## IMPLIKASI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TERHADAP SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

## Sofia L. Rohi

## ABSTRACT
1945  amendments  give  rise  to  changes  in  various  aspects  of community  life  in  Indonesia  in general, including changes to the national planning system. National development planning system is understood as a state in formulating a framework of activities to be carried out for short term, medium term  and  long  term.  National  development  planning  system  was  implemented  at  various  levels  of state government at both local (regional) and central government level.
The method used for writing this thesis is the type of research used is normative, ie research that is focused on reviewing the principles, rules and norms of positive law, especially relating to the implications of the 1945 Amendment to the national development planning strategy. Used approach is the approach of law (statute approach). Processing of legal materials in this study is an inventory of legal materials, legal materials classification and systematization of legal materials.
National development planning and practice has been known since the Homeland which was formed with the authority of the Assembly prepare and establish guidelines, to be implemented by the President  as  the  mandatory  Assembly,  including  all  state  institutions,  because  prior  to  the  1945 amendment  of  the  MPR  is  positioned  as  the  highest  state  body  and  the  Assembly  can  distribute authority  to  all  state  agencies  both  vertically  and  horizontally  between  the  central  and  local governments  within  the  framework  of  the  Homeland.  However,  after  the  1945  amendment  either content/substance of the 1945 changes was to eliminate the authority of the Assembly to prepare and establish guidelines, so that all the good administration of the state executive, legislative and judicial branches  have  a  development  plan  states  independently  and  put  the  vision,  mission  and  work program of the president chosen to target the country's development planning.

## Keywords: National Development Planning System, Implications, Amendment UUD 1945

## A. PENDAHULUAN

## A.1. Latar Belakang
Menurut  Jimly  Asshiddiqie  (2007)  empat  tahap  perubahan  UUD  1945  telah merubah  hampir  keseluruhan  materi  UUD  1945.  Naskah  asli  UUD  1945  berisi  71 butir  ketentuan,  sedangkan  perubahan  yang  dilakukan  menghasilkan  199  butir ketentuan. Saat  ini,  dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945,  hanya 25 (12%) butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 (88%)  butir  ketentuan  merupakan  materi  yang  baru  atau  telah  mengalami perubahan.
Menurut  Moh.  Mahfud, MD  (2010), politik  pembangunan  sebagai  pedoman dalam  pembangunan  nasional  memerlukan  adanya  tata  nilai,  struktur  dan  proses yang  merupakan  himpunan  usaha  untuk  mencapai  efisiensi,  daya  guna  dan  hasil guna  sebesar  mungkin  dalam  penggunaan  sumber  dana  dan  daya  nasional.  Guna mewujudkan  tujuan  nasional,  untuk  itu  diperlukan  Sistem  Manajemen  Nasional. Sistem  manajemen  nasional  adalah  suatu  sistem  yang  berfungsi  memadukan penyelenggaraan  siklus  kegiatan  berupa  perumusan  kebijaksanaan,  pelaksanaan kebijaksanaan,  dan  pengendalian  pelaksanaannya.  Sistem  manajemen  nasional berfungsi  memadukan  keseluruhan  upaya  manajerial  yang  berintikan  tatanan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, ketertiban politik dan ketertiban administrasi.
Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, untuk  selanjutnya  disebut  UUD  1945,  membawa  implikasi  dalam  kehidupan ketatanegaraan  Indonesia.  Perubahan  UUD  1945  melahirkan  lembaga-lembaga tinggi  Negara  baru  (Mahkamah  Konstitusi,  Komisi  Yudisial  dan  Dewan  Perwakilan
Daerah) serta menghapus Dewan Pertimbangan Agung. Perubahan UUD 1945 juga memangkas  kewenangan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  untuk  selanjutnya disebut  MPR.  Pada  masa  sebelum  Perubahan  UUD  1945,  MPR  memiliki kewenangan  untuk  (a)  Menetapkan  Undang-Undang  Dasar  dan  garis-garis  besar daripada  haluan  negara  dan  (b)  Memilih  dan  mengangkat  Presiden  dan  Wakil Presiden.  Sesudah  Perubahan  UUD  1945,  kewenangan  MPR  meliputi:  (a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; (b) Melantik Presiden dan/atau Wakil  Presiden;  dan  (c)  Memberhentikan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
Implikasi  lebih  lanjut  pemangkasan  kewenangan  MPR  di  atas,  program pembangunan yang pada awalnya tertuang dalam garis-garis besar daripada haluan Negara  tidak  memperoleh  tempat.  Sebagai  terobosan  hukum,  diundangkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut UU SPPN. Sebagai tindak lanjut dari UU SPPN, diundangkanlah  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025,  untuk  selanjutnya disebut UU RPJPN 2005-2025.
Proses politik yang melahirkan visi, misi dan program yang disampaikan oleh calon  Presiden/kepala  daerah  pada  saat  kampanye  diolah  kembali  oleh  lembaga perencana  melalui  proses  teknokratik  yang  nantinya  akan  menjadi  dokumen perencanaan  pembangunan  jangka  menengah  sejalan  dengan  proses  yang ditetapkan  oleh  UU  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dari sisi jangka waktu, perencanaan pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) mempunyai kurun waktu 20 tahun, perencanaan  pembangunan  jangka  menengah  (RPJM),  dengan  kurun  waktu  5 tahun, dan rencana kerja pemerintah (RKP) dengan kurun waktu 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa visi pembangunan  Indonesia  jangka  panjang  adalah  “ Indonesia  yang  mandiri,  maju, adil  dan  makmur” .  Bangsa  yang  mandiri  adalah  bangsa  yang  merdeka  untuk menentukan  nasibnya  sendiri  dan  mampu  mewujudkan  kehidupan  sejajar  dan sederajat  dengan  bangsa  lain  yang  telah  maju  dengan  mengandalkan  pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

## A.2 Metode Penelitian
Sebagai  konsekuensi  pemilihan  topik  permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (2006), maka tipe penelitian yang  dipergunakan  adalah  yuridis  normatif.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah tipe  penelitian  yuridis  normatif,  maka  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan  sistem  hukum  atau  proses  hukum ( systematical  approach ).  Pendekatan  tersebut  merupakan  penelitian  untuk melakukan  pengkajian  terhadap  Implikasi  Perubahan  UUD  1945  terhadap  Strategi Perencanaan  Pembangunan  Nasional  sebagaimana  berhubungan  dengan  tema sentral penelitian.

## A.3 Kerangka Teori
Teori  Hukum  Pembangunan dicetuskan  oleh  Mochtar  Kusumaatmaja  (2002) yang  sampai  saat  ini  adalah  teori  hukum  ini  sangat  eksis  di  Indonesia  karena diciptakan  oleh  orang  Indonesia  dengan  melihat  dimensi  dan  kultur  masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut  lahir,  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan  kondisi Indonesia  maka  hakikatnya  jikalau  diterapkan  dalam  aplikasinya  akan  sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.
Teori  Hukum  Pembangunan digagas  untuk  melihat  hukum  sebagai  upaya perubahan  sosial,  sehingga  dalam  pembinaan  hukum  yang  dimodifikasi  dan diadaptasi  dari  teori Roscoe  Pound “Law  as  a  tool  of  social  engineering” yang berkembang  di  Amerika  Serikat.  Apabila  dijabarkan  lebih  lanjut  maka  secara teoritis Teori  Hukum  Pembangunan dari Mochtar  Kusumaatmadja  dipengaruhi  cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (Policy Approach) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya).
Apabila dikaitkan dengan perubahan UUD 1945 maka sangat relevan dengan sistem  perencanaan  pembangunan  nasional.  Perubahan  UUD  1945  telah melahirkan  berbagai  sistem  baru  dalam  struktur  ketatanegaraan,  sistem pemerintahan  dan  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  kerangka negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sehingga  teori  hukum  pembangunan  sangat dibutuhkan  dalam  memaknai  sistem  perencanaan  pembangunan  yang  akan diterapkan  secara  nasional.  Pembangunan  hukum  nasional  memiliki  arti  strategis disebabkan  pembangunan  hukum  nasional  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana yang diisyaratkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia  dan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## B. PEMBAHASAN
B.1 Strategi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Menggunakan GBHN (Sebelum Amandemen UUD 1945).
Era Repelita telah berlangsung sampai dengan Repelita ke VI  yang berakhir pada tahun 1998. Proses perencanaan pada era Repelita selalu didasarkan kepada GBHN yang dihasilkan oleh MPR yang bersidang lima tahun sekali. Mekanisme dan bagan alir dari proses ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 : Siklus Perencanaan Pembangunan Nasional 1969 – 1998
UUD 1945 GBHN REPELITA APBN SARLITA LAPORAN MANDATARIS PIDATO TAHUNAN
Pada masa tersebut mekanisme perencanaan dan pengendalian pembangunan  nasional,  terutama  pembangunan  daerah,  antara  lain  mengacu kepada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  9  Tahun  1982  tentang  Pedoman Penyusunan  Perencanaan  dan  Pengendalian  Pembangunan  di  Daerah  atau  yang lebih  dikenal  sebagai  P5D.  Pedoman  ini  pada  dasarnya  menganut  perencanaan berjenjang  dari  bawah  keatas  dari  mulai  tingkat  desa  sampai  dengan  tingkat nasional.
Yang diharapkan didalam penyelenggaraan Rakorbang ini sebenarnya adalah terjadinya  pemadu-serasian  antara  pendekatan  " top  down "  yang  dimiliki      oleh instansi  sektoral  dan  pendekatan  " bottom  up "  yang  diemban  oleh  instansi  daerah berdasarkan  dari  usulan  masyarakat  melalui  Musbangdes  dan  Temu  Karya Pembangunan.  Didalam  prakteknya  forum  ini  lebih  bersifat  pemangkasan  usulan atau  keinginan  daerah  oleh  instansi  diatasnya  dengan  alasan  prioritas  dan ketersediaan  dana.  Kegiatan  perencanaan  tahunan  yang  selama  beberapa  dekade dilaksanakan secara skematis terdapat pada Gambar 2.

## Gambar 2 :
Skema Perencanaan di Tingkat Kabupaten/Kota
Sumber: Bappenas, 2012.
Keterangan: Kandep: Kantor Departemen Kanwil: Kantor Wilayah DUP: Daftar Usulan Proyek
Dari  beberapa  dasawarsa  pelaksanaan  pembangunan  di  daerah  dengan menerapkan  mekanisme  P5D  ini  secara  umum  ditemui  berbagai  kekurangan  atau ketidak-taatan  azas  kalau  tidak  mau  disebut  penyimpangan  antara  lain:  (a)
MUSBANGDES TEMU KARYA UDKP RAKORBANG DT II RAKORBANG DT I KANTOR DEPARTEMEN DUP KANWIL/KANDEP RAPAT TEKNIS DEPARTEMEN/ LEMBAGA KONSULTASI REGIONAL DUP DAERAH DUP DEPARTEMEN/ LEMBAGA KONSULTASI NASIONAL PEMBANGUNAN
Desentralisasi  tidak  berjalan  dengan  baik  dan  benar,  terbukti  dengan  masih banyaknya  wewenang  atau  urusan  yang  sudah  diserahkan  kepada  daerah  masih tetap  ditangani  oleh  pusat;  (b)  Meskipun  dana  pembangunan  dari  pusat  untuk daerah  ada  yang  bersifat  " block  grant "  namun  pada  pelaksanaannya  masih  penuh dengan  berbagai  intervensi  dari  pusat  yang  disalurkan  dengan  melalui  Pedoman Umum, Juklak, Juknis dan berbagai Pengarahan lainnya; (c) Partisipasi masyarakat selaku  penerima  manfaat  dan  penanggung  resiko,  sangat  lemah,  walaupun  secara legal aspirasi masyarakat seharusnya dicerminkan atau disuarakan oleh wakil rakyat di  DPRD;  (d)  Hasil-hasil  dari  berbagai  forum  koordinasi  didaerah  acapkali  tidak digubris  oleh  instansi  pusat  dengan  berbagai  alasan.  Forum  koordinasi  hanya sebagai ajang kenduri yang bersifat ritual setiap tahun; (e) Forum koordinasi ala P5D lebih  banyak  kearah  forum  penyelarasan  " shopping  list "  atau  daftar  kemauan ketimbang  proses  perencanaan;  dan    Mengingat  proses  birokrasi  yang  ditempuh cukup  memakan  waktu  yang  panjang,  maka  masyarakat  tidak  mendapatkan kepastian kapan keinginannya akan terwujud.
Lahirlah  UU  No.25/2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional, maka jenis rencana pembangunan setidaknya ada empat  jenis yaitu :  (1) Program  Pembangunan  Nasional,  (2)  Program  Pembangunan  Daerah  Propinsi,  (3) Program Pembangunan Daerah Kabupaten, dan (4) Program Pembangunan Daerah Kota. Bagan dari jenis perencanaan pada era desentralisasi terlihat pada Gambar 3.

## Gambar 3

## Skema Jenis dan Jenjang Perencanaan Pembangunan

## Sumber: Robinson Tarigan dan Deddy Supriady Bratakusumah (2005)

## B.2  Strategi  Sistem  Perencanaan  Program  pembangunan  dengan  tidak menggunakan GBHN (setelah amandemen UUD 1945)
Ketiadaan  GBHN  merupakan  konsekwensi  logis  dari  pemilihan  presiden secara langsung. Sebab salah satu aspek penilaian terhadap calon presiden adalah visi atau rencana atau program yang ditawarkannya dalam upaya pemerintahannya

## UUD 45

## GBHN 99
PROPENAS
REPETA APBN DEPT/ LPND PROPEDA PROPINSI APBD PROPINSI PROPEDA KAB/KOTA APBD KAB/KOTA PEMBANGUNAN NASIONAL & PEMBANGUNAN DAERAH
mencapai  cita-cita  bangsa  bernegara  yang  secara  eksplisit  tersurat  didalam pembukaan  UUD  1945.  Andaikata  yang  bersangkutan  dapat  memenangi  pemilihan umum,  maka  tawaran  tersebut  harus  dapat  diwujudkannya  pada  masa  jabatannya. Apabila  tidak,  maka  yang  bersangkutan  akan  dianggap  gagal,  akibatnya  dia  tidak akan dipilih lagi oleh rakyat untuk jabatan berikutnya. Pada Gambar 4, dapat dilihat alur perencanaan pada pasca amandemen UUD 1945.
Gambar 4
Skema Alur Perencanaan Pada Sistem Pemilihan Presiden Langsung
Sumber: Deddy Supriady Bratakusumah
Bentuk  regulasi  ini  lebih  flexible,  presiden  setiap  saat  dapat  mengubahnya sesuai  dengan  kebutuhannya  untuk  menyesuaikan  terhadap  pelaksanaan  rencana tersebut.  Tabel  berikut  ini  menjelaskan  masa,  siapa  dan  jenis  rencana  apa  yang dibuat.
Tabel 1 Pelaku Pembuat dan Jenis Rencana No.  Masa Pelaku Pembuat Jenis Rencana 1. Pra Pemilu 1. Balitbang Partai Visi Capres 2. Tim Ahli Capres - 2. Pasca Pemilu 1.  Lembaga Perencanaan Garis Besar Arah Pemerintahan 2.  Tim Ahli Presiden - 3.  Lembaga Perencana Nasional Rencana Kerja Pemerintahan 4.  Unit Perencanaan Instansi Nasional Rencana  Strategis  Instansi Nasional 5.  Lembaga  Perencanaan Daerah Rencana Strategis Daerah
Sumber: Deddy Supriady Bratakusumah

## UUD 1945
“VISI/RENCANA “
YANG DITAWARKAN OLEH CALON PRESIDEN “RENCANA KERJA” PEMERINTAHAN GARIS BESAR ARAH PEMERINTAHAN BARU RENCANA KERJA PEMERINTAHAN NASIONAL (PUSAT) RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH (PROPINSI/KAB/KOTA) HASIL KERJA PEMERINTAHAN PRA-PEMILU PASCA-PEMILU
B.3  Status  Hukum  Rencana  Pembangunan  Nasional  dengan  UU  No.25/2004 tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional  dan  UU  No.17/2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025
Di  dalam  RPJPN  2005-2025  disebutkan  bahwa  perwujudan  sistem  hukum nasional dilakukan dengan beberapa hal. Pertama , pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk  hukum  nasional  yang  lebih  baik  sesuai  dengan  kebutuhan pembangunan  dan aspirasi  masyarakat,  yaitu  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan. Kedua , penyempurnaan  struktur  hukum  yang  lebih  efektif  terus  dilanjutkan. Dan ketiga , pelibatan  seluruh  komponen masyarakat  yang  mempunyai  kesadaran  hukum  tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.
Upaya  untuk  menciptakan  efektivitas  peraturan  perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui hal-hal berikut:
1.  Peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan, dilakukan antara lain melalui dukungan penelitian/pengkajian Naskah Akademik. Hasil pengkajian/penelitian  tersebut  akan  menjadi  bahan  penyusunan  rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. 2.  Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dilakukan  mulai  dari  tahapan  perencanaan,  persiapan,  teknik  penyusunan, perumusan,  pembahasan,  pengesahan,  pengundangan,  dan  penyebarluasan. Untuk  menjamin  tidak  adanya  kesenjangan  substansi  dengan  kebutuhan masyarakat,  peran  masyarakat  dalam  setiap  tahapan  pembentukan  peraturan perundang-undangan,  perlu  diperkuat.  Hal  ini  juga  perlu  didukung  oleh mekanisme pelaksanaan Program Legislasi Nasional dan Daerah yang mengikat bagi  eksekutif  dan  legislatif  serta  menjadi  wadah  menyelaraskan  kebutuhan kerangka regulasi yang mendukung prioritas pembangunan nasional.
3.  Pelaksanaan  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan,  dilakukan  melalui kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Dapat dianalisis bahwa tidak adanya GBHN merupakan akibat langsung dari hilangnya eksistensi lembaga tertinggi negara atau MPR. Oleh karena itu tidak akan ada  lagi  PROPENAS yang  merupakan  penjabaran  dari  GBHN,  dan  tidak  akan  ada lagi  PROPEDA  yang  merupakan  penjabaran  dari  PROPENAS.  Hilangnya  koridor perencanaan  makro  yang  selama  ini,  telah  menjadi  arahan  dan  panduan  bagi pelaksanaan  perencanaan  pembangunan  bisa  menimbulkan  kesemrawutan  yang semakin  parah.  Perubahan  ini  bisa  menimbulkan  kebingungan  terutama  ditingkat lokal  dan  di  level  operasional.  Beberapa  pihak  tetap  merasa  optimis  karena  pada dasarnya  GBHN  tidak  hilang  namun  akan  digantikan  oleh  program-program pembangunan yang telah disampaikan oleh Presiden terpilih pada saat Pemilu.
Namun  tentunya  masih  harus  dikaji  kembali  apakah  keberadaan  program kerja  Presiden  tersebut  dapat  menggantikan  peranan  GBHN  atau  bahkan  menjadi lebih efektif. Terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu diajukan, yaitu: 1.  Program-program  yang  diajukan  oleh  para  calon  presiden  pada  dasarnya merupakan  komoditas  politik  yang  ditujukan  untuk  memperoleh  suara.  Sebagai akibatnya programprogram yang ditawarkan akan lebih bersifat populis, dan bisa jadi akan kurang realistis sehingga sulit untuk dilaksanakan.
2.  Program-program pembangunan yang bersifatpopulis memang cukup baik untuk meningkatkan  jumlah  suara.  Namun  program-program  seperti  ini  umumnya cenderung  terfokus  pada  kepentingan-kepentingan  jangka  pendek  dan  kurang
memperhatikan  kepentingan-kepentingan  yang  sifatnya  mendasar  dan  jangka panjang.  Akibatnya  kita  bisa  terjebak  pada  permasalahan  yang  sebenarnya hanya gejala dan bukan merupakan akar masalah.
3.  Sebagian besar masyarakat kita adalah kelas menengah ke bawah yang kurang mempunyai  kemampuan  untuk  mengkaji  program  yang  ditawarkan  secara komprehensif. Akibatnya pilihan akan dijatuhkan pada figur calon presiden yang mereka kenal, meskipun program yang ditawarkan kurang relevan. Dalam kondisi demikian peluang salah pilih akan menjadi tinggi
4.  Setiap  calon  presiden  mempunyai  kendaraan  politik  dalam  bentuk  partai  politik. Sebagai  akibatnya  program-program  yang  akan  ditawarkan  dalam  pemilu  pada dasarnya merupakan paltform  dari  partai  yang  bersangkutan.  Sehingga  menjadi pertanyaan  apakah  platform  dari  partai  politik  merupakan  suatu  bentuk  produk politik yang telah mengemban amanat rakyat Indonesia, mengingat sampai saat inipun  setiap  partai  politik  lebih  sibuk  memperjuangkan  kepentingannya  sendiri- sendiri.
Keempat  hal  ini  akan  membuat  program-program  yang  ditawarkan  oleh seorang  calon  presiden  menjadi  sulit  untuk  dijadikan  kerangka  makro  yang  bisa menjadi panduan dalam dalam penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan  terutama  di  tingkat  lokal  dan  di  level  operasional.  Apabila  kita berandai-andai  bahwa  program-program  yang  ditawarkan  oleh  presiden  terpilih ternyata  merupakan  program  yang  tepat  dengan  perencanaan  jangka  pendek  dan jangka  panjang  yang  proporsional,  maka  akan  tetap  muncul  beberapa  kesulitan untuk  mewujudkannya  dalam  bentuk  program-program  pembangunan.  Beberapa kesulitan tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Perencanaan  yang  sifatnya  jangka  panjang  akan  menjadi  sulit  untuk  diterapkan terutama  dalam  rangka  menjamin  kesinambungan  program.  Perencanaan  akan dilakukan  sesuai  dengan  isu-isu  dan  konstalasi  politik  yang  berkembang. Sebagai  akibatnya  setiap  terjadi  perubahan  peta  politik  maka  prioritas perencanaan pembangunan bisa jadi akan mengalami perubahan.
2.  Perubahan  konstalasi  politik  bisa  mengakibatkan  terjadinya  instabilitas  dalam perencanaan  pembangunan.  Bagi  pelaku  usaha,  situasi  ini  akan  sangat merugikan  karena  investasi  dalam  jumlah  besar  dan  jangka  panjang  akan memiliki  tingkat uncertainty yang  tinggi.  Akibatnya  tingkat  investasi  akan menurun dan bahkan dalam kondisi tertentu bisa terjadi capital flight .

## B.4  Dampak  Hukum  dari  tidak  berlakunya  GBHN  dalam  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Amandemen UUD 1945
Beberapa  pihak  tetap  merasa  optimis  karena  pada  dasarnya  GBHN  tidak hilang  namun  akan  digantikan  oleh  program-program  pembangunan  yang  telah disampaikan oleh Presiden terpilih pada saat Pemilu. Namun tentunya masih harus dikaji  kembali  apakah  keberadaan  program  kerja  Presiden  tersebut  dapat menggantikan peranan GBHN atau bahkan menjadi lebih efektif. Terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu diajukan, yaitu :
1.  Program-program  yang  diajukan  oleh  para  calon  presiden  pada  dasarnya merupakan  komoditas  politik  yang  ditujukan  untuk  memperoleh  suara.  Sebagai akibatnya program-program yang ditawarkan akan lebih bersifat populis, dan bisa jadi akan kurang realistis sehingga sulit untuk dilaksanakan.
2.  Program-program pembangunan yang bersifat populis memang cukup baik untuk meningkatkan  jumlah  suara.  Namun  program-program  seperti  ini  umumnya cenderung  terfokus  pada  kepentingan-kepentingan  jangka  pendek  dan  kurang
memperhatikan  kepentingan-kepentingan  yang  sifatnya  mendasar  dan  jangka panjang.  Akibatnya  kita  bisa  terjebak  pada  permasalahan  yang  sebenarnya hanya gejala dan bukan merupakan akar masalah.
3.  Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  adalah  kelas  menengah  ke  bawah  yang kurang  mempunyai  kemampuan  untuk  mengkaji  program  yang  ditawarkan secara  komprehensif.  Akibatnya  pilihan  akan  dijatuhkan  pada  figur  calon presiden  yang  mereka  kenal,  meskipun  program  yang  ditawarkan  kurang relevan. Dalam kondisi demikian peluang salah pilih akan menjadi tinggi.
4.  Setiap  calon  presiden  mempunyai  kendaraan  politik  dalam  bentuk  partai  politik. Sebagai  akibatnya  program-program  yang  akan  ditawarkan  dalam  pemilu  pada dasarnya merupakan paltform dari partai yang bersangkutan.  Sehingga menjadi pertanyaan  apakah  platform  dari  partai  politik  merupakan  suatu  bentuk  produk politik yang telah mengemban amanat rakyat Indonesia, mengingat sampai saat inipun  setiap  partai  politik  lebih  sibuk  memperjuangkan  kepentingannya  sendiri- sendiri.
Keempat  hal  ini  akan  membuat  program-program  yang  ditawarkan  oleh seorang  calon  presiden  menjadi  sulit  untuk  dijadikan  kerangka  makro  yang  bisa menjadi  panduan  dalam  penyelenggaraan  sistem  perencanaan  pembangunan terutama di tingkat  lokal dan di level operasional. Bisa  saja ada tindakan berandai- andai  terhadap  program-program  yang  ditawarkan  oleh  presiden  terpilih  ternyata merupakan  program  yang  tepat  dengan  perencanaan  jangka  pendek  dan  jangka panjang  yang  proporsional,  maka  akan  tetap  muncul  beberapa  kesulitan  untuk mewujudkannya dalam bentuk program-program pembangunan. Beberapa kesulitan tersebut adalah sebagai berikut 1 :
1.  Perencanaan  yang  sifatnya  jangka  panjang  akan  menjadi  sulit  untuk  diterapkan terutama  dalam  rangka  menjamin  kesinambungan  program.  Perencanaan  akan dilakukan  sesuai  dengan  isu-isu  dan  konstalasi  politik  yang  berkembang. Sebagai  akibatnya  setiap  terjadi  perubahan  peta  politik  maka  prioritas perencanaan pembangunan bisa jadi akan mengalami perubahan.
2.  Perubahan  konstalasi  politik  bisa  mengakibatkan  terjadinya  instabilitas  dalam perencanaan  pembangunan.  Bagi  pelaku  usaha,  situasi  ini  akan  sangat merugikan  karena  investasi  dalam  jumlah  besar  dan  jangka  panjang  akan memiliki  tingkat uncertainty yang  tinggi.  Akibatnya  tingkat  investasi  akan menurun dan bahkan dalam kondisi tertentu bisa terjadi capital flight .

## A.  PENUTUP C.1 Simpulan
Sebagai  bagaian  akhir  dari  penulisan  ini,  penulis  merumuskan  kesimpulan adalah sebagai berikut :
1.  Implikasi  Sistem  Perencanaan  Nasional  dengan  tidak  menggunakan  GBHN setelah  Perubahan  UUD  1945 menunjukan  bahwa  strategi  Sistem  perencanaan pembangunan  nasional  dengan  menggunakan  GBHN  sebelum  amandemen UUD 1945 masih menjadi harapan setiap penyelenggara negara, namun dengan tidak  menggunakan  GBHN  atau  setelah  Amandemen  UUD  1945  mengisahkan persoalan  dalam  tataran  implementasi  antara  visi  dan  misi  dari  presiden  terpilih dan  setiap  organ-organ  negara  baik  secara  horisontal  dan  vertikal  yakni Pertama ,  lembaga  legislatif,  lembaga  eksekutif,  dan  lembaga  yudikatif; Kedua sistem  perencanaan  pembangunan  di  tingkat  pemerintahan  daerah  seperti
1 Ibid, hlm.124.
DPRD  Provinsi,  Gubernur,  DPRD  Kabupaten/Kota.  dan  Bupati/Walikota  serta ditingkat  pemerintahan  desa  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
2.  Status hukum Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menggunakan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang  RPNJP  2005-2030  setelah  adanya  Perubahan  UUD  1945  di  Indonesia, sekalipun  telah  berjalan  atau  terlaksana  namun  masih  menjadi  kendala  besar dengan konsistensi proses demokrasi yang berada ditingkat nasional dan tingkat lokal  yang  belum  diberlakukan  suatu  standar  operasional  mutu  disetiap  sektor pembangunan serta target pencapaian secara nasional sehingga antara lembaga negara  dan  sektor  wilayah  secara  nasional  dan  regional  masing-masing mengejar targetnya sendiri-sendiri.

## C.2 Saran
Sebagai saran atas penulisan ini, penulis merumuskan beberapa hal sebagai berikut:
1.  NKRI telah memiliki tujuan negara yang dibuat secara tertulis dalam Pembukaan UUD  1945  yang  juga  merupakan  suatu  kontrak  sosial  antara  rakyat  sebagai pemegang  kedaulatan  negara  secara  konstitusi  dengan  penyelenggara  negara sehingga  perlu  adanya  suatu  standar  operasional  mutu  dalam  mencapai  target tujuan negara tersebut;
2.  Sekalipun  para  penyelenggaran  negara  tidak  lagi  bekerja  sesuai  GBHN  seperti yang terjadi sebelum Amandemen UUD 1945 namun kehadiran UU No.25/2004 tentang  SPPN  dan  UU  No.17/2007  tentang  RPNJP  Tahun  2005-2030  menjadi haluan  utama  untuk  setiap  para  pemimpin  menyusun  kerangka  kerja  agar  bisa menuju pada cita-cita konstitusi.
3.  Setiap perencanaan pembangunan akan berujung kepada penganggaran namun hal yang terpenting dari sistem penganggaran adalah peran dan fungsi legislatif dan  eksekutif  harus  benar-benar  membangun  sinergi  yang  seimbang  antara badan  perencanaan  nasional  dengan  Kementerian  Keuangan  Negara  sehingga tidak menimbulkan persoalan antara kegiatan fisik dan non fisik pada setiap item perencanaan pembangunan nasional.
4.  Sistem  perencanaan pembanguan  daerah sekalipun berjalan setelah implementasi  pencapaian  Visi  dan  Misi  Presiden  terpilih  selalu  menjadi  kendala utama  dalam  prinsip  perencanaan  secara bottom - up di  daerah,  untuk  itu  perlu perlu  di  setiap  daerah  kabupaten/kota  dan  provinsi  membuat  suatu  standar pencapaian  mutu  agar  bisa  terukur  dalam  setiap  tahun  anggaran  secara nasional,  termasuk  pencapaian  tujuan  negara  dalam  target  rencana pembangunan menengah secara nasional.

## DAFTAR RUJUKAN
Abe,  Alexander,  2001, Perencanaan  daerah  memperkuat  prakarsa  rakyat  dalam  otonomi  daerah , Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
_________, Perencanaan Daerah Partisipatif , Penerbit Pondok Edukasi, Solo, 2002
Alexander,  Herry, Panduan  Perencanaan  pembuatan  Peraturan  daerah  di  Indonesia ,  Penerbit  PT. XSYS Sulusindo, Jakarta, 2004.
Bernard   L.  Tanya,  dkk.,   2006. Teori  Hukum  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  Dan  Generasi , CV. Kita, Surabaya Burke,  M.Edmun, Pendekatan  Partisipatif  Dalam  Perencanaan  Kota . Terjemahan  Puji  Lestari, Bandung: Yayasan Sugijanto Soegijoko Indonesia, 2004 Conyers, Diana, Perencanaan  Sosial di Dunia Ketiga , Cetakan ketiga,Gajah  Mada University  Press, 1994
Erman  Rajagukguk, Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi ,  Jilid  2,  Jakarta  :  Universitas Indonesia, 1995.
_______,  1993, Pembaharuan  Hukum  Memasuki  PJPT  Kedua  Dalam  Era  Globalisasi ,  Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 6. Jakarta.
Gunarto  Suhardi, Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi. Yogyakarta:  Universitas  Atma Jaya, 2002.
Nurcholis,  Hanif, Teori  dan  Praktek  pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah ,  Penerbit  PT.Grasindo, Jakarta, 2005 Juniarso  Ridwan  &  Achmad  Sodik,  H ukum  Tata  Ruang  dalam  Konsep  Kebijakan  Otonomi  Daerah , Penerbit Nuansa, Bandung, 2007 Ibrahim,  Jhonny,  2006, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Surabaya  :  Bayumedia Publishing.
Kunarjo, Perencanaan  dan  Pengendalian  Program  Pembangunan ,Universitas  Indonesia  UI  Press, Jakarta, 2002
Lilik Mulyadi, Hukum dan Pembangunan , Liberty, Yogyakarta, 1999 Moh.  Mahfud  MD.2010, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandmen  Konstitusi , Rajawali Pers, Jakarta, Cet. II. Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam  Pembangunan  Nasional , Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun ______, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional , Penerbit Binacipta, Bandung, 1995 ______, Pembinaan  Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional ,  Penerbit  Binacipta,  Bandung, 1986 ______, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan  (Kumpulan  Karya  Tulis) Penerbit  Alumni, Bandung, 2002
Otje  Salman  dan  Eddy  Damian  (ed), Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan dari  Prof.  Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M., Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2002 Pradhanawati,  Ari, Pengembangan  Pembangunan  Masyarakat .  MTPWK  Undip-Departemen Pekerjaan Umum,2005 Riyadi dan  Bratakusumah, D.S, Perencanaan Pembangunan Daerah ,  PT.Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2004
Sidharta, Konsep Hukum dalam pembangunan , Alumni, Bandung, 2003. ______, Posisi  Pemikiran  Teori  Hukum  Pembangunan  dalam  Konfigurasi  Aliran  Pemikiran  Hukum, dalam  Seri  Tokoh  Hukum  Indonesia,  Mochtar  Kusuma-Atmadja  dan  Teori  Hukum Pembangunan, Eksistensi dan Implikasi , Epistema Institute Huma, 2012. Tarigan,  Robinson,  Drs.,  2005, Perencanaan Pembangunan Wilayah ,  Edisi  Revisi,  Penerbit  Bumi Aksara, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Amandemen dan setelah Amandemen;
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional 2005-2025,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  33  dan  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104  dan  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);