## KONFLIK ASET DAERAH
ANTARPEMERINTAH DAERAH PASCA ǧ PEMEKARAN: STUDI KASUS KONFLIK KEPEMILIKAN BANGUNAN

## ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAIPENUH PROVINSI JAMBI
Oleh
Indra Hermawan 1 ,
Tjahya Supriatna 2 , Ali Hana ϐ iah Muhi 3
1) Pemerintah Kabupaten Kerinci, Kantor Kelurahan Lempur Tengah Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri indra.jegerr@gmail.com
2, 3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri
A ćĘęėĆĈę
T he focus of this research was to settlement of regional asset con ϔ licts (building assets) between the Kerinci district government and the Sungaipenuh City, the factors cause of con ϔ lict and determine the strategies used to provide solutions for resolving regional asset con ϔ licts (building assets) between the Kerinci district government and the Sungaipenuh City.
The research uses theory by Winardi related to solving con ϔ lict in an integrative problem solving and uses Boedi Wijarjo theory to see the factors that cause con ϔ lict and conduct a SWOT analysis and Litmus test to determine strategies.
This research uses a qualitative method with a descriptive approach. In collecting data, re- searchers conducted observations, interviews and collected documents on the regional asset con-
ϔ licts (building assets) between the Kerinci district government and the Sungaipenuh City.
The results showed that settlement of regional asset con ϔ licts (building assets) between the Kerinci district government and the Sungaipenuh City by using consensus and confrontation has not run optimally and the use of superordinate goals has never been implemented. The factors that cause con ϔ lict that affect consist of structural factors, interest factors, value factors, human relations factors, and data con ϔ licts then determine the strategies used to provide solutions for resolving regional asset con ϔ licts (building assets) between the Kerinci district government and the Sungaipenuh City based on the SWOT analysis and Litmus test, the most strategic issues were: carry out further mediation on resolving regional asset con ϔ licts (building assets) between the two regional governments, provide solutions for compensation for building assets to the district government of Kerinci, giving consideration to resolving regional asset con ϔ licts (building assets) between the two regional governments must be complete and not take sides with one of the re- gional governments, provide solutions for cooperation with productive regional assets to both local governments.
Keywords: regional con ϔ lict asset, local government, building ownership

## A ćĘęėĆĐ
P enelitian  ini  difokuskan  pada  penyelesaian  kon lik  aset  daerah  (aset  bangunan)  antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh, faktor-faktor penyebab kon lik serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk memberikan solusi penyelesaian kon lik  aset  daerah  (aset  bangunan)  antara  Pemerintah  Kabupaten  Kerinci  dengan  Kota Sungaipenuh.
Penelitian menggunakan teori oleh Winardi terkait pemecahan kon lik secara pemecahan problem integratif dan menggunakan teori menurut Boedi Wijarjo dan untuk melihat faktor- faktor penyebab kon lik serta melakukan analisis SWOT dan Litmus test untuk menentukan strategi.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang  kon lik  aset  daerah  (aset  bangunan)  antara  Pemerintah  Kabupaten  Kerinci  dengan Kota Sungaipenuh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kon lik aset daerah (aset bangunan) antara  Pemerintah  Kabupaten  Kerinci  dengan  Kota  Sungaipenuh  dengan  menggunakan konsensus  dan  konfrontasi  belum  berjalan  secara  optimal  serta  penggunaan  tujuan-tujuan superordinat belum pernah dilaksanakan. Faktor-faktor penyebab kon lik yang memengaruhi terdiri dari faktor struktural, faktor kepentingan, faktor nilai, faktor hubungan antarmanusia, dan kon lik data yang kemudian ditentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk memberikan solusi penyelesaian kon lik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh berdasarkan analisis SWOT dan Litmus test didapatkan isu sangat strategis antara lain: melaksanakan mediasi lanjutan penyelesaian kon lik aset daerah (aset bangunan)  antarkedua  pemerintah  daerah;  memberikan  solusi  ganti  rugi  aset  bangunan kepada  pemerintah  kabupaten  Kerinci;  pemberian  pertimbangan  penyelesaian  kon lik  aset daerah (aset bangunan) antarkedua pemerintah daerah harus tuntas dan tidak memihak salah satu pemerintah daerah; memberikan solusi kerja sama terhadap aset daerah yang produktif kepada kedua pemerintah daerah.
Kata kunci: kon lik aset daerah, pemerintah daerah, kepemilikan bangunan

## PENDAHULUAN
K ebijakan  otonomi  daerah  membuka peluang  bagi  Pemerintah  Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri. Perubahan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah pada  era  reformasi  dari  sentralisasi ke  arah  desentralisasi  menuntut masyarakat  untuk  lebih  aktif  lagi dalam menyampaikan aspirasinya, sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah tentunya  tidak  sama  antara  setiap  daerah dengan  daerah  lainnya,  sehingga  sering
terjadi  kon lik  antardaerah  yang  harus diselesaikan dengan segera oleh pemerintah pusat  baik  itu  masalah  batas  wilayah, aset  daerah,  pendapatan  asli  daerah,  dan lain-lain.  Contoh  dari  kon lik  daerah  yang masih  berlanjut  hingga  sekarang  adalah permasalahan aset daerah antara pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh.
Selama Pasca-Pemekaran Daerah ini,  Kota  Sungaipenuh  terkesan  hanya menggantungkan  pada  Dana  Perimbangan yaitu  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  dari  Pemerintah Pusat. Sudah seharusnya sekarang Kota  Sungaipenuh  mengubah mindset dengan  tidak  menggantungkan  sumber dana  pembangunan  daerah  dari  pusat
Indra Hermawan dkk.: Kon fl ik Aset Daerah Antarpemerintah Daerah ...
melalui  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana Alokasi  Khusus,  tetapi  Kota  Sungaipenuh dituntut  untuk  lebih  mengoptimalkan  dan memaksimalkan  sumber  daya  yang  ada di  daerahnya  serta  menciptakan  sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru.
Permasalahan lain yang ditimbulkan dari Pemekaran daerah antara Kabupaten Kerinci dan  Kota  Sungaipenuh  adalah  Kabupaten Kerinci sebagai Kabupaten induk yang harus memindahkan  ibu  kota  kabupaten  ke  luar dari Kota Sungaipenuh (Kecamatan Siulak di Bukittengah). Sehingga aset daerah yang ada di  Kota  Sungaipenuh  sebagian  besar  masih digunakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Kerinci sebagai kabupaten induk.
Keinginan Pemerintah Kota Sungaipenuh untuk  menguasai  aset  secara  penuh adalah  hal  yang  wajar  sebagai  konsekuensi yuridis  berlakunya  Undang-Undang  No. 25  Tahun  2008  tentang  Pembentukan Kota  Sungaipenuh.  Begitu  juga  sebaliknya adalah  hal  yang  wajar  ketika  Pemerintah Kabupaten  Kerinci  merasa  keberatan  dan mempersoalkan  beberapa  pasal  dalam undang-undang
tersebut,
khususnya yang  berkaitan  dengan  aset.  Tidak  dapat dipungkiri sengketa aset ini muncul setelah dimekarkannya  Kabupaten  Kerinci  menjadi dua  wilayah  yakni  Kabupaten  Kerinci dan  Kota  Sungaipenuh.  Sebagian  pihak menganggap pemekaran Kabupaten Kerinci masih  menyisakan  polemik  terutama masalah aset yang berimbas memburuknya hubungan antara Penjabat Kota Sungaipenuh dengan  Penjabat  Kabupaten  Kerinci  yang juga  tentunya  akan  berpengaruh  buruk terhadap percepatan pembangunan di kedua wilayah.
Dengan  pemekaran  wilayah  diharap- kan  dapat  memunculkan  pusat-pusat pertumbuhan  ekonomi  baru,  mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini  belum  tergarap  secara  optimal,  baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya  manusia,  membuka  keterkungkungan
masyarakat  terhadap  pembangunan  dan dapat  memutus  mata  rantai  pelayanan yang  sebelumnya  terpusat  di  satu  tempat atau  ibu  kota  kabupaten  atau  ibu  kota kecamatan,  memicu  motivasi  masyarakat untuk  ikut  secara  aktif  dalam  proses pembangunan  dalam  rangka  meningkatkan taraf  hidup  masyarakat  setempat.  Namun apa  yang  terjadi  sekarang,  Pemekaran Kabupaten  Kerinci  dengan  dibentuknya Kota Sungaipenuh yang awalnya diharapkan dapat  menyelesaikan  masalah  ternyata malah  sebaliknya,  pemekaran  terkesan telah  melahirkan  masalah  baru.  Salah satunya  adalah  sengketa  aset,  khususnya aset yang dianggap produktif. Beberapa aset yang  disengketakan  di  antaranya  adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti, Rumah Sakit Umum, Gedung Nasional, Kantor Bupati dan Wakil Bupati Kerinci yang ada  di  Kota  Sungaipenuh  dan  Kincai  Plaza yang menjadi pusat perbelanjaan terbesar di wilayah Kerinci dan Sungaipenuh.

## KERANGKA TEORI

## Aset Daerah
Menurut Siregar (2004: 178) pengertian aset yaitu sebagai berkut.
Aset  adalah  barang  yang  dalam pengertian  hukum  disebut  benda,  yang terdiri  dari  benda  tidak  bergerak  dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi  barang  tidak  bergerak  (tanah dan  bangunan)  dan  barang  bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tercakup dalam aktiva/ kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.  19  Tahun  2016  menjelaskan  Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah  Gubernur/Bupati/Wali  kota  yang dibantu oleh:

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 23–30
a) Sekretaris  Daerah  (selaku  Pengelola Barang);
b) Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (selaku Pejabat Penatausahaan Barang);
c) Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (selaku Pengguna Barang);
d) Pejabat  Penatausahaan  Barang  dan Pengguna  Barang  ditetapkan  dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 15, Gedung dan
Bangunan  dapat  diklasi ikasikan  menurut jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas,  bangunan  tempat  ibadah,  menara, monumen/bangunan  bersejarah,  gudang, gedung  museum.  Aset  tetap  diakui  pada saat  manfaat  ekonomi  masa  depan  dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.
a)   Berwujud;
b)   Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
c)   Biaya  perolehan  aset  dapat  diukur secara andal;
d)   Tidak  dimaksudkan  untuk  dijual  dalam operasi normal entitas;dan
e)   Diperoleh  atau  dibangun  dengan maksud untuk digunakan.
Berdasarkan Pernyataan Standar
Akuntansi  Pemerintahan  No.  7  (PSAP No.  7)  yang  berpedoman  Pada  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat  lebih  dari  dua  belas  bulan  untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Kon ϐ lik
Menurut  Antonius  (2002:  175)  kon lik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat  menghalangi,  menghambat  atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat
terjadi  antarkelompok  masyarakat  ataupun hubungan antarpribadi.
Menurut Wijarjo (2001: 52) menjelaskan sumber pokok kon lik atas sumber daya alam pada  umumnya  bersifat  struktural,  dengan melibatkan  unsur-unsur  lainnya.  Sumber- sumber  kon lik  dapat  dijelaskan  sebagai berikut.
a. Masalah  Struktural,  yang  dimaksud  di sini  adalah  sebab-sebab  kon lik  yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal,  kebijakan  umum  (baik  dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan formal lainnya), dan juga  persoalan  geogra is  dan  faktor sejarah.
b. Faktor kepentingan, menimbulkan kon lik  karena  adanya  persaingan kepentingan  yang  dirasakan  atau  yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Kon lik  kepentingan  ini  terjadi  ketika salah  satu  pihak  atau  lebih  meyakini bahwa  untuk  memuaskan  kebutuhan/
keinginannya, pihak lain harus berkorban.
c. Perbedaan  nilai,  yang  dimaksud  di sini  adalah  kon lik  disebabkan  oleh sistem-sistem  kepercayaan  yang  tidak bersesuaian  entah  itu  dirasakan  atau memang ada.
d. Kon lik hubungan antarmanusia, kon lik ini  terjadi  karena  adanya  emosi-emosi negatif  yang  kuat,  salah  persepsi,  atau streotip, salah komunikasi, atau tingkah laku negatif yang berulang.
e. Kon lik  data,  kon lik  ini  terjadi  ketika orang kekurangan informasi yang salah, tidak  sepakat  mengenai  apa  saja  data yang relevan, menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda.
Menurut Winardi (2007: 88) pemecahan problem  integratif,  dengan  metode  ini kon lik  antarkelompok  dialihkan  menjadi sebuah situasi pemecahan masalah bersama
Indra Hermawan dkk.: Kon fl ik Aset Daerah Antarpemerintah Daerah ...
yang  dapat  dipecahkan  dengan  bantuan teknik-teknik  pemecahan  masalah.  Ada tiga  bentuk  tipe  mode  penyelesaian  kon lik secara integratif yaitu:
 Konsensus ( concencus ), yang dinamakan konsensus  adalah  pihak-pihak  yang berkon lik  bertemu  untuk  menemukan pemecahan  terbaik  bagi  masalah  yang ada dan mereka bukan berupaya untuk kemenangan di masing-masing pihak.
 Konfrontasi  ( confrontation ),  dalam  hal ini  pihak  yang  berkon lik  menyatakan pandangan  mereka  masing-masing secara  langsung  kepada  pihak  lain. Kemudian alasan-alasan mengapa terjadinya kon lik dipelajari dan metode- metode  penyelesaian  kon lik  dicarikan solusinya.
 Penggunaan tujuan-tujuan superordinat ( superordinate goals ),  ditetapkannya tujuan-tujuan  superordinat  juga  dapat menjadi  sebuah  metode  penyelesaian kon lik  andaikata  tujuan  tingkat  lebih tinggi  yang  disetujui  semua  pihak  juga mencakup  tujuan-tujuan  tingkat  lebih rendah dari pihak-pihak yang berkon lik satu  sama  lain.  Perlu  diingat  bahwa upaya  untuk  mengejar  sebuah  tujuan superordinat bukan saja menyelesaikan kon lik antara pihak yang bertentangan satu  sama  lain,  tetapi  dapat  juga membantu menjalin kerja sama antarkelompok.

## METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Informan penelitian sebanyak 16 orang ditentukan dengan purposive sampling technique . Pengumpulan data
menggunakan observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Analisis  data  menggunakan data reduction, data displai, dan conclusion drawing/ veri ϔ ication .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsensus
Menurut Winardi (2007: 88) konsensus ( concencus ),  yang  dinamakan  konsensus adalah pihak-pihak yang berkon lik bertemu untuk  menemukan  pemecahan  terbaik bagi  masalah  yang  ada  dan  mereka  bukan berupaya  untuk  kemenangan  di  masing- masing pihak.
Berdasarkan Surat Wali kota Sungaipenuh No. 130/Kep.315/2009 tentang
Penunjukan  Tim  Fasilitasi  Percepatan Penyerahan  Personel,  Pendanaan,  Sarana dan  Prasarana  dan  Dokumentasi  Kota Sungaipenuh.  Pembentukan  Tim  P3D  Kota Sungaipenuh ini tidak saja terdiri dari Pejabat Pemerintah  Kota  Sungaipenuh  namun  juga terdiri dari tokoh adat dan tokoh masyarakat Kota Sungaipenuh.
Berdasarkan  data  di  atas,  bahwa penyelesaian  kon lik  aset  daerah  (aset bangunan)  dalam  bentuk  Konsensus  yang telah  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten Kerinci  dan  Kota  Sungaipenuh  tidak  dapat diselesaikan  antara  kedua  Pemerintah Daerah  tersebut  dikarenakan  tingkatan antara  kedua  pemerintah  daerah  tersebut sama  tugas  dan  wewenangnya  dalam mengurus  wilayah/daerah  sehingga  belum ditemukannya  kesepakatan  bersama  antara kedua Pemerintahan Daerah Tersebut. Oleh karena itu, harus adanya campur tangan dari Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi (Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi  Jambi)  dalam  menyelesaikan sengketa  aset  daerah  (aset  bangunan) tersebut  antara  Pemerintah  Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungaipenuh.

## Konfrontasi
Menurut Winardi (2007: 88) konfrontasi ( confrontation ) sebagai bentuk cara penyelesaian  kon lik,  dalam  hal  ini  pihak yang  berkon lik  menyatakan  pandangan mereka  masing-masing  secara  langsung

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 23–30
kepada  pihak  lain.  Kemudian  alasan-alasan mengapa  terjadinya  kon lik  dipelajari dan  metode-metode  penyelesaian  kon lik dicarikan solusinya.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  25 Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Kota Sungaipenuh Pasal 13 ayat (8) menjelaskan apabila  penyerahan  dan  pemindahan  aset serta  dokumen  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (7)  tidak  dilaksanakan  oleh Bupati  Kerinci,  Gubernur  Jambi  selaku wakil  Pemerintah  wajib  menyelesaikannya. Kemudian  Pasal  13  ayat  (9)  menjelaskan pelaksanaan  pemindahan  personel  serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaporkan  oleh Gubernur  Jambi  kepada  Menteri  Dalam Negeri.
Berdasarkan  Surat  Menteri  Dalam Negeri  atas  nama  Direktur  Jenderal  Bina Keuangan Daerah No. T.005/35.86/ Keuda  pada  30  September  2016  tentang Penyelesaian  Permasalahan  Terkait  Hibah Bantuan  Keuangan  Antara  Provinsi  dan Kabupaten Induk terhadap Daerah Otonomi
Baru  Sebagaimana  Diamanatkan  dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi  Baru.  Surat  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  atas  nama  Direktur  Jenderal
Bina  Keuangan  Daerah  Menindaklanjuti Hasil  Rapat  Koordinasi  antara  Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam  Negeri  dengan  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan  pada  9  Agustus  2016  Terkait Penyelesaian Permasalahan Bantuan Keuangan/Hibah Bagi Daerah Otonomi Baru (DOB). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 91 Tahun  2015  tentang  Dewan  Pertimbangan Otonomi Daerah Pasal 3 berbunyi: “Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah  mempunyai  tugas  memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai  rancangan  kebijakan  yang meliputi: a.   Penataan daerah;
b.   Dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
c.  Dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
d.  Penyelesaian  permasalahan  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  dan/atau  perselisihan  antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian.”
Selanjutnya,  Pasal 4 ayat (1) berbunyi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3,  DPOD menyelenggarakan fungsi:
a.  pemberian  pertimbangan  terhadap hasil  penilaian  dan  kajian  atas usulan pembentukan daerah;
b.  pemberian pertimbangan atas rancangan  kebijakan  penyelesaian permasalahan  yang  diakibatkan oleh  adanya  pembentukan  daerah dan penyesuaian daerah;
c.  pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana dalam  rangka  penyelenggaraan otonomi  khusus  yang  terdiri  dari dana  otonomi  khusus  dan  dana tambahan  infrastruktur  serta  dana keistimewaan; d.  pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus untuk setiap tahun anggaran sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan; dan e.  pemberian pertimbangan atas kebijakan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan/ atau  perselisihan  antara  daerah provinsi/kabupaten/kota  dengan kementerian/lembaga  pemerintah non-kementerian.
Indra Hermawan dkk.: Kon fl ik Aset Daerah Antarpemerintah Daerah ...
Pasal 6 ayat (1) berbunyi:
Susunan keanggotaan DPOD terdiri atas:
a.   Wakil  Presiden  selaku  ketua merangkap anggota;
b.   Menteri  Dalam  Negeri  selaku sekretaris merangkap anggota;
c.   Menteri  Keuangan  selaku  wakil sekretaris merangkap anggota;
d.   Para  Menteri  terkait  sebagai anggota; dan
e.   Perwakilan  kepala  daerah  sebagai anggota.
Berdasarkan  data  di  atas,  bahwa penyelesaian  kon lik  aset  daerah  (aset bangunan)  dalam  bentuk  Konfrontasi  yang telah  dilakukan  Kementerian  Dalam  Negeri dan  Pemerintah  Provinsi  Jambi  kepada Pemerintah  Kabupaten  Kerinci  dan  Kota Sungaipenuh,  untuk  penyelesaian  bantuan hibah  keuangan  bagi  Daerah  Otonomi Baru  (DOB)  telah  diselesaikan  dengan  baik permasalahannya. Akan tetapi permasalahan aset  daerah  (aset  bangunan)  antara kedua  pemerintah  daerah  tersebut  belum menemukan  kesepakatan  bersama  dan masih akan dipelajari lebih lanjut, bagaimana solusi penyelesaian kon lik aset daerah (aset bangunan)  tersebut  dapat  terselesaikan secara  efektif,  e isien,  tuntas  dan  tanpa merugikan  salah  satu  pemerintah  daerah yang  sedang  berkon lik.  Jika,  Pemerintah Provinsi  Jambi  tidak  dapat  menyelesaikan perkara  aset  daerah  (aset  bangunan) tersebut,  maka  Pemerintah  Provinsi  Jambi menaikkan  surat  permohonan  bantuan penyelesaian  kon lik  aset  daerah  (aset bangunan)  antara  Pemerintah  Kabupaten Kerinci  dan  Pemerintah  Kota  Sungaipenuh kepada  Kementerian  Dalam  Negeri.  Maka, Kementerian Dalam Negeri akan membentuk Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk ikut  andil  dalam  penyelesaian  kon lik  aset daerah  (aset  bangunan)  antara  Pemerintah Kabupaten  Kerinci  dan  Pemerintah  Kota Sungaipenuh sesuai dengan amanat
Peraturan  Presiden  No.  91  Tahun  2015 tentang  Dewan  Pertimbangan  Otonomi Daerah (DPOD).

## Penggunaan Tujuan-Tujuan Super- ordinat
Menurut Winardi (2007: 88) menjelaskan Penggunaan  tujuan-tujuan  superordinat ( superordinate goals )  sebagai  bentuk  cara penyelesaian  kon lik,  ditetapkannya  tujuan- tujuan  superordinat  juga  dapat  menjadi sebuah  metode  penyelesaian  kon lik andaikata  tujuan  tingkat  lebih  tinggi  yang disetujui semua pihak juga mencakup tujuan- tujuan tingkat lebih rendah dari pihak-pihak yang berkon lik satu sama lain. Perlu diingat bahwa upaya untuk mengejar sebuah tujuan superordinat  bukan  saja  menyelesaikan kon lik  antara  pihak  yang  bertentangan satu sama lain, tetapi dapat juga membantu menjalin kerja sama antarkelompok.
Berdasarkan  teori  penyelesaian  kon lik aset  daerah  (aset  bangunan)  dalam  bentuk Penggunaan  Tujuan-Tujuan  Superordinat yang  dilakukan  Kementerian  Dalam  Negeri dan  Pemerintah  Provinsi  Jambi  kepada Pemerintah  Kabupaten  Kerinci  dan  Kota Sungaipenuh  belum  pernah  dilaksanakan. Dikarenakan  Kementerian  Dalam  Negeri memberikan wewenang penyelesaian permasalahan  kon lik  kepada  Pemerintah Provinsi  Jambi  untuk  menyelesaikan permasalahan  aset  daerah  (aset  bangunan antara  Pemerintah  Kabupaten  Kerinci dan Pemerintah Kota Sungaipenuh.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Jambi masih mempelajari  terlebih  dahulu  bagaimana penyelesaian  kon lik  aset  daerah  antara kedua  pemerintah  daerah  tersebut  dapat diselesaikan  secara  efektif,  e isien,  tuntas dan  kebijakan  yang  akan  diambil  dalam penyelesaian kon lik tidak merugikan antara kedua Pemerintah Daerah tersebut.

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 23–30

## SIMPULAN
a.  Konsensus  yang  telah  dilaksanakan dalam penyelesaian kon lik aset daerah (aset  bangunan)  antara  Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungaipenuh,  tidak  dapat  diselesaikan antara  kedua  Pemerintah  Daerah tersebut  dikarenakan  tingkatan  antara kedua  pemerintah  daerah  tersebut sama  tugas  dan  wewenangnya  dalam mengurus  wilayah/daerah  sehingga belum ditemukannya kesepakatan bersama  antara  kedua  Pemerintahan Daerah Tersebut. b.  Konfrontasi  yang  merupakan  alternatif kedua dari pemecahan problem integratif  yang  telah  dilaksanakan
Pemerintah  Provinsi  Jambi  dalam penyelesaian  kon lik  aset  daerah (aset  bangunan)  antara  Pemerintah Kabupaten  Kerinci  dan  Pemerintah Kota  Sungaipenuh,  belum  menemukan kesepakatan  bersama  dan  masih  akan dipelajari lebih lanjut, bagaimana solusi penyelesaian  kon lik  aset  daerah  (aset bangunan) tersebut dapat terselesaikan secara  efektif,  e isien,  tuntas  dan  tanpa merugikan  salah  satu  pemerintah daerah  yang  sedang  berkon lik.  Jika, Pemerintah  Provinsi  Jambi  tidak  dapat menyelesaikan perkara aset daerah (aset bangunan)  tersebut,  maka  Pemerintah
Provinsi Jambi menaikkan surat permohonan  bantuan  penyelesaian kon lik  aset  daerah  (aset  bangunan) antara  Pemerintah  Kabupaten  Kerinci dan  Pemerintah  Kota  Sungaipenuh kepada Kementerian Dalam Negeri.
c.  Penggunaan Tujuan-Tujuan
Superordinat  yang  belum  dilaksanakan Pemerintah  Provinsi  Jambi  dalam penyelesaian  kon lik  aset  daerah (aset  bangunan)  antara  Pemerintah Kabupaten  Kerinci  dan  Pemerintah Kota  Sungaipenuh,  rencananya  akan  di pelajari  dan  di  pertimbangkan  terlebih dahulu  oleh  Pemerintah  Provinsi Jambi  sebelum  didiskusikan  kepada Pemerintah  Kabupaten  Kerinci  dan Pemerintah Kota Sungaipenuh.

## DAFTAR RUJUKAN
Antonius  dkk.  2002. Empowerment, Stress dan Kon ϔ lik . Jakarta: Ghalia.
Creswell,  John  W.  2014. Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed) . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Hamidi.  2004. Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian .  Malang:  UMM Press.
Irawan,  Prasetya.  2007. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial . Jakarta: DIA FISIP UI.
Siregar,  D.  Doli.  2004. Manajemen Aset. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Wijarjo,  Boedi,et.al.  2001. Kon ϔ lik Bahaya atau Peluang? Panduan latihan Menghadapi dan Menangani Kon ϔ lik Sumber Daya Alam . Bandung: Pustaka Belajar
Winardi.  2007. Manajemen Kon ϔ lik .  Bandung: Mandar Maju