## IMPLEMENTASI PERDA MADIN PERSPEKTIF PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
Khoirul Anwar, Moch Nasir mochnasir@yudharta.ac.id Universitas Yudharta Pasuruan
Abstrak: Salah  satu  yang  terus  ada  di  tengah  dunia  pesantren tersebut  dan  mengalami  fase  pengembangan  adalah  madrasah diniyah. Pendidikan keagamaan yang dilakukan melalui madrasah diniyah  merupakan  suatu  tradisi  khas  pesantren  yang  terus  akan dilakukan,  sebab  inti  lembaga  pesantren  justru  ada  di  sini. Ibaratnya  adalah  “jantung  hati”  pesantren.  Pesantren  tanpa madrasah diniyah tentu bukan pesantren dalam hakikat pesantren. Pendidikan diniyah dalam banyak hal dilakukan oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
Kata Kunci: Perda, Madin, Pendidikan Multikultural

## PENDAHULUAN
Salah  satu  kekhasan  pendidikan  di  Indonesia adalah  adanya  lembaga pendidikan pesantren. Secara historis, pesantren telah ada dalam waktu yang relatif  lama  Pesantren  adalah  institusi  pertama  di  Nusantara  yang mengembangkan pendidikan diniyah.
Sebagai  lembaga  pendidikan  diniyah,  maka  pesantren  menjadi tumpuan  utama  dalam  proses  peningkatan  kualitas  keislaman  masyarakat. Dalam  kata  lain,  maju  atau  mundurnya  ilmu  keagamaan  waktu  itu  sangat tergantung  kepada  pesantren-pesantren.  Makanya  pesantren  menjadi  garda depan dalam proses islamisasi di Nusantara. Di masa awal proses islamisasi, maka pesantrenlah yang mencetak agen penyebar Islam di Nusantara.
Perubahan pun tidak bisa ditolak. Makanya terjadi perubahan di dunia pesantren,  yang  dalam  khazanah  akademis  disebut  dari  pesantren  ke madrasah ke sekolah. Pesantren memang menerapkan konsep continuity and change atau  dalam  dalil  pesantrennya  “al-muhafadzatu  alal  qadimish  shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah”. Yaitu terus melakukan perubahan dan adopsi inovasi tetapi tetap mempertahankan tradisi yang baik dan bermanfaat.
Salah  satu  yang  terus  ada  di  tengah  dunia  pesantren  tersebut  dan mengalami  fase  pengembangan  adalah  madrasah  diniyah.  Pendidikan keagamaan  yang  dilakukan  melalui  madrasah  diniyah  merupakan  suatu tradisi  khas  pesantren  yang  terus  akan  dilakukan,  sebab  inti  lembaga pesantren  justru  ada  di  sini.  Ibaratnya  adalah  “jantung  hati”  pesantren.
Pesantren  tanpa  madrasah  diniyah  tentu  bukan  pesantren  dalam  hakikat pesantren. Pendidikan diniyah dalam banyak hal dilakukan oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  berdampak  juga  bagi  otonomi  pendidikan.  Dengan demikian,  konsekuensi  logis  bagi  proses  pembuatan  kebijakan  pendidikan oleh  pemerintah  Kabupaten/Kota  adalah  perlu  dilakukan  penyesuaian  diri dari  paradigma  lama  manajemen  pendidikan  menuju  paradigma  baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan lebih demokratis.  Otonomi  di  bidang  pendidikan  dipahami  sebagai  pemberian kewenangan  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  secara  profesional untuk  mengambil  prakarsa  dan  merumuskan  perencanaan  pendidikan  secara partisipatif,  koordinatif  dengan  memberdayakan  segenap  potensi  sumber daya perencanaan yang dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang ada.
Kabupaten  Pasuruan  merupakan  sebuah  daerah  dengan  sebutan  kota santri,  berusaha  secara  maksimal  agar  julukan  yang  melekat  pada  identitas daerah  tidak  hanya  sebuah  slogan  saja,  tetapi  benar-benar  mencerminkan etika  santri  sehingga  berbagai  upaya  dilakukan  untuk  membangun  pasuruan yang  lebih  maslahat.  Demi  tercapainya  perbaikan  moral  generasi  bangsa khususnya  di  wilayah  pasuruan  yang  saat  ini  sudah  mulai  tercemar  dengan peristiwa-peristiwa  yang  sangat  memalukan  dan  hal  tersebut  melibatkan pelajar, maka para pemerhati pendidikan bekerja sama dengan Pemerintahan Kabupaten  dan  DPRD  untuk  melihat  kembali  peraturan  daerah  tentang penyelenggaraan  pendidikan  di  Kabupaten  Pasuruan,  serta  diadakan perubahan  kebijakan  sebagai  sarana  untuk  mengatur  sistem  pendidikan agar moral  para  generasi  bangsa  bisa  terselematkan  dari  hal-hal  yang  tidak  kita harapkan.
Dengan  potensi  itu  Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan  akhirnya mengeluarkan  kebijakan  melalui  Peraturan  daerah  kabupaten  pasuruan Nomor  4  tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan  pendidikan  Di  kabupaten pasuruan, yang didalamnya mengakomodir tentang setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun yang beragama Islam wajib mengikuti
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
pendidikan  Madrasah  Diniyah 1 .  Mengapa  Kebijakan  tersebut  diwajibkan  di Kabupaten Pasuruan, sementara di Kabupaten dan Kota lain di Propinsi Jawa Timur masih dalam taraf anjuran atau belum ada yang mewajibkan.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan,  maka  dirasa sangat  penting  untuk  mempelajari  lebih  dalam  dan  menelaah  bagaimana  isi dan perkembangan dari peraturan daerah tersebut, khususnya bila dipandang bahwa  kabupaten  pasuruan  memiliki  sebuah  keragaman  sehingga  kami selaku  pemerhati  pendidikan  ingin  lebih  dalam  mengkaji  hal  tersebut  yang harapannya  dapat  memberi  masukan  yang  positif  terhadap  Peraturan  Bupati yang akan lebih khusus mengatur teknis pelaksanaaan perda tersebut.

## PEMBAHASAN
1. Implementasi Perda Pasuruan
Peraturan  wajib  madin  merupakan  sebuah  wacana  yang  bergulir sejak  terpilihnya  HM.  Irsyad  Yusuf  sebagai  Bupati  Pasuruan,  dengan mengangkat kembali ikon Kabupaten Pasuruan sebagai Kota Santri, maka ciri  khas  yang  menjadi  kekhususan  terus  dibangun  dan  salah  satunya adalah  peraturan  wajib  madin,  melalui  beberapa  audensi  yang  dimotori oleh  PC.  LP.  Ma’arif  NU  Kab.  Pasuruan  untuk  memfinalkan  peraturan wajib  madin  dengan  dukungan  kurang  lebih  1400  lembaga  Madrasah Diniyah yang ada di Kabupaten Pasuruan akhirnya wajib madin dijadikan sebagai  peraturan  yang  ada  di  Kabupaten  Pasuruan  melalui  penetapan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pasuruan  Nomor  4  tahun  2014  Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang salah satu isinya pada pasal 31 ayat 2 menjelaskan tentang wajib madrasah diniyah di pasuruan.
Perjalanan setelah penetapan perda itu tidaklah langsung menjadi sebuah peraturan yang harus dilakukan serentak di seluruh wilayah, tetapi perda  yang  telah  ditetapkan  itu  bisa  diberlakukan  apabila  sudah  ada peraturan  bupati  yang  mengatur  secara  khusus  tentang  wajib  madin, sekitar  1  tahun  lebih  proses  setelah  perda  ditetapkan  masih  menuai  pro kontra dari berbagai pihak, barulah di tahun 2016 perbub yang mengatur secara  khusus  tentang  penyelenggaraan  wajib  madin  ditetapkan  melalui Peraturan  Bupati  Pasuruan  no.  21  tahun  2016  tentang  Wajib  Belajar Pendidikan  Madrasah  Diniyah,  dan  diberlakukan  mulai  Tahun  Pelajaran 2016 / 2017.
1 Peraturan  daerah  kabupaten  pasuruan  Nomor  4  tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan pendidikan pasal 31 ayat 2
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
Menurut  Bupati  Pasuruan  Irsyad  Yusuf,  mengatakan  keilmuan umum  dan  agama  harus  seimbang  sehingga  lulusan  sekolah  tidak  hanya mumpuni  di  bidang  keilmuan  umum  namun  juga  memiliki  budi  pekerti yang luhur, mendalami agama dan memiliki kepedulian sosial. “Banyak sekali kasus-kasus melibatkan pelajar yang sudah sangat memprihatinkan. Hal itu salah satunya karena kurangnya pendidikan agama yang diperoleh para  siswa,”  oleh  karenanya  Mulai  tahun  pelajaran  2016/2017,  semua sekolah  di  Kabupaten  Pasuruan  wajib  melaksanakan  kegiatan  madrasah diniyah  (Madin).  Kebijakan  ini  diambil  untuk  membekali  keilmuan agama  para  siswa  agar  saat  lulus  menjadi  pribadi  yang  berbudi  pekerti luhur.Menurutnya penanaman nilai-nilai keagamaan harus diutamakan.
Pendidikan madrasah diniyah bukan hanya sebagai penyeimbang pendidikan formal saja, melainkan lebih bagaimana mencetak anak-anak sekolah  menjadi  pribadi  yang  berakhlaqul  karimah.“Waktu  antara  jam pulang  sekolah  sampai  maghrib  itu  waktu  yang  rentan,  maka  akan  diisi dengan kegiatan madrasah diniyah,” terangnya.
Kepala  Dinas  Pendidikan,  Iswahyudi,  mengatakan  kebijakan melaksanakan  madrasah  diniyah  di  tiap  sekolah  sudah  sesuai  Peraturan
Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 4 tahun 2014 tentang
penyelenggaraan  pendidikan.  Dinas  pendidikan  dan  Kemenag  sebagai leading  sektor  program  segera  melakukan  sosialisasi  dan  mencari formulasinya.  Komite  sekolah  dan  pihak  sekolah  akan  dilibatkan  dalam program  ini.  “Bagaimana  siswa  juga  tidak  merasa  capek  ketika  selepas sekolah  langsung  mengikuti  pendidikan  madrasah  diniyah.  Diharapkan siswa nyaman dan tidak merasa terbebani,”
Hal ini yang menjadi sebuah kebijakan yang dalam perjalanannya masih  belum  dikatakan  maksimal,  bagaimana  tidak  antara  Dinas Pendidikan  dan  Kementerian  Agama  masih  belum  bisa  berjalan  secara bersama  dalam  mensukseskan  wajib  madin,  salah  satu  contoh  bentuk sosialisasi  tentang  wajib  madin,  tidak  ada  surat  resmi  dari  Kementerian Agama  yang  langsung  sampai  pada  lembaga,  lain  halnya  dengan  dinas pendidikan  melalui  UPT  di  masing-masing  kecamatan  ikut  andil  dan terus  mengawal  di  lembaga  sekolah  dasar  dengan  melakukan  pendataan secara  terinci  di  masing-masing  lembaga,  sedangkan  di  madrasah ibtidaiyah  tentang  wajib  madin  hanya  mengerti  dari  lisan  ke  lisan  tanpa adanya  perintah  resmi,  sehingga  konsekuensi  bagi  peserta  didik  yang tidak  mengikuti  madin  tidak  bisa  diberlakukan  di  lembaga  yang  berada dinaungan Kemenag.
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
Dalam hal pelaksanaan, perda madin masih terkesan terburu-buru tanpa  adanya  kesiapan  yang  matang,  alasannya  adalah  mutu  madrasah diniyah yang masih perlu mendapatkan pembinaan secara intens terutama di  wilayah  pedesaan,  karena  masih  banyak  adanya  madin  yang  dikelola secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan prosedur, ini juga disebabkan karena  kurangnya  pengawasan  serta  tidak  adanya  tindak  lanjut  dari pemerintah  setelah  mengeluarkan  ijin  operasional  madin  dan diindikasikan banyaknya madin yang berdiri ini lebih banyak disebabkan adanya  BOSDA  tetapi  kualitas  tidak  terjaga,  salah  satu  contoh  di Kecamatan Tutur Jumlah lembaga Madin sebelum adanya BOSDA hanya berkisar  20  lembaga,  tetapi  setelah  adanya  kebijakan  tentang  BOSDA jumlah  madin  bertambah  menjadi  44  lembaga  kemudian  adanya  perbub wajib  madin  jumlah  madin  bertambah  ada  13  lembaga  madin  baru  di Kecamatan Tutur sehingga total 57 lembaga, hal ini bisa menjadi kendala karena  dari  sekian  banyak  lembaga  yang  ada  ketika  ditelusuri  hanya beberapa  lembaga  saja  yang  memenuhi  standart  kualitas  madrasah diniyah.
Selain  itu  dalam  Perda  No.  4  Tahun  2014  Pasal  25  ayat  (2) “Kurikulum  Madrasah  Diniyah  dibuat  oleh  setiap  satuan  pendidikan dengan  mengacu  pada  Standar  Minimal  Kurikulum  Madrasah  Diniyah Kabupaten  Pasuruan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Tim  Pengembang Kurikulum  Diniyah”.  Sampai  diterapkannya  peraturan  ini,  Tim Pengembang  Kurikulum  Diniyah  belum  juga  terbentuk  dan  Kurikulum yang  dipakai  juga  belum  ada  standar  yang  ditetapkan  secara  resmi, sehingga  bisa  diibaratkan seseorang  yang  tidak  tahu  jalan  menuju Surabaya,  tetapi  disuruh  pergi  ke  Surabaya  tanpa  diberi  pentunjuk ,  ini apabila  tidak  segera  ditangani  bukannya  pendidikan  di  Pasuruan  lebih maju  tetapi  malah  akan  mengalami  kemunduran  karena  tidak  ada pedoman sejauh mana ukuran standart pendidikan yang diterapkan.
Selain  belum  terbentuknya  standart  kurikulum,  kondisi  daerah yang  ada  di  kabupaten  pasuruan  sangatlah  berbeda,  sehingga  perlu diperhatikan lebih dalam oleh pemerintah ketika kurikulum distandarkan secara  merata,  ini  menjadi  sebuah  kesenjangan  antara  masyarakat  yang berada  di  deerah  perkotaan  dengan  yang  berada  di  pedesaan,  terlebih pada  wilayah  pegunungan  yang  kondisi  lingkungan  masih  terdapat perbedaan  agama,  ini  sangatlah  tidak  memungkinkan  bila  standar kurikulum  disamakan  dengan  daerah  yang  berada  di  sekitar  pesantren. Jadi  alangkah  baiknya  sebelum  menyusun  kurikulum,  tim  pengembang
melakukan survey terlebih dahulu keadaan wilayah di seluruh kabupaten pasuruan agar tujuan pembelajaran   yang diinginkan bisa lebih mengena pada  objeknya  dalam  artian  peserta  didik  di  semua  wilayah  dan pembelajaran bisa berjalan dengan efektif tanpa adanya kesenjangan.
Dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Bupati  membentuk  Badan  Penjamin Mutu Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur’an atau disingkat BPM2T  Kabupaten  Pasuruan  untuk  menunjang  proses  pembelajaran Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) atau bentuk lain yang sejenis di Kabupaten Pasuruan berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari unsur sebagai berikut :
a. Dinas Pendidikan (Pergurag) Kabupaten Pasuruan;
b. Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan;
c. Organisasi Pendidikan Islam;
d. Robithoh Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren);
e. Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD);
f. Forum  Ukhwah  Pengembangan  Taman  Pendidikan  Al-Quran (FUPTPQ)
g. Kelompok kerja Pengawas Madrasah.
Dari  unsur  yang  masuk  dalam  BPM2T,  itu  semua  adalah  para pengambil kebijakan pendidikan sehingga perlu memasukkan dari unsur pelaku  pendidikan,  dalam  hal  ini  yang  langsung  terlibat  dalam pendidikan  semisal  Guru  Madin,  karena  apabila  hanya  dari  unsur pengambil  kebijakan  pendidikan  ini  dikhawatirkan  tidak  mengetahui secara  detail  tentang  realita  yang  terjadi pada  pelaku  pendidikan.  Inilah yang  selama  ini  masih  belum  bisa  terjalin  secara  harmonis  antara pengambil kebijakan dengan pelaku pendidikan secara langsung, hal ini juga  yang  menyebabkan  kemerosotan  pendidikan  di  Negara  kita khususnya  di  Pasuruan,  karena  pemerintah  dalam  hal  ini  selaku pengambil kebijakan sangat jarang untuk terjun langsung melihat kondisi pendidikan khususnya wilayah pedalaman, karena pemerintah menganggap semua SDM itu merata, sehingga cenderung yang dijadikan sampel  untuk  menentukan  standart  pendidikan  adalah  lembaga  yang wilayahnya  lebih  dekat  dengan  pusat  pemerintahan,  maka  jangan menyalahkan masyarakat bila peningkatan SDM ini menjadi lambat dan cenderung  tidak  membuahkan  hasil,  hal  inilah  yang  harus  menjadi catatan  khususnya  dalam  penerapan  perda  wajib  madin  agar  kejadian yang sebelumnya tidak terulang kembali.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memberikan bantuan sebesar  Rp  10  miliar.  Dana  sebesar  itu  digunakan untuk pelaksanaan kegiatan madrasah diniyah yang  ada  di  wilayah kabupaten setempat. Bantuan  sebesar  Rp  10  miliar  ini  sudah  dianggarkan  oleh Pemkab Pasuruan.
Dan pemberian bantuan tersebut
dilakukan untuk pelaksanaan  kegiatan Madin di  24  kecamatan.  Yakni, meliputi  bantuan  rehabilitasi  kelas  dan  kantor madrasah,  tetapi  pada realisasinya, madrasah tidak pernah menerima bantuan terkait dana yang telah  dianggarkan  oleh  pemkab,  bahkan berita  tentang  adanya  anggaran dari  pemerintah  juga  tidak  pernah  disampaikan  secara  oleh  langsung dalam hal ini Dinas Pendidikan ataupun Kemenag,  seyogyanya bantuan tersebut harus dibagi merata dengan jumlah madin yang ada di Pasuruan terutama  Madin  yang  berada  di  wilayah  plosok  yang  jelas  lebih membutuhkan  dari  pada  Madin  yang  berada  di  wilayah  perkotaan. Sehingga penerapan perda Madin ini masih perlu banyak pembenahan.
Dalam Pasal 31ayat (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun  yang  beragama  Islam  wajib  mengikuti  pendidikan  Madrasah Diniyah,  kecuali  yang  melaksanakan  pendidikan  khusus.  Pasal  ini menjelaskan  hanya  madrasah  diniyah  saja  yang  diwajibkan  dan mendapat  dukungan  penuh  dari  pemerintah,  sedangkan  dalam  Pasal  20 ayat  4  Dijelaskan  tidak  hanya  madrasah  diniyah  saja  yang  termasuk pendidikan  non  formal,  didalamnya  ada  TPQ  dll.  Sehingga  dirasa kurangnya  keadilan  pemerintah,  apabila  penekanan  pasal  ini  hanya tertuju  pada  madrasah  diniyah,  dan  hal  ini  bertentangan  dengan  tujuan Penyelenggaraan  pendidikan  di  Kabupaten  Pasuruan  yang  berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif antara formal dan non  formal,  Sekolah  dan  Madrasah,  antara  negeri  dan  swasta  dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama  dan  moral,  Hak  Asasi  manusia (HAM),  transparansi,  akuntabilitas,  responsif  gender,  dan  kultur masyarakat 2 .
Implementasinya  ada  sebuah  kesenjangan  antara  madrasah diniyah  dengan  pendidikan  non  formal  yang  lain  terutama  TPQ  yang hampir  diseluruh  wilayah  kabupaten  pasuruan  sudah  berdiri,  terjadi perebutan murid antara TPQ dan Madin menjadi sebuah fenomena yang menyebabkannya  perselisihan  satu  sama  lain,  hal  seperti  ini
2 Peraturan  daerah  kabupaten  pasuruan  Nomor  4  tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan pendidikan pasal 5 ayat 1
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
pemerintahdirasakurang mengkaji lebih dalam dampak yang diakibatkan bila tidak  ada  solusi  yang  sama-sama  membawa  hasil  positif,  meskipun sudah ada pembagian waktu antara TPQ dan Madin tetapi hal lain yang perlu  diperhatikan  adalah  psikologis  anak,  karena  kurang  lebih  10  jam anak akan ditempa pendidikan, hal ini menjadikan waktu belajar anak di rumah  akan  tidak  kondusif  karena  pikiran  mereka  sudah  kelelahan, kemudian  tradisi  yang  sejak  dulu  setelah  maghrib  terbiasa  mengaji  di mushollah-mushollah,  maka  lambat  laun  akan  punah,  sehingga  5  –  10 tahun  generasi  di  masa  depan,  anak  sudah  tidak  terbiasa  untuk  mengaji ke mushollah.
Inilah  yang menjadi sebuah kerugian bagi kita, ketika anak-anak sudah  enggan  ke  mushollah,  maka  secara  tidak  langsung  ini  akan menghilangkan tradisi yang sudah di bangun oleh para ulama’ terdahulu, sangat  memprihatinkan  jika  apa  yang  terjadi  sekarang  tidak  segera mendapatkan  solusi,  karena  pendidikan  seperti  ngaji  di  langgar,  majelis taklim  meskipun  secara  formal  dianggap  sebagai  hal  biasa,  tetapi  kita tidak boleh memandang sebelah mata pendidikan tersebut, karena kalau dilihat dari kualitas pendidikan secara merata, hasil pendidikan di surau, langgar  dll,  jauh  lebih  bisa  mengena  dan  anak  lebih  mudah  mengingat dari  pendidikan  di  sekolah,  ini  yang  menjadi  problematika  yang  harus segera mendapatkan solusi agar warisan leluhur tidak punah begitu saja.
2. Pendidikan Multikultural
ۡمُكَمَر ۡكَأ  َّنِإ ْۚ آَٰىُفَراَعَتِل َلِئَٰٓاَبَقَو اٗبىُعُش  ۡمُكََٰنۡلَعَجَو  َٰىَثنُأَو ٖرَكَذ نِّم مُكََٰنۡقَلَخ اَّنِإ ُساَّنلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي
ٞريِبَخ ٌميِلَع َ َّللَّٱ  َّنِإ  ْۚۡمُكَٰىَقۡتَأ ِ َّللَّٱ َدنِع
Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa- bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal. Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu  disisi  Allah ialah  orang  yang  paling  takwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya  Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Pendidikan  multikultural  adalah  proses  pengembangan  seluruh potensi  manusia  yang  menghargai  pluralitas  dan  heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama). Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke  dalam  sistem  pendidikan  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip persamaan  (equality),  saling  menghormati  dan  menerima  serta memahami  dan  adanya  komitmen  moral  untuk  sebuah  keadilan  sosial.
Pendidikan  multikultural  berawal  dari  berkembangnya  gagasan  dan kesadaran tentang interkulturalisme seusai Perang Dunia II. Kemunculan gagasan  dan  kesadaran  interkulturalisme  ini  selain  terkait  dengan perkembangan  politik  internasional  menyangkut  HAM,  kemerdekaan dari  kolonialisme,  diskriminasi  rasial,  dan  lain-lain,  juga  karena meningkatnya  pluralitas  di  negara-negara  Barat  sendiri  sebagai  akibat dari  peningkatan  migrasi  dari  negara-negara  baru  merdeka  ke  Amerika dan  Eropa.  Pendidikan  multikultural  sebenarnya  merupakan  sikap “peduli”  dan  mau  mengerti  (difference)  atau  “politics  of  recognition” politik  pengakuan  terhadap  orang-orang  dari  kelompok  minoritas. Pendidikan  multikultural  melihat  masyarakat  secara  lebih  luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “indiference” struktur rasial, tetapi  paradigma  pendidikan  multikultural  mencakup  subjek-subjek mengenai  ketidakadilan,  kemiskinan,  penindasan,  dan  keterbelakangan kelompok-kelompok  minoritas  dalam  berbagai  bidang:  sosial,  budaya, ekonomi,  pendidikan,  dan  lain  sebagainya.  Tujuan  pendidikan  Islam bukan  sebatas  mengisi  pikiran  siswa  dengan  ilmu  pengetahuan  dan materi  pelajaran,  akan  tetapi  membersihkan  jiwanya  yang  harus  diisi dengan  akhlak  dan  nilai-nilai  yang  baik  dan  dikondisikan  supaya  biasa menjalani  hidup  dengan  baik.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  tujuan pendidikan  multikultural,  yaitu  untuk  menciptakan  kehidupan  yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk. 3
Pendidikan  multikultural  adalah  merupakan  suatu  gerakan pembaharuan  dan  proses  untuk  menciptakan  lingkungan  pendidikan yang setara untuk seluruh siswa. Sebagai sebuah gerakan pembaharuan, istilah  pendidikan multicultural  masih  dipandang  asing  bagi  masyarakat umum,  bahkan  penafsiran  terhadap  definisi  maupun  pengertian pendidikan  multicultural  juga  masih  diperdebatkan  di  kalangan  pakar pendidikan. 4
Pendidikan  multikultural  adalah  proses  dan  strategi  untuk membentuksikap  setiap  orang  untuk  menghormati  orang  lain  dengan berbagai  perbedaan  yang  ada  pada  dirinya  dariaspekbudaya,  ras,  etnik, agama,  kels  sosial,  maupun  gender  dengan  yang  dimiliki  orang  lain,
3 Rustam  Ibrahim  et  al.,  “PENDIDIKAN  MULTIKULTURAL :  Pengertian  ,  Prinsip  ,  Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam” 7, no. 1 (2013): 129–154.
4 Akhmad Hidayatullah and Al Arifin, “The Implementation of Multicultural Education in the Educational Practices in Indonesia .” 1, no. 1 (n.d.): 72–82.
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
karena setiap orang memiliki dimensi yang berbeda dalam pengalaman, pikiran, persepsi, sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 5
Pendidikan  multikultural  berpendapat  bahwa  tidak  setiap  siswa dapat  diajarkan  dengan  cara  yang  sama  karena  pada  dasarnya  setiap individu  memiliki  perbedaan.  Tujuan  dari  pendidikan  multikultural adalah untuk menyediakan semua siswa (termasuk di arus utama dan di historis  kelompok  minoritas  yang  kurang  beruntung)  dengan  yang diperlukan  keterampilan,  sikap,  dan  perspektif  berfungsi  dalam komunitas  mereka  dan  memenuhi  tantangan  dari  dunia  global  dan teknologi.Reformasi kurikulum multikultural melibatkan lima dimensi:
a. integrasi  konten,  mengacu  pada  penggunaan  contoh  dan  topik  dari berbagai  budaya  dan  kelompok  etnis  untuk  menggambarkan  konsep dan teori-teori dalam suatu subyek.
b. konstruksi pengetahuan, berfokus pada jalan pengetahuan di berbagai bidang  studi  yang  dibuat  dan  bagaimana  seseorang  budaya  asumsi, pengalaman, dan perspektif mempengaruhi pengetahuan dibangun.
c. prasangka  pengurangan,  untuk  membantu  siswa  meneliti  prasangka mereka  tentang  orang  lain,  terutama  orang-orang  di  kelompok minoritas,  dan  mengembangkan  sikap  positif  terhadap  semua manusia.
d. pedagogi ekuitas, dicapai ketika seorang guru mampu menyesuaikan strategi  pengajaran  dengan  siswa  gaya  belajar  untuk  memastikan keberhasilan  akademik  setiap  siswa,  pemberdayaan  budaya  sekolah dan sosial struktur.
e. Pedagogi  adil,  Dimensi  ini  mensyaratkan  bahwa  budaya  dan organisasi  dari  sekolah  terstruktur  di  sedemikian  rupa  untuk memastikan  kesetaraan  dan  pemberdayaan  bagi  siswa  dari  semua kelompok.
Bangunan  pada  lima  dimensi,  Bank  (1994,  2006,  2008) mengusulkan  empat  tingkat  di  mana  pendidikan  multikultural  dapat didekati:  a)  kontribusi,  b)  aditif,  c)  transformatif,  dan  d)  aksi  sosial. Kontribusi  tingkat  fitur  penggunaan  pelajaran  dan  kegiatan  yang merayakan  pahlawan,  liburan,  dan  khusus  Peristiwa  budaya  tertentu. Meskipun  masuknya  topik  ini,  berbagai  pandangan  tidak  ditekankan dalam  pendekatan  ini.  Tingkat  aditif  menambah  keragaman  ke kurikulum  dengan  memasukkan  literatur  oleh  atau  tentang  orang-orang dari  beragam  budaya  kelompok  untuk  kurikulum  mainstream.  Namun,
5 Majalah Ilmiah Pawiyatan, “Kebijakan Pendidikan Multikultural Di Indonesia” (2015): 2–3.
penggabungan  pandangan  seperti  dan  konten  tidak  berubah  atau mengubah  kurikulum  dasar,  sebagai  interpretasi  terus  mencerminkan perspektif  kelompok  dominan.  Sebaliknya,  tingkat  transformatif perubahan  struktur  kurikulum  dengan  mendorong  siswa  untuk mengadopsi perspektif kelompok minoritas. Akhirnya, tingkat aksi sosial merupakan  langkah  lebih  lanjut  dengan  meminta  siswa  tidak  hanya untuk  memahami  pandangan  dan  perspektif  orang  lain,  tetapi  untuk mengambil tindakan untuk membawa perubahan sosial.
Tujuan  resmi  pendidikan  multikultural  adalah  untuk  memastikan bahwa  ada  konsensus  dari  "hanya"  masyarakat  dan  "persatuan  dalam keberagaman" 6
Adapun  standar  komptensi  pendidikan  multikultural  sebagai berikut:
a. Aspek Kognitif
1) Siswa  memahami  konsep  dasar  secara  filosofi  tentang  agama, budaya, etnis dan bahasa
2) Siswa  memahami  perbedaan  agama,  budaya,  etnis  maupun bahasa pada setiap warga Negara
3) Siswa  memahami  konsep  dasar  pluralisme/kebhinekaan  sebagai salah  satu  pilar  pembentukan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
b. Aspek Afektif
1) Siswa mempunyai sikap yang positif terhadap perbedaan agama, budaya, etnis maupun bahasa pada setiap warga Negara
2) Siswa  dapat  menerima  dan  menghargai  perbedaan  –perbedaan etnik, agama , bahasa dan budaya dalam lingkungan sekolah dan masyarakat.
3) Siswa  mampu  menghormati  hak-hak  individu  Warga  Negara tanpa  membedakan  latar  belakang  etnik,  agama,  bahasa  dan budaya  dalam  semua  sektor  sosial,  pendidikan,  ekonomi,  politik dan lainya
4) Siswa  dapat  bersikap  adil  dan  mengembangkan  rasa  keadilan bagi  semua  Warga  Negara  tanpa  membedakan  latar  belakang etnik,  agama,  bahasa  dan  budaya  dalam  semua  sektor  sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan lainya
6 Yuankun  Yao  et  al.,  “Different  Drummers:  International  Perspectives  on  Multicultural Education,” International Journal of Multicultural Education 11, no. 2 (2009): 1–17.
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
5) Siswa  mempunyai  minat  yang  tinggi  terhadap  pola  pergaualan yang multikultur.
c. Aspek Psikomotor
1) Siswa dapat melakukan kerjasama secara multietnik, multiagama, multibahasa dan multibudaya dalam kehidupan sehari-hari.
2) Siswa dapat mengembangkan tindakan-tindakan yang berorientasi  pada  kemanusiaan  tanpa  membedakan  perbedaan
agama, budaya, etnik maupun bahasa.
3. Implementasi Perda Madin Perspektif Pendidikan Multikultural
Dalam  Pasal  50  ayat  (1)  Penerimaan  Peserta  Didik  baru  untuk setiap  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  dilaksanakan  secara berkeadilan,  objektif,  akuntabel  dan  transparan  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan  Perundang-undangan. Ayat  (4)  Sertifikat  BTQ  dan ijazah/raport/Surat  Keterangan  Madrasah  Diniyah  menjadi  salah  satu syarat  penerimaan  masuk  lembaga  pendidikan  bagi  Calon  Peserta  Didik yang beragama Islam pada masing masing jenjang.
Adanya    pasal  ini  sangat  membantu  untuk  perkembangan madrasah diniyah, yang selama ini masih dipandang sebelah mata. Tetapi dalam  pandangan  masyarakat  hal  ini  dianggap  berlebihan  karena  dapat diasumsikan bahwa pendidikan non formal ikut mengatur peraturan yang ditetapkan  dalam  pendidikan  formal,  sedangkan  dalam  perda  sudah  ada tupoksi masing-masing, dalam perda dijelaskan (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan  bagi  warga  masyarakat  yang  memerlukan  layanan pendidikan  yang  berfungsi  sebagai  pengganti,  penambah,  dan/atau pelengkap  pendidikan  dalam  rangka  mendukung  pendidikan  sepanjang hayat.  (2)  Pendidikan  nonformal  berfungsi  mengembangkan  potensi Peserta  Didik  dengan  penekanan  pada  pembentukan  sikap,  religiusitas, professional,  penguasaan  pengetahuan  dan  keterampilan  fungsional. 7 Ini menjelaskan  bahwa  adanya  pendidikan  non  formal  tersebut  sebagai penambah / pelengkap bagi pendidikan formal, sehingga kurang tepat bila pendidikan  non  formal  ikut  mengatur  ketetapan  yang  ada  pada pendidikan  formal,  kecuali  ada  sinergitas  antara  pendidikan  formal  dan non formal tanpa ada yang merasa dirugikan.
Dalam  hal  ini  kami  asumsi  yang  berkembang  di  masyarakat, apabila  peraturan  tersebut  diberlakukan  maka  hal  tersebut  akan  menjadi
7 Peraturan  daerah  kabupaten  pasuruan  Nomor  4  tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan pendidikan pasal 20 ayat 1 dan 2
sebuah bumerang bagi sekolah / madrasah swasta / negeri yang bercorak islam,  karena  dengan  diperketatnya  peraturan  penerimaan  peserta  didik ini  akan  lebih  menguntungkan  bagi  sekolah  non  muslim  yang kemungkinan  besar  tidak  akan  menerapkan  peraturan  seperti  itu,  karena sebagian besar masyarakat yang anaknya tidak memiliki surat keterangan / ijazah madrasah diniyah akan lebih memilih menyekolahkan anaknya di lembaga non muslim. Hal ini akan dapat diantisipasi apabila pemerintah mau  bekerja  sama  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  sekolah  non muslim,  jika  peraturan  ini  diberlakukan,  tetapi  rasanya  sulit  untuk direalisasikan  karena  peraturan  daerah  ini  jelas  tidak  ada  dampak  yang positif bagi sekolah non muslim.
Oleh karenanya dalam perpekstif pendidikan multikultural, perlu adanya  mempertimbangkan  keberadaan  pendidikan  agama  selain  islam, melihat  tujuan  penyelenggaraan  pendidikan  di  Kabupaten  Pasuruan dalam  Pasal  4  ayat    yaitu  Penyelenggaraan  pendidikan  di  Kabupaten Pasuruan  secara  umum  bertujuan  untuk  membentuk  manusia  yang beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia, menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama,  sehat  jasmani  dan  rohani,  berilmu, cakap, kreatif, mandiri, memiliki keterampilan hidup ( life skills ), menjadi warga  negara  yang  demokratis  dan  cinta tanah  air,  responsif  gender  dan bertanggung jawab.
Tujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tersebut  secara khusus mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. agamis,memiliki keseimbangan antara IMTAQ dan IPTEK;
b. memiliki rasa cinta tanah air;
c. menghargai  perbedaan  agama,  suku  bangsa,  sosial  budaya  dan ekonomi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  selaras dengan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
d. dapat membaca,  menulis  dan memahami  Al-Qur’an  secara  baik  dan benar bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama non Islam, dapat  memahami  isi  kitab  suci  sesuai  dengan  ajaran  agama  yang dianut;
e. mendorong  berfikir  kreatif,  inovatif  dan  ilmiah  untuk  melahirkan karya ilmiah dan teknologi tepat guna;
f. memiliki  kecakapan  hidup  yang  dapat  meningkatkan  daya kompetitif;
g. mampu  mengembangkan  seni  budaya  daerah  yang  bermutu  dan bermartabat  dalam  kerangka  budaya  bangsa  sesuai  dengan  kondisi
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
lingkungan  satuan  pendidikan  untuk  meningkatkan  nilai  seni  daerah dan ekonomi daerah;
h. memiliki daya saing tinggi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan/atau memiliki jiwa kewirausahaan; dan
i. mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

## KESIMPULAN
Bahwa kita harus bisa menghargai segala perbedaan yang ada, tetapi hal  ini  tidak  ada  kesesuian  dengan  perbup  yang  menjelaskan  secara  khusus dan mewajibkan bagi setiap pemeluk agama islam untuk mensukseskan wajib madin, tetapi bagi agama lain tidak ada aturan yang mengikat, sehingga perlu adanya  pertimbangan  apabila  dengan  adanya  madin  dianggap  sebagai  suatu terobosan  untuk  memperbaiki  moral  bangsa,  maka  hal  tersebut  harus diberlakukan disemua agama yang ada di Indonesia.  Karena sebenarnya ada proses  pembelajaran  yang  mirip  madrasah  diniyah  di  agama  hindu,  tetapi karena  kurangnya  dukungan  dari  pemerintah,  perjalanan  lembaga  tersebut seakan  akan  tidak  menemui  titik  terang,  sehingga  pembelajaran  juga  belum bisa  dikatakan  maksimal,  karena  sangat  terbatasnya  dari  segi  sarana prasarana  maupun  yang  lain.  Maka  sebagai  sikap  toleransi  kita  kepada sesama  masyarakat  perlu  adanya  pengakuan  dan  bila  perlu  dibentuk  juga lembaga pendidikan semacam diniyah di agama selain islam, bila hal ini bisa direalisasikan,  maka  kebijakan  wajib  madin  akan  dapat  berjalan  sesuai dengan  harapan  tanpa  adanya  pihak  yang  merasa  dirugikan,  karena  semua akan kembali pada satu tujuan yaitu memperbaiki moral bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Maksum,  2011, Pluralisme  dan  multikulturalisme  paradigma  baru Pendidikan  Agama  Islam  di  Indonesia ,  Malang:  Aditya  dan  Media Publishing.
Al-Qordawi, Y. 2000. Islam Abad 21 . Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
Azra.A,  26  Agustus  2010. Pendidikan  Agama  Multikultural ,  (online)  (dari copyright  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  di  akses  26 Agustus 2010).
Baidhawy,  Z.  2005. Pendidikan  Agama  Berwawasan  Multikultural .  Jakarta: Erlangga.
Bukhori & Muslim. Shaheh BukhariMuslim , Hadist 519 tentang kematian.
Daradjat, Z. dkk. 1992. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
El-Ma’hady,  M.  27  Mei  2010. Artikel  Multikulturalisme  dan  Pendidikan Multikultural .(Online).(http://www.pendidikan Network.co.
id,
diakses 27 Mei 2010).
Fadjar,  M.  1998. Visi  Pembaharuan  Pendidikan  Islam. Jakarta  Pusat: Lembaga  Pengembangan  Pendidikan  dan  Penyusunan  Naskah Indonesia (LP3NI).
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...