## KEADILAN GENDER: PENDIDIKAN, KEPEMIMPINAN DAN HAK KEWARISAN ISLAM
Surya Sukti a,1,* , Tulus Warsito a,2 , Zuly Qodir a,3 , Hasse Jubba a,4
a Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta, 55183, Indonesia
b Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta, 55183, Indonesia
c Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta, 55183, Indonesia
d Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta, 55183, Indonesia
1 suryasukti72@gmail.com*; 2 tulusw@umy.ac.id;
3 zuliqodir@umy.ac.id; 4 hasse@umy.ac.id;
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history: Received Revised Accepted This paper is an analysis of Hamka Haq's thoughts related to gender justice. Gender justice can be interpreted as equal rights and dignity between  men  and  women.  In fact,  in  Islamic history,  the  position  of men was considered more important than women, such as in terms of inheritance  and  leadership.  Yet  according  to  Hamka  Haq  Islam  in the text of the Qur'an it never even mentions that the dignity of men is  above  the  dignity  of  women.  Islam  provides  proportionally  equal opportunities  for  men  and  women  to  fulfill  balanced  rights  and obligations in their lives. There is no type that has to occupy the first and  second  positions,  all  are  equal  before  God.  Men  and  women have  equal  opportunities  to  obtain  muttaqin  degrees,  excel  in education,  leadership,  business,  inheritance,  and  so  on  as  long  as they  do  not  sacrifice  their  nature  as  men  and  women.  According  to Hamka  Haq,  the  doctrine  of  these  differences  can  actually  be compromised  because  of  the  nature  of  Islamic  law  itself  which  is flexible and can be conditioned according to the needs of when and where the law is enacted so that what is meant by sharia (maqashid sharia) is achieved .

## ABSTRAK
Tulisan ini merupakan analisis terhadap pemikiran Hamka Haq yang terkait  dengan  keadilan  gender.  Keadilan  gender  dapat  diartikan kesetaraan  hak  dan  martabat  antara  laki-laki  dan  perempuan. Senyatanya dalam  sejarah Islam  kedudukan laki-laki dianggap lebih utama  dibanding  perempuan  seperti  dalam  hal  kewarisan  dan kepemimpinan.  Padahal  menurut  Hamka  Haq  Islam  dalam  nash  Al- Qur’an  tidak  pernah  sedikitpun  menyinggung  bahwa  martabat  laki- laki  berada  di  atas  martabat  perempuan.  Islam  memberikan  peluang yang sama secara proporsional kepada kaum laki-laki dan perempuan untuk  memenuhi  hak  dan  kewajiban  yang  seimbang  dalam kehidupannya.  Tak  ada  jenis  yang  harus  menempati  posisi  pertama dan  kedua,  semuanya  sama  di  hadapan  Allah.  Laki-laki  dan perempuan  berpeluang  setara  untuk  memperoleh  derajat  muttaqin, berprestasi  dalam  pendidikan,  kepemimpinan,  bisnis,  harta  warisan, dan lain-lain sepanjang tidak mengorbankan kodratnya sebagai laki- laki dan perempuan. Menurut Hamka Haq doktrin tentang perbedaan tersebut  sebenarnya  dapat  dikompromikan  karena  sifat  dari  hukum Islam  sendiri  yang  fleksibel  dan  dapat  dikondisikan  sesuai  dengan kebutuhan  kapan  dan  di  mana  hukum  itu  diberlakukan  sehingga tercapailah apa yang dimaksudkan syariat (maqashid syariah ).
Keywords: Gender Justice, Education, Leadership, Inheritance Rights
Kata  kunci:  Keadilan  Gender,  Pendidikan, Kepemimpinan, Hak Waris
.
Vol. 18, No. 2, Desember 2022, p. 130-137

## Pendahuluan
Manusia  diciptakan  Allah  swt  atas  dua  jenis  kelamin  yang  berbeda  yakni  laki-laki  dan perempuan.  pembedaan  penciptaan  manusia  yang  terdiri  atas  dua  gender  ini  saling  melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Penciptaan laki-laki dan perempuan ini tidak ada pengistimewaan atas  satu  golongan  terhadap  yang  lainnya.  Semua  manusia  diciptakan  sama  kelak  nantinya  yang membedakan hanya iman dan takwanya saja.
Sejak  zaman  jahiliyah  kedudukan  laki-laki  selalu  dianggap  lebih  utama  dibanding perempuan.  Baik  dari  segi  pribadi,  sosial,  politik  dan  lain  sebagainya.    Laki-laki  selalu mendapatkan tempat yang lebih istimewa dibandingkan perempuan.
Di  Indonesia  sendiri  dulu  sebelum  adanya  era  emansipasi,  wanita  selalu  direndahkan terutama  dalam  hal  pendidikan  dan  karier.  Karena momok yang  hidup  di  masyarakat  selalu menganggap  perempuan  tempatnya  hanyalah  di  dapur,  sumur  dan  kasur.  Namun,  semenjak hadirnya pahlawan perempuan R.A. Kartini yang membawa semangat baru bagi kaum perempuan untuk  ikut  serta  dalam  pendidikan  menunjukkan  bahwa  perempuan  pun  sama  dengan  laki-laki mempunyai  hak  yang  sama  dan  potensi  yang  sama  dalam  hal  pendidikan.  Karena  itu  akhirnya mengubah pola pikir bagi kaum perempuan itu sendiri agar mau maju dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.
Kesetaraan  gender  atau  persamaan  hak  antara  kaum  laki-laki  dan  perempuan  terus  menjadi wacana  yang  menarik  untuk  dibicarakan.  Salah  satu  penyebabnya  disebabkan  adat  istiadat  yang hidup  di  masyarakat  selain  itu  juga  pemahaman  yang  hidup  di  masyarakat  soal  perbedaan kemampuan yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan menyebabkan kesenjangan ini terus hdup dan tumbuh. Walaupun pada kenyatannya pada saat ini tidak dapat dipungkiri banyak wanita yang telah mempu ikut serta dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi baik untuk keluarga maupun partisipasi nya terhadapat perkembangan bangsa dan negara.
Selain itu juga, kesenjangan hak antara laki-laki dan perempuan dilatarbelakangi oleh adanya pemahaman  terhadap  teks-teks  normatif  dalam  Al-Qur’an  yang  seakan-akan  membedakan pembagian  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan  terutama  dalam  masalah  hak  kepemimpinan  dan kewarisan.  Sebagian  masyarakat  menganggap  tabu  jika  dalam  suatu  komunitas  yang  memimpin adalah dari kalangan perempuan, dalam pembagian waris pun hak laki-laki masih harus lebih besar daripada perempuan (Juhdi, 2019; Erihadiana, 2022).
Hamka Haq merupakan salah satu pemerhati masalah gender, bagi beliau dalam menetapkan suatu hukum itu kita mesti tahu latar belakang ayat itu kenapa diturunkan dan dalam kondisi apa diturunkan  dan  apakah  masih  relevan  dengan  zaman  sekarang.  Karena  itu  diperlukan  penafsiran ulang terhadap teks-teks yang ada tanpa mengabaikan nilai qath’iy dari ayat tersebut.
Dalam  beberapa  tulisan  Hamka  Haq  yang  berkesetaraan  gender  beliau  tetap  berusaha mengawinkan  antara nash dan  realita  di  kehidupan  saat  ini  sehingga  tetap  tidak  meninggalkan syariat  namun  memiliki  nilai  keadilan  yang  lebih  sesuai.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait Pemikiran Hamka Haq tentang gender terutama dalam hal pendidikan, kepemimpinan dan Hak waris.

## Metode
Artikel ini menggunakan metode riset kepustakaan ( library research ) dengan teknik analisis data  deskriptif  kualitatif,  karena  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  penelitian  lebih menekankan  analisanya  pada  proses  penyimpulan  deduktif  serta  induktif  serta  analisis  terhadap dinamika korelasi antar fenomena yang diamati, dengan memakai nalar ilmiah. Disamping itu pula digunakan  pendekatan  sosiologis  ( sociological  approach ).  Bentuk-bentuk  studi  hukum  Islam dengan  pendekatan  sosiologi  menurut  (Mudzhar,  2004)  dapat  mengambil  beberapa  topik  seperti; (1).  Pengaruh  agama  terhadap  perubahan  dan  perkembangan  sosial,  (2).  Pengaruh  struktur  dan perubahan  masyarakat  terhadap  pemahaman  konsep  keagamaan,  (3).  Studi  tentang  tingkat pengamalan  beragama  masyarakat.  Dengan  demikian  hukum  Islam  terlihat  responsif  terhadap perkembangan dan perubahan sosial. Studi ini menekankan pada topik pemahaman terhadap teks- teks hukum Islam dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat.

## Hasil dan Diskusi
Keadilan Gender perspektif Hamka Haq

## 1. Pendidikan
Pendidikan  merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  diperhatikan  dalam  dunia  Islam. Ditunjukkan  dengan  banyaknya  anjuran  untuk  menuntut  ilmu  setinggi-tingginya  dan  carilah ilmu  sejauh  mungkin  tanpa  mengenal  lelah.  Anjuran  untuk  menuntut  ilmu  ini  tidak  hanya ditujukan untuk kaum laki-laki saja namun juga untuk perempuan.  Di Indonesia aturan untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi:
1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan;
2) Setiap  warga  Negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib membiayainya;
3) Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional,  yang meningkatkan  ketakwaan  dan  keimanan  serta  akhlak  dalam  rangka  mencerdaskan kehdupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
4) Negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  dua  puluh  persen  dari anggaran  dan  pendapatan  belanja  Negara  serta  dari  anggaran  dan  pendapatan  belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
5) Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menjunjung  tinggi  nilai- nilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan  peradaban  serta  kesejahteraan  umat manusia (Republik Indonesia, n.d.).
Dalam sebuah hadis disebutkan tentang kewajiban menuntut ilmu
.ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط
“ thalabul  ilmi  faridhatun  ‘alaa  kulli  muslim” ,  kata  muslim  berarti  bagi  laki-laki  dan perempuan,  tidak  ada  menunjukkan  adanya  kewajiban  dalam  menuntut  ilmu  hanya  bagi  laki- laki  tapi  juga  ditujukan  bagi  perempuan.  Dengan  demikian  mengenai  kewajiban  dalam  hal pendidikan  semuanya  memiliki  hak  yang  sama  dalam  arti  luas.  (Abidin,  2012;  Ramli,  2012; Putra, 2014; Mutawakkil, 2014; Ikrom, 2018; Imam Syafe’i, 2020; Rustam, 2020).
Selain  itu,  menurut  Hamka  Haq  pada  zaman  Nabi  dan  sahabat,  sejumlah  perempuan memiliki  kecerdasan  dan  keahlian  tertentu,  khususnya  keluarga  Nabi.  Aisyah,  istri  Nabi, sebagai  contoh  banyak  membantu  penyebaran  ajaran  Islam  karena  keluasan  ilmu  dan kecerdasannya. Bahkan sepeninggal Nabi, Aisyah menjadi guru besar yang banyak fuqaha dari kalangan sahabat berguru padanya dan menerima hadisnya (Haq Hamka, 2009).
Dengan demikian menurut Hamka Haq adalah sesuatu kekeliruan jika ada pendapat yang menyatakan  bahwa  akal  perempuan  lebih  lemah  dibandingkan  laki-laki  sehingga  tidak  dapat menyamai  laki-laki  dalam  soal  kecerdasan.  Kalau  saja  pendapat  ini  benar,  maka  dampak negatifnya luar biasa terhadap keabsahan sejumlah besar hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Sekian banyak hadis yang menjadi pegangan kaum sunni akan mengalami dekonstruksi besar- besaran,  karena  semua  hadis  dari  Aisyah  diragukan  validitasnya  dengan  alasan  bahwa  daya intelektualitas  Aisyah  itu  lemah.  Sesungguhnya,  pandangan  yang  meremehkan  intelektualitas perempuan seperti itu tidak berlandaskan pada dalil yang kuat, baik pada sains dan teknologi maupun  pada  ajaran  agama.  Dalam  tradisi  keagamaan,  terbukti  Aisyah  sendiri  punya kecerdasan  dan  menjadi  salah  satu  sumber  utama  sunnah  Rasulullah  bagi  kaum  sunni  (Haq Hamka, 2009).
Kenyataan  juga  membuktikan  bahwa  dewasa  ini,  di  sejumlah  Negara  Islam,  kaum perempuan  memperoleh  peluang  untuk  menuntut  ilmu  pengetahuan.  Bahkan  di  Arab  Saudi yang  dikenal  sebagai  negeri  Islam  aliran  tekstualis,  ternyata  kaum  perempuannya  juga  telah menjadi  teknokrat-teknokrat.  Tentu  saja  di  negeri  Muslim  yang  lebih  moderat  lagi  seperti Mesir,  Libanon,  Suriah,  Irak  dan  Iran  lebih  banyak  perempuan  muslimah  yang  terjun  di lapangan sains dan teknologi.
Vol. 18, No. 2, Desember 2022, p. 130-137
2. Kepemimpinan
Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa [4:34]
ِّلا َوْمَا  ْنِّم ا ْوُقَفْنَا ٓاَمِّب َّو  ٍضْعَب ىٰلَع ْمُهَضْعَب ُ هاللّٰ َلَّضَف اَمِّب ِّءۤاَسِّ نلا ىَلَع َن ْوُما َّوَق ُلاَج ِّ رلَا تٰتِّنٰق  ُت ٰحِّلهصلاَف ۗ ْمِّه ِِّ ََْْْل ِّل   ت ِّٰٰف ٰٰ
ۚ  َّنُه ْوُب ِّرْضا َو ِّع ِّجاَضَمْلا ىِّف َّنُه ْوُرُجْها َو َّنُه ْوُِّٰعَف َّنُه َز ْوُشُن َن ْوُفاَخَت ْيِّتهلا َوۗ ُ هاللّٰ َظِّفَٰ اَمِّب
ْبَت  َلََف ْمُكَنْعَطَا  ْنِّاَف َّنِّهَْْلَع ا ْوَُ
ا ارِّْْبَك اًِّّْلَع َناَك َ هاللّٰ َّنِّاۗ  الَِّْْبَس
Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan  karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak  ada,  oleh karena  Allah  telah  memelihara  (mereka).  wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya, Maka  nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah  mereka  di  tempat  tidur  mereka,  dan  pukullah mereka.  kemudian  jika  mereka  mentaatimu,  Maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan  untuk menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  lagi  Maha  besar” (Departemen  Agama RI, 2004) .
Ayat tersebut di atas dipahami sebagian ulama sebagai dasar kepemimpinan kaum laki- laki  atas  kaum  perempuan.  Karena  itu  bagi  sebagian  ulama  yang  menggunakan  ayat  tersebut sebagai  dasar  kepemimpinan  perempuan  cenderung  dilarang.  Padahal  menurut  Hamka  Haq, ayat  ini  tidak  membatasi  kepemimpinan  sebagai  hak  monopoli  kaum  laki-laki.  Tak  ada  sama sekali  lafal  dalam  ayat  tersebut  yang  menunjukkan  hak  monopoli  itu.  Ayat  tersebut  justru hanya  menegaskan  dua  alasan  utama  mengapa  di  zaman  Nabi  laki-laki  lebih  berpeluang menjadi pemimpin, yakni:
“ Pertama, adanya  keunggulan  sumber  daya  manusia  (SDM),  yang  ketika  itu  pada umumnya masih milik kaum laki-laki. Kedua, ialah kekuatan ekonomi yang di zaman itu juga pada  umumnya  masih  berada  pada  kaum  laki-laki,  sehingga  mereka  menjadi  sumber  nafkah bagi keluarganya (Haq Hamka, 2009).
Berdasarkan  alasan  tersebut  Hamka  Haq  berargumen  bahwa  saat  ini  perkembangan peradaban  manusia  dari  zaman  ke  zaman  sudah  membuktikan  bahwa  SDM  perempuan  tidak kalah  dibanding  dengan  laki-laki.  Bahkan  dalam  kondisi  tertentu  dan  wilayah  tertentu  sering ditemui  sejumlah  perempuan  yang  lebih  berpotensi  dan  lebih  unggul  jika  dibanding  laki- lakinya.  Hal  ini  pun  bukan  terjadi  secara  kebetulan,  tetapi  memang  sudah  saatnya  ketika masyarakat  membutuhkan  pemimpin  yang  cerdas  atau  yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat luas,  ternyata  tidak  sedikit  berasal  dari  kaum  perempuan  (Haq  Hamka,  2009;  Balgis,  2022; Rif’at, 2022; Romadhan, 2022; Fahmi Ibnu Khoer, 2022; dan Saladin, 2022).
Demikian  pula  untuk  alasan  yang  kedua,  kemampuan  ekonomi  kini  sudah  tidak  lagi menjadi monopoli kaum laki-laki. Bahkan sudah banyak dijumpai keluarga yang kehidupannya tergantung pada istri atau anak perempuan. hal ini antara lain karena tidak sedikit perempuan yang  status  sosial,  karir  dan  kekayaannya  lebih  menonjol,  sehingga  pada  pundaknyalah keluarga  dan  orang  sekitarnya  menggantungkan  hidup.  lebih  dari  itu  banyak  dijumpai perempuan yang menjadi konglomerat perusahaan-perusahaan besar (Haq Hamka, 2009).
Dua  hal  tersebut  memperkuat  alasan  untuk  memberi  peluang  bagi  perempuan  untuk menjadi  pemimpin.  Al-Qur’an  menyebut  kaum  laki-laki,  karena  ketika  turunnya  Al-Qur’an potensi-potensi kepemimpinan menurut Q.S An-Nisa: 34 di atas masih domain kepemimpinan laki-laki.  Namun  melihat  realitas  sekarang,  potensi  keunggulan  bisa  saja  datang  dari  pihak perempuan sehingga memungkinkan bagi kaum perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.
3. Hak waris
Hak  kewarisan  perempuan  adalah  ajaran  baru  yang  merombak  tradisi  jahiliyah  yang tidak  memberikan  hak  waris  sama  sekali  kepada  kaum  perempuan.  bahkan  dalam  tradisi jahiliyah,  status  kaum  perempuan  justru  disetarakan  dengan  harta  warisan,  yang  juga  dapat dibagi-bagi dan dialihkan ke ahli waris.
Masalah yang paling krusial menyangkut warisan adalah perbedaan  porsi bagian antara laki-laki dan perempuan. Pada umumnya mazhab fiqih sejak zaman klasik menetapkan bahwa
bagian yang diperoleh laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan (2:1). Pendapat ini didasarkan pada teks ayat dalam Q.S An-Nisa [4:11]:
ُي َلَف  ِّنَْْتَنْثا  َق ْوَف اءۤاَسِّن  َّنُك  ْنِّاَف ۚ ِّنََْْْثْنُ ْلَا  ِّ ظَٰ ُلْثِّم  ِّرَكَّذلِّل ْمُكِّد َلَ ْوَا  ْٓيِّف ُ هاللّٰ ُمُكْْ ِّص ْو اَهَلَف اًََ ِّٰا َو  ْتَناَك  ْنِّا َو ۚ  ََ َرَت اَم اَثُلُث  َّنُه
َّمِّم  ُسَُُّسلا اَمُهْنِّ م ٍَ ِّٰا َو  ِّ لُكِّل ِّهْي َوَبَ ِّلَ َو ۗ  ُفْصِّ نلا
ْنِّاَف ۚ  ُثُلُّثلا ِّهِّ مُ ِّلََف ُه ٰوَبَا ٓٗهَث ِّر َو َّو  ََل َو  ٗهَّل  ْنُكَي ْمَّل  ْنِّاَف ۚ  ََل َو  ٗهَل  َناَك  ْنِّا  ََ َرَت ا
ْۚمُكُؤۤاَنْبَا َو ْمُكُؤۤاَبٰا ۗ ٍنْيَد  ْوَا ٓاَهِّب ْي ِّص ْوُّي ٍةَّْ ِّص َو َِّْعَب  ْْۢنِّم  ُسَُُّسلا ِّهِّ مُ ِّلََف  ً َوْخِّا ٓٗهَل َناَك ََْت  َلَ اةَضْي ِّرَف ۗ ااعْفَن ْمُكَل  ُب َرْقَا ْمُهُّيَا َن ْو ُر
اامِّْْكَٰ اامِّْْلَع َناَك َ هاللّٰ َّنِّا ۗ ِّ هاللّٰ َنِّ م
Artinya: “Allah  mensyari’atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu.  Yaitu  :  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagahian  dua  orang  anak perempuan;  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih  dari  dua,  Maka  bagi  mereka  dua pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu  seorang  saja,  Maka  ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang meninggal  tidak  mempunyai  anak  dan  ia  diwarisi  oleh  ibu-bapanya  (saja),  Maka  ibunya mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa  saudara,  Maka  ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutangnya.  (Tentang)  orang  tuamu  dan  anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Menurut Hamka Haq dalam ayat tersebut di atas diperlukan penafsiran baru, mengingat alasan  ( illat )  pembagian  seperti  itu  pun  kini  semakin  mengalami  perubahan  dan  pergeseran.
Dalam hal ini, berlaku kaidah ushul yang menyatakan bahwa “Al Hukmu yadurru ma’a ‘illah” (hukum itu berubah sesuai dengan perubahan illat nya). Melihat sejarah dari turunnya ayat ini, menurut  Hamka  Haq  pada  masa  itu  kaum  perempuan  sehari-harinya  hanya  tinggal  di  rumah saja dan secara umum tidak mempunyai andil secara langsung dalam perolehan harta, sehingga dengan  sendirinya  sudah  merasa  sangat  adil  dan  wajar  jika  memperoleh  bagian  yang  lebih sedikit  dari  bagian  laki-laki.  Keadaan  yang  sangat  jauh  berbeda  dengan  keadaan  sekarang dimana  kaum  perempuan  ada  yang  berperan  besar  dalam  perekonomian  keluarga  sehingga diperlakukan  penafsiran  ulang  sehingga  lebih  memenuhi  rasa  keadilan  (Haq  Hamka,  2009; Yunitasari, 2022; Nashirun, 2022; (AL, 2022), Raja Ritonga, 2022; Gunawan, 2022).
Alasan  lain  yang  menyatakan  bahwa  dalam  hal  kewarisan  perempuan  bisa  saja mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dengan menggunakan kaidah dalam matematika syariah.  Menurut  Hamka  Haq  jika  ada  angka  yang  disebut  dalam  ayat  melebihi  angka  yang sudah berlaku di masyarakat, maka angka dalam ayat itu berindikasi minimal. Demikian pula sebaliknya, jika angka yang disebut dalam ayat ternyata lebih rendah dari angka yang berlaku di masyarakat, maka angka dalam ayat itu berindikasi maksimal (Haq Hamka, 2009).
Bukti  konkret  kaidah  ini  adalah  bahwa  di  zaman  jahiliyah  sebelum  datangnya  ajaran Islam, harta warisn jatuh semuanya ke tangan laki-laki, tak sepersen pun (nol persen) jatuh ke tangan  perempuan.  karena  itulah  maka  angka  satu  (untuk  bagian  perempuan)  yang  nilainya lebih banyak dari angka nol sebelumnya mengindikasikan bahwa syariah memberi jatah kepada perempuan, walaupun hanya (minimal) satu. Sedang sebaliknya, angka dua yang nilainya jauh lebih sedikit dibanding angka perolehan laki-laki sebelumnya (100 %) mengindikasikan bahwa syariah membatasi jatah perolehan laki-laki sampai batas maksimal dua saja tidak boleh lebih, tapi boleh kurang. Teori ini dapat menjadi pegangan pengadilan, tanpa meninggalkan teks Al- Qur’an, dan masih dapat diatur selanjutnya dalam kesepakatan keluarga (Haq Hamka, 2009).
Menurut  Hamka  Haq,  alasan  lain  mengapa  teks ayat yang  berkaitan  dengan pembagian hak waris perempuan perlu ditafsirkan ulang dikarenakan nilai keadilan yang terkandung dalam sistem pembagian 2:1 itu tidaklah berdiri sendiri, atau tidak semata-mata tergantung pada bunyi teks  ayatnya  saja.  Keadilannya  ditentukan  oleh  beberapa qarinah (faktor  terkait),  sebagai berikut:
Pertama ,  bahwa  masyarakat  patrilinial  Arab  di  zaman  jahiliyah  menisbahkan  seluruh kepemilikan hartanya kepada kaum laki-laki, maka anjuran Al-Qur’an untuk memberikan satu bagian  kepada  perempuan,  merupakan  pembelaan  awal  bagi  nasib  kaum  perempuan.  Hal
Vol. 18, No. 2, Desember 2022, p. 130-137
tersebut  sudah  dinilai  sangat  adil  oleh  kaum  perempuan  sendiri  pada  zaman  itu,  ketimbang tidak dapat bagian sama sekali seperti di masa jahiliyah.
Kedua , bahwa di zaman permulaan Islam, partisipasi secara langsung kaum perempuan dalam mencari harta masih sangat minim disebabkan tradisi Arab yang patriarkal, seiring pula dengan  SDM  Perempuan  yang  masih  sangat  lemah  sehingga  perolehan  warisan  1:2  sudah dirasakan  sebagai  suatu  keadilan  oleh  kaum  perempuan  sendiri.  Jadi,  sistem  pembagian tersebut  adalah  berdasar  pada  asumsi  ( illat )  ketiadaan  partisipasi  langsung  kaum  perempuan dalam perolehan harta keluarga. Hal ini karena pada zaman turunnya Al-Qur’an praktis hanya kaum  laki-laki  yang  bekerja,  mengingat  kaum  perempuan  diharuskan  berada  di  rumah, memelihara  anak-anak  dan  melayani  suami.  Konsekuensinya  adalah  perolehan  waris  kaum laki-laki di zaman itu harus lebih banyak dibanding perempuan.
Ketiga, sekarang  di  belahan  dunia  mana  pun  di  zaman  modern  ini,  segalanya  telah berubah, yakni perempuan telah banyak berpartisipasi dalam pencarian nafkah sehingga kaum laki-laki tidak bisa lagi memonopoli fungsi tersebut. Bahkan seperti yang disaksikan, peluang perempuan  untuk  berkarir  semakin  terbuka.  Maka  tidak  jarang  ditemukan  perempuan  jauh lebih  sukses  dalam  karirnya  dibanding  laki-laki  sehingga  penghasilan  mereka  pun  lebih banyak.  Sehubungan  dengan  itulah,  sistem  kewarisan  sudah  seharusnya  disesuaikan  secara makro  dalam  konteks  kekinian.  Bagian  kaum  perempuan  harus  ditambah  menjadi  2:2  sama dengan kaum laki-laki.
Keempat ,  asumsi  syariat  bahwa  fungsi  ahli  waris  laki-laki  sebagai  wali,  tetap  berlaku untuk melindungi dan membiayai kehidupan ahli waris yang perempuan (keluarga), khususnya saudara-saudara perempuannya. Biaya hidup ahli waris perempuan ditanggung oleh ahli waris laki-laki yang memperoleh dua porsi itu. Fungsi wali demikian ini, di zaman Nabi, sahabat dan Tabiin  masih  diberlakukan  sepenuhnya,  sehingga  perempuan  di  zaman  itu  tidak  keberatan dengan sistem pembagian 2:1, karena mereka sudah sangat merasa adil. Dikatakan sangat adil karena  selain  hak  khusus  perempuan  yang  1  (satu)  porsi,  masih  ada  jaminan  hidup  lainnya meliputi makan, pakaian, dan tempat tinggal yang semuanya dibebankan pada bagian laki-laki yang  2  (dua)  porsi  tadi.  Hal  ini  bisa  demikian  jika  hanya  ahli  waris  laki-laki  betul-betul memahami  kewajibannya sebagai wali, seperti di zaman Islam awal.
Namun, melihat yang terjadi saat ini bahwa kebanyakan laki-laki yang menjadi ahli waris dan  mendapat  bagian  2  (dua)  porsi  tadi  mengkhianati  tanggung  jawab  kewaliannya  tersebut. Bahkan kebanyakan harta yang diwarisinya itu dikuasai dan dinikmati sendiri bersama istri dan keluarganya  dan  mengabaikan  kewajiban  kewaliannya  padahal  secara  syariah  istri  tidak  ada sangkut pautnya dengan harta warisan sang suami.
Berdasarkan  alasan  yang  dikemukakan  di  atas,  menurut  Hamka  Haq  perolehan  harta warisan yang pada awalnya 2:1 bisa gugur karena melihat berbagai illat yang ada. Ringkasnya, bahwa nilai keadilan dari angka 2:1 yang pasti ( qath’iy ) hanya dapat diberlakukan jika semua faktor  di  atas  khususnya  tanggung  jawab  kewalian  masih  berlaku  sepenuhnya  di  masyarakat. Jika  sekarang  salah  satu  faktor  apalagi  jika  semuanya  sudah  tidak  berlaku  lagi,  maka  sistem pembagian  2:1  pun  harus  diberi  penafsiran  baru  tanpa  meninggalkan  nilai  keadilan  yang dikandungnya (Haq Hamka, 2009).
Dalam  pemaparan  terdahulu  sudah  dijelaskan  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan permasalahan  gender  perspektif  Hamka  Haq.  Pada  inti  dari  pemikirannya  Hamka  Haq cenderung  tidak  membedakan  antara  hak  yang  diterima  baik  laki-laki  maupun  perempuan, terutama  dalam  beberapa  isu  gender  tentang  hak  pendidikan,  hak  kepemimpinan  dan  hak kewarisan.
Untuk  hal  pendidikan,  hak  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  tinggi  berhak  diterima baik  bagi  laki-laki  maupun  perempuan.  Dulu  untuk  memperoleh  pendidikan  bagi  perempuan agak sulit terutama di Indonesia karena adat istiadat dan norma yang hidup di masyarakat pada saat  itu  jarang  sekali  perempuan  yang  mendedikasikan  dirinya  dalam  hal  pendidikan.  Dalam Islam  pun  tidak  ada  larangan  bagi  perempuan  untuk  mencari  ilmu  setinggi  mungkin.  Bahkan dianjurkan  untuk  mencari  ilmu  itu  di  mana  saja  dan  sejauh  mungkin  ilmu  itu  bisa  diperoleh silahkan untuk menuntutnya. Dalam hadis Rasulullah saw yang sangat masyhur dalam masalah pendidikan:
اوبلطا نيصلاب ولو ملعلا
Yakni tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Di sini mengisyaratkan bahwa tidak hanya dikhususkan  bagi  laki-laki  saja  yang  berhak  untuk  menuntut  ilmu  namun  juga  bagi  kalangan perempuan dan tuntutlah ilmu kemanapun dikehendaki tanpa batas waktu dan tempat.
Kepemimpinan  perempuan  dalam  Islam  kalau  saja  mengikuti  dasar  yang  sering digunakan  dalam    ketidakbolehan  kepemimpinan  perempuan  yaitu  surat  An  Nisa:  34,  maka perlu  untuk  dikaji  ulang.  Karena  dilihat  dari asbabun  nuzul nya  ayat  ini  diturunkan  terkait dengan  masalah  kepemimpinan  laki-laki  atas  perempuan  dalam  rumah  tangga.  Lantas  tidak bisa  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  tidak  bolehnya  perempuan  untuk  menjadi  pemimpin. Dalam  buku  Fiqih  Tata  Negara  karya  Afifuddin  Muhajir  disebutkan  dalam  sistem pemerintahan  Islam  harus  ada  prinsip-prinsip  dasar  yang  salah  satunya  yakni  kesetaraan ( almusaawah ) (Muhajir, n.d.). Prinsip  kesetaraan  ( almusaawah )  merupakan  iktikad  bahwa  seluruh  manusia  baik  laki- laki maupun perempuan adalah sama berasal dari keturunan Adam. Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa [4:1]:
ْنِّم  َّثَب َو اَهَج ْو َز اَهْنِّم َقَلَخ َّو ًٍََ ِّٰا َّو  ٍسْفَّن  ْنِّ م ْمُكَقَلَخ ْيِّذَّلا ُمُكَّب َر ا ْوُقَّتا  ُساَّنلا اَهُّيَآٰي ُقَّتا َو ۚ اءۤاَسِّن َّو ا ارِّْْثَك  الَاَج ِّر اَمُه
َ هاللّٰ او
َْلَا َو  ٖهِّب َن ْوُلَءۤاَسَت ْيِّذَّلا اابِّْْق َر ْمُكَْْلَع َناَك َ هاللّٰ َّنِّا ۗ َ اَٰ ْر
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu  dari  seorang  diri,  dan  dari  padanya.  Allah  menciptakan  isterinya;  dan  dari  pada keduanya  Allah  memperkembang  biakkan  laki-laki  dan  perempuan  yang  banyak.  dan bertakwalah  kepada  Allah  yang  dengan  (mempergunakan)  nama-Nya  kamu  saling  meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu .”
Berdasarkan  ayat  tersebut  di  atas,  Allah  swt  menyatakan  penciptaan  manusia  yang berasal  dari  Nabi  Adam  a.s,  dan  tidak  ada  penyebutan  pengistimewaan  golongan  yang  satu dengan  golongan  yang  lainnya.  Oleh  sebab  itu  sebagian  kalangan  yang  menyebutkan keharaman  kepemimpinan  perempuan  adalah  suatu  kesalahan.  Bahkan  Nabi  dalam  hadisnya menyebutkan  wanita  itu  adalah  mitra  laki-laki  sehingga  memungkinkan  perempuan  pun  bisa untuk  menjadi  pemimpin  jika  perempuan  itu  memiliki  kemampuan  dalam  hal  kepemimpinan dan lebih unggul dibandingkan laki-laki yang ada di sekitarnya.
Isu gender lainnya yang diungkapkan oleh Hamka Haq adalah masalah kewarisan “adil” dalam konteks sama rata pembagian hak antara laki-laki dan perempuan. dalam tataran praksis, keadilan  diwujudkan  dengan  memperlakukan  semua  manusia  secara  sama  serta  memosisikan mereka  sesuai  dengan  sifat  dan  kondisinya  masing-masing.  Dalam  pembahasan  terdahulu diungkapkan berbagai alasan Hamka Haq mengapa bisa saja perepuan mendapatkan hak yang sama dalam hal kewarisan karena adanya qarinah sebagaimana yang telah disebutkan. Dalam hal  ini  penulis  cenderung  memahami  upaya  Hamka  Haq  tersebut  untuk  menerapkan  keadilan melihat konteks ayat tersebut diturunkan dengan kulutur dan keadaan pada masyarakat tersebut berbeda  dengan  saat  ini.  Oleh  karena  itu  bisa  saja  ayat  yang  nampak qathiy tersebut dikompromikan  berdasarkan  kebutuhan  yang  ada.  Dalam  pembaharuan  hukum  Islam disebutkan:
ِّلا َوَْٰلأْا َو ِّةَنِّكْمَلأْا َو ِّةَنِّم ْزَلأْا  ِّرَََُّْتِّب  ِّ َاكَْٰلأْا  ُرَََُّْت
Artinya: “Berubahnya hukum itu disertai perubahan zaman, tempat dan keadaan” (Al- Burnu, n.d.) .
Berdasarkan  kaidah  tersebut,  kesesuaian  hukum  itu  bisa  dikondisikan  sesuai  kebutuhan sehingga  dalam  masalah  kewarisan  bisa  saja  dikompromikan  sesuai  dengan  keadaan  saat pembagian  waris  tersebut  dengan  melihat qarinah yang  ada.  Dengan  demikian  syariat  tetap terjaga dan nilai keadilan dapat diperoleh untuk kemaslahatan bersama.

## Penutup
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan:  Menurut  perspektif  pemikiran Hamka  Haq  bahwa  setiap  manusia  diciptakan  sama  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang membedakan  di  mata  Tuhan  hanya  iman  dan  takwa  mereka.  Dalam  konteks  keadilan  gender,
syariat  telah  memberi  argumen  bahwa  perempuan  memiliki  hak-hak  yang  sama  dengan  laki-laki khususnya dalam masalah pendidikan, kepemimpinan dan hak waris sepanjang relasi laki-laki dan perempuan.
Isu-isu  gender  terkait  masalah  pendidikan,  kepemimpinan  dan  hak  waris  perlu  dikaji  lebih lanjut  dengan  melihat  keberlakuan  suatu  hukum  itu  haruslah  mengikuti  perkembangan  dan kebutuhan  zaman  sehingga  keberlakuan  hukum  yang  fleksibel  dan  memiliki  nilai  keadilan  dapat tercapai dengan baik.

## Daftar Pustaka
Abidin, Z. (2012). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. Jurnal Tarbawiyah , 12 .
Al-Burnu, M. S. I. A. (n.d.). al-Wajiz fi Idhah Qawa‘id al-Fiqh al-Kulliyah . Nuassasah ar Risalah,
t.th.
AL, M. L. (2022). Konsep Adil dalam Perspektif Hukum Waris Islam. Jurnal Justitia , 11 . Balgis, L. F. (2022). Kepemimpinan dalam al-Qur’an Perspektif Adil Gender. Jurnal Mumtaz , 6 . Departemen  Agama  RI.  (2004). Al-Qur’an  dan  Terjemahannya .  Ditjen  Bimas  Islam  dan Penyelenggaraan Haji.
Erihadiana, Y. H. & M. (2022). Gender dalam Pandangan Islam. Jurnal Ilmu Pendidikan , 5 .
Fahmi  Ibnu  Khoer,  D.  (2022).  Kepemimpinan  Perempuan  dalam  Perspektif  Hukum  Islam:  Studi Analisis M Quraish Shihab. AS-Syar’i , 2 .
Gunawan, A. (2022). Perspektif Hukum Waris Islam terhadap Keadilan Gender. Jurnal Justitia , 9 . Haq Hamka. (2009). Islam Hikmah Untuk Bangsa . PT. Wahana Semesta Intermedia.
Ikrom, M. (2018). Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan HAM. Jurnal Humanika , XXVIII . Imam Syafe’i, D. (2020). Konsep Gender dalam Pendidikan Islam. Jurnal Al-Tadzkiyyah , 11 .
Juhdi, A. (2019). Permasalahan Gender dalam Perspektif Islam. Buana Gender , 4 . Mudzhar, A. (2004). Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek . Pustaka Pelajar.
Muhajir,  A.  (n.d.). Fiqh  Tata  Negara  (Upaya  Mendialogkan  Sistem  Ketatanegaraan  Islam) . IRCiSoD.
Mutawakkil, M. H. (2014). Keadilan Islam dalam Persoalan Gender. Jurnal Kalimah , 12 .
Nashirun,  D.  (2022).  Konsep  Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender  tentang  Pembagian  Harta  Waris dalam Perspektif Hukum Islam. Madani Legal Review , 6 .
Putra, A. T. A. (2014). Peran Gender dalam Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Islam , III . Raja Ritonga, D. (2022). Dinamika Maslahat dalam Kewarisan Islam. Jurnal Sang Pencerah , 8 . Ramli, M. A. (2012). Analisis Gender dalam Hukum Islam. Jurnal Fiqh . Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Tentang Pendidikan . Rif’at, D. F. (2022). Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Kajian Islam Kontemporer. Jurnal Syntax Literate , 7 .
Romadhan,  M.  A.  Z.  &  I.  (2022).  Wanita  dalam  Kepemimpinan  dan  Politik  Perspektif  Amina Wadud. Jurnal Al-Imarah , 7 .
Rustam,  N.  (2020).  Memahami  Perbedaan  Gender  dalam  Perspektif  Islam  dan  Socio-Kultural.
Jurnal Al-Wardah , 14 .
Saladin, T. (2022). Menyoal Kepemimpinan Wanita dalam Hadits Nabi Saw. Jurnal Mahkamah , 7 . Yunitasari,  M.  F.  dan.  (2022).  Penerapan  Waris  1:1  dalam  YurisprudensiIslam  Perspektif Kesetaraan Gender. Jurnal Nusantara , 9 .