## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3188/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kabupaten Natuna
Kusnaidi 1 , Madya 2 , Zubaidah 3
Magister Administrasi Publik Program Studi Ilmu Adminisrasi,Universitas Terbuka
Article Info Abstrct Article history: Received : 2 8 Maret 2022 Publish: 30 Maret 2022 Indonesia's  rapid  population  growth,  particularly  in  urban  areas,  has  a significant  impact  on  the  environment's  carrying  capacity.  Similarly,  the current  wastewater problem in  Natuna  Regency is a project  that needs to  be undertaken right away by the local government, which, of course, necessitates the cooperation of all parties as well as considerable funding. The purpose of this  study  is  to  look  at  how  domestic  wastewater  management  policies  are implemented in Natuna Regency. This research used qualitative research with descriptive methods.  The theory used is the theory of public policy and public policy  implementation. The  study's  results  indicate  that  the  Natuna  Regency Wastewater Management Unit's communication, disposition, and bureaucratic indicators  have  been  performing  effectively,  while  the  resource  indicators continue  to  face  challenges  and  budgetary  constraints.  In  the  meantime,  the money  and  the  community's  lack  of  awareness  of  clean  living  are  stumbling blocks to the adoption of domestic wastewater management rules.
Keywords:
Implementasi, Kebijakan Publik, Pengelolaan, Limbah
Domestik, Natuna
Article Info Abstrak Article history:
Received : 28 Maret 2022 Publish: 30 Maret 2022 Pertambahan  penduduk  di  Indonesia  yang  begitu  cepat  terutama di   wilayah perkotaan  memberikan  dampak  yang  sangat  serius  terhadap  penurunan  daya dukung lingkungan. Begitu halnya permasalahan di sektor air limbah saat ini di Kabupaten Natuna menjadi suatu pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah daerah  yang tentu saja memerlukan dukungan  semua  stakeholder dengan  pendanaan    yang    cukup    besar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis Implementasi  Kebijakan Pengelolaan  Air  Limbah Domestik  Di Kabupaten Natuna. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan  metode  deskriptif  dengan  teori  kebijakan  publik  dan  implementasi kebijakan  publik.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  indikator  komunikasi, disposisi dan birokrasi sudah berjalan dengan baik sedangkan indikator sumber daya  masih  mengalami  hambatan  dan  keterbatasan  pada  SDM  dan  anggaran yang ada di UPT Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Natuna. Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik  adalah  pada  anggaran  dan  belum  maksimalnya  pemahaman masyarakat tentang hidup bersih.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## 1. PENDAHULUAN
Pertambahan  penduduk  di  Indonesia  yang  begitu  cepat  terutama di   wilayah perkotaan memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Penduduk terpadat  berada  di  Kecamatan  Bunguran  Timur  Ibu  Kota  Kabupaten  Natuna  dengan  jumlah penduduk sebesar 26.910 jiwa dengan luas wilayah hanya sebesar 146,83 km2 jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah Kecamatan Bunguran Utara atau Kecamatan lainnya di Pulau Bunguran Besar.
Persentase  Rumah  Tangga  yang  telah  mengakses  air  limbah  layak  mencapai  77,83%. Rumah  tangga  dengan  akses  air  limbah  layak  untuk  perkotaan  tahun  2019  mencapai  37,17%. Sedangkan Akses air limbah layak untuk perdesaan tahun 2019 mencapai 40,71%. Dalam rangka mendukung pencapaian target akses  sanitasi  100%,  diharapkan  perhatian  pemerintah  provinsi
dan  pemerintah  kabupaten  untuk  meningkatkan  kualitas  penyehatan  lingkungan  serta menunjangnya  sanitasi yang layak.  Kondisi layanan  sanitasi di Kabupaten Natuna sampai saat ini  belum  optimal  namum  sudah  menunjukkan  peningkatan  dari  tahun  sebelumnya.  Masih terdapat wilayah di Kabupaten Natuna yang belum memiliki akses sanitasi yang  layak.
Upaya perwujudan 100% akses sanitasi ini juga  merupakan  implementasi  Pasal  12  Ayat 1  UU  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  bahwa  pelayanan  sanitasi  merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang  berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya, yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan  pemerintahan  wajib  yang  terkait  pelayanan  dasar    yang  ditetapkan  dengan  standar pelayanan  minimal  (SPM).  Dengan  demikian,  belanja  daerah  untuk  pemenuhan  Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan sanitasi di Kabupaten Natuna  mutlak harus diprioritaskan. Dikaitkan dengan target nasional akses universal 2019, maka pemerintah Kabupaten Natuna harus menyusun strategi, program, dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses sanitasi.
Beberapa  upaya  pengembangan  sanitasi  lingkungan  berskala  komunitas,  dapat dilaksanakan  melalui  pendekatan  berbasis  masyarakat.  Hal  ini  ditujukan  untuk  menjamin keberlanjutan pengelolaan,  melalui penekanan  perubahan  perilaku  dan  pola  hidup masyarakat untuk  dapat  lebih  bersih  dan  sehat  dengan  melibatkan  masyarakat  secara  utuh  sejak  tahap perencanaan,  pelaksanaan  pembangunan  sampai  dengan  pengelolaan  sarana  agar  terciptanya lingkungan permukiman berkelanjutan yang sehat.
Khusus  permasalahan  di  sektor  air  limbah  saat  ini  di  Pemerintah  Kabupaten  Natuna merupakan  suatu  pekerjaan  yang  harus  segera  diselesaikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  yang tentu saja memerlukan dukungan  semua  stakeholder  dengan  pendanaan yang cukup besar. Oleh karena  itu  dibutuhkan  suatu  dokumen perencanaan untuk menentukan strategi  apa  yang harus dilakukan  untuk  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  layanan  sanitasi  yang  layak  bagi masyarakat,  berfungsi  secara  berkelanjutan,  dan  memenuhi  standar  teknis  sehingga  tidak menimbulkan  dampak  negatif      terhadap  kesehatan  dan  lingkungan.  Status  capaian  kinerja pelayanan  sanitasi Kabupaten Natuna Tahun 2021 merupakan persentase Rumah Tangga  yang telah  mengakses  sanitasi mencapai  77,83%.
Merujuk  pada  penelitian  Futiha  Nazar  (2021)  sejauh  ini  air  limbah  domestik  langsung dibuang ke saluran drainase/got dan sungai/kali karena belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak air limbah domestik  terhadap  pencemaran  air.  Di  samping  itu  belum  adanya  aturan  tingkat  operasional terkait  implementasi  kebijakan  pengelolaan  air  limbah  domestik  yang  mengacu  pada  PerMen LHK  RI  Nomor  P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016  tentang  baku  mutu  air  limbah  domestik. Sementara itu, Rezita Mulyani (2020) menemukan bahwa kurangnya pendanaan dan sumber daya menyebabkan kebijakan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di kota Pekanbaru  kurang  maksimal,  seperi  sumber  daya  manusia  yang  digunakan  tidak  banyak  dari daerah  setempat.  Terkahir  adalah  terkait  konflik,  hal  ini  terjadi  karena  kurangnya  informasi tentang program SPALD-T kepada masyarakat.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  penelitian  yang  telah  dijelaskan,  maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  Di Kabupaten Natuna

## Konsep Kebijakan Publik
Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok,  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan tertentu  dimana  terdapat  hambatan-hambatan  (kesulitan-kesulitan)  dan  kemungkinan- kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:  17)  mendefinisikan  kebijakan  publik  sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  mempunyai tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang  atau  sekelompok  aktor  yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.
Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling  berhubungan  dan  bergantung  dan  diatur  dalam  aturan  tertentu  untuk  menghasilkan  satu kesatuan.  Menurut  Dunn  (1994)  sistem  kebijakan  ( policy  system )  mencakup  hubungan  timbal balik  dari  tiga  unsur,  yaitu  kebijakan  publik,  pelaku  kebijakan  dan  lingkungan  kebijakan. Penjelasan lebih lanjut tentang sistem dan komponen kebijakan publik dikemukakan pula oleh William Dunn dalam Ayuningtyas (2014:16) sebagai berikut:
1. Isi kebijakan ( policy content )
Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi  sebuah  kebijakan  merespons  berbagai  masalah  publik  ( public  issues )  yang  mencakup berbagai  bidang  kehidupan  mulai  dari  pertahanan,  keamanan,  energi,  kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain.
2. Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan ( policy stakeholder )
Pemangku kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan  langsung  dengan  sebuah  kebijakan  yang  dapat  memengaruhi  atau  dipengaruhi oleh  keputusan  atau  kebijakan  tersebut.  Aktor  kebijakan  tersebut  bisa  terdiri  dari sekelompok  warga,  organisasi  buruh,  pedagang  kaki  lima,  komunitas  wartawan,  partai politik, lembaga pemerintahan, dan semacamnya.
3. Lingkungan kebijakan ( policy environment ) Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.

## Implementasi Kebijakan Publik
Parsons  (2006),  mengemukakan  bahwa  yang  benar-benar  penting  dalam  implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan . Sebagaimana berbagai pendekatan model dalam implementasi kebijakan publik dapat dipahami melalui beberapa model klasik yang diilhami dari berbagai fenomena di berbagai kawasan di belahan dunia yang diungkap dalam  (Kridawati, 2011) Sementara itu, Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel)  yang harus  diperhatikan karena dapat memengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut:
a. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
b. Sumber  daya  (dana  atau  berbagai  insentif  yang  dapat  memfasilitasi  keefektifan implementasi).
c. Kualitas hubungan interorganisasional. Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan  mekanisme  kelembagaan  yang  memungkinkan  struktur  yang  lebih  tinggi  mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
d. Karakteristik  lembaga/organisasi  pelaksana  (termasuk  kompetensi  dan  ukuran  agen pelaksana, tingkat control hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan.
e. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi; seberapa besar  dan  bagaimana  kebijakan  dapat  memengaruhi  kondisi  sosial  ekonomi  yang  ada; bagaimana  tanggapan  publik  tentang  kebijakan  tersebut;  apakah  elite  mendukung implementasi).
f. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap).
Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Edward III
Berdasarkan  pada  beberapa  model  implementasi  kebijakan  diatas  maka  peneliti berpendapat  bahwa  implementasi  kebijakan  adalah  merupakan  tahapan  yang  krusial,  karena tahapan kebijakan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Karena itu, perlu dipersiapkan dengan  baik  dengan  mempertimbangkan  berbagai  komponen  yang  mempengaruhi  pencapaain tujuan  dan  dampak  yang  diharapkan.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  mengkombinasikan variabel  model  implementasi  kebijakan    George  C.  Edwards  III  sebagai  faktor  internal  dari implementor dengan menggunakan keempat variabel dan  implementasi  Model Van Meter dan Van Horn untuk tambahan variabel kondisi ekonomi, sosial dan politik sebagai faktor eksternal.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat sebagai solusi  untuk  pemecahan  masalah  dan  fenomena  yang  diselidiki  dengan    cara  menggambarkan keadaan subjek atau objek yang diteliti sesuai dengan apa adanya atau sesuai dengan fakta yang ada. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2017) bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan prosedur analisis tanpa menggunakan prosedur analisis statistik atau  cara  kuantifikasi  lainnya.  Penelitian  dilakukan  di  Kecamatan  Bunguran  Timur  Kabupaten Natuna yang terdiri dari 2 (dua) kelurahan dari empat kelurahan yang ada yaitu Kelurahan Ranai, Ranai Darat, Bandarsyah, dan Batu Hitam. Pemilihan kelurahan ini didasarkan atas pertimbangan letak  kelurahan  yang  berada  di  pusat  kota  dengan  mengambil  jumlah  penduduk  paling  besar, dimana  dua  kelurahan      tersebut      merupakan  dua  kelurahan  yang  memiliki  jumlah  penduduk terbanyak dari empat kelurahan yang ada. Neuman dalam  (Muchlis Hamdi, 2016) menyatakan bahwa  pengumpulan  data  pada  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  dimulai  dengan pengumpulan data dengan topik umum dan hal-hal yang relevan dan berhubungan Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan materi audio- visual dan studi pustaka atas karya ilmiah. Data kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, danpenarikan kesimpulan.
Dalam  penelitian  proses  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  di Kabupaten Natuna ini, Peneliti akan menganalisis keempat variabel yaitu (1) komunikasi  yang mencakup penyampaian informasi baik dari policy makers ke implementor kemudian dilanjutkan ke target  group ,  juga  termasuk  komunikasi  antar  organisasi/institusi  terkait  Implementasi Kebijakan  Pengelolaan  Air  Limbah  Domesrik  di  Kabupaten  Natuna;  (2)  sumberdaya  manusia, keuangan  dan  kelengkapan  sarana  dan  prasarana;  (3)  disposisi  atau  sikap  implementor;  (4) struktur  birokrasi  terkait  dengan  kelembagaan  dan  karakteristik  pelaksana,  dan  (5)  kondisi ekonomi, sosial dan politik untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Natuna. Kelima kombinasi faktor tersebut akan dianalisis untuk melihat faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  dan  penghambat  untuk  menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Natuna.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Natuna
Kabupaten Natuna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna  merupakan  kepulauan  paling  utara  di  selat  Karimata.  Kabupaten  Natuna  dibentuk
berdasarkan  Undang-Undang  No  53  Tahun  1999  yang  disahkan  pada  12  Oktober  1999. Kabupaten  Natuna  dibentuk  berdasarkan  hasil  pemekaran  Kabupaten  Kepulauan  Riau  yang terdiri  dari  enam  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Bunguran  Timur,  Bunguran  Barat,  Jemaja, Siantan, Midai, dan Serasan dan Satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan. Pada tahun 2008 Kabupaten  Natuna  melakukan  pemekaran  dengan  dibentuk  Kabupaten  Anambas,  sehingga kecamatan menjadi 12 Kecamatan. Lalu tahun 2015 menjadi 70 Desa dan 6 Kelurahan dan ada 3 Kecamatan pemekaran sehingga menjadi 15 Kecamatan. Kabupaten Natuna dikenal sebadai penghasil minyak dan gas. Cadangan minyak bumi Kabupaten Natuna diperkirakan mencapai 1.400.286.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680.000 barel.  Kondisi Kabupaten Natuna mempunyai luas wilayah 2.009,04 km 2

## Gambar 2 Peta Kabupaten Natuna

## Sumber: Data Kabupaten Natuna, 2021
Implementasi  kebijakan  pengelolan  air  limbah  domestik  di  Kabupaten  Natuna mencakup  proses  perspektif  antara  lain  kesesuaian  antara  pelaksanaan  kebijakan  dengan petunjuk teknis  yang telah disusun oleh  pembuat kebijakan. Kebijakan ini ditandai dengan timbulnya  sanitasi  kabupaten  atau  kota  Natuna  di  tahun  2014  selain  itu  diperkuat  dengan terbitnya  Peraturan  Bupati  Natuna  tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  pada  Dinas  Perumahan  Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahanan Kabupaten Natuna dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik.  Bentuk implementasi ini ditandai dengan pembentukannya UPT Air Limbah yang mengelola kegiatan penyedotan  air  limbah  kemudian  adanya  bidang  cipta  karya  yang  dibawah  naungan  dinas PUPR.
“Dalam air limbah ini kami ada di bidang cipta karya namun belum berdiri sendiri, karena  masih  dalam  tahap  penghematan  biaya.  Esensinya  adalah  pelaksanaan membantu  warga  dalam  pembangunan  septitank  atau  lainnya,  di  Natuna  sendiri penduduk  masih  jarang  jadi  pembangunan  septitank  tidak  mengganggu  masyarakat namun  semua  di  kondisikan  agar  tidak  menggangu  adanya  sistem  informasi pembangunan  rumah  jadi  jika  pembangunan  rumah  septitank  harus  memadai”
(Wawancara dengan Kepala Dinas PUPR)
2. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Air  Limbah Domestik di Kabupaten Natuna
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  pengelolaan  air  limbah domestik di Kabupaten Natuna berdasarkan Model G.C Edward III dan Model Van Meter dan Van Horn. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Internal
1) Komunikasi
Pengelolaan air limbah domestik merupakan hal yang harus dilakukan dan yang pertama  dipersiapkan  dari  hal  yang  mendasar.  Hal  pertama  yang  harus  dipersiapkan dalam  pengeloaan  air  limbah  domestik  adalah  komunikasi.  Komunikasi  yang dimaksudkan  disini  mencakup  sosialisasi  pengenalan  air  limbah  domestik  dan  juga hambatan yang terjadi. Komunikasi pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Natuna sudah berjalan dengan baik walaupun ada sedikit hambatannya.
“Memang  jika  berbicara  komunikasi  teman-teman  sudah  melakukan  sosialisasi namun  belum  optimal.  Akan  kedepan  dioptimalkan  kembali  namun  adanya keterbatasan anggaran dan keterbataran pemahaman masyarakat atas pentingnya sanitasi.  Tugasnya  pemerintah  baik  PU, Camat,  Lurah  atau  kepala  desa  semua harus  memahami,  namun  pemerintah  keterbatasan  dalam  anggaran.  Misal masyarakat sudah memahami anggaran kami kurang untuk pembuatan sanitasi. Hambatan  lain  adalah  keterbiasaan  masyarakat  dalam  pemakaian  sanitasi umum” (Wawancara dengan Bupati Kabupaten Natuna)
Komunikasi  merupakan  implementasi  yang  mensyaratkan  agar  implementor mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan.  Komunikasi  diartikan  sebagai  proses penyampaian  informasi  komunikator  kepada  komunikan.  Selain  itu  juga  dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan  kepada  kelompok  sasaran,  hal  tersebut  dilakukan  agar  mengurangi kesalahan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  (Nuryanti,  2015).  Komunikasi  kebijakan memiliki  beberapa  macam  dimensi,  antara  lain  dimensi  transformasi  ( transmission ), kejelasan ( clarity ) dan konsistensi ( consistency )Namun hambatan tersebut tidak terlalu signifikan.
2) Sumberdaya
Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Natuna merupakan hal yang cukup cekatan dan sangat tepat, hal utama yang membuat penanganan air limbah di Kabupaten Natuna teratasi adanya ketersediaan Sumber Daya.   Sumber daya manusia merupakan salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi  keberhasilan  dan  kegagalan  implementasi. Implementasi  sangat  tergantung  kepada  sumber  daya  manusia  (aparatur),  dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan).
“ Jika berbicara limbah kita harus perhatian khusus, salah satu bentuknya kita sudah membuat UPT, didukung infrastruktur mendasar mobil, kantor dan tempat limbahnya menurut  saya  dengan  SDM  yang  disebutkan  memang  kurang,  perlu  melihat  dan mengkaji  kebutuhan  SDM  yang  dibutuhkan  berapa,  mungkin  nanti  akan  ada pengeseran  ASN  yang  kita  miliki,  atau  adanya  tes  perekrutan  yang  dilakukan” (Wawancara dengan Bupati Kabupaten Natuna)
Kabupaten Natuna untuk saat ini masih mencukupi sumber daya baik infrastruktur ataupun  sumber  daya  manusia  namun  harus  dipersiapkan  untuk  masa  depan  karena seiring  berjalan  waktu  permintaan  pengelolaan  air  limbah  domestik  akan  semakin bertambah.  Selain  itu,  berdasarkan  observasi  di  lapangan menunjukan  bahwa,  sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tanganinya. Sumber daya anggaran  merupakan  sumber  daya  yang  mempengaruhi  implementasi  setelah  adanya sumber  daya  manusia.  Terbatasnya  anggaran  yang  tersedia  menyebabkan  kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.
Sumber  daya  peralatan  merupakan  sumber  daya  yang  mempengaruhi  terhadap keberhasilan  dan  kegagalan  suatu  implementasi.  Menurut  Edward  III  sumber  daya peralatan yaitu (Batra, 2020): “Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan
untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana  yang  semuanya  akan  memudahkan  dalam  memberikan  pelayanan  dalam implementasi  kebijakan”.  Terbatasnya  fasilitas  peralatan  yang  diperlukan  dalam pelaksanaan  kebijakan  menyebabkan  gagalnya  pelaksanaan  kebijakan,  karena  dengan terbatasnya  fasilitas  sulit  untuk mendapatkan  informasi  yang  akurat,  tepat,  andal, dan dapat di percaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas.
Kewenangan  juga  merupakan  sumber  daya  lain  yang  mempengaruhi  efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan ( authority ) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri  yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga  itu  dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan  Faktor  sumber  daya merupakan faktor kunci yang akan menentukan jalannya implementasi kebijakan.
3) Disposisi
Pengelolaan  air  limbah  domestik  di  Kabupaten  Natuna  tidak  lepas  dari  faktor disposisi yaitu komitmen, kejujuran dan demokratis. Dalam hal ini faktor disposisi yang diangkat  adalah  kebutuhan  anggaran  untuk  pengelolaan  air  limbah  domestik.  Hal  ini membuat penanganan air limbah di Kabupaten Natuna dapat berjalan dengan baik.
“Pemerintah daerah khususnya bupati selalu mendukung kebijakan atau aturan yang sudah ditetapkan ini dibuktikan secara anggaran” (Wawancara dengan Dinas PUPR Natuna)
Sementara itu Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik menyatakan bahwa: “Untuk kegiatan limbah ini memang perlu bantuan dari pemda baik anggaran seperti perlengkapan,  untuk  saat  ini  masih  bisa  namun  untuk  kedepan  pasti  akan  adanya kekurangan-kekurangan.  Untuk  anggaran  kita  dapatnya  di  APBD” (Wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik)
Anggaran dalam pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Natuna didasarkan APBN dan APBD.  Hal ini sejalan dengan teori yang  menyatakan bahwa  Disposisi itu seperti  komitmen,  kejujuran,  dan  sifat  demokratik.  Apabila  pelaksana  kebijakan mempunyai  karakteristik  atau  watak  yang  baik,  sehingga  dia  akan  melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007:105) “terdapat tiga macam elemen yang  mempengaruhi  disposisi  yaitu  pengetahuan  ( cognition ),  pemahaman  dan pendalaman  ( comprehension  and  understanding )  terhadap  kebijakan,  arah  respon mereka apakah menerima, netral atau menolak ( acceptance, neutrality, and rejection ), intensitas  terhadap  kebijakan”.  Elemen  yang  dapat  mempengaruhi  disposisi  adalah pengetahuan,  di  mana  pengetahuan  merupakan  elemen  yang  cukup  penting  karena dengan  pengetahuan  tinggi  yang  dimiliki  oleh  aparatur  dapat  membantu  pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan  terlaksananya  implementasi  sesuai  dengan  tujuan  yang  akan  di  capai.  Respon masyarakat  juga  dapat  menentukan  keberhasilan  suatu  implementasi,  karena  dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak..
Dalam  implementasi  kebijakan  menurut  Edward  III,  jika  ingin  berhasi  secara efektif  dan  efisien,  para  implementor  tidak  hanya  harus  mengetahui  apa  yang  harus mereka  lakukan  dan  mempunyai  kemampuan  untuk  mengimplementasikan  kebijakan tersebut,  tetapi  mereka  juga  harus  mempunyai  kemauan  ntuk  mengimplementasi  kan kebijakan  tersebut.  Menurut  Edward  III  dalam  (Winarno,  2005)  mengemukakan kecenderungan-kecenderungan  atau  disposisi  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempunyai  konsekuensi  penting  bagi  implementasi  kebijakan  yang  efektif.  Jika  para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi  kebijakan  sehingga  terdapat  kemungkinan  yang  besar  implcmentasi kebijakan  akan  terlaksana  sesuai  dengan  keputusan  awal.  Faktor  yang  mempengaruhi disposisi dapat berasal dari pengangkatan birokrasi dan insentif yang diterima.

## 4) Struktur Birokrasi
Penanggulangan air limbah domestik tidak lepas dari birokrasi pemerintah terkait baik antar bidang dan masyarkat. Birokrasi yang baik akan menghasilkan pekerjaan yang baik  pula.    Struktur  Organisasi  yang  bertugas  melaksanakan  kebijakan  memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur  birokrasi terdapat dua hal  yang  mempengaruhinya  salah  satunya  yaitu  aspek  struktur  birokrasi  yang  penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar ( standard operating procedures atau  SOP).  SOP  ini  merupakan  pedoman  bagi  pelaksana  kebijakan  dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.
“Pembinaan  kita  lakukan,  apakah  masyarakat  tau  aturan  atau  tidak,  pelanggaran disengaja  atau  tidak,  jika  pelanggaran  didasari  keterbatasan  biaya  akan  dibantu dengan  pembangunan  septitank  baik  individu  maupun  kelompok  yang  akan disesuaikan  dengan  kondisinya” (Wawancara  dengan  Kepala  PUPR  Kabupaten Natuna)
Birokrasi  dan  pembinaan  dilakukan  kepada  masyarakat  Kabupaten  Natuna berjalan  dengan  baik.  Pemerintah  sangat  mendukung  kegiatan  pembinaan  kepada masyarakat dan kegiatan pengananan air limbah domestik dapat berjalan dengan baik. Selain itu, keterkaitan lainnya antara hasil wawancara dengan  teori Model Edward III yaitu  Meskipun  sumber-sumber  untuk  mengimplementasikan  suatu  kebijakan  sudah mencukupi  dan  para implementor mengetahui  apa  dan  bagaimana  cara  melakukannya serta mereka mernpunyai keinginan dalam interaksi untuk rnelakukannya, implementasi kebijakan  bisa  jadi  masih  belum  efektif:  karena  terdapat  ketidak  efisienan  struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu. Komplek menuntut adanya kerjasama banyak orang, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang  telah  diputuskan  secara  politik  dengan  jalan  melakukan  koordinasi  yang  baik. Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi  pelaksana  kegiatan.  Keberadaan  birokrasi  tidak  hanya  dalam  struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi, swasta, institusi pendidikan.
b. Faktor Eksternal
Implementasi  kebijakan  pengelolaan  air  limbah  domestik  di  Kabupaten  Natuna tidak lepas  dari  faktor  eksternal  yaitu  lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Faktor eksternal  berikut  saling  mendukung  demi  tercapainya  pengelolaan  yang  baik.  Hal  ini dijelaskan sebagai berikut.
a) “Respon masyarakat bagus, ketika swasta mau beroperasi silahkan namun melihat lagi  standarnya  jangan  teralu  mahal,  yang  penting  masih  dalam  kemampuan masyarakat,  yang  penting  tidak  boleh  sembarang-sembarang  lagi.  Diperlukan adanya pengawasan dari UPT terkait dan satpol terkait untuk mengamankan perda yang sudah dibuat” (Wawancara dengan Bupati Kabupaten Natuna)
b) “Untuk pengawasan saat ini, untuk pelanggaran diberikan sanksi yang maksimal, pembangunan sumur resapan, dan septitank untuk pembuangan air limbah domestik. Hambatan  yang  ditemukan  kecil  dan  minim  dan  elit  politik  sangat  mendukung dengan pengelolaan limbah” (Wawancara DPRD Kabupaten Natuna)
c) “Masyarakat lebih terbantu, karena biaya lebih murah dan pembuangan dibuang di tempat pembuangan yang sudah diatur oleh pemerintah sehingga masyarakat sangat terbantu, untuk hal-hal yang baik harus terus dilakukan dengan baik dan diteruskan sosialisasi bertahap mereka akan tau semua pekerjaan terjadwal, biaya operasional diketahui,  dan  lainnya,  saya  yakin  dengan  adanya  kegiatan  bertahap  masyarakat akan  teredukasi  dengan  baik  dan  terbantu  dalam  pembuangan  limbah  domestik” (Wawancara Kepala Dinas PUPR)
d) “Untuk pengolahannnya kami melalui 4 bak sampai menghasilkan air bersih, namun untuk  pengujiannya  masih  belum  ada  karena  terbatasnya  anggaran.  Untuk kesadaran  masyarakat  pengolahan  limbah  tinja  itu  sendiri  harus  disedot  oleh UPTD,  masyarakat  lebih  banyak  pakai  septitank,  untuk  kesehatan  sebenarnya berbahaya sekali karena masyarkat belum sadar kesehatan itu sendiri. Karena bisa mencemarkan  air.  Target  kita  dari  20  kita  mendapatkan  16  jadi  sudah  ada tanggapan dari masyarkat terhadap penyedotan sedot tinja. Untuk elit politik saya belum dapat dukungan karena masih baru namun harapan kedepannya saya sangat mengharapkan  dukungan  baik  dari  material  atau  lainnya  untuk  kedepannya.” (Wawancara UPT Pengelolaan air Limbah Domestik)
e) “Penyedotan  swasta  dalam  2  tahun  ini  sudah  tidak  ada  lagi.  Untuk  pengolahan sendiri sudah dilakukan 4 tahun, untuk pengujian kita punya bak kontrol 4 dan yang terakhir  kita  isi  ikan,  jika  bak  yang  berisi  ikan,  ikannya  mati  berarti  adanya pencemaran. Masyarakat mendukung dengan adanya penyedotan dari dinas karena swasta sangat mahal.” (Wawancara  Sub  Bagian  Tata  Usha  UPT  Pengelolaan  Air Limbah Domestik)
f) “Untuk  kualitas  air  kita  mencoba  meminta  bantuan  kepada  DLH  namun  belum maksimal. Kendala kita adalah masyarakat yang membangun rumah belum memiliki toilet  yang  standar  hal  ini  harus  ada  gebrakan  dari  kepala  desa  terkait  untuk memberikan  kesadaran  untuk  membuat  toilet  dengan  standar.  Untuk  elit  politik dukungan masih berkurang belum ada bantuan-bantuan untuk pembangunan toilet- toilet  untuk  warga  yang  kurang  mampu.” (Wawancara  Fungsional  Teknik Penyehatan Lingkungan Muda)
g) “Politik mendukung namun dalam anggarannya belum menarik dalam air limbah domestik ini.” (Wawancara Kepala Bidang Cipta Karya)
Berdasarkan  pernyataan  informan  diatas  semua  faktor  eksternal  bekerja  sama dengan  baik  untuk  pengelolaan  air  limbah  domestik,  baik  dari  masyarakat,  dinas pendamping, RT, RW maupun swasta. Hal ini diperkuat dengan pernyataan masyarakat berikut.
a) “Dulu  masyarakat  membuang  kotoran  ke  kebun,  atau  alam  terbuka.  Pemerintah pernah memberikan surat teguran sehingga adanya pembangunan WC yang dibuang ke septitank. Dulu pihak swasta pernah ada buangan ke sungai tapi saat ini sudah tidak  ada  lagi.  Pemerintah  tetap  perlu  melakukan  sosialisasi  untuk  hasil  yang maksimal” (Wawancara dengan KSM Jemangan)
b) “Pengelolaan  limbah  lewat  swasta  sangat  mahal,  namun  untuk  dinas  terjangkau sehingga masyarakat diuntungkan.” (Wawancara dengan Pengurus KSM Kembang Selasih)

## 3. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  implementasi  kebijakan  pengelolaan  air  limbah domestik Kabupaten Natuna sudah berjalan cukup baik, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Implementasi  Kebijakan  yang  dianalisis  melalui  lima  dimensi  yaitu  komunikasi,  sumber daya,  disposisi,  birokrasi  (faktor  internal)  dan  lingkungan,sosial,  ekonomi  serta  politik (faktor ekternal). Berdasarkan hasil penelitian indikator komunikasi, disposisi dan birokrasi sudah berjalan dengan baik sesuai temuan observasi dan dokumentasi sedangkan indikator sumber daya masih mengalami hambatan dan keterbatasan pada SDM dan anggaran yang ada  di  UPT  Pengelolaan  Air  Limbah  Kabupaten  Natuna.  Faktor  eksternal  sudah  berjalan masyarkaat, elit politik, swasta dan pemerintah saling bekerja sama untuk pengelolaan air limbah domestik.
2. Faktor-faktor  yang menghambat implementasi kebijakan  pengelolaan air limbah domestik adalah pada anggaran dan belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang hidup bersih.
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  implementasi  kebijakan pengelolaan  air  limbah  domestik  adalah  pada  penyusunan  anggaran  dan  ketercukupan sumber  daya  manusia  dalam  melaksanakan  implementasi  kebijakan.  Hal  ini  dapat mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  UPT  Pengelolaan  Air  Limbah  dalam teknis pengelolaan air limbah domestik yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna.

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  dalam  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Air Limbah Domestik Kabupaten Natuna adalah:
1. Pemerintah Kabupaten Natuna hendaknya menjalin komunikasi yang baik dan melakukan dialog tatap muka dengan jadwal yang rutin kepada masyarakat dan petugas UPT dengan bekerja sama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna sehingga mengetahui permasalahan yang dapat dilihat secara langsung di lapangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan air limbah domestik agar tidak terjadi kesenjangan atau kesalahpahaman ketika kebijakan tersebut dilaksanakan.
2. UPT Pengelolaan Air  Limbah Domestik  Pemerintah Kabupaten Natuna hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kebijakan terutama dalam keterbatasan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara masyarakat pelaku usaha dan petugas UPT, sehingga ketika ada permasalahan dilapangan dapat segera diselesaikan bersama tanpa harus menyalahkan pihak manapun.
3. UPT  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  Pemerintah  Kabupaten  Natuna  harus  menyusun perencanaan  dengan  baik,  mulai  dari  perencanaan  persiapan  pelaksanaan  kebijakan pengelolaan  air  limbah,  sosialisasi  kepada  masyarakat  umum  dan  petugas  UPT, penyelenggaraan  fasilitas  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  hingga  solusi penyelesaian setiap masalah yang muncul.

## 4. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  semua  pihak  yang  berkecimpung  membantu menyelesaikan  penelitian  ini.  Terimakasih  kepada  Bupati  Natuna,  Ketua  DPRD  Kab.  Natuna, OPD  Pelaksana  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  di  Kab.  Natuna,  seluruh  perangkat  dan Masyarakat  Kelurahan  Batu  Hitam,  Kelurahan  Ranai,  Kelurahan  Bandarsyah  Kecamatan Bunguran Timur  Kabupaten Natuna dan juga terimakasih kepada Ketua Pascasarjana FHISIP, Kepala  UPBJJ-UT  Batam  seluruh  Dosen  dan  Sivitas  Akademika  Program  Studi  Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Ayuningtyas, Dumilah. 2014. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: Raja Grafndo
Persada.
Dunn, W. N. (2003). Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.
Futiha  Nazar  (2021).  Kata  Kunci  Kebijakan  Publik,  Implementasi  Kebijakan,  Limbah  Cair Domestik. Jurnal Ilmu Administrasi , Vol. 12, Nomor 1 Januari 2021.
Kridawati. S. 2011. Realitas Kebijakan Publik, UM Press, Malang.
Moleong,  Lexy  J.  (2017).  Metode  Penelitian  Kualitatif,  cetakan  ke-36,  Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya Offset.
Muchlis Hamdi, S. I. (2016). Metodolgi Penelitian Administrasi. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Mulyani, Rezita (2020) Implementasi Kebijakan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020. Jurnal Online Mahasiswa. Vol 8 No 2, Juli-Desember 2021 Nuryanti. M. 2015. Pemahaman Kebijakan Publik, Leutikaprio, Yogyakarta. Parsons, W. (2003). Publik Policy Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Kencana Press.