Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 4, No. 2, 2023

## EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SUMATERA UTARA (BKAD)
Ahmad Fadil Nouval 1* , Rahmat Daim Harahap 2 , Yenni Samri Julianti Nasution 3
1* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Ahmadnouval2001@gmail.com 1* , rahmaddaimharahap@uinsu.ac.id 2 , yenni.samri@uinsu.ac.id 3

## ABSTRACT
This study aims to determine the Effectiveness of Fixed Asset Accounting Systems and Procedures at the Regional  Finance  and  Asset  Agency  of  North  Sumatra  Province.  The  method  used  in  this  research  is qualitative  with  descriptive  analysis,  with  data  collection  techniques  through  interviews  and documentation. The results of this study are the implementation of the Fixed Asset Accounting System in BKAD is effective and efficient because Fixed Asset Management is well recorded through an application called Si Anak Dara Sumut. This application is very helpful for employees in processing data so that it can present clear information. The implementation of Fixed Asset Accounting Procedures in BKAD has been running effectively. There are a series of computerized processes starting from recording and reporting accounting  for  the  acquisition,  to  maintenance,  rehabilitation,  deletion,  alienation,  change  in classification, and depreciation of assets.
Keiywords: Accounting Procedures, Effectiveness, Fixed Asset, Regional Financial Accounting System

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Efektivitas  Sistem  dan  Prosedur  Akuntansi  Aset  Tetap  pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif,  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Sistem Akuntansi Aset Tetap pada BKAD sudah efektif dan efisien karena Pengelolaan Aset Tetap tercatat dengan baik melalui aplikasi yang bernama Si Anak  Dara  Sumut.  Aplikasi  ini  sangat  membantu  pegawai  dalam  mengolah  data  sehingga  dapat menyajikan  informasi  yang  jelas.  Penerapan  Prosedur  Akuntansi  Aset  Tetap  di  BKAD  telah  berjalan dengan efektif. Terdapat serangkaian proses yang terkomputerisasi mulai dari pencatatan  dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan aset.
Kata Kunci: Aset Tetap, Efektivitas, Prosedur Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN
Perubahan paling  signifikan  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan cakupan kinerja terjadi sebagai hasil dari peralihan dari sistem pemerintahan yang mengubah sistem menjadi lebih otonom bagi daerah adalah esensi dari konsep desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi didefinisikan sebagai pemberian kewenangan oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  urusan  lokal  mereka  sendiri,  yang didasarkan pada keinginan dan harapan masyarakat dalam konteks kesatuan negara Republik Indonesia.
Salah  satu  elemen  penting  dalam  pengelolaan  otonomi  daerah  adalah  manajemen  aset  yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola aset ini, termasuk  manajemen  keuangan  daerah.  Oleh  karena  itu,  setiap  daerah  harus  bertanggung  jawab  atas manajemen keuangan mereka, yang merupakan landasan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai hal ini, pemerintah daerah harus menunjukkan kinerja yang baik, yang tercermin dalam setiap kegiatan yang diharapkan menghasilkan sistem dan prosedur akuntansi aset yang optimal. Ini berlaku untuk semua sektor, baik sektor swasta maupun sektor publik.
Dengan  penerapan  otonomi  daerah  di  Indonesia,  diharapkan  bahwa  pemerintah  daerah  dapat lebih  baik  dalam  mengembangkan  dan  meningkatkan  wilayah  mereka  secara  mandiri,  serta memanfaatkan potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya lokal, termasuk pajak. Pengelolaan pajak adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak sesuai dengan hukum, dan ini digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat yang terkait dengan pemerintahan (Siregar dan Kusmilawaty, 2022).
Pentingnya pengelolaan aset daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel diatur oleh hukum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang  Negara atau Daerah, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Panduan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  yang  pesat,  pemerintah  berusaha  untuk memodernisasi pengelolaan aset daerah dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku memberikan pedoman untuk tugas pokok dan fungsi pengelolaan aset tetap daerah. SAP membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan  berkualitas  tinggi.  Meskipun  SAP  memberikan  pedoman,  pemerintah  daerah  memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Setiap daerah mungkin memiliki kebijakan akuntansi yang berbeda-beda, termasuk pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan aset tetap (R. Anggraini, 2018).
Manajemen aset tetap adalah tugas yang kompleks, terutama karena karakteristik yang berbeda dari  setiap  jenis  aset.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  aset  daerah,  khususnya  aset  tetap,  merupakan tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah harus menjalankan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku, karena ini adalah faktor penting dalam pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel (Harahap, 2022)
Untuk  memudahkan  pengelolaan  aset  daerah,  pelaporan  yang  sebelumnya  dilakukan  secara manual  kini  telah  diubah  menjadi  sistem  komputerisasi  sejak  tahun  2015.  Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah  (BKAD)  menggunakan  aplikasi  Sistem  Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang disediakan oleh provinsi dengan nama Si Anak Dara Sumut. Aplikasi ini bertujuan untuk mengelola aset daerah dengan prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan audibilitas.
Namun, hasil wawancara dengan seorang pegawai BKAD Kota Medan mengungkapkan bahwa masih  ada  kendala  terkait  status  bangunan  yang  belum  jelas  sejak  tahun  2019.  BKAD  masih  belum memiliki gedung tetap sebagai kantor mereka dan selama ini mereka harus menyewa gedung dari dinas daerah.  Pada  tahun  2019-2022,  mereka  menyewa  satu  lantai  di  Gedung  Bank  Sumut  di  Jalan  Imam Bonjol,  dan  pada  tahun  2022  hingga  saat  ini,  mereka  pindah  dan  menyewa  kembali  di  Kantor  Dinas Perhubungan di Jalan Polonia. BKAD Provinsi Sumut berencana membangun gedung mereka sendiri di sebelah Kantor Gubernur, yang diharapkan akan selesai pada tahun 2025. Selain itu, masih ada aset tetap seperti komputer yang perlu dihapuskan  karena rusak berat, serta beberapa perangkat lain  yang belum diganti.  Dalam  situasi  seperti  ini,  penting  untuk  segera  melaksanakan  penghapusan  sesuai  dengan prosedur akuntansi yang berlaku.
Ketika kita berbicara tentang biaya, ini merujuk pada penilaian aset berdasarkan pengorbanan ekonomis  yang  dilakukan  oleh  entitas  untuk  memperoleh  aset  tetap  hingga  saat  aset  tersebut  dapat digunakan  sepenuhnya.  Sedangkan  dalam  konteks  penyusutan,  ini  berarti  bahwa  aset  tetap  akan mengalami pengurangan nilai setiap tahunnya sesuai dengan masa manfaat yang telah ditentukan.telah ditentukan (Salahudin, 2020).
Oleh  karena  itu,  diharapkan  agar  pegawai  BKAD  Provinsi  Sumatera  Utara  terus  berusaha memperbaiki dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola Pengelolaan aset atau barang yang  dimiliki  oleh  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  di  Provinsi  Sumatera  Utara  bukan  hanya  akan menghasilkan tata kelola aset yang optimal, tetapi juga akan merangsang pemanfaatan potensi aset guna meningkatkan efektivitas kerja (Fadli, 2021).
Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Untuk mengetahui bagaimana penerapan  prosedur  akuntansi  aset  tetap  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Provinsi  Sumatera Utara,  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  sistem  dan  prosedur  akuntansi  aset  tetap  pada  Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk mengambil studi tentang, “Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Badan Keuangan Dan Aset Daerah Sumatera Utara (BKAD)”

## KAJIAN LITERATUR

## Efektivitas
Efektivitas  merujuk  pada  hubungan  antara  hasil  yang  dicapai  dan  tujuan  yang  ditetapkan,  atau dapat digambarkan Sebagai metrik untuk menilai sejauh mana hasil, kebijakan, dan prosedur dalam suatu organisasi  telah  tercapai.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  menilai  tingkat  kesuksesan  operasi  dalam perusahaan,  sehingga  suatu  kegiatan  dianggap  berhasil  jika  memberikan  dampak  yang  penting  dalam penyediaan  pelayanan  publik  yang  baik.  Efektivitas  digunakan  sebagai  indikator  untuk  menilai  apakah suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya. Jika Ketika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  organisasi  tersebut  beroperasi  dengan  efektif.  Indikator  efektivitas mencerminkan hasil dan dampak yang dihasilkan oleh program dalam mencapai tujuan program tersebut. Semakin  besar  kontribusi  output  program  terhadap  pencapaian  tujuan  atau  target  yang  telah  ditetapkan, semakin efisien proses kerja tersebut. dalam sebuah unit organisasi (Agusti dan Mahmuda, 2021).
Efektivitas  adalah ukuran sejauh mana sebuah proses  atau unit mencapai  tujuan atau hasil yang diinginkan.  Semakin  tinggi  tingkat  pencapaian  sasaran  atau  tujuan  dari  proses  tersebut,  maka  semakin meningkat juga semakin efektif dianggap proses tersebut. Efektivitas bisa diukur melalui hubungan antara hasil  yang  dihasilkan  oleh  suatu  entitas  dengan  tujuan  Hal  yang  harus  ia  mencapai.  Semakin  besar sumbangan  hasil  terhadap  pencapaian  tujuan  tersebut,  semakin  signifikan  maka  semakin  efektif  unit tersebut dianggap. Efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana pekerjaan dilakukan dengan baik Dan sejauh  mana  seseorang  dapat  menciptakan  hasil  yang  sesuai  dengan  ekspektasi.  Efisiensi  sistem bergantung  pada  partisipasinya  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  kualitas  informasi  akuntansi, penilaian  kinerja,  dan  juga  kontrol  internal  yang  memfasilitasi  transaksi  perusahaan.  Implementasi pengendalian  ini  melibatkan  penggunaan  akuntansi  pertanggungjawaban,  yang  melibatkan pengelompokan  tanggung  jawab  dan  pengukuran  dengan  jelas  hubungan  antara  berbagai  bagian  dalam perusahaan, serta pertanggungjawaban yang rinci untuk setiap tingkatan (Kemuning, 2018) .

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terdiri  atas  serangkaian  tindakan  yang  diawali  dengan pendataan  dan  pencatatan,  pengelompokan,  hingga  ringkasan  transaksi  atau  peristiwa  keuangan,  serta pelaporan  keuangan  untuk  pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3). Hal  ini  dapat  dilakukan  baik  secara  manual  maupun  dengan  menggunakan  aplikasi  komputer.  Sesuai dengan  ketentuan  tersebut,  dalam  Laporan  Keuangan  daerah  yang  diatur  oleh  Permendagri  Nomor  13 Tahun  2006,  terdapat  beberapa  komponen,  termasuk  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian integral dari akuntansi secara keseluruhan, dan oleh karena itu, dalam akuntansi keuangan daerah, terdapat langkah-langkah seperti identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan
yang  terjadi  di  pemerintah  daerah.  Terdapat  berbagai  sistem  pencatatan  yang  dapat  digunakan  dalam konteks ini. Secara keseluruhan, sistem akuntansi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat prosedur akuntansi, yaitu Single Entry, Double Entry, dan Triple Entry. (Br Purba dan Mendina Amrul, 2018).
“Sistem akuntansi keuangan pada dasarnya adalah sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran,  dan  pelaporan  data  keuangan  suatu  entitas,”  demikian pernyataan  Badan  Akuntansi  Keuangan  Negara  (BAKUN)  Kementerian  Keuangan  RI.  Intinya  adalah menciptakan data moneter yang dapat dijadikan alasan dinamisasi oleh individu-individu yang terlibat erat (Erni, 2018).

## Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Asset/ Barang Milik Negara
Pengelolaan  aset  atau  barang  yang  dimiliki  oleh  negara  atau  daerah  mengikuti  ketentuan  yang tercantum dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007, khususnya pasal 4. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: fungsionalitas, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Prinsip-prinsip ini mencakup sejumlah kegiatan, seperti:
1) Perencanaan kebutuhan dan anggaran.
2) Proses pengadaan.
3) Penerimaan, penyimpanan, dan distribusi barang.
4) Penggunaan barang.
5) Administrasi dan pencatatan.
6) Pemanfaatan barang.
7) Upaya pengamanan dan pemeliharaan.
8) Penilaian nilai barang.
9) Penghapusan barang.
10) Pemindahan kepemilikan.
11) Pengawasan dan pengendalian.
12) Pengaturan pembiayaan. 13) Penanganan tuntutan ganti rugi (Kemuning, 2018).

## Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  merupakan  komponen  organisasi  yang  membantu  dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dengan cara melaporkan hasilnya. Kebijakan dan prosedur sistem akuntansi keuangan daerah, aspek sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi semuanya termasuk dalam ruang lingkupnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kerangka pembukuan moneter lokal bekerja secara produktif, maka hasilnya akan berupa laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Kerangka pembukuan moneter provinsi pada dasarnya mempengaruhi sifat laporan moneter. Pada akhirnya, dengan asumsi bahwa kerangka moneter teritorial dijalankan dengan baik, laporan moneter selanjutnya akan lebih baik. Pengukuran, pencatatan, dan  sistem akuntansi  keuangan daerah mempunyai keterkaitan yang erat, klasifikasi,  dan  pelaporan  akuntansi  yang  bertujuan  untuk  mempertanggungjawabkan  penggunaan anggaran  pendapatan  belanja  daerah  (APBD)  dalam  periode  tertentu.  Jika  sistem  akuntansi  keuangan daerah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hasil laporan keuangan akan menjadi lebih baik dan memiliki kualitas yang tinggi (Defitri, 2018).

## Prosedur-prosedur Akutansi
1) Prosedur-prosedur Akuntansi
a)  Teknik  pembukuan  gaji  adalah  serangkaian  langkah  yang  dilakukan  baik  secara  fisik  maupun dengan  bantuan  PC,  mulai  dari  pencatatan,  penjumlahan,  hingga  pengungkapan  keuangan  yang berkaitan  dengan  pertukaran  dan  penyimpanan  gaji.  Tujuan  dari  prosedur  ini  adalah  untuk melaporkan penggunaan anggaran dalam APBD dengan tepat.
b)  Prosedur  akuntansi  belanja  merupakan  serangkaian  langkah  baik  yang  dilakukan  secara  manual maupun  dengan  bantuan  komputer,  dimulai  dari  pencatatan  transaksi  dan  pengikhtisarannya hingga  pelaporan  keuangan  yang  berkaitan  dengan  belanja  dalam  rangka  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Proses akuntansi belanja di SKPD melibatkan prosedur dengan UP/GU, TU, dan Ls.
c)   Prosedur akuntansi aset adalah serangkaian langkah baik yang dilakukan secara manual maupun dengan bantuan komputer, diawali dengan pencatatan akuntansi dan laporan mengenai perolehan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi aset, dan pengurangan aset SKPD. Terdapat tata cara aset tetap dan aset lainnya dalam proses akuntansi aset SKPD. Proses akuntansi aset tetap adalah langkah- langkah  yang  harus  diikuti  untuk  mencatat  dan  melaporkan  belanja  modal  sebagai  aset  tetap  di neraca.  Sedangkan  prosedur  akuntansi  aset  lainnya  adalah  langkah-langkah  yang  harus  diambil untuk mencatat dan melaporkan transaksi yang terkait dengan penambahan atau pengurangan aset lainnya secara konsisten di neraca.
d)   Prosedur  akuntansi  non  kas  mengacu  pada  transaksi  yang  memiliki  nilai  ekonomi  tetapi  tidak melibatkan uang tunai. Transaksi non kas bisa terjadi sebagai hasil dari transaksi kas, namun tidak melibatkan uang tunai dalam prosesnya (Dwitayanti dan Zahara, 2019)

## Prosedur Akuntansi Aset Tetap
Aset tetap merupakan jenis sumber daya yang tidak akan mudah diubah menjadi uang tunai selama keberadaan fungsional suatu bisnis. Klasifikasi sumber daya modal ini mencakup bangunan, peralatan, dan tanah atau properti aktual yang digunakan dalam kegiatan bisnis, namun tidak diharapkan atau diantisipasi. akan  segera  dikonversi  menjadi  uang  dalam  rangka  menjalankan  bisnis.  Ini  adalah  keadaan  yang  biasa terjadi dalam bisnis (T. Anggraini dan Syafina, 2022).
Sumber daya akan menjadi aset yang dibatasi oleh suatu substansi karena kejadian di masa lalu, dan dari sumber daya tersebut diyakini keuntungan finansial akan mengalir ke elemen tersebut di kemudian hari.  Hal  ini  mengacu  pada  aset  yang  dimiliki  oleh  organisasi  dan  seharusnya  memberikan  keuntungan finansial  mulai  sekarang  (Future  Monetary  Advantage).  Kemampuan  aset  untuk  memberi  manfaat  bagi bisnis di masa depan adalah kualitas utamanya. Sumber daya tetap merupakan sumber daya yang penting bagi  suatu  organisasi  yang  mempunyai  struktur  aktual,  diperoleh  dengan  tekad  untuk  digunakan  dalam tugas  bisnis  organisasi,  tidak  tersedia  untuk  dibeli,  dan  dapat  memberikan  keuntungan  finansial  dalam jangka panjang. Aktiva tetap juga menjadi subjek dari proses depresiasi atau penyusutan (Yusuf, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menghimpun,  menganalisis,  dan  memahami  secara mendalam. data kualitatif atau data deskriftif yang dihasilkan dari  interaksi manusia, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pengalaman manusia, pandangan, persepsi dan makna yang terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Alamat Jalan Imam Bonjol No. 61, Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Maret hingga bulan Mei 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Organisasi  ini  dipimpin  oleh  seorang  Ketua  Organisasi  yang  bertanggung  jawab  merencanakan strategi  khusus  yang  berkaitan  dengan  para  eksekutif  Moneter  dan  Sumber  Daya  Provinsi.  Kewajiban Pimpinan  Organisasi  meliputi  pelaksanaan  pengarahan,  koordinasi,  pengawasan,  penilaian  dan pengendalian  Badan  Moneter  dan  Sumber  Daya  Provinsi.  Selain  itu,  Kepala  Badan  membantu penyelenggaraan  Pemerintahan  dan  menjabat  sebagai  Bendahara  Umum  Daerah  (BUD)  dan  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
Untuk  menyelesaikan  kewajibannya  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  Organisasi  ini  melakukan berbagai kemampuan, khususnya:
1) Mengkoordinasikan,  memfasilitasi,  memantau,  mengevaluasi,  dan  mengendalikan  pelaksanaan kebijakan  Kepala  Daerah  mengenai  pengelolaan  uang  dan  kekayaan  daerah,  anggaran,  dan perbendaharaan.
2) Mengendalikan pengolahan data dalam rangka menyempurnakan dan mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan standar pengelolaan aset.
3) Mengarahkan dan melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah.
4) Memberikan bantuan pengelolaan aset dan keuangan daerah
5) Menyelesaikan  berbagai  tugas  yang  diberikan  oleh  perwakilan  Pemimpin,  sesuai  dengan kewajiban dan elemen Organisasi ini.
Untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsi  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  Kepala  Badan  memiliki  tanggung jawab yang meliputi:
1) Kepala Daerah menggunakan peraturan tersebut sebagai landasan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2) Mempersiapkan  dan  memutuskan  proyek  kerja  dan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  Dewan Moneter dan Sumber Daya Lokal, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai bantuan dalam melakukan usaha.
3) Menetapkan aturan dan kebijakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4) Merencanakan dan menyetujui Catatan Pelaksanaan Rencana Belanja (DPA) untuk Satuan Kerja Kewilayahan (SKPD) dan Berita Acara Pelaksanaan Perolehan (DPPA) untuk SKPD.
5) Mengawasi pelaksanaan APBD.
6) Menumbuhkan pedoman khusus untuk melaksanakan kerangka penerimaan dan pembayaran uang provinsi.
7) Menyusun Surat Permintaan Pembangunan (SPD) yang dihubungkan dengan dana daerah.
8) Mengelola pinjaman dan menyediakan pinjaman atas nama pemerintah daerah.
9) Mengembangkan kerangka pembukuan dan perincian moneter provinsi.
10) Menyajikan data moneter teritorial secara lugas dan tepat.
11) Menetapkan peraturan dan  kebijakan mengenai cara pengelolaan dan pembuangan barang  milik daerah.
12) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan di bidang Moneter dan Sumber Daya Provinsi kepada para pelaksana dengan satuan kerja terkait untuk menjamin pelaksanaannya terfokus, terpadu dan mantap.
13) Kegiatan pada Badan hendaknya direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
14) Mengevaluasi  tingkat  pencapaian  kinerja  dengan  membandingkan  hasil  kerja  Badan  oleh Sekretariat dan Bagian terhadap sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
15) Mengatur  Sekretaris,  Kepala  Divisi,  dan  seluruh  staf  dalam  menjalankan  kewajibannya,  baik sebagai kegiatan preventif maupun restoratif untuk mencegah kesalahan dan penyimpangan dalam menyelesaikan kewajibannya.
16) Menyusun  dan  mengedarkan  pelaksanaan  tugas-tugas  yang  berhubungan  dengan  Organisasi kepada  Sekretaris  dan  Kepala  Bagian  sesuai  dengan  tugas  dan  kemampuannya  masing-masing, sehingga  pelaksanaan  tugas  dapat  berjalan  dengan  lancar,  aktual,  dan  sesuai  jadwal  yang  telah ditetapkan.
17) Untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan instruksi kerja lisan dan tertulis kepada bawahan berdasarkan bidang tanggung jawabnya.
18) Kesiapan  yang  matang  dalam  organisasi  moneter,  staf,  pengaturan,  perangkat  keras  dan pengendalian organisasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman, sehingga pelaksanaan usaha berjalan produktif dan sungguh-sungguh.
19) Secara lisan dan tertulis memberikan usulan kepada Gubernur untuk menyelesaikan permasalahan dengan  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam pengambilan keputusan.
20) Menyelesaikan  kewajiban  kewenangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  bidang  Pengurus  dan Sumber Daya Moneter Daerah, Pejabat Penatausahaan Moneter Wilayah, dan Pendanaan Umum Provinsi yang ditunjuk oleh wakil Pimpinan.
Pejabat  perolehan  adalah  orang  perseorangan  yang  didelegasikan  oleh  klien  tenaga  kerja  dan produk untuk menyelesaikan cara paling umum dalam memilih pemasok tenaga kerja dan produk dengan perjanjian senilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Barang dagangan mencakup struktur dan penggambaran yang berbeda, termasuk komponen yang belum dimurnikan, produk setengah jadi, barang dagangan jadi, dan perangkat keras, yang penentuannya tidak ditentukan oleh klien atas tenaga kerja  dan  produk.  Administrasi  kontrak  mengacu  pada  administrasi  untuk  melakukan  pekerjaan
pengembangan atau kegiatan nyata lainnya, yang mencakup pengaturan khusus yang masih di udara oleh klien atas tenaga kerja dan produk, serta siklus dan pelaksanaan yang dikelola oleh klien atas tenaga kerja dan produk (Susanto, 2019).

## Efektivitas  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Aset  Tetap  Pada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Prov. Sumut
Dalam upaya untuk menyederhanakan manajemen aset tetap, proses pelaporan yang sebelumnya manual telah ditingkatkan menjadi sistem yang terkomputerisasi sejak tahun 2015. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara telah mengadopsi sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh provinsi, yang dikenal sebagai "Si Anak Dara Sumut," sebagai alat bantu. Aplikasi ini juga digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai peraturan terkait pengelolaan aset tetap yang berfokus pada keakuratan, efisiensi, dan akuntabilitas.
Bagaimana Penerapan Sistem Aset Tetap yang selama ini telah Dilakukan oleh lembaga keuangan dan manajemen aset di wilayah Sumatera Utara.? Hasil wawancara penulis kepada pihak BKAD Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Ayu Bagian Aset:
“Pengelolaan  Aset Tetap khususnya di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. tahun ke tahunnya bisa dilihat dari opini yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meraih predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) sejak tahun 2015 hingga 2023. Prestasi ini dapat dicapai berkat adopsi aplikasi "Si Anak Dara Sumut" yang telah digunakan sejak tahun 2015., aplikasi tersebut sangat membantu SKPD dalam menyajikan laporan asset tetap secara actual dan akuntabel sehingga proses pencatatan dan pelaporan asset dapat berjalan dengan baik setiap tahunnya dan didukung  juga  dengan  sistem  pengendalian  internal  dan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dibidang nya”.(Ayu, 2023)
Bagaimana  kelemahan  pencatatan  aset  saat  masih  menggunakan  aset  manual? Hasil  wawancara penulis kepada pihak BKAD Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Ayu Bagian Aset:
Kelemahan dari pencatatan aset saat masih menggunakan aset manual adalah keberadaan aset yang sering  tidak  ditemukan  karena  dibawa  pulang  oleh  ASN  namun  tidak  dikembalikan  dan  pelabelan  aset yang masih manual cenderung sulit dan tidak efektif.(Ayu, 2023)
Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui Pemprovsu menciptakan aplikasi ("Sistem  Informasi Penatausahaan, Keamanan, dan Pemeliharaan Aset," atau yang dikenal sebagai "Si Anak Dara," Sumut) dengan nama lain SIMBADA ONLINE menyediakan dan mengatur informasi aset mengenai;
1) Properti tanah
2) Peralatan dan permesinan
3) Bangunan dan struktur
4) Jaringan jalan, irigasi, dan infrastruktur
5) Aset tetap lainnya 6) Aset non-fisik Aplikasi  “Perawan  Sumatera  Utara”  (Kerangka  Data  Organisasi,  Keamanan  dan  Pemeliharaan Sumber Daya Sumut) adalah sebuah aplikasi yang mengintegrasikan data aset dengan data kepegawaian, termasuk aplikasi SKP online. Sistem ini juga menghadirkan layanan notifikasi terkait. informasi pemakai serta  riwayat  pengunaan  aset  yang  sudah  tervalidasi  menggunakan  QR  foto  dan  label  QR  qode  serta lengkap  dengan  informasi  mengenai  posisi  aset  dan  masa  pemeliharaan  yang  bisa  dilihat  dalam  bentuk google maps.
Adapun  sistem  akuntansi  asset  tetapdigunakan  pada  Organisasi  Moneter  dan  Sumber  Daya Teritorial Sumatera Utara, strategi pembukuan sesuai PSAP Nomor 07 tentang Pembukuan Sumber Daya Tetap, yang mengarahkan keadaan dalam mempersepsi suatu sumber daya sebagai berikut:
a) Dapat digunakan lebih dari satu tahun.
b) Biaya sumber daya dapat diperkirakan dengan andal.
c) Tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal perusahaan.
d) Diperoleh atau dibuat dengan maksud untuk dimanfaatkan.
Penegasan norma ini berlaku untuk semua unit administrasi yang menyajikan ringkasan fiskal yang bermanfaat  secara  luas,  dan  memberikan  arahan  tentang  bagaimana  sumber  daya  tetap  harus  dipahami, dihargai,  diperkenalkan,  dan  diungkapkan  dalam  laporan  anggaran,  kecuali  jika  ada  pernyataan  Standar Akuntansi Pemerintah lain yang mewajibkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

## Efektivitas Penerapan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumut
Dalam rangka mempermudah penerapan prosedur aset yang sebelumnya masih menggunakan cara manual, dan sekarang sudah terbantu dengan adanya aplikasi yang diciptakan sejak tahun 2015 lalu, adapun penerapan  Sistem  pembukuan  Sumber  Daya  pada  Badan  Moneter  dan  Sumber  Daya  Provinsi  Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai dengan pengaturan yang tertuang dalam Pedoman Wilayah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelola Barang Milik Daerah.
Bagaimana  penerapan  prosedur  akuntansi  aset  tetap  di  BKAD  Provinsi  Sumatera  Utara?  Hasil wawancara penulis kepada pihak BKAD Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Ayu Bagian Aset:
“Siklus  pengelolaan  aset  tetap  meliputi:  Badan  Pelayanan  Aset  Daerah  mempunyai  tugas menyelenggarakan  segala  aspek  perencanaan  kebutuhan  dan  pengalokasian  anggaran,  pengadaan, penggunaan,  pemanfaatan,  upaya  pengamanan  dan  pemeliharaan,  pengkajian,  pemindahtanganan, penghapusan,  penatausahaan,  pembinaan,  pengawasan,  pengendalian,  dan  pengelolaan  barang  milik daerah. , antara lain rumah daerah, ganti rugi kerugian, pemilihan saksi, dan penyelesaian sengketa barang milik daerah. (BLAD).”.(Ayu, 2023)
Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BKAD untuk meminimalisir kesalahan dalam mengelola aset tetap? Hasil wawancara penulis kepada pihak BKAD Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Ayu Bagian Aset:
“Banyak  upaya  yang  dilakukan  untuk  meminimalisir  kesalahan  dalam  pengelolaan  Salah  satu aspek  yang  berkaitan  dengan  aset  tetap  di  daerah  adalah  penerapan  manajemen  pengelolaan  aset  tetap. Konsep manajemen aset ini dijelaskan dalam Undang-undang Tidak Resmi Nomor 28 Tahun 2020 yang merupakan  koreksi atas Undang-undang Tidak Resmi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Provinsi.”.(Ayu, 2023)
Adakah  hambatan  dalam  melaksanakan  prosedur  di  BKAD  Provinsi  Sumut?  Hasil  wawancara penulis kepada pihak BKAD Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Ayu Bagian Aset:
Hambatan  yang  terkait  dalam  pengelolaan  aset  tetap  di  BKAD  Provinsi  Sumut  yaitu: Penatausahaan aset tidak dilakukan dengan baik, Penggunaan teknologi yang kurang efisien, Kurangnya pemeliharaan rutin terhadap aset, Regulasi yang berubah, Pengawasan dan tanggung jawab yang kurang, Kebijakan prosedur yang kurang baik”.(Ayu, 2023)
Dokumen Sumber adalah semua dokumen penting yang dihasilkan selama proses pengelolaan aset atau  dokumen  yang  menjadi  dasar  untuk  setiap  langkah  atau  tahapan  dalam  proses  tersebut.  Dokumen Sumber ini sangat penting karena mereka berfungsi sebagai bukti dalam seluruh proses pengelolaan serta dalam  penyusunan  laporan  keuangan  yang  memengaruhi  total  kuantitas  dan  nilai  aset  di  suatu  wilayah. Daftar  catatan  sumber  yang  dijadikan  acuan  untuk  menjamin  puncak  dalam  ujian  ini  dapat  dilihat  pada Pedoman Pendeta Urusan Rumah Tangga Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Pengurus Harta.

## Penerapan Sistem Akuntansi Aset Tetap
Sistem  pengelolaan  aset  di  BKAD  Provinsi  Sumut  menggunakan  aplikasi  SI  ANAK  DARA SUMUT  merupakan  Sistem  Informasi  Pengamanan,  Pemeliharaan  dan  penatausahaan  Barang  Milik Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara,  didalamnya  tersistem  dan  diatur  mengenai  informasi  aset  yang  dapat diakses Dengan menggunakan opsi yang tersedia dalam aplikasi tersebut.

## Penerapan Prosedur Akuntansi Aset Tetap
Pengelolaan Aset Tetap Di BKAD Provinsi Sumut sudah cukup baik dengan mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Pemprov dari tahun 2015 sampai 2023 dalam menyajikan laporan Aset tetap secara actual dan akuntabel sehingga proses pencatatan dan pelaporan aset dapat berjalan dengan baik setiap tahunnya dan didukung juga dengan Sistem Pengendalian Internal dan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya.
Penggunaan Barang Milik Daerah di BKAD Provinsi Sumut diatur dalam pasal 18 tentang Barang Milik  Daerah  yang  mencakup  rencana  kebutuhan  BMD  disusun  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan yang diperlukan  untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, perencanaan juga memperhitungkan ketersediaan barang milik daerah yang sudah ada, yang dipegang oleh  pengelola  barang  atau  yang  digunakan  oleh  OPD.  Pentingnya  aspek  ketersediaan  ini  adalah  agar
rencana  tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  sebenarnya  dari  OPD,  dan  ini  menjadi  dasar  untuk pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang efektif. kebutuhan BMD.

## Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap
Sistem aset tetap sangat penting bagi keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara karena sistem aset tetap ini sendiri merupakan salah satu alat penting untuk mempermudah dalam pengelolaan aset di BKAD Sumut dan mempercepat laju perekonomian pada Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya dipergunakan dalam  menjalankan  operasional  kinerja  untuk  tata  kelola  BKAD  Prov.  Sumatera  Utara  dengan menggunakan sistem aplikasi. Sangat membantu dalam menyajikan laporan aset tetap dan juga didukung dengan sistem pengendalian internal dan pegawai yang ahli dan kompeten dibidangnya.

## KESIMPULAN
kesimpulan  yang  dapat  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah:  Penerapan  sistem  akuntansi  aset  di BKAD Provinsi Sumatera Utara cukup efektif, terbukti dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian dari  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  didukung  dengan  inovasi  aplikasi  SI  ANAK  DARA yangmemudahkan  BKAD  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam  mengatur  dan  memberikan  laporan  aset  yang berguna. Sesuai dengan Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 71 Tahun 2010 tentang Norma Pembukuan Pemerintah, sumber daya tetap adalah barang-barang nyata yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan ingin dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan atau digunakan oleh seluruh rakyat.
Penerapan  Prosedur  di  BKAD  terdiri  dari  siklus  pengelolaan  aktiva  tetap,  yang  meliputi: penyusunan  kebutuhan  dan  rencana  pengeluaran  peruntukan,  perolehan,  penggunaan,  pemakaian, pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian,  perpindahan  kepemilikan,  pemusnahan,  penghapusan, pencatatan, perbaikan, pengawasan, pengendalian dan penataan sumber daya lokal, yang bersifat diawasi oleh BKAD, termasuk berbagai macam harta kewilayahan seperti struktur pemerintahan, angsuran balas jasa,  saksi,  dan  pengurusan  perdebatan  yang  berkaitan  dengan  harta  milik  provinsi.  Pasal  18  BKAD Provinsi Sumatera Utara yaitu tentang perencanaan persyaratan barang milik daerah (BMD) dan mengatur penggunaan barang milik daerah, disusun dengan mempertimbangkan persyaratan pelaksanaan.
Penerapan  sistem  dan  prsoedur  akuntansi  aset  tetap  Salah  satunya  dipergunakan  dalam menjalankan  operasional  kinerja  untuk  tata  kelola  BKAD  Prov.  Sumatera  Utara  dengan  menggunakan sistem aplikasi. Sangat membantu dalam menyajikan laporan aset tetap dan juga didukung dengan sistem pengendalian internal dan pegawai yang ahli dan kompeten dibidangnya. Dan juga Manajemen aset atau properti yang dimiliki oleh negara atau daerah, sesuaidengan Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelola Properti Teritorial, dilakukan dengan mengacu pada standar seperti standar kemanfaatan, kejelasan hukum, penerimaan dan keterusterangan, produktivitas, tanggung jawab dan penegasan nilai. yang tetap.

## DAFTAR LITERATUR
Agusti,  W. O.  D.,  &  Mahmuda,  D.  (2021). Efektivitas  Penerapan  Sistem  Dan  Prosedur  Akuntansi  Aset Tetap  Pada  Badan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Buton. Entries:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon , 4 (19), 68–87.
Anggraini,  R.,  Hasanah,  N.,  Fauzi,  A.,  &  Utaminingtyas,  T.  H.  (2018).  Peningkatan  Pemahaman  Guru- Guru SMK melalui Pelatihan Akuntansi Pemerintah Guna Menyiapkan SDM Instansi Pemerintah.
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM) , 2 (2), 338–354. https://doi.org/10.21009/jpmm.002.2.11
Anggraini, T., & Syafina, L. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada PT Prima Indonesia Logistik  Berdasarkan  PSAK  No  16. EBMA:  EKONOMI  BISNIS  MANAJEMEN  DAN AKUNTANSI , 3 (1), 1–12. Ayu. (2023). Hasil Wawancara .
Br  Purba,  R.,  &  Mendina  Amrul,  A.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan  Daerah  Kabupaten  Tanah  Datar. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Bisnis , 18 (2), 140–152. https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3308
Dasmaran,  V.-,  Yulaeli,  T.-,  &  Selfiani,  -  -.  (2018).  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Aset  Daerah (BPKAD) Pandeglang. Jurnal Akuntansi Maranatha , 10 (2).
https://doi.org/10.28932/jam.v10i2.1082
Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Benefita , 3 (1),  64. https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376
Dwitayanti,  Y.,  &  Zahara,  H.  (2019).  Tinjauan  Perlakuan  Akuntansi  Aset  Tetap  Pada  Bkkbn  Provinsi Sumatera  Selatan  Berdasarkan  Psap  No.  07  Tentang  Akuntansi  Aset  Tetap. Jurnal  Bisnis Darmajaya , 4 (1), 81–96.
Erni, Gunawan, & Hasmin. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Kompetensi Sumberdaya  Manusia  dan  Sarana  Prasarana  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  pada  Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. YUME : Journal of Management , 1 (2), 131–148. Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif. Humanika , 21 (1),  33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Harahap,  A.  S.,  Harmain,  H.,  &  Syafina,  L.  (2022).  Analisis  Kepuasan  Kerja  Karyawan  Pada  Pt.  Bank Sumut  Cabang  Syariah  Medan  Katamso. Jurnal  Ekonomi  Rabbani , 2 (1),  188–197. https://doi.org/10.53566/jer.v2i1.66
Kemuning, S. A. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Jeneponto (Vol.  87,  Issue  1,2). Muhammadiyah Makassar.
Salahudin, I., Nugroho, G. W., & Kartini, T. (2020). Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Penjualan. BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting , 2 (1), 194–207. https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.1228
Siregar,  A.  A.,  &  Kusmilawaty,  K.  (2022).  Pengaruh  Pajak  Parkir  Dan  Pajak  Restoran  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Medan. JAS  (Jurnal  Akuntansi  Syariah) , 6 (1),  57–68. https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553
Susanto,  R.  (2019).  Sistem  Informasi  Penyusutan  Aset  Tetap  Di  Pt.  Xyz. Komputa :  Jurnal  Ilmiah Komputer Dan Informatika , 8 (1), 11–19. https://doi.org/10.34010/komputa.v8i1.3044 Yusuf, A. M., Hasmizal, H., & Dini, N. (2021). Sistem Informasi Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menggunakan  Metode  Garis  Lurus  Berbasis  Vb.Net  Pada  CV  Ginanjar  Sejahtera  Mandiri Karawang. Jurnal  Interkom:  Jurnal  Publikasi  Ilmiah  Bidang  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi , 16 (1), 38–45. https://doi.org/10.35969/interkom.v16i1.95