## Penanggulangan  Pelanggaran  Hukum  yang  Dilakukan  Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung

## NANDANG  SAMBAS
Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam  Bandung.  Jl.  Rangga  Gading  No.8  Bandung  40116. email:  nandangsambas@yahoo.com
Abstract.  At  first,  motorbike  gang  was  considered  as  hobbyist-based-community  cre- ated  to  express  solidarity  and  creativity  among  its  members.  Recent  growing  number of  violence  cases    involving  motorbike  gang  members  in  West  Java,  especially  in Bandung,  has  posed  us  with  enough  evidences  to  cathegorize  their  activity  as  law violation  acts  which  threatening  public  safety.  From  social  crime  perspective,  any  law violations  were  considered  as  delinquency  acts.  Considering  that  majority  of  gang members  are  teenagers,  or  children/underage,  significant  factor  to  be  attended  seri- ously  is  family  as  the  first  source  of  norms  and  socialization.Weakness  ties  among members  of  family,  anomie,  and  mass  media  strong  influence  are  threatening  young members  of  family  in  this  situation.      A  collaboration  between  police  institution  and family  and  other  social  group  representative  such  as  religious  leaders  on  every  as- pect  was  the  key  to  overcome  the  problem  of  motorbike  rascals.

## Kata  Kunci:  motorbike  gang,  delinquency  acts,    youth
Abstrak.  Pada  awalnya,  geng  motor  dianggap  sebagai  kumpulan  pehobi  yang bertujuan  mengekspresikan  solidaritas  dan  kreativitas.  Perkembangan  selanjutnya menunjukkan  pelbagai  perilaku  menyimpang  dan  penuh  kekerasan  yang  dilakukan oleh  anggota  geng  motor,  terutama  kaum  muda.  Mengingat  bahwa  pelaku  kekerasan geng  motor  umumnya  adalah  anak  muda,  penanganannnya  perlu  mencermati  faktor keluarga. Diduga,  lemahnya ikatan  keluarga, ditambah  terpaan pengaruh  media massa yang  kuat  menyebabkan  perilaku  geng  motor  yang  menyimpang.  Kolaborasi  kepolisian dengan  keluarga   dan  pihak  t erka it  m erup akan  kunci  untuk   menyele saik an permasalahan  ini.
Kata  Kunci:  Kriminalitas,  geng  motor,  pemuda

## Pendahuluan
Geng  motor  merupakan  kelompok  anak muda  (remaja)  karena  ada  kesamaan  latar belakang,  sekolah,  daerah  dan  lain-lain  yang tergabung  dalam  suatu  komunitas  pengguna kendaraan bermotor roda dua. Komunitas bermotor saat  ini  bukan  hanya  menjadi trend masyarakat perkotaan,  melainkan  sudah  menjamur  sampai pelosok  pedesaan.  Hal  tersebut  selain  semakin mudahnya  cara  masyarakat  memiliki  kendaraan berotor  roda  dua,  juga  karena  kebutuhan  akan transportasi  maupun  sebagai  gaya  hidup  bagi sebagaian orang.
Di  kota  Bandung,  munculnya  komunitas geng motor sesungguhnya bukan baru berkembang saat ini saja, namun sudah ada sejak tahun 70-an. Bahkan  mungkin jauh  sebelumnya sudah  dikenal kelompok-kelompok pencinta kendaraan bermotor.
Namun demikian, sejalan  dengan perkembangan masyarakat  yang  semakin  kompleks,  informasi yang  semakin  mudah,  teknologi  yang  semakin canggih,  keberadaan  komunitas  geng  motor mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat. Sejalan  dengan  adanya  pergeseran pola  perilaku yang berupa tindakan-tindakan agresivitas, bahkan mengarah kepada tindakan-tindakan “vandalisme”. Adanya  peristiwa-peristiwa  kriminal  yang melibatkan  geng  motor  di  kota  dan  Kabupaten Bandung termasuk di beberapa wilayah Jawa Barat gencar  diberitakan  oleh  berbagai  media.  Antara lain,  berita  tentang:  Polisi  menangkap  lebih  dari 1.000  anggota  geng  motor  pasca  perusakan warung  internet  dan  mobil  di  Jalan  Cihampelas, Bandung, Jawa Barat (Metrotvnews.com, 26 Sep- tember 2010). “Sebanyak 186 Kasus Geng Motor Numpuk di Polres Bandung” (knc-bandung.com. 26 November  2010).  Perilaku  kriminal  geng  motor
pada bulan Pebruari sampai November 2010 telah terjadi 16 kasus kriminal, yang meliputi: Pencurian dengan  kekerasan,  penggunaan  senjata  tajam, pengeroyokan, pengrusakan rumah, dan lain-lain. Dengan  melibatkan  sebanyak  29  orang  anggota geng  motor  XTC,  Bregez  (Data  Bag.Ops.  Polres Bandung 2010).
Berdasarkan fakta tersebut di atas, sangat wajar  apabila  masyarakat  merasa  resah  dan khawatir, bahkan Image di mata masyarakat geng motor  identik  dengan  kelompok  “pengacau”, “pembuat onar”, “brandalan” serta sebagai “pelaku kriminal”  termasuk  muncul  pernyataan  “perang” terhadap  geng  motor.  Secara  yuridis  formal tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok geng motor  sudah  memasuki  ranah  hukum  pidana, sehingga  perbuatan yang  mereka lakukan  bukan hanya  berupa  pelanggaran,  melainkan  termasuk perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  suatu kejahatan  ( crime ).  Perbuatan  yang  dilarang  dan diancam  sanksi  pidana.  Oleh  karena  itu,  suatu keharusan apabila pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan yang lebih  efektif  dan  rasional  dengan  mengambil langkah-langkah  baik  berupa  tindakan  preventif, maupun melakukan tindakan represif dengan cara penegakan hukum ( law enforcement ).
Atas  dasar  paparan  tersebut  di  atas, pe mbahas an a ka n difo kusk an k epada permasalahan faktor-faktor apa yang mendorong munculnya  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan geng  motor  di  Kota  dan  Kabupaten  Bandung. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian  terhadap  geng  motor  di  kota  dan kabupaten Bandung.
Tujuan  dari  pe ne litian  ini  a da la h diketahuinya  faktor-faktor  yang  mendorong terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan geng motor; serta upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap geng motor di kota dan kabupaten Bandung.
Penelitian  ini  bersifat  deskriftif  analitis de ngan pende ka ta n yuridis no rm atif, menggunakan  data  sekunder  dengan  analisis normatif  kualitatif  menggunakan  logika  induktif abstraktif,  logika  yang  bertolak  dari  hal-hal  yang khusus ke hal-hal yang umum.

## Faktor-Faktor Terjadinya Perilaku Kriminal Geng Motor
Em ile  Durk he im   m enga ta ka n  ba hw a kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang normal. Artinya bahwa kejahatan akan selalu ada dalam  masyarakat  dan  kejahatan  merupakan produk  dari  suatu  masyarakat.  Masyarakat memberi andil akan terjadinya kejahatan.
Secara umum para sosiolog berpandangan bahwa  faktor-faktor  yang  dapat  mendorong
munculnya  perilaku  kriminal  dalam  masyarakat, antara lain bahwa, pertama sebagai pengaruh dari sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem kapitalis, sehingga ada hubungan antara bangunan ekonomi masyarakat  dengan kejahatan.  Stephan Hurwitz, mengatakan bahwa ada beberapa faktor ekomoni  yang  dapat  menyebabkan  timbulnya kejahatan,  yaitu  bersumber  dari  bekerja  terlalu muda, tak ada pengharapan maju, pengangguran be rk ala  te ta p,  penga nggura n  bias a  da n kekha watiran  da lam  hal  itu,  berpindahnya pekerjaan dari tempat ke tempat lain, perubahan- perubahan gaji sehingga tidak mungkin membuat anggaran belanja, kurangnya libur dll.
Sebagai  faktor  yang  sangat  dominan terjadinya  tindak  kriminal  dalam  masyarakat diungkapkan oleh Hurwitz adalah faktor banyaknya pe ngangguran  (Ste phan,  19 86 ). K edua , Rendahnya  penghayatan  terhadap  norma-norma agama,  sehingga  nilai-nilai  yang  tinggi  yang digariskan dalam ajaran agama sebagai tuntunan hidup banyak diabaikan. Diungkapkan oleh Florence G.  Robins,  bahwa  Agama  merupakan  salah  satu kontrol  sosial  yang  utama  melalui  organisasinya. Agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia  sesuai  dengan  nilai-nilai  keagamaannya (Robins, 1952).
Atas   das ar  itu,  dipe rluk an  pe na ta an ke hidupa n  pe muda   k arena  pe muda   perlu me ma inka n  pe ra na n  ya ng  penting  dalam pelaksanaan  pembangunan.  Pembinaan  dan pe ngem ba ngan generas i muda harus menanamkan  motivasi  kepekaan  terhadap  masa da ta ng.  Ke pe ka an  terha da p  ma sa   datang membutuhkan  pula  kepekaan  terhadap  situasi- situasi  lingkungan,  untuk  dapat  merelevansikan partisipasinya  dalam  setiap  kegiatan  berbangsa dan  bernegara.  Tanpa  peran  serta  pemuda pembangunan  akan  sulit  berhasil,  untuk  itu pengembangan  dan  pemberdayaan  pemuda sangat penting.
Dalam  upaya  menangani  para  pelanggar hukum, para kriminolog beranggapan bahwa perlu dilakukan  tindakan  yang  lebih  komprehensif  dan menyeluruh.  Hal  yang  penting  dilakukan  adalah dengan  mencari  akar  permasalahan  yang  lebih substansial.  Dalam  usaha  untuk  mencari  sebab- sebab  kejahatan  telah  diterima  secara  umum bahwa tidak mungkin dicari hanya satu faktor yang dapat  menerangkan  sebab  kejahatan  pada umumnya maupun kejahatan yang khususnya. Apa yang  dapat  dicari  adalah  faktor-faktor  dalam hubungan dengan sejumlah faktor lain yang akan menghasilkan kejahatan (W. A. Bonger, 1995:29). Didalam  kepustakaan  kriminologi  terdapat pula   beberapa  fa ktor  y ang  am at  s ering dihubungkan dengan kejahatan, walaupun faktor- faktor  tersebut  perlu  dikaji  lebih  jauh  seberapa jauh  memiliki  hubungan  sebab  akibat  dengan
kejahatan.  Beberapa  faktor  yang  penting  untuk diperhatikan  dalam  upaya  mencari  sebab-sebab kejahatan antara lain: (a) Teori-teori ekologis tetang kepadatan penduduk dan mobilitas sosial; kota dan pedesaan;  urbanisasi  dan  urbanism; delinquency areas dan perumahan; distribusi menurut umur dan kelamin;  (b) Dalam teori-teori konflik kebudayaan, masalah  suku,  agama,  kelompok  minoritas;  (c) Dalam teori-teori  ekonomis,  pengaruh  kemiskinan dan kemakmuran; (d) Dalam teori defferential as- sociation ,  pengauh  mass  media;    (e)  Dalam  teori anomie dan sub-culture , perbedaan nilai dan norma antara “ middle class ” dan “ lower class ”; ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan (Reksodiputro, 1994: 6).
Faktor  lain  yang  perlu  mendapat  perhatian khusus,  terutama  untuk  masalah delinquency anak adalah  faktor  keluarga.  Peranan  keluarga  sebagai faktor  dalam  sebab  akibat  kejahatan  tidaklah disangkal. Akan tetapi mungkin tidak ada faktor yang begitu  banyak  dimanipulir  sehingga  kehilangan pengertiannya  seperti  faktor  peranan  keluarga  ini. Faktor  “ Broken  Home ”  merupakan  hal  yang  sangat sering  dijadikan  sebagai  suatu  cantolan  untuk menghubungkan  sesuatu  yang  buruk  yang diperkirakannya  sering  menghasilkan  sesuatu  yang buruk pula.
Di  negara-negara  berkembang  sering  kali dikemukakan  bahwa  ak ibat  yang  pasti  dari perkembangan  sosial  ( social  change )  yang  timbul be rs am a  de ngan  perke mbanga n  ek onom i. Pe rk em ba ngan  s os ia l  de ngan  s endiriny a me ngak ibatka n  pe ruba ha n  da la m  struktur masyarakat  dan  dengan  demikian  mengakibatkan masalah-masalah baru. Walaupun hubungan yang pasti  dan  jelas  antara  perkembangan  sosial  dan kejahatan  belum  diketahui  secara  pasti,  namun ke ny ataa n  me nunjuk ka n  adanya   k enaika n kriminalitas  di  Negara-negara  yang  mengalami proses  perkembangan  sosial.
Menyikapi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan  geng  motor,  terdapat  hubungan  yang sangat  erat  antara  lemahnya  ikatan  seseorang dengan  orang tua,  lingkungan pendidikan  dengan perilaku  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  para remaja  yang  merupakan  anggota  geng  motor. Begitu  pula  dalam  kaitannya  dengan  rendahnya tingkat kepercayaan pada norma hukum dan norma agama pun menunjukkan kecenderungan yang tidak berbeda, dalam arti bahwa rendahnya kepercayaan seseorang  terhadap  norma  hukum,  dan  norma agama,  cenderung  mendorong  seseorang  untuk berperilaku  menyimpang.
Apabila  seseorang  dihadapkan  kedalam kondisi  ketidakmampuan  mengendalikan  diri, didukung  dengan  lingkungan  sosial  yang  tidak mampu  untuk  mengontrol,  maka  sangatlah  besar perilaku menyimpang akan mudah terjadi. Dengan demikian menurut  pandangan teori  kontrol  sosial,
terjadinya  penyimpangan-penyimpangan  perilaku yang melanggar hukum sebagai akibat dari adanya dorongan-dorongan untuk mencapai keinginannya, baik  yang  datang  dari  individu  si  pelaku  sebagai akibat ketidakmampuan untuk mengendalikan diri, serta  ketidakmampuan  seseorang  untuk  ikut menyesuaikan  dengan  norma-norma  yang  ada dalam  lingkungan  masyarakat,  baik  norma  yang berlaku  dalam  keluarga,  lingkungan  pendidikan, maupun norma kelompok dimana ia berada.
Seseorang  berperilaku  menyimpang  karena dipengaruhi oleh mengendornya pengawasan serta pengendalian sosial. Kondisi demikian berpengaruh pula terhadap kemerosotan moral, sehingga individu sukar  untuk  menyesuaikan  diri  dalam  perubahan norma.  Perubahan  norma  yang  terjadi  pada ma sy arak at y ang se da ng m enga la mi perkembangan  dari  masyarakat  yang  sederhana menuju  ke  masyarakat  yang  modern.  Kondisi demikian  mendorong  sifat  individualisme  yang cenderung ingin melepaskan diri dari kendali sosial, serta  merosotnya  norma-norma  umum.  Dalam mengendornya  norma-norma  umum,  kelompok menjadi terpisah-pisah sehingga tindakan-tindakan serta  harapan-harapan  bertentangan  dengan harapan  orang  lain.  Selanjutnya  sistem  dalam masyarakat  runtuh dan masyarakat dalam  kondisi Anomie .
Bila keadaan anomie tersebut dihadapi oleh anak  dan  remaja  akibatnya  akan  menimbulkan gejala-gejala  perilaku  penyimpangan,  bahkan cenderung  ke  perilaku  kriminal.  Hal  tersebut nampak  dalam  perilaku  geng  motor  yang  pada tahun  2 010  mengalami  peningkatan  secara signifikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Ke ma je muka n  entita s  da erah-dae ra h perkotaan  juga  menjadi  tempat  pertemuan, peresapan  dan  percampuran  nilai-nilai  anggota masyarakatnya.  Namun  demikian,  daerah-daerah perkotaan juga mendorong terjadinya perbenturan berbagai kebudayaan, sistem nilai dan perilaku. Hal ini  pula  yang  sering  kali  mendorong  terjadinya kondisi  antar  perorangan  maupun  kelompok.  Hal ini  pula  yang  merupa kan  sebagai  dinamika pe ruba ha n  ya ng  s ea ka n- ak an  tidak   dapat terbendung menggoyahkan sistem nilai yang selama ini  dianut  oleh  kebanyakan  anggota  masyarakat. Masuknya berbagai informasi sebagai pengaruh dari perkembangan  teknologi  informasi  media  massa baik  elektronik  maupun  cetak,  dengan  segala manifestasi kehidupan yang terjadi di belahan dunia lain yang sudah barang tentu berbeda dengan nilai- nilai  yang  ada  di  Indonesia  sudah  menguncang sistem  nilai.  Kondisi  demikian  telah  menimbulkan kegamangan diantara masyarakat khususnya para remaja,  sistem  nilai  mana  yang  harus  dianut diantara  nilai-nilai  yang  ada  dan  berkembang  di masyarakat. Kondisi inilah yang oleh Merton disebut dengaan gejala Anomie atau tidak adanya norma.
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  kaitannya dengan  masalah perilaku menyimpang  dikalangan para  remaja  bahwa  keadaan  perkotaan  termasuk daerah-daerah  yang  berkembang  membentuk menjadi  wilayah-wilayah  kota-kota  baru  telah mendorong dan mengembangkan tumbuhnya sub kebudayaan-sub  kebudayaan  kaum  muda  yang biasanya menyimpang dari kebudayaan induk yang sudah ada. Kondisi demikian sering kali dipandang oleh  para  ahli  sebagai  sub-kebudayaan  delinkuen kaum  muda  ( sub  culture ),  dan  sub  kebudayaan kaum penjahat. Mereka memiliki atau membentuk sesuatu karakteristik atau sistem nilai yang mereka anut sendiri yang mereka anggap khas.
Munculnya  perilaku-perilaku  menyimpang kaum  muda  khususnya  yang  berada  di  daerah- daerah  kumuh dan padat atau dapat disebut juga remaja-remaja  kelas  bawah,  antara  lain  sebagai mencerminan atas ketidakpuasan terhadap norma- norma  dan  nilai-nilai  kelompok  anak-anak  remaja kelas menengah dan atas yang mendominasi nilai- nilai kultural masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada  dipandang  sebagai  suatu  kendala  untuk mencapai suatu kehidupan yang mereka angankan, maka  mendorong  kelompok  remaja  kelas  bawah mengalami konflik budaya atau dikenal pula dengan istilah status frustasi.

## Upaya Penanganan Perilaku Kriminal Geng Motor
Dari  aspek  kebijakan  kriminal  (politik kriminal), upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh  melalui  tiga  hal,  yakni:  (a)    Penerapan hukum  pidana (criminal  law  application) ;  (b) Pencegahan tanpa pidana (prevention without pun- ishment); (c)  Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan  lewat  mass media (influencing  views  of  society  on  crime  and punishment /masss media)  (Hoefnagels. 1969:56). Dengan  demikian,  dari  aspek  kebijakan  upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui ja lur  pe na l  (huk um   pidana)  y ang  le bih menitikberatkan pada sifat represif, dan jalur non- penal  (non  hukum  pidana/diluar  hukum  pidana) yang  lebih  menitikberatkan  pada  sifat  prefentif/ pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan menggunakan  jalur  nonpenal  le bih  bers ifat “preventif ” lebih pada usaha pemahaman terhadap faktor-faktor  korelasional  dan  potensial  tumbuh suburnya  kejahatan.  Usaha-usaha  non-penal  ini dapat meliputi  bidang yang sangat luas sekali dari seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha nonpenal adalah memerbaiki kondisi- kondisi sosial  tertentu yang secara tidak langsung memunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif  penyebab  terjadinya  kejahatan.  Faktor-
faktor  yang  strategis   dapat  menanggulangi timbulnya kejahatan diungkapkan pada Kongres PBB ke- 6 tahun 1980 di Caracas, Jenewa tentang, “The Prevention of Crime and the Treatment of Offend- ers” . Dalam pertimbangan resolusi mengenai “Crime trends and Crime prevention strategies” ditegaskan:
“Masalah kejahatan  merintangi  kemajuan  untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang pantas bagi semua orang.  Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi  yang  menimbulkan  kejahatan. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial,  diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan/ kebodohan di antara golongan besar penduduk. Sedangkan aspek- aspek  sosial  sebagai  faktor  kondusif  terjadinya kejahatan diungkapkan pula dalam Kongres PBB ke-8 tahun 1990  di  Havana,  Kuba. Khususnya  dalam masalah “Urban  Crime” disebutkan,  bahwa  (a)
Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan  yang tidak serasi;  (b) Mengingat jumlah penduduk yang tidak mempunyai harapan karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial; (c) Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga; (d) Keadaan-keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang yang berimigrasi ke kota-kota besar; (e) Rusaknya identitas budaya asli bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan  kelemahan  di  bidang  sosial, kesejahteraan  dan  lingkungan  pekerjaan;  (f) Menurunnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendor ong  peningka tan  kejahat an  dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan;  (g)  Kesulitan  bagi  orang-orang masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya  dalam  lingkungan  masyarakatnya  di lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau lingkungan sekolahnya; (h) Penyalahgunaan alkohol, obat  bius,  dan  lain-lain;  (i)  Meluasnya  aktivitas kejahat an  yang  teror ganisasi,  kh ususnya perdagangan obat-obat terlarang serta penadahan barang-barang  hasil  kejahatan;  (j)  Dorongan- dorongan mass media tentang ide-ide serta sikap- sikap yang  mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan hak atau sikap-sikap tidak toleransi (Barda Nawawi 1994).
Sudarto  mengemukakan  bahwa  “kegiatan karang taruna,  kegiatan pramuka  dan  penggarapan kesehatan  jiwa  masyarakat  dengan  pendidikan agama”  merupakan  upaya-upaya  non-penal  dalam mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan  (Sudarto, 1981:118).
Erat k aita nnya denga n upay a penanggulangan terhadap para pelaku pelanggaran usia  muda  khususnya  “geng  motor”,  dengan me me rhatik an  berba ga i  ke kura ngan  dan kelemahan  dari  penerapan  sanksi  pidana,  serta memertimbangkan  aspek-aspek  perlindungan generasi muda kiranya penerapan  jalur non-penal perlu  dipertimbangkan  secara  seksama.  Secara umum  para  ahli  berpandangan  bahwa  motivasi
seorang anak dalam melakukan pelanggaran hukum sangatlah  berbeda  dengan  motivasi  melakukan pelanggaran hukum yang dilakukan orang dewasa. Atas dasar itu, maka pendekatan yang dipakai dalam upaya  penanggulanganan  pun  haruslah  berbeda. Para psikolog berpandangan bahwa seseorang baru memiliki  sikap  yang  logis  dan  rational  ketika me ncapai  usia  13 -1 4  ta hun.  P ada  us ia   ini emosionalitas  anak  jadi  semakin  berkurang, sedangkan  unsur  intelektual  dan  akal  budi  (ratio- pikir)  jadi  semakin  menonjol.  Minat  yang  objektif terhadp  dunia  sekitar  menjadi  semakin  besar. Namun demikian, mereka juga mengatakan bahwa pada masa ini anak tidak lagi banyak dikuasai oleh dorongan-dorongan endogin atau  impuls-impuls intern dalam perbuatan dan pikirannya akan tetapi lebih banyak dirangsang oleh stimulus-stimulus dari luar (Kartini Kartono 1979:137).
Dengan  memerhatikan  kondisi  psikologis anak, upaya penanggulangan  para pelanggar usia muda akan lebih rational apabila dilakukan dengan upaya-upaya non penal sebagaimana diungkapkan Hoefnagels.  Sejalan  dengan  hal  itu  pula,  Kongres PBB ke 6 Tahun 1980 dalam pertimbangan Resolusi No. 3 mengenai “Efective measure to prevent Crime” , antara  lain  menyatakan  bahwa  pencegahan kejahatan  bergantung    pada  pribadi  manusia  itu sendiri ( that crime prevention is dependent on man himself ); selain itu ditegaskan pula bahwa strategi pencegahan  kejahatan  harus  didasarkan  pada usaha  membangkitkan/menaikan  semangat  atau jiwa  manusia  dan  usaha  memerkuat  kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik; (UN. Congres 1981:7).
Dalam melaksanakan operasi di daerah-daerah yang  dipandang  rawan  dengan  pelanggaran  yang dilakukan  geng  motor,  pihak  kepolisian  mendata semua pelaku pelanggaran dengan mengklasifikasikan bentuk  dan  jenis  pelanggaran  yang  dilakukan.  Bagi pelaku  yang  tidak  terbukti  melakukan  pelanggaran berat,  pihak  kepolisian  melakukan  pendataan  dan pemeriksaan.  Setelah  proses  pemeriksaan  maka dilanjutkan  dengan  proses  pembubaran  dan pengunduran diri dari keanggotaan geng motor yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah disusun agar  pembubaran  dan  pengunduran  diri  tersebut betul-betul keluar dari hati nurani  anggota geng motor.
Tahapan  yang  dilakukan  pihak  kepolisian meliputi  langkah-langkah  sebagai  berikut,  yaitu: melakukan pemanggilan kepada seluruh orang tua/ piha k  ke luarga   k e  Po lres   B andung  untuk mendapatkan  pengarahan  langsung  dari  Kapolres Bandung  tentang  bahaya  aksi  geng  motor,  serta menjemput anggota geng motor yang di pulangkan setelah  dilakukan  identifikasi  dan  tidak  terlibat dalam tindak pidana.
Selanjutnya, terhadap Anggota Geng Motor dilakukan  pembinaan  yang meliputi:  (a)  diberikan arahan  dan  bimbingan  langsung  oleh  Kapolres
Ba ndung  ke pada  anggota  Ge ng  Moto r;  (b) melakukan  shalat  bersama  di  Masjid  Baitul Muhaimin Polres Bandung; (c) dilanjutkan dengan memberikan pembinaan mental dan rohani di Mesjid Baitul  Muhaimin  Polres  Bandung,  (d)    membuat pernyataan ikrar tentang pembubaran Anggota Geng Motor di Lapangan Apel Mapolres Bandung.
Selain  itu  dalam  rangka  pembinaan  dan pe ncegahan  k enak alan  rem aja  POLR ESTA Kabupaten  Bandung  mengeluarkan  program kegiatan yang lebih bersifat pembinaan ( treatment ). Salah  satu  program  yang  dilaksanakan  adalah kegiatan yang disebut “Sejuta Kawan”. Maksud Pro- gram  sejuta  kawan  adalah  menindaklanjuti  salah satu Grand Strategi Polri tahun 2010-2015. Dalam program akselerasi transformasi Polri dimana Polri sebagai  mitra  masyarakat  ( partnership )  dan merubah mind set anggota Polres Bandung dalam pencapaian  kemitraan  masyarakat  ( partnership ) dengan komitmen merubah perilaku yang dilandasi kesadaran bahwa Polri adalah insan  Tri  Brata.
Adapun tujuan Program sejuta kawan antara lain  agar  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  bagi seluruh  anggota  jajaran  Polres  Bandung  dan seba gai  sara na  penga wasan.  Agar  anggota kepolisian  menjadi  Polisi  yang  baik  dan  mampu menjadi tauladan bagi masyarakat sekitar anggota bertempat tinggal atau berdomisili. Diharapkan juga dapat memberikan info kamtibmas dan menciptakan rasa  aman  sehingga  masyarakat  Kabupaten Bandung  terhindar  dari  segala  gangguan  tindak pidana yang akan terjadi. Lebih lanjut polisi dapat menjalin  kemitraan  atau partnership dengan masyarakat  disekitar  tempat  tinggal  dan  seluruh lapisan  masyarakat  lainnya  sehingga  mampu bersama-sama  ciptakan  situasi  yang  kondusif  di wilayahnya. Dengan demikian secara kelembagaan ma mpu  me mbangun  citra  Po lri  yg  baik  di masyarakat.
Upaya  lainnya  yang  juga  dilakukan  Polres Kabupaten Bandung dalam penanganan geng mo- tor  adalah  melakukan  langkah-langkah  yang berkaitan dengan pelayanan yang bersifat adminis- tratif. Kepada anggota geng motor, pihak kepolisian tidak melayani  dan  memberikan permintaan surat ke te ra ngan  berke la kuan  baik,  m em be rika n rekomendasi  atau  surat  keterangan  lain  yang dibutuhkan sebagai persyaratan mencari pekerjaan. Termasuk  menolak  mantan  geng  motor  yang melamar menjadi polisi. Memaksimalkan bimbingan penyuluhan  kepada  masyarakat di  tempat-tempat umum (public address) tentang  perlunya menjaga keluarga dan lingkungan  dari bahaya  geng motor. Kepolisian  juga  melakukan  pembinaan  terhadap anggota  geng  motor  yang  sudah  keluar  atau membubarkan  diri .
Da lam   upaya   me libatk an  peran  serta masyarakat, kepolisian Polres Bandung melakukan langkah-langkah  yang berupa melakukan kunjungan
kepada  instansi  pemerintah,  instansi  satuan pendamping,  tokoh  masyarakat,  tokoh  lembaga, klub  motor  serta  seluruh  elemen  masyarakat. Melakukan  kunjungan  dan  pendekatan  serta menjelaskan  tentang  bahaya  geng  motor  kepada masyarakat.  Memberikan  masukan  bahwa  untuk menghilangkan segala bentuk aktivitas geng motor perlu  adanya  surat  keputusan  bersama  untuk melarang  segala  bentuk  aktivitas  geng  motor  di wilayah  Kabupaten  Bandung.  Kunjungan  tersebut dilakukan terhadap instansi maupun elemen-elemen masyarakat  yang  meliputi:  Bupati  Kabupaten Bandung,  Dandim  0609  Cimahi,  Ketua  DPRD Kabupaten  Bandung,  Kajari  Kabupaten  Bandung, Ketua Pengadilan Bale Bandung, tokoh masyarakat, Tokoh  Agama,  klub  Motor,  serta  seluruh  elemen masyarakat.
Upaya lain yang dilakukan kepolisian adalah dengan melakukan pembentukan image/pencitraan melaui  pemberitaan-pemberitaan  lewat  media cetak ataupun elektronik tentang bahayanya geng motor serta penolakan segala bentuk aktivitas geng motor di wilayah Kabupaten Bandung. Berita-berita dimaksud  antara  lain  sebagaimana  dimuat  pada surat kabar sebagai berikut:  Harian Umum Pikiran Rakyat  dengan  Judul  berita:  Jangan  Jadi  Provinsi “Gangser”;  Harian  Umum  Seputar  Indonesia, dengan  judul:  DPRD  Siapkan  Aturan  Gng  Motor; Harian  Umum  Gala  Media  Judul  berita,  Hendro, “Kalau  Dibiarkan, Merampok”; Harian Umum Gala Media Judul berita: SKB Perangi Geng Motor Segera Terbit
Sebagai  tindak  lanjut  adanya  kesepakatan se luruh  ko mponen  m as ya ra ka t,  k epolis ia n selanjutnya  mengkoordinasikan  kesepakatan bersama  dari  unsur-unsur  instansi  pemerintah maupun  masyarakat  untuk  memberantas  segala aktivitas geng motor yang dapat meresahkan  dan me ngga nggu  k etentram an  dan  k ea ma na n masyarakat.  Kesepakatan  bersama  tersebut berlangsung  dalam  suatu deklarasi  bersama  yang dilaksanakan  dalam  suatu  upacara  di  Lapangan Upakarti  Kabupaten  Bandung,  yang  dihadiri  oleh kurang lebih sebanyak  3.000 orang peserta.
Setelah  dilaksanakan  deklarasi,  selanjutnya dilakukan  penandatanganan  Surat  Kesepakatan Bersama  oleh  seluruh  geng  motor  yang  ada  di kabupaten  Bandung,  yang  isinya  antara  lain menyepakati untuk membubarkan segala aktivitas yang dilakukan geng motor. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan tersebut ditindaklanjuti oleh Polres Bandung  dan  jajarannya  dengan  melakukan sosialisasi  Surat  Keputusan  Bersama  tentang pelarangan segala bentuk aktivitas geng motor ke se ko la h- se ko la h,  m es jid- me sjid,  instansi pemerintah, instansi samping  dan seluruh elemen masyarakat  yang  ada  di  wilayah  Hukum  Polres Bandung.
Adapun proses sosialisasi dilakukan dengan
cara  sebagai  berikut:  (1)  Pemasangan  spanduk yang  telah  dilakukan  sebanyak  kurang  lebih  801 buah  spanduk,  dipasang  di  daerah  rawan  geng motor, sekolah-sekolah, kantor pemerintahan, dan di jalan-jalan raya tentang penolakan segala bentuk aktivitas  geng  motor  di  wilayah  Hukum  Polres Bandung;  (2)  Membagikan  stiker-stiker  keseluruh elemen  masyarakat,  khususnya  para  remaja  dan pengguna  kendaraan  bermotor  tentang  ajakan untuk tidak menjadi anggota geng motor, himbauan mentaati peratuaran lalulintas, melaporkan  segala bentuk  kegiatan  yang  mengganggu  keamanan kepada  pihak  berwajib,  dan  lain-lain;  (3)  Secara serentak  seluruh  perwira  mulai  dari  Kapolres, Wakapolres,  para  kabag,  para  kasatker  dan Kapolsek jajaran Polres Bandung menjadi pembina upacara  bendera  di  sekolah-sekolah  di  wilayah Hukum Polres Bandung dengan materi memberikan arahan dan membacakan amanat Kapolres Bandung tentang  bahayanya  geng  motor,  serta  melakukan penyebaran leaflet kepada para guru pengajar serta seluruh murid di sekolah yang dikunjungi.
Upaya  kepolisian  dengan  melakukan pembentukan  citra (image) terhadap  para  pelaku geng motor, memang dirasakan cukup efektif dalam rangka  meredam  perilaku  kriminal  para  geng  mo- tor. Namun demikian, dilihat dari aspek kriminologis masalah  tersebut  merupakan  salah  satu  hal  yang dapat  mendorong  terjadinya  faktor  kriminogen. Adanya  pemberitaan-pemberitaan  melalui  media massa yang isinya lebih mendiskreditkan geng mo- tor,  telah  membentuk image masyarakat  terhadap mereka-mereka yang bergabung dengan  komunitas motor.  Seolah-olah  setiap  komunitas  motor  pasti memiliki  perilaku  jahat  dan  krimnal.  Dengan menggeneralisasi  komunitas  motor  sebagai  para pelaku  kriminal,  seolah-olah  seluruh  anggota geng motor pelaku kriminal merupakan perkumpulan anak muda yang tidak memiliki peran positif di masyarakat. Apalagi diungkapkan oleh instansi kepolisian sebagai aparat negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar,  sudah  barang  tentu  akan  diikuti  oleh masyara kat  sehingga   akan  sangat  mudah menjadikan  label.
Se lain  langkah-la ngkah  ya ng  bersif at pembinaan,  pendekatan  hukum  yang  ditempuh Polres Bandung adalah melakukan langkah-langkah melalui  pendekatan  yuridis  normatif  dengan mengeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB) antara  pihak  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan, Kodim,  DPRD,  Pemerintah  Daerah,  serta  tokoh masyarakat  dan  tokoh  agama.  Lahirnya  Surat Keputusan  Bersama  tersebut  didorong  oleh pandangan pihak kepolisian bahwa Surat Keputusan Bersama dapat dijadikan sebagai landasan hukum agar  ketentuan  Pasal  168  KUHP  bisa  diterapkan terhadap  setiap  anggota  geng  motor.  Dengan demikian  para  pelaku  pelanggar  hukum  dapat ditangani melalui jalur hukum. Secara empiris SKB
tersebut  telah  memberikan  pengaruh  yang  cukup ba ik  sehingga   da pat  me nek an  da n  bahk an me niadaka n  ak tiv itas   pelanggara n  a taupun kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Hal itu terlihat  dari  data  di  lapangan  bahwa  para  geng motor  sekarang  ini  aktivitasnya  relatif  menurun, bahkan  media  massa  relatif  tidak  lagi  memuat pemberitaan-pemberitaan  tentang  aktivitas  geng motor.
Namun demikian, Surat Keputusan bersama dijadikan  dasar hukum untuk menindak  geng mo- tor  merupakan  suatu  etika  atau  norma  yang diformalkan atau sebuah kesepakatan  untuk tidak melakukan  sesuatu  yang  dapat  mengganggu keamanan  dan  ketertiban.  Dalam  ranah  hukum pidana  kita  tidak  mengenal  sepakat  untuk  tidak melakukan  kejahatan,  akan  tetapi  hukum  pidana memformulasikannya  kedalam  suatu  delik  atau tindak  pidana.  Kesepakatan  untuk  tidak  berbuat jahat itu ada dalam tataran etika yang kedudukannya paling tinggi, sehingga ada tidaknya SKB sebenarnya secara yuridis  tidak memiliki pengaruh apapun.
SKB adalah suatu dokumen hukum yang tidak jelas  kedudukannya.  Sebagaimana  ditegaskan dalam    Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, SKB  tidak termasuk hierarki perundang- undangan yang ada di Indonesia, sehingga kekuatan mengikat  dari  SKB  tersebut  tidak  ada.  Dengan demikian,  secara  yuridis  SKB  tersebut  memiliki kekuatan hukum yang sangat lemah.
Sesungguhnya lebih  baik apabila  kepolisian me ma ks im alka n  aturan  y ang  suda h  ada dibandingkan dengan menerbitkan surat keputusan bersama  sebagai  dasar    untuk  melakukan  segala tindakannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam penjelasan umum undang-undang Kepolisian ditegaskan bahwa setiap pejabat  kepolisian  memiliki  kewenangan  diskresi, ya itu  ke we na ngan  untuk   bertindak   dem i kepentingan  umum berdasarkan  penilaian  sendiri. SKB  bisa  saja  diterbitkan  sebagai  komitmen masyarakat dengan kepolisian untuk memberantas aktivitas brutal geng motor, akan tetapi sangat tidak tepat  apabila  SKB  tersebut  dijadikan  pijakan  atau sumber  hukum.  SKB  hanya  berfungsi  untuk membuktikan  bahwa  kepentingan  masyarakat terganggu,  sehingga  pihak  kepolisian  dapat melakukan  wewenang  diskresi.
Dalam  upaya  penegakan  hukum,  Polres Ba ndung  te lah  mem buat  kebija kan  dengan melakukan tindakan tegas terhadap segala aktivitas geng  motor  di  kabupaten  Bandung,  himbauan tembak ditempat terhadap pelaku geng motor yang telah  mengancam  jiwa  masyarakat  ataupun petugas,  serta  proses  diajukan  pada  tahap persidangan melalui peradilan. Program ini mampu meredam aktivitas brutal yang dilakukan geng mo- tor selama ini, sehingga menjadi langkah preventif
untuk  mencegah  terjadinnya   perilak u  ya ng melanggar hukum yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Bandung.
Erat kaitannya dengan masalah kriminalitas, kita  ketahui  bahwa  salah  satu  cara  masyarakat mengendalikan  warganya  untuk  tidak  melakukan pelanggaran  hukum  adalah  melalui  ancaman pidana. Dari ancaman pidana tersebut dampak yang diharapkan adalah adanya penangkalan (deterrence effect). Secara  umum deterrence  effect tersebut be rtujua n  baik  s eba gai ge neral  de terrence (pencegahan  umum)  maupun special  deterrence (pencegahan khusus) .
Ancaman pidana yang dijatuhkan antara lain ditujukan agar adanya perubahan sikap terhadap (a) Akibat yang diancamkan apabila melanggar hukum pidana,  pelanggar  diharapkan  akan  lebih  “takut” mengalami  hal  yang  serupa  dikemudian  hari;  (b) Perilaku yang diancam pidana; pelanggar diharapkan menyadari  bahwa  perilaku  ini  sangat  dicela  oleh warga masyarakat lain, dan karena itu menghindari terulangnya perilaku tersebut; (c) Masyarakat sendiri dan  nilai  serta  norma  yang  dominan  dalam masyarakat  bersangkutan;  pelanggar  diharapkan merasa lebih terikat terhadap nilai dan norma yang dominan, ketimbang dari kelompoknya; (d) Kenyataan hidup  dalam  batas-batas  ketaatan  pada  hukum; pelanggar  diharapkan  aka n  tetap  “tabah” menghadapi  godaan  melanggar  hukum,  terutama karena adanya “stigma” sebagai “mantan penjahat” (M. Reksodiputro, 1997: 72).
Selama  2010  telah  ditangani  sebanyak  16 perkara kriminal yang dilakukan para anggota geng motor.  Dari  peristiwa-peristiwa  tersebut  sebanyak 29 orang pelaku telah dinyatakan sebagai tersangka dan  telah  diproses  untuk  diajukan  ke  pengadilan. Kaitannya  dengan  masalah  penerapan  pidana terhadap  para  pelaku  yang  berusia  dibawah  18 tahun,  dalam  lingkup  hukum  pidana  mereka dikategorikan  sebagai  “anak  dibawah  umur”.  Ada dua  hal  yang  perlu  diperhatikan:  (1)  bahwa pandangan  yang  melihat  pelanggar  hukum  usia dewasa  muda (young  offenders) sebagai  calon penjahat di masa yang akan datang (potential crimi- nals) bukanlah merupakan pendekatan kriminologis yang benar; dan (2) bahwa keberhasilan lembaga pemasyarakatan kita membina secara efektif para narapidana  melalui  “sistem  Pemasyarakatan”, belum terbukti secara objektif.
Bernes  dan  Teeters  mengungkapkan  salah satu  sisi  negatif  dari  sanksi  pidana  pencabutan kemerdekaan,  penjara  telah  tumbuh  menjadi tempat  pencemaran (a  place  of  contamination) yang  justru  oleh  penyokong-penyokong  penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat ini penjahat- pe nja ha t  k ebe tulan (a ccide ntal  of fe nde rs ) , pendatang  baru  di  dunia  kejahatan  ( novices  in crime )  dirusak  melalui  pergaulannya  dengan penjahat-penjahat  kronis.  Bahkan  personil  yang
paling  baik  pun  telah  gagal  untuk  menghilangkan keburukan  yang  sangat  besar  dari  penjara  ini (Muladi dan Barda Nawawi 1984: 79).
Sampai  saat  ini, belum  ada  hasil  penelitian yang  menunjukkan  bahwa    pidana  perampasan kemerdekaan telah menghasilkan upaya perbaikan bagi si pelaku, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Dari  deskriptif utilitarianisme yang  dipelopori  Jer- emy  Bentham  dan  John  Stuart  Mill,  pidana  sama sekali tidak memiliki nilai pembenaran apapun bila semata-mata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih  banyak  penderitaan  pada  masyarakat. Bentham, mengakui bahwa, “ … all punishment is mischief.  All  punishment  is  in  itself  evil.  It  ought only to be admitted in as far as it promises to ex- clude some greater evil … (Harkristuti, 2003:9-10) .

## Simpulan dan Saran
Fa ktor  yang  me ndorong  tindak an pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  geng  motor se lain  k urangnya   pe mahama n  para  rema ja terhadap  ketentuan  yang  berlaku  menyangkut undang-undang  Lalu  Lintas.  Juga  disebabkan se baga i  panga ruh  kondisi  biologis  maupun psikologis.  Secara  biologis  karena  mereka  dalam masa  pertumbuhan  dan  keinginan  menunjukkan eksistensi  diri  kepada  teman  sebaya,  maupun lingkungan.  Sedangkan  kondisi  perkembangan psikologis para pelaku dihadapkan kepada berbagai kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat yang sedang berubah, baik perubahan bidang  ekonomi,  sosial,  budaya  maupun  struktur masyarakat.
Upaya  penanganan  yang  dilakukan  oleh aparat  kepolisian  ditempuh  melalui  pendekatan Pendekatan non-penal  mulai langkah-langkah yang bersifat  pengarahan,  dan  pembinaan  dengan me liba tka n  se luruh  k ompone n  ma sya raka t. Sedangkan penanganan dengan pendekatan penal/ represif    (penerapan  hukum  pidana)  dilakukan te rhadap  para  pe la ku  y ang  dika te go rika n pelanggaran  berat  dengan  ancaman  pidana ditangani melalui proses  peradilan  pidana.
Dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan para remaja, harus lebih mengedepankan pendekatan  kemasyarakatan  serta  tindakan- tindakan yang bersifat pembinaan ( treatment ).
Program-program  kegiatan  kepolisian  yang melibatkan seluruh komponen masyarakat sebaiknya dilaksanakan  secara  berkesinambungan  serta diperluas ke daerah-daerah lainnya di Jawa Barat.
Ke me ntrian  pem uda  da n  olahra ga membangun  kerjasama  dengan  pihak  pendidikan, untuk  menyusun  program  kegiatan  yang  sejalan dengan kurikulum bagi tingkat sekolah menengah.
Pemerintah (daerah) serta pihak-pihak yang kompeten meningkatkan pembangunan sarana olah raga, kesenian, maupun tempat-tempat yang dapat memfasilitasi  kreativitas  para  remaja.

## Daftar Pustaka
Harkristuti,  H.  (2003). Rekonstruksi  Konsep Pemidanaan : Suatu  Gugatan  terhadap  Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia .
Hoefnagels, P. G (1969). The Other Side of Crimi- nology. An Invertion of the Concept of Crime ; Re vise d  editio n  of   B egin  Selen  v an Crimionologie. Lhuwer-Deventer,  Holland.
Hurwitz,  S.  (1986). Kriminologi ,  saduran  Ny.  L. Moeljatno,  Jakarta:  PT. Bina  Aksara.
Jeremy, B. (1948). Introduction to the Principles of Morals and Legislation , New York: Hafner Pub- lishing  Co.
Kartono,  K.  (1979). Psikologi  Anak .  Bandung: Alumni.
knc-bandung.com (ilustrasi)  Jum’at,  26 November 2010 - 13:59 wib
Metrotvnews.com,  Bandung  Minggu,  Akses  pada, 26 September 2010. 04:00 WIB.
Moeljatno, L. (1986). Kriminologi . Jakarta: PT. Bina Aksara.
Muladi  dan  B.  Nawawi  (1984). Teori-Teori  dan Kebijakan Pidana , Bandung, Alumni.
Nawawi,  A.  B.  (1994). Kebijakan  Legislatif  dalam Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana Penjara .  Ananta,  Semarang.
PBB (1981) Six United Nation Conggress, Report.
Reksodiputro, M. (1997). Masalah Penanggulangan Kejahatan  yang  Dilakukan  Pelaku  Usia  Muda ,
Bunga Rampai Masalah-Masalah Dalam Sistem Peradiilan  Pidana,  Pusat  Pelayanan  Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
———  (1994). Mencari  Faktor-Faktor  Sebab Kejahatan ,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  Dan Penga bdian  Hukum.  Jaka rta:    Le mbaga Kriminologi UI,
Robins, F. G. (1952). Education Sociology .
Sudarto  (1981). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana , Bandung: Alumni.
W.  A .  Bo nger  (19 95 ). Pe nganta r  te ntang Krim inologi. P us ta ka Sarja na , PT. Pembangunan.