## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 (Studi pada Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas Se-Kecamatan Tanjung Priok)

## PENYULUHAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA GUNA
MENINGKATKAN PARTISIPASI HAK PILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017
(Studi pada Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas Se-Kecamatan Tanjung Priok)
Amsori Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta amsori.sh@gmail.com Masuk : Maret 2017 Penerimaan : Maret 2017 Publikasi : Juni 2017

## ABSTRAK
Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan kegiatan penyuluhan pendidikan politik bagi  pemilih  pemula  dalam  rangka  meningkatkan  pemahaman  masyarakat pemilih pemula, dalam hal ini diwakili oleh Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Tanjung Priok. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model deskriptif. Adapun  kesimpulan  dari  artikel  ini  adalah  semua  pihak  harus  dapat  mendukung upaya  penyelenggara  Pemilu  dalam  hal  meningkatkan  kualitas  proses  pemilu; Meningkatkan  partisipasi  pemilih;  Meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap proses  demokrasi;  dan  Membangkitkan  kesukarelaan  masyarakat  sipil  dalam agenda pemilu dan demokratisasi.
Kata Kunci: Pemilu, Pemilih Pemula, Pendidikan Politik, dan Partisipasi.

## ABSTRACT
The purpose of this article is to explain the extension activities of political education for voters in order to improve public understanding of voters, in this case represented by  the  Students  of  Senior  High  School  in  the  district  of  Tanjung  Priok.  The  method used  is  a  qualitative  approach.  Data  analysis  techniques  in  this  study  using  a descriptive model. The conclusion of this article is all parties must be able to support the  efforts  of  the  election  organizers  in  terms  of  improving  the  quality  of  electoral processes; Increase voter participation; Improving public confidence in the democratic process; Generating volunteerism and civil society in the elections and democratization agenda.
Keywords : Elections; Starter Voters; Political Education; and Participation.

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Pemilihan  umum  sebagai  sarana demokrasi telah digunakan di sebagian  besar  negara  di  dunia termasuk Indonesia. Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sejak reformasi  telah  bertekad  untuk mewujudkan  sistem  politik  yang demokratis, dengan cara diadakannya  pemilihan  langsung
yang  melibatkan  warga  negaranya untuk  ikut  serta  dalam  proses pemberian  suara  ( voting ).  Pemilihan Presiden,  Pemilihan  Anggota  DPR dan  DPRD,  Pemilihan  Anggota  DPD hingga  Pemilihan  Kepala  Daerah juga  di  laksanakan  dengan  cara yang demokratis.  Di Indonesia  sistem ini  dikenal  dengan  nama  Pemilihan Umum (pemilu). Pemilu yang dilaksanakan  di  Indonesia  dilakukan
dengan rentang waktu 5 (lima) tahun sekali  dan  diselenggarakan  oleh suatu  komisi  pemungutan  suara yang independen,  dikenal  dengan  nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai  mana  tercantum  dalam Pasal  1  (ayat  6)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan  Umum,  yang  menjelaskan bahwa  pemilu  diselenggarakan  oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 1 Secara  umum,  jenis-jenis  pemilih pada  pemilihan  umum  memiliki  4 karakteristik  yaitu:  pertama pemilih rasional,  pemilih  dalam  hal  ini  lebih mengutamakan  kemampuan  partai politik  atau  calon  peserta  pemilu dengan  program  kerjanya,  mereka melihat  program  kerja  tersebut melalui kinerja  partai  atau kontestan di  masa  lampau,  dan  tawaran program  yang  ditawarkan  sang calon  atau  partai  politik  dalam menyelesaikan berbagai permasalahan  yang  sedang  terjadi. Pemilih  jenis  ini  memiliki  ciri  khas yang  tidak  mementingkan  ikatan ideologi  kepada  suatu  partai  politik atau  seorang  kontestan.  Hal  yang terpenting  bagi  pemilih  jenis  ini adalah  apa  yang  bisa  (dan  yang telah)  dilakukan  oleh  sebuah  partai atau  seorang  kontestan  pemilu. Kedua, pemilih kritis. Jenis pemilih ini, menjadikan  nilai  ideologis  sebagai pijakan  untuk  menentukan  kepada partai  atau  kontestan  pemilu  mana mereka akan berpihak dan selanjutnya  mereka  akan  mengkritisi kebijakan  yang  akan  atau  yang telah  dilakukan.  Jenis  pemilih  seperti ini biasanya tertarik dengan program  kerja  yang  ditawarkan
1 Hamad,  Ibnu,  (2004), Konstruksi  Realitas Politik  dalam  Media  Massa ,  Jakarta,  Granit, hlm. 2.
sebuah
partai/kontestan baru kemudian  mencoba  memahami  nilai- nilai  dan  faham  yang  melatar- belakangi pembuatan sebuah kebijakan. Ketiga, pemilih tradisional.  Pemilih  jenis  ini  memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan  tidak  terlalu  melihat  kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional  sangat  mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal- usul,  paham  dan  agama  sebagai ukuran  untuk  memilih  sebuah  partai politik atau kontestan pemilu. Keempat,  pemilih  skepsis.  Pemilih  ini berkeyakinan  bahwa siapapun  yang menjadi  pemenang  dalam  pemilu, hasilnya  sama  saja,  tidak  ada perubahan yang berarti yang dapat terbagi bagi kondisi Daerah/ Negara. 2 Dalam pelaksanaan Pemilukada
Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  DKI Jakarta.  Para  pemilih  pemula  yang kebanyakan dari siswa-siswi Sekolah
Menengah  Atas  serta  mahasiswa- mahasiswi  yang  baru  memasuki  usia hak  pilih  belum  memiliki  jangkauan politik  yang  luas  untuk  menentukan pilihan.  Sehingga,  terkadang  apa yang  mereka  pilih  tidak  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan.
Alasan  ini  pula  yang  menyebabkan pemilih  pemula  sangat  rawan  untuk didekati dengan  pendekatan  materi. Partai politik lebih banyak memberdayakan  pemilih  pemula melalui kampanye dengan
2 Aan  Hermawan,  Agus,  (Desember  2014), Persepsi  Pemuda  terhadap  Partai  Politik Nasional  Peserta  Pemilu  2014  dan Implikasinya  terhadap  Ketahanan  Politik Wilayah  (Studi  pada  KNPI  Provinsi  Banten), Jurnal Ketahanan Nasional, No XX (3), hlm. 99- 107.

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
Penyuluhan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017
melibatkan politik  uang. 3 Selain rentan  dimanfaatkan  partai  politik, pemilih  pemula  juga  rentan  golput. Kelompok  pemilih  pemula  adalah kelompok yang lebih kritis dibanding kelompok lainnya sehingga berpeluang  menjadi  golput,  karena banyak  diantara pemilih  pemula bingung untuk menggunakan hak pilih mereka  dalam pemilu. 4 Hingga  saat ini  belum  banyak  KPU  dan  partai politik  yang  melakukan  pendidikan politik serius  terhadap  pemilih pemula. Pemilih pemula menggantungkan  pendidikan politik kepada  informasi  media  massa, sesama  teman,  orang  tua,  atau  guru di sekolah. 5 Dalam  pemilihan  umum gubernur DKI Jakarta tercatat sekitar 7.132.856  DPT  akan  menggunakan hak  pilihnya,  dimana  10,07  persen atau  718.571  orang  diantaranya tergolong  pemilih  pemula.  KPU  DKI Jakarta  mengategorikan  pemilih pemula  pada  rentang  umur  17-21 tahun. 6 Secara  kuantitas,  pemilih  pemula memang  lebih  sedikit  dibandingkan dengan  pemilih  yang  lain,  tetapi  ini merupakan  sebuah  penggambaran bagaimana  partisipasi  mereka  ke
3 Ismanto,  Dkk,  (2004), Pemilihan  Presiden Secara Langsung 2004 Dokumentasi, Analisis dan Kritik , Jakarta,  Kementerian  Riset  dan Teknologi,  dan  Departemen  Politik  dan Perubahan Sosial CSIS, hlm. 151.
4 Yeni,  Fitri,  (2011), Partisipasi  Politik  Pemilih Pemula  Dalam  Pemilihan  Presiden  Dan  Wakil Presiden 2009 Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang ,  Jurusan  Ilmu  Sosial  Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Skripsi tidak dipublikasikan, hlm. 29.
5 Hasibuan,  dkk,  (2008), Revolusi Politik  Kaum Muda , Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm.
228.
6 Wawancara  dengan  Betty  Epsilon  Idroos, Komisioner  KPU  DKI  Jakarta  Bidang Sosialisasi,  tanggal  14  Januari  (2017),  di Kantor  Kesiswaan  SMAN  18  Jakarta,  pukul. 13.00 -13.45 WIB.
depannya, walaupun secara kuantitas  suara  dari  pemilih  pemula tidak  dapat  mempengaruhi  hasil perolehan  akhir  suara,  tetapi  tidak bisa  dipungkiri  bahwa  partai  politik juga memerlukan suara mereka untuk menambah  perolehan  suara  yang telah  ada,  sebab  tujuan  dari  partai politik  dalam  sebuah  pemilihan adalah bagaimana memperoleh suara  sebanyak-banyaknya  pada pemilihan tersebut. 7 Berdasarkan  paparan  pada  latar belakang  di  atas,  maka  ada beberapa masalah terkait partisipasi pemilih  pemula  diantaranya:  1) masih  kurang  pahamnya  pemilih pemula  akan  proses  pelaksanaan pemilukada sehingga tidak memberikan  hak  suaranya  pada pemilihan  kepala  daerah.  2)  pemilih pemula  mudah  dipengaruhi  oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama  oleh  orang  terdekat, seperti  anggota  keluarga  mulai  dari orang  tua  hingga  kerabat.  3)  masih kurangnya  minat  pemilih  pemula untuk mengikuti penjelasan- penjelasan  yang  diberikan  oleh  KPU DKI  Jakarta  selaku  penyelenggara untuk  merangsang partisipasi pemilih pemula.

## 2. Lokasi Pengabdian
Artikel  ini  merupakan  salah  satu bentuk  laporan  Pengabdian  Kepada Masyarakat  yang  dilakukan  pada siswa-siswi SMA se-Kecamatan Tanjung  Priok  yang  bertempat  di SMAN  18  Jakarta  jalan  Warakas  1
Tanjung Priok.
3. Peserta Adapun jumlah peserta pada kegiatan  ini  yaitu  1.200  siswa-siswi
7 Arifin, (2010), Peran media Massa dalam bidang sosial dan politik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 67.
yang  terdiri  dari  21  SMA  baik Negeri  maupun  Swasta  di  wilayah kecamatan  Tanjung  Priok.  Acara  ini diprakarsai  oleh  Komisi  Pemilihan Umum  Daerah  DKI  Jakarta  pada tanggal  14  Januari  2017  dengan tema  “Penyuluhan  Pendidikan  Politik Bagi Pemilih Pemula”.
B. METODE Siswa-siswi  dari  21  SMA  se- Kecamatan Tanjung Priok dikumpulkan  di  SMAN  18  Jakarta untuk mendapatkan penyuluhan tentang  pendidikan  politik  dari Komisi pemilihan Umum.

## C. PEMBAHASAN
1. Dasar Hukum Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia  1945:  Pasal  1  ayat  (2) dan  ayat  (3),  Pasal  18  ayat  (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20,  Pasal  22C  ayat  (1)  dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1). Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2011 Tentang Partai Politik. Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2011 Tentang  Penyelenggara  Pemilihan Umum. Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,
Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2008  tentang  Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2015  tentang  perubahan  Undang- Undang  Nomor  1 Tahun  2015 tentang  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2015  tentang  perubahan  Undang- Undang  Nomor  2 Tahun  2015 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum. Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan  Umum.  Peraturan  Dewan Kehormatan Pemilihan Umum. 8

## 2. Asas Pemilihan Umum
Asas  Pemilu  berdasarkan  asas langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  yang  akan  diuraikan sebagai berikut: a) Langsung: pemilih mempunyai hak untuk secara langsung  memberikan  suaranya;  b) Umum: berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan  berhak  ikut  memilih dalam  pemilihan  umum;  c)  Bebas: berarti  setiap  warganegara  yang berhak  memilih  bebas  menentukan pilihannya  tanpa  tekanan  dan paksaan  dari  siapapun;  d)  Rahasia: berarti dalam memberikan suaranya, pemilih  dijamin  bahwa  pilihannya tidak  akan  diketahui  oleh  pihak manapun dan dengan jalan apapun; e)  Jujur: berarti  dalam  menyeleng- garakan pemilihan umum; penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta  Pemilu,  pengawas  dan pemantau  Pemilu,  termasuk  pemilih, serta  semua  pihak  yang  terlibat secara tidak langsung, harus bersikap  dan  bertindak  jujur  sesuai dengan peraturan perundangan yang  berlaku;  dan  f)  Adil:  setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat  perlakuan  yang  sama, serta  bebas  dari  kecurangan  pihak manapun. 9
3. Asas Penyelenggaraan Pemilu Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan, Kepentingan  Umum, Keterbukaan,
8 Sekretariat  Jendral  KPU  Biro  Teknis  dan Humas,  (2010), Modul  Pemilih  Untuk  Pemula,
Jakarta, KPU Vol. 1 No. 260.
9 Surandajang,  (2013), Pilkada  Langsung ,
Jakarta, Kata penerbit, hlm. 8.

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
Penyuluhan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017
Proporsional,  Akuntabilitas,  Efisiensi, Efektivitas.
4. Jenis-Jenis Pemilihan Umum
a. Pemilu  DPR,  DPD  dan  DPRD Provinsi  serta  DPRD  Kabupaten/ Kota;
b. Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden; c. Pemilu Kepala Daerah (Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota).
5. Peserta Pemilihan Umum a. Pemilu  DPR,  DPRD  Provinsi  dan DPRD  Kabupaten/Kota  adalah Partai Politik, dengan pengaturan jumlah terpilih sesuai daerah pemilihan; b. Pemilu  DPD  adalah  perorangan untuk  daerah  pemilihan  Provinsi dengan  kursi  setiap  provinsi adalah  4  (empat)  calon  terpilih sebagaimana  diatur  dengan undang-undang; c. Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik/gabungan  partai  politik sesuai  ketentuan  perundang- undangan; d. Peserta  Pemilu  Kepala  Daerah (Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota  dan  Wakil  Walikota) adalah  Pasangan  Calon  yang diusulkan oleh Partai e. Politik/gabungan  partai  politik atau perseorangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Pemilih Syarat  Pemilih  dalam  Pemilihan Umum  secara  umum  diatur  sebagai berikut:  WNI,  telah  genap  berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, terdaftar sebagai  pemilih,  tidak  sedang
terganggu  jiwa/ingatannya,  tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan  keputusan  pengadilan yang  telah  mempunyai  hukum  tetap, bukan anggota TNI/Polri. 7. Pemilih yang Berhak Memberikan Suara a. Pemilih  yang  terdaftar  dalam DPT di TPS; b. Pemilih  yang  terdaftar  dalam DPTb; c. Pemilih  yang tidak  terdaftar dalam  DPT  dan  DPTb:  Pemilih Khusus  yang  terdaftar  dalam DPK;  Pemilih  Khusus  Tambahan DPKTb; d. Pemilih  yang  menggunakan  hak pilih  dengan  menggunakan  KTP dan  Kartu  Keluarga  (KK)  atau sebutan  lain  (Sesuai  dengan keputusan MK 85/2012).
8. Ketentuan  dalam  Penggunaan Hak Pilih a. Pemilih  terdaftar  dalam  DPT menggunakan  hak  pilih  sesuai dengan tempat pemilih terdaftar (Normal); b. Pindah Memilih: 1) Melapor  kepada  PPS  asal untuk  mendapatkan  surat pemberitahuan  DPTb  untuk digunakan  untuk  memilih  di TPS  lain  dengan  menunjuk- kan KTP atau identitas yang sah,  oleh  PPS  asal  dicoret dalam DPT; 2) Pemilih  melapor  ke  PPS tujuan  paling  lambat  3 (tiga)  hari  sebelum  Tanggal Pemungutan  Suara  dengan menunjukkan KTP atau identitas  lain  yang  sah  dan membawa  Formulir  yang ditandatangani  oleh  PPS asal; 3) Dalam  hal  Pemilih  tidak sempat  melaporkan  diri
54
kepada  PPS  tujuan,  tetapi mempunyai Formulir “pengantar”  dari  PPS  asal, dapat  memberikan  suara pada  Tanggal  Pemungutan Suara; c. Memilih  dengan  menggunakan KTP  dan  Kartu  Keluarga  (KK) atau  sebutan  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan KPU; d. Pemilih  dengan  halangan  fisik dapat dibantu oleh pendamping yaitu  Anggota  KPPS  atau  orang lain  atas  permintaan.  Pemilih tunanetra  dapat  menggunakan alat bantu tunanetra dan pendamping  pemilih  menanda- tangani surat pernyataan dengan  menggunakan  Formulir khusus. 10 9. Pelaksanaan Pemilihan Umum
a. Kampanye Kampanye  Pemilu  adalah  masa  di mana peserta pemilu menyampaikan visi,  misi  dan  program  untuk mendulang suara sebanyak- banyaknya  dari  pemilih.  Kampanye Pemilu  dapat  dilakukan  dengan metode: pertemuan terbatas; pertemuan  tatap  muka;  penyebaran bahan  Kampanye  Pemilu  kepada umum;  pemasangan  alat  peraga  di tempat  umum;  iklan  media  massa cetak  dan  media  massa  elektronik; rapat umum; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye  Pemilu  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Visi, Misi, dan Program Peserta Pemilu Visi misi dan program peserta Pemilu harus dicermati secara komprehensif.
1) Visi  adalah  rangkaian  kalimat yang  menyatakan  cita-cita  atau
10 Supono, Sapto, (2005), Penyimpangan Pilkada, Bandung, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 93-96.
impian sebuah organisasi, perusahaan,  atau  individu  yang ingin  dicapai  di  masa  depan. Dalam  konteks  pemilu,  visi peserta  pemilu  merupakan  hal yang sangat penting, dikarenakan,  visi  mengandung nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan  di  masa  depan.  Visi antara  lain  harus  mengandung karakteristik  seperti,  dapat  di bayangkan,  menarik,  realistis dan  dapat  dicapai,  jelas, aspiratif dan responsif terhadap perubahan  lingkungan,  serta mudah dipahami; 2) Misi merupakan lanjutan dari visi yang  pada  dasarnya  adalah alasan  mendasar  eksistensi  dari suatu  organisasi.  Misi  biasanya sudah  mengarah  secara  tegas menuju suatu tujuan yang secara teknis  dapat  dijabarkan  ke dalam program-program. Hubungan visi, misi dan program tersebut  fokus  perhatian  para pemilih  dan  masyarakat  dalam melihat kapabilitas peserta Pemilu.  Jika  misi  tidak  jelas, maka  sudah  dapat  dipastikan programnya juga perlu dipertanyakan; 3) Program  merupakan  penerje- mahan  secara  teknis  dari  visi dan  misi,  para  pemilih  dan masyarakat  harus  cerdas  dan cermat  menilai  program  yang ditawarkan: realistis sesuai dengan  kemampuan  peserta pemilu,  menyentuh  persoalan- persoalan  yang  dihadapi  para pemilih dan masyarakat, dirancang  dengan  pemikiran yang komprehensif dll. Kesalahan  menilai  program- program tersebut akan menimbulkan  kesalahan  dalam menentukan  pilihan.  Kesalahan menentukan pilihan akan

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
Penyuluhan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017
55
mengakibatkan terpilihnya orang-orang  yang  tidak  tepat untuk  mengemban  tugas-tugas kenegaraan  dan  pemerintahan. Kesadaran pemilih dalam mencermati  menjadi  kunci  utama terpilihnya  para  wakil  rakyat dan  pemimpin  pemerintahan yang benar-benar dapat menyelesaikan  persoalan  yang ada  di  masyarakat.  Kesadaran inilah  yang  seharusnya  terus dibangun, sehingga Pemilu sebagai  instrumen  pelaksanaan demokrasi benar-benar bermakna bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. 11 c. Setelah Menilai, Tentukan Pilihan Terbaik Setelah para pemilih memiliki informasi  yang  cukup  dan  dapat mendiskusikan informasi dan data itu dengan  elemen  yang  ada  di masyarakat, sehingga dapat memperkaya  informasi  dan menjadi dasar  yang  kuat  dalam  menentukan pilihan. Rasionalitas diperlukan dalam  menentukan  pilihan,  apakah peserta pemilu dan calon yang akan dipilih  benar-benar  menawarkan program yang sesuai dengan kebutuhan  masyarakat dan  secara personal  calon  merupakan  sosok yang dapat dipercaya. d. Pastikan  Memberikan  Suara dengan Benar 1) Surat Suara Pemilu Presiden dan  Wakil  Presiden,  Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilu Bupati  dan  wakil  Bupati/
11 Sukriono,  Didik,  (Juni  2009),  Menggagas Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia, Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi, Volume II No.
1 ,  Universitas  Kanjuruhan  Malang,  hlm.  72- 86 Walikota dan Wakil Walikota  terdapat  nomor urut, nama dan Foto Pasangan Calon; 2) Pemilih dapat melihat Daftar  Calon  Tetap pada papan yang ada di TPS.
e. Mekanisme Pemberian Suara Pemberian  suara  pada  Pemilu  tahun 2014,  dengan  cara  mencoblos seperti  diatur  dalam Undang- Undang  No.  8  Tahun  2012  dan Undang-undang  Nomor  42  Tahun 2008: Mekanisme  pemberian  suara pada TPS: 1) Pemilih menerima surat pemberitahuan; 2) Pemilih datang ke TPS, menyerahkan surat pemberitahuan  kepada  petugas KPPS; 3) Petugas KPPS mengecek kesesuaian  nama  dalam  surat pemberitahuan; 4) Pemilih  dipanggil  oleh  ketua KPPS,  kemudian  menerima  surat suara; 5) Pemilih  membuka  surat  suara lebar-lebar  di  depan  ketua KPPS  untuk  memastikan  tidak rusak, yang dapat mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah; 6) Apabila  surat  suara  dipastikan rusak,  Pemilih  dapat  meminta penggantian  surat  suara,  dan ketua  KPPS  wajib  memberikan penggantian  surat  suara  yang rusak; 7) Apabila  surat  suara  tersebut dalam  keadaan  baik  maka pemilih  menuju  bilik  suara  untuk memberikan suaranya; 8) Pemilih  melipat  kembali  surat suara  untuk  dimasukkan  ke dalam kotak suara; 9) Pemilih menandai jarinya dengan  tinta  yang  menandakan
bahwa pemilih sudah memberikan hak suaranya. 10. Pemungutan dan Penghitungan Suara  Berlangsung  Jujur  dan Adil a. Hak Pemilih 1) Warga masyarakat melalui saksi partai politik, atau saksi pasangan atau saksi perseorangan, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan  suara  oleh  KPPS apabila  terdapat  hal-hal  yang tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan; 2) Dalam  hal  tidak  terdapat  saksi partai politik, atau saksi perseorangan, warga masyarakat  dapat  mencatat pelanggaran tersebut dan melaporkannya  kepada  Panitia Pengawas  Pemilu  disertai  bukti- bukti pendukung; 3) Pemilih menyampaikan keberatan  melalui  saksi  partai politik  atau  saksi  pasangan calon  atau  saksi  perseorangan, dalam  hal  keberatan  yang diajukan  dapat  diterima,  KPPS seketika  itu  juga  mengadakan pembetulan; 4) Keberatan  saksi  partai  politik peserta Pemilu dan perseorangan  dicatat  dengan menggunakan  formulir  yang telah disediakan; 5) Keberatan yang diajukan terhadap  proses  penghitungan suara  di  TPS  tidak  menghalangi proses  penghitungan  suara  di TPS; 6) Pemilih  dilarang  mengganggu proses  penghitungan  suara  di TPS. b. Hak Pemilih Melakukan Monitoring  Rekapitulasi  Hasil Penghitungan Suara Prinsip utama dari proses rekapitulasi ini adalah: 1) Pelaksanaan  rekapitulasi  hasil penghitungan  suara  dilaksana- kan secara transparan; 2) Pelaksanaan  tersebut  memberi- kan  akses  seluas-luasnya  bagi peserta  Pemilu  untuk  melakukan koreksi.
11. Penetapan  Pemenang  Peserta Pemilihan Umum Perolehan kursi Partai Politik ditetapkan  oleh  KPU  sesuai  dengan tingkatannya: a. Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 1) Partai  Politik  Peserta  Pemilu harus  memenuhi  ambang  batas perolehan suara sekurang- kurangnya  3,5%  dari  jumlah suara  sah  secara  nasional  untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR; 2) Bilangan  Pembagi  Pemilih  (BPP) DPR,  diperoleh  dari  pembagian jumlah  suara  sah  seluruh  Partai Politik  Peserta  Pemilu  yang memenuhi ambang batas dengan  jumlah  kursi  di  suatu daerah pemilihan untuk menentukan  jumlah  perolehan kursi; 3) BPP  DPRD,  adalah  bilangan yang diperoleh  dari  pembagian jumlah  suara  sah  dengan  jumlah kursi  di  suatu  daerah  pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan  kursi  Partai  Politik Peserta  Pemilu  dan  anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Setelah diperoleh angka BPP, ditetapkan  perolehan  jumlah  kursi tiap  untuk  Calon  Anggota  DPR  dan DPRD Parpol Peserta Pemilu di suatu

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
Penyuluhan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017
daerah  pemilihan,  dengan  ketentuan berikut: 1) Apabila  jumlah  suara  sah  suatu Parpol  sama  dengan  atau  lebih besar dari BPP, dalam penghitungan  tahap  pertama diperoleh  sejumlah  kursi  dengan kemungkinan  sisa  suara  yang akan  dihitung  pada  tahap kedua; 2) Apabila  jumlah  suara  sah  suatu Parpol Peserta Pemilu lebih kecil daripada  BPP,  maka  dalam penghitungan  tahap  pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa  suara yang  akan dihitung  dalam  penghitungan tahap  kedua  dalam  hal  masih terdapat sisa kursi; 3) Penghitungan  perolehan  kursi tahap  kedua  dilakukan  apabila masih  terdapat  sisa  kursi  yang belum terbagi dalam penghitungan  tahap  pertama, dengan cara membagikan jumlah  sisa  kursi  yang  belum terbagi  kepada  Partai  Politik Peserta  Pemilu  satu  demi  satu berturut-turut sampai habis, dimulai  dari  Partai  Politik Peserta Pemilu  yang  mempunyai sisa suara terbanyak. b. Penetapan Calon Terpilih Penetapan Calon terpilih dilaksanakan oleh KPU sesuai tingkatannya. 1) Penetapan calon terpilih anggota  DPR,  DPRD  provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota: a) Penetapan  calon  terpilih  dari didasarkan  pada  perolehan kursi di suatu daerah pemilihan  dengan  ketentuan berdasarkan  calon  suara terbanyak; b) Apabila  terdapat  2  (dua) atau  lebih  Calon  Anggota memperoleh  Suara  Sah  yang sama di suatu daerah pemilihan,  maka  ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara  yang  lebih  banyak persebarannya; c) Apabila 2 (dua) calon berjenis  kelamin  berbeda, perempuan dan laki-laki memperoleh  Suara  Sah  yang sama di suatu daerah pemilihan, maka calon perempuan ditetapkan sebagai  nama  calon  terpilih Anggota DPR; d) Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin sama, perempuan  dengan  perem- puan  atau  laki-laki  dengan laki-laki  memperoleh  Suara Sah  yang  sama  di  suatu daerah pemilihan, maka berdasarkan jumlah dukungan suara  yang  lebih  banyak persebarannya. e) Dalam hal persebaran dukungan  suara  untuk  calon sebagaimana dimaksud pada angka  (4)  persebarannya masih sama, penetapan dengan  melihat  persebaran perolehan  suara  pada  1 (satu) tingkat di bawahnya. 2) Penetapan calon terpilih anggota DPD: a) Didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak  pertama,  kedua, ketiga,  dan  keempat  di provinsi yang bersangkutan; b) Dalam  hal  perolehan  suara calon terpilih keempat terdapat  jumlah  suara  yang sama, calon dengan dukungan  Pemilih  yang  lebih merata  penyebarannya  di seluruh  kabupaten/kota  di provinsi  tersebut  ditetapkan sebagai calon terpilih.
3) Penetapan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan  calon  terpilih  adalah pasangan calon yang memperoleh  suara  lebih  dari 50%  dari  jumlah  suara  dengan sedikitnya  20%  suara  di  setiap provinsi  yang  tersebar  di  lebih dari  50%  jumlah  provinsi  di Indonesia.  Dalam  hal  tidak  ada pasangan calon yang perolehan suaranya  memenuhi  persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh  suara  terbanyak pertama  dan  kedua  dipilih kembali  dalam  pemilihan  umum (putaran  kedua).  Dikarenakan untuk Pilpres 2014 diikuti 2 (dua) pasangan calon, pemenang pemilu adalah dengan perolehan suara terbanyak. 4) Penetapan  calon  terpilih  Kepala Daerah. Sesuai  dengan  Undang  Undang Nomor  8  Tahun  2015  Tentang Perubahan Undang Undang Nomor  1  Tahun  2015  tentang Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah, bahwa terpilih ditentukan dengan  suara  Pasangan  calon dengan  jumlah  terbanyak  (Pasal 107  Ayat  (1)  dan  Pasal  109
Ayat (1).

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan Dalam  meningkatkan  partisipasi  hak pilih  pemilih  pemula  diperlukan Informasi  yang lebih  komprehensif melalui pendidikan politik di sekolah.
Meskipun  memiliki  informasi  politik memadai,  sebagian  pemilih  pemula masih dipengaruhi  ikatan  emosional dan  komersial  dalam  menentukan pilihan  politiknya.  Kecenderungan irasional  dari  pemilih  pemula  ini hendaknya  dapat dihindari  melalui pendidikan  politik  yang  secara
intensif  dilakukan  pemerintah  melalui KPU  dan partai  politik.  Pemerintah tidak  bisa  melepaskan  tanggung jawab pelaksanaan pendidikan politik  kepada  LSM.  Partai  politik pun  harus  mampu  membuktikan komitmennya kepada pemilih pemula hingga pemilih pemula tidak enggan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kenegaraan.

## 2. Saran
Penyuluhan  politik  harus  berbentuk program  yang  memuat  kebutuhan dasar pemilih pemula berupa pembentukan  pola  pikir  dengan basis  rasionalitas  untuk  memper- timbangkan  keputusan  memilih  atas dasar kemampuan, visi-misi dan track record dari  partai-partai  dan  para kandidat.  Selain  itu  diperlukan penanaman kecakapan partisipatoris pemilih  pemula  agar  pemilih  pemula dapat berpartisipasi dengan dibekali  pengetahuan  dan  nilai-nilai yang  diperlukan  sebagai  insan politik. Tanggungjawab mencerdaskan pemilih  pemula  ini  tidak  hanya tanggungjawab  dari stakeholder tetapi juga para elemen masyarakat seperti LSM, keluarga pemilih pemula,  dan  penyelenggara  pemilu. Bagi  LSM  hendaknya  sosialisasi politik  bagi  pemilih  pemula  tidak secara  insidental  agar  efektif;  bagi keluarga  agar  terbuka  terhadap kondisi  politik  yang  ada;  bagi masyarakat  agar  memiliki  data pemilih  pemula  agar  dilibatkan dalam  proses  pemilu;  bagi  sekolah agar  aktif  bekerja  sama  dengan penyelenggara  pemilu  ataupun  LSM untuk dapat mensosialisasikan pemilu pada  pemilih  pemula  sekaligus memberikan kecakapan partisi- patoris;  bagi  partai  politik  yang memiliki  fungsi  sebagai  sarana komunikasi  politik  hendaklah  dapat

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
memilah posisinya antara kepentingan  politik  dan  pendidikan politik  dalam  menjalankan  fungsinya tersebut,  bagi  mahasiswa  sosiologi khususnya sebagai golongan akademis agar dapat memanfaatkan program Kuliah Kerja Nyata  dalam  memberikan  sosialisasi politik  kepada  masyarakat  agar masyarakat  tidak  hanya  sekedar melek  politik  namun  juga  cakap politik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis ucapkan banyak terima kasih  kepada  KPUD  DKI  Jakarta yang  telah  memberikan  dukungan kepada  penulis  untuk  senantiasa mengabdi kepada masyarakat. Penulis  juga  mengucapkan  terima kasih  kepada  STIH  IBLAM  Jakarta atas dukungan dan fasilitas administrasi yang telah diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Arifin,  (2010), Peran  media  Massa dalam bidang sosial dan politik, Yogyakarta, pustaka pelajar.
Hamad,  Ibnu,  (2004), Konstruksi Realitas  Politik  dalam  Media Massa , Jakarta, Granit.
Hasibuan,  dkk,  (2008), Revolusi Politik  Kaum  Muda ,  Jakarta,
Yayasan Obor Indonesia.
Ismanto,  Dkk,  (2004), Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004 Dokumentasi, Analisis dan Kritik , Jakarta, Kementerian Riset dan Teknologi,  dan  Departemen
Politik  dan  Perubahan  Sosial
CSIS.
Miles,  B.  Matthew.,  Huberman,  A. Michael,  (2006), Qualitative
Data Analysis, A Sourcebook of New Methods , California, SAGE Publication Inc.
Riswandi,  (2009), Komunikasi  Politik , Yogyakarta, Graha Ilmu.
Sekretariat  Jendral  KPU  Biro  Teknis dan  Humas,  (2010), Modul
Pemilih  untuk  Pemula, Jakarta, KPU Volume 1 Nomor 260. Sugiyono, (2012), Memahami Penelitian  Kualitatif ,  Bandung, Alfabeta. Supono, Sapto, (2005), Penyimpangan Pilkada, Bandung, Pustaka Sinar Harapan. Surandajang, (2013), Pilkada Langsung , Jakarta, Kata penerbit.
B. Jurnal Aan  Hermawan,  Agus,  (Desember 2014), Persepsi Pemuda terhadap Partai Politik Nasional  Peserta  Pemilu  2014 dan  Implikasinya  terhadap Ketahanan  Politik  Wilayah (Studi  pada  KNPI  Provinsi Banten), Jurnal Ketahanan Nasional, No XX (3) Sukriono, Didik, (Juni 2009), Menggagas  Sistem  Pemilihan Umum  di  Indonesia, Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi, Universitas Kanjuruhan  Malang,  Volume  II No. 1.

## C. Makalah, Skripsi, Tesis, atau Disertasi
Yeni,  Fitri,  (2011), Partisipasi  Politik
Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden 2009  di  Kecamatan  Padang Utara  Kota  Padang ,  Jurusan Ilmu  Sosial  Politik Fakultas  Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Skripsi tidak dipublikasikan.

## D. Hasil Wawancara
Wawancara  dengan  Betty  Epsilon
Idroos,  Komisioner  KPU  DKI
Jakarta  Bidang  Sosialisasi, tanggal  14  Januari  2017,  di Kantor  Kesiswaan  SMAN  18 Jakarta,  pukul.  13.00  -13.45 WIB.