reputasi  tinggi  dapat  diketahui  bahwa  masih  tidak  ada  penelitian  yang memfokuskan kajian pada E-Voting dalam perspektif Dynamic Governance . Penelitian terdahulu lebih memfokuskan kajian mengenai electronic voting , voting machines , e-voting systems , internet voting . Padahal penelitian ini penting sekali dilakukan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Sleman dan masyarakat dalam mengimplementasi E-Voting dalam pemilihan kepala desa  atau  lurah.  Selain  itu  tahun  publikasi  terakhir  yang  mengkaji  tentang E-Voting perlu diperbaharui  yakni  publikasi,  pada  tahun  2019.  Oleh  sebab  itu,  penelitian ini  bertujuan untuk mengisi gap penelitian serta memperbaharui penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengkaji kesiapan  dan  kebutuhan  dalam  pelaksanaan E-Voting pada  pemilihan  kepala  desa  atau  lurah. Adapun teori yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian adalah teori Dynamic Governance .
Berdasarkan  uraian  tersebut  penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  menganalisis implementasi e-voting dalam pemilihan lurah di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan Teori  penelitian Dynamic  Governance adalah  suatu  pendekatan  yang  dapat  digunakan  untuk memahami  dan  menganalisis  pengambilan  keputusan [18] ,  terkait e-voting di  Kabupaten Sleman.  Teori  ini  menekankan  pentingnya  kolaborasi  aktor-aktor  yang  terlibat,  adaptabilitas kebijakan, evaluasi berkelanjutan, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan [19] . Beberapa indikator yang relevan untuk penelitian e-voting di Kabupaten Sleman: 1) Kolaborasi, Indikator  ini  melibatkan  interaksi  dan  kerja  sama  antara  pemerintah  Kabupaten  Sleman, penyelenggara e-voting ,  masyarakat,  dan  aktor-aktor  lain  yang  terkait.  Faktor-faktor  seperti partisipasi  publik,  keterlibatan  pemangku  kepentingan,  dan  dialog  terbuka  menjadi  penting dalam mencapai kolaborasi yang efektif; 2) Adaptabilitas, Indikator ini menyoroti kemampuan kebijakan e-voting untuk  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  teknologi,  kebutuhan  pemilih, dan tuntutan regulasi. Kebijakan yang adaptif akan mampu merespons perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat dengan  cepat  dan  efisien; 3)  Evaluasi  dan  pembaruan:  Indikator ini
Implementasi e-voting dalam  pemilihan  lurah  di  kabupaten  sleman:  ditinjau  melalui perspektif dynamic governance
melibatkan  evaluasi  berkala  terhadap  pelaksanaan e-voting di  Kabupaten  Sleman.  Evaluasi  ini dapat  mencakup  pengumpulan  umpan  balik  dari  pemilih,  analisis  kinerja  teknologi,  dan identifikasi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan integritas e-voting ; 4)  Transparansi  dan  akuntabilitas:  Indikator  ini  mengacu  pada  tingkat  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  pelaksanaan e-voting di  Kabupaten  Sleman.  Keterbukaan  informasi, pertanggungjawaban  publik,  dan  partisipasi  masyarakat  menjadi  faktor  penting  dalam memastikan  kebijakan e-voting yang  dinamis  dan  responsif [20] .  Teori Dynamic  Governance memudahkan  penelitian  tentang e-voting di  Kabupaten  Sleman  karena  memberikan  kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis interaksi antara pemangku kepentingan, dinamika perubahan  teknologi,  dan  efektivitas  kebijakan e-voting .  Selain  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengisi gap penelitian serta memperbaharui penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengkaji kesiapan dan kebutuhan dalam pelaksanaan E-Voting pada pemilihan lurah. Hasil penelitian ini juga  berkontribusi  bagi  khazanah  ilmu  pengetahuan  di  bidang  ilmu  politik  dan  pemerintahan serta  berkontribusi  sebagai  referensi  Dinas  PMK  Kabupaten  Sleman  dalam  pelaksanaan pemilihan  umum  berbasis e-voting .  Selain  itu,  penelitian  ini  sesuai  dengan Sustainable Development  Goals (SDGs)  tujuan  ke-9  tentang Industry,  inovation,  and  infrastructure), dimana dalam  hal  ini  yaitu  meningkatkan  inovasi  dari  pesatnya  perkembangan  teknologiuntuk pemilihan umum berbasis e-voting di Kabupaten Sleman.

## 2. METODE
2.1 Jenis penelitian Penelitian ini menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, bahwa  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  menemukan suatu jawaban mengenai pengertian, makna, karakteristik, konsep, symbol, gejala,  maupun  deskripsi  terhadap  suatu  fenomena  atau kejadian [21] .  Metode  tersebut  biasanya  berupa  wawancara,  observasi,  dan  penafsiran dokumen.  Sedangkan  pendekatan  studi  kasus  adalah  suatu metode untuk  memahami  individu secara  komprehensif  dan  integratif  agar  dapat  memperoleh  pemahaman  yang  mendalam tentang individu tersebut beserta yang dihadapinya [22] .
2.2 Jenis data
Jenis  data  yang  digunakan  peneliti  yakni  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian [23] . Data primer diambil dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Kalurahan dan Sub-Koordinator Kelompok Substansi Aparatur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman. Narsumber tersebut membantu penelitian untuk memperoleh data yang akurat, terperinci, dan relevan terkait dengan e-voting pemilihan lurah di Kabupaten Sleman. Kemudian sumber data lain diperoleh melalui data sekunder yang memiliki informasi atau data tersebut seperti kumpulan artikel jurnal, studi kepustakaan lain berupa foto terkait penelitian.
2.3 Teknik analisis data Data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  menggunakan Qualitative Data Analysis  Software dengan Nvivo 12 Plus memaksimalkan fitur cross tab yang ada didalamnya. Selain itu, data yang diperoleh  juga  akan  dianalisis  menggunakan  teknik  interaktif  model  yang  meliputi  1)  reduksi data,  diartikan  sebagai  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan, pengabstrakan,  dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan  tertulis  di lapangan,  2)  penyajian  data,  merupakan  penyajian  sekumpulan  informasi  tersusun  yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan demikian, peneliti dapa tmelihat apa yang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan atau terus melakukan analisis, 3) penarikan  kesimpulan,  makna-makna  yang  muncul  dari  data  harus  diuji  kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya, kesimpulan akhir tidak hanya terjadi  pada  waktu  proses  pengumpulan  data  saja,  akan  tetapi  perlu  diverifikasi  agar  benar- benar dapat dipertanggungjawabkan [24] .
Adapun  tahapan-tahapan  dari  analisis  data  yang  peneliti  lakukan  mengacu  pada  teori Dynamic  Governance ,  yakni  bagaimana  pemerintah  secara  terus-menerus  mengadaptasi
kebijakan, program dan pola publik, dan bagaimana kebijakan publik tersebut dirumuskan dan diimplementasikan  untuk  mempengaruhi  kepentingan  jangka  panjang,  merepresentasikan kemampuan  untuk  mengubah  dinamika  pemerintahan  sangat  penting  bagi  pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan [25] . Dynamic Governance adalah hasil yang diharapkan terwujud,  ketika adaptive  policies dilaksanakan [19] .  Implementasi  e-voting  di  Kabupaten Sleman Konsep Dynamic Governance sangat relevan dalam implementasi e-voting di Kabupaten Sleman,  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  pengambilan  keputusan  yang  adaptif,  kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan teknologi.
Penerapan  konsep Dynamic  Governance dalam e-voting di  Kabupaten  Sleman memudahkan  penelitian  karena  memberikan  kerangka  kerja  yang  komprehensif  untuk menganalisis  interaksi  antara  pemangku  kepentingan,  dinamika  perubahan  teknologi,  serta efektivitas  kebijakan  dan  implementasi e-voting .  Hal  ini  memungkinkan  peneliti  untuk memahami  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan e-voting dan  merumuskan rekomendasi  kebijakan  yang  relevan [27] . Dynamic  Governance memiliki  tiga  kapabilitas dinamis, yaitu Think Ahead , Think Again , dan Think Across , yang memfasilitasi kebijakan adaptif. Kapabilitas  ini  perlu  ditanamkan  dan  termanifestasi  dalam  strategi  dan  proses  kebijakan pemerintah  agar  mampu  terus  belajar,  berinovasi,  dan  beradaptasi  dengan  perubahan  yang terjadi.  Dalam  konteks  penyelenggaraan E-Voting di  Kabupaten  Sleman, Dynamic  Governance menjadi  aspek  penting.  Untuk  memudahkan  penelitian  mengenai  implementasi E-Voting di Kabupaten Sleman, [18] mengemukakan bahwa analisis dapat dilakukan dengan menggunakan tiga  variabel  teori  dalam Dynamic  Governance .  Pertama, Think  Ahead ,  yang  mencakup kemampuan berpikir ke depan dan bersifat antisipatif terhadap perubahan. Kedua, Think Again, yang  mengacu  pada  kemampuan  untuk  mengkaji  ulang  hasil  pemikiran  dan  keputusan  yang telah  diambil.  Terakhir, Think  Across ,  yang  menekankan  kemampuan  untuk  berpikir  secara lateral, horizontal, dan lintas disiplin.
Dengan mempertimbangkan konsep Dynamic Governance dan variabel teori yang terkait, penelitian  tentang  implementasi E-Voting di  Kabupaten  Sleman  dapat  menganalisis  dan memahami  sejauh  mana  pemerintah  daerah  telah  menerapkan  pendekatan  adaptif  dan responsif  dalam  kebijakan E-Voting sesuai  dengan Gambar  2 .  Dalam  penelitian  ini,  akan dieksplorasi  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  berpikir  ke  depan,  mengkaji  ulang,  dan berpikir lintas disiplin dalam konteks E-Voting di Kabupaten Sleman.
Think Ahead Think Again Think Across Pemerintah Kabupaten Sleman menyiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam implementasi E- Voting Pemerintah Kabupaten Sleman mengkaji ulang implementasi E-Voting dalam pemilihan lurah Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kolaborasi dengan Web Developer dalam pembuatan platform untuk E-
Voting Pemerintah Kabupaten Sleman dan masyarakat siap mengimplementasikan
E-Voting d alam setiap pemilihan lurah di
masa yang akan mendatang
Gambar 2 . Model analisis data dynamic governance
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Think Ahead
Implementasi e-voting dalam  pemilihan  lurah  di  kabupaten  sleman:  ditinjau  melalui perspektif dynamic governance
Pada  indikator Think  Ahead bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  menyiapkan  apa  saja yang  dibutuhkan  dalam  implementasi E-Voting ,  dalam  hal  ini  proses  pemungutan  suara pemilihan  lurah  menggunakan  sistem E-Voting di  Kabupaten  Sleman  harus  dirancang  untuk menjamin  terlaksananya  prinsip-prinsip  pemilu:  langsung,  umum,  bebas,  rahasia  (luber)  dan jujur  dan  adil  (jurdil)  dalam  pemilu  langsung.  Dalam  konteks  demokrasi,  sistem  pemungutan suara  elektronik  ( E-Voting )  harus  menghormati  dan  menjamin  karakteristik  dan  sifat  dari pemilihan  langsung,  seperti  transparansi,  kepastian,  keamanan,  akuntabilitas,  dan  akurasi. Tentunya selain teknik persiapan, kesiapan masyarakat perlu didukung dalam penerapan sistem e-voting ini ke depan. Kurangnya persiapan, ditambah dengan kurangnya jangkauan pemerintah Kabupaten Sleman untuk E-Voting , dapat memicu kegagalan dalam penerapan sistem ini. Hasil NVivo  12  Plus,  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kabupaten  Sleman dalam  menyiapkan  apa  saja  yang dibutuhkan dalam pengimplementasian E-Voting , sebagai berikut:
Gambar 3 . Hasil analisis menggunakan Nvivo 12 plus identifikasi think ahead Berdasarkan Gambar  3 yang  merupakan  visualisasi  data  wawancara  terkait  persiapan Pemerintah  Kabupaten  Sleman  dalam  menyiapkan  apa  saja  yang  dibutuhkan  dalam implementasi E-Voting pemilihan  lurah  di  Kabupaten  Sleman.  Pemerintah  Kabupaten  Sleman dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan  Kabupaten Sleman telah memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  baik  sehingga  mendapatkan  presentase tertinggi  mencapai  (50%).  Kedua,  persiapan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Kalurahan Kabupaten  Sleman  sudah  cukup  efektiv  mencapai  (27%).  Fasilitas  yang  diberikan  mencapai (18%). Terakhir adalah regulasi (9%). Hasil analisa pada identifikasi dari indikator Think Ahead menunjukkan bahwa kemampuan berpikir ke depan membutuhkan kepekaan terhadap masalah dan perkembangan lingkungan di masa depan.
Kemampuan  tersebut  dapat  dilihat  dari  upaya  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  dalam  hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam  pengimplementasian E-Voting .  Kemampuan  berpikir  kedepan  diwujudkan  menjadi  4 parameter; Regulasi, Pelayanan, Fasilitas, dan Efektivitas. Pertama, adalah dalam hal pelayanan, Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Kalurahan  Kabupaten  Sleman  telah  memberikan pelayanan  yang  baik  dengan  presentase  tertinggi  mencapai  (45%),  pelayanan  yang  diberikan mulai  dari  pra-pasca  pemilihan  lurah  menggunakan  sistem E-Voting seperti  merubah  mindset masyarakat  melalui  sosialisasi dan  edukasi  kepada  masyarakat, arti  penting  e-voting, regulasi, hingga tata cara menggunakan alat E-Voting dari berbagai lapisan masyarakat.
Mulai  dari  pemilih  pemula,  dan  juga  lansia.  Sosialisasi  yang  diberikan  juga  menyeluruh sampai ke tingkatan kalurahan dan pedukuhan yang memudahkan masyarakat awam teknologi untuk mencoba mempraktikan alat E-Voting . Tidak hanya itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Kalurahan  juga  memanfaatkan  teknologi  melalui  media  social  seperti  Instagram,  Youtube
dan Website berisi  video  tata  cara  pemilihan,  dan  juga  informasi  seputar E-Voting pemilihan lurah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sleman. Pelayanan yang diberikan oleh  petugas  pemilihan  lurah  di  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  yang  dibagi  menjadi  Tim Teknis  Utama  (TTU)  dan  Tim  Teknis  Lapangan  (TTL)  yang  memadai  karena  jumlahnya mencukupi  dan  merata  diseluruh  kalurahan  untuk  membantu  proses  e-voting  serta  sudah dibekali problem solving tentang berbagai macam permasalahan teknis.
Berdasarkan visualisasi data wawancara terkait persiapan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam  implementasi e-voting pemilihan  lurah,  dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Kalurahan  Kabupaten  Sleman  telah  melakukan  persiapan  yang  baik.  Mereka memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat  dengan  presentase  tertinggi  (50%), meliputi sosialisasi, edukasi, dan pengenalan tentang E-Voting . Selain itu, mereka memanfaatkan media sosial dan platform online seperti Instagram, YouTube, dan situs web untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan yang diberikan oleh petugas pemilihan lurah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga diatur dengan baik, dengan adanya Tim Teknis Utama (TTU) dan Tim Teknis Lapangan (TTL) yang siap membantu dalam proses E-Voting dan mengatasi  masalah  teknis.  Persiapan  tersebut  mencakup  empat  parameter  berpikir  ke  depan, yaitu  regulasi,  pelayanan,  fasilitas,  dan  efektivitas,  yang  menunjukkan  keseriusan  Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menghadapi tantangan dan memastikan keberhasilan penggunaan E- Voting dalam pemilihan lurah.
3.3 Think Again Pada  indikator Think  Again bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  mengkaji  ulang implementasi e-voting dalam  pemilihan  lurah  di  Kabupaten  Sleman,  dalam  hal  ini  harapan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mewujudkan E-Voting perlu dikaji ulang dan dieksplorasi lebih  lanjut,  karena  penuh  dengan  peluang  dan  tantangan  untuk  menghadapi  sistem  baru  di mana  masyarakat  belum  siap  untuk  merangkul  teknologi.  Hasil  NVivo  12  Plus,  dalam  hal  ini Pemerintah  Kabupaten Sleman dalam mengkaji ulang pengimplementasian E-Voting pemilihan lurah di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:
Gambar 4 . Hasil analisis menggunakan Nvivo 12 plus identifikasi think again Berdasarkan Gambar  4 yang  merupakan  visualisasi  data  wawancara  terkait  upaya Pemerintah  Kabupaten  Sleman  dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Kalurahan  Kabupaten  Sleman  dalam  mengkaji  ulang  pengimplementasian E-Voting pemilihan lurah  di  Kabupaten  Sleman.  Partisipasi  Masyarakat  dalam  mengikuti  pemilihan  lurah menggunakan sistem e-voting di Kabupaten Sleman meningkat sampai dengan (40%) dibanding pemilihan lurah menggunakan sistem mencoblos. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka sekaligus juga mendapatkan feedback yang baik dari masyarakat mencapai (30%). Strategi mendapatkan (20%), dan yang terakhir adalah hambatan (10%).
Hasil  analisis  pada  identifikasi  dari  indikator Think  Again menunjukkan  bahwa kemampuan  berpikir  ulang  ditunjukkan  dengan  melakukan  review,  merevisi,  dan  membuat
Implementasi e-voting dalam  pemilihan  lurah  di  kabupaten  sleman:  ditinjau  melalui perspektif dynamic governance
kebijakan dan program baru di pelaksanaan pemilihan lurah di Kabupaten Sleman. Kemampuan tersebut  dapat  dilihat  dari  upaya  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Kalurahan  Kabupaten Sleman  dalam  mengkaji  ulang  pengimplementasian  e-voting  dalam  pemilihan  lurah  di Kabupaten  Sleman.  Kemampuan  berpikir  ulang  diwujudkan  menjadi  4  paramter;  Strategi, Partisipasi,  Hambatan,  dan Feedback Masyarakat.  Partisipasi  Masyarakat  dalam  mengikuti pemilihan lurah menggunakan sistem e-voting di Kabupaten Sleman meningkat sampai dengan (40%)  dibanding  pemilihan  lurah  menggunakan  sistem  mencoblos.  Dalam  hal  ini  Pemerintah Kabupaten Sleman mengkaji ulang sistem pemilihan lurah dari manual dengan cara mencoblos berubah menjadi dengan menggunakan e-voting menggunakan sistem sentuh menggunakan jari ke panel computer, telah mengkaji ulang pelaksanaan pengimplementasian sehingga partisipasi masyarakat  setiap  tahun  meningkat.  Melihat  data  yang  ada,  untuk  hasil  pemilihan  lurah  dulu sebelum  adanya e-voting mengalami  peningkatan  partisipasi  masyarakat.  Ini  merupakan  hal baru bagi masyarakat, sehingga rasa penasaran masyarakat tinggi untuk mencoba sistem baru menggunakan alat E-Voting . Data pemilihan dari 2015-2021 semakin meningkat seperti berikut: 1) Tahun 2015 partisipasi pemilihan lurah secara manual dengan mencoblos, 73,9% 2) Tahun 2020  partisipasi  pemilihan  lurah  secara E-Voting 78,6%  3)  Tahun  2021  partisipasi  pemilihan lurah secara E-Voting 80,53%. Berdasarkan  visualisasi  data  wawancara  terkait  upaya  Pemerintah  Kabupaten  Sleman dalam mengkaji ulang pengimplementasian E-Voting pemilihan lurah, dapat disimpulkan bahwa terdapat  peningkatan  signifikan  dalam  partisipasi  masyarakat  serta  mendapatkan  feedback yang  baik.  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Kalurahan  Kabupaten  Sleman  telah  berhasil melaksanakan  strategi  yang  efektif  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pemilihan  lurah  menggunakan  sistem E-Voting .  Melalui  pengkajian  ulang  sistem  pemilihan lurah, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mampu mengubah cara pelaksanaan pemilihan dari manual  dengan  mencoblos  menjadi  menggunakan E-Voting dengan  sentuhan  jari  ke  panel komputer.  Hal  ini  telah  menarik  minat  masyarakat  untuk  mencoba  sistem  baru  dan meningkatkan  rasa  penasaran  dalam  menggunakan  alat E-Voting .  Data  pemilihan  dari  tahun 2015  hingga  2021  menunjukkan  peningkatan  partisipasi  masyarakat  secara  bertahap. Peningkatan  partisipasi  ini  menunjukkan  keberhasilan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Kalurahan dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan E-Voting dalam pemilihan lurah di Kabupaten Sleman.
3.4 Think Across Pada indikator Think Across bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kolaborasi dengan Web  Developer dalam  pembuatan  platform  untuk e-voting ,  dalam  hal  ini  Pemerintah Kabupaten  Sleman  menindaklanjuti  setelah  selesai  menyelenggarakan  pemilihan  lurah menggunakan sistem E-Voting ini, alat yang digunakan apakah akan digunakan berulang-ulang atau dihibahkan. Hasil NVivo 12 Plus, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan pembaruan dalam pembuatan platform untuk e-voting, sebagai berikut:
Gambar 5 . Hasil analisis menggunakan Nvivo 12 plus identifikasi think across
Berdasarkan Gambar  5 yang  merupakan  visualisasi  data  wawancara  terkait  upaya Pemerintah  Kabupaten  Sleman  dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Kalurahan  Kabupaten  Sleman  dalam  melakukan  kolaborasi  dengan Web  Developer dalam pembuatan platform untuk e-voting . Setelah mengkaji ulang dan belajar dari pengalaman untuk pertama  kalinya,  digelar  pemilihan  lurah  secara E-Voting menggunakan  TPS  Keliling  atau  TPS Mobile mencapai  (35%).  Kemudian  Pasca  pemilihan  lurah  di  Kabupaten  Sleman diselenggarakan,  sebesar  (28%) alat  yang  telah  digunakan  bisa  dipinjam  oleh sekolah-sekolah maupun universitas. Hibah alat mencapai (21%) kepada OPD di Pemkab Sleman, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman (Dispendik), dan yang terakhir adalah Sumber Daya Masyarakat (14%). Hasil  analisis  pada  identifikasi  dari  indikator Think  Across menunjukkan  bahwa kemampuan  untuk  belajar  dari  pengalaman,  dari  ide  yang  sudah  ada  ke  suatu  ide  baru  yang berbeda  namun  memiliki  hubungan  dengan  ide  awal  dan  menyesuaikannya  dengan  keadaan internal  untuk  mencapai  tujuan  dengan  lebih  baik.  Kemampuan  tersebut  dapat  dilihat  dari upaya  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Kalurahan  Kabupaten  Sleman  dalam  melakukan kolaborasi  dengan Web  Developer dalam  pembuatan  platform  untuk e-voting .  Kemampuan  ini diwujudkan menjadi 4 paramter; TPS Keliling, Sumber Daya Masyarakat, Peminjaman Alat, dan Hibah Alat. Setelah mengkaji ulang dan belajar dari pengalaman untuk pertama kalinya, digelar pemilihan  lurah  secara e-voting menggunakan  TPS  Keliling  atau  TPS Mobile mencapai  (35%) untuk  menunjang  ketersediaan  fasilitas  untuk  masyarakat  yang  mengalami  berkebutuhan khusus, sakit, lansia dan penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk bisa datang ke TPS  terdekat.  Hal  ini  sesuai  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Sleman  Nomor  35  Tahun  2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah secara Elektronik, jadi setiap TPS Keliling melayani 10 TPS. Inisiasi pengadaan TPS Keliling adalah hal yang baru untuk menjamin hak pilih masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi pemilihan lurah di Kabupaten Sleman.
Berdasarkan  visualisasi  data  wawancara  terkait  upaya  Pemerintah  Kabupaten  Sleman dalam melakukan kolaborasi dengan Web Developer untuk pembuatan platform e-voting , dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kemajuan dalam implementasi e-voting di Kabupaten Sleman. Melalui  kemampuan  berpikir  ulang  dan  belajar  dari  pengalaman,  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman berhasil mengembangkan solusi yang lebih baik. Kolaborasi dengan Web Developer menghasilkan pembuatan platform E-Voting yang digunakan dalam  pemilihan  lurah  pertama  kali.  Pemilihan  lurah  dengan  menggunakan  TPS  Keliling  atau TPS  Mobile,  memungkinkan  masyarakat  yang  memiliki  kebutuhan  khusus,  sakit,  lansia,  dan penyandang  disabilitas  untuk  tetap  dapat  memberikan  suaranya.  Selain  itu,  pasca  pemilihan, alat  yang  digunakan  juga  bisa  dipinjam  oleh  sekolah-sekolah  dan  universitas,  serta  diberikan hibah alat kepada OPD di Pemkab Sleman, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan  komitmen  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  dalam  memanfaatkan  sumber  daya yang ada dan memastikan keberlanjutan penggunaan E-Voting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses  demokrasi.  Inisiasi pengadaan TPS  Keliling juga merupakan langkah baru  yang  menjamin  hak  pilih  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pemilihan  lurah  di  Kabupaten Sleman.
a) Uji kredibilitas
Penting  untuk  dicatat  bahwa  data  yang  disajikan  dalam  wawancara  terkait  upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam implementasi E-Voting telah disusun dengan hati-hati dan berdasarkan sumber yang kredibel. Informasi tersebut berasal dari wawancara dengan pihak terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman. Selain  itu,  langkah-langkah  konkret  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan partisipasi  dalam  proses  demokrasi  di  Kabupaten  Sleman  menunjukkan  keberlanjutan upaya mereka dalam mengimplementasikan E-Voting.
b) Uji transferabilitas Meskipun hasil ini berfokus pada upaya Pemerintah Kabupaten Sleman, banyak aspek dalam pembuatan  platform e-voting dan  pemanfaatan  alat-alat  TPS  Keliling  dapat  menginspirasi pemerintah  daerah  lain  di  Indonesia  dan  bahkan  di  berbagai  negara.  Pengalaman  dan pelajaran  dari  Kabupaten  Sleman  dapat  diadopsi  dan  disesuaikan  dengan  konteks  lokal, sehingga  bisa  menjadi  panduan  bagi  pihak-pihak  yang  berencana  untuk  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan di wilayah mereka.
Implementasi e-voting dalam  pemilihan  lurah  di  kabupaten  sleman:  ditinjau  melalui perspektif dynamic governance
c) Uji dependabilitas
Data  dan  informasi  yang  diberikan  dalam  hasil  wawancara  ini  bersumber  dari  pihak berwenang dan terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.  Proses  pengumpulan  data  serta  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah dalam  pengembangan E-Voting telah  dicatat  dengan  cermat  dan  akurat.  Oleh  karena  itu, dapat diandalkan sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan referensi dalam mengkaji upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam implementasi E-Voting .
d) Uji konfirmabilitas
Untuk  memastikan  konfirmabilitas,  data  yang  dihasilkan  dari  wawancara  ini  haruslah transparan  dan  dapat  diverifikasi.  Proses  pengumpulan  data  dan  analisis  harus didokumentasikan secara rinci, dan hasil wawancara harus dapat diperiksa ulang oleh pihak ketiga  yang  berkompeten  dalam  penelitian.  Dengan  demikian,  hasil  ini  dapat  dianggap sebagai informasi yang dapat dikonfirmasi dan diverifikasi oleh pihak yang berkepentingan.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  temuan  data  di  lapangan  yang  telah  disajikan  dan  dianalisis sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Kalurahan Kabupaten Sleman telah memberikan pelayanan kepada masyarakat  dengan baik,  hal  tersebut dibuktikan  dengan  pelayanan  yang  diberikan  mulai  dari  pra-pasca  pemilihan  lurah menggunakan  sistem E-Voting seperti  merubah  mindset  masyarakat  melalui  sosialisasi  dan edukasi kepada masyarakat. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan  Kalurahan  mempersiapkan  apa  saja  yang  dibutuhkan  dalam pengimplementasian E-Voting .  Begitupun  pada E-Voting pemilihan  lurah  di  Kabupaten  Sleman pada  tahun  2022,  pada  indikator Think  Ahead menunjukkan  bahwa  upaya  DPMK mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam pengimplementasian E-Voting , pada indikator Think Again mengkaji ulang apa yang sudah dilaksanakan sehingga pada tahun 2022 partisipasi masyarakat  yang  mengikuti  bisa  meningkat  dengan  signifikan,  serta  hambatan  atau  kendala yang  dihadapi  juga  berkurang.  Pada  indikator Think  Across Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat dan  Kalurahan  Kabupaten  Sleman  telah  merespons  perubahan  yang  terjadi  akibat  pandemic Covid-19 dengan adanya Tempat Pemungutan Suara Keliling, adaptasi yang dilakukan tersebut merupakan hal yang bagus dan menyesuaikan dengan keadaan internal untuk mencapai tujuan dengan lebih baik.

## REFERENSI
[1] F.  Simangunsong,  “Kinerja  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemerintah  Desa (BPMPD) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak melalui metode Electronic Voting  (E-Voting)  di  Kabupaten  Bantaeng  Provinsi  Sulawesi  Selatan,” J.  Ilmu  Polit.  dan Komun. , vol. 6 (1), 2016.
[2] I. Permana, “Pengaruh  Kualitas Pelayanan  Administrasi  Terhadap Kepuasan Masyarakat di  Kantor  Kuwu  Desa  Tegalsari  Kecamatan  Plered  Kabupaten  Cirebon,” J.  Ilm.  Indones. , vol. 3 (11), 75, 2018.
[3] Rosano, “Penggunaan Aplikasi E-voting Berbasis Decision Support Systems pada Pilkades (Studi  Kasus:  Desa  Kedungbanjar,  Taman,  Pemalang),” Rise  dan  E-Jurnal  Manaj.  Inform. Komput. , vol. 4 (1), 16-, 2019.
[4] N.  T.  Fatikha,  “Efektivitas  Penerapan  E-Kalurahan  Sidoluhur  Tahun  2020,” J.  Ilmu Pemerintah. , vol. 13 (2), 2020.
[5] Nani,  “Perancangan  Sistem  E-Voting  Untuk  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada),” J. Bianglala Inform. , 2015.
[6] Moynihan,  “Building  Secure  Elections:  E-Voting,  Security,  and  Systems  Theory,” Public Adm. Rev. , vol. 64 (5), 51, 2015.
[7] Pilkjaer,  “E-voting  in  Pakistan.  Department  of  Business  Administration  and  Social Sciences,” Lulea Univ. Technol. , 2007.
[8] A. S. Nugroho, “Pakar Jelaskan Mengapa E-Voting Bukan Solusi Masalah Pemilu,” Retrieved From Republika , 2019. .
[9] J. Pradana, “E-Voting Pemilu atau Pilkada Masih Sulit Diterapkan,” bawaslu.go.id , 2021. .
[10]  A.  B.  Susanto,  “Teori  Pembaruan  Kebijakan  Publik:  Suatu  Pendekatan  Dinamis  dalam Pengambilan Keputusan Publik,” J. Penelit. Polit. , vol. 14(1), 17-, 2017.
[11]  E.  Prasojo,  “Dinamika  Kebijakan  Publik:  Tinjauan  Teoretis  dan  Implikasinya  Bagi Manajemen Kebijakan,” J. Kebijak. dan Adm. Publik , vol. 22(1), 1–2, 2018.
[12]  J. Sørensen, E., & Torfing, “Enhancing collaborative innovation in the public sector,” Adm. Soc. , vol. 43(8), 842, 2011.
[13]  R. S. Haq, “Implementasi Kebijakan E-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dan Implikasinya terhadap Ketahanan Politik Wilayah,” J. Ketahanan Nas. , vol. 26(3), 399, 2020.
[14]  A.  Puspitasari,  E.,  &  Hermawan,  “Evaluasi  Penerapan  Teknologi  Informasi  dalam Pemilihan Umum di Indonesia,” J. Apl. Teknol. Inf. , vol. 14(2), 57-, 2017.
[15]  J.  Ramlall,  S.,  &  Lim,  “Determinants  of  e-voting  adoption  in  Mauritius,” Telemat. Informatics , vol. 42, 101252, 2019.
[16]  Y. Kim, S., Lee, J., & Jang, “Trust and participation in e-voting: Evidence from a survey of local election voters in Korea,” Gov. Inf. Q. , vol. 37(4), 101, 2020.
[17]  M. Krimmer, R., & Volkamer, “The future of e-voting,” Springer Int. Publ. , 2017.
[18]  H. Neo, “The dynamics of dynamic governance,” Public Adm. Rev. , vol. 67(2), 297, 2007.
[19]  A.  Astuti,  E.  P.,  &  Mawardi,  “Dinamika  Implementasi  Dynamic  Governance  dalam Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Bantul,” vol. Jurnal Ilm, 2018.
[20]  D. Pratama, A. A., & Haryanto, “Evaluasi Penerapan E-Voting dalam Pemilihan Umum di Indonesia:  Studi  Kasus  Kabupaten  Sleman,” J.  Inform.  Univ.  Pamulang ,  vol.  4(1),  35–4, 2020.
[21]  M.  Yusuf, Metode  Penelitan  Kuantitatif,  Kualitatif  &  Penelitian  Gabungan .  Prenadamedia Group, 2014.
[22]  G. Rahardjo, S., “Pemahaman Individu Teknik Non Tes,” Nota Media Enterp. , 2011.
[23]  A.  I.  Wardhatul,  “Pengaruh  Kompetensi  dan  Independensi  Terhadap  Kualitas  Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi,” J. Ilmu dan Ris. Akunt. , vol. 8(8), 1–15, 2019.
[24]  A. M. Huberman, Analisis Data Kualitatif . Jakarta: UI Press, 1992.
[25]  D.  Armiwulan,  “Implementasi  Dynamic  Governance  dalam  Membangun  Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik,” J. Penelit. Adm. Publik , vol. 2(1), 23–3, 2020.
[26]  A.  Nurcholis,  “Implementasi  e-voting  pada  pemilihan  lurah  di  Kabupaten  Sidoarjo,” J. Sains dan Inform. , vol. 2(1), 23–3, 2017.
[27]  R.  Arifin  and  S.  N.  Hidayat,  “Organizing  Democracy  through  General  Elections  in Indonesia: The Challenge of Law Enforcement and State Stability,” J. Sos. Polit. , vol. 5, no. 2, p. 333, 2019, doi: 10.22219/sospol.v5i2.7670.
[28]  H.  D.  Raharjo  A.  S  &  Pratomo,  “Evaluasi  penggunaan  e-voting  dalam  pemilihan  lurah  di Kabupaten Sleman,” J. Sist. Inf. , vol. 16(1), 19-, 2021.
[29]  J.  M.  Bryson, Strategic  Planning  for  Public  and  Nonprofit  Organizations:  A  Guide  to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement (5th ed.) . 2018.
[30]  E.  W.  Prayogo,  “Implementasi  sistem  e-voting  dalam  pemilihan  lurah  di  Desa Sumberagung,” J. Inform. Mulawarman , vol. 13(1), 15-, 2018.
[31]  E. B. Setiawan, “Implementasi e-voting pada pemilihan lurah di Kabupaten Grobogan,” J. Penelit. Komun. dan Opini Publik , vol. 24(1), 43-, 2020.
[32]  S.  Rasyid,  “Dilakukan  secara  E-voting  begini  jalannya  pemilihan  lurah  di  Sleman,” Retrieved from merdeka.com , 2021. https://www.merdeka.com/jateng/dilakukan-secara- e-voting-begini-jalannya-pemilihan-lurah-di-sleman.html.
[33]  Argyris, Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice. Addison . Addison Wesley Publishing Company, 1996.
[34]  R. J. Martinelli, Project Management ToolBox: Tools and Techniques for the Practicing Project Manager (2nd ed.) . John Wiley & Sons, 2016.