## EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM
Ulfa Tarina 1) ; M. Rifqi Febrian 2) ; Indah Cahyaning P 3) ) ; Wirawan Firman Nurcahya 4)
1) ulfatarina@gmail.com , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2) rifqifebrian600@gmail.com , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3) indahcahyaning114@gmail.com , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4) wirawan@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## Abstract
The use of the state budget must be managed properly so that the results can be used equally for the public interest, including  the  interests  of  general  elections  held  every  five  years.  According  to  the  Ministry  of  Finance,  the spending mechanism must be structured in such a way that the shopping process can be structured. Likewise, the budget allocated for elections should pay attention to aspects of appropriate absorption of targets and objectives. This research aims to examine the effectiveness of the absorption of the state budget in the 2024 elections and compare  the  effectiveness  of  the  previous  election  budget  in  2019.  The  method  of analysis  used  is  descriptive- qualitative research method by comparing the previous election budget allocation data. The results obtained are the effectiveness of the 2019 and 2024 election budgets which are quite effective with a larger budget comparison in  2024.  The  conclusion  obtained  is  that  effective  management  of  the  state  budget  for  elections  must  still  pay attention to several budget items that require improvement in terms of transparency and accountability. Keywords: Budget, Effective, Elections

## Abstrak
Penggunaan  anggaran  belanja  negara  harus  dikelola  dengan  baik  agar  hasilnya  dapat  digunakan  secara  merata untuk  kepentingan  umum,  termasuk  kepentingan  pemilihan  umum  yang  dilaksanakan  lima  tahun  sekali. Berdasarkan  Kementerian  Keuangan,  mekanisme  belanja  harus  disusun  sedemikian  rupa  dengan  tujuan  proses belanja  dapat  terstruktur.  Begitupun  pada  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  pemilu  yang  seharusnya  dapat memperhatikan  aspek  penyerapan  yang  tepat  sasaran  dan  tujuan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji efektivitas  penyerapan  anggaran  belanja  negara  dalam  pemilu  tahun  2024  dan  membandingkan  efektivitas anggaran  pemilu  sebelumnya  pada  tahun  2019.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah metode  penelitian deskriptif-kualitatif dengan membandingkan data  pengalokasian  anggaran pemilu  sebelumnya.  Hasil  penelitian yang  diperoleh  adalah  efektivitas  anggaran  pemilu  tahun  2019  dan  2024  cukup  efektif  dengan  perbandingan anggaran lebih besar di tahun 2024. Kesimpulan yang didapatkan yaitu efektivitas dalam pengelolaan anggaran belanja negara untuk pemilu masih harus memperhatikan beberapa pos anggaran yang memerlukan peningkatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
Kata Kunci: Anggaran, Efektivitas, Pemilu

## PENDAHULUAN
Pemilihan umum 2024 merupakan pemilihan umum serentak yang tidak hanya memilih calon Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi adanya pemilihan calon anggota DPR RI, DPRD, DPD yang akan dilaksanakan pada hari yang sama. Hal ini akan menjadikan peluang dan juga menjadikan tantangan untuk seluruh masyarakat indonesia dalam membuktikan bahwa negara demokrasi  mengikutsertakan  masyarakatnya  dalam  pemilihan  umum.  Dengan  mekanisme negara  demokrasi  pemerintah  akan  sangat  berhati-hati  dalam  mengambil  keputusan  yang menyangkut  kepentingan  rakyat.  Kebebasan  individu  merupakan  komponen  esensial  dari demokrasi. Pengaruh yang dapat diberikan dalam pelaksanaan proses politik yang demokratis dapat memperluas dan memperdalam kebebasan setiap individu.
Setelah  dilantiknya  anggota  KPU  dan  Bawaslu  maka  persiapan  Pemilu  2024  sudah mulai dilakukan dengan mempersiapkan peraturan KPU tentang tahapan pemilu 2024 dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemilu akan berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal. Pada tanggal 14 Februari dilaksanakannya pemilu dan perencanaan pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan  pada  tanggal  27  November  2024.  Dengan  ini  KPU  dan  Bawaslu  diharuskan melakukan efektivitas penyerapan anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 tanpa mengurangi profesionalisme kerja. Salah satu yang dapat dilakukan yakni mempersingkat masa kampanye
yang sangat berhubungan pengadaan logistik, digitalisasi dalam beberapa tahapan yang mampu menghemat anggaran. Presiden Joko Widodo menyebutkan anggaran yang diperlukan sebesar 110,4  triliun  untuk  penyelenggaraan  pemilu  dan  pilkada  2024.  Dimana  anggaran  tersebut dibutuhkan untuk KPU sebesar 76,6 triliun dan Bawaslu sebesar 33,8 triliun.
Pemilu tahun 2024 merupakan pemilu yang keenam kalinya sejak krisis keuangan Asia tahun  1997-1998.  Sejarah  pelaksanaan  Pemilu  menunjukkan  bahwa  kegiatan  ini  berdampak positif  pada  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Hal  tersebut  didukung  dengan  adanya  dorongan pembelanjaan  pemilu  yang  membuat  peningkatan  kepercayaan  investor  terhadap  tren  positif perekonomian Indonesia, seperti pada triwulan II-2023 yang tumbuh 7,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Ahmad Fajar et al., 2022). Oleh karena itu, dampak-dampak yang terjadi seperti halnya investasi yang meningkat tersebut, Kementerian Keuangan perlu memperhatikan dinamika perkembangan perekonomian Indonesia khususnya dalam waktu pelaksanaan pemilu di Indonesia. Hal ini disebabkan dapat mempengaruhi setiap aspek seperti hak dan kewajiban perpajakan yang dapat mempengaruhi perekonomian (Taqiyyuddiin & Wijaya, 2021).
Pelaksanaan  pemilu  tentu  memerlukan  biaya  yang  signifikan.  Untuk  pemilu  2024, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar 71,3 triliun. Anggaran ini bahkan telah disiapkan jauh-jauh hari, sekitar 20 bulan sebelum Pemilu digelar. Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp3,1 triliun. Alokasi anggaran Pemilu meningkat menjadi 30 triliun  pada  tahun  2023.  Pada  tahun  berikutnya,  saat  Pemilu  berlangsung,  alokasi  anggaran kembali  naik  menjadi  38,2  triliun.  Jumlah  dana  ini  naik  57,3  persen  dibandingkan  anggaran pesta demokrasi serentak 2019 lalu yang sebesar 45,3 triliun.
Gambar 1. Penganggaran Pemilu Tahun 2024
Sumber: Media Kementerian Keuangan Berdasarkan data anggaran pemilu serentak tahun 2024 yang begitu besar, akan sangat jelas  terjadi  kesenjangan  yang  sangat  besar  jika  dibandingkan  dengan  kekhawatiran  potensi korupsi  dan  situasi  nyata  ekonomi  saat  ini.  Misalnya,  ekonomi  negara  masih  belum  stabil, pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur dan akses internet masih belum merata di seluruh  daerah.  Pasal  58  huruf  (h)  dalam  peraturan  hukum  menjelaskan  mengenai  prinsip- prinsip penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah prinsip efisien dan efektif. Ketika ini  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  Pemilu,  dapat  disimpulkan  bahwa  anggaran  yang dialokasikan  untuk  Pemilu  seharusnya  lebih  memperhatikan  aspek  penghematan  dan  kehati- hatian sebanyak mungkin. Lebih lanjut, menurut UUD 1945, salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi seluruh rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan Pemilu setiap lima
tahun  sekali  tidak  boleh  mengesampingkan  kebutuhan  dasar  warga  negara  dengan  tidak merancang anggaran secara efektif dan efisien.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun untuk mengkaji  efektivitas pengelolaan anggaran belanja negara dalam Pemilu tahun 2024. Selain itu, berdasarkan laporan KPU 2019, dengan perbedaan penggunaan anggaran belanja negara yang berbeda cukup tinggi dibandingkan  periode  sebelumnya  yang  sebesar  23,7  triliun  dan  tahun  2024  meningkat alokasinya  hingga  71,8  triliun,  maka  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  membandingkan efektivitas anggaran Pemilu sebelumnya, yaitu tahun 2019 dan pemilu yang dilaksanakan tahun 2024  serta  mengevaluasi  pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia  untuk  meningkatkan  keefektifan penggunaan anggaran belanja negara.
Berkaitan dengan efektivitas anggaran pemilu, penelitian serupa tapi analisis data dan hasil yang berbeda adalah penelitian yang dilakukan oleh (Defretes & Kleden, 2023). Metode yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  analisis  data  pengolahannya dilakukan  menggunakan  studi  kualitatif  dengan  mengumpulkan  berbagai  sumber  referensi khususnya sumber primer dan sumber sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan pilkada, serta tulisan seperti buku, jurnal, dan paper. Kesimpulan yang didapatkan, yaitu  seluruh  aspek  perlu  diperhatikan  mulai  dari  dampak  efektivitas  partisipasi  pemilih, dampak terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak, dan dampak terhadap efektifitas sistem pemerintahan presidensial serta pemerintahan daerah.
Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Haruna & Madalina, 2023). Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  dan pendekatan konseptual dengan teknik pengumpulan data studi dokumen (studi kepustakaan). Kesimpulan yang didapatkan, yaitu pengaturan pendanaan kampanye di Indonesia masih jauh dari kata ideal.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  literatur  akan  pentingnya  efektivitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pemilu dan penggunaan kebijakan yang tepat untuk Indonesia dalam menghemat pengeluaran anggaran. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan negara  merupakan  hal  yang  harus  diperhatikan  dan  berkaitan  dengan  dampaknya  akan kestabilan ekonomi suatu negara, sebagaimana fungsi stabilisasi dari APBN. (Amtiran, 2020) mengatakan dalam upaya mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, APBN sebagai fungsi stabilitas  mempunyai  peran  dalam  meminimalisir  perubahan  besar  atau  volatilitas  dalam perekonomian.  Dari  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  menjadi  rujukan  atau  bahan pendukung Pemerintah dalam melakukan efektivitas anggaran pada pemilu selanjutnya.

## KAJIAN PUSTAKA Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 17 Tahun 2003,  “APBN  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  negara  yang  disetujui  oleh DPR”.  APBN  menjadi  instrumen  untuk  membiayai  kegiatan  pemerintah  dan  pembangunan, mencapai  pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan  pendapatan  nasional,  mencapai  stabilitas perekonomian,  dan  menentukan  arah  serta  prioritas.  Sumber  anggaran  ini  berasal  dari penerimaan  pajak,  PNBP,  dan  penerimaan  hibah. Undang-Undang  Dasar  1945  merupakan dasar  hukum  yang  paling  tinggi,  dengan  ini  pengaturan  mengenai  keuangan  negara  selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang  berbunyi  pada  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara sebagai  wujud  dari  pengelolaan  keuangan  negara  ditetapkan  setiap  tahun  dengan  undang- undang  dan  dilaksanakan  secara  terbuka  dan  bertanggung  jawab  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada ayat (2) yaitu rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan
belanja  negara  diajukan  oleh  Presiden  untuk  dibahas  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat dengan  memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Daerah.  Kemudian  ayat  (3) menyatakan bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diusulkan  oleh  Presiden,  Pemerintah  menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

## Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Pengelolaan  keuangan  negara  mampu  dikatakan  sebuah  rangkaian  yang mengatur  keuangan negara sesuai acuan atau ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini berkaitan dengan memaksimalkan sumber-sumber penerimaan negara dan mengalokasikan dalam bentuk pengeluaran negara secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan negara. APBN merupakan instrumen  untuk  mengatur  pengeluaran  dan  pendapatan  negara  dalam  rangka  membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi serta menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan  dan   pengeluaran   harus   dilakukan  dengan  cermat  dan  sistematis.  Berdasarkan Sekretaris  Jenderal  (Sekjen)  DPR  RI  (2020),  pengelolaan  keuangan  negara  pada  dasarnya memerlukan  empat  prinsip  dasar  yang  perlu  diperhatikan,  diantaranya: (1)  Akuntabilitas berdasarkan  hasil  atau  kinerja;  (2)  Keterbukaan  dalam  setiap  transaksi  pemerintah;  (3) Pemberdayaan manajer profesional, serta adanya (4) Lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri.
Surplus  penerimaan  negara  dapat  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  negara tahun berikutnya (Sazali, 2020). Anggaran Pendapatan Belanja Negara juga memiliki beberapa fungsi,  yaitu:  (1)  Otorisasi,  Hal  ini  berarti  anggaran  negara  berfungsi  menjadi  dasar  untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. (2) Perencanaan, Suatu anggaran  negara  berperan  menjadi  pedoman  bagi  manajemen  dalam  merencanakan  kegiatan pada  tahun  yang  bersangkutan.  (3)  Pengawasan,  APBN  berfungsi  untuk  menilai  apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (4) Alokasi, Fungsi alokasi APBN adalah anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran  dan  pemborosan  sumber  daya,  serta  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas perekonomian. (5) Distribusi, Fungsi distribusi APBN artinya kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (6) Stabilisasi, Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

## Teori Analisis Kebijakan Ekonomi
Menurut  (Winarno,  2016),  menerapkan  kebijakan  publik  sama  dengan  membuat keputusan sebelumnya. Tindakan yang dimaksud mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi  tindakan  operasional  dalam  jangka  waktu  tertentu  serta  upaya  terus  menerus  untuk mencapai  perubahan  besar  maupun  kecil  yang  disebabkan  oleh  keputusan  kebijakan  yang dibuat oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut (Nugroho, 2016), penerapan kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuannya. Tidak ada yang lebih atau kurang. Ada dua cara untuk menerapkan kebijakan publik: secara langsung menerapkan program-program atau melalui pembuatan kebijakan derivate atau aturan kebijakan  publik.  Dalam  menerapkan  kebijakan  publik,  setelah  pilihan  publik  dilakukan, terdapat  berbagai  alternatif  kebijakan  yang  bisa  memaksimalkan  kepuasan  melalui  analisis kebijakan  ekonomi.  Teori  analisis  kebijakan  ekonomi  menjadi  dasar  dalam  pengelolaan anggaran berkenaan dengan sumber dan kemampuan keuangan secara logis sehingga bertindak rasional dengan pilihan- pilihan yang bijak, misalnya seberapa besar alokasi dana yang ideal dari  ketersediaan  anggaran  yang  ada  untuk  memenuhi  tuntutan  publik  dalam  rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

## Teori Analisis Kelembagaan Ekonomi
Institusi  atau  lembaga  memiliki  pengertian  sebagai  pengaturan  di  antara  unit-unit ekonomi  yang  bekerja  sama  atau  bersaing  satu  sama  lain  (North,  D.  C.,  &  Thomas,  1973). Institusi  terdiri  atas  beberapa  batasan  terhadap  perilaku  dalam  bentuk  aturan  dan  regulasi, prosedur  untuk  mendeteksi  penyimpangan,  serta  norma  moral  dan  perilaku  yang mendefinisikan  pola-pola  yang  membatasi  cara  aturan  dan  regulasi  serta  membatasi  cara pelaksanaan  penegakan  aturan  dan  regulasi  tersebut  (North,  1984).  Dengan  demikian,  teori analisis kelembagaan ekonomi akan menjadi dasar untuk menetapkan kebijakan kelembagaan yang tepat dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan peruntukannya sehingga rasionalitas alokasi anggaran akan terwujud.

## Konsep Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Menurut  DJP  Kementerian  Keuangan,  Salah  satu  faktor  penting  dalam  mencapai kesuksesan dalam pembangunan suatu  negara adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  yang  efisien  dan  efektif,  karena  APBN  memainkan  peran  penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas keuangan negara, dan kesejahteraan  masyarakat.  Pada  dasarnya,  efektivitas  dalam  pengelolaan  APBN  berarti mencapai tujuan dengan cara yang paling efektif. Tujuan utama APBN adalah untuk membiayai kegiatan pemerintah, seperti  penyediaan barang dan jasa publik, pembangunan infrastruktur, dan program sosial. Seberapa efektif pengelolaan APBN dapat diukur. Untuk itu, pemerintah harus  memastikan  bahwa  dana  yang  dialokasikan  untuk  setiap  sektor  dan  program  memiliki efek positif yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melakukan  perencanaan  yang  matang  adalah  salah  satu  cara  untuk  mengoptimalkan kinerja APBN. Perencanaan APBN yang baik adalah kunci untuk menentukan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas pembangunan. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan APBN. Selain itu, dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum, pengelolaan APBN dapat lebih efektif. Partisipasi publik  yang  aktif  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  APBN  dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Selain itu, pengawasan dan evaluasi  yang  efektif  harus  dilakukan  secara  berkala  untuk  memastikan  bahwa  anggaran digunakan dengan benar dan mencapai hasil yang diharapkan.
Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin  efektif organisasi,  program,  atau kegiatan (Mahmudi,  2016).  Menurut  (Amelinda  et  al.,  2022),  pengukuran  rasio  efektivitas  harus digunakan untuk mengetahui persentase tingkat efektivitas. Rasio ini dihitung dengan membagi realisasi dengan anggaran, yaitu:

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
× 100%
Efektivitas anggaran belanja yang diukur dapat diklasifikasikan efektif atau tidak efektif dengan  beberapa  kategori.  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  690.900-327  menjelaskan kriteria tingkat efektivitas dari anggaran belanja sebagai berikut: (1) Jika hasil pencapaian lebih dari 100%:  anggaran belanja dikatakan sangat efektif. (2) Jika hasil pencapaian antara 90%- 100%: anggaran belanja dikatakan efektif. (3) Jika hasil pencapaian antara 80%-90%: anggaran belanja dikatakan cukup efektif. (4) Jika hasil pencapaian antara 60%-80%: anggaran belanja dikatakan kurang efektif. (5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%: anggaran belanja dikatakan sangat tidak efektif.

## Pemilihan Umum
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, pemilu didefinisikan sebagai “Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Berdasarkan UU, warga negara sebagai pemilih mempunyai persyaratan-persyaratan seperti diharuskan WNI, berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum kawin.
Asas-asas  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  pemilu  merupakan  acuan  penting yang digunakan sebagai objek dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Penjabaran atas asas-asas tersebut  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Langsung,  rakyat  yang  menggunakan  haknya  untuk memilih saat pemilu dapat menetapkan pilihannya secara langsung tanpa perantara dan tidak terpengaruh oleh orang lain. (2) Umum, asas umum berarti pelaksanaan pemilu berlaku untuk seluruh  rakyat  tanpa  adanya  diskriminasi  atau  membeda-bedakan suku,  agama,  ras,  jenis kelamin,  dan  status  sosial.  Hak  pilih  diberikan  kepada  seluruh  warga  negara  tanpa meninggalkan golongan tertentu selama warga negara tersebut  memenuhi  persyaratan sesuai Undang-Undang  yang  berlaku.  (3) Bebas,  bebas  berarti  warga  negara  dijamin  keamanannya dalam memilih pilihan apapun sehingga tidak adanya paksaan atau pengaruh oleh orang lain. (4)  Rahasia,  asas  ini  memberikan  jaminan  oleh  aturan  undang-undang  agar  rakyat  dapat memilih siapapun pilihan menurut hati nuraninya karena pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun. (5) Jujur , selama pelaksanaan pemilu, seluruh pihak yang terlibat harus bersikap jujur sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.  (6)  Adil, adil mempunyai  artian yaitu  dari  pemilih  atau  peserta  pemilu  berhak  mendapatkan  keadilan  dengan  diperlakukan secara  sama  tanpa  perlakuan  diskriminasi  ataupun  tindakan  diskriminasi  pada  golongan tertentu. Dengan itu, tidak adanya hal-hal yang mengarah pada terjadinya kecurangan.
Selain asas-asas utama pemilu di atas, terdapat turunan lainnya dari pelaksanaan pemilu ini. Turunan tersebut didasarkan sebagai prinsip seperti efektif, efisien, transparan, akuntabel, tertib dan berkepastian hukum. Penyelenggaraan pemilu harus bersifat akuntabel yang berarti segala  tindakan  yang  dilakukan  selama  pelaksanaannya,  harus  transparan  dan  bertanggung jawab,  termasuk  pengelolaan  keuangan  negara  yang  digunakan.  Prinsip  akuntabel  juga berkaitan dengan efektivitas dalam menggunakan sumber daya yang tersedia sehingga dengan efektivitas tersebut dapat menghasilkan proses pemilu yang tertib dan lancar.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yang  bersifat  deskriptif-kualitatif. Analisis data merupakan proses pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang berguna, yang  kemudian  digunakan  untuk  membuat  keputusan  yang  tepat.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  dengan  membandingkan  data  pengalokasian  anggaran  selama  pemilu berlangsung, yaitu alokasi anggaran pemilu 2019 dan 2024 yang bertujuan untuk mengevaluasi perbaikan  dalam  alokasi  penggunaan  APBN.  Menurut  (Creswell,  2002)  penelitian  kualitatif adalah  suatu  pendekatan  untuk  menggali  dan  memahami  signifikansi  makna  dari  fenomena sosial  yang  kompleks  dalam  konteks  kehidupan  nyata.  Penelitian  ini  menggambarkan  atau memaparkan  penggunaan  anggaran  belanja  negara  untuk  menyelenggarakan  pemilu  dengan deskripsi yang kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Secara harfiah, penelitian yang bermaksud untuk membuat penjelasan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian- kejadian.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  informasi  dan  gambaran sistematis,  jelas,  objektif,  dan  dapat  dijangkau  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  melalui observasi dan studi literatur. Karena menggunakan metode dokumentasi literatur, peneliti dapat melakukan penelitian di mana saja tanpa terikat oleh lokasi penelitian. Penelitian dilakukan dari maret hingga juni 2024. Menurut (Moleong, 2016) mengatakan bahwa sumber data kualitatif adalah gambar yang berupa kata-kata atau tulisan yang dipelajari oleh peneliti dan objek yang

## Journal of Law, Administration, and Social Science
diamati secara menyeluruh untuk mengidentifikasi makna yang tersembunyi dalam dokumen atau objek tersebut. Meskipun sumber data seharusnya asli, fotokopi atau tiruan tidak terlalu masalah jika sulit didapat, selama ada bukti yang kuat yang mengesahkan lokasinya.
Ukuran  efektivitas  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan membandingkan  realisasi  anggaran  belanja  dan  rancangan  yang  telah  disusun  sebelumnya, rumus yang digunakan sebagai berikut:
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 × 100% Tabel 1. Ukuran Efektivitas Persentase Pengukuran Kriteria Efektivitas 100% ke atas Tidak Efektif 90% - 100% Kurang Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Efektif Kurang dari 60% Sangat Efektif
Sumber: Kepmendagri No.690.900-327
Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Sumber data  sekunder,  yaitu  data  yang  langsung  dikumpulkan  oleh  peneliti  sebagai  penunjang  dari sumber  pertama.  Dapat  juga  dikatakan  data  yang  tersusun  dalam  bentuk  website,  media, maupun  berita  yang  membahas  mengenai  pengelolaan  APBN  dalam  pelaksanaan  pemilihan umum. Peneliti menggunakan data yang bersumber dari hasil laporan, artikel, penelitian, atau dokumen  yang  tersedia  pada  website  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu)  dan  Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penentuan fokus penelitian ini diarahkan pada kebaruan informasi mengenai efektivitas penggunaan anggaran yang akan diperoleh dari situasi pemilihan umum sebelumnya dan yang dilaksanakan tahun 2024. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat  kepentingan, urgensi  dan reliabilitas masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono,  2017).  Fokus  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  membatasi  penelitian  dalam menganalisis  transparansi,  efektivitas  pengelolaan,  dan  perbandingan  dengan  pemilu sebelumnya.  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  menggunakan  studi  pustaka  melalui dokumentasi  literatur  berdasarkan  buku,  artikel,  hasil  laporan  dan  kebijakan,  penelitian kepustakaan, serta penelitian terdahulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Efektivitas Penyerapan Anggaran Pemilu Tahun 2019
Penggunaan  anggaran  belanja  negara  pada  pemilu  diharapkan  dapat  mencapai  hasil yang optimal dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan melalui efektivitas dapat mengukur perbandingan antara rancangan anggaran yang ditentukan dan hasil nyata  dari  anggaran  yang  digunakan.  Pada  tahun  2019,  total  alokasi  atau  rancangan  awal anggaran adalah sebesar 27,5 triliun, sedangkan realisasi anggarannya 23,7 triliun. Berdasarkan realisasi anggaran, penggunaan anggaran terbesar pemilu 2019 sebesar 8,8 triliun yaitu untuk Badan  Penyelenggaraan  Ad  Hoc,  yaitu  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK),  Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran  Data  Pemilih  (PANTARLIH)  yang  dibentuk  untuk  membantu  KPU  selama pelaksanaan pemilu berlangsung seperti pemungutan dan penghitungan suara.
Penggunaan anggaran pada tahun 2017 dimulai dari layanan administrasi pemilu. Pada tahun 2018, anggaran pemilu difokuskan pada kegiatan sosialisasi penyelenggaraan, publikasi, monitoring atau bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu, penyusunan arsip, dan  persiapan lainnya.  Sedangkan  pada  tahun  2019,  anggaran  pemilu  dialokasikan  untuk  rekapitulasi  dan
penghitungan  suara,  penetapan  hasil  pemilu,  monitoring  dan  evaluasi  pemilu,  dan  lain sebagainya. Realisasi anggaran pemilu terbesar dikelompokkan dalam beberapa rincian berikut:
Tabel 2. Rincian Anggaran Terbesar Pemilu 2019 No Rincian Jumlah Realisasi (Rp) 1 Badan penyelenggaraan Ad Hoc pemilu 8.852.784.212.643 2 Panitia Pemungutan Suara (PPS) 5.016.347.463.028 3 Sarana dan prasarana keperluan pemilu (2018) 1.026.399.590.724 4 Ketersediaan logistik pemilu 898.266.453.272 5 Sarana dan prasarana keperluan pemilu (2019) 825.474.555.270
Sumber: Laporan Pemilu KPU 2019 (data diolah)
Alokasi anggaran untuk pemilu 2019 disusun dalam tiga tahun tahapan anggaran, yaitu dimulai  dari  tahun  2017,  2018,  dan  2019.  Berdasarkan  laporan  pemilu  KPU  2019,  alokasi anggaran  tahapan  pemilu  tahun  anggaran  2017  adalah  sebesar  427,2  miliar  rupiah  dengan realisasi  sebesar  324,04  miliar  rupiah  untuk  layanan  administrasi  kepemiluan.  Kemudian alokasi  anggaran  tahapan  pemilu  tahun  anggaran  2018  adalah  sebesar  11,53  triliun  rupiah dengan  realisasi  sebesar  Rp9,31  triliun  rupiah,  dan  alokasi  anggaran  tahapan  pemilu  tahun anggaran 2019 adalah sebesar 15,52 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 14,08 triliun.
Tabel 3. Efektivitas Penyerapan Anggaran Tahapan Pemilu 2019 Tahun Anggaran Belanja (Rp) Realisasi Anggaran Belanja (Rp) Tingkat Efektivitas (%) Kriteria 2017 427.199.362.000 324.046.310.518 75,8 Kurang Efektif 2018 11.528.324.287.000 9.312.663.059.124 80,8 Cukup Efektif 2019 15.524.034.050.000 14.086.255.250.790 90,7 Efektif Total 27.479.557.699.000 23.722.964.620.432 86,3 Cukup Efektif
Dengan  total  rancangan  atau  pagu  anggaran  pemilu  tahun  2019  dalam  tiga  tahun tahapan sebesar Rp27.479.557.699.000 dan realisasi yang tidak melebihi pagu anggaran, yaitu Rp23.722.964.620.432,  maka  persentase  efektivitasnya  adalah  sebesar  86,3%.  Ukuran efektivitas  tersebut  termasuk  kriteria  cukup  efektif  dan  dinilai  penyerapan  anggaran  belanja direalisasikan  dengan  cukup  baik  sesuai  perencanaan  rancangan  awal.  Dengan  efektivitas 86,3%, anggaran tersebut digunakan secara sesuai dan tidak ada pengurangan anggaran yang tidak perlu, meskipun realisasi penyerapan tidak sampai maksimal. Hal ini didukung dengan adanya  pengoptimalan  rekrutmen  petugas  dan  bimbingan  teknis  serta  penerapan  teknologi rekapitulasi suara secara elektronik. Selain itu, anggaran pemilu di Indonesia selalu meningkat di  setiap  periodenya,  sama  seperti  tahun  pemilu  tahun  2019  yang  meningkat  dari  periode sebelumnya.

## Efektivitas Penyerapan Anggaran Pemilu Tahun 2024
Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas anggaran pemilu 2024 juga sama seperti  tahun  2019  dengan  mengukur  perbandingan  antara  rancangan/pagu  anggaran  yang ditentukan dan realisasi dari anggaran yang digunakan. Pada tahun 2024, terdapat perubahan yang signifikan jika dilihat dari jumlah anggaran dengan periode-periode sebelumnya. Bahkan usulan  awal  dari  KPU  untuk  anggaran  pemilu  melebihi  86  triliun  yang  membuat  terdapat perbedaan sangat signifikan dari periode sebelumnya yang hanya mencapai 27 triliun. Berbagai faktor  menjelaskan  mengapa  lonjakan  rancangan  anggaran  terjadi  seperti  kenaikan  besaran satuan biaya dan modifikasi pelaksanaan tahapan.
Berdasarkan hasil koordinasi DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada awalnya menyepakati rancangan anggaran pemilu 2024 adalah sebesar 76,6 triliun. Pada setiap tahapan  pelaksanaan,  anggaran  tersebut  digunakan  tidak  lebih  dari  rancangan  awal  dan anggaran  tiap  tahapan  tersebut  dialokasikan  pada  KPU,  Bawaslu,  dan  Kementerian/lembaga
lainnya. Anggaran yang digunakan bertahap dimulai dari sosialisasi dan pendidikan pemilih, yaitu  untuk  menginformasikan  mengenai  pelaksanaan  pemilu.  Kemudian  logistik  dan perlengkapan,  penggunaan  teknologi  sebagai  sistem  informasi  serta  pengawasan  dan pengamanan juga menjadi rincian dari alokasi anggaran tiap tahapan pemilu. Usulan anggaran terbesar pada tahun 2024 dirincikan sebagai berikut:
Tabel 4. Rincian Usulan Anggaran Terbesar Pemilu 2024 No Rincian Jumlah Rancangan 1 Pemungutan dan perhitungan suara 41.306.318.400.000 2 Penetapan hasil pemilu 9.262.436.542.000 3 Gaji petugas pemilu (dukungan tahapan pemilu) 6.931.119.183.000 4 Sarana dan prasarana (dukungan tahapan pemilu) 6.319.223.483.000 5 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 6.218.595.000.000
Sumber: Konsinyering Komisi II DPR dan KPU (Diolah Litbang Kompas)
Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 diatur dalam Pasal 167 ayat 4 Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017, dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022. Alokasi anggaran pemilu tahun 2024 juga terdapat kesamaan dengan 2019, yaitu bertahap yang dimulai dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, rincian kebutuhan anggaran adalah sebesar 3,1 triliun dan realisasinya sebesar 2,7  triliun.  Pada  tahun  2023  rincian  alokasi  anggaran  adalah  sebesar  30,4  triliun  dengan realisasinya  sebesar  29,9  triliun.  Sedangkan  pada  tahun  2024,  anggaran  yang  dialokasikan adalah 38,3 triliun dengan realisasi anggarannya hingga bulan April sebesar 26 triliun.
Tabel 5. Efektivitas Penyerapan Anggaran Tahapan Pemilu 2024 Tahun Anggaran Belanja (Rp) Realisasi Anggaran Belanja (Rp) Tingkat Efektivitas (%) Kriteria 2022 3,1 triliun 2,7 triliun 87,1 Cukup Efektif 2023 30,4 triliun 29,9 triliun 98,4 Efektif 2024 38,3 triliun 26 triliun 67,9 Kurang Efektif Total 71,8 triliun 58,6 triliun 81,6 Cukup Efektif
Total pagu/rancangan alokasi anggaran pemilu 2024 adalah sebesar 71,8 triliun dengan jumlah  anggaran  realisasinya  adalah  58,6  triliun.  Berdasarkan  data  tersebut,  angka efektivitasnya  adalah  sebesar  81,6  persen  dengan  tingkat  yang  cukup  efektif.  Kenaikan anggaran pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk perubahan dari penyesuaian setelah pandemi Covid-19. Anggaran yang telah disusun memerhatikan proses yang bertahap dan dimulai dengan persiapan di tahun awal. Dengan tingkat efektivitas tersebut, penyerapan anggaran  belanja  sudah  cukup  maksimal  realisasinya  dan  optimalisasi  pelaksanaan  pemilu sudah cukup berjalan dengan baik dengan perencanaan yang diharapkan bisa terlaksana sesuai dengan tahapan yang sudah disepakati.
Perbandingan Efektivitas Penyerapan Anggaran Pemilu 2019 dan 2024
Tabel 6. Perbandingan Efektivitas Anggaran Pemilu 2019 dan 2024 Tahun  Realisasi Anggaran Tingkat Efektivitas (%) Kriteria 2019 23,7 triliun 86,3 Cukup Efektif 2024 58,6 triliun 81,6 Cukup Efektif
Berdasarkan data yang diperoleh dari anggaran pemilu tahun 2019 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pemilu ini sudah cukup efektif. Anggaran yang diterima pada tahun 2019 ini  lebih  tinggi  dibanding  pemilu  tahun  sebelum.  Bertambahnya  jumlah  provinsi mengakibatkan bertambahnya jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan  bertambahnya  jumlah  provinsi  jumlah  petugas  yang  bertugas  juga  bertambah. Keefektivitasan anggaran pemilu tahun 2019 ini juga terlihat dari pendistribusian logistik sudah
cukup  memenuhi  kebutuhan  untuk  terselenggaranya  pemilu  tersebut.  Kotak  suara  yang digunakan diubah menjadi bahan karton yang kedap air sehingga biaya pengadaan kotak suara bisa lebih hemat. Para petugas baik PPS maupun KPPS sudah dapat dikatakan bekerja dengan cukup  baik.  Hal  ini  dikarenakan  pelatihan  yang  didapat  mampu  meningkatan  kinerja  para petugas  dan  untuk  partisipasi  masyarakat  setempat  sangat  memudahkan  juga  meminimalisir pengeluaran anggaran. Selain itu, tujuan dan sasaran sudah cukup sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan.
Pada  2024,  pendistribusian  logistik  dan  keuangan  juga  berperan  penting  dalam terselenggaranya  pemilu.  Pemilu  2024  sudah  dapat  dikatakan  cukup  efektif.  Pendistribusian logistik juga berdampak pada penghematan biaya, dimana pemilu ini juga menggunakan kotak suara yang berbahan dasar karton yang kedap  air. Mengingat saat ini sudah berkembangnya sistem teknologi dan informasi yang mampu memudahkan penyelenggaraan pemilu pada tahun ini, yang bertujuan demi memangkas biaya yang dikeluarkan KPU. Penggunaan aplikasi yang dibuat oleh KPU juga berdampak untuk menghemat waktu dan biaya operasional para petugas dalam menerima dan menghitung hasil pemilu di setiap daerah. Penggunaan aplikasi ini juga digunakan  untuk  melakukan  pengecekan  logistik  dan  mampu  mengurangi  resiko  kehilangan atau  kerusakan  barang.  Dengan  digitalisasi  yang  lebih  berkembang,  teknologi  tersebut digunakan  untuk  mengarahkan  penggunaan  anggaran  dalam  penyelenggaraan  pemilu  yang lebih efektif.

## Evaluasi Pengelolaan Anggaran Pemilu 2024
Perencanaan  anggaran  yang  efektif  dan  efisien  kembali  menjadi  masalah  besar menjelang pemilihan Indonesia tahun 2024. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  bertanggung  jawab  atas  seluruh  proses  perencanaan,  alokasi, pengawasan,  dan  pelaporan  anggaran.  Selama  tahap  perencanaan,  KPU  menentukan  logistik seperti  surat  suara  dan  kotak  suara,  serta  biaya  sosialisasi  pemilu  dan  honorarium  petugas. Dengan  kerja  sama  yang  erat  dengan  Kementerian  Keuangan,  alokasi  anggaran  dilakukan secara  rinci  untuk  memastikan  bahwa  dana  dialokasikan  untuk  setiap  pos  yang membutuhkannya. Bawaslu mengawasi penggunaan anggaran untuk mencegah penyimpangan atau  penyalahgunaan.  Untuk  menjaga  kepercayaan  dan  akuntabilitas  proses  pemilu,  laporan keuangan  disusun  secara  transparan  dan  akuntabel,  dan  didistribusikan  baik  kepada  publik maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pemilu  2024  menunjukkan  beberapa  kemajuan  dalam  manajemen  anggaran  yang efektif.  Penggunaan  manajemen  distribusi  logistik  4.0  untuk  mengintegrasikan  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi kinerja distribusi yang konsisten. Dalam hal  logistik,  penggunaan  teknologi  informasi  dan  sistem  manajemen  logistik  terintegrasi mempercepat  proses  distribusi  dan  menjadi  alat  bantu  yang  efektif  dalam  penyelenggaran pemilu secara keseluruhan. Selain itu, Petugas pemilu mendapat manfaat dari pelatihan terpadu dan intensif. Keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh menjadi indikator efektivitas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pemilu terutama dalam segi anggaran. Dalam hal sosialisasi, kampanye yang dilakukan melalui media digital dan sosial media telah terbukti lebih hemat  biaya  dan  efektif  daripada  pendekatan  konvensional.  Pendekatan  ini  memungkinkan penyebaran informasi yang luas dengan biaya yang lebih rendah, dan melibatkan lebih banyak segmen masyarakat, terutama generasi muda.
Meskipun  beberapa  hasil  telah  dicapai,  pengelolaan  anggaran  pemilu  2024  masih menghadapi  banyak  masalah.  Logistik  yang  tidak  sampai  tujuan,  rusak,  atau  tertukar menyebabkan keterlambatan adalah kasus yang paling umum. Jadwal tahapan sortir dan lipat surat suara, pengepakan, dan distribusi logistik ke TPS terganggu karena keterlambatan logistik sampai  di  KPU  Kabupaten/Kota  (Rostiati,  2023).  Permasalahan  logistik  di  berbagai  daerah
tersebut dapat meningkatkan biaya dan menyebabkan keterlambatan distribusi, kerusakan dan kehilangan  fasilitas  pemilu  di  beberapa  wilayah,  pengadaan  ulang  diperlukan,  yang  pada akhirnya  menyebabkan  anggaran  membengkak.  Transparansi  dan  akuntabilitas  masih  sangat penting. Karena kasus penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh beberapa individu tertentu menyebabkan kredibilitas  keseluruhan pengelolaan anggaran, sementara  di  beberapa tempat, pelaporan keuangan yang tidak transparan menimbulkan ketidakpercayaan publik (Mikajavi, 2023). Sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin pemanfaatan efektif adalah kunci untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara (Coe, 1989).
Pengelolaan  anggaran  Pemilu  2024  menunjukkan  upaya  signifikan  dalam  mencapai efektivitas.  Namun,  tantangan  logistik,  dan  transparansi  masih  memerlukan  perhatian  lebih. Penggunaan  teknologi  dan  pelatihan  terpadu  telah  membantu  meningkatkan  efektivitas  di beberapa  area,  walaupun  masalah  mendasar  seperti  distribusi  dan  transparansi  dalam pengelolaan anggaran harus diatasi untuk mencapai efektivitas penyerapan yang sesuai dengan rancangan.  Selain  itu,  aspek  dari  dampak  efektivitas  partisipasi  pemilih,  efektivitas penyelenggaraan, dan efektifitas sistem pemerintahan presidensial serta pemerintahan daerah juga  menjadi  hal  penting  dalam  mencapai  penyerapan  anggaran  yang  lebih  sesuai  sasaran. Untuk pemilu berikutnya, perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang, pengawasan yang lebih  ketat,  dan  peningkatan  transparansi  agar  efektivitas  anggaran  dapat  lebih  maksimal tercapai, serta kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat terjaga.

## PENUTUP Simpulan
Pengelolaan  anggaran  belanja  negara  untuk  pemilu  secara  umum  telah  menunjukkan adanya  upaya  efektivitas.  Menurut  (Suprayitno  et  al.,  2024),  masih  terdapat  beberapa  pos anggaran  yang  memerlukan  peningkatan  dalam  hal  transparansi  dan  akuntabilitas  guna mengurangi potensi pemborosan dan penyalahgunaan dana. Efektivitas anggaran dalam pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta  kerjasama  antara  berbagai  lembaga  terkait.  Selain  itu,  penggunaan  teknologi  informasi dalam proses pemilu juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas. Beberapa tantangan  utama  dalam  mencapai  efektivitas  anggaran,  seperti  permasalahan  logistik, kurangnya  transparansi  anggaran,  serta  masalah  teknis  dalam  implementasi  sistem  teknologi informasi. Tantangan ini perlu diatasi melalui reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Untuk  meningkatkan  efektivitas  anggaran  dalam  pemilu  mendatang  diperlukan beberapa  langkah  dalam  upaya  pengelolaan  anggaran.  DJPB  Kemenkeu  mengatakan  bahwa transparansi  dalam  proses  penyusunan  dan  pengelolaan  anggaran,  memperkuat  pengawasan dan  audit  anggaran  secara  berkala,  pengoptimalan  penggunaan  teknologi  informasi  untuk mengurangi  biaya  operasional,  meningkatkan  koordinasi  dan  kerjasama  antara  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan lembaga terkait lainnya. Berbagai rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran belanja negara dalam pemilu, sehingga dapat  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  keberhasilan  penyelenggaraan  pemilu  yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

## Saran
Dari  anggaran  belanja  yang  digunakan  untuk  penyelenggaran  pemilu  ada  beberapa saran  yang  dapat  dilakukan  dalam  pertanggungjawaban  dana  tersebut.  Pemerintah  harus meninjau kembali beberapa peraturan demi berjalannya proses pemilu yang efektif. Dalam hal ini  pemerintah  diharuskan  melakukan  transparansi  dana  yang  digunakan.  Pemerintah  harus lebih  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  untuk  mengawasi  distribusi  dana  dan logistiknya.  Sistem  teknologi  yang  digunakan  saat  ini  harus  lebih  ditingkatkan  agar  dapat

## Journal of Law, Administration, and Social Science
digunakan lebih efisien lagi. Aplikasi yang disediakan pemerintah wajib diperbarui agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan semua pihak. Dengan ini kesiapan aplikasi harus sudah tersedia sebelum pemilu diselenggarakan pada tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Antu, Y., Mohi, E. H., Nggilu, R., Arsana, I. K. S., Binolombangan, F., & Endey, N. (2021) . Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap UMKM di Kota Gorontalo. Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi  dan Pelayanan Publik , 8(2), 230-237.
Ahmad Fajar, D., Mafulla, D., & Nur Fauziah, F. (2022) . Signifikansi Dampak Pemilu 2024 Indonesia  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi. Jurnal  Manajemen , 2 (1),  39–45. https://jurnal.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal_el-idaarah/article/view/76 Amelinda, A., Situmorang, M., Octavianty, E., Nasution, Y. N., & Pakuan, U. (2022). Analisis Efektivitas  Dan  Efisiensi  Penyerapan  Anggaran  Belanja  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan Penataan Ruang Kota Depok. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) , 8 (2), 271–283. https://doi.org/10.34204/jiafe.v8i2.5179
Amtiran, P. Y. (2020) . Amtiran and Molidya/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME’s) Vol. 12, No.2, 2020, p203-214 . 12 (2), 203–214. Badan Kebijakan Fiskal. (2022) . Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Kemenkeu Learning Center . https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/anggaran- pendapatan-dan-belanja-negara-tahun-anggaran-2023-b2689429/detail/
Coe, C. K. (1989) . Public Financial Management . Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Creswell, J. W. (2002). Desain penelitian. Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif (2nd ed.). KIK. Delmana,  L.  P.  (2021). Evaluasi  Dan  Perbaikan  Desain  Distribusi  Logistik  Pemilu  Melalui Penerapan  Manajemen  Logistik  4.0. Electoral  Governance:  Jurnal  Tata  Kelola  Pemilu Indonesia.
Delmana,  L.  P.,  Zetra,  A.,  &  Koeswara,  H.  (2020). Problematika  dan  strategi  penanganan politik uang pemilu serentak 2019 di Indonesia . Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia , 1(2), 1-20.
Defretes, D. A., & Kleden, K. L. (2023). Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Jhp17 , 8 (2), 49–58. https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.9348 Haruna, H., & Madalina, M. (2023). Analisis Implementasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Sebagai Sumber Keuangan Utama Dalam Pendanaan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik , 7 (2), 170. https://doi.org/10.20961/respublica.v7i2.51859
Intani,  A.  (2023). Pemilu  Serentak  Tahun  2024:  Prediksi  Partisipasi  Politik  Masyarakat Mengacu Pada Perbandingan Anggaran Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1(8), 1-13. Irawan,  S.  A.  (2023). Efisiensi  Dan  Efektivitas  Anggaran  Untuk  Dukungan  Umkm  Melalui Belanja  Pemerintah  Pusat  Dan  Transfer  Ke  Daerah .  Jurnal  Anggaran  dan  Keuangan Negara Indonesia , 5(1), 57-75. Kirana, A. R. dkk. (2023). Problematika KPU Menuju Pemilu . Kajian Politik BEM Universitas Udayana.
Lahat,  K.  (2023). Efektivitas  dan  Efisiensi  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara. DJPB
Kemenkeu.
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lahat/id/component/content/article/309-artikel/3005- efektivitas-dan-efisiensi-pengelolaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara.html
Mahmudi.  (2016). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Edisi  Keti).  UPP  STIM YKPN.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Marlonda,  H.  (2022). Matangkan  Pelatihan  SDM  Pengawas  Pemilu .  Bawaslu. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/matangkan-pelatihan-sdm-pengawas-pemilu- herwyn-harus-berkualitas
Mikajavi, F. A. (2023). Problematika KPU Menuju Pemilu 2024 . https://bem.unud.ac.id/protected/storage/lampiran_post/5e6a3283db5194e6ba387a33fec 33084.pdf
Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya.
Nirwana, I., Roza, S., Nurhayati, N., & Afniyeni, A. (2022). Pengaruh Edukasi Dan Monitoring Evaluasi  Berkala  Terhadap  Peningkatan  Penilaian  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan Anggaran Pengelola Apbn . Jurnal Economina , 1(2), 358-364
North, D. C., & Thomas, R. P. (1973). The rise of the western world: A new economic history . Cambridge University Press.
North,  D.  C.  (1984). Three  approaches  to  the  study  of  institutions.  In Neoclassical  Political Economy (p. 8). Mass.: Ballinger. Nugroho, A. S. (2016). E-Commerce : Teori dan Implementasi . Ekuilibra. Paat,  H.  P.,  Nangooi,  G.  B.,  &  Pusung,  R.  J.  (2019). Analisis  Efektivitas  Dan  Efisiensi Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Badan  Perencanaan  Penelitian  Dan  Pengembangan Daerah Kota Tomohon. Hal 2979-2988
Purba,  A.  M.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Prosedur  Pemilu  yang  Bermutu  dan Berintegritas. 8(2). 2-3.
Rohmah, N. S. (2020). Evaluasi  Sistem Penyelenggara Pemilu  Serentak 2019 Ditinjau  Dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (Adhoc). Electoral Research . Rostiati, E. A. (2023). Manajemen Risiko Pengadaan Dan Distribusi Logistik Pemilu Serentak 2024  Berbasis  Coso  Enterprise  Risk  Management. Electoral  Governance  Jurnal  Tata Kelola Pemilu Indonesia , 5 , 89. http://www.nber.org/papers/w16019
Saptati,  R.  (2023). Menghitung  Biaya  Demokrasi .  Media  Keuangan  Kemenkeu. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menghitung-biaya-demokrasi
Sazali,  M.  (2020). Implementasi  Pengelolaan  Keuangan  Negara  Dalam  Perspektif  Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017). Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 6 (2), 88. https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.2824
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Suprayitno,  D.,  Indrawan,  J.,  Hartanto,  H.,  &  ...  (2024). Kebijakan  Keamanan  Siber  dan Kedaulatan Data: Suatu Kunci Dalam Mewujudkan Digitalisasi Pemilu di Indonesia. …
Administrasi Publik , 10 (April), 1–21.
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/11782%0Ahttps://journa l.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/download/11782/7073
Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. YUME: Journal of Management , 5(2), 170-177. Taqiyyuddiin, M. H., & Wijaya, S. (2021). Zero Exemption Threshold for Corporation As an Alternative  To  Increase  Vat  Revenue. Accounting  Research  Journal  of  Sutaatmadja (ACCRUALS , 05 , 81–106.
Widodo,  B.  S.  (2007). Analisis  Kebijakan  Ekonomi  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Dan Aksesibilitas Pendidikan Di Indonesia . Media Trend , 2(1). Winarno,  B.  (2016). Kebijakan  Publik  Era  Globalisasi  (Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus Kompratif) . CAPC (Center Of Academic Publishing Service.