Jurnal Abdi Masyarakat Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712 & ISSN ( online ) : 2686-5858
Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujud- kan  Desa  Sejahtera  Mandiri  di  Desa  Cihambulu,  Kec.  Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat
Village  Fund  Allocation  Management  in  Efforts  and  Strategies  to  Achieve Independent  Prosperous  Village  in  Desa  Cihambulu,  Kec.  Pabuaran,  Kab.  Subang, West Java, Jawa Barat
Rosa Lesmana 1 , Nardi Sunardi 2 , Wiwik Hasbiyah 3 , Muliahadi Tumanggor 4 , Susanto 5 1-5 Universitas Pamulang, email : dosen01360@unpam.ac.id
Abstrak. Pengabdian  ini  berjudul  Manajemen  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya  Dan  Strategi Mewujudkan  Desa  Sejahtera  Mandiri  di  Desa  Cihambulu,  Kec.  Pabuaran,  Kab.  Subang, Provinsi Jawa  Barat.  Tujuan  umum  dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  memberikan pelatihan  dan  pendampingan  secara  praktis  ilmu  manajemen  dalam  pengelolaan  dana  desa dalam  upaya  dan  strategi  mewujudkan  desa  sejahtera  mandiri  di  Desa  Cihambulu,  Pabuaran, Sunbang.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  survey  dan  penyampaian  materi  secara langsung  serta  simulasi  dan  diskusi  mengenai  manajemen  alokasi  dana  desa.  Kesimpulan  dari pengabdian  kepada masyakat ini adalah bahwa akan dilakukan pendampingan dalam manajemen alokasi dana desa, dibentuk rumah baca dan tahfis quran serta dibentuk kelompok – kelompok tani dalam upaya mewujudkan desa sejahtera dan mandiri..
Kata Kunci: Manajemen; Alokasi Dana Desa; Desa Sejahtera dan Mandiri
Abstract. This  community  service  is  titled  Village  Fund  Allocation  Management  in  Efforts  and Strategies  to  Achieve  an  Independent  Prosperous  Village  in  Cihambulu,  Kec.  Pabuaran,  Kab. Subang, West Java. The purpose of community service activities is to provide training and practical assistance  in  management  science  and  village  funds  management  and  strategy  to  achieve  an independent prosperous village in Cihambulu, Pabuaran, Subang. The method used is survey and direct discussion as well as simulations on village fund allocation management. The conclusion is the service community will assist village fund allocation management in Cihambulu, the community services will provide the mini library and quran center for kids  as well as farming groups in create a prosperous and independent village.
Keywords: Management; Village Fund Allocation; Prosperous and Independent Villages
website. : http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMH
Vol. 1 • No. 1 • Oktober 2019
Pege ( Hal. ) : 57 – 65
ISSN ( online )   : 2686-5858 ISSN ( print )     : 2686-1712
© LPPM Universitas Pamulang JL.Surya Kencana No.1 Pamulang, Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email  : humanis.unpam@gmail.com
Jurnal Abdi Masyarakat Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712 & ISSN ( online ) : 2686-5858

## PENDAHULUAN
Konsep  desa  sejahtera  mandiri, adalah  sebuah  konsep  dimana  suatu  desa tidak  lagi  hanya  bergantung  pada  dana  dari pemerintah saja, tetapi sudah dapat menghasilkan sendiri, mengatur dana sendiri dan  mendapatkan  kepercayaan  penuh  dari pihak lain.
“Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun  2004  tentang  Dana  Desa  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  pada  Pasal  1  ayat  2 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Kehik & Mael, 2017)”
Keberhasilan  dari  setiap  program pemerintah  dilihat  dari  kesejahteran  dan kemadirian  suatu desa. Hal  ini  wajar  karena komposisi dari penduduk Indonesia menurut sensus  terakhir  pada  tahun  2010  bahwa 50,21%  penduduk  Indonesia  bertempat tinggal  di  pemukiman  pedesaan  (BPS, 2015).  Maka  dari  itu  prioritas  utama  bagi suksesnya  pembangunan  nasional  adalah pembangunan desa.
“Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya,  desa  berdasarkan  ketentuan peraturan  pemerintah  nomor  72  tahun  2005 tentang  desa”,  (Rahayu,  2017) kewenangan yang diberikan mencangkup;
a. “Urusan  pemerintahan  yang  sudah ada berdasarkan hak asal usul desa”;
b. “Urusan pemerintahan menjadi kewenangan  Kabupaten/kota  yang diserahkan  pengaturannya  kepada desa”
c. “Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan”
d. “Urusan  pemerintahan  lainnya  yang oleh  peraturan  perundang-undangan diserahkan kepada desa”
3  Komponen  besar  yang  erupakan  sumber pembiayaan  pemerintah  daerah  terdiri  dari yaitu  :  “Pendapatan  asli  daerah  (Hasilpajak daerah, Retribusi Daerah dan Hasil perusahaan  daerah  /  BUMD),  Hasil  lain-lain usaha  daerah  yang  sah,  dan  pendapatan yang  berasal  dari  pusat  (sumbangan- sumbangan dan lain – lain)”.
“Tujuan  dari  Alokasi  Dana  Desa adalah  :  “1)  Menanggulangi  kemiskinan dan mengurangi kesenjangan”; “2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan
pemberdayaan
masyarakat”; “3)
Meningkatkan  pembangunan  infrastruktur pedesaan”:  “4)  meningkatkan  pengamalan nilai-nilai  keagamaan,  sosial  dalam  rangka mewujudkan peningkatan sosial”; 5)” meningkatkan  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat”;  6)  “meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakatdesa  dalam  rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat”;  7)  “mendorong  peningkatan keswadayaan dan gotong royong msyarakat”; dan 8) “meningkatkan
pendapatan  desa  dan  masyarakat  desa melalui Badan usaha Milik Desa (Bumdes)”.(Nurcholis, 2017)”.
“Sasaran dari Program Alokasi Dana Desa adalah semua wilayah yang ditetapkan paling  membutuhkan  di  Indonesia,  namun realitanya  sebaran  pembangunan  masih sebagian  besar  terdapat  di  pulau  Jawa. “Walaupun  pengalokasian  dana  desa  telah diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah  masih  mengalami  hambatan  terbukti terdapat  8  (delapan)  desa  di  Kabupaten Subang,  dan  sampai  saat  ini  belum menyelesaikan  surat  pertanggung  jawaban (SPJ) penggunaan ADD/DD Tahun Anggaran  2016”.  Berdasarkan  masalah diatas, maka fokus dari Pengabdian Kepada Masyarakat  ini  adalah  Manajemen  alokasi dana  desa  dalam  upaya  dan  strategi mewujudkan  desa  sejahtera  mandiri  yang terjadi di desa cihambulu Kabupaten Subang,  dan  selanjutnya  akan  dianalisis
Jurnal Abdi Masyarakat Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712 & ISSN ( online ) : 2686-5858
dampak alokasi dana desa terhadap pembangunan
dan
pemberdayaan masyarakat. (Boedijono,  Wicaksono, & Puspita, 2019) Pemerintah  Indonesia  sekarang  ini terus
mengggalakkan
pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan
pertumbuhan
dan pembangunan pembangunan  desa  dan  kota  yang  semakin seimbang  walaupun  dalam  pelaksanaannya masih  ada  beberapa  hal  yang  tidak  sesuai. Melalui  dana  Desa  diharapkan  mengurangi kesenjangan ataupun ketidaksesuai tersebut. “Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  dana  desa dapat  diartikan  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.
“Nama  Cihambulu  menurut  informasi adalah  berasal  dari  nama  sebuah  kali  yang bernama Cicambulu. Dan menurut informasinya  bahwa  kali  tersebut  sebagai basis persembunyian pejuang-pejuang Desa Cihambulu  dalam  menghadapi  penjajah Belanda dan Jepang. Dengan harapan nama tersebut  dapat  menjadi  tolak  ukur  untuk penyenggaraan  pemerintahan  desa  dimasa yang  akan  datang.  Visi  dan  Misi  Visi  Desa Cihambulu “Terwujudnya Masyarakat Cihambulu yang taat beribadah, taat bernegara dan siap berkarya dan produktif di tahun 2020” Misi Desa Cihambulu. Membangun  masyarakat  Cihambulu  yang mandiri, agamis, sadar hukum dan sejahtera dengan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan. 2. Mengingkatkan kualitas pendidikan  warga  miskin  3.  Meningkatkan kualitas kesehatan warga miskin 4. Meningkatkan tarap hidup warga miskin”.
Gambar 1 Sumber Pendapatan Desa Cihambulu
Pengelolaan  dana  desa  tentunya harus  dilakukan  dengan  manajemen  yang baik  dan  akuntabel,  Karena  dana  tersebut dalam  jumlah  yang  sangat  besar  maka pengelolaannya  harus  transparan,  tepat sasaran  dan  penggunaannya  sesui  dengan kebutuhan  masyarakat.  “Menurut  Nugroho (2014)  kebijakan  publik  di  dalamnya  terjadi proses  perancangan  dan  perencanaan; pelaksanaan  melalui  berbagai  organisasi dan  kelembagaan;  serta  untuk  mencapai hasil  yang  optimal,  maka  implementasi kebijakan  publik  harus  dikendalikan.  Dari pemaparan tersebut jelas bahwa implementasi  dari  kebijakan  yang  baik didalmnya dipengaruhi ole manajemen yang baik  pula.  “Ramdhani,  &  Ramdhani  (2017) menyatakan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan adalah  implementasi  atau  penerapan  suatu kebijakan  melalui  program,  aktifitas,  aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu system tertentu”.
Adapun
permasalahan
pengalokasian dana desa di desa Cihambulu adalah aparatur pemerintah desa belum memiliki program prioritas pemberdayaan masyarakat di daerah mereka  yang  sejalan  dengan  prioritas penggunaan  Dana  Desa  karena  minimnya pengetahuan  mereka  untuk  mensinergikan kebutuhan  lokal  dan  perencanaan  desa dalam dokumen RPJMDes dan APBDes. Hal ini  terlihat  pada  tahun  2019,  setiap  musim kemarau  Desa  Cihambulu, Kecamatan Pabuaran,  Kabupaten  Subang  mengalami kekeringan  dan  kesulitan  air  bersih  baik untuk  kebutuhan  sehari-hari  maupun  untuk
Jurnal Abdi Masyarakat Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712 & ISSN ( online ) : 2686-5858
pengairan  pertanian  di  desa  mereka. Kejadian  ini  dikarenakan  belum  adanya jaringan irigasi,. Tingginya kebutuhan masyarakat akan air untuk kehidupan sehari- hari  dan  pertanian  seharusnya  dapat menjadi  prioritas  dalam  APBDes  sehingga dapat  memanfaatkan  dana  desa  untuk pembangunan  jaringan  air  bersih.  Kedua berdasarkan  data  di  lapangan  mengenai imrastruktur  perbaikan  jalan  yang  ada  di Desa  Cihambulu  yang  kondisi  infrastuktur jalannya  kurang  baik,  tetapi  saran  yang  di berikan  masyarakat  kepada  pemerintah desa  setmpat  blm  bisa  terpenuhi  sampai saat  ini  kondisi  infrastuktur  jalan  masih kurang  baik.  Saran  dari  masyarakat  yang belum  bisa  terpenuhi  oleh  pemerintah  desa Cihambulu adalah sebagian besar masyarakat menyarankan kepada
pemerintah desa cihambulu utnuk memperbaiki  infrastuktur  jalan  tetapi  sampai saat  ini  masih  sedikit  saran  dari  masyarakat yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa Cihambulu  tidak  semua  jalan  yang  di perbaiki  hanya  sebagian  saja  seperti  jalan gang  kecil  saja  yang  diperbaiki  tetapi  jalan utama  yang  di  sarankan  oleh  masyarakat setempat  belum  di  perbaiki  oleh  pemerintah desa Cihambulu. (Agustiani & Solihat, 2018)
Gambar 2 Peta Desa Cihambulu
Desa  Cihambulu  adalah  desa  di kecamatan Pabuaran, di Kabupaten Subang , Provinsi Jawa
Barat , Indonesia . Mayoritas  warganya  bermata  pencaharian sebagai  petani,  petani  buruh,  namun  ada pula  yang  bekerja  sebagai  buruh  pabrik, karyawan,  wiraswasta,  dan  sebagainya. Daerah  Desa  cihambulu    selain  merupakan salah  satu  lumbung  padi  di  Subang, masyarakat di Pabuaran kini banyak menjadi pembudiya pertanian palawija serta pertenakan sebagai tambahan penghasilan.
Sehubungan dengan fenomena masalah tersebut maka Perumusan permasalahan prioritas pada desa Cihambulu sebagai berikut :
1.  Bagaimana membantu manajemen alokasi  dana  desa  dalam  upaya  dan strategi  mewujudkan  desa  sejahtera mandiri di Desa Cihambulu?
2.  Bagaimana upaya dan strategi mewujudkan  desa  sejahtera  mandiri  di Desa Cihambulu?
3.  Bagaimana  pelatihan  dan  pendampingan dalam  pelaksanaan  alokasi  dana  desa dalam  upaya  dan  strategi  mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu? Tujuan  yang  dicapai  dalam  pengabdian  ini yaitu : 1.  Untuk mengupayakan bagaimana membantu manajemen alokasi dana desa dalam  upaya  dan  strategi  mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu? 2.  Untuk mengupayakan dan strategi mewujudkan  desa  sejahtera  mandiri  di Desa Cihambulu?
3.  Untuk  Pelatihan  dan  pendampingan dalam  pelaksanaan  alokasi  dana  desa dalam  upaya  dan  strategi  mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu?

## METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  pengabdian  ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu (a).
Jurnal Abdi Masyarakat Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712 & ISSN ( online ) : 2686-5858
Tahap Persiapan meliputi : (1). Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey langsung ke lokasi.  (2)  Pemantapan  dan  penentuan lokasi sasaran, setelah survey maka ditentukan  lokasi  pelaksanaan  dan  sasaran peserta kegiatan (3).
“Penyusunan bahan/materi  pelatihan,  meliputi  slide  dan makalah  untuk  kegiatan  pelatihan ”.  (b). “Tahap  Pelaksanaan  Pelatihan.  Tahap  ini akan dilakukan penjelasan mengenai peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia melalui pelatihan manajemen dan bisnis. (a). Metode  Pelatihan.  Untuk  melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode pelatihan ”, yaitu : “Metode Ceramah. Metode  ceramah  dipilih  untuk  memberikan penjelasan tentang pentingnya ilmu manajemen  dalam  bisnis  secara  praktis”. Selanjutnya,  “Metode  tanya  jawab  sangat penting bagi para peserta pelatihan ”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pra Kegiatan
Bedasarkan permasalahan utama mitra yang dijelaskan  pada  bab  sebelumnya,  yaitu lemahnya  manajemen  alokasi  dana  desa, lemahnya  upaya  dan  strategi  mewujudkan desa sejahtera mandiri, kurang pemanfaatan pelaksanaan  alokasi  dana  desa  dalam upaya  dan  strategi  mewujudkan  desa sejahtera  mandiri  di  Desa  Cihambulu,  maka solusi  yang  ditawarakan  kepada  mitra adalah:
a.  Adapun  solusi  dan  target  pertama  yang akan  dicapai  adalah  mengupayakan bagaimana membantu manajemen
alokasi  dana  desa  dalam  upaya  dan strategi  mewujudkan  desa  sejahtera mandiri di Desa Cihambulu.
b.  Solusi  tesebut  dilaksanakan  selama  1 tahun, dengan penyelesaian sesuai target.
c.  Luaran selama 3 Hari sebagai berikut : 1.  Hari  ke  1  :  Pendampingan  dan pelatihan.
2.  Hari ke 2 : Pendampingan pelaksanaan Desa Cihambulu.
3.  Hari ke 3 : Pengawasan dan Pengembangan sarana prasarana
Desa Cihambulu.
d.  Tim  Pengusul  akan  berupaya  untuk melaksanakan  pengadian  ini  semaksimal mungkin  sesuai  dengan  rencana,  tujuan dan  luaran  yang  telah  ditetapkan  untuk dapat  memberi  manfaat  bagi  warga dusun dataran dan sekitarnya.
Jenis  luaran  yang  akan  dihasilkan  dari masing-masing  solusi  yaitu  memberikan pendampingan terhadap masyarakat berkaitan  dengan  urgensi  pelaksanaan alokasi dana desa dalam upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu  sehingga  aparatur  dsa  ataupun masrakat  bias  dengan  mandiri  mengolah dana  desa  tersbut  untk  mensejahrakan masarakat Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat. Proses pendampingan dan pelatihan, yakni :  Pengumpulan  data  (dengan  memberikan kuisioner atau wawancara kepada masyarakat dan aparatur desa Cihambulu)  Pelatihan Manajemen (dengan memberikan penuyuhan kepada masyarakat dan aparatur desa Cihambulu)
 Memberikan  pendampingan  manajemen (dengan  memberikan  pelatihan  kepada masyarakat dan aparatur desa Cihambulu
Manajemen  Alokasi  Dana  Desa  dalam Upaya  dan  Strategi  Mewujudkan  Desa
Sejahtera Mandiri
Daerah  mempunyai  sumber  daya  ekonomi yang melimpah tetapi miskin karena sebagian  besar  kekayaan  daerah  disedot oleh  Pemerintah  Pusat  untuk  memperkaya “Jakarta  dan  Jawa”.  Pengelolaan  keuangan secara  sentral  oleh  pemerintah  pusat berakibat  terjadinya  ketidakadilan,  karena dana  daerah  disedot  kemudian  kemudian pengembaliannya  hanya  sebagian  saja. Disatu  sisi  terjadi  ketidakadilan  fiskal  dan menciptakan  ketergantungan  pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat.
Memberi manfaat dan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan Cimanggu
Scince Eco Park
Jurnal Abdi Masyarakat Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712 & ISSN ( online ) : 2686-5858
“Masalah  ketidakadilan  ini  mulai  dijawab oleh  pemerintah  melalui  undang-undang Nomor  33  Tahun  2004  “yang  menciptakan perimbangan  keuangan  pusat  daerah”. “Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil  sumber  daya  alam  dan  pajak, sementara  daerah  mempunyai taxing  power yang lebih besar”.  “Persoalan yang penting untuk dicermati berkenaan dengan keuangan  publik  ini,  bagaimana  mereka (pemerintah  daerah)  mengelola  anggaran daerah  (APBD)  untuk  pelayanan  publik, pemerataan  pembangunan  dan  mendukung desa  menjalankan  fungsi  pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan”
Masalah ketidakseimbangan keuangan antara  pusat  dan  daerah  telah  dilewati namun  kini  tercipta  masalah  baru  yaitu  : “Alokasi  Dana  Desa  (ADD)”.  Berdasarkan Undang –  undang  Nomor  33  Tahun  2004 “perimbangan keuangan pusat-daerah sudah  relatif  jelas”,  “tetapi  perimbangan keuangan  kabupaten-desa  masih  menjadi tanda  tanya  besar”.  Setidaknya  hanya  ada beberapa kabupaten saja yang mengalokasikan dana desa secara berimbang  dalam  5  tahun  terakhir  ini.  Desa kini bergolak menuntut alokasi dana desa ke Kabupaten  melalui  wadah  asosiasi  kepala desa  dan  BPD.  “Pilihan  pada  model kebijakan ADD ini dalam perspektif konvensional analisis kebijakan publik merupkan  upaya  mereplikasi  kebijakan serupa, sebagaimana model relasi keuangan pemerintah pusat dengan daerah”. “Sedangkan dalam perspektif kritis pemahaman  substansi  kebijakan  secara mendalam, ADD adalah manifestasi kabupaten  dalam  memenuhi  hak-hak  dasar desa  dalam  memberikan  pelayanan  public”. Agar  tercapai  hal  tersebut maka  pemerintah harus konsisten dalam menjalankan desentralisasi  keuangan.  Jika  Propinsi  dan Kabupaten mendapatkan keseimbangan dana  dari  pusat  maka  desa  juga  harus mendapatkan hal yang sama.(Dunn, 2003).
Untuk  melaksanakan  program  ini, prosedur kerjanya sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan yang dilakukan meliputi:
a.  Survei  awal,  Pada  tahap  ini  dilakukan survei  lokasi  di  Desa  Cihambulu,  Kec. Pabuaran, Kab. Subang.
b.  Observasi. Setelah survei maka ditentukan  pelaksanaan  dan  sasaran peserta kegiatan
c.  Rapat  Koordinasi  Tim.  Pada  tahap  ini rapat mengenai pembagian tugas, membuat  jadwal  pelaksanaan,  mulai  dari persiapan,  pelaksanaan,  sampai  evaluasi dan penyusunan laporan.
2.  Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan meliputi :
a.  Sosialisasi  Program.  Pada  tahap  awal pelaksanaan dilakukan sosialisasi program  kepada  calon  mitra  sebagai pengelola  sarana  prasarana  di  Desa Cihambulu,  Kecamatan  Pabuaran,  Kab. Subang, Propinsi Jawa Barat b.  Pelatihan/Pendampingan.  Sesuai  dengan langkah  selanjutnya  adalah  memberikan pelatihan/pendampingan
berupa
pelatihan manajemen pengelolaan sarana  prasarana  pembelajaran  serta  air bersih,  pelaksanaan  pembanguan  serta pemeliharaan di lokasi mitra.
3.  Tahap Evaluasi
Tahap  evaluasi  merupakan  penilaian setelah  rangkaian  kegiatan  dilakukan  oleh pelaksana  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditentukan. Evaluasi ini bisa berupa
Jurnal Abdi Masyarakat Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712 & ISSN ( online ) : 2686-5858
perbaikan  atau  saran  untuk  pelaksanaan kegiatan  lebih  baik  lagi  dan  kelanjutan menjadi binaan kampus
Partisipasi  mitra  dalam  pelaksanaan program  PKM  ini  sangat  kooperatif  dengan memberikan ijin kepada tim untuk melaksanaankan  pengabdian  desa  binaan kampus, memberikan keterangan baik berupa  informasi  atau  data-data  yang dibutuhkan  sampai  rencana  pelaksanaan berupa  kegiatan  pelatihan/pendampingan nantinya.  Dalam  pengembangan  sarana prasarana  yang  diperlukan  partisipasi  mitra dan  pemda/lembaga  terkait  juga.  BUMDes, Pemda, Dinas Pekerjaan Umum dan UMKM. dst.
Dari  hasil  diskusi  dengan  warga  desa Cihambulu, Kecamatan
Pabuaran,
Kabupaten  Subang,  Jawa  Barat  didapat hasil sebagai berikut:
a.  Pertama  warga  memintah  agar  ada pendampingan terhadap manajemen alokasi  dana  desa,  dalam  uapaya mewujudkan  desa  yang  sejahtera  dan mandiri
b.  Kedua warga membutuhkan sarana bagi anak –  anak  berupa  rumah  baca  dan tahfis  quran,  dalam  upaya  mewujudkan desa  yang  cerdas  dan  madiri  serta
menanggulangi  ketergantungan  anak – anak terhadap gadget.
c.  Kedua warga desa membutuhkan bantuan  dalam  bentuk  pendampingan atau pembentukkan kelompok – kelompok tani, dalam upaya mewujudkan  desa  yang  sejahtera  dan mandiri

## KESIMPULAN
Pengabdian  masyarakat  ini  belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan sesuai dengan  yang  ditetapkan,  tetapi  kegiatan penyuluhan  ini  telah  memberikan  kontribusi positif  bagi  upaya  dan  Strategi  Mewujudkan Desa  Sejahtera  Mandiri  di  Desa  Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat..
1.  Mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat Lanjutan dalam
Jurnal Abdi Masyarakat Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712 & ISSN ( online ) : 2686-5858
pendampingan terhadap manajemen alokasi dana desa, dalam uapaya mewujudkan  desa  yang  sejahtera  dan mandiri 2.  Pada  Pengabdian  Kepada  Masyarakat selanjutnya  akan  dibentuk  rumah  baca dan tahfis quran, dalam upaya mewujudkan  desa  yang  cerdas  dan madiri serta menanggulangi ketergantungan  anak –  anak  terhadap gadget. 3.  Pada Pengabdian Masyarakat selanjutnya melaksanakan pendampingan atau pembentukkan kelompok – kelompok tani, dalam upaya mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri Saran 1.  Agar  alokasi  dana  desa  tidak  selalu digunakan untuk pembangunan infrastruktur  saja,  tetapi  juga  dapat dialokasikan  untuk sarana  dan prasarana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat 2.  Agar seluruh elemen desa dapat bekerjasama  dalam  membangun  sarana dan  prasarana  bagi  anak –  anak  guna menaggulangi ketergantungan anak terhadap gadget
3.  Agar  para  petani  mendapatkan  perhatian yang lebih pemerintah maka harus dibuat kelompok –  kelompok  tani  yang  lebih terorganisasi..

## DAFTAR PUSTAKA
Agustiani,  Y.  S.,  &  Solihat,  Y.  (2018).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan Insfrastuktur  Desa  di  Desa  Cihambulu  Kecamatan  Pabuaran  Kabupaten  Subang. Jurnal Politikom Indonesiana VOL. 3 NO. 2 , 187-195.
Aziz,  Nyimas  Latifah  L.  (2016).  Otonomi  Desa  dan  Efektivitas  Dana Desa.Jurnal  Penelitian Politik, 13(2). Jakarta: Peneliti Pusat Penelitian Politik,
Boedijono, Wicaksono,  G.,  &  Puspita,  Y.  (2019).  Efektifitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT , 9 - 20. Guitman  LJ,  Z.  C.  (2012). Principles  of  Managerial  Financial  Global  Edition  13th  Edition. England:: Person Education Limited 2012.
Gujarati  Damodar  N,  F.  D.  (2013). Basic  Econometrics,  5th  Edition.  Diterjemahkan  oleh: Eugenia  Mardanugraha,  Sita  Mardani,  Carlos  Mangunsong.  (2013).  Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta:: Salemba Empat. Houston, B. &. (2013). Essential of Financial Management. Original edition first published by Cengage  Learning  2007,Diterjemahkan  oleh:  Ali  Akbar  Yulianto.  2011.  Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Buku 1-2. Jakarta:: Jakarta:.
Id.wikipedia.org tahun 2018 Iskandar, J. (2016). Indek dan Skala dalam Penelitian. Bandung: Puspaga. Kasmir. (2014). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kehik,  B.  S.,  &  Mael,  M.  Y.  (2017).  Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam Peningkatan Perekonomian  Masyarakat Petani  di  Desa  Usapinonot. Jurnal  Agribisnis Lahan Kering , 59-62.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2016).  Kebijakan  Pengalokasian  dan Penyaluran  Dana  Desa  Tahun  2017.  Workshop  Penyusunan  Rancangan  Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017.
Noviyanti, Gamaputra, G., Lestari, Y., & Utami, D. A. (2018). Pengidentifikasian Pendapatan dan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa. PUBLISIA:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik Volume 3, Nomor 2 , 112-121.
Jurnal Abdi Masyarakat Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712 & ISSN ( online ) : 2686-5858
Nurcholis,  H.  (2017). Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Jakarta: Erlangga.
Nurcholis,  H.  (2017). Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Jakarta: Erlangga.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  114  tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan Desa.
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  32  Tahun  2018  tentang  Standar  Biaya  Masukan  Tahun Anggaran 2019
Rahayu,  D.  (2017).  Strategi  Pengelolaan  Dana  Desa  untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. Economics Development Analysis Journal , 107-116.
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017).  Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan  Publik. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.
Sugiyono.  (2012). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  Kualitaif  dan  R  &  D. Bandung:  CV. Alfabeta .
Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Sukirno, S. (2002). Teori Mkro Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press.
Suseno,  Deky  Aji.  Efektivitas  Dan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah Pasca Diterapkannya Desentralisasi Fiskal. Economics Development Analysis Journal, [S.l.], v. 2, n. 2, june 2013. ISSN 2252-6560.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.