## PARADIGMA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA
Oleh:
Mujianto Solichin 1
mujiantosolichin@gmail.com

## Abstrak:
Paradigma merupakan intelektual komitmen suatu citra fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu. Kuhn misalnya, menekankan sifat revolusioner dari kemajuan ilmiah yang dilakukan dengan membuang bangunan teori lama dan menggantikannya dengan struktur pengetahuan baru. Memahami paradigma dalam lingkaran revolusi ilmu berarti memiliki sikap saling terbuka dalam sifat open –ended, bersedia menadah ilmu pengetahuan baru.   Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam rangka mencurahkan kontribusi pembangunan dan perwujudan masyarakat yang didasarkan pada paradigma-paradigma baru yang yang senantiasa bertujuan menjaga kemuliaan manusia dalam menggunakan akal fikirannya, mengasah intelektualitasnya, menambah wawasan dan pengalamannya dalam rangka proses penghambaan dan fungsi sebagai pemimpin di muka bumi serta proses penyebaran pesan-pesan ajaran agama Islam dan mendalami ilmu agama itu sendiri. Paradigma pendidikan Islam menjadi kunci utama yang akan mengarahkan perilaku ilmiah untuk menyelidiki, dan menemukan solusi pemecahan masalah di dalamnya. Menyatukan paradigma Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan paradigma bangsa Indonesia sesungguhnya terideologikan ke dalam sistem pendidikan nasional yaitu ideologi pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Integrasi antara ilmu dan agama memungkinkan bagi kita menemukan sebuah paradigma milik kita sendiri “Pendidikan (Agama) Islam”. Ilmu Pendidikan (Agama) Islam sendiri merupakan penyatuan dari “Ilmu – Pendidikan – Agama – Islam”.
Kata Kunci:
Paradigma, Pendidikan Agama Islam, Indonesia.
1 Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul „Ulum Jombang

## A. Pendahuluan: Memahami Makna Paradigma
Paradigma adalah intelektual komitmen, yaitu suatu citra fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu.  Paradigma menggariskan apa  yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan,  bagaimana  seharusnya  suatu  pertanyaan  dikemukakan,  dan kaidah-kaidah  apa  yang  seharusnya  diikuti  dalam  menafsirkan  jawaban  yang diperoleh 2 .  Sedangkan  menurut  Robert  Friedrichs  paradigm  adalah  suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject  matter) yang  mestinya  dipelajari 3 .    Pada  perkembangan selanjutnya  istilah  paradigma  menjadi  dikenal  setelah  Thomas  Kuhn memperkenalkan  paradigm  sebagai  kerangka  keyakinan  (komitment  intelek) yang terbatas pada kegiatan keilmuan. Dalam bukunya Structure of Scientific Revolution .  Kuhn  menekankan  sifat  revolusioner  dari  kemajuan  ilmiah. Revolusi keilmuan dilakukan dengan membuang suatu struktur teori lama dan menggantikannya dengan yang baru.
Model  perubahan  keilmuan  yang  dikemukakan  Kuhn  diawali  oleh dominasi paradigma tertentu sehingga terjadilah akumulasi ilmu pengetahuan. Tahapan  ini  disebut normal  science ,  pada  masa  ini  aktivitas  pemecahan masalah  berjalan  dengan  lancer  dibimbing  oleh  aturan-aturan  paradigma tertentu.  Ilmuwan  pada  masa normal  science tak  perlu  bersifat  kritis  karena pekerjaan  tidak  membutuhkan  tantangan  baru.  Tahapan  selanjutnya  adalah anomali,  pada  saat  terjadi  penyimpangan-penyimpangan  substansial  yang terjadi  di  lapangan  yang  secara  empiris  tidak  disinari  oleh  kebenaran paradigma  ilmiah  yang  sedang  berlaku.  Apabila  kebenaran  paradigma  ilmu sulit  dipertahankan  terjadilah  krisis  keilmuan  yang  harus  segera  diikuti  oleh revolusi keilmuan. Pada saat itulah paradigma lama ditinggalkan untuk diganti oleh paradigma baru. Ciri utama dari paradigma  Kuhn adalah mengajak  para
2 John  JOL  Ihalauw, Bangunan  Teori  Salatiga (Salatiga:  Universitas  Kristen  Satya Wacana, 1985), 19.
3 George  Ritzer, Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda, Penyadur Alimandan (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 30-40.
ilmuwan untuk saling terbuka dalam sifat open-ended , yaitu bersedia menadah ilmu pengetahuan baru 4 .
Apabila  Thomas  Kuhn  memiliki  jenis  paradigma  yang  sangat  luar biasa  dengan  andaian-andaian  baru  yang  dramatis,  sedangkan  Masterman memberi  dasar  pemikiran  tentang  paradigma  yang  memiliki  sifat universalisme,  komunalisme,  dan  memasang  jarak/keterlibatan  emosional. Menurut  Masterman  paradigma  menggariskan  apa  yang  dipelajari  oleh komunitas  keilmuan  tertentu.  Di  sini  paradigma  akan  mengarahkan  perilaku ilmiah  untuk  menyelidiki  guna  mendapatkan    apa  yang  hendak  diminati dengan eksplisit.
Selanjutnya,  Masterman  membagi  paradigma  menjadi  3  (tiga), Metaphysical Paradigm yaitu menunjuk pada paradigma yang eksplisit, minat ilmuwan,  dan  kegiatan  keilmuan. Sociological  Paradigm yaitu  kebiasaan nyata,  norma,  hukum  yang  telah  diterima  masyarakat  umum.  Dan Construct Paradigm yaitu  dasar  disiplin  ilmu  tertentu  yang  mencakup  pokok  persoalan dan apa yang seharusnya dipelajari 5 .
Berbeda  lagi  apa  yang  disampaikan  oleh  Sir  Karl  R.  Popper, menurutnya  pada  bagian  perkembangan  ilmu  pengetahuan  posisinya  sebagai produk  berpikir.  Sir  Karl  R.  Popper  melontarkan  sebuah  teori  tentang Falsifikasionisme, yatu baginya kaum skeptis mungkin benar bahwa tidak ada ilmu  pengetahuan  yang  benar.  Teori  keilmuan  dapat  berkembang  melalui  uji keras  dengan  bentuk  eksperimen  dan  observasi.  Apabila  salah (refutability) maka akan diganti oleh teori yang lebih baik, namun apabila benar maka teori tersebut telah dikuatkan (Corroboration) .
Selain paradigma tersebut di atas, paradigma keilmuan Thomas Kuhn, paradigma  falsifikasionisme  Sir  Karl  R.  Popper,  juga  terdapat  paradigma kuantitatif  dan  kualitatif  yang  senantiasa  menjadi  perdebatan  hingga  hari  ini. Seperti apa pun bentuk metode yang digunakan sebenarnya sangat bergantung
4 Agus  Salim. Bangunan  Teori  Metodologi  Penelitian  untuk  Bidang  Sosial,  Psikologi dan Pendidikan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 21-22.
5 John  JOL  Ihalauw, Bangunan  Teori, 19-22. George  Ritzer, Sosiologi  Ilmu Pengetahuan, 30-40.
pada  problematik  yang  dihadapi.  Bila  problem  mengehendaki  jawaban kualitatif, maka metode  yang digunakan harus kualitatif. Demikian pula, bila problematik  itu  bersifat  kuantitatif,  maka  yang  digunakan  harus  metode kuantitatif.  Contoh,  problematika  yang  melingkari  pendidikan  Islam  di Indonesia  sangat  memungkinkan  untuk  diselesaikan  melalui  pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Oleh karenanya paradigma pendidikan menjadi kunci utama  yang  akan  mengarahkan  perilaku  ilmiah  untuk  menyelidiki,  dan menemukan solusi pemecahan masalah di dalamnya.

## B. Pembahasan
1. Paradigma Pendidikan Islam di Indonesia
Paradigma  pendidikan  Islam  menjadi  intelektual  komitmen  yang menjadi  suatu  citra  fundamental  dari  pokok  permasalahan  suatu  ilmu  dan menggariskan  apa  yang  seharusnya  dipelajari,  pernyataan-pernyataan  apa yang  seharusnya  dikemukakan,  bagaimana  seharusnya  suatu  pertanyaan dikemukakan,  dan  kaidah-kaidah  apa  yang  seharusnya  diikuti  dalam menafsirkan  jawaban  yang  diperoleh.  Paradigma  ini  juga  menjadi  suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) yang mestinya dipelajari.  Selain sebagai kerangka keyakinan  (komitment  intelek)  yang  terbatas  pada  kegiatan  keilmuan, paradigma  pendidikan  Islam  diharapkan  juga  mampu  berperan  aktif menekankan  sifat  revolusioner  dari  kemajuan  ilmiah  dan  membuang  struktur teori lama dan menggantikannya dengan yang baru.
Pendidikan  Islam  memiliki  peran  sentral  dalam  rangka  mencurahkan kontribusi  pembangunan  dan  perwujudan  masyarakat  yang  didasarkan  pada paradigma-paradigma  baru  yang  yang  senantiasa  bertujuan  menjaga kemuliaan  manusia  dalam  menggunakan  akal  fikirannya,  mengasah intelektualitasnya,  menambah  wawasan  dan  pengalamannya  dalam  rangka proses penghambaan dan fungsi sebagai pemimpin di muka bumi serta proses syiar islam dan tafaqquh fi al-Din .
Berkaitan  menjaga  kemuliaan  manusia  dalam  menggunakan  akal fikirannya  maka  negara  harus  menjamin  pemenuhan  hak-hak  hidup  mereka untuk  sejahtera  dan  memperoleh  pendidikan  yang  layak  sebagai  modal membangun  negeri  ini.  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  khususnya  pada Pembukaan  alenia  IV,  menyatakan  bahwa  bahwa  visi  pembangunan  nasional Negara  Republik  Indonesia  adalah:  (1)  Memajukan  kesejahteraan  umum,  (2) Mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan secara teknis, misi pembangunan  nasional  terangkum  dalam  pasal-pasal  UUD  1945  sebagai berikut:
1. Pasal 28 C (Perubahan II UUD 1945, tahun 2000); bahwa:
a. Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  demi  meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
b. Pasal 31 (Perubahan IV UUD 1945, Tahun 2002); bahwa:
1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
2) Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan pemerintah wajib membiayai
3) Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem pendidikan  nasional  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
4) Negara  menprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya dua  puluh  persen  (20  %)  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  serta  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
5) Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia.
Tantangan  globalisasi  dan  modernitas  secara  menyeluruh  yang  di hadapi  umat  Muslim  di  seluruh  belahan  dunia  termasuk  masyarakat  Muslim
Indonesia  adalah  lebih  rumit,  lebih  besar  daripada  keadaan  yang  dihadapi umat  di  masa  klasik  dan  zaman  pertengahan.  Khususnya  dalam  lapangan ekonomi,  politik,  komunikasi,  dan  pendidikan.  Masyarakat  modern  telah mengembangkan  pemikiran,  pranata-pranata,  dan  struktur-struktur  yang  tak tertandingi  kerumitan  dan  kecanggihannya.  Dunia  Islam  mengalami perubahan  yang  cepat  dan  mendasar.  Umat  Islam  sudah  terpecah-pecah menjadi  sekian  banyak  negara-bangsa,  penduduk  Muslim  menjadi  mayoritas atau minoritas, dan berbagai tradisi kenegaraan, budaya, serta keagamaan pun berubah.  Namun  di  sisi  lain,  persatuan  Islam  justru  semakin  intensif,  karena adanya  sarana  komunikasi  dan  transportasi  yang  semakin  canggih.  Di  pihak lain,  perkembangan  dunia  Islam  semakin  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dunia secara  keseluruhan.  Di  sinilah  dibutuhkan  sebuah  perubahan  paradigma (paradigm  shift) dari  pendidikan  untuk  menghadapi  prolematik  dunia  global dan  menata  kembali  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  khususnya  umat Muslim.
Jelaslah  kiranya  dibutuhkan  sebuah  paradigma  dan  selanjutnya dikembangkan  ke  dalam  aliran-aliran  pendidikan  Islam  serta  dibumikan  ke dalam relung-relung kehidupan masyarakat Indonesia. Paradigma pendidikan  yang  dibutuhkan  harus  menjadi  pelopor  “dialog  vertikal”, membumikan nilai-nilai ajaran dan nilai-nilai Ilahi ke dalam “zona vertical”. Diantara  produk  hukum  untuk  mengakomodir  hubungan  horizontal khususnya  di  bidang  pendidikan  di  Indonesia  dengan  ditelorkannya Undang-undang  SISDIKNAS  Nomor  II  Tahun  1989  dan  Nomor  20  Tahun 2003. Keputusan Mendiknas adalah penjabaran dari empat pilar pendidikan yang  dicanangkan  UNESCO,  yaitu: “learning  to  know,  learning  to  do, learning to be, learning to live together” . Keempat pilar ini dapat dipahami secara  taksonomi,  yaitu  klasifikasi  hubungan  komponen-komponen  secara hirarkhis.  Misalnya,  mata  kuliah  Paradigma  dan  Aliran  Pendidikan  Islam, mata kuliah ini mengandung dimensi “learning to know” (menguasai teori- teori tentang cara memahami paradigma dan aliran pendidikan Islam dengan benar), “learning  to  do” (kemampuan  menerapkan  teori  yang  terdapat  di
dalam  paradigma  dan  aliran  pendidikan  Islam  dengan  baik), “learning  to be” (menjadi peneliti yang professional khususnya di bidang paradigma dan aliran  pendidikan  Islam), “learning  to  live  together” (peneliti  yang bertanggungjawab  dalam  pengembangan  pemikiran,  teori,  atau  kebijakan paradigma dan aliran pendidikan Islam).
Bangsa  Indonesia  sesungguhnya  memiliki  paradigma  tersendiri  yang berkembang  menjadi  aliran-aliran  pemikiran,  terideologikan  ke  dalam  sistem pendidikan  nasional  yaitu  ideologi  pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas ideologi Pancasila sesuai dengan  ketetapan  Majelis  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (MPR-RI) No.  IV/MPR  tentang  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN), dikemukakan bahwa: “Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan  kepribadian  dan  kemampuan  didalam  dan  di  luar  sekolah serta  berlangsung  seumur  hidup.  Oleh  karenanya,  agar  pendidikan  dapat dimiliki  oleh  seluruh  rakyat  sesuai  dengan  kemampuan  masing-masing individu,  maka  pendidikan  tersebut  merupakan  tanggung  jawab  keluarga, masyarakat  dan  pemerintah” 6 . Dalam  Undang-undang  RI  Nomor  2  Tahun 1989  Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  Butir  1-3  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional juga dijelaskan tentang dasar idiologi Pancasila dan UUD 1945: “(1) Pendidikan  adalah  usaha  sadar  untuk  menyiapkan  peserta  didik  melalui kegiatan  bimbingan,  pengajaran,  dan/atau  latihan  bagi  peranannya  di  masa yang akan datang;  (2), Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada  kebudayaan  bangsa  Indonesia  dan  yang  berdasarkan  pada  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945;      dan  (3)  3.    Sistem  pendidikan  nasional adalah  satu  keseluruhan  yang  terpadu  dari  semua  satuan  dan  kegiatan pendidikan  yang  berkaitan  satu  dengan  lainnya  untuk  mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional” 7 .
6 Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  : IV/MPR/1973  Tentang  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara,  28.  Ketetapan  ini  juga  dikutip  oleh Oemar  Hamalik, Dasar-Dasar  Pengembangan  Kurikulum, (Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya, 2007), 64.
7 Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  2  Tahun  1989    Tentang    Sistem Pendidikan Nasional, 1.
Selanjutnya  dikuatkan  dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  1  Butir  1-3: “(1)  Pendidikan adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.    (2)  Pendidikan  nasional  adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama, kebudayaan  nasional  Indonesia  dan  tanggap  terhadap  tuntutan  perubahan zaman.  (3)  Sistem  pendidikan  nasional  adalah  keseluruhan  komponen pendidikan  yang  saling  terkait  secara  terpadu  untuk  mencapai  tujuan pendidikan nasional” 8 .
Hal ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus membawa peserta didik  agar  menjadi  manusia  yang  berpancasila.  Dengan  kata  lain,  landasan dan  arah  yang  ingin  diwujudkan  oleh  pendidikan  di  Indonesia  adalah  sesuai dengan  kandungan  falsafah  Pancasila  itu  sendiri.  Pancasila  sebagai  dasar falsafah (worldview) Negara  Republik  Indonesia  mempunyai  perumusan (sesuai  dengan  ketentuan  resmi  yuridis  formal)  yang  tercantum  dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  pada  alenia  ke  IV  bagian  terakhir yang isinya adalah: “Ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,  Persatuan  Indonesia  dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan  serta  mewujudkan  suatu Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia” 9 .  Kelima  sila  tersebut merupakan  satu  rangkaian  yang  tidak  bisa  terpisahkan  satu  dengan  yang lainnya.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  filsafat  sangat  mempengaruhi  konsep pendidikan yang meliputi dari tujuan pendidikan, kurikulum, metode, peranan pendidik  dan  peserta  didik.  Selain  itu,  Undang-undang  SISDIKNAS  Nomor 20  Tahun  2003  telah  menjelaskan  kepada  kita  bahwa  pendidikan  nasional
8 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional, 1-2.
9 Ibid., 65.
adalah  pendidikan  yang  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Reepublik  Indonesia  tahun  1945  yang  berakar  pada  nilai-nilai agama,  kebudayaan  nasional  Indonesia  dan  tanggap  terhadap  tuntunan perubahan zaman.
Jika  merujuk  pada  ideologi  pendidikan,  baik  konservatif  maupun liberalisme  maka  aliran  pemikiran  pendidikan  di  Indonesia  dapat dikelompokkan  ke  dalam  aliran  liberalisme.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya  sistem  sekuler,  materialistik  dan  kapitalistik  sebagaimana pernyataan  Ainurrafiq  Dawam 10 .  Menurut  Dawam,  pendidikan  Indonesia saat ini merupakan hasil kebijakan politik pemerintah Indonesia selama ini. Produk  yang  dihasilkan  sejak  pemerintahan  Orde  Lama,  Orde  Baru,  dan Orde  Reformasi.  Secara  teoritis  idiologi  materialisme,  kapitalisme  dan sekularisme  memang  tidaklah  tampak,  namun  secara  praktis  merupakan realitas yang tidak dapat dibantah lagi. Materialisasi atau proses menjadikan semua  bernilai  materi  telah  merusak  segala  sendi  sistem  pendidikan  di Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Tujuan pendidikan telah terfokus ke hal-hal yang bersifat materi 11 .
Ketika  pendidikan  Islam  menjadi  bagian  dari  sistem  pendidikan nasional,  maka  secara  tidak  langsung  dampak  sekularisasi  ikut  merambah pendidikan  Islam  itu  sendiri.  Peran  agama  “Islam”  untuk  turut  serta mengatur  kehidupan  publik  termasuk  pendidikan  pada  akhirnya  hanya dijadikan  pelengkap  penderita.  Tesis  ini  dibenarkan  oleh  Briyan  S.  Turner sebagaimana  dikutip  oleh  M.  Sain  Hanafy  mengatakan  bahwa  pengawasan sekuler  materialistik  terhadap  pendidikan  agama  bukan  ditujukan  untuk menghilangkan  Islam,  melainkan  untuk  menghilangkan  hubungan  agama dan  pendidikan  agama  dari  nilai-nilai  lembaga  pendidikan  tradisional. 12
Sebagai  contoh  dari  sekularisasi  misalnya  terdapat  dalam  Undang-undang
10 Ainurrafiq  Dawam,  “Pendidikan  Islam  Indonesia  Kini”  dalam  Makalah  Seminar Nasional Pendidikan di UIN Yogyakarta, tanggal 12 April 2006.
11 Ibid,.
12 Muhammad  Sain  Hanafy,  “Paradigma  Baru  Pendidikan  Islam  dalam  Upaya Menjawab Tantangan Global” dalam Jurnal uin-alauddin.ac.id, 4.
SISDIKNAS  Nomor  20  Tahun  2003  itu  sendiri  khususnya  Bab  VI  tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan bagian ke satu (umum) pasal 15: “Jenis pendidikan  mencakup  pendidikan  umum,  kejuruan,  akademik,  profesi, advokasi,  keagamaan  dan  khusus” 13 . Pada  pasal  ini  tampak  jelas  adanya dikotomi  pendidikan,  yaitu  pendidikan  agama  dan  pendidikan  umum. Sistem  pendidikan  dikotomis  semacam  ini  terbukti  telah  gagal  melahirkan manusia  yang  berkepribadian  luhur  dan  saleh,  sekaligus  mampu  menjawab tantangan  perkembangan  melalui  penguasaan  sains  dan  teknologi  di  era globalisasi.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan wilayah dan cakupan apa saja yang  bisa  disebut  pendidikan  (agama)  Islam,  dan  apa  saja  yang  bukan. Masalah  ini  masih  harus  dihadapkan  pada  pertanyaan  perbedaan  dan persamaan fungsi dan cakupan “pendidikan (agama) Islam” dan “dakwah”. Fungsi kedua istilah dan praktek keduanya, seringkali mengalami duplikasi dan  tumpang  tindih.  Suatu  kegiatan  dakwah  bisa  saja  disebut  pendidikan (agama) Islam, atau sebaliknya. Hal ini menjadi persoalan ketika di lembaga pendidikan  Islam  seperti  STAI  (N),  IAI  (N),  dan  UIN  terdapat  dua  bidang ilmu yang satu disebut “Tarbiyah” dan yang lain “Dakwah” yang objeknya berkaitan  dengan  praktik  pendidikan.  Lebih  cerdas  lagi  jika  “Dakwah” digunakan  bagi  bidang  pendidikan  luar  sekolah  dan  andragogi  sedang “Tarbiyah”  khusus  bagi  pendidikan  jalur  sekolah. 14 Masalah  tersebut merupakan problem akademik yang perlu dikritisi dan dipecahkan. Gagasan integrasi  atau  islamisasi  ilmu  belum  menjawab  persoalan  ketika  PAI  ikut terperangkap ke dalam ide sekularisasi yang memisahkan antara yang sakral (bidang studi agama) dan yang profan (bidang studi umum).
Dalam  pemikiran  dan  teori  kependidikan  pada  hakikatnya  adalah berusaha  mengembangkan  konsepsi  pendidikan  Islam  secara  menyeluruh dengan  bertitik  totak  dengan  sejumlah  pandangan  dasar  Islam  mengenai kependidikan  dan  mengkombinasikannya  dengan  pemikiran  kependidikan
13 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional, 6.
14 Abdul Munir Mulkan, Kesalehan Multi Kultural (Jakarta: PSAP, 2005), 180.
moderen  (Paradigma  dan  aliran  pendidikan  Barat).  Diskursus  tentang pemikiran dan teori kependidikan Islam mencakup pembahasan antara lain : (1) hakikat manusia sebagai makhluk terdidik yang memiliki kaitan dengan alam  raya,  (2)  makhluk-makhluk  lain  dan  Tuhan,  (3)  asas-asas  pendidikan Islam  dalam  berbagai  aspeknya,  (4)  filsafat  pendidikan  Islam,  (5) pendidikan  dan  paradigma  ilmu  dalam  Islam,  (6)  landasan  filosofis pendidikan  Islam  dalam  kaitannya  dengan  sistem  pendidikan  nasional Indonesia.  Tema-tema  ini  jelas  penting  dan  esensial  dalam  upaya membangun  kembali  paradigma  konseptual  kependidikan  Islam. 15 Paradigma  ini  bisa  kita  namakan  kecenderungan  paradigma  normatif- idealistik.
Paradigma  pendidikan  Islam  seharusnya  dikembangkan  dari pemikiran  pendidikan  Islam  yang  ditelorkan  para  „ulama,  pemikir (intelegensia)  dan  filosof  Muslim.  Beberapa  contoh  pemikiran  Ibnu  Sina (manusia  dan  pendidikan),  falsafah  Imam  al-Ghazali  (konsep  ilmu),  dan lain-lain.  Demikian  pula  Ali  al-Jumbulati  dan  Abdul  Fatuh  al-Tuwanisi, menyatakan  bahwa  keistimewaan  sistem  pendidikan  Islam  berdasarkan pendapat  4  (empat)  orang  pakar  pendidikan  Islam  yaitu  al-Qabisi,  Ibnu Sina, al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Keistimewaan sistem pendidikan Islam menurut  mereka  adalah:  (1)  adanya  korelasi  antara  bahan-bahan  pelajaran dengan  agama,  (2)  mewujudkan  prinsip  dan  sistem  desentralisasi  dalam belajar,  (3)  asas  persamaan  dalam  pengajaran  dan  demokratisasi  dalam pendidikan Islam, (4) mengkaitkan ajaran agama dengan kehidupan agama, dan (5) asas kewajiban belajar 16 .
Namun  tidak  menutup  kemungkinan  tatkala  membahas  tentang aspek-aspek  filsafat  pendidikan,  psikologi  pendidikan,  maka  sumber rujukannya adalah pemikiran Plato, Aristoteles, Freud, Edwin Ray Guthrie,
15 Azyumardi  Azra, Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milenium Baru (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), 91.
16 Ali  al-Jumbulati  dan  Abdul  Fatuh  al-Tuwanisi, Perbandingan  Pendidikan  Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 233-237.
atau mazhab semacam “behaviorisme 17 ”, “humanisme 18 ”, dan “konstruktivisme 19 ”.  Menurut  Azra,  pengadopsian  kita  pada  filsafat, pemikiran  dan  teori  kependidikan  Barat  kadang  kala  terlalu  berlebihan. Pengadopsian  ini  tidak  jarang  dilakukan  tanpa  kritisisme  yang  memadai, sehingga  hampir  terjadi  pengambilan  “mentah-mentah”  berbagai  konsepsi dan  pemikiran  kependidikan  corak  Barat  tersebut.  Masih  berkaitan  dengan ini,  terdapat  kecenderungan  kuat,  bahwa  pemikiran  Barat  tentang  konsepsi dan  filsafat  pendidikan  diberi  legitimasi  dengan  ayat  al-Qur‟an  dan  al- Hadits tertentu. Dengan kata lain, titik keberangkatan adalah dari pemikiran pendidikan  Barat  –  yang  belum  tentu  konstektual  dan  relevan  dengan pemikiran  pendidikan  Islam;  seharusnya  berangkat  dari  pemikiran kependidikan Islam itu sendiri 20 .
Integrasi  antara  ilmu  dan  agama  memungkinkan  bagi  kita menemukan  sebuah  paradigma  milik  kita  sendiri  “Pendidikan  (Agama) Islam”.  “Paradigma  Integrasi”  selaras  dengan  kenyataan  bahwa  “Ilmu Pendidikan” merupakan ilmu terapan yang sulit melindungi diri dari premis- premisnya  sendiri  yang  radikal.  Ilmu  Pendidikan  (Agama)  Islam  sendiri merupakan penyatuan dari “Ilmu-Pendidikan-Agama-Islam” yang berdasarkan  pada  Wahyu  Tuhan  (al-Qur‟an)  dan  Sunnah  Nabi  Muhammad SAW,  asupan  gizi  berupa  ajaran  bagi  ruhani  manusia  itu  sendiri  dalam
17 Pembelajaran behavioristik  dimana belajar dipahami  sebagai proses pembentukan perilaku  siswa  dengan  cara  pembiasaan (drill) dan reinforcement (penguatan)  melalui rangkaian  proses  Stimulus-Respon  (S-R).  Aspek  positif  keberhasilan  pembelajaran behavioristik  ini  adalah  adanya  perubahan  tingkah  laku  dalam  kehidupan  sosialnya.  BR. Hergenhahn dan Matthew H. Olson, an Introduction to Theories of Learning. Cet. III. London: Prentice-Hall International, 1997.
18 Proses  pendidikan  harus  dimulai  dan  ditunjukkan  untuk  kepentingan memanusiakan  manusia  (proses  humanisasi).Pengertian  belajar  dalam  bentuknya  yang  paling ideal  daripada  pemahaman  tentang  proses  belajar  sebagaimana  apa  adanya,  seperti  apa  yg dikaji  oleh  teori-teori  belajar  lainnya.Tokoh-tokoh  aliran  pendidikan  ini  antara  lain  Benjamin S.  Bloom  (afektif-kognitif-psikomotori),  Kolb  (pengamatan  kreatif  dan  reflektif),  Honey  dan Humford (kritis-spekulatif), serta Habermas (belajar teknis, praktis dan emansipatoris/perubahan kultur). Ibid.
19 Tokoh  sentral  aliran  teori  pendidikan  ini  adalah  Piaget  yang  memandang  bahwa pembelajaran  sebagai  proses  untuk  membangun  pengetahuan  melalui  pengalaman  nyata  di lapangan.  Siswa  akan  cepat  memiliki  pengetahuan  jika  pengetahuan  tersebut  dibangun  atas dasar realitas yg ada di dlm masyarakat. Ibid.
20 Azyumardi  Azra, Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milenium Baru, 91 .
rangka  mencapai  tujuan  yakni  menjadi  manusia  yang  sempurna (Insan  al- Kamil) dalam menjalani kehidupan.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan serangkaian pemaparan tersebut di atas, kiranya dapat kita simpulkan pokok inti  pembahasan:  Paradigma Pendidikan  Islam di  Indonesia yakni sebagai berikut:
1. Paradigma  pendidikan  Islam  menjadi  intelektual  komitmen  yang  menjadi suatu  citra  fundamental  dari  pokok  permasalahan  suatu  ilmu  dan menggariskan  apa  yang  seharusnya  dipelajari,  pernyataan-pernyataan  apa yang  seharusnya  dikemukakan,  bagaimana  seharusnya  suatu  pertanyaan dikemukakan,  dan  kaidah-kaidah  apa  yang  seharusnya  diikuti  dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh.
2. Paradigma  pendidikan  Islam  seharusnya  dikembangkan  dari  pemikiran pendidikan  Islam  yang  ditelorkan  para  „ulama,  pemikir  (intelegensia) dan filosof Muslim.
3. Integrasi  antara  ilmu  dan  agama  memungkinkan  bagi  kita  menemukan sebuah  paradigma  milik  kita  sendiri  “Pendidikan  (Agama)  Islam”. “Paradigma  Integrasi”  selaras  dengan  kenyataan  bahwa  “Ilmu Pendidikan”  merupakan  ilmu  terapan  yang  sulit  melindungi  diri  dari premis-premisnya sendiri yang radikal. Ilmu Pendidikan (Agama) Islam sendiri  merupakan  penyatuan  dari  “Ilmu-Pendidikan-Agama-Islam” yang  berdasarkan  pada  Wahyu  Tuhan  (al-Qur‟an)  dan  Sunnah  Nabi Muhammad SAW. Wallah’alam bi al-Sawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi  dan Modernisasi  Menuju Milenium Baru. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000. Bagir, Zainal Abidin. “Bagaimana Mengintegrasikan Ilmu dan Agama?”, dalam Jarot Wahyudi, dkk. (editor), Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi. Yogyakarta: MYIA-CRCS dan Suka Press, 2005. Dawam, Ainurrafiq. “Pendidikan Islam Indonesia Kini” dalam Makalah Seminar Nasional Pendidikan di UIN Yogyakarta, tanggal 12 April 2006.
Hamalik, Oemar. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
Hanafy,  Muhammad  Sain.  “Paradigma  Baru  Pendidikan  Islam  dalam  Upaya Menjawab Tantangan Global” dalam Jurnal uin-alauddin.ac.id . Hergenhahn, BR. dan Matthew H. Olson. an Introduction to Theories of Learning. Cet. III. London: Prentice-Hall International, 1997.
Ihalauw, John JOL. Bangunan Teori Salatiga. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 1985.
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  : IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Mulkan, Abdul Munir. Kesalehan Multi Kultural. Jakarta: PSAP, 2005.
Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Penyadur Alimandan. Jakarta: CV. Rajawali, 1985. Salim,  Agus. Bangunan  Teori  Metodologi  Penelitian  untuk  Bidang  Sosial, Psikologi dan Pendidikan. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006. Tuwanisi,  al.,  Ali  al-Jumbulati  dan  Abdul  Fatu. Perbandingan  Pendidikan Islam . Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  2  Tahun  1989    Tentang    Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional.