## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM-SILUHTAN) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DEKONSENTRASI PENYULUHAN PERTANIAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Yohanis Sallolo 1 , Sofjan Aripin 2 , Djoko Raharjo 3

## ABSTRACT
This  study  examines  the  implementation  of  SIM-Siluhtan  in  the  agricultural extension  deconcentration  program  in  North  Kalimantan  province.  The  research was  conducted  in  three  districts,  Bulungan,  Nunukan,  Malinau  using  data  from 2018-  2019  to  describe  and  analyze  SIM-Siluhtan  implementation  policies  in  the implementation  of  the  deconcentration  program  activities,  as  well  as  the  factors that support and hinder the implementation and the effort made in implementing. This  study  uses  a  descriptive  qualitative  method  based  o n  Edward  III’s theory  to describe  and  explore  the  fact  that  the  implementation  of  public  policy  can  be effective,  depending  on  the  four  factors  that  influence  its  success,  namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.
The  results  showed  that  overall  the  stage  of  the  SIM-Siluhtan implementation process with a span of control involving the provincial, district, and subdistrict  /BPP  levels  was  successful  in  achieving  the  performance  target  and prioritizing  the  principles  of  transparency  and  publication  in  the  policy implementation  which  is  intensive  with  support  of  human  resource  capabilities  of the  implementer  in  carrying  out  their  duties  and  authorities  so  that  collaboration and  communication  are  build-out  which  supported  by  the  publication  of  media communication, namely Facebook, WhatsApp, as well as adequate budged support and infrastructure although not maximized due to technical constraints in the field.
Keywords : SIM-Siluhtan Implementation, Communication, Resource, Disposition, Bureaucratic Structure.

## A BSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  implementasi  SIM-Siluhtan  dalam  program  dekonsentrasi penyuluhan  pertanian  di  provinsi  Kalimantan  Utara.    Penelitian  dilakukan  di  tiga kabupaten  yaitu  Bulungan,  Nunukan,  dan  Malinau  menggunakan  data  tahun  2018- 2019  dalam  mendeskripsikan  dan  menganalisis  kebijakan  implementasi  SIM- Siluhtan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dilapangan,  serta  faktor – faktor  yang mendukung  dan  menghambat  dalam  implementasi  dan  juga  usaha-usaha  yang dilakukan  dalam  implementasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif  dengan  berlandaskan  pada  teori  Edward  III  untuk  menggambarkan  dan menggali  kenyataan-kenyataan  yang  terjadi  bahwa  Implementasi  kebijakan  publik dapat  berjalan  efektif,  tergantung  dari  empat  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilannya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan strukur birokrasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  secara  menyeluruh,  tahapan  proses implementasi SIM-Siluhtan dengan rentang kendali yang  melibatkan  level provinsi, kabupaten, dan kecamatan/BPP adalah berhasil mencapai target kinerja dan dengan mengedepankan  prinsip  transparansi  dan  publikasi  dalam  proses  implementasi kebijakan  serta  pendekatan,  koordinasi,  dan  komunikasi  yang  intensif  dengan dukungan  kemampuan  SDM  para  implementor  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya sehingga terbangun kolaborasi dan komunikasi yang ditunjang oleh media komunikasi pendukung yaitu facebook, WhatsApp,  serta dukungan anggaran dan  sarana  prasarana  yang  memadai,  meskipun  belum  maksimal  karena  kendala teknis di lapangan.
1 Universitas Terbuka UPPBJ Tarakan, Indonesia sallolo.y@gmail.com
2 Universitas Terbuka Tangerang Selatan, Indonesia sofjan.y@gmail.com
3 Universitas Terbuka Tangerang Selatan, Indonesia rahardjo@ecampus.ut.ac.id
Kata  Kunci :  Implementasi  SIM-Siluhtan,  Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi, Struktur Birokrasi

## PENDAHULUAN
Implementasi  kebijakan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  dalam  pelaksanaan program  dekonsentrasi  Penyuluhan  Pertanian  (PDPP)  di  lingkup  Kementerian  Pertanian dengan  penerapan  aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Penyuluhan  Pertanian  (SIMPP) dengan aplikasi “SIM - Siluhtan” yang berpedoman pad a Permentan R.I Nomor 16/Permentan/ OT.140/2/2013.  Penggunaan  aplikasi  SIM-Siluhtan  dalam  pelaporan  pelaksanaan  PDPP bertujuan  untuk  meningkatkan  produktivitas  pelaksanaan  program  yang  meliputi  efektifitas dan efisiensi, cepat, mudah, akurat, murah, aman, terpadu dan akuntabel.
SIM-Siluhtan  dirancang  untuk  memberikan  laporan  secara  rinci  tentang  perkembangan sejak  pelaksanaan  kegiatan  dekonsentrasi  berupa  Sekolah  Lapangan  (SL)  dan  Adaptasi Teknologi  Spesifik  Lokalita  (ATSL)    pada  tahun  anggaran  berjalan  setiap  tahunnya  yang dilaksanakan  di  tingkat  Kabupaten  dengan  lokus  pelaksanaan  pada  wilayah  binaan  Balai Penyuluhan  Pertanian  (BPP)  di  tingkat  kecamatan  dalam  mencapai  input  dan  output  kinerja, dengan kolaborasi unsur pelaksana yang terlibat sesuai dengan peran stakeholder.
Pelaksanaan PDPP pada  tahun 2018-2019 di Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di tiga  Kabupaten  dengan  penanggung  jawab  kegiatan  pada  Dinas  yang  mengelola  urusan pertanian  di  Kabupaten  Bulungan,  Kabupaten  Malinau  dan  Kabupaten  Nunukan,  dimana pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui SIM-Siluhtan.
Sebagai  provinsi  termuda,  Provinsi  Kalimantan  Utara  masih  banyak  memiliki  kendala- kendala  dalam  implementasi  aplikasi  SIM-Siluhtan,  antara  lain  :  keterbatasan  jaringan telekomunikasi  2G  dan  3G  yang  belum  menjangkau  seluruh  lokasi  pelaksanaan  kegiatan dekonsentrasi,  ketersediaan  listrik,  alokasi  anggaran  yang  belum  memadai,  manajerial pengelolaan  anggaran,  dukungan  sarana  dan  prasarana,  dan  penggunaan  SIM-Siluhtan  yang tergolong masih awam. Dari sisi dinamika kelompok tani pelaksana PDPP yang belum terukur dengan  baik,  selain  itu  perlunya  peningkatan  kompetensi  Penyuluh  Pertanian  dalam menggunakan  media  Teknologi  Informasi  Komunikasi  (TIK)  sebagai  sarana  administrasi digital.
Pelaksanaan  PDPP  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  pada  tahun-tahun  sebelumya  yang mana  pelaporan  yang  masih  menggunakan  cara  manual  sehingga  dalam  perkembangan realisasi  dan  capaian  program  tidak  dapat  dipantau  dengan  baik  secara  bulanan,  terkait capaian  bulanan,  capaian  keberhasilan  program,  ukuran  keberhasilan  program  yang  belum terukur  secara  spesifik,  kendala-kendala  yang  dihadapi,  permasalahan-permasalahan  yang timbul  di  lapangan,  rentang  kendali  koordinasi dari pihak pelaksana  di tingkat  di  Kabupaten yang  masih  manual  sehingga  membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  sampai  di  tingkat  pusat dan sebaliknya, serta pelaksanaan kegiatan yang belum terencana dengan baik.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  beberapa  indikasi  masalah  yang berkaitan dengan sumber daya, komunikasi, sikap, dan struktur organisasi pengelola PDPP di Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teori model kebijakan  Edwards  III  (1980) bahwa  dalam  proses  implementasi  kebijakan  ada  empat  faktor yang  berpengaruh  dalam  mendorong  dan  menghambat  implementasi  kebijakan,  yaitu  : Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi  dan  Struktur  Birokrasi.  Berdasarkan  latar  belakang permasalahan  di  atas,  beberapa  indikasi  masalah  tersebut,  berkaitan  dengan  faktor-faktor Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Berkaitan  dengan  faktor  k omunikasi,  da lam  implementasinya  masih  ada  para implementor di kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan yang belum memahami aplikasi SIM-Siluhtan. Berkaitan dengan s umber daya, k emampuan para implementor untuk bekerja berbasis  internet  yang  masih  awam  bagi  petugas  admin  ditingkat  BPP  sehingga  merasa  sulit menggunakan aplikasi ini, serta masih ada implementor yang belum memiliki peralatan kerja memadai seperti laptop, handphone berbasis android, serta masih ada kantor BPP yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi 2G dan 3G di tiga kabupaten. Faktor lainnya terkait disposisi yaitu  respon  para  pelaksana  kegiatan  PDPP  terhadap  transformasi  administrasi  manual  ke digital. Selain itu terkait struktur birokrasi, rentang kendali pengelolaan PDPP yang melibatkan stakeholder level provinsi, kabupaten, dan kecamatan/ BPP pelaksana kegiatan di lapangan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis  melaksanakan  penelitian  ini  dengan tujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  implementasi  kebijakan  sistem  informasi SIMSIHULTAN  dalam  program  dekonsentrasi  penyuluhan  pertanian  di  Provinsi  Kalimantan Utara.
Tinjauan Pustaka
Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses  kebijakan.  Menurut  Edwards  III  (1980:1)  bahwa  tanpa  implementasi  yang  efektif keputusan  pembuat  kebijakan  tidak  akan  berhasil  dilaksanakan.  George  C.  Edwards  III berpandangan bahwa  Implementasi  kebijakan  publik  dapat  berjalan  efektif,  tergantung  dari  4 (empat)  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilannya,  yaitu  Komunikasi,  Sumber  Daya, Disposisi, dan Strukur Birokrasi. Keempat faktor implementasi tersebut dipandang krusial oleh setiap  implementor  dalam  menjalankan  kebijakan  publik.  Keempat  faktor  tersebut  saling berinteraksi  satu  sama  lain,  artinya  tidak  adanya  satu  faktor,  maka  tiga  faktor  lainnya  akan terpengaruh dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan publik.

## Komunikasi
Menurut  Agustino    (2008:  157); ” komunikasi  merupakan  salah-satu  variabel  penting yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  publik,  komunikasi  sangat  menentukan keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan  publik ” .  Implementasi  yang efektif  akan  terlaksana,  jika  para  pembuat  keputusan  mengetahui  apa  yang  akan  mereka kerjakan.  Informasi  yang  diketahui  para  pengambil  keputusan  hanya  bisa  didapat  melalui komunikasi  yang  baik. Menurut  Edward  III  dalam  Hayat  (2018:131-132),  menyatakan  bahwa proses  komunikasi  kebijakan  dipengaruhi  tiga  hal  penting,  yaitu  t ransmisi,  kejelasan,  dan konsistensi.
Di  era  teknologi  informasi  kini,  berbagai  jenis  media  aplikasi  komunikasi  berbasis teknologi  android  saat  ini  telah  dikembangkan  oleh  berbagai platform yang  berbasis jaringan  internet  publik,  antara  lain  whatsApp,  facebook,  instagram,  twitter.  Hal  ini  telah banyak  mempercepat  pertukaran  informasi  antar  komunikan  sehingga  turut  berpengaruh pada implementasi kebijakan SIM-Siluhtan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

## Sumber Daya
Faktor  sumber  daya  mempunyai  peranan  penting  dalam  implementasi  kebijakan. Menurut  Edwards  III  (Widodo,  2010:98)  bahwa  sumber  daya  tersebut  meliputi  sumber  daya manusia,  sumber  daya  anggaran,  sumber  daya  peralatan,  dan  sumber  daya  kewenangan. Selanjutnya  dikatakan  bahwa  sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  variabel  yang mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  dalam  kutipan “ probably  the  most essential resources in implementing polict is staff ” . Hayat (2014:33-34), mengungkapkan bahwa kualitas sumber daya aparatur berpengaruh terhadap  kinerja  pelayanan  yang  diberikan,  atas  dasar  kemampuan  dan  kualitas  yang dimilikinya berdampak terhadap kinerja yang dilakukan. Begitu juga dengan aspek kemampuan dan  tanggung  jawab  yang  diemban  oleh  aparatur  pelayanan  harus  sesuai  dengan  kompetensi yang dimilikinya, sehingga implementasi kebijakan berdampak positif terhadap pelayanan yang diberikan. Selanjutnya dikatakan bahwa pelayanan yang baik ditentukan oleh sumber daya yang berkualitas sedangkan kualitas pelayanan akan berdampak secara melembaga, sehingga itulah yang menjadi indikator penilaian bagi masyarakat terhadap penilaian kinerja pelayanan secara objektif dan komprehensif.

## Disposisi
Menurut Edwards III dalam Hayat, (2018:129), disposisi adalah watak dan karakteristik yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti  komitmen,    kejujuran,  sifat  demokratis.  Apabila implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,    maka  implementor  tersebut  dapat  menjalankan kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Ketika implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
Kebijakan  implementasi  SIM-Siluhtan  dalam  pelaksanaan  PDPP  di  wilayah  provinsi Kalimantan Utara yang diterapkan oleh pemerintah dilevel pusat hingga BPP sejak tahun 2017, dan  para  implementor  dituntut  untuk  mampu  mengimplementasikan  kebijakan  ini  dengan target yang ditentukan. Komitmen para implementor memegang peranan yang sangat penting untuk mensukseskan kebijakan ini.

## Struktur Birokrasi
Menurut  Edwards  III  dalam  Widodo,  (2010  :  106),  struktur  birokrasi  sangat  penting karena implementasi bisa jadi masih belum efektif karena ketidak-efisienan dan tidak efektifnya struktur  birokrasi.  Struktur  birokrasi  mencakup  aspek-aspek  seperti  struktur  birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.
SOP  yang  tidak  tersedia  sebagai  sebuah  tuntutan  birokrasi  dapat  menyebabkan  sebuah kendala  dalam  implementasi  kebijakan  tidak  berjalan  dengan  baik.  Edwards  III  dalam  Budi Winarno,  (2005:152)  menjelaskan  bahwa “ SOP  sangat  mungkin  dapat  menjadi  kendala  bagi implementasi  kebijakan  baru  yang  membutuhkan  cara-cara  kerja  baru  atau  tipe-tipe  personil baru  untuk  melaksanakan  kebijakan-kebijakan.  Dengan  begitu,  semakin  besar  kebijakan membutuhkan  perubahan  dalam  cara-cara  yang  lazim  dalam  suatu  organisasi,  semakin  besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi ” .
Selain  SOP,  fragmentasi  merupakan  faktor  yang  menentukan  dalam  struktur  birokrasi. Menurut  Edwards  III  dalam  Budi Winarno,  (2005:155)  “fragmentasi merupakan  penyebaran tanggung  jawab  suatu  kebijakan  kepada  beberapa  badan  yang  berbeda  sehingga  memerlukan koordinasi”.  S elanjutnya  dikatakan  bahwa  Struktur  birokrasi  yang  terfragmentasi  (terpecah- pecah atau tersebar-red) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk intruksi  terdistorsi  sangat  besar.  Semakin  terdistorsi  dalam  pelaksanaan  kebijakan,  semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

## K ERANGKA B ERPIKIR
Dalam  menganalisis  implementasi  SIM-Siluhtan  sebagai  bentuk  implementasi  dari Permentan  Nomor  :  16/Permentan/  OT.140/2/2013  tentang    Pedoman  Sistem  Manajemen Informasi  Penyuluhan  Pertanian  di  lingkungan  Kementan  R.I.  Dalam  pelaksanaan  PDPP  di provinsi  Kaltara,  dimana  dalam  penelitin  ini  difokuskan  pada  empat  aspek  yaitu  komunikasi, sumber daya, disposisi, dan strukur birokrasi sebagaimana dalam gambar  1 berikut ini.

## GAMBAR 1

## Kerangka Berfikir Penelitian
Sumber: Analisis Penulis, 2022

## M ETODE P ENELITIAN
Mengacu  pada  tujuan  penelitian  dalam  mendeskripsikan  kebijakan  implementasi  SIM- Siluhtan  dalam  pelaksanaan  PDPP  di  Provinsi  Kaltara,  persfektif  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yang menggambarkan dan sekaligus menggali kenyataan-kenyataan  yang  belum  terungkap  selama  ini  yang  kemudian  dijelaskan  dan diterapkan sehingga diketahui gambaran yang sebenarnya. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana  implementasi  SIM-Siluhtan  sebagai  media  sistem  informasi  yang  berkolaborasi dengan  para  implementor  di  ditingkat  provinsi  dan  kabupaten  (Nunukan,  Malinau,  dan Bulungan) dalam pelaksanaan program dekonsentrasi, dan faktor apa saja yang menunjang dan menghambat,  serta  untuk  mengetahui  usaha-usaha  yang  dilakukan  dalam  implementasinya yang ditinjau dari aspek proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang di  analisis  berdasarkan  teori  Edwards  III  yaitu  ada  empat  faktor  yang  berpengaruh  terhadap implementasi  kebijakan  bekerja  secara  simultan  dan  berinteraksi  satu-sama  lain  untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan (Budi Winarno, 2008:174).

## I NSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2019. Instrumen yang digunakan  yaitu  mengumpulkan  bahan  penelitian  yang  telah  dipublikasikan  melalui  aplikasi SIM-Siluhtan  tahun  2018  dan  2019,  dan  melakukan  wawancara  secara  tidak  terstruktur  pada saat  peneliti  melakukan  sosialisasi  PDPP  yang  diintegrasikan  dengan  implementasi  aplikasi SIM-Siluhtan di Kabupaten Nunukan, Bulungan, dan Malinau, serta melalui angket penelitian.
Informan  sebagai  sumber  data  dan  informasi  yang  berperan  selaku  implementor  SIM- Siluhtan  pada  penelitian  ini  ditentukan  berdasarkan  peran  keterlibatan  individu  dalam pelaksanaan  PDPP  tahun  2019,  terdiri  dari  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  dan  petugas administrasi pada Satker dekonsentrasi provinsi, Penanggung jawab (PJW) Kegiatan dan PJW Pelaporan, serta Koordinator dan petugas  admin aplikasi SIM-Siluhtan tingkat kabupaten dan BPP.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN

## Kegiatan PDPP di Provinsi Kaltara tahun 2018 – 2019
Program  kegiatan  PDPP  di  Provinsi  Kaltara  pada  tahun  2018 – 2019  dilaksanakan mengacu  pada  indikator  kinerja  sasaran  kegiatan  (IKSK)  dengan  target  yaitu  :  (a)  Jumlah Poktan yang menerapkan system pertanian terpadu, (b) Poktan yang meningkat kapasitasnya, dengan  berpedoman  pada  petunjuk  pelaksanaan  (juklak).  Pelaksanaan  kegiatan  Sekolah Lapangan  (SL)  dan  Adaptasi  Teknologi  Spesifik  Lokalita  (ATSL)  melalui  PDPP  di  Provinsi Kaltara  pada  tahun  2018  dan  2019  dilaksanakan  berdasarkan  pedoman  dan  ketentuan  serta petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh BPPSDMP Kementan RI, dengan pembagian tugas dan  peran  sebagai Satker  Dekonsentrasi  PDPP  Provinsi,  Pelaksana  Kabupaten,  dan  Pelaksana BPP.
Satker  Dekonsentrasi  PDPP  Provinsi  bertanggung  jawab  menyusun  Juknis  Pelaksanaan Kegiatan yang mengacu pada pedoman umum, POK dan ROK; menjabarkan dan distribusikan rencana  pencapaian  indikator  kinerja  PDPP  pada  tingkat  kabupaten/kota/BPP;  melakukan advokasi,  pengawalan  dan  pendampingan  pelaksanaan  kegiatan  PDPP  di  kabupaten/kota; melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  penyelenggaraan  PDPP  di  kabupaten/kota/ kecamatan/BPP.
Pelaksana Kabupaten mengacu kepada Rencana Operasional Kegiatan (ROK), Pedoman Umum dan  Petunjuk  Teknis  sebagai  acuan  kerja  PDPP  di  Kabupaten  /Kota  dan  Kecamatan/BPP;
pemantauan, Pelaporan, Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan PDPP di Kabupaten/Kota/ BPP. Pelaksana BPP bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan PDPP dan anggaran  kinerja;  menyiapkan  CPCL (Calon  Petani  Calon  Lahan)  penerima  manfaat  kegiatan; melaporkan tahapan pelaksanaan pada SIM-Siluhtan (Tabel 1) .

## Tabel 1. BPP Pelaksana PDPP di Provinsi Kaltara Tahun 2018 dan 2019
Kabupatn/Kegiatan BPP Pelaksana Tahun 2018 BPP Pelaksana Tahun 2019 Kabupaten Bulungan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita Tanjung Palas Timur Tanjung Palas Tengah Tanjung Selor Tanjung Palas Tanjung Palas Tengah Tanjung Palas Timur Tanjung Palas Utara Sekolah Lapangan Tanjung Palas Utara Tanjung Palas Tengah Tanjung Selor Tanjung Palas Tanjung Palas Tengah Tanjung Palas Timur Tanjung Palas Utara Sekatak Kabupaten Nunukan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita Nunukan Nunukan Selatan Sebatik Sebatik barat Sebuku Tulin Onsoi Nunukan Sei Menggaris Sebatik barat Nunukan Selatan Sekolah Lapangan Nunukan Selatan Sebatik barat Sebatik Nunukan Nunukan Selatan Sebuku Sei Menggaris Lumbis Sembakung Kabupaten Malinau Sekolah Lapangan Mentarang Malinau Barat
Sumber : Data sekunder, 2019

## Gambar 1 Metode Pelaksanaan Kegiatan SL
Sumber : Pedoman Dekonsentrasi, 2019

## Gambar 2 Metode Pelaksanaan Kegiatan ATSL

## Sumber : Pedoman Dekonsentrasi, 2019

## Deskripsi Objek Penelitian SIM-Siluhtan
SIM-Siluhtan dirancang sebagai sarana pembinaan dan supervisi sesuai jenjang tingkatan kewenangan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  R.I    Nomor  Nomor 16/Permentan/OT.140/2/  2013  tentang  Pedoman  Sistem  Manajemen  Informasi  Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Kementan R.I. Aplikasi ini berfungsi sebagai media administrasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan PDPP yang meliputi efektifitas dan  efisiensi,  cepat,  mudah,  akurat,  murah,  aman,  terpadu  dan  akuntabel  dan  sebagai  subyek dalam evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
Diera  massifnya  kebutuhan  pemanfaatan  TIK,  berbagai  lembaga  berlomba  untuk menciptakan  Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM)  sebagai  pusat  data  dan  informasi,  dari sejumlah aplikasi SIM yang dibuat tidak banyak yang mampu bertahan dalam pemanfaatannya yang  disebabkan  oleh  TIK  berkembang  begitu  cepat  menyesuaikan  dengan  perubahan  dan kebutuhan yang berubah demikian cepat, sehingga bila mana sebuah aplikasi dirancang secara statis maka akan menjadi kendala dalam menyesuaikan dengan arus TIK yang bersifat dinamis. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat O’Brien  (1996)  dalam  Wijayanto  (2003) ,  didalam  penelitian Harsono  (2009:59)  bahwa  di  dalam  sistem  informasi  terdapat  empat  komponen  utama  yaitu Sumber  daya  manusia,  Sumber  daya  perangkat  keras,  Sumber  daya  perangkat  lunak,  Data, sedangkan komponen yang paling utama adalah teknologi komputasi dan teknologi informasi.

## Gambar 3
Halaman Jenis Laporan Kegiatan PDPP pada Aplikasi SIM-Siluhtan

## Sumber : Aplikasi SIM-Siluhtan, 2019
Hasil unggah file laporan oleh para implementor pada setiap tahapan, yang  tampil pada menu  SIM-Siluhtan  dan  diketahui  oleh  seluruh  stakeholder  terkait,  sehingga  progres pelaksanaan kegiatan dilapangan dapat termonitor dengan cermat perkembangan dan capaian pelaksanaan  kegiatan  PDPP  dalam  lingkup  BPP,  Kabupaten,  dan  Provinsi  Kaltara  tahun anggaran  berjalan. File laporan  yang  telah  disediakan  didalam  sistem  sesuai  dengan  nama (provinsi, kabupaten, BPP) dengan jenis file excel yang telah dimodifikasi menurut kebutuhan
data  yang  diperlukan,  selanjutnya  para  implementor  mengunduh file laporan-laporan  dan mengisi  data-data  laporan  secara offline dan  selanjutnya  mengunggah  kembali  file  laporan kedalam sistem database SIM-Siluhtan.

## Jaringan Telekomunikasi
Di era teknologi informasi, berbagai jenis media aplikasi komunikasi berbasis teknologi android  telah  tersedia  antara  lain whatsApp,  facebook yang  mana  dengan  media  ini  telah banyak  mempercepat  pertukaran  informasi  antar  komunikan  sehingga  turut  berpengaruh siknifikan pada percepatan capaian target pelaksanaan PDPP di provinsi Kaltara.
Dalam  (tabel  2)  menunjukkan  Jumlah  Tower  BTS  yang  terdapat  di  Provinsi  Kaltara mencapai 284 titik yang tersebar di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan. Namun masih ada kantor BPP di wilayah kabupaten yang belum terjangkau jaringan internet.

## Tabel 2. Layanan Telekomunikasi di Provinsi Kaltara
Kabupaten/Kota Penyedia layanan telekomunikasi Jmlh Menara BTS Desa Terjangkau Telekomunikasi Nirkabel Malinau Telekomunikasi Indonesia, Tbk PT. Telkomsel PT Simpatindo Multi Media PT. Indosat, Tbk 88 102 Bulungan 70 67 Nunukan 107 223 Tana Tidung 13 20 Tarakan 131 20 Sumber : Data Sekunder diolah, 2019
Implementasi SIM-Siluhtan pada PDPP di Provinsi Kaltara dapat terlaksana dengan baik walaupun belum optimal karena ada beberapa kendala terutama dalam mengakses aplikasi. Hal ini  disebabkan  karena  permasalahan  jaringan  internet,  signal  hilang-timbul/ spot-spot atau terbatas di beberapa BPP dan juga masih ada kendala listrik sebagaimana pada tabel 3.

## Tabel  3. Ketersediaan Signal Internet di Areal Kantor BPP
Kabupaten/BPP Alamat Signal Internet Kabupaten Nunukan Nunukan Jl. Sei Fatimah Nunukan RT.03 Ada Nunukan  Selatan Jl. Dewi Sartika RT 08 Kel. Tanjung Harapan Tidak ada Sei Menggaris JL P. Antasri Desa Tabur Ada Sebuku Jl, Trans Kaltim Sebuku, Desa Pembeliangan Ada Sebatik Jl.Jend. Sudirman RT. 04 Ada Sebatik Barat Jl. Lapio Sebatik Barat Desa Setabu Ada Tulin Onsoi Jl. Mundu, Desa Sanur Ada Lumbis Desa Mansalong Ada Krayan Jl. Korpri, Desa Long Bawang Tidak Ada Sembakun Desa Atap RT. 03 Ada Kabupaten Bulungan Tanjung Selor Jl. Gelatik Pertanian RT 42 RW 15 Kel.Tanjung Selor Hilir Ada Tanjung Palas Utara Jl. Melati, Desa Karang Agung Ada Tanjung Palas Tengah Ds. Salimbatu Ada Tanjung Palas Timur Desa Sajau Hilir Jl. Rice Estate Ada Tanjung Palas Jln. M.Thayib Kel. Tanjung Palas Hilir Tidak Ada Tanjung Palas Barat Kecamatan Tanjung Palas Barat Tidak Ada Sekatak Jl. Raya Poros Kaltim, Desa Sekatak Buji Tidak Ada Kabupaten Malinau Malinau Barat Desa Kuala Lapang Ada
Malinau Utara Jl BBI RT.4 Desa Kaliamok Ada Malinau Kota Jln Teluk Sanggan RT.II Desa Malinau Hulu Ada Mentarang Desa Lidung Kemenci Ada Sumber : Data primer diolah, 2019 I MPLEMENTASI K EBIJAKAN SIM-S ILUHTAN DI P ROVINSI K ALTARA

## Penyusunan Agenda
Tahapan  proses  implementasi  SIM-Siluhtan  diawali  dengan  melakukan  komunikasi  dan koordinasi  yang  intensif  oleh  PPK  dengan  Penanggung  jawab  kegiatan  di  tingkat  kabupaten guna  menyusun  agenda  pertemuan  sosialisasi  dan  sinkronisasi  dalam  rangka  memberikan pelatihan teknis tatakelola input data pada SIM-Siluhtan kepada admin di tingkat BPP, selain itu guna mensosialisasikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan SL dan ATSL.
Dari tahapan sosialisasi yang sudah dilaksanakan dengan baik mulai dari tingkat provinsi, kabupaten  sampai  ke  kecamatan,  dan  hampir  semua  implementor  sudah  mengetahui  dan memahami  tentang  SIM-Siluhtan  yang  diintegrasikan  pada  pelaksanaan  PDPP,  sehingga mereka  bisa  mempersiapkan  dengan  baik  apa  yang  harus  dilakukan  agar  tujuan,  target  dan sasaran kebijakan dapat dicapai. Sebagaimana  pendapat Agustino (2008), bahwa : ”komunikasi merupakan  salah-satu  variabel  penting  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  publik, komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan publik”.
Temuan  menunjukan  implementasi  SIM-Siluhtan  pada  PDPP  di  Provinsi  Kaltara  dapat terlaksana dengan baik walaupun belum optimal karena ada beberapa kendala terutama dalam mengakses  aplikasi.  hal  ini  disebabkan  karena  permasalahan  jaringan  internet,  signal  hilang- timbul,spot internet terbatas di beberapa BPP dan juga masih ada kendala listrik.

## Gambar 4
Solialisasi Program Dekonsentrasi, 2018
Sumber : Data sekunder, 2018
Gambar 5 Solialisasi Program Dekonsentrasi, 2019

## Sumber : Data sekunder, 2019

## Perumusan Kebijakan
Implementasi  kebijakan  SIM-Siluhtan  merupakan  transformasi  kebijakan  dari  proses administrasi  manual  ke  proses  administrasi  berbasis  teknologi  informasi  komunikasi  (TIK), dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  sarana  dan  prasarana,  sumber  daya,  prosedur  dan  proses komunikasi,  perangkat  teknologi  informasi  yang  bekerja  secara  berkolaborasi  untuk menjalankan kebijakan guna terwujudnya tujuan yang akan dicapai sebagaimana.
Berdasarkan  data  penelitian  tahun  2018  (tabel  4),  diketahui  bahwa  proses  tahapan penetapan  CPCL  mebutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  hingga  masa  penetapan  CPCL  yaitu selama  174  hari  kalender,  sedangkan  pada  tahun  2019  (tabel  5)  proses  penetapan  CPCL membutuhkan waktu selama 111 hari kalender.
Melihat  dari  kesiapan  pelaksanaan  ditingkat  kabupaten  yang  bervariasi  sesuai  surat usulan CPCL Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Malinau) yaitu bulan Juni dan Agustus, maka pelaksanaan kegiatan dilapangan masuk dalam periode musim tanam kedua sehingga tahapan pelaporan  pada  SIM-Siluhtan  tidak  dapat  dilakukan  pelaporan  pada  tahapan  evaluasi  hasil capaian indikator kinerja berhubung berakhirnya tahun anggaran pada bulan Desember tahun berjalan.

## Tabel 4. Panduan Pelaksanaan PDPP Tahun 2018
Uraian Buku Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi, 2018 Buku Panduan  Aplikasi Siluhtan.net Keputusan Gubernur Kalimantan Utara, Nomor : K188.44/K.53/2018  tanggal 02 Januari 2018, tentang pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan bendahara pengeluaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun anggaran 2018;
Keputusan  Kepala  DPKP  Provinsi  Kaltara  Nomor  :  16/DPKP-I/APBN-417675/2018  tanggal  08 Januari 2018 tentang pengangkatan PPK;
Keputusan Kepala DPKP Provinsi Kaltara, Nomor : 60/DPKP-VII/APBN-417675/ 2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan penerima biaya operasional penyuluh pertanian; Keputusan Kepala DPKP Provinsi Kaltara, Nomor : 107/DPKP-VII/APBN-417675/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Petugas dan pengelola Administrasi;
Perjanjian  Kinerja  antara  Kepala  DPKP  Provinsi  Kaltara  dengan  Kepala  BPPSDMP  Kementan R.I tanggal 29 November 2018;
Keputusan  Kepala  DPKP  Provinsi  Kaltara,  Nomor:521.12/346/DPKP/APBN417675/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Tim/Petugas Pelaksana Kegiatan dan CPCL; Surat Permintaan Data CPCL dari Satker 417675 Provinsi Kaltara Nomor : 521.12/199/DPKP-VII tanggal 05 Februari 2018 ;
Surat Usulan CPCL Kabupaten Nunukan, Nomor : 296/DPKP-IV2018  tanggal 23 Februari 2018 tentang Tim/Petugas Pelaksana Kegiatan dan CPCL;
Surat  Usulan  CPCL  Kabupaten  Bulungan,  Nomor  :  520/19/Distan-VI/2018    tanggal  22  Maret 2018 tentang Tim/Petugas Pelaksana Kegiatan dan CPCL;
Sumber : Data sekunder, 2018

## Tabel 5. Panduan Pelaksanaan PDPP Tahun 2019
Uraian Buku Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi, 2019 Buku Panduan Aplikasi Siluhtan.net Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Utara,  Nomor  :  K188.44/K.109/2019    tanggal  09  Januari 2019,  tentang  pejabat  Kuasa  Pengguna  Anggaran/  Kuasa  Pengguna  Barang  dan  bendahara pengeluaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun anggaran 2019;
Keputusan  Kepala  DPKP  Provinsi  Kaltara  Nomor  :  64/DPKP-I/PPK-APBN/2019  tanggal  10 Januari 2019 tentang pengangkatan PPK;
Keputusan  Kepala  DPKP  Provinsi  Kaltara,  Nomor  :  156/DPKP-VII/  APBN-417675/  2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Penetapan penerima biaya operasional penyuluh pertanian;
Keputusan  Kepala  DPKP  Provinsi  Kaltara,  Nomor  :  191/DPKP-VII/APBN-417675/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Petugas dan pengelola Administrasi;
Perjanjian Kinerja antara  Kepala  DPKP Provinsi Kaltara dengan Kepala BPPSDMP Kementan R.I tanggal 22 Agustus 2019;
Notulen Rapat CPCL Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Oktober 2018; Keputusan Kepala  DPKP Provinsi Kaltara, Nomor : 222/DPKP/APBN-417675/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Tim/Petugas dan CPCL;
Keputusan  Kepala  DPKP  Kabupaten  Nunukan,  Nomor  :  80  Tahun  2019  tanggal  17  Juni  2019 tentang Tim/Petugas Pelaksana Kegiatan;
Surat  Usulan  CPCL  Kabupaten  Bulungan  Nomor  :  520/283.a/Distan-VI/VI/2019  tanggal  17 Juni 2019;
Surat  Usulan  Perubahan  CPCL  Kabupaten  Malinau  Nomor  :  520/534/  Distan-II  tanggal  06 Agustus 2019.

## Sumber : Data sekunder, 2019
Dari  data  penelitian  menunjukkan  terjadinya  ketidak  efisienan  waktu    pada  level penetapan SK. CPCL yang menyebabkan pelaksanaan program dekonsentrasi dilapangan yang semestinya dilaksanakan menyesuaikan dengan masa waktu musim taman yang terdiri dari dua periode  yaitu  (periode  bulan  Oktober  sampai  bulan  Maret,  dan  periode  bulan  April  sampai september)  serta  iklim,  komoditas  dan  berbagai  aspek  teknis  lainnya.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat Andrew  Dunsire  (1978)  dalam  Wahab  (2008)  yang  mengemukakan  istilah implementation  gap yang  menjelaskan  suatu  keadaan  dimana  dalam  proses  kebijakan  selalu akan  terbuka  kemungkinan  terjadinya  perbedaan  antara  apa  yang  diharapkan  (direncanakan) dengan oleh para pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai.

## Implementasi Kebijakan
Data  penelitian  (tabel  6)  diketahui  para  implementor  telah  memiliki  sarana  dan  prasarana pelaporan  yang  memadai,  meskipun  masih  ada  implementor  yang  menggunakan  peralatan laptop pribadi.
Tabel 6. Perangkat kerja dan Akses Komunikasi Implementor SIM-Siluhtan
Imple-mentor Peralatan Kerja Akses Internet Implementor Kabupaten Bulungan : Admin Kabupaten Komputer PC, Labtop, Handphone Wifi, Pulsa data BPP Tanjung Palas Utara Desktop komputer, Labtop, Handphone Paket data BPP Tanjung Palas Timur Desktop kompute r, Labtop, Handphone Pulsa data BPP Tanjung Palas Labtop, Handphone Pulsa data BPP Tanjung Palas Tengah  Labtop, Handphone Pulsa data BPP Tanjung Selor Labtop, Handphone Pulsa data BPP Sekatak Labtop, Handphone - BPP Tanjung Palas Barat Handphone - Implementor Kabupaten Nunukan : Admin Kabupaten Komputer PC, Labtop, Handphone Wifi, Pulsa data BPP Sebatik Komputer PC, Labtop, Handphone Pulsa data BPP Krayan Desktop komputer Pulsa data BPP Nunukan Komputer PC, Desktop komputer, Handphone Wifi, Pulsa data BPP Nunukan Selatan Labtop, Handphone Pulsa data BPP Sebatik Barat Komputer PC, Labtop, Handphone Pulsa data BPP Sebuku Labtop, Handphone Pulsa data BPP Sembakung Labtop, Handphone Pulsa data
BPP Sei Menggaris Labtop, Handphone Pulsa data BPP Lumbis Komputer PC, Labtop, Handphone Pulsa data BPP Tulin Onsoi Komputer PC, Labtop, Handphone Pulsa data Implementor Kabupaten Malinau Admin Kabupaten Malinau Komputer PC, Labtop, Handphone Wifi, Pulsa data BPP Malinau Kota Desktop komputer, Handphone Pulsa data BPP Malinau Utara Desktop komputer, Handphone Pulsa data BPP Malinau Barat Labtop, Handphone Pulsa data BPP Mentarang Desktop komputer, Handphone Pulsa data

## Sumber : Data primer, 2019
Laporan  akumulasi  realisasi  keuangan  pada  aplikasi  SIM-Siluhtan  menunjukkan  data akumulasi realisasi keuangan bersifat dinamis dalam tahun anggaran berjalan yang dilaporkan secara  bulanan,  dimana  pada  beberapa  periode  pelaporan  dapat  diketahui  tingkat  prestasi capaian realisasi keuangan secara nasional dan Satker  Provinsi Kaltara sempat tercatat masuk dalam peringkat lima besar serapan anggaran pada tahun 2018 dan 2019 secara nasional, dan juga  seluruh  stakeholder  terkait  telah  dapat  melihat  perkembangan  informasi  dan  gambaran perkembangan pelaksanaan PDPP di Provinsi Kaltara.
Dari  aspek  serapan  anggaran  yang  berhubungan  langsung  dengan  capaian  pelaksanaan fisik  kegiatan  di  level  BPP  yang  dibuktikan  dengan  foto  kegiatan  yang  dipublikasikan  melalui media facebook , menunjukkan kinerja serapan anggaran di level pelaksana kegiatan di tingkat BPP  yaitu  berbanding  lurus.  Realisasi  anggaran  pada  aplikasi  SIM-Siluhtan  dapat  termonitor secara transparan dan akuntabel yang didukung dengan kinerja para pelaksana kegiatan PDPP secara  maksimal  dan  dengan  komunikasi  yang  intensif  sehingga  implementasi  SIM-Siluhtan dapat dikatakan berhasil mencapai target IKU yang ditetapkan.
Dalam implementasi kebijakan SIM-Siluhtan di lingkup birokrasi dengan rentang kendali yang panjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan BPP, maka diperlukan batasan kewenangan masing-masing. Hasil penelitian (tabel 5 dan 6), menunjukkan peran pengambilan keputusan disetiap level sudah berjalan dengan baik, meskipun dengan kecepatan respon yang berbeda-beda  terhadap  suatu  keputusan  yang  diterbitkan  pada  setiap  level.  Hal  ini  sejalan dengan pendapat Wilkinson (2004), bahwa sistem informasi merupakan suatu kerangka kerja di  mana  sumber  daya  manusia  (manusia  dan  komputer)  dikoordinasikan  untuk  mengubah masukan  (data)  menjadi  keluaran  (informasi)  guna  mencapai  sasaran-sasaran  perusahaan. Sistem  informasi  dapat  digolongkan  berdasarkan  beberapa  cara,  misalnya  berdasarkan tingkatannya, berdasarkan kegunaannya, berdasarkan prosesnya dan sebagainya.
Data  yang  diperoleh  melalui  kuisioner,  didapatkan  gambaran  yaitu  para  implementor telah  memiliki  sumber  daya  yang  memadai  dengan  memiliki handphone berbasis  aplikasi android sehingga tidak ada kendala dalam berkomunikasi melalui aplikasi WA dan dengan rutin memantau  dan  melaporkan  setiap  perkembangan  dan  informasi  yang  disampaikan  melalui group “Admin BPP se - Kaltara” sehingga dengan adanya grup WA yang turut berperan penting dalam memintas rantai komunikasi dan koordinasi secara intensif.
Gambar 6

## Media Komunikasi WhatsApp
Dalam  rangka  transparansi  kebijakan  publik,  peran  publikasi  kegiatan  melalui  media facebook yang dimiliki oleh BPP, memberikan pengaruh yang positif dalam pelaksanaan PDPP di Provinsi Kaltara yang mana melalui publikasi facebook selain membangkitkan semangat para stakeholder  terkait,  serta  sebagai  media  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  dilapangan.  Hal  ini sejalan dengan pendapat Riant Nugroho (2008), bahwa : model formal proses kebijakan adalah d ari  “gagasan  kebija k an”,  “formalisasi  dan  legalisasi  kebijakan”, “implementasi”,  dan baru kemudian menuju pada kinerja atau mencapai prestasi yang diharapkan yang diperoleh setelah melakukan evaluasi kinerja kebijakan.
Sebagai  media  administrasi  digital,  SIM-Siluhtan  juga  berperan  sebagai  media  evaluasi dan monitoring. Progres capaian realisasi anggaran satker dekonsentrasi Provinsi Kaltara yang dilaporkan pada periode tanggal 13 desember 2018, berhasil mencapai peringkat kedua realisasi serapan anggaran terbesar tingkat nasional (gambar 7), sedangkan pada tahun anggaran 2019 pada periode yang sama per tanggal 30 desember 2019 berhasil mencapai peringkat lima besar serapan anggaran tertinggi nasional (gambar 8).
Gambar 7. Halaman Realisasi Kinerja Anggaran per 26 Desember, 2018
Sumber : Aplikasi SIM_Siluhtan, 2018
Gambar 8. Halaman Realisasi Kinerja Anggaran Per 30 Desember, 2019

## Sumber : Aplikasi SIM_Siluhtan, 2019
Data  hasil  pelaporan  pada  SIM-Siluhtan  tahun  2018  dan  2019  (gambar  7  dan  8), menunjukkan pelaporan kegiatan SL dan ATSL pada tahap persiapan CPCL hingga pelaksanaan kegiatan dilapangan telah terlaporkan dengan baik, meskipun pelaporan capaian akhir kegiatan belum terlaporkan dikarenakan hal teknis pada jadwal pelaksanaan kegiatan di  lapangan. Hal ini  membuktikan  sikap  para  implementor  di  kabupaten  Bulungan  dan  Nunukan  yang  sangat mendukung implementasi SIM-Siluhtan dalam pembangunan pertanian di wilayahnya. Hal ini sejalan  dengan  hasil  kuisioner  yang  menyimpulkan  para  implementor  sudah  melaporkan pelaksanaan kegiatan pada SIM-Siluhtan.
Dengan  adanya  PDPP  melalui  kegiatan  SL  dan  ATSL  yang  diintegrasikan  pada  SIM- Siluhtan, telah banyak memberikan dorongan positif kepada para implementor di tingkat BPP
untuk  mulai  memperbaiki  kinerjanya  serta  pengelolaan  data  dan  informasi  di  level  BPP  yang mulai tertata dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza Handika (2017),  bahwa: “ Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  signifikan  pada variabel  kuantitas  kerja dan  ketepatan  waktu sebelum  dan  sesudah  penerapan  e-Government, sedangkan pada variabel kualitas kerja tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Namun  dengan  metode  pengukuran  menggunakan  Wilk`s  Lambda  di  dapatkan  hasil  bahwa telah  terjadi  perbedaan  yang  signifikan  antara  kinerja  pegawai  sebelum  penerapan  e- Government  dengan  kinerja pegawai  sesudah penerapan e-Government di  BPKAD  Kabupaten Tanggamus ” .

## Kontrol dan Evaluasi Kebijakan
Dari aspek pengoperasian aplikasi SIM-Siluhtan yang telah disosialisasikan kepada para implementor  berdasarkan  hasil  kuisioner,  tergolong  mudah  dalam  penggunaannya  dan mengolah  data  menggunakan  program microsoft  office yang  sudah  dipahami  oleh  para implementor. Dengan model input data secara mamual kedalam file excel tanpa perlu koneksi internet dan setelah pengisian selesai maka file sudah bisa diunggah kedalam aplikasi dengan jaringan  internet.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  DeLone  dan  McLean  (1992),  bahwa “ Keberhasilan  teknologi  informasi  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  :  pribadi  pemakai,  kualitas sistem dan informasi, kegunaan, kepuasan pemakai serta pengaruh organisasi ” . Keberhasilan  suatu  proses  komunikasi  kebijakan  yang  melibatkan  level  pusat,  provinsi, kabupaten,  dan  BPP  merupakan  suatu  rentang  kendali  yang  panjang  yang  mana  pada  setiap tingkatan akan memerlukan evaluasi dan validasi sebagai bentuk pertanggung  jawaban. Guna memintas rantai komunikasi agar setiap informasi-informasi terkini dapat langsung diketahui oleh seluruh level,  maka melalui media group komunikasi WA “A dmin BPP Se- Kaltara” dapat dilakukan  kontrol  dan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  dilapangan  serta  pemantauan  secara terus-menerus  dan  langsung  dibahas  dan  mencari  solusi  bersama  melalui  grup chatt  WA maupun chatt personal  dengan  para  petugas  pada  setiap  perkembangan  tahap  demi  tahap dalam  pelaksanaan  kegiatan  beserta  persoalan  yang  timbul.  Dengan  memadukan  unsur komunikasi melalui grup media WA dan publikasi kegiatan melalui media sosial facebook , juga turut berdampak signifikan pada tercapainya IKU PDPP yang berkualitas dan memberi manfaat secara  langsung  yaitu  meningkatnya  pengetahuan  para  PPL  dan  Kelompok  Tani  dalam melakukan usaha pertanian yang lebih terarah melalui program dekonsentrasi”.
Rentang  organisasi  pelaksana  PDPP  menunjukkan  tingkat  kewenangan  dan  tanggung jawab  secara  berjenjang,  oleh  karena  itu  membutuhkan  koordinasi  yang  berjenjang  pula. Setidaknya dengan rantai birokrasi ini akan berpengaruh pada jumlah waktu yang diperlukan hingga implementasi kebijakan dapat diketahui dan dilaksanakan di level BPP, sehingga terjadi ketidak efisiensi waktu yang dikarenakan oleh rantai birokrasi yang berjenjang sehingga jangka waktu  pelaksanaan  kegiatan  dilapangan  terdistorsi,  selain  itu  kurangnya  personil  PPL,  serta padatnya jadwal dan tugas yang ada.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Edwards  III  dalam  Widodo,  (2010)  yaitu  : “ Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan  kebijakan,  pembagian  tugas  pokok,  fungsi  dan  tidak  harmonisnya  hubungan diantara  organisasi  pelaksana  satu  dengan  yang  lainnya  ikut  pula  menentukan  keberhasilan implementasi  kebijakan ” .  Selanjutnya  dikatakan  dalam  Budi  Winarno  (2005),  bahwa “fr agmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang  berbeda  sehingga  memerlu kan  koordinasi”.  Selanjutnya  di katakan  bahwa  Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar-red) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk intruksi terdistorsi sangat besar.

## Simpulan
Secara  umum  Implementasi  kebijakan  SIM-Siluhtan  di  Provinsi  Kaltara  berhasil mencapai target IKU program dekonsentrasi, meskipun belum optimal karena kendala teknis di lapangan. Proses implementasinya yang melibatkan level provinsi, kabupaten, dan BPP dengan rentang  kendali  yang  panjang,  memerlukan  pendekatan  melalui  sosialisasi,  koordinasi  dan
komunikasi  yang  intensif  dan  didukung  oleh  kemampuan  SDM  personal  para  implementor dalam melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing dalam membangun kolaborasi dan komunikasi  serta  memanfaatkan  media  komunikasi  pendukung  seperti Facebook dan WhatsApp dan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai. Transparansi  dalam  proses  implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  dengan  strategi publikasi melalui media sosial ( facebook ), memberikan pengaruh signifikan dalam pelaksanaan PDPP  dan  berdampak  pada  pelaksanaan  kegiatan  dilapangan  secara  sungguh-sungguh  dan bertanggung  jawab.  Kemudahan  dalam  pengoperasian  aplikasi  ini  yang  memadukan  metode input  data  secara offline dengan Microsoft  Office sangat  sesuai  dengan  karakteristik  wilayah Provinsi Kaltara yang masih mengalami kendala teknis di lapangan.
Rentang  kendali  struktur  birokrasi  yang  panjang  belum  sepenuhnya  didukung  oleh kapasitas  sumber  daya  yang  ada  di  level  provinsi,  kabupaten,  dan  BPP  dengan  karakteristik wilayah  yang  berbeda-beda  serta  daya  jangkau  wilayah  binaan  PPL  dan  kendala  medan  serta keterbatasan  personil  PPL,  dan  juga  jenis  komoditas  sehingga  menimbulkan  ketidak- efisiensienan  yang  berdampak  pada  keterlambatan  pelaksanaan  kegiatan  dan  pelaporan  pada aplikasi  SIM-Siluhtan,  keterlambatan  pencairan  anggaran,  serta  tahapan  evaluasi  yang melampaui batas akhir pertanggung jawaban tahun anggaran.
Dengan  diimplementasikannya  kebijakan  SIM-Siluhtan  di  Provinsi  Kaltara  telah berdampak  pada  perbaikan  kinerja  petugas  PPL  menuju  manajerial  berbasis  digital,  dan  juga terjadi  efisiensi  dan  efektifitas  para  petugas  PPL  dalam  melakukan  pendampingan  Poktan diwilayah  binaannya  sehingga  meningkatkan  semangat  dan  kinerja  para  petani  dalam meningkatkan  produktifitasnya.  Selain  itu,  aplikasi  ini  berperan  sebagai  pemintas  rantai komunikasi dan koordinasi serta pengurai dan pemecah kebuntuan komunikasi dan persoalan yang timbul.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.  (2008). Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung. Alfabeta. DeLone,  W.H  dan  McLean,  E.R.  (1992). Information  System  Success  :  The  Quest  for  the Dependent Variaable. Information System Research. (3:1). Pp. 60-95.
Edwards  III,  George  C.  (1980). Implementing  Public  Policy .  Washington  DC:    Congressional Quarterly Press.
Hayat. (2014). Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik dalam Kerangka Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara .  Civil  Service  : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Volume 8, Nomor 1 Juni, lhm 31-44.
Hayat,  dkk.  (2018). Reformasi  Kebijakan  Publik  Persfektif  Makro  dan  Mikro .  Jakarta  : Prenadamedia Group.
Mamud,  Bustani  Dj.  (1995). Studying  Public  Policy .  Oxford  University  Press.  Toronto,  New York.
Harsono,  Djati.  (2009). Implementasi  Kebijakan  Sistem  Informasi  dan  Manajemen Pertanahan  Nasional  (simtanas)  di  Kantor  Pertanahan  Jepara .  Tesis  Pascasarjana Universitas Diponegoro : UNDIP
M. Fakhri Husein dan Amin Wibowo. (1999). Sistem Informasi Manajemen . Yogyakarta : UPP AMP YPKN.
Handika, R. (2018, 04 Januari). Kinerja Pegawai Sebelum Dan Sesudah Berbasis e-Government (Studi  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  KabupatenTanggamus) . Tugas  Akhir  Program  Magister,  Pascasarjana  magister  Ilmu  Administrasi  Universitas Lampung. Diunduh 01 Juni 2019, dari situs ( http://digilib.unila.ac.id/29693/ ) Kurniadi, Denny. (2015). Pengembangan Sistem Informasi Rencana Kerja Dan Anggaran Pada Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  Berbasis  Web .  Jurnal  Teknologi  Informasi  dan Pendidikan. Vol. 8 (1).
Nugroho, Riant. (2009). Public policy . Jakarta : Elex Media Komputindo.
Robbins, Stephen P. (1996). Perilaku Organisasi . Jakarta : PT. Prehallindo
Rosallinda,  Atikah.  (2017). Analisis  Capaian  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  Sebelum  dan Setelah Penerapan  Aplikasi  E-Mpa Pada Satker  Kementerian Agama Di  Seluruh Provinsi Lampung .  Tesis.  Magister  Ilmu  Akuntansi.  Universitas  Lampung.  Diunduh  01  Juni  2019, dari situs ( http://repository.lppm.unila. ac.id/view/creators/Rosalinda=3A Atikah= 3A=3A.html ) Widodo, Joko. (2010). Analisis Kebijakan Publik . Malang: Bayumedia. Winarno, Wing Wahyu. (2004). Sistem Informasi Manajemen . UPP AMP YPKN. Yogyakarta. Winarno, Budi, (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses . Jakarta: PT Buku Kita.

## Peraturan - Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.07/ 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Peraturan  Menteri  Pertanian  R.I    Nomor  Nomor  16/Permentan/OT.140/2/  2013  tentang Pedoman  Sistem  Manajemen  Informasi  Penyuluhan  Pertanian  di  Lingkungan  Kementan R.I.