## KONSEP RAF’ AL-HARAJ DALAM PERSPEKTIF USHUL FIQIH
Fahruddin Ali Sabri Jurusan Syari’ah dan Ekonomi STAIN Pamekasan, Jln. Pahlawan KM. 04 Pamekasan
Abstrak: Salah satu dari prinsip umum dalam hukum Islam adalah raf’ al-haraj (menghilangkan kesulitan) yang mana kaidah ini manshush maupun  yang  merupakan hasil  kesimpulan para pakar fiqih dan mujtahid. Keberadaan prinsip raf'u al- haraj mulai  dari  urusan  aqidah  sampai  kepada  urusan paling  kecil  dalam  hal  ibadah  dan  mu'amalah  dalam bentuk  yang  memiliki  kesesuaian  dengan  fitrah kemanusiaan  dan  kondisi  psikologis  seseorang.
Karakteristik raf’  al-haraj dalam  hukum Islam adalah adanya  keterbukaan  dalam  berinteraksi  sekaligus moderat. Ia berada di antara sikap menyulitkan dan sikap menggampangkan.  Sifat  ini  merujuk  pada  makna  lurus, adil,  dan  tengah-tengah.  Tetapi  tidak  jarang  kaidah  ini dipakai  sebagai  justifikasi  untuk  menghalalkan  sesuatu yang haram. Raf’ al-haraj keberadaannya berbeda dengan kaidah al-hîlah al-muharramah .
Kata Kunci : raf’ al-haraj, al-hîlah , al-dzarî’ah
Pendahuluan Hukum Islam adalah  hukum  yang  bersumber  dari  al- Qur’an  dan  al-Sunnah  dan  menjadi bagian  agama Islam. Sebagai  sistem  hukum,  hukum Islam mempunyai  beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, karena banyak yang  masih  bingung  terhadap  makna  beberapa  istilah,  seperti istilah Syariat dan Fiqih.

## Fahruddin Ali Sabri
2
Al-Jurjânî  dalam  karyanya al-ta’rîfât ,  misalnya, menunjukkan  bahwa  pengertian ( ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ) al - syarî’ah s ecara etimology adalah al-tharîqah al-mustaqîmah (jalan yang lurus). 1
Dr.  Yusuf  Qardlâwî menyatakan  bahwa syari’ah secara
terminology adalah:  “hukum-hukum  yang  tetap  yang disyari’atkan oleh  Allah  SWT  melalui  dalil-dalil  yang terdapat dalam  al-Qur’an  dan  al-Sunnah  dan  hal-hal  yang  merupakan cabang darinya seperti ijma’, qiyas dan sebagainya.” 2
Dari definisi di atas pengertian syari’ah memiliki makna yang  luas  seluas  makna  agama.  Namun,  perkembangan  lebih lanjut,  syari’ah  lalu  lebih  menyempit  pada  hal-hal  yang menyangkut  aturan  praktis,  materi  hukum  yang  sudah  pasti tiap-tiap  agama  memiliki  syari’ah  yang  berbeda-beda,  dan biasanya  berkaitan  erat dengan  masalah  kewajiban,  perintah dan larangan. Sehingga dalam arti sempit, syari’ah mempunyai makna:  ”sebuah  ketentuan  hukum  yang  terdapat  dalam  al- Qur’an  dan  al-Sunnah  atau  sebuah  ketentuan  hukum  yang merupakan  hasil  intepretasi  para  mujtahid  terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan  sesama  manusia  baik  persoalan  keagamaan  maupun keduniaan”.
Sedangkan al-Fiqh ( ﻪﻘﻔﻟا ) s ecara etimology bermakna pemahaman  ataupun  pengetahuan.
3 Seperti  dalam al-Qur’ân surat al-Taubah ayat 122 : ”Mengapa tidak   pergi   dari  tiap- tiap    golongan    di  antara      mereka  beberapa    orang    untuk memperdalam    pengetahuan  mereka  tentang  agama”. Maksudnya adalah agar beberapa orang dari umat Islam untuk mampu memahami dan mengetahui ilmu dengan benar.
1 al-Jurjânî,  ’Alî  ibn  Muhammad, al-Ta’rîfât, (Beirut:  ’Alâm  al-Kutub,  1987), hlm. 167.
2 Yusuf  al-Qardlâwî, Madkhâl  li  Dirâsah  al-Syarî’ah  al-Islamiyyah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 21.
3 Ibn Manzhûr, Muhammad bin Mukarrim, Lisân al-‘Arab, (Beirut: D â r Shadr, tt.), Juz XIII, hlm. 522.
3
Sedangkan fiqih secara terminology adalah ﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺘﻟا ﺎﻬﺘﻟدأ ﻦﻣ ﺐﺴﺘﻜﳌا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣﻷﺎﺑ ﻢﻠﻌﻟا
Artinya:  “Ilmu  yang  digunakan  untuk  mengetahui  hukum-hukum syara’  yang  berupa  perbuatan  yang  diambil  dari  dalil-dalil terperinci”. 4
Jadi  Pengertian fiqih secara  etimologi  mengalami perkembangan (pergeseran makna) sebagai berikut:
a. Pada  mulanya  diartikan  sebagai  pengetahuan  keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik ‘aqîdah maupun ‘amaliyyah , sehingga ketika itu fiqih identik dengan syari’ah. b. Pada  perkembangan  berikutnya  fiqih dipahami  sebagai ajaran yang khusus membahas masalah amaliyah (perbuatan manusia mukallaf), sehingga ia menjadi bagian dari syari’ah. Dengan demikian fiqih merupakan sebuah disiplin ilmu yang membicarakan suatu pengetahuan hukum Islam. Sebagai sebuah  disiplin,  fiqih adalah  produk  pengetahuan fuqahâ’ atau mujtahid yang  didalamnya  diandaikan  adanya  proses  teoritik untuk menuju produk akhir.
5
Sedangkan  tujuan  hukum Islam tidak  terbatas  pada lapangan  materiil  saja  yang sifatnya  sementara,  tidak  pula kepada  hal-hal  yang  sifatnya  formil  belaka,  akan  tetapi  lebih dari  itu  hukum Islam memperhatikan  pelbagai  faktor  seperti faktor individu,  faktor  masyarakat  dan  faktor  kemanusiaan dalam  hubungannya  satu  dengan  lain  demi  terwujudnya keselamatan di dunia dan kebahagiaan dihari kemudian. Hukum Islam secara  substansial  selalu  menekankan perlunya menjaga  kemaslahatan  manusia.  Hukum Islam senantiasa  memperhatikan  kepentingan  dan  perkembangan kebutuhan  manusia  yang  pluraistik.  Secara  praktis kemaslahatan itu tertuju kepada tujuan:
4 al-Amidî, ‘Alî bin Muhammad, Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, (Beirut: Dâr Al- Kutûb al-‘Arabî, 1984), Juz I, hlm. 6.
5 A. Qodri A. Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antar Hukum Islam dan Hukum Umum , (Yogyakarta: gama Media, 2002), hlm. 3-4.

## Fahruddin Ali Sabri
4
a. Memelihara kemaslahatan agama; b. Memelihara kemaslahatan jiwa;
c. Memelihara kemaslahatan akal;
d. Memelihara kemaslahatan keturunan, dan
e. Memelihara kemaslahatan harta benda. 6
Hukum Islam memiliki  beberapa  prinsip  umum  yang qath’i (pasti)  di  antaranya, al-taisîr (meringankan), al-tashîl (memudahkan), al-samâhah (toleran),  dan al-i’tidâl (moderat), serta raf’ al-haraj wa al-masyaqqah (menghilangkan kesulitan dan keberatan),  yang  ada  di  dalam  syariat Islam baik  hukum  itu manshush (diterangkan  secara  gamblang  di  dalam  syariat) maupun  yang  merupakan  hasil  kesimpulan  para  pakar  fiqih dan mujtahid . 7
Dalam tulisan ini penulis ingin  mengajak para pemerhati hukum  untuk  memahami raf’  al-haraj yang  ternyata  istilah  ini berbeda dengan istilah al-hîlah maupun sadd al-dzarî’ah .
Konsep raf’ al-haraj Kata-kata raf’  al-haraj ( جﺮﳊا  ﻊﻓر ) merupakan tarkîb  idhâfî yang terdiri dari dua kata yaitu raf’ ( ﻊﻓر ) dan al - haraj ( جﺮﳊا ).
Kata raf’ ( ﻊﻓر ) dalam  kamus al-Munawwir berarti menghilangkan. 8
Sedangkan  pengertian al-haraj ( جﺮﳊا ) secara etimologi adalah  tempat  yang  sempit  banyak  pepohonan  sehingga manusia  tidak bisa  melewatinya. 9 Bisa  juga  diartikan  sempit,
6 Wahbah al-Zuhaylî, Ushûl  al-Fiqh  al-Islâmî ,  (Damaskus:  Dâr  al-Fikr,  1986), hlm. 1046-1051; Muhammad al-Habîb ibn al-Khûjah, Maqâshid al-Syarî’ah al- Islamiyyah li Muhammad  Thâhir Ibn  ‘Âsyûr , (Qatar:  Wizârah  al-awqâf  wa  al- syu’ûn al-Islamiyyah, 2004), Juz III, hlm. 41.
7 Wahbah  Al-Zuhayli, Nazh â riyyah  al-Dharûrah  al-Syar’iyyah, (Beirut:
Muassasah al-Risâlah, 1979), hlm. 38.
8 Ahmad Warson Munawir, al-Munawir , Kamus Arab Indonesia , (Yogyakarta: pustaka Progresif, 1997), hlm. 516.
9 Al-Fairuz Abadi, al-Qamûs al-Muhîth, (Lebanon: t.p, 2003), Juz I, hlm. 182.
5
sesat, paksa, dan berat. 10 Secara terminologi al-haraj adalah segala  sesuatu  yang menyulitkan  badan,  jiwa,  atau  harta  seseorang  secara berlebihan, baik sekarang maupun di kemudian hari. 11
Jadi al-haraj itu  bisa  diartikan  segala  sesuatu  yang menyulitkan secara berlebihan, sehingga jika kesulitan itu tidak sampai  berlebihan  maka  tidak  boleh  dikategorikan  sebagai al- haraj . Makna al-haraj pada  umumnya  bisa  juga  diartikan sebagai berikut:
a. Al-haraj berarti keraguan, seperti pada al-Qur’ân surat al- Nisa’ ayat 65: Artinya:  “Maka  demi  Tuhanmu,  mereka  (pada  hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara  yang  mereka  perselisihkan,  kemudian  mereka  tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang  kamu  berikan,  dan  mereka  menerima  dengan sepenuhnya”.
b. Al-haraj berarti sempit dan berat, seperti pada al-Qur’ân surat al-An’am ayat 125:
Artinya:  “Dan  Barangsiapa  yang  dikehendaki  Allah kesesatannya,  niscaya  Allah menjadikan  dadanya  sesak  lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit”.
c. Al-haraj berarti penghalang, seperti pada hadits:
ةأﺮﳌاو ﻢﻴﺘﻴﻟا ﲔﻔﻴﻌﻀﻟا ﻖﺣ جﺮﺣأ ﱐإ ﻢﻬﻠﻟا
Artinya:  “Ya  Allah  sesungguhnya  aku  akan  menjadi penghalang (orang yang menganiaya) hak dua golongan yang lemah, yaitu; anak yatim dan wanita”. 12
10 Ahmad Warson, al-Munawir ,  hlm. 250.
11 Ya’qûb  al-Bâhitsîn, Raf’  al-Haraj  fi  al-Syarî’ah  al-Islamiyyah, (Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 2001), hlm. 38.
12 Ibn Mâjah, Muhammad bin Yazîd abû ‘Abdullah, Sunan Ibn Mâjah (Beirut: Dâr al-Jail, 1418), hadits nomor 3678, hlm. 527.

## Fahruddin Ali Sabri
6
Dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa raf’  al-haraj secara terminology adalah  menghilangkan  segala  sesuatu  yang menyulitkan  badan,  jiwa,  atau  harta  seseorang  secara berlebihan,  baik  sekarang  maupun  di  kemudian  hari.  Secara ringkas raf’ al-haraj bisa diartikan menghilangkan kesulitan.
Setelah  mengetahui  definisi raf’  al-haraj baik secara etimologi  dan  terminology,  dilanjutkan  dengan  memaparkan beberapa kaidah raf’ al-haraj yang ternyata sangat banyak sekali dalilnya dalam al-Qur’an, di antaranya:
1. Al-Qur’ân surat al-Hajj ayat 78:
Artinya: ” Sekali-kali Dia tidak menjadikan suatu kesempitan atas kalian di dalam agama .”
2. Al-Qur’ân surat al-Baqarah ayat 185:
Artinya: ” Allah  menghendaki  kemudahan  bagi kalian  dan  tidak menghendaki kesukaran bagi kalian .”
3. Al-Qur’ân surat al-Baqarah ayat 286: Artinya: ” Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai kemampuannya .”
4. Al-Qur’ân surat al-Nisa` ayat 28:
Artinya : ” Allah  menghendaki  memberikan  keringanan kepada kalian dan manusia diciptakan bersifat lemah .”
5. Al-Qur’ân surat al-A’raf ayat 157:
Artinya: ” Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu- belenggu yang ada pada mereka .”
Kaidah raf  al-haraj ini  juga telah  ditegaskan  oleh
Rasulullah saw.:
ﺪﻴﻌﺳ ﻦﻋ يرﺎﻔﻐﻟا ﺪﻤﳏ ﻦﺑ ﻦﻌﻣ ﻦﻋ ﻲﻠﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﺎﻨﺛﺪﺣ لﺎﻗ ﺮﻬﻄﻣ ﻦﺑ مﻼﺴﻟا ﺪﺒﻋ ﺎﻨﺛﺪﺣ لﺎﻗ ﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟا ﻦﻋ ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﻦﻋ يﱪﻘﳌا ﺪﻴﻌﺳ ﰊأ ﻦﺑ ) : ﺮﺴﻳ ﻦﻳﺪﻟا نإ ﺔﺣوﺮﻟاو ةوﺪﻐﻟﺎﺑ اﻮﻨﻴﻌﺘﺳاو اوﺮﺸﺑأو اﻮﺑرﺎﻗو اودﺪﺴﻓ ﻪﺒﻠﻏ ﻻإ ﺪﺣأ ﻦﻳﺪﻟا دﺎﺸﻳ ﻦﻟو ءﻲﺷو ﺔﳉﺪﻟا ﻦﻣ 13 ( 13 Al-Bukhârî, Muhammad  bin  Isma’îl, Abû ‘Abdullah, Shahîh  Bukhârî , (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987), Juz I, hlm. 23.
7
Artinya :  “ Telah  menceritakan  kepada  kami  ‘Abd  al-Salam  bin Mutahharu berkata ‘Umar bin ‘Alî telah menceritakan kepada kami dari Mu’in bin Muhammad al-ghifarî dari Sa’îd bin Ab î Sa’îd al- Maqbar î dari Abî  Hurairah,  bahwa  Nabi  SAW  bersabda:
"Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agama melainkan ia akan dikalahkan. Oleh karena  itu  kerjakanlah  dengan  semestinya,  atau  mendekati semestinya dan bergembiralah (dengan pahala Allah) dan mohonlah pertolongan di waktu pagi, petang dan sebagian malam”.
َﻻَو َرَﺮَﺿ َﻻ  َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا  َلﻮُﺳَر ﱠنَأ ِﻪﻴِﺑَأ ْﻦَﻋ ﱢ ِﱐِزﺎَﻤْﻟا  َﲕَْﳛ ِﻦْﺑ وِﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋ َراَﺮِﺿ . 14
Artinya:  “diriwayatkan  dari  ‘Amr  bin  Yahya  al-Mâzinî  dari bapaknya  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda:  “'Tidak  boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain”.
ْﺖَﻟﺎَﻗ ﺎﻬْﻨَﻋ ُﷲا َﻲﺿَر ﺔﺸِﺋﺎَﻋ ﻦَﻋ : ِﷲا  َلﻮُﺳَر َنﺎَﻛ ِﻦْﻳﺮْﻣَأ ﲔﺑ َﺮّـﻴَﺧ ﺎﻣ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﺎْﲦِإ ْﻦُﻜَﻳ ﱂ ﺎﻣ ﺎﳘُﺮَﺴْﻳأ َرﺎﺘْﺧا ّﻻِإ ً◌
15
Artinya:  “Siti  ‘Âisyah -radhiyallahu  ‘anhâ- pernah  meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. selalu mengambil yang paling mudah di antara  dua  pilihan  yang  dihadapkan  kepadanya  selama  itu  bukan dosa.  Namun,  jika  berupa  dosa,  beliau  adalah  orang  yang  paling jauh darinya”.
Maksud dari dosa dalam ushul fiqih menunjukkan pada keharaman mengerjakan perbuatan tersebut.
Dalil-dalil  tersebut  menggambarkan  betapa  syariat Islam dipenuhi  dengan  kemudahan  dalam  menjalankannya. Sebagai  contoh  orang  yang  tidak  mampu  shalat  dengan berdiri, ia dibolehkan shalat dengan duduk. Apabila ia juga tidak  mampu  dengan  duduk,  tidak  ada  larangan  baginya untuk shalat dengan cara berbaring.
Begitu  pula  orang  yang  tidak  mendapatkan  air  ketika ingin berwudlu sebelum shalat, maka tidak ada dosa baginya
14 Mâlik  bin  Anas, al - Muwaththa’ ,  (al-Qâhirah:  Maktabah  al-Tsaqâfah  al-
Diniyyah, 2005), hadits no: 1412, hlm. 381.
15 Al-Bukhârî, Shahîh Bukhârî , Juz IV, hlm. 166.

## Fahruddin Ali Sabri
8
menggunakan  debu  untuk  mengganti  air.  Demikian  pula orang  yang  sedang  dalam  perjalanan  jauh,  tidak  mengapa baginya  untuk  meninggalkan  kewajiban  puasa dalam  bulan ramadhan.  Dan  masih  banyak  contoh-contoh  lainnya  yang menunjukkan kemudahan dalam syariat Islam.
Karakteristik raf’  al-haraj dalam  hukum Islam adalah adanya keterbukaan dalam berinteraksi sekaligus moderat. Ia berada  di  antara  sikap  menyulitkan
dan  sikap menggampangkan. Sifat ini merujuk pada makna lurus, adil,
dan  tengah-tengah.  Sifat raf’  al-haraj di  dalam  syariat Islam tidak  terbatas  pada  berbagai  hukum  ibadah  semata.  Lebih dari  itu  ia  meliputi  seluruh  ranah  hukum Islam;  pranata sosial,  hukum pidana,  hukum  perdata,  sikap  personal,  dan sebagainya.  Semua  ini  akan  terlihat  jelas  ketika  dilakukan penelitian  teks-teks  syar’i  dan  kaedah-kaedahnya  serta interelasinya  dengan  pensyariatan  yang  berporos  pada kaedah, menghasilkan manfaat dan meniadakan kerusakan. Munculnya beberapa perbedaan pendapat di kalangan mujtahid merupakan  hal  biasa  dan  tidak  perlu  dirisaukan keberadaannya.  Perbedaan-perbedaan  itu  biasanya  terjadi karena  adanya  perbedaan  metodologi ijtihad terhadap  dalil- dalil al-Qur’an dan al-Sunnah. Adanya perbedaan pendapat eksternal  madzhab  maupun  internal  madzhab  tersebut adalah  nyata  di dalam  hukum Islam dan  tidak  bias dipungkiri  keberadaannya.  Sebagai  sebuah  hasil  ijtihad, maka  pendapat-pendapat  tersebut  harus  sama-sama dianggap  benar  selama masih  menggunakan  metode  ijtihad yang  benar.    Dan  hasil  ijtihadnya  tersebut  tidak  bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain.
Jika  dihadapkan  pada  sebuah  permasalahan,  seorang mujtahid  seharusnya  memiliki  pengetahuan  yang  baik  atas perbedaan-perbedaan  pendapat  yang  sebelumnya  ada. Kemudian  dia  memilih  mana  yang  paling  tepat  dari perbedaan  pendapat  itu.  Ada  pernyataan  menarik  yang diungkapkan  oleh  Yahya  bin  Salâm:  “seseorang  yang  tidak
9
mengetahui ikhtilaf tidak layak untuk menjadi seorang mufti, dan orang yang tidak mengetahui pendapat-pendapat ulama tidak  boleh  menyatakan:  ‘ini  adalah  pendapat  yang  paling saya sukai’.

## 16
Cara  yang  paling  tepat  untuk  diaplikasikan  adalah pendapat-pendapat  yang  mudah  dan  tidak  memberatkan. Karena  inilah  sesungguhnya  sesuatu  yang  sejalan  dengan kehendak  Allah  sebagai syâri’ dan  ini  pulalah  hikmah  dari berbagai  perbedaan  pendapat  yang  terjadi.  Ada  beberapa ayat dalam al-Qur’an  dan juga  didukung adanya al-Sunnah yang  mempertegas  adanya  kaidah taysir  dan  raf  al-haraj, dimana  kaidah itu  dinyatakan  oleh  imam  al-Muzânî,  al- Syawkânî dan al-Syâtibî. 17
Al-Syaikh  Ibn  ‘Âsyûr  menyatakan  bahwa  hikmah karakteristik  toleran  didalam  syariat Islam adalah “Allah menjadikan syariat ini sebagai agama fitrah. Perkara-perkara fitrah  kembali  kepada  tabiat  dasar  manusia  yang bersemayam  di  dalam  jiwa, dalam  arti  mudah  diterimanya. Menjauhi  kesulitan  dan  kesusahan  adalah  salah  satu  fitrah manusia”.
18 Imam  Mâlik  ra.  memberikan  kriteria  dalam  konsep mashlahah  mursalah selalu  mempunyai  tujuan  untuk memelihara  sesuatu  yang dharurî dan  menghilangkan kesulitan ( raf’ al-haraj ) dengan cara menghilangkan masyaqqat (kesulitan yang memberatkan) dan madharât . 19
Konsep al-hîlah dan sadd al-dzarî’ah Pengertian al-hîlah secara etimology sebuah strategi untuk mengelak  dari  ketentuan  syari’ah  yang  secara  tehnik  tidak
16 Bin Bayyah, ‘Abdullah bin al-Syaikh al-Mahfûdz, Shinâ’ah al-fatwâ wa Fiqh al-Aqalliyyât (Beirut: Dâr al-Minhâj, 2007), hlm. 170-171.
17 Ibid hlm. 181-182.
18 Muhammad  al-Habîb  ibn  al-Khûjah, Maqâshid al-Syarî’ah al-Islamiyyah li Muhammad Thâhir Ibn ‘Âsyûr , Juz III, hlm. 192.
19 Al-Syâtibî, Abu  Ishaq, al- I’tishâm , (Kairo:  al-Maktabah  al-Tijâriyah  al- Kubrâ, tt.), Juz II, hlm. 364-367

## Fahruddin Ali Sabri
al-Ih V o l . 9 N o . 1   J u n i 2 0 1 4
10
dipandang sebagai tindakan melanggar hukum. 20 Dalam kamus besar  bahasa  Indonesia, al-hîlah yang  berarti  suatu  tipu  daya, kecerdikan,  muslihat,  atau  alasan  yang  dicari-cari  untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab. Dalam ucapan orang Indonesia sehari-hari kata al-hîlah ini kemudian diucapkan dengan kilah.
21 Sedangkan secara terminology al-hîlah adalah menampilkan suatu perbuatan yang kalau dilihat dari luarnya adalah  boleh  untuk  membatalkan  hukum  syara’  dan mengubahnya  kepada  hukum  yang  lainnya.  Tetapi  pada dasarnya al-hîlah ini  adalah untuk  merusak  tatanan  syariah Islam,  seperti melakukan  rekayasa  agar  terhindar  dari kewajiban  membayar  zakat,  itu termasuk  kategori  anti  zakat yang  dibungkus  dengan  alasan  pembenaran  yang  dibenarkan dalam  fiqih,  seperti  membekukan  harta  dagangan  menjelang masa  haul,  menghibahkan  atau  mensedekahkan  benda  yang wajib dizakati sebelum masa wajib mengeluarkan zakat dengan perjanjian  akan  dikembalikan  setelah  melewati  masa  wajib mengeluarkan  zakat,  memanipulasi  harga barang  dagangan dan lain-lain. 22 Menurut  pandangan  imam  al-Syâtibî al-hîlah adalah melakukan  suatu  amalan  yang  pada  lahirnya  diperbolehkan untuk  membatalkan  hukum  syara’    lainnya.  Sekalipun  pada dasarnya  seseorang  itu  mengerjakan  suatu  pekerjaan  yang dibolehkan,  namun  terkandung  maksud  pelaku  untuk menghindarkan  diri  dari  suatu  kewajiban  syara’  yang  lebih penting daripada amalan yang dilakukannya tersebut. 23
20 Totok  Jumantoro,  Samsul  Munir  Amin, Kamus  Ilmu  Ushul  Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 85.
21 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 567
22 Muhammad  al-Habîb  ibn  al-Khûjah, Muhammad  Thâhir Ibn  ‘Âsyûr  wa Kitabuhu Maqâshid al-Syarî’ah baina ‘ilmay ushûl al-fiqh wa al-maqâshid , (Qatar: Wizârah al-awqâf wa al-syu’ûn al-Islamiyyah, 2004), Juz II, hlm. 320.
23 al - Syâtibî, Abu  Ishaq, al-Muwaffaqât  fi  Ushûl  al-Syarî’ah ,  (Beirut:  Dâr  al-
11
Ibnu Taymiyyah memberi definisi al-hîlah adalah: “suatu cara  cerdik  untuk  dapat  sampai  ke  tujuan,  yang  baik  ataupun yang  buruk.  Akan  tetapi,  seringkali  kata  ini  diungkap  untuk mengupayakan agar yang haram menjadi halal”. 24
Ada dua bentuk al-hîlah dalam ushul fiqih yaitu al-hîlah yang dilarang dan al-hîlah yang dibolehkan. Bentuk pertama; al-hîlah al-muharramah atau al-hîlah yang dilarang. Larangan penggunaan al-hîlah menurut pandangan al- Syâtibî didasarkan atas pertimbangan: 25
1. Tujuan  pelaku al-hîlah bertentangan dengan  tujuan  syariat, misalnya  dalam  kasus  nikah tahlîl .  Nikah  tahlil  ini sebenarnya boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat nikah  yakni  terpenuhi  semua  rukun  nikahnya.  Akan  tetapi jika  nikah tahlîl ini  dilaksanakan  atas  rekayasa  mantan suaminya, maka status nikah tahlîl menjadi fasid.
2. Perbuatan al-hîlah membawa  kepada  kemafsadatan  yang dilarang  oleh  syara’,  misalnya  dalam  contoh  kasus menghibahkan  sebagian  harta  menjelang haul untuk menyiasati  agar  tidak  terkena  zakat  karena  tidak  sampai nishab.  Pada  dasarnya,  hibah  hukumnya  adalah  boleh. Andaikata  hibah itu  dimaksudkan  untuk menghindarkan hukum zakat dalam arti berniat untuk menyiasati hukum, maka  hibah  itu  menjadi  upaya  menuju  kerusakan  dan menjadi sesuatu yang diharamkan.
3. Alasan  keharaman  melakukan al-hîlah ini  melalui  teori al- istiqrâ’ (induksi dari berbagai dalil), misalnya seperti pada al- Qur’ân surat al-Nisa’ ayat 12: Artinya: “tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat  yang  dibuat  olehnya  atau  sesudah  dibayar  hutangnya
Ma’rifah. 1999), Juz IV, hlm. 558. 24 Ibn  Taymiyah, Taqi  al-Dîn  Ahmad  bin  abd  al-halîm, al-Fatâwâ  al-Kubrâ , (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987), Juz 3, hlm. 256.
25 al-Syâtibî , al-Muwaffaqât , Juz IV, hlm. 387.

## Fahruddin Ali Sabri
12
dengan  tidak  memberi  mudharat  (kepada  ahli  waris)  (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. Memberi  mudharat  kepada  waris  itu  ialah  tindakan- tindakan seperti; pertama, Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. Kedua, Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.
4. Larangan al-hîlah ini juga dapat dilihat dalam al-Sunnah. Di antaranya adalah larangan terhadap lemak bangkai. َﺒْﻴَـﺘُـﻗ ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَﺣ ِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑ ِﺮِﺑﺎَﺟ  ْﻦَﻋ  ٍحﺎَﺑَر  ِﰊَأ ِﻦْﺑ ِءﺎَﻄَﻋ  ْﻦَﻋ  ِﺐﻴِﺒَﺣ  ِﰊَأ ِﻦْﺑ ِﺪﻳِﺰَﻳ  ْﻦَﻋ  ُﺚْﻴﱠﻠﻟا ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَﺣ ُﺔ ْﻟا ُﻪﱠﻠﻟا َﻞَﺗﺎَﻗ  ُلﻮُﻘَـﻳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا  ُلﻮُﺳَر َﻊَِﲰ ُﻪﱠﻧَأ ﺎَﻤُﻬْـﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر ِﻪﱠﻠﻟا
ﱠﻠﻟا ﱠنِإ َدﻮُﻬَـﻴ َﻪ ُﻩﻮُﻋﺎَﺑ ﱠُﰒ ُﻩﻮُﻠََﲨ ﺎَﻬَﻣﻮُﺤُﺷ َمﱠﺮَﺣ ﺎﱠﻤَﻟ 26
Artinya : “Telah  meberitahukan  kepada  kami  Qutaibah,  telah memberitahukan kepada kami al-Lais dari Yazîd ibn Abî Hab î b dari ’Athâ’ ibn Abî Rabâh dari Jâbir ibn ’Abdullah ra. aku mendengar Rasulullah SAW.  bersabda:  ”Allah  memerangi  Yahudi, sesungguhnya  Allah  telah  mengharamkan  atas  mereka  lemak bangkai,  namun  mereka  cairkan  lalu  mereka  jual  dan  mereka memakan hasil penjualannya” .
Orang-orang  Yahudi  melakukan al-hîlah dengan merekayasa  lemak  bangkai  untuk  menambal  perahu  atau untuk alat penerangan, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Orang yahudi menganggap bahwa yang dilarang  adalah  memanfaatkan  lemak  bangkai  seutuhnya. Oleh  karena  itu  mereka  merekayasa  untuk  dijadikan  alat penambal  perahu  atau  penerangan. Rasulullah  saw menegaskan bahwa lemak bangkai dengan rekayasa apapun tetap  diharamkan.  Termasuk    juga  memakan  hasil
26 Abû Hasan Nûr al-dîn, Muhammad ‘Abd al-Hâdi al-Sahad, Shahîh Bukhârî Binâsiyati al-Imam al-sindî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), Juz II, hlm.
55.
13
penjualannya. 27 Bentuk  kedua; al-hîlah  al-mubâhah atau al-hîlah yang dibolehkan. Al-hîlah dalam  pandangan  imam  Abû  Hanîfah dirumuskan sebagai berikut: 28
1. Al-hîlah dimaksudkan  untuk  menghindari  beban  hukum yang  terlalu  berat  dan  mengalihkannya  pada  beban  hukum yang  lebih  ringan  dan  lebih  efektif  dalam  penerapannya.
Misalnya seperti pada al-Qur’ân surat shad ayat 44:
Artinya:  “Dan  ambillah  dengan  tanganmu  seikat  (rumput), Maka  pukullah  dengan  itu  dan  janganlah  kamu  melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati Dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya)”
Apa  yang  dilakukan  Nabi  Ayyub  as.  Tersebut bertujuan untuk melepaskan beban hukum yang berat yang akan  ditanggung  atau  diderita  oleh  isterinya karena  telah melalaikan  kewajibannya  pada  saat  Nabi Ayyub  as. menderita sakit.
2. Al-hîlah dimaksudkan untuk memberikan toleransi terhadap kebiasaan yang berlangsung di suatu tempat atau fenomena umum  yang  belum  ada  ketentuannya  dalam  nash  hukum seperti bai’ al-wafa (jual beli bersyarat) atau bai’ ‘ala ba’ain (jual beli alternatif).
3. Al-hîlah merupakan  sebuah  rekayasa  dengan  cara  menutup kesempatan seseorang dalam menggunakan haknya. Cara ini sekaligus  membuka  kesempatan  orang  lain  untuk mendapatkan hak secara terselubung ( al-hîlah ) karena alasan- alasan  tertentu.  Seperti  transaksi  hibah secara  formal dijadikan  legitimasi  terhadap  transaksi  jual  beli  yang terselubung yang menyebabkan gugurnya hak syuf’ah 29 .
27 al-Syâtibî, al-Muwaffaqât , Juz IV, hlm. 387.
28 Ibid, Juz IV, hlm. 202.
29 Syuf’ah ( ﺔﻌﻔﺸﻟا ) secara etimology berasal dari kata syafa’a ( ﻊﻔﺷ ) yang berarti

## Fahruddin Ali Sabri
al-Ih V o l . 9 N o . 1   J u n i 2 0 1 4
14
Abû  Hanîfah  menggunakan  metode  ini  untuk memecahkan  beberapa  masalah,  metode  ini  bukan  untuk menipu  dalam  menggugurkan  kebenaran  dan  membolehkan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Tetapi, untuk mencari  jalan  keluar  dalam  masalah  fiqih  yang  rumit  tanpa merugikan harta dan jiwa orang lain. 30
Jumhur  ulama’  sepakat  tentang  diterimanya al-hîlah , yakni al-hîlah yang bertujuan untuk mengganti hukum sesuatu dengan  hukum  lainnya  melalui  cara  atau  sarana  yang ditetapkan  oleh nash .  Misalnya  ketika  seseorang  yang  sedang berhadats  besar  dilarang  membaca  al-Qur`an,  maka  dia  boleh berniat  untuk  tidak  membaca  al-Qur`an  tetapi  berniat  untuk berdzikir. 31 Untuk mengamalkan sebuah perkara, pada dasarnya niat dan al-qashdu (bertujuan  melakukan  sesuatu)  berdampak  pada sah dan tidaknya suatu perbuatan dan hukumnya, jika niatnya berbeda maka hukum perbuatannya juga berbeda. Adakalanya suatu  perbuatan  itu  sah  atau  tidak,  ditentukan  oleh  niat  dan
dlamma ّﻢﺿ (menggabungkan).  Kata  ini  dikenal  dikalangan  bangsa  Arab. Pada  zaman jahîliyyah seorang    yang  akan  menjual  rumah  atau  kebun biasanya  ditangani  oleh  tetangga  atau  sahabatnya  untuk  meminta syuf’ah (penggabungan)  dari  apa  yang  dijual.  Kemudian  dia  menjualnya  kepada tetangga  atau  sahabatnya  tadi.  Dia  memprioritaskan  kepada  orang  yang lebih  dekat  hubungannnya  daripada  orang  lain  yang  lebih  jauh.  Pemohon penggabungan  ini  disebut  sebagai syâfi’ .  Sedangkan  secara terminology syuf’ah disebut  sebagai  pengganti  dari  pembeli  dengan  membayar  harga kepada pemiliknya, sesuai dengan nilai yang bisa dibayar oleh pembeli lain untuk  mendapatkan  hak  membeli  lebih  dulu.  Adanya  hukum syuf’ah ini gunanya  untuk  mencegah  terjadinya  permusuhan  dan  agar  mampu menghindarkan  diri  dari  pengecohan  dan  penipuan  dalam  usaha  untuk memelihara harta. Lihat: Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu , (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), juz V, hlm. 795.
30 Ahmad  Nahrawi  ‘Abdussalam  al-Indunisî,  Terj.  Usman  Sya’roni, Ensiklopedia Imam Syafi’i, (Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2008), hlm. 152.
31 al-Bûthî, Muhammad Sa’îd Ramadhân, Dhawâbith al-Maslahah fî al-Syarî’ah al-Islâmiyyah , (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), hlm. 255-259.
15
sempurnanya  syarat  serta  rukun, seperti  shalat,  puasa  dan semisalnya. Ada pula yang cukup dengan terpenuhinya syarat dan  rukunnya  (tidak  perlu  melihat  lebih  jauh  niatan  dalam hati),  contohnya  akad  jual-beli  serta  kegiatan  muamalah  yang lain. 32 Al-hîlah berbeda pengertian dengan al-dzarî’ah . Al-dzarî’ah secara etimology berarti  jalan  yang  menuju  kepada  sesuatu. 33 Kata al-dzarî’ah juga memiliki arti at-taharruk wa al-imtidâd yakni sesuatu  yang  menunjukan  adanya  perubahan. Dalam  bahasa Arab  kata al-dzarî’ah biasa  digunakan  dalam  makna  hal-hal berikut ini: a. Sebab.  Orang  Arab  biasa  mengungkapkan fulânun  dzarî’atî ilaika.
b. Perantara.  Seperti  ungkapan  mereka: faman  tadzarra’a bidzarî’atin faqad tawassala biwasîlatin.
c. Kata al-dzarî’ah juga  biasa  difungsikan  sebagai  seekor  unta yang  dijadikan  tempat  persembunyian seorang  pemanah, agar  ia  berhasil  memanah  binatang  buruannya  dari  jarak yang dekat.
d. Kata al-dzarî’ah biasa  difungsikan  juga  sebagai  sebuah halaqoh atau perkumpulan orang yang belajar memanah. 34 Secara  umum  dzari’ah  mengandung  dua  pengertian, yaitu sadd al-dzarî’ah (sesuatu yang dilarang) dan fath al-dzarî’ah (sesuatu  yang  dituntut  dilaksanakan). Sadd al-dzarî’ah secara terminology adalah  melaksanakan  sesuatu  pekerjaan  yang semula  mengandung  kemaslahatan  menuju  pada  suatu kerusakan (kemafsadatan). 35
32 Ibid, hlm. 259.
33 al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad ‘Ali, al-Mishbâh al-Munîr, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 1424), hlm. 126.
34 Muhammad  Hisyâm al-Burhânî, Sadd  al-dzarâi’  fî  al-Tasyrî’î  al-Islâmî,
(Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), hlm. 52-54
35 Muhammad  al-habib  ibn  al-khujah, Muhammad  Thahir Ibn  ‘Asyur  wa Kitabuhu Maqâshid al-Syarî’ah Baina ‘ilmay Ushûl al-Fiqh wa al-Maqâshid , Juz II, hlm. 305.

## Fahruddin Ali Sabri
al-Ih V o l . 9 N o . 1   J u n i 2 0 1 4
16 Dengan demikian  dapat  dinyatakan  bahwa sadd al- dzarî’ah berarti  segala  hal  yang  dilarang  selalu  saja  termasuk berbagai  jalan  menuju  ke  sana  juga  dilarang.  Demikian  juga dengan sebuah perintah, maka jalan menuju ke perbuatan yang diperintahkan  itu  juga  diperintahkan.  Zina  adalah  sebuah perbuatan  yang  diharamkan  dan  melihat  aurat  wanita  lain dapat  menjadikan  orang  berbuat  zina,  maka  hal  itu  juga dilarang.  Salat  Jumat  adalah  sebuah  perbuatan  yang diperintahkan.  Meninggalkan  jual  beli  sebagai  bentuk  upaya menuju salat Jumat juga menjadi wajib.
Contoh  lain  dari  sadd al-dzarî’ah adalah  pada  dasarnya hukum  jual  beli  alat  kontrasepsi  itu  boleh,  dimanapun  dan kepada  siapapun.  Akan  tetapi  jika  alat  kontrasepsi  itu  dijual kepada  pembeli  yang  tidak  jelas  status  pernikahannya dan penjual  tidak  bertanya  kepada  pembeli  mengenai  status pernikahan pembeli, maka hukum jual beli alat kontrasepsi itu menjadi  haram.  Karena  dikhawatirkan  akan  menuju  kepada kemafsadatan  yang  lebih  besar  yaitu  perzinaan.  Akan  tetapi kekhawatiran  ini  bisa diganti  dengan  keyakinan  dari  pihak penjual  terhadap  pihak  pembeli,  seperti  dengan  pihak  penjual membolehkan pembeli untuk membeli alat kontrasepsi dengan mensyaratkan kepada pihak pembeli untuk menunjukkan kartu identitas. Sehingga pihak penjual mengetahui status pernikahan pihak  pembeli  tersebut.  Tetapi  ini  masih  kurang  lengkap  dan masih  bisa  direkayasa  lagi,  pihak  penjual  meminta  kepada pembeli untuk menghadirkan pasangannya yang sah, sehingga penjual tidak ragu lagi. Dengan demikian hukum jual beli alat kontrasepsi menjadi boleh.
Perbedaan  antara al-hîlah dan sadd al-dzarî’ah adalah hîlah  hukum  itu  merupakan  berbagai  perbuatan  yang biasa dilakukan  oleh  manusia –mukallaf- pada  kondisi  tertentu dengan  tujuan  agar  terlepas/terbebas  dari  kewajiban  secara jelas  diperintahkan  oleh  syara`.  Perbuatan  tersebut  dikemas seakan-akan  direstui  oleh  syara`  dan  berjalan  sesuai  dengan koridor  hukum Islam.  Sedangkan al-dzarî’ah dimaknai  dengan
17
segala  sesuatu  yang  mengantarkan  kepada  kerusakan,baik terjadinya  kerusakan  tersebut  disengaja  atau  tidak  disengaja, serta  dalam  kondisi  yang  umum  (bukan  peristiwa  tertentu). Dari  sini  tampak  bahwa  antara sadd  al-dzarî’ah dan al-hîlah hukum terdapat benang merah, yakni dari sisi kondisi peristiwa yang  terjadi  (umum  atau  khusus/tertentu)  dan  aspek kesengajaan (sengaja atau tidak). 36
Perbedaan lainnya adalah jika dalam prakteknya al-hîlah pada umumnya merupakan upaya seseorang yang bermaksud mengelak  dari  ketentuan  syari’ah,  sedangkan  dalam sadd al- dzarî’ah seseorang  tidak  bermaksud  mengelak.  Sedangkan persamaan  kedua  istilah  tersebut  adalah  adanya  kesamaan dalam  usaha  mencari  solusi  dalam  mengatasi  masalah  demi mendapatkan kemashlahatan. Tetapi perlu untuk diperhatikan, apabila  ingin  mengaplikasikan al-hîlah dan sadd al-dzarî’ah seharusnya  seorang mujtahid tidak  menuruti  kehendak  hawa nafsunya  tetapi  selalu  melihat  sebuah  permasalahan  dengan metodologi  ushul  fiqih yang  ada  dan  tidak  melupakan  iman dan takwa kepada Allah SWT.
Raf’ al-Haraj bukan al-Hîlah al-Muharramah Raf’  al-haraj tidak  boleh  diartikan  sebagai  usaha  untuk meninggalkan  hukum  taklifi  (wajib,  sunnah,  haram,  makruh, mubah). raf’  al-haraj juga  tidak  boleh  dianggap  sebagai  upaya untuk  meremehkan  keberadaan  hukum  taklifi,  yakni  dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman semaunya sendiri  dengan  menuruti  hawa  nafsunya.  Padahal raf’  al-haraj adalah mengerjakan perintah Allah tetap pada batasan-batasan- Nya  apabila  ada sesuatu  yang  menyulitkannya  secara berlebihan.
Hukum rukhshoh bisa  diberlakukan  kepada  seorang muslim  apabila  telah  nyata  baginya  kesulitan-kesulitan  yang dihadapinya  seperti  adanya  darurat,  bepergian,  sakit  dan
36 Ibid, Juz II, hlm. 334.

## Fahruddin Ali Sabri
18
sebagainya, sehingga rukhsah yang diberikan oleh agama Islam berguna untuk meringankan dan memudahkan pelaksanaannya. Seperti  meninggalkan  kewajiban  shalat dengan alasan jalanan macet total.
Jika  seorang  muslim  berada  dalam  kendaraan  (mobil) kemudian  sudah  masuk  waktu  shalat  dan  keadaannya  bisa untuk  memenuhi  semua  syarat  sah  shalat,  seperti bertayammum, pakaiannya, kursinya suci dari najis, maka tidak ada  alasan  lagi  bagi  dia  untuk  meninggalkan  shalat.  Alasan macet  jika  dianggap menyulitkan  badan,  jiwa,  atau  harta seseorang  secara  berlebihan maka  bisa  masuk  dalam  kategori raf’  al-haraj,  seperti  ada  beberapa  syarat  sah  shalat  yang  tidak bisa  dipenuhi.  Akan  tetapi  bukan  berarti  dia  masih  boleh meninggalkan shalatnya, yang harus dilakukan adalah dengan cara shalat li hurmati al-waqt. 37
Karena  itu  shalat  ini  dikerjakan  dengan  sebisa-bisanya, walau  pun  hanya  dengan  mengucapkan  lafadz-lafadznya  saja, atau  dengan  isyarat  menggerakkan  bagian-bagian  tubuhnya hanya  saja,  bagi  yang  sedang  berhadats  besar,  seperti  junub, dicukupkan  dengan  hanya  membaca  bacaan  yang  wajib-wajib saja, tidak boleh membaca  surat-surat al-Quran setelah bacaan fatihah . Sebagian ulama mengistilahkan shalat seperti ini adalah shalat menghormati waktu, ( li hurmati al-waqt ). Karena shalat ini tidak  sah hukumnya,  maka  kewajibannya  belum  gugur. Sehingga ketika sudah turun dari kendaraan itu dan shalat bisa dikerjakan  dengan  sempurna,  masih  ada  kewajiban  untuk menggantinya, meski waktunya telah lewat . Shalat li hurmati al- waqt ini  adalah  salah  satu  contoh  dari raf’  al-haraj dengan menggunakan al-hîlah muba>hah .
Penutup
37 al-Ramlî, Syams al-Dîn, Nihâyat al-Muhtâj  ila Syarh al-Minhâj , (Beirut: Dâr al-Fikr, 1984), juz I, hlm. 17.
19
Raf’  Al-Haraj haruslah  secara  disiplin  diketahui berdasarkan  nash,  bukan  dari  rekayasa  akal,  apalagi  melalui manipulasi  akal.  Apabila  berdasarkan  rekayasa  akal  dan gunanya untuk memanipulasi hukum taklifi maka itu termasuk al-hîlah  al-muharramah .  Penggunaan  kaidah raf’ al-haraj secara keliru  boleh  jadi  akibat  kekurangpahaman  dalam  memahami implementasi  kaidah  ini,  bisa  juga  karena  kedangkalan  dalam memahami  realitas/obyek  hukumnya,  boleh  jadi  pula  karena faktor  kesengajaan  dari  pihak-pihak  yang memang  punya  niat yang tidak baik untuk semakin menguatkan realitas buruk yang ada.
Daftar Pustaka A. Qodri A. Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antar Hukum Islam dan  Hukum  Umum , Yogyakarta:  gama Media, 2002
‘Abdullah  bin  al-Syaikh  al-Mahfûdz  Bin  Bayyah, Shinâ’ah al- fatwâ wa Fiqh al-Aqalliyyât Beirut: Dâr al-Minhâj, 2007 Abû  Hasan  Nûr  al-dîn,  Muhammad  ‘Abd  al-Hâdi  al-Sahad, Shahîh  Bukhârî  Binâsiyati  al-Imam  al-sindî, Beirut:  Dâr  al- Kutub al-‘Ilmiyah, 2008 Abu  Ishaq  al - Syâtibî, al-Muwaffaqât  fi  Ushûl  al-Syarî’ah , Beirut: Dâr al-Ma’rifah. 1999
................................, al- I’tishâm ,  Kairo:  al-Maktabah  al-Tijâriyah al-Kubrâ, tt. Ahmad bin Muhammad ‘Ali al-Fayumi, al-Mishbâh al-Munîr, al- Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 1424
Ahmad  Nahrawi  ‘Abdussalam  al-Indunisî,  Terj. Usman Sya’roni, Ensiklopedia  Imam  Syafi’i, Jakarta:  Hikmah  PT Mizan Publika, 2008
Ahmad  Warson  Munawir, al-Munawir , Kamus  Arab  Indonesia , Yogyakarta: pustaka Progresif, 1997
‘Alî  bin  Muhammad  al-Amidî, Al-Ihkâm  fî  Ushûl  al-Ahkâm, Beirut: Dâr Al-Kutûb al-‘Arabî, 1984

## Fahruddin Ali Sabri
20
’Alî  ibn  Muhammad  al-Jurjânî, al-Ta’rîfât, Beirut:  ’Alâm  al- Kutub, 1987 Al-Fairuz Abadi, al-Qamûs al-Muhîth, Lebanon: t.p, 2003 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2005 Mâlik  bin  Anas, al - Muwaththa’ ,  al-Qâhirah:  Maktabah  al- Tsaqâfah al-Diniyyah, 2005 Muhammad  al-Habîb  ibn  al-Khûjah, Maqâshid  al-Syarî’ah  al- Islamiyyah li Muhammad Thâhir Ibn ‘Âsyûr , Qatar: Wizârah al-awqâf wa al-syu’ûn al-Islamiyyah, 2004
…………………, Muhammad  Thâhir Ibn  ‘Âsyûr  wa  Kitabuhu Maqâshid  al-Syarî’ah baina  ‘ilmay  ushûl  al-fiqh  wa  al- maqâshid , Qatar:  Wizârah  al-awqâf  wa  al-syu’ûn  al-
Islamiyyah, 2004
Muhammad  bin  Isma’îl, Abû ‘Abdullah  Al-Bukhârî, Shahîh Bukhârî , Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987 Muhammad bin Mukarrim Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab, Beirut: D â r Shadr, tt.
Muhammad  bin  Yazîd  abû ‘Abdullah  Ibn  Mâjah, Sunan  Ibn Mâjah Beirut: Dâr al-Jail, 1418, hadits nomor 3678 Muhammad  Hisyâm  al-Burhânî, Sadd  al-dzarâi’  fî  al-Tasyrî’î  al- Islâmî, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985 Muhammad Sa’îd Ramadhân al-Bûthî, Dhawâbith al-Maslahah fî al-Syarî’ah  al-Islâmiyyah ,  Beirut:  Muassasah  al-Risâlah,
2001 Syams  al-Dîn  al-Ramlî, Nihâyat  al-Muhtâj    ila  Syarh  al-Minhâj , Beirut: Dâr al-Fikr, 1984
Taqi al-Dîn Ahmad bin abd al-halîm Ibn Taymiyah, al-Fatâwâ al- Kubrâ , Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987 Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqih, Jakarta: Amzah, 2005 Wahbah  al-Zuhailî, al-Fiqh  al-Islamî  wa  Adillatuhu ,  Beirut:  Dâr al-Fikr, 1989
.............................., Nazh â riyyah  al-Dharûrah  al-Syar’iyyah, Beirut:
Muassasah al-Risâlah, 1979
21 ............................, Ushûl  al-Fiqh  al-Islâmî ,  Damaskus:  Dâr  al-Fikr, 1986 Ya’qûb  al-Bâhitsîn, Raf’  al-Haraj  fi  al-Syarî’ah  al-Islamiyyah,
Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 2001 Yusuf  al-Qardlâwî, Madkhâl  li  Dirâsah  al-Syarî’ah  al-Islamiyyah Kairo: Maktabah Wahbah, 2001