## HUBUNGAN KONSTITUSI DAN NEGARA DALAM PAHAM KONSTITUSIONALISME

## Syafriadi
Universitas Islam Riau syafriadi@law.uir.ac.id

## Abstrak
Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal ini pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi.  Demikian  sebaliknya,  konstitusi tidak  akan  lahir  tanpa  adanya  negara. Akan  tetapi,  kelahiran  sebuah  konstitusi adalah  kehendak  dari  rakyat,  sebab rakyatlah  yang  memiliki  kedaulatan  atas Negara.  Dalam  pandangan  K.C.  Wheare, Konstitusi  digambarkan  sebagai  system ketatanegaraan  dari  suatu  Negara  dan kumpulan  dari  berbagai  peraturan  yang membentuk serta mengatur pemerintahan. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis secara yuridis  berbagai  peraturan  perundang- undangan  berdasarkan  teori  untuk  menja- wab permasalahan hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme.
Keyword: Konstitusi dan Negara

## Pendahuluan
Perkataan “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja “constituer” (Perancis) yang maksudnya membentuk, yang  dibentuk  itu  adalah  negara,  dan  dari  pengertian  itu konstitusi  mengandung  makna  awal  (permulaan)  segala peraturan  perundang-undangan  tentang  negara.  Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu suatu undang-undang yang  menjadi  dasar (grond) dari  segala  hukum.  Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi undang undang dasar. Konstitusi  dapat  juga  diartikan  dengan  segala  ketentuan  dan aturan  tentang  ketatanegaraan,  atau  undang  undang  dasar suatu  negara. Bagir  Manan  menyebut,  konstitusi  sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus yang dikenal dengan sebutan undang undang dasar. Sekedar catatan perlu juga diutarakan bahwa ada yang memandang UUD itu bukan kaidah  hukum  melainkan  kumpulan  pernyataan  (manifesto) tentang  keyakinan,  pernyataan  tentang  cita-cita. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara  atau  menyusun  dan  menyatakan  suatu  negara. Di negara-negara  yang  menggunakan  bahasa  Inggris  sebagai bahasa nasional, dipakai istilah Constitution yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan konstitusi.
Dalam wacana politik, K.C. Wheare, membagi “konstitusi” ke dalam dua pengertian, yakni untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, dan kumpulan berbagai
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta,2007, hlm. 590 Bagir  Manan, Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Konstitusi  Suatu Negara , Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 7.
Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, hlm. 10. Sri Soemantri M, Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia , Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 29.
peraturan  yang  membentuk  serta  mengatur  atau mengarahkan  pemerintahan.  Peraturan-peraturan dimaksud  sebagian  bersifat  legal,  dalam  arti  bahwa pengadilan  hukum  mengakui  dan  menerapkannya, sebagian  lagi  bersifat  non-legal  atau  ekstra  legal berupa  kebiasaan,  saling  pengertian,  adat  atau konvensi,  yang  tidak  diakui  oleh  pengadilan  sebagai hukum,  akan  tetapi  tidak  kalah  efektifnya  dalam mengatur  ketatanegaraan  dibandingkan  dengan  apa yang secara baku disebut hukum. 5
Menurut  Wheare,  peraturan-peraturan  hukum itu  terwujud  dalam  undang-undang  seperti  Undang Undang  Pengalihan  Kekuasaan (Act  of  Sattlement) yang  mengatur  perihal  suksesi  kekuasaan,  Undang Undang  Perwakilan  Rakyat (Representation  of  the People Acts) yang sejak tahun 1832 secara bertahap memperkenalkan  pengakuan  hak  pilih  universal, Undang Undang Peradilan (Judicature Acts), Undang Undang  Parlemen (Parlement  Acts) tahun  1911  dan 1949 yang membatasi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (House  of  Lord). Namun  di  hampir  setiap negara  kecuali  Inggris,  kata  “Konstitusi”  digunakan dalam  pengertian  yang  lebih  sempit  dibandingkan dengan  pengertian  di  atas.  Konstitusi  digambarkan bukan  seluruh  kumpulan  peraturan,  baik  legal maupun  non-legal,  melainkan  kumpulan  yang biasanya dihimpun dalam suatu dokumen atau dalam beberapa  dokumen  yang  berkaitan  erat. Undang Undang  Dasar  1945  sebagai  konstitusi  tertulis  juga dituangkan  dalam  sebuah dokumen  formal yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah  Proklamasi  Kemerdekaan  Negara  Republik Indonesia diumumkan. 7
Konstitusi  dalam  defenisi  Strong  memuat tiga  hal  pokok,  yakni  prinsip-prinsip  mengenai kekuasaan  pemerintahan,  prinsip-prinsip  mengenai hak-hak  warga  negara  dan  prinsip-prinsip mengenai  hubungan  antara  warga  negara  dengan
5 K.C.  Wheare, Konstitusi  Konstitusi-Konstitusi  Modern, Modern Constitutions ( terjemahan, Imam Baehaqie), Nusa Media, Bandung), hlm. 1.
Ibid.
7 Sri  Soemantri  Martosoewignyo, Prosedur  dan  Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm. 2.
pemerintah. 8 Prinsip-prinsip  mengenai  kekuasaan pemerintah (the  principles  according  to  the  powers of  the  goverment) akan  menjelaskan  kepada  siapa kekuasaan  penyelenggaraan  negara  diserahkan, apakah kekuasaan tersebut terpusat pada satu tangan atau dibagikan kepada beberapa lembaga kekuasaan dan sebagainya. Prinsip-prinsip mengenai hak warga negara (the principles according to the rights of the governed) ,  pada  dasarnya  semua  hak  yang  dimiliki individu (individual  rights) yang  menjadi  bagian integrasi  dari  fungsi  kemanusiaan  setiap  orang. Kemudian prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga  negara  dengan  pemerintah (the  principles according to the relations between the governed and the government). Prinsip yang ketiga ini juga penting karena  lewat  prinsip-prinsip  itu  akan  diketahui  di mana letak antara hak dan kewajiban masing-masing.
Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi mencakup beberapa  pengertian,  yakni  peraturan  tertulis, kebiasaan  dan  konvensi-konvensi  kenegaraan (ketatanegaraan)  yang  menentukan  susunan  dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antarorgan-organ negara dengan warga negara. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang  perlu  diatur  dan  dibatasi  sebagaimana mestinya. 9 Beberapa  ahli  hukum  yang  mendukung antara yang membedakan dengan yang menyamakan pengertian  konstitusi  dengan  undang  undang  dasar, antara  lain  Herman  Hallere  dan  F.  Lassalle.  Herman Heller  membagi  pengertian  konstitusi  menjadi  tiga bagian, yaitu : 10
1.  Die  Politische  Verfassung  als  gesellschaftlich wirklichkeit. Konstitusi  adalah  mencerminkan kehidupan  politik  di  dalam  masyarakat  sebagai suatu  kenyataan.  Jadi  mengandung  pengertian politis dan sosiologis.
2.  Die Verselbstandigte rechtsverfassung. Konstitusi merupakan  suatu  kesatuan  kaidah  yang  hidup
8 Ibid .
9 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi dan  Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 17. 10 Ibid.
Syafriadi . Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme
dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
3.  Die  geshereiben  Verfassung .  Konstitusi  yang ditulis  dalam  suatu  naskah  sebagai  undang- undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
Dari  pendapat  Heller  tersebut  di  atas,  Dahlan Thaib,  dkk.,  menyimpulkan  bahwa  jika  pengertian undang-undang harus dihubungkan dengan pengertian  konstitusi,  maka  artinya  undang  undang dasar  itu  baru  merupakan  sebagian  dari  pengertian konstitusi yaitu konstitusi yang tertulis saja. Konstitusi tidak  hanya  bersifat  yuridis  semata,  akan  tetapi juga  mengandung  pengertian  logis  dan  politis.  K.C. Wheare, ahli konstitusi Inggris, sebagaimana dikutip dari Sri Soemantri, mengklasifikasi konstitusi ke dalam beberapa macam:
a.  Konstitusi  tertulis  dan  konstitusi  bukan  dalam bentuk  tertulis (written  constitution  and  no written constitution);
b.  Konstitusi  fleksibel  dan  konstitusi  rijid (flexible constitution and rigid constitution);
c.  Konstitusi  derajat  tinggi  dan  konstitusi  tidak derajat  tinggi (supreme  constitution  and  not supreme and not supreme constitution);
d.  Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (federal constitution and unitary constitution);
e.  Konstituti sistem pemerintahan presidential dan konstitusi  sistem  pemerintahan  parlementer (Presidential  executive  and  Parliamentary executive constitution).
Sri  Soemantri  menyebutkan,  pada  umumnya materi konstitusi atau undang-undang dasar mencakup tiga hal yang fundamental, yakni :
a.  Pertama , adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negara;
b.  Kedua ,  ditetapkannya  susunan  ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
Sri Soemantri, Prosedur ..... Op. Cit, hlm. 55. Ibid. hlm. 45-50
c.  Ketiga , adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
Sementara  Lord  Bryce,  sebagaimana  dikutip dari Titik Triwulan Tutik, menyebut ada empat motif timbulnya konstitusi, yaitu :
1.  Adanya  keinginan  anggota  warga  negara  untuk menjamin  hak-haknya  yang  mungkin  terancam dan  sekaligus  membatasi  tindakan-tindakan penguasa;
2.  Adanya  keinginan  dari  pihak  yang  diperintah atau  yang  memerintah  dengan  harapan  untuk menjamin rakyatnya dengan menentukan bentuk suatu sistem ketatanegaraan tertentu;
3.  Adanya  keinginan  dari  pembentuk  negara  yang baru untuk menjamin tata cara penyelenggaraan ketatanegaraan;
4.  Adanya  keinginan  untuk  menjamin  kerja  sama yang efektif antarnegara bagian.

## Konstitusi dan Negara
Pada bagian terdahulu telah dibahas sejarah dan pertumbuhan konstitusi, dan menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negarapun di dunia sekarang ini yang tidak  mempunyai  konstitusi  atau  undang  undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  yang  lainnya. Konstitusi Republik Indonesia, misalnya, yang dikenal dengan Undang Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada  tanggal  18  Agustus  2945,  merupakan  titik kulminasi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Dalam  pandangan  Van  Apeldoorn,  pengertian undang undang dasar, selalu berubah-ubah sepanjang masa,  dan  hal  ini  bermula  dari  timbulnya  ajaran “rasionalitas”  hukum  kodrat  di  mana  manusia  pada mulanya hidup dalam keadaan alam (status naturalis) , suatu  keadaan  yang  mempunyai  pemerintahan  dan
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, . hlm. 90 Sri Soemantri, Prosedur.... Op. Cit. hal. 1-2.
Syafriadi . Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme
tidak memiliki hukum positif, 15 Kemudian melahirkan perjanjian  masyarakat,  yakni  perjanjian  yang  dibuat antara  manusia  satu  sama  lain,  lalu  membentuk kekuasaan  pemerintahan  atau  mendirikan  negara. Syarat atau isi perjanjian itu adalah adanya undang- undang dasar yang dibuat antara pemerintah dengan rakyat setelah negara terbentuk.
Dari  sudut  bentuk  negara,  Howgood  dalam Modern  Constitution Since  1787,  seperti  dijelaskan Dahlan  Thaib,  Jazim  Hamid  dan  Ni’matul  Huda, menyebut  sembilan  macam  bentuk  negara  yang sekaligus menunjuk bentuk-bentuk konstitusinya, tiga di antaranya adalah : 17
1.  Spontaneous State (Spontane Staat) . Konstitusinya disebut Revolutionary Constitution. Spontaneous State adalah  negara  yang  timbul  sebagai  akibat revolusi. Dengan demikian konstitusinya bersifat revolusioner. Sebagai contoh konstitusi seperti ini adalah Konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Perancis.
2.  Negotiated  State  (Parlementaire  Staat) .
Konstitusinya  disebut Parlementarian  Constitu- tion. Negotiated  State adalah  negara  yang berdasarkan  pada  kebenaran  relatif (relatieve waarheid) . Bukan berdasarkan absolute waarheid seperti oosterse demokratie , yaitu Rusia. Lainnya halnya  dengan  Islam  mempunyai  al-Qur’an, Kristen  ada  Injil.  Tetapi  revolusi  Perancis  tidak mempunyai absolute waarheid , jadi masih harus dicari relatieve  waarheid dengan  jalan  forum diskusi dan negosiasi sebagai political philosophy nya. Negosiaisi berarti geven en nemen , memberi dan  menerima, take  and  give .  Tetapi  sifatnya kemudian  seperti  orang  dagang  sapi  ( koc- handel) . Masing-masing pihak ingin memperoleh keuntungan  sebanyak  mungkin,  dan  tidak  lagi 15 Ajaran ini mencari keterangan tentang sebab musabab dan alasan  untuk  adanya  negara,  yaitu  untuk  tertib  hukum (status civilis). L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Oetarid Sadino, penerjemah),  Cetakan  Ketigapuluh  empat  Pradnya  Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 312.
17 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 60-
mencari kebenaran. Parlemen merupakan tempat di mana diskusi dan negosiasi tidak dilaksanakan . Sehingga  adanya  parlemen  yang  tercermin dalam  konstitusi  negara  yang  bersangkutan merupakan  ciri  dari negotiated  state .  Oleh karena itu konstitusinya disebut parlementarian constitution.\
3.  Derivative  State (Algeleide  Staat ).  Konstitusinya disebut “Neo-National  Constitution”. Derivative State adalah negara yang konstitusinya mengambil pengalaman-pengalaman  dari  negara-negara yang  masih  ada  ( neo-national). Derivative  State ini  hanya  meniru,  tidak  ada  buah  pikiran  yang asli (oorspronkelijke gedacht) . Bentuk negaranya juga meniru (afleiden) dari negara-negara barat. Keadaan  yang  demikian  disebut “neo-national”, maksudnya nasionalisme yang berdasarkan pada kolonialisme  atau  nasionalisme  yang  timbul karena  penjajahan  sebagai  akibat  akulturasi proses.  Konstitusi  Burma,  Thailand,  Vietnam Utara, Vietnam Selatan, India, Pakistan, dan last but not least Indonesia.
Pada  umumnya,  negara  selalu  memiliki  naskah yang  disebut  konstitusi  atau  undang  undang  dasar. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara yang tidak memiliki naskah  konstitusi  seperti  Inggris,  tetapi  memiliki aturan-aturan  yang  tumbuh  menjadi  konstitusi dalam  pengalaman  praktik  ketatanegaraan,  tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam hukum tata Inggris.  Asshiddiqie  memperkuat  pandangannya  itu dengan mengutip pendapat Phillips Hood and Jackson yang  mengatakan  : 18 “  a  body  of  laws,  customs  and conventions that difine the composition and powers of the organs of the state and that regulate the relations of the various state organs to one another and to the private  citizen”. Dari  penjelasan  Hood  dan  Jackson, Asshiddiqie mengambil kesimpulan bahwa konstitusi mencakup  juga  pengertian  peraturan  tertulis  dan tidak tertulis. Peraturan tertulis berupa kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang 18 Jimly Asshiddiqie, Membangun Budaya Sadar berkonstitusi, dalam Satya Arinanto, Ninuk Triyanti (ed.), Mamahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi , Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Kedua: Januari 2011, hlm. 217
Syafriadi . Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme
menentukan susunan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antarorgan-organ negara itu, dan mengatur  hubungan  organ-organ  negara  tersebut dengan warga negara. 19
Sebagai sebuah konstitusi tertulis undang undang dasar  merupakan  dokumen  formal,  yang  bersiri  : 20 1)  Hasil  perjuangan  politik  bangsa  di  waktu  yang lampau;  2)  Tingkat-tingkat  tertinggi  perkembangan ketatanegaraan  bangsa;  3)  Pandangan  tokoh- tokoh  bangsa  yang  hendak  diwujudkan,  baik  untuk waktu  sekarang  maupun  untuk  masa  akan  datang; 4)  Suatu  keinginan,  dengan  mana  perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Dari  keempat  materi  itu,  paling  sedikit  ada  dua  hal yang  terkandung  dalam  undang  undang  dasar  yang akan  menjamin  perkembangannya. Pertama, cara perumusan kaidah yang bersifat umum dan mengatur pokok-pokok  saja  supaya  ada  keluwesan  dalam menampung  perkembangan  yang  terjadi. Kedua, adanya  kaidah  yang  mengatur  perubahan  formal apabila upaya penyesuaian tidak mungkin ditarik dari kaidah-kaidah pokok yang sudah ada.
Di  samping  hal-hal  tersebut, konstitusi  memiliki arti penting bagi sebuah negara. Negara yang dibentuk tanpa  konstitusi,  menurut  hemat  penulis,  seperti manusia yang berjalan dalam hutan yang gelap dan tidak tahu jalan karena tidak memiliki kompas dalam menentukan  arah  perjalanannya.  Demikian  pun dengan  konstitusi,  menjadi  alat  ukur  bagi  sebuah negara untuk menentukan kehidupan berbangsanya. Moh.  Mahfud  MD  mengurai  dua  hal  penting  yang harus  diperhatikan  dalam  pembuatan  dan  muatan
19 Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  berlakunya  konstitusi  sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau  prinsip  kedaulatan  yang  dianut  dalam  suatu  negara.  Jika negara  itu  menganut  paham  kedaulatan  rakyat,  maka  sumber legitimasi  konstitusi  itu  adalah  rakyat.  Jika  yang  berlaku  adalah paham  kedaulatan  raja,  maka  raja  yang  menentukan  berlaku tidaknya  suatu  konstitusi.  Hal  inilah  yang  disebut  oleh  para ahli  sebagai constituent  power yang  merupakan  kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena  itu,  di  lingkungan  negara-negara  demokrasi,  rakyatlah yang  dianggap  menentukan  berlakunya  konstitusi,  baca  :  Jimly Asshiddiqie, ibid. 20 Sri Soemantri, Prosedur ...... Op. Cit., hlm. 2.
konstitusi, yakni :
1.  Pertama, muatan  konstitusi  harus  bersifat mendasar  dan  abstrak-umum;  tidak  memuat hal-hal konkret, teknis, dan kuantitatif agar tidak terlalu  sering  menghadapi  tuntutan  perubahan. Hal-hal  yang  bersifat  konkret,  teknis  dan kuantitatif  biasanya  lebih  mudah  dipersoalkan jika  berhadapan  dengan  persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
2.  Kedua, konstitusi  harus  memuat  prosedur  dan perubahan  yang  tidak  mudah  dilakukan  kecuali dengan  alasan-alasan  yang  sangat  penting; misalnya  harus  ada  ketentuan  tentang  jumlah minimal  pengusul  perubahan  isi  konstitusi,  dan korum  minimal  dalam  pengambilan  keputusan untuk mengubah isi konstitusi tersebut. Ada juga Undang Undang Dasar yang perubahannya harus dilakukan melalui referendum.
Dua  hal  penting  sebagaimana  disampaikan Mahfud dimaksudkan supaya konstitusi tidak mudah diubah,  sebab  seperti  diungkapkan  Djokosutono, konstitusi (grondwet) bagi  sebuah  negara  memiliki dua arti penting, yakni : Pertama, dari segi isi (naar de  inhoud) karena  konstitusi  memuat  dasar  ( grond slagen ) dari struktur (inrichting) dan memuat fungsi (administratie) negara. Kedua, dari segi bentuk (naar de maker) oleh karena yang memuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga. Mungkin dapat oleh seorang raja, raja dengan rakyat, badan konstituante, atau  lembaga  diktator.  Padmo  Wajono  sependapat dengan Mahfud MD, dan menurutnya, sebagai sesuatu yang  mencerminkan  kesadaran  hukum  daripada negara, maka sudah logis menghendaki cara lain yang istimewa  dalam  pembentukan  konstitusi.  Cara  yang lain  ini  sebenarnya  diperlukan  supaya  tidak  mudah dasar negara itu diubah-ubah dengan amandemen. Supaya  setiap  saat  konstitusi  tidak  diamandemen maka kalau mau merubahnya harus dengan cara-cara
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 380-381.
Djokosutono, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1982, hlm. 48.
Padmo  Wahjono, Ilmu  Negara, Cetakan  Ketiga,  IND-HILL- CO, Jakarta, 2003, hlm. 159.
yang istimewa, serta dipersulit.
Padmo  Wahjono  membagi  dua  aliran  yang menganggap dua macam konstitusi di dunia. Keduanya adalah  :  1)  Yang  dalam  Naskah  Tertentu  ( Rigid Constitution) ;  2)  Yang  tidak  dalam  Naskah  Tertentu (Flexible  Constitution) atau  dalam  ucapan  sehari- hari disebut “yang tertulis” dan “yang tidak tertulis”, adapun aliran yang menyertainya adalah : 25
1.  Aliran yang menghendaki bahwa konstitusi harus ada dalam naskah tertentu. Aliran ini dipengaruhi oleh  keunggulan  atau  keagungan  sodifikasi yang  menghendaki  konstitusi  diletakkan  dalam satu  naskah  supaya  terdapat  kepastian  tentang organisasi negara.
2.  Aliran  yang  menolak  dan  menganggap  adanya naskah  tertentu  itu  mempersulit  negara untuk  merubah  konstitusi  yang  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat.  Jadi  adanya  naskah tertentu  mengekang  perkembangan  organisasi negara, karena masyarakat berkembang sehingga konstitusi dalam naskah tertentu sulit mengikuti perkembangan  masyarakat.  Aliran  kedua  ini mengatakan  pembuatan  konstitusi  adalah  juga pembuatan  peraturan  biasa  dengan  cara  yang biasa, tidak usah dipersulit tetapi cukup dengan kemungkinan kebiasaan-kebiasaan dalam ketatanegaraan.  Dengan  mudah  kebiasaan- kebiasaan dapat menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan masyarakat.
Pertumbuhan dan perkembangan konstitusi tidak hanya  dalam  materi,  tetapi  juga  pada  proses  dan tata  cara  formal,  serta  tata  cara  yang  tidak  formal. Dikaitkan  dengan  tujuan,  maka  konstitusi  memiliki
Grondwet dalam pengertian materieel menghendaki bentuk atau vorm tertentu,  maka  orang  mungkin  memasukkan  dalam undang-undang dasar itu soal-soal yang tidak fundamental dalam organisasi  negara,  tetapi  sesuatu  yang  dianggap  penting.  Apa sebabnya  dimasukkan?  Oleh  karena  sulit  dirubah  dan  supaya ada  jaminan  kepastian  tidak  selalu  dirubah  lalu  dimasukkan  ke dalam Undang Undang Dasar. Jadi Grondwet disini sudah menjadi Grondwet dalam arti formeel , baca: Padmo Wahjono, ibid. 25 Ibid. Aliran yang berpaham bahwa tidak mengharuskan adanya naskah tertentu dipelopori oleh Hans Kelsen dan Krabbe, lihat : Padmo Wahjono, ibid .
fungsi sebagai berikut : 27
a.  Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara;
b.  Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara;
c.  Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara;
d.  Fungsi  pemberi  atau  sumber  legitimasi terhadap  kekuasaan  negara  ataupun  kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara;
e.  Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara;
f.  Fungsi  simbolik  sebagai  pemersatu (symbol  of unity) ;
g.  Fungsi  simbolik  sebagai  rujukan  identitas  dan keagungan kebangsaan (identity of nation);
h.  Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony);
i.  Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam artian sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi;
j.  Fungsi  sebagai  sarana  perekayasaan  dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social  reform) ,  baik  dalam  arti  sempit  maupun dalam arti luas.
Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan negara, pengatur hubungan antarorgan negara, dan pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara  merupakan  fungsi  yang  terpenting. 28 Fungsi- fungsi yang lain memang penting juga tetapi, menurut Sinaga, tanpa disertai dengan pelaksanaan fungsi yang ketiga,  fungsi  tersebut  tidak  akan  berjalan  dengan baik.  Dalam  hal  ini  fungsi  penentu  dan  pembatas kekuasaan negara harus diartikan positif yaitu bahwa kekuasaan  menjadi  semakin  jelas  sehingga  lebih mudah dilaksanakan organ negara.
27 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi..... Op. Cit ., hlm. 27-28. 28 Budiman  N.P.D  Sinaga, Hukum  Tata  Negara,  Perubahan Undang Undang Dasar , PT. Tatanusa, Jakarta, 2009, hlm. 80.
Syafriadi . Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan  antara  konstitusi  dengan  negara  sangat erat.  Negara  dalam  hal  ini  pemerintah  tidak  dapat melaksanakan  kekuasaan  tanpa  konstitusi,  demikian pula  sebaliknya,  konstitusi  tidak  akan  lahir  tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak rakyat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah  seperti  dikatakan  Thomas  Paine  seperti dikutip Sinaga : 29
“That man mean distict and separate thins when they speak of Constitutions and of Governments, is evident; or why are those terms distinctly and separately  used?  A  Constitution  is  not  the  act of  a  Government,  but  of  a  people  constituting a  Government;  and  Government  without  a Constitution is power without a right”.
Oleh karena, undang undang dasar harus selalu disiapkan untuk kepentingan seluruh bangsa, dan kalau hal ini diabaikan rakyat tidak akan menerima undang undang  dasar  tersebut.  Padahal,  penerimaan  rakyat merupakan syarat penting dari sebuah undang undang dasar. 30 Pembentukan  sebuah  konstitusi  dilengkapi pula  dengan  kerangka  kerja  sebuah  negara  untuk menjelaskan  bentuk  negara,  sistem  pemerintahan, dan  tujuan  negara.  Pemaknaan  konstitusi  sebagai kerangka  kerja  dan  sistem  ketatanegaraan  dapat dilihat  dalam  berbagai  pembukaan  konstitusi  pada beberapa negara, yaitu :
1.  Pembukaan  UUD  Amerika  Serikat  yang menyatakan  : “....in  order  to  form  a  more perfect  union,  establish  justice,  insure  domestic tranquality,  provide  for  the  common  defence, promote the welfare and secure the blessing of liberty to ourselves and to our posterity”.
2.  Pembukaan  Konstitusi  India  : “.....to  constitute India  into  a  sovereign  democratic  state  and  to secure to all its citizens justice, social, economic and  political;  liberty  of  throught,  expression, belief, faith and worship; equality of status and
29 Ibid.
30 Ibid . Dedi Ismatullah, Beni Ahmad Saebani, Hukum Tata Negara , Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 227-228.
of opportunity, and to promote among them all fraternity  assuring  the  dignity  of  the  individual and unity of the nation”
3.  Konstitusi Swiss, tujuan negara tercantum dalam pasal-pasal  yang  menyatakan  : “....The  object  of the confederation is to ensure the independence of the country against foreign nation to maintain peace and order within its borders to protect the liberties  and  right  of  the  confederates  and  to promote their common prosperity”.
4.  Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  1945 yang  berisi  :  “...... untuk  membentuk  suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia,  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan  sosial,  maka  disusunlah  kemerdekaan kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  susunan negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan rakyat  dengan  berdasar  kepada  :  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  Kemanusian  yang  adil  dan beradab,  Persatuan  Indonesia  dan  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Seluruh materi yang termuat dalam konstitusi di atas  menjelaskan  dibentuknya  suatu  pemerintahan. Konstitusi  Amerika,  misalnya,  yang  menyatakan membentuk negara yang lebih sempurna, perdamaian yang mantap. Demikian pula, dengan Konstitusi India yang  bermaksud  membentuk  negara  itu  menjadi negara yang demokratis dan aman, damai bagi seluruh warganya  dalam  kehidupan  sosial,  ekonomi,  politik; menjamin  kebebasan  berfikir  dan  berpendapat  dan menghormati  kebebasan  kepercayaan,  keimanan, dan  pelaksanaan  ajaran-ajarannya.  Konstitusi Swiss  menegaskan  bahwa  pembentukan  negara dimaksudkan  untuk  menciptakan  negara  yang independen,  memelihara  perdamaian  dan  menjaga kebebasan  dan  hak-hak  kompederatif  warga
negaranya. Demikian pula halnya dengan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

## Konstitusi dan Konstitusionalisme
Jika E.C.S. Wade mengartikan konstitusi sebagai suatu dokumen yang menampilkan prinsip, fungsi dan mengatur  tata  cara  lembaga-lembaga  pemerintahan negara,  maka  konstitusionalisme merupakan pemi- onstitusionalisme  merupakan  pemi- kiran  yang  menghendaki  pembatasan  kekuasaan. Constitutionalism  is  a  belief  in  imposition  of  restrains  on government  by  means  of  a  constitution .  Konstitusio- alisme  adalah  suatu  keyakinan  yang  menghendaki pembatasan  terhadap  pemerintah  melalui  sebuah konstitusi. Mengutip E ncyclopedia Britannica tentang constitutionalism, Budiman  NPD  Sinaga  menjelaskan sebagai berikut :
This  means  that  public  authority  is  to  be  exercised according  to  law;  that  state  and  civic  institutions, executive and legislative powers, have their source in a constitution, which is to be obeyed and not departed from  at  the  whom  of  the  government  of  the  day: in  short,  a  government  of  law  and  not  of  law.  To  a greater or lesser degree the idea implicit in the word is respected in every country with a written constitution and in none more than the United Kingdom with its unwritten constitution. It is latent in Lord Chesterfield’s oft-quoted dictum in the 18th century: “England is the only Monarchy in the world that can properly be said to have a constitution.” It is this idea, and the esteem in which it is held, that will ensure that administrative law and delegated legislation adapt themselves to the parliamentary sovereignty and the rule of law .
Menurut  Carl  J.  Friedrich,  konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan  aktivitas  yang  diselenggarakan  atas  nama rakyat,  tetapi  tunduk  kepada  beberapa  pembatasan untuk  memberi  jaminan  bahwa  kekuasaan yang  diperlukan  dalam  pemerintahan  itu  tidak disalahgunakan. 35
Ibid. Budiman  NPD  Sinaga, Konstitutionalisme, bnpds. wordpress.com, 7 Maret 2000. Diakses 1 Juni 2012.
Ibid.
35 Ibid.
“… a set of activities organized and operated on behalf of the people but subject to a series of restrains which attempt to ensure that the power which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing”.
Pembatasan  kekuasaan  harus  dilakukan  melalui undang-undang karena dalam praktik, penyelenggara negara  cenderung  berbuat  korup  seperti  dikatakan Lord  Action  dalam  ungkapan  yang  terkenal,  “power tend to corupt”. Paham ini sejalan dengan kritik John Locke dan Montesquieu yang mengembangkan ajaran two treaties on civil government tahun 1660 M. Locke mengemukakan  bahwa  kritik  terhadap  kekuasaan absolut  raja-raja  mendapat  dukungan  teoritis  dari beberapa ahli pikir pada waktu itu, antara lain Sir Robert Filmer melalui tulisannya Patriarcha. 36 Locke sekaligus memberi  landasan  pembenaran  terhadap  revolusi gemilang (the glorious revolution) tahun 1688, yaitu perebutan kekuasaan antara kerajaan dan Parlemen Inggris yang dimenangkan oleh pihak parlemen. Locke adalah orang pertama yang menentang absolutisme raja-raja dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik  terhadap  raja.  Ia  mendasarkan  pendapatnya pada  kondisi  alam  manusia  dan  kontrak  sosial yang  melahirkan  negara.  Dalam  kontrak  ini,  Locke ingin  mengembalikan  kekuasaan  raja  pada  waktu pemindahan  manusia-manusia  yang  hidup  dalam status  naturalis  kepada  status  civilis  melalui  suatu perjanjian  masyarakat. 37 Adapun  alasan  manusia mengadakan kontrak sosial adalah untuk memelihara hak asasinya, yaitu hak untuk hidup, kebebasan dan hak milik (preserver their lives and possession) yang melahirkan status politik.
Dalam  pemikiran  Locke,  keseimbangan  dalam suatu  negara,  harus  dipilah  ke  dalam  tiga  bagian, yaitu kekuasaan legislatif (legislatif power), kekuasaan eksekutif (exekutive power), dan kekuasaan federatif (federative  power). 38 Kekuasaan  legislatif  adalah
Jazim  Hamidi,  Mohammad  Sinal,  Ronny  Winarno,  Any Suryani,  I  Ketut  Sudantra,  Mariyadi,  Tunggul  Anshari  S.  Sinaga, Teori Hukum Tata Negara , A Turning Point of The State, Salembaga Humanika, Jakarta, 2012, hlm. 118.
37 Moh.  Kusnardi,  Bintan  R.  Saragih, Ilmu  Negara ,  Cetakan Ketujuh, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 69.
38 Ibid.
Syafriadi . Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme
kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang dan kekuasaan lain harus tunduk pada kekuasaan ini. Kekuasaan eksekutif meliputi kekuasaan melaksanakan atau  mempertahankan  undang-undang,  termasuk mengadili.  Kekuasaan  federatif  adalah  kekuasaan yang  meliputi  semua  yang  tidak  termasuk  dalam kewenangan kekuasaan legislatif dan eksekutif, yang meliputi kekuasaan keamanan negara, urusan perang, dan  damai  dalam  kaitannya  dengan  hubungan  luar negeri.  Dari  ketiga  kekuasaan  tersebut,  kekuasaan eksekutif  dan  federatif  harus  ada  pada  tangan  yang sama  dan  harus  ada  supremasi  kekuasaan  legislatif atas kekuasaan yang lain. 39
Locke  menyerahkan  peran  pembatasan  kepada badan  legislatif  untuk  menghindari  jebakan  dalam masalah  kedaulatan  dengan  mendeskripsikan legislatif  sebagai  pengawas  (trustee)  hukum  bagi rakyat. Dengan demikian badan ini secara sah dapat mengklaim memiliki supremasi politik sebagai pewaris dari kedaulatan tersebut. Menurut Locke, ada empat pembatasan kekuasaan legislatif, yakni : 40
1.  Ia  wajib  mengikuti  hukum  alam  yang  menjadi hukum  abadi  bagi  semua  orang,  baik  pembuat hukum atau orang lain.
2.  Ia  harus  bertindak  sesuai  dengan  hukum  dan tidak  boleh  sewenang-wenang.  Karena  semua kekuasaan yang dimiliki pemerintah hanya demi kebaikan masyarakat di mana kekuasaan tersebut tidak  boleh  dijalankan  secara  arbitrer  dan sekehendaknya sendiri, maka ia harus dijalankan dengan hukum yang ditetapkan dan diundangkan sehingga  rakyat  dapat  tahu  kewajiban  mereka, dan merasa aman dan terjamin dalam naungan hukum  tersebut,  dan  demikian  juga  bagi penguasa,  mereka  harus  berada  dalam  batas- batas kekuasaan tersebut.
39 Jazim  Hamidi  dkk. Teori  dan  Politik  Hukum  Tata  Negara, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 46-47.
40 Henry  J.  Schmandt, Filsafat  Politik,  Kajian  Historis  Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, A. History of Political Philosophy, (Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, penerjemah), Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 340-341.
3.  Ia  tidak  bisa  menetapkan  pajak  terhadap  harta milik  rakyat  tanpa  persetujuan  mereka.  Benar bahwa  pemerintah  tidak  dapat  kuat  tanpa dukungan  pembiayaan  yang  besar,  dan  sudah semestinya  bagi  setiap  orang  yang  menikmati perlindungan pemerintah mengeluarkan sebagian dari  kekayaannya  untuk  tetap  berlangsungnya perlindungan  tersebut.  Tetapi  pajak  itu  harus dengan  persetujuannya,  yaitu  persetujuan mayoritas,  yang  mereka  berikan  sendiri  atau melalui wakil-wakil yang mereka pilih.
4.  Ia  tidak  mendelegasikan  kekuasaan  membuat hukum  kepada  pihak  lain.  Kekuasaan  legislatif, karena berasal dari pemberian positif rakyat yang bersifat  sukarela,  tidak  dapat  dijalankan  kecuali menurut  apa  yang  ditetapkan  oleh  pemberian positif  tersebut,  yang  hanya  berupa  membuat hukum, dan bukan membentuk badan pembuat undang-undang,  legislatif  tidak  mempunyai kekuasaan  untuk  memindahkan  kekuasaan mereka  membuat  hukum  dan  menyerahkannya kepada pihak lain.
Sejarah konstitusionalisme di pelbagai dunia telah terukur pada wilayah spasio-temporal. Constitution of Athens karya Aristoteles, menggambarkan potret ket- atanegaraan dan cita-cita konstitusi dalam memban- gun konstitusionalisme. Dalam pandangan Aristoteles, terdapat ‘right constitution’ dan ‘wrong constitution’ dengan ukuran kepentingan bersama. Apabila konsti- tusi diarahkan untuk tujuan mewujudkan kepentingan bersama,  maka  konstitusi  itu  disebutnya  konstitusi yang  benar,  demikian  pula  sebaliknya.  Ukuran  baik- buruknya  sebuah  konstitusi  bagi  Aristoteles  terletak pada prinsip political rule, by virtue of its specific na- ture, is essentially for the benefit of the ruled. 41
Meski ide konstitusi identik dengan ide konstitu- sionalisme,  namun  gagasan  tentang  konstitusi  tidak setua gagasan konstitusionalisme. Pada masa Romawi Kuno, kata constitutio hanya sekedar memiliki makna sebagai  tindakan  pemerintahan,  tidak  ada  sangkut- pautnya dengan konstitusi—dalam terminologi mod-
Zainal Arifin Mochtar, Konstitutionalisme Populis, isnuansa. blogspot.com, 4 November 2009. Diakses 2 Juni 2012.
ern.  Setelah  berkembangnya  paham  konstitusional- isme, baru kemudian berkembang pula ide konstitusi sebagai hukum dasar— fundamental law , yang bertugas menegakkan  unsur-unsur  dari  konstitusionalisme. Dalam  pandangan  Jimly  Asshiddiqie,  keseluruhan prinsip  negara  hukum  haruslah  dirumuskan  dalam konstitusi, baik dalam arti tertulis dalam satu naskah UUD maupun dalam arti tidak tertulis. Paham konsti- tusional ini dalam sejarah pemikiran hukum tata ne- gara biasa disebut dengan konstitusionalisme yang di zaman sekarang dianggap sebagai satu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern.
Basis  pokok  konstitusionalisme  adalah  kesepa- katan  umum  atau  persetujuan  ( consensus )  di  antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan  dengan  negara.  Organisasi  negara  diper- lukan  masyarakat  agar  kepentingan  mereka  dapat dilindungi  melalui  pembentukan  dan  penggunaan mekanisme  yang  disebut  negara. “Constitutionalism is  an  institutionalized  system  of  effective,  regularized  re- straints  upon  governmental  action ”,  kata  C.J.  Friedrich sebagaimana dikutip asshiddiqie.
Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusio- nalisme  umumnya  dipahami  bersandar  kepada  tiga elemen kesepakatan (consensus) , yaitu: 45
1.  Kesepakatan  tentang  tujuan  atau  cita-cita bersama (the  general  goals  of  society  od general  acceptance  of  the  same  philosophy  of government) .
2.  Kesepakatan  tentang the  rule  of  law sebagai landasan  pemerintahan  atau  penyelenggaraan negara (the basis of government).
3.  Kesepakatan  tentang  bentuk  institusi  dan prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures).
Wahyudi  Djafar, Sejarah Konstitusionalisme, wahyu- didjafar.net, 26 Januari 2012. Diakses 2 Juni 2012.
Jimly Asshiddiqie, Negara Konstitutional, http://www.jimly. com . Diakses 3 Juni 2012. Ibid.
45 William G. Andrews dalam Jimly Asshiddiqie, Konstitusi.... , Op .Cit ., hlm. 21.
Kesepakatan (consensus) pertama  berkenaan dengan  cita-cita  bersama,  sangat  menentukan tegaknya  konstitusi  dan  konstitusionalisme  di  suatu negara,  sebab  cita-cita  bersama  mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama masyarakat yang hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh  karena  itu,  untuk  menjamin  kebersamaan diperlukan  perumusan  tentang  tujuan  atau  cita- cita  bersama  yang  biasa  disebut  dengan  falsafah kenegaraan  atau staatsidee (cita  negara)  yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms kalimatun  sawa di  antara  sesama  warga masyarakat.
Kesepakatan  kedua  adalah  kesepakatan  bahwa basis  pemerintahan  didasarkan  atas  aturan  hukum dan  konstitusi.  Konsensus  ini  juga  sangat  prinsipil, karena  dalam  setiap  negara  harus  ada  keyakinan bersama  bahwa  apapun  yang  akan  dilakukan  harus didasarkan  pada rule  of  the  game yang ditentukan bersama.  Istilah  yang  biasa  digunakan  adalah the rule of law 47 yang dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Kesepakatan ketiga adalah dengan  (a)  bangunan  organ  negara  dan  prosedur- prosedur yang mengatur kekuasaannya, (b) hubungan- hubungan antarorgan negara itu satu sama lain, serta (c)  hubungan  antarorgan  negara  itu  dengan  warga negara.
Franz  L.  Neumann,  ahli  hukum  Jerman,  dalam “The  Rule  of  Law,  Political  Theory  and  The  Legal Untuk kasus Indonesia, Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa dasar-dasar  filosofis  yang  dimaksudkan  adalah  Pancasila,  yang berarti  lima  sila  atau  lima  prinsip  dasar  untuk  mencapai  atau mewudkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa, (ii) Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab,  (iii)  Persatuan  Indonesia, (iv) Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,  dan  (v)  Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh  Rakyat  Indonesia.  Kelima  sila  tersebut  dipakai  sebagai dasar  filosofis  ideologis  untuk  mewujudkan  empat  tujuan  atau cita-cita  ideal  bernegara,  yaitu  :  (i)  melindungi  segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) meningkatkan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.
47 Di Amerika Serikat istilah ini dikembangkan menjadi The Rule of Law, and not of Man untuk menggambarkan bahwa hukumlah yang memerintah atau memimpin suatu negara, bukan manusia atau orang.
Syafriadi . Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme
System in Modern Society” seperti dikutip dari Albert Hasibuan menyatakan, suatu negara yang memenuhi persyaratan  modern  harus  mempunyai  dua  sifat dasar,  yakni pertama ,  adanya  wilayah  kedaulatan atau sovereignty ,  dan kedua, adalah  hidup  serta berkembangnya kebebasan dalam kedaulatan itu. 48

## Penutup
Konstitusi  merupakan  dokumen  sebuah  Negara yang  mencerminkan  prinsip  dan  fungsi  dalam mengatur  tata  cara  bekerjanya  lembaga-lembaga Negara.  Sementara  konstitusionalisme  adalah pemikiran  yang  menghendaki  adanya  pembatasan- pembatasan  kekuasaan  dalam  sebuah  Negara  agar tidak terjadi abuse of power dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Dengan  demikian  konstitusi  dan konstitusionalisme menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah Negara.

## Daftar Pustaka
Albert Hasibuan, Rule of Law, Rechtsstaat dan Demo- krasi , dalam T. Mulya Lubis, Aristides Katoppo (penyunting), Yap  Thiam  Hien,  Pejuang  Hak Asasi Manusia , Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Tata Negara, Perubahan Undang  Undang  Dasar ,  PT.  Tatanusa,  Jakarta, 2009.
------------------------------, Konstitutionalisme,  bnpds. wordpress.com,  7  Maret  2000.  Diakses  1  Juni 2012.
Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.
Dedi  Ismatullah,  Beni  Ahmad  Saebani, Hukum  Tata Negara , Refleksi  Kehidupan  Ketatanegaraan di  Negara  Republik  Indonesia, Pustaka  Setia, Bandung, 2009.
48  Albert Hasibuan, Rule of Law, Rechtsstaat dan Demokrasi , dalam T. Mulya Lubis, Aristides Katoppo (penyunting), Yap Thiam Hien, Pejuang Hak Asasi Manusia , Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 101.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia ,  Edisi  Ketiga  Balai  Pustaka, Jakarta,2007.  Bagir  Manan, Pertumbuhan dan  Perkembangan  Konstitusi  Suatu  Negara , Mandar  Maju,  Bandung,  1995.  Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1989.
Henry J. Schmandt, Filsafat Politik, Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, A. History of Political Philosophy, (Ahmad Baidlowi dan  Imam  Bahehaqi,  penerjemah),  Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
Jazim Hamidi, Mohammad Sinal, Ronny Winarno, Any Suryani,  I  Ketut  Sudantra,  Mariyadi,  Tunggul Anshari  S.  Sinaga, Teori  Hukum  Tata  Negara , A  Turning  Point  of  The  State, Salembaga Humanika, Jakarta, 2012.
Jazim  Hamidi  dkk. Teori  dan  Politik  Hukum  Tata Negara, Total Media, Yogyakarta, 2009.
Jimly Asshiddiqie, Negara Konstitutional, http://www. jimly.com . Diakses 3 Juni 2012.
Jimly  Asshiddiqie, Membangun  Budaya  Sadar berkonstitusi, dalam  Satya  Arinanto,  Ninuk Triyanti (ed.), Mamahami Hukum dari Konstruksi Sampai  Implementasi ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, Cetakan Kedua: Januari 2011.
Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi dan  Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan  Pertama,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2010
K.C. Wheare, Konstitusi Konstitusi-Konstitusi Modern, Modern  Constitutions  ( terjemahan,  Imam Baehaqie), Nusa Media, Bandung).
L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Oetarid Sadino,  penerjemah),  Cetakan  Ketigapuluh empat Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.
Moh.  Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Djokosutono, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
Moh.  Kusnardi,  Bintan  R.  Saragih, Ilmu  Negara , Cetakan Ketujuh, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
Padmo Wahjono, Ilmu Negara, Cetakan Ketiga, IND- HILL-CO, Jakarta, 2003.
Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern (Law and Modern Society:  Toward  a  Criticism  of  Society  Theory, Dariyanto  dan  Sri  Widowatie,  penerjemah), Cetakan  Keempat,  Nusa  Media,  Bandung,
2010.
Sri  Soemantri  M, Susunan  Ketatanegaraan  Menurut UUD  1945  dalam  Ketatanegaraan  Indonesia Dalam  Kehidupan  Politik  Indonesia ,  Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
Sri Soemantri Martosoewignyo, Prosedur dan Sistem Perubahan  Konstitusi, Penerbit  Alumni, Bandung, 1984.
Titik  Triwulan  Tutik, Konstruksi  Hukum  Tata  Negara Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945, Cetakan  Pertama,  Kencana  Prenada  Media
Group, Jakarta, 2010.
Wahyudi  Djafar, Sejarah  Konstitusionalisme, wahyu- didjafar.net, 26 Januari 2012. Diakses 2 Juni 2012.
Zainal  Arifin  Mochtar, Konstitutionalisme  Populis, isnuansa.blogspot.com,  4  November  2009. Diakses 2 Juni 2012.
Syafriadi . Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme