## PERLINDUNGAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN
PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

## TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Tatang Odjo Suardja Universitas Wiralodra
Email : tosuardja60@gmail.com

## ABSTRACT
With the presence of a child born from a legal marriage (registered marriage) both parents have proven that the child is a legitimate biological child of his father and mother. The legal consequences  if  the  marriage  is  not registered  (commonly  known  as  "perkawinan  siri"),  the status of children born from the marriage will be uncertain. This is because the marriage of both  parents  is  only  religiously  valid  according  to  Article  20 Number  35  of  2014  of  the constitution regarding the child protection. In this research, the method used is a normative juridical  approach  with  data  collection  techniques  in  the  study  of  literature  both  primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This study analyzed and  described  the  protection  of  children  from  unregistered  marriage  (perkawinan  siri) according to Article 20 Number 35 of 2014 of the constitution regarding the child protection and the government's role of protection of the children based on the law. The theory of justice contains a demand that people treat each other according to their rights and obligations. The treatment is indiscriminate or favoritism, but rather, all people are treated equally according to their rights and obligations. A person born from a marriage between a woman and a man does not rule out that someone who is born by a woman who has never married is still a child.
Keywords: Protection, Unregistered Marriage, Children.

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa.  Menurut  R.  Subekti  perkawinan  adalah  pertalian yang sah  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang peremuan  untuk  waktu  yang  lama 1 . Untuk kepentingan administrasi, Pemerintah membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama  Islamdan  penduduk  beragama  selain  Islam.  Semua  warga  negara  yang beragama Islam baik  dari  suku  mana  saja  yang  melakukan  perkawinan  secara  Islam  maka
1 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT.Intermasa, 2003, hlm. 23
perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan penduduk yang beragama selain Islam,  melakukan  perkawinan  menurut  agamanya,  maka  perkawinannya  dicatat  di Kantor Catatan Sipil.
Lembaga  Catatan  Sipil  adalah  suatu  lembaga  yang  diadakan  oleh Pemerintah  yang bertugas  untuk  mencatat  atau  mendaftarkan  setiap peristiwa  penting  yang  dialami  warga masyarakat  seperti  perkawinan, perceraian,  kelahiran,  kematian  dan  pengakuan,  yang dipergunakan sebagai  pembuktian  tentang  adanya  atau  telah  terjadinya  peristiwa- peristiwa tersebut.
Begitu  pula  dengan  adanya  kehadiran  seorang  anak yang  lahir  dari  perkawinan  sah (‘perkawinan  yang dicatatkan’) kedua orang tuanya telah membuktikan anak tersebut adalah anak  kandung  yang  sah  dari  ayah  dan  ibunya. Akibat  hukumnya  apabila  perkawinan  tidak dicatatkan  (secara  umum  sering  dikenal  sebagai  “perkawinan  siri”),  status  anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama.
Dengan perkataan  lain,  walaupun  anak  tersebut  adalah  anak  sah,  tetapi tidak mempunyai  bukti  otentik  yang  dapat  menguatkan  bahwa  anak  tersebut adalah  sah  dari kedua  orang  tuanya.  Hal  ini  menimbulkan  dampak  yang tidak baik  pada  kehidupan  anak tersebut  dikemudian  hari,  hak-hak  anak tersebut  dapat  terlanggar  seperti  anak  tersebut  tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut  mempunyai  hak  atas  hal  tersebut.  Sehingga  perlu  upaya hukum  agar  anak  tersebut memperoleh status sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.
Undang-undang  Perkawinan,  mengenal  dua  macam  status  anak yaitu  anak  sah  dan anak  luar  kawin,  sebagaimana  dijelaskan  di  dalam Pasal  42  Undang-undang  Perkawinan menyebutkan  bahwa  anak  sah adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan  yang sah.  Undang-undang  ini  tidak  menyebutkan  adanya  suatu  tenggang waktu untuk  dapat  menentukan  keabsahan  seorang  anak. Sementara  kedudukan  anak  luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak  yang dilahirkan  di luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya dan keluarga  ibunya. Perbedaan  pokok  seperti  tersebut  di  atas  membawa  konsekuensi lebih lanjut  dalam  hukum.  Kedudukan  anak  luar  kawin  didalam  hukum ternyata  adalah  inferieur
(lebih jelek atau rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada asasnya berada di bawah kekuasaan  orang  tua, sedangkan  anak  luar  kawin  berada  di  bawah  perwalian.  Hak  bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin dan hak  anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi.
Kedudukan  anak  yang  dilahirkan  dari  suatu  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  hanya memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  sementara dengan  ayahnya  tidak  memiliki hubungan  hukum  kecuali  adanya pengakuan  ayahnya  terhadap  anak  tersebut  yang  harus dilakukan dengan akta otentik 2 .
Perlidungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan pemenuhan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan,  dilindungi,  dipenuhi,  dan  dijamin  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah dan negara 3 .
Perkawinan  siri  adalah  nikah  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang pelaksanaannya  hanya  didasarkan  pada  ketentuan-ketentuanagama  Islam  saja  tanpa memperhatikan  ketentuan-ketentuan  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. Perkawinan siri ini akanmembawa akibat hukum bagi pasangan suami istri, anak yang  dilahirkan  dan  hartabenda  dalam  perkawinan,  karena  perkawinan  siri  yang  mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti  yang otentik sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.  Sehingga  bagi  para  warga  masyarakat  sebaiknya  melakukan  perkawinan  sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku 4 .
Dengan demikian didalam perlindungan terhadap anak hasil perkawinan siri, terdapat beberapa permasalahan yakni :
1. Bagaimana  Perlindungan  Anak  Dari  Perkawinan  Siri  Berdasarkan  Pasal  20  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.?
2 https://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakah-perlindungan-haknya_5528 82a66ea834c26f8b4578 diunduh pada tanggal 13 maret 2018, pukul 14:22
3 https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/22diunduhpadatanggal 21 Maret 2018, pukul 22:10
4 http://www.pustakaskripsi.com/perkawinan-sirri-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-undang-undang-no-tahun- 1974-tentang-perkawinan-penelitian-di-desa-wanayasa-kecamatan-wanayasa-kabupaten-banjarnegara-jawa- tengah-2-3071.htmldi unduh pada tanggal 12 Maret 2018, pukul 01:34.
2. Bagaimana  Peran  Pemerintah  Terhadap  Perlindungan Anak  Dari  Perkawinan  Siri Berdasarkan undang-undang?

## II. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yaitu  dengan pengumpulan  data  secara  study  kepustakaan  dengan  meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau bahan-bahan  hukum  sekunder.  Penelitian  ini  lebih  banyak  dilakukan terhadap  data  yang bersifat  sekunder  yang  ada  di  perpustakaan,  karena  penelitian  ini  dilakukan  hanya  pada peraturan  yang  tertulis  atau  bahan  hukum  lainnya.  Data  sekunder  ini  digunakan  sebagai sumber atau informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian di lapangan.  Penelitian  kepustakaan      dilakukan  untuk  memperoleh  bahan-bahan  hukum  baik primer,  sekunder,  maupun  tersier 5 . Bahan  hukum  primer  adalah  bahan-bahan  yang  berasal dari  peraturan  perundang-undangan,  konvensi  internasional,  perjanjian  internasional  yang relevan.  Bahan  hukum  sekunder  yakni  terdiri  dari  doktrin-doktrin,  pendapat  para  ahli  yang dapat  terlihat  dalam  buku-buku  hukum  dan  makalah-makalah  yang  ditulis  oleh  para  ahli, karangan  berbagai  panitia  pembentukan  hukum,  hasil  penelitian  hukum,  RUU  dan  lain-lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Di samping itu dikaji pula bahan hukum   tersier,   yakni   berupa   pendapat-pendapat   atau   opini masyarakat yang ada di  dalam  majalah-majalah  dan  surat  kabar,  kamus,  ensiklospedi,  yang  dapat  memberikan petujuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder 6 .
Seluruh  data  dan  bahan  hukum  yang  diperoleh,  dianalisa  secara  kualitatif  dengan mempelajari  seluruh  data  dan  bahan  hukum  dengan  memberikan  telaah  yang  berarti menentang,  mengkritik,  mendukung,  menambah  atau  memberi  komentar  dan  kemudian membuat  suatu  kesimpulan  terhadap  hasil  penelitian  dengan  pikiran  sendiri  dan  dibantu dengan  teori  yang  dikuasai 7 . Setelah  itu  keseluruhan  data  tersebut  akan  disistematisasikan
5 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
7 Mukti Ali, dkk. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2010, hal.183.
sehingga  menghasilkan  klasifikasi  yang  selaras  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula 8 .

## III. PEMBAHASAN
3.1. Analisis  Bentuk  Perlindungan  Hukum  bagi  Istri  dan  Anak  Menurut  Undang- undang.
Perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.Hal  tersebut  telah  tercantum  dalam  Pasal  1 Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974.Sedangkan  mengenai  sahnya  perkawinan  dan pencatatan  perkawinan  telah  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974, yang  berbunyi:  “(1)  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing - masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu;  (2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ”
Berdasarkan  bunyi  pasal  di  atas,  maka  sebuah  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya.  Sehingga  apabila suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabultelah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah baik menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi,  sahnya  perkawinan  tersebut  perlu  disahkan  lagi  oleh  negara  dengan  cara  dilakukan pencatatan  di  Kantor  Urusan  Agama.  Pada  dasarnya,  maksud  dari  Pasal  2  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  adalah  bahwa  pencatatan  perkawinan  (sebelum  perkawinan) dilakukan oleh negara tidak hanya sekedar pencataatn saja, tetapi lebih dari pada itu petugas pencatat  perkawinan  harus  melakukan  penelitian  awal  rencana  perkawinan  tersebut, apakah tidak  ada  halangan  syarat  perkawinan  menurut  agama  dan  undang-undang.  Apabila  ada halangan,  maka  dilakukan  penolakan  untuk  melaksanakan  perkawinan,  sehingga  10  hari sebelum hari H perkawinan diadakan pengumuman dengan tujuan menunggu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan akibat rencana perkawinan tersebut.  Adapun ketentuan pasal 6 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  menjadi  syarat-syarat  perkawinan  adalah:
8 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.106.
Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.
Dalam  hal  salah  seorang  dari  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendak,  maka  ijin  diberikan  oleh  Pengadilan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, di mana dalam perjanjian tersebut mengandung 3 karakter khusus, yaitu: 9
Perkawinan  tidak  dilaksanakan  tanpa  unsur  suka  rela  dari  kedua  belah  pihak  Kedua belah  pihak  yang  mengikat  persetujuan  perkawinan  itu  selagi  mempunyai  hak  untuk menentukan  perjanjian  tersebut  berdasarkan  ketentuan  yang  sudah  ada  ketentuan hukumnya.Persetujuan  perkawinan  mengatur  batas  hukum  dan  kewajiban  masing-masing pihak. Berkaitan dengan hal di atas, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan  mengandung  2  prinsip,  yaitu:    Suatu  perkawinan  sah  apabila  dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masingmasing. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan  jaminan  kebebasan  kepada semua  warga  negara  untuk  menjalankan  agama  dan kepercayaan  ssetuntas  mungkin  termasuk  dalam  melaksanakan  perkawinan. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
Hal  ini  dimaksudkan  oleh  pembentuk  undang-undang  untuk  memberikan  jaminan mengenai  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  dalam  perkawinan.  Perkawinan  yang  telah melalui pencatatan dapat melindungi hak asasi bagi kaum wanita, sehingga kaum wanita tidak dilecehkan.  Sebab  menurut  hukum  positif  Indonesia,  perkawinan  yang  tidak dicatat  tidak diakui sama sekali. Jadi, di dalam Struktur Kantor Urusan Agama ada petugas pencatat nikah yang  biasa  disebut  penghulu. Penghuu  yang  bertanggung  jawab  untuk  mencatat  bukan menikahkan.Tapi, penghulu juga bisa bertindak menjadi naibul wali ketika wali menyerahkan untuk  kewaliannya  itu.Namun,  hal  tersebut  harus  ada  serah  terima  dari  wali  yang sesungguhnya, tidak bisa seorang penghulu menganggat dirinya sendiri menjadi wali. Apalagi pihak lain  yang mencoba untuk memposisikan dirinya sebagai penghulu  dan tidak  ada surat keputusan  sebagai  penghulu.  Perkawinan  yang  tidak  dicatat  bukan  merupakan  perkawinan yang  sah  di  hadapan  hukum  dan  negara,  sehingga  perkawinan  tersebut  hanya  sah  menurut agama dikarenakan terpenuhinya rukun nikah.
9 Irniyusnita Abas, Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nasional, Skripsi, Fakulatas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 11.
Berkaitan  dengan  hal  di  atas,  banyak  pendapat  ahli  hukum  yang  menyatakan  bahwa perkawinan  yang  tidak  dicatat  tetap  sah  tetapi  hanya  kurang  dalam  pencatatan  perkawinan atau syarat administrasi  saja. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2)  yang harus  dibaca  sebagai  satu  kesatuan,  yang  artinya  perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan yang  dilakukan  berdasarkan  agama  dan  kepercayaan  itu  dan  harus  dicatatkan  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  100  KUH  Perdata.  Dari  penjelasan  tersebut  sudah  sangat  jelas  bahwa sistem  hukum Indonesia  tidak  mengenal  istilah  “Perkawinan  yang  tidak  dicatat”  atau semacamnya  dan  tidak  mengatur  secara  khusus  dalam  sebuah  peraturan. Namun,  secara sosiologis  istilah  tersebut  diberikan  bagi  perkawinan  yang  tidak  dicatat  dan  dianggap dilakukan  tanpa  memenuhi  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku  khususnya  tentang pencatatan  perkawinan  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974.  Demikian  halnya  dalam  penjelasan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  mengenai  pencatatan  perkawinan,  pencatatan  kelahiran,  pencatatan  kematian merupakan  sutau  peristiwa  penting  bukan  suatu  peristiwa  hukum.  Begitu  juga  dengan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan lagi peristiwa hukum,  karena  perkawinan  sebagai  peristiwa  ditentukan  oleh  agama  sehingga  pencatatan perkawinan  tidak  diperlukan  dan  tidak  akan  mempunyai  akibat  hukum,  apalagi  dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut agama dan kepercayaan masingmasing.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang  pencatatan perkawinan  dapat  dipahami  bahwa  pencatatan  tersebut  adalah  syarat  administrasi.  Artinya: perkawinan  tetap  sah,  karena  standar  sah  dan  tidaknya  perkawinan  ditentukan  oleh  norma- norma  agama  dari  pihak-pihak yang  melangsungkan  perkawinan.  Pencatatan  perkawinan diatur  karena  tanpa  pencatatan  suatu  perkawinan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum 10 . sehingga akibat  yang ditimbulkan adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum.
Hal ini dikarenakan tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang  dilangsungkan  oleh  pasangan  tersebut.  Konsekuensi  dari  perkawinan  yang  sah  akan menimbulkan  akibat  hukum,  seperti  hak  dan  kewajiban  suami  isteri, harta perkawinan,
10 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 110.
hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan. Mempertimbangkan analisis di atas, maka menurut penulis perkawinan  yang  tidak  dicatat  tetap  dianggap  sah  karena  telah memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan.Sedangkan  mengenai  pencatatan  perkawinan  hanya  merupakan  salah  satu  syarat administrasi  saja.Dalam  hal  ini,  menurut  pendapat  Bagir  Manan  yang  menyatakan  bahwa fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan juga sebagai salah satu alat  bukti  perkawinan 11 . Akan  tetapi,  akibat  hukum  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di hadapan hukum nasional.Sehingga  perkawinan  tersebut  memiliki  dampak  yang  sangat  merugikan  bagi  istri atau  perempuan  pada  umumnya  baik  secara  hukum  maupun  sosial  serta  bagi  anak  yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
Berkaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan, maka status anak dapat ditentukan. Anak  sah  dilahirkan  karena  perkawinan  yang  sah  dan  apabila  anak  lahir  bukan  karena perkawinan  yang  sah  menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  berarti  bukan anak  sah.    Anak  yang berstatus  sebagai  anak  yang  tidak  sah  karena  perkawinan  yang  hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaannya merupakan kekeliruan  yang besar  yang tidak mencerminkan  perlindungan  hukum/  Hak  Asasi  Manusia  (yang  selanjutnya  disebut  HAM) yang  sama  sehingga  menimbulkan  diskriminasi.  Anak  terpaksa  berstatus  anak  tidak  sah, padahal perkawinan sudah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.
Secara  psikologis,  perlakuan  tersebut  mempengaruhi  perkembangan  anak  karena statusnya  sebagai  anak  yang tidak  sah. Hal  ini  juga  bisa  dikatakan  bahwa  anak  menjadi korban  secara  struktural  yaitu  korban  dari  ketidaktegasan  peraturan  perundang-undangan, sehingga  hal  ini  sangat  jelas  bertentangan  juga  dengan  prinsip  perlindungan  anak  karena tindakan-tindakan  tersebut  dapat menghambat  pertumbuhan  anak,  baik  secara  fisik,  mental maupun  sosial.Tujuan  hukum  dibentuk  untuk  kesejahteraan  rakyat,  ini  berarti  hukum  tidak boleh  membuat  masyarakat  mengalami  kerugian  dalam  segi  apapun.  Selain  itu,  anak  yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka anak
11 Bagir  Manan, Keabsahan  dan  Syarat-syarat  Perkawinan  Antar  Orang  Islam  Menurut  UU  Nomor  1  Tahun 1974,  dalam  Buku  Neng  Djubaedah,  Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  tidak  dicatat,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 157.
tersebut  tidak  memilikihak  apapun  dari  ayah  biologisnya,  karena  secara  hukum  baik  hukum agamamaupun  hukum  nasional  dia  tidak  memiliki  pertalian  darah  (nasab)  dengan  laki-laki yang merupakan ayah biologisnya.
Oleh  sebab  itu,  anak  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatat,  tidak  memperoleh  hak-hak materil  dan  moril  yang  semestinya  harus  diperoleh  oleh  seorang  anak  dari  ayahnya,  seperti hak  pemeliharaan,  haknafkah,  hak  perwalian  nikah  bagi  anak  perempuan, dan  hak  saling mewarisiketika  terjadi  kematian. Kedudukan  anak-anak hasil dari  perkawinan  tidak  dicatat tersebut  dalam  hal haknya  mendapatkan  posisi  penuh  karena  anak  tersebut  adalah manusiayang  memiliki  hak  sebagai  subjek  hukum.  Hak  tersebut  harus  terpenuhi walaupun dalam segi hukum anak tersebut tidak dilahirkan dalam perkawinanyang sah.
Dalam  hal  ini,  lebih  diutamakan  adalah  asas  kemanusiaan  yang  harus dipenuhi. Kedudukan  anak  tersebut  dalam  hal  perwalian,  apabila  anak  tersebut  belum  cakap  dalam melakukan  perbuatan  hukum,  maka  anak  tersebut  harus  diwakilkan  oleh  ibu  kandungnya walaupun seharusnya ayahnya  yang mewakilkannya. Dalam pernikahan bawah tangan/  yang tidak  dicatat  perwalian  lebih  dekat  ke  ibukandungnya. Perkawinan  dibawah  tangan (perkawinan  yang tidak  dicatat)  banyak  sekali  mendatangkan  kerugian daripada  kebaikan terutama  terhadap  anak  yang  akan  dilahirkan.  Sebab  apabilaanak  itu  dilahirkan  dari perkawinan  yang tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Perkawinan, maka akan susah untuk mengurus masalah administrasi anak, misalnya dalam mengurus Akta Kelahiran si anak.
Karena  dalam  perkembangan dewasa  ini  banyak  lembaga  pendidikan  dari  taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai salah satusyarat  untuk  diterima  di  lembaga  pendidikan  yang  bersangkutan.  Misalnya:  bentuk perlindungan  Negara  kepada  pasangan  suami  isteri  bilaterjadi  sengketa  pada  pernikahan tersebut, padahal menurut perundang-undangan, perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan  hukum. Akibat  hukum  dari  perkawinan  tersebut,  meski  secara  agama  atau kepercayaan  dianggap  sah,  namun  perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengetahuan  dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara, sehingga perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang
dilahirkan.  Berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia,  perkawinan  yang  tidak  dicatat  telah melanggar hak asasi baik istri maupun anak dari perkawinan tersebut.
Di mana tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah untuk kebahagiaan bukan malah penderitaan yang ditanggung oleh istri dan anak. Dengan demikian menurut pendapat penulis maka belum ada bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatat.Namun,  anak  yang  lahir  di  dalam  perkawinan  tersebut  dapat  dikatakan  anak  yang disahkan  karena  hanya  ada  pengakuan  dari  ayah  anak  tersebut  dan  harus  disertai  putusan pengadilan. Dengan demikian, akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan adalah perkawinan dianggap tetap sah, sehingga meski perkawinan  dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama.
Maka  dari  itu,  untuk  pembuktian  asal  usul  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan tersebut  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  dengan  mengajukan  bukti-bukti  yang  dapat memperkuat  hak  dan  kewajiban  para  pihaknya.  Hal  tersebut  biasanya  dilakukan  bersamaan dengan diajukannya permohonan Itsbat nikah oleh orang tua anak tersebut karena keabsahan seorang anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran.
3.2. Analisis  Bentuk  Perlindungan  Hukum  bagi  Istri  dan  Anak  menurut  Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, baik Pasal 2 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan Hak Warisnya
Pengertian perkawinan dalam ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974 yang  menyebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu. Namun, perkawinan  tersebut  harus  dilaporkan  dan  dicatat  di  Kantor  Urusan  Agama  atau  di  Catatan Sipil  bagi  yang  bukan  beragama  Islam.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  menyatakan  bahwa “Tiap -tiap  perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan  yang berlaku”. Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:
1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap  perkawinan harus dicatat,
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1946  jo  Undang- Undang No. 32 T ahun 1954.”
Apabila  tidak  ada  pencatatan  tersebut,  maka  anak  yang  lahir  dari  pernikahan  tidak dicatat  hanya  memiliki  hubungan  hukum  dengan  ibunya  atau  keluarga  ibunya. Pasal  42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah,  dan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Ini  juga  dikuatkan  dengan  ketentuan  Pasal  186  Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai waris  yang  menyebutkan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja.  Sedangkan anak luar kawin  yang tidak sempat diakui atau tidak  pernah  diakui  oleh  Pewaris  (dalam  hal  ini  ayahnya),  berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.46/PUU-VIII/2010  yang  mengujiPasal  43  ayat  (1)  UndangUndang  Nomor  1 Tahun  1974,  sehingga  pasal  tersebut  berbunyi: “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata  dengan  keluarga  ayahnya” Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  menurut  pendapat penulis  anak  luar  kawin  tersebut  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  anak  kandung  dari pewaris.
Namun  pembuktian  adanya  hubungan  hukum  dari  anak  hasil  perkawinan  tersebut tidak  menyebabkan  dia  dapat  mewaris  dari  ayah  kandungnya  (walaupun  secara  tekhnologi dapat  dibuktikan). Pendapat  ini  juga  dikuatkan  oleh  Fatwa  dari  Majelis  Ulama  Indonesia tanggal  10  Maret  2012  yang menyatakan  bahwa  anak  tersebut  hanya  berhak  atas  wasiat wajibah. Berkaitan dengan keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, maka keadaan itu semua  berubah.  Diakuinya  anak  dari  hasil  perkawinan  tidak  dicatat  (perkawinan dibawahtangan)  (hasil  biologis)  sebagai  anak  yang  sah  berarti  akan  mempunyai hubunganwaris  dengan  bapak  biologisnya.  Hal  ini  berakibat  pula  adanya  hubungan  waris,
sehingga si anak berhak atas warisan ayahnya tersebut. Selain itu, berdampak kepada jual beli harta  warisan,  misalnya  berupa  tanah.  Misalnya:  pada  saat  telah  dibuat  akta  jual  beli,  anak tersebut muncul sebagai ahli waris.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  tidak  memberikan  pengertian  anak  luar  kawin  secara  jelas.  Pasal  42  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100  Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur  tentang  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  nasab dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  tetapi  bila  kita  liat  pada  ketentuan  pasal  99  huruf  (a) Kompilasi Hukum Islam juga memberikan ketentuan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkandalam  atau  sebagai  akibat  dari  perkawinan  yang  sah.  Dari  ketentuan  tersebut penulis  membedakan  (2)  dua  kategori  sebagai  ukuran  sahnya  seorang anak.  Pertama,  anak yang  dilahirkan  “dalam”  perkawinan  yang  sah,  yangmenjadi  ukuran  adalah  waktu  lahirnya tanpa  memperhitungkan  kapan  konsepsi terjadi.  Kedua,  anak  yang  lahir  sebagai  akibat perkawinan yang sah, artinyakonsepsi si anak di dalam rahim terjadi dalam perkawinan yang sah 12 .
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar ketentuan  tersebut  adalah  anak  yang  tidak  sah  atau  anak  luar  kawin.  Jadi  anakluar  kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah  anak  yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan  yang sah. Berkaitan dengan pengakuan  anak  luar  kawin,  maka  menurut  pendapat  penulis  kedudukan  anak  luar  kawin secara  hukum  setelah  berlakunya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan tetap  diperlukan  suatu  pengakuan  untuk  menciptakan  hubungan  keperdataan  antara  seorang anak  luar  kawin  dengan  orang  tuanya.  Jadi  kesimpulan  dari  penulis  dalam  hal  ini  adalah Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  berakibat  tidak  diperolehnya  perlindungan  hukum yang diberikan oleh negara meskipun perkawinan dipandang sah karena dilakukan sesuai ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya.
Tatkala  salah  satu  pihak  yang  terikat  perkawinan  melakukan  tindakan  wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan akan kesulitan mengajukan gugatan karena ketiadaan akta autentik  untuk  membuktikan  adanya  ikatan  perkawinan.  Masalah  krusial  lain  dalam  hukum
12 Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 287.
keluarga adalah status hak keperdataan anak luar kawin yang menurut undang-undang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Aturan ini dirasa tidak  adil bagi  kepentingan  anak. Sebab  seorang  anak  yang  tidak  berbuat  dosa  harus  menanggung kesalahan yang diperbuat oleh orang tuanya, padahal pria yang menyebabkan kelahiran anak tersebut  terbebas  dari  kewajiban  hukum  untuk  memelihara,  mendidik  dan  memberikan perlindungan  yang seharusnya diberikan orang tua kepada  anak. Selain peniadaan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah dan keluarga ayahnya, anak luar kawin terkadang masih mendapat stigma negatif masyarakat.
Istilah  'anak haram' dan  lainnya  yang sering disematkan sebagian orang  kepada anak luar kawin dinilai sebagai sanksi sosial tanpa dasar karena sang anak tidak bersalah dan tidak pernah berharap dilahirkan dari orang tua yang tidak memiliki ikatan perkawinan.Putusan MK tersebut tentu akanberakibat pada perombakan hukum keluarga di Indonesia secara signifikan. Hukum positif selama ini menempatkan status hukum anak luar kawin berbeda dengan anak sah. Anak luar kawin diperlakukan secara berbeda karena hanya memiliki hubungan perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  yang  berarti  tidak  memiliki  hubungan  perdata  dengan ayah  maupun  keluarga  ayahnya. Perubahan  status  hak  keperdataan  anak  luar  kawin menimbulkan beberapa akibat hukum.
Pertama,  kewajiban alimentasi  bagi  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  memiliki hubungan  darah  sebagai  ayah  dari  anak  luar  kawin.Seorang  ayah  biologis  sudah  tidak  bisa mengelak  lagi  atas  kewajiban  hukum  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak  dengan  alasan ketiadaan  ikatan  perkawinan yang  sah  dengan  ibunya.  Ayah  harus  memenuhi  kebutuhan hidup dan pendidikan anak tersebut meskipun ia tidak terikat perkawinan dengan ibunya, atau bahkan sang ayah terikat perkawinan dengan orang lain. Penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap  anak  luar kawin  tentu  akan  memberikan  nilai  kebaikan  bagi  masa  depan  anak. Kewajiban alimentasi yang selama ini hanya dipikul sendirian oleh seorang ibu kini berganti dipikul  bersama  seorang  laki-laki  sebagai  ayah  yang  dapat  dibuktikan  memiliki  hubungan darah  dengan  sang  anak.  Jika  seorang  ayah  melalaikan  kewajiban  terhadap  anaknya  maka konsekuensi  hukumnya  ia  dapat  digugat  ke  pengadilan.  Pendek  kata,  kebaikan  masa  depan anak luar kawin menjadi lebih terjamin dan dilindungi oleh hukum.
Kedua, hak anak luar kawin atas harta warisan. Pengakuan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka tentu akan berakibat pada hak seorang anak mendapat harta warisan. Kedudukan anak luar kawin menjadi setara dengan anak  yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

## IV. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
Dari  uraian  diatas  dapatlah  dikemukakan  bahwa  beberapa  kesimpulan  antara  lain sebagaui berikut:
1. Seorang  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  antara  seorang  perempuan  dengan  seorang laki-laki  dengan  tidak  mengenyampingkan  bahwa seseorang  yang  dilahirkan  oleh wanita  meskipun  tidak  pernah  melakukan  pernikahan  tetap  dikatakan  anak.  Dari  sisi kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  anak  adalah  masa  depan  bangsa  dan  generasi penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  dan  berkembang,  berpartisipasi  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
2. Hukum positif selama ini menempatkan status hukum anak luar kawin berbeda dengan anak  sah.  Anak  luar  kawin  diperlakukan  secara  berbeda  karena  hanya  memiliki hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  yang  berarti  tidak  memiliki hubungan  perdata  dengan  ayah  maupun  keluarga  ayahnya.  Perubahan  status  hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan beberapa akibat hukum.

## 4.2. Saran
Memperhatikan  hasil  simpulan  di  atas,  dapat  dikemukakan  beberapa  saran  sebagai berikut :
1. Diharapkan  kepadasemua  orang  untuk  tidak  melakukan  pernikahan  dibawah  tangan atau  nikah  siri,  karena  akan  menimbulkan  banyak  kerugian,  diantaranya  dalam pencatatan sipil.
2. Memohon  kepada  pemerintah  agar  menindak  tegas  setiap  pelaku  pelanggaran  yang berkaitan dengan hak-hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
Amiur  Nuruddin  dan  Azhar  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2009,
Bagir  Manan, Keabsahan  dan  Syarat-syarat  Perkawinan  Antar  Orang  Islam  Menurut  UU
Nomor 1 Tahun 1974, dalam Buku Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,.
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
Irniyusnita Abas, Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nasional, Skripsi,
Fakulatas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011,
Mukti  Ali,  dkk. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Pustaka  Fajar, Yogyakarta, 2010,
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Grafindo Persada, Jakarta,
1995.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT.Intermasa, 2003), s Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni,
Bandung, 1994.
https://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakah- perlindungan-haknya_552882a66ea834c26f8b4578 diunduh pada tanggal 13 maret 2018, pukul 14:22
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/22diunduhpadatanggal 21 Maret 2018,
pukul 22:10
http://www.pustakaskripsi.com/perkawinan-sirri-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-undang- undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-penelitian-di-desa-wanayasa- kecamatan-wanayasa-kabupaten-banjarnegara-jawa-tengah-2-3071.htmldi unduh pada tanggal 12 maret 2018, pukul 01:34.