## Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membentuk Pemerintahan Desa Yang Baik

## Syahrul Bakti Harahap
Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Jl.Garu II No.93 Medan Sumatera Utara
Syahrulbakti@umnaw.ac.id

## ABSTRAK
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  adalah  lembaga  perwujudan  demokrasi  dalam  penyeleggaraan pemerintahan  desa.  Badan  permusyawaratan  desa  dapat  dianggab  sebagai  parlemennya  desa.  Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga baru di desa setelah otonomi daerah Indonesia. Wewenang badan permusyawaratan desa antara lain : membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat.Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  yuridis  empiris yaitu  penelitian  secara  langsung.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara dengan dilengkapi angket agar data yang diperoleh lebih akurat. Populasi dan sampel dalam penelitian ini satu yakni  ketua  badan  permusyawaratan  desa,  anggota  badan  permusyawaratan  desa  dan  kepala  desa,  Desa Bengkel  Kecamatan  Perbaungan  Kabupaten  Serdang  Bedagai.  Analisa  data  dalam  penelitian  ini  bersifat diskriptif  analisis  kualitatif,  yaitu  peneliti  berusaha  menggambarkan  gejala  sosial  dengan  undang-undang. Dimana  ketentuan  perundang-undangan  dihubungkan  dengan  efekvitas  hak  dan  kewaban  Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk pemerintahan yang baik. Untuk pengambilan kesimpulan penelitian ini metode pendekatan kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk mendapatkan gambaran Efektivitas hak dan kewajiban Badan Permusywaratan Desa dalam membentuk pemerintahan desa yang baik  di  Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
Kata Kunci : Efektivitas, Penerapan, Pasal 61 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

## ABSTRACT
The Village Consultative Body (BPD) is an institution that embodies democracy in the administration of village governance. The village consultative body can be called the village parliament. The village consultative body is a new institution in the village after Indonesia's regional autonomy. The powers of the village consultative body  include:  discussing  draft  village  regulations  with  the  village  head,  supervising  the  implementation  of village  regulations  and  village  head  regulations,  proposing  the  appointment  and  dismissal  of  village  heads, forming a village head election committee, exploring, accommodating, gathering, formulating and channeling community  aspirations  This  research  was  conducted  using  an  empirical  juridical  method,  namely  direct research. Methods of data collection are carried out through observation and interviews with questionnaires so that the data obtained is more accurate. The population and sample in this study were one, namely the head of the village consultative body, members of the village consultative body and the village head, Bengkel Village, Perbaungan District, Serdang  Bedagai Regency. The data analysis in this research is descriptive qualitative analysis,  that  is,  the  researcher  tries  to  describe  social  symptoms  by  means  of  laws.  Where  the  statutory provisions are related to the effectiveness of the rights and responsibilities of the Village Consultative Body in forming  good  governance.  To  draw  the  conclusions  of  this  study,  a  qualitative  approach  method  with  a deductive mindset to get a picture of the effectiveness of the rights and obligations of the Village Consultative Body in forming good village governance in Bengkel Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. Keywords : Climate factors; amylose synthesis; rice quality; temperature changes; the enzyme GBSS1
Keywords : Effectiveness, Application, Article 61 of Law no. 6 of 2014

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Setelah  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia    tahun 1945,  pengaturan  desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  dari  segi  pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 Ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tatacara pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 Ayat (7)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tahun  1945  membuka kemungkinan  adanya  susunan  pemerintahan  dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia.Desa adalah desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak asal-usul,  dan/atau hak tradisional  yang diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang  No.  6  tahun  2014).Sejarah  pengaturan  desa  telah  ditetapkan  beberapa pengaturan desa,  yaitu Undang-Undang No.  22 tahun 1948, tentang pokok pemerintahan daerah,  Undang-Undang  No.  1  tahun  1957  tentang  pokok-pokok  pemerintahan  daerah, Undang-Undang  No.  18  tahun  1965,  tentang  pokok-pokok  pemerintahan  daerah  Undang- Undang No. 19 tahun 1965 tentang desa praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terbentuknya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah,  dan  terakhir  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah. Kedudukan desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 6 tahun 2014, sebagai  berikut:  “Penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI),  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika”.  Ketentuan  di  atas  menegaskan kedudukan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Lahirnya Undang-Undang desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang–Undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar  belakang  Indonesia,  tetapi  halaman  depan  Indonesia.  Undang-Undang  desa  yang disahkan  pada  akhir  tahun  2014  lalu  juga  mengembangkan  prinsip  keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidaritas desa. Lain dari pada itu, Undang-Undang desa  ini  mengangkat  harkat  dan  kedaulatan  desa  yang  selama  ini  terpinggirkan  karena didudukkan pada posisi subnasional pada hal desa pada hakikatnya adalah identitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia..

## 2. Perumusan Masalah
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  adalah  lembaga  perwujudan  demokrasi  dalam penyeleggaraan pemerintahan desa.  Badan permusyawaratan desa dapat dianggap sebagai parlemnya  desa.  Badan  permusyawaratan  desa  merupakan  lembaga  baru  di  desa  setelah otonomi daerha Indonesia. Wewenang badan permusyawaratan desa antara lain : membahas rancangan  peraturan  desa  bersama  kepala  desa,  melaksanakan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  peraturan  desa  dan  peraturan  kepala  desa,  mengusulkan  pengangkatan  dan pemberhentian  kepala  desa,  membentuk  panitia  pemilihan  kepala  desa,  menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## 3. Tujuan Penelitian
Untuk  mendapatkan  hasil  dimana  berdasarkan  hasil  survey  awal  yang  dilakukan  penulis pada tanggal 3 Agustus 2017, penulis melakukan wawancara singkat dengan ketua badan
permusyawaratan  desa,  di  desa  Bahal  Batu  menyampaikan  bahwa  di  desa    sangat  sulit mengefektifkan  peran  badan  permusyawaratan  desa,  sehingga  sampai  sekarang  badan permusyawaratan  desa,  di  desa  kurang  efektif.  Seiring  dengan  hal  tersebut  berdasarkan keterangan  ketua  badan  permusyawaratan  desa  sering    usul  dari  badan  permusyawaratan desa kurang di perhatikan

## 4. Manfaat Penelitian
Kajian ini akan memberikan manfaat dalam pemecahan masalah diatas. Berdasarkan uraian di  atas,  terlihat  bahwa  salah  satu  permasalahan  yang  menonjol  di  desa,  tentang  hak  dan kewajiban  badan  permusyawaratan  desa.  Sehingga  penulis  berminat  melakukan  suatu penelitian  dengan  Judul  “Efektivitas  Hak  dan  Kewajiban  Badan  Permusyawaratan  Desa Dalam Membentuk Pemerintahan Desa yang Baik di Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas”.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan rancangan yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung. Penelitian  tentang  efektivitas  hukum    dimaksud  untuk  menelaah  apakah  sebuah  peratuan perundang-undanagan  berlaku  atau  tidak  apakah das  sollen (ideal  hukum, law  in  books ) dapat terlaksana dalam wujud das sein (kenyataan, realitas hukum, law in action ). Realitas hukum    adalah  perilaku  atau  sikap  seseorang  terhadap  kaidah  hukum    pada  penelitian terhadap efektipitas hukum seseorang tidak hanya menetapkan tujuan perundang-undangan tetapi juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Perilaku yang diamati adalah prilaku nyata
2. Perbandingan perilaku yang diatur dalam hukum dengan keadaan jika prilaku tidak diatur didalam hukum
3. Jangka waktu pengamatan yang wajar dan perlu dikemukaakan kondisi-kondisi objek yang diamati
4.Mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan dilengkapi angket  agar  data  yang  diperoleh  lebih  akurat.  Populasi  dan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  ketua BPD, anggota BPD, Kepala Desa, Bengkel  Kecamatan Perbungan Kabupaten Serdang bedagai

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak dan Tanggung kewajiban  Badan Permusyawaratn Desa (BPD) dalam Membentuk Pemerintahan Desa yang Baik. Badan permusyawaratan desa berhak menyusun peraturan tata tertib badan permusyawaratan  desa  (Pasal  60,  UU.  No.  6  tahun  2014).  Dalam  melakukan permusyawaratan  tersebut  anggota  badan  permusyawaratan  desa,  berhak  menyatakan pendapat  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  mendapat  biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa (Pasal 61 UU. No. 6 tahun 2014). Anggota badan permusyawaratan desa berhak untuk, mengajukan  usul  rancangan  peraturan  desa,  mengajukan  pertanyaan,  menyampaikan  usul dan/atau pendapat, memilih dan dipih, mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja  desa  (Pasal  62  UU.  No.  6  tahun  2014).  Kewajiban badan  permusyawaratan  desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa adalah sebagai berikut:
1. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
2. Mendahulukan  kepentingan  umum  di  atas  kepentingan  pribadi,  kelompok,  dan/atau golongan.
3. Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari  pihak  lain  yang  dapat  memengaruhi  keputusan  atau  tindakan  yang  akan dilakukannya.
4. Menyalahgunakan wewenang.
5. Melanggar sumpah/janji jabatan.
6. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
7. Merangkap  sebagai  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota,  dan  jabatan  lain  yang  ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.
8. Sebagai pelaksana proyek desa.
9. Menjadi pengurus partai politik.
10. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlara
Bedasarkan  hasil  penelitian  yang  dilkukan  oleh  penulis,  Penulis  melakukan  wawancara dengan  Ketua  dan  Angggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  sebagai  parlemennya desa  menurut  Undang-undang    N0.  12  Tahun  2014,  tentang  pemerintahan  Desa.  Ketua Badan Permusyawaratn Desa tidak, mengetahui tentang Undang-Undang No : 6 Tahun 2014. Kemudian  penulis  mengajukan  pertanyaan  tentang  Hak  dan  Kewajiban  BPD,  baik  Ketua maupun anggota BPD, tidak memahami. Sehinnga hak dan kewajiban BPD di desa Bengkel, Kecamatan  Perbaungan,  Kabupaten  Serdang  Bedagai    tidak  efektif,  karena  Pemahaman Ketua  maupun  anggota  BPD,  tentang  fungsi  dan  peran  BPD  dalam  membentuk pemerintahan desa yang baik tidak efektif.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengolahan dan pembahasan data adalah sebagai berikut 1.  Bahwa  penerapan  hak  dan  kewajiban  badan  permusyawaratan  desa  dalam  membuat peraturan  desa  di  Desa  Bengkel  Kecamatan  Perbaungan  Kabupaten  Serdang  Bedagai kurang efektif .
2.Berdasarkan  penelitianyang  dilakukan  penulis    peranan    Bada  Permusyawaratan  Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan  Kabupaten Serdang Bedagai, Baik ketua BPD maupun Anggota  BPD,  kurang  memahami  hak  dan  kewajibannya  dalam  membentuk pemerintahan desa yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Borni Kurniawan, 2015, Desa Mandiri Desa Membangun, Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transimigrasi, Jakarta.
Kaelan MS, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
Lili  Rasidji  dan  Liza  Sonia  Rasidji,  2012,  Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum,  Citra Aditya Bakti, Bandung.
M.  Silahuddin,  2015,  Kewenangan  Desa  dan  Regulasi  Desa,  Kementerian  Desa  dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
Moch Soffa Ihsan, 2015, Ketahanan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transimigrasi, Jakarta.
Rachmad  Baro,  2016,  Metode  Penelitian  Hukum  Non  Doktrinal,  CV.  Budi  Utama, Yogyakarta.
Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.
Tim  Visi Yustisia, 2015, Undang-Undang No. 6  tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan terkait, Visimedia.
Zainuddin Ali,  2012, Sosiologi Hukum, Sinar grafia, Jakarta.
Http://sugiantogeografis,  Wordpress.com/Pengertian  desa  dan  kota.  Diakses  tanggal  12
Agustus 2017.
Http://www.scrib.com.doc/59668084/Teori  Sistem  Hukum,  Diakses  tanggal  02  Agustus 2017
Accepted Date Revised Date Decided Date Accepted to Publish 04 Juli 2020 07 Juli 2020 10 Agustus 2020 Ya