## Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
Evi Juliani Hutasoit 1 , Anggiat Situngkir 2 , Eli Safrida 3 , Khanti Listya 4 1,2,3,4 Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia anggiatsitungkir@polmed.ac.id

## Abstract
The purpose of this study was to determine and analyze the suitability of village financial management and the principles of village financial management in Serbajadi Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency with Permendagri  No.  20  of  2018.  This  type  of  research  is  a  case  study  with  a  qualitative  descriptive  analysis approach. Data is generated by conducting questionnaires, interviews, and documentation. This research was conducted in Serbajadi Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency. The object of this study is village financial management in Serbajadi Village. The results of this study indicate that the financial management of Serbajadi Village, which starts from planning to village financial accountability and the principles of village financial management in Serbajadi Village, are in accordance with Permendagri No. 20 of 2018.

## Keywords: Accountability, Competence, Transparency, Commitment

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan  keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data dihasilkan dengan melakukan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan  desa  yang  berada  di  Desa  Serbajadi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan keuangan  Desa  Serbajadi yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa dan asas pengeloalaan keuangan desa di Desa Serbajadi sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Kata kunci: Pengelolaan Keuangan, Asas, Keuangan Desa

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan nama  lain,  selanjutnya  disebut Desa,  adalah kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014). Desa dipimpin oleh  kepala  desa  yang  bertugas  menyelenggarakan  pemerintahan  desa,  melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pada tahap perencanaan dan penganggaran,  pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja  dan  kegiatan  yang  disusun  dapat  mengakomodir  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan  yang  dimiliki  oleh  desa  tersebut.  Selain itu  pemerintah  desa  harus  bisa  menyelenggarakan  pencatatan,  atau  minimal  melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.
Pemerintahan  desa  merupakan  lingkup  terkecil  dalam  suatu  pemerintahan  Indonesia. Meskipun  demikian,  pemerintahan  desa  memiliki  peranan  yang  cukup  besar  dalam pembangunan  (Permendagri  No.20  tahun  2018).  Jika  pembangunan  di  setiap  desa  dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah  pusat untuk  membuat pemerataan kesejahteraan  dan  pembangunan  yang  adil  akan  dapat  terwujud.  Namun,  kondisi beberapa  daerah  di  Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat.
Peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki kebebasan untuk  membuat  regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah  daerah.  Peran  dari  pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  membimbing  serta mengawasi  setiap  kebijakan  maupun  program  yang  dikerjakan  pemerintah  desa  agar kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  desa  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.
Pemerintah desa  diwajibkan untuk  dapat  mengelola  dan  mengatur urusannya  sendiri. Hal itu termasuk  perencanaan,  pelaksaanan,  penatausahaan,  pertanggungjawaban  dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu,  kepala  desa  maupun  perangkat  desa  diwajibkan  memahami  tugas  pokok  dan  fungsi (tupoksi)  untuk  meningkatkan  kinerja  dari  pemerintah  desa  sehingga  program-program yang  telah  direncanakan  oleh  pemerintah  desa  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien.  Oleh karena itu, pemerintah desa saat  ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.
Undang-undang  desa  telah  menempatkan  desa  sebagai  ujung  tombak  pembangunan  dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan  masyarakat.  Setiap tahun pemerintah pusat  telah  menganggarkan dana desa yang  cukup  besar  untuk diberikan kepada  desa.  Pada  tahun 2015,  dana  desa  dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar  Rp628  juta  dan  di  tahun  2017  kembali  meningkat  menjadi  Rp60 triliun dengan rata-rata  setiap  desa  sebesar  Rp800  juta.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  tiga  tahun pelaksanaannya,  dana  desa  terbukti telah  menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat (Sri Muliani, 2017).
Banyaknya  dana  desa  yang  diluncurkan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  desa, maka  rawan  terjadi  penyelewengan  dana  desa  sehingga  dalam  pelaksanaan  pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus memenuhi asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Namun dalam kenyataannya, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan keuangan desa belum bisa terpenuhi unsur  yang baik  dan  benar  sesuai  yang  diamanatkan oleh undang-undang.

## KAJIAN PUSTAKA
Desa,  atau  udik,  menurut  definisi  umum  adalah  sebuah  aglomerasi permukiman di area perdesaan  ( rural ).  Di  Indonesia,  istilah  desa  adalah  pembagian  wilayah  administratif  di Indonesia di bawah kecamatan,  yang dipimpin oleh  kepala  desa.  Sebuah desa  merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau Jorong (Sumatra Barat). Kepala desa dapat disebut dengan nama lain misalnya kepala kampung atau petinggi di Kalimantan Timur, dan lain  sebagainya.  Sejak  diberlakukannya  otonomi daerah istilah desa dapat  disebut  dengan nama lain sesuai dengan istilah di daerah tersebut. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa  tersebut, hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah Indonesia terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

## Otonomi Desa
Widjaja (2010) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan  utuh serta  bukan merupakan  pemberian  dari  pemerintah.Sebaliknya, pemerintah berkewajiban
menghormati otonomi  asli yang  dimiliki oleh desa tersebut.Sebagai kesatuan masyarakat hukum  yang  mempunyai  susunan  asli  berdasarkan  hak  istimewa,  desa  dapat  melakukan perbuatan  hukum  baik  hukum  publik  maupun  hukum  perdata,  memiliki  kekayaan,  harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.Kewenangan Desa meliputi kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014).

## Good Governace
Istilah governance menjadi  sangat  popular  dan  dijadikan  sebagai  kriteria pembangunan untuk  negara-negara  yang  sedang  berkembang.  Istilah g overnance berbeda dengan istilah government yang  hanya  meliputi  institusi-formal  pemerintah  dan  birokrasi,  maka  istilah governance meliputi proses perencanaan yang dinamis untuk dapat mengelola manajemen pemerintahan,  hubungan  antar  institusi  dan  organisasi  di  dalam  pemerintahan,  serta hubungan antara pemerintah dengan sektor publik.

## Konsep Birokrasi
Secara  epistimologi  birokrasi  berasal  dari  gabungan  kata bureau dan kratia yang  berarti meja  atau  kantor  dan  pemerintahan.  Awal  mulanya,  istilah ini digunakan untuk  melihat suatu sistematika kegiatan kerja yang diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan admininistrasi.  Pengertian  birokrasi  menurut  Max  Weber  (1947)  merupakan  suatu organisasi  dengan  lingkup  yang besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagia  kerja  dan  bersifat  imperasional.  Birokrasi  merupakan  suatu  sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks dan hal ini jelas memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik.

## Keuangan Desa
Keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  di  dalamnya  segala  bentuk kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  desa  tersebut.  Keuangan  desa dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni  mulai tanggal 1  Januari sampai dengan tanggal 31  Desember.  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  selanjutnya  disingkat APBDesa  adalah  rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan  Desa,  dan ditetapkan dengan peraturan desa.  Bendahara  adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,  membayarkan  dan  mempertanggungjawabkan  keuangan  desa  dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

## Penyusunan Rancangan APBDesa
Rencana  pembangunan  desa  disusun  untuk  menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan pembangunan desa mencakup RPJMDesa dan RKPDesa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu  enam  tahun  sedangkan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDesa)  pada  jangka waktu  satu  tahun.  RKPDesa  merupakan  penjabaran  dari  rencana  pembangunan  jangka menengah  desa.  Perencanaan  pembangunan  desa  disusun  berdasarkan  hasil  kesepakatan musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat juni  di  tahun anggaran berjalan.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut  Permendagri  No.  20  Tahun  2018,  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban  dan  pengawasan  keuangan  desa.  Kepala  desa  sebagai  kepala pemerintahan  desa  adalah  pemegang  kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

## Perencanaan dan Anggaran Dana Desa
Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan  Desa  dan  unsur masyarakat secara  partisipatif  guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber  daya desa dalam rangka mencapai  tujuan  pembangunan  desa.  Pemerintah  Desa  menyusun  perencanaan Pembangunan  Desa  sesuai  dengan  kewenangannya  dengan  mengacu  pada  perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

## Pelaksanaan APBDesa
Pelaksanaan  keuangan  desa  terdapat  beberapa  prinsip  umum  yang  harus ditaati meliputi penerimaan dan pengeluaran desa.  Salah satu  prinsipnya  adalah seluruh  penerimaan  dan pengeluaran  desa  dilaksanakan  melalui  rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas  desa  ditandatangani  oleh  kepala  desa  dan  bendahara  desa.  Semua  penerimaan  dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

## Penatausahaan APBDesa
Kepala  desa  dalam  melaksanakan  penatausahaan  keuangan  desa  harus  menetapkan bendahara  desa.  Penatausahaan  keuangan  desa  adalah  kegiatan  pencatatan  yang  secara khusus dilakukan oleh bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

## Pelaporan APBDesa
Pada saat Pelaporan, Pemerintah Desa wajib mematuhi Pasal 37 Permendagri No.20 Tahun 2018,  yaitu kepala  desa  menyampaikan  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  kepada bupati/walikota  berupa  Laporan  semester  pertama  dan  Laporan  semester  akhir  tahun. Laporan  semester  pertama  berupa  laporan realisasi  APBDesa  yang  disampaikan paling lambat  pada  akhir  bulan  Juli  tahun  berjalan.  Laporan  semester  akhir  tahun  disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

## Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta dilakukan dengan  tertib dan disiplin  anggaran.  Keuangan desa  dikelola  dalam  masa  1 tahun  anggaran  yakni  mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  tanggal  31  Desember. Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  praktikpraktik  pemerintahan  yang  baik.  Asas pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan  Permendagri  No.  20  Tahun  2018,  yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
Asas  transparansi  adalah  asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk memperoleh  informasi  yang benar, jujur,  dan  tidak  diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi.  Salah  satu  pilar  tata  kelola  tersebut  adalah  akuntabilitas.  Sabeni  dan  Ghozali
(2001)  menyatakan  akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  ( accountability )  merupakan suatu  bentuk  keharusan  seseorang  (pimpinan/pejabat/pelaksana)  untuk  menjamin  bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.
Partisipasi adalah prinsip  dimana  bahwa  setiap  warga  desa  pada desa  yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam  setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa  dimana  mereka  tinggal.  Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.  Pengelolaan  keuangan  desa  harus  mengacu  pada  aturan  atau  pedoman  yang melandasinya.

## METODE
Objek  penelitian  ini  adalah  pengelolaan  keuangan  desa dari Desa  Serbajadi  Kecamatan Sunggal  Kabupaten  Deli  Serdang  Desa  Serbajadi.  Adapun  operasional  variabel  pada penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut diukur dengan menggunakan asas  transparansi,  akuntabel,  partisipasif,  serta tertib  dan disiplin  anggaran.
Jenis dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Adapun  narasumber  pada  penelitian  ini  adalah  kepala  desa,  sekretaris  desa, kepala  urusan,  Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun dan masyarakat  desa dari Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Penentuan sumber data pada  orang  yang  dipilih  untuk  dijadikan  narasumber  dilakukan  dengan  teknik purposive sampling ,  yaitu  dipilih  dengan  pertimbangan  tertentu.  Tujuannya  agar  peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam atas hal yang diteliti dan diharapkan responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.
Secara garis besar, peneliti membagi jenis narasumber untuk dijadikan sumber utama dalam pencarian  data  maupun  informasi  terkait  dengan  fokus  penelitian. Dalam  teori agensi terdapat  dua pihak  yakni principal dan agent . Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  menggunakan  tiga  teknik,  yaitu  menyebarkan  kuesioner,  dokumentasi yang  dilakukan  dengan  pengumpulan  data  sekunder  dari  berbagai  sumber  baik  pribadi maupun kelembagaan dan observasi langsung ke objek penelitian.

## Uji Validitas Data
Menurut  Sugiyono  (2019:330),  dalam  teknik  pengumpulan  data,  triangulasi  diartikan sebagai  teknik  pengumpulan  data  yang  bersifat  menggabungkan  dari  berbagai  teknik pengumpulan  data  dansumber  data  yang  telah  ada.  Peneliti  menggunakan  observasi partisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
Dalam  penelitian  ini,  hal  tersebut  dapat  dicapai  dengan  membandingkan  data  hasil pengamatan  di  lapangan  dengan  data  hasil  wawancara  dengan  narasumber.  Selanjutnya, hasil wawancara dengan narasumber satu dibandingkan dengan narasumber yang lain agar dapat  diketahui bahwa data  yang diberikan oleh narasumber  merupakan data yang  benar, misalnya  data  hasil wawancara dengan kepala desa akan dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan sekretaris desa, bendahara desa atau dengan BPD.
Tabel 1. Skor Penilaian Skala Likert Tingkat Skor Kualifikasi 5 Sangat Setuju 4 Setuju 3 Kurang Setuju 2 Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju

## Sumber: Sugiyono (2019)
Terakhir, skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah skala likert. Skala likert adalah penelitian yang berfungsi  untuk mengukur pendapat  dan sikap  seseorang  maupun kelompok.  Pengukuran pengelolaan keuangan menggunakan lima poin skala likert dengan rentang skor yang disajikan pada Tabel 1. Skor penilaian rata-rata variable kuesioner disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Skor Penilaian Rata-rata Variabel Kuesioner Skor Kategori 1-2,30 Rendah 2,31 – 3,69 Sedang/Cukup 3,70 – 3,69 Tinggi/Baik Sumber: Sugiyono (2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan melakukan pengujian kevalidan indikator pada kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka diperoleh hasil uji validitas yang ditampilkan pada Tabel 3. Berdasarkan hasil uji validitas terhadap  sepuluh  responden dapat  diketahui bahwa  31  item pernyataan memiliki koefisien korelasi r-Hitung lebih besar daripada r-table berdasarkan df = 10 – 2 = 8 (r = 0,549), dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang disebar ke responden memiliki validasi 100%.
Salah  satu  prinsip  dalam  pengelolaan  keuangan,  baik  di  tingkat  nasional dan daerah, adalah  harus  taat  pada  peraturan  perundang-undangan.  Pengelolaan keuangan  desa  yang menjadi  fokus  dari  penelitian  ini  juga  tetap  harus  merujuk  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pada  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  Pengelolaan  Keuangan Desa akan mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  Peraturan  ini  memberikan pedoman secara teknis mengenai pengelolaan keuangan desa  yang  harus berlandaskan pada  asas  transparansi,  partisipatif  serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan  Desa  terdapat  beberapa  tahap  yang  harus  diperhatikan  di  dalam  mengelola keuangan  desa  yakni  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban.
Setelah  peneliti  memaparkan  hasil  yang  sudah  didapatkan  di  lapangan  dengan  teknik pengambilan data yang dilakukan antara lain penyebaran kuesioner dan wawancara di Desa Serbajadi.  Selanjutkan  akan  dilakukan  pembahasan  yang  berkaitan  dari  hasil  yang  telah didapat  serta  melihat  bagaimana  kesamaan  antara  pengelolaan  keuangan  Desa  Serbajadi dengan Permendgari  No. 20 Tahun 2018.
Pada  saat  awal  periode  baru  tahun  anggaran  dana  desa,  kepala  desa  Serbajadi  terlebih dahulu menugaskan sekretaris desa untuk menyusun RKPDesa. Berdasarkan RKPDesa yang sudah  disusun  tersebut,  sekretaris  desa  Serbajadi  menyusun  Rancangan  Peraturan  Desa
tentang  APBDesa.  Sekretaris  desa  menyampaikan  rancangan  peraturan  desa  tentang APBDesa  yang  telah  ditugaskan  untuk  disusun  disampaikan  kepada  kepala  desa.  Lalu diselenggarakanlah Musrembangdes di kantor kepala desa Serbajadi untuk menyampaikan seluruh rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang sudah diterima oleh kepala desa dan  disampaikan  kepada  BPD  untuk  dibahas  dan  disepakati  bersama.  Hal  yang  lebih diutamakan dalam perencanaan pembangunan desa Serbajadi adalah perihal pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa Serbajadi.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas No Kode Indikator r-Hitung r-Tabel Hasil Validitas Tahap Perencanaan 1 P1 0,690 0,549 Valid 2 P2 0,860 0,549 Valid 3 P3 0,690 0,549 Valid 4 P4 0,860 0,549 Valid 5 P5 0,860 0,549 Valid Tahap Pelaksanaan 6 P1 0,884 0,549 Valid 7 P2 0,765 0,549 Valid 8 P3 0,677 0,549 Valid 9 P4 0,884 0,549 Valid 10 P5 0,912 0,549 Valid 11 P6 0,912 0,549 Valid 12 P7 0,912 0,549 Valid 13 P8 0,705 0,549 Valid 14 P9 0,912 0,549 Valid 15 P10 0,912 0,549 Valid 16 P11 0,705 0,549 Valid 17 P12 0,912 0,549 Valid Tahap Penatausahaan 18 P1 0,773 0,549 Valid 19 P2 0,696 0,549 Valid 20 P3 0,590 0,549 Valid 21 P4 0,557 0,549 Valid Tahap Pelaporan 22 P1 0,620 0,549 Valid 23 P2 0,811 0,549 Valid 24 P3 0,930 0,549 Valid 25 P4 0,826 0,549 Valid 26 P5 0,930 0,549 Valid Tahap Pertanggungjawaban 27 P1 0,830 0,549 Valid 28 P2 0,899 0,549 Valid 29 P3 0,899 0,549 Valid 30 P4 0,621 0,549 Valid 31 P5 0,899 0,549 Valid
Pada tahap perencanaan ini asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang di terapkan oleh Pemerintah Desa Serbajadi adalah, asas Transparansi dan Partisipatif. Asas Transparansi yang di maksud adalah Pemerintah Desa menyampaikan seluruh RKPDesa  yang  telah di susun Oleh sekretaris desa kepada  BPD  yang  merupakan perwakilan dari masyarakat,  yang merupakan  tokoh-tokoh  masyarakat dan  juga  kepada kepala dusun  yang  di bahas  di dalam kegiatan  MUSREMBANG  dan  apakah  BPD  sudah menyetujui  isi  dari  RKPDesa  atau  tidak,  dan  asas  Partisipatif  yang  diterapkan yakni adanya  keikutsertaan  tokoh-tokoh  masyarakat  selaku  BPD  dan  Kepala  Dusun  sebagai perwakilan  dari  masyrakat  desa,  dan  BPD  serta  Kepala  Dusun  dipersilahkan  untuk memberikan masukan mengenai RKPDesa.
Tahap pelaksanaan  pengelolaan keuangan Desa Serbajadi dapat dikatakan sudah baik. Desa Serbajadi memiliki rekening kas desa yang dikelola oleh bendahara desa. Bendahara Desa Serbajadi menyatakan bahwa setiap kegiatan yang membutuhkan dana desa harus  disertai dengan SPP  (Surat Permintaan Pembayaran) agar dapat jelas diketahui tujuan penggunaan dana. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Untuk setiap pengeluaran biaya tak terduga di Desa Serbajadi,  bendahara terlebih dahulu  membuat  Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh kepala desa.
Asas  pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  yang diterapkan pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini adalah asas partisipatif, asas  transparansi,  dan  asas  akuntabel.  Asas  partisipatif  yang  diterapkan  berupa keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun dalam RKPDesa. Berdasarkan asas transparansi, setiap bahan bahan yang dibutuhkan dan telah dimasukkan ke dalam anggaran disampaikan kepada  masyarakat desa. Asas akuntabel yang diterapkan yaitu setiap kegiatan pelaksanaan dilakukan sesuai ketentuan, prosedur  dan tata cara  yang telah  ditetapkan  yakni  dengan  diharuskannya  menggunakan  SPP  untuk  setiap  pencairan dana dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran APBDesa.
Tahap  penatausahaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Serbajadi  dilakukan  dan dikerjakan oleh bendahara desa. Bendahara Desa Serbajadi menyatakan bahwa s etiap ada kegiatan, langsung dibuat penatausahaannya. Dengan demikian, setiap  hari bendahara desa membuat  penatausahaan  dan  membuat  pelaporannya  setiap  bulan.  Untuk  laporan pertanggujawaban  tersebut,  bendahara  desa  selalu  melaporkannya  pada  awal  bulan. Bendahara  desa  sepenuhnya  mempertanggungjawabkan  setiap  pencatatan  uang  yang dilaporkan oleh bendahara Desa Serbajadi dalam laporan pertanggungjawaban.
Asas  pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  yang diterapkan pada tahap pengelolaan keuangan desa ini adalah asas akuntabel dan asas tertib dan disiplin anggaran. Penerapannya pada asas akuntabel yakni pencatatan setiap transaksi yang  menggunakan  APBDesa  oleh bendahara  desa,  dan  pada  asas  tertib  dan  disiplin anggaran  yaitu  bendahara  melakukan  pencatatan  setiap  transaksi  langsung  pada  hari transaksi itu dilakukan.
Pada  tahap  pelaporan,  kepala  desa  yang  dibantu  dengan  sekretaris  desa  dan bendahara Desa  Serbajadi  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  semester  pertama dan semester akhir. Laporan semester pertama disampaikan oleh kepala desa paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester kedua/laporan akhir disampaikan kepada  bupati/walikota  paling  lambat  pada  akhir  bulan  Januari  tahun  berikutnya.  Kepala Desa  Serbajadi  menyatakan  dokumen-dokumen  yang  di  sampaikan  oleh  Kepala  Desa Serbajadi  kepada  Bupati  Deli  Serang  meliputi  Formulir  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan
APBDesa Semester I untuk Laporan Semester I dan Formulir Realisasi Laporan Akhir untuk laporan akhir periode APBDesa.
Asas  pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  yang diterapkan  pada  tahap  pengelolaan  keuangan  desa  ini  adalah  asas  akutabel,  asas transparansi dan asas tertib dan disiplin anggaran. Penerapan asas akuntabel adalah dengan disusunnya  laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi APBDesa yang nantinya akan  dilaporkan  oleh  kepala  desa  kepada  bupati  melalui  camat.  Laporan pertanggungjawaban  yang  dimaksud  merupakan  bagian  dari  laporan  penyelenggaraan pemerintahan  desa  akhir  tahun  anggaran  APBDesa.  Penerapan  asas  transpararansi  yaitu laporan pertanggungjawaban  yang  disusun  oleh  bendahara  dan  disahkan  oleh  Kepala Desa  juga  disampaikan  kebenarannya  kepada  tokoh  masyarakat  dalam  perannya  sebagai BPD.  Asas  tertib  dan  disiplin  anggaran  diterapkan  oleh  pemerintah  Desa  Serbajadi  yaitu dengan melakukan pelaporan atas laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Deli Serdang secara tepat waktu, yaitu disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran APBDesa.
Pada tahap pertanggungjawaban, pertanggungjawaban kepala Desa Serbajadi kepada bupati sudah  dilaksanakan  dengan  menyampaikan  laporan  realisasi  APBDesa,  namun  tidak langsung kepada Bupati, melainkan  melalui pemerintah  Kecamatan Sunggal yakni Camat Kecamatan Sunggal.  Setiap  akhir  tahun  anggaran,  kepala  desa  selalu melaporkan  laporan realisasi  APBDes  dan  menurut  pernyataan  dari  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  dan Bendahara  Desa  Serbajadi  bahwasannya  pelaporan  selalu  dilakukan  tepat  waktu  oleh pemerintah  Desa  Serbajadi  tidak  melebihi  bulan  Januari.  Laporan  tersebut  berisi  seluruh kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  pada  tahun  tersebut,  serta pengeluaran pendanaan yang telah dikeluarkan atau realisasi dari APBDesa.
Sementara  pertanggungjawaban  kepala  desa  kepada  masyarakat  dilakukan  dengan  cara musyawarah akhir tahun anggaran dengan mengundang BPD, kepala dusun dari lima dusun yang  ada  di  Desa  Serbajadi  juga  tokoh  masyarakat  untuk  menginformasikan  tentang kegiatan  apa  saja yang sudah  terlaksana  dan yang belum  terlaksana, pembangunan yang sudah  terealisasi  dan belum terealisasi, serta jumlah dana desa yang digunakan dan jumlah dana  desa  yang  tersisa  jika  ada.  Selain  mengadakan  musyawarah,  masyarakat  dapat mengetahui APBDesa tahun yang akan datang dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan belum  dilaksanakan  melalui banner yang  telah  dipasang  di  depan  kantor  Kepala  Desa Serbajadi.
Asas  pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  yang diterapkan  pada  tahap  pengelolaan  keuangan  desa  ini  adalah  asas  transparansi, partisipatif, akuntabel. Penerapannya pada asas transparansi adalah tokoh-tokoh masyarakat yang  diwakilkan oleh BPD  dan  kepala  dusun diundang  ke balai  desa  untuk diberikan informasi  oleh  pemerintah  desa  mengenai  kegiatan  yang  sudah  terealisasi  dan menyampaikan  rincian  dari  Laporan  Realisasi  APBDesa  serta  membuat  papan  baliho infografis  desa  sehingga  seluruh  masyarakat  bisa  mengetahuinya.  Penerapan  asas partisipatif  yaitu  dengan  dilaksanakannya  musyawarah  akhir  tahun  anggaran  yang dihadirkan tokoh masyarakat melalui  BPD  dan  Kepala  Dusun.  Penerapan  asas  akuntabel yaitu dengan penyampian atas laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa kepada tokoh masyarakat melalui BPD dan Kepala Dusun.
Tabel 4 menyajikan hasil temuan peneliti tentang asas pengelolaan keuangan desa di Desa Serbajadi, yang sudah dirangkum dalam bentuk tabel.

## Tabel 4. Temuan Asas Transparansi
No. Teknik Pengumpulan Data Temuan Hasil Wawancara 1. Wawancara a. Pemerintah desa memperbolehkan masyarakat dan pihak eksternal lainnya memperoleh informasi keuangan desa. b. Adanya kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) untuk merencanakan sesuatu kegiatan pembangunan desa menggunakan APBDesa(Pembuatan RPJM, RKP, dan RancanganAPBDesa). 2. Dokumentasi Setiap akhir tahun baliho yang menampilkan infografis Realisasi APBDesa dipasang depan Kantor Kepala Desa Serbajadi.

## Sumber: Data diolah (2020)
Hasil  temuan  tentang  asas  akuntabel  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Serbajadi disajikan pada Tabel 5 berikut ini.

## Tabel 5. Temuan Asas Akuntabel
No. Teknik Pengumpulan Data Temuan Hasil Wawancara 1. Wawancara Bendahara desa melakukan pencatatan penatausahaan setiap ada kegiatan yang dilakukan di kantor kepala desa Serbajadi yang menggunakan kas desa. 2. Dokumentasi Adanya laporan pertanggungjawaban yang setiap bulannya di laporkan oleh bendahara Desa Serbajadi.

## Sumber: Data diolah (2020)
Hasil  temuan  tentang  asas  partisipatif  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Serbajadi disajikan pada Tabel 6.

## Tabel 6. Temuan Asas Partisipatif
No. Teknik Pengumpulan Data Temuan Hasil Wawancara 1. Wawancara a. Perwaikaln dari Masyarakat diwakilkan oleh BPD ikut dalam kegiatan perencanaan musyawarah pembangunan desa. b. Beberapa masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan memperbaiki selokan desa yang merupakan bentuk pembangunan infrastruktur desa. 2. Dokumentasi a. Adanya daftar hadir di setiap kegiatan musyawarah desa yang dilakukan di kantor Kepala Desa Serbajadi.

## Sumber: Data diolah (2020)
Hasil temuan tentang asas tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa di Desa Serbajadi disajikan pada Tabel 7.

## Tabel 7. Temuan Asas Tertib dan Disiplin Anggaran
No. Teknik Pengumpulan Data Temuan Hasil Wawancara 1. Wawancara Pemerintah desa telah menjalankan anggaran sesuai dengan program yang telah dimusyawarahkan sebelumnya. 2. Dokumentasi a. Adanya Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat Bendahara Desa Serbajadi. b. Adanya Laporan Realisasi APBDesa yang dilaporkan Kepala Desa Serbajadi kepada Bupati Deli Serdang Melalui Camat
Kecamatan Sunggal.
Sumber: Data diolah (2020)
Dari tabel 7 dapat simpulkan bahwa pemerintah desa Serbajadi telah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.  20 Tahun 2018  terhadap sistem pengelolaan keuangan  desanya  dengan  baik  dan  benar,  yang  terdiri dari  asas  trasparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  disajikan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  bahwa  penerapan  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Serbajadi  Kecamatan  Sunggal  Kabupaten  Deli Serdang  sudah  terealisasi  dengan  baik  dan  benar  yakni  dalam  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  dan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan diperoleh hasil bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Serbajadi  sudah  sesuai  dengan  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa Serbajadi sudah memahami peran dan tugasnya dengan baik  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  sesuai ketentuan yang berlaku.  SDM  dari  aparat desa  serbajadi  juga  sudah  sangat  baik.  S eluruh  aparatur  desa  bisa  mengoperasikan komputer dengan baik sehingga setiap laporan yang harus dikirimkan oleh pemerintah desa seperti  Realisasi  APBDesa  dapat  dikirimkan  dengan  tepat  waktu  kepada  Pemerintah Kabupaten Deli serdang.
Asas  pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  telah diterapkan  dengan  baik  dan  benar  oleh  Pemerintah  Desa  Serbajdi,  yakni  asas transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dimana menunjukan hasil  yang  sama  dengan  hasil kuesioner  yang  menyatakan  bahwa  asas  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Serbajadi sudah  sesuai  dan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah, Siti. 2019. Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dicky,  Cahya.  2020. Good  Governance:  Definisi  dan  Prinsipnya. Diakses  melalui https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/12/18/17424426 9/good-governance-definisi-dan-prinsipnya. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
Gulo,  Presti Abdiyanti.  2020. Analisis Pengeolaan Keuangan Desa Di  Desa Lologundre Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat. Medan: Politeknik Negeri Medan.
Jarot, Dimas. 2020. Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020. Diakses  melalui  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi- dana-desa-  paling-banyak-terjadi-selama-semester-i2020.  Diakses  tanggal  29  Juli 2021.
Kanal  Info.  2016. Pengertian  Data  Primer  dan  Data  Sekunder .  Diakses  melalui https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder. Diakses tanggal 7 Juni 2021.
Kementerian  Keuangan.  2017. Buku  Saku  Dana  Desa. Jakarta:  Kemenkeu.go.id Kecamatan  Sunggal  Dalam  Angka  2020,  Deli  Serdang:  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Deli Serdang.
Kompas.  2021. Berita  Harian  Korupsi  Dana  Desa  Terbaru  Hari  Ini. Diakses melalui https://www.kompas.com/tag/korupsi-dana-desa.  Diakses  tanggal 29 Juli 2021
Kompas.  2020. Catatan  ICW,  Kasus  Korupsi  Dana  Desa  Terbanyak  Muncul  pada 2019.
Diakses melalui https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/02/18/190844 21/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019. Diakses
tanggal 29 Juli 2021
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari APBN.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Peraturan  Pemerintah  (PP) tentang Perubahan Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara
Permendes  PDTT  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa Tahun 2015.
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 005 Tahun 2018tentangTata Cara Pembagian dan Penetapan Dan Pedoman  Teknis  Penggunaan  Dana  Desa  Kabupaten Deli Serdang.
Pimpinan KPK, Deputi Bidang Pencegahan.  2016. Modul Materi Good Governance Dan Pelayanan  Publik. Jakarta:  Direktorat  Pendidikan  dan  Pelayanan  Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Rozadlo,  Septu.  2021. Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20 Tahun 2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Simpang  Karmeo  Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari. Jambi: Repository UIN Jambi.
Sabeni,  Arifin,  Imam  Ghozali.  2001. Pokok-Pokok  Akuntansi Pemerintahan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
Sapta,  dkk.  2016. Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  i  Desa  X Kecamanatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Medan: Repository Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia.
Sedarmayanti. 2004. Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah:  Membangun  sistem  manajemen  kinerja  guna  meningkatkan  produktivitas menuju  good  governance  (kepemerintahan  yang  baik. Bandung:  Penerbit  Mandar Maju.
Silitonga, Samuel. 2018. Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa  (ADD)  di  Kecamatan  Sunggal  Kabupaten  Deli  Serdang. Medan:  Repository Universitas Sumatera Utara.
Sugiyono . 2019 .  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Wakhid, Abdul. 2011. Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal TAPIs Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011
Widjaja,  Haw.  2010. Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat  dan  Utuh.
Depok: Penerbit dan Percetakan Raja Grafindo Persada.
Zulman, Barniat. 2019. Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. Jurnal Analisis Sosial Politik Volume 5, NO 1.