COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMILIHAN ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT ANTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAJYA SABHA REPUBLIK INDIA
Ahmad Goza Zaenury 1* , Yuniar Rahmatiar 2 , Muhamad Abas 3 1,2,3 Prodi Ilmu Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia Email: Hk.ahmadzaenury@mhs.ubpkarawang.ac.id, yuniarrahmatiar@yahoo.com,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id Article Info Abstract Article History Received: November 17, 2023 Accepted: December 27, 2023 General  elections  are  a  feature  of  a  democratic  country  in  which implementation is one of the mandates of the constitution and it is the right of every citizen to determine his attitude and support through general elections. The  purpose  of  this  research  is  to  see  a  comparison  between  the  DPD election  system  in  Indonesia  and  the  Rajya  Sabha  in  India  which  will  then become a lesson about the weaknesses and strengths of the two countries. This study uses a normative juridical research method in which the author examines legal materials and supporting documents in conducting research. With the data collection method, namely literature study and document study related to general elections in Indonesia and India. The results of this study indicate that elections in the two countries in terms of regional representation generally have a lot in common where both are regulated in general in the constitutions of the two countries which are then further regulated in derivative laws and regulations. Meanwhile, with regard to the technical aspects, there are  several  striking  differences,  including  the  term  between  elections  and seats and the electoral system used.
Keywords:
DPD, Legislature, Right of Interpellation

## Abstrak
Pemilihan  umum  merupakan  suatu  ciri  negara  demokrasi  di  mana  dalam  pelaksanaannya merupakan salah satu amanat konstitusi dan menjadi hak bagi setiap warga negara untuk menentukan sikap dan dukungannya melaui pemilihan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbandingan antara sistem pemilihan DPD di Indoensia dan Rajya Sabha di India  yang  kemudian  akan  menjadi  suatu  pembelajaran  tentang  kelemahan  dan  kelebihan dari kedua negara teresebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatf di  mana  penulis  meneliti  bahan-bahan  hukum  dan  dokumen  pendukung  dalam  melakukan penelitian.  Dengan  metode  pengumpulan  data  yakni  studi  pustaka  dan  studi  dokumen berkaitan  dengan  pemilihan  umum  di  Indoensia  dan  India.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa pemilihan di kedua ngeara dalam hal perwakilan daerah secara umum memiliki banyak persamaan di mana keduanya sama-sama diatur secra umum dalam konstitusi kedua negara tersebut  kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan  perundang-undangan  turunan. Sementara  berkaitan  dengan  teknis  terdapat  beberapa  perbedaan  yang  mencolok  di antaranya jangka antar pemilihan dan kursi serta sistem pemilihan yang digunakan.
Kata Kunci: DPD, Legislatif, Hak interpelasi
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  ciri  utama  negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan  demokratis adalaha adanya pengaruh masyarakat yang tingi terhadap berjalannya suatu roda kekuasaan suatu negara di mana yang menjadi penopang berjalannya suatu demokrasi itu sendiri adalah pedoman  dari  rakyat  untuk  rakyat  yang  artinya  bahwa  segala  hal  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah melalui segala kebijakannya merupakan upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak  rakyat  itu  sendiri.  Salah  satu  berjalannya  suatu  sistem  demokrasi  adalah  dengan diadakannya suatu teknis penyaluran suara rakyat melalui pemilihan yang dilakukan dengan jangka  waktu  dan  periode  yang  ditentukan  serta  disepakati  oleh  rakyat  dalam  konstitusi. Sistem penyaluran ini dinamakan dengan pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan merupakan amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan  pada  tahun  1995  hingga  tahun  2019  dan  di  tahun  depan  2024  merupakan pemilu yang ketiga belas yang dilakukan di Indonesia.
Pemilihan  umum  merupakan  suatu  hajat  penting  seluruh  rakyat  suatu  negara    dan karenanya hal ini menjadi penting karena dalam masa pemilihan ini setiap orang dianggap memberikan suaranya dan juga sikap terhadap suatu wakil suara yang dia amanatkan untuk mendapatkan perubaha di masa depan. Karena itu pula pemilu merupakan suatu ciri khas yang  melekat  dalam  negara  yang  menganus  sistem  demokrasi.  Walau  pun  pada penerapannya  ada  beberapa  negara  yang  melaksanakan  pemilihan  melalui  wakil-wakilnya atau disebu dengan demokrasi perwakilan juga ada negara yang benar-benar menetukan dan memilih  siapa  saja  yang  akan  menduduki  kursi  jabatan  serta  menjadi  penentu  kebijakan dalam satu periode kepeminmpinan. Namun tetap, bagaimana pun sistem demokrasi yang digunakan, suatu pemilihan harus menganut prinsip-prinsip tertentun dalam pemilihan umum yang  menajdi  pedoman  terselenggaranya  suatu  pemilu  yang  benar-benar  mencerminkan negara demokrasi.
Di  dalam  pemilihan  umum  yang  menjalankan  roda  demokrasi,  melihat  bagaimana suatu kandidat dapat menjalankan suatu kepemimpinan yang mewadahi masyarakat selaku pelaku utama pemerintahan, makan suatu kandidat dapat dilihat dari bagaimana suatu wakil rakta  dapat  memberikan  pelayananan  kepada  masyarakat  dari  program  apa  yang  akan dibawa  selama  satu  periode  kepemimpinan.  Hal  tersebut  merupakan  suatu  syarat  alami dalam  sistem  demokrasi.  Dengan  itu  masyarakat  akan  menilai  pemimpin  atau  wakil  rakya mana yang nantinya dianggap layak dalam menjalankan suatu pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Tujuan  utama  pemilihan  umum  adalah  utuk  menentukan  wakil  rakyat  yang  mampu menjadikan muara aspirasi bagi masyarakat yang mempercayakan suaranya kepada wakil rakyat  tersebut.  Karenaya  tujuan  utama  pemilihan  para  wakil  rakyat  tersebut  merupakan upaya  agar  terselenggaranya  suatu  pemerintahan  yang  benar-benar  sesuai  dengan  hati nurani  rakyat  serta  mampu  menjalankan  roda  demokrasi  suatu  negara  dengan  sebaik- baiknya.
Suatu pemilihan yang tidak mengindahkan tujuan tersebut merupakan pemilihan yang kehilangan jiwa atau ruh demokrasi di mana di dalamnya merupakan formalitas belaka dan apa yang menjadi tujuan demokrasi hanya menjadi angan-angan saja. Suatu pemilihan yang dilakukan  bukan  dengan  tujuan  untuk  menjalankan  demokrasi  yang  berjalan  dengan  baik merupakan  suatu  pemilihan  yang  hanya  digunakan  untuk  mengisi  kekosongan  kekuasaan atau  hanya  digunakan  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  dan  mimpi  sekelompok  orang
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
tertentu dan bukan merupakan suara dari rakya yang menitipkan sikapnya pada wakil rakyat tersbut.
Penyelenggaraan pemilihan umum biasanya dilakukan untuk melaksanakan pemilihat penjabat eksekutif maupun legislatif. Hal ini tidak hanya dilakukan di Indonesia namun juga di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Garis besar pelaksanaan pemilihan umum biasanya dituangkan dalam konstitusi setiap negara.
Di India misalnya, dalam konstitusinya dijelaskna bahwa pelaksanaan suatu pemilihan umum hanya boleh dilaksanakan oleh lembaga independen yaitu Komisi Pemilihan Umum di mana secara konstitusional memiliki hak hak untuk menyelenggarakan pemilu. Lembaga ini merupakan  lembaga  independed  selain  Mahkamah  Agung  di  India.  KPU  ini  memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil pemungutan suara, menentukan partai politik yang menjadi kontestan dalam pemilihan umum, dan menentukan simbol yang ada dalam suatu parta. Hal ini tertuang dalam Psal 324 Undang-Undang Dasar India.  Seitap rakya memiliki hak  untuk  memilihs  sebagaimana  diamanatkan  dalam  konstitusinya.  Dalam  pemilihan  di Indian setiap kandidat yang akan melaksanakan pemilihan atau yang akan menjadi anggota legislati  memiliki  kewajiban  untuk  memiliki  kebebasan  dari  catatan  kriminal  serta  memilliki jaminan status ekonomi yang baik.
Sememntara  itu  dalam  konstitusi  Indonesia  pemilihan  umum  juga  merupakan momentum  yang  sangat  penting  dalam  menjalankan  demokrasi  di  Indonesia  di  mana penyelenggaraan  tersebut  juga  dilaksanakan  oleh  lembaga  independen  yang  khusus menyelenggarakan  pemilihan  umum,  yaitu  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  di  mana  hal  ini tertuang dalam Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu dalam konstitusi juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan oleh lembaga yang independen dan memiliki kewengan dalam menerapkan undang-undang yang berlaku.
Dalam pemilihan umum partai politik merupakan pemeran yang paling aktif dimana di dalamnya  terdapat  para  kandidat  yang  memang  menjadi  pilihan  dari  masyarakat  yang menitipkan atau mengamanatkan suaranya dalam pemilihan kekuasaan. Partai politik selain sebagai pemeran utama dalam pemilihan dengan negara dengan sistem demokrasi, partai politik berperan dalam mencetak para pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan suatu negara baik dalam ranah eksekutif maupun legislatif.
Sistem  pemilihan  umum  di  berbagai  belahan  dunia  terutama  bagi  negara  yang menganut sistem demokrasi dikenal berbagai macam sistem. Namun secara umum terdapat dua sistem yang biasanya digunakan, yaitu sistem satu daerah pemilihan (Dapil) di mana satu orang wakil rakyat yang terpilih mewakili masyarakan dalam satu wilayah. Sistem ini biasanya dikenal  dengan  sistem  diskrik.  Sedangankan  sistem  yang  kedua  yaitu  sistem  perwakilan berimbang  di  mana  dalam  satu  daerah  permilihan  terdapat  beberapa  wakil  yang  menjadi represestasi suara daripada masyarakat tersebut.
Dalam  menyampaikan  program-program  yang  akan  dibawakan  selama  masa kepemimpinan,  suatu  kandidat  diberikan  keleluasaan  oleh  konstitusi  untuk  menyampaikan seluruh  programnya  melalui  kampanye  yang  diselenggarakan  serantak  sehingga  seluruh masyarakat  dengan  itu  dapat  melihat  dan  menilai  kandidat  mana  yang  sekiranya  dapat menjadi  wakil  mereka  dan  menjadikan  mereka  semakin  yakin  bahwa  apa  yang  dipilihnya merupakan representasi dari masyarakat itu sendiri. Sebagai masyarakat yang memilih maka dalam  ilmu  politik  pemilih  disebut  dengan  konstituen  atau  orang-orang  yang  menitipkan suaranya pada satu wakil rakya.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Dalam pelaksanaan pemilihan umum tentunya sistem atau teknis yang digunakan oleh setiap negara akan berbeda-beda tergantung susbtansi dan apa yang diamanatkan dalam konstitusinya masing-masing. Biasanya dalam setiap konstitusi akan dijabarkan secara umum tentang  mekanimse  yang  digunakan  dalam  pemilihan  umum  atau  dasar-dasar penyelenggaraannya.  Sementara  teknis  pelaksanaanya  diatur  dalam  peraturan-perundang udangan turunan yang mengatur pemilihan umum secara khusus.
Mekasime tersebut perlu diatur dalam suatu aturan hukum yang mengikat secara kuat dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  di  mata  hukum.  Karena  itu  melihat  beberapa  latar belakang  yang  disampaikan  di  atas  peneliti  menilai  perlunya  ada  suatu  penelitian  yang diharapkan  dapat  memperbaiki  suatu  keadaany  demokrasi  yang  ada  di  Indoesia  dengan melihat perbandingan hukum tentang pemiliah anggota legislatif atau dewan perwakilan yang ada di Indonesia dengan dewan perwakilan yang ada di India.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  di  mana  dalam pengkajiannya  meneliti  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  hukum,  dan  dokumen- dokumen  hukum  yang  ada  dalam  yang  sekiranya  dapat  memberikan  informasi  terkait penelitian yang dilakuka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan penelitian kepustakaan ( library reseacrh ) dan studi dokumen ( archive research ) di mana data tersebut kemudian dikumpulkan dan dibuatkan kesimpulan dalam sautu penelitian.
Penelitian ini menggunakan data sekunder atau bahan  hukum di mana yang menjadi objek penlitian adalah konstitusi kedua negara dengan peraturan turunan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di kedua negara tersebut. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas  Buana  Perjuangan  Karawang.  Bahan  utama  penelitain  ini  adalah  UUD  1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Konstitusi India.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Pemilihan Anggota DPD di Indonesia
Di Indonesia, pemilihan umum merupakan ajang untuk memilih elemen pemerintahan eksekutidf  dan  legislatif  di  mana  hal  tersebut  diselenggarakan  oleh  lembaga  khusus  yang menyelenggarakan pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan amanat UUD 1945  di  mana  suatu  pemeilihan  umumharus  diselenggarakan  oleh  lembaga  tersebut  yang berstatus  mandiri,  tetap,  dan  nasional.  Secara  umum  pemilihan  umum  dalam  UUD  1945 mengenai Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai beriku:
1.  Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemeilihan umum;
2.  DPD setiap daeerah provinsi dipilih melalui pemilu;
3.  Anggota DPD provinsi merupakan 1/3 dari jumlah anggota DPR;
4.  Setiap orang pemilih merupakan perwakilan dari dirinya sendiri;
5.  Peraturan  tentnag  pemlihihan  umum  diatur  secara  teknis  dalam  peraturan perundang-undangan turunan.
Dalam pemilu yang diselenggarakan wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan asas yang dimanatkan oleh UUD 1945 yaitu:
1.  Langsung
Ini berarti bahwa masyarakat menyampaikan hak suaranya dalam pemilihan umum dengan cara lansgung dan tidak diperantarai oleh orang lain.
2.  Bebas
Bebas berarti setiap orang memeiliki keleluasaan untuk menentukan sendiri siapa yang dia pilih dan wakil mana yang dia anggap sebagai orang yang tepat dalam menjalankan amanahnya. Dalam prinsip ini setiap orang harus dijamin keamanannya
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
oleh negara agar tidak melaksanakan suatu pemilihan dalam keadaan terpaksa atau dalam pengarus suatu kelomok tertentu.
3.  Umum Prinsip ini berarti bahwa setiap orang yang memang sudah memenuhi kriteria sebagai  peserta  pemilu  maka  memeiliki  hak  untuk  memilih  dan  mendapatkan pengetahuan yang layak tentang pemiluhan umum yang diselenggaraka.
4.  Jujur Jujur berarti segala betuk penyelnggaraan baik dari awal hingga selesai harus dilakukan  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  apa  yang  ada  dalam  peraturan perundang-undangan dengan sifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
5.  Adil Adil berarti setiap orang mendapat perlakuan yang adil dan tidak pandang bulu baik pemilih maupun yang dipilih,.
6.  Rahasia Artinya apa yang menjadi pilihan seseorang menjadi rahasiannya prinadi dan karenanya tidak ada yang berhak mengetahui seseorang memilih siapa pun.
7.  Dilaksanakan 5 tahun sekali.
Di  Indonesia  penentuan  jumlah  kursi  untuk  DPD  diatur  dengan  formula  perwakilan berimbang di mana hal ini sesuai dengan prinsip sistem perwakilan berimbang di Indonesia. Jadi,  jumlah  perwakilan  DPD    dengan  cara  pemilihan  daerah  terbanyak.  Dalam  hal  ini berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  jumlah  kursi  DPD untuk setiap daerah provinsi adalah 4 orang.
Sistem pimilihan DPD di Indonesua yaitu menggunakan sistem Distrik Berwakil Banyak di mana setiap empat orang dari setiap provinsi mewakili daerahnya dan setiap orang memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan daerah.
Seseorang dapat menjadi seorang perwakilan yang akan dipilih atau menjadi perserta pemilu anggota DPD harsu memenuhi persyaratan berikut ini:
a.  mendapatkan  dukungan  minimal  dari  pemilih  di  daeratr  pemilihan  yang bersangkutan.
b.  mencalonkan hanya unttrk 1 (sahr) daerah pemilihan;
c.  mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
d.  bersedia  untuk  tidak  merangkap  jabatan  sebagai  pejabat  negara  lainnya,  direksi, komisaris,  dewan  pengawas  dan.  karyawan  pada  badan  usaha  milik  negara aanTatau badan usaha milik daeratr serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
e.  D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.  bersedia  untuk  tidak  berpraktik  sebagai  akuntan  publik,  advokat,  notaris,  pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang  berhubungan  dengan  keuangan  negara  serta  pekerjaan  hi;  yang  dapat menimbulkan  konflik  kepentingan  dengan  tugas,  wewenang,  dan  hak  sebagai anggota DP
g.  mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daeratr, Kepala Desa dan perangkat  desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  aparatur  sipil  negara,  anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau bada4 usaha milik daerah dan/atau badan usaha mitik desa, atau badan lain yang anggarannya  bersumber  dari  keuanganl  negara,  yang  dinyatakan  dengan  surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
h.  bersedia bekerja penuh waktu;
i.  terdaftar sebagai Pemilih;
j.  sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
k.  tidak  pernah  dipidana  penjara  berdasarkan  puhrsan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan  pidana  penjara  5  lima)  tahun  atau  lebih,  kecuali  secara  terbuka  dan  jujur mengemukakan kepada publik batrwa yang bersanglnrtan mantan terpidana;
l.  setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;
m. nerpendidikan  paling  rendah  tamat  sekolah  menengah  atas,  madrasatr  aliyah, sekolah  menengah  kejuruan,  riadrasah  aliyah  kejuruan,  atau  sekolah  lain  yang sederajat;
n.  dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam batrasa Indonesia;
o.  Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesattran Republik Indonesia;
p.  Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua pululi satu) tahun atau lebih; bertakra kepada T\rhan Yang Maha Esa.
Dalam hal jumlah dukungan DPD dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Minimal Dukuangan Jumlah Penduduk Minimal Dukungan 1 Juta Penduduk 1000 pemilih >1-5 Juta Penduduk 2000 pemilih >5-10 Juta Penduduk 3000 pemilih >10-50 Jjuta Penduduk 4000 pemilih >15 Juta Penduduk 5000 pemilih

## Sistem Pemilihan Anggota Rajya Sabha di India
Seperti halnya di Indonesia, pemilihan umum di India juga diselenggarakan oleh KPU sebagaimana  tertuang  dalam  UUD  India  Pasal  324  ayat  (1).  Dalam  menyekenggaraka pemilihannya  di  India  penyelenggara  pemilu  harus  mematuhi  prinsip-prinsi  yang  adalam konstitusinya agar penyelenggraan pemilihan umum sesuai dengan apa yang seharusnya dan diamatkan  oleh  konstitusi.  Segala  bentuk  pengawasan  penyelenggaran  pemilu  merupakan tugas  daripada  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Karenanya,  komisi  tersebut  harus melaksanakan tugasnya secara profesional agar proses pemilihan umum menjadi terkendali dan sesuai dengan citra demokrasi. Kelembagaan pemilihan umum saat ini sedang dalam keadaan  transisi  atau  perbaikan  menuju  pemilihan  umum  yang  sesuai  dengan  amanat konstitusi  dan  demokrasi.  Hal  ini  dilihat  dari  pendidikan  yang  memang  digunakan  untuk memajukan demokrasi dan pemilihan umum di India. Sementara kualifikasi mengenai syarat untuk menjadi DPD juga disebutkan dalam Pasal 84 di mana di dalamnya memuat:
a.  merupakan  warga  negara  India,  dan  membuat  serta  menandatangani  sumpah  atau penegasan di hadapan seseorang yang diberi wewenang oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan bentuk yang ditetapkan untuk tujuan tersebut dalam Jadwal Ketiga;
b.  jika ia menduduki kursi di Dewan Negara, berusia tidak kurang dari tiga puluh tahun dan, jika ia menduduki kursi di Dewan Rakyat, berusia tidak kurang dari dua puluh lima tahun; dan
c.  memiliki kualifikasi lain yang mungkin ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh Parlemen
Sistem  pemilu  di  India  menggunakan  sistem  Perwakilan  Proporsional  dengan  cara dipindah tangankan tunggal. Pemilih di India memiliki kebebasan untuk menentukan kriteria pemilihannya sebagaimana asas yang ada di Indonesia yaitu kebebasana untuk menentukan pilihannya pada siapa.
Sistem perhitungan pemilihan umum di India dapat dilihat dalam rumus berikut:

## 𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 = 𝑠𝑢𝑎𝑟𝑎 (𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖 + 1) + 1
Dalam  pemilihan  di  India  peringkat  pertama  dalam  pemilihan  mendapatkan  urutan pertama. Setia calon yang memang sudah menduduki peringkat dan sesuai dengan ketentuan maka  secara  langsung  terpilih.  Setelah  itu  perhitungan  dilanjutkan,  suara  lebih  kandidat terpilih (yang suaranya di atas kuota) didistribusikan kepada pilihan rangking kedua di surat suara. Demi keadilan, seluruh surat suara masing-masing calon didistribusikan.

## Persamaan dan Perbedaan
Sementara itu pemilihan umum di India terdapat beberapa perbedaan yang secara lengkap dapat dilihat dalam tabel beriku:
Tabel 2. Perbedaan Pemilihan Umum di India dengan Indonesia No  Perbedaan India Indonesia 1 Tempat Pelaksanaan Memanfaatkan tempat- tempat umum, seperti gedung pertemuan, sekolah, kampus dll. Tempat umum maupun tempat pribadi, sehingga terdapat banyak TPS tersebar diseluruh Indonesia. 2 Cara Pemungutan suara Teknis pemilihan yang digunakan yaitu menggunakan sistem e- Voting Teknis pemilihan di Indonesia dengan cara mencoblos kandididat melalui kertas. 3 Sistem Pemilihan Umum Dilaksanakan dengan Sistem Perwakilan Proporsional (Single Tranferable Vote) sesuai Pasal 80 Constitution of India. Dilaksanakan dengan Sistem Distrik berwakil banyak 4 Mekanisme Pelaksanaan Dilakukan setiap enam tahun sekali Dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali 5 Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Menggunakan sistem Stelsel Aktif Menggunakan sistem Stelsel Pasif
Untuk melihat persamaan pemilihan umum DPD di Indonesia dengan India dapat dilihat melalui tabel berikut:
Tabel 2. Persamaan Pemilihan Umum di Indonesia dengan India Persamaan Indonesia India Demokrasi Negara Indonesia menerapak demokrasi pancasila India merupakan negara demokrasi yang memiliki arti suatu pemikiran yang berkembang beriringan dengan masalah dan kebutuhan seluruh rakyat dengan tetap mempertahankan sebuah tujuan, kedaulatan rakyat diatas keberagaman yang ada di India.

## KESIMPULAN
Tempat  pelaksanaan  pemilihan  umum  di  Indonsia  di  tempat  khusus  untuk  pemilu dengan disediakan TPS di berbagai titik dalam setiap daerah pemilihan, semenra di India boleh  di  tempat-tempat  yang  memang  bisa  digunakan  untuk  pemilihan  umum  seperti  di sekolah  dan  tempat-tempat  yang  memang  memiliki  fasilitas  yang  memadai  untuk dilaksanakannya pemilihan umum.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Di  Indoneisa  masih  menggunakan  sistem  pemilihan  manual  sementara  di  India suadah melakuka e-voting. Pemilihan di India dilakukan setiap enam tahun sekali sementara di  Indonesia  dilakukan  berkala  selama  enam  tahun.  Indonesia  menggunakan  stelsel  pasif sementara India menggukan stelsel aktif.
Negara  Indonesia  menggunakan  sistem  demokrasi  pancasila  sementara  di  India demokrasi memiliki arti yang berkembang beriringan dengan masalah dan kevutuhan seluruh rakyat  dengan  tetap  mempertahankan  sebuah  tujuan  kedaulatan  rakya  t  di  atas keberagaman.

## REFERENSI
Asshiddiqie,  Jimly.  "Pokok-pokok  hukum  tata  negara  Indonesia  pasca  reformasi." (No Title) (2007). A W,  Muhammad  Jafar.  "Peranan  Partai  Politik  Dalam  Demokrasi  di  Indonesia." Jurnal Administrasi Publik 6.2 (2015).
Constitution of India,The Constituion OF India, Legislative Department , 2015)
JanedjriM. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Jakarta, Idea, Centro, 2013. Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." Jurnal Konstitusi 10.2 (2013): 333- 354.
Nur Aeni Marta, Otto Fajarianto, & C. Santi Muji Utami. (2023). History Learning Innovation with  Steam  Approach. JTP  -  Jurnal  Teknologi  Pendidikan , 25 (3),  468-476. https://doi.org/10.21009/jtp.v25i3.37059
Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." Jurnal Konstitusi 17.2 (2020): 355-371.
Topo  Santoso  dan  Didik  Supriyanto,  Mengawasi  Pemilu  Mengawal  Demokrasi,  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
Wulandari,  T.  C.,  Raicucu,  M.  I.  R.,  Abidin,  Z.,  &  Fajarianto,  O.  (2023).  Math  City  Map: Application  of  Mathematics  Outdoor  Learning  Using  Mobile Application. JTP  -  Jurnal Teknologi Pendidikan , 25 (3), 487-495. https://doi.org/10.21009/jtp.v25i3.40490