## PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KARANGASEM
Ni Komang Marsena Yanis Cristiana 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
Email: {marsenayanisc@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  peran  kepolisian  sebagai  penyidik  dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem  dan hambatan - hambatan  yang  ditemui  oleh  kepolisian  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  di  kabupaten  Karangasem  serta  upaya-upaya  yang  dilakukan  kepolisian  dalam  mengatasi hambtana  tersebut.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  ini bersifat  deskriptif  dengan  mempergunakan  data  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara,  studi  dokumen  yang  nantinya  data tersebut  akan  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  peran  kepolisian  dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan baik namun belum optimal, hal  ini  dikarenakan  meningkatnya  angka  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  kabupaten Karangasem  dalam  kurun  waktu  3  tahun  belakangan  ini.  Peran  kepolisian  sebagai  penyidik  dalam penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Karangasem  yaitu  apabila penyelesaian tindak pidana dilakukan melalui mediasi maka kepolisian memiliki peran sebagai mediator (penengah)  sedangkan  apabila  diselesaikan melalui  jalur  hukum maka  peran  kepolisian  hanya  sebatas sebagai  penyidik  dan  penyelidik  saja,  Adapun  hambatan-hambatan  yang  ditemui  oleh  kepolisian  Unit PPA  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu  hambatan  yang  berasal dari  korban  itu  sendiri,  hambatan  yang  berasal  dari  keluarga  baik  itu  keluarga  korban  maupun  pelaku serta hambatan yang datang dari masyarakat. berdasarkan hal tersebut ada upaya dari kepolisian dalam mengatsi  hal  tersebut  yakni  dengan  cara  melakukan  sosialisasi  serta  bekerjasama  dengan  instansi- instansi terkait.
Kata Kunci : Penyidik, Peran Kepolisian, dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga

## Abstract
This study is aimed at investigating and analyzing the roles of police as investigators in resolving criminal  acts  of  households’  violence  in  Karangasem,  the  obstacles  encountered  by  the  police  in resolving criminal acts of households’ violence in Karangasem regency, as well as the efforts made by the police in dealing with the obstacles encountered. The type of research used is empirical law research. This research is descriptive by using data in form of primary data and secondary data. The techniques of data collection  are conducted by  doing observation, interviews,  document studies, that will be analyzed qualitatively. The results of the study show that the role of police in resolving criminal acts of households’ violence  has  gone  well  but  has  not  been  optimal,  due  to  the  increasing  number  of  criminal  acts  of households’ violence in Karangasem regency in the past 3 years. The role of police as an investigator in resolving  criminal  acts  of  households’  violence  in  Karangasem  regency  is  to  receive  reports,  provide temporary protection, conduct investigations and the PPA unit police in Karangasem Regional Police also plays  an  important  role  as  mediators  when  resolving  criminal  acts  of  households’  violence,  carried  out through reasoning mediation. The obstacles encountered by the PPA unit police in resolving criminal acts of households’ violence are coming from the victims themselves, obstacles from family, both the families
of  the  victims  and  the  offenders,  and  obstacles  that  come  from  communities.  Regarding  to  the explanation  stated  earlier,  there  is  an  effort  from  the  police  in  addressing  this  matter,  namely  by conducting socialization and collaborating with relevant agencies.
Keywords: Roles of police, investigators, and criminal act of households’ violence

## PENDAHULUAN
Perkawinan  dianggap  sebagai  salah  satu kebutuhan  yang  penting  bagi  setiap  orang. Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  yang  dimaksud dengan  perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Untuk  dapat  membentuk keluarga  yang  bahagia  suami  istri  harus mampu membina keluarga secara baik dan benar.  Akan  tetapi,  di  dalam  sebuah keluarga tak jarang menemui permasalahan-permasalahan kehidupan yang mengakibatkan terganggunya kebahagian  serta keharmonisan  yang  telah dibina. Ketidakmampuan menyatukan perbedaan,  masalah  ekonomi,  serta  faktor- faktor  lain  yang  datang  dari  luar  rumah tangga  juga  seringkali  menimbulkan  konflik di  dalam  rumah  tangga.  Sehingga  hal-hal tersebut  tak  jarang  berpotensi  sebagai pusat  terjadinya  tindakan  kekerasan  dalam rumah tangga (Alimuddin, 2014:38).
Seringkali tindak kekerasan yang menimpa  kaum  perempuan  (istri)  disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut  demikian,  baik  pelaku  maupun korban  berusaha  untuk  merahasiakan tindak  kekerasan  yang  terjadi,  baik  itu  dari keluarga  besar  maupun  dari  lingkungan masyarakat,  sebab  permasalahan  yang terjadi  diantara  suami  istri  dalam  rumah tangga  merupakan  aib  yang  tidak  perlu diketahui masyarakat luas terlebih lagi nanti akan  menjadi  sebuah  permasalaha  baru nantinya . Terkadang  juga  disebut domestic violence (kekerasan  domestik)  karena terjadinya kekerasan di ranah domestik/rumah tangga (Soeroso, 2011: 1).
Oleh  karena  terjadinya  kekerasan  di ranah  domestik  yang  memiliki  kekhasan tersendiri dalam permasalahannya, Pemerintah Republik Indonesia
mengeluarkan peraturan perundang-
undangan  yang  membahas  secara  spesifik tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga melalui  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga,  yang  dimaksud  dengan kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah: “Setiap  perbuatan  terhadap  seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan, atau perampasaan kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam ringkup rumah tang ga”.
Disebutkan  dalam  Pasal  4  UU  No.  23 Tahun  2004  bahwa  tujuan  dihapuskannya KDRT,  yaitu,  mencegah  segala  bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga, menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah tangga,  dan , memelihara  keutuhan  rumah tangga  yang  harmonis  dan  sejahtera (Syamsuddin, 2016:102).
Peran  serta  aparat  penegak  hukum sangat  dibutuhkan  dalam  menegakkan hukum.  Kepolisian  sebagai  salah  satu aparat  penegak  hukum  yang  bertanggung jawab  atas  tegaknya  hukum  memiliki  tugas untuk  melakukan  penegakan  hukum  salah satunya  terhadap  tindak  kekerasan  dalam rumah tangga, dengan melakukan penyidikan  dan  memberikan  perlindungan bagi  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Kepolisian  menjadi  garda  terdepan untuk  menangani  kasus  KDRT,  yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  13  UU Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Optimalisasi peran  penyidik  kepolisian  menjadi  kunci penanggulangan tindakan kekerasan dalam
rumah  tangga  dan  mewujudkan  keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Meskipun  telah  didukung  oleh  aturan hukum  serta  aparat  penegak  hukumnya, tetapi  fakta  menunjukkan  bahwa  tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik itu  tindak  kekerasan  secara  fisik,  psikis, seksual  dan  penelantaran  rumah  tangga masih  marak  terjadi  di  seluruh  tanah  air, begitupula di wilayah Kabupaten Karangasem lokasi dimana peneliti melakukan penelitian. Alasan  peneliti  melakukan  penelitian  di Kabupaten Karangasem adalah dikarenanakan  Karangasem  merupakan daerah
yang memiliki persentase kemiskinan  cukup  tinggi  hal  ini  disebabkan karena kurang tesedianya lapangan pekerjaan  sehingga  banyak  masyarakat yang  yang  tidak  memiliki  pekerjaan  dan penghasilan  tetap.  Hal  tersebut  tentu  akan berdampak  terhadap  kesulitan  ekonomi yang  berkepanjangan  di  dalam  rumah tangga dan menyebabkan pertikaian anatara suami dan istri yang berujung pada kekerasan.  Alasan  yang  kedua  yaitu dikarenakan tingkat kekerasan dalam rumah  tangga  di  Kabupaten  Karangasem sering mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Berdasarkan observasi awal peneliti dilapangan,  data  menunjukkan  bahwa jumlah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun belakangan ini. Bripda Anesty Saras selaku penyidik  unit  PPA  Polres  Karangasem menjelaskan  bahwa  pada  tahun  2016  ada sebanyak  2  kasus  yang  terjadi.  Dari  2 kasus  yang  terjadi,  1  kasus  berakhir dengan  SP3  sedangkan  1  kasusnya  lagi berakhir  dengan  Henti  Lidik.  Pada  tahun 2017  ada  tiga  kasus  yang  terjadi,  dari  3 kasus  yang  terjadi  2  berakhir  dengan  SP3 dan 1 kasus masih dalam penyidikan. Pada tahun  2018  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga mengalami peningkatan yang cukup signifikan  yaitu  7  kasus,  dari  7  kausu  yang terjadi 2 kasus berakhir dengan SP3 dan 2 kasus berakhir dengan henti lidik.
Peningkatan  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  di  Kabupaten  Karangasem disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yaitu antara  lain    faktor  ekonomi,  faktor  budaya,
faktor  idiologi,  faktor  orang  ketiga  yang datang dari luar rumah tangga (perselingkuhan) dan sampai pada kesadaran  masyarakat  yang  masih  rendah terhadap  permasalahan  kekerasan  dalam rumah  tangga,  bahkan  kekerasan  dalam rumah  tangga  masih  dianggap  sebagai permasalahan  biasa  dalam  rumah  tangga. Berdasarkan hasil wawancara bersama  ibu Anesty  Saras  selaku  penyidik  Unit  PPA Polres  Karangasem  mengatakan  bahwa dari  faktor-faktor  tersebut,  faktor  orang ketiga  (perselingkuhan)  menjadi  pemicu yang  paling  signifikan  terhadap  kasus- kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di Kabupaten Karangasem.
Tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga yang terus terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Karangasem tentunya memerlukan Kepolisian Resor Karangasem yang  memiliki  visi  dan  peran  dalam melaksanakan tugas menanggulangi maupun  dalam  hal  penyelesaian  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Dengan  didukung  oleh    adanya    Undang- Undang  No.    23    tahun    2004    tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga dan upaya-upaya  lain  seharusnya kepolisian  dapat  mengurangi  tingginya kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di Kabupaten  Karangasem  setiap  tahunnya, namun  faktanya  dalam  kurun  waktu  tiga tahun  belakangan  ini  kasus  kekerasan dalam rumah tangga mengalami
peningkatan. Kenyataan  ini  sudah  barang  tentu sangat mengkhawatirkan dan
memunculkan banyak pertanyaan
bagaimana  peran  serta  kepolisian  dalam penyelesaian  tindak  pidanan  kekerasan dalam rumah tangga agar mampu menanggulangi  peningkatan  jumlah  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga setiap  tahunnya  serta  apa  saja  hambatan- hambatan  yang  ditemui  oleh  kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasn dalam rumah tangga. Hal ini menarik untuk dikaji  maka  perlunya  dilakukan  penelitian terhadap    permasalahan  ini.  Dari  latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk mengambil judul “Peran Kepolisisan sebagai  Penyidik  dalam  Penyelesaian Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem”.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019)
Penelitian  ini  bertujan  untuk  mengetahui realisasi peran kepolisian dalam penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Karangasem dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam  dalam penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten karangasem  serta  bagaimanan  upaya menanggulangi hal tersebut.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas, maka  dapat  diketahui  adanya  beberapa permasalahan yaitu :
1.  Bagaimana  peran  kepolisian  dalam penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  di  kabupaten Karangasem?
2.  Bagaimana  hambatan-hambatan  yang dihadapi oleh kepolisian dalam penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten Karangasem serta
upaya menanggulangi hambatan tersebut ?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris.  Sifat  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  dan  menggunakan  data dan  sumber  yaitu  data  primer  dan  data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier yaitu kamus hukum. Dalam rangka pengumpulan  data  primer  maupun  data sekunder,  maka  penulis  menggunakan  tiga jenis  pengumpulan  data,  yaitu  teknik  studi dokumen,  teknik  wawancara,  dan  teknik observasi atau pengamatan. Teknik penentuan
sampel penelitiannya menggunakan teknik non probability sampling  dan  bentuknya  adalah  Purposive Sampling.
Hasil dan Pembahasan Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di Kabupaten Karangasem
Kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan  kekerasan  yang  masih  marak terjadi  di  dalam  rumah  tangga,  akan  tetapi tidak  semua  kekerasan  dalam  rumah
tangga  dapat  dijangkau  oleh  pihak-pihak berwenang.  Hal  ini  dikarenakan  banyak masyarakat  yang  menganggap  masalah tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan  urusan  pribadi  yang  malu apabila  sampai  terdengar  keluar.  Sehingga banyak  korban  tindak  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  enggan  melaporkan penderitaannya  kepada  aparat  penegak hukum.
Dilihat  dari  data  yang  telah  peneliti dapatkan  saat melakukan  observasi  di  Unit PPA  Polres  Karangasem  menunjukkan bahwa  dari  tahun  ke  tahun  dalam  kurun waktu  tiga  tahun  belakangan  ini  kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan.  Berikut  adalah  data  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang masuk ke Unit PPA Polres Karangasem Tabel 1.
Data Kekerasan Dalam Rumah
Tangga di Kabupaten Buleleng Sumber Data : Unit PPA Polres Karangasem Banyak  faktor yang menyebabkan terjadinya  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga   di  Kabupaten  Karangasem. Tetapi, menurut  wawancara  dengan  ibu  Bripda Anesty  Saras  faktor  yang  paling  signifikan menjadi pemicu maraknya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem  yaitu  faktor  yang  terjadi  dari luar rumah tangga yaitu faktor orang ketiga atau faktor perselingkuhan.
Merujuk  pada  konsideran  huruf  b Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  tugas pokok Kepolisian Negara Republik
Indonesia, antara lain:
1.  Memberikan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat;
2.  Menegakkan hukum;
N o. Tahu n Jumlah Kekerasa n Penanganan Lidi k Sidi k P2 1 SP 3 Henti Lidik 1. 2016 2 - - - 1 1 2. 2017 3 - 1 - 2 - 3. 2018 7 - - - 2 5
3.  Memberikan perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat (Ruslan,2016:207)
Berdasarkan pemaparan mengenai tugas  dan  kewenangan  kepolisian  diatas, terlihat  jelas  bahwa  kepolisian  menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum. Salah  satunya  mengakkan  hukum  dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  dapat  diseslesaikan melalui  2  cara  yaitu  melalui  mediasi  penal dan  jalur  hukum.  Adapun  peran  penting yang  dilakukan  oleh  kepolisian  dalam penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga yaitu :
1.  Mediasi Penal
Mediasi  penal  adalah  salah  satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang
menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan,  bukan  lembaga  peradilan. Keterlibatan  aparat  penegak  hukum hanyalah  sebagai  mediator.  Sebelum masalah dilanjutkan
ketahap
pengadilan,    maka    kedua    pihak diberikan  pilihan    untuk    melakukan mediasi  secara  kekeluargaan. (Adrizal, 2017: 8)
Tujuan utama dari mediasi penal adalah
a.  Melindungi  dan  memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya  dan  mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan;
b.  Memulihkan kehidupan rumah tangga  yang  saling  menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan; c.  Menekan tingginya angka perceraian di Indonesia (Fatahillah A Syukur, 2011:3) Berdasarkan hasil
penelitian
lapangan tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan  mediasi  melainkan  harus  ada seleksi  terhadap  kasus  yang  ditangani. Dalam  hal  ini tentu  saja penyidik  polres karangasem  melihat  dulu  sejauh  mana dampak  kekerasan  yang  telah  terjadi kepada  korban.  Jika  kasusunya  ringan dan  memungkinkan  untuk  dilakukan mediasi  maka  pihak  kepolisian  akan mengupayakan untuk dapat
diselesaikan secara mediasi. Sedangkan terhadap pelaku yang mempunyai  kebiasaan  untuk  menyakiti secara  sadis  yang  menyebabkan  luka parah  dan    dilakukan  berulang  kali kiranya  tidaklah  tepat  diselesaikan dengan  cara  mediasi.  Mediasi  juga dilakukan  apabila  korbannya  bersedia, karena  keputusan  tetap  ada  pada korban, polisi hanya dapat mengupayakannya saja. Dari permintaan tersebutlah kepolisian sebagai  penyidik  bisa  menggunakan diskresianya  untuk  dilakukannya  upaya mediasi  penal  yang  bertindak  sebagai mediator dari kedua belah pihak. Ketika korban  dan  pelaku  bersedia  untuk melakukan  mediasi,  maka  peran  polisi disini memposisikan diri sebagai penengah (mediator).
Berdasarkan  wawancara  dengan Bapak  Bripka  Sudyatmika  peran konkrit yang  dilakukan  oleh  polisi  unit  PPA sebagai  penengah  (mediator)  dalam penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  yaitu  dengan memanggil  kedua  belah  pihak  yaitu korban dan pelaku. Kemudian dipertemukan  secara  langsung  untuk berembug  guna  mencari  jalan  terbaik untuk kedepannya. Polisi sebagai mediator  juga  bertugas    membantu merumuskan    tujuan    dari    para    pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan.    Selain  menghadirkan pelaku  dan korban, kepolisian  unit  PPA juga  menghadirkan  lembaga  sosial P2TP2 untuk ikut serta  berembug guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya bagi  korban  dan  pelaku.  Jadi,  ketika mereka  mau  berdamai,  maka  pelaku akan diminta membuat surat pernyataan sebagai  bukti  bahwa  pelaku  tidak  akan melakukan kekerasan terhadap korban.
2.  Jalur hukum Jalur  hukum  merupakan  proses yang  harus  dilalui  oleh  para  tersangka yang  melakukan  tindak  pidana  maupun perdata. Khusus untuk kasus kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT)  yang merupakan  tindak  pidana  yang  harus mendapat sanksi bagi pelaku yang telah diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan
Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai  penegak  hukum  khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki  kewenangan  sebagai  penyidik dan penyelidik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  bapak  Bripka  Sudyatmika,  jika penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui  jalur  hukum,  maka  tentu  saja akan  diproses  sesuai  dengan  hukum yang  berlaku.  Peran  kepolisian  dalam penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  jika  diselesaikan melalui jalur hukum maka polisi memiliki peran hanya sebatas melakukan penyelidikan dan penyidikan saja. Adapun  kewenangan  penyelidik  antara lain karena kewajibannya:
1)  Menerima  laporan  atau  pengaduan dari  seseorang  tentang  adanya tindak pidana
2)  Mencari  keterangan  dan  barang bukti
3)  Menyuruh  berhenti  seseorang  yang dicuridai  dan  menanyakan  serta memeriksa tanda pengenal diri
4)  Mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum yang bertanggung jawab Sedangkan jika dilihat pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajibannya  mempunyai  wewenang, yaitu :
a.  Menerima  laporan  atau  pengaduan dari  seseorang  tentang  adanya tindak pidana,
b.  Melakukan  tindakan  pertama  pada saat di tempat kejadian,
c.  Menyuruh berhenti seseorang
tersangka  dan  memeriksa  tanda pengenal diri tersangka, d.  Melakukan penangkapan,
penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
e.  Melakukan pemeriksaan dan
penyitaan surat,
f.  Mengambil  sidik  jari  dan  memotret seorang,
g.  Memanggil  orang  untuk  didengar dan  diperiksa  sebagai  tersangka atau saksi,
h.  Mendatangkan  orang  ahli  yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
i.  Mengadakan
penghentian penyidikan, j.  Mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum  yang  bertanggung  jawab (Hartono, 2012:52).
Peran  kepolisian  dalam  proses penyelesaiaannya hampir sama dengan  proses  beracara  tindak  pidana yang  lainnya.  Dimana  diawali  dengan proses  penyelidikan  untuk  mencari  dan menemukan suatu peristiwa yang diduga  sebagai  tindak  pidana.  Jika peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak pidana  itu  benar  merupakan  suatu tindak  pidana  maka  akan  dilanjutkan pada  tahap  penyidikan.  Dalam  proses penyidikan pihak kepolisian perlu melakukan  olah  TKP  untuk  memberi bayangan  bagi  penyidik  bagaimana kronologi kejadiannya serta mengumpulkan bukti-bukti. Setelah semuanya
terkumpul, kemudian penyidik melakukan pemberkasan. Setelah  berkas  lengkap kemudian  akan dilimpahkan ke kejaksaan beserta tersangka  dan  barang  bukti  untuk dilakukan proses penuntutan.
Berbicara mengenai peran
kepolisian  dalam  penyelesaian  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga berarti berkaitan pula dengan bagaimana penegakan hukum itu dilakukan.  Menurut  Soerjono  Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu (Soekanto,2004:42) : 1.  Faktor Hukum. Praktik  penyelenggaraan  hukum  di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi
keadilanmerupakan  suatu  rumusan yang  bersifat  abstrak,  sedangkan kepastian  hukum  merupakan  suatu prosedur  yang  telah  ditentukan secara  normative.  Justru  itu,  suatu kebijakan  atau  tindakan  yang  tidak sepenuhnya berdasar hukum
merupakan  sesuatu  yang  dapat dibenarkan sepanjang kebijakan
atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya  penyelenggaraan  hukum bukan hanya mencakup law enforcement ,  namun  juga peace maintenance ,karena
penyelenggaraan hukum sesungguhnya  merupakan  proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola  perilaku  nyata  yang  bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2.  Faktor Penegakan Hukum.
Fungsi  hukum,  mentalitas  atau kepribadian petugas penegak
hukum memainkan peranan penting, kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi kualitas  petugas  kurang  baik,  ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. 3.  Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung  mencakup  perangkat lunak  dan  perangkat  keras,  salah satu  contoh  perangkat  lunak  adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima  oleh  polisi  dewasa  ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya  adalah  pengetahuan tentang  kejahatan  computer,  dalam tindak  pidana  khusus  yang  selama ini masih diberikan wewenang kepada  jaksa,  hal  tersebut  karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum  mampu  dan  belum  siap. Walaupun  disadari  pula  bahwa tugas  yang  harus  diemban  oleh polisi begitu luas dan banyak.
4.  Faktor Masyarakat.
Penegak hukum berasal dari masyarakat  dan  bertujuan  untuk mencapai  kedamaian  di  dalam masyarakat. Setiap warga
masyarakat  atau  kelompok  sedikit banyaknya  mempunyai  kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi,
sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan  salah  satu  indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 5.  Faktor Kebudayaan. Berdasarkan  konsep  kebudayaan sehari-hari,  orang  begitu  sering membicarakan  soal  kebudayaan.
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,  mempunyai  fungsi  yang sangat  besar  bagi  manusia  dan masyarakat,  yaitu  mengatur  agar manusia  dapat mengerti  bagaimana seharusnya  bertindak,  berbuat,  dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan  dengan  orang  lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah  suatu  garis  pokok  tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Faktor  di  atas  saling  berkaitan dengan  eratnya,  karena  menjadi  hal  pokok dalam  penegakan  hukum,  serta  sebagai tolok  ukur  dari  efektivftas  penegakan hukum.  Dari  lima  faktor  penegakan  hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri  merupakan  titik  sentralnya.  Hal  ini disebabkan  oleh  baik  undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri  juga  merupakan  panutan  oleh masyarakat luas (Amradani, 2016 : 33)
Hal  ini  tentu  berkaitan  dengan penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan. Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  lapangan mengenai peran kepolisiaan dalam penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem  jika  dikaitkan  dengan  salah satu  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan  hukum  dari  Soejano  Soekanto diatas  dilihat  dari  segi  faktor  penegakan hukumnya  maka  para  aparat  penegak hukum  yang  mencakup  instansi  Kepolisian sebagai penyidik sudah menjalankan perannya  dengan  baik,  dimana  peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang berawal dari memberikan perlindungan  terhadap  korban,  melakukan
penyelidikan,  penyidikan  sampai  pada proses  penyelesaiaannya  berjalan  dengan baik  sesuai  tugas-tugas  dari  kepolisian yang  telah  tercantum  di  dalam  Undang- Undang.  Dalam  proses  penyelesaiannya yang  dilakukan  melalui  jalur  hukum  polisi sudah mengimplementasikan perannya dengan  baik  sebagaimana  yang  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,    KUHAP,  serta  Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.  Sedangkan  jika dilihat  pada  proses  penyelesaian  melalui mediasi  penal  juga  sudah  berjalan  dengan baik,  dimana  polisi    menerapkan  mediasi penal  melalui  pelaksanaan  kewenangan diskresi  kepolisian  dengan  berdasar  pada Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002. Sedangkan  apabila  dlihat  dari  faktor masyarakatnya jika dikaitkan pada pengamatan  peneliti  di  lapangan,  masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat  itu  sendiri,  dimana  masih adanya  masyarakat  yang  belum  paham bahkan mungkin tidak tahu dengan keberadaan  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasaan  Dalam  Rumah  Tangga  ini. Sehingga  menyebabkan  masih  adanya masyarakat  yang  menganggap  bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal  yang  biasa.  Faktor  masyarakat  inilah yang  bisa  menyebabkan  meningkatnya tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga di kabupaten Karangasem.
Hambatan-Hambatan Yang ditemui Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  serta Upaya Mengatasi Hambatan Tersebut Penyelesaian tindak pidana
kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang dilakukan  oleh  kepolisian  unit  PPA  Polres Karangasem masih sering menemui hambatan-hambatan dalam proses penyelesaiannya.  Berdasarkan  penelitian saya  dilapangan,  secara  umum  terdapat  2 pokok  hambatan  yang  sering  terjadi  dan menyebabkan  proses  dalam  penyelesaian tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  menjadi  terhambat.  Hambatan- hambatan tersebut antara lain:
1.  Hambatan Dalam Mediasi Penal
Tidak  adanya  proses  atau  tata  cara penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  melalui  mediasi penal  yang  diatur  secara  langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga
sehingga penyelesaiaannya hanya dialaksanakan melalui kewenangan diskresi kepolisian.
2.  Hambatan Dalam Proses Hukum Hambatan  dalam  penyelesaian  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga melalui  jalur  hukum  yaitu  pengumpulan bukti  permulaan  serta  sikap  korban  itu sendiri.  pengumpulan  bukti  permulaan yang  sulit  seringkali  dikarenakan  oleh sikap korban  itu  sendiri yang  terkadang sulit  diwawancarai.  Dimana,  korban ingin  melanjutkan  perkara  tapi  disisilain korban  justru  sulit  untuk  dimintai keterangan. Ini tentu akan menghambat penyidikan untuk bisa ke tahap selanjutnya.
Serta  adapun  hambatan-hambatan  lainnya yang sering muncul yaitu,
1. Setelah korban membuat laporan, korban justru tidak koperatif.
2. Beberapa  korban  kekerasan  dalam rumah tangga masih enggan melaporkan  kekerasan  yang  dialami kepada  pihak  berwenang.  Hal  ini menyebabkan polisi tidak dapat berbuat banyak. Polisi tentu tidak dapat melakukan penyidikan lebih lanjut dikarenakan  kekerasan  dalam  rumah tangga merupakan delik aduan.
3. Hambatan yang datang dari masyarakat ataupun keluarga biasanya terjadi dikarenakan masyarakat maupun keluarga  mempunyai  pemahaman  yang salah  terkait  kekerasan  dalam  rumah tangga.
Hambatan-hambatan tersebut tentu akan  berpengaruh  dalam  penyelesaian tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Hambatan-hambatan  inilah  yang terkadang  mempersulit  penyidik  dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah  tangga.  Hal  ini  membuat  polisi  unit PPA  Polres  Karangasem  gencar  untuk melakukan upaya-upaya guna meminimalisir  hambatan  tersebut.  Adapun
upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh Polisi  di  Unit  PPA  Polres  Karangasem untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  yaitu dengan  cara  memberikan  sosialisasi  atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat  tentang  ketentuan/peraturan yang  terkait  dengan  masalah-masalah kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan perlindungan  hukum  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga,  serta  bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya. Upaya sosialisasi ini bertujuan agar mampu mengubah pandangan-pandangan  masyarakat  yang masih sering menganggap kekerasan dalam  rumah  tangga  sebagai  masalah pribadi.  Selain  itu  kepolisian  unit  PPA Polres  Karangasem  melakukan  kerjasama antara  lembaga-lembaga  lainnya  seperti P2TP2A,  Dinas  Sosial  dan  lembaga- lembaga lainnya.

## Simpulan dan Saran
Adapun  simpulan  yang  diperoleh dalam  penelitian  ini  antara  lain,  peran kepolisian  Unit  PPA  Polres  Karangsem dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem yaitu dapat dilakukan  melalui  dua  cara.  Pertama  yaitu melalui  mediasi  penal,  peran  konkrit  yang dilakukan  oleh  polisi  unit  PPA  sebagai penengah  (mediator)  dalam  penyelesaian tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  yaitu  dengan  memanggil  kedua belah  pihak  yaitu  korban  dan  pelaku. Kemudian  dipertemukan  secara  langsung untuk berembug guna mencari jalan terbaik untuk  kedepannya.  Polisi  sebagai  mediator juga  bertugas    membantu    merumuskan tujuan    dari    para    pihak  berperkara sehingga    tercapai    kesepakatan.    Selain menghadirkan pelaku dan korban, kepolisian  unit  PPA  juga  menghadirkan lembaga  sosial  P2TP2  Jadi,  ketika  mereka mau  berdamai,  maka  pelaku  akan  diminta membuat  surat  pernyataan  sebagai  bukti bahwa  pelaku  tidak  akan  melakukan kekerasan  terhadap  korban.  Sedangkan yang  kedua  yaitu  melalui  jalur  hukum. Peran Kepolisian dalam penyelesaian tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  melalui  jalur  hukum  yaitu  hanya sebatas  pada  proses  penyelidikan  dan
penyidikannya  saja  sebagaimana  yang telah  tercantum  di  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  hingga pemberkasan  dan  pelimpahan  berkas  ke tahap kejaksaan.
Dalam  penyelesaian  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  hambatan- hambatan yang ditemui oleh polisi Unit PPA Polres  Karangasem  yaitu  hambatan  dalam mediasi  penal  biasanya  Tidak  adanya proses  atau  tata  cara  penyelesaian  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga melalui  mediasi  penal  yang  diatur  secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan hambatan dalam proses hukum yaitu sulitnya mengumpulkan bukti permulaan  yang  cukup.  Selain  itu  adapula hambatan-hambatan  lainya  yaitu  hambatan yang  biasanya  datang  dari  korban,  dari pihak keluarga ataupun masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat ataupun keluarga tidak mau memberikan keterangan Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu, kepada pemerintah diharapkan dapat merevisi  kembali  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dengan memasukan  proses  penyelesain  perkara kekerasan  dalam  rumah  tangga  melalui mediasi  penal  ke  dalam  undang-undang tersebut  hal  ini  dikarenakan  belum  adanya pengaturan  mengenai  proses  penyelesaian tindak  pidana  kekerasan  melalui  mediasi penal dalam undang-undang tersebut.
Kepada  segenap  aparat  penegak hukum diharapkan lebih gencar mensosialisasikan tentang keberadaan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  agar  masyarakat  lebih paham  dan  mengerti  tentang  Undang- Undang  Penghapusan  Kekerasn  Dalam Rumah  hal  ini  dikarenakan  masih  banyak masyarakat  yang  belum  tahu  dan  juga mengerti  tentang  keberadaan  Undang- Undang ini.
Daftar Pustaka Buku :
Fatahillah A. Syukur. 2011. Mediasi Perkara KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga)  Teori  dan  praktek  Di Pengadilan  Indonesia .  Bandung: Mandar Maju Renggong, Ruslan. 2016. “ HUKUM ACARA
PIDANA  (Memahami  Perlindungan HAM  dalam  Proses  Penahanan  di
Indonesia)” .
Prenadamedia
Group:Jakarta.
Renggong,  Ruslan.  2016. Hukum  Pidana Khusus. Prenadamadia Group:
Jakarta.
Soekanto, Soerjano dan Sri Mamudji. 2001.
Penelitian  Hukum  Empiris .  PT  Raja Grafindo: Jakarta. Soeroso.  2011. KEKERASAN  DALAM RUMAH TANGGA: Dalam Perspektif  Yuridis  Viktimologi. Sinar
Grafika:Jakarta Syamsuddin,  Aziz.  2016.  Tindak  Pidana Khusus. Sinar Grafika: Jakarta.
Jurnal/Skripsi : Adrizal,  Ahmad.  2017. Penerapan  Mediasi Penal  Oleh  Penyidik  Terhadap Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota  Pekanbaru. JOM  Fakultas Hukum. Vol. IV, No. 2 Amradani,  Pandu  Prayoga.  2016. Peran Kepolisian  Dalam  Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Korban  Meninggal  Dunia  (Studi Polda  Lampung) .  Skripsi.  Fakultas Hukum Universitas
Lampung,
Bandar Lampung.
Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan
Dalam  Rumah  Tangga.  Lembaran Negara Nomor 4419 Tahun 2004
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No.  4168. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana.  Lembaran Negara  Nomor  76  Tahun  1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht). Staatsblad 1915 No. 732.