## MODEL KEBERTERIMAAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(Acceptability Model of The Use of Forest Area Policy in Bangka Belitung)
D IAN S ETIAWAN 1) , D ODIK R IDHO N URROCHMAT 2) DAN B UDI K UNCAHYO 3)
1) Mahasiswa Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, IPB
2,3) Dosen Departemen Manajemen Hutan, IPB

## Email: dian_babel@ymail.com
Diterima 14 Maret 2018 / Disetujui 31 April 2018

## ABSTRACT
The use of forest area (UFA) policy is a forest management policy by government to accommodate the needs for mining sector in forest area. This study aims to analyze the factors that become key drivers and influence the acceptance of UFA program and also build the agent-based model simulation of UFA policy. The method built in this research is using Structural Equation Modelling and Agent-Based Modelling approach. Based on the  results of confirmatory factor analysis,  the factors that  play a  role  in  the acceptance of the program  is  the  understanding and  participation  of stakeholders related to UFA program and the availability of land allocation to be given license to borrow forest area. In addition, based on the ABM approach,  in  order  to  anticipate  the  increased  deforestation  rate  in  available  forest  cover,  it  is  necessary  to  accelerate  and  increase  the  rate  of mining reclamation activities by license holders.
Keywords: agent-based modelling, structural equation modelling, the use of forest area

## ABSTRAK
Kebijakan  penggunaan  kawasan  hutan  (PKH)  merupakan  kebijakan  pengelolaan  hutan  oleh  pemerintah  untuk  mengakomodasi  keberadaan sektor pertambangan di kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong utama dan mempengaruhi akseptabilitas  izin  PKH  dan  juga  membangun  model  berbasis  agen  simulasi  kebijakan  PKH.  Metode  yang  dibangun  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  menggunakan  Structural  Equation  Modelling  (SEM)  dan  Agent-Based  Modelling  (ABM).  Berdasarkan  hasil  analisis  faktor  konfirmatori, faktor-faktor  yang  berperan  dalam  penerimaan  program  PKH  adalah  pemahaman  dan  partisipasi  pemangku  kepentingan  terkait  program  serta ketersediaan alokasi lahan untuk diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan. Selain itu, berdasarkan pendekatan ABM, dalam rangka antisipasi laju deforestasi  yang  meningkat  pada  tutupan  hutan  yang  tersedia,  perlu  dilakukan  percepatan  dan  peningkatan  laju  kegiatan  reklamasi  oleh  pemegang izin.
Kata kunci: agent-based modelling , penggunaan kawasan hutan, structural equation modelling

## PENDAHULUAN
Kebijakan  penggunaan  kawasan  hutan  (PKH) dirumuskan  dan  dilaksanakan  sebagai  salah  satu  upaya pemerintah  dalam  pengelolaan  hutan  terkait  dengan keberadaan  sektor  non  kehutanan  dan    salah    satunya adalah    kegiatan    pertambangan    di    dalam  kawasan hutan,  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  pengelolaan hutan yang lestari (Nurrochmat et al. 2014). Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau sustainable forest management (SFM)  tidak  dapat  dicapai  tanpa  kerangka  infrastruktur dan  mekanisme  yang  tepat.  Kerangka  utama  dalam mencapai PHL terdiri dari kesesuaian ekologi, keberterimaan sosial dan kelayakan ekonomi (Nurrochmat  2012).  Keberterimaan  masyarakat  terhadap program  PKH  dapat  dilihat  melalui  seberapa  jauh pemahaman  dan  dukungan  atau  partisipasi  masyarakat dalam  program  implementasi  kebijakan.  Perspektif  ini merepresentasikan  bahwa  masyarakat  telah  mengetahui, memahami dan mendukung serta berpartisipasi langsung
terhadap  pelaksanaan  berbagai  tahapan  dan  bentuk program dari hadirnya kebijakan tersebut.
Implikasi dari kebijakan PKH adalah tutupan hutan yang  semakin  menurun  serta  meningkatnya  intensitas pertambangan di kawasan hutan secara massive .   Yulita (2011)  dalam  tulisannya  yang  berjudul  perubahan penggunaan  lahan  dalam  hubungannya  dengan  aktivitas pertambangan di Kabupaten Bangka Tengah, menunjukkan  bahwa  perluasan  areal  tambang  terjadi pada  wilayah  yang  penduduknya  relatif  sedikit. Pcmbukaan  lahan  tambang  mengikuti  potcnsinya sehingga  pcmbukaan  lahan  tambang  tidak  hanya  terjadi pada  hutan  namun  juga  pada  rawa,  perkebunan  dan semak  belukar.  Kegiatan  ini  secara  langsung  maupun tidak  langsung  menyebabkan  terjadinya  perubahan penggunaan  lahan  di  Kabupaten  Bangka  Tcngah. Penambangan  terbuka  batu  bara  di  Kaltim  telah menyebabkan  lapisan  bawah  dan  permukaan  tanah menjadi  terbongkar  dan  terjadi  penurunan  kualitas  tanah
yang  sangat  drastis  (Agus et  al .  2014).  Selanjutnya Ahyani  (2011)  menyimpulkan  bahwa  tingkat  kerusakan lahan/  tanah  di  lokasi  penambangan  emas  mengalami tingkat  kerusakan  berat  dan  menimbulkan  dampak  fisik lingkungan seperti degradasi tanah. Hilangnya unsur hara yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman, berkurangnya  debit  air  permukaan,  tingginya  lalu  lintas kendaraan  membuat  mudah  rusaknya  jalan  dan  polusi udara.
Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung (2016) menyebutkan bahwa kerusakan hutan di Bangka  Belitung  disebabkan  oleh  tingginya  kebutuhan lahan  dan  komoditi  yang  terdapat  hutan  khususnya  di kawasan hutan produksi. Data kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan fungsi disajikan pada Tabel 1.
Kegiatan  pertambangan,  hutan  tanaman  industri, perkebunan,  transmigrasi,  perubahan  peruntukan  serta penyerobotan  lahan  dan  hutan  oleh  masyarakat  menjadi faktor  pemicu  menurunnya  tutupan  hutan.  Dari  total luasan  kawasan  hutan  produksi  432.884  ha,  tersisa 104.671  ha  (24,18%)  yang  merupakan  tutupan  lahan berhutan (Tabel 2).
Pertambangan  adalah  industri  yang  diperkuat dengan  modal  dan  banyak  permasalahan  tentang  daya saing  yang  terkait  dengan  peraturan  lingkungan  hidup dan  kehutanan.  Daya  saing  lingkungan  dan trade-off yang  terjadi  sangat  bergantung  pada  desain  dan implementasi  kebijakan,  meliputi  tercapainya  hasil lingkungan  yang  positif  tanpa  mengeliminir  daya  saing jangka panjang industri pertambangan (Söderholma et al. 2015).  Pembangunan  program  PKH  di  Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel 3.
Kebijakan  PKH  memunculkan  akses  terhadap sumber  daya  alam  serta  berdampak  pada  nilai-nilai ekonomi, ekologi dan sosial. Dalam penelitian, dilakukan konfirmasi  4  (empat)  variabel  yang  memengaruhi
implementasi  program  PKH,  antara  lain:  (1)  instrumen kebijakan,  (2)  kondisi  ekonomi  (3)  kondisi  ekologi  dan (4)  keadaan  sosial.  Tangkilisan  (2003)  menyatakan bahwa  keadaan  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  ada  di masyarakat  adalah  faktor  penting  dalam  mensukseskan implementasi suatu kebijakan.
Pendekatan  menggunakan  permodelan  dengan agent based atau yang lebih dikenal sebagai Agent Based
Modeling (ABM), sesuai untuk menyelesaikan permasalahan  di  atas.  Menurut  Axelrod  dan  Tesfatsion (2005) ABM sangat sesuai untuk mempelajari ilmu sosial berupa 1) Sistem yang terdiri dari agen-agen yang saling berinteraksi  satu  sama  lainnya,  2)  Sistem  yang memunculkan emergent  properties yaitu  sifat-sifat  yang muncul  dari  interaksi  antar  agen  yang  tidak  bisa  di deduksi  secara  sederhana  dengan  mengumpulkan  semua sifat  dari  agen-agen  tersebut.  Pemodelan  berbasis  agen menjadi  metode  pemodelan  yang  tepat  untuk  alternatif pemecahan  masalah  dalam  sistem  yang  kompleks, dengan membangun sistem atas interaksi agen-agen pada sebuah lingkungan tertentu (Macal et al . 2010).
Pertanyaan penelitian yang dapat dirangkum adalah sebagai  berikut:  (a)  Faktor  apa  saja  yang  menjadi  kunci penggerak ( key drivers ) dan mempengaruhi keberterimaan  program  PKH,  (b)  Bagaimana  simulasi model  berbasis  agen  program  PKH.  Tujuan  penelitian yaitu:  (a)  Menganalisis  faktor  yang  menjadi  kunci penggerak ( key drivers ) yang mempengaruhi keberterimaan kebijakan PKH, (b) Membangun simulasi model  berbasis  agen  terkait  kebijakan  PKH.  Sehingga diharapkan  penelitian  ini  bermanfaat  menjadi  rujukan dalam  melakukan  penelitian  kebijakan,  khususnya  PKH serta  peran  dan  pengaruhnya  terhadap  aspek  ekonomi, ekologi  dan  sosial.  Manfaat  praktis  dari  hasil  penelitian ini  adalah  memberikan  masukan  dan  saran  teknis  bagi para pengambil kebijakan.
Tabel 1.  Luas kawasan hutan berdasarkan fungsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No Fungsi Hutan Luas Kawasan Hutan (Ha) 1 Hutan konservasi (HK) 35.472 2 Hutan lindung (HL) 189.965 3 Hutan produksi (HP) 432.884 4 Hutan produksi konversi (HPK) 693 Total 659.014 Sumber: Diolah dari Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan No. 798/ Menhut-II/ 2012 tanggal  27 Desember 2012
Tabel 2.  Tutupan hutan di kawasan hutan produksi Bangka Belitung tahun 2015 No Kabupaten Luas tutupan hutan di kawasan HP (Ha) 1 Bangka Barat 14.481,2 2 Bangka Induk 8.661,1 3 Bangka Selatan 24.795,9 4 Bangka Tengah 20.885,5 5 Belitung 15.422 6 Belitung Timur 20.426 Total 104.671,8
Sumber : Diolah dari Peta tutupan lahan KLHK (2016)

## Tabel 3.  Rekapitulasi izin pinjam pakai kawasan hutan di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016
No Pemegang IPPKH Kepentingan Aktif (Ha) Habis (Ha) Luas (Ha) 1 Aditya Buana Inter, PT Tambang 19,17 19,17 2 Bupati Bangka Jalan 14,92 14,92 3 Fortuna Tunas Mulya, PT Tambang 856,23 856,23 4 Guardian Sejahtera, CV Tambang 182,73 182,73 5 Gubernur Prov Kepulauan Bangka Belitung Jalan 57,29 57,9 6 Karya Emas Multisani, PT Tambang 1,49 1,49 7 Koba Tin, PT Tambang 2.543,73 2.543,73 8 Kurnia Mandiri Adiperkasa, PT Tambang 182,11 182,11 9 Mitra Stania Prima, PT Tambang 328,56 328,56 10 Mitrayasa Sarana Informasi, PT Jalan 0,04 0,04 11 Multidinamik Binasejahtera, PT Tambang 178,81 17.,81 12 Mundu Cirebon Mining, PT Tambang 188,83 188,83 13 Mustika, PD Tambang 15,47 15,47 14 Pancur Ferumhil, CV Tambang 101,12 101,12 15 Putra Kusuma Abadi, PT Tambang 13,03 13,03 16 Sandika, CV Tambang 190,69 190,69 17 Selat Nasik Indokwarsa, PT Tambang 166,17 166,17 18 Steelindo Wahana Perkasa, PT Jalan 4,77 4,77 19 Tambang Timah, PT Tambang 166,43 166,43 20 Yudian Sejahtera, PT Tambang 35,12 35,12 Total 1.961,9 3.284,8 5.246,7
Sumber:  Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK (2017)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  menggunakan  pendekatan kuantitatif.  Penelitian  dilakukan  di  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  pada  bulan  Oktober  2017  sampai dengan  Desember  2017. Peta  kawasan  hutan  di  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu kepada Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor  SK.  798/  Menhut-II/  2012
tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan  Kawasan  Hutan    seluas  ±  19.131  ha, Perubahan  Fungsi  Kawasan  Hutan  seluas  ±  10.878  ha dan  penunjukkan  Bukan  Kawasan  Hutan  menjadi Kawasan  Hutan  seluas  ±  3.210  ha.  Sebaran  spasial pemegang  izin  pinjam  pakai  kawasan  hutan  di  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1.  Peta sebaran IPPKH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tabel 4.  Luas penutupan lahan berupa tambang di kawasan hutan produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No Kabupaten Luas (Ha) 1 Bangka Barat 11.403,57 2 Bangka Induk 8.575,51 3 Bangka Selatan 7.417 4 Bangka Tengah 8.894,4 5 Belitung 4.349,05 6 Belitung Timur 5.820,73 Total 46.460,27
Sumber: Peta tutupan lahan KLHK (2016) diolah
Informasi  pada  Tabel  4  menunjukkan  bahwa  dari total  luasan  kawasan  hutan  produksi  432.884  ha,  maka 46.460  ha  (10,73%)  merupakan  tutupan  lahan  yang diakibatkan  oleh  kegiatan  pertambangan.  Data  dari Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (2015) yang  dideliniasi  dengan  kawasan  hutan,  luas  izin  usaha pertambangan  (IUP)  perusahaan  yang  ada  di  kawasan hutan  produksi  seluas  132.226,87  ha.  Hal  ini  berarti bahwa terdapat hanya ± 5.246 ha (3,9%) dari perusahaan tersebut  yang  mengurus  legalitas  dan  memperoleh  izin pinjam  pakai  kawasan  hutan  dari  pemerintah  dan  seluas 126.980 ha (96%) illegal atau belum mengurus perizinan. Jenis  data  dalam  penelitian  yaitu  data  primer  dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil angket/ kuesioner, sedangkan data sekunder didapatkan dari studi literatur mengenai PKH dan teori-teori yang mendukung dalam aspek kebijakan, maupun dokumen terkait lainnya. Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  yaitu  studi literatur,  wawancara  dan  angket.  Pendekatan SEM digunakan  untuk  menganalisis  pengaruh  variabel ekonomi,  ekologi,  sosial,  kebijakan  dengan  keber- terimaan  program  penggunaan  kawasan  hutan  (Gambar 2). Responden terdiri dari: 1) Pemerintah, 2) Masyarakat dan  3)  Lembaga  non  pemerintah,  akademisi  serta
perusahaan (IPPKH). Pendekatan ABM digunakan untuk membangun  model  simulasi  berbasis  agen,  meliputi:  1) Data  kawasan  hutan  berdasarkan  fungsi,  2)    Data  izin pinjam pakai  kawasan hutan,  3)  Data laju reklamasi, 4) Data tutupan hutan dan 5)  Data laju deforestasi.
Pengukuran  keberterimaan  PKH  menggunakan skala likert dengan  nilai skor  1  – 5, kemudian dianalisis dengan SPSS  Amos  22 .  Skala  likert  dalam  kuesinoer digunakan  untuk  menunjukkan  tingkat  persetujuan terhadap  keberterimaan  program  PKH  yang  terdiri  dari 63 pertanyaan atau pernyataan terkait program PKH yang dikonstruksi  dari  peraturan/  regulasi  maupun  teori  yang relevan  untuk  menguji  beberapa  hipotesis  dalam penelitian  sebagai  berikut:  1)  Aspek  kebijakan  memiliki hubungan  yang  signifikan  terhadap  keberterimaan program  PKH,  2)  Aspek  ekonomi  memiliki  hubungan yang signifikan terhadap keberterimaan program PKH, 3) Kondisi  ekologi  memiliki  hubungan  yang  signifikan terhadap  keberterimaan  program  PKH,  4)  Aspek  sosial memiliki hubungan yang signifikan terhadap keberterimaan  program  PKH.  Variabel  yang  digunakan dijelaskan  menjadi  64  indikator  sebagaimana  tercantum pada Tabel 5.
Gambar 2.  Hipotesis dan rancangan model penelitian

## Tabel 5.  Variabel dan indikator dalam penelitian
No. Indikator Kode/ Simbol Variabel 1 Mengetahui adanya program PKH
A1 Kebijakan
2 Memahami program PKH A2 3 Komunikasi program PKH kepada stakeholder A3 4 Program PKH cocok dirumuskan di BABEL A4 5 Kesepakatan dengan program PKH A5 6 Kendala dan hambatan pelaksanaan PKH A6 7 Manfaat program PKH A7 8 Peran dan pengaruh institusi pusat dan daerah terhadap program PKH A8 9 Peran dan pengaruh LSM/ Institusi profesi terhadap program PKH A9 10 Program PKH mengakomodir potensi SDA tambang A10 11 Program PKH yang dilaksanakan sudah tepat A11 12 Program PKH menyelesaikan masalah penggunaan kawasan hutan A12 13 Program PKH memunculkan konflik baru A13 14 Kepuasan stakeholder dengan program PKH A14 15 PKH sesuai dengan kebutuhan stakeholder A15 16 Pemahaman stakeholder terkait terhadap mekanisme PKH A16 17 Alokasi dan ketersediaan lahan untuk PKH A17 18 Pemegang IPPKH mematuhi aturan program PKH A18 19 Pemegang IPPKH memerlukan pendampingan untuk operasionalisasi PKH A19 20 Pemahaman terhadap kewajiban PKH A20 21 Stakeholder menemui kesulitan dalam pemenuhan kewajiban A21 22 Kewajiban dalam IPPKH telah cukup dan sesuai A22 23 Implementasi PKH tidak terdapat konflik A23 24 Stakeholder berperan dalam pengawasan PKH A24 25 Stakeholder dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan A25 26 Stakeholder melakukan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kebijakan A26 27 Pemegang IPPKH memiliki SDM yang memadai A27 28 Pemegang IPPKH melakukan pemasangan papan perlindungan flora dan fauna A28 29 Pemegang IPPKH melakukan patok batas A29 30 Pemerintah melakukan kontrol dan pengawasan program PKH A30 31 Koordinasi pemegang IPPKH dengan Pemerintah Daerah A31 32 Koordinasi pemegang IPPKH dengan Pemerintah Pusat A32 33 Stakeholder memperoleh keuntungan dengan hadirnya PKH B1 Ekonomi
34 Stakeholder memperoleh manfaat dengan hadirnya PKH B2 35 Stakeholder memperoleh kemudahan dengan hadirnya PKH B3 36 Kontribusi pemegang IPPKH terhadap masyarakat sekitar B4 37 Kontribusi pemegang IPPKH terhadap pendapatan daerah B5 38 Kontribusi pemegang IPPKH terhadap kesejahteraan masyarakat B6 39 Pendapatan pekerja sesuai dengan besaran UMR B7 40 Pemegang IPPKH menjaga kualitas lingkungan C1 Ekologi 41 IPPKH mengikuti kaidah pertambangan yang berlaku C2 42 IPPKH melakukan reklamasi dan revegetasi C3
No. Indikator Kode/ Simbol Variabel 43 IPPKH mengalami kendala pelaksanaan reklamasi C4 44 Jenis tanaman reklamasi sesuai dengan tanaman pioneer C5 45 Jenis tanaman reklamasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat C6 46 Pemegang IPPKH menjaga kawasan hutan C7 47 Kegiatan IPPKH meningkatkan resiko kerusakan lingkungan C8 48 Kegiatan IPPKH meningkatkan resiko terjadinya banjir C9 49 Kegiatan IPPKH mengakibatkan perubahan kualitas lingkungan C10 50 Kualitas sosialisasi program PKH
D1 Sosial 51 Kuantitas sosialisasi program PKH D2 52 Alokasi lahan PKH merupakan lahan bebas konflik D3 53 Alokasi lahan PKH merupakan lahan tumpang tindih D4 54 Tenaga kerja IPPKH berasal dari masyarakat lokal D5 55 Kegiatan reklamasi IPPKH melibatkan masyarakat lokal D6 56 Pemegang IPPKH melaksanakan program CSR D7 57 Program CSR diberikan dalam bentuk tunai D8 58 Program CSR diberikan dalam bentuk lainnya (non tunai) D9 59 Adanya kelembagaan masyarakat di lokasi IPPKH D10 60 Kepedulian IPPKH terhadap masayarakat sekitar D11 61 Kepedulian IPPKH terhadap kualitas lingkungan D12 62 Pemegang IPPKH proaktif dalam kegiatan masyarakat D13 63 Peran dan pengaruh lembaga masyarakat dalam implementasi PKH D14 64 Koordinasi pemegang IPPKH dengan pemerintah desa dan masyarakat lokal D15
Model simulasi penggunaan kawasan hutan berguna dengan  pendekatan  ABM  dilakukan  untuk  membuat rancangan  pengelolaan  IPPKH  yang  dipengaruhi  oleh variabel  waktu,  menggunakan  software NetLogo . NetLogo adalah  lingkungan  pemodelan  yang  dapat diprogram untuk melakukan simulasi fenomena alam dan sosial  (Wilensky et  al .  2007).   Pemodelan  berbasis  agen dibuat  dengan  3  (tiga)  skenario,  yang  bertujuan  untuk menentukan langkah kebijakan  melalui proses intervensi laju  reklamasi  dan  laju  deforestasi  sehingga  tutupan lahan  yang  diakibatkan  kegiatan  pertambangan  dapat kembali menjadi tutupan berhutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi  Keber- Terimaan Kebijakan PKH
a. Pembuatan path diagram
Pengujian  struktural  menggunakan path  diagram pada  keseluruhan  model  penelitian  bertujuan  untuk mengetahui hubungan antara variabel kebijakan, ekonomi, ekologi dan sosial beserta indikator- indikatornya. Indikator dengan loading factor yang tinggi memiliki konstribusi yang lebih tinggi untuk menjelaskan konstruk latennya (variabel). Pada sebagian
besar  referensi  bobot  faktor  sebesar  0,50  atau  lebih dianggap  memiliki  validasi  yang  cukup  kuat  untuk menjelaskan  konstruk  laten  (Hair et  al. 2010). Hasil analisis SEM menunjukkan  indikator  dengan  nilai loading factor > 0,50 yang mengindikasikan faktor yang relevan  dengan  keberterimaan  program  menghasilkan model modifikasi seperti pada Gambar 3.
Sehingga, faktor-faktor yang mempengaruhi keberterimaan program PKH berdasarkan hasil modifikasi model SEM terdiri dari:
a)  Aspek kebijakan A16  :  Pemahaman terkait mekanisme PKH A17  :  Ketersediaan lahan untuk alokasi PKH
A25  :  Partisipasi stakeholder dalam proses pelaksanaan program PKH
b)  Aspek sosial D4  :  Alokasi lahan PKH merupakan lahan tumpang tindih D6  :  Pelibatan masyarakat dalam kegiatan reklamasi PKH
Selanjutnya  dilakukan  uji  kecocokan  untuk  model struktural  menggunakan  beberapa  parameter  yang digunakan. Berikut adalah ringkasan hasil uji kecocokan atau goodness  of  fit model  yang  telah  dimodifikasi tersebut.
Gambar 3. Path diagram setelah modifikasi untuk uji model struktural
Tabel 6.  Ringkasan hasil uji Goodness of Fit model struktural setelah modifikasi
Indikator Standar Hasil Keterangan CMIN/DF ≤ 2 0,56 Good Fit GFI ≥ 0,9 ( good fit ) 0,80 ≤ GFI < 0,9 ( marginal fit ) 0,98 Good Fit AGFI ≥ 0,9 (good fit) 0,80 ≤ AGFI < 0,9 ( marginal fit ) 0,94 Good Fit NFI ≥ 0,9 ( good fit ) 0,80 ≤ NFI < 0,9 ( marginal fit ) 0,9 Good Fit CFI ≥ 0,9 ( good fit ) 0,80 ≤ CFI < 0,9 ( marginal fit ) 1,00 Good Fit TLI ≥ 0,9 ( good fit ) 0,80 ≤ TLI < 0,9 ( marginal fit ) 1,28 Good Fit RMSEA ≤ 0,08 0,00 Good Fit
Sumber: Jöreskog dan Sörbom (1993), data diolah
b. Hubungan antar variabel konstruk
Analisis  hubungan  antar  konstruk  atau  variabel yang  menjadi  hipotesis  dilakukan  dengan  melihat  nilai Critical  Ratio (CR)  dan  nilai probability (P)  dari  setiap hubungan  antar  variabel  laten.  Nilai  CR  didapat  melalui perbandingan  dengan  nilai t-table .  Untuk  sisa  sampel
sebanyak  67  (df=  65)  maka  nilai t-table adalah  1,67. Sementara  nilai  probabilitas  dibandingkan  dengan  nilai 0,05. Apabila nilai CR > dari 1,67 dan nilai probabilitas ≤  0,05  maka  hipotesis  penelitian  yang  diajukan  dapat diterima.
Tabel 7.  Hubungan antar konstruk pada model penelitian
Hubungan antar konstruk CR P Keterangan H1 Kebijakan → Acceptance 2,14 0,3 Signifikan (hipotesis diterima) H2 Ekonomi → Acceptance Object erased H3 Ekologi → Acceptance Object erased H4 Sosial → Acceptability - 0,24 0,81 Tidak signifikan (hipotesis ditolak)
Sumber: Output AMOS
Hasil analisis hubungan antar konstruk sebagaimana data  Tabel  7,  menunjukkan  bahwa  dari  4  hipotesis  awal pada  model  penelitian,  hipotesis  yang  memiliki hubungan  signifikan  yaitu  variabel  kebijakan  dengan indikator sebagai berikut:
a) Pemahaman terkait program PKH Nurrochmat et  al .  (2016)  salah  satu  cara  untuk mengurangi kegagalan kebijakan adalah dengan memastikan  substansi  kebijakan  dengan  orientasi  atau tujuan  dibuatnya  kebijakan.  Kemudian  ditentukan  pula oleh  tingkat  informasi  dari stakeholder yang  terlibat dalam  pelaksanaan  sehingga  program  dapat  bekerja optimal.  Selain  itu,  ditentukan  juga  oleh  banyaknya dukungan  yang  harus  dimiliki  agar  kebijakan  dapat dilaksanakan  dan  pembagian  dari  potensi-potensi  yang ada  seperti  diferensiasi  wewenang  dalam  struktur organisasi.  Atas  dasar  hal  tersebut,  pemerintah  daerah harus  memperhatikan  bermacam-macam  faktor  terkait arus  informasi  dan  komunikasi  sehingga  tidak  terjadi pemahaman yang berbeda antara isi kebijakan PKH yang diberikan oleh pusat dengan persepsi aparat pelaksana di daerah.
b) Ketersediaan lahan untuk alokasi PKH Hidayat et al . (2015) penetapan lokasi pembangunan  untuk  konversi  lahan  harus  memberikan efisiensi  dan  keselarasan  yang  paling  maksimal  atas berbagai  benturan  kepentingan.  Proses  perencanaan penataan  ruang  mendapat  berbagai  hambatan  yang terbukti dari berbagai bentuk kegiatan yang menyimpang dari  alokasi  ruang  yang  telah  ditentukan.  Kuatnya dorongan konversi hutan untuk pertambangan di Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  berkaitan  erat  dengan harapan  dan  keinginan  pemerintah  dalam  meng- optimalkan potensi tambang sehingga berkontribusi besar terhadap  peningkatan  pendapatan  daerah.  Selama  ini, alokasi  perubahan  kawasan  hutan  untuk  IPPKH dilakukan  berdasarkan  usulan  dan  belum  dilakukan berdasarkan perencanaan yang terstruktur.
c)  Partisipasi stakeholder dalam  implementasi program PKH Handayani (2006)  partisipasi  lebih  pada  alat sehingga  dimaknai  partisipasi  sebagai  keterlibatan masyarakat  secara  aktif  dalam  keseluruhan  proses kegiatan,  sebagai  media  penumbuhan  kohesifitas  antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang  tumbuhnya  rasa  memiliki  dan  tanggung jawab  pada  program  yang  dilakukan.  Oleh  karena  itu, dalam upaya pengelolaan sumber daya alam yang efektif, penting  untuk  mempertimbangkan  partisipasi  aktif masyarakat.  Pendekatan  yang  lebih  partisipatif  akan memudahkan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam angka panjang (Nurrochmat et al. 2016). Pada tataran praktis, indikasi kegagalan implementasi (gap implementasi) program PKH disebabkan  oleh  rendahnya  pemahaman stakeholder terhadap  substansi  kebijakan  serta behaviour maupun kapasitas  aparatur  pelaksana  di  lapangan.  Birner  (2001) mendefinisikan  akibat  kebijakan  sebagai  implikasi setelah diberlakukannya suatu kebijakan. Hasil interview menyampaikan  bahwa  sebagian  besar  responden  tidak dapat  memahami  materi  dan  isi  kebijakan  PKH  dengan baik,  baik  dari  sisi  regulasi,  hak  serta  kewajiban implementasi  program  tersebut.  Sehingga,  rendahnya pemahaman isi kebijakan berkontribusi terhadap minimnya  kepatuhan  pemegang  izin  untuk  memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## 2.  Simulasi Model IPPKH berbasis Agen
Model hasil perancangan diimplementasikan mengunakan  NetLogo.  Agen  dalam  simulasi  yang digunakan  untuk  pemodelan  atau turtles yaitu  IPPKH dan tree ,  sedangkan patch adalah  deforestasi  dan reklamasi.  Sebelum  menalankan  model,  langkah  yang harus dilakukan adalah membuat enkripsi agen tersebut.
Gambar 4.  Agen dan atribut pemodelan program PKH
a. Hasil simulasi model
Pengaruh  luas  IPPKH  dan  luas  deforestasi  hutan terhadap  pengambilan  keputusan  peningkatan  laju  dan jumlah  reklamasi  serta  laju  deforestasi  dimodelkan melalui  beberapa  skenario.  Terdapat  tiga  skenario  di dalam  model  ini,  yaitu  (i)  skenario  dasar  ( baseline );  (ii) skenario  intervensi  peningkatan  laju  dan  jumlah reklamasi  serta  penurunan  laju  deforestasi  dengan  nilai sedang;  (iii)  skenario  intervensi  peningkatan  laju  dan jumlah reklamasi serta penurunan laju deforestasi dengan nilai tinggi.
Setelah disimulasikan, setiap skenario akan menghasilkan  berbagai  parameter  yang  merupakan indikasi  bagi  alokasi  IPPKH  dan  luas  deforestasi terhadap  tutupan  hutan.  Parameter  yang  dihasilkan  di bawah  skenario  baseline  merupakan  nilai-nilai  kinerja “tanpa  perlakuan”  yang  menjadi  tolok  ukur  pembeda bagi  nilai-nilai  parameter  yang  dihasilkan  di  bawah skenario-skenario lainnya. Hasil simulasi model menggunakan Netlogo disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8.  Hasil simulasi pada berbagai skenario faktor reklamasi dan laju deforestasi
No Parameter Simulasi Hasil Simulasi Jumlah Satuan Parameter Jumlah Satuan Skenario dasar 1. Initial IPPKH 5.000 ha Tutupan hutan 20.000 ha 2. Grow -IPPKH-rate 100 ha/tahun Luas IPPKH 0 ha 3. Luas reklamasi 2.000 ha Deforestasi 198.000 ha 4. Reklamasi- rate 20 ha/tahun 5. Deforestasi- rate 3.000 ha/tahun Skenario I 1. Initial IPPKH 5.000 ha Tutupan hutan 208.000 ha 2. Grow -IPPKH-rate 100 ha/tahun Luas IPPKH 88.000 ha 3. Luas reklamasi 3.000 ha Deforestasi 37.000 ha 4. Reklamasi- rate 50 ha/tahun 5. Deforestasi- rate 1.000 ha/tahun Skenario II 1. Initial IPPKH 5.000 ha Tutupan hutan 267.000 ha 2. Grow -IPPKH-rate 100 ha/tahun Luas IPPKH 12.000 ha 3. Luas reklamasi 3.000 ha Deforestasi 18.000 ha 4. Reklamasi- rate 80 ha/tahun 5. Deforestasi- rate 500 ha/tahun
b. Skenario Dasar ( Baseline )
Luas  tutupan  hutan  pada  kondisi  baseline  hanya tersisa  ±  20.000  ha,  akibat  tingginya  laju  deforestasi serta  rendahnya  kewaiban  reklamasi  yang  dilakukan oleh  pemegang  IPPKH  (Gambar  5).  Hal  ini  berarti, kondisi  tutupan  hutan  mengalami  penurunan  yang signifikan dari tutupan hutan yang tersedia.
Hasil  simulasi  pada  kondisi baseline menunjuk- kan  luasan  IPPKH  telah  habis  atau  mencapai  nilai  nol (Gambar  6).  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  rendahnya pelaksanaan  reklamasi  yang  dilakukan  oleh  IPPKH, sehingga ketika semakin rendah tutupan hutan, alokasi lahan untuk IPPKH akan semakin menurun.
Luas  deforestasi  mengalami  peningkatan  jumlah yang cukup tajam yaitu mencapai 198.000 ha (Gambar 7).  Kurva  pertumbuhan  luas  deforestasi  yang  terjadi membentuk  hubungan  eksponensial  naik  seiring dengan  bertambahnya  satuan  waktu  jika  tidak diberikan  intervensi.  Secara  ekologis,  implikasi kerusakan  lingkungan  telah  menimbulkan  aneka bencana  alam  yang  tidak  tertanggulangi.  Pada  saat SDA telah dieksploitasi melebihi batas yang diperkenankan, maka residu proses eksploitasi tersebut menjelma  menjadi  kutukan  alam  yang  tidak  dapat dikendalikan (Yustika 2014).
Gambar 5.  Tren luas tutupan hutan Gambar 6.  Tren luas IPPKH
Gambar 7.  Tren luas deforestasi
c. Skenario I
Berdasarkan  hasil  simulasi,  terdapat  perbedaan parameter yang cukup nyata antara skenario dasar yang mewakili kondisi aktual dan skenario lainnya (Gambar 8). Pada skenario pertama, nilai parameter luas tutupan hutan  mengalami  peningkatan.  Kondisi  ini  dapat menggambarkan  bahwa  peningkatan  laju  dan  jumlah reklamasi serta penurunan laju deforestasi dengan nilai sedang  di  dalam  jangka  panjang  berpotensi  untuk menyebabkan terjadinya peningkatan tutupan hutan.
d.  Skenario II
Hasil menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan  tutupan  hutan  sangat  berpotensi  terjadi pada  waktu  jangka  panjang,  yaitu  dengan  intervensi peningkatan laju dan jumlah reklamasi serta penurunan laju  deforestasi  dengan  nilai  tinggi.  Skenario  ini  juga memperlihatkan  bahwa  intervensi  tersebut  berdampak positif terhadap prinsip tata kelola hutan lestari. Hal ini berarti bahwa laju deforestasi mengalami pertumbuhan yang  minimum,  sehingga  fungsi  dan  manfaat  hutan optimum secara ekologi sosial dan ekonomi dapat terus
berlangsung.  Grafik  skenario  II  tersebut  ditampilkan pada Gambar 9.
Oleh  karena  itu,  perlu  dipastikan  bahwa  setiap kebijakan  kehutanan,  terlepas  dari  kepentingannya masing-masing,  haruslah  memenuhi  kriteria  minimal dari  ketiga  aspek  kelestarian  tersebut  baik  ekologi, ekonomi,  maupun  sosial  (Krott  2005).  Skenario- skenario  di  atas  hanya  menggambarkan  sebagian  kecil implikasi  yang  dihadapi  oleh stakeholder dalam implementasi  program  PKH.  Seperti  yang  telah teridentifikasi,  masih  banyak  terdapat  banyak  faktor- faktor  lain  yang  mungkin  terinternalisasi  terhadap pengambilan  keputusan  pemberian  izin  pengunaan kawasan  hutan.  Selain  itu,  setiap  faktor  tutupan  hutan, alokasi  IPPKH  dan  reklamasi  yang  berada  di  dalam pemodelan  diyakini  tidak  berdiri  sendiri,  melainkan berkaitan  antara  satu  dan  lainnya.  Oleh  karena  itu, diperlukan lebih banyak skenario untuk mengidentifikasi  dan  merancang  bentuk-bentuk  model PKH lainnya.
Gambar  8.  Tren  luas  tutupan  hutan,  IPPKH  dan deforestasi ( Skenario I )
Gambar 9.  Tren  luas  tutupan  hutan,  IPPKH  dan deforestasi ( Skenario II )

## SIMPULAN
1. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  faktor  yang menjadi  kunci  penggerak  ( key  drivers )  dan memengaruhi  keberterimaan  program  PKH  terdiri dari  pemahaman  terkait  mekanisme  PKH,  alokasi lahan  untuk  IPPKH  dan  tingkat  partisipasi stakeholder terkait.
2. Kebijakan  PKH  sektor  pertambangan  memainkan peran  penting  dalam  membangun  perekonomian dan  ketersediaan  tutupan  hutan  khususnya  bagi masyarakat  dan  pemerintah  di  Kepulauan  Bangka Belitung.
3. Penggunaan simulasi model berbasis agen program PKH dapat memprediksi luas tutupan hutan tersisa ±  20.000  ha  (19  %)  dari  total  kawasan  HP  seluas 432.884  ha  dalam  kurun  waktu  ±  67  tahun  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( baseline ).
4. Intervensi peningkatan laju reklamasi seluas 50 ha/ tahun  dan  penurunan  laju  deforestasi  sejumlah 1.000 ha/tahun pada skenario I mampu meningkatkan  luas  tutupan  hutan  sebesar  208.000 ha (98 %) dari total kawasan HP seluas 432.884 ha dalam kurun waktu 126 tahun.
5. Intervensi peningkatan laju reklamasi seluas 80 ha/ tahun dan penurunan laju deforestasi sejumlah 500 ha/  year  pada  skenario  II  mampu  meningkatkan luas tutupan hutan sebesar 267.000 ha (155 %) dari total  kawasan  HP  seluas  432.884  ha  dalam  kurun waktu 86 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  C,  Pradipa  E,  Wulandari  D,  Supriyo  H,  Saridi, Herika  D.  2014.  Peran  revegetasi  terhadap restorasi  tanah  pada  lahan  rehabilitasi  tambang batu  bara  di  daerah  tropika. Jurnal  Manusia  dan Lingkungan. 21(1): 60–66.
Ahyani  M.  2011.  Pengaruh  kegiatan  penambangan emas  terhadap  kondisi  kerusakan  tanah  pada wilayah  pertambangan  rakyat  di  Bombana
Provinsi  Sulawesi  Tenggara [tesis].  Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
Axelrod  R  dan  Tesfatsion  L.  2005. A  Guide  for Newcomers  to  Agent-Based  Modeling  in  the Social  Sciences .  Ames  (USA):  Iowa  State University.
Birner  R.  2001. Analytical  Methods  in  the  Social Sciences .  Goettingen  (DE):  Institute  of  Rural Development Georg-August University.
Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  2016. Statistik  Dinas  Kehutanan Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  Tahun 2015 .  Pangkalpinang  (ID):  Dinas  Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Direktorat  Jenderal  Planologi  Kehutanan  dan  Tata Lingkungan  KLHK.  2017. Rekapitulasi  Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung . Jakarta (ID): KLHK RI.
Hair  J,  Black  W,  Babin  B,  Anderson  R.  2010. Multivariate  Data  Analysys  (7 th edition) .  New Jersey (USA): Pearson prentice hall.
Handayani  S.  2006. Pelibatan  Masyarakat  Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran
Partisipasi . Surakarta (ID): Kompip Solo.
Hidayat  W,  Rustiadi  E,  Kartodihardjo  H.  2015. Dampak pertambangan terhadap perubahan penggunaan  lahan  dan  kesesuaian  peruntukan ruang  (studi  kasus  Kabupaten  Luwu  Timur, Provinsi  Sulawesi  Selatan. Jurnal  Perencanaan Wilayah  dan  Kota. 26  (22):  130-146.  doi: 10.5614/jpwk.2015.26.2.5.
Jöreskog  K,  Sörbom  D.  1993. LISREL  8:  Structural Equation Modeling With The SIMPLIS Command Language . Chicago IL (USA): Scientific Software International Inc.
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral.  2015.
Data  Pemegang  IUP  Bangka  Belitung .  Jakarta
(ID): Kementerian ESDM RI.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016.
Statistik  Kementerian  lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Tahun 2015 . Jakarta (ID): KLHK RI.
Krott  M.  2005. Forest  policy  analysis .  Netherland (NL): Springer.
Macal  CM,  Chan  WKV,  Young-Jun  S.  2010.  Agent- based  simulation  tutorial-simulation  of  emergent behaviorn  and  differences  between  agent-based simulation and discrete-event simulation.
Proceedings  of  the  2010  winter  simulation conference (135-150).
Nurrochmat  DR.  2012. Laporan  Teknis:  Telaah Kerangka Infrastruktur dan Mekanisme Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (SFM) sebagai
Opsi  Penting  dalam  Penurunan  Emisi  Dari Deforestasi  dan  Degradasi  Hutan  (REDD) . Jakarta (ID): KLHK.
Nurrochmat  DR,  Darusman  D,  Ruchjadi  D.  2014.
Rekonstruksi  Sistem  Tenurial  Kehutanan. Jurnal
Risalah  Kebijakan  Pertanian  dan  Lingkungan: Rumusan  Kajian  Strategis  bidang  Pertanian  dan Lingkungan .  1(1): 24–29.
Nurrochmat  DR,  Darusman  D,  Ekayani  M.  2016.
Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan
Lingkungan . Bogor (ID): IPB Press.
Söderholma  K,  Söderholm  P,  Helenius  H,  Pettersson M,  Viklund  R,  Masloboev  V,  Mingaleva  T, Petrov  V.  2015.  Environmental  regulation  and competitiveness in the mining industry: permitting  processes  with  special  focus  on Finland,  Sweden  and  Russia. Resources  Policy . 43: 130–142.
Tangkilisan  HNS.  2003. Kebijakan  Publik  yang Membumi . Yogyakarta (ID): Lukman Offset. Wilensky U, Blikstein P, Abrahamson D. 2007. Model classroom:  computer-supported  methodology  for investigating  collaborative-learning  pedagogy. Proceedings of the computer supported collaborative  learning  (CSCL)  Conference (46- 55). New Jersey (ID): Rutgers university.
Yulita.  2011.  Perubahan  penggunaan  lahan  dalam hubungannya  dengan  aktivitas  pertambangan  di Kabupaten  Bangka  Tengah [tesis].  Bogor  (ID): Institut Pertanian Bogor.
Yustika  AE.  2014. Ekonomi  Politik:  Kajian  Teroritis dan  Analisis  Empiris .  Yogyakarta  (ID):  Pustaka Pelajar.