## PEREMPUAN PEDESAAN MERESPON KRISIS IKLIM: KAJIAN EKOFEMINISME TERHADAP PEREMPUAN DI SUNGAI BATANGHARI

## RURAL WOMEN RESPOND TO THE CLIMATE CRISIS: AN ECOFEMINISM STUDY ON WOMEN IN BATANGHARI RIVER
Peppy Angraini 1 , Elza Ramona 2 , Al. Amin 3
1 STIT Al Falah Rimbo Bujang, Jambi
2 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
3 UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi Email : peppyangrainizi@gmail.com

## ABSTRACT
Women in the Batanghari watershed experienced changes and lost their livelihoods due to conversion of plantation. Women worked in rubber plantations and agriculture and had to stop working altogether, or worked in plantation companies as daily laborers. Land conversion did not only change the pattern of livelihoods, but also changed the way of life of women. Some women even encouraged their husbands and sons to mine gold in the river to provide for the family. This research was conducted in two villages; Teluk Kuali and Melako Intan were opposite and separated by the Batanghari River. This research aimed to answer the question whether women in the two villages had knowledge about the climate crisis, and how rural women respond to the ongoing climate crisis. In collecting data, this research used interview techniques and direct observation. Ecofeminism is used to analyze this research.
Keywords : rural women, gender inequality, land conversion, livelihood changes, climate change

## ABSTRAK
Perempuan pedesaan di aliran Sungai Batanghari mengalami perubahan dan kehilangan mata pencarian akibat alih fungsi lahan perkebunan. Perempuan awalnya bekerja di kebun karet dan sawah harus berhenti bekerja sama sekali, atau bekerja di perusahaan perkebunan sebagai pekerja harian lepas. Alih fungsi lahan ini tidak hanya merubah pola mata pencarian, tetapi juga mengubah tata kehidupan perempuan. Beberapa perempuan bahkan mendorong suami dan anak laki-laki mereka menambang emas di sungai untuk memenuhi kelangsungan hidup keluarga. Penelitian ini dilakukan di dua desa; Teluk Kuali dan Melako Intan yang berseberangan dan dipisahkan oleh Sungai Batanghari. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah perempuan di dua desa tersebut mempunyai pengetahuan terkait krisis iklim dan bagaimana perempuan desa merespon krisis iklim yang sedang berlangsung. Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan pengamatan secara langsung. Ekofeminisme digunakan untuk menganalisis penelitian ini.
Kata Kunci: perempuan pedesaan, ketimpangan gender, alih fungsi lahan, perubahan mata pencarian, perubahan iklim

## PENDAHULUAN
Pemanasan global ( global warming ) tak terlepas kaitannya dengan krisis iklim, dengan kata lain pemanasan global telah menyebabkan perubahan pola iklim. (Rahmi & Yogica, 2012). Ketidakpastian iklim menyebabkan cuaca tidak dapat diprediksi dengan baik sebagaimana mestinya. Siklus alam berubah merespon perubahan-perubahan yang terjadi
pada lingkungan. Hal tersebut ditandai dengan tidak menentunya pergantian musim di dunia. Suhu Bumi telah mengalami kenaikan hingga dua kali lebih cepat dibanding 100 tahun lalu (Ramadhiani, 2021). Tahun 2020, suhu Bumi mengalami  kenaikan  yang  sangat  signifikan hingga 1,2°C secara keseluruhan. Pada Januari 2020, suhu Bumi lebih tinggi 0,77°C dari Januari
DOI: 10.55981/jmb.2023.2297 Naskah Masuk: 23 Juni 2023 Revisi akhir: 21 Februari 2024 Diterima: 4 Maret 2024
1981 hingga 2010. Januari 2020 bahkan lebih panas dari Januari 2016, lebih tinggi 0,3°C, yang mana sebelumnya Januari 2016 menjadi bulan terpanas dalam sejarah akibat kombinasi perubahan iklim dan siklus El Nino (Driantama H, 2020). Berdasarkan laporan United Nations Environment Program (UNEP) (Programe, 2019) pada 2018 terjadi peningkatan gas rumah kaca (GRK) 1,0°C setiap tahunnya dan akan mencapai 1,5°C pada tahun 2030 sampai 2052 (Dankelman & Naidu, 2020), bersumber dari emisi karbon penggunaan energi dan industri.
Sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas (UN Indonesia, n.d.). Lebih lanjut kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia ini menandakan seriusnya permasalahan lingkungan dan perubahan iklim. Ini menunjukkan bagaimana manusia secara serius harus mulai memperhatikan dan menjaga hidupnya dari keadaan alam dan iklim yang semakin memburuk, seperti polusi air dan udara, deforestasi, dan tanah longsor (Batrićević  &  Paunović,  2019).  Di  sisi  lain, menurut David Archer (2010) kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri memengaruhi aktivitas manusia. Pemanasan global berdampak besar terhadap aktivitas manusia terutama di bidang pertanian, misalnya masa tanam menjadi lebih lama dibandingkan biasanya.
Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang perggantiannya tidak menentu dan hal ini diakibatkan oleh perubahan iklim yang semakin buruk. Krisis yang dihadapi masyarakat Indonesia akibat perubahan iklim semakin nyata. Berbagai pilihan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ternyata sebagian malah memperburuk kapasitas adaptif ekosistem dan masyarakat. Sebagai mana hasil pengamatan Koalisi Keadilan Iklim (KKI) terhadap penguatan tekad iklim Indonesia di sektor hutan dan lahan ( Food and Land Use (FOLU)) serta energi yang saat ini menjadi penyumbang utama pengurangan emisi. Dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC), angka deforestasi total
periode 2020—2030 meningkat menjadi 359 ribu ha per tahun, lebih tinggi dibandingkan total deforestasi dalam First NDC Indonesia 2016 dan Updated NDC 2021 sebesar 325 ribu ha. Selain itu, dalam penyusunan Enhanced NDC sangat minim konsultasi dan partisipasi publik, terutama masyarakat sipil dan masyarakat adat yang tinggal di pedesaan. Padahal, masyarakat adalah kelompok terdepan dan langsung terdampak perubahan iklim (WALHI, 2022).
Masyarakat yang tinggal di desa biasanya memiliki pola kehidupan berbentuk subsistem atau mata pencarian berskala kecil. Mata pencariannya cenderung kurang beragam, biasanya berkaitan dengan pertanian atau perkebunan. Selain sebagai petani, ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti guru atau pekerja pemerintah lainnya. Namun, masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai memiliki kegiatan perekonomian khas yang tidak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daratan jauh dari sungai. Misalnya masyarakat melakukan penangkapan ikan sungai baik untuk konsumsi atau untuk diperjualbelikan. Pada kelompok masyarakat ini dapat juga ditemukan pekerjaan masyarakat sebagai penempek dalam bahasa lokal, atau orang yang membawa perahu untuk kegiatan penyeberangan sungai di Sungai Batanghari. Namun, dua kegiatan ini bukan mata pencarian utama masyarakat. Mata pencarian utama tetap berhubungan dengan pertanian atau pun perkebunan. Masyarakat menggantungkan perekonomiannya di perkebunan karet atau sawit. Selain itu, ada pula masyarakat yang bertani di umo atau sawah untuk menanam padi, atau sayur- sayuran.
Perempuan biasanya bekerja di lahan perkebunan karet atau di sawah. Selain di sawah, perempuan juga melakukan aktivitas pertaniannya di onah atau delta Sungai Batanghari, menanam sayuran pada saat air sungai surut. Hampir tidak ditemukan perempuan yang bekerja di perkebunan sawit. Tidak juga ditemukan perempuan bekerja sebagai penempek atau nelayan. Namun, alih fungsi lahan secara masif yang terjadi di beberapa tempat menjadikan pola mata pencarian masyarakat dan perempuan secara khusus mengalami perubahan. Pembukaan perkebunan
Perempuan Pedesaan Merespon Krisis Iklim: Kajian Ekofeminisme Terhadap Perempuan di Sungai Batang- hari
sawit yang mengambil alih perkebunan karet dan sawah-sawah menjadi salah satu alasan perubahan pola mata pencarian perempuan, menjauhkan dari sumber makanan dan alam. Tidak hanya sulit dalam ekonomi, tetapi juga semakin sulit mendapatkan akses ke alam. Biasanya perempuan-perempuan desa menggantungkan kehidupannya langsung dari alam seperti sumber makanan dan air bersih. Perempuan di desa yang mayoritas merupakan petani karet turut mengolah lahan untuk kebutuhan pangan. Di sela-sela pohon karet biasanya ditanami pohon buah-buahan seperti petai ( parkia speciosa ), jengkol ( archidendron  pauciflorum ), nangka ( artocarpus heterophyllus ), kabau ( archidendron microcarpum ), cempedak ( artocarpus integer ), dan durian ( durio zibethinus ). Selain itu, di sela- sela pohon karet biasanya juga ditanami obat tradisional, seperti jahe ( zingiber  officinale ), kunyit ( curcuma longa linn ), kencur ( kaemferia galanga ), dan temulawak ( curcuma zanthorrhiza ). Hasil dari tanaman itu dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. Ketika lahan perkebunan karet dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit, perempuan kehilangan akses untuk menanam pohon-pohon dan tanaman obat tradisional. Tanaman kelapa sawit menyebabkan tanah di sekitarnya kering dan kehilangan unsur hara, yang sangat diperlukan bagi tumbuh kembang tanaman lainnya.
Awalnya perempuan pedesaan ini bekerja di perkebunan karet, baik milik keluarga maupun milik perorangan lainnya sebagai buruh. Selain bekerja sebagai penyadap karet, perempuan di daerah aliran Sungai Batanghari juga bekerja di umo (sawah). Namun, alih fungsi lahan yang semakin meluas dan mengambil beberapa lahan milik masyarakat memaksa merumahkan perempuan dari lahan pertanian dan perkebunan. Perempuan dimarginalkan dari sektor ekonomi dan sumber mata pencariannya melalui perkebunan monokultur dan tidak ramah terhadap perempuan (Fakih, 2013) dan alam sebagai penyokong perkebunan tersebut. Kemudian perempuan pedesaan mulai meninggalkan sawah-sawah atau mengurangi intensitas bekerja di sawah untuk melakukan pekerjaan di kebun- kebun karet sebagai pekerja harian lepas. Selain
itu, masyarakat juga melakukan penambangan emas di aliran Sungai Batanghari.
Desa yang digadang-gadangkan sebagai pelopor penguat ketahanan iklim agaknya kurang mendapatkan perhatian atau informasi terkait krisis iklim yang sedang dihadapi jutaan manusia di Bumi. Padahal dalam Paris Agreement (2015) disebutkan bahwa dalam rangka mengambil tindakan terkait perubahan iklim, negara-negara anggota harus melibatkan dan mempertimbangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tidak dilibatkannya perempuan dalam menjaga ketahanan iklim atau pengetahuan mitigasi terkait krisis iklim menyebabkan perempuan semakin rentan. Hal ini dapat dilihat bagaimana masyarakat di dua desa dalam penelitian ini melakukan kegiatan ekonomi yang berkelindan dengan kegiatan memperburuk krisis iklim. Perempuan menghadapi tantangan berlebih selain perubahan iklim yang memicu krisis iklim, ditambah dengan buruknya ketidakpastian ekonomi, krisis air bersih, dan permasalahan lainnya yang muncul.
Riset terkait perempuan dan krisis iklim dalam literatur-literatur sebelumnya sudah banyak dijumpai. Baik yang dihimpun dalam bentuk buku maupun dalam artikel jurnal. Literatur yang mengkaji perempuan dan krisis iklim dapat ditemukan dalam beberapa kategori. Yang pertama, perempuan dan krisis iklim dikaji dalam kacamata ekologi dan sosial, seperti riset Al- Farisi dan Alfirdaus (2020), juga riset Latifa dan Fitranita (2013). Kedua, riset terkait perempuan dan krisis iklim menggunakan sudut pandang ekofeminisme, seperti tulisan Wambrauw, Ohee, dan Anastasia (2023), Baiduri, Wuriyani, Harahap, dan Febryani (2022), Marlina (2022), Pinem (2016), dan riset Astuti (2012). Dalam eksplorasi yang dilakukan penulis, banyak sekali ditemukan kajian-kajian terkait perempuan dan krisis iklim atau krisis iklim sendiri, namun setiap kajian memiliki fokus yang berbeda-beda. Oleh karena itu, riset ini dapat mengisi gap yang masih kosong dari kajian-kajian terdahulu yang belum  secara  spesifik  membahas  pengetahuan para perempuan yang tinggal di daerah aliran sungai tentang krisis iklim dan respon mereka terhadap krisis iklim. Riset ini penting dilakukan
karena beberapa alasan, yaitu pertama, krisis iklim sekarang ini telah menjadi isu dan problem bersama, tidak hanya bagi masyarakat kota, tapi juga bagi masyarakat pedesaan. Dampak dari perubahan iklim sendiri tidak hanya dirasakan daerah-daerah perkotaan, tapi juga merambah daerah pedesaan. Kedua, air merupakan sumber penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya perempuan. Kebutuhan perempuan akan air lebih banyak jika dibandingkan laki-laki. Perempuan memiliki sistem reproduksi yang kompleks, siklus menstruasi, melahirkan, dan nifas menyebabkan kebutuhan air bersih yang besar pada perempuan. Ketiga, perempuan pedesaan selama ini digambarkan sebagai penjaga “Ibu Bumi”. Dalam realitasnya tidak demikian. Perempuan pedesaan justru turut andil dalam proses perubahan iklim yang terjadi.

## METODE
Riset dilakukan di Teluk Kuali dan Melako Intan di Kecamatan Tebo Ulu. Secara geografis, dua desa ini berseberangan satu sama lain yang dibatasi oleh Sungai Batanghari. Kedua desa ini dipilih karena posisinya berbatasan langsung dengan Sungai Batanghari. Riset ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk memahami dan memaknai subjek serta memberikan semua gejala yang tampak dan memaknai apa yang ada di balik gejala (Harahap 2020). Sumber data yang digunakan dalam kajian ini, terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung terhadap perempuan di kedua desa. Wawancara bebas terstruktur dilakukan kepada perempuan-perempuan dengan rentang usia, latar belakang pendidikan, dan pekerjaan yang berbeda seperti petani, pekebun, dan ibu rumah tangga. Adapun sumber sekunder diperoleh dari sumber bacaan baik itu berupa buku, artikel jurnal, dan penelusuran media online yang memiliki keterkaitan dengan riset ini. Data penelitian dianalisis menggunakan teori ekofeminisme untuk melihat kehidupan para perempuan pedesaan yang bertempat tinggal di DAS Batanghari.

## EKOFEMINISME: PEMBEBASAN PEREMPUAN DAN ALAM
Ekofeminisme lahir sebagai paham yang mengkritik atas semua bentuk opresi manusia, tetapi juga lebih dari itu. Paham lebih memfokuskan pada dominasi manusia terhadap sesuatu di luar diri manusia, yaitu alam (Tong, 1998). Menurut Greta Gaard (1993) pokok dari pemikiran ekologi, feminisme, sosialisme, dan ideologi dasar ekofeminisme adalah ideologi yang didasarkan atas penindasan terhadap ras, gender, kelas, seksualitas, kemampuan fisik, dan spesies, sama dengan ideologi yang melakukan penindasan terhadap alam. Dengan kata lain menurut Gaard, ekofeminisme disebut sebagai paham yang lahir untuk mengakhiri opresi atau penindasan baik terhadap manusia maupun terhadap alam. Dewi Candraningrum (Susilo & Kodir, 2016) memandang persoalan penindasan terhadap alam dan perempuan sebagai bagian dari politik penundukan kapitalisme dan pemilik modal agar dapat mendominasi tubuh perempuan melalui dominasi terhadap alam. Hal ini bertujuan untuk meneguhkan dominasi kuasa kapitalisme dan pemilik modal.
Selain itu dominasi atas alam dan perempuan atau manusia lainnya berasal dari paham filsuf awal yang meneguhkan bahwa manusia memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Filsuf René Descartes misalnya yang mengemukakan bahwa kemampuan berpikir manusia membuat manusia menjadi istimewa yang kemudian mendorong penguasaan atas hal lain di luar manusia yang tidak bisa berpikir (Tong, 1998). Yang menjadikan paham bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta (antroposentrisme). Terkait paham ekofeminisme ini, terdapat beberapa argumen yang menyatakan hubungan antara perempuan dan alam. Secara kultural perempuan dikaitkan kediriannya dengan alam, terdapat hubungan antara perempuan dan alam, maka paham ini berhubungan dengan isu feminisme dan ekologi. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Carolyn Merchant dalam buku fenomenalnya terkait perempuan dan ekologi, The Death of Nature (1989), bahwa sudah sejak lama perempuan dan alam saling berhubungan baik secara budaya, bahasa,
Perempuan Pedesaan Merespon Krisis Iklim: Kajian Ekofeminisme Terhadap Perempuan di Sungai Batang- hari
dan juga secara sejarah. Hubungan alam dan perempuan ini menunjukkan bahwa satu sama lain saling berkaitan.
Perempuan selalu dialamkan dan alam selalu difeminimkan, dialamkan misalnya perempuan biasa diasosiasikan dengan binatang seperti ayam, kucing, dan ular. Sedangkan difeminimkannya alam seperti menggunakan kata-kata diperkosa, dikuasai, dipenetrasi, dan digarap. Misalnya seperti tanah digarap, bumi dikuasai, dan hutan yang diperkosa (Susilo & Kodir, 2016). Namun, penghubungan diri perempuan dan alam ini juga mendapatkan respon yang menolak hubungan antara kedirian perempuan dan alam, di antaranya adalah feminis Simone de Beauvoir dan Sherry B. Ortner. Beauvoir berpendapat bahwa jika perempuan ingin menjadi manusia seutuhnya dan terbebas dari keliyanannya, perempuan juga harus bergabung bersama laki-laki dalam mengambil jarak dengan alam. Pandangan Beauvoir ini kemudian mendapatkan respon dari ekofeminis Val Plumwood yang mengkhawatirkan dengan menolak hubungan antara perempuan dan alam, perempuan tidak akan menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Selanjutnya hal tersebut hanya akan menjadikan perempuan sebagai partner laki-laki dalam dominasinya terhadap alam (Tong, 1998).
Di lain pihak Sherry B. Ortner memandang hubungan perempuan dan alam hanya akan menempatkan perempuan pada posisi menengah, dalam artian perempuan berada di bawah laki-laki dan setingkat lebih tinggi dari alam. Hal ini akan terus berlanjut jika hubungan keduanya tidak diputuskan. Ortner selanjutnya berpendapat, dalam rangka membebaskan perempuan dari kungkungan dominasi laki-laki, perempuan tidak perlu repot-repot dalam upaya membebaskan alam (Tong, 1998). Namun, penolakan hubungan antara perempuan dan alam ini tampaknya tidak menyurutkan ekofeminis dan para feminis lainnya dalam rangka pembebasan perempuan berikut juga pembebasan alam. Senada dengan Merchant, Tong (1998) Susan Griffin juga mengamini adanya hubungan istimewa antara kedirian perempuan dan alam. Misalnya adanya pandangan yang sama pada laki-laki dalam memandang perempuan dan alam, seperti domestikasi hewan oleh laki-
laki juga dilakukan terhadap perempuan. Serta keduanya, baik perempuan dan alam, sama-sama menerima ‘penjinakan’ yang dilakukan oleh laki- laki secara pasif.
Menurut ekofeminis Vandana Shiva dalam bukunya bersama Maria Mies Ecofeminism (2014a) dalam sudut pandang dunia patriarki, laki-laki mengukur segala sesuatu berdasarkan nilainya, termasuk di dalamnya nilai (harga) lingkungan, sampai tidak ada lagi ruang untuk lingkungan alam itu sendiri, yang tersisa hanya hierarki dan patriarki. Dalam lingkaran pengaturan lingkungan oleh patriarki ini, perempuan dipandang sebagai makhluk yang berbeda, diperlakukan sebagai sosok yang tidak sama dengan laki-laki dan merupakan sosok yang inferior. Begitu juga patriarki memandang lingkungan, sebagai bagian yang inferior, diversitas dipandang sebagai bagian yang tidak bernilai. Ia akan bernilai ketika kekayaan alam yang dihasilkan oleh alam itu sendiri dieksploitasi guna dikomersialkan.
Sebagai bagian dari teori etika lingkungan, ekofeminisme menyodorkan cara pandang baru untuk menggantikan cara pandang lama untuk mengatasi krisis iklim (Indriyani, 2015). Menurut Shiva (2008) krisis iklim menghadapi fenomena sosial dan tantangan ekologi. Setidaknya ada beberapa tantangan yang akan dihadapi selama berlangsungnya krisis iklim ini. Pertama, kelangsungan hidup spesies manusia sebagai salah satu spesies yang terancam. Kedua, tidak ada tantangan global lain, krisis iklim menyebabkan tidak tersedianya tempat aman untuk berlindung. Ketiga, perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia, bagaimana manusia berbelanja, bergerak, hidup, dan makan. Solusi terkait krisis iklim hanya dapat membatasi satu atau dua sektor saja, sedangkan krisis iklim akan berdampak ke seluruh aspek kehidupan. Mitigasi dan adaptasi harus dilakukan ke seluruh aspek kehidupan. Keempat, perubahan iklim adalah hasil dari apa yang manusia lakukan terhadap tanah dan merupakan dampak dari alih fungsi tanah. Perubahan pola kehidupan, fungsi tanah, dan lingkungan turut memperburuk keadaan iklim. Tanah merupakan sumber dari gas rumah kaca.
Tanah memiliki peran penting dalam pertukaran energi, air, dan udara baik pada permukaan tanah dan pada atmosfer (IPCC, 2019). Manusia biasanya menggunakan seperempat atau sepertiga dari tanah yang produktif untuk digunakan sebagai lahan pertanian, peternakan, menanam kayu, dan penggunaan energi seperti batu bara. Perubahan iklim memberikan dampak besar bagi populasi manusia di seluruh dunia, terutama kelompok-kelompok rentan yang memiliki kapasitas terhadap mitigasi risiko bencana sangat sedikit, seperti kekeringan, tanah longsor, banjir, dan angin topan (UNFCCC, n.d.). Perempuan pedesaan yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian akan semakin terdampak dengan adanya krisis iklim. Petani perempuan sering kali mengalami diskriminasi dalam mengakses lahan, jasa keuangan, modal sosial, serta teknologi. Hal tersebut menambah beban kerja perempuan apabila ketersediaan air terancam akibat krisis iklim, menjadikan perempuan yang tinggal di daerah tanpa layanan air harus berjalan lebih jauh untuk mendapatkan air bagi keluarganya (AMF, 2022).
Perubahan iklim memberikan pengaruh berbeda kepada laki-laki dan perempuan terkait bencana  yang  ditimbulkannya  (Batrićević  & Paunović,  2019;  Leach,  2016).  Perempuan lebih rentan terhadap kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan menurunnya derajat kesehatan. Di banyak tempat, perempuanlah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan air bersih dan makan untuk keluarganya, sehingga krisis iklim semakin mempersulit akses perempuan terhadap berbagai sumber daya seperti air, sanitasi, dan energi untuk memasak (Hapsari, 2021). Berdasarkan Paris Agreement (2015) perubahan iklim merupakan perhatian semua pihak, semua manusia. Perubahan iklim bukan menjadi tanggung jawab kelompok-kelompok tertentu atau pemangku kebijakan saja, tetapi setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketahanan iklim.
Besarnya dampak krisis iklim sama besarnya dengan dampak yang harus ditanggung perempuan. Perempuan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim di samping penyandang disabilitas, penduduk miskin, dan anak-anak. Mereka
merupakan pihak-pihak yang secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik, termarginalisasi (AMF, 2022). Perubahan iklim telah berdampak terhadap hilangnya sumber-sumber kehidupan perempuan, seperti akses terhadap air bersih, akses terhadap lingkungan yang sehat (akibat pencemaran udara dan air), hingga akses terhadap sumber daya alam milik bersama ( common property ).

## PERBEDAAN GENDER DALAM MERESPON PERUBAHAN IKLIM
Perubahan iklim yang memicu krisis iklim membuat masyarakat menjadi lebih terdampak baik secara sosial, ekonomi, dan bahkan pendidikan baik laki-laki maupun perempuan. Namun, pada kasus ini perempuan menjadi lebih terdampak, hal ini disebabkan oleh beban kerja yang dibebankan kepada perempuan lebih banyak dibandingkan dengan beban kerja yang dibebankan  kepada  laki-laki  (Batrićević  & Paunović,  2019;  Deliver,  2021;  Leach,  2016). Perempuan di Desa Teluk Kuali dan Melako Intan juga turut mengalami perubahan-perubahan yang terjadi mengikuti perubahan lingkungan dan iklim. Perempuan di dua desa yang terletak di aliran Sungai Batanghari ini memiliki kesamaan masalah dalam perubahan iklim. Permasalahan dimulai dari alih fungsi lahan yang semula diperuntukkan untuk lahan pertanian basah guna menanam padi sawah atau umo dan atau diperuntukkan guna perkebunan karet dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Alih fungsi lahan tanam pertanian dan perkebunan karet ke perkebunan sawit ini ada yang milik perorangan maupun perusahaan.
Sebelumnya, aktivitas masyarakat di aliran Sungai Batanghari di Desa Teluk Kuali dan Melako Intan berkaitan langsung dengan sungai. Sungai Batanghari memiliki panjang ±775km yang berhulu di Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di Selat Berhala ini melintasi setidaknya empat provinsi, yakni pertama, sebagian besar provinsi Jambi dengan delapan Kabupaten dan satu kota. Kedua, Sumatera Barat di Solok, Solok Selatan, Sawah Lunto/Sijunjung, dan Kabupaten Dharmasraya. Ketiga, Sumatera Selatan di Kabupaten Musi Rawas, dan keempat
Perempuan Pedesaan Merespon Krisis Iklim: Kajian Ekofeminisme Terhadap Perempuan di Sungai Batang- hari
di sebagian kecil Provinsi Riau di Indragiri Hulu  (Saputra, n.d.). Di Jambi, aliran Sungai Batanghari melintasi enam kabupaten, yakni Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Kota Jambi (Tambunan, 2021).
Sungai memiliki peranan penting bagi masyarakat setempat baik itu untuk transportasi, sumber air guna kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci, dan memasak. Selain itu, sungai juga berperan sebagai sumber mata pencarian masyarakat sebagai penempek atau nelayan. Sungai Batanghari juga menjadi sumber air untuk pertanian masyarakat dalam bertanam padi di umo atau sawah masyarakat untuk pengairan. Yang menarik dari kedua desa ini adalah awalnya masyarakat tidak memiliki fasilitas sanitasi langsung di rumah-rumah mereka, tetapi masyarakat melakukan aktivitas sanitasi langsung di sungai. Hal ini disebabkan oleh pembangunan rumah-rumah di tepian Sungai Batanghari berbentuk panggung pada umumnya. Berikut juga untuk kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan keperluan ‘air bersih’ bersumber langsung dari sungai. Namun, aktivitas ini mulai ditinggalkan oleh banyak masyarakat, bangunan rumah tidak berbentuk panggung lagi serta manajemen risiko jika harus selalu melakukan aktivitas di sungai menjadi pertimbangan aktivitas ini ditinggalkan.
Masyarakat mulai menggunakan sumur galian atau sumur bor untuk kebutuhan air sehari-hari, baik kepemilikan pribadi maupun kepemilikan bersama. Ada juga masyarakat yang tidak mampu menggali sumur masih menggunakan air sungai, namun dengan cara yang lebih mudah yakni menggunakan mesin penarik air dan menggunakan pipa panjang dari sungai sampai ke keran-keran rumah. Perubahan praktik kehidupan ini memudahkan kerja perempuan di sektor domestik. Awalnya perempuan mengambil air dari sungai dan melakukan kegiatan domestik seperti mencuci piring, pakaian, dan keperluan air untuk memasak langsung dari sungai. Untuk melakukan kegiatan tersebut, perempuan harus menuruni tebing untuk sampai ke tepi sungai setiap hari, kemudian ditambah beban kerja di
lahan-lahan pertanian atau perkebunan, menanam padi atau sayuran dan juga sebagai penyadap karet. Sebagian lainnya merupakan pekerja di bidang jasa seperti guru atau tenaga pendidik. Setelah perubahan terjadi, beban kerja perempuan sedikit berkurang. Tersedianya sumur-sumur atau sumber air yang berada dekat dengan rumah memudahkan akses perempuan dalam melakukan kegiatan domestik. Perubahan pada tahap ini tidak memengaruhi aktivitas laki-laki. Laki-laki tetap pada tugasnya sebagai pencari nafkah utama dan bekerja di kebun-kebun pertanian tanpa dibebani beban tambahan seperti pekerjaan domestik.
Berkurangnya aktivitas masyarakat yang berhubungan langsung dengan sungai memberikan dampak yang cukup baik untuk sungai. Misalnya kegiatan mencuci dan mandi, penggunaan sabun dan detergen secara langsung dapat memengaruhi kualitas air sungai ditambah sampah-sampah rumah tangga yang dibawa masyarakat ke pinggir sungai. Namun, perubahan ini tidak serta-merta  memberikan  perubahan  signifikan untuk memperlambat laju perubahan iklim yang memicu krisis iklim. Praktik pengelolaan sampah di masyarakat juga masih menjadi masalah utama selain alih fungsi lahan yang mempercepat laju perubahan iklim. Sampah-sampah rumah tangga yang pengelolaannya dibebankan kepada perempuan masih menggunakan cara tradisional, yakni dibakar atau dibuang begitu saja, biasanya dibuang di tebing sungai. Kedua praktik ini dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan keefektifan dalam pengelolaan sampah. Agaknya kata kelola belum tepat digunakan jika menelisik dua praktik yang dilakukan oleh masyarakat di dua desa ini.
Di tengah ketidakpastian iklim, pengelolaan sampah masyarakat dan sterilisasi sungai dari sampah menimbulkan masalah baru. Sampah- sampah yang dibuang di tebing sungai akan dibawa air hujan ke sungai dan menumpuk di sungai dan dasar sungai. Pembuangan sampah di tebing yang dilakukan setiap hari juga akan menghasilkan gas metana (CH4) dan bakteri patogen yang dihasilkan dari tumpukan sampah. Pembakaran sampah secara terbuka oleh masyarakat juga tidak lebih baik dari menimbun sampah di tebing sungai. Pembakaran
sampah secara terbuka masih dipandang salah satu cara paling efektif bagi masyarakat untuk menghilangkan tumpukan sampah dan bakteri patogen yang dihasilkan sampah  (Wahyudi, 2019). Meskipun cara pembakaran sampah ini digolongkan pengolahan sampah yang efektif bagi masyarakat, namun efek yang ditimbulkan oleh pembakaran sampah secara terbuka tidak lebih baik dari penimbunan sampah. Sampah- sampah yang dibakar akan menghasilkan CO, CO2, CH4, NOX, SO2, senyawa Volatile Organic Compound (VOC), dan Particulate Matterm 2.5
(PM2.5) (Wahyudi, 2019). Adapun gas CO2, CH4 dan N2O merupakan deretan gas rumah kaca yang menghasilkan emisi dan menyebabkan pemanasan global.
Perubahan iklim yang terjadi disadari atau tidak secara langsung memengaruhi pola kehidupan masyarakat desa, terutama yang
beraktivitas langsung dengan alam, sebagai petani atau pekebun. Perubahan ini memaksa masyarakat untuk beradaptasi mengikuti perubahan yang ada, meskipun perubahan iklim yang terjadi diakibatkan langsung oleh aktivitas manusia terhadap alam melalui deforestasi dan alih fungsi lahan. Melalui adaptasi ini, masyarakat desa yang dipercaya memiliki pengetahuan- pengetahuan tentang alam dapat meresiliensi perubahan iklim yang terjadi. Berdasarkan studi Lassa yang dikutip dalam artikel ilmiah Subair (2014), pengalaman-pengalaman masyarakat di desa diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Adapun bentuk adaptasi ini adalah pola kehidupan masyarakat baik tentang pengelolaan modal, ruang, sumber daya alam, dan lingkungan serta kebutuhan sandang dan papan. Perubahan iklim yang makin memburuk membuat masyarakat desa harus menghadapi
Tabel 1. Kategori beban kerja di perkebunan karet berdasarkan jenis kelamin Beban kerja Teluk Kuali Melako Intan Laki-laki Perempuan Laki-laki perempuan Penyadap karet ü ü ü ü Pemeliharaan kebun karet ü ü ü ü Pemupukan pohon karet ü ü ü ü Pengentalan getah karet (pengaplikasian cuka) ü ü ü ü Pemanenan getah karet ü ü ü ü Sumber: wawancara kepada perempuan pekebun karet di Desa Teluk Kuali dan Melako Intan Tabel 2. Kategori beban kerja di lahan pertanian – penanaman padi sawah/ umo Beban kerja Teluk Kuali Melako Intan Laki-laki Perempuan Laki-laki perempuan Penyiapan sawah/ umo ü ü ü Pembibitan padi ü ü Penanaman padi ü ü ü ü Pemeliharaan padi ü ü Pemanenan padi ü ü Sumber: wawancara dengan perempuan pekebun karet yang juga melakukan perkerjaan di sawah/umo Tabel 3. Kategori beban kerja rumah tangga Beban kerja Teluk Kuali Melako Intan Laki-laki Perempuan Laki-laki perempuan Penyedia kebutuhan pangan ü ü Penyedia kebutuhan sandang ü ü Pengelolaan lingkungan (sumber daya) ü ü Pengelolaan sampah ü ü Pemenuhan kebutuhan air ü ü Pemenuhan kebutuhan kayu bakar ü ü Sumber: wawancara dengan perempuan dari Desa Teluk Kuali dan Melako Intan, dengan pekerjaan yang ber- beda, kelas sosial berbeda .
Perempuan Pedesaan Merespon Krisis Iklim: Kajian Ekofeminisme Terhadap Perempuan di Sungai Batang- hari
kebutuhan sumber daya alam yang semakin terbatas, kemudian ditambah dengan beban kerja yang semakin berat (Latifa & Fitranita, 2013). Berikut ini beban kerja yang dimiliki oleh laki- laki maupun perempuan di Desa Teluk Kuali dan Melako Intan. Beban kerja ditampilkan melalui tabel yang telah diolah dari wawancara dengan perempuan yang bekerja di sektor pertanian atau perkebunan. Terdapat tiga kategori beban kerja masyarakat di dua desa dalam merespon perubahan iklim; pertama, kategori perkebunan karet. Kedua, kategori pertanian (penanaman padi sawah/ umo ), dan kategori ketiga beban kerja rumah tangga yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat.
Dari Tabel 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan bahwa perempuan bekerja lebih berat dibandingkan laki-laki. Di tengah ketidakpastian iklim, perempuan harus bekerja beberapa kali lipat untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Pada kategori pertama, banyak dari perempuan-perempuan yang semula tidak bekerja ( unemployed ) atau yang hanya melakukan aktivitas domestik terpaksa untuk melakukan pekerjaan di lahan-lahan perkebunan. Pengelolaan sumber daya alam sendiri di lingkungan rumah juga tidak memiliki kepastiandisebabkan oleh derasnya proses alih fungsi lahan di sekitar pemukiman masyarakat. Pemanfaatan tanah dan lahan tidak lagi efektif sebelum alih fungsi lahan dilakukan. Selanjutnya, perempuan-perempuan yang bekerja di persawahan atau umo juga mengalami ketidakpastian masa tanam dan masa panen diakibatkan perubahan cuaca yang tidak dapat lagi diprediksi. Misalnya pada bulan-bulan yang seharusnya sudah masuk masa tanam, sawah-sawah masih terendam air akibat curah hujan yang tinggi. Perempuan-perempuan yang bekerja di sawah ( umo ) juga menanam sayuran di pematang-pematang sawah. Cuaca yang tidak bisa diprediksi menyulitkan masa tanam sayur-sayuran seperti gambas, pare, labu, dan pepaya (biasa diambil pucuk dan bunganya selain buahnya)..
Permasalahan lainnya yang timbul akibat krisis iklim yang menyebabkan tidak menentunya musim hujan dan musim kemarau adalah bagi masyarakat dan perempuan yang bekerja di kebun
karet sebagai penyadap karet. Jika curah hujan tinggi, penyadapan karet tidak bisa dilakukan karena jika pohon karet basah, permukaan tempat sadapan akan licin dan getah yang keluar akan bercampur dengan air. Jika getah karet bercampur dengan air, maka getah tidak akan mengeras. Hal tersebut justru merugikan penyadap karet. Jika dikalkulasikan dalam satu minggu, hanya dua hari yang tidak hujan, otomatis hasil produksi harian petani menurun. Hal ini diperburuk dengan nilai tukar petani yang rendah, masyarakat memanen hasil sadapan satu kali dalam seminggu. Selain itu, penyadap karet juga harus menghadapi musim kemarau panjang tanpa diselingi hujan. Ketika kemarau panjang, pohon karet akan meranggas dengan menggugurkan daun-daunnya kemudian digantikan dengan daun muda. Hal tersebut berdampak pada kuantitas getah karet yang diproduksi pohon. Getah yang dihasilkan sangat sedikit atau tidak keluar sama sekali.
Secara umum produksi karet dipengaruhi oleh iklim untuk mendapatkan produktivitas pasar. Musim hujan berkepanjangan akan menurunkan produktivitas tanaman karet dan akan rentan terhadap penyakit (Nasution et al., 2019). Di sisi lain, tanaman karet juga memperlambat laju perubahan iklim. Karet merupakan tanaman berkayu dan mudah tumbuh. Tanaman berkayu mudah menyerap gas CO2 dan menyimpan dalam tubuhnya dalam bentuk karbon (Supriadi, 2012). Supriadi (2012) menambahkan biji yang dihasilkan dari tanaman karet dapat digunakan sebagai biodiesel yang ramah lingkungan. Hal ini karena tanaman karet menghasilkan biomasa yang tinggi. Namun, alih fungsi lahan perkebunan karet guna peruntukan perkebunan sawit menyebabkan laju perubahan iklim makin melebar. Alih fungsi lahan perkebunan menyatakan dominasi kapitalisme patriarki dalam membangun hierarki ‘antroposentris’-nya terhadap alam. Dominasi ini menurut Carolyn Merchant  (1989) tumbuh dari market economy dengan cara memarginalkan alam dan perempuan (kelompok rentan lainnya). Dominasi ini ditunjukkan dengan cara merusak lingkungan dengan menanam tanaman monokultur (seperti kelapa sawit) yang menjadi arahan utama dari sistem kapitalisme patriarki (Mies & Shiva, 2014). Sistem perkebunan atau pertanian monokultur ini tidak hanya merusak
alam, tetapi juga sekaligus memarginalkan perempuan dari alam. Melalui perkebunan monokultur ini melahirkan kemiskinan baru bagi perempuan.
Dengan berubahnya iklim yang kian memburuk ini secara langsung berdampak terhadap perempuan. Perempuan adalah kelompok yang paling lama dan panjang dalam menanggung beban akibat perubahan iklim ini (Rusmadi, 2016). Selanjutnya Rosemary R. Ruether (2003) menyebutkan bahwa perempuan adalah kelompok gender yang terdiri dari perbedaan kelas dan ras. Menurutnya, perempuan merupakan gender paling miskin dari kemiskinan yang menjadi bukti adanya batasan di mana pun gender dianalisis berdasarkan kelas dan ras di dunia ini. Hal tersebut memengaruhi respon perempuan dalam menghadapi berubahnya iklim yang turut memengaruhi cara hidup mereka. Perempuan di Desa Teluk Kuali dan Melako Intan memiliki sedikit pilihan dalam himpitan perkebunan yang mulai meminggirkan mereka. Lebih jauh, peminggiran ini juga mengakibatkan peminggiran ekonomi perempuan dan masyarakat pada umumnya. Perempuan yang sebelumnya disebut-sebut sebagai jenis kelamin yang paling dekat dengan alam dan lingkungan, mengalami dilema yang berkepanjangan, dihadapi oleh realitas ekonomi yang semakin sulit dan alam yang semakin kritis.

## MENJAGA EKOLOGI ATAU MENJAGA KESEJAHTERAAN KELUARGA?
Perubahan iklim memberikan dampak ketidakpastian ekonomi. Perubahan mata pencarian masyarakat dan nilai tukar petani yang tidak stabil sering kali menjadi tantangan bagi masyarakat, termasuk perempuan. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, perubahan iklim memicu krisis iklim karena terjadi beberapa perubahan dalam tata guna lahan dan tanah. Lahan merupakan bagian penting bagi mata pencarian manusia sebagai penyuplai makanan, air bersih, dan ekosistem yang berada di dalamnya, termasuk biodiversitas. Tuntutan ekonomi yang semakin tinggi memaksa perempuan mengambil pekerjaan lebih untuk mencukupi perekonomian keluarga.
Meski begitu, pendapatan yang dihasilkan masih belum cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Beratnya beban ekonomi yang harus ditanggung perempuan pedesaan beriringan dengan adanya ketidaksanggupan mereka dalam menghadapi krisis iklim. Belum lagi informasi yang didapatkan perempuan tentang krisis iklim dan bagaimana cara menanggulanginya hampir tidak ada. Perempuan dan alam yang pada dasarnya berjalan beriringan, justru yang diperlihatkan adalah kepasrahan perempuan pedesaan dengan kondisi lingkungan yang kian memprihatinkan.
Perubahan yang terjadi di lingkungan menuntut perempuan untuk mengubah pola hidup, pola kerja, dan pola adaptasi dengan keadaan lingkungan yang semakin memburuk. Namun, perubahan yang dilakukan sering kali tidak berpihak kepada diri perempuan dan alam itu sendiri. Perempuan dalam hal ini menjadi jenis kelamin yang paling berdampak dalam perubahan lingkungan sekitar akibat perubahan iklim yang terjadi. Meskipun laki-laki juga mengalami dampak yang serupa, beban kerja ganda yang dibebankan kepada perempuanlah yang membuat perempuan beberapa kali lebih rentan terhadap perubahan yang terjadi. Persoalan-persoalan yang muncul membuat perempuan tidak dapat membuat pilihan, apa yang harus dilakukannya adalah tergantung pada sistem kapitalisme (Mies and Shiva, 2014). Perempuan di Desa Teluk Kuali dan Melako Intan adalah perempuan yang dapat mengelola sumber daya alam dengan baik, hal tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga di desa.
Mulai dari memanfaatkan tanah guna pertanian (swasembada beras dan sumber makanan lainnya) baik padi sawah maupun padi talang (padi gogo). Begitu juga dengan kebutuhan minyak goreng, perempuan di Teluk Kuali dan Melako Intan tidak menggunakan minyak goreng berbahan baku kelapa sawit. Mereka memproduksi minyak sendiri berbahan kelapa untuk keperluan rumah tangga dan diperjualbelikan. Perempuan melihat sungai sebagai sumber kehidupan selain tanaman yang ada di darat. Ikan-ikan khas Sungai Batanghari biasa ditemui pada musim-musim ikan dan para laki-laki bertugas menangkap. Namun, pola kehidupan seperti ini
Perempuan Pedesaan Merespon Krisis Iklim: Kajian Ekofeminisme Terhadap Perempuan di Sungai Batang- hari
dituntut berubah sejak perkebunan kelapa sawit dibuka secara besar-besaran. Masyarakat mulai menggunakan minyak goreng kelapa sawit untuk mempersingkat waktu produksi minyak kelapa. Dengan penggunaan minyak goreng kelapa sawit, perempuan bisa memperpanjang waktu bekerja di lahan pertanian atau perkebunan. Namun, perubahan penggunaan minyak goreng ini juga tidak sejalan dengan panjang umur perempuan bekerja di perkebunan karet atau sawah-sawah. Perempuan mulai menemui ketidakpastian ekonomi.
Kesulitan ekonomi dipicu oleh perubahan lahan perkebunan, sebelumnya perkebunan dapat diakses oleh perempuan, tetapi perubahan terjadi justru meminggirkan perempuan bahkan alam sekaligus. Perubahan ini mendorong pemiskinan perempuan, sekaligus membuat beban kerja perempuan semakin bertambah (Leach et al., 2016). Pada musim-musim kemarau, sumur- sumur masyarakat sering kali mengalami kekeringan dan masyarakat harus mengambil air dari sungai. Namun, air sungai juga bukan pilihan yang tepat untuk sumber air bersih. Penggunaan air raksa dan tumpahan minyak dalam praktik penambangan emas di sungai mencemari ekosistem dan air sungai beberapa tahun terakhir. Kerentanan perempuan semakin bertambah, banyak perempuan-perempuan yang memilih menikahkan anaknya setelah tamat sekolah menengah pertama untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. Pilihan lain adalah anak-anak baik perempuan maupun laki-laki tidak dapat melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan diminta untuk bekerja di kebun, lahan pertanian atau di sungai sebagai pencari emas.
Untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi, para perempuan turut mendukung suami atau anak laki-lakinya yang melakukan aktivitas penambangan emas di Sungai Batanghari. Bentuk dukungan ini ditunjukkan dengan tidak membatasi atau melarang aktivitas suami dan anak-anak mereka yang berdampak buruk bagi kesehatan mereka sendiri dan bagi ekosistem sungai. Penambangan emas tersebut tidak dilakukan secara tradisional, karena tidak memungkinkan dengan kondisi volume air Sungai Batanghari yang cukup dalam. Penambangan dilakukan
menggunakan mesin-mesin, baik untuk mengeruk pasir, maupun untuk memisahkan emas dari pasir atau dikenal dengan sistem semprot atau sistem pengerukan. Untuk menyatukan biji emas, penambang biasanya menggunakan air raksa atau merkuri (Yulis 2018). Dewi Ratnaningsih, dkk (2019) menyebutkan ditemukannya kandungan merkuri di sedimen Sungai Batanghari. Pengolahan emas yang ditemukan dengan menggunakan merkuri dilakukan di sungai dan limbah sisa pengolahan kemudian dibuang langsung ke sungai. Penggunaan bahan kimia ini tidak hanya berbahaya bagi manusia, tetapi juga bagi ekosistem sungai jika digunakan secara terus menerus. Meskipun perempuan tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas penambangan emas, akan tetapi mereka  turut terdampak, sebab aktivitas perempuan di pinggiran bantaran sungai tidak bisa dilepaskan dari air.
Praktik penambangan emas secara ilegal di Sungai Batanghari meningkat sejak pandemi COVID-19. Di sepanjang sungai di pemukiman, masyarakat dapat ditemukan mesin-mesin untuk penambangan emas. Beberapa masih bertahan sampai hari ini, beberapa sudah memilih melakukan kegiatan perekonomian lainnya seperti bekerja di perusahaan-perusahaan, baik sawit maupun karet. Begitu juga perempuan yang turut bekerja di kebun-kebun karet perusahaan. Hal tersebut berdampak pada beban kerja yang ditanggung perempuan semakin bertambah sejalan dengan ekonomi yang semakin sulit. Beban kerja ganda yang dilakukan perempuan kemudian turut memengaruhi kondisi kesehatan mereka. Beban kerja di perkebunan dan pekerjaan rumah tangga yang harus ditanggung perempuan dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental (Herdianti, Maryana and Supriatna 2019). Paparan zat kimia seperti pestisida juga tidak bisa dihindari para perempuan yang bekerja di sektor perkebunan sawit, yang sebagian besar bekerja di bagian perawatan seperti pemberian pestisida dan pemupukan. Hal itu kemudian juga memengaruhi kesehatan perempuan (Maksuk, et al. 2019). Beberapa dari mereka juga bekerja di lahan perkebunan pribadi atau milik keluarga dengan mengumpulkan brondolan sawit atau ikut menyemai kelapa sawit untuk menambah pendapatan keluarga.
Di sisi lain, para perempuan yang bekerja di perusahaan karet, harus bekerja selama ±8 jam sehari. Mereka mulai berangkat pukul 05:30 WIB bersama-sama menggunakan truk dan pulang lagi ke rumah dengan kendaraan yang sama pada pukul 15:00 WIB. Mobil truk yang ditumpangi para pekerja perempuan tidak disediakan dari perusahaan, mereka harus mengeluarkan biaya sendiri sebesar Rp25.000 untuk setiap kali angkut pergi dan pulang, sedangkan gaji yang mereka peroleh perhari Rp100.000. Jika dipotong dengan uang ongkos pulang pergi Rp25.000/hari, maka mereka menerima gaji bersih sebesar Rp75.000/ hari. Untuk mendapatkan gaji Rp75.000/ hari buruh perempuan harus bekerja minimal 10 hari. Jika kurang dari 10 hari, perusahan tidak akan menerima mereka. Oleh karena itu, rata-rata perempuan buruh perkebunan karet bekerja 15—20 hari. Jika perempuan bekerja selama 15 hari, perempuan akan mendapatkan upah sebesar Rp1.125.000 yang telah dipotong ongkos angkutan sebanyak Rp375.000/15 hari. Selain itu, ketika di tempat kerja, perempuan yang bekerja di perusahan tidak mendapat jatah makan siang. Pekerja perempuan mau tidak mau harus membawa bekalnya sendiri. Hal tersebut menambah beban kerja mereka, yang mana pagi hari sebelum berangkat ke perkebunan karet, mereka harus memasak untuk keluarga dan bekalnya sendiri. Sepulang dari perkebunan karet, mereka langsung melanjutkan bekerja di umo atau sawah. Malamnya, mereka harus memasak lagi untuk makan malam keluarga.
Rumah tangga pedesaan rata-rata ditempati masyarakat ekonomi ke bawah menyebabkan perempuan harus turut serta dalam menambah pendapatan rumah tangga yang dirasakan kurang cukup. Pendapatan yang dihasilkan oleh perempuan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan rumah tangga. Semakin kecil pendapatan laki-laki (suami), maka kontribusi perempuan (istri) dalam mendorong pemenuhan kebutuhan rumah tangga ini semakin besar (Telaumbanua & Nugraheni, 2018). Maka, ketika perempuan pedesaan di tepi Sungai Batanghari harus merespon perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi, agaknya perempuan di kedua desa dalam penelitian ini lebih merespon kesejahteraan keluarga. Ketidakpastian ekonomi
yang dialami masyarakat membuat perempuan semakin rentan baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan reproduksi merupakan dampak dari perubahan iklim yang sedang bergulir.

## KESIMPULAN
Krisis iklim secara langsung berdampak terhadap kehidupan para perempuan Desa Teluk Kuali dan Melako Intan yang tinggal di DAS Batanghari. Akses perempuan terhadap alam yang berkaitan dengan kegiatan menanam, merawat, dan mengambil manfaat dari alam menjadi terbatas. Begitu pula akses perempuan terhadap ekonomi atau perubahan pola mata pencarian. Selain bekerja di perkebunan, mereka juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Para perempuan di kedua desa menyadari perubahan iklim yang mereka hadapi, adaptasi lingkungan yang coba dilakukan para perempuan seperti membuat sumur bor tidak diiringi dengan upaya penanggulangan dan pengendalian krisis iklim. Pemahaman perempuan pedesaan Teluk Kuali dan Melako Intan tentang perubahan iklim tidak diikuti dengan pengetahuan mereka tentang upaya penanggulangan dan konservasi, sehingga akses mereka terhadap alam tetap terhambat dan beban kerja ganda yang harus ditanggung untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Farisi, M. S., & Alfirdausi, L. K. (2020). Krisis iklim, gender, dan kerentanan: Potret perem- puan petani di kabupaten karanganyar, jawa tengah. Journal of Politic and Government Studies , 9 (4), 369–385. https://ejournal3.undip. ac.id/index.php/jpgs/article/view/28856
AMF, A. (2022). Memandang isu krisis iklim dalam kacamata perempuan . AMF. https://amf. or.id/memandang-isu-krisis-iklim-dalam- kacamata-perempuan/#:~:text=Perempuan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan,politik%2C termarjinalisasi. Krisis iklim dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Archer, D., & Rahmstorf, S. (2010). An introductory guide to climate change . Cambridge University Press.
Astuti, T. M. P. (2012). Ekofeminisme dan peran perempuan dalam lingkungan. Indonesian Journal of Conservation , 1 (1), 49–60. https:// journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijc/article/ view/2064
Perempuan Pedesaan Merespon Krisis Iklim: Kajian Ekofeminisme Terhadap Perempuan di Sungai Batang- hari
Baiduri, R., Wuriyani, E. P., Harahap, M., & Febryani, A. (2022). Perjuangan perempuan etnis batak toba dalam melestarikan lingkungan . CV. Kencana Emas Sejahtera.
Batrićević, A., & Paunović, N. (2019). Ecofeminism and environmental security. Facta Universita- tis , 17 (2), 125–136. https://doi.org/https://doi. org/10.22190/FULP1902125B
Dankelman, I., & Naidu, K. (2020). Introduction : Gender , development , and the climate crisis. Gender and Development , 28 (3), 447–457.
https://doi.org/10.1080/13552074.2020.1843 830 Deliver, W. (2021). The link between climate change and sexual and reproductive health and rights (Issue January). Women Deliver.
Fakih, M. (2013). Analisis gender dan tranformasi sosial . Pustaka Pelajar.
Gaard, G. (1993). Living interconnections with animals and nature. In g. Gaard (ed.), ecofemi- nism: Women, animals, nature (p. 1). Temple University Press. Hapsari, A. (2021). Perempuan dan dampak perubahan iklim . Hapsari. https://hapsari. or.id/perempuan-dan-dampak-perubahan- iklim/#:~:text=Perubahan iklim telah ber- dampak terhadap hilangnya sumber-sumber kehidupan,akses terhadap sumberdaya alam milik bersama %28common property%29 Indriyani. (2015). Seni pertunjukan lengger dalam tinjauan etika lingkungan ekofeminisme. In D. Candraningrum & A. I. R. Hunga (Eds.), Ekofenisme III: Tambang, perubahan iklim dan memori rahim (III, p. 161). Jalasutra.
IPCC. (2019). Climate change and land . Latifa, A., & Fitranita. (2013). Strategi bertahan hidup perempuan dalam menghadapi dampak peruba- han iklim ( the survival strategies of women in facing the impacts of climate change ). Jurnal Kependudukan Indonesia , 8 (1), 53–64. https:// ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/ issue/view/10
Leach, M. (2016). Gender equalty and sustainable development . Routledge. Leach, M., Mehta, L., & Prabhakaran, P. (2016). Sustainable development: A gender pathways approach (M. Leach (ed.)). Routledge.
Marlina, S. (2022). Ekofeminisme perempuan dalam menghadapi dampak perubahan iklim di kali- mantan tengah . Penerbit NEM.
Merchant, C. (1989). The death of nature . Harper & Row Publisher.
Mies, M., & Shiva, V. (2014a). Ecofeminism (Z. B. Ltd (ed.)).
Mies, M., & Shiva, V. (2014b). Ecofeminism . Zed Books Ltd.
Nasution, I., Siregar, T. H. S., & Pane, E. (2019).
Hubungan iklim terhadap produksi serta pendapatan petani karet di kabupaten padang lawas utara. AGRISAINS: Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis , 1 (1), 56–67. https://doi. org/10.31289/agrisains.v1i1.218
Nation, U. (2015). Paris agreement .
Pinem, T. (2016). Kebakaran hutan dan lahan gambut: Kajian teologi ekofeminisme. Gema Teologika:
Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian , 1 (2), 129–166. http://journal-theo. ukdw.ac.id/index.php/gemateologika/article/ view/219
Programe, U. N. E. (2019). Emissions gap report 2019 .
Rahmi, L., & Yogica, R. (2012). Kebijakan pen- anganan masalah perubahan iklim dengan trategi mitigasi dan adaptasi. Seminar Nasional Perubahan Iklim , 108–112. repository.unp. ac.id/18374/,
Ramadhiani, M. Q. (2021). Krisis iklim menigkat- kan resiko bencana alam di seluruh dunia .
Greeneration.Org. greeneration.org/media/ green-info/krisis-iklim-meningkatkan-risiko- bencana-alam-di-seluruh-dunia/,
Ruether, R. R. (2003). Ecofeminism and the challenges of globalization. In h. Eaton & l. A. Lorentzen (eds.) , ecofeminsm and globalization. Rowman & Littlefield Publishers.
Rusmadi. (2016). Pengarusutamaan gender dalam kebijakan perubahan iklim. Sawwa , 12 (1), 91–110.
Shiva, V. (2008). Soil not oil: Environmental justice in an age of climate crisis . North Atlantic Books.
Subair, Kolopaking, L. M., Adiwibowo, S., & Pranowo, M. B. (2014). Resiliensi komunitas dalam merespon perubahan iklim melalui strategi nafkah (studi kasus desa nelayan di pulau ambon maluku). Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan , 9 (1), 77–90. https:// doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/jsekp. v9i1.1186
Supriadi, H. (2012). Peran tanaman karet dalam mitigasi perubahan iklim. Journal of Indus- trial and Beverage Crops , 3 (1), 79–90. http://124.81.126.59/handle/123456789/8243
Susilo, D., & Kodir, A. (2016). Politik tubuh perem- puan: Bumi, kuasa dan perlawanan. Jurnal Politik , 1 (2), 317–330. Tambunan, I. (2021). Selamatkan daerah aliran sungai batanghari . Kompas. https://www.kompas.id/ baca/nusantara/2021/09/06/selamatkan-das- batanghari/?status=sukses_login&status_
login=login
Telaumbanua, M., & Nugraheni, M. (2018). Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahter- aan keluarga. Jurnal Sosio Informa , 4 (2).
Tong, R. P. (1998). Feminist thought . Jalasutra.
UN Indonesia, P. B.-B. (n.d.). Apa itu perubahan iklim? Indonesia UN. https://indonesia.un.org/ id/172909-apa-itu-perubahan-iklim UNFCCC. (n.d.). United nation climate change.
UNFCCC.
Wahyudi, J. (2019). Emisi gas rumah kaca (grk) dari pembakaran terbuka sampah rumah tangga menggunakan model ipcc. Jurnal Litbang ,
XV (1), 65–76.
WALHI. (2022). Krisis di tingkat tapak semakin nyata, penguatan ambisi iklim indonesia harus dibarengi mekanisme partisipasi publik yang lebih inklusif . WALHI.
Wambrauw, M. S. F., Ohee, K., & Anastasia, A.
(2023). Analisis dampak krisis hutan ter- hadap perempuan merauke dalam perspektif ekofeminisme. Jurnal Perempuan Dan Anak
(JPA) , 5 (2), 104–130. https://ejournal.umm.
ac.id/index.php/JPA/article/view/22152