JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING Vol. 4, No.1, 2020, 33-41 ISSN: 2548-9917 (online version)
PERANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
Andi Muh Sofian Assaury Yahaya 1)* , Revoldai Agusta 2)
Akuntansi, STIE-LPI Makassar email: Sofianassauryyahya@gmail.com Akuntansi, STIE-LPI Makassar email: revoldayagusta@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  whether  local  tax  revenues  and  regional  retributions  play  a  role  in  local revenue in the revenue agency of the district of Bulukumba. This study uses descriptive qualitative research methods.  Qualitative  descriptive  is  collecting,  processing  and  interpreting  obtained  so  as  to  provide correct and complete information for solving the problem at hand. The data obtained is a list of details of regional revenue for three years, from 2016 t0 2018. Based on the result of the research discussion seen from  tax  receipts  and  receipts  of  levies  received  from  2016  to  2018  and  the  contribution  of  taxes  and regional  levies  to  regional  tax  revenues  and  regional  levies  provide  a  significant  role  towards  local revenue.
Keywords: Regional Tax, Regional Levies, Regional Original Income

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  Penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah memberikan  peranan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengumpulkan,  mengolah  dan  menginterprestasikan  yang  diperoleh  sehingga  memberikan  keterangan yang  benar  dan  lengkap  untuk  pemecahan  masalah  yang  dihadapi.  Data  yang  diperoleh  yaitu  daftar rincian-  rincian  Pendapatan  Asli  Daerah  selama  tiga  tahun  yaitu  dari  tahun  2016  sampai  2018. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilihat  dari  penerimaan  pajak  dan  penerimaan retribusi yang diterima dari tahun 2016 sampai 2018 dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan  asli  daerah  maka  dapat  diketahui  bahwa  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

## 1 PENDAHULUAN
Perubahan  yang  fundamental  tentang pengelolaan keuangan daerah dimulai pada 1  Januari  2001,  dan  diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006. Undang-Undang  ini  mengatur  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah.  Kewenangan  yang diberikan  setiap  daerah  otonom  baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten  dan  Kota  memiliki  hak  dan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat untuk mengelolah pemerintahan daerahnya masing- masing.
Pelaksanaan  suatu  otonomi  daerah  yang dititikberatkan  pada  Daerah  Kabupaten dan  Daerah  Kota  dimulai  dengan  adanya penyerahan  dan  pengalihan  pembiayaan, Riduansyah  (2010).  Adapun  Sumber pembiayaan  yang  paling  penting  dalam pembiayaan  daerah  adalah  Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen utama dari PAD yang telah tercantum dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006:
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan
Kekayaan daerah yang dipisahkan
(BUMN/BUMD)
4. Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah yang sah.
Dengan  demikian  usaha  peningkatan pendapatan  asli  daerah  seharusnya  dilihat dari perspektif  yang Iebih luas tidak hanya ditinjau  dan  segi  daerah  masing-masing tetapi  daham  kaitannya  dengan  kesatuan perekonomian  Indonesia.  Pendapatan  asli daerah  itu  sendiri,  dianggap  sebagai alternatif  untuk  memperoleh  tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan  pengeluaran  yang  ditentukan oleh  daerah  sendiri  khususnya  keperluan rutin.  Oleh  karena itu  peningkatan
pendapatan  tersebut  merupakan  hal  yang dikehendaki setiap daerah.
Di  Indonesia  Untuk  menyelenggarakan pemerintahan,  daerah  berhak  mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan  bahwa  penempatan  beban kepada rakyat, seperti Pajak dan pungutan lain  yang  bersifat  memaksa  diatur  dengan Undang-  Undang.  Dengan  demikian, pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  harus  didasarkan  pada  Undang- Undang.  Dalam  hal  ini,  pentingnya pemungutan  adanya  Pajak  dan  retribusi dengan adanya pergantian Undang-undang pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 1997  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-  Undang  Nomor  34  Tahun  2000 dan  terakhir  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Pajak  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam  pelaksanaan  fungsi  pemerintahan dan  negara  baik  dari  segi  regulator, budgetory,  retribusi,  dan  alokasi  sumber daya.  Pada  umumnya  pajak  daerah difokuskan  untuk  alokasi  sumber  daya guna  memberikan  pelayanan  yang  baik kepada masyarakat, berdasarkan hal tersebut  maka  fungsi  utama  dari  pajak  itu ada  dua  yakni  regulator  dan  penerimaan. Keberadaan  Pajak  daerah  harus  dtentukan target  yang diperoleh setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi  penerimaan  Pajak  daerah  itu sendiri  karena  Pajak  daerah  akan  optimal sebagai kontribusi PAD apabila realisasinya  dapat  melebihi  target  yang telah  di  tetapkan,  Apriani  (2011).  Selain pajak  daerah,  retribusi  daerah  merupakan komponen  penting  dalam  Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah.  Retribusi  daerah yang  tertuang  dalam  Undang-Undang
Nomor  28  tahun  2009  retribusi  itu  sendiri adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus  disediakan  atau diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  badan. Dimana  golongan  dalam  retribusi  darah Golongan Retribusi adalah pengelompokan  retribusi  yang  meliputi Retribusi  Jasa  Umum,  Retribusi  Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu.
Selain  Pajak  Daerah  dan  retribusi  daerah, ada  dua  komponen  dalam  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah,  yaitu  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  (laba  penyertaan  modal)  dan lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  Yang Sah.  Hasil  pengelolahan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  (laba  penyertaan  modal) dapat  meningkatan pendapatan  asli daerah melalui penyertaan modal pada perusahaan milik  daerah,  penyertaan  modal  pada perusahaan milik pemerintah, dan penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik swasta atau kelopmpok usaha dari masyarakat. Yang mana masuknya kekayaan  Negara  yang  dipisahkan  pada perusahaan Negara maupun daerah sebagai bagian  dari  keuangan  Negara  di  atas didasarkan pada gagasan pemikiran bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan  publik  dalam  rangka  mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan  dalam  pembukaan  UUD 1945.
Berdasarkan  uraian  dan  permasalahan diatas,  dapat  diketahui  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  merupakan  komponen penting  dalam  peningkatan  PAD.  Oleh sebab  itu  peneliti  mencoba  meneliti  hal tersebut, untuk mengetahui seberapa besar peranan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah terhadap  peningkatan  pendapatan  asli daerah  pada  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Bulukumba.

## 2. KAJIAN LITERATUR
Penerimaan Daerah
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Penerimaan  Daerah  adalah  uang  yang masuk  ke  kas  daerah.  Dalam  pasal  (17) bahwa  Penerimaan  daerah  terdiri  dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan  daerah.Pendapatan  daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  perkiraan  yang  terukur  secara rasional  yang  dapat  dicapai  untuk  setiap sumber pendapatan.Penerimaan pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  adalah  semua  penerimaan  yang perlu  dibayar  kembali  baik  pada  tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pendapatan Asli Daerah
Dalam  pelaksanaan  suatu  otonomi  daerah, setiap  daerah  otonom  diberikan  suatu kekuasan  dan  wewenang  oleh  pemerintah dalam  menjalankan  rumah  tangganya masing-masing.  Dengan  cara  menggali sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  daerah tersebut agar menghasilkan suatu pendapatan  daerah.  Dimana  yang  akan berguna  dalam  pembangunan  daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan  salah  satu  pendapat  daerah setelah dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain  yang  sah  menurut  Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 25. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  yaitu sumber  keuangan  daerah  yang  digali  dari wilayah  daerah  yang  bersangkutan  yang terdiri  dari  hasil  Pajak  daerah,  hasil retribusi daeerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.

## Pajak Daerah
Menurut  Prakoso  (2011),  pajak  secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang- undang  dan  atas  pembayaran  tersebut pemerintah  tidak  memberikan  balas  jasa yang  langsung  dapat  di  tunjuk.  Pajak Daerah  adalah  iuran  wajib  pajak  yang  di
lakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan kepala  daerah  tanpa  imbalan  langsung yang  seimbang  yang  dapat  di  paksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang  berlaku  dan  yang  dapat  digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah  daerah  dan  pembangunan daerah.  Pajak  daerah  sebagai  salah  satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan  daerah  untuk  meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.  Dengan  demikian  daerah mampu  melaksanakan  otonom,  yaitu mampu  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya sendiri.

## Retribusi Daerah
Retribusi  adalah  pungutan  daerah  sebagai pungutan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah sebagai  akibat  adanya  kontraprestasi  yang diberikan  oleh  pemerintah  daerah  tersebut didasarkan  atas  prestasi/pelayanan  yang diberikan  Pemda  didasari  peraturan  yang berlaku,  Halim  (2011).  Dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## 2 METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian
deskriptif menggunakan penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara menguraikan  sifat-sifat  dan  keadaan  yang sebenarnya  dari  objek  penelitian.  Data kualitatif  adalah  data  yang  dihimpun berdasarkan cara-cara yang melihat proses atau  objek  penelitian.  Data  semacam  ini lebi  melihat  kepada  proses  daripada  hasil karena  didasarkan  pada  deskripsi  proses dan bukan perhitungan matematis.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  oleh  penulis  di kantor Badan Pendapatan
Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bulukumba.

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  diguanakan  dalam  penelitian ini terdiri dari:
Data  Primer  yaitu  data  yang  diperoleh langsung dari sumber utama.
Contohnya: data  yang diperoleh dari hasil wawancara  yang  merupakan  tanya  jawab langsung  dengan  pimpinan  dan  pegawai yang  ada  di  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Bulukumba.
Data  Sekunder  yaitu  data  yang  telah menjadi dokumentasi instansi atau perusahaan.  Contohnya:  Sejarah  singkat Badan  Pendapatan  Daerah  Bulukumba, struktur  organisasi,  Laporan  Realisasi Anggaran  Badan  Pendapatan  Daerah Bulukumba dan kelengkapan lainnya.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:
a. Teknik Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan  data  sekunder  yang telah  terdokumentasi  pada  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.
b. Teknik  Wawancara,  yaitu  melakukan tanya  jawab  dan  diskusi secara langsung  dengan  pegawai  yang  ada  di Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Bulukumba.
c. Teknik Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek peneliti.

## Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan  data  deskriptif  kualitatif, yaitu  dengan  mengumpulkan,  mengolah dan  menginterprestasikan  yang  diperoleh sehingga  memberikan  keterangan  yang benar  dan  lengkap  untuk  pemecahan masalah yang dihadapi

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018
Penerimaan  Pajak  Daerah,  sebagai  salah satu Pendapatan  Asli Daerah yang diharapkan  menjadi  salah  satu  sumber pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan  dan  pembangunan  daerah, untuk  meningkatkan  dan  memeratakan
kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  adanya pungutan pajak daerah, pemerintah daerah dapat mengatur distribusi dan mengalokasikan peruntukan pajak sehingga semua masyarakat secara langsung  ataupun  tidak  langsung  dapat merasakan  manfaat  dari  hasil  pemungutan pajak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah tersebut.  Berikut  ini  adalah  penerimaan pajak  daerah  pada  Badan  Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kabupaten
Bulukumba  Tahun  Anggaran  2016,  2017 dan 2018.

## Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah
N o Jenis Penerimaan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Perse ntase 1  Tahun 2016 28.028.078.5 94 23.655.061. 617 84,40 2  Tahun 2017 34.211.599.0 00 29.579.398. 164 86,46
3  Tahun 2018 45.798.866.0 00 31.042.618. 932 67,78

## Sumber: data diolah
Berdasarkan  tabel  diatas,  penerimaan Pajak  Daerah  Tahun  Anggaran  2016,  jika dipersentasekan  mencapai  84,40%  dari semua  penerimaan  yang  diterima.  Pajak hotel jika dipersentasekan sebesar 76,72%, pajak  restoran  sebesar  98,61%,  pajak hiburan  realisasi  lebih  besar  dibandingkan dengan  anggaran  dan  memiliki  selisih yang  cukup  besar,  jika  dipersentasekan mencapai  387,00%.  Pada  pajak  reklame, persentasenya  sebesar  86,65%,  pajak penerangan  jalan  sebesar  96,03%,  pajak parkir  80,46%,  pajak  air  tanah  67,01%, pajak  sarang  burung  walet  45,04%,  pajak pengambilan  bahan  galian  golongan  C 28,26%,  pajak  bumi  dan  bangunan pedesaan  dan  perkotaan  sebesar  75,02%, dan  pajak  bea  perolehan  hak  atas  tanah realisasi  lebih  besar  dibandingkan  dengan anggaran,  jika  dipersentasekan  sebesar 106,04%.
Berdasarkan  tabel  diatas,  Penerimaan Pajak  Daerah  Tahun  Anggaran  2017,  jika dipersentasekan  mencapai  86,46%  dari
semua  penerimaan  pajak  yang  diterima. Pajak hotel realisasi lebih besar diabndingkan dengan anggaran, persentasenya  sebesar  122,27%,  pajak restoran  persentasenya  78,69%,  pajak hiburan  persentasenya  sebesar  79,89%, pajak  reklame  persentaasenya  60,04%, pajak  penerangan  jalan  persentasenya sebesar  101,49%,  pajak  pengambilan bahan  galian  golongan  C  persentasenya 4,64%, pajak parkir persentasenya sebesar 98,56%, pajak air bawah tanah persentasenya 68,79%, pajak sarang burung walet persentasenya sebesar 22,40%,  pajak  bumi  dan  bangunan persentasenya  79,91%  dan  pajak  bea perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan persentasenya sebesar 81,05%.
Penerimaan Pajak Daerah Tahun
Anggaran  2018,  jika  dipersentasekan mencapai  67,78%  dari  semua  penerimaan pajak yang diterima, pajak hotel persentasenya  sebesar  98,63%,  pajak restoran  jika  dipersentasekan  90,16%, pajak  hiburan  persentasenya  48,22%, pajak reklame jika dipersentasekan 57,50%.  Pada  pajak  penerangan  jalan realisasi  lebih  besar  dibandingkan  dengan anggaran,  jika  dipersentasekan  sebesar 107,09%.  Pada  pajak  pengambilan  bahan galian  golongan  C,  anggarannya  sebesar Rp.500.000.000 tetapi tidak terealisasikan. Pada  pajak  parkir,  realisasi  lebih  besar dibandingkan dengan anggaran, persentasenya  sebesar  102,55%.  Pada pajak  air  bawah  tanah  persentasenya sebesar 70,16%, pajak sarang burung walet persentasenya  26,73%,  pajak  bumi  dan bangunan persentasenya 41,51% dan pajak bae  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan  jika  dipersentasekan  sebesar 105,99%.

## Penerimaan  Retribusi  Daerah  Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018
Dalam rangka mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah, Badan Pendapatan Daearah  Bulukumba  juga  menjadikan penerimaan retribusi daerah sebagai
sumber keuangan  yang diandalkan. Sektor Retribusi  Daerah  meliputi:  Retribusi  Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retubusi adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas jasa  atau  pemberian  izizn  tertentu  yang khusus  disediakan  atau  diberikan  oleh Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan orang  pribadi  atau  badan.  Berikut  ini adalah  penerimaan  Retribusi  Daerah  pada Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA) kabupaten  Bulukumba  Tahun  Anggaran 2016, 2017 dan 2018.
Tabel.2 penerimaan Retribudi Tahun
anggaran 2016 No Jenis Penerimaan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Perse
ntase 1 Hasil Retribusi Daerah 17.059.114.000 11.380.601 .183 66,71

## Sumber : data diolah
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  diketahui bahwa  Penerimaan  Retribusi  Daerah Tahun  Anggaran  2016,  Anggarannya sebesar  Rp.  17.059.114.000,  realisasi sebesar Rp.11.380.601.183 dan jika dipersentasekan sebesar 66,71%.
Tabel  3.  Penerimaan  Retribusi  Daerah Tahun Anggaran 2017
No Jenis Penerima
an
Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp)
Persentase 1 Retribusi Jasa Umum 8.049.982.00 0 4.420.449. 056 54,91 2 Retribusi Jasa Usaha 9.539.816.00 0 5.861.312. 470 61,44 3 Retribusi Perizinan Tertentu 4.605.625.00 0 1.137.061.
000
24,69 Jumlah 22.195.423.0 00 11.418.822. 526 51,45

## Sumber : data diolah
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  diketahui bahwa  Penerimaan  Retribusi  Daerah
Tahun
Anggaran 2017,
jika dipersentasekan  mencapai  51,45%.  Hasil retribusi umum jika dipersentasekan sebesar  54,91%,  pada  retribusi  jasa  usaha sebesar  61,44%  sedangkan  pada  retribusi perizinan  tertentu  persentasenya  sebesar 24,69%.

## Tabel.4    Penerimaan  Retribusi  Tahun Anggaran 2018
No Jenis Penerimaan Anggaran (Rp) Realisas i (Rp) Perse ntase 1 Retribusi Jasa Umum 8.017.170.00 0 4.388.70 3.200 54,74 2 Retribusi Jasa Usaha 10.293.940.0 00 5.671.96 8.113 55,10 3 Retribusi Perizinan Tertentu 6.460.750.00 0 884.672. 000 13,69 Jumlah 24.771.860.0 00 10.945.3 43.313 44,18

## Sumber : data diolah
Berdasarkan  tabel  diatas,  Penerimaan Retribusi  Daerah  Tahun  Anggaran  2018, jika  dipersentasekan  mencapai  44,18%. Retribusi jasa umum persentasenya sebesar  54,74%,  retribusi  jasa  usaha sebesar 55,10%, sedangkan pada penerimaan retribusi perizinan tertentu jika dipersentasekan yaitu sebesar 13,69%.
Pendapatan Asli Daearah Tahun
Anggaran  2016,  2017  dan  2018  pajak daerah dan retribusi daerah Pendapatan  Asli  Daerah  Tahun  Anggaran 2016, 2017 dan 2018. Kita lihat dari tahun ke tahun, pada Tahun Anggarn 2016, total keseluruhan  Pendapatan  Asli  Daerah adalah  sebesar  Rp.128.236.254.047,06.
Pada  Tahun  Anggaran  2017,  mengalami kenaikan yaitu sebesar
Rp.201.080.429.101,32.  Sedangkan  pada tahun  2018,  mengalami  penurunan  yaitu total  keseluruhan  Pendapatan  Asli  Daerah sebesar Rp.31.042.618.932.
Tabel 5. Kontribusi pajak Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  T.A
2016,2017 dan 2018
Tahun Realisasi Penerimaan (Rp) PAD (Rp) Kontribusi 2016 23.655.061.617  128.236.2 54.047,06 5,43% 2017 29.579.398.164  201.080.4 29.101,32 6,80% 2018 31.042.618.932  137.769.0 33.270,07 1,22%

## Sumber : data diolah
Berdasarkan  tabel  diatas,  kita  dapat melihat  kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  dari  tahun  ke tahun.  Pada  tahun  2016,  kontribusi  Pajak Daerah terhadap PAD adalah 5,43%. Pada tahun  2017,  kontribusi  Pajak  Daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah 6,80%.  Sedangkan  pada  tahun  2018, kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerag adalah 1,22%.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh  nampak  peranan  penerimaan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  pada Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA) Kabupaten Bulukumba pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018. Penerimaan pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, terlihat bahwa total dari penerimaan pajak  daerah  jika  dipersentasekan  sebesar 84,40%,  pada  tahun  2017  mengalami kenaikan yaitu jika dipersentasekan sebesar  86,46%  sedangkan  pada  Tahun Anggaran  2018,  mengalami  penurunan, persentasenya sebesar 67,78%. Pada penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016,  2017  dan  2018  secara  persentase mengalami  penurunan  akan  tetapi  jika dilihat  dari  nilai  uang  atau  rupiah mengalami  kenaikan,  yaitu  pada  tahun 2016 realisasi sebesar Rp. 23.655.061.617, pada tahun 2017 naik menjadi Rp.29.579.398.164  dan  pada  tahun  2018 naik lagi menjadi Rp. 31.042.618.932. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui  total  Pendapatan  Asli  Daerah pada  Tahun  Anggaran  2016,  2017  dan 2018 dan juga dapat dilihat seberapa besar kontribusi pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah. Pada Tahun 2016,
total  keseluruhan  Pendapatan  Asli  Daerah adalah  sebesar  Rp.128.236.254.047,  pada tahun  2017,  total  keseluruhan  Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 201.080.429.101  sedangkan  pada  tahun 2018  total  keseluruhan  Pendapatan  Asli Daerah adalah sebesar Rp.
137.769.033.270.  Dari  total  keseluruhan Pendapatan  Asli  Daerah  inilah,  dapat diketahui  seberapa  besar  kontribusi  Pajak Daerah  terhadap  pendapatan  Asli  Daerah. Pada tahun 2016, kontribusi Pajak Daerah terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar  5,43%, pada tahun 2017 sebesar 6,80% sedangkan pada  tahun  2018  kontribusi  Pajak  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah sebesar 1,22%.
Kemudian  pada  Penerimaan  Retribusi Daerah,  dapat  dilihat  penerimaan  yang diterima dari Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran  2016,  2017  dan  2018.  Pada tahun 2016, total penerimaan Pajak Daerah jika dipersentasekan adalah sebesar 66,71%.  Pada  tahun  2017  sebesar  51,45% sedangkan  pada  tahun  2018  total  dari penerimaan  Pajak  Daerah  adalah  sebesar 44,18%.  Jika  dilihat  dari  segi  persentase, penerimaan  Retribusi  Daerah  dari  tahun 2016  sampai  dengan  2018  mengalami penurunan.
Dari  total  keseluruhan  Pendapatan  Asli Daerah,  dapat  dilihat  seberapa  besar kontribusi  Retribusi  Daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2016, kontribusi  Retribusi  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  sebesar 11,27%  dari  total  keseluruhan  Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2016
Rp.128.236.254.047,06 dibagi dengan realisasi  penerimaan  Retribusi  Daerah tahun 2016 Rp. 11.380.601.183.
Kemudian  pada  tahun  2017,  kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah  adalah  sebesar  17,60%  dari  total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017  Rp.  201.080.429.101,32  dibagi dengan  realisasi  penerimaan  Retribusi Daerah  tahun  2017  Rp.  11.418.822.526. sedangkan  pada  tahun  2018,  kontribusi
Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah  adalah  sebesar  12,59%  dari  total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018  Rp.  137.769.033.270,07  dibagi realisasi peneriman Retribusi Daerah tahun 2018 Rp. 10.945.343.313.
Jadi, berdasarkan
Penerimaan Pajak Daerah  dan  Penerimaan  Retribusi  Daerah pada Badan Pendapatan
Daerah (BAPENDA) Bulukumba Tahun Anggaran 2016,  2017  dan  2018  kemudian  total keseluruhan  dari  Pendapatan  Asli  Daerah dari  tahun  2016  sampai  dengan  tahun 2018,  dan  dilihat  dari  seberapa  besar kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,  maka  nampak  bahwa  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  memberikan peranan  yang  cukup  signifikan  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  walaupun  dilihat dari tahun ke tahun masih mengalami naik turun tetapi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya
penerimaan pajak dan retribusi memberikan peranan  yang cukup terhadap peningkatan  pendapatan  asli  daerah  pada Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Bulukumba.

## 5 KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  terhadap  Peranan  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli  Daerah  pada  Badan  Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bulukumba  selama  tiga  tahun  dan  hasil dari penelitian serta pembahasan dari bab- bab  sebelumnya  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerimaan  Pajak  Daerah  dari  tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 secara nilai rupiah mengalami  kenaikan. Akan tetapi,  secara  persentase,  pada  tahun 2016  persentase  sebesar  84,40%,  pada tahun  2017  sebesar  86,46%  sedangkan pada tahun 2018 mengalami  penurunan yaitu persentasenya sebesar 67,78%.
2. Penerimaan Retribusi Daerah dari tahun 2016  sampai  tahun  2018  secara persentase  mengalami  penurunan.  Pada tahun  2016,  persentasenya  sebesar 66,71%,  pada  tahun  2017  sebesar 51,45% serta untuk  tahun 2018 sebesar 44,18%.
3. Kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  pada  tahun 2016 adalah sebesar 5,43%, pada tahun 2017  sebesar  6,80%  dan  pada  tahun
2018 sebesar 1,22%. Sedangkan
Kontribusi  Retribusi  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  pada  tahun 2016  adalah  sebesar  11,27%,  pada tahun  2017  sebesar  17,60%  dan  pada tahun 2018
sebesar 12,59%.
Berdasarkan  total  dari  Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Tahun  Anggaran  2016,  2017  dan  2018 beserta  dengan  kontribusinya  masing- masing terhadap Pendapatan Asli Daerah  maka  kita  dapat  mengetahui bahwa  Penerimaan  Pajak  Daerah  dan
Retribusi  Daerah  memberikan  peranan yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan  kesimpulan,  maka  penulis mengajukan  saran-saran  dengan  harapan dapat memberikan maanfaat serta alternatif pemecahan atau mengatasi masalah  yang  dihadapi  oleh  Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Daerah dan  Penrerimaan  Retribusi  Daerah  karena dengan peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi  Daerah  akan  berpengaruh  pada peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah.
Dengan  meningkatnya  Pendapatan  Asli Daerah,  pemerintah  akan  semakin  mudah membiayai kegiatan-kegiatan dan
keputusan  Daerah  yang  nantinya  akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfredo
Marpen,
2013, Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di Wilayah Sumatera bagian selatan Boediono, B, 2010, Perpajakan Indonesia : Teori Perpajakan, Kebijaksanaan  Perpajakan  dan  Pajak Luar Negeri, Diadit Media, Jakarta Brata  Kusumah,  Deddy,  2001, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah,
Gramedia Jakarta Darwin, Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,
Jakarta:  Salemba  Empat, 2004 Dian Mayasari, 2010, Kontribusi Penerimaan  Pajak  Daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah, Analisis pada
Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Erlina,  Sri  Mulyani,  2007, Metodologi Penelitian Bisnis, USU Press, Medan Evi Apriani, 2012, Pengaruh Penerimaan Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2011 Halim Abdul, 2011, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta Kurniawan, Agus Purwanto, 2004, Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  di Indonesia, Bayu Media, Malang Mardiaso,2005, Perpajakan,  Yogyakarta, 2009
Penulisan Proposal Penelitian dan
Penulisan  Skripsi,  USU  Press,  Medan
Samudra,
Perpajakan Indonesia, Yogyakarta: Andi 2011 Permendagri  Nomor  13  tahun  2006
tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
Siahaan, Marihot  P, 2005, Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta Suanday, Erly, Pengertian Pajak, Jakarta: Salemba Empat Sugiyono, 2006, Statistika Untuk
Penelitian,  Cetakan  Sembilan,  CV. Alfabeta  Bandung  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2000,  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  RI Nomor18  Tahun  1997  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang  Tahun  2007,  Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Kerja Perpajakan di Indonesia, Jakarta, 2007 Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004, Tentang Perimbangan Keuangan
Antara  Pusat  dan  Daerah,  Jakarta,
2004