## STRATEGI PUBLIC RELATIONS PEMPROV BALI MENUJU BALI BEBAS SAMPAH PLASTIK
Oleh: I Komang Agus Widiantara STAHN Mpu Kuturan Singaraja awitaraa@gmail.com

## Abstrak
Penanganan  sampah  plastik  di  Bali  disikapi  serius    Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali No.97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik  Sekali  Pakai.  Regulasi  ini  menjadi  solusi  ditengah  peliknya  persoalan  sampah  di Pulau  Dewata.  Pasca  ditetapkannya  aturan  tersebut,  berbagai  elemen  masyarakat,  penggiat lingkungan  dan  komunitas  menyambut  dengan  positif.  Gerakan  memerangi  sampah  plastik hingga  kampanye untuk memangkas penggunaan unsur plastik tersosialisasikan dengan baik. Dengan mengkaji secara kualitatif, penelitian ini mencoba untuk menguraikan strategi public relations yang digunakan oleh Pemprov Bali menuju Bali bebas sampah plastik. Dari kajian yang  dilakukan,  pendekatan    strategi  yang  diterapkan  dalam    mengoptimalkan  peran public relations diantaranya: publications, new, event, dan community involvement. Termasuk upaya penangan krisis pasca penerapan  Pergub yang berujung pada peninjauan kembali pihak yang dirugikan melalui Mahkamah Asung (MA) seperti strategi defensif, adaftif dan dinamis.
Kata  Kunci: strategi public relations , sampah plastik, krisis

## Abstract
The  handling  of  plastic  waste  in  Bali  was  taken  seriously  by  the  Provincial  Government (Pemprov)  with  the  issuance  of  Bali  Governor  Regulation  No.97  /  2018  concerning Limitation on the Occurrence of Disposable Plastic Waste. This regulation is a solution amid the complicated problems of waste on the island. After the enactment of these rules, various elements  of  society,  environmental  activists  and  communities  welcomed  positively.  The movement to fight plastic waste until the campaign to cut the use of plastic elements is well socialized.
By reviewing qualitatively, this research tries to outline the public relations strategy used by the Bali Provincial Government towards a plastic-free Bali. From the studies conducted, the strategic approach adopted in optimizing the role of public relations includes: publications, new  events,  and  community  involvement.  Including  the  crisis  handling  efforts  after  the adoption  of  the  Governor  Regulation  which  resulted  in  the  review  of  the  injured  party through the Asung Court (MA) such as a defensive, adaptive and dynamic strategy.
Keywords: public relations strategy, plastic waste, crisis

## Pendahuluan
Upaya penangan sampah plastik di Bali disikapi serius oleh Pemerintah Provinsi Bali. Hal  ini  ditengarai  karena  sampah  plastik  menjadi  persolan  serius  bagi    lingkungan. Pencemaran  sampah  plastik  juga  mencoreng  pariwisata  Bali.  Sebagai  bentuk  komitmen, akhirnya    Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Gubernur  Bali  No.97/2018  tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Substansi  Peraturan Gubernur (Pergub) terbilang  komprehensif  dan  bahasanya    sangat  ambisius.  Pergub  Pembatasan  Timbulan Sampah  Plastik  Sekali  Pakai  ini  bertujuan  pengurangan  limbah  plastik  sekali  pakai  dan
mencegah kerusakan lingkungan.Plastik Sekali Pakai (PSP), adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau polyethylene , thermoplastic  synthetic  polymeric dan  diperuntukkan  untuk  penggunaan sekali pakai.
Ada tiga jenis PSP yang dilarang dalam Pergub ini yakni kantong plastik, polysterina (styrofoam),  dan  sedotan  plastik.  Aturan  ini  mewajibkan  setiap  orang  dan  lembaga  baik pemasok,  distributor,  produsen,  penjual  menyediakan  pengganti  atau  substitusi  PSP. Termasuk  melarang peredaran, distribusi, dan penyediaan PSP baik oleh masyarakat, pelaku usaha, desa adat, dan lainnya. Ruang lingkup regulasi ini adalah jenis dan pembatasan plastik sekali  pakai  (PSP),  produk  pengganti  PSP,  strategi  daerah,  kerjasama,  pendanaan, penghargaan, dan sanksi administratif.
Strategi  yang  akan  dilakukan  yakni  melakukan  identifikasi  dan  pendataan  PSP, membuat  baseline  data  penggunaan  produk  PSP,  penyusunan  rencana  kegiatan  dan  target tahunan.  Selain  itu  mengurangi  timbunan  PSP,  edukasi,  kampanye,  pelarangan  penggunaan PSP, serta mendorong penggunaan alternatif pengganti yang berbahan ramah lingkungan.
Pergub  ambisius    ini  memang  lahir  dari  persoalan  sampah  plastik  di  Pulau  Dewata. Bali  beberapa  kali  menjadi  sorotan  nasional  dan  internasional  karena  permasalahan  sampah plastik.  Maret  2018  seorang  penyelam  asal  Inggris  membuat  video  yang  memperlihatkan banyaknya  sampah  plastik  di  perairan  Nusa  Penida.  Di  bulan  Desember  2018,  sebuah  foto hasil  jepretan  WNA  Inggris  lainnya  viral  di  media  sosial  karena  memperlihatkan  pantai  di Bali  yang  penuh  dengan  sampah.  Persoalan  sampah  plastik  menjadi  fenomena  gunung  es yang seolah menutupi sisi gelap pariwisata Pulau Dewata  yang selama ini dicitrakan bersih, aman, lestari dan indah.
Gelombang sampah di Bali juga dikuatkan dengan riset Bali Partnership  yang merilis data cukup mengejutkan mengenai jumlah sampah di Bali mencapai 4.281 ton.  Dari jumlah tersebut, 11 persen di antaranya mengalir hingga ke laut. Tiap tahun, jumlahnya mencapai 1,5 juta ton. Riset  yang dilakukan pada Januari – Mei 2019 ini melalui survei pada 949 pelaku pengelolaan  sampah,  234  kajian  jenis  sampah,  10  tempat  pembuangan  akhir  (TPA)  untuk pendataan,  dan  100  survei  sampah  jalanan.  Data  primer  itu  dilengkapi  data  sekunder  dari Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  seluruh  Bali,  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Insitut Teknologi Bali (ITB).(www.mongabay.co.id, 2019)
Membludaknya  sampah  di  Bali  sepertinya  merepresentasikan  Indonesia  sebagai penyumbang    sampah  plastik  terbanyak  kedua  di  dunia  setelah  Tiongkok.  Hal  ini    Merujuk data tahun 2018 dari Asosiasi  Industri Plastik  Indonesia (Inaplas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 64 juta ton/ tahun dimana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang  dibuang  ke  laut.Isu  sampah  di  Bali    yang  mendunia  sekaligus    mendapat  perhatian spesial  serangkaian  acara  IMF  yang  berlangsung  di  Bali  pada    Oktober  2018.  Penanganan sampah mendapatkan atensi IMF yang dirangkai  dengan  acara bertajuk Tri Hita Karana for Clean  Bali. Acara  ini  memang  ditujukan  untuk  mengumpulkan stakeholder penanganan sampah. Gubernur Bali Periode 2013-2018  I Made Mangku Pastika mengaku malu sebagai pimpinan daerah  yang belum bisa menuntaskan persoalan sampah plastik saat  itu. Pihaknya menyebut  Negara  yang  tidak  mengenal  dan  memiliki  konsep  Tri  Hita  Karana  seperti Singapura  dan    Rwanda  di  Afrika  mampu  menjaga  kebersiahan  lingkungan  dan  alam sehingga  bebas  dari  berbagai  jenis  sampah  yang  idealnya  diimplementasikan  di  Bali. (www.mongabay.co.id, 2019)
Pergub  mengenai  Pembatasan  Timbulan  Sampah  Plastik  Sekali  Pakai  diharapkan menjadi  solusi  untuk  mengatasi  persoalan  sampah  di  Pulau  Dewata.  Pemprov  Bali memberikan ultimatum 6 bulan bagi produsen, pemasok, dan pelaku usaha untuk mengikuti Pergub  sejak  ditetapkan  pada  21  Desember  2018.  Pemprov  Bali  akan  membentuk  tim
pengawasan  dan  pendampingan  kebijakan  ini.  Pergub  tersebut  mendapat  sambutan  hangat dari  berbagai  pihak.  Mulai  dari  aktivis  lingkungan,  penggiat  pengolah  sampah,  komunitas, korporasi, tokoh masyarakat, individu.
Hal  tersebut  tercermin  dari feedback masyarakat  luas  mengenai  sampah  plastik. Gerakan  secara  masif  yang    mendorong  masyarakat  untuk  melek  dengan  persoalan  sampah menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Dalam berbagai forum seperti seminar, dialog, FGD, talkshow,  menjadikan sampah plastik sebagai diskursus lingkungan yang begitu pelik dan  penting  untuk  diperangi.    Fenomena  sampah  plastik  yang  berdampak  buruk  ditambah diliterasi  dalam  berbagai  pemberitaan  media  dan  diskusi  di  media  sosial  menjadi  sampah plastikmenjadi musuh bersama.
Pada  akhirnya  gerakan  untuk  mendorong  masyarakat  peduli  dengan  lingkungan  dan mengurangi  sampah  plastik  dengan  mudah  ditemukan  saat  ini  di  Bali.  Aksi  bersih-bersih nyaris  digalakkan  setiap  saat.  Para    komunitas  lingkungan    juga  tiada  henti  melakukan kampanye dengan turun langsung ke objek-objek vital sampah plastik seperti pantai, sumber mata air hingga kawasan wisata.  Kegiatan komunikasi yang terorganisir dengan tujuan untuk menciptakan dampak tertentu terhadap sebagian khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode  waktu  tertentu  sepertinya  sejalan  dengan  pandangan    Rogers  dan  Storey  (Ruslan, 2008).  Dalam  konteks  pembahasan  ini,  kampanye  yang  dilakukan  oleh  Pemprov  Bali terhadap  Pergub  Pembatasan  Timbulan  Sampah  Plastik  Sekali  Pakai  akan  dilihat  dari  kaca mata public  relations yang  mana  dalam  prakteknya  kampanye  menjadi  program  kerja  atau strategi dari public relations untuk sebuah lembaga maupun organisasi .
Menurut Joseph R. Dominick (Febriyansyah, 2016), public relations mengimplementasikan  kegiatannya  pada  tiga  bidang  kajian  kerja  yaitu  mempengaruhi  opini publik,  komunikasi  dan  fungsi  manajemen.    Hal  ini  juga  dipertegas  mengenai  kewajiban seorang praktisi  PR meliputi sensor  of  social change, corporate  conscience, communicator, dan corporate  monitor (Damayanti,  2013).  Sedangkan  menurut  Effendy  (2000:  300) mengemukakan  pendapat  bahwa    berhasil  atau  tidaknya  kegiatan  komunikasi  secara  efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi.
Strategi  pada  hakekatnya  adalah  perencanaan  ( planning )  dan  manajemen ( management ) untuk mencapai suatu tujuan. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya  menunjukkan  arah  saja,    melainkan  harus  menunjukkan  bagaimana  taktik operasionalnya.O  leh  karena  itu  strategi  komunikasi public  relations merupakan  paduan dariperencanaan  komunikasi  ( communicationplanning )  dan  manajemen  komunikasi ( commuivation  management) uuntuk      mencapai  suatu  tujuan.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut  strategi  komunikasi public  relations harus  dapat  menunjukkan  bagaimana  taktik operasionalnya secara  taktis  harus dilakukan, dalam  arti kata bahwa pendekatan  ( approach) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi. (Effendy, 2000: 301).
Mengacu  pada  pola  strategi public  relations tersebut,  menurut  Ruslan  (2008:107) memberikan  batasan  pengertian  tentang  strategi public  relations ,    antara  lain:  Alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan public relations dalam kerangka suatu  rencana public  relations ( public  relations  plan ). Public  relations pada  umumnya dianggap sebagai bagian dari strategi pemasaran organisasi. Strategi sendiri pada hakikatnya adalah  perencanaan  ( planning )  dan  manajemen  ( management )    unt  uk  mencapai  suatu tujuan,akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.  Strategi  komunikasi  harus  mampu  menunjukkan  bagaimana  operasionalnya secara  praktis  harus  dilakukan,  dalam  arti    kata  bahwa  pendekatan  ( approach )  bisa  berbeda sewaktu-waktu  bergantung  pada  situasi  dan  kondisi.  Individu  dan  organisasi  memang  bisa lestari tanpa public relations , tetapi dengan program public relations yang terencana , suatu
lembaga  atau  perusahaan  bisa      mengharapkan  hasil  yang  lebih  baik  dan  reputasi  yang semakin meningkat.
Public  relations yang  dilakukan  oleh  Pemprov  Bali  dalam  mengampanyekan Peraturan  Gubernur  Bali  No.97/2018  tentang  Pembatasan  Timbulan  Sampah  Plastik  Sekali Pakai menjadi  menarik dibahas.  Mengingat regulasi tersebut bisa direspon dengan cepat dan masif  di  tengah  masyarakat  yang  gandrung  akan    kebutuhan  kantong  plastik  sehari-hari. Terkait hal tersebut, penulis akan meninjau lebih jauh bagaimana upaya Pemprov Bali dalam merancang  strategi public  relations sehingga  kebijakan  yang  dikeluarkan  baru  seumur jagung  tersebut  disambut  positif  di  tengah  masyarakat  Bali.  Di  samping  itu,  dampak  dari kebijakan  tersebut  bukan  berarti  tidak  mengalami  penolakan.  Pasalnya,    produsen  dan distributor kantong plastik merasa dirugikan. Sementara itu sekolompok masyarakat juga ada yang  mempertanyakan  solusi  kongkret  yang  ditawarkan  oleh  Pemprov  Bali  dalam mensubtitusi  kantong  plastik  dengan  bahan  yang  lebih  ramah  lingkungan  sekaligus  dengan biaya terjangkau.  Persoalan tersebut akan penulis uraikan dalam persfektif public relations.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan melaluipendekatan kualitatif.  Data  yang  dikumpulkan  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  bukan  berupa angka-angka  melainkan  data  tersebut  berasal  dari  naskah  wawancara,  publikasi  media, catatan lapangan, dan  dokumen  resmi lainnya. Selain  itu juga, dengan penelitian kualitatif, penulis  berusaha  membangun  makna  mengenai  suatu  fenomena  berdasarkan  pandangan- pandangan dari para narasumber.
Penulis  menggunakan  paradigma  konstruktivis  dikarenakan  penelitian  ini  bertujuan untukmenjabarkan  suatu  strategi media  relations yang  dilakukan  oleh  Pemprov  Balidalam mensosialisasikan  Peraturan  Gubernur  Bali  No.97/2018  tentang  Pembatasan  Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.Jenis penelitian deskriptif kualitatif yangpenulis gunakan dalam penelitian  ini  adalah  studi  kasus.  Menurut  Yin  (Mukhtar,  2013:  35)  yang  dimaksud  dengan studi  kasus  adalah  salah  satu  metode  penelitian  ilmu  sosial.  Metode  penelitian  ini  sangat cocok untuk digunakan manakala seorang penulis ingin mengungkap sesuatu dengan bertolak pada pertanyaan ― How atau Why ‖. Data

## Hasil Temuan dan Diskusi
Frank  Jefkins  (dalam  Yadin,  2003:  10)  mengemukakan  bahwa public  relations merupakan  bentuk  komunikasi  yang  terencana,  baik  itu  ke  dalam,  maupun  ke  luar,  antara suatu  organisasi  dengan  semua  khalayaknya  dalam  rangka  mencapai  tujuan-tujuan  spesifik yang  berlandaskan  pada  saling  pengertian.  Sedangkan  J.  H.  Wright  mengemukakan  bahwa public  relations yang  modern  merupakan  suatu  rencana  tentang  kebijaksanaan  dan kepemimpinan  yang  akan  menanamkan  kepercayaan  publik  dan  menambah  pengertian mereka (Saputra & Nasrullah, 2011: 3). Strategi  aksi ditujukan untuk melayani kepentingan bersama,  yaitu  perusahaan  danpubliknya.  Strategi  aksi  didasarkan  pengetahuan  bagaimana kebijakan  perusahaan,  proseduraksi  dan output lainnya  memberikan  kontribusi  terhadap masalah public relations . Suatu pemahaman yang menyeluruh atas situasi bermasalah sangat penting  untuk  merancang  strategi  aksi.  Strategi  aksi  juga  terfokus  pada  upaya  melakukan penyesuaian ( adjustment ) dan adaptasi pada organisasi atau perusahaan.
Menurut  Firsan  Nova,  strategi public  relations terdiri  dari:  Pertama, Publication. Setiap  fungsi  dan  tugas public  relations adalah  menyelenggarakan  publikasi  atau menyebarluaskan  informasi  melalui  berbagai  media  mengenai  kegiatan  dan  aktivitas perusahaan  yang  layak  diketahui  oleh  publik.  Dalam  hal  ini  tugas public  relations adalah menciptakan  berita  untuk  mencari  publisitas  melalui  kerjasama  dengan  pihak  media  (pers atau wartawan) dengan tujuan menguntungkan citra perusahaan yang diwakilkannya. Kedua,
Event. Tugas  merancang event bertujuan  untuk  memperkenalkan  produkdan  layanan perusahaan,  mendekatkan  diri  ke  publik  dan  lebih  jauh  lagi  dapat  mempengaruhi  opini publik.  Ketiga, News. Berupaya  menciptakan  berita  melalui press  release,  news  letter, bulletin , dll. oleh karena itu seorang public relations harus mempunyai kemampuan menulis yang  baik  untuk  menciptakan  publisitas,  Keempat, Community  Involvement. Keterlibatan tugas sehari hari seorang public relations adalah mengadakan kontak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu guna menjaga hubungan baik ( community relations and human relations ) antara masyarakat dengan perusahaan yang diwakilinya.
Kelima, Inform  or  Built  Image. Salah  satu  fungsi  utama  dari public  relations ,  yaitu memberikan  informasi  kepada  publik  atau  menarik  perhatian,  sehingga  diharap-kan  dapat memperoleh  tanggapan  berupa  citra  positif,  Keenam, Lobbying  and  Negotiation. Keterampilan untuk melobi melalui pende-katan pribadi dan kemampuan bernegosiasi sangat diperlukan  bagi  seorang public  relations .  Tujuan  lobi  adalah  untuk  meraih  kese-pakatan ( deal ),  atau  memperoleh  dukungan  dari  individu  dan  lembaga  yangberpengaruh  terhadap kelangsungan  bisnis  perusahaan,  dan  Ketujuh Social  Responsibility. Memiliki  tanggung jawab sosial dalam aktivitas public relations yaitu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik.
Dalam  menjalankan  fungsi public  relations atau  humas,  dituntut    memiliki kemampuan  khusus  sehingga  tujuan  sebuah  organisasi  atau  institusi  berjalan  sebagaimana yang diagendakan. Kemampuan tersebut menurut Ruslan (2014:132) diantaranya:
1.  Memiliki kemampuan mengamati dan menganalisis suatu persoalan berdasarkan fakta di lapangan,  perencanaan  kerja,komunikasi  dan  mampu  mengevaluasi  suatu  problematik  yang dihadapinya.
2.   Kemampuan  untuk  menarik  perhatian  melalui  berbagai  kegiatan  publikasi  yang  kreatif, inovatif, dinamis, dan menarik bagi publiknya sebagai target sasaraannya.
3.   Kemampuan  untuk  mempengaruhi  pendapat  umum  melalui  kekuatan  public  relations ( Power  of  the  PR )  dalam  merekayasa  pandangan  atau  opini  publik  ( Crystallizing  public opinion )  yang  searang  dengan  kebijakan  organisasi  atau  instansi  yang  diwakilkannya  itu dalam posisi saling menguntungkan.
4.  Kemampuan  PR  atau  humas  menjalin  suasana  saling  percaya,  toleransi,  salinng menghargai, good  will dan  lain  sebagainya  dengan  berbagai  pihak,  baik  publik  internal maupun eksternal.

## Strategi Public Relations Pemprov Bali
Mengacu  pada    strategi public  relations yang  diuraikan  oleh  Firsan  Nova  di  atas, memang  tidak  semua  diterapkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Bali  dalam  mensosialisasikan Peraturan  Gubernur  Bali  No.97/2018  tentang  Pembatasan  Timbulan  Sampah  Plastik  Sekali Pakai  kepada  masyarakat  luas.  Namun,  setelah  penulis  melakukan  kajian,  wawancara  dan telusuri dari pemberitaan media massa ada beberapa strategi public relations yang diterapkan oleh Pemprov Bali untuk menuju Bali bebas sampah plastik.
Pertama, Publication. Pemprov  Bali  mengoptimalkan  strategi  publikasi  ke  media massa  untuk  mensosialisasikan  Pergub  Pembatasan  Timbulan  Sampah  Plastik  Sekali  Pakai tersebut. Informasi mengenai Pergub ini mendapat sorotan luas dari media lokal dan nasional. Dalam berbagai kesempatan pernyataan Gubernur Bali I Wayan Koster terhadap Pergub yang dinilai  pertama    lahir  di  Indonesia  ini,  menarik  simpati  media  untuk  memberikan  ragam ulasan  dan  persfektif.  Pergub  tersebut  dinilai  menjadi  solusi  di  tengah  bencana  sampah plastik  yang  menggerogoti  Pulau  Dewata.  Harus  diakui,  Pergub  ini  dipandang  memiliki value untuk diberitakan sehingga  mempengaruhi agenda setting pemberitaan berbagai media yang ikut mendorong literasi dan edukasi.
Kedua, Event. Pemprov  Bali  merancang  kegiatan  ( event) sebagai  tindak  lanjut  dari Pergub.  Kegiatan  yang  dirancang  terbilang  cukuop  efektif  untuk  mensosialisasikan  erang terhadap sampah  plastik. Hal tersebut tercermin dari program Semesta Berencana Bali Resik Sampah Plastik yang merupakan implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) 97 Tahun 2018. Kegiatan  ini  selain  untuk  mensosialisasikan  Pergub  juga  sejalan  dengan  visi  Pemprov  Bali Nangun Sat Kerthi  Loka Bali. Kegiatan secara perdana  di gelar di di  Lapangan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, pada hari Minggu (7/4/2019). Program Semesta Berencana Bali Resik Sampah Plastik saat itu digelar secara serentak tiap kabupaten/kota. Kegiatan ini melibatkan organisasi  perangkat  daerah, lapisan  masyarakat,  komunitas, organisasi  pemuda, hingga penggiat lingkungan. Hingga sampai saat ini kegiatan serupa rutin di gelar di tiap -tiap Kabupaten kota di Bali.
Ketiga, News. Selain  membangun  hubungan  media  ( media  relations )  strategi public relations yang di rancang oleh humas Pemprov Bali mengirimkan press release, news letter, hingga  bulletin yang  mengulas  mengenai  berita  dan  opini  seputar  penanggulangan  sampah plastik  yang  dilakukan  secara  konsisten.  Keempat, Community  Involvement. Untuk menjangkau  kesadaran  masyarakat  secara  luas,  Pemprov  Bali  menggandeng  berbagai komunitas  dalam  mensosialisasikan  Pergub  no  97  tahun  2018  tersebut.  Diantaranya  dengan Peradah Bali, KMHDI Bali, Trash Hero, Bersih-bersih Bali. Kegiatan yang dilakukan terpadu dan  konsisten  dengan  melibatkan  masyarakat  luas  untuk  menggalakkan  Bali  bebas  sampah plastik.
Kegiatan  yang  melibatkan  Pemprov  Bali  dan  liontas  organisasi  tersebut  bertajuk Gerakan  Kedas  Sampah  Plastik  (GEDASAMTIK)  di  Kawasan  Pura  Agung  Besakih, Kecamatan  Rendang,  Kabupaten  Karangasem  siap  digelar,  Sabtu  (2/2/2019).  Kegiatan dikonsep secara sukarela (ngayah)  yang menghadirkan 10 ribu lebih krama Bali dan instansi Pemerintah  Provinsi  Bali  dan  Kabupaten/Kota.  Secara  kongkret,  empat  startegi public relations yang  digunakan  Peprov  Bali  dalam  mensosialisasikan  Pergub  no  97  tahun  2018 sangat efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat secara luas.

## Strategi Penanggulangan Krisis Pemprov Bali
Penerapan      Peraturan  Gubernur  Bali  No.97/2018  tentang  Pembatasan  Timbulan Sampah  Plastik  Sekali  Pakai  yang  belum  genap  setahun  tersebut  memang  mendapatkan dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak. Namun ada berbagai persoalan yang hadir pasca ditetapkannya Pergub ini. Kritik cukup lantang datang dari produsen dan  distributor kantong plastik. Hal serupa juga dikeluhkan oleh  para pedagang di pasar tradisional hingga ibu rumah tangga. Berbagai pihak secara terbuka baik di forum resmi maupun media sosial melontarkan kritik,  apa  yang  menjadi  solusi  pengganti  kantong  plastik  dari  Pemprov  Bali.  Aturan  yang dikeluarkan  dinilai  terlalu  idealis  namun  kurang  realistis.  Mengingat  sejauh  ini  belum  ada pengganti ―praktis‖  kantong plastik.
Pihak  yang  paling  dirugakan  atas  peraturan  tersebut  yakni Asosiasi  Daur  Ulang Plastik Indonesia (ADUPI). Menurut ADUPI peraturan ini  menyebabkan kekurangan bahan  untuk  didaur  ulang.  Sehingga  produsen  plastik  merugi  karena  tidak  bisa  menjual plastik.  Bahkan  kerugian  ini  disebut  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dari  segi  hak memperoleh   mata  pencaharian.  Pihak  ADUPI  pun  melakukan  gugatan  uji  materi  ke Makamah Agung (MA) RI (radarbali.jawapos.com).
Dalam setiap kebijakan pasti memiliki dampak baik positif maupun negatif. Dampak negatif  inilah  yang  menyebabkan  krisis.  Krisis  tersebut  jika  dibiarkan  berlarut  tanpa penanganan  serius  akan  mengganggu    kinerja  Pemrov  Bali  dalam  menjalankan  tugas kepemerintahan. Sementara dalam manajemen krisis, terdapat strategi  yang diterapkan  oleh Pemprov  Bali  dalam  menanggulanginya.  Dalam  konteks  ini,  penulis  menguraikan penanganan strategi  krisis seperti yang diutarakan oleh  Saputra & Nasrullah (2011: 155) .
Pertama, Defensive  Strategy  ( Strategi  Defensif).  Strategi  bertahan  yang  dilakukan oleh  kelembagaan  ketika  menghadapi  media.  Pilihan  strategi  ini  bisa  dilakukan  apabila organisasi atau institusi dalam pelaksana media relations merasa memiliki keyakinan penuh bahwa tidak ada kesalahan prosedural ataupun legal  yang dilakukan. Dalam konteks Pergub pembatasan sampah plastik yang dikeluarkan Pemprov Bali  tersirat dalam hal ini. Menyikpai gugatan  oleh  ADUPI  Wakil  Gubernur  Bali  Tjokorda  Oka  Artha  Sukawati  dihadapan  awak media  di  Denpasar  mengatakan  siap  menghadapi  kemungkinan-kemungkinan  yang  terjadi. Selaku Pemerintah, kebijakan yang dikeluarkan dinilai relevan dengan konsisi sampah plastik yang  saat  ini  mencemari  Pulau  Dewata.  Bahkan  jika  dibiarkan  berlarut-larut  tanpa  adanya regulasi  yang  jelas,  sampah  plastik  akan  menjadi  bencana  lingkungan  yang  merugikan  Bali secara  ekologis,  sosial  dan  budaya.    Sehingga  diterbitkannya  Peraturan  Gubernur  Bali No.97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagai wujud nyata dan komitmen Pemprov Bali berpihak pada lingkungan dalam jangka panjang.
Kedua, Adaptive Strategy (Strategi Adaptif ).  Dalam hal ini Peraturan Gubernur Bali terhadap  Pembatasan  Timbulan  Sampah  Plastik  berdampak  langsung  pada  produsen  yang menyiapkan  sarana  berbahan  plastik  atau  Styrofoam.  Pembatasan  ini  menyebabkan  keluhan langsung  dari  masyarakat  yang  terlanjur  menjadikan  kantong  plastik  dan  sarana  berbahan serupa untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Untuk itu Pemprov Bali melalui berbagai pemberitaan  dan  forum  mensosialisasikan  agar  masyarakat  menggunakan  atau  beralih  pada bahan  pengganti  plastik  atau  ramah  lingkungan.  Misalnya  tas  berbahan  kain  atau  kertas, pembungkus  makanan    hingga  sedotan  (pipet)  menggunakan  berbahan  non  plastik.  Pad akhirnya  hini    mendorong  kreativitas  para  pengrajin  untuk  berinovasi  melahirkan  produk- produk ramah lingkungan non plastik yang akan berdampak pada ekonomi kerakyatan.
Ketiga, Dynamic  Strategy (Strategi  Dinamik).  Pemprov  Bali  menyikapi  dengan dinamis  terkait  gugatan  yang  dilayangkan  oleh  ADUPI  kepada  mahkamah  Agung  (MA)  RI terkait  Pergub  Sampah  plastik.  Gugatan  tersebut  ditolak  penuh    oleh  MA  dengan  berbagai pertimbangan  seperti  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  hingga  regulasi Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Culture Right.
Gubernur Bali, Wayan Koster amat bersyukur atas ditolaknya permohonan uji materi terhadap  peraturan  yang  dibuatnya  itu.  Pihaknya  menilai  Bali    darurat  sampah  plastik,  di mana  ia  menyitir  pertimbangan  MA  yang  menyebut  bahwa  dari  hasil  kegiatan clean  up  on voice  one  island di  150  lokasi  di  seluruh  Bali  berhasil  mengumpulkan  sebanyak  30  ton sampah  plastik.  (www.liputan6.com).  Dengan  ditolaknya  gugatan  ADUPI  ke  MA,  aturan Pergub  bisa  dijalankan  oleh  masyarakat  Bali  dan  menjadi  inspirasi  bagi  daerah  lainnya  di Indonesia. Meskipun menang dalam gugatan tersebut, tidak membuat Gubernur Bali jumawa melainkan menegaskan bahwa pihaknya akan tetap komitmen dengan lingkungan Bali sesuai dengan visi Sad Kertih Loka Bali.

## Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas  terkait  strategi public  relations Pemprov  Bali  menuju  Bali  Bebas Sampah Plastik dapat disimpulkan sebagai berikut.
Pemprov  Bali  menggunakan  pendekatan  strategi    humas  atau public  relations cukup efektif  dalam  mensosialisasikan  secara  masif  dan  terintegrasi  Peraturan  Gubernur  Bali No.97/2018  tentang  Pembatasan  Timbulan  Sampah  Plastik  Sekali  Pakai.  Adapun  strategi public relations yang diterapkan mulai dari: Pertama, publications, dengan mendesain pesan komunikasi  atas  Pergub  yang  dirancang  sehingga  enarik  perhatian  media  massa  lokal  dan nasional.  Kedua,  Event.  Pemprov  Bali  tidak  semata  menerbitkan  aturan  namun  juga memberikan  contoh  dengan  melakukan  berbagai  kegiatan  untuk  penanggulangan  terkait sampah  plastik.  Mulai  dari  langkah  preventif  hingga  reaktif.    Program  Semesta  Berencana Bali Resik Sampah Plastik merupakan kegiatan bersih-bersih sampah plastik yang dirancang
sedemikian  rupa  dengan    melibatkan  pemerintah  daerah,  elemen  masyarakat,  organisasi hingga komunitas pemuda.
Ketiga,    News.  Selain  membangun  hubungan  media  ( media  relations )  strategi public relations yang di rancang oleh humas Pemprov Bali mengirimkan press release, news letter, hingga  bulletin yang  mengulas  mengenai  berita  dan  opini  seputar  penangulangan  sampah plastik  yang  dilakukan  secara  konsisten.  Keempat, Community  Involvement. Untuk menjangkau  kesadaran  masyarakat  secara  luas,  Pemprov  Bali  menggandeng  berbagai komunitas  dalam  mensosialisasikan  Pergub  no  97  tahun  2018  tersebut.  Diantaranya  dengan Peradah Bali, KMHDI Bali, Trash Hero, Bersih-bersih Bali. Kegiatan yang dilakukan terpadu dan  konsisten  dengan  melibatkan  masyarakat  luas  untuk  menggalakkan  Bali  bebas  sampah plastik.
Sementara  dalam  menanggulangi  krisis  pasca  diterbitkannya  Pergub  Pembatasan Timbulan  Sampah  Plastik  Sekali  Pakai,    Pemprov  Bali  menyikpai  dengan  strategi  defensif, adaftif dan dinamis. Sehingga penolakan terhadap aturan tersebut memiliki legal standing di hadapan  hukum  dan    bisa  idterima  dengan  rasional  demi  keberlangsungan  lingkungan  Bali yang tercemar  dari berbagai sampah, diantaranya plastik.

## Daftar Pustaka
Febriyansyah, Andi. (2016). Strategi Media Relations PT. Pelabuhan Tanjung Priok Dalam Menanggapi Krisis. Jurnal Kajian Komunikasi, Vol 4, No 2. Gubernur Bali. 2018. Peraturan Gubernur Bali No.97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Sekertaris Daerah Provinsi Bali. Denpasar Kesuman, Mery Linda. (28 Januari 2019). Menuju Bali Bebas Sampah Plastik. Balipost . Diakses pada 6 Agustus 2019 melalui:
http://www.balipost.com/news/2019/01/28/67311/Menuju-Bali-Bebas-Sampah
Plastik.html
Muhajir, Anton. (2 Juli 2019). Inilah Data dan Sumber Sampah Terbaru di Bali. Mongabay. Diakses  pada  6  Agustus  2019  melalui:  https://www.mongabay.co.id/2019/07/02/inilah-data- dan-sumber-sampah-terbaru-di-bali/
Mukhtar.  (2013). Metode  praktis  penelitian  deskriptif  kualitatif(cetakan  pertama). Jakarta: Referensi.
Nova, F. (2011). Crisis public relations: strategi pr menghadapi krisis, mengelola isu, membangun citra dan reputasi perusahaan .Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Ruslan, R. (2008). Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations. Jakarta: PT Rosdakarya. Saputra, W. & Nasrullah, R. (2011). Public relations 2.0 Teori Dan Praktik Public Relations Di Era Cyber . Jakarta: Gramata Publishing. Setiawan,  Budi  dan    Dini  Salmiyah  Fithrah  (2018). Kampanye  Gerakan  Indonesia  Diet Kantong Plastik Dalam Membentuk Persepsi Masyarakat Bandung. Jurnal Manajemen Komunikasi, Volume  2, No. 2
Suriyani, Luh De. ( 29 Desember 2018). Bali Larang Plastik Sekali Pakai Mulai 2019. Mongabay. Diakses pada 6 Agustus 2019 melalui:https://www.mongabay.co.id/2018/12/29/bali-larang-plastik-sekali-pakai-mulai- 2019/