## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan dalam
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018
(Studi di Kelurahan Sri Menanti

## Kecamatan Sungailiat Kabupaten
Bangka)

## Putri Astari
putriastari@gmail.com STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  perempuan  dalam  pemilihan  Kepala Daerah  di  Kelurahan  Sri Menanti  Kecamatan  Sungailiat  pada tahun  2018.  Teori yang  digunakan  adalah Faktor  Latar Belakang  Sosial-Ekonomi  Ramlan  Surbakti  dan  Khoirudin  dengan  indikator  status  sosial  dan  pendidikan.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa penghasilan dan pekerjaan mempengaruhi partisipasi perempuan  di  Kelurahan  Sri  Menanti  Kecamatan  Sungailiat  dalam  memilih  pada  Pemilihan  Bupati  tahun  2018. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya partisipasi pemilih perempuan di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Bangka pada Pemilihan Bupati tahun 2018.
Kata kunci: partisipasi perempuan, pemilihan bupati

## ABSTRACT
This  research  discusses  the  factors  that  influence  women's  participation  in  regional  head  elections  in  Sri  Menanti Village, Sungailiat District, in 2018. The theory used is the socio-economic background factors of Ramlan Surbakti and Khoirudin  with  indicators  of  social  status  and  education.  The  type  of  research  is  descriptive  with  a  qualitative approach. This research used interviews, observation, and documentation. The results of the study showed that income and  work  affect  women's  participation  to  vote  in  the  Sri  Menanti  Village,  Sungailiat  District,  in  the  2018  Regent Election. Education is one of the factors that determine the level of female voter participation in Sri Menanti Village, Sungailiat Bangka District, in the 2018 Regent Election.
Keywords: women’s participation, regent election

## PENDAHULUAN
Partisipasi  penuh  perempuan  dan  laki-laki dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  proses politik  sebuah  negara—baik  sebagai  pemilih, calon,  pejabat  terpilih,  maupun  penyelenggara pemilu—sangatlah  penting.  Kesetaraan  gender dalam bidang politik diciptakan demi mewujudkan cita-cita  demokrasi  perwakilan—khususnya  di lembaga parlemen—dengan menciptakan keseimbangan  komposisi  perwakilan  antara  laki- laki  dan  perempuan.  Apabila  mandat  diberikan kepada kaum laki-laki saja, maka hal itu tidak akan mewakili seluruh rakyat yang pada dasarnya terdiri dari  golongan  laki-laki  dan  perempuan.  Masing- masing  di  antara  laki-laki  dan  perempuan  terdapat kepentingan dan kebutuhan yang tidak selalu sama sehingga—seperti dalam permasalahan perempuan—perempuanlah yang dianggap mampu memberikan  solusi  terhadap  permasalahannya. Sangatlah  kecil  peluang  laki-laki  yang  bisa memperjuangkan  hak  perempuan  karena  laki-laki tidak  mengalami  apa  yang  dirasakan  oleh perempuan (Daulay, 2007: 35).
Secara  etimologis,  partisipasi  politik  dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan  politik,  yakni  dengan  jalan  memilih pimpinan  negara  yang  secara  langsung  ataupun tidak  langsung  turut  mempengaruhi  kebijakan negara.  Artinya, partisipasi  politik  sangatlah  wajib diketahui  sebagai  warga  negara  untuk  mengetahui arah  dan  tujuan  kemajuan  bangsa  (Suparno,  dkk, 2005: 17).
Partisipasi  politik  dianggap  sebagai  akibat dari  sosialisasi  politik.  Namun,  kiranya  perlu  juga dicatat  bahwa  partisipasi  politik  pun  berpengaruh terhadap  sosialisasi  politik.  Partisipasi  politik  juga dapat  dijelaskan  sebagai  usaha  terorganisasi  oleh warga  negara  untuk  memilih  pemimpin-pemimpin mereka  dan  mempengaruhi  bentuk  dan  jalannya kebijakan umum.
Partisipasi politik—khususnya pada penelitian ini berupa partisipasi politik perempuan—semakin  dibutuhkan  dalam  upaya pengintegrasian  kebutuhan  gender  pada  berbagai kebijakan  publik  dan  untuk  mencapai  tujuan instrumen  hukum  yang  sensitif,  yang  selama  ini masih  terabaikan  dan  menyebabkan  ketimpangan di  berbagai  sektor  kehidupan  perempuan.  Oleh karena  itu,  partisipasi  politik  perempuan  berupa keikutsertaan  dalam  pemilihan  umum  harus ditingkatkan karena keberadaannya dapat meningkatkan  kesejahteraan  kelompok  perempuan dengan  cara  mewakili,  mengawal,  meningkatkan pengetahuan pemahaman dan kesadaran perempuan  tentang  hak  dan  kewajiban  dalam pemilihan umum.
Partisipasi  perempuan  dalam  hal  memilih pemimpin  daerah  sering  dihalangi  oleh  sejumlah rintangan  politis,  hukum,  sosial,  ekonomi,  dan budaya.  Ketersediaan sumber daya memang  relatif lebih  rendah  bagi  perempuan,  misalnya  sumber daya  waktu  dan  ekonomi.  Akibat  peran  gender yang sudah ditentukan, seperti misalnya kecenderungan  perempuan  untuk mengambil tanggung  jawab  lebih  besar  dalam  mengasuh  anak dan  urusan  rumah  tangga,  sering  kali  membuat perempuan  hanya  memiliki  sangat  sedikit  waktu untuk terlibat dalam kegiatan politik. Mendaftarkan
diri  sebagai  pemilih  dan  memberikan  suara  sering kali  membutuhkan  waktu  lama  untuk  mengantre atau  menempuh  jarak  yang  jauh  sehingga  tidak cocok dengan tanggung jawab perempuan sebagaimana  digariskan  masyarakat.  Rintangan tersebut  akan  semakin  berat  bagi  perempuan penyandang  disabilitas,  ibu  hamil,  lansia,  dan perempuan  kelompok  minoritas  yang  mungkin tinggal  jauh  dari  tempat  pemungutan  suara  (IFES & NDI dalam Bibler, 2014: 7).
Selain itu, angka kemiskinan dan kurangnya  kendali  terhadap  sumber  daya  ekonomi membatasi kemampuan perempuan untuk bergerak sebagai  pemilih,  kandidat,  juru  kampanye  partai, petugas pemilu, ataupun pengawas pemilu. Kendali terbatas  terhadap  aset  ekonomi  juga  membatasi kemampuan  perempuan  untuk  mencalonkan  diri karena dalam banyak kasus mereka memiliki lebih sedikit  sumber  daya  yang  dapat  digunakan  untuk kampanye  jika  dibandingkan  laki-laki  (Bibler, 2014: 8).
Peran gender perempuan dan laki-laki lebih jauh  dipengaruhi  oleh  tradisi  budaya  dan  agama yang sering membatasi kebebasan  perempuan atau mematahkan semangat perempuan untuk menggunakan  hak  pilih.  Beberapa  tradisi  budaya dapat  mengakibatkan  tingkat  pendidikan,  melek huruf, dan pengetahuan yang lebih rendah sehingga mengakibatkan  rendahnya  kesadaran  sipil  dan politik. Budaya juga dapat mempengaruhi perempuan untuk mencari posisi sebagai pemimpin serta  dapat  mempengaruhi  hilangnya  kepercayaan diri, keterlibatan politik, dan ketegasan perempuan. Akhirnya, sifat kompetitif proses politik sering kali dipandang sebagai permainan tanpa hasil ( zero sum game ),  dan  dapat  membatasi  dukungan  publik
untuk perempuan yang ingin mencalonkan diri atau berpartisipasi  di  jabatan  publik.  Rintangan- rintangan tersebut diperparah dengan kekhawatiran keamanan spesifik-gender. Kurangnya staf keamanan berjenis kelamin perempuan di TPS, rute perjalanan  dari  satu  titik  ke  titik  yang  lain  sering berbahaya, dan minimnya infrastruktur mengurangi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam memberikan  suara  maupun  dalam  melakukan sosialisasi  dan  kampanye  politik.  Menyelesaikan beragam  rintangan  yang  saling  terkait  ini membutuhkan  pendekatan  terpadu  di  seluruh bagian siklus pemilu (Bibler, 2014: 9).
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan  bahwa  partisipasi  politik  masyarakat, termasuk  perempuan,  dalam  pemilihan  umum sangat  diperlukan.  Akan  tetapi,  partisipasi  politik masyarakat  Indonesia,  khususnya  pada  pemilihan umum  masih  terlihat  rendah.  Beberapa  daerah  di Indonesia  bahkan  tidak  mencapai  target  yang diharapkan.  Seperti  berita  yang  disiarkan  laman Bangkapos,  KPU  Kabupaten  Bangka  menyatakan bahwa  partisipasi  masyarakat  pada  pemilihan gubernur  Bangka  Belitung  2017  masih  rendah, yakni  baru  mencapai  58%,  dengan  pemilih perempuan  sebesar  61%.  Pada  sosialisasi  peran perempuan  dalam  pemilihan  bupati  dan  wakil bupati  Bangka  tahun  2018,  KPU  menargetkan angka  partisipasi  sebesar  77%.  Berdasarkan  fakta ini,  partisipasi  masyarakat  Kabupaten  Bangka dalam  pesta  demokrasi  masih  rendah  dan  belum memenuhi target. Begitu pula partisipasi perempuan  yang  tidak  sesuai  dengan  angka  yang ditargetkan pihak penyelenggara pemilihan.
Bagaimana  dengan  pemilihan  bupati  dan wakil bupati Bangka tahun 2018? Ada tiga pasang
kandidat  yang  dinyatakan  lolos,  yakni  Ir.  H. Tarmizi  H.  Saat,  M.M.  dan  Amri  Cahyadi,  S.T.; Mulkan,  S.H.,  M.H.  dan  Syahbudin,  S.I.P.;  Dr.  Ir. H.  KMS.  Daniel,  M.M.  dan  Fadillah  Sabri,  S.T.,
M.Eng.
Adapun  berikut  ini  data  jumlah  pengguna hak  pilih  yang  ada  di  Kecamatan  Sungailiat Kabupaten Bangka:
Tabel 1 Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Pada Pilbup
Tahun 2018 No Kelurahan Laki-laki Perempua n Total 1 Bukit Betung 1.631 1.849 3.480 2 Jelitik 772 849 1.621 3 Kenanga 1.061 1.109 2.170 4 Kudai 1.068 1.106 2.174 5 Lubuk Kelik 529 477 1.006 6 Matras 851 927 1.778 7 Parit Padang 1.832 2.057 3.889 8 Rebo 848 869 1.717 9 Sinar Baru 562 624 1.186 10 Sinjay Jelutung 1.114 1.255 2.369 11 Srimenanti 2.595 2.951 5.546 12 Sungailiat 3.446 4.150 7.596 13 Surya Timur 475 735 1.210

## (Sumber: KPUD Kabupaten Bangka Tahun 2018)
Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui jumlah pengguna hak pilih perempuan pada pilbub 2018  tertinggi  adalah  di  Kelurahan  Sungailiat sebanyak 4.150 orang, lalu kedua adalah Kelurahan Sri  Menanti  sebanyak  2.951  orang,  disusul kemudian  Kelurahan  Parit  Padang  sebanyak  2.057 orang.
Lalu  berapa  angka  keseluruhan  perempuan pemilik  suara  dalam  Pilbup  2018?  Data  pemilih
perempuan,  khususnya  di  tiga  kelurahan  di  atas, sebagaimana diperoleh dari KPU Daerah Kabupaten Bangka, adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Data Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 No. Kelurah an Jumlah pengguna hak pilih Jumlah yang tidak memilih Jumlah Pemilih Perempuan 1 Sungaili at 4.150 orang 2.202 orang 6.352 orang 2 Sri Menanti 2.951 orang 1.223 orang 4.174 orang 3 Parit Padang 2.057 orang 957 orang 3.014 orang
(Sumber: KPUD Kab. Bangka Tahun 2018)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  ketiga  kelurahan sebenarnya  memiliki  jumlah  pengguna  hak  pilih perempuan  cukup  tinggi.  Dalam  persentase, perempuan  yang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya adalah  29,3%  di  Kelurahan  Sri  Menanti,  34,7%  di Sungailiat,  dan  31,8%  di  Parit  Padang.  Walaupun Kelurahan  Sri  Menanti  paling  rendah  dalam persentase  perempuan  yang  tidak  menggunakan hak  pilihnya  (dibandingkan  Sungailiat  dan  Parit Padang),  tetap  saja  capaian  ini  tidak  memenuhi target dalam penggunaan hak pilih oleh perempuan,  yakni  di  bawah  target  partisipasi KPUD Bangka sebesar 77%.
Selain  data  tersebut,  penulis  juga  sempat melakukan wawancara kepada beberapa perempuan  yang  terdata  di  Daftar  Pemilih  Tetap Kelurahan  Sri  Menanti  tapi  tidak  menggunakan hak  pilihnya.  Berikut  ini  diungkapkan  oleh  Ibu Yuni di Sri Menanti:
“Saya tidak mau memilih karena bagi saya semuanya  janji-janji  palsu,  harga  sahang murah,  karet  murah  jadi  sia-sia  jika  saya
menggunakan  hak  pilih,  lebih  baik  saya golput.” (Wawancara, 22 Juli 2019)
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Ibu  Lia warga Air Centeng:
“Menurut saya tidak ada pilihan yang cocok di  hati,  selain  itu  suara  saya  juga  tidak mempengaruhi,  nanti  juga  siapa  pun  yang menang  kita  tetap  begini  saja  nasibnya sebagai  orang  kecil.”  (Wawancara,  22  Juli 2019)
Pernyataan dua narasumber tersebut menggambarkan  sebab-sebab  yang  mendorong mereka tidak menggunakan hak pilih.
Belum  tingginya  kesadaran  perempuan  di Kelurahan  Sri  Menanti  Kecamatan  Sungailiat dalam  pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati  Bangka tahun 2018 (sebagaimana data yang diperoleh  dari KPU  Kabupaten  Bangka)  memberikan  suatu gambaran  tentang  pentingnya  perhatian  terhadap tingkat  partisipasi  perempuan.  Tanpa  adanya perhatian,  dan  kondisi  serupa  terus-menerus terjadi,  maka  dikhawatirkan  akan  berakibat  pada tingkat  keterwakilan  kepentingan  perempuan  di Bangka pada kemudian hari.
Masalah partisipasi ini tentunya dipengaruhi  faktor-faktor  tertentu  yang  dapat dijabarkan  lebih  detail.  Hal  inilah  yang  pada akhirnya  yang  menjadi  latar  belakang  penulis untuk  menjelaskan  rendahnya  tingkat  partisipasi politik  perempuan  di  Kelurahan  Sri  Menanti Kecamatan  Sungailiat  Kabupaten  Bangka  pada pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati  tahun  2018. Penulis  mengambil  judul  “Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Partisipasi Perempuan  dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kelurahan  Sri Menanti Kecamatan Sungailiat pada Tahun 2018.”

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Partisipasi
Made  Pidarta  (dalam  Astuti,  2009:  31) menjelaskan tentang partisipasi, yaitu:
“Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa  orang  dalam  suatu  kegiatan. Keterlibatan  dapat  berupa  keterlibatan mental  dan  emosi  serta  fisik  dalam menggunakan  segala  kemampuan  yang dimilikinya  (berinisiatif)  dalam  segala kegiatan yang dilaksanakan serta
mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.”

## Bentuk dan Tipe Partisipasi
Sekretariat  Bina  Desa  (1999:  32-33) mengidentifikasikan partisipasi masyarakat menjadi  tujuh  tipe  berdasarkan  karakteristiknya, yaitu:
1) Partisipasi  pasif/manipulatif: masyarakat berpartisipasi  dengan  cara  diberitahu  apa yang sedang atau telah terjadi; pengumuman  sepihak  oleh  manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan  tanggapan  masyarakat; informasi  yang  dipertukarkan  terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2) Partisipasi dengan cara memberikan
informasi: masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan- pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner  atau  sejenisnya;  masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; akurasi  hasil  penelitian  tidak  dibahas bersama masyarakat.
3) Partisipasi  melalui  konsultasi:  masyarakat berpartisipasi  dengan  cara  berkonsultasi; orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya  sendiri  untuk kemudian  mendefinisikan  permasalahan dan  pemecahannya,  dengan  memodifikasi tanggapan-tanggapan  masyarakat;  tidak ada  peluang  bagi  pembuat  keputusan bersama; para profesional tidak berkewajiban  mengajukan  pandangan- pandangan  masyarakat  (sebagai  masukan) untuk ditindaklanjuti.
4) Partisipasi untuk insentif materiil: masyarakat  berpartisipasi  dengan  cara menyediakan  sumber  daya  seperti  tenaga kerja,  demi  mendapatkan  makanan,  upah, ganti  rugi,  dan  sebagainya;  masyarakat tidak  dilibatkan  dalam  eksperimen  atau proses pembelajarannya; masyarakat tidak mempunyai  andil  untuk  melanjutkan kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  pada saat  insentif  yang  disediakan/diterima habis.
5) Partisipasi fungsional: masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok  untuk  mencapai  tujuan  yang berhubungan dengan
proyek; pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada  keputusan-keputusan  utama  yang disepakati;  pada  awalnya,  kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator)  hingga  pada  saatnya  mampu mandiri.
6) Partisipasi interaktif: masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah  pada  perencanaan  kegiatan  dan pembentukan  lembaga  sosial  baru  atau penguatan  kelembagaan  yang  telah  ada; partisipasi  ini  cenderung  melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis; kelompok- kelompok  masyarakat  mempunyai  peran kontrol  atas  keputusan-keputusan  mereka sehingga  mereka  mempunyai  andil  dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.
7) Self mobilization:
masyarakat
berpartisipasi  dengan  mengambil  inisiatif secara  bebas  (tidak  dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau  nilai-nilai  yang  mereka  miliki; masyarakat mengembangkan kontak dengan  lembaga-lembaga  lain  untuk mendapatkan  bantuan-bantuan  teknis  dan sumber daya yang dibutuhkan; masyarakat memegang  kendali  atas  pemanfaatan sumber daya yang ada.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi
Partisipasi  politik  sebagai  suatu  aktivitas dipengaruhi berbagai faktor. Ahli politik menjelaskan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi partisipasi  politik  melalui  berbagai  pendekatan.
Dua  pendekatan  yang  sering  digunakan  adalah pendekatan sosial dan psikologi pemilih. Pendekatan  sosial  menekankan  kondisi  sosial, sedangkan pendekatan psikologi pemilih menekankan  harapan  pemilih  tentang  keuntungan dan kerugian atas keputusannya.
Teori  yang  akan  menjadi  dasar  dalam penelitian  ini  adalah  teori  Ramlan  Surbakti  dan Khoirudin.  Berikut  ini  penjelasan  tentang  teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini:
1. Faktor latar belakang sosial-ekonomi Ramlan Surbakti (dalam Efriza, 2012: 195) menyatakan bahwa tinggi rendahnya partisipasi  politik  dipengaruhi  oleh  faktor sosial-ekonomi pemilih, seperti pendidikan,  pekerjaan,  dan  pendapatan. Ketiga  aspek  ini  didukung  oleh  Damsar (dalam  Efriza,  2012:  195-197)  yang melihat faktor sosial-ekonomi dapat diukur dari  beberapa  indikator,  seperti  status sosial,  pendidikan,  pekerjaan,  pendapatan, atau  kekayaan.  Faktor  latar  belakang sosial-ekonomi  yang  digunakan  dalam penelitian ini menekankan pada dua aspek, yaitu  faktor  status  sosial  dan  faktor pendidikan  formal  pemilih.  Indikator  yang digunakan  untuk  menjelaskan  pengaruh faktor  sosial-ekonomi  adalah  sebagai berikut:
a. Status  sosial,  diukur  melalui  status sosial  pemilih  yang  mengacu  pada pendapatan, pekerjaan, dan jabatan.
b. Pendidikan,  diukur  melalui  tingkat pendidikan  formal  yang  dimiliki pemilih.
2. Faktor kekecewaan pada realitas pemerintah dan politik Khoirudin  (dalam  Efriza,  2012:  540) mengungkapkan  bahwa  fenomena  semakin meningkatnya angka pemilih yang memilih untuk  tidak  memilih  atau  golput  dapat dipandang dari dua perspektif, yaitu:
“Pertama,
munculnya ketidakpercayaan  terhadap  saluran politik  dalam  bentuk  partai,  yang kemudian berakibat terhadap perspektif  kedua,  keinginan  warga negara untuk melakukan delegitimasi  terhadap  kekuasaan. Padahal,  tanpa  adanya  legitimasi dari warga negara, sebuah kekuasaan  dapat  dianggap  tidak ada.” Partisipasi Perempuan Politik dan

## Pemerintahan
Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia tidak  memberikan  batasan  terkait  partisipasi  dan keterwakilan  perempuan  dalam  kegiatan  politik dan  pemerintahan.  Keterlibatan  perempuan  dalam kehidupan  publik  telah  meningkat  dari  tahun  ke tahun.  Akan  tetapi,  partisipasi  dan  keterwakilan mereka  di  lembaga  legislatif  tingkat  nasional maupun  provinsi,  dan  di  seluruh  lembaga pemerintahan terbilang masihlah rendah. Meskipun partai-partai politik berusaha untuk menyampaikan kepentingan  masyarakat,  dominasi  laki-laki  dan pola  pikir  patriarkis  yang  menancap  secara mendalam di benak para pemimpin partai politik di Indonesia  merupakan  salah  satu  faktor  utama penyebab  perempuan  masuk  ke  ranah  politik sekaligus  mempengaruhi  agenda  politis  partai- partai politik.
Sistem  politik  secara  demokratis  adalah sistem  politik  dengan  partisipasi  masyarakat  yang cukup  tinggi,  dan  salah  satu  tolok  ukurnya  adalah suara  rakyat  yang  diberikan  melalui  pemilihan umum  yang  dilakukan  secara  langsung,  bukan melalui  perwakilan.  Dengan  demikian,  sudah waktunya  kapasitas  perempuan  sebagai  subjek politik  diperluas  lagi,  bukan  semata-mata  sebagai objek politik.

## M ETODOLOGI
Dilihat dari objek dan metode analisis yang digunakan,  penelitian  ini  termasuk  dalam  tipe penelitian  deskriptif  kualitatif.  Tipe  penelitian  ini berusaha mendeskripsikan gambaran nyata mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi  perempuan  dalam  pemilihan  kepala daerah  tahun  2018  di  Kelurahan  Sri  Menanti
Kecamatan Sungailiat Kabupaten
Bangka.
Penelitian kualitatif  adalah  penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman  tentang  fenomena  dalam  suatu  latar yang  berkonteks  khusus  (Moleong,  2005:  5). Pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  kualitatif.  Dalam  penelitian kualitatif,  segala  proses  berlangsung  dalam  latar belakang  yang  wajar  atau  ilmiah  dan  berbentuk siklus  dengan  penelitian  sebagai  instrumen utamanya (Sutopo, 2002: 111).
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi partisipasi  pasif,  dan  studi  perpustakaan.  Adapun proses  analisis  data  meliputi  tahapan:  (1) data reduction (reduksi  data);  (2) data  display (penyajian data);  (3) conclusion  drawing/verification (menarik
kesimpulan atau verifikasi).
Untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang valid  dan  akurat  dalam  penelitian  ini,  penulis melakukan  wawancara  secara  mendalam  terhadap informan-informan di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan  Sungailiat  Kabupaten  Bangka.  Informan yang  dipilih  adalah  mereka  yang  terlibat  langsung serta  memahami  dan  dapat  memberikan  informasi ataupun  gambaran  tentang  partisipasi  perempuan dalam  pemilihan  kepala  daerah  di  Kelurahan  Sri Menanti  Kecamatan  Sungailiat  Kabupaten  Bangka, yaitu:
1) Penyelenggara pemilu, yaitu komisioner KPUD; 2) Lurah Sri Menanti Kecamatan Sungailiat;
3) Pengurus  perempuan  di  partai-partai politik;
4) Masyarakat  perempuan  pemilih  yang tidak menggunakan hak pilih;
5) Masyarakat  perempuan  pemilih  yang menggunakan hak pilih.

## HASIL DAN PEMBASAN
Pada  saat  pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati Kabupaten  Bangka  tahun  2018,  ada  tiga  pasang kandidat yang dinyatakan lolos, yakni Ir. H. Tarmizi H. Saat,  M.M.  dan  Amri  Cahyadi,  S.T.;  Mulkan,  S.H., M.H.  dan  Syahbudin,  S.I.P.;  Dr.  Ir.  H.  KMS.  Daniel, M.M. dan Fadillah Sabri, S.T., M.Eng.
Data  awal  yang  penulis  himpun  berasal  dari KUPD  Kabupaten  Bangka.  Dari  data  ini  diketahui bahwa  total  jumlah  pengguna  hak  pilih  perempuan Kelurahan  Sri  Menanti  Kecamatan  Sungailiat  pada Pemilihan  Bupati  tahun  2018  adalah  sebanyak  2.951 orang  (70,7%).  Adapun  perempuan  yang  memiliki  hak
pilih tapi tidak menggunakannya adalah sebanyak 1.223 orang  (29,3%).  Angka  ini  tentunya  menggambarkan masih  belum  tercapainya  target  partisipasi  perempuan dalam  menggunakan  hak  politik  mereka,  yakni  dilihat dari target partisipasi KPUD Bangka sebesar 77%. Dari hasil  data  wawancara  yang  telah  dianalisis,  terdapat berbagai macam alasan dan jawaban dari informan yang kemudian mewakili gambaran pengalaman mereka.
Ramlan  Surbakti  (dalam  Efriza,  2012:  195) menyatakan  bahwa  tinggi  rendahnya  partisipasi  politik dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi pemilih, seperti pendidikan,  pekerjaan,  dan  pendapatan.  Faktor  latar belakang  sosial-ekonomi  yang  digunakan  dalam penelitian ini menekankan pada dua aspek, yaitu faktor status sosial dan faktor pendidikan formal pemilih.
Alasan  penggunaan  faktor  yang  pertama berdasar pada pendapat Frank Lindefold (dalam Efriza, 2012:  197)  yang  menyatakan  bahwa  seseorang  yang mempunyai  kepuasan  finansial  ternyata  terlibat  dalam kehidupan  politik.  Alasan  penggunaan  faktor  yang kedua  didasarkan  atas  pemahaman  bahwa  fungsi pendidikan sebagai sarana memberikan dan membentuk tahapan-tahapan  kecerdasan  politik.  Oleh  karena  itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin  tinggi  kesadaran  atas  hak  dan  kewajiban dirinya sebagai warga negara.
Adapun  indikator  yang  digunakan  untuk menjelaskan  pengaruh  faktor  sosial-ekonomi  adalah sebagai berikut:
1. Status sosial, diukur melalui:
- Pendapatan pemilih perempuan;
- Pekerjaan yang dimiliki oleh
pemilih perempuan;
- Jabatan  yang  dimiliki  pemilih perempuan dalam sebuah organisasi masyarakat atau
institusi;
2. Pendidikan,  diukur  melalui  tingkat pendidikan formal yang dimiliki pemilih perempuan.
Faktor  Latar  Belakang  Sosial-Ekonomi  Berupa

## Status Sosial
Berbagai faktor mempengaruhi tingkat partisipasi  pemilih,  termasuk  perempuan  pemilih. Seperti  dikatakan  Ramlan  Surbakti  (dalam  Efriza, 2012:  195),  tinggi  rendahnya  partisipasi  politik dipengaruhi  oleh  faktor  sosial-ekonomi  pemilih, seperti  pendidikan,  pekerjaan,  dan  pendapatan. Faktor latar belakang sosial-ekonomi yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menekankan  pada dua  aspek,  yaitu  faktor  status  sosial  dan  faktor pendidikan formal pemilih.
Berdasarkan identifikasi masalah, jika dikaitkan  dengan  teori  di  atas,  maka  faktor  latar belakang  sosial-ekonomi  berupa  status  sosial  para informan dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Pendapatan pemilih perempuan.
Hal  ini  berdasarkan  faktor  pendapatan pemilih perempuan dan hasil temuan yang didapat dari para informan. Berdasarkan data yang didapat, penghasilan  bisa  saja  mempengaruhi  partisipasi perempuan  di  Kelurahan  Sri  Menanti  Kecamatan Sungailiat  dalam  memilih  pada  Pilbup  2018.  Hal ini  dikarenakan  berkaitan  dengan  kesejahteraan hidup mereka.
Jumlah ibu rumah tangga adalah sebanyak 43,75%.  Di  Kelurahan  Sri  Menanti  Kecamatan Sungailiat,  rata-rata  penghasilan  perempuan masih dari  mengikuti  suami  karena  berstatus  rumah tangga.  Hal  ini  bisa  menjadi  gambaran  bahwa perempuan  yang  tidak  bekerja  akan  mengikuti suami,  dan  berbagi  dengan  anggota  keluarga  lain. Dari  sisi  ekonomi,  perempuan  yang  tidak  bekerja ini  secara  otomatis  tidak  dapat  menopang
perekonomian  keluarga  dibandingkan  perempuan yang  bekerja.  Alhasil,  dengan  alasan  mencari (tambahan)  penghasilan  inilah  mereka  pun  lebih memilih meluangkan waktu demi urusan pemasukan  keluarga  dibandingkan  berpartisipasi dalam Pilbup 2018.
2. Pekerjaan  yang  dimiliki  oleh  pemilih perempuan.
Pekerjaan  dan  penghasilan  tidak  dapat dipisahkan  satu  sama  lain  karena  pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya.
Pekerjaan  dan  penghasilan  yang  baik  dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong  seseorang  untuk  berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.
Pengertiannya  bahwa  untuk  berpartisipasi dalam  suatu  kegiatan,  harus  didukung  oleh perekonomian  yang  mapan  (Angell  dalam Firmansyah, 2009: 12).
Jumlah angkatan kerja usia 18-56 tahun di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat  Kabupaten  Bangka  tahun  2018 sebanyak  3.972  orang.  Angka  ini  gabungan antara  laki-laki  dan  perempuan.  Adapun jumlah  penduduk  usia  18-56  tahun  yang menjadi  ibu  rumah  tangga  sebanyak  1.738 orang  atau  sebesar  43,75%.  Angka-angka  ini memberikan  gambaran  tingkat  penghasilan perempuan  yang  dianggap  tidak  bekerja sehingga mengikuti suami dan berbagi dengan anggota  keluarga  lain.  Dari  sisi  ekonomi, mereka  yang  tidak  bekerja  tersebut  secara otomatis  tidak  dapat  membantu  menopang perekonomian keluarga dibandingkan perempuan yang bekerja.
Untuk perempuan yang bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga, sebanyak 37%  menjadi  karyawan  swasta,  24%  menjadi PNS/Polri,  dan  sebanyak  10%  merupakan honorer  dan  wiraswasta.  Berdasarkan  tingkat pekerjaan,  data  ini  menunjukkan  bahwa perempuan  berpotensi  menjadi  pemilih  pada Pilbup  2018  mengingat  jenis  pekerjaannya yang cukup baik secara ekonomi. Di sisi yang lain,  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan narasumber  saat  wawancara  memang  masih belum  memperjelas  apakah  tinggi  rendahnya penghasilan  dan  pekerjaan  mempengaruhi partisipasi  ataukah  tidak.  Namun,  secara umum narasumber sepakat bahwa jeli memilih pemimpin  harus  dikedepankan  karena  akan berpengaruh  bagi  masa  depan  mereka, khususnya ekonomi.
3. Jabatan  yang  dimiliki  pemilih  perempuan dalam  sebuah  organisasi  masyarakat  atau institusi.
Pada  saat  Pilbup  2018  terdapat  tiga pasangan  kandidat  yang  memang  tidak  ada  satu pun  sosok  perempuan.  Timbul  anggapan  bahwa jika  tidak  ada  keterwakilan  perempuan  dalam pemilihan  politik,  maka  berakibat  partisipasi pemilih  perempuan  juga  menurun.  Berbeda  pada saat  pemilihan  legislatif,  masih  ada  calon-calon dari kalangan perempuan sehingga memicu tingkat partisipasi  perempuan  dalam  menggunakan  hak pilih juga tinggi.
Berdasarkan  data  dalam  Profil  Kelurahan Sri  Menanti  Kecamatan  Sungailiat  Kabupaten Bangka,  ada  15  perempuan  atau  0,3%  yang menjadi  pengurus  aktif  partai  politik.  Hal ini  jelas tidak  membuat  suara  perempuan  terwakilkan.  Di sisi  yang  lain,  jawaban  dari  beberapa  narasumber
menjelaskan bahwa jabatan yang dimiliki perempuan  dalam  organisasi  atau  institusi  ikut mempengaruhi  partisipasi  dalam  menggunakan hak.

## Faktor  Latar  Belakang  Sosial-Ekonomi  Berupa Pendidikan
Faktor  sosial-ekonomi  berupa  pendidikan didasarkan atas pemahaman bahwa fungsi pendidikan  merupakan  sarana  memberikan  dan membentuk  tahapan-tahapan  kecerdasan  politik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan  seseorang  maka  akan  semakin  tinggi kesadaran  terhadap  hak-kewajiban  dirinya  sebagai warga negara.
Hasil  analisis  dari  pembahasan  hasil wawancara  mengenai  faktor  latar  belakang  sosial- ekonomi  berupa  pendidikan,  diperoleh  temuan bahwa  pendidikan  dianggap  menjadi  salah  satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya partisipasi  pemilih  perempuan  di  Kelurahan  Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Bangka pada Pilbup 2018.
Tingkat pendidikan formal pemilih perempuan  yang  memiliki  potensi  hak  pilih  pada Pilbup  2018  adalah  dari  tingkat  SD  hingga  S-3. Lulusan  SMA/sederajat  hingga  S-3  merupakan jenjang  pendidikan  yang  dianggap  memiliki pengetahuan  yang  memadai  bahkan  mapan.  Data yang  ada  menunjukkan  bahwa  sebanyak  46% perempuan pemilih berlatar lulusan SMA/sederajat ke  atas,  sebanyak  23%  lulusan  SD/sederajat,  dan 16%  merupakan  lulusan  SMP/sederajat.  Gabungan lulusan pendidikan SD/sederajat dan SMP/sederajat  mencapai  39%.  Secara  hipotesis, bisa  jadi  ini  salah  satu  faktor  penyebab  tingkat
kesadaran  perempuan  Kelurahan  Sri  Menanti Kecamatan  Sungailiat  dalam  menyalurkan  hal pilihnya  belumlah  dikatakan  tinggi.  Hal  ini disebabkan  rendahnya  pengetahuan  dan  kesadaran untuk menggunakan hak pilih.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang  dilakukan  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi  partisipasi  perempuan  Kelurahan Sri  Menanti  Kecamatan  Sungailiat  Kabupaten Bangka  dalam  pemilihan  kepala  daerah  tahun 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Faktor Latar Belakang Sosial-Ekonomi Berupa Status Sosial.
Status  sosial  mempengaruhi  partisipasi
perempuan di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan  Sungailiat  dalam  memilih  pada Pilbup 2018. Tiadanya keterwakilan
perempuan  dalam  sebuah  pilihan  politik  turut mengakibatkan menurunnya partisipasi pemilih perempuan. Di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan  Sungailiat  Kabupaten  Bangka  ada 15  orang  atau  hanya  sekitar  0,3%  saja  yang menjadi  bagian  perempuan  aktif  dalam pengurus  partai  politik.  Hal  ini  jelas  tidak membuat suara perempuan terwakilkan.
2. Faktor Latar Belakang Sosial-Ekonomi Berupa
Pendidikan.
Tingkat  pendidikan  formal  pemilih perempuan  yang  memiliki  potensi  hak  pilih pada  Pilbup  2018  adalah  dari  tingkat  SD hingga S-3. Lulusan SMA/sederajat hingga S- 3  merupakan  jenjang  pendidikan  yang dianggap memiliki pengetahuan yang
memadai  bahkan  mapan.  Data  yang  ada menunjukkan bahwa sebanyak 46% perempuan pemilih berlatar lulusan SMA/sederajat ke atas, sebanyak 23% lulusan SD/sederajat,  dan  16%  merupakan  lulusan SMP/sederajat.  Gabungan  lulusan  pendidikan SD/sederajat  dan  SMP/sederajat  mencapai 39%.  Bisa  jadi  hal  ini  salah  satu  faktor penyebab  belum  tingginya  tingkat  kesadaran perempuan Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat  dalam  menyalurkan  hak  pilih.  Hal ini  disebabkan  rendahnya  pengetahuan  dan kesadaran  untuk  menggunakan  hak  pilih. Perempuan berpendidikan rendah, terlebih lagi sudah berusia lanjut, biasanya enggan memberikan hak pilih.

## Rekomendasi
Berdasarkan  kesimpulan  dalam  penelitian ini, penulis mengajukan rekomendasi kepada pihak Kelurahan Sri Menanti Kecamaran Sungailiat:
1. Meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pemilih perempuan yang memiliki  pendidikan  formal  di  bawah SMA,  tentang  pentingnya  menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui  pembangunan  perekonomian  bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
3. Mengintensifkan  gerakan  sosialisasi  bagi pemilih perempuan
untuk menumbuhkembangkan  kesadaran  politik perempuan dalam partisipasi pemilih.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (2006). Metode  Penelitian  Kualitatif.
Jakarta: Bumi Aksara Astuti,  Siti  Irene.  (2009). Desentralisasi  dan Partisipasi. Yogyakarta: UNY Azwar,  Saifuddin.  (2007). Metode  Penelitian .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bari,  Farzana.  (2010). Partisipasi  Perempuan dalam  Politik  dan  PemerintahiiiPartisipasi Perempuan  dalam  Politik  dan  Pemerintah.
Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP). Diakses dari https://www.batukarinfo.com/system/files/Pa rtisipasi%20Perempuan%20dalam%20Politik
%20dan%20Pemerintah.pdf
Bibler,  Sarah,  Mohan,  Vasu,  dan  Ryan,  Katie.
(2014). Kesetaraan Gender & Penyelenggaraan  Pemilu:  Panduan  Praktek Terbaik . Washington: International
Foundation for Electoral Systems
Daulay,  Harmona.  (2007). Perempuan  dalam Kemelut Gender . Medan: USU Press Efriza. (2012). Political  Explore,  Sebuah  Kajian Ilmu Politik . Bandung: Alfabeta Firmansyah, Saca. (2009). “Partisipasi Masyarakat.” Diakses dari https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/ 06/05/partisipasi-masyarakat/
Hasan,  Iqbal.  (2004). Analisis  Data  Penelitian dengan Statistik . Jakarta: Bumi Aksara
Holil, Soelaiman. (1980). Partisipasi Sosial dalam Usaha  Kesejahteraan  Sosial. Bandung:
Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Jalal,  Fasli.  (2001). Reformasi  Pendidikan  dalam Konteks  Otonomi  Daerah .  Yogyakarta:
Adicita Karya Nusa
Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Kabupaten
Bangka. Arsip Keputusan Tahun 2018.
Kriyantono, Rachmat. (2006). Teknik Praktis Riset .
Jakarta: Kencana Mikkelsen,  Britha.  (1999). Metode  Penelitian Partisipatoris
dan
Upaya-upaya
Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Para  Praktisi  Lapangan .  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia
Moleong,  Lexy  J.  (2005). Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya Nurhayati.  (2017).  “Partisipasi  Politik  Perempuan Kunci  Utama  Keberhasilan  Pilkada  2018.”
Diakses
dari https://bangka.tribunnews.com/2017/12/23/p artisipasi-politik-perempuan-kunci-utama- keberhasilan-pilkada-2018 Ridjal,  Fauzie,  dkk.  (1993). Dinamika  Gerakan Perempuan  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Tiara Wacana Rosady,  Ruslan.  (2008). Metode  Penelitian . Jakarta: RajaGrafindo Persada Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Suparno,  Indriyati,  dkk.  (2005). Masih  dalam Posisi Pinggiran; Membaca Tingkat Partisipasi  Politik  Perempuan  di  Surakarta. Solo: Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan HAM (SPEK-HAM) Supranto,  J. (1998). Metode  Kuantitatif  Teori  dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi . Yogyakarta: AMP YPKM
Sutopo. (2002). Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Surakarta: UNS Press