Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 968-975

## URGENSI WAKAF UANG DITINJAU MENURUT EKONOMI POLITIK SYARIAH

## Saiful Anwar
Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta *Email korespondensi : saiful.st08@gmail.com

## Abstract
This  study aims to determine the urgency of  cash waqf  in terms of  sharia political  economy. This  study uses a qualitative-descriptive approach and library research. Data collection techniques are carried out by  reading,  reviewing  and  recording  various  literature,  then  filtering  and  pouring  into  theoretical thinking.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  implementation  of  cash  waqf  is  something  that  has benefits,  and  the  urgency  of  cash  waqf  in  terms  of  sharia  political  economy  is  that  it  can  improve  the welfare and economy of the community.
Keywords : Waqf, Islamic political economy, regulations

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi wakaf tunai ditinjau menurut ekonomi politik syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan riset kepustakaan. Teknik pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  membaca,  menelaah  dan  mencatat  berbagai  literatur,  lalu  disaring  serta dituangkan  kedalam  pemikiran  secara  teoritis .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  diberlakukaanya wakaf  tunai  merupakan  suatu  hal  yang  memiliki  manfaat,  dan  urgensi  wakaf  tunai  ditinjau  ekonomi politik syariah yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.
Kata Kunci : Wakaf, Ekonomi politik syariah, peraturan

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  ekonomi  merupakan  sebuah konsep fundamental sekaligus mekanisme melakukan  aktivitas  ekonomi.  Sistem  ekonomi dapat memengaruhi keinginan dan aspirasi suatu masyarakat, sehingga akan menentukan kepribadian  ideal  seseorang.  Di  samping  itu sistem  ekonomi  juga  dapat  menentukan  arah kebijakan  ekonomi  bagi  sebuah  negara  tertentu. Suatu  negara  akan  menganut  sistem  ekonomi yang  sesuai  dengan  arah  kebijakannya.  Seperti halnya pemerintah dalam  mengeluarkan regulasi terkait wakaf uang.
Dalam sejarah, wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal  abad kedua Hijriah. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pendapat beberapa  ulama,  di  antaranya  adalah  pendapat Imam  al-Zuhri  (wafat  124  H)  yang  telah memfatwakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya  boleh,  dengan  cara  menjadikan  dinar
tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya  disalurkan  pada  mauquf  ‘alaih (Abu Su’ud: 2003)
Selain  al-Zuhri,  generasi  awal  ulama mazhab  Hanafi  juga  telah  membolehkan  wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar  Istihsan  bi  al-‘Urfi,  berdasarkan  atsar Abdullah  bin  Mas’ud  ra:  Apa  yang  dipandang baik  oleh  kaum  Muslimin  maka  dalam pandangan  Allah  adalah  baik,  dan  apa  yang dipandang  buruk  oleh  kaum  Muslimin  maka dalam  pandangan  Allah  pun  buruk.  Dan, sebagian ulama mazhab al-Syafi’i juga ada yang memfatwakan  tentang  kebolehan  wakaf  dinar dan dirham/uang (Al-Mawardi: 1994).
Pada  dasarnya,  yang  dimaksud wakaf uang adalah dalam keadaan apa pun uang wakaf tidak  boleh  berubah,  baik  itu  berubah  menjadi bangunan  ataupun  tanah.  Namun,  dana wakaf uang tersebut  dapat  diinvestasikan dalam  bentuk
usaha. Artinya, nazhir tidak boleh memanfaatkan uang wakaf tersebut secara langsung, akan tetapi yang dimanfaatkan adalah hasil dari pengelolaan wakaf uang.
Diketahui bahwa Indonesia adalah negara Muslim  terbesar  di  dunia,  dengan  mayoritas penduduknya  beragama  Islam.  Ini  merupakan peluang  yang  signifikan  untuk  pengembangan wakaf  uang  di  masa  depan.  Dukungan  dari beberapa  pemerintah  daerah  juga  menjadi peluang  bagus  untuk  wakaf  uang.  Selain  itu, potensi  wakaf  tunai  yang  ‘tidak  terbatas’ merupakan peluang berbeda yang perlu dioptimalkan.  Saat  ini  masyarakat  sedang menggeliat  ke  arah  transaksi  berbasis  syariah sehingga  keberadaan  wakaf  tunai  diharapkan dapat  menjadi  salah  satu  instrumen  yang  dapat dikembangkan. Ada banyak bermunculan lembaga keuangan dan ekonomi Islam (Lembaga Keuangan  Ekonomi  Syariah)  dan  program  studi yang  terkait  dengan  ekonomi  Islam  dan turunannya  di  universitas  negeri  dan  swasta (Rusdiyana  Aam  Slamet  dkk,  Jurnal  of  Islamic Economic, 2021: 44).
Terdapat beberapa ancaman yang dihadapi  dalam  rangka  pengembangan  wakaf tunai  di  Indonesia.  Pengaruh  krisis  ekonomi politik dalam negeri adalah salah satunya. Nazhir wakaf  tradisional  dan  kurang  inovatif  menjadi tantangan  berikutnya  dalam  peningkatan  wakaf tunai.  Tantangan  lain  dalam  pengembangan wakaf  tunai  adalah  ketidaktahuan  umat  Islam terhadap  pemahaman  wakaf,  seperti  keyakinan sebagian  umat  Islam  bahwa  aset  wakaf  tidak boleh ditukar dengan alasan apapun dan sebagian besar  orang  menitipkan  aset  wakafnya  kepada seseorang  yang  dianggap  sebagai  sosok  dalam dirinya.  lingkungan  Hidup.  Terakhir,  minimnya kemauan  politik  dan  belum  lengkapnya  regulasi terkait  UU  wakaf  uang  menjadi  tantangan terakhir  yang  perlu  dijawab (Rusdiyana  Aam Slamet  dkk, Jurnal  of  Islamic  Economic,  2021: 44).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kepustakaan ( Library Research )
yang menggunakan  berbagai  literatur  sebagai  bahan utama  penelitian  baik  berupa  buku,  catatan,
maupun  hasil  laporan  penelitian  terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca,  menelaah  dan  mencatat  berbagai literatur,  lalu  disaring  serta  dituangkan  kedalam pemikiran secara teoritis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Persepsi Politik Ekonomi syariah
Ilmu  politik  dan  ekonomi  merupakan rumpun  ilmu  sosial  dan  kedua  cabang  ilmu  itu memiliki  hubungan  yang  sangat  erat.  Ilmu politik  terkait  dengan  dinamika  tentang  siapa pemegang  kekuasaan  di  suatu  bangsa  atau masyarakat.  Di  Indonesia,  pemegang  kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai (koalisi).  Kekuasaan  yang  dimiliki  pemegang kekuasaan memberikan wewenang/power kepada  dia  dalam  memengaruhi  perilaku individu-individu  yang  ada  di  masyarakat.  Ilmu ekonomi  terkait  dengan  sumber  daya  yang tersedia  di  suatu  negara/wilayah.  Seperti  yang kita  ketahui,  sumber  daya  itu  bersifat  terbatas sehingga ilmu ekonomi fokus kepada bagaimana mengalokasikan  sumber  daya  yang  terbatas  itu untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  yang  tidak terbatas.  Sumber  daya  yang  dimaksud,  meliputi alam (hutan, tanah, air dll), SDM, dan modal.
Beberapa  literatur  memasukan  teknologi dan kemampuan entrepreneurship/kewirausahaan sebagai  sumber  daya.  Di  sini  terlihat  bahwa untuk  mengalokasikan  sumber  daya  di  antara kelompok  masyarakat  itu  power  yang  dipegang oleh  pemimpin  yang  berkuasa  (politik).  Dengan menggunakan  sumber  daya  yang  ada  di  suatu negara,  pemimpin  yang  mempunyai  power berhak  menentukan  jenis  barang  dan  jasa  apa yang  diproduksi  (misalnya  fokus  pada  industri atau  jasa)  dan  bagaimana  metode  yang digunakan  dalam  memproduksi  barang/jasa  itu diproduksi  (padat  karya  vs  padat  modal).  Lebih lanjut, pemegang kekuasaan juga dapat menentukan di  mana dan kapan barang dan jasa diproduksi, dan didistribusikan. Penentuan impor terhadap  komoditas  strategis  juga  ditentukan oleh pemegang kekuasaan.
Berdasarkan  uraian  itu  terlihat  bahwa kekuatan politik memengaruhi bagaimana sistem ekonomi  di  suatu  negara  bekerja.  Misalnya, ekonomi  liberal,  terpimpin  atau  campuran.  Jika
ekonomi  liberal,  alokasi  sumber  daya  akan ditentukan  kekuatan  pasar.  Sebaliknya,  pada sistem  ekonomi  terpimpin,  alokasi  sumber  daya ditentukan pemerintah. Namun, pada kasus yang lain, justru kekuatan ekonomi bisa memengaruhi kekuatan politik di suatu negara. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan  besar  atau  sekelompok orang  yang  memiliki  kekuatan  ekonomi  dapat melakukan  lobi-lobi  politik  sehingga  dapat memengaruhi  situasi  politik,  kelembagaan,  dan hukum di negara itu.
Seperti  halnya  ketika  Presiden  Trump lebih  mementingkan  pertimbangan  ekonomi dalam  mempertahankan  hubungannya  dengan Kerajaan  Arab  Saudi  dalam  menangani  kasus pembunuhan  Khashoggi.  Di  Indonesia  sendiri masih  segar  dalam  ingatan  kita  bagaimana  isu ekonomi  melengserkan  Orla  dan  Orba.  Di  Orla, kita  ingat  Tritura  (tiga  tuntutan  rakyat).  Salah satu  isinya  ialah  turunkan  harga  pangan  dan sandang  karena  saat  itu  telah  terjadi  hyper- inflasi.  Pun  ketika Orba lengser, isu  ekonomilah yang  mencuat,  yaitu  ketika  krisis  ekonomi menghantam  RI  pada  1997/1998.  Pentingnya memahami  ilmu  ekonomi  Seperti  diuraikan  di atas,  politik  dan  ekonomi  ialah  dua  hal  yang saling berhubungan erat. Ilmu ekonomi dan ilmu politik bak dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Artinya,  mutlak  bagi  para  politisi  untuk memahami ilmu ekonomi dan sebaliknya.
Penjelasannya  sederhana,  jika  seorang politisi  ingin  berkuasa,  dia  harus  meyakinkan pemilih bahwa program ekonomi yang dia usung akan  menguntungkan  pemilihnya.  Misalnya, bagaimana  politisi  itu  bisa  meyakinkan  pemilih bahwa ketika dia berkuasa harga pangan murah, menyediakan  lapangan  kerja,  dan  lain-lain. Bagaimana  politisi  mencapai  indikator-indikator ekonomi  itu.  Untuk  memahami  indikator- indikator  ekonomi  dengan  baik,  maka  back-up yang  kuat  dari  tim  ekonomi  sangat  diperlukan. Isu-isu ekonomi apa yang hendak diangkat harus dipikirkan  mendalam  dan  berdasarkan  fakta  dan data yang ada. Di tahun politik yang intesitasnya semakin  hari  semakin  memanas,  masyarakat terkadang  dibuat  kebingungan  dengan  isu-isu ekonomi yang dikemukakan para politisi.
Oleh  sebab  itu,  pemahaman terhadap  indikator-indikator  ekonomi  menjadi
suatu  hal  yang  sangat  krusial  bagi  para  politisi. Bagi  partai  oposisi,  isu-isu  ekonomi  dapat diangkat untuk mengkritisi pencapaian pemerintah yang sedang berkuasa. Bagi incumbent, kinerja ekonomi menentukan seberapa besar keberhasilan partai incumbent itu untuk  berkuasa  kembali.  Siapa  pun  itu, masyarakat  hendaknya  disajikan  debat  ekonomi yang  berkualitas,  bukan  isu  ekonomi  yang digoreng untuk kepentingan sesaat.

## Pendekatan Politik Ekonomi syariah
Sistem  ekonomi  syariah  sangat  berbeda dengan  ekonomi  kapitalis,  sosialis  maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak  belakang  dengan  kapitalis  yang  lebih bersifat  individual,  sosialis  yang  memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta  komunis  yang  ekstrem,  ekonomi  Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan  yang  boleh  dan  tidak  boleh  di transaksikan.  Ekonomi  dalam  Islam  harus mampu  memberikan  kesejahteraan  bagi  seluruh masyarakat,  memberikan  rasa  adil,  kebersamaan dan  kekeluargaan  serta  mampu  memberikan kesempatan  seluas-luasnya  kepada  setiap  pelaku usaha.

## Ciri khas Ekonomi Syariah
Tidak  banyak  yang  dikemukakan  dalam Al  Qur'an,  dan  hanya  prinsip-prinsip  yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat,  Al  Qur'an  dan  Sunnah  banyak  sekali membahas  tentang  bagaimana  seharusnya  kaum Muslim  berprilaku  sebagai  produsen,  konsumen dan  pemilik  modal,  tetapi  hanya  sedikit  tentang sistem  ekonomi.  Sebagaimana  diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus  mampu  memberikan  kesempatan  seluas- luasnya  kepada  setiap  pelaku  usaha.  Selain  itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain: Kesatuan (unity), Keseimbangan
(equilibrium), Kebebasan  (free  will)  dan Tanggung jawab (responsibility).
Manusia  sebagai  wakil  (khalifah)  Tuhan di  dunia  tidak  mungkin  bersifat  individualistik, karena  semua  (kekayaan)  yang  ada  di  bumi adalah  milik  Allah  semata,  dan  manusia  adalah
kepercayaan-Nya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan  kegiatan  riba,  yang  dari  segi bahasa berarti "kelebihan. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275.  disebutkan bahwa Orang- orang yang makan (mengambil) riba. tidak dapat berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit gila.  Keadaan mereka  yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya  jual  beli  itu  sama  dengan  riba, padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba.

## Tujuan Ekonomi Islam
Ekonomi  Islam  mempunyai  tujuan  untuk memberikan  keselarasan  bagi  kehidupan  di dunia.  Nilai  Islam  bukan  semata-semata  hanya untuk  kehidupan  muslim  saja,  tetapi  seluruh mahluk  hidup  di  muka  bumi.  Esensi  proses Ekonomi  Islam  adalah  pemenuhan  kebutuhan manusia  yang  berlandaskan  nilai-nilai  Islam guna  mencapai  pada  tujuan  agama  (falah). Ekonomi  Islam  menjadi  rahmat  seluruh  alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan  politik  dari  bangsa.  Ekonomi  Islam  mampu menangkap nilai  fenomena masyarakat  sehingga dalam  perjalanannya  dapat  berubah  tanpa meninggalkan  sumber  hukum  teori  ekonomi Islam.

## Potensi Ekonomi Syariah di Indonesia
Organisasi masyarakat di bidang ekonomi  syariah,  Masyarakat  Ekonomi  Syariah (MES) menilai pada 2015 ekonomi syariah akan tumbuh  lebih  baik  daripada  tahun  ini.  Hal  ini menyesuaikan  dengan  perkiraan  pertumbuhan ekonomi  secara  nasional  yang  juga  diperkirakan akan  membaik  di  sekitar  5,5%.  Beberapa perkiraan industri terkait ekonomi syariah seperti perbankan syariah dan asuransi syariah mendukungnya. Pertumbuhan perbankan syariah yang  diperkirakan  akan  mencapai  pangsa pasarnya  antara  5-6%.  Industri  asuransi  syariah Indonesia  yang  kini  memegang  posisi  keempat dunia  akan  tumbuh  sebesar  20%  pada  2015. Menurut  MES  (Masyarakat  ekonomi  Syariah) pertumbuhan  ekonomi  Syariah  pada  tahun  2015 akan lebih baik.
Urgensi    Wakaf  Tunai  ditinjau  menurut Ekonomi Politik Syariah
Pengembangan  ekonomi  syari’ah  di Indonesia  sangat  penting,  karena  ekonomi syari’ah merupakan bagian dari system ekonomi nasional.  Mengingat  pentingnya  pembangunan ekonomi  syari’ah, pemerintah terus memberikan dukungan  bagi  pengembangan  system  ekonomi syari’ah  dengan  melakukan  penetapan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan berbagai aspek financial syari’ah seperti:
1) Wakaf Tunai
Seiring  dengan  berkembanganya  system ekonomi  Islam,  innovasi  baru  banyak  tentang istrumen  financial  yang  berbasisi  syari’ah banyak bermunculan, seperti sukuk, wakaf tunai.
Secara  umum,  wakaf  tunai  memiliki beberapa urgensi yaitu :
a) Dapat  memudahkan  masyarakat  yang  ingin melakukan  wakaf  tetapi  tidak  mempunyai  aset seperti tanah, tetapi hanya memiliki uang tunai.
b) Dapat  menjadi  penyedia  sumber  harta  wakaf yang  besar  yang  dapat  memberikan  modal  dan memudahkan menjalankan proyek-proyek ekonomi dan pendidikan yang berskala besar.
c) Dapat  memudahkan  masyarakat  untuk  memilih proyek-proyek  dan  bentuk-bentuk  pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Asri dkk, Jurnal Bidang Hukum Islam, 2020: 90).
Adapun  sasaran  wakaf  tunai,  terdapat empat tujuan dari wakaf tunai yaitu :
a) Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi
b) Kesejahteraan bagi keluarga
c) Pembangunan sosial
d) Membangun  masyarakat  sejahtera,  jaminan sosial  bagi  kelompok  miskin,  dan  jaminan kemanan  sosial  bagi  kemanan  kaya  (Asri  dkk, Jurnal Bidang Hukum Islam, 2020: 90).
Di  zaman  modern  ini,  wacana  wakaf uang  sebagai  salah  satu  instrument  keuangan Islam  dipelopori  oleh  MA  Mannan.  Sebagai salah  satu  instrument  wakaf  produktif,  wakaf tunai  merupakan  hal  yang  baru  di  Indonesia. Wakaf  yang  selama  ini  dipahami  oleh  umat hanyalah  wakaf  tanah  milik.  Salah  satu  faktor penting yang  ikut  mewarnai  corak  dan perkembangan  wakaf  di  era  modern  adalah
ketika  negara  ikut  mengatur  kebijakan  wakaf melalui seperangkat hukum positif.
Dalam  proses  perumusan  kebijakan tersebut,  ditentukan  oleh  bagaimana  penguasa melihat  potensi  maupun  organsiasi  wakaf,  baik dalam kerangka kepentingannya, maupun kepentingan  umat  Islam  pada  umumnya.  Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai  wakaf  atau  filantropi  Islam  pada umumnya  dibuat  berdasarkan  asumsi-asumsi ideologis  menyangkut  relasi  antara  Islam  dan negara  serta  pertanyaan  mengenai  seberapa  jauh Islam  boleh  berperan  di  ruang  publik.  Di  masa penjajahan,  kegiatan  perwakafan  mengalami perkembangan  yang  pesat.  Hal  itu  ditandai dengan banyaknya muncul organisasi keagamaan, sekolah madrasah, pondok pesantren,  masjid,  yang  semuanya  dibangun dengan swadaya masyarakat di atas tanah wakaf.
Politik pemerintah pada masa ini mengenai filantropi Islam tunduk pada rasionalitas  politik  Islam  Hindia  Belanda.  Di mana  Islam  sebagai  sistem  nilai  dibatasi sedemikian rupa sehingga ia dipraktekkan dalam kerangka  ritual-personal  semata.  Rasionalitas semacam  ini  membuat  tradisi  wakaf  sebagai lembaga  pelayanan  sosial.  Namun,  karena aktivitas
filantropi Islam seringkali bersinggungan dengan hubungan
antarmasyarakat  maka  pemerintah  kolonial  pada akhirnya  memandang  perlu  untuk  mengatur dengan  ketentuan-ketentuan  hukum,  seperti: Surat  Edaran  Sekretaris  Gubernemen  Tanggal  4 Juni  1931  Nomor  1361/A  sebagaimana  termuat dalam  Bijblad  Nomor  12573  Tahun  1931, Tentang  Toezich  Van  De  Regeering  Op Mohammedaansche
Bedehuizen,
Vrijdagdiensten  En  Wakafs.  Surat  edaran  ini mengatur  tentang  keharusan  adanya  keizinan bupati  dalam  berwakaf.  Bupati  memerintahkan agar wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar  yang  dipelihara  oleh  ketua  Pengadilan Agama  yang  diberitahukan  kepada  Asisten Wedana  yang  selanjutnya  dilaporkan  ke  Kantor Landrente.  Sayangnya,  peraturan  yang  dibuat tidak  sepenuhnya  didasarkan  pada  keinginan politik (political will) yang jujur serta pemahaman  yang  benar  tentang  hakikat  dan tujuan wakaf.
Akibatnya,peraturan-peraturan ini mendapat  reaksi  dari  organisasi-oraganisasi Islam  karena  orang  yang  akan  berwakaf  harus mendapat  izin  pemerintah.  Sementara  itu  umat Islam memandang perwakafan merupakan tindakan  hukum  privat  sehingga  tidak  perlu  ada izin  dari  pemerintah.  Reaksi  ini  merupakan penolakan  terhadap  campur  tangan  pemerintah kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan  dengan  agama  Islam.  Ini  berarti peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah  kolonial tidak  memiliki  arti  penting  bagi  pengembangan wakaf,  selain  untuk  memenuhi  formalisme administratif  semata.  Formalisme  ini  terus berlangsung sampai masa kemerdekaan.
Politik  filantropi  Islam  pada  masa  Orde Lama  tidak  mengalami  perubahan  mendasar. Peraturan-peraturan  yang  mengatur  perwakafan zaman kolonial, pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan, karena peraturan perwakafan yang  baru  belum  ada.  Peraturan-peraturan  yang dikeluarkan  pemerintah  Indonesia  berkaitan dengan  perwakafan  seperti  yang  terjadi  pada orde  lama  tidak  memiliki  arti  penting  bagi pengembangan  wakaf  selain  hanya  untuk memenuhi  formalisme  administratif  semata.  Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa orde baru ini  lebih  berkonsentrasi  untuk  memperkuat  diri di  atas  kekuatan-kekuatan  sipil  terutama  Islam, sembari menjalankan agenda sekularisasi politiknya secara konsisten, malah  Islam  hampir termarginalkan.  Keadaan  ini  terus  berlangsung sampai  paroh  kedua  dasarwarsa  1980-an  ketika secara  mengejutkan  Islam  mulai  diterima  di ruang publik.
Dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah Nomor  28  tahun  1977  Tentang  Perwakafan Tanah  Milik,  perwakafan  tanah  milik  di Indonesia mulai memasuki babak baru. Perwakafan tanah milik di Indonesia mulai tertib dan  terjaga.  Ini  merupakan  peraturan  pertama yang  memuat  substansi  dan  teknis  perwakafan. Selama  ini  di  Indonesia,  peraturan  yang mengatur perwakafan kurang  memadai  sehingga banyak  muncul  persoalan  perwakafan  di  tengah masyarakat,  seperti  banyaknya  sengketa  tanah wakaf.  Tanah  wakaf  yang  statusnya  tidak  jelas, banyak  benda  wakaf  yang  tidak  diketahui keadaannya,  penyalahgunaan  harta  wakaf,  dan
sebagainya.  Hal  ini  karena  tidak  adanya keharusan  untuk  mendaftarkan  benda-benda wakaf.  Barulah  dengan  ditetapkannya  peraturan pemerintah  ini  perwakafan  mempunyai  dasar hukum  yang  kuat.  Sejalan  dengan  bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi dipenghujung tahun 1990-an, membawa perubahan  dan  mengokohkan  Islam  sebagai salah satu kekuatan politik di panggung nasional, sampai  munculnya  undang-undang  yang  secara khusus mengatur wakaf. Pemerintah RI mengakui  aturan  hukum  perwakafan  dalam bentuk  undang-undang.  Pada  masa  reformasi, peraturan  perwakafan  berhasil  disahkan  adalah Undang-undang Nomor  41 Tahun 2004  Tentang Wakaf  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan  Undang– undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf. Produk  undang-undang  ini  telah  memberikan pijakan  hukum  yang  pasti,  kepercayaan  publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pensahan undang-undang ini merupakan langkah strategis  untuk  meningkatkan  kesejahteraan umum,  meningkatkan  peran  wakaf,  tidak  hanya sebagai  pranata  keagamaan  saja,  tetapi  juga memiliki  kekuatan  ekonomi  yang  potensial untuk memajukan kesejahteraan umum.
Di  samping  itu,  dengan  disahkannya undang-undang  ini,  objek  wakaf  lebih  luas cakupannya  tidak  hanya  sebatas  benda  tidak bergerak saja, tapi  juga  meliputi  benda bergerak seperti  uang,  logam  mulia,  surat  berharga,  hak sewa dan sebagainya. Campur tangan pemerintah terhadap  wakaf  hanya  bersifat  pencatatan  dan mengawasi  pemeliharaan  benda-benda  wakaf agar  sesuai  dengan  tujuan  dan  maksud  wakaf. Pemerintah  sama  sekali  tidak  mencampuri, menguasai,  atau  menjadikan  benda  wakaf menjadi milik negara.
Kehadiran  Undang-undang  Nomor  41 Tahun  2004  Tentang  Wakaf  secara  simbolik menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam. Perkembangan  peraturan  perundang-undangan tentang  wakaf  hari  ini  sangat  ditentukan  oleh dinamika  internal  umat  Islam  serta  hubungan harmonis  antara  Islam  dan  negara.  Iklim  politik yang kondusif ini memungkinkan berkembangnya  filantropi  Islam  seperti  wakaf.
Selain  itu,  demokrasi  menyediakan  arena  bagi artikulasi  politik  Islam  secara  konstitusional. Pada akhirnya, politik filantropi Islam ditentukan oleh  proses  integrasi/nasionalisasi gagasan sosial-politik  Islam  ke  dalam  sistem  dan konfigurasi  sosial  politik  nasional.  Undang- undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf ini  menjadi  momentum  pemberdayaan  wakaf secara  produktif  sebab  di  dalamnya  terkandung pemahaman  yang  komprehensif  dan  pola manajemen  pemberdayaan  potensi  wakaf  secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini  konsep  wakaf  mengandug  dimensi  yang sangat  luas.  Ia  mencakup  harta  tidak  bergerak, maupun  yang  bergerak,  termasuk  wakaf  uang yang  penggunaannya  sangat  luas,  tidak  terbatas untuk  pendirian  tempat  ibadah  dan  sosial keagamaan.  Formulasi  hukum  yang  demikian, jelas  suatu  perubahan  yang  sangat  revolusioner. Jika  dapat  direalisasikan,  akan  memunculkan pengaruh  yang  berlipat  ganda  terutama  dalam kaitannya  dengan  pemberdayaan  ekonomi  umat. Dengan  demikian,  Undang-undang  Nomor  41 tahun  2004  diproyeksikan  sebagai  sarana rekayasa  sosial  (social  engineering),  melakukan perubahan-perubahan  pemikiran,  sikap  dan perilaku  umat  Islam  agar  senafas  dengan semangat undang-undang tersebut.
Dengan disahkannya undang-undang wakaf,  agenda  politik  umat  bergeser  dari orientasi  ideologis  menuju  visi  sosial  ekonomi yang  lebih  pragmatis.  Situasi  ini  membantu pembentukan  proses  integrasi  gagasan  sosial politik  Islam  ke  dalam  sistem  dan  konfigurasi sosial  politik  nasional.  Umat  mulai  menyadari bahwa  eksistensi  mereka  lebih  bermakna. Apabila  mereka  kuat  secara  sosial  dan  ekonomi dan  tidak  hanya  sekedar  unggul  dalam  statistik. Dengan posisi sosial ekonomi yang kuat, negara akan  lebih  memperhitungkan  berbagai  aspirasi, negosiasi,  dan  gerakan  umat  Islam.  Dengan memperhatikan  konteks  dan  latar  belakang lahirnya  undang-undang  wakaf,  sangat  terkait dengan motif politik, ekonomi, dan tertib hukum. Selain  bermaksud  mengakomodasi  kepentingan sosial-religius umat Islam, pemerintah menyadari  bahwa  berkembanganya  lembaga wakaf  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  sosial masyarakat.  Karenanya  tidak  mengherankan,
pemerintah diwakili Departemen Agama memainkan  peranan  yang  signifikan  dalam menginisiasi dan menfasilitiasi lahirnya seperangkat  peraturan  filantropi,  khususnya Undang-undang Nomor  41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.  Sesuai  dengan  kehendak  politik  yang tertuang  dalam  undang-undang  ini  pemerintah bukanlah sebagai pelaksana operasional pengelola wakaf tapi pemerintah hanya berfungsi sebagai  regulator,  motivator,  fasilitator,  dan publik  servis  bagi  pengelolaan  wakaf.  Setelah lahirnya  Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pemerintah (Departemen Agama)  melakukan  berbagai  upaya  dalam rangka  mendorong  dan  menfasilitasi  agar pengelolaan  wakaf  dapat  dilakukan  secara profesional,  amanah,  dan  transparan  sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat tercapai.
Undang-undang  ini  mengatur  berbagai hal  yang  penting  bagi  pemberdayaan  dan pengembangan  harta  wakaf  secara  produktif. Benda  wakaf  dalam  undang-undang  ini  tidak hanya  dibatasi  pada  benda  tidak  bergerak  saja, tetapi  juga  benda  bergerak  seperti  uang,  logam mulia,  surat  berharga,  kendaraan  hak  atas kekayaan  intelektual,  hak  sewa  dan  benda bergarak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  syari’ah dan  perundang-undangan.  Lahirnya  undang- undang  wakaf  ini  memberikan  harapan  kepada semua  pihak  untuk  mengembangkan  ekonomi umat  melalui  pemberdayaan  wakaf  produktif. Berdasarkan  uraian  di  atas,  dengan  telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia,  sektor  wakaf  dapat  lebih  difungsikan ke  arah  peningkatan  kesejahteraan  sosial ekonomi umat. Dari sini nampak jelas bagaimana  kepentingan  kesejahteraan  sosial sangat  kuat  mempengaruhi  proses  regulasi  di bidang  perwakafan.  Semangat  pemberdayaan potensi  wakaf  secara  produktif  dan  profesional yang  dikumadangkan  undang-undang  wakaf adalah  untuk  kepentingan  kesejahteraan  umat manusia  di  bidang  ekonomi,  pendidikan, kesehatan,  maupun  bidang  sosial  keagamaan lainnya.  Seruan  ini  mendorong  munculnya lembaga  pengelola  wakaf  uang  yang  dilakukan oleh  perusahaan  investasi,  bank  syari’ah,  dan lembaga  investasi  syari’ah  lainnya,  seperti  yang
dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa Republika.

## 4. KESIMPULAN
Bahwa  terdapat  satu  perbedaan  utama  di antara  ekonomi  politik  umum  dan  ekonomi politik  Islam.  Perbedaan  utama  tersebut  ialah dari  sudut  matlamat  pelaksanaan.  Ekonomi politik  umum  dilakasanakan  untuk  melihat perkembangan  yang  bersifat  materi.  Berbeda dengan ekonomi politik Islam yang dilaksanakan bukan  saja  melihat  dari  sudut  perkembangan materi,  tetapi  jauh  dari  itu  melihat  kepada perkembangan  dari  sudut  rohani.  Urgensi  wakaf uang  ditinjau  menurut  ekonomi  politik  syariah harus  mampu  merepresentasikan  idealismenya sebagai rahmatan  lil  alamin dan  dapat memberikan  kontribusi  yang  besar  bagi  bangsa ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Su’ud,  Islamologi  :  Sejarah,  Ajaran  dan Perannya  dalam  Peradaban  Umat  Manusia,
Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Al Mawardi. Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyah, 1994.
Asri  dkk.  2020.  Hukum  dan  Urgensi  Wakaf Tunai  dalam  Tinjauan  Fikih,  Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol 1 No 1.
Deliarnov.  2006. Ekonomi  Politik. Jakarta:
Erlangga.
Efendi, Syahrul. Tanpa Tahun. Umar bin Khatab dan Ekonomi Politik   Islam. .Jurnal Ekonomika di Academia.edu.Vol 1 No 1.
Rusdiyana  Aam  Slamet  dkk.2001. Cash  Waqf  for Developing Islamic Economy: Case  Study  in  Indonesia ,  Jurnal  of
Islamic Economic, Vol 5 No 1.
S.  Damanhuri  Didin.  2014. Ekonomi-Politik Indonesia dan Antarbangsa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syakir  Mohd,  Mohd  Rosdi.  2012. Makna Ekonomi  Politik  Islam. Dalam  Artikel Academia.edu.  Diakses  pada  tanggal  20 Oktober 2020, pukul 13:06.