## MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TEHORU KABUPATEN MALUKU TENGAH (TINJAUAN PROGRAM P3SD)
Maryam Sangadji dan Ummi Duwila Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

## ABSTRACT
Through  the  Village  Law  Number  6  of  2014,  each  village  is  expected  to  play  a  role  in  the  framework  of strengthening the village socially and economically. This study aims to examine the empowerment programs that have been carried out by the Ministry of Villages in Tehoru Village through basic social service programs. The research  objectives  were:  (1)  To  determine  the  process  of  implementing  the  basic  social  service  learning  center program; (2) to determine the model for strengthening the basic social service learning center program. The analysis was carried out using a qualitative method approach. The results showed (1) The program implementation process was carried out in two stages, namely: program preparation and program implementation. These two stages have not been maximal in involving stakeholders, it seems that those involved are people who are close to the king, (2) The  Empowerment  Model  of  physical  and  non-physical  programs  is  the  experience  of  the  community  in management so that the construction expected to be a model of strengthening is from the perspective of the village community Tehoru.
Keyword: Empowerment, Basic Social Learning Center, Qualitative JEL Classification : I38, D83, C25

## PENDAHULUAN
Mendasarkan UU No 6 Tahun 2014 hanya ada dua  konsep  yang  diberikan  batasan  dalan  Ketentuan Umum  Pasal  1,  yakni:  Pembangunan  Desa  dan Pemberdayaan desa. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (pasal 1 angka 8) dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  adalah  upaya mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan masyarakat Desa.
Kegiatan  Prioritas  Bidang  Pemberdayaan Masyarakat      untuk  Pemenuhan  Pelayanan      Dasar Kegiatan-kegiatan   pemberdayaan   masyarakat   yang dapat dibiayai oleh pemerintah bagi Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar antara lain: (1) pengelolaan  kegiatan  pelayanan  kesehatan  masyarakat sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan  dalam  musyawarah  desa,  (2)  pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
Pusat Pembelajaran Pelayanan Sosial Dasar (P3SD) merupakan  salah  satu nama  kegiatan yang melakukan program-program sosial dasar oleh pemerintah melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi  pada  34  Provinsi  di  Indonesia.  P3SD diharapkan,  masyarakat desa akan lebih berdaya melalui ketersediaan sarana prasarana dasar serta diharapkan desa yang  telah  diintervensi  program  akan  menjadi percontohan  bagi  desa  lain  dalam  menggerakan pembangunan  desa  terutama  dalam  pelayanan  sosial dasar.
Untuk  mengetahui keberadaan program yang telah dilakukan oleh  pemerintah  pusat dalam hal ini adalah kementerian desa melalui mtra kerja yang ada di daerah yaitu Universitas Pattimura sebagai pelaksana program di Desa  Tehoru,  maka  penelitian  ini  penting  dilakukan sehingga  tingkat  keefetivan  maupun  ketidakefektifan dalam  proses  maupun  keberlanjutan  di  tingkat masyarakat secara kemandirian dapat diketahui.
Terdapat beberapa program yang dilakukan sejak tahun 2016-2017. Jika pemberdayaan diharapkan akan memuculkan keberdayaan maka setiap program harus ada keterlibatan masyarakat sebagai subjek maupun objek pembangunan  inilah  yang  kemudian  dikatakan pembangunan sebagai sebuah proses yang didalamnya keterlibatan masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan,
monitoring sampai pada evaluasi, sehingga akan diketahui kelebihan  dan  kekuatannya.  Penemuan  kekuatan maupun  kelemahan  dalam  pelaksanaan  program selanjutnya menjadi bahan baku bagi penguatan program lebih  baik  lagi,  sehingga  tujuan  penelitian  ini  akan mengarah  pada  desain  terhadap  penguatan  program pemberdaaan pusat pelayanan sosial dasar.

## LANDASAN TEORITIS

## Pembangunan Pedesaan
Sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan mayoritas masih dalam dalam kondisi miskin.  Di  luar  itu  wilayah  pedesaan  karena  lokasinya masih jauh dari pusat kota/pembangunan-dicirikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi, sedikitnya kesempatan
kerja  di  luar  pertanian  ( non-farm ),  dan  jauh  dari  pasar (Yustika,  2016).  Karena  kemiskinan  pedesaan  lebih mendominasi  dalam  keterpurukan  pembangunan berbagai  para  ahli  seperti  Boeke  yang  terkenal  dengan “Dualisme Ekonomi” menjadi diskursus penting dalam pembangunan pedesaan.
Hasil  penelitian  Boeke  menyimpulkan  bahwa perekonomian  Indonesia  (Hindia  Belanda),  Jawa khususnya  terbagi  dalam  dua  sektor:  tradisional  dan moderen  yang  Saling  tidak  berhubungan.  Untuk mengatasi  ketidakseimbangan  akibat  perekonomian dualistic tersebut, menurut Boeke, sektor tradisional perlu diransang  melalui  insentif  ekonomi  dan  peningkatan teknologi  produksi,  meskipun  hasilnya  tak  akan  segera tampak.
Elis mensarikan   dualisme ekonomi menjadi   isu strategis  pembangunan  pedesaan  merupakan  gagasan pembangunan  pedesaan  seperti  pada tabel di bawah ini.
Tabel (1) Isu Strategis Pembangunan Pedesaan Dekade Isu Strategis
1950-an Modernisasi, model dualisme ekonomi, “keterbelakangan” pertanian, pembangunan komunitas dan petani malas ( lazy peasunts ) 1960-an Pendekatan  transformasi,  transfer  teknologi,  mekanisasi,  penyuluhan  pertanian,  peranan pertumbuhan pertanian, revolusi hijau (awal) dan petani rasional 1970-an Redistribusi  dengan  pertumbuhan,  kebutuhan  dasar,  pembangunan  pertanian  yang  terintegrasi, kebijkan pertanian oleh negara, kredit yang di stimulus oleh negara, bias perkotaan, introduksi inovasi, revolusi hijau (lanjutan) dan pertumbuhan pedesaan yang terkait ( rural growth linkages )
1980-an Penyesuaian struktural, pasar bebas, kebijakan harga yang tepat ( getting price right ), meminimalisasi peran negara ( retreat of the state ), meningkatkan peran NGOs, rapid rural appraisal (PRA), penelitian sistem pertanian ( farming system research ), analisis ketahanan pangan dan kelaparan, pembangunan pedesaan sebagai  proses (bukan produk),  perempuan  dalam pembangunan  dan pengentasan  kemiskinan ( poverty reduction )
1990-an Kredit mikro, parcipatory rural appraisal (PRA), pembangunan perdesaan berorientasi pelaku ( actor ), analisis  stakeholders,  jaringan  pengaman  perdesaan,  jender  dan  pembangunan,  lingkungan  dan kesinambungan ( sustainability ) dan pengurangan kemiskinan ( poverty reduction )
2000-an Penghidupan yang berlanjut ( sustainable livelihoods ), tata kelola yang baik ( good govermance ), desentralisasi, kritik terhadap partisipasi, pendekatan sectoral yang diperluas ( sektor-wide approach ) perlindungan social dan pemusnahan kemiskinan ( poverty eradication ) Sumber: Ellis dan Bigg, 2001.
Program  P3SD,  adalah  mengharuskan  terjadi sustainable  livelihood, tata  kelola  yang  baik,  desentaralisasi, perlu  partisipasi  aktif  masyarakat  sejak  perencanaan program sampai pada monitoring dan mengevaluasi di tingkat kelembagaan desa ( saniri negeri ), hasil akan diketahui jika  kelembagaan  desa  berfungsi  sebagaimana  hasil penelitian Sangadji, Muspida (2019), bahwa perubahan keberdayaan dari program di desa terlihat apabila terjadi evaluasi  rapat saniri negeri .

## Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang  dalam  kondisi  sekarang  tidak  mampu  untuk melepaskan  diri  dari  perangkap  kemiskinan  dan keterbelakangan.  Dengan  kata  lain  memberdayakan adalah  memampukan  dan  memandirikan  masyarakat. Pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat,baik secata individu maupun berkelompok, dalam  memecahkan  berbagai  persoalan  terkait  upaya peningkatan  kualitas  hidup,  kemandirian,  dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan  yang lebih besar dari perangkat pemerintah  daerah  serta  berbagai  pihak  untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
Dalam  konsep  pemberdayaan,  menurut Prijono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada  proses  memberikan  kemampuan  kepada masyarakat  agar  menjadi  berdaya,  mendorong  atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif untuk  mengungkap  fenomena  pengelolaan  program pada P3SD. Pendekatan kualitatif digunakan agar dapat mengkaji interaksi antar para aktor yang terlibat dalam program tersebut.
Analisis  Data  dilakukan  melalui  tahapan:  (1) membuat  manuskrip  dari  setiap  hasil  wawancara,  (2) mengkoding  setiap  jawaban  yang  telah  diberikan  oleh responden (3) mereduksi data terhadap hasil yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian,
(4)
menghubungkan/mengaitkan antar berbagai hasil yang telah  di  peroleh  dilakukan  secara  berulang  untuk mendapatkan  hasil  yang  objektif  dari  perspektif  para aktor/responden

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses  Pelaksanaan  Program  Pusat Pembelajaran Pelayanan Sosial Dasar
Program  harus  dipastikan  dijalankan  melalui mekanisme  yang  sesuai  dengan  tujuan  dari  pemberi Program.  Program  P3SD,  dari  hasil  kajian  dalam pelaksanaannya  memiliki  beberapa  tahapan  yaitu: Tahapan  Persiapan  dan  Pelaksanaan  program  dengan dua bentuk program yaitu program fisik maupun non- fisik.

## Tahapan Persiapan  dan Pelaksanaan Program
A. Persiapan Kegiatan untuk pelaksanaan Program Fisik di lihat secara  proses  dimulai  dari  persiapan  sampai  pada pelaksanaan program yang terdiri dari program fisik yaitu (1). Bantuan paket buku KTSP 2006 pada Sekolah SD Inpres Tehoru, (2). Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Negeri  1  Tehoru, (3).  Pembangunan  2 buah  Paud  di Negeri  Tehoru,  (4).  Bantuan  8  buah  Sumur  Bor, (5). Bantuan Modal Bergulir bagi kelompok usaha ikan asin.
Gambar (1). Partisipasi Masyarakat pada Persiapan Program
Tahapan  persiapan  program  P3SD,  dimulai  dari Kementerian  Desa  bekerjasama  dengan  Universitas Negeri  terpilih  di  Indonesia  dan  Unpatti  di  Maluku, melalui  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat  membentuk  tim  pelaksana.  Gambar  satu menjelaskan  bahwa,  program  yang  direncanakan  tidak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah desa namun di tetapkan secara bersama melalui mekanisme aturan adat (Maryam  Sangadji,  Muspida,  2019)  aturan  adat  dalam kelembagaan desa yaitu Rapat Saniri Negeri , dengan bahasa yang  lain  bahwa  kelembagaan  saniri  negeri  adalah merupakan wadah untuk berpartisipasinya komunitas atau masyarakat. Oleh Prijono dan Pranaka 1996  partisipasi itu menggambarkan sebuah proses. Saniri Negeri merupakan rapat yang dilakukan oleh pemerintah negeri yang di hadiri oleh seluruh masyarakat Pemerintahan negeri ini didalam strukturnya  meliputi  seluruh  kepala-kepala  Soa.  Kepala Soa merupakan perwakilan marga yang terhimpun dalam satu  persekutuan  marga,  yang  diangkat  untuk  masuk
dalam  pemerintahan negeri/desa,  sebagaimana terekam pada kutipan di bawah ini:
“Semua kegiatan di Desa terlebih dahulu Kami rencanakan atau kita tetapkan bersama melalui rapat di tingkat perangkat desa (rapat kecil) kemudian, hasilnya kami bawakan di rapat semua masyarakat desa, di dalam rapat saniri negeri (rapat besar). Untuk di berikan masukan, di tambahkan ataupun dikurangi atau juga memberikan masukan-masukan yang menurut  masyarakat  sangat  urgen  di  lakukan.”  (Hasil Wawancara: Penjabat Desa)
“Kalua tidak dirapatkan program-program di saniri negeri itu pasti ada terjadi masalah antara staf negeri dengan kaor kaor. Apalagi  keadaan  negeri  kita  masih  penjabat  raja.” (wawanacara: Tokoh masyarakat desa)
Dari hasil wawancara  tergambar dengan jelas bahwa semua keputusan apapun harus di musyawarahkan secara
Koordinasi    dan Sosialisasi Tim P3SD (Unpatti) Kepala Pemerintahan Negeri Rapat  Tim  P3SD  dan Pemerintah Negeri Bersama Masyarakat    (Identifikasi Menyeluruh) Pelaksanaan Kegiatan/Program 1. Pembiyaan program Dana Kementerian melalui P3SD 2. Swadaya Masyarakat Permasalahan Sosial Dasar Desa (Identifikasi awal)
Identifikasi Ke dua hasilnya:
(1)  Sosialisasi  Program  pemerintah  dalam meningkatkan  keberdayaan  masyarakat melalui  Program  Pusat  Pelayanan  Dasar (P3SD) (2) Maping Persoalan Mendasar Sosial Dasar di Desa Tehoru (3)  Penetapan  Program  prioritas  sesuai dengan peta masalah
(4)    Komitmen  dalam  pelaksanaan,  melalui beberapa  bagian  program  yang  dapat dilakukan melalui Swadaya Masyarakat
Kementerian Desa UNPATTI
LPPM
Unpatti SK TIM Unpatti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi  Maluku dan
Kabupaten Maluku Tengah P a r t i s i p a s i
M a s y a r a k a t
bersama  melalui  kelembagaan  negeri/desa.  Jika  pranata sosial ini tidak berjalan itu tanda bahwa ada terjadi konflik antar masyarakat dengan pemerintahan negeri atau antar staf  pemerintahan  negeri  atau  antar  staf  pemerintahan negeri dengan raja. Dengan kata lain interaksi sosial dalam kelembagaan  adat  memegang  peran  penting, mengisyaratkan  bahwa  “aturan  adat”  sebagai  symbol adanya  kebersamaan  dalam  menjalankannya.  Jika kebersamaan  luntur  maka  seluruh  keputusan  untuk kegiatan  pembangunan  bagi  masyarakat  mengalami kendala untuk diputuskan secara bersama.

## B. Pelaksanaan Program dan Dampaknya
Pelaksanaan  program  dilakukan  oleh  masyarakat Tehoru,  sejak  perencanaan  sampai  pada  pelaksanaan, sedangkan  pendampingan  dan  monitoring  dilakukan oleh Tim Unpatti. Pelaksanaan program dilakukan sejak tahun  2016  sampai  2017.  Setiap  program  yang  telah dilakukan pada tahun pertama di evaluasi dan dilakukan perencanaan untuk program tahun berikutnya. Dengan mekanisme sebagaimana gambar 1. Untuk mengetahui bagaimana  proses  pelaksanaan  program  yang  dapat menggambarkan  partisipasi  sesuai  dengan  kesepakatan yang  telah  di  putuskan  secara  bersama  pada  rapat  di tingkat masyarakat ( saniri negeri ) tergambar di bawah ini.
1. Pembangunan dua  buah  paud  dan  sarana  di Negeri Tehoru
Negeri  Tehoru  sangat  luas  karena  memiliki dusun oleh  masyarakat  di  sebut  anak  desa,  itu  sebabnya kebutuhan infrastruktur gedung Paud sangat dibutuhkan sehingga  dari  segi  kelayakan  dan  kebutuhan  sarana pendukung layak untuk menjadi tujuan pendidikan anak di usia dini.
Di tahun 2016 melalui program Laboratorium Desa atau  P3SD  membangun  satu  Unit  Paud  di  Negeri Tehoru, yang diberi nama “Paud Nunumahu” sehingga Total sekolah Paud di Negeri Tehoru sudah menjadi 3 unit.  Paud  Nunumahu  telah  mendapat  izin  pendirian dari    pemerintah    Negeri    Tehoru    dengan    nomor surat    izin: 420.2/01/1/2017   dan   telah   terdaftar   pada Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dengan NPSN yaitu: 69962071. Kebutuhan Paud ini terlihat dari jumlah  siswa  yang  melonjak  dari  20  siswa  sejak  awal pendirian di tahun 2016 menjadi 95 siswa di tahun 2018, dan guru bertambah dari 3 guru mejadi 5 guru.
Semua  pendirian  pembangunan  paud  dilakukan oleh masyarakat Tehoru yang didanai oleh Kementerian, sedangkan swadaya masyarakat khususnya orang tua siswa yaitu pada pembuatan pagar sekolah Paud. Guru Paud
berasal dari  (1) sumberdaya yang ada di negeri sehingga memudahkan  untuk  melakukan  proses  pengajaran.  (2) honor  guru paud  diambil  dari  dana  desa yang  saat  ini honornya  hanya  sebesar  Rp  150.000  per  bulan  dan dibayarkan  setiap  tiga  bulan  sekali,  sehingga  sulit mendatangkan guru dari anak desa atau dari desa Tehoru ke anak desa dengan transportasi yang mahal.
“Untuk honor guru Paud Nunumahu di Biayai Oleh Desa Melalui Dana Desa sebesar Rp.150.000 per Orang hal ini yang menjadi Kendala  bagi guru guru karena merasa  gajii pokok sangat  kecil  apalagi dengan tuntutan ekonomi yang semakin besar hal ini juga berpengaruh pada proses mengajar pada Paud Nunumahu  yang  gurunya  jarang  masuk  sekolah dengan pertimbangan gaji yang sangat kecil masalah ini kami sudah usulkan  pada  pemerintah  Negeri agar  gaji  guru  paud  bisa di tambah namun sampai saat ini belum terelisasi” (Wawancara: Ibu BH)
Dari  ungkapan  di  atas  menggambarkan  nilai ekonomi yang diterima oleh guru sangat kecil, dan ini juga berdampak pada keefektifan guru dalam proses mengajar. Namun  kondisi  ini  tetap  seperti  ini  adanya,  diterima sebagai  sebuah  tugas  karena,  pada  kondisi  jumlah penduduk  yang  cukup  tinggi  dan  sulitnya  masyarakat mendapatkan  atau  menciptakan  lapangan  kerja,  maka dengan  gaji  yang  sangat  kecil  tetap  di  terima  karena banyaknya  sumberdaya  yang  mengagngur.  Kecuali sumberdaya manusia yang ada memiliki keahlian lainnya sehingga  tidak  akan  menerima  pekerjaan  sebgaai  guru paud.
“Ya….terpakasa  menerima  saja,  karena  tidak  ada pekerjaan lagi. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saya juga  membuat  kue-kue  untuk  dijual.  Sebagai  tambahan pendapatan. Dengan menjadi guru paud kita juga memiliki hubungan yang luas dengan pemerintah daerah, dengan LSM dan juga dengan pemerintah desa. Melalui berbagai program- program  penguatan  dan  pemberdayaan.  Ini  yang  menjadi modalnya  Kami  tetap  menjadi  guru,  selain  itu,  ini  adalah anak-anak negeri, jadi tidak lain adalah anak kami juga. Sehingga sekolah Paud tetap eksis dan semakin bertambah anak-anak” (Wawancara Guru: M)
Selain sulitnya mendapat pekerjaan, unsur lainnya guru paud  tetap  bertahan  karena  ada  manfaat  lainnya  yang didapatkan menjadi guru paud yaitu: (1) memiliki jaringan dengan Pemerintah daerah dan LSM, (2) mendapatkan manfaat  dalam  jaringan  berupa  penguatan  kapasitas mengajar, kapasitas mengelola usaha ekonomi lainnya (3)
mendapatkan  manfaat  pemberdayaan  ekonomi  dalam mengelola usaha tambahan, (4) mendapatkan dana modal bergulir  dalam  mengembangkan  usaha.(5)  adanya penanam modal sosial yang tinggi dengan mengganggap bahwa anak-anak yang bersekolah adalah bagian dari anak mereka.  Kata  bagian  dari  “anak  anak  mereka”  adalah suatu  bentuk  modal  sosial  dalam  “mengikatkan”  dan “menumbuhkan” hubungan-hubungan diantara masyarakat  desa,  untuk  saling  membantu  dan menguatkan masyarakat desa.
Dari hasil kajian, terlihat bahwa secara kelembagaan paud  dengan pemerintah  desa  belum terbentuk  secara kelembagaan  dalam  sistem  atau  pengaturan  yang terlembaga dengan pengelola paud atau guru yang ada, dari  sistem  pembayaran  honor,  mengatur  pengelolaan pembayaran  sampai  pada  bagaimana  mekanisme perekrutan guru dan pemberhentian, sehingga paud dapat terkelola secara professional bagi peningkatan sumberdaya manusia  secara  dini.  Kondisi  yang  terlihat  juga  karena semua mekanisme pengaturan melalui kelembagaan saniri negeri. Dan hingga saat ini kelembagaan saniri negeri juga masih  terjadi  hubungan  yang  kurang  harmonis  antar pelaksana  tugas  raja  dengan  beberapa  kepala  soa,  atau dengan  kata  lain  masih  terkendala  kepemimpinan  raja yang definitive.
2. Pengadaan Lemari Buku di Negeri Tehoru Keputusan  bersama  pada  rapat saniri  negeri yang menetapkan  kebutuhan  lemari  buku  untuk  digunakan pada kantor desa yang baru. Tujuan penggunaan lemari tersebut untuk meletakan buku-buku bacaan apa saja yang ada di desa. Jika masyarakat datang ke kantor desa, dapat menggunakan  buku-buku  yang  ada  untuk  menambah wawasan masyarakat.
Dari  hasil  kajian,  lemari  buku  tetap  ada  namun kebutuhan buku-buku masih sangat kurang, hanya ada beberapa buku tahun 2016-2017, yang diberikan oleh Tim P3SD.  Padahal  dalam  hasil  perencanaan  bersama diharapkan pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  terkait untuk dapat memberikan kebutuhan buku, majalah sesuai dengan  yang  dibutuhkan  ilmu  pengetahuan  di  tingkat desa.  Seharusnya  pemerintah  desa  tidak  kaku  dengan tujuan  dari  fungsi  rak  buku  yang  diberikan,  bisa  juga dipergunakan  untuk  menaruh  dokumen-dokumen perkantoran lainnya.
“Lemari  masih  kosong  karena  hanya  digunakan  untuk menaruh  buku-buku  bacaan,  pemerintah  desa  harus  bisa (dapat) menggunakannya untuk menaruh dokumen lainnya, sehingga kantor tertata dengan rapi.ada banyak dokumen yang
di taruh pada meja, kalau lemari digunakan sangat bagus. Kondisi ini juga karena pemerintahan desa masih sentral hanya ada  di  PLT  raja.  Jadi  semua  urusannya  hanya  ada  di PLT.”(wawancara: Bpk L. Masyarakat Desa )
“Begitu (seperti itu) sudah semua barang-barang pemerintah negeri karena hanya sebagian kecil pemerintah desa yang tau (mengetahui). Jadi (sehingga) agak susah juga mengatur agar bisa  berfungsi  secara  baik.”  (Wawancara  Salah  satu  Staf pemerintah Desa)
Pernyataan  di  atas  tersirat  makna  bahwa,  (1) pemerintah desa belum fleksibel dalam mempergunakan sarana perkantoran yang  ada  (2)  ada terjadi  penurunan kepercayaan atas kepemimpinan raja. Pada point ke dua jika terjadi hubungan yang kurang harmonis antara staf pemerintahan dengan raja atau antara staf pemerintahan akibat  ketidakseimbangan  fungsi  maka  akan  berwujud menjadi low  trust.  Dan  low  trust akan  melahirkan ketidakseimbangan dalam menjalankan fungsi kelembagaan  baik  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
Kondisi ini yang terjadi oleh karena itu mengingat pemerintahan  negeri  adalah  merupakan  representative kelembagaan  marga  dalam  menjalankan  urusan pemerintahan maka yang harus dilakukan oleh penjabat raja  adalah  (1)  dalam  melakukan  perencanaan  kegiatan pembangunan  harus  melibatkan  seluruh  unsur pemerintahan,  tidak  ada  unsur  like  and  dis  like;  (2) Memfungsikan seluruh staf negeri sesuai dengan fungsi masing-masing.  Sedangkan  yang  dapat  dilakukan  oleh masyarakat  Desa  Tehoru  adalah:  (1)  melakukan  rapat bersama di tingkat soa atau marga, untuk menyalur setiap aspirasi; (2) mendorong fungsi pemimpin marga/kepala soa agar dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsi- fungsi mereka sesuai aturan yang telah ditetapkan di negeri.

## 3.   Merehabilitasi  Ruangan  Perpustakaan  SD Negeri 1 Tehoru.
Ruang perpustakaan pada SD Negeri 1 Tehoru, sudah tidak layak, dan tidak berfungsi, hanya di gunakan sebagai  tempat  penyimpanan  barang.  Dari  hasil  kajian perpustakaan  telah  digunakan  oleh  siswa  siswa  dalam proses  pembelajaran.  Semua  kebutuhan  buku  telah dilengkapi  oleh  pihak  sekolah.  Ruangan  perpustakaan yang bersih dan layak membuat siswa dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik, sebagaimana penuturan di bawah ini.
“Sejak perpustakan di rehabilitasi anak anak murid setelah  jam  istirahat  banyak  yang  masuk  ke
perpustakaan untuk membaca buku.” (Wawancara: Penjaga Perpustakaan Bpk D)
Saya sangat senang ketika perpustakaan sudah lebih baik dan Kami bisa belajar dan membaca buku di perpustakaan  dengan  senang.  Buku-buku  sudah tertata dengan rapi, Saya mudah untuk mencarinya dan  sudah  ada  banyak  buku  sehingga  siswa  lain dapat  menggunakannya  secara  bersamaan” (Wawancara Siswa kelas 5 JS) .

## 4. Pengadaan Paket Buku KTSP 2006 pada SD Inpres Tehoru
Hampir sebagian besar sekolah kurang bahkan ada yang  tidak  memiliki  kelengkapan  buku  KTSP  2006, kondisi  yang  memprihatinkan  apalagi  sekolah-sekolah yang  yang  bukan  sekolah  negeri,  karena  keterbatasan anggaran  sekolah.  Untuk  mewujudkan  kualitas sumberdaya  manusia,  maka  kebutuhan  buku  paket  ini juga menjadi prioritas program P3SD.
Hasil kajian di lapang menujukan bahwa, buku paket yang telah di berikan ke pihak sekolah telah digunakan oleh para siswa dengan cara, menggunakannya pada saat jam  pelajaran  di  maksud  setelah  mata  pelajaran  selesai buku  dikembalikan  masing-masing  ke  tempat penyimpanan sementara di ruang guru. Karena sekolah juga belum memiliki ruang perpustakaan.
5.   Pembuatan  Sumur  Bor  di  Negeri  Tehoru sebanyak  lima buah dan pemasangan  mesin pompa air pada sumur sebanyak tiga buah Kebutuhan  air  bersih  di  negeri  Tehoru  masih sangat terbatas, karena selain daerahnya sangat luas, air dari PDAM yang saat ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk  sering  mendapatkan  airnya  tidak  layak  di konsumsi  pada  musim  hujan  karena  berwarna  dan berbauh  tidak  sedap.  Kebutuhan  air  bagi  penduduk Tehoru  sangat  mendesak  sehingga  kesepakatan  pada tahun  2016  di  rencanakan  program  sumur  bor  pada delapan Rukun Tetangga (RT), delapan RT ini hanya di negeri Tehoru (negeri induk).
“Harapan kedepan jika ada bantuan yang sama maka harus  di  data  warga  yang  benar  benar  membutuhkan bantuan tersebut seperti warga yang belum mamakai Air dari PDAM atau yang tidak memiliki Sumur.” (wawancara bapak E)
Dalam pemanfaatan bantuan sumur bor ini tidak semua  warga  yang  mendapat  bantuan  dapat
menggunakannya dengan baik karena beberapa sumur bor  yang  jangkauannya  jauh  dari  perumahan  warga seperti pada RT 04 dan RT 05 hal ini yang masih menjadi kendala dalam pemanfaatan
“Untuk memanfaatkan   bantan sumur bor yang tidak terpakai harus ada inisiatif dari pemerintah Negeri agar bisa memanfaatkan  bantuan  yang  ada  seperti  buatlah  bak penampung air agar semua warga dapat memanfaatkannya secara bersama sama.” ( wawancara Bapak H)

## 6.   Bantuan Dana Bergulir
Perikanan  merupakan  sektor  ungulan  negeri Tehoru. Tehoru memiki luas lahan tangkap kurang  lebih 30  mil  dan  jangkauan  kedalam  laut  sedalam  30  mil. Kementerian  Desa,  Pembangunan  Dareah  Tertinggal dan  Transmigrasi  melalui  Direktorat  Pelayanan  Sosial Dasar  berupaya  meningkatkan  perekonomian masyarakat  desa  melalui  Program  P3SD  memberikan bantuan  berupa  Pelatihan    Peningkatan    Ekonomi Rakyat  dan  Pemberian  Modal  Usaha Bantuan    modal    usaha    untuk    memperkuat produk  unggulan  di  negeri Tehoru adalah hasil-hasil perikanan Ikan. Dalam wawancara dengan ketua Badan Usaha  Milik  Negeri  (Bumneg)  Tehoru  Bapak  NL mengatakan bahwa:
“Bantuan  yang  diberikan  kepada  6  (enam)  kelompok masing-masing kelompok berjumlah 5 (lima) orang sehingga total keseluruhan penerima bantuan sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Masing-masing kelompok menerima   Rp 5.000.000 (lima juta) rupiah.” Manjemen  pengelolaan  diatur  oleh  Bumneg Tohojuete , sesuai dengan keputusan di Negeri, dengan sistem  dana  bergulir.  Diharapkan  dengan  sistem dana bergulir dapat mengembangkan usaha usaha potensial lainnya di negeri Tehoru.
Dana yang diberikan dalam bentuk dana bergulir, untuk selanjutnya dapat diberikan kepada kelompok lain ataupun  penguatan  kelompok  yang  sama.  Terdapat beberapa kendala dalam perguliran yaitu: (1) pembayaran kadang  terlambat,  karena  terkadang  kelompok  usaha mendapatkan pendapatan sedikit sehingga sulit untuk di saving untuk pembayaran bulanan; (2) kelompok tidak memisahkan antara uang masuk dengan uang keluar, (3) Sebagian  besar  alokasi  keuntungan  di  gunakan  untuk konsumtif. Dari hasil kajian di lapang menggambarkan tiga kendala tersebut menjadikan perputaran dana sangat sulit. Namun pada kondisi tersebut Bumneg tidak dapat
memaksakan pengembalian sesuai dengan waktu setiap bulan  berjalan  dengan  lancer,  karena  tidak  semua kelompok  dapat  memiliki  keuntungan  yang  dapat diguanakn untuk pengembalian bulanan. Asalkan kondisi yang dialami oleh kelompok benar-benar demikian, maka Bumneg  dapat  memahami.  Sebagaimana  kutipan  di bawah ini
Kita  sangat  memaklumi  kondisi  di  negeri,  kalau memang bulan ini sangat sulit, maka kami sellau anjurkan kalau bisa disisipkan setiap minggu atau setiap hari khusus untuk pengembalian sehingga tidak emmberatkan untuk pengembalian setiap bulannya. Masyarakat  juga  tidak  pernah  ingkar,  palingan tertunda. Kalau tidak membayar pasti menjaddi buah bibir,  orang  tidak  akan  percaya  lagi , (wawancara: anggota Bumneg).

## 7.   Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Masyarakat Negeri Tehoru
Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh  Tim  P3SD,  dipimpin  Kegiatan  penyuluhan  dan pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  selama  dua  hari. Kegiatan penyuluhan diawali. dengan pemberian brosur yang memuat informasi pencegahan dini penyakit yang memang lebih banyak diderita di masyarakat seperti sakit gula,  asam  urat,  dan  kolestrol  karena  lebih  banyak disebabkan pola hidup yang salah. Brosur yang diberikan juga akan dipergunakan sebagai kartu control kesehatan, yang  memuat  pendeteksian  terhadap  penyakit  yang diderita.
“Program Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan yang di lakuklan  oleh  P3SD  sangat  bermanfaat  bagi  kami masyarakat  yang  masih  di  bilang  kurang  mendapatkan informasi tentang berbagai penyakit, karena selama banyak masyarakat Negeri Tehoru masih menggunakan Pengobatan Tradisional  dengan  adanya  penyuluhan  dan  pemeriksaan kesehatan  kita  sudah  tahu  berbagai  penyakit  dan penanggulangan serta pengobatan dan juga pola hidup Sehat.” (wawancara: Ibu NL)
Dari pernyataan di atas tersirat, kegiatan yang telah dilakukan  oleh  P3SD,  sudah  sangat  diketahui  oleh masyarakat, karena program yang dilakukan oleh P3SD selama  dua  tahun.  Dan para  petugas  Kesehatan  serta, tokoh  masyarakat  yang  terlibat  dengan  program mendapat  penguatan  capacity  building  dalam melaksanakan program di lapangan. Sehingga informasi menyebar  sempurna  di  masyarakat  yang  dilegalkan melalui rapat bersama melalui kelembagaan saniri negeri.

## 8.   Program non Fisik
Program    non  fisik  berupa  penguatan  kapasitas tokoh masyarakat yang terlibat dengan program P3SD. Dari hasil lapang , keluhan masyarakat terkait masyarakat yang  diikutkan  lebih  banyak  adalah  yang  memiliki kedekatan dengan PLT raja, tidak ada mekanisme rapat bersama  untuk  menentukan  masyarakat  yang  dapat dilibatkan pada program, baik yang di P3SD maupun program dengan pihak lainnya.

## II.    Model Penguatan Pemberdayaan Program
Pusat Pembelajaran
Pelayanan Sosial Dasar
Sumber: Konstruksi Hasil Penelitian.

## Gambar (2) Model Penguatan Program P3SD
Penguatan Peran/Fungsi Kelembagaan Adat
Pelibatan Keseluruhan  Kepala Soa/Pemimpin Marga Rapat Saniri Negeri Perencanaan Monitoring Evaluasi Program P3SD Peningkatan Kesejahteraan
PAUD: 1. Penguatan Skill Tenaga Pengajar
2. Peningkatan Honor ini bisa melalui dana Desa atau Bantuan dana pemerintahan kabupaten dari Dinas Pendidikan
3. Tatakelola Paud Pengadaan  Lemari Buku 1. Menggunakan Lemari secara fleksibel untuk kebutuhan dokumen adminitrasi maupun untuk meletakan buku lainnya sehingga tidak terjadi kekosongan 2. Meningkatkan  kepercayaa  yang  dilakukan  oleh  Penjabat  raja untuk  melibatkan  seluruh  perangkat  staf  negeri  maupun  kepala marga  dalam  proses-proses  pembangunan  desa.  Sehingga  dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Koordinasi  dengan  Dinas  Pendidikan  dalam  melengkapi  kebutuhan paket paket buku terkait dengan peningkatan soft skill siswa.
Pembuatan sumur Bor:  (1) Harus dikelola dengan menunjuk pengelola sehingga mereka dapat bertanggungjawab jika ada kerusakan; (2) harus ada iuran warga yang menggunakan air sehingga uang tesebut dapat di gunakan untuk insentif petugas juga untu biaya kerusakan
Penyuluhan  Kesehatan,  pemberian  sarana  kesehatan:  Harus  ada program negeri dalam memberikan penyuluhan Kesehatan terutama cara hidup sehat, dan penyuluhan terkait penyakit yang lebih banyak di masyarakat, melalui kerjasama negeri dengan phak kesehatan Program  Non Fisik 1. Penguatan Kapasitas  bagi masyarakat melalui  tokoh masyarakat tidak hanya didasarkan  pada like and dislike .
Orang yang dekat dengan raja  saja  yang diikutkan. 2.  Harmonisasi antara tokoh masyarakat yang terlibat harus dilakukan, sehingga menghindari ketidakpercayaa n  antar  sesame tokoh masayarakat Prog. Fisik Prog. Fisik Progn non Fisik
Model  penguatan  program  P3SD  adalah merupakan  model  yang  dibangun  berdasarkan pengalaman  masyarakat  dalam  pengelolaan  progam P3SD. Dari pelaksanaan yang telah dilakukan beberapa hal  yang  perlu  dilakukan  agar  menjadi  penguatan keberlanjutannya.
Mendasarkan  pada  gambar  diatas  perlu  adanya penguatan  peran  kelembagaan  adat  saniri  negeri  yang merupakan  perwakilan  masyarakat.  Selama  ini kelembagaan saniri negeri hanya dikendalikan oleh PLT raja dengan beberapa kepala soa/pemimpin marga, maka penguatannya  ada  pada  pelibatan  semua  pemimpin marga,  yang  harus  diputuskan  segala  kegiatan  atau program  di  tingkat  rapat  bersama  antara  masyarakat dengan seluruh pemimpin marga, raja dan staf pemerintah negeri.  Rapat  saniri  negeri  harusnya  membahas perencanaan  program,  evaluasi  sampai  monitoring program yang diputusakan secara bersama di rapat saniri negeri, hal ini sesuai hasil kajian Direktorat Pelayanan Sosial Dasar dalam buku yang berjudul Almanak Desa 2016, bahwa  pemerintah  Desa  dalam  melaksanakan perencanaan Pembangunan
Desa melibatkan masayarakat  Desa  dan  wajib  menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
Rapat saniri negeri akan menentukan program apa yang urgen yang dapat dilakukan oleh P3SD ataupun oleh Lembaga  lainnya  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Program  P3SD  baik  fisik maupun non fisik, harus memastikan untuk peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  untuk  memstikan  program berdampak kepada masyarakat harus di evaluasi dengan menggunakan indicator melalui tujuan program yang telah di  tetapkan,  apakah  berhasil  ataukah  tidak,  sehingga Langkah perbaikan dapat dilakukan, melalui rapat bersama di Lembaga saniri negeri.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan
1. Proses  pelaksanaan  program  dilakukan  dalam  dua tahap,  yaitu:  penyusunan  program  dan  pelaksanaan program.  Kedua  tahapan  tersebut  belum  maksimal dalam  melibatkan  stakeholders,  yang  terlibat  adalah orang-orang yang dekat dengan raja
2. Model  Pemberdayaan  program  fisik  dan  non  fisik merupakan  pengalaman  masyarakat  dalam pengelolaan  sehingga  konstruksi  model  penguatan program  P3SD  adalah  berasal  dari  keinginan
masyarakat  sehingga  model  yang  dibangun  adalah perspektif masyarakat negeri tehoru.

## Implikasi
Mengingat  program  P3SD  berperan  penting  di negeri  Tehoru,  diharapkan  pemerintah  Kabupaten Maluku Tengah dengan pemerintah Negeri Tehoru harus memperhatikan:
1. Insentif bagi guru honor di Paud yang telah dibangun oleh kementerian pedesaan, dengan memperhatiakan standar  upah  minimum  regional,  agar  guru-guru honor dapat bekerja secara lebih bertanggungjawab. Insentif  ataupun  biaya  honor  dapat  di  tingkatkan melalui alokasi dana desa yang harus di rencanakan dalam rapat bersama di tingkat pemerintahan negeri dan dalam rapat besar di saniri negeri.
2. Tata Kelola Paud dan Bumdes harus di Kelola secara baik, dan dapat di evaluasi melalui kelembagaan saniri negeri dalam satu tahun sekali, dan di tingkat saniri negeri  dan  raja  dilakukan  evaluasi  setiap  tiga  bulan sekali.

## DAFTAR REFERENSI
Direktorat Pelayanan Sosial Dasar (2016). Almanak Desa. Penerbit Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repoblik Indonesia. Ellis , Frank dan Stephen Biggs .(2001). Evolving Themes in rural  Development 1950s-2000s.  Development  Policy Review, Vol 19, No 4:437-448 Prijono,  O.S.  dan  Pranarka,  A.M.W.,  (1996). Pemberdayaan: Konsep,  Kebijakan  dan  Implementasi. Penerbit  Centre  for  Strategic  and  International Studies,Jakarta
Sangadji  Maryam,  Muspida,  (2019). Model    Ekonomi Bersama Melalui budaya Sasi Kontrak dan Sasi Negeri di Kepulauan Maluku . Jurnal Media Trend. Volume 14 No  1  Maret  2019.  Penerbit.  Lembaga  Kajian Transformasi  dan  Regulasi  Ekonomi  Daerah Program  Studi  Ekonomi  Pembangunan  Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura UU Desa Nomor 6 tahun 2014.
Yustika  Ahmad  Erani,  2016.  Konsep  Ekonomi
Kelembagaan: Pedesaan, Pertanian, dan Kedaulatan  Pangan.  Cetakan  ke  dua.  Penerbit. Empat Dua Malang Jatim.