E-ISSN: 2746-5926
P-ISSN: 2621-0479
Vol. 6, No. 2, (2023) https://jurnal.stie-lpi.ac.id/index.php/neraca

## PENERAPAN PENYUSUTAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO.07 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Indah Ramadhani Amir 1 , Baso Al ichsan 2 , Nur Azisa 3

## 1,3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lembaga Pendidikan Indonesia (STIE-LPI)
2 Akper Yapi Barru indah@stie-lpi.ac.id 1, alichsanbaso@gmail.com 2 , nurazisa9@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  suitability  of  the  application  of  fixed  asset  depreciation accounting based on PSAP No. 07 at the Culture and Tourism Office of South Sulawesi Province.
The data analysis method used in this research is qualitative comparative descriptive analysis. Data collection methods were conducted through interviews, observation and documentation.
The  results  showed  that  the  Culture  and  Tourism  Office  of  South  Sulawesi  Province  in  the application of depreciation of fixed assets, determination of depreciation value, useful life of assets, use of depreciation methods and determination of book value of assets is in accordance with PSAP No. 07, to calculate the depreciation expense of fixed assets the government applies the straight-line method each  year  has  been  done  well  and  in  the  implementation  of  recording  to  reporting  fixed  asset depreciation  of  the  Culture  and  Tourism  Office  of  South  Sulawesi  Province  using  the  SIMBAKDA Application (Regional Goods and Wealth Management Information System).
Keywords: Fixed Assets, Depreciation of Fixed Assets, PSAP No. 07

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kesesuaian  penerapan  akuntansi  penyusutan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  komparatif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan  dalam  penerapan  penyusutan  aset  tetap,  penentuan  nilai  penyusutan,  masa  manfaat  aset, penggunaan  metode  penyusutan  dan  penentuan  nilai  buku  aset  telah  sesuai  dengan  PSAP  No.  07, untuk  menghitung  beban  penyusutan  aset  tetap  pemerintah  menerapkan  metode  garis  lurus  setiap tahunnya  telah  dilakukan  dengan  baik  dan  dalam  pelaksanaan  pencatatan  hingga  pelaporan penyusutan aset tetap Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan Aplikasi SIMBAKDA (Sistem Informasi Manajemen Barang dan Kekayaan Daerah).
Kata Kunci: Aset Tetap, Penyusutan Aset Tetap, PSAP No.07

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasarkan  pada  hukum  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  yang  tercantum  dalam  konstitusinya.  Perundang-undangan  yang  dibuat,  disepakati, dan disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang menetapkan sifat negara hukum ini. Presiden berfungsi  sebagai  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  dalam  sistem  pemerintahan Indonesia yang diatur oleh undang-undang. Presiden tidak dapat memimpin secara langsung setiap  provinsi  karena  luasnya  wilayah  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  negara  ini  menerapkan prinsip  otonomi  daerah,  yang  berarti  setiap  daerah  otonom  memiliki  hak,  wewenang,  dan kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan komunitasnya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Jurnal Ilmiah Akuntansi
Ekonomi Bisnis, Manajemen Akuntansi
Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Badan Pemerintahan  Daerah  lainnya  merupakan  komponen  penting  dalam  menjalankan  tugas pemerintahan  di  tingkat  daerah.  Sebagai  bagian  dari  penerapan  otonomi  daerah,  institusi pemerintah daerah memberikan bantuan kepada kepala daerah. Lembaga pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten memiliki kebebasan untuk bertindak secara desentralisasi. Setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda tentang penamaan lembaga pemerintah dan berapa banyak kantornya sesuai dengan karakteristiknya.
Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi di daerah dikelola dan  dikembangkan  oleh  dinas  daerah.  Dalam  jangka  waktu  tertentu,  pemerintah  daerah melalui  dinas  daerah  akan  melaporkan  semua  kegiatan  operasional  sebagai  bagian  dari tanggung  jawabnya  kepada  pemerintah  pusat.  Laporan  keuangan  yang  mencakup  laporan dari  Pejabat  Pengelola  Keuangan  dan Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  ( SKPD) merupakan laporan yang sangat penting. Dalam struktur pemerintahan daerah seperti Dinas, Badan,  dan  Kantor,  semua Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  ( SKPD)  memiliki otoritas  untuk  menyusun  laporan Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  ( SKPD). Gambaran keuangan dan  hasil  operasi dari  semua  kegiatan  dinas disajikan  dalam  laporan keuangan  ini.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  laporan  keuangan  akan  disajikan  secara  akurat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
Pemerintah pusat telah menetapkan peraturan untuk Laporan Keuangan Sektor Publik yang wajib mematuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Salah satu metode pemerintah menunjukkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  mereka  yaitu dengan  melaporkan  Laporan  Keuangan  secara  tepat  waktu  dan  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku.  Laporan  Keuangan  dan  Kinerja  adalah  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah untuk mengatur dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan negara dan masyarakat.
Tujuan  pembuatan  laporan  keuangan  selama  periode  pelaporan  adalah  untuk memberikan informasi yang relevan tentang transaksi keuangan dan operasi yang dilakukan oleh suatu entitas. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi  sumber  daya  ekonomi  yang  digunakan  untuk  menjalankan  operasi pemerintahan, mengukur seberapa efektif dan efisien entitas yang dilaporkan, dan membantu menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Khafiyya, 2020).
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  sangat  penting  untuk memastikan  bahwa  tugas-tugas  pemerintahan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat.  Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan  aset,  sangat  penting.  Aset  tetap  atau  barang  milik  daerah  adalah  komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem manajemen dan pengelolaan aset tetap daerah harus dapat diandalkan sebagai alat untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan memantau kegiatan karena kehadiran aset tetap memengaruhi kelancaran operasional pemerintahan dan pembangunan (Cahya, 2020).
Salah satu komponen utama kekayaan suatu perusahaan atau organisasi adalah aset tetap yang mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Untuk memperoleh aset tetap, diperlukan  investasi  yang  signifikan  dan  pengelolaan  aset  yang  efektif.  Mengikuti  prosedur yang  konsisten  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  umum  juga  penting.  Metode  ini mengatur bagaimana aset tetap diperlakukan secara akuntansi, mulai dari proses pengakuan dan pencatatan nilai hingga penilaian  kembali dan pengurangan  nilai  yang harus dilakukan secara akuntansi (Abdullah et al., 2021). Salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah  adalah  aset  daerah.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  aset  tetap  yang  efektif  sangat penting untuk membuat laporan keuangan yang relevan dan menunjukkan kekayaan daerah dengan benar.
Gedung, mobil dinas, peralatan kantor, dan lainnya adalah aset tetap yang digunakan untuk  melakukan  tugas  dan  kinerja  organisasi.  Karena  perbaikan,  pemeliharaan,  dan penggunaan terus-menerus, nilai dan umur pakai aset menurun selama penggunaan. Institusi dapat  mengalami  kerugian  jika  aset  tersebut  tidak  di  depresiasi  dengan  tepat.  Selain  itu, penyusutan  memberi  pemerintah  pemahaman  tentang  keadaan  aset  mereka.  Hal  ini  akan memberikan  pemerintah  data  yang  lebih  sistematis  dan  logis  untuk  menganggarkan  biaya pemeliharaan atau bahkan modal untuk memperbarui atau mengganti aset tetap yang sudah dimiliki  (Dewi,  2018).  Dalam  situasi  seperti  ini,  penyusutan aset  tetap  sangat  penting untuk mengevaluasi nilai bersih organisasi dan menghitung biaya perbaikan dan pemeliharaan yang
harus ditanggung. Dalam memperoleh pendapatan, penurunan juga merupakan biaya yang diperhitungkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam situasi ini, pengelolaan keuangan, hukum,  dan  kebijakan  tetap  menjadi  komponen  penting  dalam  proses  penyusutan  aset organisasi.
Proses penyusutan aset merupakan komponen penting dalam pengelolaan aset tetap sebuah  organisasi.  Namun,  banyak  masalah  dan  kesulitan  yang  harus  diatasi  saat menjalankan penyusutan ini secara efisien. Salah satunya adalah adanya perbedaan dalam pendekatan yang digunakan oleh berbagai organisasi untuk mengelola penyusutan aset tetap, hal  ini  dapat  menyebabkan  kurangnya  kebijakan  dan  standar  yang  mengatur  penerapan penyusutan aset tetap di seluruh organisasi.
Standar akuntansi yang mengatur pengelolaan aset daerah diperlukan untuk menjaga akuntabilitas  keuangan  pemerintah.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005,  yang sekarang  digantikan  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  menetapkan  dua belas pernyataan  standar akuntansi  pemerintah sebagai  pedoman bagi  pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap adalah salah satu standar akuntansi pemerintah yang mengatur cara akuntansi aset tetap untuk diterapkan. Pernyataan standar ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, perhitungan nilai tercatat, dan metode akuntansi yang digunakan untuk penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.
Uraian di atas menjelaskan arti penting penyusutan bagi penyajian laporan keuangan yang lebih wajar. Arti pentingnya yaitu untuk menunjukkan kapasitas yang tersedia, tentu saja membuat arti penting penyusutan tidak terlepas dari kondisi aset tetap itu sendiri. Jika aset tetap  menghadapi  berbagai  permasalahan  seperti  permasalahan  mengenai  kejelasan  nilai yang  dapat  disusutkan,  masa  manfaat,  atau  pengelompokannya,  maka  penyusutan  akan terkena dampaknya. Tanpa adanya informasi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dan masa manfaatnya,  maka  penentuan  besarnya  penyusutan  tidak  dapat  dilakukan.  Oleh  karena ketergantungan  pada  kondisi  di  atas,  ketentuan  penyusutan  yang  sudah  dituangkan  dalam PSAP 07 memerlukan pengaturan lebih teknis untuk dapat diimplementasikan.
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan adalah lembaga yang menangani urusan kebudayaan dan pariwisata sebagai bagian dari pemerintahan daerah dan kewenangan  provinsi.  Lembaga  ini  memiliki  tanggung  jawab  dan  fungsi  yang  mencakup bidang-bidang  terkait.  Institusi  ini  terdiri  dari  beberapa  Seksi  yang  bertanggung  jawab  atas masing-masing fungsinya. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, atau  Disbudpar,  mendukung  Gubernur  dalam  menjalankan  berbagai  urusan  pemerintah daerah yang berkaitan dengan pariwisata dan kebudayaan. Disbudpar menjalankan urusan pemerintah daerah terkait pariwisata dan pelestarian budaya di wilayahnya. Tugasnya meliputi pembuatan  kebijakan  tentang  pariwisata,  seni,  kebudayaan,  dan  perfilman,  pelaksanaan kegiatan pariwisata dan kebudayaan, memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku pariwisata dan budaya, bertindak sebagai koordinator Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan  melakukan  pelaporan  dan  koordinasi  dalam  bidang  pariwisata  dan  pelestarian  budaya selama menjalankan operasi.
Hasil Penelitian terdahulu menurut Rumbaru et al. (2018) tentang Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07, dalam  aktivitas akuntansi  penyusutan aset pada Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi Sulawesi Utara  yang  dilakukan  oleh  BPKAD  Prov.  Sulawesi  Utara,  dilakukan  dengan  menggunakan metode pencatatan garis lurus “straight line method” hal tersebut sesuai dengan PSAP no 7. Penetapan masa manfaat aset mengacu pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.6/2013. Sedangkan, secara kelembagaan dinas tersebut tidak melakukan pencatatan atas  aset  tetapnya  namun  dilakukan  oleh  lembaga  lain  dalam  hal  ini  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi utara dan hal ini tidak sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.  Ketidaksesuaian  ditinjau  dari  asumsi kemandirian entitas dalam PP no 71 Tahun 2010. Dan sama halnya dengan hasil penelitian terdahulu  Atbar  et  al.,  (2022)  tentang  Analisis  Penerapan  Penyusutan  Aset  Tetap  Dalam Laporan  Keuangan  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP  Kabupaten  Kepulauan  Aru, menunjukkan  bahwa  dinas  tersebut  belum  menerapkan  penyusutan  aset  tetap  dan penyajiannya dalam laporan keuangan sesuai amanat SAP PP 71 Tahun 2010.
Setelah menguraikan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji Pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  dalam  konteks  penyusutan  aset  tetap  di  Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan penelitian dengan judul "Penerapan  Penyusutan  Aset  Tetap  Berdasarkan  PSAP  No.  07  Pada  Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan"

## Rumusan Masalah:
Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah : Apakah  penerapan  penyusutan  aset  tetap  Pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan Provinsi Sulewesi Selatan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07?

## KAJIAN TEORI

## Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  71  tahun  2010,  standar akuntansi  yang  telah  diadopsi  oleh  pemerintah  yang  dikenal  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi landasan utama dalam mengelola aspek keuangan pemerintahan. Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  ini  merupakan  seperangkat  prinsip-prinsip  akuntansi yang telah dirancang secara khusus untuk dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Tujuan utama dari penerapan prinsip-prinsip ini adalah untuk memberikan  suatu  kerangka  kerja  yang  jelas  dan  konsisten,  sehingga  memastikan  bahwa laporan  keuangan  pemerintah  dapat  dipercaya,  transparan,  dan  relevan  bagi  semua  pihak yang memiliki kepentingan.
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  keuangan  pemerintah  secara  keseluruhan.  Dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), proses pengelolaan dana publik dapat lebih terarah dan terkontrol dengan baik. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga berperan  dalam  mendorong  tingkat  akuntabilitas  yang  lebih  tinggi  dalam  pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini penting untuk menjamin penggunaan dana publik yang efisien, efektif, dan berintegritas.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tentang Aset Tetap
Tujuan Pernyataan standar ini memiliki tujuan utama untuk mengatur dan mengarahkan praktik akuntansi yang berlaku bagi aset tetap, termasuk proses pengenalan, penentuan nilai tercatat,  serta  penilaian  ulang  dan  penurunan  nilai  tercatat  ( carrying  value). Penerapan standar ini diwajibkan bagi seluruh entitas pemerintah yang menerbitkan laporan keuangan publik  dan  mengikat  mereka  untuk  mematuhi  aturan-aturan  akuntansi  yang  mencakup pengakuan,  penilaian,  penyajian,  dan  pengungkapan  yang  relevan.  Dalam  lingkup penerapannya, terdapat dua kategori utama aset tetap yang menjadi fokus utama, yaitu: a.  Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources). b.  Kuasa pertambangan, eksplorasi, dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non-regenerative natural resources).

## Pengertian Aset Tetap Menurut SAP
Aset tetap adalah aset yang berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan, dan digunakan untuk tujuan pemerintah atau digunakan oleh publik. Dalam artian, pemerintah harus mencatat aset tetapnya, bahkan jika itu digunakan oleh pihak lain. Selain itu, hak atas tanah harus diidentifikasi sebagai aset tetap milik negara. Aset tetap yang dimiliki pemerintah tetapi tidak digunakan untuk operasi pemerintah tidak termasuk dalam definisi aset tetap yang disebutkan  sebelumnya.  Masa  manfaat  dapat  didefinisikan  sebagai  jumlah  waktu  yang diharapkan aset akan digunakan untuk keperluan pemerintahan dan pelayanan publik, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk tujuan yang sama. Sedangkan menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) Aset Tetap merupakan salah satu komponen dalam neraca yang digabungkan dengan aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya.
Aset  digolongkan  menjadi  aset  tetap  berwujud (tangible  fixed  assets) dan  aset  tidak berwujud (intangible fixed assets) . Dengan demikian aset tetap merupakan sumber daya yang
memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, tidak dimaksudkan untuk dijual dan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Marupakan bagian dari neraca yang dilaporkan pihak manajemen dala setiap periode, dan digolongkan menjadi aset tetap berwujud maupun aset tetap tidak berwujud.

## 1. Pengertian Penyusutan Aset Tetap Menurut SAP
Menurut  Pandangan  Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (2010),  penyusutan diartikan  sebagai  proses  alokasi  nilai  aset  tetap  yang  dapat  disusutkan  secara  sistematis selama masa manfaat aset tersebut. Dalam setiap periode, nilai penyusutan dihitung dengan mengurangi nilai  aset  tetap  dalam neraca dan  mengakui  beban  penyusutan  dalam  laporan operasional.  Penggunaan  metode-metode  sistematis  menjadi  dasar  penyesuaian  nilai  aset berdasarkan masa manfaat yang dimiliki.
Proses penyusutan memiliki peran yang penting dalam akuntansi pemerintahan karena membantu mencatat secara tepat nilai depresiasi aset selama masa penggunaannya. Dengan adanya pencatatan nilai penyusutan, diharapkan laporan keuangan pemerintahan dapat lebih akurat  dan  mencerminkan  nilai  sebenarnya  dari  aset  tetap  yang  dimiliki.  Selain  itu,  proses penyusutan  juga  berkontribusi  dalam  menilai  kelayakan  penggantian  atau  pembaruan  aset yang telah mencapai akhir masa manfaatnya.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusutan
Tiga  faktor  penting  dalam  penyusutan  aset  tetap  harus  dipertimbangkan  saat menentukan berapa banyak penyusutan yang harus dicatat setiap periode, yaitu:
1.  Nilai Aset Tetap
2.  Nilai Sisa
3.  Masa Manfaat
3. Dasar Penyusutan Aset Tetap
PSAP 07  menjelaskan pengurangan nilai aset tetap dan bagaimana menunjukkannya pada  waktu  setelah  pencatatan  nilai  awal  aset  tetap.  Dalam  PSAP  07,  paragraf  53 –57 menjelaskan konsep penyusutan sebagai berikut:
1.  Paragraf  53,  Aset  tetap  disajikan  berdasarkan  biaya  perolehan  aset  tetap  tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.
2.  Paragraf  54,  Penyesuaian  nilai  aset  tetap  dilakukan  dengan  berbagai  metode  yang sistematis  sesuai  dengan  masa  manfaat.  Metode  penyusutan  yang  digunakan  harus dapat  menggambarkan  manfaat  ekonomik  atau  kemungkinan  jasa (service  potential) yang  akan  mengalir  ke  pemerintah.  Nilai  penyusutan  untuk  masing-masing  periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
3.  Paragraf  55,  Masa  manfaat  aset  tetap  yang  dapat  disusutkan  harus  ditinjau  secara periodik  dan  jika  terdapat  perbedaan  besar  dari  estimasi  sebelumnya,  penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
4.  Paragraf  56,  Metode  penyusutan  yang  dapat  dipergunakan  yaitu,  Metode  garis  lurus (straight line method) , Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) , dan Metode unit produksi (unit of production method).
5.  Paragraf 57, Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
Ketentuan  yang  diatur  dalam  paragraf  53  diatas  digunakan  untuk  menerapkan penyusutan aset tetap. Untuk melaporkan aset tetap, harga perolehannya dikurangi dengan jumlah  penyusutan  yang  sudah  terjadi.  Nilai  aset  terus  disesuaikan  tergantung  pada  masa manfaatnya.  Pilihan  metode  penyusutan  harus  mampu  menunjukkan  keuntungan  finansial yang dapat diterima pemerintah di masa depan.

## Objek Penyusutan Aset Tetap
Pada sektor swasta maupun publik, penting untuk diingat bahwa tidak semua jenis aset tetap harus disusutkan. Hanya aset-aset yang memiliki masa manfaat ekonomi terbatas yang
dianggap sebagai aset yang dapat disusutkan. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, tanah dianggap  memiliki  masa  manfaat  yang  tidak  terbatas  karena  nilainya  cenderung  bertahan dalam  jangka  panjang.  Oleh  karena  itu,  tanah  umumnya  tidak  dihitung  dalam  proses penyusutan.  Namun,  sebaliknya,  aset-aset  seperti  bangunan,  peralatan,  kendaraan,  atau mesin  memiliki  masa  manfaat  yang  terbatas  karena  kemampuan  mereka  untuk  berfungsi secara optimal akan berkurang seiring berjalannya waktu atau perkembangan teknologi. Inilah mengapa aset-aset semacam itu termasuk dalam kategori aset yang dapat disusutkan.
Pengelompokan  aset  tetap  menjadi  dua  kategori  tersebut  penting  untuk  mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan memperlakukan aset-aset dengan cara yang sesuai, laporan  keuangan  akan  menjadi  lebih  akurat  dan  mencerminkan  kondisi  sebenarnya  dari perusahaan atau entitas publik.
Dalam  praktiknya,  perusahaan  atau  entitas  pemerintah  harus  menentukan  metode penyusutan  yang  sesuai  dengan  karakteristik  dan  masa  manfaat  ekonomi  masing-masing aset.  Hal  ini  akan  membantu  menyesuaikan  nilai  aset  selama  jangka  waktu  tertentu  dan mencatatnya dengan akurat dalam neraca dan laporan keuangan. Dengan demikian, praktik penyusutan  yang  tepat akan  memberikan gambaran  yang  lebih  lengkap  tentang  kesehatan keuangan  perusahaan  atau  entitas  publik,  serta  membantu  dalam  perencanaan  keuangan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis.
Menurut
Peraturan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor
65/PMK.06/2017, aset tetap negara atau barang milik negara akan menyusut sesuai dengan berikut:
a.  Gedung dan bangunan b.  Peralatan dan mesin
c.  Jalan, irigasi, dan jaringan
d.  Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi dan alat musik modern
e.  Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya.
Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
a.  Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
b.  Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, termasuk BMN idle. c.  BMN eks BMN idle pada Pengelola Barang.
Penyusutan tidak diberlakukan terhadap:
a.  Aset  Tetap  yang  dinyatakan  hilang  berdasarkan  dokumen  sumber  yang  sah  telah diusulkan  kepada  pengelolaan  Barang  atau  pengguna  Barang  sesuai  dengan Kewenanganya untuk dilakukan penghapusan.
b.  Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang telah diusulkan kepada Pengelola Barang  atau  Pengguna  Barang  sesuai  dengan  kewenangannya  untuk  dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan.
c.  Aset Tetap Renovasi berupa Tanah.
d.  Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

## Persyaratan Penyusutan Aset Tetap
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (2010)  menjelaskan  tentang  Persyaratan berikut harus dipenuhi agar penyusutan dapat diterapkan, yaitu:
1.  Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun
2.  Nilai yang Dapat Disusutkan
3.  Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

## Prosedur Penyusutan Aset Tetap
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) menjelaskan tentang Perosedur berikut harus dipenuhi agar penyusutan dapat diterapkan, yaitu: 1.  Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan
2.  Pengelompokan Aset Tetap
3.  Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap
4.  Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan
5.  Penetapan Metode Penyusutan

## 6.  Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan
7.  Penyajian Penyusutan

## 8.  Pengungkapan Penyusutan di dalam CaLK

## Metode Penyusutan Aset Tetap
Keuntungan ekonomi dan potensi penghasilan yang akan diperoleh pemerintah harus ditunjukkan dalam metode penyusutan. Jika terdapat perbedaan yang signifikan dari estimasi sebelumnya, masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus diperiksa. Jika demikian, penyusutan  periode  sekarang  dan  yang  akan  datang  harus  disesuaikan.  Ada  beberapa metode penyusutan yang dijelaskan dalam Buletin Teknis 5 yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010), antara lain:
a)  Metode garis lurus (straight line method)
Metode penyusutan ini merupakan pendekatan penyusutan yang simpel karena beban penyusutan  dibagi  secara  merata  selama  masa  manfaat  aset.  Metode  ini  ideal digunakan untuk aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat yang secara  umum merata sepanjang masa manfaatnya.
b)  Metode
saldo
menurun ganda (double declining balance method)
Metode penyusutan ini menghitung nilai penyusutan berdasarkan nilai buku aset dengan menggunakan tarif dua kali lebih tinggi dari tarif penyusutan garis lurus.
Penyusutan per periode  = (Nilai yang dapat disusutkan - akumulasi penyusutan periode sebelumnya) X Tarif Penyusutan*
*Tarif Penyusutan         = 1
X 100% X 2

## Masa manfaat
Metode penyusutan ini lebih cocok diterapkan pada aset tetap yang memiliki manfaat ekonomis yang semakin menurun dari tahun ke tahun dan peralatan berteknologi tinggi seperti komputer yang setiap saat muncul produk yang lebih canggih.
c)  Metode unit produksi (unit of production method)
Metode  penyusutan  ini  didasarkan  pada  jumlah  produksi  per  periode  di  bagi  dengan jumlah produksi keseluruhan yang diestimasi.
Penyusutan per periode  = Produksi Periode berjalan X Tarif Penyusutan** **Tarif Penyusutan =
Nilai yang dapat disusutkan
Masa Manfaat
Metode  penyusutan  ini  lebih  cocok  diterapkan  pada  aset  tetap  yang  dapat  dihitung produktivitasnya seperti alat-alat berat dan mesin-mesin produksi.

## Hambatan Penyusutan Aset Tetap
Dalam pencatatan penyusutan aset tetap, setiap periode, penyusutan diakui dalam akun Akumulasi  Amortisasi  sebagai  pengurang  dari  akun  Investasi  Aset  Tetap.  Selain  itu,  nilai penyusutan  tersebut  juga  ditampilkan  sebagai  pengurang  dalam  akun  Aset  Tetap.  Namun, ada beberapa masalah yang terkait dengan pencatatan penyusutan ini, seperti: 1.  Menentukan Jenis Aset yang Harus Diamortisasi: Dalam akuntansi, tidak semua aset tetap harus diamortisasi. Aset yang harus diamortisasi adalah aset yang mengalami penurunan kapasitas dan utilitasnya dari waktu ke waktu, sehingga nilai mereka berkurang. Jenis aset yang masuk kategori ini harus diidentifikasi dengan tepat.
Rumus Penyusutan =
Nilai Perolehan – Nilai Residu
Umur Manfaat
2.  Menentukan Besaran Penyusutan: Setelah aset yang harus diamortisasi diidentifikasi, perlu ditentukan  berapa  besaran  penyusutan  yang  harus  dikenakan  pada  setiap  periode akuntansi.  Besaran  ini  bisa  bervariasi  tergantung  pada  metode  yang  digunakan  untuk menghitung penyusutan dan umur ekonomis aset.
3.  Metode  Penyusutan:  Ada  berbagai  metode  penyusutan  yang  dapat  digunakan,  seperti metode  garis  lurus (straight-line  method) ,  metode  saldo  menurun (declining  balance method) ,  atau  metode  unit  produksi (units  of  production  method). Pemilihan  metode penyusutan yang tepat harus didasarkan pada karakteristik dan sifat aset serta kebijakan perusahaan.
4.  Umur  Ekonomis  Aset:  Untuk  menghitung  penyusutan,  perlu  ditentukan  masa  manfaat ekonomis aset tetap. Umur ekonomis ini mencerminkan periode waktu yang dianggap wajar bagi aset untuk digunakan secara produktif sebelum nilainya mencapai nol.
Dalam  menghadapi  hambatan-hambatan  ini,  pemerintah  perlu  memastikan  bahwa proses  penyusutan  aset  tetap  dilakukan  dengan  seksama  sesuai  dengan  prinsip  dan ketentuan yang diatur dalam PSAP No. 07. Penggunaan sistem akuntansi yang baik, penilaian aset yang tepat, dan kolaborasi dengan ahli keuangan dan akuntansi dapat membantu dalam mengatasi  tantangan  dan  memastikan  bahwa  laporan  keuangan  yang  dihasilkan mencerminkan kondisi aset tetap secara akurat dan transparan.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis Data
Teknik analisa penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif, Metode deskriptif merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan. Metode komparatif  merupakan  metode  yang  membandingkan  keberadaan  satu  variable  atau  lebih, pada  dua  sampel  atau  lebih  sampel  yang  berbeda,  atau  pada  waktu  yang  berbeda. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berdasarkan wawancara, obeservasi, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  peneliti,  penerapan  penyusutan  aset  tetap berdasarkan  PSAP  No.  07  Pada  Dinas  Kebudayaan dan  Kepariwisataan  Provinsi  Sulawesi Selatan  telah  sesuai.  Dinas  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan  Provinsi  Sulawesi  Selatan menerapkan  kebijakan  penyusutan  aset  tetap  dengan  menggunakan  metode  garis  lurus. Melalui proses penyusutan ini, mereka dapat mengakui secara sistematis penurunan nilai aset tetap yang terjadi akibat penggunaan dalam operasional. Dinas tersebut juga menggunakan aplikasi atau sistem pelaporan seperti SIMBAKDA (Sistem Informasi Manajemen Barang dan Kekayaan  Daerah),  untuk  mencatat  dan  melaporkan  penyusutan  aset  secara  periodik. Pemantauan dan evaluasi berkala juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap  proses  penyusutan.  Dengan  demikian,  Dinas  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan Provinsi  Sulawesi  Selatan  menjalankan  penyusutan  aset  tetap  dengan  baik  dan  sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
Aplikasi SIMBAKDA ini adalah sistem informasi penunjang kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)  dalam  mengelola  barang  dan  kekayaan  daerah  akan  pemenuhan  kebutuhan pemerintah daerah dalam penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses.

## 1 Penerapan Penyusutan  Aset Tetap Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan
Evaluasi penerapan penyusutan aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi  Sulawesi  Selatan,  berdasarkan  Prinsip  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP) No.7, dapat ditemukan dalam tabel 4.1 yang disajikan di bawah ini.
Tabel  Evaluasi Penerapan Penyusutan Aset Tetap
PSAP Nomor 07 (Aset Tetap) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan Ket. Neraca  menyajikan  Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan  aset  tetap  sehingga nilai  buku  aset  tetap  sebagai gambaran  dari  potensi  manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset  yang  bersangkutan  dapat diketahui. Informasi  mengenai  penyusutan aset  tetap  disajikan  dalam bentuk  Neraca  pada  Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah dan dicatat menggunakan sebuah aplikasi yaitu SIMBAKDA Sesuai Masa  manfaat  aset  tetap  yang dapat  disusutkan  harus  ditinjau secara periodic Untuk memastikan bahwa proses penyusutan aset berjalan dengan baik terdapat pemantauan dan evaluasi bulanan Sesuai Metode  penyusutan  yang  dapat dipergunakan  yaitu,  Metode garis lurus (straight  line  method) , Metode  saldo  menurun  ganda (double declining balance method) , dan Metode unit produksi (unit  of  production method). Menerapkan  metode  garis  lurus untuk penyusutan. Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang  dipilih  karena  sederhana dan mudah dipahami.
Sesuai

## Sumber : Data Olahan Tahun 2023
Berdasarkan informasi yang tertera pada tabel  ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyusutan aset tetap yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi  Selatan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010,  yang mengacu pada Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.7 tentang akuntansi aset tetap. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengakui dan mengelola aset tetap mereka dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Penyusutan Aset Tetap Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan
Rekapitulasi  penyusutan  aset  pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan  Provinsi Sulawesi  Selatan  untuk  tahun  2022  telah  disusun  secara  rinci  dan  terdokumentasi  dengan jelas. Informasi terperinci mengenai proses penyusutan aset tersebut dapat ditemukan dalam tabel  4.2  yang  tersedia.  Tabel  ini  memberikan  gambaran  lengkap  mengenai  berbagai  aset yang dimiliki oleh instansi tersebut dan besarnya penyusutan yang terjadi selama tahun 2022. Dengan menggunakan tabel ini, pihak terkait dapat dengan mudah melacak dan menganalisis pengurangan nilai aset yang terjadi seiring berjalannya waktu. Rekapitulasi ini menjadi penting sebagai acuan dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan aset tetap ke- depannya, serta membantu memastikan penggunaan yang efisien dan efektif dari sumber daya yang ada.
Tabel 2 Rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap Nama Barang Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2022 Akumulasi Penyusutan 31 Des 2022 Aset Tetap 21.630.063.421,42 23.667.602.979,88 Tanah 0,00 0,00 Peralatan dan Mesin 9.178.307.972,14 9.178.307.972,14 Gedung dan Bangunan 8.229.350.604,56 8.919.513.388,87 Jalan, Jaringan dan Irigasi 2.562.442.344,72 2.828.462.411,60 Aset Tetap Lainnya 1.659.962.500,00 1.659.962.500,00 Kontruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00

## Sumber: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, 2022
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  staf  pegawai  pengurus  barang  Dinas Kebudayaan  dan  Kepariwisataan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  tahun  2022  sebagai  bentuk Rekonsiliasi  jumlah  tercatat  pada  awal  dan  akhir  periode  yang  menunjukkan  akumulasi penyusutan aset tetap pada tabel diatas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penerapan  penyusutan  aset  tetap  pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan  Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 dan diterapkan secara efektif. Penyusutan aset dilakukan setiap 6 bulan dan laporan penyusutan disusun setiap tahun, yang dicatat dalam Neraca sebagai akumulasi penyusutan. Dalam  pelaksanaannya,  Dinas  Kebudayaan dan Kepariwisataan  Provinsi  Sulawesi  Selatan menggunakan  aplikasi  SIMBAKDA  (Sistem  Informasi  Manajemen  Barang  dan  Kekayaan Daerah), untuk pencatatan penyusutan. Secara keseluruhan, penerapan metode penyusutan garis lurus terbukti efektif dan tepat, memastikan alokasi beban penyusutan yang konsisten setiap tahunnya. Dengan menggunakan metode yang direkomendasikan, Dinas Kebudayaan dan  Kepariwisataan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  berhasil  mengelola  penyusutan  aset  tetap secara transparan dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  J.,  Hasan,  W.,  &  Djarangkala,  A.  (2021).  Penyusutan  Aset  Tetap  Kenderaan
Bermotor. Gorontalo Accounting Journal , 4 (2), 197.
https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1786 Atbar, S., Anakotta, F. M., & Leiwakabessy, T. F. F. (2022). Analisis Penerapan Penyusutan Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Aru . 35 , 1 –11.
Bachtiar  Arif,  Muchlis,  Iskandar,  (2002). Akuntansi  Pemerintahan .  Edisi1.Salemba  Empat: Jakarta.
Cahya,  D.  (2020).  Penerapan  Akuntansi  Aset  Tetap  Berdasarkan  Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP)  No.  07  Tentang  Aset  Tetap  Pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo. International Journal of Social Science and Business , 4 (2), 284 –293. https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i2.24469 Dewi, S. (2018). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Penyusutan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. In
Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/8481 .
Khafiyya,  N.  A.  (2020).  Akuntansi  Aset  Tetap  (Psap  07)  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur. Akuntansi  Aset  Tetap  (Psap  07)  Pada  Dinas  Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur , 6 (07), 22. Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  (2010). Buletin  Teknis  Standar  Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 .
Mentri Keuangan RI. (2019). Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 295/km.6/2019 Tentang Tabel Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah. In Kemenkeu.Go.Id (Issue 295, pp. 1 –19). Nurmalia Hasanah, Achmad Fauzi, (2017). Akuntansi Pemerintahan . Jilid 1. In Media: Bogor. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008, (2008). Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 87 Tahun 2016. (2016). Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017, (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011, (2011). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.6/2013, (2013).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), (2010).
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  07  Tentang  Akuntansi  Aset  Tetap, (2010).
Reeve, James M. Warren S, Carl. Duchac E, Jonathan. Wahyuni T,Ersa. Soepriyanto, Gatot. Jusuf A, Amir. & Djakman, Chaerul. 2013. Pengantar Akuntansi Indonesia Buku 2. Indeks.
Jakarta. Revisond  Baswir,  M.B.A,  Ak,  (2012). Akuntansi  Pemerintahan  Indonesia .  Edisi  2.  BPFE: Yogyakarta.
Rumbaru, S., Elim, I., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Nomor  07  Pada  Dinas Pekerjaan  Umum  Provinsi  Suawesi  Utara. Going  Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi ,
13 (02), 38 –45. https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19079.2018 Sujarweni, V. Wirtna. 2015. Akuntansi Sektor Publik . Pustaka Baru Press. Yogyakarta. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (2004). Yusuf, M. 2011. 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik . Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta. Link Website: https://blud.co.id/wp/persyaratan-penyusutan-aset-tetap/ https://makassarkota.go.id/geografis-2/ https://sulselprov.go.id/pages/profil_provinsi#:~:text=Letak%20Wilayah%20Sulawesi%20Sel atan%200o12,Makassar%2C%20Sebelah%20Selatan%20Laut%20Flores https://www.bpkp.go.id/%20jateng/konten/1908/Penyusutan-Aset-Tetap-Pemerintah-dan- Permasalahannya.bpkp