## EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2008-2012
1 I Ketut Ari Sedana, 2 Made Artana, 3 Kadek Rai Suwena
1,2,3, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail: 1 cenk_blonk@yahoo.com, 2 Artanamade_50@yahoo.com, 3 Kadek_Suwena@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  pertumbuhan  penerimaan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  di Kabupaten  Gianyar  tahun  2008-2012,  (2)  efektivitas  pemungutan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  di Kabupaten  Gianyar  tahun  2008-2012,  (3)  kontribusi  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  terhadap  PAD  di Kabupaten Gianyar tahun 2008 - 2012. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis rasio pertumbuhan, analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)  pertumbuhan  penerimaan  pajak  hotel  mengalami  fluktuasi.  Pertumbuhan  tertinggi  tahun  2010  sebesar 23,05  %  dan  pertumbuhan  terkecil  tahun  2012  sebesar  6,56  %.  Pertumbuhan  penerimaan  pajak  restoran juga  mengalami  fluktuasi.  Pertumbuhan  tertinggi  tahun  2010  sebesar  80,96  %  dan  pertumbuhan  terkecil tahun  2012  sebesar  16,46  %,  (2)  Efektivitas  penerimaan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  berada  dalam kategori  sangat  efektif  dengan  rata-rata  efektivitas  pajak  hotel  sebesar  125,51  %  dan  pajak  restoran sebesar  127,05  %,  (3)  tingkat  kontribusi  pajak  hotel  terhadap  PAD  dari  tahun  2008  -  2010  berada  dalam kriteria cukup dengan rentang persentase 20 % - 39 %. Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2008 - 2012 termasuk dalam kriteria kecil dengan rentang persentase 0 % - 19 %.
Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## Abstract
This research has a purpose to know (1) the growth of tax revenue in the hotel and restaurant tax Gianyar Regency from 2008-2012, (2) the effectiveness of hotel and restaurant tax in Gianyar Regency from 2008- 2012,  (3)  contribution  of  hotel  restaurant  tax  to  PAD  in  Gianyar  Regency  in  2008-2012.  This  research  is descriptive  with  quantitative  approach.  Data  obtained  using  the  method  of  documentation  and  interviews. Data  were  analyzed  using  analysis  of  growth  rate,  analysis  of  the  effectiveness  and  contribution  analysis. The research shows that (1) the growth of tax revenue in the hotel tax fluctuation. The highest development of  hotel  tax  in  2010  is  23,05  %  and  the  smallest  development  in  2012  is  6,56  %.  Whereas  the  highest income  tax  development  of  restaurant  in  2010  is  80,96  %  and  the  smallest  in  2012  is  16,46  %,  (2)  the effectiveness  of  hotel  and  restaurant  tax  receipts  are  very  effective  in  the  category  with  an  average  of 125,51 % effectiveness of hotel tax and amounted to 127.05% restaurant tax, (3) contribution to the hotel tax revenue  from  the  year  2008  -  2010  is  in  the  range  of  criteria  sufficient  percentage  of  20%  -  39%. Tax contribution rate restaurants to Local Original Income of the year 2008 - 2012 are included in the criteria for the small percentage range 0% - 19%.
Keywords : Hotel Tax, Restaurant Tax, and Local Original Income (PAD)

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat  dan  Daerah,  disebutkan  bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang
oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dengan  diterapkannya  undang-undang tersebut,  maka  pemerintah  daerah  harus mempersiapkan diri untuk menerima kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah  diberikan  otonomi  yang  lebih  luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni  dengan upaya  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  baik  dengan  meningkatkan  sumber penerimaan  PAD  yang  sudah  ada  maupun dengan penggalian sumber PAD baru sesuai dengan  ketentuan  serta  memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.
Sebagai
konsekuensi dari pelaksanaan otonomi tersebut, maka pemerintah daerah setempat harus berupaya  meningkatkan  sektor-sektor  yang dianggap potensial untuk mengangkat perekonomiannya.  Demikian  pula  dengan pemerintah  daerah  Kabupaten  Gianyar dalam  menghadapi  otonomi  harus  mampu mengoptimalkan  sumber  daya  yang  ada baik  sumber  daya  alam  maupun  manusia dan  berusaha    agar    mampu    bersaing dengan  daerah  lain.
Kabupaten Gianyar merupakan salah satu  tempat  tujuan  wisata  yang  ada  di  Bali, sehingga  sangat  perlu  bagi  pemerintah daerah  menyediakan  tempat  persinggahan bagi  para  wisatawan  dalam  hal  ini  berupa hotel,  villa,  restoran  maupun  rumah  makan. Hotel  dan  restoran  merupakan  hal  mutlak yang  perlu  disediakan  bagi  daerah  tujuan wisata  khususnya  di  Kabupaten  Gianyar sebagai pelengkap paket wisata.
Jumlah  hotel  secara  keseluruhan  pada tahun 2008 yaitu 341 buah dan di tahun 2012 naik  menjadi  407  buah,  sedangkan  jumlah restoran dan rumah makan pada tahun 2008 tercatat  sejumlah  286  buah  dan  di  tahun 2012 naik menjadi 497 buah.
Dengan karakteristik Kabupaten Gianyar  yang  mendukung  serta  dilengkapi dengan  fasilitas  yang  memadai  maka  hotel dan restoran dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan  daerah  melalui  sektor  pajak. (Sadono  Sukirno  2002:  132)  menyatakan “aliran  pembayaran  pajak  oleh  rumah tangga-rumah tangga dan perusahaan kepada  pemerintah  akan  mempengaruhi pendapatan  kepada  pihak  pemerintah  dan
merupakan sumber pendapatan yang utama ”.
Perkembangan  PAD  di  Kabupaten Gianyar  selama  5  (lima)  tahun  terakhir  dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan  PAD  tahun  2008  tercatat sebesar  Rp.  75.129.630.729,09,  sementara pada  tahun  2012  telah  mengalami  kenaikan hingga  mencapai  Rp.  209.598.193.886,12. Dari  data  awal  yang  diperoleh  menunjukkan bahwa PAD di Kabupaten Gianyar menunjukkan nilai yang terus meningkat dari tahun  ketahun.  Pertanyaan  yang  timbul adalah apakah dengan dilakukannya pembangunan hotel-hotel maupun rehabilitasi  hotel  yang  sudah  ada  dan pengembangan  restoran,  jasa  boga  dan  biro perjalanan  dapat  memberikan  kontribusi yang  besar  terhadap  penerimaan  PAD,  dan apakah  realisasi  dari  penerimaan  dari  pajak hotel  dan  pajak  restoran  tersebut  sudah efektif dari tahun ke tahun.
Berdasarkan  uraian  yang  dipaparkan diatas  maka  perlu  diadakan  analisis  melalui sebuah  penelitian.  Untuk  itu  penulis  tertarik untuk  melakukan  sebuah  penelitian  dengan permasalahan  (1)  bagaimana  pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten  Gianyar  tahun  2008-2012?  (2) bagaimana  tingkat  efektivitas  pemungutan pajak  hotel  dan  pajak  restoran  di  Kabupaen Gianyar  tahun  2008-2012?  (3)  kontribusi pajak  hotel  dan  pajak  restoran  terhadap peningkatan  PAD  di  Kabupaten  Gianyar tahun 2008-2012.
PAD  merupakan  sumber  pembiayaan daerah, oleh karenannya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD,  semakin  besar  kontribusi  yang  dapat diberikan  oleh  PAD  terhadap  APBD  berarti semakin  kecil  ketergantungan  pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. PAD hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping  penerimaan  lainnya  berupa  dana perimbangan,  pinjaman  daerah  dan  lain-lain penerimaan  yang  sah  juga  sisa  anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber
pendanaan
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Keseluruhan  bagian  penerimaan  tersebut
setiap  tahun  tercermin  dalam  anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Klasifikasi  PAD  Menurut  Mardiasmo (2002:132),  PAD  dari  sektor  pajak  daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  hasil  perusahaan milik  daerah,  dan  lain-lain  pendapatan  yang sah.
Menurut  undang-undang  No.  33  tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat dan  Daerah,    pasal  6  menyebutkan  bahwa sumber-sumber PAD terdiri dari:
Pajak Daerah Pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  yang dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan kepada  derah  tanpa  imbalan  langsung  yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  yang  digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah Retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar  retribusi  akan  menerima  imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya.
Hasil  Pengelolan  Kekayaan  Daerah  yang dipisahkan.
Hasil  pengelolaan  kekayaan,  milik  daerah yang  dipisahkan  merupakan  penerimaan daerah  yang  berasal  dari  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: (a) Bagian laba atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan milik  daerah/BUMD,  (b)  Bagian  laba  atas penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik Negara/BUMN, (c) Bagian laba atas penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik swasta/kelompok.
Lain-lain pendapatan yang sah Pendapatan  ini  merupakan  penerimaan daerah  yang  berasal  dari  lain-lain  milik pemerintah  daerah.  Rekening  ini  disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini  meliputi  objek  pendapatan  sebagai
berikut:  (a)  hasil  penjualan  asset  daerah yang  tidak  dipisahkan,  (b)  jasa  giro,  (c) pendapatan  bunga,  (d)  penerimaan  atas tuntutan ganti kerugian daerah, (e) penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk  lain  sebagai  akibat  dari  penjualan, pengadaan  barang  dan  jasa  oleh  daerah,  (f) penerimaan  keuangan  dari  selisih  nilai  tukar rupiah  terhadap  mata  uang  asing,  (g) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan  pekerjaan,  (h)  pendapatan denda  pajak  ,  (h)  pendapatan  denda retribusi,  (i)  pendapatan  eksekusi  atas jaminan,  (j)  pendapatan  dari  pengembalian, (k) fasilitas sosial dan umum, (l) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
(m) pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan. Menurut Mardiasmo (2003: 1) ada dua fungsi pajak, yaitu.
Fungsi Budgetair (anggaran)
Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan  suatu  alat  yang  dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak- banyaknya  kedalam  kas  Negara/daerah sesuai  dengan  waktunya  dalam  rangka membiayai  seluruh  pengeluaran  rutin  dan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Fungsi Regulerend (mengatur)
Merupakan  fungsi  yang  dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai  tujuan  tertentu  yang  berada  diluar sektor  keuangan  Negara/daerah,  konsep  ini paling  sering  dipergunakan  pada  sektor swasta.
Pemungutan Pajak Daerah Pelaksanaan  pemungutan  pajak  daerah diatur  dalam  Undang-Undang  No.28  Tahun 2009  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi daerah. Pengertian pemungutan pajak daerah  menyatakan  bahwa  pemungutan Pajak  Daerah  adalah  suatu  rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan  subjek  pajak  atau  retribusi,  penentuan besarnya  pajak  dan  retribusi  yang  terutang sampai  kegiatan  penagihan  pajak  atau retribusi  kepada  wajib  pajak  atau  wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
Pajak  Daerah  dipungut  berdasarkan penetapan  Kepala  Daerah  atau  dibayar sendiri  oleh  wajib  pajak.  Penetapan  pajak oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak  Daerah  (SKPD)  yaitu  serat  keputusan
yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Daerah  yang menentukan  besarnya  jumlah  pajak  yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.
Sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku  saat  ini  adalah self  assessment system dimana  wajib  pajak  berkewajiban menghitung,  memperhitungkan,  membayar dan  melaporkan  sendiri  pajak  terutangnya dengan  menggunakan  Surat  Pemberitahuan Pajak  Daerah  (SPPD).  Apabila  wajib  pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan  seniri  pajak  terutang  tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya,  dapat  diterbitkan  Surat  Ketetapan Pajak  Daerah  Kurang  Bayar  (SKPDKB)  atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihannya.
Upaya Peningkatan Pajak Dalam  rangka meningkatkan penerimaan pajak  daerah,  usaha-usaha  yang  dapat dilakukan antara lain:
Ekstensifikasi Pajak Daerah
Soemitro (2004: 77) mengartikan ekstensifikasi pajak sebagai berikut:
“ekstensifikasi pajak adalah cara meningkatkan  penerimaan  pajak  dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak-pajak
baru
atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada”. Usaha-usahayang  dapat  dilakukan  dalam kegiatan ekstensifikasi adalah: (a) Menambah wajib pajak baru yang berpotensi untuk  dipungut  pajaknya  (b)  Memperluas objek  pajak  (c)  Menciptakan  pajak-pajak baru.
Intensifikasi Pajak Daerah Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.9/2001:
“intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi  penggalian  penerimaan  pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat  dalam  administrasi  DJP  dan  hasil ekstensifikasi WP”.
Langkah-langkah intensifikasi yang dilakukan  biasanya  diaplikasikan  dalam bentuk (Abdul Halim: 2004):
Perubahan Tarif Pajak Daerah Usaha  atau  kebijaksanaan  perubahan  tarif pajak  daerah  merupakan  hal  yang  sangat mudah dilaksanakan oleh pemerintah kota/kabupaten  dan  secara  nyata  dapat
meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah lebih  besar  dan  sangat  cepat.  Kebijakan  ini paling  sering  dilakukan  oleh  pemerintah kabupaten/kota  pada  masa  lalu,  sekalipun disadari  bahwa  kebijakan  ini  tidak  sesuai dengan syarat ekonomis pemungutan pajak. Memperbaiki Sistem Perpajakan Daerah Perlu dilakukan perbaikan administrasi penerimaan  daerah  ( revenue  administration ) untuk  menjamin  agar  semua  pendapatan dapat  terkummpul  dengan  baik.  Untuk  itu, pemerintah  daerah  perlu  memiliki  sistem akuntansi  yang  memadai  sehingga  dapat dipastikan  bahwa  uang  yang  dikumpulkan telah  diposting  ke  rekening  pemerintah daerah  secara  benar  dan  keamanan  yang cukup  dari  bahaya  pencurian,  hilang  atau salah  hitung. Cheking  system, pada  setiap tahap  sangat  perlu  bahwa  catatan-catatan tersebut  di cross-checked ,  dan  dikakukan pengecekan  mendadak  oleh  staf  senior secara  acak.  Pelaporan  hasil  pengumpulan pajak  dan  retribusi  daerah  perlu  dimonitor secara  teratur  dibandingkan  dengan  target dan potensi, dan hasilnya dilaporkan kepada staf  senior  yang  memiliki  kewenangan mengambil keputusan jika terjadi masalah Pajak Hotel
Menurut  Perda  Kabupaten  Gianyar No.  2  Tahun  2011  tentang  Pajak  Hotel, yang dimaksud dengan :
Hotel  adalah  fasilitas  penyedia  jasa penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa terkait  lainnya  dengan  dipungut  bayaran, yang  mencakup  jasa  motel,  losmen,  gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan,  rumah  penginapan  dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Pengusaha  hotel  adalah  perorangan atau  badan  yang  menyelenggarakan  usaha hotel    untuk  dan  atas  namanya  sendiri  atau untuk  dan  atas  nama  pihak  lain  yang menjadi tanggungannya.
Pajak Restoran
Menurut  Perda  Kabupaten  Gianyar No.  3  Tahun  2011  tentang  Pajak  Restoran, yang dimaksud dengan :
1) Pajak  restoran  adalah  pungutan  daerah atas  pelayanan  restoran,  rumah  makan, depot, dan warung.
2) Restoran,  rumah  makan,  depot,  dan warung adalah tempat menyantap makanan  dan  minuman  yang  disediakan
dengan dipungut bayaran.
3) Pengusaha  restoran,  rumah  makan, depot,  dan  warung  adalah  perorangan atau  badan  yang  menyelenggarakan usaha  restoran,  rumah  makan,  depot, dan  warung  untuk  dan  atas  namanya sendiri  atau  untuk  dan  atas  nama  pihak lain yang menjadi tanggungannya.
4) Subyek  pajak  restoran  adalah  pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas  pelayanan  restoran,  rumah  makan, depot, dan warung.
Obyek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran  di  restoran,  rumah  makan, depot, dan warung
Dasar  Hukum  Pemungutan  Pajak  Hotel  dan Pajak Restoran.
Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini  didasarkan  pada  dasar  hukum  yang  jelas dan  kuat,  sehingga  harus  dipatuhi  oleh masyarakat  dan  pihak  yang  terkait.  Dasar hukum  pemungutan  pajak  hotel  pada  suatu kabupaten/kota yaitu:
1)  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah
2)  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
3)  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar yang  pendeskripsiannya  difokuskan  pada pajak  hotel  dan  pajak  restoran.Tujuan  dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan  penerimaan  pajak  hotel  dan pajak restoran, tingkat
efektivitas pemungutan  pajak  hotel  dan  restoran  serta kontribusinya  terhadap  PAD.  Data  yang diperoleh
menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, kemudian data disusun,  dijelaskan,  dianalisis,  dan  akhirnya diperoleh  kesimpulan  dengan  menggunakan analisis  efektivitas  dan  analisis  kontribusi. Penelitian ini akan mencari tingkat efektivitas pajak  hotel  dan  pajak  restoran  serta menghitung  besaran  kontribusi  pajak  hotel
dan  pajak  restoran  terhadap  PAD  di Kabupaten Gianyar tahun 2008-2012, kemudian  dibandingkan  tingkat  efektivitas dan  besaran  kontribusinya  pada  masing- masing tahunnya. Hasil perhitungan kontribusi  pajak  hotel  dan  pajak  restoran akan memberikan gambaran besaran kontribusi  pajak  hotel  dan  pajak  restoran terhadap PAD serta perkembangan kontribusinya dari tahun ke tahun.
Pada  penelitian  ini  yang  menjadi subyek  penelitian  adalah  Kepala  Dinas beserta seluruh staf pegawai Dinas Pendapatan  Kabupaten  Gianyar  dan  Kepala Bagian  beserta  seluruh  staf  pegawai  Bagian Keuangan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Gianyar. Sedangkan obyek penelitian adalah sumber-sumber  PAD  yang  berguna  bagi peningkatan  pelaksanaan  otonomi  daerah. Sumber PAD yang diteliti adalah Pajak Hotel dan  Pajak  Restoran,  bagaimana  efektivitas, laju  pertumbuhannya  dan  kontribusinya terhadap PAD.
Adapun  metode  pengumpulan  data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu  metode  pengumpulan  data  yang dilakukan  dengan  mengambil  dokumentasi dari  instansi  terkait  dalam  hal  ini  adalah Dinas Pendapatan Kabupaten  Gianyar. Dokumen  yang  dimaksud  adalah  laporan target  dan  realisasi  penerimaan  pajak  hotel dan pajak restoran, payung hukum pemungutan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran, serta  data  yang  berkaitan  dengan  penelitian yang dilakukan. Metode wawancara dilakukan  sebagai  pendukung  dari  teknik dokumentasi  diatas.  Teknik  wawancara digunakan  ketika  ada  hal  yang  kurang dimengerti oleh peneliti atau kurang jelas dari data yang didapatkan.
Langkah-langkah dalam menganalisis datanya adalah sebagai berikut.
a)  Untuk  menghitung  pertumbuhan  dari
penerimaan pendapatan daerah Kabupaten  Gianyar  digunakan  rumus sebagai berikut.
𝐺𝑥 = 𝑋 𝑡−𝑋 (𝑡−1) 𝑋(𝑡−1) 𝑥100%
(Halim, 2007: 241)
Keterangan: Gx  = Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak  hotel  dan  pajak  restoran per   tahun.
X t =    Realisasi  penerimaan  pajak  hotel dan pajak restoran tertentu.
X (t-1) = Realisasi penerimaan pandapatan pada tahun sebelumnya.
b)  Menyusun tabel tingkat efektivitas pemungutan  Pajak  Hotel  dan  Pajak Restoran.
Untuk  mengetahui  apakah  suatu pemungutan  pajak  dikatakan  efektif harus  diperlukan  suatu  kriteria  sebagai tolak  ukur  untuk  mengetahui  tingkat keefektifan suatu pajak. Untuk menghitung  efektivitas  Pajak  Hotel  dan
Pajak  Restoran,  maka  rumus  yang digunakan sebagai berikut.
Efektivitas = realisasi terget x 100%
(Syahelmi, 2008) Tabel 1 Kriteria efektivitas Persentase Efektivitas Keterangan <100 % Tidak Efektif = 100 % Efektif > 100 % Sangat Efektif
(Sumber: Syahelmi, 2008)
Dari  tabel  tersebut  menunjukkan bahwa  apabila  persentase  yang  dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat dan apabila  persentase  kurang  dari  60 persen berarti tidak efektif.
c)  Menyusun  tabel  kontribusi  realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD. Untuk  mengetahui  seberapa  besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak
Restoran  terhadap  PAD  digunakan rumus sebagai berikut.
𝑃 𝑛 = QX n QY n x 100%
(Halim, 2004: 163)
Keterangan: P n : Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD QX n :Jumlah Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran
QY n : Jumlah PAD
n : Tahun (periode) tertentu
Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi
Presentase Kriteria 80 % - 100 % Besar Sekali 60 % - 79 % Besar 40 % - 59 % Cukup Besar 20 % - 39 % Cukup baik 0 % - 19 % Kecil (Sumber:  Jurnal  Dinamika  Akuntansi, 2010: 14)
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa  apabila  persentase  yang  dicapai diatas  50  persen  berarti  sangat  baik  dan persentase  yang  dicapai  kurang  dari  10 persen berarti sangat kurang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  perhitungan  rasio  pertumbuhan pajak  hotel  dan  pajak  restoran  Kabupaten Gianyar  tahun  2008-2012  dapat  dilihat  pada Tabel 3 dibawah ini.
(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar, data diolah)
Rasio  pertumbuhan  pajak  hotel  di Kabupaten  Gianyar  tahun  2008  -2012 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2008 sampai tahun  2009  rasio  pertumbuhannya  adalah 8,90  %.    Rasio  pertumbuhan  tertinggi  terjadi pada tahun 2010 dengan rasio pertumbuhan sebesar  23,05  %,  kenaikan  tersebut  terjadi
karena adanya peningkatan jumlah hotel dari tahun  2009  ke  tahun  2010  yang  sangat signifikan  yaitu  sebanyak  23  hotel.  Hal  ini menyebabkan  rasio  pertumbuhan  dari  tahun 2009 ke tahun 2010 sangat tinggi. Sedangkan  rasio  pertumbuhan  dari    tahun 2010  ke  tahun  2011  adalah  20,54  %,  rasio pertumbuhan  ini  sedikit  lebih  kecil  dari  rasio pertumbuhan  pada  tahun  2010  karena peningkatan  jumlah  hotel  pada  tahun  2011 sebanyak 20 hotel. Memasuki tahun anggaran  tahun  2012  rasio  pertumbuhannya sebesar  6,56  %,  rasio  pertumbuhan  ini  jauh
Tahun Realisasi Pajak Hotel (Rp) Rasio  % 2008 37.700.011.352,00 - 2009 41.056.208.761,31 8,90 % 2010 50.519.374.595,53 23,05 % 2011 60.895.946.898,55 20,54 % 2012 64.891.368.796,92 6,56 %
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,  hal  ini  disebabkan  karena peningkatan  jumlah  hotel  pada  tahun  2012 lebih sedikit dari tahun 2011 yaitu 8 hotel.
Sementara  hasil  perhitungan  rasio pertumbuhan  pajak  restoran  di  Kabupaten Gianyar  tahun  2008  sampai  dengan  tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel  4.  Rasio  Pertumbuhan  Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012.
Tahun Realisasi pajak restoran (Rp) Rasio Pertumbuhan % 2008 5.886.172.737,70 - 2009 6.859.886.438,80 16,54 % 2010 12.413.931.791,38 80,96 % 2011 18.214.636.012,72 46,73 % 2012 21.213.349.083,73 16,46 % (Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar, data diolah)
Rasio  pertumbuhan  pajak  restoran  di Kabupaten  Gianyar  tahun  2008  sampai dengan tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang  berfluktuasi.  Dari  tahun  2008  sampai tahun 2009 terjadi kenaikan realisasi penerimaan  pajak  restoran  sebesar  Rp. 973.713.701,1  dengan  rasio  pertumbuhan sebesar  16,54  %.  Rasio  pertumbuhan tertinggi  terjadi  pada  tahun  2010  dengan kenaikan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar  Rp.  5.554.045.352,58  dengan  rasio pertumbuhan  sebesar  80,96  %,  kenaikan tersebut  terjadi  karena  adanya  peningkatan jumlah  restoran  dari  tahun  2009  ke  tahun 2010  yang  sangat  signifikan  yaitu  sebanyak 121  restoran.  Hal  ini  menyebabkan  rasio pertumbuhan dari tahun 2009 ke tahun 2010 sangat tinggi. Sedangkan rasio pertumbuhan dari  tahun 2010 ke tahun 2011 adalah 46,73 %, rasio pertumbuhan ini lebih kecil dari rasio
pertumbuhan  pada  tahun  2010  karena peningkatan  jumlah  restoran  pada  tahun 2011  tidak  sesignifikan  pada  tahun  2010 yaitu sebanyak 43 restoran . Memasuki tahun anggaran  tahun  2012  rasio  pertumbuhannya sebesar 16,46 %, rasio pertumbuhan ini lebih kecil  dari  rasio  pertumbuhan  pada  tahun 2011  karena  peningkatan  jumlah  restoran pada  tahun  2012  lebih  sedikit  dari  tahun 2011 yaitu sebanyak 24 restoran.
Meskipun realisasi pemungutan pajak hotel  dan  pajak  restoran  di  Kabupaten Gianyar  terus  mengalami  peningkatan  dari target  yang  sudah  ditetapkan,  pemerintah daerah  Kabupaten  Gianyar  terus  melakukan upaya-upaya  untuk  lebih  meningkatkan  hasil pemungutan  pajak  khususnya  pajak  hotel dan  pajak  restoran.  Upaya  yang  dilakukan yaitu:  (1)  ekstensifikasi  pajak,  dilakukan dengan  menambah  wajib  pajak  baru  yang berpotensi untuk dipungut pajaknya, memperluas  objek  pajak,  dan  menciptakan pajak-pajak  baru.  (2)  intensifikasi  pajak, dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan daerah  dengan  menerapkan  efesiensi  dan efektivitas pemungutan pajak, serta memperbaiki sistem perpajakan daerah.
Perhitungan  efektivitas  dilakukan  dengan cara  membandingkan  realisasi  pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dengan target pajak  hotel  dan  pajak  restoran.  Koefisien efektivitas  merupakan  hasil  rasio  antara realisasi  pajak  hotel  dan  pajak  restoran dengan target pajak hotel dan restoran yang telah ditentukan.
Hasil penghitungan efektivitas pemungutan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran di  Kabupaten  Gianyar  dari  tahun  2008 sampai  tahun  2012  dapat  dilihat  pada  Tabel 5 dibawah ini.
Tahun Target Pajak Hotel (Rp) Realisasi Pajak Hotel (Rp) Efektivitas (%) Keterangan 2008 23.840.866.239,00 37.700.011.352,00 158,13 % Sangat Efektif 2009 37.972.583.265,13 41.056.208.761,31 108,12 % Sangat Efektif 2010 42.644.796.310,00 50.519.374.595,53 118,47 % Sangat Efektif 2011 47.578.721.201,00 60.895.946.898,55 127,99 % Sangat Efektif 2012 56.500.000.000,00 64.891.368.796,92 114,85 % Sangat Efektif
(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar, data diolah)
Dari  hasi  penelitian  menunjukkan  bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten  Gianyar  selama  lima  tahun terakhir dari tahun 2008 - 2012 menunjukkan hasil  yang  fluktuatif  tetapi  masih  dalam kriteria  sangat  efektif.  Tingkat  efektivitas tertinggi  terjadi  pada  tahun  2008    sebesar 158,13 % dengan realisasi penerimaan pajak hotel tercatat sebesar
Rp. 37.700.011.352,00. Sedangkan tingkat
efektivitas  tekecil  terjadi  pada  tahun  2009 sebesar 108,12 % dengan realisasi penerimaan
tercatat sebesar Rp. 41.056.208.761,31.  Penurunan  efektivitas tersebut  terjadi  karena  penetapan  target pada  tahun  2009  besarannya  tidak  jauh berbeda  dengan  realisasi  penerimaan  pada tahun  2008,  dengan  penambahan  jumlah hotel  dari  tahun  2008  ke  tahun  2009 sebanyak 15 hotel sehingga tingkat efektivitasnya menurun menjadi 108,12 %.Dari  tahun  2009  ke  tahun  2010  terjadi penambahan  hotel  sebanyak  23  sehingga terjadi  penambahan  realisasi  penerimaan dengan  tingkat  efektivitasnya  naik  menjadi
118,47  %  .  Sementara  tahun  2010  ke  tahun 2011  juga  terjadi  penambahan  jumlah  hotel sebanyak  20  sehingga  terjadi  penambahan realisasi  dengan  tingkat  efektivitasnya  naik menjadi  127,99  %.  Pada  tahun  2012  terjadi penurunan  tingkat  efektivitas  dari  tahun sebelumnya menjadi 114,85 %, hal ini terjadi karena  pada  tahun  2012  hanya  terjadi penambahan  jumlah  hotel  sebanyak  8  hotel, jauh menurun dari penambahan jumlah hotel dari tahun-tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan  penurunan  tingkat  efektivitas pada tahun 2012. Rata-rata tingkat persentase  efektivitas  pajak  hotel  tiap tahunnya  sebesar  125,51  %  dengan  kriteria sangat efektif.
Sementara hasil penghitungan efektivitas  pemungutan  pajak  restoran  di Kabupaten  Gianyar  dari  tahun  2008  sampai tahun  2012  dapat  dilihat  pada  Tabel  6 dibawah ini.
Tabel  6.  Efektivitas  Pemungutan  Pajak Restoran  di  Kabupaten  Gianyar  Tahun 2008-2012. Tahun Target Pajak Restoran (Rp) Realisasi Pajak Restoran (Rp) Efektivitas  (%) Keterangan 2008 4.622.488.846,00 5.886.172.737,70 127,34 % Sangat Efektif 2009 5.627.488.846,00 6.859.886.438,80 121,90 % Sangat Efektif 2010 8.375.411.578,00 12.413.931.791,38 148,22 % Sangat Efektif 2011 14.437.311.403,00 18.214.636.012,72 126,16 % Sangat Efektif 2012 19.000.000.000,00 21.213.349.083,73 111,65 % Sangat Efektif
(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar, data diolah)
Sementara  pemungutan  pajak  restoran dari  tahun  2008  sampai  tahun  2012  di Kabupaten  Gianyar  menunjukkan  hasil  yang fluktuatif  tetapi  masih  dalam  kriteria  sangat efektif.  Tingkat  efektivitas  tertinggi  terjadi pada  tahun  2010  sebesar  148,22  %  dengan realisasi  penerimaan  pajak  restoran  sebesar Rp.  12.413.931.791,38.  Sedangkan  tingkat efektivitas  terkecil  terjadi  pada  tahun  2012 sebesar 111,65 % dengan realisasi penerimaan
tercatat sebesar Rp. 21.213.349.083,73.
Penurunan  efektivitas  terjadi  pada tahun  2009  disebabkan  oleh  penetapan target  pada  tahun  2009  besarannya  tidak jauh  berbeda  dengan  realisasi  penerimaan pada  tahun  2008,  dengan  penambahan jumlah  restoran  dari  tahun  2008  ke  tahun 2009 sebanyak 23 sehingga tingkat
efektivitasnya  turun  menjadi  121,90  %. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi peningkatan  efektivitas  sebesar  148,  22  % dengan penambahan jumlah restoran sebanyak 121, sehingga dengan penambahan  jumlah  restoran  tersebut  akan berdampak  pada  realisasi  penerimaan  dari pajak restoran. Dan pada tahun 2011 sampai tahun 2012 terjadi penurunan tingkat efektivitas  disebabkan  oleh  penambahan jumlah  restoran  dari  tahun  2011  dan  tahun 2012 tidak sebanyak pada tahun 2010. Pada tahun  2011  terjadi  penambahan  restoran sebanyak 43 sehingga efektivitasnya menjadi 126,16%  dan  tahun  2012  penambahan restoran sebanyak 24 sehingga efektivitasnya  menjadi  111,65  %.  Rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran tiap tahunnya sebesar 127,05 %.
Dari  hasil  pemungutan  pajak  hotel dan  pajak  restoran  periode  tahun  2008 sampai  tahun  2012  sudah  menunjukkan realisasi  pemungutan  pajak  hotel  dan  pajak restoran  sudah  melebihi  target  yang  sudah ditetapkan.  Hasil  tersebut  mencerminkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)  Kabupaten  Gianyar  memiliki kinerja  yang  cukup  baik.  Meskipun  tidak dipungkiri  bahwa  dalam  pelaksanaan  masih ditemukan berbagai kendala. Faktor sosialisasi  perda  sangat  mempengaruhi perolehan  capaian  ini.  Sosialisasi  perda merupakan faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran  wajib  pajak  dalam membayar  pajak.  DISPENDA  Kabupaten Gianyar  mensosialisasikan  Perda  No.  2 Tahun  2011  tentang  Pajak  Hotel  dan  Perda No.  3  Tahun  2011  tentang  Pajak  Restoran dengan melakukan beberapa langkah. Pertama melalui  penyuluhan  langsung  oleh petugas  pajak  kepada  para  wajib  pajak. Penyuluhan langsung ini dilakukan di
lapangan atau dengan mengadakan pertemuan  dengan  wajib  pajak. Kedua dengan  memberikan  brosur  yang  berisikan ketentuan perda tersebut kepada wajib pajak. Meskipun berbagai kendala muncul, keberhasilan DISPENDA Kabupaten Gianyar untuk  mencapai  target  pendapatan  dari sektor  pajak  hotel  dan  restoran  ini  dapat dikatakan  sangat  baik.  Capaian  kinerja  ini sangat  berpengaruh  terhadap  PAD.  Jika dilihat  dari  besarnya  PAD  yang  di  peroleh pemerintah daerah Kabupaten Gianyar secara keseluruhan pajak hotel dan restoran setiap  tahunnya  memberikan  sumbangan terhadap peningkatan PAD.
Hasil penghitungan kontribusi penerimaan  pajak  hotel  terhadap  PAD  di Kabupaten  Gianyar  dari  tahun  2008  sampai tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.
Tabel  7.  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Hotel Terhadap  PAD  di  Kabupaten  Gianyar  Tahun 20082012. Tahun Realisasi Pajak Hotel (Rp) Realisasi PAD (Rp) Kontribusi (%) Keterangan 2008 37.700.011.352,00 96.922.244.069,57 38,90 % Cukup 2009 41.056.208.761,31 112.724.490.788,77 36,42 % Cukup 2010 50.519.374.595,53 153.633.100.166,75 32,88 % Cukup 2011 60.895.946.898,55 209.598.193.886,12 29,05 % Cukup 2012 64.891.368.796,92 261.447.992.441,07 24,82 % Cukup
(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar)
Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat diketahui  bahwa  dari  tahun  2008  sampai tahun  2012  kontribusi  pajak  hotel  terhadap PAD termasuk dalam kategori cukup. Secara umum,  realisasi  penerimaan  pajak  hotel mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya namun  kontribusi  pajak  hotel  terhadap  PAD selalu  mengalami  penurunan  dari  tahun  ke tahun.  Hal  ini  disebabkan  karena  PAD  tidak hanya  dipengaruhi  oleh  pajak  hotel  dan restoran  saja  tetapi  juga  dipengaruhi  oleh hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan  daerah  yang  dipisahkan  serta pada tahun 2011 dan tahun 2012 pemerintah daerah Kabupaten Gianyar telah menambahkan  penerimaan  dari  jenis  pajak daerah baru yaitu Pajak Air Tanah dan Pajak Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan.  Realisasi  penerimaan  pajak  air tanah  tahun  2011  tercatat  sebesar  Rp.
2.529.187.247,43  dan  pada  tahun  2012 tercatat sebesar Rp. 3.062.366.398,12. Sedangkan  realisasi  penerimaan  pajak  bea perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan pada tahun 2011 sebesar Rp. 20.320.407.058,00  dan  pada  tahun  2012 tercatat  sebesar  Rp.29.792.971.422,00.  Dari realisasi penerimaan jenis pajak daerah baru tersebut jelas  terlihat  bahwa  kontribusi  pajak hotel terhadap PAD yang mengalami penurunan  dari  tahun  ke  tahun  sangat dipengaruhi  oleh  pemungutan  jenis  pajak daerah baru tersebut.
Sedangkan hasil penghitungan kontribusi penerimaan  pajak  restoran  terhadap  PAD  di Kabupaten  Gianyar  dari  tahun  2008  sampai tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel  8.  Kontribusi  Penerimaan  Pajak Restoran  Terhadap  PAD  di  Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012.
Tahun RealisasiPajak Restoran (Rp) Realisasi PAD (Rp) Kontribusi (%) Keterangan 2008 5.886.172.737,70 96.922.244.069,57 6,07 % Kecil 2009 6.859.886.438,80 112.724.490.788,77 6,08 % Kecil 2010 12.413.931.791,38 153.633.100.166,75 8,08 % Kecil 2011 18.214.636.012,72 209.598.193.886,12 8,69 % Kecil 2012 21.213.349.083,73 261.447.992.441,07 8,11 % Kecil (Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar)
Hasil  penelitian  tentang  pajak  restoran menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2008 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap  PAD  adalah  sebesar  6,07  %  dari realisasi  PAD  tahun  2008  yaitu  sebesar  Rp. 96.922.244.069,57.  Sementara  pada  tahun 2009  kontribusi  pajak  hotel  terhadap  PAD menjadi  6,08  %  dari  realisasi  sebesar  Rp. 112.724.490.788,77, untuk tahun 2010 pajak restoran  berkontribusi  sebesar  8,08  % terhadap  PAD  dari  realisasi  sebesar  Rp. 153.633.100.166,75. Pada tahun 2011 realisasi  penerimaan  PAD  sebesar  Rp. 209.598.193.886,12,  8,69  %  diantaranya disumbangkan oleh pajak restoran dan pada tahun  2012  pajak  restoran  memberikan kontribusi sebesar 8,11 % dari realisasi PAD pada tahun 2012
sebesar Rp.
261.447.992.441,07.
Kontribusi pajak restoran  terhadap  PAD  selama  lima  tahun terakhir  dari  tahun  2008  sampai  tahun  2012 terus  mengalami  pertumbuhan.  Rata-rata jumlah  kontribusi  pajak  hotel  terhadap  PAD yaitu sebesar 7,41 %.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat diketahui  bahwa  dari  tahun  2008  sampai tahun 2012 kontribusi pajak restoran terhadap PAD termasuk dalam kategori kecil. Namun  secara  umum  kontribusi  pajak restoran  terhadap  PAD  selalu  mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini disebabkan  karena  pemerintah  Kabupaten Gianyar melakukan upaya peningkatan penerimaan  dari  sektor  pajak  restoran dengan  meningkatnya  jumlah  restoran  dan rumah  makan.  Tahun  2008  jumlah  restoran dan rumah makan berjumlah 286 buah dan di tahun 2012 meningkat menjadi 497 buah.
Secara keseluruhan jumlah PAD tidak hanya dipengaruhi oleh pajak hotel dan pajak restoran  saja,  tetapi  masih  terdapat  jenis penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan.  Aliran  pembayaran  pajak  oleh
rumah tangga-rumah tangga dan perusahaan kepada  pemerintah  akan  mempengaruhi pendapatan  kepada  pihak  pemerintah  dan merupakan sumber pendapatan yang utama. Artinya,  dengan  bertambahnya  jumlah  objek pajak  yang  ada  maka  akan  mampu meningkatkan jumlah pendapatan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.
(1) Pertumbuhan  penerimaan  pajak  hotel dan pajak restoran di Kabupaten Gianyar dari  tahun  2008  sampai  tahun  2012 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi  dari  tahun  ke  tahun.  Pajak hotel  mengalami  pertumbuhan  tertinggi terjadi  pada  tahun  2010  sebesar  23,09 %,  sedangkan  pertumbuhan  terkecil terjadi  pada  tahun  2012  sebesar  6,56 %.sementara pertumbuhan pajak restoran  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2010  sebesar  80,96  %,  sedangkan pertumbuhan  terkecil  terjadi  pada  tahun 2012 sebesar 16,46 %.
(2) Tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak hotel  dan  pajak  restoran  di  Kabupaten Gianyar  dari  tahun  2008  sampai  tahun 2012  mengalami  fluktuasi  dari  tahun  ke tahun  tetapi  masih  dalam  kriteria  sangat efektif.  Efektivitas  penerimaan  pajak hotel  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2008 dengan tingkat efektivitas sebesar 158,13 %, sedangkan efektivitas penerimaan  pajak  hotel  terendah  terjadi pada tahun 2009 dengan tingkat efektivitas  sebesar  108,12  %.  Rata-rata tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak hotel  tiap  tahunnya  sebesar  125,51  % dengan kriteria sangat efektif. Sementara  efektivitas  penerimaan  pajak restoran  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2010  dengan  tingkat  efektivitas  sebesar
148,22 %, sedangkan efektivitas penerimaan pajak restoran terkecil terjadi  pada  tahun  2012  dengan  tingkat efektivitas  sebesar  111,65  %.  Rata-rata tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak restoran  tiap  tahunnya  sebesar  127,05 %.
(3) Tingkat  kontribusi  pajak  hotel  dan  pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Gianyar  dari  tahun  2008  sampai  tahun 2012  mengalami  pertumbuhan  yang berfluktuasi setiap tahun. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008 sampai tahun 2010 termasuk dalam  kriteria  cukup  baik,  dimana  pada tahun  2008  tercatat  sebesar  38,90  %, tahun 2009 sebesar 36,42 %, dan tahun 2010 sebesar 32,89 %. Sedangkan pada tahun 2011 sampai tahun 2012 termasuk dalam  kriteria  sedang,  dimana  pada tahun  2011  tercatat  sebesar  29,05  %, dan  di  tahun  2012  sebesar  24,82  %. Sementara tingkat hontribusi pajak restoran  terhadap  PAD  dari  tahun  2008 sampai  tahun  2012  termasuk  dalam kriteria sangat kurang. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 8,70  %,  sedangkan  kontribusi  terkecil terjadi pada tahun 2008 sebesar 6,06 %.
Secara  keseluruhan  jumlah  PAD  tidak hanya  dipengaruhi  oleh  pajak  hotel  dan pajak restoran saja, tetapi masih terdapat  jenis  penerimaan  lainnya  yang dapat mempengaruhi jumlah PAD
secara keseluruhan.
Berdasarkan pembahasan
dan simpulan  di  atas,  maka  sebagai  bahan pertimbangan  agar  tingkat  efektivitas  dan kontribusi  pajak  hotel  dan  pajak  restoran terhadap  PAD  dapat  lebih  optimal  maka diperlukan  beberapa  penyempurnaan  atas kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis mengemukakan saran sebagai berikut.
(1) Perolehan pendapatan daerah
khususnya pajak hotel dan pajak restoran secara nominal memang sudah sangat  baik  terbukti  dari  realisasi penerimaannya  sudah  melebihi  target yang  sudah  ditetapkan.  Akan  tetapi kontribusi  yang  diberikan  terhadap  PAD masih sangat kurang. Untuk itu pemerintah  daerah  hendaknya  lebih gencar melakukan sosialisasi dan
meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak sehingga  penerimaan  pajak  hotel  dan pajak  restoran  dapat  lebih  dioptimalkan lagi  dan  ditunjang  dengan  kebijakan yang  bersifat  intensifikasi  maupun  yang bersifat  ekstensifikasi  sehingga  dapat memberikan  peningkatan  penerimaan pajak  hotel  dan  pajak  restoran  terhadap PAD.
(2) Pemerintah Kabupaten Gianyar sebaiknya terus meningkatkan kinerjanya, misalnya dengan: (1)
memberi penyuluhan kepada wajib pajak secara  berkelanjutan khususnya  tentang pajak  hotel  dan  pajak  restoran,  (2) Melakukan analisis potensi secara terinci untuk  pajak  hotel  dan  pajak  restoran yang dapat memberikan gambaran pada penentuan  target  tahun  selanjutnya,  (3) meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada  saat  menerima  pajak  hotel  dan pajak  restoran,  hal  tersebut  untuk menghindarkan  wajib  pajak  mempunyai sikap  malas  untuk  membayar  pajak karena pelayanan yang kurang baik dari petugas  pajak  yang  dapat  berdampak pada  penerimaan  pajak  hotel  dan  pajak restoran.
(3) Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan dapat  melakukan  penelitian  lebih  teliti, spesifik,  dan  akurat  baik  dari  data  yang diperoleh  maupun  dari  variabel  yang akan diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  2004. Manajemen  Keuangan Daerah ; Edisi Revisi, Salemba
Empat, Jakarta
-------,  2007. Akuntansi  Keuangan  Daerah
(Edisi Tiga) . Jakarta: Salemba Empat.
Dispenda, Target  dan  Realisasi  PAD  di Kabupaten Gianyar tahun 2008-2012, Gianyar.
Mardiasmo.  2002 .Akuntansi  Sektor  Publik, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
-------,  2004. Otonomi  dan  Manajemen
Keuangan  Daerah, Yogyakarta:  Andi Yogyakarta
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel . Kabupaten Gianyar
Peraturan  Daerah  No.  3  Tahun  2011
tentang
Pajak Restoran . Kabupaten Gianyar.
Rachmat  Soemitro.  2004. Azaz  dan  Dasar Perpajakan  II .  Bandung  :  PT.  Rafika Adi Tama.
Surat  Edaran  Direktoran  Jenderal  Pajak Nomor  SE-06/PJ.9  Tahun  2001 tentang Intensifikasi Pajak
Syahelmi. 2008, Analisis Elastisitas, Efisiensi dan  Efektifitas  PAD  Sumatra  Utara dalam  Era  Otonomi  Daerah .  Tesis
(tidak diterbitkan) Program Studi Ekonomi Pembangunan. Sekolah Pasca  Sarjana,  Universitas  Sumatra Utara Medan.
Susiati,  Retno.  2010. Kontribusi  Penyertaan Modal Bank Perkreditan Rakyat “Bank Sleman”  Terhadap  Pendeapatan  Asli
Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman  Tahun  2001-2005 .  Jurnal Akuntansi  Dan  Manajemen.  Volume
21. Nomor 2 (hlm 14).

## Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
28  Tahun  2009,  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Jakarta: SL Media.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
32 Tahun 2004, tentang
Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah.