## BANK SYARIAH :
Antara Labelisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Mansur STAI Miftahul Ulum Pamekasan elcmansur@yahoo.co.id
Abstract :
The  concept  of  Syariah  Bank  empowerment  of  the  community's  economy through its products such as: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Kafala , and others, is a banking service that reflects its concern for improving the economy and  welfare  of  the  poor.  While  the  weaknesses  in  the  internal  field  such  as inadequate institutional factors, and external factors, such as the readiness of the community to accept the presence of the Syariah Bank, are welcome in the National banking system, provided they are accompanied by high progression. The labeling of " syariah " in a bank is intended as a banking system in accordance with Islamic Law ( Syariah ) which is rahmatan lil ‘alamin . While the influence of labeling  in  the  context  of  community  economic  empowerment  is  not  so significant. Because, there is more needed is the quality of service and ease of access. In addition, the formalization of religion has the potential to be misused by its role to be so particular. In fact, for non-Muslims it is considered a political- economic  institution  founded  on  religious  sentiments.  Thus,  the  position  of Bank Syariah is still ambiguous between community economic empowerment or formalization of religion.
Key word : E mpowerment, Formalization, Labeling

## Pendahuluan
Problem  kemanusiaan  akan  selamanya  bersentuhan  dengan  ranah kehidupan yang terus berputar dari masa ke masa. Dalam waktu yang bersamaan upaya pemecahan masalahpun tidak kalah gencarnya menyodok dan mencairkan kebekuan persoalan yang tak pernah tuntas. Antara masalah yanga ada dengan solusi yang tidak pernah rela selalu gayung bersambut, seirama. Namun, hasilnya tidak mampu memuaskan siapapun yang mencoba mencari hipotesisnya secara meyakinkan.  Ketika  suatu  keberhasilan  mengemuka,  maka  disitu  pula negasi (peniadaan atas)-nya menampakkan diri. Dua hal yang berlawanan seakan-akan tak pernah bisa dipisahkan garis demarkasi secara tegas.
Di sisi lain, problem bukanlah secercah cahaya yang selalu dinantikan setiap insan. Tetapi anehnya, ia juga tidak pernah surut dari medan kehidupan.
Kehadirannya  dibutuhkan,  namun  tidak  diinginkan.  Kemudian,  pesan  yang timbul  adalah  kita  dipaksa  untuk  menerima  apa  adanya,  disamping  juga diharuskan  untuk  memilah  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  wahana  yang beragam secara proporsional. Hal ini tentu membutuhkan daya kreatifitas yang cerdas dan tidak serampangan mengambil sikap, walau nampak biasa-biasa saja. 1 Mengedepankan sikap seperti ini bukan berarti meremehkan daya upaya perubahan dalam menegakkan tonggak kebenaran. Justru, antara yang berhasil mengentaskan dan yang belum, menunjukkan prestasi juang yang tidak semua orang  mampu  melakukannya.  Masing-masing  berhak  mendapatkan  anugerah penghargaan yang setimpal.
Itulah  kiranya  hakikat  yang  diinginkan  alam  ini  yaitu,  pola-pola keseimbangan  ( moderasi )  yang  menjadi  lahan  basah  persemaian  benih kebijaksanaan  untuk  mencapai  puncak  kebahagiaan.  Moderasi  ( wasathiyyah ) antara dua hal yang berbeda atau antara dua hal yang bertolak-belakang atau keseimbangan  dari  selain  dua  hal  tadi. 2 Untuk  meraih  kesejahteraan  dan kebagiaaan hidup, banyak orang yang beranggapan bahwa ekonomilah faktor penentunya. 3 Apabila mapan perekonomian keluarga, maka kesejahteraan bisa dipastikan berhasil dinikmatinya. Dengan hidup sejahtera tentu lebih menjamin terwujudnya  kebahagiaan.  Begitupula  dalam  kehidupan  bernegara  tidak  akan lepas dari kegiatan ekonomi. 4
Pusat kegiatan perekonomian yang paling mudah temukan adalah pasar. Sedangkan  sarana  yang  paling  efektif  dan  lebih  dikenal  masyarakat  dalam transaksi adalah uang. Maka, dalam hal ini hanya banklah selama ini menjadi lembaga keuangan yang paling dipercaya menghimpun  dan mendistribusikan dana  masyarakat.  Dalam  khazanah  keislaman,  perbankan  islam  merupakan lembaga  keuangan  yang  tergolong  belia. 5 Kalau  kita  kaji  perkembangan perbankan islam yang hampir menyamai, bahkan dalam beberapa hal melampaui prestasi perbankan konvensional dewasa ini, tidak mungkin terlepas dari alur pemikiran di atas. Bahwa, aspek positif dan negatif secara beriringan akan terus berpacu melawan waktu. 6 Pada awal munculnya, perbankan islam lahir sejalan dengan  babak  baru  perkembangan  pemikiran  mengenai  ekonomi  islam mengenai  dasawarsa  ‘70-an  langsung  di  tingkat  internasional.  Faktor  yang
1 D. Juliantara, Memutar Roda Hidup, Memberi Makna pada Hidup, Asia Sedar, Panggungharjo : 2002,
Cet. 1, hal.1-2
2 Afifuddin Muhajir, Membangun Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis , (Tanwirul Afkar : Situbondo, 2018) hal. 1-27
3 Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi , Gema Insani Perss, Jakarta : 2000, hal. 7
4 Leslie Stevenson dan David l. Haberman, Sepuluh Teori Hakikat Manusia , Yudi Santoso dan Sart Pasaribu (penerj.), Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta : 2001, Cet. 1, hal. 208
5 Adimarwan, Ekonomi Islam, Suatu Kjian Kontemporer , Gema Insani Perss, Jakarta : 2001, hal. 66
6 Al Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam , Dana Bakti Primayasa, Jakarta : 1997, hal. 184-186
membidaninya  adalah  apa  yang  disebut  dengan  kekuatan Petro  dollar ,  artinya dolar  yang  dihasilkan  oleh  industri  perminyakan.  Peningkatan  perekonomian suatu bangsa memiliki pengaruh vital terhadap pemberdayaan masyarakatnya. Di  samping  itu  juga  karena  timbulnya  kesadaran  tentang  “kebangkitan  islam pada  abad  ke-14  Hijriyah“  yang  melanda  dunia  islam,  serta  lahirnya  generasi baru intelektual muslim yang mendapatkan pendidikan modern baik di Barat maupun di negara-negara Islam sendiri. 7
Urgensi pemberdayaan ekonomi masyarakat ini merupakan jawaban --- jika  bukan  sekedar  reaksi  spontan---  dari  masyarakat  atas  kenyataan  sosial ekonomi berupa kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin lebar. Kesenjangan yang  membawa  implikasi  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang  sangat  serius terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika tidak segera dicari solusinya. Kesenjangan itu, tidak lain karena diakibatkan pemilikan sumber daya produksi dan produktifitas yang tidak sama diantara pelaku ekonomi, sehingga menghasilkan tingkat kesenjangan yang rendah.
Ada  ketidakpuasan  di  benak  para  pemikir  dan  pemuka  Islam  ketika kesejahteraan mereka terangkat justeru di atas penderitaan saudaranya. Sistem kapitalis yang menggurita telah melahirkan kesenjangan yang menganga lebar. 8 Sementara, formalisme agama kian gencar disodorkan, bahwa Islam betul-betul agama  yang  sempurna  dan rahmatan  lil’alamin . 9 Dengan  simbol-simbol  ‘islam’ atau ‘syariah’ atau apapun jenis labelnya, sejatinya sikap itu harus menanggung konsekuensi potensi penyimpangan yang cukup besar. Mengedepankan embel- embel  agama  berarti  menyimpan  bom  waktu  yang  suatu  saat  nanti  bisa  saja meledak tanpa disertai kemampuan mencegahnya. Penyematan atribut hansip misalnya, apalagi gampang didapatkan di kios-kios kecil, berarti juga memberi kesempatan kepada yang bukan hansip untuk memakainya pula. Apabila betul itu  yang  terjadi,  akan  banyak  hansip-hansip  gadungan  bermunculan  tanpa integritas jabatan dan dedikasi yang handal. Maka, itulah yang disebut dengan “senjata makan tuan”.
Begitu  pula  yang  akan  terjadi  dalam  perbankan  islam  (syariah). Kelemahan itu tidak mungkin pergi dan lenyap begitu saja. 10 Kekurangan itu akan  selalu  ada,  yang  menuntut  kewaspadaan  dan  keterbukaan  menerima dinamika perkembangan masyarakat. Perbankan islam akan terus diuji jaman, apakah mampu mempertahankan jargonnya : “ Pemberdayaan ekonomi masyarakat” atau hanya dijadikan ‘pemanis’ kapitalisme baru.
7 Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi , Gema Insani Perss, Jakarta : 2000, hal. vii
8 Umer Chapra, Al Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil , Dana Bakti Primayasa, Jakarta : 1997, hal. xxiv-xxvii
9 Mahmud, Garis-garis Besar Ekonomi Islam , Gema Insani Press, Jakarta : 1992, hal. 15
10 Adimarwan, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer , Gema Insani Perss, Jakarta : 2001, hal. 83-85
Upaya Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Selaras  dengan  kehadiran  bank  syariah  di  tengah-tengah  sistem perbankan konvensional yang telah mendunia dengan umurnya yang sangat tua dalam peradaban manusia, sangatlah layak jika banyak pihak masih dalam sikap keraguan bahkan banyak yang tidak paham apa itu bank syariah. Bank syariah tidak  dapat  dipisahkan  dari  gagasan  yang  lebih  luas,  yakni  ekonomi-islam. Gagasan mengenai ekonomi-islam dan bank syariah adalah hasil pengembangan pemikiran ideologis ke pemikiran ilmiah, tetapi tidak bermuatan politis. Khusus di Indonesia, gagasan untuk mendirikan Bank Syariah, sebagai istilah pengganti Bank  Islam  ---istilah  tersebut  terakhir  dihindari  karena  bersifat  ideologis--- sebenarnya  telah  muncul  sejak  1923  pleh  Haji  Oemar  Said  Tjokroaminoto dalam bukunya yang berjudul Sosialisme Islam . Bahkan dari karangan Bung Hatta dapat diketahui bahwa sebelum zaman pergerakan kemerdekaan telah berdiri Bank Syariah yang mengganti bunga bank dengan istilah “ biaya adminitrasi”. 11
Gagasan  tersebut  tidak  lepas  dari  kajian  keagamaan  tentang  hukum bunga bank dan riba di kalangan cendekia muslim kontemporer atau yang klasik, baik  yang  ada  di  organisasi  keagamaan  maupun  kalangan  perbankan  dan perorangan. 12 Adalah KH. Mas Mansur, Pengurus Muhammadiyah pada tahun 1937  berkeinginan  mendirikan  bank  Syariah.  Namun  gagal,  karena  dianggap berbau SARA pada saat itu dan dikhawatirkan mengganggu stabilitas nasional. 13
Perdebatan  mengenai  hukum  bungan  bank  tersebut  menunjukkan  bahwa sebenarnya  secara  obyektif  masyarakat  membutuhkan  lembaga  keuangan pinjam-meminjam  yang  betul-betul  tidak  dipersoalkan  lagi  keberadaannya, terutama dalam dunia modern untuk pengembangan usaha dan pembangunan. Jadi,  dengan  berdirinya  bank  syariah  bisa  dijadikan  jawaban  konkrit  pada pemahaman  kebanyakan  ulama  bahwa  riba  itu  haram.  Sedangkan  bank  itu sendiri  halal,  asalkan  tidak  mempraktikkan  sistem  yang  berdasarkan  riba. Dengan  demikian,  maka  bank  syariah  merupakan  alternatif  terhadap  bank konvensional. 14
Ide Bank Syariah mencuat lagi kepermukaan pada pertengahan tahun ’70-an.  Hal  ini  dibicarakan,  umpamanya,  pada  seminar  hubungan  Indonesia- Timur  Tengah pada tahun 1974 (seminar nasional) dan tahun 1976 (seminar internasional)  oleh  lembaga  Studi  Ilmu-ilmu  Kemasyarakatan  (LSIK)  dan
11 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer , Tim Risalah Gusti (penerj.), Risalah Gusti, Surabaya, : 1999, Cet. 1, hal vii
12 Zainal Abidin, Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena , Bulan Bintang, Jakarta : 1974, Cet. 1, hal 273
13 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung : 2002, Cet. 1, hal. 83
14 Insiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta : 2002, Cet. 1, hal. 400
Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa alasan yang menghambat lajunya ide tersebut. 15 Pertama, karena  operasi  Bank  Syariah  yang  menerapakan  prinsip  bagi hasil ( Profil and Loss Sharing Pronciple ) itu belum diatur dan karena itu tidak sejalan dengan UU pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU nomor 14 Tahun 1967. Kedua, konsep Bank Islam, sebutan waktu itu, terjemahan dari atau berkaitan dengan konsep negara islam, dan karena itu tidak dikehendaki oleh pemerintah. Ketiga , masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh, modal dalam bentuk ventura , semacam itu, sementara pendirian bank baru yang berasal dari Timur Tengah konon masih dicegah, antara lain, karena pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. 16
Walhasil,  gagasan  itu  tenggelam  untuk  sementara  waktu.  Tapi,  sejak terjadi krisis dan pembiyaan pembangunan oleh pemerintah mulai tahun 1982 - --karena  resesi  perekonomian  dunia,  merosotnya  harga  minyak  bumi  dan keterbatasan  dalam  masalah  utang  luar  negeri---  menurut  pemerintah  agar mengikutsertakan peran serta masyarakat. Melalui paket kebijakan pada tanggal 27  Oktober  1988  (pakto  1988),  yaitu  paket  deregulasi  di  bidang  keuangan, moneter  dan  perbankan.  Sasaran  kebijaksanaan  tersebut  di  antaranya  untuk meningkatkan  pengerahan  dana  masyarakat,  yang  ada  gilirannya  akan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  tinggi  serta  perluasan kesempatan kerja, termasuk kemungkinan pendirian dan usaha bank-bank baru. Dengan  demikian  pemerintah  mau  harus  mempertimbangkan  kembali kehendak umat islam untuk mendirikan bank Syariah. 17
Pada akhir ’80-an, timbul upaya-upaya ---khususnya dari Majelis Ulama Indonesia  (MUI)---  untuk  menghidupkan  kembali  gagasan  Bank  Syariah. Melalui seminar pada tahun 1989 yang mengundang unsur pemerintah dan Bank Indonesia  terdengar  pendapat,  bahwa  Bank  yang  beroprasi  menurut  sistem syariah dimungkinkan pendirinya. Padahal belum ada undang-undang baru yang mengaturnya. Salah satu alasan teoritis bahwa bank syariah tidak bertentangan dengan UU yang berlaku, khususnya dalam aspek sistem bunga, karena bank syariah memakai sistem bunga “nol Persen”. Tentu saja ini alasan yang dicari- cari  untuk  memberikan  legitimasi  pendirian  suatu  lembaga  keuangan  yang
15 M. Dawam Raharjo, Islam dan Transpormasi Sosial- Ekonomi, Lembaga Studi Agama dan Filsafat ,
Jakarta : 1999, Cet.1, hal. 404
16 Ibid , hal. 405
17 Muhammad, Bank  Syari’ah: Analisis  Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang  dan  Ancaman, Ekonisasi, Yogyakarta : 2002, Cet. 1, hal. 21, 65, 72; Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2002, Cet. 1, hal 92; dan Ibid , hal.405
mampu  menghimpun  dana  dari  masyarakat,  yang  sejalan  dengan  iklim deregulasi. 18
Prakarsa  lebih  khusus  lagi  untuk  mendirikan  bank  syariah,  baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus  1990  menyelenggarakan  lokakarya  Bunga  Bank  dan  Perbankan  di Cisarau,  Jawa  Barat.  Hasil  lokakarya  tersebut  dibahas  lebih  dalam  lagi  pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25  Agustus  1990.  Berdasarkan  amanat  Munas  MUI,  dibentuk  kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di Indonesia. 19
Semua  ketidakpahaman  itu  tidak  bisa  dilepaskan  dari  asal  munculnya gagasan  bank  syariah  yang  digali  dari  ide  yang  spektrumnya  lebih  luas,  yaitu ekonomi  islam.  Sementara,  wacana ekonomi  islam  sendiri  masih  menyimpan perdebatan  ketika  memasuki  wilayah  konsep.  Sebagaimana  hasil  penelusuran penulis, bahwa ekonomi islam Paling tidak ada 3 madzhab, yaitu Madzhab Baqir as-Sadr, Madzhab Mainstream dan Madzhab Alternatif-Kritis. Dengan begitu, pohon gagasan bank syariah tumbuh dari akar pemikiran yang bias, maka akan meniscayakan  buah  produk  bank  syariah  tidak  mudah  dikenal  ketika dibandingkan dalam realitas masyarakat.
Madzhab  Baqir  as  Sadr, diolopori  oleh  Muhammad  Baqir  as  Sadr dengan bukunya yang fenomenal : Iqtishaduna (ekonomi kita). Bagi madzhab ini, ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan  islam  tetap  Islam.  Keduanya,  tidak  akan  pernah  dapat  disatukan,  karena keduanya  berasal  dari  filosofi  yang  saling  kontradiktif.  Yang  satu  anti  islam, sedang yang lainnya pro islam. 20 Madzhab Baqir menolak pernyataan, “bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara  sumber  daya  yang  tersedia  untuk  memuaskan  keinginan  manusia tersebut  jumlahnya  terbatas”.  Karena  menurut  mereka,  islam  tidak  mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah surat al Qamar ayat 49 yang artinya : “Seseungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (yang setepat-tepatnya) ”. 21 Dengan  demikian,  karena  segala  sesuatu  sudah  terukur  dengan sempurna, berarti Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak
18 M. Dawam Raharjo, Islam dan Transpormasi Sosial- Ekonomi, Lembaga Studi Agama dan Filsafat , Jakarta : 1999, Cet.1, hal. 405-406
19 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah : Dari Teori ke Praktek , Gema Insani Press, Jakarta : 2001, Cet. 1, hal. 25
20 Adiwarman, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , Tim IIT (penerj.), , the International Institute os Islamic Thought (IIIT) Indonesia, 2002, Cet . 2, hal. 13-14
21 Departeman Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya , Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al
Qur’an, PT. Bumi Restu, Jakarta : 1975, hal. 883
merata dan adil. Akibat sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang  lemah.  Jadi  bukan  karena  persoalan  sumber  daya  yang  terbatas,  tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.
Sebab  itu  pula  mereka  tidak  setuju  dengan  istilah  “ekonomi  Islam”. Istilah tersebut bukan hanya tidak sesuai dan salah, tapi juga menyesatkan dan kontradiktif. Istilah yang ditawarkan diambil dari filosofi Islam, yakni iqtishad. Menurut  mereka,  “ iqtishad ”  bukan  sekedar  terjemahan  dari  kata  “ekonomi”, melainkan  berasal  dari  bahasa  Arab  “ qasd ”  yang  secara  harfiyah  berarti “ ekuilibrium ” atau keadaan sama, seimbang atau pertengahan. Madzhab  Mainstream, bertolak  belakang  dengan  madzhab  Baqir. Madzhab kedua ini justeru setuju masalah ekonomi muncul karena sumberdaya yang  terbatas  ketika  diperhadapkan  dengan  keinginan  manusia  yang  tidak terbatas. Argumen mereka, memang benar misalnya, total dan permintaan bebas di  seluruh  dunia  pada  titik ekulibrium .  Namun,  jika  kita  bicara  menyungkut persoalan tempat dan waktu tertentu, maka sangat mungkin terjadi kelangkaan sumber  daya.  Bahkan  ini  yang  sering  terjadi.  Suplai  beras  di  Ethiopia  dan Bangladesh  misalnya,  tentu  lebih  langka  dibanding  dengan  di  Thailand.  Jadi keterbatasan sumber daya memang ada, bahkan diakui pula oleh Islam. Dalil yang dipakai oleh mereka, surat al Baqarah ayat 155, yang a rtinya : “dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”. 22
Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang  alamiah.  Dalilnya,  Surat  al  Takasur  ayat  1-4,  yang  artinya  :  ” Bermegah- megahan telah melalaikan kaum. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak  kamu  akan  mengetahui  (akibat  perbuatan  itu)”. 23 Jadi  kelangkaan  sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Bila demikian, dimanakah letak perbedaan dengan ekonomi konvensional?.
Perbedaan terletak pada cara menyelesaikan masalah tersebut. Karena, ketika  dilema  keinginan  tak  terbatas  membentur  sumberdaya  yang  terbatas, maka kemudian manusia menyusun skala prioritas pemenuhan keinginan, dari yang  paling  penting  sampai  dengan  yang  paling  penting.  Dalam  ekonomi konvensional,  pilihan  dan  menentukan  skala  prioritas  dilakukan  berdasarkan selera  pribadi  masing-masing.  Manusia  boleh  mempertimbangkan  tuntutan agama,  ataupun  mengabaikannya.  Tetapi  dalam  ekonomi  islam,  keputusan pilihan  tidak  boleh  dilakukan  semuanya  saja.  Perilaku  manusia  dalam  setiap
22 Ibid , hal. 39
23 Ibid ,, hal. 1096
aspek  kehidupan ---termasuk ekonomi--- selalu dipandu oleh Allah melalui al Qur’an dan al Hadits. 24 Yang terakhir, Madzhab Alternatif-Kritis . Pelopor madzhab ini adalah Timur  Kuran  (ketua  jurusan  ekonomi  di  University  of  Southern  California), Jomo  (Yale,  Cambidge,  Harvard,  malaya),  Muhammad  Arif  dan  lain-lain. Madzhab ini mengkritik kedua madzhab sebelumnya. Madzhab Baqir dikritik sebagai  madzhab  yang  berusaha  untuk  menemukan  sesuatu  yang  baru  yang sebenarnya  sudah  ditemukan  oleh  orang  lain.  Menghancurkan  teori  lama, kemudian  menggantinya  dengan  teori  baru.  Sementara madzhab Mainstream dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi neo-klasik dengan menghilangkan variabel zakat serta niat.
Madzhab ini adalah sebuah madzhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis-kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi-islam itu sendri. Mereka  yakin Islam pasti benar, tetapi  ekonomi  islam  belum  tentu  benar  karena  ekonomi-islam  hasil  tafsiran manusia atas al Qur’an dan As Sunnah sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi  dari  teori  yang  diajukan  oleh  ekonomi-islam  harus  selalu  diuji kebenaraannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional. 25 Walaupun begitu, di Indonesia bank syariah juga mendapat sambutan meriah, yang sejak kemunculannya pada tahun 1992 hingga Mei 2003 jumlah jaringan  bank  syariah  mencapai  116  kantor  cabang  dan  87  Bank  Perkreditan Rakyat  Syariah  (BPRS)  yang  tersebar  di  20  Provinsi.  Sedangkan  dana  yang Berhasil  dihimpun  dari  pihak  ketiga  (nasabah  dan mitra  usaha),  hingga  akhir Maret  2003  mencapai  3,32  triliun. 26 Ini  merupakan  capaian  yang  cukup mencengangkan. Bandingkan dengan data Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) per Februari  2017,  total  asset keuangan  syariah (tidak  termasuk  saham  syariah) mencapai Rp 897,1 triliun atau 67,21 miliar dollar AS (kurs 13.347). 27
24 Adiwarman, Ekonomi Mikro Islam , the International Institute os Islamic Thought (IIIT) Indonesia,
2002, Cet. 1, hal. 16
25 Adiwarman, Ekonomi Mikro Islam, the International Institute os Islamic Thought (IIIT) Indonesia, 2002, Cet. 1,hal.16
26 Kompas,31 Mei 2003 27 Dari total aset keuangan syariah tersebut, proporsi pasar modal syariah mencapai 50 persen atau sebesar Rp 451, triliun atau sekitar 32,82 miliar. Setelah pasar modal syariah, kontribusi terbesar aset keuangan syariah berasal dari industri perbankan syariah dengan proporsi mencapai 40  persen  atau  sebesar  Rp  355,9  triliun  atau  27,39  miliar  dollar  AS.  Sementara  itu,  Industri Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  syariah  yang  meliputi  asuransi  syariah,  pembiayaan  syariah, lembaga nonbank syariah lainnya hanya 10 persen atau sebesar Rp 90,08 triliun atau 6,64 miliar dollar  AS.  Sampai  pekan  ketiga  April,  ada  45  manajer  investasi  yang  mengelola  reksa  dana syariah,  dan  14  bank  kustodian  yang  telah  memperoleh  rekomendasi  DSN-MUI  untuk memberikan layanan syariah. Jumlah perusahaan sekuritas yang menjadi penjamin emisi dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia mencapai 22 perusahaan, dengan enam wali amanat
Perkembangan  yang  pesat  tersebut  sekaligus  menjawab  pemahaman kebanyakan ulama bahwa riba itu haram. Selain itu, bank syariah memang sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat  sebagai  solusi  dari  problem  sistem  perbankan konvensional yang dianggap kurang humanis. Tak jarang bila seorang nasabah mengalami kerugian usaha, maka tanpa ampun pihak bank akan menyita barang jaminannya, termasuk tempat tinggal dan tanah sekalipun.
Di  sini  pulalah  letak  perbedaan  mendasar  antara  bank  syariah  dan konvensional  yang  berorientasi  pada  kehidupan  dunia,  kini  dan  disini,  tetapi sekaligus pada kehidupan akhirat, nanti dan disana, sehingg ada rasa kepuasan tersendiri bagi nasabah, baik bersifat duniawi maupun ukhrawi . Faktor  lain  keunggulan  sistem  syariah,  karena  bank  syariah  selalu mengaitkan  antara  sektor riil dan  sektor financial ,  serta  menjadikan  sektor  riil sebagai lokomotifnya. Tidak heran jika hingga Maret 2003, pembiayaan sektor untuk UMKM (Usaha Makro Kecil dan Menengah) mencapai 90 persen dari total pembiayaan perbankan syariah sebesar Rp 3,66 triliun.
Mengembangkan konsep interdependensi atau saling ketergantungan juga dijadikan  pijakan  operasional  perbankan  syariah  dengan  cara  melibatkan partisipasi  masyarakat  secara  langsung  dalam  pembangunan  nasional  ( good governance )  merupakan  cita-mulia  sebagai  agenda  reformasi  yang  tidak  semua lembaga mampu melakukan dan memang tidak mudah ditegakkan.
Kegelisahan masyarakat dalam menghadapi kebutuhan modal usaha dan ketenangan  investasi  (misalnya,  masalah  bunga  bank),  sementara  lembaga keuangan  yang  ada  kebanyakan  menimbulkan  kesepahaman  yang  berbeda, merupakan momen yang tepat bagi tumbuh dan pesatnya perbankan dengan sistem  syariah.  Jasa  perbankan  syariah  —yang  sebagian  orang  menuduh— banyak “mengadopsi” dari jasa perbankan konvensional, namun ada salah satu produk yang sama sekali beda, yaitu produk Al Qadhu al Hasan , yaitu pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya adminitrasi dalam penerbitan sukuk. Ada 10 pihak penerbit Daftar Efek Syariah. Sementara itu mengenai pertumbuhan  saham  syariah  bertambah  satu  menjadi  348  saham  dibanding  347  saham  pada 2016. Kapitalisasi saham syariah tercatat sebesar Rp 3.408,04 triliun atau tumbuh 9,25 persen dibandingkan  2016  yang  sebesar  Rp  3.119,42  triliun.  Sedangkan  jumlah  reksa  dana  syariah bertambah sembilan menjadi 145 reksa dana dari 136 reksa dana pada 2016. Adapun NAB atau nilai aktiva bersih tercatat sebesar Rp 18,16 triliun atau tumbuh 21,8 persen dibandingkan 2016 yang sebesar Rp 14,91 triliun. Jumlah sukuk korporasi outstanding per 21 April sebanyak 55 seri dengan nilai Rp 12,13 triliun atau naik 2,1 persen dibandingkan akhir 2016 sebesar Rp 11,88 triliun. Adapun jumlah sukuk negara outstanding sebanyak 53 seri dengan nilai mencapai Rp 485,8 triliun atau meningkat sebesar 18,09 persen dibandingkan akhir 2016 yang sebesar Rp 411,37 triliun. Hal ini merupakan sukuk negara terbesar di dunia saat ini, dengan pertumbuhan 18,09 persen. http://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/28/173602626/februari.2017.aset.industri.keuan gan.syariah.capai.rp.897.1.triliun
saja. Tentu saja jenis pinjaman ini beda dengan istilah “kredit lunak” pada bank konvensional. Hal ini juga mencerminkan kepedulian perbankan syariah pada nasib pengusaha kecil.
Namun  begitu,  perbankan  dengan  sistem  syariah  tidak  luput  dari kelemahan-kelemahan.  Seperti  dilaporkan  dalam  survei  Masyarakat  Ekonomi Syariah  (MES)  lebih  banyak  disebabkan  adanya  kesalah  pahaman  masyarakat akan  konsep  dan  penerapan  ekonomi  syariah.  Survei  tersebut  dilakukan  di beberapa  daerah  anatara  lain  :  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  DIY,  Jawa  Timut, Sumatra  dan  Jambi.  Selain  itu  jaga  karena  faktor  lemahnya  institusi  lembaga keuangan  dan  tidak  adanya  undang-undang  serta  peraturan  sejenis  yang mendukung  penuh  penerapan  konsep  ini.  Penulis  sepakat  dengan  apa  yang diuraikan  Adiwarman  A.  Karim,  mengenai  kelemahan  bank  syariah,  yang terletak pada :
 Mekanisme kontrol. Selama ini audit terhadap bank syariah dilakukan oleh Bank  Indonesia,  bukan  Dewan  Syariah  Nasional  yang  ada,  yang  salah satunya berfungsi mengawasi bank syariah.
 Lemahnya transportasi bank syariah. Misalnya menyangkut persentase bagi hasil.  Harus  ada  penjelasan,  misalnya,  mengapa  bank  syariah  hanya  bisa memberikan  ‘bunga’  10  persen,  sementara  bank  konvensional  bisa memberikan bunga hingga 17 persen. Adiwarman menambahkan, “bank syariah  berlindung  di  belakang  istilah  bagi  hasil,  padahal  harus  ada penjelasannya”.
 Kesigapan  bank  syariah  dalam  memanjakan  nasabah  juga  masih  payah. Misalnya,  mesin  ATM  (anjungan  tunai  mandiri)  yang  jumlahnya  sangat terbatas. Karena minimnya fasilitas itu, nasabah sulit sekali mengambil duit koran sewaktu-waktu.
 Jasa-jasa perbankan masih terbatas. Jasa rekening koran dan kartu kredit, misalnya, belum tersedia di bank syariah.
Dari  beberapa  kelemahan  di  atas,  “Ada  ’tuduhan’  sebagai  masarakat perihal  ‘kemurnian’  bank  syariah  yang  beroperasi  saat  ini.  Ini  memang  bisa menimbulkan perdebatan yang panjang dan melelahkan. Tapi mungkin tuduhan itu  ada  benarnya,  tetapi  ini  menyangkut  sistem  ekonomi  makro  perbankan nasional yang memang tidak mudah direvisi. Keberatan yang diajukan anggota masyarakat adalah prihal keterlibatan bank syariah dalam transaksi keterlibatan dengan  bank  konvensional    yang  masih  berdasarkan  riba.  Sekedar  contoh, adalah wajib bagi sebuah bank untuk mempunyai jaminan di Bank Indonesia (BI)  Dana  tersebut  ‘dihargai’  oleh  BI  dengan  prinsip  bunga  ini  berarti  akan terjadi pencampuran dana yang muncul akibat adanya bunga dengan apa yang dihasilkan oleh operasi bank syariah.  Sebab bila tidak, pada kasus PT.  BPRS yang berlokasi di kota, Semarang tidak terdapat BPRS atau bank syariah lainnya,
maka  bank  tersebut  akan  kesulitan  ‘memanfaatkan’  kelebihan  likuiditas,  dan besar kemungkinan akan menanggung rugi.
Mungkin  juga,  karena  adanya  indikasi,  bahwa  manajemen  beberapa BPRS, entah terpaksa atau tidak, melakukan transaksi yang sangat berbau riba. Hal  ini  mengajak  masyarakat  untuk  menghindarkan  diri  dari  riba,  sementara pihak yang mengajak tidak bersih dari riba. Tentu saja dari sekian kelemahan itu perbankan syariah indonesia memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan, yaitu jumlah penduduk muslim yang luar biasa besar. Pemanfaatan kekuatan ini apabila  disertai formalisme dan fanatisme agama,  seperti  yang  telah  disinggung sebelumnya sebagai sasaran utama bank syariah dalam peningkatan ekonomi, maka justru menjadi kelemahan dan kendala yang serius. Sebab, masalah yang muncul adalah kesenjangan sosial yang berdampak pada dominasi tunggal yang pada gilirannya akan merusak citra Islam sendiri yang diyakini sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin.
Pertautan Labelisasi Dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ketika di depan disuguhi teks ataupun buku, akan muncul dibenak kita, siapakah sesungguhnya subyek yang berbicara dan obyek yang hendak disapa oleh  teks  itu  ?  Atau,  lebih  baik  mana  setelah  teks  itu  selesai  dikarang  oleh penulisnya, kita anggap  otonom atau tetap milik pengarang. Misalnya, menjadi milik pengarang, haruskah itu bertanggung jawab penuh. Dan, kalau menjadi milik publik, betulkah teks itu bisa dipahami secara bebas oleh pembaca ? Maka layak terlebih dahulu kita bahas tentang arti kata (teks) syariah.
Teks adalah aspek statis yang bersifat mengatur, yang terletak di balik wacana  syariah.  Dengan  istilah  lain,  teks  “syariah”  adalah  fiksasi  atau pelembangan dari sebuah peristiwa wacana lisan dalam bentuk tulisan. Teks juga bisa kita artikan sebagai “seperangkat tanda yang ditransmisikan dari seorang pengirim kepada seorang penerima melalui medium tertentu dan dengan kode- kode tertentu”.
Kata  “ Syariah” pada  mulanya  diartikan  sebagai  “tugas  umat  manusia yang menyeluruh”, meliputi moral, teologi dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci. Syariah mencakup semua aspek hukum  publik  dan  perorangan,  kesehatan,  bahkan  kesopanan  dan  akhlaq. Apabila  menganggap  ada  bagian  Syariah  yang  tidak  memadai,  akan  dituduh bid’ah oleh mayoritas umat islam yang meyakini bahwa keseluruhan syariah itu bersifat ilahiyyah.
Secara  gamblang,  istilah  syariah  bisa  disebut  sebagai  Hukum  Islam. Hukum  Islam  sendiri  yang  berupa  wahyu  bisa  dikatakan  syari’at  islam, sedangkan hukum islam yang merupakan hasil ijtihad manusia disebut fiqh atau yurisprudensi Islam. Namun, perkembangan selanjutnya, ketika menyebut kata syariah berarti yang dimaksud adalah fiqh. Dengan menampilkan makna awal
“syariah”, penulis ingin menyingkap makna di balik kata tersebut dalam sistem tanda. Ada ideologi apa sebenarnya. maksud tanda di sini adalah sesuatu yang merujuk kepada sesuatu yang lain. Ilmu yang mempelajarinya disebut dengan semiologi  atau  semiotik  :  ilmu  tanda. 28 Yaitu,  bagaimana  memahami  sistem tanda yang ada dalam teks yang berperan membimbing pembacanya agar bisa menangkap  pesan  yang  terkandung  di  dalamnya.  Dengan  ungkapan  ini, semiologi  bertugas  untuk  melakukan  interogasi  terhadap  kode-kode  yang dipasang  oleh  penulis  agar  pembaca  bisa  memasuki  bilik-bilik  makna  yang tersimpan  dalam  sebuah  teks. 29 Ketika  kata  (teks)  menjadi  tanda,  karena  dia memiliki signifier (kata itu sendiri) di jadikan label (gelar, nama) suatu lembaga keuangan  (seperti  bank)  sebagai signified (tempat  nyata  dimana  kita  dapat memperoleh  jasa financial )  diharapkan  oleh  pemberi  label,  ada  pemahaman bahwa  bank  pengguna  label  “Syariah”  tersebut  sistem  operasinya  sesuai  atau memang menerapkan ajaran-ajaran Islam secara benar. Apabila upaya tersebut gayung bersambut, maka muncullah image kalau bank yang berlabel “syariah” adalah bank yang “baik dan benar”, sedangkan yang lain (bank konvensional) ”menyimpang”.
Dalam  konteks  Indonesia,  sejak  sebelum  zaman  kemerdekaan  hingga dekade 90-an, penggunaan kata syariah pada sebuah bank, sejatinya merupakan penghindaran dari pemakaian kata “islam” yang ketika itu berbau ideologis. Saat ini  pelabelan  kata  tersebut  sejak  akhir  90-an  hingga  sekarang  (tahun  2018) menjadi  berbau  ideologis  juga.  Karena,  selama  masa  itu  isu formalisme agama muncul kembali yang puncaknya pada perjuangan pencantuman kembali tujuh kata yang dibuang pada UUD 1945. Akibatnya, kalangan nasionalis dan non- muslim sangat keberatan karena dianggap mengancam stabilitas dan keutuhan berbangsa dan bernegara yang heterogen dan multikultural. Penunjukan (signification) makna (denotasi) syariah yang semula berarti Hukum Islam (fiqh), kemudian menjadi makna (konotasi) “lain” ketika menjadi label sebuah bank, seperti : tempat investasi yang aman, atau bank yang diridhai Tuhan, atau bank syurga dan sebagainya, dalam ilmu semiotika adalah hal yang wajar dan memang tidak bisa dielakkan. Karena, disamping sifat bahasa yang arbiter (asal-asalan) dan konvensional, makna suatu tanda (sign) juga tergantung pada siapa yang mengartikannya. Tanda menjadi mandiri tanpa tergantung pada tanda-tanda lain. Hanya saja, makna yang terlalu jauh dari makna asal dan tidak konvensional  cenderung  “dijauhi”  oleh  pemakai  bahasa  yang  lain.  Di  sinilah peran ‘relasi-relasi kuasa’ menentukan nasib makna bahasa yang tersebut. Siapa yang kuat, maka ia akan mendominasi pemaknaannya. Dan, begitu seterusnya
28 Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik , Paramadina, Jakarta
: 1996, Cet. 1, hal. 2
29 Ibid , hal. 163
silih berganti. Jadi, hubungan keduanya bersifat simbolik, yaitu hubungan tanda dengan dirinya sendiri (hubungan internal antara signifier dan signified ). Jadi, sah- sah saja tanda “Syariah” dipergunakan ( signication ) untuk apa saja. Namun,  yakin  di  balik  labelisasi  “syariah”  dan  tujuan  lain  yang  sulit ditebak apa sebenarnya yang diinginkan oleh subyek pemberian label tersebut. Maka  tepat  sekali  apa  yang  dihasilkan  dari  penelitian  “Potensi,  Refrensi  dari Perilaku Masyarakat Terhadap Masyarakat Bank syariah Di pulau Jawa” oleh Bank  Indonesia  per  Desember  2000,  bahwa  faktor  yang  paling  dominan memotivasi  masyarakat  untuk  menggunakan  jasa  perbankan  syariah  adalah faktor kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan. Sedangkan faktor pertimbangan keagamaan (yaitu masalah halal/ haram ) bukanlah faktor penting dalam mempengaruhi kecendrungan menggunakan jasa bank syariah. Namun,  untuk  masyarakat  Jawa  Tengah,  faktor  pertimbangan  agama  adalah motivator terpenting.
Bank syariah diyakini sebagai bank islami. Tetapi, kata “syariah” bagi masyarakat Jawa Timur, dianggap sebagai nama sebuah bank. Seperti Bank IFI, Bank  Mandiri,  Bank  Jabar  dan  sebagainya.  Bagi  kalangan  non-muslim,  di samping mereka tidak tahu apa itu bank syariah, ada sebagian yang menafsirkan bank  syariah  merupakan  alat  politik  untuk  menghancurkan  ekonomi  non- muslim. Bagi mereka, bank syariah adalah sebuah lembaga ekonomi-politik yang didirikan atas dasar sentimen agama dengan tujuan membela salah satu agama. Jadi, yang paling dibutuhkan masyarakat Jawa pada umumnya dan Jawa Timur pada  khususnya,  bukanlah  embel-embel  agama,  tetapi mutu  pelayanan yang praktis,  efisien  dan  humanis.  Dengan  kata  lain,  bank  syariah  harus  lebih manusiawi dari pada bank konvensional.
Celakanya,  apabila  makna  “syariah”  diartikan  sebagai  label  “pelaris” barang  komoditi,  ketika  label  syariah  ”ditempatkan”  pada  suatu  barang  atau lembaga, maka bisa dipastikan akan menjadi rebutan ”konsumen”. Apa yang akan  terjadi  ?  Dengan  mata  telanjang  akan  kita  saksikan  label  ”syariah” bertebaran di pasar, kawasan pertokoan dan pusat kegiatan masyarakat lainnya. Mungkin,  berupa  ”warnet  syariah”,  ”tape  syariah”,  ”becak  syariah”,  ”ojek syariah”,  ”sabun  syariah”,  ”pasar  syariah”,  ”lipstik  syariah”,  ”super  market syariah”,  ”diskotik  syariah”,  atau  juga  ”goyang-dangdut  syariah”.(“ Sadis  ! ”). Mungkin,  hal-hal  inilah  yang  terlupakan  oleh  Hizbut  Tahrir  Indonesia,  yang dengan  gagahnya  menyerukan  isu  “selamatkan  Indonesia  dengan  syariah”. Sebab, beresiko memunculkan anggapan negatif dalam sejarah bahwa “syariah adalah militanisme”, “syariah adalah kegagalan ekonomi”. Menonjolkan simbol atau formalisme agama  tidak  lebih  selamat  dari  pada  mengutamakan  substansi ajaran  agama.  Boleh  saja  perbankan  islam  menggunakan  label  syariah,  akan tetapi  tetap  teguh  dalam  memperjuangkan  jargon  “pemberdayaan  ekonomi masyarakat”.
Walaupun  begitu,  dengan  bahasa,  sebagai  sistem  tanda  (termasuk pemberian  label  “syariah”),  seseorang  bisa  berjaya,  pun  dengan  bahasa  bisa terpedaya.  Pertanyaan  yang  timbul  adalah  :  Apakah  penggunaan  bahasa  lalu tidak dibutuhkan ?
Ingat, bahasalah yang membedakan manusia dari dunia hewan. Bahasa telah memungkinkan manusia keluar dari dunia insting ke dunia refleksi dan makna. Barangkali  saja,  inilah  yang  diisyaratkan  al  Qur’an  surat  al  Baqarah  (1  :  31), bahwa Allah SWT. telah mengajarkan pada Nabi Adam segala nama-nama ( al asma’ )  benda  ketika  Nabi  Adam  turun  (muncul  ?)  di  muka  bumi  untuk membangun peradaban. Untuk bisa menghargai betapa vitalnya ”nama” dalam kehidupan, cukuplah dengan membayangkan bagaimana kehidupan sosial akan berlangsung kalau saja manusia dan benda-benda tidak memiliki nama.(....)

## Penutup
Telaah teks pada labelisasi syariah pada bank dengan menggunakan analisis semiotik, maka dapat ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut : Pertama,  konsep  pemberdayaan  Bank  syariah  terhadap  ekonomi masyarakat melalui produk-produknya seperti : Mudharabah, Musyarakah, Salam, Istisna’, Ijarah, Murabahah, Al Qardhu al Hasan, Wakalah, Kafalah, Rahn dan lain- lain, merupakan jasa pelayanan perbankan yang mencerminkan kepeduliannya kepada  peningkatan  perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat  terutama kepada  pengusaha  kecil.  Sedangkan  kelemahan-kelemahan  di  bidang  internal seperti  faktor institusi dan yuridis yang belum memadai, dan faktor eksternal, seperti kesiapan masyarakat menerima kehadiran bank syariah, adalah hal yang lumrah bagi lembaga keuangan yang masih “baru lahir” dalam sistem perbankan nasional, asalkan disertai dengan semangat progresifitas yang tinggi.
Kedua,  pemberian  label  ( labelisasi )  “syariah”  pada  sebuah  bank dimaksudkan  sebagai  orientasi  sistem  perbankan  yang  sesuai  dengan  Hukum Islam  ( Syariah )  yang  nyata-nyata  membela  kepentingan  manusia  seluruhnya ( universal ). Sedangkan pengaruh labelisasi tersebut dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak begitu signifikan. Karena, ada yang lebih dibutuhkan dari  pada  formalisasi  agama,  yaitu  kualitas  pelayanan  dan  kemudahan mengaksesnya.  Di  samping  itu, formalisasi agama  selalu  berpotensi  untuk disalahgunakan  peranannya  yang  semula universal menjadi  begitu  partikular. Bahkan labelisasi “syariah”  itu,  di  kalangan  non-muslim  dianggap  sebagai lembaga  ekonomi-politik  yang  didirikan  atas  dasar  sentimen  agama  dengan tujuan  membela  salah  satu  agama.  Dengan  begitu,  posisi  bank  syariah  masih ambigu  antara  orientasi  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  atau formalisasi agama demi kepentingan sepihak.
Bagi  penulis,  sebuah  kebenaran  terletak  pada  aktifitas  suatu  proses pencarian dan partisipasi sebagaimana dalam permainan, misalnya sepak bola. Untuk itu, bagi insan akademik dan peneliti, penulis sarankan agar ‘kebenaran’ disini  dipahami  bukan  sebagai  produk akhir  berupa  kumpulan eksplanasi atau “bukti-bukti” yang telah baku, melainkan sebuah keterlibatan diri dalam rangka memahami dan menghayati nilai-nilai yang hanya bisa diraih melalui understanding dan kerja (language game). Dalam proses ini, subyek hilang ditelan oleh peraturan, spirit  dan  ritme  permainan,  sehingga  kesemuanya  ikut  serta  merasakan  arti sebuah permainan, termasuk para penontonnya.
Begitu  pula  dalam  membangun  sistem  perbankan  islam  yang  betul-betul islami. Penulis sarankan kepada para praktisi dan pemerhati ekonomi (termasuk ekonomi-islam),  agar  pencapaian  itu  tidak  hanya  dilakukan  setengah-tengah dengan membedakan mana sunyek dan objek. Di samping itu, dengan didasari sikap analitis-kritis terhadap  ekonomi  islam  akan  mengantarkan  kita  pada keyakinan  bahwa  Islam  memang rahmatan  lil  alamin. Karena,  ekonomi  islam adalah  hasil  tafsiran  manusia  atas Al  qur’an dan As  sunnah sehingga  nilai kebenarannya tidak mutlak.
Selanjutnya, kepada pemerintah sebagai peletak-kebijakan dan masyarakat sebagai  sasaran-kebijakan,  di  Indonesia,  bank  syariah  yang  telah  lama diharapkan dan dibutuhkan, kini telah tumbuh dan berkembang sejak 25 tahun yang lalu. Tentu layak, bagi pemerintah mendukung penuh atas prakarsa besar para pemikir dan praktisi ekonomi dalam memperjuangkan mewujudkan bank syariah. Sedangkan bagi masyarakat, terutama umat islam, dukungan tersebut bisa  berupa  materi  dengan  menjadi  nasabah  dan  mitra  usaha,  atau  berupa konsep,  pemahaman  dan  kritik  yang  bisa  memacu  perkembangan  bank,  agar bisa ‘bermain’ secara sportif dan enerjik dengan bank konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Sa’ud, Mahmud, Garis-garis Besar Ekonomi Islam , Gema Insani Press, Jakarta
: 1992
Ahmad,  Zainal  Abidin,  H, Negara  Adil  Makmur  Menurut  Ibnu  Siena ,  Bulan Bintang, Jakarta : 1974, Cet. 1 Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank syariah : Dari Teori ke Praktek , Gema Insani Press, Jakarta : 2001, Cet. 1 As Shadr, Muhammad Baqir, Ekonomi Islam : Kenyataan atau Khayalan?, Jurnal Al- Hikmah, No. 4 Nop.1991-Feb. 1991 Bank Indonesia – PPBEI-FE Unibraw, Laporan Penelitian, “Potensi, Refrensi dan perilaku Masyarakat Terhadap Bank syariah : Studi di Wilayah Jawa Timur”, 2000
Bank  Indonesia  Direktorat  Penelitian  dan  Pengaturan  Perbankan, Ring-kasan Pokok-pokok Hasil Penelitian “Potensi, Refrensi dan Masyarakat Terhadap Bank syariah di PulauJawa”, bi.go/bank_indonesia2/utamapublikasi/upload/BPS- Ringkasan. Penelitian. Pdf, Desember 2000 Chapra,  M.  Umer,  Dr.,  Al  Qur’an  Menuju  Sistem  Moneter  yang  Adil,  Dana Bakti Primayasa, Jakarta : 1997 Chapra,  M.  Umer,  Dr., Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi ,  Gema  Insani  Perss, Jakarta : 2000 Chapra,  M.  Umer,  Dr., Islam  dan  Tantangan  Ekonomi,  Islamisasi  Ekonomi Kontemporer , Tim Risalah Gusti (penerj.), Risalah Gusti, Surabaya, : 1999, Cet. 1 Departeman  Agama, Al  Qur’an  dan  Terjemahannya ,  Yayasan  Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an, PT. Bumi Restu, Jakarta : 1975
Harian Umum Kompas, Pembiyaan Bank syariah , 90 Persen untuk UMKM, 31 Mei 2003 Hidayat, Komaruddin, Dr., Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik , Paramadina, Jakarta : 1996, Cet. 1 Juliantara, D., Satu dari Nol, Memutar Roda Hidup, Memberi Makna pada Hidup, Asia Sedar, Panggungharjo : 2002, Cet. 1 Karim,  Adiwarman  Azwar,  Ir.,  S.E.,  M.A., Ekonomi  Islam,  Suatu  Kajian Kontemporer , Gema Insani Perss, Jakarta : 2001, Karim,  Adiwarman  Azwar,  Ir.,  S.E.,  M.A., Ekonomi  Mikro  Islam, the International Institute os Islamic Thought (IIIT) Indonesia, 2002, Cet. 1 Karim, Adiwarman Azwar, Ir., S.E., M.A., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , Tim IIT  (penerj.),  ,  the  International  Institute  os  Islamic  Thought  (IIIT) Indonesia, 2002, Cet . 2 Koran Republika, Pemahaman Masyrakat tentang Ekonomi Syariah Memprihatinkan , 19 Nopember 2002 Mannan,  A.,  Prof.,  MA.,  Ph.D., Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  Dana  Bakti Primayasa, Jakarta : 1997 Muhajir, Afifuddin, Membangun Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis , Tanwirul Afkar : Situbondo, 2018 Muhammad,  Drs.,  M.Ag.,  (ed.)  Bank  Syari’ah  ; Analisis  Kekuatan,  Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Ekonisasi, Yogyakarta : 2002, Cet. 1 Rahardjo,  M.  Dwawam, Islam  dan  Transpormasi  Sosial-  Ekonomi,  Lembaga  Studi Agama dan Filsafat , Jakarta : 1999, Cet.1 Rahardjo,  M.  Dwawam, Islam  dan  Transpormasi  Sosial-  Ekonomi,  Lembaga  Studi Agama dan Filsafat , Jakarta : 1999, Cet.1 Stevenson, Leislie dan David L. Haberman, Sepuluh Teori Hakikat Manusia , Yudi Santoso dan Sart Pasaribu (penerj.), Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta : 2001, Cet. 1
Tim Penyusun, Insiklopedi Islam , PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta : 2002, Cet. 1 Usman,  Rachmadi,  SH., Aspek-aspek  Hukum  Perbankan  Islam  di  Indonesia, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung : 2002, Cet. 1
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/28/173602626/februari.2017.aset.indust ri.keuangan.syariah.capai.rp.897.1.triliun