Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020, 403-408

## Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia
Agung Abdullah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta *Email korespondensi : agungabd@gmail.com

## Abstract
The contribution of waqf as an instrument of Islamic philanthropy is seen as important in providing social benefits in meeting the long-term needs of the ummah. The contribution of waqf cannot be separated from the existence of nadzir  as  a  waqf  manager.  The  existence  of  nadzir  (waqf  manager)  is  seen  as  the  responsibility  of  the  party responsible for the productivity of waqf assets previously not included in the terms and laws of traditional waqf in Indonesia. The purpose of this study was to analyze the existence and existence of nadzir in the perspective of waqf institutions in Indonesia. This research uses descriptive analytical method, using secondary data obtained from existing manuscript sources, one of the waqf laws. The data analysis in this study is based on a framework of four levels of institutional economy. The findings in this study are the institutionalization process of nadzir as an official institution in waqf management being analyzed using the four level of institutional economic, the first level I the institutionalization process for waqf managers in Indonesia based on customary law and then Islamic law. The second level formal institutional rules place the law as the formal management rule for waqf after the formation of the Republic of Indonesia. The third Level institutions related to waqf institutional governance that experienced improvements after the issuance of formal rules accompanied by guidance from the waqf accounting standards and the waqf core principles. Fourth Level of institutions related to the management of waqf resources in Indonesia provides wide opportunities for nadzir (waqf managers) to manage waqf. The role of the government in private waqf managers in Indonesia is as protector and issuer of regulations that support waqf productivity.

## Keywords : Wakaf, Nadzir, Ekononomika Kelembagaan
Saran  Sitasi :  Abdullah,  A.  (2020).  Nadzir  dalam  Perspektif  Kelembagaan Wakaf  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (03), 403-408. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216

## 1. PENDAHULUAN
Di antara instrumen ekonomi Islam selain zakat, infak,  dan  sedekah  adalah  wakaf.  Wakaf  merupakan salah  satu  instrumen  penting  untuk  pemberdayaan umat (Chizacka, 2000). Selain itu wakaf juga menjadi instrumen  keagamaan  dan  sosial  yang  telah memainkan peranan penting dalam sejarah kehidupan masyarakat  muslim  (Dumper,  1997).  Konsistensi peran wakaf telah diuji dan mampu bertahan lebih dari ribuan  tahun.  Dengan  durasi  eksistensi  wakaf  yang sudah  sangat  lama,  peran  wakaf  sebagai  penyedia keperluan  untuk  kepentingan  umat  dirasa  sangat diperlukan. Berdasarkan fungsinya, harta benda wakaf menghasilkan  manfaat  yang  mengandung  unsur kebajikan  kepada  sesama  makluk  di  dunia  ( birr ), kebaikan antarumat manusia ( ihsan ) dan persaudaraan
sesama  muslim  ( ukhuwah  Islamiyah )  (Crecelius, 1995).
Lembaga  pengelola  wakaf  sebagai  lembaga swasta  (sektor  ketiga/lembaga  non-profit)  yang selama  ini  telah  berdiri  tanpa  campur  tangan pemerintah  sebagai  adat  tradisi  Islam,  dalam perjalanannya senantiasa perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk legalitas dan perlindungan  hukum.  Peran  pemerintah  ini  jauh sebelumnya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Mesir baik  ketika  masih  bersistem    khilafah,  kemudian monarki hingga republik. Kemudian pada tahun 2004 disusul oleh Pemerintah Indonesia untuk pemberdayaan wakaf dengan menerbitkan UU Nomor 41  Tahun  2004 tentang  wakaf,  dengan menyebutkan bahwa  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda
wakaf  sebagaimana  dimaksudkan  pada  ayat  (1) dilakukan secara produktif. Yang dimaksud produktif di  sini  sesuai  dengan  penjelasan  UU  tersebut  adalah pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf secara produktif dilakukan dengan berbagai cara, baik pengumpulan  aset,  investasi,  produksi,  kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana  kesehatan,  dan  usaha-usaha  yang  tidak bertentangan  dengan  syariah  (Departemen  Agama, 2007).
Sebagai instrumen ekonomi Islam dalam bidang filantropi, wakaf telah dikenal dan diimplementasikan sejak  awal  kehadiran  agama  tersebut.  Pada  tahun- tahun berikutnya, lembaga wakaf telah menjadi salah satu  pendukung  kegiatan  umat  Islam,  terutama  di bidang  agama,  sosial  dan  pendidikan.  Pentingnya pendidikan  termaktub  dalam  tujuan  ke  4  yang tercantum  dalam Sustainable  Development  Goals , yaitu  untuk  memastikan  pendidikan  berkualitas inklusif  dan  adil  dan  pembelajaran  peluang  hidup untuk semua manusia (UNEP, 2015). Sejalan dengan kerangka  kerja SDGs ,  di  antara  negara-negara mayoritas  Muslim,  wakaf  merupakan  skema  baru dalam  pembangunan  pendekatan maqasid  al-syariah (tujuan  yang  lebih  tinggi  dari  syariah)  (Abdullah, 2018).  Harapan  besar  dari  pengelolaan  wakaf produktif adalah dapat berkontribusi secara ekonomi pada lembaga pendidikan dengan cakupan yang lebih luas,  seperti  dalam  bentuk  pendanaan  operasional lembaga,  penyediaan  beasiswa,  kesejahteraan  guru dan  dosen.  Kontribusi  pengelolaan  wakaf  produktif terhadap  kemandirian  lembaga  pendidikan  telah terbukti  baik  di  luar  negeri  ataupun  dalam  negeri Indonesia.
Untuk memproduktifkan wakaf maka tidak lepas dari  peran  penting  pengelola  wakaf  ( nadzir) dalam mengembangkan  wakaf  agar  dapat  memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan negara. Nadzir wakaf  dalam  selayaknya  manajer  perusahaan yang  harus  mampu  membuat  perencanaan  dan pengelolaan  asset  wakaf.  penelitian  ini  lebih  fokus pada proses institusionalisasi nadzir dalam pengelolaan  wakaf  dan  bukan  semata-mata  pada aspek-aspek pengelolaan wakaf itu sendiri. Penelitian ini akan menggunakan teori-teori ekonomi kelembagaan  baru  yang  semakin  popular  dalam beberapa  dekade  terakhir,  khususnya  teori-teori
tentang  empat  tingkat  kelembagaan  (Williamson 2000)  dan  kerangka  analisis  dan  pengembangan kelembagaan (Ostrom 2005).

## Tinjauan Pustaka
Nadzir secara etimologi berasal dari kata kerja bahasa Arab ر ظ ن  yang berarti memandang, melihat (Munawwir,  1997).  Secara  terminologi  fikih,  yang dimaksud  dengan nadzir adalah  orang  yang  diserahi kekuasaan  dan  kewajiban  untuk  mengurus  dan memelihara  harta  wakaf  (Ramli,  1996).  Pengertian lain nadzir menurut  istilah  adalah  orang  atau  badan yang  memegang  amanat  untuk  memelihara  dan mengurus  harta  wakaf  dengan  sebaikbaiknya  sesuai dengan  wujud  dan  tujuan  harta  wakaf  (Ali,  1988). Dapat  disimpulkan  bahwa nadzir adalah  pengelola wakaf  baik  perorangan  maupun  badan  hukum  yang berfungsi untuk mendata, mengelola dan meningkatkan  produktivitas  harta  wakaf  untuk memberikan  manfaat  seluas-luasnya  bagi  penerima manfaatnya.
Meski keberadaan nadzir dalam wakaf dipandang  penting,  namun nadzir sendiri  bukan merupakan rukun atau syarat sahnya wakaf itu sendiri, karena  wakaf  adalah  ibadah tabarru’ yang  bersifat sunnah (Rofiq, 2000). Kebutuhan akan nadzir wakaf lebih  dalam  rangka  memenuhi  tujuan  pengelolaan wakaf agar produktif dan memberikan manfaat lebih. Pentingnya kebutuhan nadzir sebagai pengelola wakaf juga  tidak  diimbangi  payung  hukum  yang  jelas menyangkut  hak-hak nadzir sebagai  jasa  yang diberikan  atas  pekerjaannya.  Pengelolaan  wakaf saat ini  dituntut  produktif,  akuntabel  dan  terpercaya, sehingga  sangat  dibutuhkan  dukungan  dalam  bentuk aturan  dan  rujukan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga resmi  untuk  menuntun  langkah  pengelolaan  wakaf yang professional tersebut.
Tidak banyak penelitian tentang kelembagaan wakaf  di  Indonesia,  penelitian  tentang  kelembagaan wakaf  oleh  Dahlan  (2016)  menyoroti  tentang kelembagaan Badan Wakaf Indonesia secara spesifik dengan  pendekatan  hukum  normatif.  Penelitian  ini akan membahas Nadzir sebagai pengelola wakaf baik perorangan  maupun  institusi  dalam  perspektif ekonomi kelembagaan secara umum.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif,  dengan  sumber data  sekunder  penelitian-penelitian  terdahulu,  buku- buku,  majalah  resmi,  ataupun  dokumen  pendukung
lainnya  (undang-undang  wakaf  di  Indonesia).  Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka ekonomi kelembagaan ( New Institutional Economics ) sesuai  yang  dimaksud  dalam  definisi  North  (1991) tentang  institusi.  Yaitu,  batasan-batasan  yang diciptakan oleh manusia (humanly devised constraints) dalam  rangka  penciptaan  aturan  dan pembentukan  interaksi  politik,  sosial  dan  ekonomi. Batasan-batasan  tersebut  meliputi  aturan-aturan formal  (contohnya:  peraturan  pemerintah,  undang- undang,  dan  konstitusi)  dan  aturan-aturan  informal (contohnya:  norma  sosial,  konvensi,  adat  istiadat, sistem  nilai)  serta  proses  penegakannya.  Analisis kelembagaan  dalam  laporan  penelitian  ini  akan didasarkan  pada  teori-teori  ekonomika  kelembagaan baru,  khususnya  teori-teori  tentang  empat  tingkat kelembagaan  ( four  levels  of  institutions )  yang diperkenalkan  oleh  Williamson  (2000).  Empat  level kelembagaan  yang  digunakan  dalam  analisis,  yaitu kelembagaan  level  I  ( embeddedness /keterlekatan
norma/adat/kebiasaan), kelembagaan level II (lingkungan kelembagaan/regulasi formal), kelembagaan  level  III  ( governance /tata  kelola),  dan kelembagaan level IV (alokasi sumber daya).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Perkembangan wakaf di Indonesia telah ada sejak sebelum  zaman  kemerdekaan  serta  sejak  sebelum adanya  aturan  tentang  wakaf  yang  menjadi  pijakan kelembagaan  formal  wakaf  ada.  Wakaf  dimasa  pra kemerdekaan  disebut  dengan  wakaf  tradisional,  dan banyak dipengaruhi oleh aturan adat istiadat wilayah setempat,  baru  kemudian  setelah  hadirnya  agama Islam  hukum  fikih  mendominasi  aturan  formal pelaksanaan dan pengelolaan wakaf. Lini masa nadzir sebagai  pengelola  wakaf  di  Indonesia  yang dipengaruhi  aturan  nonformal  hingga  formal  dapat dipaparkan sebagai berikut.
Wakaf  Tradisional Menurut PP. No. 28/1977 Undang-Undang  RI  No.  41  Tahun  2004 Tentang Wakaf 1. Wakif (donatur)
2. Tanah  wakaf
3. Mauquf    ‘alaih
(peneriman manfaaf wakaf ) 4. Shigah (ikrar wakaf) 1. Wakif (donatur) 2. Tanah wakaf
3. Mauquf  ‘alaih (peneriman
manfaaf wakaf )
4. Shigah (ikrar wakaf) 5. Saksi 6. Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (KUA) 1. Wakif (donatur) 2. Nadzir  (pengelola harta wakaf)
3. Harta/benda yang diwakafkan
4. Peneriman manfaaf wakaf ( mauquf alaih )
5. Jangka waktu wakaf
6. Saksi
7. Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (KUA)

## 3.2. Pembahasan
Sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  pada  hasil penelitian,  keberadaan nadzir sebagai  pengelola wakaf    dapat  dianalisis  pada  level  I  kelembagaan bahwa pengelolaan wakaf tradisional oleh sekelompok  orang  masih  berlandaskan  pada  aturan adat  istiadat,  baru  kemudian  aturan  agama.  Sebagai contoh didapati dibeberapa wilayah di  Indonesia, di Banten  terdapat  apa  yang  dikenal  dengan  'Huma Serang'    atau  berupa  tanah  ladang  yang  dikeloka bersama-sama dan setiap tahunnya mendapatkan hasil yang  digunakan  untuk  kepentingan  bersama.  Daerah lain seperti di Lombok terdapat 'Tanah Pareman', atau tanah milik pemerintah setempat yang dibebaskan dari pajak  tanah  ( landrente )  yang  juga  dikelola  bersama dan  hasilnya  diserahkan  untuk  kepentingan  bersama dan  membiayai  operasional  desa-desa  di  wilayah tersebut.  Sementara itu di Jawa Timur terdapat 'Tanah
Perdikan',  tanah    ini  adalah  pemberian  raja  kepada seseorang  atau  kelompok  yang  dianggap  berjasa dalam  kerajaan  tersebut,  status  tanah  ini  tidak  boleh diperjualbelikan  (Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, 2006: 13-14).
Pentingnya  kedudukan nadzir dalam  proses pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  adalah  sebagai lembaga yang berperan visi jangka panjang lembaga, maka dalam perkembangannya undang-undang wakaf mengamanatkan  bahwa nadzir baik lembaga ataupun perseorangan harus tercantum dalam akta ikrar wakaf. Jauh sebelum disyaratkannya akta ikrar wakaf untuk penyebutan nadzir sebagai pengelola wakaf, pengelolaan wakaf bersifat informal dengan landasan hukum  yang  berasal  dari  adat-istiadat  yang  berbeda pada  setiap  wilayah.  Wakaf  sebelum  adanya  aturan tersebut kemudian disebut sebagai wakaf tradisional. P erjalanan lembaga pengelola wakaf ( nadzir ) sebagai
lembaga  non-formal dalam  level  kelembagaan  I (keterlekatan  pada  norma  adat)  dapat  diuraikan ssebagai berikut :
a. Perwakafan  Tanah  Milik  sebelum  PP  No.  28
Tahun 1977 Lahirnya UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) No. 5 tahun 1960 yang merupakan unifikasi hukum  tanah  di  seluruh  Indonesia  (daerah  istimewa Yogyakarta  baru  melaksanakannya  tahun  1984) memperkuat  dasar  hukum  perwakafan,  khususnya perwakafan tanah milik. Pasal 14 (1) huruf b UUPA menyatakan :
“Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan dan  penggunaan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  :…b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan lainnya, sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
UUPA pasal 49 menyangkut hak-hak tanah untuk peribadatan atau keperluan suci dan sosial, berbunyi:
1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial  sepanjang  dipergunakan  untuk  usaha dalam  bidang  keagamaan  dan  sosial  diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin  pula  akan  memperoleh  tanah  yang cukup  untuk  bangunan dan  usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
2) Untuk  keperluan  peribadatan  dan  keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.
b. Perwakafan  Tanah  Milik  setelah  terbitnya  PP. No. 28 Tahun 1977
Disusun  berdasarakan  motif  konsiderannya, yaitu:
Motif keagamaan, sebagaimana tercermin dalam konsiderannya  yang  menyatakan  bahwa  “wakaf sebagai  lembaga  keagamaan  yang  sifatnya  sebagai saranan  keagamaan”.  Dalam  hal  ini  adalah  motif agama Islam. Kalau UUPA berlandaskan tujuan untuk mencapai  “sosialisme  Indonesia”,  maka  PP  ini bertujuan  “tercapainya  kesejahteraan  spiritual  dan material  menuju  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan pancasila”. Dengan kata lain “sosialisme Indonesia”  diartikan  sesuai  dengan  tujuan  di atas.Peraturan perwakafan, sebelumnya tidak memadai  bagi  penertiban  hukum  perwakafan  secara tuntas,  bahkan  menimbulkan  berbagai  masalah,
seperti tidak adanya data tentang perwakafan. Adanya landasan hukum yang kokoh, dengan diundangkannya UUPA No. 5 tahun 1960, khususnya pasal 14 [1] huruf b,  dan  pasal  49  [3]  sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya.
Pada  level  kelembagaan  II  (regulasi  formal wakaf) keberadaan wakaf sendiri mulai diatur dalam peraturan  perundangan  mulai  tahun  1977  yaitu menurut  PP  Nomor  28  tahun  1977  dan  kemudian resmi  dilembagakan  melalui  Undang-Undang  RI nomor 41 tahun 2004. Sebelum adanya Badan Wakaf Indonesia sebagai dampak dari ditetapkannya UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, penetapan nadzir wakaf dilakukan oleh Kantor Urusan Agama pada tiap Kecamatan di bawah koordinasi Kementerian Agama RI  (tahun  1977  s.d  tahun  2004).  Dalam  UU  No.  41 Tahun  2004,  disebutkan  bahwa nadzir sebagai pengelola wakaf dapat berupa perseorangan, organisasi,  dan  badan  hukum.  Masing-masingnya memiliki  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi. Syarat bagi nadzir perseorangan adalah berkewarganegaraan  Indonesia,  beragama  Islam, dewasa,  amanah,  mampu  secara  jasmani  dan  rohani, serta  tidak  terhalang  melakukan  perbuatan  hukum. Adapun  syarat  bagi nadzir organisasi  adalah  semua anggota organisasi tersebut harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan,  dan  organisasi tersebut  juga  harus  bergerak  di  bidang  sosial, pendidikan,  kemasyarakatan,  dan/atau  keagamaan Islam.  Adapun nadzir berbadan  hukum  selain  harus memenuhi  syarat-syarat  di  atas,  juga  harus  dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah semua syarat terpenuhi, baru kemudian diadakan pengukuhan nadzir.
Pengukuhan nadzir utamanya  dilakukan  dalam rangka tertib administrasi pengelola wakaf dan dalam rangka  memudahkan  koordinasi  serta  pembinaan terhadap  para nadzir wakaf  di  seluruh  Indonesia. Organisasi wakaf di Indonesia selain berada dibawah Kementerian Agama, juga berada dibawah koordinasi Badan  Wakaf  Indonesia.  Tugas  Badan  Wakaf Indonesia  sendiri  tidak  mudah,  selain  sebagai perpanjangan tangan pemerintah RI dalam pengelolaan  wakaf  ( nadzir ),  tetapi  juga  sebagai pengawas  dan  pembina  perwakafan  di  Indonesia. Dampak  dari  institusionalisasi nadzir bagi  lembaga wakaf  ibarat  memberikan  tanggung  jawab  kemudi mobil kepada sopir, saat harta sudah diwakafkan maka nadzir yang  akan  mengarahkan  pengelolaan  harta wakaf tersebut untuk apa dan bagaimana.
Pada  level  kelembagaan  III    (tata  kelola) menunjukan  bahwa  tata  kelola  wakaf  di  Indonesia mengadopsis  sistem Good  Corporate  Governance yang awalnya digunakan dalam tata kelola perusahaan dengan mengimplementasikan asas-asas atau prinsip- prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  tanggungjawab, kemandirian  dan  keadilan  atau  kesetaraan.  Prinsip- prinsip Good  Corporate  Governance diterapkan dalam  pengelolaan  wakaf  menjadi Good  Nadzir Governance dengan memegang asas transparansi dan akuntabilitas  dimana nadzir wajib  mengungkapkan pengelolaan  dana  wakaf  secara  periodik  dan transparan  kepada  umat.  Hal  ini  dilakukan  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  kepada  para  pemangku kepentingan  sebagai  pengambilan  keputusan  serta sebagai  bentuk  upaya  peningkatan  kepercayaan kepada masyarakat.
Akuntanbilitas  dan  transparansi  yang  ada  pada lembaga wakaf dinilai akan berdampak pada semakin kuatnya  legitimasi  sosial,  dimana  lembaga  itu  akan mendapat public trust . Terselenggaranya akuntabilitas pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  juga  didukung  oleh terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 112 tentang wakaf pada 22 Mei 2018 oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia.
Selain pada pedoman akuntansi wakaf, di tahun yang sama (2018) pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia  dan  Badan  Wakaf  Indonesia  bekerjasama International  Research  of  Training  Institute-Islamic Development  Bank  (IRTI-IsDB)  meluncurkan Waqf Core  Principal untuk  mendukung  keberhasilan pengelolaan serta pengembangan wakaf di Indonesia. Tujuan  dari  diterbitkannya Waqf  Core  Principal adalah, Pertama bertujuan  untuk  memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan  sistem  pengawasan  wakaf  dalam  program pengembangan  ekonomi. Kedua ,  untuk  memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf (bwi.go.id).
Tata  kelola  lembaga  wakaf  yang  baik (good nadzir  governance) merujuk  pada Waqf  Core Principal (2018)  poin  ke  13  dapat  tercapai  dengan baik  karena  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor internal fokus kepada kemampuan nadzrir itu sendiri yang  dalam  beberapa  hal,  yaitu  kemampuan pemasaran,  analisis  bisnis  dan  investasi,  manajemen risiko, dan kemampuan manajemen keuangan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah dari kesadaran  masyarakat  untuk  berwakaf.  Perpaduan
pengelolaan  wakaf  yang  professional  dan  tingginya kesadaran masyarakat dalam berwakaf menjadi modal utama tujuan wakaf dalam memberikan kesejahteraan sosial  yang  lebih  luas.  Nadzir  sebagai  lembaga pengelola wakaf menjadi ujung tombak pengembangan dan pengelolaan harta wakaf dituntut untuk  menjadi  profesional  dalam  hal  ini. Waqf  Core Principle yang  di  inisiasi  oleh  pemerintah  Indonesia hanya  berfungsi  sebagai  pendekatan  terciptanya nazhir profesional semata-mata hanyalah prinsip biasa jikalau tidak diimplementasikan dengan baik.
Pada  level  kelembagaan  IV  (alokasi  sumber daya)  dapat  dianalisis  bahwa  data  asset  wakaf  di Indonesia yang mayoritas sumber wakaf berasal dari wakaf  keluarga,  maka  lembaga  pengelola  wakafnya pun  mayoritas  masih  dikelola  oleh  orang  yang mempunyai  hubungan  kekerabatan  dengan  wakif. Sehingga  untuk  pengalokasian  sumber  daya  baik manusia  maupun  harta  benda  wakaf  masih  ada keterkaitan  dengan wakif (orang  yang  mewakafkan). Hubungan kekerabatan antara wakif dan nadzir dirasa sebagai  kaderisasi  yang  efektif  dan  efisien  dalam rangka  transformasi  nilai,  semangat  juang,  cita-cita luhur  wakif  kepada  anak  keturunannya  agar  harta yang  diwakafkan  dapat  memberikan  manfaat  lebih luas. Namun dengan  luasnya  tanah  wakaf  dan bertambahnya  obyek  wakaf  modern  lainnya  serta tidak  begitu  dikenalnya  wakaf ahli di  Indonesia menjadikan kesempatan kerja untuk para calon nadzir terbuka sangat luas (tidak hanya untuk anak keturunan wakif), baik sebagai nadzir perseorangan-organisasi- dan badan hukum. Dampak dari aturan kelembagaan wakaf  di  Indonesia  memungkinkan  setiap  pengelola wakaf  untuk  berinovasi  dalam  pengelolaan  wakaf tanpa terikat aturan pemerintah dan dapat mengalokasikan  sumber  daya  wakafnya  dengan independen.
Hubungan  lembaga  pengelola  wakaf  swasta dengan  Pemerintah  Indonesia  adalah  sebagai  mitra, bukan  sebagai agent-principal. Hubungan  kemitraan yang sejajar antara swasta dan Pemerintah ini menjadi kekuatan  lembaga  wakaf  untuk  lebih  independen, berkaca  pada  pengelolaan  wakaf  di  luar  negeri diantaranya harus sesuai dengan kemauan pemerintah setempat.

## 4. KESIMPULAN
Proses  pelembagaan  pengelolaan  wakaf  di Indonesia sebagai lembaga resmi dengan penggunaan
hukum  adat  kemudian  hukum  Islam  sebagai  norma yang  mengatur  wakaf  pada  tingkat  pertama.  Aturan formal  kelembagaan  pengelola  wakaf  baru  terbit setelah  terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  melalui  undang-undang  yang  terus disempurnakan  dari  waktu  ke  waktu.  Tata  kelola kelembagaan  wakaf  semakin  menunjukkan  kinerja yang positif dengan adanya panduan akuntansi khusus tentang  wakaf  dan  terbitnya Waqf  Core  Principle. Pengelolaan  sumber  daya  wakaf  di  Indonesia  dapat dilakukan secara independen oleh nadzir tanpa adanya intervensi  oleh  Pemerintah.  Peran  Pemerintah Indonesia  pada  pengelola  wakaf  swasta  adalah  baik sebagai  pelindung  dan  penerbit  aturan  yang mendukung  produktivitas  wakaf.  Tidak  menutup kemungkinan  ada  peran  Pemerintah  di  Negara  lain yang sangat dominan (melakukan intervensi) kepada pengelola wakaf di wilayahnya untuk dijadikan tema lanjutan dari penelitian ini.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

## 6. REFERENSI
Abdullah,  M.  2018. Waqf,  Sustainable  Development Goals  (SDGs),  and  Maqasid  al-Shariah. International Journal of Social Economics, 45(1), pp. 158–172. doi: 10.1108/IJSE-10-2016-0295. Ali, Muhammad Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
Bank Indonesia. 2018. Waqf Core Principal , pdf.
Cizakca,  Murat.  2000. A  History  of  Philantropic Foundations:  The  Islamic  World  from  the Seventh  Century  to  the  Present. Economic Department Bogazici.
Crecelius,  Daniel.  1995. Introduction. Journal  of the economic  and  Social  History  of  The  Orient. Vol.38.
Dahlan, Rahmat. 2016. Analisis Kelembagaan Badan Wakaf  Indonesia. Esensi  :  Jurnal  Bisnis  dan Manajemen. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  2006.
Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.
Departemen  Agama  RI,  2007. Penjelasan  atas Undang-Undang  RI  No.  41  Th  2004  tentang Wakaf. Dirjen Binmas.
Cahyani, D. I., & Sumadi, S. (2015). Alternatif Sistem Ekonomi  Islam  Untuk  Indonesia  Yang  Lebih Sejahtera. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 1 (02). Dumper,  Michael.  1997. Wakaf  Kaum  Muslimin  di Negara  Yahudi,  terj.  Burhan  Wirasubrata. Jakarta: Lentera.
Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2018. Pernyataaan Standar  Akuntansi  (PSAK)  112  tentang  Wakaf. Jakarta, Salemba Empat.
Munawwir,  Ahmad  Warson.  1997. Kamus  Al- Munawwir  Arab-Indonesia .    Surabaya:  Pustaka Progresif.
Ostrom,  E.  (2005). Understanding  institutional diversity .  Princenton,  New  Jersey:  Princenton
University Press.
Ramli, Ibnu Syihab. 1996. Nihayah al-Muhtaj Juz IV . Beirut: Daar al-Kitab al Alamiyah.
Rofiq,  Ahmad.  2000. Hukum  Islam  di  Indonesia . Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada  North, Douglass  C.  1991. Institution .    The  Journal  of Economic  Perspectives,  Vol.  5,  No.  1.  pp.  97- 112.
UNEP.  2015. Indicators  and  Data  Mapping  to Measure Sustainable Development Goals (SDGs) Targets: Case of Indonesia . Jakarta: UNDP. Williamson, Oliver E., 2000. ”The New Institutional
Economics: Taking Stock, Looking Ahead”. Journal of Economics
Literature 38(3):595-613. Aturan Perundang-undangan : Peraturan  Pemerintah  No.  28  tahun  1977  tentang
Perwakafan Tanah Milik.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
Undang-Undang  Republik  Indonesia,  Nomor  41 Tahun 2004 tentang Wakaf.