HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS PEMERINTAH TERHADAP INSTANSI, UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN FINANSIAL
1 Abd. Umam, 2 Teguh Wicaksono, 3 Mawardi.
1 Universitas Jember. 2.3. Universitas Ibrahimy. Jawa Timur.
Email: 1 najmulumam97@gmail.com. 2 wichax82@gmail.com. 3 ardibio185@gmail.com

## Abstraks
Penegak hukum terjebak pada mekanisme hukum beserta kriteria hukuman yang ditentukan  pembentuk  undang-undang,  dengan  alasan  itulah  hukum  positif  kita telah  mengatur  yang  sejatinya  jauh  dan  bertentangan  dari  tujuan  hukum  yang berkeadilan.  Hadirnya  pemidanaan  atau  kriminalisasi  secara  berlebihan  dengan adanya  berbagai  macam  dan  jenis  perilaku  penegak  hukum  yang  negatif  dalam penentuan  proses  pidana,  menjadikan  kriminalisasi  pada  akhirnya  bermakna negatif  dan  berpotensi  menghambat  proses  pembangunan.  Metode  penelitian yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual  atas penyalahgunaan  kewenangan  aparatur  pemerintah  yang  merugikan  keuangan negara.  Hasil  penelitian  ini  bahwa  penilaian  Aparatur  Pengawasan  Intern Pemerintah  atas  kesalahan  administratif  yang  menimbulkan  kerugian  negara perlu direvisi ulang. Karena penilaian Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah ini akan ditindak lanjuti pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat beresiko karena terkait unsur merugikan keuangan negara sebenarnya adalah kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memutuskannya.
Kata Kunci: Pencegah Penyalagunaan Fasilitas Negara.

## Abstract
Law enforcers are trapped in the legal mechanism along with the punishment criteria determined  by  the  legislators,  for  that  reason  our  positive  law  has  been  regulated which is far from and contrary to the objective of a just law. The presence of excessive criminalization/criminalization  with  various  kinds  and  types  of  negative  law enforcement  behavior  in  determining  the  criminal  process,  makes  criminalization ultimately have a negative meaning and has the potential to hinder the development process. The research method used in this research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach to the abuse of authority by internal government apparatus which is detrimental to state finances. The results of this study indicate that the assessment of the Government's  Internal Supervisory Apparatus on
administrative  errors  that  cause  state  losses  needs  to  be  revised  again.  Because  the assessment of the Government Internal Supervisory Apparatus will be followed up at the State Administrative Court. This is very risky because it is related to the element of causing  harm  to  state finances,  in  fact it  is  the authority  of the  Corruption  Court  to decide it.
Keywords : Preventing Misuse of State Facalities.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pada dasarnya sampai saat ini banyak negara termasuk Indonesa masih berada dalam  proses  pencarian  terkait  bagaimana  sebenarnya  sistem  pemerintahan  yang paling baik yang mampu menciptakan tatanan negara yang paling stabil dan berdampak pada  kesejahteraan  masyarakat.  Perkembangan  zaman  dan  teknologi  yang  terjadi secara  radikalpun  bagai  dua  sisi  mata  uang,  disatu  sisi  membantu  sistem  pengelolan negara  secara  lebih  efisien  namun  disisi  lainnya  justu  menimbulkan  masalah  yaitu berubahnya  pola  kebutuhan  masyarakat  dunia  yang  tidak  terprediksi.  Tidak  ada satupun  negara  di  dunia  sampai  saat  ini  betul-betul  terlepas  dari  masalah  penataan pengelolaan negara.
Di Indonesia jaminan terkait keterbukaan informasi telah diatur keberadaannya dalam  peraturan  perundangundangan  yakni  pada  UUD  1945  hasil  amandemen  pasal 28F dan 28J yang kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No  14 Tahun 2008  tentang  keterbukaan  infromasi  publik.  Dalam  Undang-Undang  Keterbukaan Informasi tersebut dengan jelas diamanahkan bahwa tidak lagi ada alasan bagi badan publik  untuk  menutupi  atau  menyembunyikan  informasi  yang  bersifat  umum  dan berdampak  luas  bagi  masyarakat  banyak,  terkecuali  untuk  info  yang  bersifat dikecualikan.  Badan  publik  harus  secara  berkala,  tahunan  atau  serta  merta  dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Disisi lain masyarakat juga dituntut dalam memanfaatkan  setiap  informasi  yang  diperoleh  secara  baik  sesuai  dengan  ketentutan peraturan perundang-undangan.
Dalam  upaya  penyelenggaraan  keterbukaan  informasi  kepada  publik  di Indonesia,  dibentuk  suatu  badan  yang  bertugas  menjaga  dan  mengawasi penyelenggaraan keterbukaan informas publik yaitu Komisi Informasi Publik (KIP) baik yang  berkedudukan  di  Pusat  maupun  di  Daerah.  Sejak  tahun  2008  sampai  tahun  ini
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
sudah  terbentuk  KIP  baik  ditingkat  pusat  maupun  di  seluruh  provinsi  (kecuali  3 provinsi  baru  yaitu  Provinsi  Papua  Pegunungan,  Provinsi  Papua  Tengah  dan  Provinsi Papua  Selatan),  sedangkan  untuk  tingkat  Kabupaten/Kota  pembentukannya  belum merata dan masih dalam proses pembentukan.
Komisi Informasi Publik dalam komitmennya mendorong keterbukaan informasi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi sejak tahun 2011. Monev terakhir dilakukan oleh KIP adalah pada tahun 2021 kepada 337 badan publik dengan indikator penilaian yaitu indikator pengembangan website dan digitalisasi total, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik.  Hasil  monitoring  evaluasi  dilakukan  dengan  menggolongkan  badan-badan publik  tersebut  kedalam  kategori  Badan  Publik  tidak  informatif,  kurang  informatif, cukup informatif, menuju informatif dan informatif.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah  UUD 1945  telah  memuat  ataupun  menggariskan  tentang  pembagian  kekuasaan  baik kekuasaan  vertikal  maupun  secara  horisontal.  Pada  pemisahan  kekuasaan  secara horizontal  (ke  samping)  melahirkan  lembaga–lembaga  negara  di  tingkat  pusat  yang berkedudukan  sejajar  yaitu  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  yang  diatur  dengan mekanisme  chek  and  balance.  menunjuk  pada  pembagian  fungsi  antara  organ kenegaraan.  Sedangkan  pembagian  kekuasaan  secara  vertikal  lazim  dikenal  dengan pembagian  kekuasaan  secara  teritoril,  menunjuk  pada  pembagian  kekuasaan  antara beberapa tingkat pemerintahan. Hal ini selanjutnya memunculkan konsep pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akuntabilitas  dan  transparansi  merupakan  sesuatu  hal  yang  selalu berkaitan,sebab  pelaksanaan  akuntabilitas  memerlukan  adanya  transparansi. Pemerintahan yang demokratis menurut adanya keterbukaan dari pengelola keuangan negara  kepada  publik.  Oleh  karena  itu  diperlukan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan  negara.  Agar  pengelolaan  keuangan  akuntabel  dibutuhkan  keterbukaan transparansi.
Permasalahan  akuntabilitas  dan  transparansi  merupakan  salah  satu  persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh  pemerintah.  Fenomena  yang  dapat  diamati  dalam  pengelolaan  keuangan  saat  ini
adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi publik seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat, maupun daerah. Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk  memberikan pertanggung  jawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut.  Sedangkan transparansi  dibangun  atas  dasar  arus  informasi  yang  bebas,  dimana  seluruh  proses pemerintahan,  lembaga-lembaga,  dan  informasi  perlu  diakses  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  keinginan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan pemerintah yang bersih dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme.
Informasi  keuangan  pemerintah  merupakan  perangkat  yang  diperlukan  dalam pemerintahan  yang  demokratis,  salah  satu  diantaranya  adalah  laporan  keuangan berkaitan  dengan  tanggung  jawab  mengenai  pelaksanaan  rencana  keuangan  untuk disampaikan  kepada  wakil  rakyat  di  Dewan  Perwakilan  atau  Daerah.  Perangkat  yang diperlukan adalah laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.  Pada  dasarnya  ada  dua  jenis  informasi  keuangan  yang  lazim  dibuat  untuk pertanggung  jawaban  keuangan.  Pertama  yaitu  informasi  yang  menyangkut  satu periode pertanggung jawaban lazimnya setahun disebut laporan anggaran, Kedua yaitu informasi  yang  berkelanjutan  atau  bersifat  historis  yaitu  neraca  dan  yang  lainnya. Kedua  jenis  laporan  keuangan  ini  berasal  dari  kata  keuangan  yang  sama  tetapi memberikan informasi yang berbeda.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jika  tidak ada kesalahan dan  penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sewaktu auditor melakukan pemeriksaan berarti seluruh informasi keuangan  telah  disajikan  secara  cukup,  transparan  serta  penggunaan  keuangan  dapat dipertanggung  jawabkan  sesuai  peraturan  perundang-undangan,  dan  bebas  dari kecurangan. Jika tidak transparan dan akuntabel dalam hal tertentu saja, maka auditor dapat  memberikan  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP).  Apabila  tidak  akuntabel dalam semua hal, maka auditor dapat memberikan opini Tidak Wajar (TW). Jika auditor tidak memperoleh cukup bukti atau tidak transparan, maka auditor dapat memberikan opini Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Implementasi  SAP  di  lingkungan  pemerintah  tidaklah  mudah.  Selain  kesiapan pemerintah  daerah  yang  masih  kurang  juga  disebabkan  adanya  peraturan  di  tingkat operasional,  dan  rata-rata  pemerintah  daerah  belum  dapat  menyusun  laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan mengakibatkan laporan  pertanggungjawaban  yang  disusun  oleh  pemerintah  daerah  sudah  pasti  tidak menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban yang wajar. Disisi lain, setiap kepala  pemerintahan  mengupayakan  pencapaian  laporan  keuangan  yang  berkualitas. Sehingga,  penting  untuk  diuji  kembali  sejauh  mana  kualitas  laporan  keuangan  pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Prinsip  transparansi  menciptakan  kepercayaan  timbal-balik  antara  pemerintah dan  masyarakat  melalui  penyediaan  informasi  dan  menjamin  kemudahan  didalam memperoleh  informasi  yang  akurat  dan  memadai.  Apabila  dalam  suatu  instansi pemerintahan  tidak  transparan  maka  akan  menimbulkan  hilangnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah,  kurangnya  partisipasi  masyarakat  terhadap kebijakan pemerintah, krisis moral dan akhlak yang berdampak pada pelanggaran hak asasi  manusia.  Pelayanan  pada  umumnya  diberikan  melalui  beberapa  birokrasi pemerintah.  birokrasi  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  kebijakan-kebijakan publik  yang  dirancang  untuk  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu birokrasi pemerintah bergerak dalam sistem pemerintahan baik pusat maupun daerah.

## B. Rumusan Masalah
Bagaimana  manfaat  transparansi  dalam  proses  pemberian  fasilitas  pemerintah dapat  memengaruhi  risiko  penyalahgunaan  kekayaan  oleh  pihak  yang  menerimanya? Apa  saja  faktor-faktor  yang  memengaruhi  transparansi  dalam  proses  pemberian fasilitas pemerintah kepada instansi, dan bagaimana faktor-faktor ini dapat membantu dalam mencegah potensi penyalahgunaan finansial?

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atas  penyalahgunaan  kewenangan  aparatur  pemerintah  yang  merugikan  keuangan
negara,  yang  akan  berdampak  terhadap  negara  yang  mengalami  kemiskinan  yang berlarut larut.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Transparansi dan Manfaat
Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  informasi  mengenai  kebijakan,  proses pembuatan,  pelaksanaan,  dan  hasil  yangdicapai.  Transparansi  merupakan  salah  satu prinsip dari good governance.
Transparansi  berarti  terbukanya  akses  bagi  semua  pihak  yang  berkepentingan terhadap  suatu  informasi  seperti  peraturan,  kebijakan  pemerintah  dan  lainnya yangdapat  diakses  oleh  publik,  dapat  diartikan  bahwa  transparansi  dibuat  agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi  dapat  mengurangi  ketidakpastian  pemerintah  dalam  pengambilan kebijakan,  dan  dengan  adanya  keterbukaan  informasi  maka  publik  dapat  ikut  serta dalam memberikan aspirasi atau suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah
Transparansi  dibangun  atas  dasar  arus  informasi  yang  bebas,  seluruh  proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 1 menyatakan bahwa transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  yaitu  informasi tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta  hasil-hasil  yang dicapai.
Keterbukaan  informasi  diharapkanakan  menghasilkan  persaingan  politik  yang sehat,  toleran,  dan  kebijakan  dibuat  berdasarkan  pada  preferensi  publik.  Lebih  jauh
1 Coryanata, Isma, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X, 2015, h 10
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
lagi, transparansi juga terdapat dalam PP. Pasal 4 PP No. 58 Tahun 2013 menyebutkan bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  dilakukan  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.
Transparansi  adalah  Memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang  dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 2
Berdasarkan  pengertian  transparansi  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa transparansi  merupakan  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintah,  yakni informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya  serta  hasil-hasil yang dicapai, dan memberi kebebasan pengetahuan terhadap terhadap  setiap individu maupun  kelompok  untuk  mengetahui  fasilitas  pemerintah  yang  diberikan  disetiap instansi baik pusan maupun di setiap daerah.

## Manfaat Transparansi
Transparansi  berarti  terbukanya  akses  bagi  semua  pihak  yang  berkepentingan terhadap  suatu  informasi  seperti  peraturan,  kebijakan  pemerintah  dan  lainnya  yang dapat diakses oleh  publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus  informasi  yang  memadai  disediakan  untuk  dipahami  dan  dapat  diawasi. Transparansi  dapat  mengurangi  ketidakpastian  pemerintah  dalam  pengambilan kebijakan,  dan  dengan  adanya  keterbukaan  informasi  maka  publik  dapat  ikut  serta dalam  menyampaikan  aspirasi  atau  suara  dalam  pengambilan  keputusan  meskipun hanya  di  beberapa  komponen  saja.  Transparansi  pula  dapat  membantu  mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah.
Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan
2 Mahsun, Moh, Sulistyowati, Firma, dan Heribertus Andre Purwanugraha, Akuntansi Sektor Publik. BPFE.Yogyakarta, 2015, h. 35.
di  dalam  memperoleh  informasi  yang  akurat  dan  jelas.  Beberapa  manfaat  penting adanya  transparansi  menurut  Andrianto. 3 terdiri  dari  beberapa  manfaat  adanya transparansi yaitu:
a. Mencegah  terjadinya  korupsi  yang  dilakukan  oleh  para  stakeholders  dalam sebuah organisasi.
b. Lebih mudah mengindentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
c. Meningkatkan  akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
d. Meningkatkan  kepercayaan  terhadap  komitmen  lembaga  untuk  memutuskan kebijakan tertentu.
e. Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat  dengan  pemangku  kebijakan,  karena  kepercayaan  masyarakat terhadap lembaga.
f. Mampu  mendorong  iklim  investasi  yang  kondusif  dan  meingkatkan  kepastian usaha.
Komunikasi  publik  menuntut  usaha  afirmatif  untuk  membuka  dan mendiseminasi  informasi  maupun  aktivitasnya  yang  relevan.  Transparansi  harus seimbang,  juga  dengan  kebutuan  akan  kerahasiaan  lembaga  maupun  informasi- informasi  yang  mempengaruhi  data  dalam  jumlah  besar,  maka  dibutuhkan  petugas profesional,  bukan  untuk  membuat  dalih  atas  keputusan  pemerintah,  tetapi  untuk menyebarluaskan  keputusan-keputusan  yang  penting  kepada  masyarakat  serta menjelaskan  alasan  dari  setiap  kebijakan  tersebut.  Peran  media  juga  sangat  penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah  kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai  watchdog  atas  berbagai  berbagai  aksi  pemerintahdan  perilaku  menyimpang dari aparat birokrasi.

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  ialah  keikutsertaan  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  perwakilan  lembaga-lembaga  yang
3 Adrianto, Nico, Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Penerbit : Bayumedia Publishing, Malang, 2017, h. 21
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
sah  untuk  mengakomodir  kepentingan  warga  masyarakat. 4 Partisipasi  masyarakat dibangun  berdasarkan  prinsip  kebebasan  yang  adil  dan  santun.  Dengan  adanya partisipasi dari masyarakat akan membuat suatu kebijakan menjadi lebih hidup, karena memiliki ruh yang berasal dari lokalitas warga yang bersangkutan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  alasan  utama  mengapa  partisipasi  masyarakat sangat penting menurut Conyers ialah pertama, karena masyarakat merupakan sumber informasi  utama  mengenai  kebutuhan  dan  kondisi  yang  mereka  hadapi.  Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan  apabila mereka dilibatkan  langsung,  karena  mereka  akan  lebih  mengetahui  seluk-beluk  program kegiatan  dan  akan  mempunyai  rasa  memiliki  terhadap  program  kegiatan  tersebut. Ketiga,  mendorong  partisipasi  akan  menimbulkan  anggapan  bahwa  merupakan  suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan
Ramlan  subarki  mengungkapkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan  termasuk  juga  proses  politik  adalah  segala  bentuk  keikutsertaan  atau keterlibatan  warga  negara  biasa  yang  tidak  memiliki  wewenang  dalam  menentukan keputusan pemerintah yang dapat mempengaruhi hidupnya yang bisa dilakukan secara individual ataupun kolektif. 5
Menciptakan  kondisi  partisipasi  masyarakat  yang  aktif  sebagai  kondisi  yang ideal  tentunya  memiliki  banyak  yaitu:  sebagai  bentuk  dukungan  kepada  pemerintah dan  penguasa,  untuk  memperlihatkan  kelemahan  atau  kekurangan  pemerintah  agar dapat  diperbaiki  dan  sebagai  bentuk  tantangan  terhadap  penguasa  dan  pemerintah, agar perubahan struktural serta sistem politik dapat terjadi.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah menyatakan  bahwa  diperlukan  partisipasi  masyarakat  untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 354 mengamanatkan bahwa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  pemerintah  daerah  mendorong partisipasi masyarakat dengan cara:
4 Levenda, A. M., Keough, N., Rock, M., & (2020). Rethinking public participation in the smart city /Le Géographe Canadien. https://doi.org/10.1111/cag.12601
5 Surbakti, R, Memahami Ilmu Politik Cetakan Ketujuh. In Jakarta: PT Grasindo, 2010
1. Keterbukaan  informasi  yang  dapat  dilakukan  melalui  sistem  informasi,  media cetak  atau  elektronik,  papan  pengumuman,  ataupun  permintaan  secara  secara langsung kepada pemerintah daerah terkait.
2. Pelembagaan  dan  mekanisme  pengambilan  keputusan  yang  memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.
Keterbukaan  informasi  menjadi  indikator  penting  dalam  upaya  meningkatkan partisipasi  masyarakat,  menjadi  hal  mutlak  bahwa  dengan  terpublikasinya  kondisi terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk informasi-informasi yang dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat maka akan mendorong inisiatif masyarakat untuk terlibat  baik  itu  kontribusi  secara  ide  dan  gagasan  maupun  kontribusi  dalam  bentuk peran aktif secara langsung.

## Demensi Transparansi dan Indikator
Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasi  akan  oleh  pengelola  kepada  para  pemangku  kepentingan.  Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi. 6
a. Invormativeness  (informatif),  yaitu  pemberian  arus  informasi,  berita,  penjelasan mekanisme,  prosedur,  data,  fakta,  kepada  stakeholdersyang  membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif. 7
1. Tepat  waktu:  Laporan  keuangan  harus  disajikan  tepat  waktu  agar  dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
2. Memadai:  Penyajian  laporan  keuangan  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang berlaku  umum  di  Indonesia  mencakup  dimuatnya  pengungkapan  informatif yang memadai atas hal-hal material.
3. Jelas:  Informasi  harus  jelas  sehingga  dipahami  sehingga  tidak  menimbulkan kesalahpahaman.
4. Akurat:  Informasi  harus  bebas  dari  kesalahan-kesalahan  dan  tidak menyesatkan  bagi  pengguna  yang  menerima  dan  memanfaatkan  informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
6 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, edisi terbaru, Penerbit : Andi Yogyakarta, 2018, h. 19
7 ibid
5. Dapat diperbandingkan: Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding  berarti  bahwa  laporan  keuangan  dapat  digunakan  untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
6. Mudah diakses: Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
b. Openness (Keterbukaan), yaitu Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk 37 memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan  publik,  dan  menegaskan  bahwa  setiap  informasi  publik  itu  harus  bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
c. Disclosure  (pengungkapan),  yaitu  pengungkapan  kepada  masyarakat  atau  publik stakeholders atas aktifitas dan kinerja finansial.
1. Kondisi  Keuangan.  Suatu  tampilan  atau  keadaan  secara  utuh  atas  keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
2. Susunan  pengurus.  Komponen-komponen  (unit-unit  kerja)  dalam  organisasi. Struktur  organisasi  menunjukan  adanya  pembagian  kerja  dan  menunjukkan bagaimana  funsi-fungsi  atau  kegiatan-kegiatan  yang  berdeda-beda  tersebut diintegrasikan (koordinasi)
3. Bentuk  perencanaan  dan  hasil  dari  kegiatan.  Serangkaian  tindakan  untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Ketikan transparansi sudah diterapkan dengan baik dan sesui dengan data yang ada, tindak ada yang disembunyikan oleh instansi yang bersangkutan, makan tidak akan ada  lagi  kecurigaan  dari  masyarakat  terhadap  pemerintah,  segala  fasilitas  yang diberikan  oleh  pemerintah,  bahkan  tindak  pidana  pengelapan  dana,  dana  yang diberikan  oleh  pemerintah  terhadap  instansi  akan  semakin  sulit  untuk  penggelapan dana hal ini karna adanya trasparansi.

## Faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dalam proses pemberian fasilitas pemerintah kepada instansi.
Transparansi    berarti    bahwa    keputusan    yang    diambil    dan    penegakannya dilakukan    sesuaidengan    aturan.    Hal    ini    juga    berarti    bahwa    informasi    tersedia secara    bebas    dan    langsung    dapat    diakses    olehmereka    yang    dipengaruhi    oleh keputusan  dan  penegakan  hukum  atas  informasi  dimaksud.  Transparansi  jugadapat
bermakna  bahwa  tersedia  informasi  cukup  dalam  bentuk  dan  media  yang  dapat dipahami  parapemakainya.Pengaturan    mengenai    transparansi    di    Indonesia    mulai dilaksanakan    dengan    ditetapkannya    UU    KIP.  UU    tersebutmengatur    mengenai pengelolaan    informasi    publik    pada    badan    publik,    termasuk    menegaskan    bahwa pemerintahdaerah  sebagai  lembaga  eksekutif  dan  penyelenggara  daerah  yang bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraandaerah  merupakan  salah  satu  badan publik yang wajib mengimplementasikan UU KIP.UU KIPjugamenjelaskanbahwa  pada dasarnya    setiap    orang    atau    publik    memiliki    hak    untuk    mendapatkan    berbagai informasi  publikdengan tetap berpedoman kepada UU KIP.
Guna  melaksanakan  UU  KIP  dan  berbagai  aturan  pelaksanaannya  dibentuk Komisi    Informasi.    Komisitersebut    juga    dapat    melakukan    evaluasi    dalam    bentuk antara    lain    melalui    penilaian    saat    sosialisasi,    kuesionerpenelitian    transparansi, monitoring    dan    evaluasi,    atau    melalui    visitasi    dengan    mendatangi    langsung masing-masing  badan  publik  yang  dilakukan  penilaian  guna  mengetahui  dan  menilai sejauh mana implementasi UU KIPdan  peraturan  turunannya  yang  telahdilaksanakan oleh    badan    publik,    salah    satunya    adalah    evaluasi    yangdilakukan  terhadap pemerintah daerahpemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota) dalammemberikan layanan informasi publik.

## Faktor Yang Mempengaruhi Tranparansi
Pembahasan  tentang  faktor-faktor  yang  memengaruhi  transparansi  dalam proses  pemberian  fasilitas  pemerintah  kepada  instansi  dan  dampaknya  terhadap pencegahan potensi penyalahgunaan finansial adalah topik yang penting dalam konteks tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Di  bawah  ini,  saya  akan  membahas  faktor-faktor tersebut  dan  memberikan  beberapa  beberapa  gambaran  tentang  betapa  berpengaruh sebuah  trasparansi  terhadap  publik,  dan  juga  untuk  memanimalisir  terjadinya penggelapan dana yang diberikan oleh negara terhadap instansi negara, yang bertujuan untuk membantuk sistem pemerintahan yang lain untuk menjalankan tugasnya.
Dalam  konteks  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  transparansi  dalam  proses pemberian  fasilitas  pemerintah  adalah  kunci  untuk  memastikan  integritas  dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat transparansi dalam proses ini adalah kebijakan dan peraturan yang diterapkan. Kebijakan  yang  kompleks  atau  ambigu  dapat  memberikan  celah  bagi  potensi
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
penyalahgunaan  finansial,  sementara  peraturan  yang  jelas  dan  terperinci  dapat membantu menghindari praktik korupsi.
Selain  itu,  pengawasan  yang  kuat  juga  memiliki  dampak  signifikan.  Sistem pengawasan yang efektif akan mengidentifikasi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas pemerintah. Penggunaan mekanisme akuntabilitas yang kuat akan  mendorong  pihak-pihak  terlibat  untuk  bertindak  dengan  integritas,  karena mereka tahu bahwa tindakan mereka dapat dipertanggungjawabkan
Keterlibatan  publik  dan  media  juga  menjadi  faktor  yang  memengaruhi transparansi.  Publik  dan  media  memiliki  peran  penting  dalam  memantau  proses pemberian  fasilitas  pemerintah.  Mereka  dapat  membantu  mengungkapkan  praktik- praktik yang tidak etis atau korupsi yang terjadi dalam proses tersebut. Informasi yang mudah  diakses  oleh  publik  juga  dapat  memengaruhi  pihak  yang  terlibat  untuk bertindak dengan integritas.
Budaya  integritas  dalam  pemerintahan  dan  instansi  penerima  fasilitas pemerintah juga sangat berpengaruh. Budaya yang mendorong integritas dan kejujuran akan  mengurangi  peluang  penyalahgunaan  finansial.  Para  pemimpin  pemerintah  dan instansi  penerima  fasilitas  yang  memberikan  contoh  integritas  dapat  memengaruhi perilaku anggota staf dan pejabat lainnya.
Penggunaan  teknologi  informasi  juga  dapat  meningkatkan  transparansi  dalam proses pemberian fasilitas pemerintah. Sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses  oleh  pihak  yang  berkepentingan  dapat  membantu  melacak  penggunaan  dana dan  mempublikasikan  informasi  yang  relevan.  Teknologi  juga  dapat  digunakan  untuk memonitor dan mengevaluasi hasil dari fasilitas yang diberikan.
Adapun  sanksi  yang  tegas  dan  konsisten  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dan penyalahgunaan  finansial  merupakan  faktor  penting  dalam  pencegahan  pelanggaran. Ketidakpastian  akan  sanksi  atau  ketidakberlakuannya  sanksi  dapat  mengurangi efektivitas  dalam  mencegah  tindak  pidana  korupsi.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk memiliki  sistem  peradilan  yang  independen  dan  sanksi  yang  tegas  guna  menjaga integritas  dalam  pemberian  fasilitas  pemerintah.  Semua  faktor  ini  bekerja  bersama untuk  membentuk  lingkungan  yang  mendukung  transparansi  dan  mencegah  potensi
penyalahgunaan  finansial  dalam  proses  pemberian  fasilitas  pemerintah  adapun fakturnya sebagai berikut:
a. Teknologi dan akses informasi
Perkembangan  teknologi  informasi  telah  memainkan  peran  besar  dalam meningkatkan  akses  informasi  dan  transparansi  dalam  pemberian  fasilitas pemerintah. Platform daring dan portal transparansi telah menjadi alat yang sangat efektif  dalam  memberikan  akses  yang  lebih  mudah  kepada  pemangku  kepentingan untuk  mengakses  dan  memahami  informasi  tentang  proses  pemberian  fasilitas pemerintah.  Melalui  platform-platform  ini,  data  dan  informasi  terkait  pemberian fasilitas  dapat  diakses  dengan  cepat  dan  mudah,  memungkinkan  pemangku kepentingan  seperti  masyarakat  umum,  LSM,  dan  media  untuk  mengawasi  dan memeriksa proses tersebut dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya membantu dalam mendorong transparansi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan mencegah potensi penyalahgunaan dana pemerintah. 8

## b. Akuntabilitas dan pengawasan
Sistem  akuntabilitas  yang  efektif  dan  mekanisme  pengawasan  yang  kuat memainkan  peran  kunci  dalam  mendorong  transparansi  dalam  proses  pemberian fasilitas pemerintah. Ketika pemerintah dan lembaga pengawasan memiliki otoritas yang jelas untuk memeriksa, mengawasi, dan menyelidiki pemberian fasilitas, hal ini menciptakan  pengawasan  yang  ketat  dan  pemantauan  yang  konstan.  Mekanisme pengawasan  yang  kuat  dapat  mengidentifikasi  potensi  penyimpangan  atau  tindak pidana  korupsi  dalam  proses  pemberian  fasilitas,  yang  pada  gilirannya  mendorong pemangku  kepentingan  untuk  bertindak  dengan  integritas  dan  merawat  dana pemerintah  dengan  lebih  bijak.  Dengan  demikian,  sistem  akuntabilitas  yang  efektif dan  pengawasan  yang  kuat  adalah  alat  penting  untuk  mencegah  penyalahgunaan finansial dan mempromosikan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. 9
c. Kebijakan regulasi
Faktor-faktor  regulasi  dan  kebijakan  pemerintah  memainkan  peran  kunci dalam  menentukan  tingkat  transparansi  dalam  proses  pemberian  fasilitas
8 Dorotinsky, W,Technology and Transparency in Public Administration: Emerging Trends in E- Government. International Journal of Public Administration, 37(13), 2014, h. 945-956
9 O'Donoghue, J,Accountability, Transparency, Participation, and Inclusion. A New Development Consensus? Journal of Economic Literature, 51(4), 2013, h. 881-904l
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
pemerintah.  Regulasi  yang  kuat  dan  kebijakan  yang  jelas  yang  mengatur  proses tersebut  dapat  mendorong  tingkat  transparansi  yang  lebih  tinggi.  Sebagai  contoh, adopsi  Undang-Undang  Kebebasan  Informasi  di  banyak  negara  telah  memperluas akses  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  terhadap  informasi  yang  berkaitan dengan fasilitas pemerintah. Hal ini mengarah pada  peningkatan  ketersediaan data dan  informasi  yang  relevan,  yang  pada  gilirannya  memberikan  kemungkinan  bagi pemangku kepentingan untuk memantau dan memahami proses pemberian fasilitas dengan  lebih  baik,  mendukung  integritas,  serta  mencegah  potensi  penyalahgunaan dana pemerintah.
d. Budaya dan kesadaran transparansi
Kesadaran  dan  budaya  transparansi  dalam  pemerintahan  dan  masyarakat memiliki  dampak  yang  signifikan  pada  proses  pemberian  fasilitas.  Ketika  ada kesadaran  dan  budaya  yang  mendorong  transparansi  dalam  tata  kelola pemerintahan, pemerintah cenderung lebih berhati-hati dalam melaksanakan proses pemberian  fasilitas.  Tekanan  yang  datang  dari  masyarakat  dan  pemangku kepentingan  untuk  menjaga  tingkat  transparansi  yang  tinggi  memaksa  pemerintah untuk  beroperasi  dengan  lebih  terbuka  dan  akuntabel.  Hal  ini  tidak  hanya memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau proses pemberian fasilitas dengan  lebih  baik,  tetapi  juga  dapat  mengurangi  risiko  penyalahgunaan  dana pemerintah.  Kesadaran  dan  budaya  transparansi  dalam  pemerintahan  dan masyarakat adalah pendorong penting untuk mempromosikan tata kelola yang lebih baik dan integritas dalam pemberian fasilitas pemerintah.
e. Keterlibatan pemangku kepentingan
Keterlibatan  pemangku  kepentingan,  termasuk  LSM,  sektor  swasta,  dan masyarakat sipil, memegang peran penting dalam meningkatkan transparansi dalam proses pemberian fasilitas pemerintah. Dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak ini,  proses  pemberian  fasilitas  menjadi  lebih  terbuka  dan  akuntabel.  LSM  dapat memantau kebijakan pemerintah dan memunculkan isu-isu transparansi, sedangkan sektor swasta dan masyarakat sipil dapat membantu mengawasi pelaksanaan proses tersebut.  Keterlibatan  pemangku  kepentingan  ini  dapat  memastikan  bahwa pemerintah  bertindak  dengan  integritas,  menghindari  potensi  penyalahgunaan
finansial,  dan  mendukung  transparansi  dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Dengan demikian,  peran  mereka  dalam  menjaga  integritas  dan  transparansi  dalam pemberian fasilitas pemerintah sangat penting. 10
Dalam  konteks  pemberian  fasilitas  pemerintah,  berbagai  faktor  saling berinteraksi  dan  memengaruhi  satu  sama  lain.  Faktor-faktor  ini  meliputi  aspek kebijakan,  regulasi,  serta  tata  kelola  yang  berlaku.  Untuk  mencapai  tujuan  yang  lebih efektif  dalam  mencegah  penyalahgunaan  finansial  dan  mempromosikan  transparansi, penting  bagi  pemerintah  untuk  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang bagaimana  faktor-faktor  ini  bekerja  bersama.  Hanya  dengan  pemahaman  yang mendalam  ini,  pemerintah  dapat  merumuskan  strategi  yang  tepat  dan  efisien  untuk menjaga  keuangan  negara  dan  mencegah  adanya  tindak  pidana  korupsi  yang berkelanjutan.
Salah  satu  faktor  penting  yang  berinteraksi  dalam  pemberian  fasilitas pemerintah  adalah  kebijakan  publik.  Kebijakan  yang  baik  dan  bijak  dapat  membantu mengarahkan  dana  publik  ke  sektor-sektor  yang  benar-benar  membutuhkan,  sambil menghindari  penyalahgunaan  dan  pemborosan  dana  negara.  Sebaliknya,  kebijakan yang  tidak  tepat  dapat  membuka  celah  bagi  praktik  korupsi  dan  penyalahgunaan keuangan negara
Selain  kebijakan,  regulasi  yang  ketat  dan  efektif  juga  menjadi  faktor  kunci. Regulasi  yang  baik  akan  memastikan  bahwa  pemberian  fasilitas  pemerintah  terjadi dengan  transparansi  dan  akuntabilitas  tinggi.  Regulasi  yang  kuat  juga  dapat memberikan  insentif  bagi  para  pelaku  usaha  untuk  beroperasi  dengan  integritas  dan tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Selain itu, tata kelola yang baik dalam administrasi pemerintah sangat penting. Proses  pengambilan  keputusan  yang  transparan  dan  akuntabel  dapat  mengurangi risiko  penyalahgunaan  finansial  dan  praktik  korupsi.  Pemahaman  yang  mendalam tentang tata kelola yang baik dapat membantu memperkuat sistem kontrol internal dan eksternal, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan dana pemerintah
Dalam keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang interaksi faktor-faktor kebijakan,  regulasi,  dan  tata  kelola  adalah  kunci  untuk  merumuskan  strategi  yang
10 Brinkerhoff, D. W, The Successes and Failures of Participatory Development: What the Critics Say. World Development, 31(5), 2003, h. 761-771
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
efektif  dalam  mencegah  penyalahgunaan  finansial,  mempromosikan  transparansi,  dan mencegah  tindak  pidana  korupsi  yang  berkelanjutan.  Hal  ini  memiliki  dampak  yang signifikan  pada  perkembangan  suatu  bangsa,  karena  membantu  memastikan  bahwa sumber daya publik digunakan secara bijak dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan negara.

## KESIMPULAN
Faktor-faktor  yang  memengaruhi  transparansi  dalam  pemberian  fasilitas pemerintah kepada instansi mencakup teknologi dan akses informasi, akuntabilitas dan pengawasan, kebijakan regulasi, budaya dan kesadaran transparansi, serta keterlibatan pemangku  kepentingan.  Semua  faktor  ini  berinteraksi  dan  saling  memengaruhi, menciptakan lingkungan di mana transparansi dapat ditingkatkan.
Dalam  konteks  pemberian  fasilitas  pemerintah,  transparansi  membantu mencegah penyalahgunaan finansial dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel.  Hal  ini  juga  mendorong  perkembangan  bangsa  yang  lebih  baik,  dengan mengurangi  risiko  tindakan  korupsi  dan  meningkatkan  partisipasi  serta  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  transparansi  adalah  aspek  penting dalam membangun pemerintahan yang sehat dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik Cetakan Ketujuh. In Jakarta: PT Grasindo.

## Jurnal
Adrianto,  Nico.  2017.  Good  e-Government  :  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik Melalui e-Government. Penerbit : Bayumedia Publishing, Malang, h. 21
Brinkerhoff,  D.  W.  2003.  The  Successes  and  Failures  of  Participatory  Development: What the Critics Say. World Development, h.761-771
Coryanata,  Isma.  2015.  Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat,  Dan  Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran  Dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  (APBD).  Simposium  Nasional Akuntansi X
Dorotinsky, W. 2014. Technology and Transparency in Public Administration: Emerging Trends in E-Government. International Journal of Public Administration, h. 945- 956
Mahsun,  Moh,  Sulistyowati,  Firma,  dan  Heribertus  Andre  Purwanugraha.  2015. Akuntansi Sektor Publik. BPFE.Yogyakarta, h. 35.
Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik, edisi terbaru, Penerbit : Andi Yogyakarta, h. 19
O'Donoghue,  J.  (2013).  Accountability,  Transparency,  Participation,  and  Inclusion.  A New Development Consensus? Journal of Economic Literature, h.881-904l.

## Internet
Levenda,  A.  M.,  Keough,  N.,  Rock,  M.,  &  (2020).  Rethinking  public  participation  in  the smart city /Le Géographe Canadien”,https://doi.org/10.1111/cag.12601.