## DIALOG INSEKURITAS PANGAN BERDASARKAN KAJIAN KEAMANAN INTERNASIONAL: GUGATAN PENDEKATAN KRITIS TERHADAP PENDEKATAN ARUS-UTAMA
Aspin Nur Arifin Rivai Universitas Islam Negeri Alauddin Email: askaspin@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  merupakan  studi  pustaka  teoretis  dalam  mengeksplorasi  berbagai perspektif  tentang  insekuritas pangan. Penulis memusatkan perhatian pada diskusi insekuritas pangan,  berupa kelaparan yang dianggap memiliki  beberapa  limitasi  pandangan.  Diskursus  ketahanan  pangan  dan  kedaulatan  pangan  saling bertentangan. Meski begitu, keduanya bukan sebagai konsep yang saling bertentangan, melainkan sebagai konsep  yang  saling  terkait,  terutama  mencakup  upaya  penanggulangan  kelaparan  yang  meliputi  akses, distribusi,  keamanan  dan  kesetaraan.  Sedangkan  pendekatan  keamanan  nasional  yang  berbasis  realisme dan  human  security  berdasarkan  Copenhagen  School  memiliki  perbedaan  yang  cukup  signifikan.  Namun, keduanya  memiliki  limitas  dalam  memposisikan  kelaparan  sebagai  masalah  keamanan.  Realisme  yang bertumpu  pada  tempat-tempat  yang  berpusat  pada  negara  menangani  kelaparan  adalah  konsentrasi kegiatan  pemerintah  dalam  menjamin  kepentingan  nasional,  sehingga  kebijakan  yang  ada  adalah bagaimana ketersediaan atau surplus pangan dapat dipenuhi. Selanjutnya perspektif human security melihat pada  masalah  kelaparan  yang  dihadapi  manusia  sehingga  diperlukan  proses  sekuritisasi  yang  dilakukan oleh agen. Di sini terlihat bahwa tindakan untuk mengatasi masalah fundamental hanya menjadi tanggung jawab  elit  pemerintah,  sedangkan  suara  kepentingan  individu  yang  mengalami  kelaparan  terabaikan. Dengan  demikian,  pendekatan  keamanan  kritis  muncul  dalam  menengahi  beragam  limitasi  di  atas.  Isu kelaparan  harus  mengalami  pembingkaian  ulang  baik  secara  definisi  maupun  dalam  aplikasi  kebijakan sebagaimana masalah keamanan ini sebagai masalah structural.
Kata  Kunci:  Kerawanan  Pangan,  Kelaparan,  Keamanan  Pangan,  Kedaulatan  Pangan,  dan  Kritik Keamanan

## ABSTRACT
This  article  is  a  theoretical  review  based  on  idea  comparisons  in  exploring  various  perspectives  on  food insecurity.  Overall,  the  authors  focus  on  the  discussion  of  food  insecurity,  in  the  form  of  hunger  which  is considered  to  have  several  limitations.  The  narrative  or  discursive  of  food  security  and  food  sovereignty contradicts  one  another.  Even  so,  the  two  are  not  as  oppositional  concepts,  but  as  interrelated  concepts, especially  covering  efforts  to  overcome  hunger  which  includes  access,  distribution,  security  and  equality. Meanwhile,  the  approach  to  national  security  based  on  realism  and  human  security  based  on  the Copenhagen  School  has  significant  differences.  However,  both  have  problems  in  positioning  hunger  as  a security  issue.  Realism  that  relies  on  the  state-centric  places  dealing  with  hunger  is  the  concentration  of government  activities  in  ensuring  national  interests,  so  that  the  existing  policies  are  on  how  the  food availability  can  be  fulfilled  or  surplus.  Subsequently,  the  human  security  perspective  looks  at  the  hunger issue faced by humans so that a securitization process is needed that is carried out by securitization agency. It  can  be  seen  here  that  actions  to  overcome  fundamental  problems  are  only  the  responsibility  of  the  elite governments,  while  the  voices  of  the  interests  of  individuals  experiencing  hunger  are  neglected.  Thus,  a critical security approach appears to mediate the above limitations. This perspective offers that the issue of hunger  should  be  reframed  as  this  security  problem  is  a  structural  problem.  Furthermore,  this  approach proposes the definition of food security in vulnerable populations from the structural violence of hunger.
Key Words: Food Insecurity, Hunger, Food Security, Food Soverignty, Critical Security

## PENDAHULUAN
Insekuritas  pangan  adalah  salah  satu  dari  sekian  isu  yang  memiliki  probabilitas mengganggu  situasi  damai,  sehingga  isu  ini  dianggap  relevan  dalam  tataran  praktis maupun  perdebatan  ontologis  dalam  studi  keamanan  internasional.  Isu  ini  juga  kerapkali diklasifikasikan  sebagai  isu  keamanan  non-tradisional.  Secara  konseptualisasi, perbincangan  insekuritas  pangan  juga  diposisikan  sebagai  bagian  dari  wujud  keamanan non-tradisional  yang  relevan  hari  ini.  Ini  didasari  oleh  sifatnya  yang  dapat  menciptakan distabilitas  ke  berbagai  dimensi,  dan  bergerak  secara  transnasional.  Guna  menyoal  isu ketahanan  pangan,  pada  dasarnya  memang  memiliki  beragam  sudut  pandang  yang bergantung pada sisi mana kita sedang amati. Salah satunya, menjelaskan mengapa harga pangan  kian  melonjak  sementara  petani  yang  menghasilkan  produk  pangan  justru berpotensi mengalami kelaparan.
Laporan  World  Food  Programme  menunujukkan  permasalahan  kelaparan merupakan  risiko  kesehatan  utama  yang  membunuh  manusia  yang  lebih  banyak dibandingkan dengan penyakit pandemik, AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan  TBC  (Tuberculosis),  sehingga  kelaparan  menjadi  ancaman  eksistensial.  Pada  tahun 2009,  terdapat  lebih  dari  satu  miliar  orang  yang  menderita  kelaparan  kronis  di  seluruh dunia – yang jumlahnya semakin bertambah besar sejak krisis pangan dunia pada dekade 1970an (Death, 2011). Di beragam data lain juga hampir bersepakat bahwa isu ketahanan pangan  kerap  menjadi  momok  dan  sumber  insekuritas  pada  level  global,  regional  hingga individual yang telah berlangsung dalam beberapa dekade terakhir.
Akan tetapi, dalam sisi perdebatan keamanan internasional, isu ini kerap dianalisis dalam  bayang  politik  maupun  ekonomi.  Dengan  demikian,  fokus  penanganan  kebijakan hanya  menyentuh  faktor  determinasi  semata.  Sementara  itu,  pengamatan  yang  berusaha mendudukkan  ulang  tentang  apa  sebenaranya  insekuritas  pangan  itu,  lantas  mengapa  dan bagaimana  sudut  pandang  studi  keamanan  bisa  menyodorkan  tawaran  yang  jauh  lebih reflektif dan kritis kurang mendapat tempat. Padahal isu ketahanan pangan pada dasarnya tidak  melulu  berbicara  soal  naik  turunnya  harga  pangan,  ataupun  rantai  ekonomi  global. Bayang-bayang ancaman sesungguhnya adalah mereka yang mengalami kelaparan. Aspek kelaparan  inilah  yang  menjadi  gerbang  perdebatan  tulisan  ini,  bahwa  keamanan  non- tradisional  yang  jauh  lebih  kritis  adalah  memusatkan  pada  gugatan  terhadap  pendekatan- pendekatan  arus  utama  yang  tergolong  mensimplifikasi  persoalan.  Pada  titik  ini,  penulis mengamati ada beragam persoalan muncul baik pada level teoretis maupun praktis terkait
konsep insekuritas pangan. Dengan demikian, tulisan ini menawarkan sudut pandang baru, bahwa  insekuritas  pangan  yang  pada  khususnya  mengacu  kelaparan  dapat  dilihat  dalam pendekatan keamanan kritis.
Jantung  perdebatan  tulisan  ini  ialah  isu  pangan  dan  persoalannya  berkonsekuensi memperluas cakupan kajian keamanan. Untuk tujuan analisis, tulisan ini dipisahkan dalam tiga  pembahasan  inti.  Bagian  pertama  menguraikan  evolusi  definisi  ketahanan  pangan yang  pada  gilirannya  menciptakan  beragam  limitasi  sekaligus  mengivitasi  para pengkritiknya  mengajukan  gugatan  konseptual  dan  praktis.  Bagian  kedua  memaparkan bagaimana  wacana  alternatif  berupa  kedaulatan  pangan  sebagai  cara  terdepan  dalam mengatasi  isu  ketahanan  pangan.  Bagian  ketiga  memuat  tentang  upaya  studi  keamanan internasional  masuk  dalam  debat  ketahanan  pangan,  yakni  Neorealis  dan  Keamanan Manusia.  Bagian  terakhir,  menunjukkan  gugatan  perspektif  Keamanan  Kritis  terhadap keseluruhan  diktum-diktum  pendekatan  arus-utama  yang  dianggap  nihil  dan  gagap memosisikan isu ketahanan pangan, khususnya berbicara kelaparan.

## KERANGKA ANALISIS DAN METODE PENELITIAN
Tulisan ini pada dasarnya berangkat dengan tujuan untuk mengetahui debat-debat apa saja yang  tersaji  dalam  perbincangan  ketahanan  pangan.  Selanjutnya,  berupaya  untuk membongkar permasalahan atau limitasi perspektif arus-utama yang terkandung di dalam narasi  insekuritas  pangan.  Dengan  memproblematisasi  narasi  ataupun  bangunan argumentasi dari pemikiran arus-utama maka penulis menggunakan metode studi pustaka teoretis.
Jenis  ini  merupakan  kajian  khusus  di  mana  argumen-argumen  teoretis,  asumsi- asumsi,  konsistensi  logis,  hingga  kekuatan  penjelasnya  berupaya  dikomparasi.  Tema analisis  yang  berupaya  diamati  dalam  tinjauan  di  sini  adalah  mengungkap  masalah kelaparan  yang  selama  ini  bersemayam  dalam  isu  insekuritas  pangan.  Dalam  tinjauan literatur, cara paling efektif untuk melaksanakan uji komparasi adalah mengklasifikasikan literatur  berdasarkan  tipologi.  Tipologi  yang  penulis  gunakan  di  sini  berdasarkan  dengan perspektif  yang  berbicara  atau  menawarkan  definisi  insekuritas  pangan  berdasarkan perspektif  yang  telah  tersedia  dalam  tradisi  keamanan  internasional  ataupun  hubungan internasional.
Mereka  adalah  perspektif  ketahanan  pangan,  kedaulatan  pangan,  keamanan nasional,  keamanan  manusia,  dan  keamanan  kritis  yang  masing-masing  menawarkan
definisi, asumsi utama dan rekomendasi kebijakan yang satu sama lain berbeda. Perbedaan itu  dilandasi  oleh  kerangka  pikir  dalam  melihat  isu  insekuritas  sekaligus  juga  bersandar pada  tujuan-tujuan  yang  hendak  digapai  dalam  memosisikan  pangan  itu  sendiri.  Topik perhatian  dalam  memetakan  dan  mengomparasi  gagasan  ini  dilalui  dengan  mengamati sejauh mana mereka berbicara isu esensial dari insekuritas pangan, yakni kelaparan.
Dengan demikian, tulisan ini hendak menawarkan tinjauan spesifik dalam menyoal realitas kelaparan sebagai isu keamanan. Topik ini berposisi sebagai kerangka konsep yang akan  menjembatani  penulis  meninjau  sisi  apa  saja  yang  ditawarkan  oleh  berbagai perspektif keamanan, sekaligus melihat limitasi-limitasi mereka.
Istilah  kelaparan  kerap  terasosiasikan  ke  dalam  definisi  ketahanan  pangan.  Awal mula  kemunculan  ketahanan  pangan  didasari  oleh  eksplanasi  bagaimana  dan  mengapa orang  mengalami  hal  tersebut.  Seorang  ahli  developmentalis  terkemuka,  yakni  Amartya Sen (1981) mengajukan definisi kelaparan sebagai karakteristik yang dihadapi oleh banyak orang  ataupun  individu  yang  tidak  memiliki  kecekupan  sumber  makanan  untuk dikonsumsi.  Padahal,  alam  bumi  ini  diproyeksikan  dapat  menghasilkan  sumber  makanan yang dapat memberi makan kepada 7.082.197.646 orang yang menghuninya. Tetapi, masih banyak  orang  yang  mengalami  kelaparan  tiap  harinya.    Setidaknya  ada  690  juta  orang kelaparan.  Insekuritas  pangan  yang  akut  ini  telah  memengaruhi  sekitar  135  juta  orang  di 55 negara pada tahun 2019. Lebih menyedihkan lagi, jumlah itu hampir sebanding dengan penderita  malnutrisi  (WFP,  2021).  Fenomena  kelaparan  juga  ditandai  sebagai  wujud  dari keberlangsungan  era  krisis  pangan.  Meminjam  pandangan  Balaam  dan  Veseth  (2014) bahwa kelaparan dan krisis pangan telah eksis sebagai isu global. Namun, pada realitasnya isu  ini  justru  lebih  banyak  dilanda  oleh  negara  berkembang  dan  miskin.  Demikian  pula menurut analisis Anna Dickson (1997) bahwa kelaparan sejatinya sebagai kondisi di mana tidak hanya berada pada era krisis pangan, tetapi juga kelaparan yang berkelanjutan telah senantiasa  menjadi  fenomena  kompleks  dalam  tataran  global.  Dalam  memfokuskan perhatian  pada  isu  kelaparan  sebagai  isu  kompleks  keamanan,  sebenarnya  dalam  tradisi studi  HI  telah  menawarkan  beragam  kerangka  sebagai  cara  memposisikan  isu  kelaparan sebagai objek perhatiannya. Misalnya, liberalisme, realisme dan strukturalisme.
Perspektif liberalisme menyebut negara dapat keluar dari jerat persoalan ini apabila mengikuti  seluruh  program-program  pembangunan  moderenisme,  seperti  structural adjustment  programme,  dan  juga  memosisikan  isu  ini  bisa  bergerak  maju  menjadi  high-
politics.  Kebijakan  primadona  dari  persepektif  ini  berkutat  pada  revitalisasi  denyut perdagangan dan asistensi pembangunban.
Perspektif  realis  bertahan  pada  diktum  dasarnya  bahwa  sistem  internasional  yang anarki  menjadikan  setiap  negara  melakukan  survivalitas  ( self-help  system )  dengan  saling berkompetisi  memperebutkan  kekuasaan  dan  kekayaan  guna  mencapai  keamanan  relatif mereka.  Peran  negara  secara  esensial  harus  mengatur  pasar  nasional  dan  internasional sebagai  wujud  dari  kepentingan  nasional.  Negara  dengan  kapasitas  yang  mampu menghasilkan  surplus  pertanian,  kerap  kali  mendapatkan  keuntungan  dari  mekanisme ketergantungan  negara  lain.  Dengan  demikian,  sumber  pangan  yang  melimpah  akan menjadi  senjata  ampuh  yang  dimiliki  oleh  negara.  Perspektif  ini  tidak  melihat  isu kelaparan sebagai tanggung-jawab moral universal. Tindakan negara yang mengutamakan moralitas universal di atas kepentingan nasional menurut Hans Morgenthau (1948) adalah kebodohan politik ( political folly ). Sebab, moralitas nasionalitas sarat dengan kepentingan jangka pendek, sementara moralitas universal adalah nihilisme yang kerap ditawarkan oleh penganut  liberalisme.  Dengan  demikian,  realisme  menekankan  bahwa  isu  kelaparan sepatutnya diatasi dengan melibatkan peran esensial setiap negara, sementara negara yang menghadapi  masalah itu bukan menjadi  tanggung-jawab bagi  banyak negara.  Ini  didasari oleh premis self-help system .
Sementara  itu,  perspektif  strukturalis  menilai  bahwa  kelaparan  berkorelasi  positif dengan  kemiskinan  dan  ketimpangan  antara  negara  maju  ( core )  dengan  negara berkembang atau negara dunia ketiga ( periphery ) dengan karakter eksploitatif. Negara inti terus melanggenkan dominasi mereka ke negara pinggiran dengan beragam modus kuasa. Pola  ini  lantas  menciptakan  ketergantungan  antara  negara  berkembang  ke  negara  maju dalam beragam komoditas pangan guna mengembangkan perekonomian mereka. Artinya, kelaparan  bukanlah  akibat  dari  ketidakcukupan  sumber  makanan,  melainkan  kemisikinan yang terus diciptakan oleh negara maju ke negara berkembang melalui sistem kapitalisme. Struktur ini tertanam bukan hanya melalui rezim kapitalisme global tetapi merayap masuk ke dalam struktur terkecil suatu komunitas masyarakat dalam level domestik.

## PEMBAHASAN

## Definisi Ketahanan Pangan: Tinjauan Historis
Diskursus atau wacana ketahanan pangan pertama kali muncul tahun 1970-an yang berasal dari  institusi  pembangunan  dan  kebijakan  internasional.  Lebih  tepatnya  tertuang  dalam dokumen Konferensi  Pangan Dunia (KPD) tahun 1975. KPD mendefenisikannya sebagai ketersediaan makanan dari waktu ke waktu yang memadai bagi kebutuhan pokok manusia, mempertahankan dari ekspansi kebutuhan manusia yang semakin meningkat yang diiringi dengan  meningkatnya  kuantitas  populasi  manusia,  dan  mengimbangi  fluktualisasi  harga dan produksi pangan baik di tingkat domestik maupun global (Maxwell, 2001).
Harus  diakui  saat  membuka  secara  lebar  diskursus  ketahanan  pangan  maka perbincangan yang terjadi adalah permainan ekonomi politik internasional. Saat Uni Soviet mengimpor  28  juta  ton  serealia  ( grain )  dari  Amerika  Serikat,  kemudian  mengakibatkan penarikan  ketersediaan  sereal  dunia.  Dunia  lantas  mengalami  kenaikan  harga  pangan (Morgan,  1979).  Henry  Kissinger  yang  merupakan  Menteri  Luar  Negeri  AS  mendorong persoalan  tersebut  harus  dibicarakan  dalam  agenda  internasional  yang  dikenal  sebagai KPD  yang  berlangsung  di  Roma.  Kissinger  menegaskan  tiga  hal  mendasar,  yakni  (1) keperluan peningkatan produksi serealia; (2) membangun sumber cadangan makanan; dan (3) setiap negara harus secara aktif mengalihkan makanan dari wilayah surplus ke wilayah defisit makanan (Riley, 2017).
Secara  garis  besar  bahwa  defisit  pangan  yang  dialami  beberapa  negara  akibat ketiadaan  dukungan  teknologi  dan  inovasi  pangan.  Dengan  demikian,  negara  yang memiliki kemampuan teknologi tersebut  harus menghasilkan lebih banyak produksi  yang tidak  sekedar  untuk  urusan  konsumsi  domestik  semata,  melainkan  mengekspor  pangan secara massif ke negara-negara yang mengalami defisit pangan ( chronic deficit countries ). Penulis  menilai  tindakan  yang  digalakkan  oleh  Kissinger  menyiratkan  bahwa  ketahanan pangan  adalah  narasi  tentang  akses  teknologi  dan  inovasi,  konteks  georafi,  dan ketimpangan. Kondisi ini lantas menunjukkan bahwa AS dan Uni Eropa yang seolah-olah menjadi fasilitator pangan dunia.
Akar  insekuritas  pangan  adalah  kelaparan  dan  kenaikan  harga  pangan  dunia, sehingga sekelompok negara yang memiliki kemajuan tekonologi dan inovasi menawarkan jalan  keluar  dari  persoalan  tersbut.  Istilah  tersebut  dituangkan  dalam  diskursus moderenisasi  pertanian,  yakni  penyebaran  teknologi  Revolusi  Hijau  ( Green  Revolution ). Ide ini kemudian secara praktis menjadi bahan perbincangan KPD, sebagaimana Direktur
Jenderal  Food  and  Agriculture  Organization  (FAO)  Addeke  H.  Boerma  mengadovokasi pembentukan  cadangan  pangan  secara  domestik  dan  regional,  asistensi  makanan  dari negara  besar  ke  negara  berkembang  dan  kecil,  dan  pembentukan  sistem  peringatan  dini untuk menangani bencana kelaparan yang sangat bisa terjadi kedepan (Boerma, 1975). Ide ini  lantas  diimplementasikan  ke  wilayah  Afrika,  Asia  dan  Amerika  Latin  supaya menjalankan swasembada nasional. Indonesia adalah salah satu gugusan dari proses difusi strategi  Revolusi  Hijau  yang  belakangan  menciptakan  malapetaka  baru,  yakni  degradasi ekologi dan beberapa persoalan pembangunan.
Pada  tahun  1986,  Bank  Dunia  merilis  laporan  yang  berjudul Poverty  and  Hunger menyediakan perluasan definisi ketahanan pangan yang disebutnya sebagai keterjangkauan akses bagi seluruh manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan demi kelangsungan dan kesehatan  kehidupan  mereka  (World  Bank,  1986).  Dalam  tingkat  rumah  tangga (household),  ketahanan  pangan  dicapai  hanya  jika  rumah  tangga  memiliki  kemampuan untuk membeli dan mencukupi kebutuhan makanan. Laporan ini menaklik bahwa orientasi ketahanan pangan di tingkat terkecil yaitu rumah tangga didefinisikan sebagai kemampuan untuk  membeli  makanan  ketimbang  mengikuti  program  pemerintah  yaitu  swasembada pangan  atau  memproduksi  pangan  sebagai  strategi  subsisten  yang  menunjukkan  adanya pergeseran tujuan keamanan secara semula.
Clapp  dan  Cohen  (2009)  menganggap  laporan  itu  yang  memuat  konsep  defenisi hingga  tawaran  kebijakan  secara  tersirat  sebagai  pengarusutamaan  isu  pembangunan melalui  “program  penyusaian  struktural  ( structural  programme  adjusments )”,  liberalisasi perdagangan,  dan  integrasi  pasar  global  sebagai  strategi  jitu  untuk  memenuhi  kebutuhan pangan  masyarakat.  Wacana  ketahanan  pangan  yang  digelumbungkan  oleh  Bank  Dunia terkesan  sebagai  aktifitas  yang  menggiring  masyarakat  menyadari  bahwa  pendapatan personal, pasar, dan cara kerja sistem pangan global yang ketat akan menjamin ketahanan pangan dibanding menyerahkan semuanya kepada negara (Clapp & Cohen, 2009).
Tampaknya definisi di  atas hanya terkesan seadanya  –  sekaligus tidak menyentuh pada  persoalan  mendasar  terhadap  insekuritas.  Ketahanan  pangan  kemudian  secara bertahap  berkembang  yang  tidak  hanya  melihat  aspek  ekonomi  semata  tetapi mengikutsertakan implementasi kebijakan yang tepat yang berfokus kepada distribusi dan ketersediaan akses pangan kepada individu yang lebih membutuhkan. Amartya Sen lantas menyodorkan  definisi  ketahanan  pangan  yang  harus  dikembalikan  kepada  subjeknya secara khusus dan membingkainya kepada persoalan pembangunan (Sen, Famines, 1980).
Ide ini dikenal dengan “Freedom from Want”. Tawaran Sen kemudian diterima oleh PBB dengan  memposisikan  ketahanan  pangan  masuk  dalam  klasifikasi  keamanan  manusia. Selanjutnya,  pada  tahun  1996  berlangsung  World  Food  Summit  di  Roma  menggagas sebuah  definisi  ketahanan  pangan  yang  direfleksikan  melalui  pendekatan  holistik  untuk menyentuh sebuah akar permasalahan sesungguhnya, yaitu: “ Food security exists when all people,  at  all  times,  have  physical,  social  and  economic  access  tosufficient,  safe  and nutritious  food  that  meets  their  dietary  needs  and  food  preferences  for  an  activeand healthy life (FAO, 2006).”
Dalam  tingkat  rumah  tangga  ( household ),  ketahanan  pangan  dicapai  hanya  jika rumah  tangga  memiliki kemampuan  untuk  membeli  dan  mencukupi  kebutuhan  makanan. Dokumen ini menaklik bahwa orientasi ketahanan pangan di  tingkat  terkecil yaitu rumah tangga  didefinisikan  sebagai  kemampuan  untuk  membeli  makanan  ketimbang  mengikuti program pemerintah yaitu swasembada pangan atau memproduksi pangan sebagai strategi subsisten yang menunjukkan adanya pergeseran tujuan ketahanan secara semula. Jelasnya, kerawanan  pangan  muncul  dari  akibat  ketidaktersediaan  akses  yang  dialami  oleh  rumah tangga.
Penulis  menilai  bahwa  definisi  yang  ditawarkan  oleh  Bank  Dunia  penting  untuk diperhatikan  dan  dikritisi,  sebab  ketahanan  pangan  identik  dengan  isu-isu  pembangunan bebasis  arus  utama  yang  ditangani  melalui  program  penyusaian  struktural,  liberalisasi perdagangan,  dan  integrasi  ke  pasar  global  sebagai  cara  memenuhi  lingkup  kebutuhan pangan  yakni  rumah  tangga  dan  individu.  Dengan  kata  lain,  perbincangan  ketahanan pangan  lekat  dengan  logika  pasar  dan  berpijak  pada  orientasi  pembangunan  modernis. Sebagaima  penghayatan  Bank  Dunia  bahwa  persoalan  dasar  adalah  kurangnya  daya  beli individu,  sehingga  pendapatan  perseorangan  yang  memadai,  pasar,  dan  cara  kerja  sistem pangan  dunia  menjamin  ketahanan  pangan  daripada  sentralitas  negara  dalam  mengatur ketahanan pangan.
Jadi,  jalannya  ketahanan  pangan  adalah  upaya  menagih  tanggung  jawab  setiap orang untuk mereduksi atau menghindari kerawanan melalui prinsip kompetisi pasar guna terciptanya  akses  pangan.  Orang  miskin  harus  bertanggung  jawab  untuk  mengatasi kelaparan  secara  mandiri  dengan  menghasilkan  lebih  banyak  pendapatan  atau meningkatkan  produktivitas  pangan  melalui  skema  pembangunan  modernis  dengan mengadopsi  teknologi  Revolusi  Hijau.  Kesuksesan  strategi  ini  bergantung  pada
kemampuan strategi tersebut menjawab persoalan mendasar. Misalnya, tentang akses dan kepemilikan  tanah,  skenario  pola  tanam,  ketentuan  perdagangan  dan  jenis  peluang mendapatkan  upah,  serta  dinamika  harga  pangan  secara  regional  dan  global  –  di  mana kesemuanya ini sangat fluktuatif.
Pendekatan  ekonomi-politik  Marxis  menilai  strategi  ketahanan  pangan  yang ditawarkan  oleh  Bank  Dunia  dengan  menyediakan  perhatian  pada  agenda  pembangunan justru  menciptakan  krisis  pembangunan.  Penekanan  mereka  ada  pada  bagaimana kontradiksi  pembangunan  kapitalis  dan  artikulasinya  dengan  beragam  bentuk  produksi komoditas  menjadi  biang  krisis  pangan  dunia  tahun  1970-an.  Persoalan  lebih  mendasar lainnya  adalah  ketahanan  pangan  nasional  justru  dianalisis  secara  relasional  dengan ketahanan  pangan  rumah  tangga  (Wisner,  Weiner,  &  O'Keefe,  1982).  Akibatnya, penanganan  ketahanan  pangan  yang  dilakukan  oleh  negara  besar  justru  menimbulkan kerawanan  pangan  bagi  negara  berkembang  dan  miskin.  Michael  Redclift    mengklaim bahwa strategi ketahanan pangan pada akhirnya menciptakan suatu ilusi, di mana Amerika Utara  dan  Eropa  Barat  telah  menghasilkan  struktur  regional    yang  menjadi  penghalang utama  dalam  menciptakan  keswasembadaan  perseorangan  ( self-sufficiency )  dalam produksi  pangan  di  negara  berkembang  dan  miskin  (Redclift,  1987).  Pembuktiannya  ada pada kawasan Afrika, di mana terjadi perbudakan dan produksi tanaman tunai ( cash crop ) pada  lahan  yang  ditentukan  sebelumnya  justru  memicu  kehancuran  ekonomi  secara sistematis.
Dalam periode yang sama, diskursus ketahanan pangan menjadi mainstream karena dikembangkan  dan  didifusikan  oleh  Bank  Dunia  dan  FAO  dengan  kerangka  kerja kebijakan  berbasis  institusional.  Publikasi  laporan  mereka  seringkali  mengeksplisitkan ketahanan  pangan  ada  pada  subjek  khusus,  misalnya  penekanan  pada  individu  merujuk wanita  miskin  di  Afrika  atau  kemampuan  kelompok  bisa  merujuk  pada  petani  kecil memproduksi atau membeli makanan (Smith, Pointing, & Maxwell, 1993). Penulis menilai bahwa diskursus ketahanan pangan menjadi arus utama, sebab diposisikan sebagai strategi pembangunan modernis. Keberlangsungan implementasinya melalui skema pembangunan neoliberal  yang  sangat  massif  dijalankan  semenjak  dekade  1980-an.  Penekanannya  ada pada  akses  individu  ke  dalam  sistem  pangan  dunia,  korporatisasi  melalui  investasi  dan modernisasi pertanian melalui peningkatan kesempatan kerja dan upah – sebagaimana poin ini secara eksplisit muncul dalam defnisi ketahanan pangan versi Bank Dunia.
Pada tahun 1996, Deklarasi Roma tentang Ketahanan pangan Dunia mempertegas kembali  definisi  ketahanan  pangan  yang  bersandar  pada  nilai  hak  asasi  manasia. Ketahanan pangan terwujud apabila semua orang untuk setiap saat memiliki akses secara fisik  maupun  ekonomi  terhadap  pangan  yang  cukup,  aman,  bergizi  guna  memenuhi kebutuhan  sesuai  dengan  seleranya  bagi  kehidupan  yang  aktif  dan  sehat  (FAO,  1996). Klaim  dari  deklarasi  ini  berdasar  pada  akar  dari  kelaparan  adalah  kemiskinan.  Orang miskin tidak mampu membeli makanan akibat distabilitas pasokan dan permintaan dunia. Faktor  katalis  lainnya  adalah  peningkatan  populasi  berkonsekuensi  logis  menciptkan penambahan kebutuhan sumber daya alam.
Dokumen dari deklarasi  ini mengungkapkan bahwa perdagangan diidentifikasikan sebagai  elemen  kunci  dalam  ketahanan  pangan  sebab  mampu  memobilisasi  sumber finansial  dan  teknologi  guna  meningkatkan  produksi  serta  bantuan  makanan  melalui pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable  development ).  Dokumen  ini  juga  mengakui  hak berdaulat negara untuk menjalankan kebijakan ketahanan pangan harus kompatibel dengan prinsip dan sistem tata kelola yang baik ( good governance ). Jika diamati lebih kritis maka konsepsi  ketahanan  pangan  menurut  versi  konferensi  ini  bahwa  ketahanan  pangan  harus diperjuangkan  melalui  narasi-narasi  neoliberalisme  dengan  mengucapkan  ketidakamanan pangan akibat persoalan aksesbilitas.
Pertanyaannya  adalah  di  mana  letak  eksistensi  hak  berdaulat  negara  dalam memperjuangkan  ketahanan  pangan  sementara  logika  neoliberalisme  pangan  berusaha mempersempit  peran  negara?  Penulis  menilai  dari  dokumen  tersebut  justru  menunjukkan secara implisit tentang hak berdaulat  pasar bukan hak berdaulat  negara.  Sebab ketahanan pangan hanya didefinisikan melalui upaya peningkatan pasokan dan aksesbilitas makanan melalui  pembelian  di  pasar  dunia  sekaligus  peningkatan  produksi  lokal  yang  dipicu  oleh investasi.
Meskipun definisi ketahanan pangan kian menampung beragam sudut pandang dan fokus  kebijakan,  akan  tetapi  masih  memiliki  beragam  kekurangan  secara  mendasar, khususnya  memposisikan  agenda  ketahanan  pangan  sebagai  ruang-ruang  yang memperlebar  eksploitasi  bagi  korporasi  dan  negara  maju  kepada  petani  dan  negara berkembang.  Atas  dasar  itu,  terdapat  perlawanan  konseptual  yang  ditawarkan  oleh wacanan alternatif yang bernama ‘kedaulatan pangan’. Penulis menilai bahwa kemunculan usangan wacana alternatif semacam itu didasari oleh dua pertimbangan.
Pertama, agenda ketahanan pangan hanya merujuk pada hitungan matematis dalam meninjau terpenuhinya ketahanan pangan dan mencari penyebab insekuritas pangan. Tidak mengherankan  orientasi  kebijakan  ketahanan  pangan  sangat  elitis  sehingga  mengeklusi masyarakat  dalam  roda-roda  kebijakan.  Salah  satu  perhatian  di  sini  adalah  implementasi kebijakan ketahanan pangan berimplikasi pada pertanian dan penyediaan pangan, sehingga diarahkan  pada  kegiatan  produksi  pangan  secara  massal  dan  tersedianya  akses  orang  per orang, keluarga per keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan atas produk pangan yang dikembangkan melalui perdagangan. Jadi perdagangan adalah instrumen terpenting dalam proses  ketahanan  pangan.  Jika  terjadi  kerawanan  pangan,  maka  jalan  keluarnya  adalah membuka akses penyediaan pangan tambahan guna memitigasi persoalan tersebut. Kondisi ini  mengharuskan  negara  menjadi  fasilitator  untuk  produksi  pangan  massal,  pengaturan perdagangan pangan, dan asistensi pangan.
Kedua,  agenda  ketahanan  pangan  kerapkali  memahami  masalah  ketidaktersediaan dan  ketidakcukupan  pangan,  kelaparan,  dan  perdagangan  pangan  dari  sudut  pandang adanya kontrol terhadap sistem produksi dan konsumsi. Sehingga, bagi para pengkritik ini lantas  menilai  bahwa  perhatian  pada  sistem  pangan  seharusnya  mengembangkan  sistem pangan lokal yang berkelanjutan dan mandiri. Hal ini didasari bahwa terdapat relasi utuh antara  perdagangan  pangan  dari  tingkat  lokal  hingga  global  dalam  mekanisme perdagangan pangan.
Para penggagas konsep kedaulatan pangan menganggap wacana ketahanan pangan sebagai  narasi-narasi  politik  dari  negara  besar  yang  berusaha  menjalankan  ide neoliberalisme dan menjadikan aktifitas pangan sebagai  instrumennya. Misalnya, definisi pangan  hanya  mengerucut  pada  perhatian  subjek  yang  menerima  makanan,  sedangkan petani kecil mengalami pendisiplinan aturan pasar bebas sehingga memungkinkan mereka mengalami  eksploitasi  secara  mendalam.  Bahkan,  wacana  ini  juga  menjadi  instrumen penyebaran  nilai  demokrasi  dan  agenda  pembangunan,  akibatnya  wacana  ketahanan pangan  dianggap  sebagai  modus  kuasa  dari  negara-negara  besar.  Perlawanan  wacana ketahanan  pangan  mulai  dilancarkan  oleh  gerakan  akar  rumput  dan  jejaring  masyarakat transnasional.  Jika  disederhanakan,  kedaulatan  pangan  sebagai  kontra-diskursus  terhadap ketahanan  pangan  yang  hadir  dalam  memfasilitasi  gagasan-gagasan  neoliberal  (Patel, 2009).

## Kedaulatan Pangan Sebagai Kontra Wacana
Wajah  pangan  yang  terglobalisasi  menginvitasi  beragam  kritik  mendalam  tentang  betapa diskursus  ini  yang  dianggapnya  sama  sekali  tidak  mampu  menyelesaikan  persoalan mendasar di tengah insekuritas pangan. Ketahanan pangan hanya mampu dibicarakan atau ditempuh  dengan  menilai  kondisi  insekuritas  pangan  dapat  diselesaikan  dengan  cara pasokan  pangan  ( food  supply ),  akses  pangan  ( food  access ),  ketahanan  gizi,  dst.
Kesemuanya  dibungkus  dalam  tingkat  internasional  dan  nasional  yang  sama-sama menyapakati rezim pangan, dengan panduan dan strategi ketahanan pangan yang berubah- ubah secara periodek. Tampaknya, persoalan ini seringkali menunjukkan sisi yang lenyap untuk  ditanggapi  secara  utuh,  misalnya  bagaimana  negara  ingin  melaksanakan swasembada sementara aturan pangan internasional melalui WTO membatasi peran negara mencampuri  urusan  pasar  pangan.  Belum  lagi  dunia  kerapkali  dihantui  oleh  bencana kelaparan yang terjadi di negara-negara miskin dan berkembang.
Dengan  persoalan  esensial  semacam  itu  terdapat  respon  keras  dari  beberapa jaringan masyarakat sipil global menyuarakan keadilan pangan, bahwa tindakan kebijakan berbasis institusional hanya menyentuh wilayah-wilayah teknis. Tidak memperhatikan sisi- sisi apa saja yang harus difokuskan dalam penanganan insekuritas pangan. Salah satu dari organisasi  yang  aktif  dalam  mengkritisi  diskursus  ketahanan  pangan  adalah  La  Via Campesina  atau  sering  juga  disebut  sebagai  Serikat  Petani  Internasional.  Organisasi  ini merupakan gerakan yang mengakomodir kepentingan petani kecil ( peasent ), petani tanpa tanah  ( landless  farmer ),  masyarakat  adat,  buruh  pertanian,  dst.  La  Via  Campesina menganggap  kelompok  ini  adalah  subjek  yang  seringkali  menjadi  objek  dari  diskursus ketahanan  pangan.  Pada  gilirannya  mereka  termarjinalkan  akibat  narasi-narasi  yang bermain di balik kedok ketahanan pangan, yakni neoliberalisme pangan.
Dalam  membaca  histrori  pergerakannya,  tampak  jelas  bahwa  organisasi  ini  tidak eksis  dengan  cara  gerakan  reaksioner,  negativis,  dan  ataupun  nihilis.  Melainkan  lebih bersifat revolusioner karena berorientasi pada pembangunan tatanan alternatif. Meminjam analisis  Robert  Cox  (1981)  mengenai  struktur  historis  maka  kita  dapat  menyimpulkan secara  sederhana  bahwa  La  Via  Campesina  merupakan  aktor  kontrahegemonik,  sebab mereka  tidak  hanya  memperjuangkan  pada  isu-isu  spesifik  melainkan  juga  dalam  hal struktur tatanan dunia yang hegemonik. Struktur itu adalah diskursus neoliberalisme.
Salah satu wujud resistensi mereka adalah penolakan narasi ketahanan pangan yang dibuat  oleh  FAO  pasca  Deklarasi  Ketahanan  Pangan  tahun  1996.  Disebut  sebagai  aktor
kontrahegemonik  karena  mereka  mampu  memberikan  diskursus  alternatif,  yakni kedaulatan  pangan  ( food  soverignity ).  Kedaulatan  pangan  bagi  la  Via  Campesina  adalah hak  seluruh  masyarakat,  bangsa  dan  negara  untuk  menyediakan  dan  mengembangkan kapasitas mereka dalam memproduksi kebutuhan dasar pangan yang sesuai dengan kondisi sosial,  ekonomi  dan  budaya  masing-masing  (Via  Campesina,  1996).  Dengan  kata  lain, kedaulatan  di  sini  bermaksud  kemandirian  untuk  menentukan  dan  mengendalikan  sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Jadi, kedaulatan pangan merupakan pre-kondisi menuju  ketahanan  pangan  sesungguhnya.  Penulis  menilai  bahwa  kehadiran  konsep  ini sejatinya  mengakomodir  dua  hal  mendasar  yang  hilang  dari  perbincangan  sekuritas pangan, yakni negara dan individu.
Jika  ditinjau  secara  historis,  awal  konsep  kedaulatan  pangan  muncul  di  tengah pemberontakan  Zapatista  di  Meksiko  tahun  1995.  Mereka  menentang  keberlangsungan NAFTA  yang  mengakibatkan  prilaku  dumping  Amerika  Serikat  dalam  jumlah  besar melalui  komoditas  jagung  ke  Meksiko.  Akibatnya,  memaksa  sebagian  besar  petani  kecil tersingkir dan masuk ke jalur migrasi internasional sebagai pekerja pertanian dan pekerja industri  makanan.  Kemudian,  gerakan  La  Via  Campesina  mulai  memasuki  arena  utama dari  permasalahan  pangan  global  ialah  perdagangan  pangan  yang  dinilai  menciptakan ruang  ketidakadilan.  Suara  mereka  menolak  aturan  WTO  sektor  pertanian  dimana melarang adanya sikap proteksionis, sementara negara maju melakukan kebijakan subsidi di sektor pertanian (Clapp, 2006). Singkatnya, wacana kedaulatan pangan yang ditawarkan oleh gerakan ini sebagai langkah diskursif.
Bersamaan dengan Deklarasi Roma yang mencetuskan definisi ketahanan pangan, Campesina turut mendeklarasikan wacana kedaulatan pangan sebagai suatu definisi, yaitu: “keadilan  bagi  setiap  negara  dalam  menyediakan  dan  mengembangkan  kapasitas  mereka dalam  memproduksi  kebutuhan  pangan  secara  medasar  serta  menghargai  disparitas produksi dan budaya lokal yang ada” (Campesina, 1996). Konsep kedaulatan pangan tidak lebih  dari  kedaulatan  nasional  di  bidang  pertanian.  Pengembangan  kapasitas  dalam memproduksi  makananan  sebagai  hak  utama  oleh  negara  sekaligus  menentang  proses liberalisasi  perdagangan  dan  kebijakan  ekonomi  dari  proses  penyusaian  struktural pertanian.  Konsep  ini  secara  tegas  memandang  sistem  pangan  global  melalui  nafas neoliberal  tidak  sekedar  menjadi  mode  pengaturan  perdagangan  pangan,  tetapi  juga diiringi dengan penyebaran model dan nilai pembangunan liberal (Bello, 1999).
Deklarasi Campesina menekankan tujuh prinsip dalam konsep kedaulatan pangan, yaitu:  (1)  makanan  adalah  hak  dasar  manusia;  (2)  reformasi  agraria  harus  memberikan kepemilikan  (ownership)  dan  kontrol  kepada  masyarakat  adat  lokal  (indigenous  people); (3)  kedaulatan  pangan  adalah  upaya  penggunaan  dan  pengendalian  sektor  pertanian dengan  prinsip  keberlanjutan  terkait  tanah,  air  dan  benih  dalam  melestarikan keanekaragaman  hayati;  (4)  basis  utama  kedaulatan  pangan  ialah  hak  bagi  petani  untuk secara  bebas  menggunakan  dan  melindungi  sumber  pangan  sekaligus  sebagai  mata pencarian  mereka;  (5)  kebijakan  pangan  nasional  harus  memprioritaskan  produksi  untuk kebutuhan konsumsi domestik dan kedaulatan pangan; (6) sistem institusi multilateral dan spekulasi  finansial  global  tidak  memberi  jaminan  atas  kemandirian  pangan,  maka  perlu dibentuk  kode  etik  internasional  ( code  of  conduct )  untuk  korporasi  transnasional  dan penciptaan  sistem  peraturan  dan  perpajakan  secara  terlembaga;  (7)  pangan  tidak  dapat dijadikan sebagai senjata politik ataupun rezim negara maju.
Konsep  ini  kemudian  menitikberatkan  perhatiannya  kepada  petani  kecil  (peasent) yang  sepatutnya  menjadi  aktor  utama  dalam  merumuskan  kebijakan  pangan  dalam berbagai  tingkat.  Posisi  petani  acapkali  tidak  memiliki  otonomi  pengambilan  keputusan bahkan  dijadikan  sebagai  objek  dari  kebijakan  pangan.  Dengung  ini  bermakna  kepada upaya  legitimasi  hak  asasi  petani  yang  sebagai  bagian  yang  sah  dari  hak  asasi  manusia. Campesina memandang peasent termasuk ke dalam kelompok tertindas yang memerlukan mekanisme perlindungan khusus.
Pada  tahun  2001,  Campesina  mendeklarasikan  institusionalisasi  hak-hak  asasi petani ke dalam hak asasi manusia internasional. Deklarasi ini berjudul “ Our World is Not for Sale ” yang artinya sebagai hak masyarakat untuk menentukan kebijakan pertanian dan pangan mereka; melindungi dan mengatur produksi dengan skema perdagangan pertanian domestik  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  yang  berkelanjutan;  upaya  kemandirian pangan;  dan  membatasi  prilaku  dumping  di  pasar  mereka  sendiri.  Patut  digarisbawahi, konsep  ini  tidak  menolak  sistem  perdagangan  global  melainkan  mendorong  perumusan kebijakan  dan  praktik  perdagangan  yang  melanggengkan  tersedianya  hak  individu  yang aman,  sehat,  dan  berkelanjutan  dengan  visi  ekologis  (Campesina,  2001).  Selain  itu, deklarasi ini mendesak pelarangan produksi dan perdagangan benih, makanan dan produk dengan rekayasa genetik ( Genetically Modified Organisms ).  Deklarasi kedaulatan pangan akhirnya  dikenal  sebagai  kontra  diskursus  –  yangmemposisikan  jantung  persoalan
kelaparan  dan  kemiskinan  sebagai  hasil  dari  globalisasi  pangan  dan  pertanian  yang dikumandangkan  oleh  institusi  multilateral  seperti  Bank  Dunia  dan  WTO,  korporasi agribisnisnis transnasional, dan negara-negara terkemuka yaitu AS dan Uni Eropa.
Pertanyaannya  kemudian,  apakah  konsep  ketahanan  pangan  dengan  kedaulatan pangan yang terlihat oposisional dapat relasional? Sebuah laporan International Assement of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) memuat kedua  konsep  diatas  dapat  dipadukan,  sebab  wacana-wacana  yang  ditawarkan  bersifat kompatibel dalam mereduksi masalah sesungguhnya dari insekuritas pangan. Penelitian ini mempertemukan  otoritas  pemikir  dengan  berbagai  latar  belakang  keilmuan,  aktivis pangan,  institusi  internasional  dan  57  negara.  IAASTD  mengakui  program  pertanian berkelanjutan  dan  wacana  kedaulatan  pangan  dianggap  penting.  Selain  itu,  IAASTD mengklaimpengetahuan  pertanian,  teknologi  dan  sains  memiliki  peran  penting  menuju kedaulatan pangan dan keamanana pangan (IAASTD, 2009). Kesimpulannya ialah konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan bukanlah konsep oposisional melainkan sebagai konsep yang saling terkait yang mencakup akses, distribusi, keamanan, dan kesetaraan.
Meskipun  dianggap  konvergen,  laporan  ini  secara  tersirat  memposisikan  praktik rekayasa genetika pangan tidak dapat menyelesaikan masalah utama dari persoalan pangan yaitu  kelaparan.  Narasi  tentang  kesepakatan  yang  dimuat  oleh  IAASTD  memperlihatkan situasi resisten bagi Kanada, Australia dan AS yang menilai praktik bioteknologi bukanlah masalah  utama.  Jika  diperhatikan,  sikap  yang  dituai  oleh  ketiga  negara  tersebut  sebagai prilaku politik yang berusaha mengamankan korporasi agrbisnisnya. Mereka berpandangan kehadiran  rekayasa  genetik  sangat  penting  bagi  revolusi  genetika  dalam  sektor  pertanian guna menghindari krisis dan inflasi harga pangan. Pandangan tersebut dianggap spekulatif bagi aktifis yang terlibat dalam IAASTD. Mereka memandang tidak ada kausalitas antara peningkatan  produktifitas  dengan  pemenuhan  hak  untuk  makanan  sebab  semuanya berlangsung dibawah kendali korporasi agribisnis transnasional.
Hal  ini  juga  terjadi  juga  pada  disparitas  pandangan  antara  ilmuwan  sosial  dan ilmuwan eksakta dalam melihat rekayasa genetik pada pertemuan IAASTD (Jarosz, 2014). Di satu sisi, ilmuwan eksakta melihat kehadiran teknologi/rekayasa pangan justru mampu meminimalisir  kelaparan  yang  kemudian  dapat  meningkatkan  produksi  pangan.  Di  sisi lain, ilmuwan sosial menilai kehadiran tersebut justru memperluas insekuritas pangan dan risiko  sosial  dan  lingkungan,  selain  itu  mereka  menunjukkan  bahwa  kelaparan  terjadi bukan semata-mata kurangnya ketersediaan pangan, melainkan lonjakan  kelaparan akibat
tidak seimbangnya distribusi output pangan dan kurangnya hak politik, sosial dan ekonomi (Keen, 2008). Terlepas upaya konter-konseptual sekaligus wacana yang diusung oleh Via Campesina  mengenai  kedaulatan  pangan,  tidak  sedikit  juga  ahli  mengkritik  kembali pendekatan  ini,  seperti  Henry  Bernstein,  dan  Hannah  Wittman,  Annette  Desmarais  dan Nettie Wiebe.
Dalam  tulisan  Bernstein  (2014)  sebenarnya  membenarkan  sekaligus  mengagumi satu  elemen  kunci  kedaulatan  pangan  adalah  kritik  secara  tuntas  pada  korporasi  industri pertanian.  Sebab,  ketidakadilan  berulangkali  diisi  oleh  korporasi-korporasi  yang  menjadi oktopus dari neoliberalisme itu sendiri. Bernstein lantas skeptis terhadap dua elemen lain, yakni  orientasi  advokasi  jalan  petani  sebagai  basis  bagi  keadilan  pangan  berkelanjutan. Kedaulatan  pangan  meletakkan  petani  kecil,  dengan  klaim  bahwa  petani  pemilik  lahan sempit  ( small  producers )  menjalankan  pertanian  agroekologi  yang  dipahami  sebagai pertanian  yang  menggunakan  input  dan  tenaga  kerja  yang  rendah  mampu  memberikan makan dunia (Bernstein, 2014). Elemen berikutnya adalah program yang mengkoneksikan aktivitas  pertanian  skala  kecil  dengan  kebutuhan  pangan  bagi  kelompok  non-petani,  di mana  secara  populasi  terus  meningkat.  Di  tengah  kritik  itu,  penulis  menilai  Bernstein seolah menafikan salah satu tawaran orisinil dari konsep kedaulatan pangan, yakni atensi terhadap  perempuan  petani.  Konsep  ketahanan  pangan  tentu  absen  membicarakan kehadiran  mereka,  sebab  pandangannya  menyebut  petani  masih  dilihat  secara  umum. Tidak  dengan  konsep  kedaulatan  pangan.  Pertanyaan  ini  bisa  diuji  dengan  bagaimana posisi,  peran  dan  kontribusi  mereka  dalam  penyediaan  pangan  keluarga  petani  yang subsisten dan perjuangannya untuk keluar dari arena ekonomi politik neoliberalisme yang melanggengkan  wujud  patriarkis.  Terlepas  begitu,  tulisan  dari  Bernstein  layak  menjadi bahan  dasar  untuk  memahami  konsep  kedaulatan  pangan  secara  epistemologis  dan aksiologis dari perspektif ekonomi-poliyik produksi pangan di tengah diskursif kapitalisme global.
Demikian  juga  dalam  tulisan  Hannah  Wittman,  Annette  Desmarais  dan  Nettie Wiebe berjudul The Origins & Potential of Food Sovereignty (2010) turut mencela konsep kedaulatan pangan yang belum dapat dikategorikan sebagai paradigma pengetahuan ilmiah yang tepat. Jelasnya, konsep kedaulatan pangan merupakan suatu pengetahun yang sedang mentas  ( emergent  science )  yang  bersumber  dari  praktek  dan  produksi  pengetahuan kelompok-kelompok  masyarakat  akar  rumput  yang  dipelopori  dan  diadvokasi  melalui
proses  politik  gerakan  sosial.  Sementara  konsep  ketahanan  pangan  sudah  lebih  mapan. Telepas  dianggap  bukan  sebagai  paradigma  paripurna  dalam  sistem  pangan,  poin terpenting  untuk  kita  catat  adalah  kehadiran  mereka  ingin  menunjukkan  bahwa  konsep kedaulatan  pangan  adalah  pendekatan  alternatif  yang  patut  untuk  diperjuangkan.  Sebab, konsep  ketahanan  pangan  dianggap  bermasalah  karena  perbedaan  itu  jelas  bahwa kedaulatan pangan berbasis pada kehendak masyarakat  sipil  sementara ketahanan pangan berbasis  kebijakan  institusional  yang  digerakkan  oleh  modus  kuasa  dan  ide.  Menjadi konsep  yang  mapan  juga  ditopang  oleh  kehadiran  kapabilitas  material  berupa  tindakan- tindakan  operasional  dan  teknis,  serta  dikembangkan  oleh  berbagai  lembaga  riset  dan lembaga-lembaga  internasional  dan  multilateral.  Seolah-olah  ketahanan  pangan  hanya merujuk  pada  hitungan  matematis  dalam  meninjau  terpenuhinya  ketahanan  pangan  dan mencari penyebab insekuritas pangan. Tidak mengherankan orientasi kebijakan ketahanan pangan  sangat  elitis  sehingga  mengeklusi  masyarakat  dalam  roda-roda  kebijakan.  Salah perhatian  di  sini  adalah  implementasi  kebijakan  ketahanan  pangan  berimplikasi  pada pertanian  dan  penyediaan  pangan,  sehingga  diarahkan  pada  kegiatan  produksi  pangan secara  massal  dan  tersedianya  akses  orang  per  orang,  keluarga  per  keluarga,  dan masyarakat  secara  keseluruhan  atas  produk  pangan  yang  dikembangkan  melalui perdagangan.  Jadi  perdagangan  adalah  instrumen  terpenting  dalam  proses  ketahanan pangan.  Jika  terjadi  kerawanan  pangan,  maka  jalan  keluarnya  adalah  membuka  akses penyediaan  pangan  tambahan  guna  memitigasi  persoalan  tersebut.  Kondisi  ini mengharuskan  negara  menjadi  fasilitator  untuk  produksi  pangan  massal,  pengaturan perdagangan pangan, dan asistensi pangan.
Diskursus  ketahanan  pangan  berkumandang  secara  masif  mengundang  para pengkritik menunjukkan pandangan mereka dengan dalil bahwa diskursus ini sama sekali tidak  mapan  secara  pengetahuan  maupun  praktis.  Dianggap  bermasalah  sebab  hanya melihat  masalah  ketidaktersediaan  dan  ketidakcukupan  pangan,  kelaparan,  dan perdagangan  pangan  dari  sudut  pandang  adanya  kontrol  terhadap  sistem  produksi  dan konsumsi.  Pengkritik  ini  lantas  menilai  bahwa  perhatian  pada  sistem  pangan  seharusnya mengembangkan  sistem  pangan  lokal  yang  berkelanjutan  dan  mandiri.  Hal  ini  didasari bahwa  terdapat  relasi  utuh  antara  perdagangan  pangan  dari  tingkat  lokal  hingga  global dalam  mekanisme  perdaganagn  pangan.  Jadi,  persoalan  dan  tantangan  sistem  pangan sepatutnya  diatasi  dengan  menyandarkan  pada  persoalan  hak  ketimbang  persoalan distribusi dan perdagangan. Jadi kata kunci mengenai kedaulatan pangan adalah tegaknya
jaminan  hak  atas  pangan.  Dengan  demikian,  fakta  dari  insekuritas  pangan  berupa kelaparan ialah ketidadaan hak atas pangan. Atas dasar itu, tulisan ini yang memfokuskan pada  isu  kelaparan  patut  juga  ditinjau  secara  utuh  berdasarkan  kajian  keamanan internasional  yang  merupakan  lingkup  perhatian  dalam  studi  hubungan  internasional. Pertimbangan  pengetahuan  semacam  ini  patut  diakomodir  dengan  beberapa  alasan mendasar. Pertama, fakta lingkungan internasional dan domestik semakin kabur semenjak isu  non-tradisional  dalam  hubungan  internasional  mengingat  resonansi  transnasionalisme kian  mengemuka.  Kedua,  beberapa  konsep-konsep  ketahanan  pangan  di  atas  juga  telah diduplikasi  dalam  perhatian  pemikir  hubungan  internasional,  sebab  tebentuk  pola  neksus antara aktor-aktor global dalam memposisikan sumber daya pangan sebagai komoditas dan kapasitas suatu aktor. Ketiga, di tengah menguatnya isu-isu ancaman non-militer menjadi isu  pangan  mendapatkan  tempat  penting  sebagai  upaya  pendalaman  dan  perluasan  kajian keamanan.

## Studi Keamanan dan Insekuritas Pangan
Insekuritas pangan sebenarnya dapat dilalui dari tiga sudut pandang studi keamanan, yaitu pendekatan  Neorealisme,  pendekatan  Keamanan  Manusia,  dan  pendekatan  Keamanan Kritis  (emansipatoris).  Ketiga  pendekatan  ini  menunjukkan  variasi  dalam  menjawab pertanyaan esensial, apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan dan siapa yang menjadi objek referen atas sekuritisasi tersebut. Kajian ketahanan pangan yang sifatnya begitu luas, maka  pembahasan  ini  mengkhususkan  dalam  menelaah  bagaimana  bentuk  insekuritas pangan berupa kelaparan dilihat oleh tiga pendekatan tersebut. Hal ini didasari oleh fakta bahwa  hampir  5,3  juta  anak  di  seluruh  dunia  telah  meninggal  akibat  malnutrsi  setiap tahunnya (UNICEF, 2006).
Penulis  menilai  bahwa  diskusi  seputar  ketahanan  pangan  terlebih  dahulu didudukkan pada isu utama yang muncul setiap tahun dan dekade. Isu itu adalah kelaparan. Harus  digarisbawahi  bahwa  kelaparan  bukanlah  sebuah  fenomena  alami  dan  bukan  juga sebagai  produk  dari  ketidakseimbangan  antara  kebutuhan  pangan  dengan  laju  populasi tinggi yang sering dikumandangkan oleh perspektif Malthussian 1 .
1 Perspektif  Malthus  melihat  krisis  pangan  yang  berlangsung  karena  adanya  ketidakseimbangan  antara ketersediaan ( supply ) dengan kebutuhan ( demand ) saat angka kebutuhan lebih tinggi dari ketersediaan yang berkonsekuensi  pada  krisis.  Malthus  menilai  bahwa  peningkatan  populasi  yang  besar  akan  memiliki
Kelaparan adalah bencana kemanusiaan yang eksis di tengah kita, namun perhatian struktural  dan  sistemik  justru  semakin  menjauh  pada  persoalan  ini.  kehadiran pendikatomian  semacam  ini  ialah  keterbatasan  kita  dalam  memahami  definisi  keamanan itu  sendiri.  Hal  ini  tergambar  dalam  fakta  sosial  bahwa  di  satu  sisi  terdapat  peningkatan populasi  yang  mengadapi  kelaparan,  di  sisi  lain  meningkatnya  fokus  strategi  dan  kontrol negara  terhadap  produksi  dan  ketersediaan  pangan.  Persoalannya,  terdapat  fokus  besar negara  dalam  memenuhi  kebutuhan  pangannya,  namun  tidak  diiringi  dengan  perhatian utama  dalam  menyelesaikan  persoalan  kelaparan.  Corak  ini  menunjukkan  asumsi  kritis, bahwa  kelaparan  boleh  jadi  sebagai  produk  dari  kebijakan  ketahanan  pangan  itu  sendiri. Sebelum  jauh  meninjau  bagaimana  dan  mengapa  pendekatan  keamanan  kritis  patut menjadi  pertimbangan  menganalisis  lebih  lanjut  mengenai  ketahanan  pangan  dewasa  ini, penulis terlebih dahulu pertama-tama akan menunjukkan limitasi-limitasi dari pendekatan arus utama keamanan internasional, yakni Neorealisme dan Keamanan Manusia [menurut mazhab Kopenhagen].
Neorealisme  menaruh  perhatian  yang  lebih  mendalam  terhadap  aktor  negara. Pendekatan  ini  menyadari  bahwa  aktor  tersebut  yang  tidak  hanya  terlegitimasi  dalam politik  keamanan,  tetapi  juga  sebagai  objek  yang  harus  diamanankan.  Dalam  nilai keamanan,  negara  harus  memaksimalkan  kekuatannya  dalam  arena  internasional  yang bersifat anarkis. Bagi realisme klasik, definisi ini hanya mencakup bidang militer semata. Akibatnya,  tindakan  negara  dalam  urusan  ketahanan  pangan  bukan  menjadi  perhatian utamanya. Meskipun demikian, upaya perluasan definisi mengenai kekuatan ekstra-militer turut dipertimbangkan melalui kepentingan negara yang dapat ditelusuri melalui pemikiran neo-realis.
Ide  neorealis  memperbolehkan  kita  untuk  menganalisa  isu  keamanan  melalui lanskap  peran  negara  sebagai  objek  referen.  Ketahanan  pangan  merupakan  ihwal terpenting  bagi  negara  sebagai  kekuatan  ekonomi  sekaligus  kekuatan  politik.  Hal  ini didasari  oleh  kehadiran  populasi  yang  sehat  merupakan  populasi  produktif  yang  akan menjadi  sumber  kekuatan  suatu  negara.    Shutao  Gao  (2008)  menekankan  ketahanan pangan sebagai, “ basic guarantee for national security ” (p. 42). Persoalan pangan berupa
implikasi dahsyat yang berkaitan dengan ancaman ketidaktersediaan pangan yang cukup. Guna menghindari ancaman tersebut, maka perspektif ini menganjurkan penekanan laju pertumbuhan penduduk.
kelaparan  turut  diperhatikan  dari  perspektif  ini.  Kelaparan  merupakan  konsekuensi  logis dari  perang  dan  konflik  –  bahkan  hadirnya  konflik  yang  besar  berlangsung  pada  upaya mempertahankan  atau  menganeksasi  teritorial  yang  memiliki  sumber  pangan  yang  besar (J.R.Tarrant, 1981). Pandangan ini sebenarnya diilhami oleh Kanneth Waltz (1979) dengan diktum  populernya,  yaitu:  “ in  anarchy  [the  international  system],  security  is  the  highest end,  and  that  only  if  survival  is  assured  can  states  safely  seek  other  goals  such  as tranquillity,  profit  and  power (p.  126)”.  Secara  tersirat,  Waltz  memposisikan  keamanan lebih dari sekedar proses survival tetapi juga mencakup perilaku kompetitif dalam sistem internasional.  Dalil  ini mengafirmasi bahwa kebutuhan survival suatu  negara tidak hanya menggunakan instrumen militer.
Konteks ketahanan pangan dalam pandangan neorealis dapat dihubungkan melalui tersedianya  institusi  global  yang  mengatur  pola  kerja  sama  dalam  permintaan  dan penawaran  terhadap  ketersediaan  pangan  (kelembagaan  neoliberal).  Asumsi  dasar neorealis  mengenai  ketahanan  pangan  berarti  bahwa  selama  pasokan  pangan  tersedia dengan mudah dan harga yang menguntungkan melalui pasar bebas internasional, negara- negara akan bersedia untuk berpatisipasi. Namun, saat sumber pangan menjadi langka atau tidak dapat diakses akibat lonjakan harga yang sangat cepat, maka suatu negara mendapat celah untuk menarik diri dalam kerjasama tersebut.
Perspektif  ini  cukup  probelamatis  sekaligus  menaifkan  persoalan  mendasar  dari insekuritas  pangan.  Beberapa  kritik  besar  menunjukkan  bahwa  hasutan  perspektif  ini menunjukkan  agenda  pangan  berusaha  untuk  mengamankan  kepentingan  suatu  negara yang  akan  menentukan  agenda  lain  (Jones,  1999).  Akibatnya,  perhatian  atas  persoalan kelaparan  bukan  menjadi  isu  besar,  sekalipun  isu  ini  dipertimbangkan  relevan  namun penyelesaiannya  bersifat  elitis.  Sekuritisasi  pangan  bagi  pendekatan  ini  justru terkonsenterasi  pada  ketersedian  pangan  semata,  sehingga  pendekatan  ini  cenderung terbatas dalam mengeksplorasi hakikat keamanan itu sendiri.
Semenjak  pendekatan  Neorealis  mendapat  kontestasi  yang  cukup  sengit  akibat kegagapan dalam membicarakan esensi  keamanan, maka  pendekatan Keamanan Manusia yang  disodorkan  oleh  Barry  Buzan  (1991)  memposisikan  objek  referennya  kepada individu  atau  kelompok  yang  acapkali  menghadapi  insekuritas  pangan.  Pendekatan  ini menempatkan  isu  insekuritas  pangan  sebagai  salah  fokus  utama  keamanan  itu  sendiri.
Jelasnya,  pendekatan  ini  mengalihkan  beberapa  ahli  dan  praktisi  keamanan  dalam menghadapi tantangan kelaparan sebagai widespread insecurity .
Pada dasarnya, mazhab Kopenhagen menilai bahwa terdapat lima arena keamanan yang  harus  dilindungi  oleh  negara,  yakni  politik,  militer,  ekonomi,  masyarakat,  dan lingkungan. Pengamatan keamanan memungkinkan negara mensekuritisasi isu insekuritas yang  muncul.  Isu  itu  terlebih  dahulu  terposisikan  sebagai  ancaman  eksistensial  melalui peryataan  ( speech  act )  yang  diterima  oleh  publik  yang  menjadi  target  sekuritisasi  ( target audience ).  Dengan  menyatakan  keamanan  sebagai  suatu  pernyataan,  maka  menjadikan keamanan  merupakan  sebuah  proses  konstruksi  sosial  dan  juga  memberikan  kesempatan bagi agen sebagai pelaku keamanan ( securitizing actor ) guna menyatakan bahwa berbagai isu  berpotensi  menghadorkan  ancaman  eksistensial  ( existential  threat )  bagi  manusia- negara. Apabila publik menjadi target sepakat dari penyataan yang dilakukan oleh pelaku keamanan, maka dapat tersimpulkan bahwa proses sekuritisasi berlangsung sukses. Proses sekuritisasi yang disampaikan oleh Buzan sebenarnya memuat tiga klaim. Pertama, adanya pandangan bahwa suatu objek tertentu sedang menghadapi ancaman eksistensial. Objek ini bisa  petani,  masyarakat,  kelompok  sosial,  dan  negara.  Kedua,  adanya  permintaan  guna melakukan  tindakan  di  luar  kenormalan  –  politisasi-  sebagai  justifikasi  melakukan tindakan  kedaruratan.  Ketiga,  adanya  upaya  guna  meyakinkan  publik  bahwa  tindakan  di luar  prosedur  normal  tersebut  dapat  dibenarkan  selama  mampu  mengatasi  ancaman eksistensial.  Kerangka  anlisis  sekuritisasi  ini  lantas  banyak  digunakan  bagi  beberapa analisis  dalam  menjelaskan  fenomena  ancaman  non-tradisional,  khususnya  mengenai kelaparan.
Meskipun  pendekatan  ini  hirau  pada  isu  tersebut,  pendekatan  ini  cenderung menguraikan  persoalan  kelaparan  untuk  dikelompokkan  melalui  variabel  seperti  hak, kebebasan  dan  insekuritas.  Akibatnya,  pengidentifikasian  kelaparan  seringkali  sulit dibedakan  –  apakah  mengacu  pada  kekurangan,  insekuritas  manusia,  ataukah  pada kerusakannya.  Seperti  pemaparan  awal  di  atas,  pendekatan  ini  mulanya  dihasut  dari pemikiran Amartya Sen mengenai kebebasan dari ancaman dan keinginan. Pendekatan ini kemudian  berpandangan  bahwa  kekurangan  adalah  bentuk  insekuritas  itu  sendiri. Pertanyaanya  kemudian,  pada  titik  manakah  persoalan  pangan  menjadi  perhatian keamanan.
Konsepsi  keamanan  manusia  teridentifikasi  dari  United  Nations  Development Program  melalui  Laporan  Pembangunan  Manusia  tahun  1994  yang  mencakup,  “ safety
from  such  chronic  threats  as  hunger,  disease  and  repression.  And  ...  protection  from sudden  and  hurtful  disruptions  in  the  pattern  of  daily  life (1994,  p.  23)”.    Jika disederhanakan, insekuritas ialah ketidakmampuan atau kegagalan dalam memprioritaskan insekuritas  disaat  keamanan  manusia  dipahami  secara  luas.  Uniknya,  ancaman  yang tersedia  direspon  melalui  konsep  yang  tuntas,  sedangkan  ancaman  fisik  yang  sifatnya langsung yaitu kelaparan justru tidak  mendapat  perhatian yang lebih jauh. Pengucilan ini menyoroti  bahwa  isu  kelaparan  perlu  bersaing  untuk  mendapat  posisi  sebagai  agenda prioritas  utama  suatu  negara.  Lebih  jauh  lagi,  pengecualian  ini  sebagai  hasil  dari  konsep kompetitif  –  di  mana  ancaman  keamanan  harus  diperjuangkan  untuk  mendapat keuntungan. Hal ini didasari oleh limitasi ontologi yang memungkinkan masalah ini tidak ditangani dengan baik dan justru didominasi melalui pendekatan negara sentris. Akibatnya, logika  ketahanan  pangan  hanya  mengikuti  kaidah  ketersediaan  makanan  yang  kompeten dan kompetitif, sehingga menyingkirkan masalah utama dari kelaparan (Kunjoro, Jamil, & Mathur, 2013).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pendekatan  keamanan  manusia  masih  belum memberikan tawaran yang memadai atau setidaknya menunjukkan mengapa isu kelaparan kompatibel  dengan  isu  keamanan  manusia  lainnya.  Grayson  (2008)  berpendapat  bahwa keterbatasan  perspektif  keamanan  manusia  karena  adanya  prinsip-prinsip  sekuritas manusia ke dalam ortodoksi keamanan – yaitu memfasilitasi penyatuan keamanan manusia sebagai variabel penting dari kalkulasi pemerintah (Grayson, 2008). Duffield dan Waddel (2006)  mengatakan  pendekatan  ini  tidak  lebih  dari  perangkat  neo-kolonialisme  –  yang melegitimasi  negara  Barat  dalam  mengintervensi  negara-negara  berkembang  (Duffield  & Waddell,  2006).  Dalam  istilah  yang  sama,  Rajaonarison  (2014)  menilai  ide  keamanan manusia  telah  menjadi  ‘modus  operandi’  dalam  menyelesaikan  persoalan  pangan  yang dilakukan  negara  besar  dan  korporasinya  yang  menawarkan  misi  kemanusian  jutru diboncengi  dengan  agenda  neoliberal  (Rajaonarison,  2014).  Jika  diintisarikan  mengenai kritik  tersebut,  maka  perspektif  keamanan  manusia  yang  tadinya  berfokus  pada  manusia sebagai objek referen, namun penyelesaiannya masih dikooptasi oleh negara (pemerintah) – yang pada akhirnya mengarah pada eksepsi kelaparan sebagai bentuk security matter .

## Gugatan Keamanan Kritis
Dari dua pendekatan di atas tampak mengandung limitasi secara konseptual. Gugatan dari keduanya telah murni  ditawarkan oleh pendekatan Keamanan Kritis  atau  Mazhab Welsh.
Pemikiran  ini  sebenarnya  sebagai  pengembangan  tradisi  pemikiran  sosial  Mazhab Frankfurt  atau  yang  biasa  disebut  sebagai  Neo-Marxianisme.  Pemikiran  ini  lantas mengilhami  para  pemikir  keamanan  internasional.  Nama  paling  menonjol  itu  adalah  Ken Booth. Berdasarkan dari pendekatan Keamanan Kritis, penulis menilai sebagai pendekatan yang mampu masuk ke persoalan yang jauh lebih intim dan dalam ketimbang pendekatan Realis  dan  Keamanan  Manusia,  khususnya  menyoal  kerawanan  pangan  dan  kelaparan. Pada  dasarnya,  pendekatan  ini  berusaha  mendobrak  dogmatisme  dari  arus  pemikiran mainstream dalam melihat dan memposisikan makna keamanan itu sendiri.
Pada  mulanya,  pendekatan  ini  berdiri  sebagai  metode  pemikiran  kritis  guna merespon  kegagapan  teori  yang  sudah  berkembang  secara  arus-utama.  Terlebih  khusus, misalnya, praktk dan kebijakan negara tidak akan pernah berlangsung dalam arena hampa. Melainkan  eksis  dan  bertindak  di  dalam,  di  sekitar,  dan  di  atas  kehidupan  individu. Dengan  demikian,  pendekatan  kritis  ini  melengkapi  kebaruan  tradisi  keamanan internasional, bahwa di alam raya modernitas seperti kemunculan isu kelaparan bukanlah fenomena alam atau bersifat given seperti yang keyakinan paradigm Malthussian. Thomas Malthus yang menawarkan teori kependudukan membangun preposisi bahwa pertumbuhan pangan  mengikuti  deret  aritmetrik,  bukan  deret  eksponensial.  Maksudnya,  manusia  tidak dapat  terhindar  dari  masalah  kelaparan  akibat  kebutuhan  pangan  kian  waktu  terus meningkat.  Sebaliknya,  pemikir  keamanan  kritis  seperti  Benjamin  Shepherd  (2012) meyakini bahwa klaim Malthussian mengenai kelaparan itu sudah menjadi hukum absolut seiring  dengan  populasi  penduduk  yang  kian  bertambah  adalah  pandangan  yang mensimplifikasi  keadaan  dan  keliru.  Menurut  dia,  persoalan  kelaparan  bukanlah  sesuatu keadaan terberi oleh kondisi alamiah, melainkan suatu masalah struktural.
Penulis memandang bahwa pendekatan keamananan kritis telah menghasilkan tiga signifikansi  utama  dalam  kajian  keamanan  internasional,  yaitu  (1)  pendalaman  cakupan keamanan;  (2)  perluasan  cakupan  keamanan;  dan  (3)  pemanjangan  cakupan  keamanan. Pernyataan  pertama  merupakan  kritik  terhadap  pendekatan  studi  keamanan  tradisional, sekaligus rekonstruksi pendekatan baru. Bagi Wyn Jones (1999), pernyataan kedua sebagai upaya  keluar  dari  perdebatan  isu-isu  non  militer  dan  pernyataan  ketiga  meliputi  objek referen  bagi  keamanan  kritis  (Jones,  1999).  Perluasan  cakupan  keamanan  merupakan fungsi dari pendalaman cakupan keamanan itu sendiri. Perbincangan keamanan (ideasional dan  praktis)  akan  mencerminkan  konsepsi  secara  natural  mengenai  realitas  politik  dunia. Artinya,  isu  keamanan  hanya  dapat  diperluas  berdasarkan  asumsi-asumsi  pokok  teori
politik.  Sementara  itu,  pemanjangan  cakupan  keamanan  sebagai  bentuk  restrukturisasi keamanan itu sendiri, akibatnya objek referen bagi pendekatan ini menolak siapa dan apa sebagai struktur kategorial yang memprevilasi teori politik (Booth, 1999). Bahkan, negara bukanlah satu-satunya objek referen untuk keamanan itu sendiri. Hal ini berdasarkan dari tiga  alasan,  yaitu:  (1)  negara  eksis  atau  tidak  eksis  dalam  urusan  keamanan  (internal  dan ekternal);  (2)  negara  merupakan  penghasil  keamanan  (internal  dan  eksternal)  yang dikategorikan  sebagai  sarana  dan  bukan  sebagai  tujuan  keamanan;  dan  (3)  negara  terlalu beragam  dalam  karakternya  untuk  dijadikan  sebagai  dasar  bagi  teori  keamanan  yang komprehensif (1999, p. 320).
Ken Booth dalam karya seminalnya Theory of World Security (2007) menuangkan kelanjutan dari tradisi pemikiran Mazhab Frankfurt dengan upaya membangun kesadaran kritis/reflektif  dalam  membongkar  ortodoksi  paradigma  mainstreammengenai  teori keamanan. Hal ini didasari oleh skeptisme bahwa teori-teori pada dasarnya dibentuk oleh suatu  konteks  di  mana  mereka  berada.  Booth  kemudian  mengajak  kita  untuk  menyadari bahwa  tujuan  teorisasi  pada  hakikatnya  memiliki  tugas  emansipasi  (praksis)  atau meminjam istilahnya, yaitu “ theorizing that seeks to struggle against the injustices of the world (p.  43).  Emansipasi  adalah  konsep  kunci  bagi  pendekatan  ini.  Dalam  arti  yang sederhana,  emansipasi  adalah  agenda  membebaskan  manusia  dari  berbagai  belenggu  dan ancaman  yang  meliputi  tekanan  fisik  dan  ikatan  terhadap  segala  bentuk paksaan/penindasan.  Kelaparan  adalah  salah  satu  dari  ikatan  insekuritas  tersebut,  yang menghasilkan wujud kekerasan fisik (malnutrisi dan kematian).
Kelaparan  menjadi  penting  untuk  diulas  melalui  pendekatan  ini,  dengan  dasar bahwa  adanya  kekerasan  akan  menghambat  emansipasi  itu  sendiri.  Hubungan  kekerasan dan kelaparan bersifat interdependen. Jelasnya, kekerasan tidak sekedar dilihat dari bentuk kerusakan  fisik  yang  ditimbulkan  oleh  satu  manusia  dengan  manusia  lainnya,  tetapi kekerasan  yang  jauh  lebih  besar  yang  cenderung  dihasilkan  dan  dinaifkan  oleh  negara yaitu  kekerasan  struktural.  Keamanan  kritis  dalam  melihat  kelaparan  memainkan  peran normatif  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  dalam  menyelesaikan  persoalan  kelaparan. Bagi Shepherd, persoalan ini sepatutnya mengalami pembingkaian ulang terhadap makna keamanan  secara  utuh  dengan  prosedur  yaitu  mengamankan  populasi  yang  rentan  dari kekerasan  struktural  akibat  kelaparan  (Shepherd,  2012).  Pembingkaian  tersebut  sebagai
bentuk  problematisasi  ulang  terhadap  pembingkaian  ketahanan  pangan  yang  selama  ini cenderung dilihat sebagai respon ekonomi dan politik.
Pembingkaian  ulang  ini  juga  berupaya  untuk  menempatkan  tanggung  jawab  pada agensi  institusional  dan  sistemik.    Hal  inilah  menjadi  dasar  untuk  menciptakan  kondisi emansipasi  manusia.    Dalam  wilayah  institusional  dan  sistemik,  pendektatan  ini memposisikan  penyelesaian  kelaparan  sama  artinya  dengan  penyelesaian  persoalan struktural,  dengan  membentuk  kebijakan  yang  konsen  pada  masalah  tersebut  sebagai keputusan  strategis  dan  taktis  bagi  setiap  aktor  atau  agen  yang  terlibat  pada  insekuritas pangan.  Prosedur  tersebut  dapat  diterjemahkan  melalui  merancang,  menerapkan, mengevaluasi  dan  mengukur  keberhasilan  dari  strategi,  kebijakan  dan  aksi  untuk ketahanan pangan.
Akhirnya, dapat ditemukan bahwa persoalan kelaparan sebenarnya sebagai masalah struktural  sehingga  awal  perbaikannya  ada  pada  aransemen  institutional.  Shaw membenarkan kondisi ini bahwa paradigma keamanan yang telah eksis justru terbelenggu oleh  masalah  inkonsistensi  inistitusional.  Berdirinya  keragaman  institusi-institusi ketahanan pangan (level domestik, regional dan global) sebagai bentuk perhatian pada isu pangan,  namun  tidak  berbanding  lurus  dengan  implementasi  penyelesaian  insekuritas kelaparan  (Shaw,  2007).    Uvin  (1994)  kemudian  secara  sarkastik  menyebut  institusi internasional  yang  berfokus  pada  paradigma  ketahanan  pangan  yang  mengatur perdagangan  justru  digambarkan  sebagai  “International  Organization  of  Hunger”  –  yang secara  sistematis  menciptakan  kondisi  yang  menguntungkan  bagi  masyarakat  kaya, sementara masyarakat miskin harus menerima kelangkaan pangan (Uvin, 1994).
Kritik  ini  menunjukkan  bahwa  institusi-institusi  ketahanan  pangan  global  justru hadir  sebagai  bagian  dari  masalah  kelaparan.  Jelasnya  kelaparan  tidak  hadir  sebagai kapasitas  produksi,  melainkan  sebagai  konstruksi  manusia  terhadap  struktur  politik  dan ekonomi  yang  mengontrol  bagaimana  pangan  dialokasikan  dan  dihasilkan  menuju perluasan kelaparan. Sementara dalam level global, institusi FAO yang memiliki legitimasi penawaran definisi mengenai ketahanan pangan telah menjadi panduan untuk diikuti bagi setiap  pemerintah,  organisasi  multilateral,  dan  korporasi  agribisnis  transnasional. Ironisnya,  definisi-definisi  ketahanan  pangan  terkait  kelaparan  tereksklusi.  Pendekatan ekonomi, pembangunan dan politik justru menjadi perhatian utama atas institusi tersebut.
Stepherd  menyebut  kondisi  ini  telah  menghasilkan  persoalan  fundamental. Pertama,  definisi  yang  dilakukan  oleh  FAO  telah  menjadi  kesepakatan  absolut.  Alih-alih
untuk  menentaskan  produk  dari  insekuritas  pangan  yaitu  kelaparan,  justru  definisi  yang tersedia  tidak  mampu  menyediakan  kerangka  kerja  untuk  mengevaluasi  serta  menguji keberhasilan  dari  kebijakan  yang  berlangsung  khususnya  mengatasi  masalah  kelaparan sebagai  persoalan  struktural  yang  kompleks.  Kedua,  pembingkaian  insekuritas  pangan terkesan  pasif  dan  aktor  yang  mensekuritisasi  risiko  dan  ancaman  kelaparan  mengalami absensi.  Stepherd  mengkritiknya  dengan  tegas,  “ There  are  no  actors  with  agency  that might be responsible for providing food security, nor calls to action to do so. Nor are there actors (other than the elusive ‘all people’) who might be experiencing, or at risk of, hunger and should be the beneficiaries of food-security analysis, strategies, policies or actions (p. 197).”
Dari  serangkaian  perdebatan  di  atas,  persoalan  kelaparan  sepatutnya  mendapat perhatian utama dalam diskusi keamanan saat ini. Wacana ketahanan pangan telah menjadi arus utama, sementara terdapat beberapa kekeliruan mendasar dalam hal ontologis maupun praksis.  Persoalan  ini  sepatutnya  menjadi  nafas  baru  bagi  sarjana-sarjana  keamanan dengan  memfokuskan  kesadaran  atas  tanggung  jawab  moral  dan  ilmiah  dalam memprobelematisasi ulang wacana ketahanan pangan dan persoalan kelaparan.
Upaya  ini  sebagai  wujud  emansipatoris  dengan  mempertimbangkan  lima  faktor dasar,  yaitu:  (1)  kelaparan  merupakan  ancaman  eksistensial  bagi  kehidupan  manusia  dan sebagai  sumber  yang  jauh  lebih  besar  dari  bahaya  fisik  seperti  deprivasi  kepemilikan tanah, pendapatan dan modal, hak politik atau martabat dasar. Ada banyak persoalan yang ditimbulkan dari kelaparan, yang paling umum misalnya risiko dini mengalami kematian, sumber  penyakit  dan  secara  gradual  menganggu  perkembangan  kognitif  bagi  anak-anak. Yang  lebih  memprihatinkan  lagi,  kelaparan  dan  kekurangan  gizi  berkonsekuensi mengikikis  mata  pencaharian  mereka  dan  membatasi  kapasitas  mereka  sebagai  manusia yang  merdeka,  (2)  berlangsungnya  persoalan  kelaparan  yang  terus-menerus  terjadi,  elit politik  telah  gagal  dalam  mengemban  peran  yang  ditugaskan  sebagai  pelindung  dan penjamin  keamanan.  Secara  teoritis,  kondisi  ini  dilihat  sebagai  kerusakan  signifikan  atas legitimasi  politik  dan  legitimasi  praktik  keamanan,  (3)  secara  praktis,  kelaparan  tentu menimbulkan konflik sosial-politik yang dapat menggangu dimensi keamanan lainnya, dan (4) kelaparan yang semakin meluas tidak hanya dirasakan bagi individu yang mengalami, tetapi  difusi  ancaman  akan  bergeser  kepada  komunitas  masyarakat  hingga  negara  itu sendiri.

## KESIMPULAN
Dalam  artikel  ini,  penulis  menyampaiakan  beberapa  kesimpulan  sederhana.  Secara  garis besar,  penulis  memusatkan  perhatian  pada  diskusi  insekuritas  pangan,  berupa  kelaparan yang  dianggap  memiliki  beberapa  limitasi  pandangan.  Narasi  ketahanan  pangan  dan kedaulatan  pangan  saling  berkontestasi  satu  sama  lain.  Meski  begitu,  keduanya  bukanlah sebagai  konsep  oposisional,  melainkan  sebagai  konsep  yang  saling  terkait  khususnya mencakup  pada  upaya  mengatasi  kelaparan  yang  meliputi  pada  akses,  distribusi, keamanan,  dan  kesetaraan.  Sementara  itu  pendekatan  keamanan  nasional  berdasarkan neorealis  maupun  keamanan  manusia  berdasarkan  Mazhab  Kopenhagen  memiliki perbedaan  signifikan.  Akan  tetapi  keduanya  bermasalah  dalam  memposisikan  kelaparan sebagai  isu  keamanan.  Realisme  yang  bersandar  pada  state-centric  menempatkan penanganan  kelaparan  adalah  konsentrasi  aktivitas  pemerintah  dalam  memastikan kepentingan  nasional,  sehingga  kebijakan  yang  ada  ada  pada  bagaimana  ketersediaan makanan  dapat  tercukupi  atau  surplus.  Sementara  itu,  perspektif  keamanan  manusia melihat isu kelaparan yang dihadapi oleh manusia sehingga diperlukan proses sekuritisasi yang  dijalankankan  oleh  agen  sekuritisasi.  Terlihat  di  sini  bahwa  tindakan  mengatasi persoalan  mendasar  hanya  menjadi  tanggung-jawab  di  tingkat  elit,  sementara  suara kepentingan individu yang mengalami kelaparan terabaikan.
Dengan demikian, pendekatan keamanan kritis muncul dalam menengahi beragam limitasi  di  atas.  Perspektif  ini  manawarkan  bahwa  isu  kelaparan  harus  mengalami pembingkaian  ulang  baik  secara  definisi  maupun  dalam  aplikasi  kebijakan  sebagaimana masalah  keamanan  ini  sebagai  masalah  structural.  Kata  kunci  dari  perspektif  ini  ialah memosisikan  isu  kelaparan  harus  dipahami  sebagai  proyek  emansipasi.  Seperti  yang disampaikan  oleh  Booth,  “ emancipation  seeks  the  securing  of  people  from  those oppressions that stop them carrying out what they would freely choose to do, compatible with the freedom of others (2007, p. 112).” Jadi, kelaparan atau orang yang tidak menerima kecukupan sumber makanan merupakan tragedi penindasan yang paling menyedihkan bagi sejarah manusia. Dalam sudut pandang ini, ketahanan pangan harus dibingkai ulang dalam
konteks  mengamankan  atau  melindungi  populasi  yang  rentan  dari  kekerasan  structural kelaparan.
Alternatif  paradigma  baru  mengenai  ketahanan  pangan  melalui  perspektif keamanan  kritis  sebagai  cara  untuk  memberikan  hak  keistimewaan  bagi  seluruh  orang tanpa  eksepsi.  Dengan  begitu  fokus  utama  kebijakan  ketahanan  pangan,  adalah  manusia yang  mengalami  atau  rentan  dari  kelaparan.  Pembingkaian  ini  juga  menempatkan tanggung  jawab  kepada  para  aktor  atau  agen  institusional  dan  sistemik  dari  lembaga negara  maupun  internasional.  Dengan  demikian,  cara  kolaboratif  semacam  itu  adalah upaya menjalankan prinsip-prinsip keamanan emansipatoris.

## Komparasi Perspektif
Karakteristik Ketahanan Pangan/Liberalisme Kedaulatan Pangan/Strukturalisme Keamanan Nasional/Realisme Keamanan Manusia/Mazhab Kopenhagen Keamanan Kritis Unit Analisis Aktor Negara dan Non-Negara Aktor lebih spesifik dalam struktur global, menyangkut negara [inti dan pingggiran], masyarakat sipil, korporasi dan peasent Negara Individu dan Negara Individu  yang menghadapi kelaparan Pandangan Terhadap Kelaparan Ketidaktersediaan akses  makanan  dan kesusaian harga Ketidakadilan pangan dan kemiskinan sebagai penyebab kelaparan akibat rezim kapitalisme global Ketidakmampunan negara dalam menggapai kepentingan esensial di tengah sistem anarki Kelaparan  adalah objek referen dalam keamanan Kelaparan bukanlah proses alamiah, melainkan persoalan structural. Sehingga fokus penanganannya adalah mengamankan populasi yang rentan dari kekerasan structural kelaparan Instrumen Rezim pangan global dan bantuan internasional Negara harus memastikan bahwa kehadiran pasar pangan domestik dan global adalah instrument melayani kepentingannya, dengan tindakan-tindakan proteksionis Reforma agraria, prioritas kebijakan nasional harus melindungi sumber
pangan secara keberlanjutan,
meniadakan celah- celah ketidakadilan sistem ekonomi pangan global Sekuritisasi berbasis instrument negara Membingkai isu kelaparan sebagai masalah structural, Sehingga fokus penanganannya adalah mengamankan populasi yang rentan dari kekerasan struktural
kelaparan

## DAFTAR PUSTAKA
Balaam, D. N., & Veseth, M. (2014). Introduction to International Political Economy. New
York: Pearson.
Bello,  W.  (1999).  Dark  Victory:  The  United  States,  Structural  Adjustment  and  Global Poverty. London: Pluto Press.
Bernstein,  H.  (2014).  Food  Sovereignty  via  the  ‘Peasant'  Way:  A  Sceptical  View.  The Journal of Peasent Studies, 41 (6), 1031-1063.
Boerma, A. H. (1975). Political Will and The World Food Problem. New Delhi: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Booth,  K.  (1999).  Security  and  Emancipation.  Review  of  International  Studies,  35  (3), 313-326.
Booth, K. (2007). Theory of World Security. Cambridge: Cambridge University Press.
Campesina,  V.  (2001).  Our  World  Is  Not  for  Sale:  Declaration  of  Food  Sovereignty.
Retrieved January 24, 2018, from www.voiceoftheturtle.org
Campesina,  V.  (1996).  The  Right  to  Produce  and  Access  to  Land.  Retrieved  January  22,
2018, from http://www.acordinternational.org/silo/files/decfoodsov1996.pdf
Clapp, J. (2006). WTO Agriculture Negotiations: Implications for the Global South. Third World Quarterly, 27 (4), 563-577.
Clapp, J., & Cohen, M. J. (2009). The Food Crisis and Global Governance. In J. Clapp, & M.  J.  Cohen  (Eds.),  The  Global  Food  Crisis:  Governance  Challanges  and Opportunities. Ontario: Wilfred Laurier Press.
Clapp, J., & Cohen, M. J. (2009). The Food Crisis and Global Governance. In J. Clapp, M. J.  Cohen,  J.  Clapp,  &  M.  J.  Cohen  (Eds.),  The  Global  Food  Crisis:  Governance Challanges and Opportunities. Ontario: Wilfred Laurier Press.
Cox,  R.  W.  (1981).  Social  Forces,  States,  and  World  Orders:  Beyond  International Relations Theory. Millenium: Journal of International Studies, 10 (2), 126-155.
Death,  C.  (2011).  Food  Security:  Issues  and  Trends  in  International  Politics.  IBERS: Knowledge-Based Innovations, 4, 32-37.
Dickson,  A.  (1997).  Development  and  International  Relations:  A  Critical  Introduction. Cambridge: Polity Press.
Duffield,  M.,  &  Waddell,  N.  (2006).  Securing  Humans  in  a  Dangerous  World. International Politics, 43 (1), 1-23.
FAO. (2006, June). Food Security. Retrieved January 5, 2018, from https://goo.gl/A6ccbH FAO.  (1996,  November  13-17).  Rome  Declaration  on  World  Food  Security.  Retrieved from World Food Summit: http://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm
Gao,  S.  (2011).  Discussion  on  Issues  of  Food  Security  Based  on  Basic  Domestic  Self-
Suffiency. Asian Social Science, 6 (11), 42-48.
Gill, G. J., Farrington, J., Anderson, E., Luttrell, C., Conway, T., Saxena, N., et al. (2003, December). Food Security and the Millennium Development Goal on Hunger in Asia. Overseas Development Institute.
Grayson,  K.  (2008).  Human  Security  as  Power/Knowledge:  The  Biopolitics  of  a Definitional Debate. Cambridge Review of International Affairs, 21 (3), 383–401.
IAASTD. (2009). Global Report. Washington DC: Island Press.
J.R. Tarrant. (1981). Food as a Weapon? The Embargo on Grain Trade Between USA and USSR. Applied Geography, 1 (4), 273-286.
Jarosz, L. (2014). Comparing Food Security and Food Sovereinty Discources. Dialogues in Human Geography, 4 (2), 168-181.
Jones,  R.  W.  (1999).  Security,  Strategy  and  Critical  Theory.  Colorado:  Lynne  Rienner Publishers.
Jones,  R.  W.  (1999).  Security,  Strategy,  and  Critical  Theory.  Denver:  Lynne  Rienner Publishers.
Keen, D. (2008). Complex Emergencies. Cambridge: Polity Press.
Kunjoro, I. A., Jamil, S., & Mathur, A. (2013). Food. In M. Caballero-Anthony, & A. D. Cook,  Non-Traditional  Security  in  Asia:  Issues,  Challanges  and  Framework  for Action. Singapore: ISEAS.
Maxwell, S. (2001). The Evolution of Thinking About Food Security. In S. Devereux, & S. Maxwell, Food Security in Sub-Saharan Africa. London: ITDG Publishing.
Morgan, D. (1979). Merchants of Grain. New York: Penguin Books.
Morgenthau,  H.  J.  (1948).  Politics  Among  Nations:  The  Struggle  for  Power  and  Peace. Toronto: Ryerson Press.
Patel, R. (2009). What does food sovereignty look like? The Journal of Peasant Studies, 36 (3), 668–706.
Rajaonarison,  H.  M.  (2014).  Food  and  Human  Security  in  Sub-Saharan  Africa.  Procedia Environmental Sciences, 20 (1), 377-385.
Redclift,  M.  (1987).  Sustainable  Development:  Exploring  the  Contradictions.  London: Routledge.
Riley,  B.  (2017).  The  Political  History  of  American  Food  Aid:  An  Uneasy  Benevolence. New York: Oxford University Press.
Sen,  A.  (1981).  Poverty  and  Famine:  An  Essay  on  Entitlement  and  Deprivation.  Oxford: Clarendon Press.
Sen, A. (1980). Famines. World Development, 8 (9), 613-621.
Sen,  A.  (1981).  Ingredients  of  Famine  Analysis:  Availability  and  Entitlements.  The Quarterly Journal of Economics, 96 (3), 433-464.
Shaw,  D.  J.  (2007).  World  Food  Security:  A  History  Since  1945.  Basingstoke:  Palgrave Macmillan.
Shepherd, B. (2012). Thinking Critically About Food Security. Security Dialogue, 43 (3),
195-212.
Smith,  M.,  Pointing,  J.,  &  Maxwell,  S.  (1993).  Household  Food  Security:  Concepts  and Definitions. Road Brighton: Institute of Development Studies.
Smith,  M.,  Pointing,  J.,  &  Maxwell,  S.  (1993).  Household  Food  Security:  Concepts  and Definitions: An Annotated Bibliography. Brighton: Institute of Development Studies.
UNDP. (1994). Human Development Report 1994. Oxford: Oxford Univesity Press.
UNICEF.  (2006).  Progress  for  Children:  A  Report  Card  on  Nutrition.  New  York:
UNICEF.
Uvin,  P.  (1994).  The  International  Organisation  of  Hunger.  London:  Kegan  Paul International.
Via Campesina. (1996). The Right to Produce and Access to Land. Retrieved January 22,
2018, from http://www.acordinternational.org/silo/files/decfoodsov1996.pdf Waltz, K. (1979). Theory of International Politics. Reading: Addison-Wesley.
WFP.  (2021,  Januari  22).  Zero  Hunger.  Retrieved  Januari  22,  2021,  from https://www.wfp.org/zero-hunger
Wisner, B., Weiner, D., & O'Keefe, P. (1982). Hunger: A Polemical Review. Antipode, 14 (3), 1-16.
Wittman,  H.,  Desmarais,  A.,  &  Wiebe,  N.  (2010).  The  Origins  &  Potential  of  Food Sovereignty.  In  H.  Wittman,  A.  Desmarais,  &  N.  Wiebe,  Food  sovereignty: Reconnecting food, nature and community (pp. 1-14). Oakland: Food First.
World  Bank.  (1986).  Poverty  and  Hunger:  Issues  and  Options  for  Food  Security  in Developing Countries. Washington DC: World Bank.