## JURNAL WIDYA BHUMI

## PERAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM  PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Zahril Trinanda Putra 1* , Aristiono Nugroho 2 , Ahmad Nashih Luthfi 2
1 Kantor Pertanahan Kota Dumai Provinsi Riau
2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta
1* Corresponding author: zahril.trinanda.putra@gmail.com

## ABSTRACT
The  implementation  of  agrarian  reform  to  date  has  not  been  maximized  due  to  the  existence  of sectoral  egos  and  lack  of  coordination  between  related  sectors  /  ministries.  The  institutional formation  of  the  GTRA  is  expected  to  be  able  to  unite  across  sectors  of  the  relevant  ministries  / institutions. In Central Lampung Regency there are many land issues on HGU land and transmigration land which will later become the priority location of the Agrarian Reform Land (TORA). The Central Lampung BPN target  in 2020 as many as 3,000 plots of land will be distributed to the public. It is hoped that the existence of GTRA can support the achievement of these targets. This study aims to determine  the  role  of  GTRA,  obstacles  and  how  to  overcome  obstacles  in  implementing  agrarian reform  in  Central  Lampung  Regency.  The  research  method  used  is  qualitative  with  a  descriptive approach. The results showed that budget limitations and the existence of an institutional sectoral ego  led  to  impeded  implementation  of  asset  management  and  access  structuring.  A  strong commitment from all GTRA implementers is needed in carrying out all agrarian reform programs. If not, the GTRA will be the same as the previous institution which only changed its name.
Keywords : Agrarian Reform, GTRA, TORA.

## INTISARI
Pelaksanaan reforma agraria sampai saat ini belum maksimal dikarenakan adanya ego sektoral dan kurangnya koordinasi antara lintas sektor kementerian/lembaga terkait. Pembentukan kelembagaan Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  (GTRA)  diharapkan  mampu  menyatukan  lintas  sektor kementerian/lembaga terkait. Di Kabupaten Lampung Tengah terdapat banyak permasalahan tanah pada tanah HGU dan tanah transmigrasi yang nantinya dijadikan lokasi prioritas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Target BPN Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 sebanyak 3.000 bidang tanah akan direditribusikan ke masyarakat. Harapannya dengan adanya GTRA dapat mendukung capaian target tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran GTRA, kendala dan cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa keterbatasan  anggaran  dan  adanya  ego  sektoral  kelembagaan  menyebabkan  terhambatnya pelaksanaan  penataan  aset  dan  penataan  akses.  Dibutuhkan  komitmen  yang  kuat  dari  seluruh pelaksana  GTRA dalam menjalankan seluruh program reforma  agraria. Jika tidak maka GTRA akan sama saja dengan kelembagaan sebelumnya yang hanya berganti nama.
Kata Kunci : Reforma Agraria, GTRA, TORA.

## A. Pendahuluan
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menempatkan reforma agraria sebagai salah  satu  program  prioritas  nasional  dan  menuangkannya  ke  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019.  Pelaksanaannya diatur lebih jauh dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Dari Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016,
Vol 1, No. 1
April 2021
Received
April 30 th 2021
Accepted May 25 th 2021
kemudian  9  juta  hektar  lahan  negara  ditetapkan  menjadi  target  redistribusi  dan legalisasi aset di bawah payung reforma agraria yang sumbernya dari kawasan hutan dan  luar  kawasan  hutan  (perkebunan).  Selanjutnya  pemerintahan  Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria untuk menjalankan agenda prioritas nasional tersebut.
Pelaksanaan reforma agraria dari masa ke masa di Indonesia telah dilaksanakan, akan  tetapi  ketimpangan  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  serta  konflik  agraria masih ada bahkan cenderung bertambah. Reforma agraria di Indonesia diarahkan untuk  melakukan  perubahan  struktur  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatan  tanah  untuk  menjamin  terwujudnya  keadilan  dan  kepastian  hukum dalam  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  (Nurlinda 2009).  Wiradi  (2000,  181-182)  mengatakan  salah  satu  syarat  kesuksesan  pelak- sanaan reforma agraria adalah kemauan elit politik penguasa, dalam hal ini presiden memadukan secara lintas sektor/kementerian pelaksana kebijakan. Adapun caranya dengan  membentuk  suatu  kelembagaan  pelaksana  reforma  agraria  di  pusat  dan daerah. Kantor Staf Presiden (2016) menyatakan pembentukan kelembagaan pelak- sana reforma agraria di pusat dan daerah bertujuan untuk memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah serta memampukan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Secara  substantif,  era pemerintahan  Joko  Widodo  dan  Jusuf  Kalla  (Jokowi-JK) tidak lagi mendefinisikan reforma agraria secara sempit, yakni pengaturan kembali atau  perombakan  dan  penataan  struktur  penguasaan  tanah  dengan  pendekatan redis  hak  milik,  akan  tetapi  reforma  agraria  ditempatkan  sebagai  strategi  pem- bangunan Indonesia secara luas dengan pendekatan akses (Salim & Utami, 2019). Capaian  fisik  kegiatan  redistribusi  tanah  di  Kementerian  ATR/BPN  tahun  2019 sebanyak 668.715 bidang (86,82%) dari target sejumlah 770.237 bidang, berasal dari tanah eks-HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya, serta pelepasan kawasan hutan. Adapun target tahun 2020 sebanyak 602.135 bidang di 34 provinsi (kecuali DKI Jakarta dan DIY) di Indonesia, dengan prioritas untuk tanah pertanian dan seba- gian tanah non pertanian (Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2020). Untuk mewu- judkan capaian tersebut tentunya dibutuhkan kelembagaan yang mampu mendu- kung kegiatan redistribusi tanah di Kementerian ATR/BPN. GTRA mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengusulkan dan merekomendasikan lokasi-lokasi yang berpo- tensi  menjadi  TORA  yang  selanjutnya  akan  diredistribusikan  kepada  masyarakat sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Harapannya  dengan  adanya  GTRA  target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bisa dipenuhi.
Kabupaten  Lampung  Tengah  adalah  salah  satu  kabupaten  yang  telah  mem- bentuk GTRA di tingkat kabupaten. Ukuran lahan yang luas serta masih banyak tanah yang belum bersertifikat maupun tanah yang belum memiliki kepastian pemilikan menjadikan Kabupaten Lampung Tengah daerah yang memiliki potensi TORA yang besar.  Selain  itu,  banyak  juga  permasalahan  pertanahan  terkait  tanah  HGU  yang dikuasai  masyarakat  maupun  dari  pihak  HGU  yang  menduduki  tanah  masyarakat banyak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini disebabkan karena distribusi
tanah yang tidak merata di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian juga terdapat permasalahan  terkait  dengan  tanah-tanah  transmigrasi.  Sebagai  contoh  tanah transmigrasi  yang  masuk  kawasan  hutan  di  SP.  3,  tanah  transmigrasi  yang  tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja di Desa Sumber Agung dan Sidodadi serta ada juga masyarakat transmigrasi yang belum mendapatkan jatah lahan pertanian di Desa Sri Mulyo. Belum lagi masalah turunan yang muncul akibat masalah utama menambah berat permasalahan pertanahan di Kabupaten Lampung Tengah. Peran GTRA Kabu- paten  Lampung  Tengah  diharapkan  mampu  menyelesaikan  persoalan-persoalan tersebut  melalui  reforma  agraria  mengingat  lokasi-lokasi  tersebut  merupakan potensi TORA berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018.
Shohibuddin  dkk.  (2007)  dengan  laporan  penelitian  pelaksanaan  uji  coba Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Provinsi Lampung menyebutkan bahwasannya  keberhasilan  pelaksanaan  reforma  agraria  juga memerlukan  kelem- bagaan yang tangguh guna dapat menyelenggarakan tahapan perencanaan, pelak- sanaan dan pengendalian rangkaian kegiatan reforma agraria secara terpadu. Kemu- dian,  Atim  (2008)  juga  melaksanakan  penelitian  mengenai  pelaksanaan  reforma agraria di Provinsi Lampung Tahun 2007. Hasilnya Pelaksanaan reforma agraria di Provinsi  Lampung  tidak  melakukan  penataan  penguasaan  dan  pemilikan  tanah karena  reforma  agraria  tahun  2007  di  Provinsi  Lampung  mencakup  wilayah  yang sempit. Selanjutnya, Luthfi (2018) mengkaji mengenai reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang hasilnya menyatakan bahwa  strategi  pelaksanaan  Reforma  Agraria  ala  Jokowi-JK  melalui  dua  gerbang yaitu dengan Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.
Beberapa  kajian  diatas  cukup  menarik  namun  kajian  mereka  belum  masuk secara  detail  mengenai  isu  kelembagaan  GTRA  yang  hadir  setelah  terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria. Kajian ini akan fokus  pada  persoalan  kelembagaan  GTRA,  kendala  dan  cara  mengatasi  kendala dalam  pelaksanaan  reforma  agraria  di  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Selanjutnya peneliti  juga  akan  menganalisis  dengan  pemikiran-pemikiran  lain,  temuan, perspektif dan teori-teori serta peraturan yang ada untuk mendapatkan kesimpulan.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Sebagai  penelitian  kelembagaan,  dikumpulkan  informasi mengenai  batas  dan  peluang  kelembagaan  yang  tersedia  saat  ini  berupa  Gugus Tugas  Reforma  Agraria.  Informasi  diperoleh  dari  dokumen  tertulis,  foto  dan wawancara.  Metode  penelitian  kualitatif  ini  digunakan  untuk  mendeskripsikan mengenai peran GTRA dalam pelaksanaan reforma agraria. Data yang dikumpulkan kemudian dikategorisasi, diolah dan dianalisa ke dalam beberapa persoalan sebagai berikut:  permasalahan  aset,  pelepasan  tanah  bekas  perkebunan  dan  legalisasi tanah-tanah transmigrasi, penyelesaian konflik, kendala pelaksanaan dan solusi atas kinerja GTRA di Kabupaten Lampung Tengah, serta problematika antara GTRA dan PPL.

## C. Peran GTRA Kabupaten Lampung Tengah
1. Kegiatan GTRA Kabupaten Lampung Tengah
Pelaksanaan reforma agraria dari masa ke masa telah dilaksanakan namun dalam  pelaksanaannya  masih  belum  maksimal.  Ada  dua  faktor  yang menyebabkan  pelaksanaan  reforma  agraria  masih  belum  maksimal.  Pertama, belum  adanya  kelembagaan  yang  secara  khusus  untuk  menjalankan  dan mengembangkan  agenda,  program,  dan  kegiatan  reforma  agraria.  Pada  masa pemerintahan  orde  lama  dan  orde  baru  pelaksanaan  reforma  agraria  hanya sebatas program pemerintah. Panitia Pertimbangan Landreform yang dibentuk pada  orde  lama  juga  belum  mampu  mengatasi  permasalahan  kemiskinan  dan akses  lapangan  pekerjaan.  Baru  pada  masa  pemerintahan  Susilo  Bambang Yudhoyono  dengan  Program  Pembaruan  Agraria  Nasional  (PPAN)  akan  mem- bentuk suatu kelembagaan pengelola reforma agraria yang mengurus, meren- canakan  dan  memberdayakan  penerima  objek  landreform  serta  menjamin tanah-tanah  yang  didistribusikan  produktif,  namun  pelaksanaannya  gagal karena  Kementerian  Kehutanan  dan  Pertanian  tidak  menyetujui  usulan  BPN tersebut.
Kedua,  masih  berkembangnya  sektoralisme  kelembagaan  dan  regulasi dalam  penguasaan  dan  pengelolaan  tanah,  hutan,  dan  kekayaan  alam  lainnya karena  tidak  menjalankan  UUPA  tahun  1960.  Pelaksanaan  reforma  agraria bukan hanya dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang melainkan juga  melibatkan  kementerian/lembaga  lainya.  Setiap  kementerian/lembaga mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan dalam batasan koridor kerja masing-masing. Akibatnya ketika implementasi tugas dan operasional, masing- masing kementerian/lembaga tersebut seringkali overlap bahkan mengalahkan satu  dengan  yang  lainnya.  Ego  sektoral  ini  muncul  akibat  adanya  tuntutan negara  kepada  masing-masing  kementerian/lembaga  untuk  melaksanakan tugasnya dengan seoptimal mungkin.
Masalah kemiskinan, ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah serta sulitnya lapangan pekerjaan adalah problem pokok dan mendasar yang dihadapi masyarakat. Kebijakan reforma agraria pada masa pemerintahan Joko Widodo diarahkan  untuk  mengatasi  ketiga  masalah  tersebut.  Setelah  menjadikan reforma  agraria  sebagai  program  strategi  nasional  tentunya  perlu  dibentuk suatu  kelembagaan  untuk  melaksanakan  program  strategis  nasional  tersebut. GTRA lahir sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria.  GTRA  diharapkan  dapat  menyelesaikan  permasalahan  ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, melaksanakan penataan akses bahkan bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan, antar masyarakat dengan pemerintah.
GTRA dalam menjalankan tugas tentunya tidak mudah. Terdapat tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria oleh GTRA. Sebagaimana kita ketahui bahwa GTRA dalam menjalankan tugasnya  melibatkan banyak kementerian/lembaga.
Apabila setiap kementerian/lembaga merasa terlibat dan mendapatkan manfa- at, maka  kelembagaan  GTRA akan berjalan  dengan baik dan efektif.  Pelibatan berbagai pihak tersebut juga harus didukung dengan tingginya tingkat keperca- yaan  masing-masing  kementerian/lembaga,  sehingga  hubungan  antar  pihak dapat berjalan harmonis dan berkesinambungan. Salah satu indikator kelemba- gaan  yang  berkelanjutan  adalah  dengan  terciptanya  koordinasi,  integrasi,  dan sinkronisasi.  Tantangan  lainnya  ialah  bagaimana  membuat  GTRA  menjadi kelembagaan  bersama  dalam  pelaksanaan  reforma  agraria.  Sebagaimana peneliti ketahui inisiasi pembentukan GTRA adalah dari Kementerian ATR/BPN. Terkait  dengan  pendanaan  juga  melalui  DIPA  kantor  pertanahan.  Kemudian untuk  tugas  pelaksana  harian  GTRA  hampir  seluruh  anggotanya  dari  pejabat kantor  pertanahan.  Hal  ini  tentunya  akan  menimbulkan  persepsi  di  kemen- trian/lembaga  terkait  serta  pemerintah  daerah  bahwasanya  GTRA  adalah kelembagaan di bawah Kementerian ATR/BPN sehingga kementerian/lembaga terkait  serta  pemerintah  daerah  merasa  tidak  bertanggung  jawab  dengan capaian kelembagaan ini.
GTRA Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati  Nomor:  427/KPTS/Setda.I.04/2019  tentang  Tim  Gugus  Tugas  Reforma Agraria Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun  2018  terdapat  sepuluh  tugas  yang  diemban  oleh  tim  GTRA  di  tingkat kabupaten.  Dari  Kesepuluh  tugas  tersebut  dapat  dikerucutkan  menjadi  tiga tugas utama. Pertama melaksanakan penataan aset, kedua melaksanakan pena- taan akses dan yang ketiga memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agra- ria.  Berikut  ini  akan  dibahas  kegiatan  reforma  agraria  di  Kabupaten  Lampung Tengah terkait dengan tiga tugas utama tersebut.

## 1.1. Penataan Aset
Waryanta  (2016)  menjelaskan  penataan  aset  dapat  dilakukan  dengan kehadiran  negara  untuk  memberikan  tanah  kepada  masyarakat  yang  memer- lukan  maupun  penguatan  hak  kepemilikan  atas  tanah  terhadap  tanah-tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat. Selanjutnya, Luthfi (2018) juga menyatakan bahwa  pelaksanaan  reforma  agraria  menyasar  empat  kategori  tanah  yaitu tanah-tanah legalisasi aset, tanah objek reforma agraria (TORA), hutan negara dan  pengelolaan serta pengadaan lahan aset desa. GTRA Kabupaten Lampung Tengah  dalam  melaksanakan  reforma  agraria  menyasar  kategori  TORA.  GTRA Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya menargetkan empat lokasi yang akan dijadikan TORA. Lokasi tersebut antara lain:
1)  Tanah pelepasan eks HGU PT. Gunung Aji jaya No. U.8 seluas ± 92 Ha
Permasalahan  pada  tanah  eks  HGU  PT.  Gunung  Aji  Jaya  disebabkan masyarakat  yang  menguasai  sebagian  tanah  milik  PT.  Gunung  Aji  Jaya. Masyarakat  Desa  Gunung  Haji  mengklaim  telah  menguasai  tanah  tersebut sebelum  HGU  PT.  Gunung  Aji  Jaya  terbit.  Tanah  yang  dikuasai  masyarakat berupa  tanah  pekarangan  dan  tanah  pertanian.  Akibatnya,  sebagian  lokasi
tanah  masyarakat  di  Desa  Gunung  Haji  yang  masuk  pada  lokasi  HGU  PT. Gunung Aji Jaya tidak bisa disertifikatkan.
2) Tanah transmigrasi spontan MKGR tahun 1974 yang tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seluas  ± 2000 Ha.
Permasalahan  utama  pada  lokasi  transmigrasi  spontan  MKGR  tahun 1974  di  Desa  Sumber  Agung  dan  Sidodadi  disebabkan  pihak  MKGR mengusulkan  agar  warga  yang  akan  mensertifikatkan  tanahnya  untuk membayar biaya kompensasi ke MKGR, karena MKGR yang mengurus tanah itu sejak tahun 1970. Sementara itu, kantor pertanahan Kabupaten Lampung Tengah  akan  melaksanakan  pensertifikatan  sesuai  peraturan  dan  petunjuk teknis  yang  ada,  tidak  boleh  ada  persyaratan-persyaratan  tambahan  dari MKGR  seperti  kartu  anggota  dan  biaya  kompensasi.  Kemudian  dari  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  menyarankan  agar  menyelesaikan  terlebih dahulu  masalahnya  antara  MKGR  dengan  warga  Desa  Sumber  Agung  dan Desa  Sidodadi,  selanjutnya  mengumpulkan  alas  hak  dan  dikoordinasikan dengan Disnakertrans Provinsi dan Kabupaten untuk diusulkan sertifikasinya.g
3) Tanah Transmigrasi Bantuan Presiden (Banpres) 1974 di Desa Sri Mulyo Permasalahan pada tanah transmigrasi Banpres 1974 terkait dengan 21 KK di Desa Sri Mulyo yang belum mendapatkan bagian tanah pertanian. Pihak Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  sudah  menyiapkan  lokasi  tanah pertanian dari tanah eks HGU PT. TDA. Namun, tanah eks HGU PT.TDA yang akan  diberikan  kepada  21  KK  di  Desa  Sri  Mulyo  telah  dikuasai  oleh  masya- rakat.  Pihak  masyarakat  meminta  kompensasi  jika  tanah  tersebut  mau diambil  kembali  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi.  Masyarakat meminta kompensasi dikarenakan mereka memperoleh tanah tersebut dari jual beli.
4) Lokasi  SP.3  yang  terindikasi  masuk  dalam  kawasan  hutan  Register  47  Way Terusan
Berdasarkan  informasi  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi  Lampung  dan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Lampung Tengah diketahui bahwa lokasi Way terusan SP.3 seluas ± 350 Ha berada  pada  kawasan  Hutan  Produksi  Tetap  Way  Terusan  Register  47. Gubernur Lampung melalui surat No.591/2241/01/2007 tanggal 31 Oktober 2007  dan  surat  Nomor  591/0505/01/2008  tanggal  12  Maret  2008  telah menyetujui dilakukan tukar-menukar sisa areal pencadangan seluas ± 650 Ha dengan lahan pemukiman transmigrasi SP. 3 seluas ± 350 Ha. Namun sampai saat ini belum dilaksanakan cek lapangan oleh pihak-pihak terkait terhadap areal pengganti seluas ±  650 Ha tersebut.
Pada  pelaksanaannya,  penyediaan  TORA  masih  belum  dilaksanakan secara  optimal.  Dari  empat  lokasi  yang  menjadi  target  penyediaan  TORA, hanya  mampu  dilaksanakan  TORA  untuk  tanah  pelepasan  Eks  HGU  PT. Gunung Aji jaya No. U.8. Berdasarkan hasil survey tim pelaksana harian GTRA
Kabupaten  Lampung  Tengah  pada  lokasi  eks  HGU  PT.  Gunung  Aji  Jaya diperoleh 71 nama yang menguasai tanah seluas 40 Ha yang terdiri atas 21 lokasi  tanah  pertanian  dan  50  lokasi  tanah  pekarangan.  Selanjutnya  pada tanggal  1  Agustus  2019  tanah  Eks  HGU  PT.  Gunung  Aji  jaya  ditetapkan menjadi TORA oleh Tim GTRA Kabupaten Lampung Tengah.
Pelaksanaan  penyediaan  TORA  belum  optimal  terjadi  karena  kegiatan GTRA  Kabupaten  Lampung  Tengah  hanya  dilakukan  untuk  tahun  anggaran 2019 sehingga kepala kantor pertanahan lebih fokus untuk penyedian TORA pada  tanah  yang  clean  and  clear.  Selain  itu  untuk  3  lokasi  lainya  masih terdapat  permasalahan  yang  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  dalam penyelesaiannya  karena  permasalahannya  sudah  terjadi  puluhan  tahun melibatkan  banyak  pihak  baik  dari  instansi  pemerintah  maupun  dari  unsur masyarakat.

## 1.2. Penataan Akses
Reforma  Agraria  merupakan  pengejawantahan  Nawacita  dan  amanat RPJMN yang bertujuan sebagai pilar dalam pemerataan ekonomi bangsa yang selalu  diupayakan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dengan  kegiatan- kegiatan  yang  langsung  ditujukan  kepada  masyarakat,  seperti  kegiatan redistribusi tanah (penataan aset) dan kegiatan pemberdayaan, sosialisasi, dan pelatihan  (penataan  akses).  Arisaputra  (2013)  berpendapat  bahwa  penataan akses  berkaitan  dengan  penataan  penggunaan  atau  pemanfaatan  tanah  yang lebih  produktif  disertai  penataan  dukungan  sarana  dan  prasarana  yang memungkinkan  petani  memperoleh  akses  ke  sumber  ekonomi  di  wilayah pedesaan.  Akses  tersebut  antara  lain  akses  sarana  dan  prasarana  pertanian, pengairan,  jalan,  usaha  tani,  pemasaran  produksi,  koperasi  usaha  tani,  dan perbankan. Pandamdari (2019) juga mengatakan penataan akses dilaksanakan dengan  pola  pemberian  langsung  oleh  pemerintah,  kerjasama  antara masyarakat  yang  memiliki  sertifikat  hak  milik  dengan  badan  hukum  melalui program  kemitraan  yang  berkeadilan  serta  kerja  sama  antara  kelompok masyarakat  yang  memiliki  hak  kepemilikan  bersama  dengan  badan  hukum melalui program tanah dan penyertaan modal.
Pada tanggal 20 November 2019 Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten  Lampung  Tengah  telah  melaksanakan  rapat  koordinasi  yang dilaksanakan  di  Hotel  BBC  Bandar  Jaya,  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Rapat tersebut  dihadiri  oleh  seluruh  Tim  GTRA  Kabupaten  Lampung  Tengah  serta dihadiri oleh perwakilan Desa Gunung Haji Kecamatan Pubian yang merupakan lokasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) tahun anggaran 2019. Melalui rapat tersebut  dapat  disosialisasikan  serta  didiskusikan  terkait  dengan  usulan pembentukan akses Desa Gunung Haji berupa pembuatan jalan, pelebaran jalan, drainase,  pagar  makam,  penerangan  jalan,  gapura  desa  dan  pembentukan kelompok usaha bersama kerajinan tenun tapis khas Lampung.
Selanjutnya,  untuk  pembuatan  dan  pelebaran  jalan,  masyarakat  Desa Gunung Haji yang terkena dampak pembuatan dan pelebaran jalan dengan suka rela  melepaskan  tanahnya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  surat  pernyataan  pele- pasan sebagian hak atas tanah untuk kepentingan umum yang ditandatangani oleh pemilik tanah, saksi yang terdiri atas Kepala Desa Gunung Haji dan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah serta diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan.
Kegiatan penataan akses selanjutnya yang dilaksanakan di Desa Gunung Haji ialah  pembentukan  kelompok  kerajinan  membuat  kain  tenun  tapis  khas Lampung. Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Penataan Pertanahan, Desa Gunung  Haji  memiliki  sumber  daya  manusia  dibidang  pembuatan  kain  tapis, namun  karena  keterbatasan  alat  dan  belum  adanya  sebuah  kelompok  yang dapat  digunakan  sebagai  wadah  penyalur  kemampuan  tersebut  menjadikan kerajinan tapis yang ada di desa tersebut tidak dapat berkembang. Melihat hal tersebut, Tim  GTRA Kabupaten Lampung Tengah mengusulkan kepada kelom- pok  pengrajin  tenun  tapis  di  Desa  Gunung  Haji  untuk  membuat  proposal pengajuan bantuan dana kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah proposal pengajuan dana oleh kelompok Tenun Tapis Gunung Haji  Berkarya  sudah  diteruskan  ke  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  untuk ditindaklanjuti.

## 1.3. Penyelesaian Konflik
Konflik  agraria  adalah  bentuk  konflik  yang  sifatnya  kompleks  dan multidimensi  (Mulyani  2014).  Menurut  Fisher  (2001)  terkait  teori  kebutuhan manusia,  bahwa  konflik  yang  muncul  ditengah  masyarakat  disebabkan  pere- butan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak  terpenuhi  dalam  perebutan  tersebut.  Penyelesaian  konflik  merupakan bagian  dalam  pelaksanaan  reforma  agraria.  Menurut  Rachman  (2013)  konflik agraria  yang  terjadi  dimulai  dengan  pemberian  izin/hak  pemanfaatan  oleh pejabat publik yang mengeksklusi sekelompok rakyat dari tanah, sumber daya alam  dan  wilayah  kelolanya.  Berdasarkan  data  KPA  tahun  2018  sebanyak 807.177  Ha  tanah  dalam  status  konflik.  Sektor  perkebunan  merupakan penyumbang terbesar konflik di Indonesia dengan jumlah 73% dari konflik yang ada. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian tahun 2019 luas kebun sawit di Indonesia mencapai 16.381.959 Ha yang sebagian besar dikuasai oleh badan usaha  besar.  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria memang memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada negara  atas  sumber  daya  agraria  dengan  konsep  yang  dikenal  dengan  hak menguasai oleh Negara (Zakie, 2016). Kemudahan para pemodal untuk mengu- asai  tanah  negara  lambat  laun  terakumulasi  menjadi  ketimpangan  struktur agraria.  Sementara  itu  negara  seringkali  tidak  mengakui  tanah-tanah  yang dikuasai oleh masyarakat di suatu wilayah dari generasi ke generasi.
Reforma  agraria  pada  masa  pemerintahan  joko  widodo  diartikan  sebagai bentuk bagi-bagi sertifikat. Pembagian sertifikat selama ini dilakukan terhadap tanah yang clean and clear. Bila tujuan sertifikasi adalah menyelesaikan konflik agraria,  sertifikat  semestinya  diberikan  kepada  masyarakat  yang  tanahnya berada  dalam  konflik  agraria.  Pada  praktiknya,  penyelesaian  konflik  menjadi berlarut-larut  karena  pemerintah  enggan  memberikan  tanah  yang  disengke- takan  kepada  masyarakat  jika  tidak  mendapat  izin  dari  perusahaan  tersebut. Reforma  agraria  bisa  dijadikan  sebagai  bentuk  atau  pilihan  dari  penyelesaian konflik jika pemerintah mampu melaksanakan sertifikasi pada tanah-tanah yang dalam keadaan konflik. Penyebab terjadinya konflik agraria adalah konsentrasi penguasaan  lahan  di  pedesaan  yang  dikuasai  segelintir  pemodal.  Reforma agraria  bertujuan  menguatkan  hak  atas  tanah  pertanian  desa  dan  melindungi hak kelompok rentan yang termarginalkan. Konflik dan reforma agraria identik karena  keduanya  hadir  apabila  terjadi  ketimpangan  struktur  pemilikan  dan penguasaan tanah.
Penyelesaian konflik yang dilaksanakan oleh Tim GTRA Kabupaten Lampung Tengah masih belum optimal. Menurut Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Tengah,  Tim  GTRA  Kabupaten Lampung Tengah tidak melaksanakan penyelesaian sengketa dan konflik agraria disebabkan karena tidak ada usulan dari masyarakat maupun dari pihak lainnya yang  terkait  dengan  konflik  agraria.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya sosialisasi dari GTRA baik di pusat maupun di tingkat kabupaten/kota mengenai kewenangan  GTRA  dalam  penyelesaian  konflik.  Terkait  dengan  3  lokasi transmigrasi  yang  berpotensi  konflik  juga  tidak  terselesaikan  karena  keterba- tasan waktu yang hanya satu tahun anggaran. Permasalahan di 3 lokasi  trans- migrasi  tersebut  sudah  terjadi  puluhan  tahun  dan  terdapat  permasalahan turunan sehingga membutuhkan banyak waktu untuk penyelesaiannya.
Menurut  Kasi  Penanganan  Masalah  dan  Pengendalian  Pertanahan Kabupaten  Lampung  Tengah  sengketa  dan  konflik  agraria  yang  ditangani  oleh Tim  GTRA  berkaitan  dengan  penyediaan  TORA  dalam  rangka  pelaksanaan reforma  agraria.  Selain  hal  tersebut  maka  penanganan  sengketa  dan  konflik pertanahan  ditangani  oleh  bidang  lima  yaitu  Seksi  Penanganan  Masalah  dan Pengendalian  Pertanahan  yang  diatur  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  11  Tahun  2016 Tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan.  Sampai  saat  ini  peraturan  menteri terkait dengan penanganan sengketa dan konflik agraria yang dilaksanakan oleh Tim  GTRA  belum  terbit  sehingga  masih  membingungkan  terkait  dengan kewenangan penyelesaiannya.

## 2. Kendala Pelaksanaan GTRA di Kabupaten Lampung Tengah
Terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  Gugus  Tugas  Reforma Agraria  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Kendala  tersebut  yaitu:  kurangnya pemahaman  masyarakat,  kurangnya  perhatian  dari  pemerintah  daerah  dalam
pelaksanaan  penataan  akses,  kurangnya  koordinasi  antar  linats  sektor  kelem- bagaan, serta tidak adanya anggaran dalam pelaksanaan GTRA.
a.  Kurangnya Pemahaman Masyarakat
Secara  kelembagaan  unsur  masyarakat  memang  tidak  dilibatkan  secara langsung  dalam  kelembagaan  GTRA  di  tingkat  kabupaten.  Namun  tidak  bisa dipungkiri  bahwasannya  salah  satu  kunci  suksesnya  suatu  kegiatan  yang dilaksanakan  pemerintah  berkat  partisipasi  masyarakat  yang  aktif  dalam mengikuti  setiap  program  yang  ada.  Kurangnya  pemahaman  masyarakat terhadap  pelaksanaan  kegiatan  GTRA  di  Desa  Gunung  Haji  menyebabkan kurangnya  berminatnya  masyarakat  untuk  berpartisipasi  mendukung  kegiatan ini.  Ditambah  lagi  dengan  keadaan  sosial  masyarakat  yang  sebagian  besar bekerja  sebagai  buruh  tani  sehingga  masyarakat  lebih  memilih  untuk  bekerja daripada  mengikuti  penyuluhan  yang  diadakan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah.  Berdasarkan  informasi dari Kepala  Desa Gunung Haji sekitar 75 %  masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani.
b.  Kurangnya Perhatian dari Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Akses
Salah  satu  hambatan  dalam  pelaksanaan  reforma  agraria  oleh  GTRA Kabupaten  Lampung  Tengah  adalah  kurangnya  perhatian  dari  pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan akses yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian  serta  pembangunan  khususnya  di  Desa  Gunung  Haji.  Ada beberapa  faktor  yang  menyebabkan  hal  ini  terjadi.  Pertama,  reforma  agraria bukan prioritas kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini  disebabkan  kurangnya  koordinasi  dan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  reforma  agraria  yang  merupakan program  strategis  pemerintah  pusat.  Ditambah  lagi  ego  sektoral  daerah  yang merasa punya kewenangan lebih untuk mengatur daerahnya sendiri.
Kedua,  tidak  ada  program  khusus  dari  pemerintah  daerah  dalam  hal penataan  akses.  Menurut  Asisten  bidang  Perekonomian  dan  Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah, kegiatan reforma agraria tidak dimasukan dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  sehingga  untuk melaksanakan penataan akses berupa bantuan modal atau bantuan lain harus berkoordinasi  dengan  dinas  terkait.  Sebagai  contoh  di  Desa  Gunung  Haji kelompok tenun tapis mengajukan proposal bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM untuk memperoleh bantuan modal.
Ketiga,  Kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah dalam hal ini presiden langsung mengamanatkan kepada bupati sehingga tidak  ada  lagi  anggapan  bahwa  reforma  agraria  adalah  program  dari Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  melainkan  juga  program  pemerintah daerah.
c.  Kurangnya Koordinasi antara Lintas Sektor Kelembagaan
Salah satu kunci suksesnya pelaksanaan reforma agraria adalah koordinasi yang efektif antara lintas sektor kelembagaan. Berdasarkan  Peraturan Presiden Nomor  86  Tahun  2018  tentang  Reforma  agraria,  pelaksanaan  reforma  agraria merupakan  tugas  dari  seluruh  kelembagaan  kementerian  ataupun  non kementerian serta melibatkan partisipasi masyarakat dan atau akademisi. Pada pelaksanaan reforma agraria oleh GTRA Kabupaten Lampung Tengah, di dalam Surat Keputusan Nomor : 39.Kep-18.03/IV/2019 tentang Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lampung Tengah menyebutkan hanya dua  anggota  dari  pemerintah  daerah  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  harian tugas GTRA. Harusnya di dalam pelaksanaan tugas harian GTRA, juga melibatkan seluruh  anggota  sehingga  pelaksanaan  reforma  agraria  berjalan  lebih  efektif. Akibatnya  terjadi  kurang  koordinasi  antara  lintas  sektor  kelembagaan  dalam menjalankan agenda reforma agraria.
d.  Tidak Ada Anggaran Pelaksanaan Kegiatan GTRA
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018  terkait  anggaran pelaksanaan  reforma  agraria  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam pelaksanaan GTRA di Kabupaten Lampung Tengah terdapat anggaran dari APBN melalui  DIPA  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Anggaran  dari DIPA kantor pertanahan merupakan dana kesekertariatan yang digunakan untuk rapat  koordinasi,  survey  lokasi  TORA  dan  kegiatan  kesekertariatan  lainnya. Sementara anggaran APBD yang digunakan untuk kegiatan penataan akses tidak ada.  Hal  ini  terjadi  karena  agenda  reforma  agraria  bukan  program  prioritas  di Kabupaten  Lampung  Tengah  sehingga  tidak  dimasukan  kedalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Akibatnya GTRA Kabupaten Lampung  Tengah  mengalami  kesulitan  anggaran  dalam  rangka  kegiatan penataan akses.
e.  Kendala Teknis
1)  Terdapat penguasaan tanah melebihi batas maksimum.
Berdasarkan  survey  dari  tim  pelaksana  harian  GTRA  Kabupaten  Lampung Tengah terdapat masyarakat yang memiliki tanah melebihi dari batas maksimum pemilikan  tanah.  Di  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018  pasal  9 ayat  1  menyebutkan  bahwa  objek  redistribusi  tanah  untuk  tanah  pertanian diredistribusi  kepada  subjek  reforma  agraria  dengan  luasan  paling  besar  5  Ha sesuai dengan ketersedian TORA. Sementara di Desa gunung Haji ada 2 warga yang memiliki luasan tanah lebih dari 5 Ha. Masyarakat yang menguasai tanah tersebut mengakui memperoleh tanah tersebut dari jual beli yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Hal ini menjadi kelemahan tersendiri dari pelaksanaan reforma  agraria  yang  didasari  oleh  Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018
karena  dari  awal  masyarakat  sudah  menguasai  tanah  tersebut  sementara Kementrian Agraria dan Tata Ruang hanya melegalisasi apa yang sudah dikuasai masyarakat bukan memberikan tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah untuk digarap.
2)  Terdapat tanah absentee.
Menurut Kasi Penataan  Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah terdapat masyarakat yang memiliki tanah di Kampung Gunung Haji, namun berdomisili di luar lokasi tanah tersebut. Hal ini terjadi karena ada masyarakat yang menjual tanah dibawah tangan kepada orang yang berdomisili di luar kecamatan lokasi tersebut. Sebagian juga ada karena pewarisan dari orang tua mengingat tanah tersebut  sudah  dikuasai  masyarakat  puluhan  tahun.  Dampak  dari  tanah absentee  ialah  kurang  efisiennya  penggunaan  lahan  karena  lahan  tersebut hanya  dijadikan  sebagai  sarana  investasi  dan  akan  dijual  kembali  setelah harganya tinggi.

## 2.1. Solusi Penanganan Kendala
Dalam pelaksanaan penanganan masalah yang dihadapi tim GTRA, tidak saja menjadi perhatian bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan nasional  Kabupaten  Lampung  Tengah,  namun  juga    menjadi  perhatian  dari pemerintah  daerah  dan  lembaga  tinggi  lainnya.  Dibutuhkan  koordinasi  yang sangat  baik  antar  Kementerian/lembaga  maupun  stakeholder  terkait  agar pelaksanaan  penataan  aset  dan  penataan  akses  dapat  berjalan  secara  lebih optimal.  Adapun  langkah-langkah  penanganan  masalah  yang  dilaksanakan sebagai berikut:
a.  Peran  aktif  dari  Pelaksana  Harian  GTRA  untuk  memberikan  pemahaman kepada masyarakat dengan mengadakan diskusi ataupun konsultasi terkait pelaksanaan reforma agraria yang dilaksanakan di balai Desa Gunung Haji ataupun menggunakan media komunikasi.
b.  Secara aktif menjalin kerja sama dengan stake holder terkait, seperti Dinas Koperasi  dan  UKM,  Dinas  Perdagangan,  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan Kawasan  Pemukiman,  Dinas  Pertanian,  Tanaman  Pangan  dan  Holtikultura perlu  dilaksanakan  dalam  rangka  penataan  akses.  Hal  ini  menjadi  penting karena  reforma  agraria  belum  dimasukan  kedalam  RPJMD  Kabupaten Lampung  Tengah.  Harapannya  setelah  dilaksanakan  kerja  sama,  stake holder terkait bisa memberikan bantuan sesuai dengan program yang ada dimasing-masing kelembagaannya.
c.  Terkait dengan kurangnya koordinasi antara lintas sektor kelembagaan dan tidak adanya anggaran pelaksanaan kegiatan GTRA, harusnya dalam hal ini ketua GTRA di tingkat kabupaten yaitu bupati Kabupaten Lampung Tengah berperan aktif mensosialisasikan dan mendorong agenda reforma agraria. Bupati  sebagai  kepala  daerah  juga  mempunyai  kewenangan  untuk menjadikan  reforma  agraria  sebagai  program  khusus  pemerintah  daerah
sehingga  untuk  pendanaan  dicantumkan  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
d.  Solusi Teknis
1)  Sosialisasi Batas Maksimum pemberian TORA
GTRA  Kabupaten  Lampung  tengah  selain  melaksanakan  sosialisasi pelaksanaan  GTRA  juga  melaksanakan  sosialisasi  mengenai  batas  maksi- mum  pemberian  TORA.  Hal  ini  dilakukan  karena  terdapat    warga  yang menguasai  tanah  pertanian  lebih  dari  5  Ha  sedangkan  didalam  Peraturan Presiden  Nomor  86  Tahun  2018  tentang  Reforma  Agraria  maksimum diberikan 5 Ha sesuai dengan ketersedian TORA. Selanjutnya setelah dilak- sanakan  sosialisasi,  untuk  warga  yang  menguasai  tanah  kelebihan  maksi- mum diharapkan mau melepaskanya dan selanjutnya akan diredistribusikan kepada  subjek  reforma  agraria  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
2)  Sosialisasi terkait Tanah Absentee
Sosialisasi  terakhir  yang  dilaksanakan  oleh  tim  GTRA  Kabupaten Lampung  Tengah  yaitu  mengenai  tanah  absentee.  Di  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  pasal  3  menyebutkan  bahwa  pemilik tanah  pertanian  yang  bertempat  tinggal  di  luar  kecamatan  tempat  letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada  orang  lain  di  kecamatan  tempat  letak  tanah  itu  atau  pindah  ke kecamatan  letak  tanah  tersebut  kecuali  jarak  kecamatannya  berbatasan antara pemilik dan tanahnya, sehingga masih dimungkinkan untuk menger- jakan  tanah  tersebut  secara  efisien.  Berdasarkan  peraturan  tersebut  tim GTRA  tetap  memasukan  subjek  TORA  yang  tanahnya  absentee  dengan membuat  surat  pernyataan  bermaterai  yang  menyatakan    bahwa  pemilik tanah dalam waktu 6 bulan akan berpindah ke kecamatan letak tanah atau dialihkan ke orang lain yang berada di kecamatan letak tanah tersebut.

## 3. Analisa Peran GTRA Kabupaten Lampung Tengah
Secara umum pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Lampung Tengah berjalan  dengan  cukup  baik.  Berdasarkan  informasi  dari  Kasi  Penataan Pertanahan  realisasi  anggaran  GTRA  sebesar  74,67%  dari  keseluruhan  total anggaran DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah. Ada beberapa catatan  yang  cukup  penting  yang  perlu  dibahas  agar  pelaksanaan  reforma agraria  khususnya  di  Kabupaten  Lampung  Tengah  berjalan  lebih  baik  lagi. Pertama  terkait  dengan  anggaran  pelaksanaan.  Anggaran  pelaksanaan  GTRA Kabupaten  Lampung  Tengah  hanya  dibebankan  DIPA  Kantor  Pertanahan. Padahal  GTRA  Kabupaten  Lampung  Tengah  diketuai  oleh  bupati  akan  tetapi tidak  ada  anggaran  khusus  dari  pemerintah  daerah  untuk  pelaksanaan  GTRA Kabupaten  Lampung  Tengah.  Jika  dilihat  dari  Peraturan  Presiden  Nomor  86 Tahun  2018  Pasal  27,  terkait  dengan  pendanaan,  dibebankan  pada  APBN  dan APBD  serta  sumber  lain  yang  sah  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.  Selanjutnya,  apabila  kita  merujuk  pada  pelaksanaan  GTRA  di Kabupaten  Sanggau  yang  dikategorikan  berhasil,  reforma  agraria  menjadi program  khusus  pemerintah  daerah  sehingga  pendanaan  dicantumkan  pada RPJMD  Kabupaten  Sanggau.  Hal  ini  tentunya  biasa  dijadikan  rujukan  dalam pelaksanaan  GTRA  di  tingkat  kabupaten  sebagai  bukti  keseriusan  pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan reforma agraria.
Kedua mengenai realisasi capaian GTRA Kabupaten Lampung Tengah. Dari keempat  lokasi  tersebut  hanya  pelepasan  tanah  eks  HGU  PT.  Gunung  Aji  Jaya No.  U.8  seluas  ±  92  Ha  yang  terealisasi.  Menurut  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah hal ini terjadi karena keterbatasan waktu pelaksa- naan yang hanya satu tahun anggaran sehingga Tim GTRA Kabupaten Lampung Tengah terfokus pada lokasi yang dalam penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu  yang berlarut-larut. Penyelesaian permasalahan agraria bukanlah suatu hal yang mudah untuk diselesaikan. Apalagi permasalahan tersebut telah terjadi puluhan tahun dan juga menimbulkan masalah baru. Butuh waktu yang cukup panjang dan konsistensi dari Tim GTRA untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Ketiga,  Penataan  akses  yang  belum  optimal.  Penataan  akses  merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan reforma agraria. Pelaksa- naan  penataan  akses  di  Desa  Gunung  Haji  belum  optimal  disebabkan  oleh karena  agenda  reforma  agraria  tidak  menjadi  program  khusus  pemerintah daerah  yang  dimasukan  ke  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah (RPJMD) sehingga kegiatan penataan akses yang sejatinya membutuh- kan  dana  yang  besar  tidak  hanya  mengandalkan  dana  dari  pemerintah  pusat tetapi juga dana dari pemerintah daerah.
Kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Tim  GTRA  Kabupaten  Lampung  Tengah masih  sebatas  pembentukan  organisasi,  infrastruktur  dan  pembinaan  semen- tara kegiatan permodalan, kemitraan dan pemasaran belum berjalan. Seharus- nya dengan adanya petunjuk teknis pemberdayaan hak atas tanah masyarakat dapat  mempermudah  Tim  GTRA  untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang seharusnya  dilaksanakan  dalam  rangka  penataan  penataan  akses.  Menurut Rohman  (2019)  penataan  akses  merupakan  sebuah  proses  menjadi  bukan sekedar  proses  instan  dimana  di  dalamnya  terdapat  3  tahapan  yaitu  penya- daran, pengkapasitasan dan pendayaan.
Keempat  terkait  dengan  penerima  TORA  yang  melebihi  batas  maksimum. Hal  ini  terjadi  karena  proses  pemberian  tanahnya  tidak  dibagi  oleh  tim  GTRA melainkan didasarkan pada riwayat penguasaan tanahnya. Objek TORA  meru- pakan  tanah  pelepasan  HGU  dan  telah  dikuasai  masyarakat  selama  puluhan tahun.  Selanjutnya,  Tim  GTRA  hanya  melegalisasi  tanah  yang  sudah  dikuasai masyarakat. Dasar penetapan subjek tanah adalah surat pernyataan penguasa- an fisik bidang tanah. Proses ini mirip sekali dengan kegiatan legalisasi aset yang sekarang disebut Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 Pasal 9 yang  menyebutkan  bahwa  objek  redistribusi  tanah  diberikan  kepada  subjek reforma agraria maksimal 5 Ha sesuai dengan ketersedian TORA.
Kelima  terdapat  subjek  yang  menolak  disertifikatkan  walaupun  tanahnya sudah  ditetapkan  menjadi  TORA  oleh  Tim  GTRA  Kabupaten  Lampung  Tengah. Data  daftar  nama  awal  yang  ditetapkan  oleh  Tim  GTRA  terdiri  atas  71  bidang tanah  yang  selanjutnya  ditetapkan  menjadi  TORA.  71  bidang  tanah  tersebut terdiri  atas  21  lokasi  tanah  pertanian  dan  50  lokasi  tanah  pekarangan. Selanjutnya setelah dilaksanakan identifikasi lagi oleh PPL, hasilnya terdapat 73 bidang  tanah  yang  akan  disertifikatkan  melalui  kegiatan  redistribusi  tanah.  73 bidang tanah tersebut terdiri atas 57 bidang tanah pekarangan dan 16 bidang tanah  pertanian.  Menurut  Kasi  Penataan  Pertanahan  Kabupaten  Lampung Tengah  terjadi  perbedaan  daftar  nama  awal  yang  ditetapkan  oleh  GTRA  dan daftar nama akhir yang ditetapkan oleh PPL karena ada bidang tanah yang belum terdata  dan  ada  juga  yang  menolak  disertifikatkan.  Warga  yang  menolak beralasan karena terdapat permasalahan keluarga sehingga masih belum jelas siapa yang akan menguasai tanah tersebut. Kemudian ada juga  yang  menolak pensertifikatan  tanahnya  karena  batasan  yang  diberikan  oleh  PPL  untuk disertifikatkan  seluas  2  Ha  sementara  mereka  menguasai  lebih  dari  2  Ha. Masalah-masalah  teknis  seperti  ini  seharusnya  tidak  terjadi  apabila  TORA tersebut  diredistribusikan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  224 Tahun 1961 dengan memberikan ganti kerugian. Terhadap TORA hasil pelepasan HGU PT. Gunung Aji Jaya di Desa Gunung Haji yang tidak disertifikatkan status tanahnya  adalah  tanah  negara  namun  tetap  dikuasai  masyarakat  yang menggarapnya.
Beberapa catatan penting di atas mengindikasi bahwa pelaksanaan reforma agraria  oleh  Tim  GTRA  Kabupaten  Lampung  Tengah  masih  belum  optimal. Sejatinya  GTRA  diharapkan  dapat  berbuat  lebih  banyak  dalam  pelaksanaan reforma agraria dengan melibatkan berbagai lintas sektor kementerian/lembaga malah  berkutat  pada  ego  sektoral  masing-masing.  Belum  lagi  permasalahan subjek  reforma  agraria  yang  menolak  disertifikatkan  tanahnya  karena  ada masalah  keluarga sehingga  masih belum jelas  siapa pemiliknya.  Ditambah lagi permasalahan  dalam  pelaksanaan  penataan  aset  terkait  objek  TORA  terdapat tanah absentee dan kelebihan maksimum.

## 4. GTRA, PPL dan PPAN
Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) merupakan suatu kelembagaan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset disertai  penataan  akses.  GTRA  itu  sendiri  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  86  Tahun  2018  Tentang  Reforma  Agraria.  Sebelum  adanya  GTRA pelaksanaan  reforma  agraria  dilaksanakan  oleh  Panitia  Pertimbangan Landreform  (PPL).  PPL  diatur  di  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  55  Tahun 1980  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Penyelenggaraan  Landreform.  Terkait dengan keanggotaannya baik GTRA dan PPL di tingkat kabupaten diketuai oleh bupati.
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018,  GTRA  di  tingkat kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penataan aset, penataan akses dan penyelesaian  konflik.  Sementara  untuk  PPL  yang  diatur  di  dalam  Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 mempunyai tugas melaksanakan penataan aset. Pelaksanaan penataan aset yang dilaksanakan oleh GTRA awalnya dengan cara penyedian TORA. Selanjutnya TORA yang sudah ditetapkan oleh GTRA dilaksa- nakan penataan aset dengan cara redistribusi tanah atau legalisasi aset sesuai dengan  objek  tanah  yang  ditetapkan  menjadi  TORA.  Sementara  PPL  melak- sanakan penataan aset hanya untuk kegiatan redistribusi tanah. PPL selanjutnya melakukan  sidang  Panitia  Pertimbangan  Landreform  untuk  tanah  yang  sudah ditetapkan menjadi tanah objek landreform (TOL).
Menurut Kasi Penataan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, penataan aset yang dilakukan oleh PPL umumnya dilaksanakan pada tanah objek landre- form yang sudah jelas (clean and clear). Sedangkan GTRA melaksanakan pena- taan aset pada tanah objek reforma agraria yang terdapat permasalahan yang akan dicarikan solusi penyelesaiannya. Dalam pelaksanaan GTRA di Kabupaten Lampung Tengah, untuk lokasi yang sudah ditetapkan menjadi TORA maka dilak- sanakan  redistribusi  tanah  oleh  PPL  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Jadi,  terjadi tumpang tindih tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh GTRA tetapi dilaksa- nakan oleh PPL. Hal ini terjadi karena belum jelasnya eksistensi PPL di hadapan GTRA.
Berdasarkan  informasi  dari  Kepala  Subseksi  Landreform  dan  Konsolidasi Tanah,  pelaksanaan  GTRA  Kabupaten  Lampung  Tengah  hanya  dilaksanakan untuk tahun anggaran 2019 sementara PPL Kabupaten Lampung Tengah dilaksa- nakan  setiap  ada  kegiatan  redistribusi  tanah.  Terkait  dengan  Surat  Keputusan Bupati dalam rangka pembentukan GTRA dan PPL tidak perlu diperbarui setiap tahun melainkan diperbarui apabila ada perubahan nomenklatur kelembagaan atau instansi terkait.
Selanjutnya,  jika  melihat  dari  tugas  GTRA  di  dalam  Peraturan  Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menyebutkan salah satu tugas GTRA ialah mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA. Sementara pada pelaksanaanya di Kabupaten Lampung Tengah untuk mewujud- kan  kepastian  hukum  atas  TORA  dilaksanakan  oleh  PPL  dengan  kegiatan redistribusi tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas antara GTRA dan PP. Terjadinya tumpang tindih tugas GTRA dan PPL karena kegiatan redistribusi tanah menggunakan Petunjuk Teknis Landreform Tahun 2019 yang mana  tugas  tersebut  memang  dilaksanakan  oleh  PPL.  Sementara  Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan lebih lanjut terkait dengan mekanisme dan tatakerja baik GTRA pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai saat ini belum ada.
GTRA  di  tingkat  kabupaten  mempunyai  tugas  utama  yaitu  melaksanakan penataan  aset,  penataan  akses  dan  memfasilitasi  penanganan  konflik  agraria.
Dari sisi kewenangan, GTRA mempunyai peran besar dalam pelaksanaan refor- ma  agraria.  Namun  pada  pelaksanaannya,  GTRA  membutuhkan  waktu  dalam menyelesaikan  permasalahan  agraria  yang  begitu  kompleks  dan  melibatkan lintas sektor kementerian atau lembaga terkait. Belum lagi konflik agraria sudah terjadi  bertahun-tahun  lamanya  sehingga  sangat  tidak  relevan  apabila  GTRA hanya dilaksanakan untuk satu tahun anggaran.
Sebagai contoh GTRA Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 yang awal- nya  menargetkan  4  lokasi  untuk  difasilitasi  dalam  penyelesaian  permasalahan agraria  dan  selanjutnya  akan  ditetapkan  menjadi  TORA,  akhirnya  hanya menyelesaikan  1  lokasi  saja  yaitu  di  Desa  Gunung  Haji  dengan  permasalahan penguasaan  tanah  oleh  masyarakat  atas  tanah  HGU  PT.  Gunung  Aji  Jaya sebanyak  71  bidang  tanah.  Sementara  PPL  Kabupaten  Lampung  Tengah  pada tahun 2019 telah melaksanakan redistribusi tanah sebanyak 3.818 bidang tanah. Selanjutnya untuk tahun 2020 GTRA Kabupaten Lampung Tengah tidak ada dan PPL Kabupaten Lampung Tengah menargetkan 2.971 bidang tanah yang akan di redistribusikan  kepada  masyarakat  di  lima  desa.  Apabila  dilihat  dari produktivitasnya dalam melaksanakan redistribusi tanah maka GTRA tertinggal jauh dari PP.
Dari uraian di atas, untuk lebih jelasnya perbedaan GTRA dan PPL peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel berikut ini :
Tabel 1. Perbedaan GTRA dan PPL di Tingkat Kabupaten
No Perbedaan GTRA PPL 1. Keanggotaan -Seluruh unsur pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota -BPN  di tingkat kabupaten /kota
-Unsur Kehutanan di tingkat kabupaten/kota -Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah (BPKAD) kabupaten/kota
-Kepala BPKH provinsi -Unsur masyarakat dan atau akademisi. -Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
-Dinas Pertanian
-Dinas Koperasi dan UKM -Dinas Lingkungan Hidup -BPN  di tingkat kabupaten/kota -Unsur Kehutanan tingkat kabupaten/kota -Kepala Kepolisian Resort Kabupaten/kota
-Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) kabupaten/kota 2. Tugas Penataan aset, penataan akses dan memfasilitasi penyelesaian konflik agraria Penataan Aset 3. Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran Setiap ada kegiatan redistribusi tanah 4. Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980
5. Penataan Aset  Tanah Objek Reforma Agraria
yang terdapat permasalahan yang akan dicarikan solusi penyelesaiannya Tanah Objek Landreform (TOL) yang sudah jelas ( clean and clear ).

## Sumber : Hasil Olahan  Peneliti, 2020
Pada tabel perbedaan antara GTRA dan PPL di atas, dapat dilihat bahwa GTRA di  tingkat  kabupaten  lebih  efektif  dalam  pelaksanaan  reforma  agraria.  Di  sisi keanggotaan GTRA di tingkat kabupaten memiliki keanggotaan yang lebih komplek dibandingkan  PPL  sehingga  dalam  melaksanakan  tugasnya  dapat  mempermudah koordinasi  antara  stakeholder  terkait  mengingat  bahwa  permasalahan  agraria melibatkan  banyak  stakeholder.  Selanjutnya  dari  sisi  kewenangan,  GTRA  memiliki kewenangan  lebih  besar  dibandingkan  PPL  yaitu  melaksanakan  penataan  aset, penataan akses dan memfasilitasi penyelesaian konflik agraria sementara PPL hanya melaksanakan penataan aset.
Pelaksanaan  reforma  agraria  sebelum  masa  pemerintahan  Joko  Widodo  juga dilaksanakan  dengan  nama  Program  Pembaruan  Agraria  Nasional  (PPAN).  PPAN adalah  program  reforma  agraria  yang  dijadikan  bagian  penting  dari  agenda pembangunan  nasional  pada  masa  pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono (Shohibuddin  &  Salim,  2012).  PPAN  dikomandoi  oleh  BPN  RI  kemudian  pelaksa- naannya  dilaksanakan  BPN  di  tingkat  kabupaten.  Kegiatan  PPAN  dilaksanakan melalui  penataan  aset  dan  penataan  akses.  Kegiataan  penataan  aset  melibatkan pihak lain seperti pemerintah daerah dan pihak swasta. Kelemahan program ini yaitu tidak  dibentuk  suatu  kelembagaan  yang  mengatur  kegiatan  reforma  agraria  pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian (Shohibuddin, dkk 2007).
PPAN, PPL dan GTRA ketiganya merupakan program dan kelembagaan reforma agraria yang telah dijalankan di Kabupaten Lampung Tengah. Jika dilihat dari efekti- vitasnya  dalam  melaksanakan  penataan  aset  di  Kabupaten  Lampung  Tengah. Ketiganya  sama-sama  melaksanakan  penataan  aset  pada  lokasi  tanah  yang  sejak awal  dikuasai  masyarakat.  Jadi  PPAN,  PPL  dan  GTRA  hanya  meningkatkan  status tanah yang dikuasai masyarakat. Kemudian jika dilihat dari efektifitas dalam pelak- sanaan  penataan  akses,    PPAN  dan  GTRA  melaksanakan  penataan  akses  bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta. Sementara PPL tidak melaksa- nakan  penataan  akses.  Kemudian  dari  sisi  kekuatan  baik  PPAN,  PPL  dan  GTRA didukung  oleh  kementerian/lembaga  terkait.  Hanya  saja  disini  GTRA  memiliki dukungan lebih menyeluruh dari kementerian/lembaga terkait. Selanjutnya terkait dengan  kelemahan,  di  dalam  PPAN  tidak  dibentuk  suatu  kelembagaan  yang mengatur  kegiatan  reforma  agraria  pada  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengendalian.  Hal  ini  penting  agar  pelaksanaan  reforma  agraria  berjalan  dengan efektif dan untuk menangkal berbagai intervensi dari kepentingan politik. Semen- tara PPL hanya melaksanakan penataan aset. Sementara kelemahan GTRA yaitu sulit untuk  menyatukan  seluruh  kementerian/lembaga  terkait  untuk  bersama-sama melaksanakan kegiatan reforma agraria.

## D. Kesimpulan
1.  Kesimpulan
Pelaksanaan  reforma  agraria  oleh  GTRA  di  Kabupaten  Lampung  Tengah masih  kurang  optimal  karena  karena  keterbatasan  anggaran  dan  adanya  ego sektoral  kelembagaan  serta  kurangnya  komitmen  yang  kuat  dari  seluruh pelaksana GTRA. Terkait dengan kewenangan GTRA di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 yaitu melaksanakan penataan aset, penataan akses dan memfasilitasi penyelesaian konflik agraria, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Lampung Tengah hanya dilaksanakan penataan aset dan penataan akses. Terkait dengan penyelesaian konflik agraria tidak dilaksanakan karena tidak ada usulan dari masyarakat dan pihak lain yang terkait.
Kendala  yang  dihadapi  GTRA  Kabupaten  Lampung  Tengah  dalam  pelaksa- naan reforma agraria yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelak- sanaan    kegiatan  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  (GTRA),  belum  maksimalnya perhatian  dari  dinas-dinas  terkait  kepada  Desa  Gunung  Haji  dalam  rangka kegiatan  penataan  akses,  kurangnya  koordinasi  antara  lintas  sektor  kelem- bagaan,  tidak  ada  anggaran  pelaksanaan  kegiatan  GTRA  dan  adanya  kendala teknis yaitu terdapat penguasaan tanah melebihi batas maksimum dan terdapat tanah absentee pada lokasi sudah ditetapkan menjadi TORA.
Solusi GTRA Kabupaten Lampung Tengah dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan reforma agraria antara lain peran aktif dari pelaksana harian GTRA untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  dengan  mengadakan diskusi  ataupun  konsultasi  terkait  pelaksanaan  reforma  agraria  yang  dilaksa- nakan  di  balai  Desa  Gunung  Haji  ataupun  menggunakan  media  komunikasi kemudian secara aktif menjalin kerja sama dengan stake holder terkait, dalam rangka  kegiatan  penataan  akses.  Selanjutnya,  Bupati  Kabupaten  Lampung Tengah  berperan  aktif  mensosialisasikan  dan  mendorong  agenda  reforma agraria serta menjadikan reforma agraria sebagai program khusus pemerintah daerah sehingga untuk pendanaan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta sosialisasi batas maksimum pemberian TORA dan tanah absentee.
2.  Saran
a.  Kepada  Tim  GTRA  Kabupaten  Lampung  Tengah  perlu  ditingkatkan  lagi komunikasi,  koordinasi  dan  sinergi  antara  pihak-pihak  terkait  atau stakeholder agar  pelaksanaan  reforma  agraria  berjalan  lebih  optimal. Kemudian,  sebaiknya  pelaksanaan  GTRA  di  Kabupaten  Lampung  Tengah dilaksanakan  berkelanjutan  mengingat  masih  banyak  permasalahan  agraria yang bisa dijadikan potensi TORA di Kabupaten Lampung Tengah.
b.  Kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung  Tengah  sebaiknya  agenda reforma agraria yang menjadi program strategis pemerintah pusat dijadikan program  khusus  pemerintah  daerah  yang  dimasukan  kedalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  sehingga  kegiatan
penataan  akses  yang  selama  ini  kurang  mendapat  perhatian  menjadi  lebih maksimal pelaksanaannya.
c.  Kepada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Tengah  agar  konsisten melaksanakan  sosialisasi  terkait  dengan  pelaksanaan  reforma  agraria khususnya dalam penyelesaian konflik sehingga masyarakat nantinya dapat mengusulkan  lokasi-lokasi  yang  terdapat  konflik  agraria  agar  segera diselesaikan.
d.  Kepada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  Badan  Pertanahan  Nasional untuk  segera  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  terkait  dengan  mekanisme dan tata kerja GTRA agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antara GTRA dan PPL.

## Daftar Pustaka
Arisaputra,  M.I.  (2013). ‘Penerapan  prinsip -prinsip  good  governance  dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia’ . Yuridika ,   28 (2), 188-216. Atim, P. (2008). ‘Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Lampung’, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Fisher, S., dkk. (2001). Mengelola konflik keterampilan dan strategi untuk bertindak , The British Council, Jakarta.
Kantor  Staf  Presiden.  (2016). ‘Pelaksanaan  reforma  agraria,  arahan  kantor  staf presiden:  prioritas  nasional  reforma  agraria  dalam  rencana  kerja  pemerintah tahun 2017’ , Jakarta.
Luthfi, A. N. (2018). ‘Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agrari a era joko widodo- jusuf kalla’.  Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan, 4 (2), 141 -142. Mulyani,  L.  (2014).  ‘Kritik  atas  penanganan  konflik agraria  di  Indonesia’,  BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, STPN, Yogyakarta.
Nurlinda,  I.  (2009).  Prinsip-prinsip  pembaruan  agraria:  perspektif  hukum,  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Pandamdari,  E.  (2019).    ‘Harapan  sejahtera  dan  adil  melalui  peraturan  presiden nomor 86 tahun  2018  tentang  reforma  agraria’,  Hukum  Pidana  dan Pembangunan Hukum, 1 (2), 1-6.
Rachman, N. F. (2013). ‘Rantai penjelas konflik -konflik agraria yang kronis, sistemik dan meluas’, Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan, 37 (12), 1-14. Rohman, M. L. (2019). ‘Access reform dalam program reforma agraria : studi kasus desa tahunan  kecamatan  tahunan  Kabupaten  Jepara’,  Journal  of  Politic  and Government Studies, 8(4), 381-390.
Salim, M.N & Utami, W. (2019). Reforma agraria menyelesaikan mandat konstitusi,
STPN  Press, Yogyakarta.
Shohibuddin,  M. dkk.  (2007).  ‘Laporan  penelitia n  pelaksanaan  uji  coba  program pembaharuan agraria nasional di pro vinsi lampung’, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
Shohibuddin,  M.  &  Salim,  M.N.  (2012). Pembentukan  Kebijakan  Reforma  Agraria,
2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan. STPN Press: Yogyakarta Waryanta,  M.  (  2016).  ‘Reforma  agraria  :  momentum  mewujudkan  kemandirian ekonomi masyarakat  kecil  dalam mendukung  ketahanan pangan’, BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2(2), 179-193.
Wiradi, G. (2000.) Reformasi Agraria; Perjalanan Yang Belum Berakhir, INSIST Press, Yogyakarta.
Zakie,  M.    (2016).  ‘Konflik  agraria  yang  tak  pernah  reda’,  Legality  Jurnal  Ilmiah Hukum, 24 (1), 40-55.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok
Agraria.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  tentang  Pelaksanaan  Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
Keputusan  Presiden  Nomor  55  Tahun  1980  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Penyelenggaraan Landreform.
Keputusan Presiden  Nomor 131  Tahun 1961 Tentang  Organisasi Penyelenggaraan Landreform.
Keputusan  Presiden  Nomor  263  Tahun  1964  Tentang  Penyempurnaan  Panitia Landreform  Sebagaimana  Termaksud  Dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  131 Tahun 1961.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Petunjuk Teknis Kegiatan Landreform Tahun 2019.
Petunjuk  Teknis  Pemberdayaan  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  dalam  Skema  Akses Mengikuti Aset atau dalam Skema Aset Mengikuti Akses Tahun 2019.