## PERAN MODERASI BERAGAMA TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)
Jamiliya Susantin 1 , Syamsul Rijal 2 , Moh. Afiful Khair 3 , Mujiburrohman 4 1,2,3,4 Universitas Islam Madura Pamekasan jamiliyasusantin@gmail.com,

## Abstract
The purpose of this study is to examine the decision of the Surabaya district  court  that  granted  the  application  for  interfaith  marriage. Then  it  is  analyzed  with  religious  moderation  applied  in  Indonesia. The  results  show  that  the  legalization  of  interfaith  marriages essentially  violates  the  rules  of  sharia,  and  also  becomes  a  topic  of discussion  on  the  idea  of  religious  moderation  because  the government is currently aggressively working on the idea of religious moderation  through  the  ministry  of  religion  in  Indonesia. Furthermore,  this  research  also  provides  recommendations  to  the Indonesian  government  to  provide  a  breakthrough  in  religious moderation in Indonesia. And how should the role of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia mediate this old case.
Keywords : Religious Moderation, Interfaith Marriage.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji tentang putusan pengadilan negeri  Surabaya  yang  mengabulkan  permohonan  perkawinan  beda agama.  Lalu  kemudian  dianalisis  dengan  moderasi  beragama  yang diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya legalisasi  perkawinan  beda  agama  hakikatnya  melabrak  aturan syari’ah,  juga  menjadi  bahan  perbincangan  pada  ide  moderasi beragama  karena  saat  ini  pemerintah  begitu  gencar  menggodok  ide moderasi  beragama  lewat  kementrian  agama  di  Indonesia.

## Jamiliya Susantin, dkk
Selanjutkan  penelitian  ini  juga  memberikan  rekomendasi  kepada pemerintah  Indonesia  untuk  memberikan  gebrakan  moderasi beragama di Indonesia. Dan bagaimana seharusnya peran Kementrian Agama Republik Indonesia menengahi kasus lama ini.
Kata Kunci : Moderasi Beragama, Perkawinan Beda Agama.

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang plural yang dibangun oleh masyarakat diberbagai  suku,  ras,  agama  dan  adat-istiadat.  Salah  satu  sisi  pluralisme masyarakat  Indonesia  yang  paling  mendasar  untuk  dipahami  adalah Kemajemukan  atas  agama  dan  kepercayaan  yang  dianut,  agama  dan kepercayaan  tersebut  yang  diakui  oleh  pemerintahan  Indonesia  adalah islam,  krinten,  hindu,  budha,  katolik  dan  konghucu  dengan  eksistensi jaminan dari keenam kepercayaan tersebut tertuang dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang  Dasar  1945.  Dimana  negara  berasaskan  ketuhanan  yang maha esa dan dilanjutkan dengan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. 1 Dari  keberagaman  agama dan  kepercayaan  tersebut  menimbulkan  implikasi  pada  hukum perkawinan Indonesia yang notabene masyarakatnya memiliki agama dan aliran kepercayaan berbeda.
Perkawinan  beda  agama  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh sepasang  suami  dan  istri  yang  berbeda  agama  atau  berbeda  negara  yang berimplikasi pada perbedaan peraturan diantara keduanya baik syarat dan pelaksanaannya  sesuai  dengan  hukum  masing-masing  dengan  tujuan untuk membina keluarga yang Bahagia berdasarkan asas ketuhanan yang maha esa. 2
1 Lihat di https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf diakses pada tanggal 11 juli 2022
2 Rusli dan R. Rama, Perkawinan Antar Agama dan Maslahnya, (Bandung: Pionir Jaya, 2000), hal. 16.
Polemik sah dan tidaknya perkawinan beda agama Kembali dibahas, masalah  ini  bukan  masalah  baru  di  dunia  hukum  nasional,  akan  tetapi makin  kesini  perkawinan  beda  agama  semakin  tinggi.  Dan  tidak  sedikit perkawinan  yang  semula  seagama,  namun  pasca  menikah  pihak keluarga Kembali pada agama masing-masing.
Fenomena baru tersebut adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  916/Pdt.P/2022/PN  Sby. 3 Dengan  hasil  putusan  menyampaikan mengabulkan dengan alasan berdasarkan Yurisprudensi penetapan nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska  tertanggal  21  Agustus  2013  dan  penetapan nomor  :  3/Pdt.P/2015/PN.  Llg.  Tertanggal  27  Februari  2015  yang  pada intinya merujuk pada UU 1945 pasal 27, 29 bahwa seluruh warga negara memiliki  hak  yang  sama  dalam  hukum,  baik  hak  asasi  untuk melangsungkan  perkawinan  dengan  sesame  warga  negara  sekalipun berlainan agama, kemudian Negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.
Selanjutnya  merujuk  pada  UU  nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia,  pasal  10  ayat  1  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Kemudian dalam Undang-undang nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan    tidak  diatur  secara  tegas terhadap hal perkawinan beda agama sedangkan secang secara fakta sosial yang  terjadi  di  masyarakat  saat  ini  membutuhkan  solusi  agar  tidak menimbulkan  dampak  yang  berkepanjangan  di  generasi  selanjutnya  dan juga  memberikan  dampak  negatif  dalam  kehidupan  masyarakat  dan beragama.
Maka,  penting  sekali  moderasi  beragama  berperan  dalam menghadapi  polemic  perkawinan  beda  agama  yang  tak  kunjung  usai  dan tidak  menemukan  solusi.  Dengan  melihat  fakta  sosial  sudah  tidak
3 Lihat di https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a41231313530353 6.html di akses pada tanggal 10 juli 2022

## Jamiliya Susantin, dkk
260 | Kariman , Volume 10, Nomor 02, Desember 2022
bersahabat lagi dengan fatal hukum terkait situasi dan kondisi perkawinan beda agama.

## Legalitas Perkawinan Beda Agama
Perkawinan  dalam  Undang-undang  No.  1  tahun  1974  menyebutkan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang  Wanita  seabgai  suami  istri  dengan  tjuan  untuk  membentuk keluarga atau rumah tanga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. 4
Selanjutnya  dalam  pasal  2  disebutkan  bahwa  perkawinan  dianggap sah apabila perkawinan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.  Dalam  UU  perkawinan  sendiri  tidak  disebutkan  secara khusus tentang perkawinan beda agama.
Perkawinan beda agama adalah praktek perkawinan yang dilakukan antara  pria  dan  Wanita  yang  mempunyai  perbedaan  pada    agama  dan keyakinan.  Perkawinan  beda  agama  bisa  dilakukan  dengan  terang- terangan  juga  sembunyi-sembunyi.  Indonesia  merupakan  negara  yang menganut  banyak  agama,  maka  sudah  sering  perbedaan  agama menimbulkan  hubungan  antara  kelompok  dan  indvidu  dan  individu dengan  individu,  dengan  berbagai  macam  agama  tanpa  mengkroscek konflik  sosial  secara  normative  pada  generasi  selanjutnya.  Hubungan  ini akan  berdampak  pada  hubungan  yang  diikat  dengan  perkawinan  beda agama.
Dalam islam Perkawinan beda agama dijelaskan dengan tegas dalam surat al-baqarah ayat 221 yaitu:
4 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1. Lihat di http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf di akses 19-11-2022
كِر ْشُمْلا اي ُح ِكْنَح اَلَو ت َح  ِج ۗ َّنِم ْؤُي ى َّو  ٍث َ كِر ْشُّم  ْنِ م  ٌدْي َخ  ٌثَنِم ْؤُّم  ٌثَمَاَلَو ۚ ْم ُ كْخَب َج ْع َ ا  ْي َ ل اي ُح ِك ْنُح اَلَو ت َح  َنْي ِكِر ْشُمْلا ۗ ا ْيُن ِم ْؤُي ى ۗ ْم ُ ك َت َج ْع َ ا  ْي َ ل َّو  ٍك ِر ْشُّم  ْنِ م  ٌدْي َخ  ٌنِم ْؤُّم  ٌدْت َع َ ل َو لو ُ ا ى ِرا َّنلا ىَلِا  َنْي ُع ْدَي  َك ُ للّا َو ْي ُع ْدَي ۚ هِن ْذِاِة ِةَرِفْغَم ْ لا َو  ِثَّنَج ْ لا ى َ ل ِا ا َتُي َو ا  ُن ِ ي ي هِخ َ ن ْو ُر َّ ك َ ذَخَي ْم ُى َّ ل َع َ ل  ِسا َّنلِل ࣖ
Janganlah  kamu  menikahi  perempuan  musyrik  hingga  mereka beriman!  Sungguh,  hamba  sahaya  perempuan  yang  beriman  lebih baik  daripada  perempuan  musyrik,  meskipun  dia  menarik  hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki- laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik  hatimu.  Mereka  mengajak  ke  neraka,  sedangkan  Allah mengajak  ke  surga  dan  ampunan  dengan  izin-Nya.  (Allah) menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepada  manusia  agar  mereka mengambil pelajaran.
Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa diharamkan seorang laki-laki muslim  menikahi  Wanita musyrikah  atau  ahli  kitab. Namun  islam mengecualikan  muslim  menikahi  Wanita  ahli  kitab.  Sebagaimana disebutkan dalam surat al-maidah ayat 5, yakni:
تِ ي َّطلا ُمُك َ ل َّ ل ِح ُ ا  َم ْي َي ْ ل َ ا ُۗج ت ِك ْ لا ايُح ْو ُ ا  َنْي ِذ َّ لا  ُما َع َط َو ٌّ ل ِح  َب ْم ُ ك َّ ل ْم ُى َّ ل ٌّ ل ِح ْم ُ ك ُما َع َط َو ن َص ْح ُم ْ لا َو َن ِم  ُج ن ِم ْؤ ُم ْ لا ن َص ْح ُم ْ لا َو  ِج ت ِك ْ لا ايُح ْو ُ ا  َنْي ِذ َّ لا  َن ِم  ُج ا َذ ِا  ْم ُ كِلْت َ ق  ْن ِم  َب ا َدْي َ غ  َنْيِن ِص ْح ُم  َّنُو َرْي ُجُا  َّنُوْيُمُخْيَح س ُم ْي ِذ ِخَّخُم ا َ ل َو  َنْي ِح ِف ٍۗنا َد ْخَا ُ ف ْ كَّي  ْن َم َو ه ُ ل َم َع  َطِت َح  ْدَقَف  ِناَمْي ِا ْ لاِة  ْر ا ْ لا ىِف  َي ُوَو خ ْ لا  َن ِم ِة َر ِخ َنْي ِر ِس ࣖ
Pada  hari  ini  dihalalkan  bagimu  segala  (makanan)  yang  baik. Makanan  (sembelihan)  Ahlulkitab  itu halal  bagimu dan  makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan- perempuan  yang  menjaga  kehormatan  di  antara  perempuan- perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan  di  antara  orang-orang  yang  diberi  kitab  suci  sebelum kamu,  apabila  kamu  membayar  maskawin  mereka  untuk

## Jamiliya Susantin, dkk
menikahinya,  tidak  dengan  maksud  berzina,  dan  tidak  untuk menjadikan  (mereka)  pasangan  gelap  (gundik).  Siapa  yang  kufur setelah  beriman,  maka  sungguh  sia-sia  amalnya  dan  di  akhirat  dia termasuk orang-orang yang rugi.
Maksud  ayat  tersebut  yaitu  intinya  Allah  memperbolehkan  muslim menikahi  Wanita  ahli  kitab  yakni  yahudi  dan  Nasrani.  Dalam  kasus  ini mayoritas  ulama  menganggap  praktek  tersebut  hukum makruh  tanzih bukan makruh tahrim. Intinya seorang muslim lebih baik menikah Wanita Muslimah,  karena  apabila  melawan  menikah  Wanita  ahli  kitab  berarti melawan yang lebih utama. Akan tetapi hal ini tidak dosa.
Adapun  bentuk  wujud  keluarga  yang  berlatar  belakang  beda  agama Kehidupan  keluarganya  tidak  akan  terwujud  secara  sempurna,  kecuali pasangan suami istri berpegang teguh pada agama yang sama. Namun jika agama keduanya berbeda akan banyak kesulitan dalam menjalani bahtera rumah  tangga,  baik  melaksanakan  ibadah,  mendidik  anak,  mengatur makanan  (boleh  dan  tidak  dimakan  dalam  agamanya),  dan  pembinaan tradisi keagamaan.
Adapun  wujud  dari  bunyi  Undang-undang  nomor  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  pasal  2  ayat  (1)  yang  berbunyi:  ”Perkawinan  adalah sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu”.  Kemudian  ayat  2  pasal  2  berbunyi;  “Tiap-tiap perkawinan  di  catat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.” 5 Hal  ini  sudah  terjawab  bahwa  perkawinan  beda  agama  tidak diperboleh secara hukum positif dan perkawinannya tidak sah.
Maka, dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaqon  gholidhan untuk  mentaati perintah  Allah  dan  melaksanakaanya  merupakan  ibadah.  Perkawinan bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah warahmah.

## Definisi Moderasi Beragama
Menurut  yusuf  al-qardawi 6 moderat  adalah  perbuatan  yang mengandung  adil,  perwujudan  dari  rasa  aman,  persatuan  dan  kekuatan. Agar  dapat  mencapai  sikap  tersebut  penting  untuk  memiliki  pemahaman yang  komprehensif  pada  keyakinan  agama  masing-masing.  Yusuf  al- qardawi  memandang  moderat  yaitu  untuk  mengangkat  nilai-nilai  sosial, seperti  musyawarah,  keadilan,  kebebasan,  hak-hak  manusia  dan  hak-hak minoritas.
Moderasi  adalah ajaran  inti  agama  islam,  dan  islam moderat  adalah paham keagamaan yang relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, suku, ras dan adat-istiadat suku itu sendiri. Perbedaan pemahaman  keagamaan  adalah  fakta  sejarah  dalam  islam.  Keberagaman tersebut  disebabkan  oleh  dialektika  antara  teks  dan  fakta  sosial.  Dan berbagai  metode  pemikiran  itu  muncul  untuk  menyelesaikan  masalah tersebut sehingga muncul term-term yang mengikuti kata islam dibelakang seperti islam fundamental, islam liberal, islam progresif, islam moderat dan banyak lagi lainnya. Maka moderasi seperti itu disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-baqarah ayat 143 yakni:
ذ َ كَو ن ْ ل َع َج  َكِل ۤا َد َى ُش اْيُن ْي ُ كَتِ ل ا ًط َس َّو  ًث َّم ُ ا  ْم ُ ك ۗ ا ًد ْي ِى َش  ْمُكْيَلَع  ُلْي ُس َّرلا  َنْيُكَيَو  ِساَّنلا ىَلَع  َء ا َم َو َج ا َى ْي َ ل َع  َج ْ ن ُ ك  ْي ِت َّ لا َ ة َ ل ْت ِق ْ لا اَن ْ ل َع ل َع  ُب ِل َ قْنَّي  ْنَِّمِ َ ل ْي ُس َّرلا  ُعِت َّ تَّي  ْن َم  َم َ ل ْعَنِل ا َّ ل ِا ِۗهْيَب ِق َع ى ْجَنا َ ك ْ ن ِا َو ُ للّا ى َد َو  َنْي ِذ َّ لا ى َ ل َع ا َّ ل ِا ًة َدْيِت َ ك َ ل ۗ ُ للّا َ نا َ ك ا َم َو ۗ ْم ُ كَكاَمْي ِا  َعْي ِيُيِل َ للّا َّ ن ِا ٌم ْي ِح َّر ٌ ْو ُء َر َ ل  ِساَّنلاِة
6 Yusuf qardhawi adalah salah satu tokoh yang memiliki pemikiran modrat, qardhawi dkenal sebagi penceramah, pemikir dan penulis produktif hingga tulisannya tidak kurang dari 130an dengan berabgai tema yang berprinsip pada wasathoniyah. Program yang disampaikan dengan pendekatan moderat ini menjadi salah satu acara yang diminati oleh banyak kalangan. Banyak dukungan agar konsep pemikiran ini dapat berkembang seperti Emir Qatar, al-syaeikh hamad bin khalifah ali tsani, dan mendirikan pusat kajian dengan nama syeih yusuf al-qardhawi. See Ahmad Dumyathi Bashori, Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolak Ukur Moderasi Dan Pemahaman Erhadap Nash . Jurnal Dialog, Vol 36 No 1 Agustus 2013 di laman https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/73/47 akses 12-07-2022

## Jamiliya Susantin, dkk
Demikian  pula  Kami  telah  menjadikan  kamu  (umat  Islam)  umat pertengahan) 7 agar  kamu  menjadi  saksi  atas  (perbuatan)  manusia dan  agar  Rasul  (Nabi  Muhammad)  menjadi  saksi  atas  (perbuatan) kamu.  Kami  tidak  menetapkan  kiblat  (Baitulmaqdis)  yang  (dahulu) kamu  berkiblat  kepadanya,  kecuali  agar  Kami  mengetahui  (dalam kenyataan)  siapa  yang  mengikuti  Rasul  dan  siapa  yang  berbalik  ke belakang.  Sesungguhnya  (pemindahan  kiblat)  itu  sangat  berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan  menyia-nyiakan  imanmu.  Sesungguhnya  Allah  benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. 8
Kalimat ذ َ كَو ن ْ ل َع َج  َكِل ا ًط َس َّو  ًث َّم ُ ا  ْم ُ ك yang menjadi tolak ukur dari makna “moderasi Beragama”, sehingga moderasi beragama dimaknai juga sebagai wasathoniyah yang  mengandung  pemahaman  bahwa  suatu  ajaran  yang diterapkan  dalam  dunia  islam  untuk  mengatur  umatnya  senantiasa berbuat  adil,  sikap  yang  memposisikan  ditengah-tengah,  tidak  ke  kanan maupun ke kiri demi kemaslahatan dan kedamaian dunia.
Dalam  suatu  negara  memang  seharusnya  memperkuat  moderasi beragama.  Seperti  halnya  negara  Indonesia  yang  termasuk  dalam  negara homogen  yang  padat  penduduk  dan  padat  budaya,  suku,  ras,  dan  agama. Hal  ini  akan  mudah  terkontaminasi  dan  terjadi  gesekan  antar  kelompok atau  lebih  terhadap  antar  umat  beragama.  Sehingga  penting memberikan pemahaman  antar  kelompok  bahwa  nilai-nilai  bersikap  dalam  konteks keberagaman  dapat  menghindari  dan  terhindar  dari  sifat  egoisme, intoleran, diskriminatif dan sebagainya. 9
7 Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku.
8 Terjemah aplikasi kemenag in word 2019
9 Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, “Mengembangkan Moderasi Pendidikan IslamMelalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, RI, AYAH”, Vol. 4, No. 01 (Januari-Juni 2019), 21.

## Metodelogi penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan (Library  Research ) dab bersifat deskriptif analitis. Dengang sumber primernya yakni: Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun  1974.  Sedangkan  sumber  sekundernya  adalah  buku-buku  tentang hukum perkawinan islam di Indonesia.

## Peran  Moderasi  beragama  untuk  Legalitas  Perkawinan  Beda  Agama di Di Indonesia
Perkawinan  di  Indonesia  di  atur  dalam  undang-undang  no  1  tahun 1974  tentang  perkawinan.  Dimana  definisi  perkawinan  adalah  sebagai ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dan  seoran  Wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  Bahagia  dan  kekal abadi berdasarakn ketuhanan yang maha esa. 10 Adapun perkawinan yang sah  menurut  undang-undang  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan menurut hukum  dan agama kepercayaan masing-masing dan perkawinan tersebut  tercatat  menurut  undang-undnag  yang  berlaku.  Secara  umum dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak memberikan kejelasan secara tegas tentang sah atau tidaknya perkawinan beda agama, namun  hakim  dalam  memutuskan  perkara  tentang  pencatatan  dan mengabulkan  kasus  perkawinan  beda  agama  dengan  melihat  status keagamaan  secara  dengan  melihat  bukti  fisiknya  yakni  melihat  status keagamaan dari kependudukan meskipun fakta sosialnya pasangan suami istri tersebut tetap menjalani agama masing-masing.
Selanjutnya  Mengingat  perkawinan  beda  agama  yang  dilarang menurut  UU  perkawinan  No.  1  tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, bagaimana  seharusnya  moderasi  beragama  menengahi  polemic  tersebut. Meskipun dalam hukum positif di Indonesia tidak memberikan ruang pada pemeluk  agama  islam  untuk  melakukan  perkawinan  beda  agama,  namun

## Jamiliya Susantin, dkk
praktiknya  tetap  dilakukan  karena  atas  dasar  suka  dan  cinta  juga mempertahan hak asasi manusia.
Menurut  Prof.  Wahyono  Darmabrata  serang  guru  besar  hukum perdata  Universitas  Indonesia  tentang  praktek  beda  agama  ada  4  celah hukum yang dapat ditempuh yaitu: 11
1. Ada penetapan keadilan
2. Perkawinan  dilakukan  menurut  agama  dan  kepercayaan  masing- masing.
3. Tunduk sementara pada salah satu hukum agama
4. Perkawinan diluar negeri.
Yang  menjadi  sorotan  baru-baru  ini  adalah  penetapan  PN  Surabaya yang  mengijinkan  pasutri  beda  agama  melakukan  perkawinan.  Adanya legalisasi  perkawinan  beda  agama  hakikatnya  melabrak  aturan  syari’ah, juga menjadi bahan perbincangan pada ide moderasi beragama karena saat ini  pemerintah  begitu  gencar  menggodok  ide  moderasi  beragama  lewat kementrian  agama  di  Indonesia.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Menteri agama  Yaqut  Cholil  Qaumas,  yang  menyatakan  bahwa  arah  kebijakannya ditujukan  agar  umat  beragama  memiliki  karakter  moderat,  unggul, mashlahat, dan damai. 12
Faktanya,  implementasi  dari  moderasi  beragama  ini  dalam masyarakat  wujudnya  adalah  sikap  toleransi  antar  umat  beragama.  Dan kalau  dikorelasikan  dengan  perkawinan  beda  agama  yang  tidak  sesuai dengan  ajaran    islam,  maka  apakah  moderasi  beragama  akan  menjadi solusi dalam menetapkan legalitas perkawinan beda agama.
Melihat  dampak  dari  perkawinan  beda  agama  tidaklah  sesederhana pemikiran  masyarakat  awam,  yaitu  selama  kedua  belah  pihak  saling
11 Hukum  Online, Empat  Cara  Penyelundupan Hukum   Bagi Pasangan   Beda   Agama, diakses Pada 13-03-2022
12 Opini Moderasi beragama dan nikah beda agama. Lihat di https://hidayatullah.com/artikel/opini/read/2022/07/06/232993/moderisasi-agama-dan-nikah- beda-agama.html diakses pada 13-07-2022
menghargai  perbedaan  tersebut  dan  bisa  menjalin  hubungan  keluarga yang  harmonis.  Tanpa  berfikir  pengaruh  dari  perkawinan  beda  agama pada  nasab  anak,  karena  secara  syari’ah  perkawinan  tersebut  statusnya tidak sah. Dan jelas hubungan pasutri tersebut adalah Zina. 13
Oleh karena itu, masyarakat diseluruh negeri Indonesia raya ini juga harus  lebih  hati-hati  dalam  menerapkan  moderasi  beragama,  jika  ada kasus  yang  bertentangan  dengan  syari’ah  dan  ajaran  masing-masing agama. Maka, Masyarakat harus bisa menempatkan sikap toleransi dalam batas kepercayaan dan keyakinan masing-masing.

## Kesimpulan
Perkawinan  beda  agama  merupakan  praktek  perkawinan  yang dilakukan  antara  pria  dan  Wanita  yang  memiliki  perbedaan  agama  dan keyakinan. Wujud dari bunyi Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  pasal  2  ayat  (1)  yang  berbunyi:  ”Perkawinan  adalah  sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu”.  Kemudian  ayat  2  pasal  2  berbunyi;  “Tiap-tiap perkawinan  di  catat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.” 14 Hal  ini  sudah  terjawab  bahwa  perkawinan  beda  agama  tidak diperboleh secara hukum positif dan perkawinannya tidak sah.
Implementasi  dari  moderasi  beragama  ini  dalam  masyarakat wujudnya  adalah  sikap  toleransi  antar  umat  beragama.  Dan  kalau dikorelasikan  dengan  perkawinan  beda  agama  yang  tidak  sesuai  dengan ajaran islam, maka apakah moderasi beragama akan menjadi solusi dalam menetapkan legalitas perkawinan beda agama.
13 Jamiliya Susantin, Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Luar Negeri . Jurnal Ahsana Media Vol 1 NO 2017. Lihat di https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YkxFbk4AAAAJ&citation _for_view=YkxFbk4AAAAJ:d1gkVwhDpl0C diakses pada 13-07-2022. 14 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

## Jamiliya Susantin, dkk

## DAFTAR PUSTAKA
Agama  RI,  Kementrian, Moderasi  Beragama (Jakarta  :  Badan  Litbang  dan Diklat kementrian agama RI, 2019).15-19.
Bashori,  Ahmad  Dumyathi, Konsep  Moderat  Yusuf  Qardhawi:  Tolak  Ukur
Moderasi Dan Pemahaman Erhadap Nash . Jurnal Dialog, Vol 36 No 1 Agustus 2013 di laman https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/7 3/47 akses 12-07-2022
Echols,  John  M.  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia:  An  English- Indonesian Dictionary (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009) Cet. 29, 384 Hukum Online, Empat  Cara  Penyelundupan Hukum   Bagi Pasangan   Beda Agama, diakses   Pada 13-03-2022
Jamiliya  Susantin,  Status  Anak  Hasil  Perkawinan  Beda  Agama  yang Dilakukan Di Luar Negeri. Jurnal Ahsana Media Vol 1 NO 2017. Lihat di https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id& user=YkxFbk4AAAAJ&citation_for_view=YkxFbk4AAAAJ:d1gkVwhDp l0C diakses pada 13-07-2022.
Opini  Moderasi  beragama  dan  nikah  beda  agama.  Lihat  di https://hidayatullah.com/artikel/opini/read/2022/07/06/232993/ moderisasi-agama-dan-nikah-beda-agama.html  diakses  pada  13-07-
2022 Putusan pengadilan Negeri Surabaya Lihat di https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51
c755dad32a412313135303536.html  di  akses  pada  tanggal  10  juli 2022
Raghib al-Asfahani, Mufradat al-Faz al-Qur’an. tahq. Safwan ‘Adnan Da wuri (ttp: tp,tt), 879.
Rusli dan R. Rama, Perkawinan Antar Agama dan Maslahnya, Bandung: Pionir Jaya, 2000.
Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, “Mengembangkan Moderasi Pendidikan IslamMelalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, RI, AYAH”, Vol. 4, No. 01 (Januari-Juni 2019), 21. Terjemah aplikasi kemenag in word 2019 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang Dasar 1945 lihat di https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UU D45%20ASLI.pdf diakses pada tanggal 11 juli 2022

## Jamiliya Susantin, dkk