## PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN
(STUDY EMPIRIS PADA PEMERINTAH PROVINSI MALUKU)
Sally Paulina Sandanafu Akuntansi Politeknik Negeri Ambon Email: ssandanafu@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  standar  akuntansi  pemerintah,  sistem  pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualiras laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Maluku. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris,  dengan  teknik  sampling  yang  digunakan  adalah purposive sampling.  Data  yang  diperoleh  melalui  penyebaran  kuisioner  kepada  responden  penelitian.  Analisis  yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan  t- statistik untuk menguji koofisien regresi parsial serta F-statistik untuk menguju pengaruh bersama-sama dengan tingkat kepercayaan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Kata Kunci  : Standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, kompetensi,  kualitas laporan keuangan

## 1.1. PENDAHULUAN
Penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang benar  tentunya  akan  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan.  Penelitian  mengenai  Standar  Akuntansi Pemerintahan  telah  dilakukan  oleh  Nugraheni  dan Subaweh  (2008),  Wati  dkk  (2014),  Sari  dkk  (2014) serta  Fikri  dkk  (2015).  Nugraheni  dan  Subaweh (2008)  dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa terdapat  pengaruh  penerapan  SAP,  pengetahuan pengelola  UAPPA  EI  dan  UAPPB  dan  ketersediaan sarana  dan  prasarana  di  Inspektorat  Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap
peningkatan  kualitas  laporan  keuangan.  Wati  dkk (2014)  menunjukkan bahwa  kompetensi sumber  daya manusia,  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan, dan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Sari dkk  (2014)  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman standar akuntansi  pemerintahan  dan  pemanfaatan  sistem informasi  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Jembrana.  Demikian  pula  penelitian  Fikri  dkk (2015) menunjukkan  bahwa  penerapan  SAP,  kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian intern tidak mendukung kualitas laporan keuangan.
Suatu  instansi  juga  membutuhkan  suatu  sistem pengendalian intern yang kuat untuk mencapai tujuan suatu  organisasi  (Wakhyudi  dalam  Fikri,  2015). Dengan  dukungan  sistem  pengendalian  intern  yang kuat  tentunya  akan  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan  SKPD.  Sistem  pengendalian  intern  adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan
memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Herawati (2014)  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian intern  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Pengelolaan  keuangan daerah  yang  sehat  dalam  rangka  menciptakan good governance juga  harus  diikuti  dengan  sumber  daya manusia yang kompeten.
Namun  sudah  menjadi  permasalahan  umum  di instansi  pemerintah  daerah  bahwa  untuk  penataan personil,  seringkali  dilakukan  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas (cakap).  Dari  aspek  kualitas  penataan  personil  yang dilakukan  kerap kali  tidak  mengikuti  prinsip “the right  man  on  the  right  place” (Fikri  dkk,  2015). Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya  secara  efisien,  efektif  dan  ekonomis. Dalam  hal  ini  pekerjaan  yang  dihasilkan tidak  akan tepat  waktu  dan  terdapat  pemborosan  waktu  serta tenaga  (Wati  dkk,  2014).  Keberadaan  sumber  daya manusia  dalam  suatu  instansi  merupakan  aset  yang berharga  bagi  instansi  itu  sendiri.  Keberhasilan  suatu instansi  ditentukan  dari  kualitas  orang-orang yang berada  di  dalamnya.  SDM  akan  bekerja  secara optimal jika instansi dapat mendukung kemajuan karir mereka  dengan  melihat  apa  sebenarnya  kompetensi mereka (Humairoh, 2013).
2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1. Agency Theory Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan  hubungan  kontraktual  antara principal dan agent.  Pihak  principal  adalah  pihak  yang memberikan  mandat  kepada  pihak  lain,  yaitu  agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal dalam  kapasitasnya  sebagai  pengambil  keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan prinsipal dan agen  terjadi  apabila  tindakan  yang  dilakukan seseorang  memiliki  dampak  pada  orang  lain  atau ketika  seseorang  sangat  tergantung  pada  tindakan orang  lain.  Pengaruh  atau  ketergantungan  ini diwujudkan  dalam  kesepakatan-kesepakatan  dalam struktur  institusional  pada  berbagai  tingkatan,  seperti norma  perilaku  dan  konsep  kontrak  antara  keduanya (Lane,  2000).Teori  keagenan  akan  terjadi  pada berbagai  organisasi  termasuk  dalam  organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri  informasi  antara  pengelola (agen/pemerintah)  dan  publik  (diwakili  prinsipal/ dewan).  Prinsipal  harus  memonitor  kerja  agen,  agar tujuan  organisasi  dapat  dicapai  dengan  efisien  serta tercapainya akuntabilitas publik (Petrie, 2002).

## 2.2. Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dibutuhkan dalam  rangka  penyusunan  laporan  keuangan  yang setidak-tidaknya meliputi Laporan
Realisasi Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan atas  Laporan  Keuangan.  Peraturan  Pemerintah  ini juga  merupakan  pelaksanaan  Pasal  184  ayat  (1)  dan (3)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  yang  menyatakan  bahwa laporan  keuangan  pemerintah  daerah  disusun  dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah.  Juwita  (2013)  meneliti  implementasi standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan  atau  menguraikan  secara  tuntas  dan jelas  mengenai  karakteristik  permasalahan  yang dihadapi.  Hasil  penelitian  memberikan  bukti  empiris bahwa  implementasi  standar  akuntansi  pemerintahan yang  baik  akan  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan.
Sari  dkk  (2014)  meneliti  pengaruh  pemahaman standar  akuntansi  pemerintahan dan  pemanfaatan sistem informasi akuntansi  keuangan daerah terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman standar akuntansi  pemerintahan  dan  pemanfaatan  sistem informasi  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Jembrana.Berdasarkan
uraian
diatas, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut :
Hipotesis 1: Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Maluku. 2.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Herawati (2014) menyatakan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerja telah diselenggarakan  berdasarkan  sistem  pengendalian intern  yang  memadai  dan  laporan  keuangan  telah diselenggarakan  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan.  Kualitas  laporan  keuangan  sangat dipengaruhi  oleh bagus tidaknya  sistem  pengendalian intern  yang  dimiliki  pemerintah  daerah.  Dengan dukungan  sistem  pengendalian  intern  yang  kuat tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Fikri dkk, 2015).Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut : Hipotesis 2 : Sistem pengendalian intern pemerintah  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Provinsi Maluku.

## 2.4. Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Keberadaan  sumber  daya  manusia  dalam  suatu organisasi  merupakan  aset  yang  berharga  bagi organisasi  itu  sendiri.  Keberhasilan  suatu  organisasi ditentukan  dari  kualitas  orang-orang  yang  berada  di dalamnya.  SDM  akan  bekerja  secara  optimal  jika organisasi  dapat  mendukung  kemajuan  karir  mereka dengan  melihat  apa  sebenarnya  kompetensi  mereka. Biasanya,  pengembangan  SDM  berbasis  kompetensi akan  mempertinggi  produktivitas  karyawan  sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasnya  pelanggan  dan  organisasi  akan  diuntungkan (Humairoh, 2013).
Hasil  penelitian  (Wati  dkk,  2014)  menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  daerah,  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah,  sistem akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan  kompetensi  sumber  daya  manusia,  penerapan standar  akuntansi  pemerintahan,  sistem  akuntansi keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan.Berdasarkan  uraian  diatas, maka dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut : Hipotesis  3:    Kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Maluku.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian penelitian  asosiatif  kausal  (sebab  akibat)  dengan pendekatan  kuantitatif.  Perumusan  masalah  dengan
penelitian  asosiatif  adalah  menghubungkan  dua variabel atau lebih. (Erlina, 2011). Dengan menggunakan  metode  penelitian  akan  diketahui hubungan  yang  signifikan  antara  variabel  yang diteliti.  Tujuan  penelitian  asosiatif  adalah  melihat apakah  ada  pengaruh  dan  seberapa  besar  pengaruh dari  sebab  akibat  atau  dari  variabel  independen  dan dependen  penelitian.  Penelitian  kuantitatif  dalam melihat  hubungan  variabel  terhadap  objek  yang diteliti  lebih  bersifat  sebab  akibat  (kausal),  sehingga dalam  penelitiannya  ada  variabel  independen  dan dependen (Sugiyono, 2011).

## 3.2. Populasi dan Sampel
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  pegawai  pengelola  keuangan  pada seluruh  SKPD  di  Provinsi  Maluku  dengan  jumlah 306.  Alasan  pemilihan  populasi  tersebut  sebagai
lokasi  penelitian  karena  perannya  sebagai  organisasi perangkat daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan  senantiasa  menjalankan  tugas  secara terpadu, berkala, dan berkelanjutan untuk meningkatkan  pengendalian  internal  di  masing- masing  SKPD,  sehingga  kualitas  hasil  audit  internal yang  dilaksanakan  oleh  auditor  dapat  memperoleh opini  WTP  pada  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) dari laporan hasil pemeriksaan sebagai auditor eksternal.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan  teknik porposive  sampling,  yang  mana peneliti  memilih  anggota sampel  untuk  memenuhi suatu  kriteria  tertentu  (Cooper  dan  Schindler,  2006). Ukuran  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  75  rensponden  yang  terdiri  dari  15  SKPD  di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku diantaranya:
Tabel 3.1. Jumlah Sampel SKPD No Nama SKPD Jumlah Sampel 1 Badan Pendapatan Pengelolaan Keungann dan Aset Daerah 5 Orang 2 Dinas Pekerjaan Umum 5 Orang 3 Dinas Kelautan dan Perikanan 5 Orang 4 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5 Orang 5 RSUD dr. Haulussy 5 Orang 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 Orang 7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 Orang 8 Dinas Perhubungan 5 Orang 9 Dinas Koperasi dan UMKM 5 Orang 10 Dinas Sosial 5 Orang 11 Badan Penanaman Modal Daerah 5 Orang 12 Inspektorat 5 Orang 13 Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJB 5 Orang 14 Sekretariat DPRD 5 Orang 15 BAPEDDA 5 Orang Total 75 Orang 3.3. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 3.3.1. Variabel Independen Standar Akuntansi Pemerintahan Standar  akuntansi  pemerintahan  yang  termuat dalam  (Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010) adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaraan,  peralatan,  dan  elemen  lain  untuk mewujudkan  fungsi  akuntansi  sejak  analisis  transaksi sampai  dengan  pelaporan  keuangan  di  lingkungan organisasi pemerintah.

## Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem  pengendalian  intern  adalah  proses  yang integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan (Fikri dkk, 2015).

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan  dan  sasaran  organisasi  dengan  standar  kinerja yang  telah  ditetapkan.  Kompetensi  yang  dimiliki seorang  karyawan  secara  individual  harus  dapat mendukung  pelaksanaan  visi  misi  organisasi  melalui kinerja  strategis  organisasi  tersebut.  Oleh  karena  itu kinerja  individu  dalam  organisasi  merupakan  jalan dalam  meningkatkan  poduktivitas  organisasi  itu sendiri (Humairoh, 2013).

## 3.3.2. Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan
Menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  (2007) “Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan”. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi  neraca,  laporan  laba,  laporan  rugi,  laporan perubahan  posisi  keuangan  (yang  disajikan  dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan
arus  dana),  catatan  dan  laporan  lain  serta  materi penjelasan  yang  merupakan  bagian  integral  dari laporan  keuangan”.Karakteristik  kualitatif  laporan keuangan  menurut  (Peraturan  Pemerintah  No.  71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi  tujuannya.  Keempat  karakteristik  berikut ini  merupakan  prasyarat  normatif  yang  diperlukan agar  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dapat memenuhi  kualitas  yang  dikehendaki,  diantaranya adalah  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat dipahami.

## Teknik Analisa
Teknik  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini menggunakan multiple  regression  analysis (analisis regresi  berganda). Persamaan  model  regresi  yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:
Y  = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e ……………    (3.1) Keterangan : Y = Kualitas Laporan Keuangan X 1 = Standar Akuntansi Pemerintah
X 2 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah X 3 = Kompetensi Sumber Daya Manusia
α = Konstanta
β 1-3 = Koofisien regresi
e = error
4. HASIL PENELITIAN
4.1. Proses Pengumpulan Data
Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 02 Agustus s/d 02 September 2016.  Data  penelitian  diperoleh  dengan  cara menyebarkan  75    kuesioner  kepada  responden  yang dipilih  berdasarkan  teknik  pengambilan  sampel  yaitu pegawai  pengelola  keuangan  di  setiap  SKPD  yang melakukan penyusunan laporan keuangan bertanggung jawab atas pengawasan internal. Kuesioner  disebarkan  dengan  cara  penyebaran  yaitu diantarkan  langsung  ke  responden  mulai  tanggal  04 Agustus  2016 dan  diterima  kembali  mulai  tanggal 29 Agustus    2016.Selanjutnya  ringkasan  mengenai pengiriman  dan  penerimaan  kuisioner  dari  responden sampel, dinyatakan dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.1 Rincian Pengiriman Dan Pengembalian Kuesioner Penelitian Total Pengiriman Kuisioner 75 Kuisioner yang kembali 65 Tingkat  pengembalian  (response  rate) 34/39 * 100% 86,66%

## Sumber: Data Primer Diolah
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa,  dari  total kuesioner  yang  disebarkan  yaitu  sebanyak  75 kuesioner yang kembali hanya sebanyak 65 kuesioner atau  sebesar  86,66%.    Sisa  10  kuesioner  tidak
dikembalikan  oleh  responden  sampai  batas  waktu yang telah ditentukan.

## 4.2. Profil Responden
Data  penelitian  menginformasikan  bahwa  dari total  65  orang  responden,        laki-laki  berjumlah  38 orang  atau  sebesar  58,5%  sedangkan  perempuan berjumlah  27  orang  atau  sebesar  41,5%.  Selanjutnya usia  responden  <  25  tahun  sebanyak  5  orang  atau 7,7%    dan  usia  antara  25 - 35  tahun  sebanyak  18 orang atau sebesar 27,8%  dari total responden.  Lebih lanjut,  responden  dengan  usia  antara  35 - 45  tahun sebanyak  29  orang  atau  sebesar  44,6%  dan  yang berusia diatas 45 tahun sebanyak 13 orang responden atau sebesar 19,9%.  Lebih lanjut, pendidikan terakhir masing-masing  responden  adalah  sebagai  berikut; yang  berlatar  belakang  pendidikan  SMA  sederajat sebanyak  7  orang  responden  atau  sebesar  10,8% sedangkan  yang  berlatar  belakang  pendidikan  DIII sebanyak  11  orang  responden  atau sebesar  14,7%. Disamping  itu,  responden  dengan  latar  belakang pendidikan  strata  satu  (S1)  sebanyak  45  orang  atau sebesar  69,2%  dan  sisanya  2  orang  responden  atau sebesar  5,3%  berlatar  belakang  pendidikan  strata  dua (S2). Penghasilan  dari  masing-masing  responden menunjukkan  respoden  dengan  penghasilan  dibawah 2,5 juta,2% adalah sebanyak 3 orang responden  atau sebesar  4,6%  sedangkan  yang  memiliki  penghasilan antara  2,5 – 5  juta  adalah  sebanyak  40  orang responden atau sebesar 61,5%. Selanjutnya, responden  dengan  penghasilan  antara  5 – 7,5  juta adalah  sebanyak    17  orang  responden  atau  sebesar 26,2 % dan sisanya sebanyak 5 orang responden atau sebesar  7,7%  yang  memiliki  penghasilan  di  atas  7,5 juta.  Tabel  di  atas  juga  menginformasikan  bahwa, masa  kerja  responden  atara  1 - 2  tahun  sebanyak  4 orang atau sebesar 6,2% dan masa kerja  antara 2 - 3 tahun  sebanyak  10  orang  responden  atau  sebesar 15,4%. Selanjutnya, masa kerja responden antara 4 - 4 tahun  sebanyak  13  orang  atau  sebesar  20%    dan sisanya  sebanyak  38  orang responden  yang  bekerja diatas 4 tahun atau sebesar 58,4%.

## 4.3. Analisis Statistik Deskriptif
Berdasarkan jawaban responden dapat dijelaskan bahwa  variabel  kinerja  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi SKPD (KTPF)menunjukkan nilai terendah sebesar 20 dan tertinggi pada  nilai  35.Selanjutnya,  nilai rata-rata sebesar  27,56  dan  standar  deviasi  sebesar  4,44.  Dari data  dimaksudterlihat  bahwa standar  deviasi  variabel kinerja  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  SKPD (KPTF)lebih  kecil  dari  nilai  rata-rata  variabel dimaksud.  Hal  ini  menunjukkan  simpangan  data dalam penelitian ini relatif kecil,  yang   berarti bahwa data  kinerja  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  SKPD (KPTF) tergolong baik.Lebih lanjut, variabel partisipasi  anggaran  (PA)menunjukkan  data  terendah ada  pada  nilai  24  dan  angka  tertinggi  pada  nilai  40. Disamping itu,nilai rata-rata variabel sebesar 31,06serta  standar  deviasi  sebesar  4,96.  Hasil  ini
menunjukkan bahwa standar deviasi variabel partisipasi  anggaran  (PA)  lebih  kecil  dari  nilai  rata- rata variabel dimaksud, yang berarti data variabelpartisipasi anggaran (PA) baik.
Disamping  itu,  variabel  komunikasi  organisasi (KO)menunjukkan  data  terendah ada  pada  nilai  38 dan  angka  tertinggi  pada  nilai  70.  Lebih  lanjut,nilai rata-rata  variabel  sebesar  54,03serta  standar  deviasi sebesar  7,52.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  standar deviasi  variabel  komunikasi  organisasi  (KO)  lebih kecil  dari  nilai  rata-rata  variabel  dimaksud,  yang berarti data variabelkomunikasi organisasi (KO) baik. Lebih  lanjut,  variabel  kualitas  sumberdaya  manusia (KSDM)menunjukkan data terendah ada pada nilai 16 dan angka tertinggi pada nilai 35. Disamping itu,nilai rata-rata  variabel  sebesar  27,41  serta  standar  deviasi sebesar  4,38.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  standar deviasi  variabel  kualitas  sumberdaya  manusia (KSDM)  lebih  kecil  dari  nilai  rata-rata  variabel dimaksud, yang berarti data variabelkualitas sumberdaya manusia (KSDM) baik.

## 4.4. Uji Kualitas Data 4.4.1. Pengujian   Validitas  Data
Pengujian  validitas  dengan  uji  homogenitas data  dan  uji  korelasional  antara  skor  masing-masing butir  dengan  skor  total  (pearson  correlation) menunjukkan  korelasi  yang  positif  dan  tingkat signifikan  pada  level  0,00.  Dari  hasil  tersebut  dapat diartikan bahwa pernyataan-pernyataan yang mengukur  variabel kinerja  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  SKPD,  partisipasi  anggaran,  komunikasi organisasi  dan  kualitas  sumberdaya  manusiaadalah valid.

## 4.4.2. Pengujian   Reliabilitas Data
Pada uji reliabilitas, konsistensi intern koefisien cronbach’s  alpha menunjukkan  tidak  ada koefisien  yang  kurang  dari  nilai  batas  minimal  0,60. Dalam  hal  ini  koefisien cronbach’s  alpha variabel kinerja  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  SKPD  sebesar 0.93,  koefisien cronbach’s  alpha variabel partisipasi anggaran  sebesar 0.96  serta  koefisien cronbach’s alpha variabel komunikasi  organisasi  sebesar 0.96. Selanjutnya,  koefisien cronbach’s  alpha variabel kualitas  sumber  daya  manusia 0.80  sehingga  dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator untuk masing-
masing variabel dikategorikan reliebel atau handal.Hasil  uji  reliabilitas  untuk  masing-masing variabel  penelitian  dapat  dilihat  pada  tabel  12,  tabel 13,  tabel  14  dan  tabel  15  bagian  lampiran.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  data  untuk pengukuran  nilai  standar  kualitas  data  baik  validitas maupun  reliabilitas  adalah  valid  dan  dapat  dipakai dalam analisis selanjutnya.

## 4.5. Uji Asumsi Klasik
4.5.1. Hasil Pengujian Normalitas
Hasil uji normalitas dengan menggunakan K-S Model,  dapat  dijelaskan  bahwa  nilai kolmogorof smirnov  test variabel kinerja  pelaksanaan  tugas  dan
fungsi  SKPD  (KPTF) adalah  sebesar  0,22  s  erta signifikan  jauh  di  atas  nilai  signifikansi  0,05. Hal  ini berati  nilai  residual  terdistribusi  secara  normal  atau memenuhi  asumsi  klasik  normalitas.  Lebih  lanjut, kolmogorof smirnov test variabel partisipasi anggaran (PA) adalah sebesar 0,78 serta signifikan di atas nilai signifikansi 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi  secara  normal  atau  memenuhi  asumsi klasik  normalitas.  Selanjutnya, kolmogorof  smirnov test variabel  komunikasi  organisasi  (KO)  adalah sebesar  0,47  serta  signifikan  di  atas  nilai  signifikansi 0,05  yang  berarti  nilai  residual  terdistribusi  secara normal  atau  memenuhi  asumsi  klasik  normalitas. Disamping  itu, kolmogorof  smirnov  test variabel kualitas  sumber  daya  manusia  (KSDM)  adalah sebesar  0,27  serta  signifikan  di  atas  nilai  signifikansi 0,05  yang  berarti  nilai  residual  terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas.

## 4.5.2. Hasil Pengujian Multikolinearitas
Berdasarkan  perhitungan,  menjelaskan  bahwa angka tolerance dari  variabel  independen  variabel partisipasi  anggaran  (PA),  komunikasi  organisasi (KO)  dan  kualitas  sumber daya  manusia  (KSDM) nilai tolerance lebih  dari  0,10  yang  berarti  bahwa tidak  ada  korelasi  antar  variabel  independen  yang nilainya  lebih  dari  95%.  Disamping  itu,  hasil perhitungan  nilai Variance  Inflantion  Factor (VIF) menunjukan hal yang sama, dimana tidak ada satupun variabel  independen  yang  memiliki  nilai  VIF  lebih dari  10.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa model  regresi  yang  ada  bebas  dari  multikolinearitas antar  variabel  independen.  Karena  syarat  model dikatakan  tidak  terjadi  multikolinearitas  apabila  nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10.

## 4.5.3. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  pada  grafik scatterplot tampak  bahwa  sebaran  data  tidak membentuk  pola  yang  jelas  dan  titik-titik  data menyebar  di  atas  dan  dibawah  angka  0  pada sumbu Y.Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas  dalam  model  regresi.Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa,  model  regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

## 4.5.4. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda
Sajian output dari  uji  anova  atau  uji  f  model menunjukkan,  nilai  F-hitung  adalah  sebesar  12,78 dengan  tingkat  probabilitas  signifikan  sebesar  0.000 (0%).  Nilai  probabilitas  signifikan  jauh  lebih  kecil dari  0,05  atau  5%  maka  model  regresi  dapat digunakan  untuk  memprediksi  variabel  independen partisipasi  anggaran  (PA),  komunikasi  organisasi (KO)  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  (KSDM) terhadap  variabel  kinerja  pelaksanaan  tugas  dan fungsi SKPD (KPTF).
Berdasarkan  usulan  hipotesis  penelitian  yang diangkat dalam
penelitian ini, maka
hasilmenunjukkanvariabel  partisipasi  anggaran  (PA)
berhubunganpositif  0,29  dengan  nilai  probabilitas 0,03  dan  jika  diukur  dengan  derajat  signifikan  yang digunakan  adalah  0,05  maka  dapat  disimpulkan bahwaterdapat hubunganpositif dan signifikan partisipasi anggaran (PA) terhadap kinerja pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  SKPD  (KPTF), sehingga  hipotesis  yang  diusulkan  dalam  penelitian ini diterima. Selanjutnya,  hasil  pengujian  hipotesisuntuk variabel komunikasi organisasi (KO)
berhubunganpositif  0,02  dengan  nilai  probabilitas 0.80  dan  jika  diukur  dengan  derajat  signifikan  yang digunakan  adalah  0,05  maka  dapat  disimpulkan bahwaterdapat hubunganpositif namun tidak signifikan  komunikasi  organisasi  (KO)  terhadap kinerja  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  SKPD  (KTPF) sehingga  hipotesis  yang  diusulkan  dalam  penelitian ini ditolak.
Variabel  kualitas  sumber  daya  manusia (KSDM)  berhubungan  positif  0,51  dengan  nilai probabilitas  0,02  dan  jika  diukur  dengan  derajat signifikan  yang  digunakan  adalah  0,05    maka  dapat disimpulkan  bahwaterdapat  hubunganpositif  dan signifikan  kualitas  sumber  daya  manusia    (KSDM) terhadap  kinerja  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  SKPD (KTPF),  sehingga  hipotesis  yang  diusulkan  dalam penelitian ini diterima.
Hasil  pengujian  koofisien  determinasi  pada tabel  diatas  menunjukkan  bahwa,  besarnya  nilai adjusted  R  square adalah  sebesar  0,52atau  sekitar 51,7%.  Hal  ini  memberi  arti  bahwa  variabilitas variabel  dependen  yang  dapat  dijelaskan  oleh variabelitas  variabel  independen  sebesar  51,7% sedangkan  sisanya  48,3%  dijelaskan  oleh  variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi .
4.6. Pembahasan  Hipotesis
4.6.1. Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  Terhadap Kinerja  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi SKPD  Dalam  Penyusunan  LPPD  Provinsi
Maluku. Hipotesis  yang  diajukan  adalah partisipasi anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyusunan  LPPD  Provinsi  Maluku. Dari  hasil  uji  t statistik  menunjukkan  variabel  partisipasi  anggaran berhubunganpositif  0,30  dengan  nilai  probabilitas 0,03  dan  jika  diukur  dengan  derajat  signifikan  yang digunakan  adalah  0,05    maka  dapat  disimpulkan bahwaterdapat hubunganpositif dan signifikan partisipasi  anggaran  terhadap  kinerja  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  SKPDdalam  penyusunan  LPPD Provinsi  Maluku,  sehingga hipotesis  yang  diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwasemakin baikpartisipasi anggaran pada setiap SKPD, maka semakin baik pula kinerja  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  SKPDdalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku.Namun sebaliknya, jika semakin menurun partisipasi anggaran pada setiap SKPDmaka berimplikasi kepada semakin  menurunnya  kinerja  pelaksanaan  tugas  dan
fungsi  SKPDdalam  penyusunan  LPPD  Provinsi Maluku.
Partisipasi dalam konteks penyusunan anggaran  merupakan  proses  dimana  para  individu, yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian anggaran, terlibat  dan  mempunyai  pengaruh  dalam  penyusunan target  anggaran  (Brownell,  1982).  Seperti  yang dikemukakan Millani (1975), bahwa tingkat keikutsertaan  dan pengaruh  bawahan  terhadap pembuatan  keputusan  dalam  proses  penyusunan anggaran merupakan faktor utama  yang membedakan antara  anggaran  partisipatif  dan  anggaran  non partisipatif. Oleh karena itu, partisipasi penganggaran dalam  penelitian  ini  sebagaimana  ide Millani  (1975), mencakup: keikutsertaan dalam penyusunan anggaran, alasan  yang  diberikan  oleh  atasan  ketika revisi  anggaran  dibuat, seberapa  sering  menyatakan permintaan  pendapat  dan  atau  usulan  tentang anggaran  ke  atasan  tanpa  diminta,  seberapa  banyak pengaruh  yang  tercermin  dalam  anggaran  akhir  atau final,  kontribusi  terhadap  anggaran,  dan  seberapa sering  atasan  meminta  pendapat  dan  atau  susulan ketika anggaran sedang disusun.
Dalam  hubungannya  dengan  laporan  atas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  (LPPD)  yang disusun  dalam  kurun  waktu  1  (satu)  tahun  anggaran berdasarkan  rencana  kerja  pembangunan  daerah tentang  sejauh  mana  keberhasilan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dalam  memanfaatkan  hak  yang diperoleh  daerah  dengan  capaian  keluaran  dan  hasil yang telah  direncanakan,  unsur  partisipasi  anggaran yang melibatkan berbagai pihak ini sangat berpengaruh.Karena  pada  prisipnya,  LPPD  tersebut disusun  atas  dasar  pemenuhan  target  dari  semua rancangan  anggaran  yang  disusun  sebelumnya.  Jadi apabila terdapat partisipasi aktif dari semua unsur atas rancangan  anggaran  tersebut  akan  meyebabkan kinerja  penyusunan  LPPD  tersebut  akan  semakin baik.

## 4.6.2. Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi SKPD  Dalam  Penyusunan  LPPD  Provinsi Maluku.
Hipotesis  yang  diajukan  adalah  komunikasi organisasi  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyusunan  LPPD  Provinsi  Maluku.  Dari  hasil  uji  t statistik  menunjukkan  variabel  komunikasi  organisasi berhubungan  positif  0,18 dengan  nilai  probabilitas 0.80  dan  jika  diukur  dengan  derajat  signifikan  yang digunakan  adalah  0,05  maka  dapat  disimpulkan bahwa  terdapat  hubungan  positif  namun  tidak signifikan  komunikasi  organisasi  terhadap  kinerja pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  SKPD  sehingga hipotesis  yang  diusulkan  dalam penelitian ini  ditolak. Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  semakin  baik  atau semakin  buruknya  kinerja  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  SKPDdalam  penyusunan  LPPD  Provinsi Maluku,  tidak  serta  merta  dipengaruhi  secara
langsung  oleh komunikasi  yang  dilakukan  dalam organisasi. Komunikasi organisasi pada dasarnya dilakukan  pimpinan  dan  bawahan  dalam  rangka pembinaan  kerja  sama  yang  serasi  untuk  mencapai tujuan  dan  sasaran  organisasi.  Komunikasi  dalam suatu organisasi perlu dikelola agar dapat memperkecil,  bahkan  menghilangkan  konflik  antara kepentingan  pribadi  dan  kepentingan  organisasi.
Apabila komunikasi yang berlangsung dalam organisasi  dapat  berjalan  dengan  baik,  maka  kesalah pahaman  dalam  organisasi  tidak  akan  terjadi  serta berdampak  positif  bagi  pencapaian  tujuan  organisasi dan  meningkatkan  kinerja  SKPD  kearah  yang  lebih baik  (Effendi,1989  dalamWarisno,2009).  Konsep dimaksud  akan  terwujud,  apabila  di  implementasikan dengan baik oleh setiap organisasi.
Hasil  penelitian  ini  bertolak belakang  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hasil  penelitian Warisno  (2009).  Hasil  penelitiannya  menyimpulkan bahwa  terdapat  hubungan  yang  signifikan  positif antara  komunikasi  organisasi  dan  kinerja  SKPD. Selanjutnya  penelitian  lain  yang  kontra  dengan hasil penelitian  ini  yaitu  penelitian  Juita  (2003).  Penelitian ini  menguji  pengaruh  kualitas  komunikasi  organisasi terhadap  kinerja  SKPD.Metode  pengambilan  sampel yaitu  total  sampling  dengan  jumlah  sampel  41  dan teknik  analisis  data  menggunakan  regresi  linear berganda.  Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa komunikasi  organisasi  berpengaruh  signifikan  positif terhadap kinerja SKPD.
4.6.3. Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Terhadap  Kinerja  Pelaksanaan  Tugas  dan Fungsi  SKPD  Dalam  Penyusunan  LPPD Provinsi Maluku. Hipotesis  yang  diajukan  adalah Kualitas sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  terhadap kinerja  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  SKPD  dalam penyusunan  LPPD  Provinsi  Maluku. Dari  hasil  uji  t statistik  menunjukkan  variabel  kualitas  sumber  daya manusia  berhubungan positif  0,51  dengan  nilai probabilitas  0,02  dan  jika  diukur  dengan  derajat signifikan  yang  digunakan  adalah  0,05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  dan signifikan  kualitas  sumber  daya  manusia  terhadap kinerja  pelaksanaan tugas  dan fungsi  SKPD sehingga hipotesis  yang  diusulkan  dalam  penelitian  ini diterima. Hasil  ini  mengindikasikan  bahwasemakin baikkualitas sumber daya aparatur pemerintahan  pada setiap  SKPD,  maka  semakin  baik  pula  kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPDdalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku. Namun sebaliknya,  jika  semakin  menurun  kualitas  sumber daya  para  aparatur  pemerintahan  pada  setiap SKPDtersebut,  maka  beimplikasi  kepada  semakin menurunnya  kinerja  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi SKPD dalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku.
Sumber  daya  manusia  merupakan  pilar penyangga  utama  dan  penggerak  roda  organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi dan
tujuannya.Unsur manusia memegang peranan penting dalam  melakukan  aktivitas  untuk  mencapai  tujuan organisasi.Mereka  melakukan  kegiatan  atau  aktivitas atau  rangkaian  aktivitas  untuk  mencapai  tujuan organisasi.Artinya  tanpa  unsur  manusia,  tidak mungkin  organisasi  dapat  dijalankan  untuk  mencapai tujuan.Jadi  peranan  manusia  adalah  mutlak  dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan  tanggung  jawab  setiap  individu  yang bekerja  dalam  organisasi.  Apabila  dalam  organisasi setiap  individu  bekerja  dengan  baik,  berprestasi, bersemangat,dan  memberikan  kontribusi  terbaik mereka  terhadap  organisasi,  maka  kinerja  organisasi secara keseluruhan akan baik (Mahmudi,2007).
Hasil ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan oleh Wilfah (2010) menyimpulkan  bahwa  kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya, hasil ini  juga  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh Maswandi(2009). Hasil penelitiannya menunjukkan  bahwa terdapat  hubungan yang  searah dari  variabel  kualitas sumber  daya  manusia dengan variabel  kinerja.  Semakin  baik  kualitas sumber  daya manusia yang    dimilikimaka  semakin tinggi  pula tingkat  kinerja  organisasi  publik.  Selanjutnya, penelitian  lain  yang  mendukung  hasil  ini  adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Juita  (2003). Penelitian ini menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja SKPD. Metode pengambilan sampel yaitu total sampling dengan jumlah sampel 41 dan teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda.  Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD.

## 5. PENUTUP 5.1. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pengujian hipotesis  yang  telah  dibahas  pada  bab  sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini antara lain:
1. Partisipasi  anggaran  berpengaruh  terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPDdalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku. 2. Komunikasi organisasi tidak berpengaruh terhadap  kinerja  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi SKPD dalam  penyusunan  LPPD  Provinsi Maluku.
3. Kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh terhadap  kinerja  pelaksanaan  tugas dan  fungsi SKPD dalam  penyusunan  LPPD  Provinsi Maluku.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta, Salemba Empat.
Cooper,  D.R.,  and    Schindler.2006. Business Research    Method.  Nine  Edition.    The McGraw-Hill.

## Erlina  dan  Sri  Mulyani.  2007. Metode  Penelitian
Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. USU Press, Medan.
Ghozali Iman H. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan  Program  SPSS.  Badan  Penerbit, Universitas Diponegoro.
Gilardi, Fabrizio. 2001. Principal-Agent Models Go to Europe:  Independent  Regulatory  Agencies  as Ultimate  Step  of  delegation.  Paper  Presented at The ECPR General Conference, Canterbury (UK).
Hair, Josep  F,  Wiliam  C.  Black,  Barry  J.babin,  and Ronald  L.Tatham,  2006. Multivariate  Data
Analisis.  Sixth  Edition.  New  Jersey:  Pearson
Education, Inc.
Halim,  Abdul.  2007. Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta, Salemba Empat. Hermawan.
2008.Metodologi
Penelitian Bisnis.Grasindo. Yogyakarta.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2007. Standar  Akuntansi Keuangan.  Edisi  2007.  Penerbit  Salemba Empat. Jakarta. Jensen,  M  and  Meckling,  W.  1976. Theory  of  The Firm.  Managerial  Behaviour,  Agency  Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. Jogiyanto,  H.M.  2010. Metodologi  Penelitian  Bisnis: Salah  Kaprah  dan  Pengalaman-Pengalaman. Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta Juwita.  2013. Pengaruh  Implementasi  Standar Akuntansi Pemerintahan  dan  Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. La  Midjan,  dan  Azhar  Susanto.  2000. Sistem Informasi Akuntansi 1. Edisi Keenam. Lembaga Informasi Akuntansi.
Lane,  Jan-Erik.  2000. The  Public  Sector – Concepts,
Models  and  Approaches. London:  SAGE Publications. Mardiasmo. 2004.
Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Mukhtar, Ramlah dan Noor Azman Ali. 2011. Quality Governance  of  Human  Aspects  of  Quality Initiatives  in  The  Public  Service  Sector Current Issues of Business and Law. Mulyadi.  2001. Sistem  Akuntansi.  Jakarta,  Salemba
Empat. Nugraheni,  Purwaniati  dan  Subaweh,  Imam.  2008. Pengaruh Penerapan Standar
Akuntansi
Pemerintahan  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan. Jurnal  Ekonomi  Bisnis No.  1  Vol. 13. April 2008. Nurdiono.  2015.  Pengaruh  Proporsi  Anggaran  dan Faktor Non Keuangan Pada Hasil Audit LKPD di Seluruh Indonesia.
Petrie, Murray. 2002. A Framework for Public Sector Performance  Contracting.  OECD  Journal  on Budgeting. Roviyantie,  Devi.  2011.  Pengaruh  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  dan  Keuangan  Daerah
terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
Sari  N,  P,  Y,  M,  M,  Adiputra  I,  M,  P  dan  Sujana  E. 2014. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Dan
Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan
Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus Pada  Dinas-Dinas  Di  Pemerintah  Kabupaten Jembrana), Jurnal Akuntansi Progran S1, Vol. 2, No. 1.
Sekaran, Uma. 2003. Research Methods For business; A    Skill  Building  Approach.  Fourth  Edition,
New York: John Wiley&Sons,Inc.
Sevilla,  Consuelo G.  et.  al.  2007. Research  Methods. Rex Printing company. Quezon City.