## KAJIAN SOCIO LEGAL PENGATURAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Saru Arifin Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang saruarifin@mail.unnes.ac.id
Abstract  : Community  participation  is  one  of  the  important  pillars  in  good governance.  In  the  context  of  the  formation  of  participatory  local  regulations. This  study  aims  to  analyze  how  the  pattern  of  community  participation,  what forms  of  community  participation  and  who  are  the  actors  of  community participation in the process of forming local regulations. This type of research is socio-legal  using  primary  and  secondary  data.  The  results  of  this  study  indicate that  the  pattern  of  community  participation  in  the  formation  of  regional regulations is carried out through interactive participation methods both through mass media, seminars and work visits to constituents during recess. The forms of community  participation  carried  out  in  the  formation  of  local  regulations  are public  hearings,  musrenbang  and  consultations.  While  the  participation  actors involved  in  the  formation  of  regional  regulations  are  constituents,  SKPD, academics  and  the  general  public.  The  obstacles  found  in  the  process  of community  participation  are  the  lack  of  understanding  of  the  actors  of participation in  the substance of  the draft  regional regulations  discussed so that they are less effective, and the limited actors of participation in the constituents.
Keywords : community participation, transparency, legislative, local regulations.
Abstrak  : Partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu  pilar  penting  dalam  tata kelola  pemerintahan  yang  baik.  Dalam  konteks  pembentukan  peraturan  daerah yang  partisipatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  pola partisipasi  masyarakat,  apa  saja  bentuk-bentuk  partisipasi  masyarakat  dan  siapa saja  pelaku  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembentukan  peraturan  daerah. Tipe  penelitian  ini  adalah  sosio-legal  dengan  menggunakan  data  primer  dan sekunder.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pola  partisipasi  masyarakat dalam  pembentukan  peraturan  daerah  dilakukan  melalui  metode  partisipasi interaktif  baik  melalui  media  massa,  seminar  dan  kunjungan  kerja  terhadap konstituen  pada  saat  reses.  Adapun  bentuk-bentuk  partisipasi  masyarakat  yang dilakukan  dalam  pembentukan  perda  adalah public  hearing ,  musrenbang  dan konsultasi.  Sementara  pelaku  partisipasi  yang  dilibatkan  dalam  pembentukan peraturan  daerah  adalah  konstituen,  SKPD,  akademisi  dan  masyarakat  umum. Adapun  hambatan  yang  ditemukan  dalam  proses  partisipasi  masyarakat  adalah kurangnya pemahaman pelaku partisipasi terhadap subtansi raperda yang dibahas sehingga kurang efektif, serta terbatasnya pelaku partisipasi terhadap konstituen.
Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, transparansi, legislatif, perda.

## Pendahuluan
Pembentukan  undang-undang adalah  bagian  aktivitas  pemerintah dalam  mengatur  masyarakat  sebagai gabungan dari individu-individu manusia  dengan  segala  dimensinya, sehingga merancang sebuah peraturan  perundang-undangan  yang dapat  diterima  secara  luas  oleh masyarakat menjadi kesulitan
tersendiri 1 .  Oleh  sebab  itu,  maka partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang
menjadi  sebuah  keniscayaan  yang harus  dilakukan  oleh  pembentuk undang-undang  tersebut  (Pasal  9 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011).
Dalam  spektrum  yang  lebih luas,  maka  negara  yang  menganut sistem demokrasi dalam
mengeluarkan kebijakan hukum, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan  secara  sepihak  oleh dan/atau  hanya  untuk  kepentingan
1 Rahardjo, Satjipto. ”Penyusunan Perundang-undangan  yang  Demokratis”, [Makalah].  Disampaikan  dalam Seminar
Mencari  Model  Ideal  Penyusunan  Undang- undang  yang  Demokratis  dan  Kongres
Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Fakultas  Hukum,  Undip,  Semarang,  15-16 April 1998.
penguasa dengan menentang prinsip- prinsip  demokrasi.  Karena  hukum memang  tidak  dimaksudkan  untuk hanya menjamin kepentingan segelintir  orang  yang  berkuasa, melainkan  menjamin  kepentingan akan  rasa  adil  bagi  semua  orang tanpa  kecuali.  Dengan  demikian, Negara  hukum  ( rechtsstaat )  yang dikembangkan  bukanlah absolute rechtstaat , melainkan democratische rechtstaat atau  Negara  hukum  yang demokratis.  Dengan  perkataan  lain, dalam  setiap  Negara  Hukum  yang bersifat  nomokratis  harus  menjamin adanya  demokrasi,  sebagaimana  di dalam  setiap  Negara  Demokrasi harus dijamin penyelenggaranya berdasar atas hukum. Dengan demikian, pembangunan Negara
Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekedar rule-driven , melainkan  tetap mission  driven , tetapi mission  driven yang  tetap didasarkan atas aturan 2 .
Bertalian dengan pembentukan  undang-undang  yang
2 Assiddiqie,  Jimly.  2006. Konstitusi  dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Sekretariat  Jenderal,  Mahkamah  Konstitusi RI.
partisipatif,  di  dalamnya  terkandung dua  elemen  penting,  yakni:  proses dan  subtansi.  Dalam  aspek  proses maka mekanisme pembentukan undang-undang harus dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan-
masukan  dalam  mengatur  suatu persoalan
dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Sementara secara  subtansi,  menegaskan  bahwa materi  yang  akan  diatur  harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan  suatu  undang-undang yang  demokratis  dan  berkarakter
responsif atau populis 3 .
Dengan demikian, antara
partisipasi, transparansi dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang merupakan satu kesatuan  yang  utuh  dan  tidak  dapat dipisahkan  dalam  suatu  Negara demokrasi.  Selain  itu,  dilihat  sudut pandang  sosiologi  hokum,  proses pembentukan  undang-undang  yang telah  dilakukan  secara  partisipatif, transparan  dan  demokratis,  maka pada  gilirannya  diharapkan  undang-
3 Ibid .
undang yang dihasilkan dapat diterima  oleh  masyarakat  dengan penuh  kesadaran.  Meskipun  jika dilihat  dari  sudut  politik,  partisipasi masyarakat  tersebut  tidak  mengikat, karena  pada  akhirnya  keputusan tetap ada di tangan lembaga legislatif, sehingga terkadang partisipasi masyarakat kurang
berarti 4 . Terlepas dari apakah partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang
ditempatkan  secara  strategis  atau tidak  oleh  lembaga  legislatif,  maka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa partisipasi masyarakat  memiliki  makna  penting dalam  memperkuat  kualitas  subtansi dari  undang-undang  yang  dibuat oleh  lembaga  legislatif.  Bahkan, berdasarkan  penelitian  Mahfud  MD (2012) menunjukkan bahwa ada atau tidaknya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi karakteristik dari produk undang-undang yang 4 Rodiyah.  2011. Aspek  Demokrasi  Dalam Pembentukan  Peraturan  Daerah:  Studi Kasus  Pembentukan  Peraturan  Daerah tentang  Pendidikan  dalam  Perspektif  Socio- legal . [Disertasi] Semarang: Fakultas
Hukum, Undip.
dihasilkan  oleh  lembaga  legislative.
Hubungan  kausalitas  tersebut  dapat dijelaskan  dengan  asumsi  dasar bahwa hukum publik yang berkaitan dengan gesagsverhouding (hubungan kekuasaan),
maka konfigurasi  politik  yang  demokratis [dengan  membuka  ruang  partisipasi masyarakat  dengan  lebar]  akan melahirkan  hukum  yang  responsive. Sebaliknya,  konfigrasi  politik  yang otoriter  akan  melahirkan  hokum yang ortodok.
Sintesis Mahfud MD tersebut semakin  menemukan  relevansinya, ketika  dalam  hasil  Amandemen UUD 1945 melalui Pasal 24 ayat (2) hasil amandemen ketiga  membentuk Mahkamah  Konstitusi  yang  salah satu  kewenangnnya  adalah  menguji UU  terhadap  UUD  1945.  Dalam kaitan ini, maka partisipasi masyarakat semakin bermakna.
Masyarakat  yang  kepentingannya terabaikan  atau  bahkan  dirugikan oleh adanya undang-undang
tersebut, dapat mengajukan
pengujian  terhadap  suatu  undang- undang 5 .
Berdasarkan  uraian  di  atas, tampak  bahwa  pembentukan  sebuah undang-undang  memiliki  dimensi kerumitan tersendiri
yang menunjukkan dua kutub yang asimetris.  Di  satu  sisi,  ketika pembentukan undang-undang kurang taransparan,  kurang  partisipatif  dan kurang  demokratis,  maka  pada akhirnya masyarakat akan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, ketika dalam pembentukan  undang-undang  pintu partisipasi, transparansi dan demokrasi  dibuka  sedemikian  lebar, maka  akan  menggeser  kewenangan konstitusional  lembaga  legislative yang  diberikan  oleh  konstitusi. Sebab, sudah barang tentu partisipasi, transparansi dan demokrasi  yang  terlalu  luas  inipun tidak  akan  memberikan  hasil  yang positif  bagi  penataan  kekuasaan legislasi  yang  secara  formal  diatur oleh  UUD  1945.  Oleh  sebab  itu,
5 Assiddiqie,  Jimly.  2010. Hukum  Acara Pengujian  undang-Undang. Jakarta:  Sinar Grafika;  Assiddiqie,  Jimly.  2011. Perihal Undang-Undang . Jakarta: Rajawali Press.
maka diperlukan solusi yang komprehensif  untuk  memberikan ruang yang seimbang antara mempertahankan kewenangan konstitusional  lembaga  legislative dalam  membentuk  undang-undang dengan tuntutan
partisipasi,
transoaransi dan demokrasi.
Tulisan ini akan menganalisis tentang  bagaimana  pola  partisipasi masyarakat dalam pembentukan
peraturan  peraturan  daerah?.  Apa saja bentuk-bentuk
partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan peraturan daerah?, dan apa saja  hambatan  dalam  pelaksanaan partisipasi masyarakat
dalam
pembentukan  peraturan  peraturan
daerah?
Metode Penelitian Tipe penelitian
yang dilakukan  adalah  sosiolegal,  dengan pertimbangan bahwa tolak penelitian ini  akan  menganalisis  peraturan perundang-undangan  yang  terkait dengan  partisipasi  masyarakat  dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan secara khusus dan
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan
secara  umum.  Namun  demikian, dalam  konteks  kasus,  maka  dikaji juga  praktek  di  lapangan  mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan  yakni  sosiolegal,  maka pendekatan  yang  dilakukan  adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep  ( conceptual  approach ),  dan pendekatan kasus 6 .
Subyek penelitian yang diwawancari  dalam  penelitian  ini adalah  Setwan  DPRD  Provinsi  Jawa Tengah  dan  Ketua  dan  Anggota DPRD, serta SKPD. Dalam pengumpulan  data  primer  tersebut peneliti  berupaya  menggali  data secarat fleksibel dalam menggunakan teknik  apa  yang  akan  digunakan, sehingga  dalam  pengumpulan  data tidak  banyak  mengalami  hambatan nantinya 7 .
6 Marzuki,  Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum .  Jakarta:  Prenada  Media;  Ibrahim, Johnny. 2006. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia
7 Moleong,  Lexy  J.  2001. Metodologi
Penelitian Kualitatif . Bandung: PT.
Rosdakarya
Data  yang  dihasilkan  dari lapangan  baik  data  primer  maupun data sekunder terlebih dahulu diorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori,  dan  satuan  uraian  dasar. Kemudian  data  tersebut  dianalisis secara  deskriptif  kualitatif,  sehingga ditemukan hubungan diantara
dimensi-dimensi yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini 8 .
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pola Partisipasi Masyarakat dalam
Pembentukan Perda
Philipus M. Hadjon 9 mengemukakan bahwa konsep
partisipasi masyarakat berkaitan
dengan  konsep  keterbukaan.  Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat  dapat  melakukan  peran serta dalam kegiatan-kegiatan
pemerintahan.  Menurut  Philipus  M. Hadjon, keterbukaan, baik “openheid” maupun “openbaar-heid” sangat penting artinya bagi pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik
8 ibid 9 Hadjon,  Philipus  M.,  1997,  Pengkajian Ilmu  Hukum,  (Pelatihan  MetodePenelitian Hukum  Normatif),  UNAIR,  Surabaya,  hal. 4-5.
dan  demokratis.  Dengan  demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak. Partisipasi dalam pembentukan sebuah kebijakan terkait erat dengan konsep demokrasi. sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M.
Hadjon 10 bahwa  sekitar  tahun  1960- an  muncul  suatu  konsep  demokrasi yang  disebut  demokrasi  partisipasi. Dalam konsep ini rakyat mempunyai hak  untuk  ikut  memutuskan  dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Dalam konsep demokrasi,  asas  keterbukaan  atau partisipasi  merupakan  salah  satu syarat minimum, sebagaimana dikemukakan  oleh  Burkens  dalam buku  yang berjudul “Beginselen van de democratische rechsstaat” bahwa:
a. pada  dasarnya  setiap  orang mempunyai  hak  yang  sama dalam  pemilihan  yang  bebas dan rahasia;
b. pada  dasarnya  setiap  orang mempunyai hak untuk
dipilih;
10 Ibid., hal. 7-8
c. setiap orang mempunyai hak- hak  politik  berupa  hak  atas kebebasan  berpendapat  dan berkumpul;
d. badan perwakilan rakyat mempengaruhi  pengambilan keputusan melalui sarana “(mede) beslissing-recht”
(hak  untuk  ikut  memutuskan dan  atau  melalui  wewenang pengawas;
e. asas keterbukaan dalam pengambilan  keputusan  dan sifat keputusan yang terbuka;
f. dihormatinya  hak-hak  kaum minoritas.
Asas  keterbukaan  sebagai salah  satu  syarat  minimum  dari demokrasi  terungkap  pula  dalam pendapat Couwenberg dan Sri Soemantri  Mertosoewignjo.  Menurut S.W. Couwenberg, lima asas demokratis yang melandasi rechtsstaat,  dua  diantaranya  adalah asas  pertanggungjawaban  dan  asas
publik ( openbaarheidsbeginsel ), yang  lainnya  adalah:  asas  hak-hak politik,  asas  mayoritas,  dan  asas perwakilan 11 . Senada dengan itu, Sri
11 Ibid., hal. 76
Soemantri M. 12 mengemukakan bahwa  ide  demokrasi  menjelmakan dirinya dalam lima hal, dua diantaranya adalah: pemerintah harus bersikap  terbuka  ( openbaarheid  van bestuur ) dan dimungkinkannya rakyat yang berkepentingan menyampaikan keluhannya
mengenai tindakan-tindakan penjabat yang  dianggap  merugikan.  Tampak jelas bahwa dalam paham demokrasi terdapat  asas  keterbukaan,  yang berkaitan  dengan  asas  partisipasi masyarakat, sebagaimana pula dikemukakan  oleh  Franz  Magnis- Suseno 13 ,  bahwa  paham  demokrasi atau  kedaulatan  rakyat  mengandung makna, pemerintahan negara tetap di bawah  kontrol  masyarakat.  Kontrol ini  melalui  dua  sarana:  secara langsung  melalui  pemilihan  para wakil  rakyat  dan  secara  tidak langsung melalui keterbukaan ( publicity ) pengambilan keputusan.
Berdasarkan  teori  tersebut diatas  maka  partisipasi  masyarakat
12 Soemantri  Sri  M.,1992,  Bunga  Rampai Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Alumni, Bandung, hal. 29.
13 Frans Magnis-Suseno, 1987, Etika Politik : Prinsip-Prinsip dasar Moral Dasar Kenegaraan  Modern,  Gramedia,  hal.  289- 293.
sangatlah  diperlukan  agar  produk kebijakan  dan  produk  peraturan memiliki  arah  yang  baik  guna kesejahteraan  masyarakat.  Karena melalui  partisipasi  masyarakat  akan diperoleh manfaat sebagaimana disampaikan oleh Sad Dian Utomo 14 , sebagai berikut :
1. memberikan  landasan  yang lebih  baik  untuk  pembuatan kebijakan publik.
2. memastikan
adanya
implementasi yang lebih
efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam  pembuatan  kebijakan publik.
3. meningkatkan kepercayaan warga  kepada  eksekutif  dan legislative.
4. efisiensi  sumber  daya,  sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka  sumber  daya  yang digunakan  dalam  sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.
14 Utomo,  Dian,  Sad,  2010,  Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan
Konsep
Partisipasi masyarakat  dalam  substansi  yuridis tertera  pada  UU  No.  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
yaitu Pasal 96 ayat 1 dan 2 , BAB XI tentang  Partisipasi  Masyarakat,  yang menjelaskan (1) Masyarakat berhak  memberikan  masukan  secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  (2)Masukan  secara  lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat dilakukan  melalui  a.rapat  dengar pendapat umum;b.kunjungan kerja;c.sosialisasi; dan/atau d.seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.(3)Masyarakat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  adalah  orang perseorangan  atau  kelompok  orang yang  mempunyai  kepentingan  atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4)Untuk
memudahkan masyarakat dalam memberikan  masukan  secara  lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  setiap Rancangan  Peraturan  Perundang-
Publik, Universitas Indonesia, hal. 267-272.
undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Provinsi  Jawa  Tengah  pada dasarnya  juga  telah  mengatur  secara khusus  dalam  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  6 Tahun  2016  Tentang  Pembentukan Peraturan Daerah, pada Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi :
a) masyarakat berhak
memberikan  masukan  secara lisan  dan/atau  tertulis  dalam setiap  tahapan  pembentukan Perda.
b) masukan dari masyarakat sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dapat  dilakukan melalui  :a.  rapat  dengar pendapat umum, b, kunjungan kerja, c,
sosisalisasi,  dan  /atau  d, seminar,  lokakarya,  dan/atau diskusi Dalam  penjelasannya  yang dimaksud  masyarakat  adalah  orang perseorangan  dan  atau  kelompok orang  mempunyai  kepentingan  atau subtansi  perda.  Termasuk  dalam kelompok orang antara lain.
Kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi , lembaga swadaya
masyarakat  dan  masyarakat  adat. Terkait  uji  publik  dapat  dilakukan dengan  berbagai  cara  anatara  lain tatap muka langsung dengan masyarakat  maupun  menggunakan media  lainnya  seperti  telconference maupun penggunaan media sosial.
Landasan  substansi  yuridis yang  ada,    dapat  dikatakan  bahwa dasar  hukum  yang  mengatur  peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya  dalam  satu  buah  pasal,  yaitu Pasal 96. Sama halnya juga di daerah otonom  seperti  Provinsi  masyarakat hanya  menerangkan  suatu  peraturan partisipasi  dalam  Peraturan  hanya sebagai  konsep.    Hal  tersebut  masih jauh  dari  apa  yang  dicita-citakan masyarakat  dimana  masyarakat  juga dan  perlu  untuk  ikut  berpastisipasi secara  aktif  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan.
DPRD  Jawa  Tengah  dalam praktiknya sebagai lembaga legislative  telah  berupaya  untuk melakukan  dengar  pendapat  pada setiap pembentukan Peraturan Daerah.  Hal  ini  senada  dengan program  yang  menjadi  prioritas utama  bagi  DPRD  Jawa  Tengah
yakni  menuju  DPRD  Jawa  Tengah yang  terbuka  dan  modern.  Ketua DPRD  Jateng  Rukma  Setyabudi mengaku  selalu  menerima  kritik secara  terbuka  dari  masyarakat terhadap  kinerja  dewan  di  DPRD Jateng.  Hal  tersebut  menjadi  bagian dari  membuka  ruang  publik  yang merupakan  salah  satu  indikator sebagai sebuah instansi yang
transparan dan akuntabel. "Masyarakat boleh mengkritik,
bahkan  mencaci  kami  kalau  kerja kami tidak bener. Namun, kami tidak marah.  Kami  terima  dengan  tangan terbuka  dan  itu  merupakan  bagian bagi  kritik  yang  membangun  kinerja kami  sebagai  anggota  dewan.  Tentu, kritik yang membangun akan membuat  kinerja  kamin  semakin baik (Wawancara, 8 Agustus 2016).
Menurut  Rukma,  selama  ini citra  dewan  selalu  digambarkan dengan  potret  buram  sebagai  sebuah instansi yang minim bekerja.
Padahal,  dewan pun memiliki proses yang  bertujuan  untuk  kemaslahatan masyarakat. Ia mencontohkan, selama  ini  dewan  hanya  dinilai kinerjanya  berdasarkan  Peraturan Daerah  (Perda)  yang  dihasilkan
dalam setahun. Padahal, menghasilkan sebuah Perda bukanlah proses yang gampang. Dijelaskannya, dalam
memproses  Perda  harus  melalui beberapa tahapan seperti studi banding, public  hearing ,  menyerap aspirasi,  reses,  dan  program  lainnya dalam  memahami  perkara  yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat.  Hingga  aspirasi  tersebut diserap,  kemudian  diolah  dalam Badan  Pembuat  Peraturan  Daerah (Bapemperda),  sampai  disidangkan dalam rapat paripurna.
Atas  dasar  itulah,  kedepan DPRD  Jateng  termasuk  menjadi salah  satu  parlemen  yang  bisa menjadi  rujukan  sebagai  kajian penelitian ilmiah, serta pembelajaran bagi  mahasiswa  dan  pelajar.  Mereka yang  ingin  mengerti  bagaimana kinerja  dewan  secara  terbuka  bisa langsung  datang,  atau  berinteraksi secara  langsung  jarak  jauh  dengan teknologi media sosial.
Rukma juga menjelaskan terkait pelaksanaan  Masa Reses  yang dilaksanakan Anggota DPRD memiliki  2  agenda  kegiatan  yaitu agenda pertama adalah penyampaian
materi-materi  yang  telah  disiapkan sebelum  reses  terkait  Kinerja  dan fungsi  pokok  Anggota  DPRD  dan isu-isu  kebijakan yang  ada  di pemerintahan  daerah. Agenda  kedua yaitu  kegiatan  tanya  jawab  oleh masyarakat (Konstituen) dan Anggota  DPRD.  Disini  wujud  dari penyerapan aspirassi mayarakat (konstituen)  dimana  semua  keluhan, harapan, ide dan  gagasan masyarakat (Konstituen) dapat disampaikan dalam  agenda  kedua  ini  dan  anggota DPRD  bisa  langsung  merespon secara  langsung  dengan  memberi tanggapan  atau  edukasi/penjelasan kepada masyarakat (Konstituen).
Komunikasi dipandang sebagai  kegiatan  yang selalu ditandai dengan tindakan,
pertukaran,
perubahan, dan perpindahan terhadap pemaknaan isi pesan dengan implikasi  terbangunnya  hubungan- hubungan.  Lebih  jelas  dapat  dilihat pengertian komunikasi menurut William  I.  Gorden  merupakan  suatu transaksi  dinamis  yang  melibatkan gagasan  dan  perasaan.  (Mulyana, 2007) 15 .
15 Mulyana, Deddy, 2007, Metode Penelitian Komunikasi :Contoh-contoh Penelitian
Mengingat konstituen merupakan  seluruh  warga  di  daerah pemilihan  dimana  anggota  DPRD dipilih dalam proses pemilihan umum tanpa  lagi  mengidentifikasikan  siapa pendukung  dan  penolaknya.  Jumlah konstituen  yang  tidak  sedikit  dan waktu  pelaksanakan  reses  adalah  6 hari dalam 1 (satu) kali reses, dengan dibagi  kedalam  beberapa  kecamatan membuat komunikasi berjalan kurang baik  sehingga  demi  mencapai  semua kecamatan, anggota DPRD melakukannya  melalui  perwakilan atau  organisasi  dengan  harapan  para wakil  yang  ikut  dalam  Reses  dapat menyampaikan  pesan  dari  anggota DPRD kepada masyarakat (konstituen) yang diwakili atau sebaliknya para wakil dapat menyampaikan pesan berupa aspirasi-aspirasi dari masyarakat (konstituen)  kepada  anggota  DPRD. Pola Komunikasi yang dilakukan saat masa reses berbentuk tatap muka dan dialog  yang  dilaksanakan  bersama perwakilan dari masyarakat pendukung  ,  kelompok  kecil  atau
Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis,
Remaja Rosda Karya, Jakarta.
organisasi  masyarakat  yang  berada diwilayahnya.
Komunikasi  yang  dilakukan saat  reses  adalah  komunikasi  politik antara  anggota  DPRD  dan  para pemilih (konstituen) di daerah pemilihannya dengan membawa pesan-pesan  yang  berupa  informasi tentang  kinerja  DPRD  atau  isu kebijakan di pemerintah daerah.
Komunikasi politik yang dilakukan  anggota  DPRD  saat  reses terhadap  masyarakat  (konstituen) adalah  komunikasi  interpersonal  dan komunikasi  organisasi.  komunikasi interpesonal yang efektif telah dikenal lama sebagai salah satu dasar untuk  keberhasilan  suatu  organisasi. Joseph  A.  Devito  dalam  bukunya “ The  Interpersonal  Communication Book ”    komunikasi  interpesonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan  pesan-pesan  antara  dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang,  dengan  beberapa  efek dan beberapa umpan balik seketika 16 .
Dalam komunikasi interpesonal, proses komunikasi dapat  berlangsung  secara  dialogis yang memungkinkan terjadinya
interaksi. Mereka yang terlibat (partisipan)  melakukan  dua  peran sekaligus,  sebagai  pembicara  dan penerima  secara  bergantian  melalui tatap muka.
Menurut Roger hubungan interpersonal  akan  terjadi  secara efektif apabila kedua pihak memenuhi kondisi berikut
(Muhammad, 2009):
a. Bertemu satu sama lain secara personal.
b. Empati  secara  tepat  terhadap pribai yang lain dan berkomunikasi  yang  dapat dipahami  satu  sama  lain secara berarti.
c. Menghargai  satu  sama  lain, bersifat  positif  dan  wajar tanpa menilai atau keberatan.
d. Menghayati  pengalaman  satu sama  lain  dengan  sungguh- sungguh,  bersikap  menerima dan emapti satu sama lain.
e. Merasa bahwa saling menjaga keterbukaan  dan  iklim  yang mendukung  dan  mengurangi kecenderungan gangguan arti.
f. Memperlihatkan  tingkah  laku yang  percaya  penuh  dan
memperkuat  perasaan  aman terhadap yang lain. Senada  dengan  pernyataan dari  Ketua  DPRD  Jawa  Tengah, Kasubag  Protokol  dan  Aspirasi  Ibu Noviani  Sekretariat  Dewan  DPRD
Jawa Tengah (Wawancara, 8
Agustus  2016)  menjelaskan  bahwa selama  ini  dari  DPRD  dibantu  oleh Sekretariat  Dewan  telah  melakukan upaya  upaya  serap  aspirasi  dari masyarakat pada setiap pembentukan Peraturan  Daerah.  Yakni  melalui public  hearing    maupun  sosialisasi dan  juga  dengar  pendapat  melalui media massa.
Sosialisasi dan public hearing yang  dilaksanakan  di  tempat  yang berhubungan  dengan  pembentukan Perda. Sebagai contoh untuk pembentukan Perda tentang lingkungan  dan  AMDAL  maka  dari pihak Dewan melaksanakan
kunjungan  dan  sosialisasi  dengan dinas lingkungan hidup.
Selain melalui public hearing Dewan  juga  melaksanakan  dialog interaktif dengan para pakar dan juga tokoh  masyarakat  yang  dianggap memiliki kompetensi. Hal ini dianggap penting karena agar Produk
Hukum  yakni  Perda  yang  dihasilkan baik  dan  tepat  sasaran  dan  bisa memberikan  payung  hokum  yang berkeadilan  bagi  masyarakat  di Provinsi  Jawa  Tengah.  Sebagai contoh  yakni  DPRD  Jawa  Tengah melaksanakan  seminar  di  Tlogo Resort  pada  Bulan  Juni  2016  lalu terkait dengan Raperda P3T
(Perencanaan dan Penganggaran
Terpadu)  yang  merupakan  Raperda inisiatif  Dewan.  Contoh  lain  yakni melakukan tahapan akademis dengan para  pakar,  diadakan temu  pakar pada  tanggal  8  Agustus  2016  di Hotel Novotel terkait dengan Raperda RPIPJT yang juga disiarkan melalui radio Trijaya.
Menurut Noviani selain upaya  upaya  di  atas,  peran  media massa  juga  sangat  penting,  karena melalui media massa informasi  yang terdapat  didalam  masyarakat  bisa diserap  dan  nantinya  akan  menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan  peraturan.  Sedangkan untuk segala macam proses penyusunan  perda  mulai  dari  awal hingga paripurna semua dapat diakses  di  laman  website  DPRD Provinsi  Jawa  Tengah,  karena  pihak
Humas  telah  mengunggah  seluruh prosesnya,  sehingga  siapapun  dapat membaca  dan  diharpakan  nantinya apabila masyarakat akan memberikan  umpan  balik  akan menjadi  mudah  dan  terarah.  Hal yang  paling  penting  juga  yakni DPRD  Jawa  Tengah  secara  terbuka menerima  aduan  masyarakat  dan usulan  masyarakat  secara  langsung mendatangi  kantor  DPRD  Provinsi Jawa  Tengah.  Dengan  melihat  pola interaktif  yang  telah  dilaksanakan oleh  DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah maka  kedepanya  diharapkan  proses pembentukan  Perda  dapat  tepat sasaran  dan  jauh  dari  unsur  politik kepentingan semata.
Anggota DPRD dalam
mendengarkan  aspirasi  harus  bisa menempatkan diri dalam situasi yang dialami masyarakat (konstituen) atau disebut empati .  Dalam  komunikasi
politik, kemampuan
memproyeksikan diri sendiri
kedalam  titik  pandang  dan  mepati orang  lain  memberi  peluang  kepada anggota DPRD untuk berhasil dalam pembicaraan politiknya.
Dalam usaha melakukan
empati Rogers dan Shoemaker
memperkenalkan homofili .    Hal  itu dimaksudkan  sebagai  kemampuan individu untuk menciptakan kebersamaan-kebersamaan, baik fisik maupun  mental.  Dengan  homofili dapat  tercipta  hubungan-hubungan sosial  dan  komunikasi  yang  intensif dan efektif.
Homofili dapat  digambarkan sebagai suasana dan kondisi kepribadian  dan  kondisi  fisik  dua orang  berinteraksi  karena  memiliki kebersamaan usia, bahasa,
pengetahuan, kepentingan, organisasi, partai, agama,  suku bangsa dan pakaian.
Prinsip homofili dalam komunikasi dari riset yaitu : pertama, orang-orang  yang  mirip  satu  sama lain,  lebih  sering  berkomunikasi daripada orang yang tidak mempunyai  persamaan  sifat  dan pandangan. Kedua, komunikasi  yang efektif  terjadi  bila  sumber  dan penerima  adalah homofilistik karena orang-orang  yang  mirip  cenderung menemukan  makna  yang  sama  dan diakui  dalam  pesan-pesan  yang dipertukarkan  oleh  mereka.  Ketiga, homofili  dan  komunikasi  saling memelihara  karena  makin  banyak
komunikasi  di  antara  mereka,  makin cenderung  dapat  berbagi  pandang dan melanjutkan komunikasi.
Berdasar pada beberapa
anaslisa yang telah diuraiikan sebelumnya  Pola  yang  digunakan adalah pola partipasi interatif, dimana  dilaksanakan  dalam  forum- forum  umum  yang  melibatkan  peran masyarakat  (konstituen)  untuk  ikut menanggapi atau menanyakan seputar isi pembicaraan dalam dialog anggota  DPRD  dengan  harapan masyarakat dapat memberikan masukan,  ide,  kritik  dan  saran kepeda  pemerintah  Provinsi  dalam rangka  ikut  berperan  aktif  serta berkiprah membangun Provinsi Jawa Tengah  melalui  para  wakilnya  yang duduk di lembaga legislatif.
Melakukan  sambung  rasa  secara langsung dengan masyarakat diharapkan dapat menimbulkan keserasian antara aspirasi masyarakat dengan program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah
Bentuk  Partisipasi  Masyarakat dan Pelaku Partisipasi
Beberapa  hal  yang  dapat dilakukan  dalam  kaitannya  dengan pelaksanaan  peran  serta  masyarakat dalam  pembentukan  perda  antara lain:  dilakukannya  Rapat  Dengar Pendapat  Umum  atau  rapat-rapat lainnya  yang  bertujuan  menyerap aspirasi  masyarakat,  dilakukannya kunjungan  oleh  anggota  DPRD untuk mendapat masukan dari masyarakat,  ataupun  diadakannya seminar-seminar  atau  kegiatan  yang sejenis  dalam  rangka  melakukan pengkajian  atau  menindak  lanjuti berbagai
penelitian untuk menyiapkan suatu Rancangan Peraturan Daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kadang masih terdapat  berbagai  penafsiran  tentang siapa  yang  dimaksud  dengan  istilah masyarakat,  ada  yang  mengartikan setiap  orang  pada  umumnya,  setiap orang atau lembaga yang terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat.
Maria
Farida Indrati 17 berpendapat  bahwa  yang  dimaksud 17 Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati,  2006.
Ilmu  Perundang-undangan:  Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, hal. 262-265.
dengan  masyarakat  adalah  setiap orang  pada  umumnya  terutama masyarakat  yang  ”rentan”  terhadap peraturan  tersebut,  setiap  orang  atau lembaga  terkait,  atau  setiap  lembaga swadaya  masyarakat  yang  terkait. Mengenai  sejauh  mana  masyarakat tersebut  dapat  ikut  serta  dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan  (dalam  hal  ini  UU  dan Perda ), hal tersebut dapat tergantung pada keadaan dari pembentuk perundang-undangan  sendiri  oleh karena  UUD  dan  berbagai  peraturan perundang-undangan telah menetapkan  lembaga  mana  yang dapat membentuk peraturan perundang-undangan tersebut.
Apabila  suatu  Perda  telah  dapat menampung aspirasi masyarakat luas tentunya  peran  serta  masyarakat
tersebut tidak akan terlalu dipaksakan  pelaksanaannya.  Oleh karena  itu  diperlukan  peningkatan kualitas  anggota  DPRD  maupun seluruh  jajaran  Pemerintah  yang mempunyai  tugas  membentuk  suatu Perda.
Secara  Garis  besar  Proses partisipasi  masyarakat  pada  DPRD Provinsi  Jawa  Tengah  mengalami
peningkatan hal ini ditunjukan dengan  banyaknya  Raperda  yang terbentuk  sepanjang  tahun  2016  ini, yang semaunya melibatkan masyarakat.  Seperti  dikatakan  oleh Paujan  kasubag  perundangan  DPRD Prov Jateng.
Menurutnya  semua  Raperda baik  yang  sudah  di  sahkan  di paripurna  maupun  dalam  proses tahapan  penyusunan  semua  telah melalui proses panjang dengar pendapat  masyarakat.  Secara  Garis besar  Proses  nya  ialah  melalui kunjungan  langsung  kepada  SKPD terkait,  kunjungan  lapangan,  Rapat dengar  pendapat,  dialog  interaktif dan  seminar,  serta  bekerjasama dengan  Perguruan  tinggi  untuk mengetahui  arah  kebijakan  yang baik.
Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, karena Dewan  sendiri  mau  mendegar  dan berkoordinasi dengan Eksekutif serta secretariat dewan. Selain itu masyarakat Jawa Tengah bisa langsung  memberikan  aspirasinya melalui laman website http://www.wartalegislatif.go.id  pada kolom ASMARA (Aspirasi
Masyarakat)  yang  nantinya  akan langsung  diteruskan  kepada  anggota dewan sebagai bahan masukan.
Langkah untuk Mencanangkan  menjadi  Parlemen yang  modern  dan  terbuka  DPRD Provinsi  Jawa  Tengah  mendapat apresiasi dengan diperolehnya
penghargaan  dari  dari    radar  kedu Jawa Pos dengan kategori Pioneer of The  Modern  Parliament .  Hal  ini menjadi  satu  langkah  baik  agar kedepan  nya  DPRD  Prov  Jateng menjadi  DPRD  yang  pro  rakyat  dan jauh  dari  stigma  DPRD  yang  tidak bekerja.
Sedangkan  pelaku  partisipasi pada umumnya adalah seluruh masyarakat  Jawa  Tengah.  Namun secara  khusus  adalah  masyarakat yang  dianggap  memiliki  kompetensi yang  relevan  denggan  Raperda  yang akan disusun agar nantinya pendapatnya bisa menjadi  acuan dan masukan  yang  pas  (Wawancara,  15 /8/2016).
Partisipasi  ialah  keterlibatan individu-individu  dalam  bermacam- macam  tindakan  dalam  kehidupan politik.  Keikutsertaan  itu  dapat berupa  kegiatan  memberi  atau  tidak
memberi  dukungan  politik  dalam berbagai  kegiatan,  terutama  dalam kegiatan  proses  penetapan  kebijakan politik.  Bahkan  partisipan  politik bekerjasama    dan  bersama  dengan komunikator  politik  atau  politikus, sehingga  ia  berperanan  juga  sebagai komunikator politik.
Aktivitas  manusia  politik  di gelanggang  politik,  pada  dasarnya merupakan  tindakan  politik  atau partisipasi
politik
yang dikembangkan  melalui  pengalaman atau  aplikasi  sosialisasi  politik. Secara  umum  partisipasi  politik dijelaskan  oleh  Miriam  Budiarjo sebagai  kegiatan  seseorang  atau sekelompok  orang  untuk  ikut  serta secara  aktif  dalam  kehidupan  politik serperti  memilih  pimpinan  negara dan  secara  langsung  atau  tidak langsung  memengaruhi  kebijakan pemerintah ( public policy ) 18 .
Ahmad Budiman mengatakan bahwa  aspirasi-aspirasi  yang  telah diserap anggota DPRD dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi atau  fungsi  anggota  DPRD.  Pada pelaksanaan fungsi pengawasan
18 Budiarjo Meriam, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Universitas Airlangga, hal.367
penyelesaian  tindaklanjut  aspirassi masyarakat  (konstituen)  dilakukan pada  komisi-komisi,  melalui  forum Rapat Kerja (Raker) bersama dengan dinas-dinas  terkait.  Laporan  Hasil Reses  ke-  I  Tahun  2016  Anggota
DPRD Provinsi Jawa Tengah
menjelaskan terkait keluhan
masyarakat tentang pembuatan Kartu Tanda  Pengenal  Elektronik  (E-KTP) yang  dirasakan  sangat  lama  dengan proses  pembuatan  sampai  dengan  4 (empat)  bulan.  Mengingat  E-KTP
sangatlah
dibutuhkan oleh masyarakat  karena  semua  urusan keadministrasian  yang  sifat  formal selalu menyertakan E-KTP.
Keluhan  masyarakat  tentang maraknya  pendirian  Indomart  dan Alfamart  di  pelosok  desa  yang mengakibatkan  matinya  penghasilan dari  pasar  tradisional  dan  warung- warung  kelontong  milik  masyarakat yang telah berdiri lama sebelum mini market itu berdiri. Pemerintah diharapkan  dapat  membuat  regulasi agar  pendirian  mini  market  tersebut dibatasi  dan  diatur  agar  tidak mematikan usaha masyarakat. Tindaklanjut    aspirasi  masyarakat
(konstituen) dipergunakan oleh
anggota  DPRD  guna  memberikan penegasan kepada jajaran Pemerintah
Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat berikut alokasi
waktunya,  serta  persetujuan  atau dukungan  sikap  anggota  DPRD terhadap  aspirasi  yang  disuarakan oleh masyarakat (konstituen).
Peraturan Gubernur Jawa Tengah  No.  4  Tahun  2016  tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Perencanaan
Pembangunan  di  Provinsi  Jawa Tengah. Pasal 58 menjelaskan pelaksanaan fungsi legislatif, tindaklanjut aspirasi masyarakat dipergunakan  sebagai  salah  satu materi  dari  pendapat  fraksi  saat dilakukannya  pembahasan  Raperda bersama  dengan  Pemerintah  Daerah. Demikian  halnya  pada    pelaksanaan fungsi anggaran, tindaklanjut aspirasi masyarakat (konstituen) juga digunakan  sebagai  salah  satu  materi dari fraksi saat dilakukannya penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah  (RKPD)  dimana setelah ditetapkan dijadikan landasan penyusunan  KUA  dan  PPAS  dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  daerah  wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD).  RKPD memuat evaluasi pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan baik  yang  dilaksanakan  langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Peran  serta  merupakan  suatu pengertian yang seringkali dipertukarkan dengan istilah
“partisipasi.”  Dalam  kepustakaan Belanda,  peran  serta  ( inspraak ), merupakan  salah  satu  bentuk  dari partisipasi.  Unsur-unsur  dari  peran serta yaitu:
1. Tersedianya suatu kesempatan (yang diorganisir)  bagi  masyarakat untuk mengemukakan pendapat  dan  pemikirannya terhadap pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah;
2. Adanya kesempatan bagi masyarakat  untuk  melakukan diskusi  dengan  pemerintah dan perencanaan;
3. Dalam batas-batas yang wajar, diharapkan bahwa hasil  diskusi  tersebut  dapat mempengaruhi  pengambilan keputusan. Peran serta merupakan  hal  untuk  ikut memutus
( medebslisingsrecht ).
Bentuk-bentuk  peran  serta antara lain berupa pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan  atau  rancangan  rencana. Bentuk-bentuk  lain  seperti:  dengar pendapat ( hoorzittingen ), angket lisan  maupun  tertulis,  pertimbangan melalui  lembaga  masyarakat,  hak bicara dari komisi pertimbangan, dan sebagainya.
Kewajiban  anggota  DPRD sesuai  dengan  Pasal  108  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah  adalah  menyerap dan  menghimpun  aspirasi  konstituen di  daerah  pemilihannya  melalui kunjungan  kerja  secara  berkala. Kunjungan  kerja  secara  berkala  di maksud  sebagai  kewajiban  anggota
DPRD provinsi untuk bertemu dengan  konstituennya  secara  rutin pada  setiap  masa  reses.  Masa  reses merupakan kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) yang  dilakukan  secara  perorangan atau  perkelompok  di  luar  gedung Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) dalam rangka melaksanakan pantauan  dan  penyerapan  aspirasi  di daerah pemilihannya.
Masa  reses adalah masa kegiatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  yang dilakukan  secara  perseorangan  atau kelommpok  di  luar  gedung  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi
Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan pantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihan.  Kegiatan  reses  dijadikan sebagai sarana, wadah, forum komunikasi yang ideal untuk mempertemukan antara anggota DPRD dengan masyakarat (konstituen) secara langsung, khususnya  dalam  rangka  menjaring dan menghimpun aspirasi.
Pola  yang  digunakan  adalah pola diskusi interaktif, dimana dilaksanakan dalam forum-forum
umum yang melibatkan peran masyarakat  (konstituen)  untuk  ikut menanggapi atau menanyakan seputar isi  pembicaraan  dalam dialog anggota  DPRD  dengan  harapan masyarakat dapat memberikan masukan, ide, kritik dan saran kepeda pemerintah  Provinsi  dalam  rangka ikut  berperan  aktif  serta  berkiprah membangun  Provinsi  Jawa  Tengah melalui para wakilnya yang duduk di lembaga legislatif.
Melakukan sambung rasa secara langsung dengan masyarakat diharapkan dapat menimbulkan keserasian antara
aspirasi  masyarakat  dengan program- program pembangunan yang dilakukan  pemerintah  (DPRD  Jawa
Tengah, 2016). Masa Reses yang dilaksanakan Anggota DPRD
memiliki  2  agenda  kegiatan  yaitu: agenda pertama adalah penyampaian materi-materi  yang  telah  disiapkan sebelum  reses  terkait  Kinerja  dan fungsi  pokok  Anggota  DPRD  dan isu-isu  kebijakan yang  ada  di pemerintahan  daerah.  Seperti  Surat Edaran  Gubernur  Jawwa  Tengah Nomor 430/9525 tertanggal 7 oktober 2014  tentang  penggunaan  Bahasa
Jawa  untuk  Komunikasi  Lisan  pada setiap  hari  kamis,  Surat  Edaran Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor. 065.5/001068  tanggal  27  januari 2015  Perihal  Penggunaan  Pakaian Adat Jawa Tengah bagi PNS dilingkungan  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah,  yang  menetapkan bahwa pakaian jawa dikenakan setiap tanggal  15.  dan  Isu  terkait  PT  KAI yang  akan  mengaktifkan  kembali jalur Kereta Api Semarang –
Rembang 19 .
Agenda  kedua yaitu  kegiatan
tanya jawab oleh masyarakat
(Konstituen)  dan  Anggota  DPRD.
Disini wujud dari penyerapan
aspirassi mayarakat (konstituen) dimana  semua  keluhan,  harapan,  ide dan gagasan masyarakat (Konstituen) dapat  disampaikan  dalam  agenda kedua  ini  dan  anggota  DPRD  bisa langsung  merespon  secara  langsung dengan  memberi  tanggapan  atau edukasi/penjelasan
kepada 19 Paramita,  Jesi,  2016. Pelaksanaan Kewajiban Anggota DPRD Dalam Penyerapan  dan  Tindaklanjut  Aspirasi Konstituen  Berdasarkan  Ketentuan  Pasal 108 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Studi  Kasus  di  DPRD  Provinsi  Jawa Tengah), Skripsi  Fakultas  Hukum,  UNNES, Semarang.
masyarakat (Konstituen), seperti terjadi  di  beberapa  daerah  yang memberikan keluhan terhadap mekanisme  Dana  Hibah.  Masyarakat (konstituen)  merasa  kesulitan  dengan syarat  yang  menyatakan  bahwa Dana Hibah bisa diberikan kepada
Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum. Saat itu juga respon balik langsung diberikan oleh anggota DPRD Nur Sa’Adah dengan memberikan  pengertian  atau  edukasi kepada masyarakat bahwa 20 :
Negara  Indonesia  adalah
Negara Hukum, semua telah  diatur  oleh  Regulasi Peraturan Perundang- undangan  dan  diatur  oleh Undang-undang  dan  aturan turunannya sampai ketingkat  Perda  sehingga kita  sebagai  masyarakat hanya bisa mengikuti peraturan  tersebut  dengan harapan akan ada perubahan  atas  peraturan tersebut.  Mengingat  yang membuat  Undang-Undang itu  adalah  anggota  DPR pusat.
Lebih  jelas  disampaikan  oleh anggota  DPRD  Kartina  Sukawati bahwa  “  Pasal  298  Ayat  5  Undang- Undang No. 23 Tahun 2014
20 Ibid
menyatakan dana hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan  hukum  indonesia  sehingga pemerintah daerah hanya bisa menjalankan saja”. 21 Mengingat
konstituen merupakan  seluruh  warga  di  daerah pemilihan  dimana  anggota  DPRD dipilih dalam proses pemilihan umum tanpa  lagi  mengidentifikasikan  siapa pendukung  dan  penolaknya.  Jumlah konstituen  yang  tidak  sedikit  dan waktu  pelaksanakan  reses  adalah  6 hari dalam 1 (satu) kali reses, dengan dibagi  kedalam  beberapa  kecamatan membuat komunikasi berjalan kurang baik  sehingga  demi  mencapai  semua kecamatan, anggota
DPRD
melakukannya  melalui  perwakilan atau  organisasi  dengan  harapan  para wakil  yang  ikut  dalam  Reses  dapat menyampaikan  pesan  dari  anggota
DPRD kepada
masyarakat
(konstituen) yang diwakili atau sebaliknya para wakil dapat
menyampaikan pesan berupa
aspirasi-aspirasi dari masyarakat (konstituen) kepada anggota DPRD.
21 Masa  Reses  ke  I  anggota  DPRD  Provinsi Jawa  Tengah  di  Kabupaten  Grobogan
Sesuai dengan pernyataan anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Nur Sa’Adah bahwa: Pola  komunikasi  yang kami lakukan saat masa reses  berbentuk  tatap muka  dan  dialog  yang dilaksanakan  bersama perwakilan dari masyarakat  pendukung, kelompok  kecil  atau organisasi  masyarakat yang  berada  disetiap penjuru kabupaten/ kecamatan. Dipertemukan dalam sebuah  forum  diskusi yang  telah  difasilitasi oleh  Perangkat  Daerah kecamatan/kelurahan dan  kader-kader  partai politik.
Seperti  yang  dilakukan  Nur Sa’Adah  pada  reses  di  Kab.  Demak tertanggal  1  Maret  2016  yang mengundang  kelompok  dari  guru- guru  TPQ.  Hal  tersebut  tidak  jauh berbeda  dengan  anggota  DPRD  dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yaitu  Muhamad  Ngainirrichadl  pada saat reses di Kab. Kendal Tertanggal 2  Maret  2016  yang  menyatakan bahwa:
“Bentuk dari pola komunikasi  yang  kami laksanakan adalah
Tertanggal 3 Maret 2016, pukul. 14.30 Wib
diskusi  yang  dilakukan antara  anggota  DPRD dan masyarakat (kosntituen), diskusi dilaksanakan dengan cara memanggil perwakilan dari Perangkat Daerah seperti: pembina Kecamatan (Anak Cabang),  pembina  Desa (Ranting) ataupun organisasi masyarakat lainnya. Semuanya dikumpulkan  pada  suatu tempat yang telah disediakan  oleh  kader- kader  partai  politik  atau Perangkat Daerah kecamatan/desa”. Komunikasi politik  dalam penyerapan aspirasi masyarakat (konstituen)  dengan  tatap  muka  dan dialog  dalam  forum-forum  umum juga  sama  dengan  anggota  DPRD dari  Partai  Demokrat  yaitu  Kartina Sukawati.  Tidak  hanya  di  dalam forum-forum umum penyerapan aspirasi masyarakat (konstituen)
dilakukan  juga  dengan  pertemuan diluar  forum  seperti  masyarakat (kosntituen)  datang  langsung  ke kediaman atau gedung DPRD ataupun viat telepon.
Penyataan  yang  menjelaskan
bahwa pola komunikasi yang digunakan oleh anggota DPRD
adalah tatap muka dan dialog juga di pertegas  oleh  penyataan  dari  Harni
Sarwati selaku staf bagian
persidangan Sekretariat DPRD
Provinsi  Jawa  Tengah  yang  dalam Reses  ke-  1  Tahun  2016  ditugas sebagai  pendamping  Reses  anggota DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah  yang menyatakan bahwa:
“Reses  digunakan  anggota DPRD untuk bertemu dengan  masyarakat  umum maupun  perwakilan  dari kelompok masyarakat untuk  berdialog  tentang permasalahan  yang  ada  di lingkungan masyarakat yang  dilaksanakan  dalam forum-forum  umum  bukan cuma  itu  anggota  DPRD
juga  akan  mengunjungi masyarakat  yang  pernah datang  ke  gedung  DPRD untuk menyampaikan aspirasinya”
Selain  melakukan  dialog  dan tatap  muka  dengan  konstituennya, anggota  DPRD  dalam  masa  reses juga  melakukan  kegiatan  kunjungan kelapangan.  Semua  aspirasi  yang disampaikan  masyarakat  (konstituen) ketika  melakukan  dialog  dengan anggota DPRD ditindaklanjuti dengan kunjungan langsung ke lapangan,  dimana  anggota  DPRD bertugas untuk memeriksa dan
menilai  terkait  keluhan  tersebut. Apabila kondisi di lapangan memang membutuhkan  perhatian  dan  bantuan pemerintah  daerah,  Anggota  DPRD langsung menyuruh masyarakat
untuk membuat proposal yang nantinya  akan  ditindaklanjut  dengan memasukan  usulan  tersebut  sebagai bahan penyusunan RKPD.
Menindaklanjuti aspirasi- aspirasi masyarakat (Konstitue) merupakan kewajiban anggota DPRD sesuai tugasnya sebagai wakil rakyat  dan  sumpah/janji  anggota
DPRD saat pelantikan menyatakan “ Bahwa  saya  (anggota  DPRD)  akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang  saya  (anggota  DPRD)  wakili untuk  mewujudkan  tujuan  nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Peraturan  Dewan  Perwakilan Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  No.  2 Tahun  2014  tentang  Tata  Tertib Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 81 Ayat 4, menjelaskan setelah menyerap dan menghimpun  aspirasi  saat  Reses  di daerah pemilihannya, anggota DPRD secara  perseorangan  atau  kelompok wajib  membuat  laporan  tertulis  atas
hasil  pelaksanaan  tugasnya  pada masa reses yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna  DPRD  untuk  di  tindak lanjuti menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah  No.  4  Tahun  2016  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Perencanaan Pembangunan  di  Provinsi  Jawa Tengah.  Pasal  1  Ayat  13,  Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD) atau  disebut  juga  dengan  Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah  dokumen  perencanaan  daerah untuk  periode  1  (satu)  tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun 2008  tentang  Tahapan,  Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan  Daerah.  Pasal  99,
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD)  merupakan  penjabaran  dari
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  dan Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka  ekonomi  daerah,  prioritas pembangunan  daerah,  rencana  kerja
dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah  maupun  yang  ditempuh dengan mendorong partisispasi
masyarakat. Tindak lanjut aspirasi masyarakat  yang  dilakukan  anggota DPRD setelah dilaksanakan
Paripurna  penyampain  hasil  Reses anggota  DPRD  adalah  memasukan aspirasi-aspirasi konstituen yang telah  dihimpun  saaat  reses  ke  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  (BAPPEDA) sebagai  usulan-usulan  perencanaan pembangunan.
Sesuai
dengan pendapat  Bambang  Edy  W  bahwa: “aspirasi-aspirasi  konstituen  yang telah  di  serap  oleh  anggota  DPRD saat melaksanakan Reses akan langsung dimasukan secara perorangan  ke  BAPPEDA  sebagai bahan usulan pembentuk RKPD”. Memasukkan Aspirasi- aspirasi masyarakat (Konstituen)
secara  perorangan  langsung  kepada BAPPEDA/secara manual dipandang kurang  efektif  dan  tidak  teorganisir, dimana  sering  terjadi  keterlambatan dalam pengisian sehingga saat pembahasan  RKPD  banyak  dari
aspirasi  masyarakat  yang  belum tercantum.  Oleh  karena  itu  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  (BAPPEDA) membuat modifikasi/pembaharuan penyampain aspirasi masyarakat yang diserap dan dihimpun saat reses oleh  anggota  DPRD  di  daerah pemilihannya kedalam sebuah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). SIPPD merupakan permintaan Gubernur  yang  tidak  menginginkan penyampai
aspirasi-aspirasi masyarakat disampaikan secara
manual,  pernyataan  tersebut  sesuai dengan  keterangan  Adi  Raharjo Kasubbag Program BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah: “Pak Gubernur meminta saya membuat sebuah sistem informasi yang mampu mengkoordinasi semua aspirasi-aspirasi/usulan- usulan masyarakat yang diajukan oleh DPRD, Perangkat  Daerah  maupun masyarakat  yang  memiliki kepentingan, sehingga pengajuan tersebut tidak menggunakan cara yang manual lagi.” Sistem Informasi Perencanaan  Pembangunan  Daerah (SIPPD) adalah aplikasi yang
dipergunakan untuk mengelola usulan rencana pembangunan daerah. Dasar  pembentukan  SIPPD  adalah Pasal  274  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  menyebutkan  bahwa “perencanaan  pembangunan  daerah didasarkan  pada  data  dan  informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan  daerah”.  Oleh  karena itu dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisian dan dapat  dipertanggungjawabkan,  perlu untuk mengembangkan sistem
informasi perencanaan pembangunan daerah  yang  terpadu  dan  terintegrasi sebagai  dasar  rujukan  bersama  bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan  perencanaan  pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah.
Tujuan  dari  SIPPD  sesuai Pasal  3    Peraturan  Gubernur  Jawa Tengah  No.  5  Tahun  2016  tentang
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah  adalah  untuk  mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah serta
mendorong  terwujudnya  tata  kelola
pemerintahan  yang  baik  dan  bersih dengan pemanfaatan teknologi informasi guna menghasilkan perencanaan  yang  berkualitas  dan konsisten.
SIPPD merupakan sistem yang  dibuat  langsung  oleh  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA)  Provinsi  Jawa  Tengah sebagai  perubahan/modifikasi  dari pola
Penyusunan Dokumen Perencanaan  Pembangunan  Daerah. Dalam  Undang-Undang  No.  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  No.  8  Tahun  2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Daerah.  Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan  Daerah  yang  didasari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri  No.  54  Tahun  2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  No.  8  Tahun  2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan  Daerah  meliputi  3 tahapan yaitu:
1. pemerintah  harus  melakukan sosialisasi/konsultasi  dengan publik  terhadap  rancangan
awal  RKPD  yang  disusun oleh BAPPEDA untuk memperoleh masukan
penyempurnaan rancangan awal.
2. Forum SKPD, dimana kepala
BAPPEDA menyiapkan surat edaran  kepala  daerah  kepada kepala SKPD perihal penyampaian  rancangan  awal RKPD  yang  sudah  dibahas dalam forum konsultasi publik sebagai bahan
penyusunan  rancangan  Renja SKPD. 3. Mengadakan
Musrenbang
Provinsi  untuk  penajaman, penyelarasan,  klarifikasi  dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD provinsi. Menurut Adi Raharjo Kasubbag Program BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah: “Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang hanya melalui tahapan Sosialisasi, Forum SKPD  dan  Musrenbang Provinsi  dirasa  tidak  akan mampu menyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baik  karena  tidak  ada sesuatu yang dapat dihasilkan dan dimanfaatkan dari masyarakat serta pembangunan Jawa tengah yang Berkeadilan dan Berdikari” Ada beberapa hal ditambahkan oleh BAPPEDA Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) diantaranya  setelah  dilakukannya Sosialisasi/konsultasi
publik Rencangan  Awal  RKPD  dilanjutkan dengan  Pra  Forum  SKPD  atau sekarang  disebut  dengan  Pra  Forum Perangkat  Daerah. Menurut Pasal  49 Peraturan  Gurbernur  Jawa  Tengah No.  4  Tahun  2016  tentang  pedoman pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan  di  Provinsi  Jawa Tengah, konsultasi publik
dilaksanakan untuk memperoleh masukan  penyempurnaan  rancangan
awal RKPD dengan peserta konsultasi  publik  adalah  DPRD, Perangkat Daerah, BAPPEDA kab/kota dan keterwakilan pemangku kepentingan. DPRD
dapat menyampaikan  usulan  pembangunan hasil  penyerapan  aspirasi  reses  masa persidangan ketiga tahun sebelumnya dan  aspirasi  reses  masa  persidangan pertama  tahun  perencanaan  melalui SIPPD yang dimasukan dalam bagian Rembuganjateng. Rembuganjateng  merupakan  bagian khusus di dalam aplikasi SIPPD yang mengurus aspirasi-aspirasi Reses yang  dilaksanakan/diusulkan  oleh Anggota DPRD dan Masyarakat.
Pra  Forum  Perangkat  Daerah
adalah suatu tahapan dimana BAPPEDA  dan  seluruh  unsur  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  bertemu  dengan  Perangkat Daerah  untuk  menelaah  awal  usulan Renja Perangkat Daerah
mendasarkan  padaa  Prioritas  dan Fokus  pembangunan.    Penajamkan kegiatan yang akan diusulkan dengan melihat  berapa  biaya  dan  akan kemana  arahannya  dalam  dokumen perencanaan  pembangunan  daerah. Apabila kegiatan yang diajukan tidak
logis  maka  harus  dihapus  kerena target  masih  rendah  serta  alokasi kegiatan  itu  membutuhkan  biaya yang  besar  maka  kegiatan  itu  tidak akan  diajukan  kembali  di  forum Perangkat Daerah.
Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk menyampaikan hasil yang  telah  dicapai  saat  kegiatan  Pra Forum  Perangkat  Daerah  dengan melihat  Prioritas  Pembangunan  dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung  mendapat  manfaat  atau dampak  dari  program  dan  kegiatan sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi perangkat  daerah  provinsi.  Setiap tahapan-tahapan,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan  Partai Politik  selalu  diikut  sertakan  karena menurut  Adi  Raharjo  Kasubbag Program  BAPPEDA  Provinsi  Jawa Tengah :
“antara Anggota DPRD dan Partai  Politik  sering  terjadi pemikiran  yang  berbeda dalam menilai suatu masalah  karena  Anggota DPRD  yang  sebenarnya adalah  Representasi  dari Rakyat  dan  Partai  politik berfikir  saat  ia    sudah diangkat  menjadi  DPRD mereka  berfikir  bahwa  itu adalah  Profesinya  sendiri sehingga tidak ingin
terpengaruh  oleh  yang  lain.
Tak heran jika sering adanya  pertentang  antara anggota DPRD dengan
Partai Politiknya sendiri.”
Setalah  melakukan  forum Perangkat Daerah dilanjutkan dengan Desk  Musrenbangwil,  disini  semua usulan-usulan  dari  kabupaten/kota dimasukan  dan  dibahas  apakah
usulan sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun itu.
Usulan-usulan  yang  telah  sesuai dengan  prioritas  pembangunan  akan dilanjutkan ke Musrenbangwil dengan  agenda  penyampaian  oleh Gubernur  terkait  usulan-usulan  yang tercapai dari hasil Desk
Musrenbangwil dan pembuatan kesepakatan  dengan  StakeHolders (Bupati, DPRD dan Tokoh Masyarakat)  tentang  usulan-usulan
yang  dapat  di  akomodasi  dalam
rangka membangun komitmen
usulan  prioritas  kab/kota  dari  aspek kewilayahan.
Sesuai dengan Pasal 6
Permendagri  No.  54  Tahun  2010 menyebutkan  bahwa  perencanaan pembangunan  daerah  menggunakan beberapa  pendekatan  yang  salah satunya
adalah partisipatif.
Pendekatan  partisipatif  dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan  ( stakeholders )  dengan mempertimbangkan:
1. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan  dalam  proses pengambilan  keputusan, disetiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Kesetaraan  antara  para pemangku kepentingan
dari  unsur  pemerintahan dan  non  pemerintahan dalam pengambilan keputusan 3. Adanya  transparasi  dan akuntabilitas dalam proses  perencanaan  serta melibatkan media massa 4. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termaljinalkan dan pengarusutamaan gender 5. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen
perencanaan pembangunan 6. Terciptanya konsensus atau  kesepakatann  pada semua  tahapan  penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan,  perumusan tujuan,  strategi,  kebijakan daan prioritas program. Musrenbang Provinsi merupakan kelanjutan dari Musrenbangwil,  akan  tetapi  sebelum Musrenbang Provinsi diawali dengan tahapan Desk Pra Musrenbang
Provinsi. Hasil Reses DPRD Provinsi baru  mulai  dibahas  di  tahapan  ini karena Desk Pra Musrenbang Provinsi  merupakan Verifikasi  Offer all atau pemantapan kembali usulan- usulan  dari  pokok-pokok  pikiran
DPRD dan Perangkat Daerah
Provinsi  dengan  melihat  usulan- ususlan  dari  SKPD  Kabupaten/kota. Pra  Musrenbang  Provinsi yang diikuti  oleh  Perangkat  Daerah  dan Unsur-unsur  TAPD bertujuan :
1. Penyelarasan  program  dan kegiatan pembangunan
2. Penajaman  usulan  dari  aspek kemendesakan,  kemanfaatan dan  kesiapan  usulan  yang telah disampaikan masyarakat, pemerintah kab/kota,  Perangkat  Daerah, dan  aspirasi  DPRD  sebelu Musrenbang Provinsi dilaksanakan. 3. Penajaman indikator daa target  kinerja  program  dan kegaitan pembangunan. Usulan-usulan yang telah masuk  SIPPD  akan  dilanjutkan dengan pemanggilan Perangkat
Daerah  yang  secara  Kompetensi  dan Tupoksi  memiliki  orang-orang  ahli dan berpengalaman melihat dilapangan bahwa usulan-usulan
tersebut dibutuhkan atau tidak.
Musrenbang Provinsi merupakan  Serimonial  dari  hasil yang  didapat  pada  Pra  Musrenbang Provinsi  dan  apa  saja  yang  akan dilakukan pada tahun depan.
Musrenbang Provinsi dan Pra Musrenbang  Provinsi  dilaksankan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.  Setelah  Musrenbang Provinsi  akan  dilanjutkan  dengan Penetapan Peraturan Gubernur
RKPD  akan  tetapi  sebelum  itu diadakan  Dialog  Interatif  Legislatif Eksekutif  dengan  maksud  untuk memastikan  kepada  DPRD  apakah Pokok Usulan sudah cukup.
Kebijakan  pemerintah  daerah dan pemerintah yang telah ditetapkan dalam RKPD lebih lanjut dituangkan dalam  rancangan  kebijakan  APBD (KUA)  dan  rancangan  Prioritas  dan Plafon  Anggaran  Semester  (PPAS) yang  disepakati  bersama  antara Pemerintah  Daerah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) sebagai  dasar  dalam  penyusunan rancangan  Peraturan  Daerah  tentang APBD.
Fungsi  pengawasan  anggota DPRD  dilakukan  setelah  Penetapan rancangan  peraturan  daerah  tentang APBD,  dimana  anggota  DPRD mengawasi setiap berjalannya kebijakan  yang  telah  ditetapkan tersebut.  Apabila  ada  ketidak  sesuai yang  terjadi  dalam  berjalannya kebijakan  APBD  yang  dilakukan oleh  eksekutif,  maka  anggota  DPRD akan  memberi  peringatan  dengan memberitahu  kepada  Kepala  Daerah
selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaa urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
Dengan demikian, peran serta mempunyai  pengertian  yang  lebih sempit daripada partisipasi. Partisipasi  memiliki  dimensi  yang lebih  luas,  dikarenakan  di  dalamnya terdapat sharing
informasi, pengetahuan dan pengalaman diantara  pelaku  partisipasi  dengan stakeholders  terkait  dengan  obyek yang dibahas, sehingga dalam partisipasi tidak hanya kehadiran dari pelaku  partisipasi  melainkan  juga kontribusi  mereka  dalam  proses pengayaan  kebijakan  yang  sedang dilakukan.  Dalam  kaitan  ini,  proses reses yang dimanfaatkan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah  menemui  konstituennya  bisa dimaknai  sebagai  bentuk  partisipasi yang  bersifat  terbatas,  yakni  terbatas kepada kelompok-kelompok konstituen  yang  dimiliki  oleh  para anggota  Dewan,  sehingga  hasil penyerapan  aspirasi  tersebut  bisa memperkuat  fungsi-fungsi  legislasi dalam perancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Hambatan dalam Pelaksanaan Partisipasi
Berkenaan  dengan ib dalam penysunan  Perda,  keberadaan  rakyat dalam  sebuah  Negara  demokrasi sama-sama pentingnya dengan keberadaan pemerintahan itu sendiri. Suatu Pemerintahan yang demokratis akan  memiliki  makna  dan  legitimasi yang  kuat  jika  ditentukan  dan mendapat  dukungan  dari  rakyat,  dan sebaliknya  keberadaan  rakyat  atau masyarakat  apabila  tidak  dikelola dengan baik akan melahirkan masyarakat yang apatis dan tertekan. Berikut adalah hambatan dalam  proses  partisipasi  masyarakat di DPRD Jawa Tengah antara lain:
1. masyarakat yang apatis,
masih  adanya  SKPD  yang
tidak  terbuka,  masih  adanya masyarakat  yang  terkadang ditungganggi kepentingan,
masih  adanya  masyarakat yang  menyalurkan  aspirasi dengan  anarki,  dan  masalah intern.
2. Kurang  Luasnya  Lingkup
Sosialisasi Pemerintah. Sebagaimana diketahui bersama  melalui  penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya  bahwa  dalam menanggapi partisipasi masyarakat  dalam  proses penyusunan rancangan peraturan  daerah  (Raperda) akan  di  dapati  hal-hal  yang sifatnya menghambat jalannya  proses  partisipasi masyarakat tersebut. Dimana salah satu faktor penghambat  dari  partisipasi masyarakat  dalam  proses penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kurang luasnya ruang
lingkup sosialisasi dari pemerintah kepada
masyarakat.
Berdasarkan
penjelasan  yang  dilontarkan langsung  oleh  salah  satu informan dari kalangan masyarakat  di  atas,  maka penulis  dapat  mengatakan bahwa  selama  ini  yang dilakukan baik itu
Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah itu belum menyentuh langsung
masyarakat, khususnya masyarakat  yang  ada  di desa-desa terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan. Hanya
perwaklian  yang  di  anggap representatif  beserta  para pihak  yang  berkepentingan terhadap  ranperda  terkait saja yang mengetahui
tentang  Peraturan  Daerah tersebut. Sehingga yang terjadi  masyarakat  secara
luas  tidak  tahu  menahu tentang  rancangan  peraturan daerah  yang  akan  dibahas bahkan  juga  pada  Peraturan daerah  yang  telah  di  sahkan dan sudah menjadi kebijakan yang harus di taati.
Hal  ini  tentu  saja cukup mengecewakan melihat  masyarakat  sebagai fokus  dari  pembangunan kesejahteraan  justru  tidak dilibatkan secara penuh
sesuai  kuantitasnya.  Oleh karena itu dukungan pemerintah  daerah  baik  dari pihak legislatif dan eksekutif terhadap pelibatan
partisipasi
masyarakat
secara  meluas    sangatlah dibutuhkan. Bahwa pelibatan  masyarakat  dalam proses penyusunan rancangan  peraturan  daerah tidak hanya berupa perwakilan  saja  melainkan lebih meluas menyentuh hingga akar rumput,
sehingga  kebijakan yang dihsailkan lebih tepat
sasaran. 3. Rendahnya Pemahaman, Gagasan atau pengetahuan masyarakat dalam
memberikan aspirasi.
Hambatan  berikutnya  yang terjadi  dari  pada  partisipasi masyarakat  dalam  proses penyusunan
rancangan
peraturan daerah yaitu faktor pengetahuan masyarakat yang kuran memahami dengan  baik  substansi  dari Ranperda yang akan diajukan. Dalam pensosialisasian Ranperda pada masyarakat (Uji
Publik)  yang  berupa  FGD sebelum  di  ajukan  dalam pembahasan  terkadang  di
dapati bahwa partisipasi
masyarakat  secara  kuantitas memang  sangat  aktif  dan antusias.  Namun,  hambatan yang  sering  muncul  adalah terkadang masyarakat kurang  memahami  substansi dalam Raperda yang diajukan  sehingga  terkadang membuat rancu redaksi yang ada pada Rancangan
peraturan daerah.

## Simpulan
Proses  partisipasi  masyarakat dalam  pembentukan  perda  sangat penting karena Memberikan landasan yang  lebih  baik  untuk  pembuatan kebijakan  publik  dalam  menciptakan suatu  good  governance,  memastikan adanya  implementasi  yang  lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat  dalam  pembuatan  kebijakan publik,  meningkatkan  kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pola partisipasi masyarakat yang dilakukan di DPRD
Provinsi Jawa Tengah dalam
penyusunan  suatu  Peraturan  Daerah adalah  partisipasi  interaktif  baik melalui media massa maupun
komunikasi langsung dengan konstituen  pada  masa  reses.  Selain itu  dilakukan  juga  sosialisasi  dan public  hearing ,  dialog  interaktif dengan pakar dan tokoh-tokoh masyarakat.
Sementara  itu,  terkait  dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dilaksanakan  dengan public  hearing , Rapat  dengar  Pendapat,  Sosialisasi, Seminar  dan  dialog  interaktif  serta pemanfaatan  media  masa.  Adapun pelaku  partisipasi  secara  umum adalah  masyarakat  Jawa  Tengah  dan secara khusus adalah targetted audience ,  yakni:  konstituen  anggota DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah  pada saat reses, stakeholders yakni: SKPD terkait  dengan  topik  Raperda  yang dibahas dan para ahli dari Perguruan Tinggi dibidang topik perda tersebut.
Terkait  dengan  hambatan- hambatan  pelaksanaan  partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah dikelompokkan  dalam  dua  kategori, yakni: kemampuan pemahaman partisipant terhadap topik perda yang dibuat. Dalam arti masyarakat partisipant  kurang  memahami  topik perda yang dibahas, sehingga
aspirasi  yang  disampaikan  kurang efektif.
Sementara kategori hambatan lainnya adalah pada sisi DPRD yang kurang  memberikan  peluang  terbuka kepada  masyarakat  umum  dalam mensosialisasikan Raperda yang dibuat.  Pada  umumnya  mereka membatasi  diri  pada  konstituennya saja,  sehingga  masyarakat  umum tidak  menjadi  prioritas.  Hal  ini terkait  dengan  ”kewajiban”  hukum bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi  dari konstituennya  pada saat reses.
Saran Berdasarkan simpulan penelitia ini, maka dapat
direkomendasikan bahwa DPRD
dalam  melakukan  sosialiasi  sebuah Raperda  dalam  penyerapan  aspirasi masyarakat  hendaknya  tidak  saja terhadap  konstituennya,  melainkan diperluas  kepada  semua  kelompok masyarakat.  Namun,  perlu  dilakukan
pemetaan terhadap
targetted audience  yang  relevan  dengan  topik raperda yang dibuat agar lebih efektif dan tepat sasaran.

## Daftar Pustaka
Buku
Ahmad,  Nurul.  2010. Panduan  dan Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  (Legal  Drafting): [Pedoman Praktis bagi Legislatif,  Eksekutif,  Legal Drafter, Dosen dan Mahasiswa] . Semarang: PKHK T. Assiddiqie,  Jimly.  2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Sekretariat Jenderal, Mahkamah Konstitusi RI. Assiddiqie,  Jimly.  2010. Hukum Acara  Pengujian  undang- Undang. Jakarta: Sinar Grafika. Assiddiqie,  Jimly.  2011. Perihal Undang-Undang . Jakarta:
Rajawali Press.
DPRD  Jawa  Tengah. Hasil  Laporan
Reses  Ke-  1  Tahun  2016
Fraksi Demokrat DPRD Provinsi  Jawa  Tengah, 28
Maret 2016. Huijbers, Theo. 1995. Filsafat Hukum . Yogyakarta: Kanisius. Ibrahim,  Johnny.  2006. Teori  & Metodologi Penelitian Hukum  Normatif .  Malang: Bayumedia Kurnia, M.P., Purwanto, Kuspraningrum,  E.,  Lisi,  I.Z. 2007. Pedoman Naskah
Akademik  Perda  Partisipatif . Yogyakarta: Total Media. Mardikanto,  T.,  dan  Soebiato,  P., 2013. Perberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif  Kebijakan  Publik . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Marzuki,    Peter  Mahmud.  2005. Penelitian  Hukum .  Jakarta: Prenada Media.
Moh.  Mahfud,  MD.  1999. Hukum dan  Pilar-Pilar  Demokrasi . Yogyakarta: Gama Media.
Moh. Mahfud, MD. 2000 .
Demokrasi  dan  Konstitusi  di Indonesia .  Jakarta:  Rineka
Cipta.
Moh.  Mahfud,  MD.  2009. Politik Hukum  di  Indonesia .  Jakarta: Rajawali Press.
Moleong,  Lexy  J.  2001. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Rosdakarya. Paramita,  Jesi,  2016. Pelaksanaan Kewajiban  Anggota  DPRD Dalam Penyerapan dan Tindaklanjut Aspirasi Konstituen Berdasarkan Ketentuan Pasal 108 Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  (Studi  Kasus  di DPRD Provinsi Jawa Tengah), Skripsi  Fakultas Hukum, UNNES, Semarang. Rahardjo, Satjipto.  ”Penyusunan
Perundang-undangan yang Demokratis”, [Makalah]. Disampaikan  dalam Seminar
Mencari Model Ideal Penyusunan  Undang-undang yang Demokratis dan Kongres  Asosiasi  Sosiologi Hukum  Indonesia, Fakultas Hukum,  Undip,  Semarang, 15-16 April 1998. Rajaguguk, Erman. “Key-note Speech”  disampaikan  pada “ Legal  Drafting  Course” bagi anggota DPRD ; diselenggarakan  oleh  “Badan Kemitraan Ventura” Universitas Indonesia, Jakarta 11-12 Maret 2005. Rodiyah.  2011. Aspek  Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Studi Kasus Pembentukan Peraturan  Daerah  tentang Pendidikan  dalam  Perspektif Socio-legal . [Disertasi] Semarang:  Fakultas  Hukum, Undip. Schwartzberg, Melissa. 2007. Democracy and Legal Change . Cambridge: Cambridge University Press. Seran,  Alexander.  1999. Moral Politik Hukum. Jakarta: Penerbit Obor. Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati, 2006. Ilmu Perundang- undangan:  Dasar-Dasar  dan
Pembentukannya.
Yogyakarta: Kanisius.