## AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan
Volume 6 Nomor 1, Juni Tahun 2024 https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about
E-ISSN: 2715-5420

## Implementasi
Sharia Complaince dalam Platform Crowdfunding Syariah bagi UMKM

## Studi Kasus: PT Shafiq Digital Indonesia
Dontes Putra 1* , Hulwati 2 , Duhriah 3 1 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia 3 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia 4 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia * Email ( dontes.putra@uinib.ac.id
Keywords :
Crowdfunding Sharia; Sharia Complaince; PT Shafiq Digital Indonesia

## Abstrak
Salah satu inovasi dalam mengembangkan bisnis dan ekonomi saat ini berkembang Fintech (Financial Technology) yang dapat memudahkan segala jenis transaksi jual-beli, investasi maupun pengumpulan dana. Dampak dari perkembangan Fintech yaitu munculnya  Crowdfunding  di  jejaring  internet.  Terbitnya  fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip
Syariah, adalah produk hukum yang sesuai penerapan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk melihat kepatuhan syariah (Sharia  Complaince)  dalam  platform  crowdfunding  pada  PT
Shafiq  Digital  Indonesia.  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  yang  sumber  datanya  di  dapatkan  dari  hasil wawancara dan dari jurnal, buku, website serta sumber rujukan yang  terkait.  Hasil  dari  penelitian  ini  bahwa  dalam implementasinya,  perlu  penggunaan  mekanisme  Crowdfunding yang sesuai aturan dan syariat Islam agar terbebas dari unsur maghrib  (maysir,  gharar,  riba).  Dalam  Crowdfunding  syariah, prinsip-prinsip syariah yang berlaku diterapkan dalam prosesnya, dan tidak ada bunga atau hal-hal lain yang terkait dengan riba yang digunakan dalam kontrak transaksi, melainkan sistem bagi
hasil.  Pada  dalam  platform  crowdfunding  PT  Shafiq  Digital Indonesia dalam menjalankan operasional menggunakan akad- akad sebagai berikut: 1) Saham (Musyarakah Musahamah). 2)
Sukuk  Mudharabah  Musytarakah,  dan  3)  Sukuk Mudharabah  Musytarakah.  Bagi  UMKM  Kehadiran  SCF Syariah  dirancang  untuk  menjadi  Solusi  Akses  Permodalan UMKM. Maka membantu pertumbuhan UMKM di Indonesia,
sehingga ikut serta mendukung penguatan pondasi perekonomian nasional  Indonesia.  UMKM  yang  telah  terbukti  dalam penguatan pilar ekonomi dan industri halal di Indonesia.
Kata Kunci : Crowdfunding Syariah;  Sharia Complaince;  PT Shafiq Digital Indonesia Abstract One of the innovations in developing business and the economy is currently  developing  Fintech  (Financial  Technology)  which  can facilitate all types of buying and selling transactions, investments and collecting funds. The  impact of Fintech developments is the emergence of Crowdfunding on the internet. The issuance of DSN- MUI  fatwa  No:117/DSN-MUI/II/2018  concerning Information  Technology-Based  Financing  Services  Based  on
Sharia Principles, is a legal product that is in accordance with the application of Islamic law. The aim of this research is to look at Sharia Complaints in the crowdfunding platform at PT Shafiq Digital Indonesia. This research uses qualitative methods whose data  sources  are  obtained  from  interviews  and  from  journals, books, websites and related reference sources. The results of this research are that in its implementation, it is necessary to use a Crowdfunding mechanism that complies with Islamic rules and sharia so that it is free from maghrib elements (maysir, gharar, usury). In sharia crowdfunding, applicable sharia principles are applied  in  the  process,  and  there  is  no  interest  or  other  things related to usury used in the transaction contract, but rather a profit sharing  system.  On  the  PT  Shafiq  Digital  Indonesia crowdfunding  platform,  in  carrying  out  operations  it  uses  the following  contracts:  1)  Shares  (Musyarakah  Musahamah). 2)Mudharabah  Musytarakah  Sukuk,  and  3)  Musytarakah Mudharabah  Sukuk.  For  UMKM,  the  presence  of  SCF
Syariah is designed to be a solution for accessing UMKM capital.
So  it  helps  the  growth  of  UMKM  in  Indonesia,  thereby . contributing  to  strengthening  the  foundations  of  the  Indonesian national economy. MSMEs that have been proven to strengthen the pillars of the halal economy and industry in Indonesia.
Article History : Received :
Accepted :
02 Februari 2024
13 Mei 2024

## PENDAHULUAN
Maraknya crowdfunding di internet merupakan dampak dari perkembangan  Fintech.  Seperti  yang  diungkapkan  Sullivan  yang dikutip  oleh  Wandi  Adiansah  dan  kawan-kawan, "Crowdfunding, which is motivated by crowdsourcing, refers to the collaborative efforts, attention, and trust of individuals who connect and pool their funds, typically through the Internet,  to  support  projects  started  by  other  individuals  or  organizations ” (Adiansah  et  al.,  2016).  Alternatif  untuk  membiayai  pinjaman adalah  crowdfunding.  Semua  individu,  pelaku  ekonomi,  dan kelompok orang yang menyumbangkan sejumlah kecil atau besar uang  secara  online  atas  permintaan  individu  atau  organisasi  lain dipersilakan untuk berpartisipasi dalam crowdfunding
(Muhammad & Yuningsih, 2020).
Situs web crowdfunding seperti ayodukung.com, kitabisa.com,  dan  lainnya  membantu  masyarakat  pedesaan  dan perkotaan  dalam  menerima  dukungan  keuangan  dan  informasi (Kadir,  2021).  Dari  awal  tahun  hingga  3  Juni  2022,  total  dana sebesar  507,20  miliar  berhasil  dikumpulkan  melalui crowdfunding sekuritas.  Dari  dana  yang  dihimpun  pada  tahun  2021,  jumlah tersebut meningkat sebesar 22,75%. Saat ini terdapat 237 UMKM yang  menggunakan  sekuritas crowdfunding ,  meningkat  sekitar 89,50%. Dengan jumlah investor sebanyak 111,351 investor yang menggunakan crowdfunding sekuritas.
Hingga  April  2022,  terdapat  102  perusahaan  fintech lending yang telah berizin, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022). Sebagian besar bisnis ini menggunakan konvensional dalam  menjalankan  operasionalnya.  Data  dari  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK), jumlah penyelenggara crowdfunding syariah di Indonesia telah meningkat dari 2 penyelenggara pada tahun 2020 menjadi 10 penyelenggara pada tahun 2022 (OJK, 2022). Jumlah dana  yang  berhasil  dihimpun  melalui  crowdfunding  syariah  juga meningkat dari Rp51 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp150 miliar pada tahun 2022 (Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023, Mei 20).
Dontes Putra, Hulwati, Duhriah
Laporan  Kinerja  OJK  Tahun  2022).  Peningkatan  jumlah penyelenggara  dan  dana  yang  dihimpun  melalui  crowdfunding syariah  menunjukkan  bahwa  instrumen  ini  dapat  diterima  oleh masyarakat,  sehingga  dapat  menjadi  sumber  yang  positif  bagi penguatan ekonomi UMKM di Indonesia. Menurut (Hiyanti et al., 2020), baik fintech berbasis konvensional maupun fintech syariah memberikan  layanan  keuangan  yang  bermanfaat.  Namun  sesuai dengan fatwa DSN MUI, fintech syariah dijalankan melalui akad yang berpegang pada syariat Islam.
Dengan  terbitnya  fatwa  DSN-MUI  No.  117/DSN- MUI/II/2018 tentang Pelayanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi  di  Indonesia  merupakan  produk  hukum  berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan penerapan hukum Islam dalam mengatur pertumbuhan. fintech, tentunya juga untuk menjunjung tinggi  supremasi  hukum  yang  berlaku  (Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2018). Hal ini menunjukkan pentingnya peran  hukum  Islam,  khususnya  di  bidang  muamalah,  dalam memberikan solusi terhadap permasalahan fintech, khususnya yang melibatkan fintech yang beroperasi menggunakan prinsip syariah (Fachrurrazy  &  Siliwadi,  2020).  Dengan  munculnya  fatwa  ini, perbankan  dan  ekonomi  berubah  dari  fintech  konvensional  ke fintech berbasis syariah. Ini memungkinkan munculnya crowdfunding syariah. Sejumlah perusahaan sekuritas crowdfunding (SCF) syariah di Indonesia  telah  diberi  izin  usaha  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),  termasuk  PT.  Shafiq  Digital  Indonesia  (Shafiq),  LBS Crowdfunding , dan PT Investasi Digital Nusantara (Binzhare). Selain itu,  PT.  Syirkah  Dana  Investama  (E-Syirkah)  dan  PT.  Urun Membangun Negeri (UrunRI.id) masih menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022).
Sharia  compliance dalam  platform  crowdfunding  syariah merupakan  kebutuhan  uang  sangat  penting  bagi  UMKM. Crowdfunding syariah penting bagi pengembangan UMKM karena dapat  menjadi  solusi  permodalan,  karena    UMKM  merupakan tulang  punggung  perekonomian  Indonesia,  tetapi  mengalami kesulitan dalam  akses permodalan (Wardhani & Pramono, 2016).
Dontes Putra, Hulwati, Duhriah
Munculnya  instrument  Crowdfunding  syariah  dapat  menjadi alternatif  bagi  UMKM  untuk  mendapatkan  permodalan  yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Indriana, Satila et al., 2022) Kajian yang dilakukan oleh Hardi Utomo dan Kusmanto bahwa integrasi prinsip-prinsip Sharia dalam pembiayaan UMKM melalui  crowdfunding  merupakan  salah  satu  bentuk  literacy keuangan  islam  (Wardhani  &  Pramono,  2016) memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis  (Nelly et al., 2022), serta keuangan inklusif, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penerapan  Sharia  compliance  dalam  crowdfunding  syariah bertujuan  salah  satunya  untuk  meminimalkan  risiko  dan meningkatkan  kepercayaan  investor  serta  pemilik  bisnis.  Sharia Compliance  dalam  membangun  ekosistem  keuangan  yang  adil, transparan  (Makraja,  Fahmi.  Mujib,  2023),  dan  beretika  bagi UMKM  .  Penerapan    prinsip  kepatuhan  Sharia  dalam crowdfunding syariah untuk UMKM memerlukan kerjasama yang erat antara pihak berkepentingan, seperti Dewan Pengawas Syariah (Tektona,  2022),  regulator,  platform  crowdfunding,  dan  pelaku bisnis. Penting regulasi dan pengawasan terhadap praktik keuangan syariah  di  platform  crowdfunding  menjadi  kunci  untuk  menjaga integritas  dan  kepercayaan  dalam  ekosistem  tersebut.  Secara teoritis dan praktis bagi perkembangan kebijakan serta pedoman operasional bagi pihak-pihak yang terlibat dalam memperkuat dan memperluas  implementasi  prinsip  Sharia  compliance  dalam pembiayaan  UMKM  melalui  crowdfunding  syariah.  Penerapan prinsip  Sharia  dalam  crowdfunding  syariah  mampu  menciptakan dampak positif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM,  serta  inovasi  dalam  pengembangan  keuangan  syariah secara  digital.
PT Shafiq Digital Indonesia adalah salah satu bisnis yang efektif  menggunakan  platform crowdfunding .  Dengan  25,000 investor  aktif,  perusahaan  mengumpulkan  modal  sebesar  302 miliar, menghasilkan rata-rata laba atas modal (ROI) sebesar 15,8% (https://www.shafiq.id,  2023).  Karena  dana  yang  dikumpulkan melalui crowdfunding akan  digunakan  untuk  menciptakan  produk
Dontes Putra, Hulwati, Duhriah
keuangan  dan  pembiayaan  syariah,  dana  tersebut  harus  bebas bunga. Selain itu, untuk memastikan bahwa unsur-unsur maghrib (maysir, gharar, dan riba ) tidak akan terlibat, proses crowdfunding harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dan syariah. Proses crowdfunding syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah, dan peraturan  yang  terkait  dengan hasil  digunakan  sebagai  pengganti bunga atau klausul lain yang berkaitan dengan riba dalam kontrak yang dibuat (Riadi, 2018).
Meskipun  telah  banyak  studi  yang  mengungkap  dampak positif  implementasi  prinsip  Sharia  compliance  dalam  platform crowdfunding  syariah  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM),  masih  perlu  pemahaman  mengenai  tantangan  khusus, hambatan, dan solusi yang dihadapi oleh pelaku bisnis dan investor dalam  konteks  kepatuhan  Sharia.  Studi  oleh  ….  men yoroti beberapa  ketidakpastian  terkait  interpretasi  prinsip  Sharia  dalam skema  crowdfunding  yang  dapat  mempengaruhi  partisipasi UMKM  dan  investor.  Selain  itu,  masih  kurangnya  studi  secara komprehensif menganalisis dampak jangka panjang dari kebijakan keuangan  syariah  di  tingkat  nasional  terhadap  pertumbuhan UMKM  dan  inklusivitas  keuangan.  studi  mendalam  mengenai dinamika  hubungan  antara  regulasi,  platform  crowdfunding syariah, dan pelaku bisnis menjadi penting untuk mengidentifikasi solusi dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, studi selanjutnya perlu mengeksplorasi lebih lanjut aspek-aspek ini  untuk  memperdalam  pemahaman  kita  tentang  bagaimana implementasi  Sharia  compliance  dalam  crowdfunding  syariah dapat lebih optimal mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.
Tujuan kepatuhan syariah yang disebutkan di atas adalah untuk  menjamin  bahwa  prinsip-prinsip  syariah  dipatuhi  dalam pembuatan produk serta penerapannya. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana gagasan crowdfunding syariah sesuai dengan hukum Islam. Untuk mencapai hal  tersebut,  diperlukan  kajian  yang  lebih  mendalam  terhadap
gagasan  ini  dari  sudut  pandang  kepatuhan  syariah  di  PT  Shafiq Digital Indonesia dalam platform Securities Crowdfunding.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan Hasil Penelitian
a. Hasil
1. Sejarah PT Shafiq Digital Indonesia
“ Shafiq diambil dari bahasa arab قيفش yang antara lain  artinya:  Perhatian  &  Ingin  Memberikan  Bantuan” Berdiri sejak 27 Juni 2020, Shafiq adalah Platform Layanan Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Efek  Berbasiskan Teknologi  Informasi  atau  biasa  disebut  Securities Crowdfunding  yang  berdasarkan  prinsip  Syariah.  Shafiq memiliki  izin  OJK  sebagai  penyelenggara  Securities Crowdfunding  melalui  Surat  Keputusan  Nomor  KEP- 37/D.04/2021  Tanggal  19  Agustus  2021.Selain  itu,  PT Shafiq  Digital  Indonesia  diawasi  oleh  DSN-MUI  terkait dengan kegiatan usaha secara prinsip syariah melalui Surat Rekomendasi Nomor U-097/DSN-MUI/II/2021 ( https://www.shafiq.id/faq/penerbit ). Shafiq  memiliki  bisnis  model  sebagai  platform investasi layanan urun dana atau Securities Crowdfunding (SCF) berbasis syariah  Salah  satu  tonggak penting  dalam perkembangan  SCF  di  Indonesia  adalah  munculnya SHAFIQ sebagai SCF pertama yang berbasis syariah. Sejak 19 Agustus 2021, PT Shafiq Digital Indonesia telah resmi memperoleh izin sebagai penyelenggara SCF Syariah dari OJK  dan  DSN-MUI.    Dalam  konteks  ini,  SCF  syariah berfokus  pada  proyek  dan  bisnis  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah  Islam.  Hal  ini  memungkinkan investor  untuk  berpartisipasi  dalam  pendanaan  tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Ini adalah langkah besar menuju inklusi finansial yang lebih besar dan memperluas akses kepada lebih banyak orang.
POJK  Nomor  77  Tahun  2016  tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi
Dontes Putra, Hulwati, Duhriah
(LPMUBTI)  yang  menjadi  acuan  oleh  PT.  Syafiq  Digital Indonesia  dalam  menjalanka  operasionalnya.  Peraturan fintech  tersebut  telah  dirilis  pada  akhir  Desember  2016, namun saat ini hanya mengatur pembiayaan fintech melalui jalur  konvensional;  sistem  syariah  tidak  diatur.  Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Pelayanan Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan Prinsip  Syariah  juga  harus  dipatuhi  oleh  pelaku  usaha fintech  syariah.  Selain  itu,  sebagai  bank  sentral  negara, Bank  Indonesia  menetapkan  aturan  bagi  pelaku  usaha fintech  yang  bergerak  di  industri  sistem  pembayaran. Aturan  tersebut  dirinci  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI) Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Financial  Technology  (Alfaris  et  al.,  2019).  Shafiq  yang menargetkan  pendanaan  350  Miliar pada  akhir  tahun  ini, telah menorehkan pencapain pendanaan hingga nilai angka jumlah  pemodal  aktif  sebanyak  25.000  investor,    jumlah dana  yang  tersalurkan  mencapai  302  Miliar  serta dengembalian  modal  sebesar  157  Miliar  dengan  rata-rata realisasi ROI sekitar15.8% (https://www.shafiq.id, 2023).

## 2. Visi dan Misi PT Shafiq Digital Indonesia
Adapun Visi dan Misi dari PT Shafiq Digital Indonesia yaitu:
Visi : Menjadi bisnis crowdfunding syariah pertama di Indonesia pada tahun 2021, bisnis terbesar dan terbaik di tanah air pada tahun 2023, dan menjadi pemain utama di kawasan Asia pada tahun 2025. Menjadi lembaga keuangan syariah global pada tahun 2030.
Misi :
1) Memajukan Perekonomian Indonesia dengan membantu pengembangan usaha-usaha yang produktif, halal, dan menguntungkan untuk umat dan bangsa.
2) Membantu  pelaku  usaha  untuk  mendapatkan permodalan yang sesuai dengan syariat Islam.
3) Membantu  pemodal  (Shahibul  Maal)  untuk  dapat berinvestasi secara optimal,
aman, dan menguntungkan, penuh keberkahan syariah.
b. Pembahasan
1. Konsep Crowdfunding Syariah di Indonesia Konsep crowdfunding-syariah yang akan diterapkan di Indonesia,  pada  dasarnya  harus  berpedoman  pada  Al- Qur`an dan Sunnah. Dalam bertransaksi sesuai syariat Islam, ada  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi,  yaitu transaksi ekonomi dalam islam berdasarkan pada perputaran roda ekonomi yang riil, bukan transaksi yang dilarang, dan dilaksanakan  sesuai  syariat  islam.  Crowdfunding-syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam. Kesesuaian syariat  Islam  dengan  konsep  crowdfunding-syariah  dapat dilihat  dari  perspektif  shariah  compliance  atau  kepatuhan syariah.  Apabila  suatu  pelaksanaan  proyek  dalam  konsep crowdfunding-syariah  ingin  berpedoman  pada  Al-Qur`an dan Hadist, maka harus bebas dari maysir, riba, gharar dan dzalim.  Untuk  memahami  konsep  tersebut,  ada  baiknya memahami  bagan  konsep  crowfunding  syariah  terlebih dahulu.

## Gambar 1 Skema Crowdfunding Syariah
Ada  empat  kelompok  orang  yang  terlibat  dalam crowdfunding syariah:
1. Pemrakarsa/pengusul  proyek;  pendukungnya  dapat berupa orang, kelompok, atau dunia usaha.
2. Investor  masyarakat,  baik  perorangan  maupun kelompok, merupakan penyandang dana potensial.
3. Penyelenggara platform, atau operator crowdfunding .
4. Dewan  Syariah:  Di  Indonesia,  DSN-MUI  dan  DPS termasuk dalam pengertian dewan syariah (S. Madjid, 2018).
Al-Qur'an  dan  Sunnah  pada  hakikatnya  harus menjadi pedoman konsep Crowdfunding Syariah yang akan diterapkan  di  Indonesia.  Ada  berbagai  syarat  yang  harus dipenuhi  agar  dapat  menjalankan  bisnis  sesuai  dengan hukum  Islam.  Hal  ini  mencakup  fakta  bahwa  transaksi tidak boleh dilarang dan harus didasarkan pada perputaran roda  perekonomian  yang  sebenarnya.  Penerapan crowdfunding syariah harus mematuhi hukum Islam. Dari sudut  pandang  kepatuhan  syariah,  kita  dapat  melihat bagaimana  hukum  Islam  dan  gagasan crowdfunding syariah saling  terkait.  Suatu  proyek  harus  bebas  dari maysīr,  riba, gharar ,  dan  ketidakadilan  jika  konsep Sharia  crowdfunding ingin dilaksanakan sesuai Al-Qur'an dan Sunnah (M. Az- Zahra Rasyid & Setyowati, 2017).
2.  Jenis-jenis akad pada Securitas Crowdfunding Syariah PT Shafiq Digital Indonesia
Akad-akad yang digunakan pada Securitas Crowdfunding Syariah PT Shafiq Digital Indonesia yaitu:
a. Saham (Musyarakah Musahamah) Akad  yang  digunakan  adalah  Musyarakah Musahamah,  yaitu  Akad  syirkah  yang  kepemilikan porsi  (hishshah)  modal  para  mitra  atau  Pemodal berdasarkan  Modal  Disetor  yang  dibuktikan  dengan
saham.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  Undang-Undang No.40  tahun  2007  mengenai  Perseroan  Terbatas. Akad  Musyarakah  adalah  akad  kerja  sama  antara Pemodal  dan  Penerbit  di  mana  setiap  Pihak memberikan  kontribusi  dana/modal  usaha  dengan ketentuan  bahwa  keuntungan  dibagi  sesuai  nisbah yang  disepakati  atau  secara  proporsional,  sedangkan kerugian  ditanggung  oleh  para  pihak  secara proporsional (Mulyana, 2019).
Ra’s al -mal (modal usaha) yang disertakan para mitra  (syarik/pemegang  saham).  menjadi  milik Perusahaan; dan Perusahaan menjadi milik para mitra yang  ber- syirkah.  Hak  a’mal  masing -masing  mitra ditentukan  dan  dilimpahkan  kepada  direksi Perusahaan  melalui  mekanisme  musyawarah  (Rapat Umum  Pemegang  Saham)  yang  hak  suaranya ditentukan  berdasarkan  jumlah  porsi  kepemilikan (hishshah)  atas  Perusahaan  (jumlah  Saham  yang dimiliki).

## Gambar 2 Skema Akad Musyarakah Musahamah
Penjelasan Skema:
a) Saham  baru  milik  Penerbit  diterbitkan  dan ditawarkan melalui platform SHAFIQ.
b) Akad  wakalah  bi  ghairil  ujrah  (Tanpa  fee)  antara Pemodal dengan SHAFIQ.
c) Setelah  pendanaan  berhasil  terpenuhi,  dana  milik Pemodal  akan  dibelikan  Saham  baru  milik Penerbit.
d) Akad Musyarakah Musahamah dalam RUPS antara SHAFIQ (wakil Pemodal) dengan Penerbit.
e) Dana atas penerbitan saham baru akan digunakan Penerbit untuk mendanai usaha Perusahaan.
f) Pembagian  Dividen  dari  laba  bersih  (setelah dikurangi cadangan/laba ditahan (jika ada)) sesuai dengan  kepemilikan  saham  masing-masing  mitra (Penerbit & Pemodal).
b. Sukuk Mudharabah Musytarakah Akad  Mudharabah  Musytarakah  adalah perpaduan  dari  akad  Mudharabah  dan  akad Musyarakah. Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad  Mudharabah  di  mana  Penerbit  (mudharib) menyertakan modalnya dalam suatu kerjasama. Akad Mudharabah  adalah  akad  kerja  sama  suatu  usaha antara  Pemodal  yang  menyediakan  seluruh  modal dengan  Penerbit  dan  keuntungan  usaha  dibagi  di antara  mereka  sesuai  dengan  nisbah  yang  disepakati dalam  akad  (Erlidawati,  2018).  Nisbah  bagi  hasil adalah nisbah/perbandingan yang dinyatakan dengan angka  persentase  untuk  membagi  hasil  usaha  dari keuntungan  bersih  (Net  Profit)  Syirkah.  Kerugian usaha  menjadi  tanggung  jawab  Pemodal  kecuali kerugian tersebut terjadi karena Penerbit wanprestasi.

## Skema Akad Mudharabah Musytarakah

## Gambar 3 Skema Akad Mudharabah Musytarakah
Penjelasan Skema
a) Penerbit menerbitkan sukuk mudharabah musytarakah  dan  ditawarkan  kepada  para  calon Pemodal melalui platform SHAFIQ.
b) Akad  wakalah  bi  ghairil  ujrah  (Tanpa  fee)  antara Pemodal dengan SHAFIQ.
c) Setelah  pendanaan  dari  para  Pemodal  berhasil terpenuhi, dana milik Pemodal tersebut diserahkan kepada Penerbit.
d) Akad  Mudharabah  Musytarakah  antara  SHAFIQ (Wakil Pemodal) dengan Penerbit.
e) Dana  yang  diperoleh  dari penerbitan Sukuk  akan digunakan  Penerbit  untuk  mengerjakan  suatu proyek.
f) Sebelum proyek dikerjakan, Penerbit sebagai Mitra (Syarik)  pada  Proyek  menyetor  modal  sesuai dengan porsi kesepakatan.
g) Penerbit  yang  juga  sebagai  Pengelola  (Mudharib) akan melakukan kegiatan pengerjaan proyek yang menjadi dasar dari penerbitan Sukuk.
h) Modal  serta  keuntungan  proyek  tersebut  akan didistribusikan  kepada  para  pemegang  sukuk  dan Penerbit  pada  saat  proyek  masih  berjalan  atau
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.939
diakhir berdasarkan periode pembagian keuntungan yang disepakati.
i) a) Pengembalian modal dan profit sharing kepada Penerbit sebagai Mitra (Syarik)
b) Pengembalian modal dan profit sharing kepada Pemodal
c) Profit  sharing  kepada  Penerbit  sebagai Pengelola (Mudharib)
c. Sukuk Wakalah Bil Istitsmar Wakalah  adalah  akad  pemberian  kuasa  dari
Muwakkil  (Pemodal)  kepada  Wakil  (Penerbit)  untuk melakukan  perbuatan  hukum  tertentu  (Syaugi,  dan Nafi, 2021). Akad Wakalah bil Istitsmar adalah akad wakalah untuk menginvestasikan dan
mengembangkan modal Muwakkil (Pemodal) dengan imbalan  berupa  fee  (ujrah)  kepada  Wakil  (Penerbit), dimana  dibatasi  atas  jenis  investasi,  jangka  waktu, tempat usaha dan/atau batasan lainnya.

## Gambar 4 Wakalah Bil Istitsmar
Penjelasan Skema:
a) Penerbit menerbitkan sukuk wakalah bil istitsmar dan ditawarkan kepada para calon Pemodal melalui platform SHAFIQ.
b) Akad  wakalah  bi  ghairil  ujrah  (Tanpa  fee)  antara Pemodal dengan SHAFIQ.
c) Setelah  pendanaan  dari  para  Pemodal  berhasil terpenuhi, dana milik Pemodal tersebut diserahkan kepada Penerbit.
d) Akad Wakalah bil istitsmar antara SHAFIQ (wakil Pemodal) dengan Penerbit.
e) Dana  yang  diperoleh  dari penerbitan Sukuk  akan digunakan Penerbit untuk melakukan penempatan dana  ke  dalam  berbagai  macam  proyek  yang menghasilkan.
f) Pendapatan berupa keuntungan dan pokok modal atas proyek didapat.
g) Pengembalian  modal  dan  imbal  hasil  milik pemegang  Sukuk  (Pemodal)  hingga  jatuh  tempo Sukuk  berakhir.  Atas  hasil  kegiatan  penempatan dana  Pemodal  yang  dilakukan  Penerbit,  Pemodal membayar  fee/ujrah  kepada  Penerbit  (Dapat dibayar dimuka atau sesuai kesepakatan).

## 3. Jenis  Transaksi  /  Kegiatan  Usaha  Yang Bertentangan Dengan Prinsip Syariah
Dalam  hal  menjaga  kesesuaian  kegiatan  usaha Penerbit  dengan  Prinsip-Prinsip  Syariah,  Penyelenggara menetapkan  daftar  kegiatan  yang  dilarang  dilakukan  oleh Penerbit  selama  menerbitkan  efek  melalui  SHAFIQ, sebagai berikut :
No Jenis  Transaksi  / Kegiatan Usaha Yang  Bertentangan Dengan Prinsip Syariah Kewajiban Yang Harus Dilakukan Penerbit
1.  Perjudian dan permainan yang tergolong  judi  atau perdagangan yang dilarang. Misalnya, menjual permainan yang berhubungan dengan dadu, melakukan trading saham / forex. 1. Menghentikan kegiatan
2. Wajib melakuka n income purification
untuk mengelua rkan pendapat an  yang berasal dari transaksi haram tersebut. 2.  Penerbit Saham Bekerjasama  dengan Lembaga keuangan konvensional  (ribawi), termasuk  perbankan dan asuransi konvensional atau LKK lainnya. Misalnya,  melakukan kerjasama dalam
bentuk:
a. Penempatan deposito di bank konvensional
b. Mengambil
kredit/ pinjaman
ribawi
1. Menghentikan kegiatan 2. Mengakhiri kerjasama dengan  pihak  lain  (bank / asuransi)
3. Wajib  melakukan income purification atas pendapatan  perusahaan yang  diperoleh  dari kerjasama  dengan  LKK untuk mengeluarkan pendapatan  yang  haram tersebut
c. Menjadi  agen/ pialang  pada asuransi konvensional
d.
Kerjasama pemasaran produk LKK 3.  Produsen,  distributor, serta pedagang makanan dan minuman  yang  haram. Misalnya, menjual miras, menjual bangkai, menjual rokok.
1. Menghentikan kegiatan 2. Wajib  melakukan income purification atas pendapatan  perusahaan yang  diperoleh  dari transaksi haram tersebut 4.  Produsen,  distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa  yang  merusak moral  dan  bersifat mudharat.  Misalnya, menyediakan jasa transportasi ke
diskotik, menjual senjata api tanpa izin 1. Menghentikan kegiatan. 2. Wajib  melakukan income purification atas pendapatan  perusahaan yang  diperoleh  dari transaksi haram tersebut. 5.  Melakukan hal-hal yang menyebabkan akad  dalam  suatu transaksi menjadi bathil. Misalnya, melakukan  2  akad dalam  1  transaksi (transaksi ‘inah), adanya Down  Payment 1. Memperbaiki dan mengubah  sistem  / prosedur / teknis terkait transaksi  tersebut  agar sesuai  dengan  ketentuan syariah.
2. Wajib  melakukan income purification atas pendapatan  perusahaan
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.939
Dontes Putra, Hulwati, Duhriah
(DP)  dalam  transaksi salam, terdapat ketidakjelasan harga di dalam  transaksi  jual- beli, memberikan pinjaman ribawi yang  diperoleh  dari transaksi  yang  batil/ tidak memenuhi rukun & syarat akad tersebut.
3. Apabila  memungkinkan, melakukan  transaksi  / akad ulang dengan skema  akad  yang  sesuai dengan Prinsip Syariah. 6.  Melakukan  transaksi piutang ribawi. Misalnya,  memberikan pinjaman  /  transaksi kredit dengan memberikan bunga. 1. Mengubah  sistem  / prosedur / teknis terkait transaksi tersebut.
2. Apabila  memungkinkan, melakukan  transaksi  / akad ulang dengan skema  akad  yang  sesuai dengan Prinsip Syariah. 3. Apabila tidak memungkinkan, penerbit hanya diperbolehkan menerima senilai harga jual (transaksi  jual  beli)  atau nilai  pokok  (transaksi pinjam meminjam). 4. Wajib  melakukan income purification atas  bunga (riba)  dari  transaksi tersebut. 7.  Melakukan  transaksi hutang ribawi. Misalnya,  melakukan pinjaman  di  bank 1. Penerbit  wajib  melunasi pokok hutang ribawinya. 2. Apabila  penerbit  tidak memiliki  dana  untuk
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.939
konvensional, koperasi, maupun leasing. untuk  melunasi  pokok hutang ribawinya tersebut,  penerbit  wajib mengalihkan hutang ribawinya  pada  pihak lain,  seperti  Lembaga Keuangan Syariah. 3. Jika tidak memungkinkan, penerbit dapat menempuh cara-cara lain yang  tidak  bertentangan dengan ketentuan syariah  untuk  melunasi hutang ribawi.
Apabila  ditemukan  pendapatan  yang  tidak  sesuai dengan  Prinsip-Prinsip  Syariah,  Penerbit  bertanggung jawab serta menerima konsekuensi sebagai berikut:
1. Untuk Efek Bersifat Ekuitas (EBE) atau Saham Syariah
:
a. Bersedia melakukan metode income purification ;
b. Segera  memperbaiki  dan/atau  menghentikan kegiatan  usaha  /  transaksi  yang  bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah;
c. Mengganti  kepemilikan  ( buyback )  saham  para pemegang saham dari PT Shafiq Digital Indonesia dengan kas perusahaan atas nama pemegang saham lainnya  (pemegang  saham  yang  tidak  berasal  dari PT  Shafiq  Digital  Indonesia)  sesuai  modal  dasar saham  (nilai  modal  disetor  awal)  ditambah  porsi cadangan laba (laba ditahan) yang dihitung secara proporsional; atau Meminta kepada para pemegang
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.939
Dontes Putra, Hulwati, Duhriah
saham  lainnya  untuk  melakukan buyback atas kepemilikan saham para pemegang saham dari PT Shafiq Digital Indonesia sesuai modal dasar saham (nilai modal disetor awal) ditambah porsi cadangan laba  (laba  ditahan)  yang  dihitung  secara proporsional.
2. Untuk  Efek  Bersifat  Utang  dan/atau  Sukuk  (EBUS) atau Sukuk :
a. Bersedia melakukan metode income purification ;
b. Segera  memperbaiki  dan/atau  menghentikan kegiatan  usaha  /  transaksi  yang  bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah;
c. Mengganti  kepemilikan  sukuk  para  pemegang sukuk dengan kas perusahaan; atau
d. Meminta  kepada  para  pemegang  saham  lainnya untuk  melakukan  capital  replacement  atas kepemilikan sukuk para pemegang sukuk.

## 4. Securitas Crowdfunding Syariah Bagi Pelaku UMKM
Securities Crowdfunding (SCF) Syariah sebagai sebuah lembaga  keuangan  berbasis  teknologi  atau  dikenal  sebagai perusahaan  financial  technology  (Fintech)  semakin menunjukkan perkembangan positif di tanah air. SCF Syariah saat  ini  menjadi  solusi  bagi  pelaku  UMKM  untuk mendapatkan  permodalan  dengan  skema  penerbitan  saham dan sukuk syariah. Namun tetap harus dipahami bahwa dalam regulasi seluruh keputusan pendanaan merupakan kewenangan dan risiko dari investor, berdasarkan POJK No.
57 Tahun 2020, lembaga penyelenggara SCF Syariah dituntut memiliki  kemampuan  yang  memadai  dalam  melakukan penelaahan terhadap UMKM sebagai calon penerbit.
UMKM sebagai pihak yang membutuhkan permodalan memiliki  berbagai  kendala  kesulitan  dalam  meningkatkan pertumbuhannya. Berikut kendala yang dialami UMKM dalam permodalan yaitu:
1. Terbatasnya informasi mengenai sumber pendanaan usaha yang  tepat  baik  sumber  pendanaan  informal  (informal finance)  maupun  pendanaan  formal  (formal  finance) melalui lembaga keuangan maupun sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah.
2. Terbatasnya  kemampuan  dalam  mengelola  perusahaan karena  sebagian  besar  UMKM,  terutama  usaha  dengan skala mikro dimiliki oleh perorangan atau keluarga.
3. Terbatasnya  kemampuan  produksi,  distribusi  dan pemasaran karena hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki oleh UMKM tersebut.
4. Terbatasnya  kemampuan  dalam  mengadministrasikan usaha,  misalkan  melakukan  pencatatan  transaksi, melakukan  pelaporan,  melakukan  pengurusan  perizinan usaha dsb.
5. Terbatasnya  akses  UMKM  terhadap  lembaga  keuangan formal  karena  faktor  lokasi  usaha  dimana  tidak  dapat dijangkau  oleh  jaringan  kantor  lembaga  keuangan  di tempat tersebut.
6. Terbatasnya  aset  yang  dimiliki  oleh  UMKM  sementara sebagian  besar  pendanaan  kepada  UMKM  mewajibkan adanya jaminan.
UMKM  seringkali  memerlukan  tambahan  modal dalam  sebuah  proses  pengembangan  bisnisnya.  Tambahan permodalan  UMKM  diharapkan  dapat  melalui  berbagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi pendanaan. Namun di sisi  lain,  bagi  segmen  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM), tidak  mudah  pula  untuk  mendapatkan  akses  permodalan melalui  lembaga  keuangan  khususnya  perbankan  karena memiliki  keterbatasan  pada  ketidaktersediaan  aset  sebagai agunan.  Kehadiran  SCF  Syariah  dirancang  untuk  menjadi Solusi  Akses  Permodalan  UMKM.  Maka  membantu pertumbuhan  UMKM  di  Indonesia,  sehingga  ikut  serta mendukung  penguatan  pondasi  perekonomian  nasional Indonesia. UMKM yang telah terbukti dalam penguatan pilar
ekonomi  dan  industri  halal  di  Indonesia  (Kemenkeu,  2021), diantaranya:
1. UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB lebih dari 50%.
2. Mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
3. Penguatan  industri  halal,  mengingat  sebagian  besar UMKM berada di sektor industri
halal (https://www.shafiq.id, 2023).

## PENUTUP
PT Shafiq Digital Indonesia adalah Platform Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Efek Berbasiskan Teknologi Informasi atau  biasa  disebut  Securities  Crowdfunding  yang  berdasarkan prinsip Syariah. SHAFIQ memiliki izin OJK sebagai penyelenggara Securities Crowdfunding melalui Surat Keputusan Nomor KEP- 37/D.04/2021  Tanggal  19  Agustus  2021.  Selain  itu,  PT  Shafiq Digital Indonesia diawasi oleh DSN-MUI terkait dengan kegiatan usaha secara prinsip syariah melalui Surat Rekomendasi Nomor U- 097/DSN-MUI/II/2021.  Pada Crowdfunding syariah  tentunya harus  sesuai  dengan  kepatuhan  syariah.  Untuk  dapat  melakukan penyelenggaraan  sesuai  dengan  prinsip  syariah  yang  ditetapkan oleh  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  117/DSN-MUI/II2018,  maka harus mengacu terhadap kepatuhan syariah (syariah compliance).
Dalam  implementasinya,  perlu  penggunaan  mekanisme Crowdfunding yang sesuai aturan dan syariat Islam agar terbebas dari unsur maghrib (maysir, gharar, riba). Dalam Crowdfunding syariah, prinsip-prinsip syariah yang berlaku diterapkan dalam prosesnya, dan tidak ada bunga atau hal-hal lain yang terkait dengan riba yang digunakan  dalam  kontrak  transaksi,  melainkan  sistem  bagi  hasil. Pada dalam platform crowdfunding PT Shafiq  Digital Indonesia dalam  menjalankan  operasional  menggunakan  akad-akad  sebagai berikut:  1)  Saham  (Musyarakah  Musahamah).  2)  Sukuk

## Mudharabah  Musytarakah,  dan  3)  Sukuk  Mudharabah
Musytarakah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhikary,  et al. ( 2018 ). Crowdfunding: lessons from Japan’s approach . Adiansah,  W.,  Mulyana,  N.,  &  Fedryansyah,  M.  (2016).  Potensi Crowdfunding Di Indonesia Dalam Praktik Pekerjaan Sosial. Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 3 (2). https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.13655 Al  Farisi,  S.,  Iqbal  Fasa,  M.,  &  Suharto.  (2022).  Peran  Umkm (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat. Jurnal  Dinamika  Ekonomi  Syariah ,
9 (1), 73 – 84. https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN- MUI/II/2018  Tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah . 14.
Erlidawati.  (2018).  Prinsip  Manajemen  Pembiayaan  Syariah.
News.Ge , https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-
momava.
Fachrurrazy,  M.,  &  Siliwadi,  D.  N.  (2020).  Regulasi  Dan Pengawasan  Fintech  Di  Indonesia :  Persfektif  Hukum Ekonomi  Syariah. AL-SYAKHSHIYYAH  Jurnal  Hukum
Keluarga Islam Dan Kemanusiaan , 2 (2), 154 – 171. https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928
Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang  dan  Tantangan  Fintech  (Financial  Technology) Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 5 (3), 326 – 333. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578 https://www.shafiq.id. (2023a). https://www.shafiq.id/berita/21/scf- syariah-solusi-akses-permodalan-umkm/baca .
https://www.shafiq.id.
(2023b).
https://www.shafiq.id/berita/264/pendanaan-melalui-scf-tembus-1-
t-dukung-kemajuan-umkm-indonesia/baca . Indriana,  Satila,  H.  T.,  Alwi,  B.  D.,  &  Fikri,  M.  (2022).  Fintech Equity  Crowdfunding  Syariah  Sebagai  Solusi  Akses Permodalan  UMKM. BISNIS :  Jurnal  Bisnis  Dan  Manajemen Islam , 10 (1), 1. https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142 Kadir,  M.  R.  (2021).  Shariah  Compliance  pada  Investasi  Sukuk dalam  Securities  Crowdfunding  di  Indonesia. Jurnal  Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah , 3 (1), 15 – 29. M.  Az-Zahra  Rasyid,  R.,  &  Setyowati.  (2017).  Crowdfunding Syariah  untuk  Pengembangan  Produk  Perbankan  Syariah Dari  Prespektif  Syariah  Compliance. Diponegoro  Law  Journal , Vol. 6 No , 1 – 16.
Makraja, Fahmi. Mujib, A. (2023). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Complaince Serta Penerapannya Pada  Produk  Perbankan  Syariah. Muamalat:  Jurnal  Kajian Hukum Ekonomi Syariah , 15 (2), 87 – 98. Muhammad,  R.,  &  Yuningsih,  A.  (2020).  Shariah  Compliance Analysis  of  Islamic  Crowdfunding:  Case  Study  of ethiscrowd.com. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam , 9 (1), 75. https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.472 Mulyana, I. (2019). … Dengan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus Pendanaan Usaha Pertanian Horenzo Di Pt  Ammana  Fintech  Syariah). Seminar  Nasional  Manajemen, Ekonomi … , 172 – 181. Nelly,  R.,  Harianto,  H.,  Abd.Majid,  M.  S.,  Marliyah,  M.,  & Handayani,  R.  (2022).  Studi  Empiris  Perkembangan Crowdfunding  Syariah  di  Indonesia. Al-Kharaj :  Jurnal Ekonomi,  Keuangan  &  Bisnis  Syariah , 4 (5),  1283 – 1297. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926 Novitarani,  A.,  &  Setyowati,  R.  (2018).  Analisis  Crowdfunding Syariah  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  Compliance  serta Implementasinya  dalam  Produk  Perbankan  Syariah. Al- Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam , 12 (2),  247 – 262. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1759 OJk. (2022). Otoritas Jasa Keuangan .
Riadi, A. B. (2018). Aspek Hukum Dalam Menjalankan Perusahaan Fintechlending di Indonesia. Prihatwono Law Research , 1 juni . Rozalinda. (2019). Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah (Edisi Kedu). Rajawali Pers. S. Madjid. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas- Asas) Muamalah. Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 2 , No , 15 – 28. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis . Alfabeta. Syaugi, dan Nafi, M. (2021). Konstruksi Hukum Hybrid Contrac dan Implementasi  di  Perbankan  Syariah (E.  Wahyu  (ed.)).  Ruang Karya Bersama.
Tektona, R. I. (2022). Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas
Syariah  Terhadap  Securities  Crowdfunding  Syariah  Di Indonesia. Journal Justiciabelen (Jj) , 2 (2), 139.
https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2066 Tripalupi,  R.  I. (2019).  Equity  Crowdfunding  Syari’ah  Dan Potensinya  Sebagai  Instrumen  Keuangan  Syari’ah  Di Indonesia. Jurnal  Hukum  Dan  Kemanusiaan , 13 (2),  229 – 246. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/
6440/pdf
Wardhani,  B.  K.,  &  Pramono,  J.  (2016).  Perbankan  Syariah : Alternatif  Pendanaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah (Umkm). Among Makarti , 9 (1), 60 – 78. https://doi.org/10.52353/ama.v9i1.127