Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 3, No. 2, 2012, Hal. 189-205
ISSN 2087-2119

## Prospek Regionalisme Timur-Tengah Pasca-
Arab Spring :

## Telaah terhadap Identitas Kolektif Liga Arab

## Ziyad Falahi

## Abstract
Several large demonstrations have taken place all over the world in recent years, especially arab spring is a revolutionary wave of protests, and wars occurring in the middle east that. Therefore, this paper try to elaborate the  prospect of regionalism in Middle-east after Arab Spring occured. Some academician believed that the dramatical transtition of  political  regime  in  middle  east  can  be  enable  a  more  deeper integration of arab league than before. But along to the history, the integration of Arab league always restraint because of the absence of collective identity. Indeed, one of the most impotant thing to determine regionalism  is  collective  identity.  Collective  identity  can’t  be  easily constructed when the member still have a misperception among the others.  On  the  other  hand,  the  transformation  of  global  economics push the appearance of south south cooperation. This condition could be push a economic cooperation among arab league members  as a first step in institutionalization process.
Keyword: Collective  Identity,  Arab  league,    Arab  Spring,  Regionalism,  and  South- South Cooperation.

## Pendahuluan
Berbicara mengenai prospek integrasi regionalisme timur tengah senantiasa dihadapkan pada perdebatan antara pihak yang optimis dan pesimis. Negara Timur-Tengah  hingga  kini  masih  disibukkan  dengan  problem  keamanan dan kedaulatan yang tidak kunjung tuntas dan semakin kompleks dengan kehadiran para aktor eksternal. Turbulensi konflik dalam kawasan ini secara tidak  langsung  menghambat  kerjasama  ekonomi.  Implikasinya  wilayah Timur-Tengah belum tertular oleh maraknya gejolak free trade area (FTA) dan pasar bersama di berbagai wilayah lain seperti ASEAN, Uni Eropa, Mercosur, NAFTA, dan lain-lain, sekalipun minyak merupakan komoditas yang sangat potensial,  sehingga  wajar  jika  organisasi  regional  yang  masih  eksis  dalam wilayah timur hanyalah Liga Arab dengan segala problematikanya.
Liga Arab menjadi contoh regionalisme di wilayah Timur-Tengah yang menarik  untuk  disimak  lebih  lanjut  seiring  perubahan  peta  politik  tahun 2011. Perpolitikan Timur-Tengah dihiasi oleh serangkaian pergantian rezim
yang  terjadi  dalam  tempo  yang  cepat.  Beberapa  nama  besar  seperti  Husni Mubarak, Muammar Qadhafi, dan Ben Ali yang tersohor karena langgengnya kekuasaan  mereka  akhirnya  tidak  kuasa  membendung  gelora  kudeta  dari rakyatnya. Tentu pergolakan besar tersebut memancing para akademisi untuk mengelaborasi  kemungkinan-kemungkinan  yang  terjadi  dalam  Liga  Arab yang tidak bisa menolak keterlibatanya dalam serangkaian krisis tersebut.
Kaum  yang  optimis  memandang  jika  pergantian  rezim  kontemporer melalui  gerakan  revolusi  bertajuk Arab  Spring yang  dimulai  18  Desember 2010  sebagai  prospek  yang  baik  bagi  pembentukan  regionalisme  Timur- Tengah. Hal tersebut karena transisi pemerintahan dari otoriter ke demokrasi akan membuat sikap negara-negara Arab untuk lebih moderat. Sebaliknya, pihak  yang  pesimis  mengasumsikan  pergantian  rezim  menjadi  pertanda buruk, karena ketidakstabilan politik tidak akan normal dalam tempo waktu yang singkat, sehingga akan mengganggu intensitas kerjasama yang terjadi. Instabilitas  yang  semakin  diperumit  oleh  munculnya  negara-negara  lainya yang turut mengintervensi. Menelaah regionalisasi di kawasan ini menjadi lebih menarik saat kita menyimak bahwa femomena pergantian rezim politik yang  masif  terjadi  di  beberapa  negara  Timur-Tengah.  Diantara  dualisme perdebatan tersebut, tulisan ini hendak mengelaborasi kembali pertanyaan tentang  apakah  pergolakan  pergantian  rezim  yang  terjadi  akhir-akhir  ini dapat mendorong regionalisme Liga Arab ke arah yang lebih terintegrasi atau malah justru sebaliknya?.
Guna terciptanya koherensi gagasan dalam penulisan, maka sistematika secara  umum  akan  dibagi  dalam  tujuh  pembahasan.  Bagian  pertama merupakan  pendahuluan  yang  berisikan  latar  belakang  masalah,  rumusan masalah, dan sistematika penulisan. Bagian kedua lebih pada suatu tinjauan teoritik yang melihat bagaimana identitas memainkan peranan krusial dalam proses intergrasi kawasan. Bagian ketiga merupakan analisa dalam melihat sejarah kerjasama regional dalam Liga Arab dan bagaimana faktor identitas berperan didalamnya. Bagian keempat melihat bagaimana prospek kerjasama ekonomi  antar-anggota  Liga  Arab.  Pembahasan  kelima  akan  meninjau implikasi people power dan kemungkinan alternatif terhadap perkembangan sisitem  ekonomi  dunia  yang  terjadi.  Bagian  keenam  akan  mengelaborasi kemungkinan  kerjasama  selatan-selatan  dalam  proses  integrasi  Liga  Arab. Sedangkan Bab terakhir merupakan kesimpulan.

## Analisis Identitas Kolektif dalam Regionalisme: Sebuah Tinjauan Teoritik
Model  integrasi  kawasan  pada  hakikatnya  dapat  diklasifikasikan  menjadi dua model, yakni berbentuk intergovernmentalisme atau supranasionalisme (Hurrel  2008:  56-90).  Dalam  konsep  intergovernmentalisme,  negara-negara yang bergabung tidaklah diperuntukkan untuk mendirikan supra-kedaulatan
yang  membawahi  negara  anggotanya.  Dalam  konsep  supranasionalisme terjadi  proses  integrasi  yang  lebih  dalam  yang  secara  gradual  akan membentuk  rezim  yang  lebih  tinggi,  di  mana  para  negara  anggota  secara sukarela  tunduk  pada  entitas  yang  lebih  tinggi.  Dengan  kata  lain  konsep intergovernmentalisme  bernuansa  neorealis,  sedangkan  supranasionalisme lebih  ke  arah  paradigma  neoliberal.  Seperti  kita  ketahui  paradigma  realis dalam  hubungan  internasional  menyikapi  regionalisme  sebagai  suatu kerjasama yang rapuh karena setiap negara memiliki kepentingan nasional yang  berbeda-beda.  Sebaliknya,  kaum  liberal  berkeyakinan  bahwa  kondisi global  kontemporer  tidak  memungkinkan  suatu  negara  untuk  mengatasi problem sendiri , sehingga regionalisme telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan (Nye dan Keohane 2005: 23-36).
Namun  satu  aspek  yang  acapkali  dilupakan  kaum  neoliberal  dan neorealis dalam pembentukan supranasionalisme ialah kesadaran identitas regional ( regional identity awareness) . Alexander Wendt (2007) mewakili kaum konstruktivis  mencoba  melihat  gagalnya  suatu  institusi  regional  karena setiap  anggota  masih  diliputi  oleh  dilema  keamanan.  Wendt  (1987:  78-90) mengasumsikan  adanya  dua  fase  dalam  melihat  proses  terintegrasinya sebuah institusi regional, yakni vertikal linkage dan horizontal linkage . Sebelum berekspansi  secara  horizontal,  baik  perluasan  bidang  maupun  perluasan keanggotaan,  setiap  institusi  regional  harus  terlebih  dahulu  menanamkan benih-benih  persatuan  dalam  internal  mereka  secara  vertikal.  Identitas menjadi kajian analisis yang penting karena persepsi atas diri ( self) dan liyan (others) memungkinkan  menghambat  proses  pendalaman  vertikal  ( vertikal linkage ) (Wendt, 1987). Analisis tersebut dapat menjelaskan mengapa ASEAN yang telah berhasil berkespansi secara horizontal dalam ARF ternyata masih menyisakan problem pendalaman vertikal .
Dalam    ranah  studi    hubungan  internasional  (HI),  analisa  identitas nasional dan budaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran identitas regional ( regional identity awareness) hingga kini belum memnemukan ruang pembahasan serius. Nilai-nilai kultural selama ini cenderung menjadi kajian  yang  terpinggirkan  dalam  trayektori  teori  HI,  terutama  pada  era Perang  Dingin  yang  disebabkan  lantaran  begitu  kuatnya  pendekatan sistemik  neorealis  dan complex  interdependence ala  liberal . Regionalisme acapkali  dipandang  sebagai  dampak  dari  perubahan  sistem  internasional yang membuat negara tidak lagi self centric . Sebelum pendekatan sistemik, pendekanan rational  choice negara-bangsa  mendominasi  pijakan  analisis untuk  menggambarkan  prilaku  egosentris  negara,  sehingga  regionalisme belum sepenuhnya dikaji pada masa tersebut.
Pemikiran  mengenai  identitas  baru  mulai  berkembang  pasca-Perang Dingin yang menjadi awal kemunculan pemikiran konstruktivisme. Tinjauan teori  mengenai  identitas  ala  konstruktivisme  sesungguhnya  diadopsi  dari
disiplin  ilmu  sosisologi,  yaitu  adalah  teori  tentang  konstruksi  sosial.  Teori konstruksi  sosial  memediasi  antara  pendekatan  agen  dan  struktur  yang acapkali  parsial  dalam  menganalisa  fenomena  sosial.  Dengan  kata  lain, Anthony  Giddens  (2003,  1984:  88)  menyebutnya  sebagai  dualitas  agen- struktur.  Kata  dualitas  di  sini  mengandaikan  bahwa  perilaku  agen  secara historis turut mengkonstitusi norma-norma yang kemudian menjadi struktur non-material.  Kaum  konstruktivis  tidak  mengabaikan  eksistensi  struktur, namun menyatakan bahwa struktur tidak lagi bersifat mengekang , melainkan memungkinkan  adanya  tranformasi  identitas  secara  diskontinuitas.  Dalam tinjauan teori regionalisme, Uni Eropa dengan segala problematikanya hingga sekarang masih menjadi model terbaik dan diasumsikan sudah mapan untuk membentuk regionalisme (Onuf, 2007).
Identitas  kolektif  bukanlah  sesuatu  yang tetap,  melainkan  senantiasa berproses  mengikuti  perkembangan.  Identitas  menurut  Alexander  Wendt (1999:  78)  merupakan  pemahaman  mengenai  peran  dari  diri  sendiri  dan harapan-harapan yang ditujukan kepada diri sendiri. Wendt juga berpendapat bahwa identitas memberikan gambaran mengenai motivasi dan perilaku dari suatu  aktor.  Identitas  nasional  sering  dikaitkan  dengan  pertanyaan  “siapa kita?”,  “apa  yang  kita  lakukan?”,  dan  “siapa  mereka?”.  Identitas  nasional dibentuk melalui proses antagonisme antara ”kita” dan ”mereka”. Kesamaan nilai-nilai dalam suatu masyarakat akan membedakannya dengan masyarakat lainnya,  dan  dengan  itu  membentuk  identitas  nasional  dari  suatu  bangsa. Identitas nasional akan muncul dari perasaan adanya nasib yang sama dan masa  depan  yang  sama. Identitas  nasional  ini  seringkali  muncul  sebagai faktor  penting  ketika  sebuah  negara-bangsa  mengalami  perubahan  sistem secara drastis. Di saat terjadi perubahan besar inilah, pertanyaan-pertanyaan mengenai “siapa kita?” dan “apa yang kita lakukan?”.
Namun  perlu  ditekankan  bahwa  negara  dengan  kultur  yang  koheren belum  tentu  memiliki  koherensi  identitas.  Bahkan  beberapa  negara  yang relatif  koheren  secara  budaya  justru  acapkali  lebih  memilih  berkompetisi ketimbang kerjasama. Liga Arab sendiri merupakan basis kultur sekte Islam- Sunni  yang  mana  hingga  kini  masih  dihadapkan  pada  problem  segregasi identitas. Contoh lain dapat disaksikan melalui bagaimana perseteruan dua etnis  melayu  antara  Indonesia  dan  Malaysia  dan  bagaimana  konflik  yang langgeng  antara  Korea  Utara  dan  Korea  Selatan  yang  seolah  menihilkan aspek kultural. Realitas ini menunjukkan mengenai perlunya membedakan antara nilai kultural dan identitas dengan lebih menganalisa ulang problem kesejarahan  hubungan  antar  negara  secara  partikular,  sebagai  aspek  yang mengkonstitusi identitas (Neack, 2007: 45).

## Sejarah Regionalisme Timur-Tengah: Problem Ambivalensi Identitas dalam Liga Arab
Tujuan  dibentuknya  Liga  Arab    sejak  tahun  1945  sesungguhnya sangat      berkaitan    dengan  kerjasama  di  bidang  ekonomi.  Namun  dalam implementasinya variabel-variabel politik memainkan peranan krusial dalam dinamika Liga Arab selanjutnya. Kita dapat melihat bagaimana Krisis Suez tahun  1967  dan  perang  Yom  Kippur  tahun  1973  menunjukkan  bagaimana sengketa  politik  dalam  wilayah  Timur-Tengah  sangat  mempengaruhi konstelasi  ekonomi  politik  internasional  seiring  naiknya  harga  minyak dunia atau fakta di mana Mesir yang diberhentikan dari keanggotaan Liga Arab  tahun  1979  karena  menandatangani  perjanjian  damai  dengan  Israel. Oleh karena itulah adalah sangat parsial bagi kita jika hendak menganalisa prospek  regionalisme  kawasan  Timur-Tengah  hanya  dari  sudut  pandang analisa ekonomi semata (Kohlberg, 1999 : 89).
Oleh karena itulah, konsep regionalisme yang presisi untuk meninjau Liga  Arab  bukanlah  regionalisme  atas  dasar geografis  semata,  tetapi  lebih pada faktor kultural dan identitas. Oleh karena itulah teori integrasi dengan sudut  pandang  geografis  seperti  yang  diungkapkan  teori  regionalisme kontemporer  sejatinya  sulit  diaplikasikan  untuk  menganalisa  kasus  Liga Arab.  Hal  tersebut  karena  Liga  Arab  tidak  hanya  dianggotai  oleh  negara yang  berasal  dari  satu  kawasan  benua  saja.  Kompleksitas  yang  semakin bertambah seiring dengan masuknya beberapa negara Afrika Utara seperti Djibouti dan Komoro membuat konsepsi Liga Arab lebih bernuansa kultural. Analisa identitas juga sekiranya dapat menjelaskan alasan tidak masuknya Iran  dalam  Liga  Arab  yang  sesungguhnya  banyak  dilatarbelakangi  oleh ketidakcocokkan  etnis  Persia  dan  ideologi  syiahnya.  Dalam  konteks  Liga Arab, intergovernmentalisme adalah konsep yang sesuai mengingat proses pembentukan  aturan  bersama yang  dihambat  oleh  kepentingan  nasional masing-masing negara anggota.
Ambivalensi identitas regional sesungguhnya merupakan turunan dari problem  domestik  wilayah  Timur-Tengah  yang  acapkali  dihadapkan  pada problem mengenai nation building dan state building . Pasca-kolonial menjadi langkah awal  yang  membuat  negara-negara  Arab  mayoritas  menghadapi problematika state building dan nation bulding . Pembagian wilayah penjajahan atas  dasar Syces-Pycot  Agreement yang  dilakukan tahun  1930-an  tidak memperhatikan  adanya  perbedaan  kultural  yang  ada,  sehingga  wajar  jika dalam  suatu  negara  yang  multi  etnis  seperti  halnya  Lebanon,  Irak,  dan Yordania acapkali mengalami problem konflik sektarian yanhg melibatkan Sunni-Syiah-Kurdi. Liga Arab hingga sekarang hanya beranggotakan negara- negara berpaham Sunni, sehingga Liga Arab senantiasa akan terhambat dalam mencapai  konsensus  ketika  beberapa  negara  anggotanya  yang  meskipun
berpemerintah Sunni, tapi memiliki basis Syiah yang banyak seperti halnya Lebanon dan Irak (Lippmann, 1999).
Kentalnya nuansa sentimen kultural inilah yang menyebabkan masalah politik  seolah  menjadi  dominan  dalam  Liga  Arab  ketimbang  ekonomi. Semangat kerjasama ekonomi yang melandasi raja Mesir Al-Faruk mendirikan Liga Arab pada tahun 1945 sesungguhnya kurang didasari atas pertimbangan sentimen ideologis tersebut. Sepanjang sejarahnya dilema keamanan begitu dapat  dirasakan  di  wilayah  Timur-Tengah  sebagai  sebuah  wilayah  yang diwarnai oleh wacana konflik dan peperangan. Belum lagi baku tembak yang terjadi di belahan negara tertentu menjadi ancaman bagi kedaulatan negara Timur-Tengah lainnya, semisal manifesto Gamal Abdul Nasser yang memicu perang besar Yom Kippur tahun 1973 yang melibatkan hampir seluruh negara di Timur-Tengah. Kita juga bisa melihat perang yang tak kunjung usai antara Israel-Palestina  yang  secara  tidak  langsung  berdampak  bagi  para  negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, dan Syria. Belum lagi pertentangan antar sekte keagamaan semakin membuat rumit konstelasi politik internasional di Timur-Tengah.
Untuk  semakin  memperkuat  analisis  mengenai  identitas  dan pengaruhnya terhadap regionalisme Timur-Tengah, Liga Arab perlu untuk dikomparasi  dengan  GCC.  Dari  sini  terlihat  jika  Liga  Arab  sesungguhnya memiliki  tingkat  kompleksitas  budaya  yang  lebih  ketimbang  kerjasama dengan Teluk (GCC). Jika didasarkan apada analisa identitas, kerjasama negara teluk dengan adanya kultur yang relatif koheren dengan spirit Islam sunni, terbukti  lebih  mudah  dalam  terinstitusionalisasi  (http://www.dw-world. de/dw/article/0,,15011390,00.html , 3 September 2012). Bukti kontemporer dapat  kita  lihat  ketika  para  pemimpin  Dewan  Kerjasama  Negara-Negara Teluk (GCC) sepakat terhadap pakta penyatuan mata uang. Kesepekatan itu diputuskan dalam pertemuan dua hari yang berlangsung 14 desember 2009 di Kuwait yang dipimpin oleh Raja Abdullah dari Saudi Arabia. Para gubernur bank negara-negara Teluk segera menjadwalkan pembentukan bank sentral GCC untuk mengeluarkan mata uang bersama. Lebih lanjut pada tahun 2010 didirikanlah  Dewan  Moneter  GCC  yang  berada  di  bawah  naungan  bank sentral. Beberapa negara seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Saudi Arabia telah menandatangi dan meratifikasi pakta ini, sementara dua anggota GCC, Oman dan Uni Emirat Arab hingga kini masih belum memberikan kepastian ( www.voanews.com , 20 juni 2012).
Tidak berhenti pada masalah perekonomian, bahkan GCC secara lebih terinstitusionalisasi sanggup untuk mengintervensi kedaulatan anggotanya. Sebagai contoh, para menteri luar negeri dari enam negara Dewan Kerjasama Teluk  (GCC)  yang  mensponsori  kesepakatan  bertemu  di  Riyadh  untuk membahas krisis Yaman pada April 2011. Kelompok menteri ini mengatakan pentingnya  mengirim  Sekjen  GCC,  Abdel  Latif  al-Zayyani,  kembali  ke
Yaman dan berharap untuk menghapus semua rintangan yang menghalangi kesepakatan  akhir  dengan  presiden  Yaman  terkait  pengunduran  diri. Perjanjian ini diharapkan dapat memudahkan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh  mundur  dari  jabatan,  setelah  pemimpin  yang  telah  lama  berkuasa menolak  menandatangani  perjanjian,  bahkan  lantaran  kurang  stabilnya perpolitikan Yaman, membuat rencana keanggotaan Yaman di GCC tahun 2015 semakin sulit terealisasi. Terlepas dari segala problematikanya,  GCC terbukti lebih solid ketimbang Liga Arab dikarenakan tidak ada permasalahan kultural.
Setelah meninjau ulang sejarah regionalisme Liga Arab, menjadi wajar kiranya jika teori David Mittrany mengenai spillover menjadi kurang relevan. Kerjasama ekonomi yang diasumsikan menjadi pintu masuk spillover dalam integrasi nyatanya masih terpinggirkan oleh masalah keamanan. Tidak dapat dipungkiri, stagnasi dalam upaya pencarian identitas merupakan salah satu alasan  mengapa  regionalisme  Timur-Tengah  menjadi  kurang  terintegrasi, meskipun secara komoditas cenderung komplemen.

## Prospek Kerjasama Ekonomi sebagai Determinan Regionalisasi Liga Arab
Tahun  2011  menjadi  tahun  yang  bersejarah  bagi  sebagian  besar  negara  di kawasan timur-tengah. Dalam waktu yang tidak berselang lama setelah Zine Al-Abidine Ben Ali di Tunisia mundur pada 14 Januari, rakyat Mesir yang selama lebih dari tiga dekade berada di bawah rezim Husni Mubarak berhasil melakukan kudeta pada 11 Februari. Berselang beberapa minggu tepatnya pada  awal  April,  presiden  Yaman  Ali  Abdullah  menyatakan  kesediaanya untuk menyerahkan kepemimpinnanya. Begitu pula dengan proses kudeta terhadap  presiden  Muammar  Qadhafi  di  Libya  yang  mengarah  pada  hasil serupa.
Memandang  beberapa  pergantian  rezim,  maka  Liga  Arab  melakukan beberapa  upaya  untuk  mengkonsolidasikan  kembali  antara  kepentingan regional  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  faktor  eksternal.  Kasus  Libya membuat Liga Arab  kali ini tidak berdiam diri sebagaimana yang pernah dilakukanya  terhadap  Perang  Teluk.  Liga  Arab  kali  ini  mengambil  posisi moderat dalam partisipasinya terhadap kasus Libya. Pada satu sisi Liga Arab menyatakan  dukungan  terhadap  penggulingan  Muammar  Qadhafi  yang diasumsikan tidak terlegitimasi. Liga Arab bahkan secara serentak melakukan larangan zona udara di wilayah Libya. Akan tetapi, di sisi lain, Liga Arab sangat mengecam aksi militer yang dilakukan NATO untuk menintervensi kedaulatan  Lybia.  Tewasnya  Qadhafi  juga  mempengaruhi  dalam  banyak hal perkembangan Liga Arab lantaran Qadhafi merupakan tokoh Liga Arab ( www.bbc.co.uk , 4 september 2012).
Respon  Liga  Arab  terhadap  pergantian  rezim  negara  anggotanya ternyata masih bersifat normatif dan tidak menunjukkan intervensi yang kuat. Terlebih lagi, soliditas integrasi Liga Arab kembali diuji saat diskursus bulan Mei 2011 mulai menyoroti pidato Barack Obama. Secara mengejutkan, Obama mendorong  agar  perbatasan  Palestina  dikembalikan  sebelum  perjanjian 1967. Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahkan menekankan bahwa Liga Arab harus mengadakan konferensi sebagai respon atas kejadian ini, apalagi dengan tekanan negara-negara lain agar Palestina diakui kemerdekaanya tak ayal isu pollitik Palestina menjadikan menarik untuk menduga manuver apa yang akan dilakukan Liga Arab di bawah mandat Al-Araby mantan menlu Mesir yang baru terpilih menjadi sekjen di bulan Mei ini menggantikan Amir Moussa.
Ada argumentasi yang menyatakan bahwa adanya kesamaan komoditas, yakni  minyak  menjadi  alasan  sulitnya  Liga  Arab  untuk  terintegrasi  secara vertikal. Jika dikembalikan ke asumsi David Mittrany, maka memang salah satu  prasyarat  terintegrasinya  wilayah  adalah  komoditas  yang  berbeda namun  saling  melengkapi  sebagaimana  Uni  Eropa  dan  AFTA.  Namun dalam konteks Timur-Tengah, Kerjasama negara Teluk (GCC) menunjukkan bahwa  kesamaan  komoditas  minyak  antara  keenam  anggotanya  justru dapat menghasilkan integrasi yang sangat mapan. Sementara itu, Liga Arab yang  sumber  daya  alamnya  seharusnya  komplemen  antar  anggota  hingga kini  belum  menemukan  pakem  integrasi  sebagaimana  GCC.  Padahal  jika dijabarkan, komoditas perekonomian antara negara Liga Arab sesungguhnya bervariasi  dan  sangat  memungkinkan  untuk  komplemen  ketimbang  GCC. Seperti  diketahui,  negara  anggota  Liga  Arab  terutama  di  kawasan  Teluk memiliki  sumber  daya  alam  yang  amat  besar  diantaranya  minyak  dan gas alam. Beberapa negara anggota Liga Arab memiliki tanah yang subur, terutama di bagian Sudan. Beberapa kawasan, seperti daerah Mesir, Lebanon, Tunisia,  dan  Yordania  juga  merupakan  negara  anggota  Liga  Arab  yang memiliki kawasan industri.
Selama  ini,  KTT  Liga  Arab  sekalipun  didesain  untuk  membawa  isu ekonomi, namun acapkali lebih berpretensi membahas ranah politik. Faktanya kental dalam nuansa KTT ekonomi pertama Liga Arab di Kuwait tahun 2009 yang ternyata dihangatkan dengan isu akan dikeluarkannya konsensus untuk membela Palestina dalam kasus Gaza. KTT ekonomi pertama Liga Arab yang dihadiri oleh 22 negara Arab yang diselenggarakan di Doha  pada16 Januari 2009  tersebut  lebih  membahas  penyerangan  Zionis  Israel  terhadap  Gaza dan hanya sedikit membahas krisis moneter dunia, serta beberapa masalah ekonomi,  sosial,  dan  keuangan.  KTT  tersebut  lebih  dimaksudkan  untuk mengefektifkan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh para pemimpin Arab dan negara Islam pada KTT Darurat Gaza sebelumnya.(www.iannnews. com , 4 September 2012).  Hanya satu saja KTT yang secara murni membahas
tentang ekonomi ialah KTT ekonomi Liga Arab tanggal 19 januari 2011. Hasil pertemuan  menyepakati  untuk  mengumpulkan  dana  sekitar  US$2  miliar untuk membantu usaha kelas menengah dan kecil di wilayah Timur-Tengah dan Afrika Utara. Usaha kelas menengah menjadi isu ekonomi yang penting karena penggagguran di negara Afrika Utara dan Timur-Tengah merupakan yang tertinggi di dunia seperti yang ditampilkan pada tabel berikut.
Tabel 1.1.
Perbandingan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Tahun 2010.

## Sumber: International Labour Organization,  2010.
Problem mengenai Tabel 1.1 sudah seharusnya menjadi refleksi negara- negara  Timur-Tengah  untuk  terkonsentrasi  memperbaikinya  ketimbang bersikeras mempertahankan sentimen etinisitas. Di antara negara-negara Arab sendiri kerjasama ekonomi yang paling terkait dengan masalah pengangguran sebagaimana  yang  disebutkan  pada  tabel  1.1  tersebut  ialah  pembentukan Islamic Development Bank . Sebelumnya, Liga Arab juga mendirikan lembaga bantuan, yaitu Arab Economic League untuk membantu negara anggotanya yang sangat membutuhkan seperti Sudan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, Liga  Arab  berperan  besar  dalam  menyusun  kurikulum  sekolah  negara- negara Arab, melestarikan dokumen-dokumen dan hasil kebudayaan kuno, dan menerapkan teknologi modern dalam berbagai bidang dan menciptakan persatuan telekomunikasi regional.
Sentimen kultural itu membuat Liga Arab hingga kini masih tebang pilih dengan tidak memasukkan Iran atas dasar Syiah. Sentimen Syiah merupakan
Sumber: International Labour Organization,  2010.
Problem  mengenai  Tabel  1.1  sudah  seharusnya  menjadi  refleksi  negara- negara Timur-Tengah untuk terkonsentrasi memperbaikinya ketimbang bersikeras mempertahankan  sentimen  etinisitas. Di antara  negara-negara Arab  sendiri kerjasama  ekonomi  yang  paling  terkait  dengan  masalah  pengangguran sebagaimana yang disebutkan pada tabel 1.1 tersebut ialah pembentukan Islamic Development  Bank .  Sebelumnya, Liga  Arab  juga  mendirikan  lembaga  bantuan, yaitu Arab  Economic  League untuk  membantu  negara  anggotanya  yang  sangat membutuhkan  seperti  Sudan.  Sedangkan dalam  bidang  pendidikan,  Liga  Arab berperan  besar  dalam  menyusun  kurikulum  sekolah  negara-negara  Arab, melestarikan dokumen-dokumen  dan  hasil  kebudayaan  kuno, dan  menerapkan teknologi  modern  dalam  berbagai  bidang  dan  menciptakan  persatuan telekomunikasi regional.
Sentimen kultural itu membuat Liga Arab hingga kini masih tebang pilih dengan  tidak  memasukkan  Iran  atas  dasar  Syiah.  Sentimen  Syiah  merupakan alasan kultural yang lebih argumentatif ketimbang faktor etnis Persia. Jika persia yang dianggap bukan termasuk Liga Arab, faktanya Komoro dan Djibouti dapat menjadi anggota. Dalam studi hubungan internasional, selama ini kajian mengenai
alasan kultural yang lebih argumentatif ketimbang faktor etnis Persia. Jika persia  yang  dianggap  bukan  termasuk  Liga  Arab,  faktanya  Komoro  dan Djibouti dapat menjadi anggota. Dalam studi hubungan internasional, selama ini  kajian  mengenai  ketegangan  negara-negara  Arab  dan  Iran  seringkali dikaji  dalam  paradigma  yang  lebih  melihat  faktor  politik  tingkat  tinggi. Seiring dengan perkembangan, kajian yang semula pinggiran, yaitu identitas, menjadi penting sebagai analisa lebih lanjut.
Peminggiran  Iran  dalam  konteks  kerjasama  ekonomi  merupakan paradoks, lantaran Iran di masa Ahmadinnejad berulangkali mengeluarkan proposal  pembentukan  pasar  bersama  ( common  market). Pada  tahun  2010, Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Iran mengikuti Sidang KTT Dewan Kerja Sama Teluk Persia di Doha. Dalam pidatonya, Ahmadinejad menyampaikan proposal terkait kerja sama kolektif sekaligus menyampaikan ide dibentuknya pasar  bersama.  Penolakan  tersebut  lebih  karena  permasalahan  identitas kultural, padahal common market tersebut secara perhitungan ekonomis akan sangat mendorong pertumbuhan masing-masing negara anggota Liga Arab. Bahkan Perkembangan terbaru melaporkan bahwa Arab Saudi telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat senilai enam puluh miliar dollar dalam pembelian senjata. Bahkan pembelian senjata tesebut mencatat nominal yang terbesar dalam sejarah kedua negara dan salah satu transaksi senjata terbesar di dunia. Disinyalir pembelian senjata tersebut adalah sebagai respon Saudi terhadap nuklir Iran.

## Transformasi Sistem Ekonomi Global
dan People Power di Timur-Tengah
Joseph  Stiglitz  (2008)  menggambarkan  tatanan  perekonomian  dunia kontemporer pasca-krisis global 2008 sebagai “ freefall”. Setelah neoliberalisme dengan prinsip kebebasanya selama lebih dari tiga puluh tahun menghiasi struktur  internasional  dan  selalu  bisa  bangkit  sekalipun  acapkali  ditimpa krisis, maka Stiglitz (2008) meyakini jikalau hantaman keras krisis 2008 telah mengakhiri era neoliberalisme. Selain itu, Robert Jackson dan George Sorensen (2008:  34)  menekankan  bahwa  perekonomian  global  kontemporer  sedang memasuki era ekses neoliberalisme pasca terjadinya krisis 2008. Dikatakan sebagai sebuah ekses karena periode ini ditandai oleh kecenderungan mulai pudarnya kepercayaan publik terhadap mekanisme pasar.
Kejatuhan  neoliberal  diperkuat  oleh  fakta  ketika  AS  yang  dalam sejarahnya  paling  lantang  menyuarakan  anti  intervensi  negara,  ternyata malah  mengeluarkan baillout untuk  memperbaiki  perekonomianya  pasca- krisis.  Sebaliknya,  negara-negara  kini  mulai  melirik  Cina  sebagai  contoh kesuksesan,  padahal  kebijakan  ekonomi  Cina  yang  banyak  mengandalkan campur tangan negara merupakan model yang kontradiktif dengan asumsi
neoliberal  yang  tertuang  dalam  konsensus  Washington.  Dalam  keyakinan kritikus  neoliberal,  kondisi  global  pasca  krisis  2008  membuat  institusi regional  lebih  terbuka  ( inclusive ),  sehingga  diharapkan  sentimen-sentimen kultural tidak lagi menjadi halangan. Ada secercah harapan bagi Liga Arab untuk  mulai  memanfaatkan  struktur  global  yang  sedang  bertransformasi Pasca krisis 2008.
Kekuatan rakyat ( people power ) di Timur-Tengah menjadi contoh kasus yang menunjukkan adanya aspirasi dari masyarakat untuk merubah sistem ekonomi pasar bebas  tersebut. Namun yang menjadi problem adalah negara yang  diharapkan  mampu  menjadi  institusi  dalam  mengatur  pasar  bebas ternyata seingkali tidak stabil. Sepanjang sejarahnya, Timur-Tengah menjadi bukti  adanya  hubungan  MNC  yang  intensif  bersinergi  dengan  kekuasaan otoriter, sehingga banyak yang pesimis sistem neoliberalisme sebagai rezim bisa diakhiri melalui people power . Gerakan sosial tersebut justru dibutuhkan demi metamorfosa kapitalisme seiring dengan adanya rencana investasi asing ke wilayah Timur-Tengah. Keterkaitan antara neoliberal dan gerakan sosial tersebut berdampak pada proses demokrasi dan good governance . Pemikiran neoliberal  memberikan  preskripsi  mengenai  urgensi  munculnya  institusi demokratis  di  mana  masyarakat  secara  aktif  dilibatkan  dalam  artikulasi pemerintahan, sehingga wajar jika Bank Dunia dan IMF acapkali membiayai proyek demokratisasi dan good governanc e sekalipun mendapat pertentangan yang keras di Timur-Tengah.
Pandangan liberal berkeyakinan bahwa intensitas people power muncul karena  didorong  oleh  kemajuan  informasi  dan  media,  sehingga  muncul sebuah pertanyaan besar terutama jika dibandingkan dengan kasus Timur- Tengah. Terdapat sebuah anomali karena Timur-Tengah dengan kemajuan informasi  yang  masih  belum  berkembang justru  masif  dalam  melakukan gerakan sosial. Sebaliknya, negara-negara Asia Timur dengan perkembangan informasi yang lebih masif, namun ternyata kurang intensif terjadinya gerakan sosial.  Bahkan  Cina  dengan  tingkat  perkembangan  informasi  tertinggi  di Asia  malah  menjadi  contoh  sebaliknya  di  mana  perkembangan  informasi yang  pesat  tak  kuasa  mengurangi  dominasi  negara  yang  luar  biasa  dalam merepresi gerakan sosial. Dengan kata lain, isu kesenjangan teknologi ( digital divide ) dan demokrasi yang dikemukakan tidak sepenuhnya tepat.

## Gambar 1.1.

## Tabel Perbandingan Perkembangan Informasi antar Negara

## Sumber: Internet World Stats, 2010
Sudah  menjadi  pemberitaan  umum  bahwa  tahun  2011  adalah  tahun keemasan gerakan sosial. Tidak terhitung banyak sekali gerakan sosial yang terjadi  di  penjuru  dunia  pada  tahun  2011,  mulai  yang  paling  fenomenal, yakni Arab  Spring di  Timur-Tengah  yang  berhasil  mengkudeta  rezim otoriter di negaranya, kemudian dilanjutkan dengan gerakan sosial berbasis perekonomian  global  di  mana  diwarnai  dengan  kemunculan  gerakan bernamakan occupy sebagai respon atas kondisi paska krisis 2008. Gerakan occupy merupakan gerakan transnasional yang terjadi di banyak negara yang tepengaruh oleh gerakan occupy Wall Street di New York.
Namun  gerakan  rakyat  yang  fenomenal  mengiringi  tahun  2011  bisa jadi  menjadi  sebuah  paradoks.  Sebuah  gerakan  yang  mengatasnamakan perlawanan  terhadap  neoliberalisme,  namun  menggunakan  instrumen neoliberalisme, yakni media massa dan informasi. Gerakan occupy menjadi sangat  bergantung  pada  sektor  informasi  karena  tidak  adanya  basis ide  transenden  yang  jelas  dimiliki.  Implikasinya,  banyak  gerakan  yang dinilai  hanya  sekedar  ikut-ikutan,  bahkan  dalam  perkembanganya occupy malah  semakin  memperluas  agendanya,  sehingga  kurang  fokus  pada  isu kesejahteraan. Setelah itu muncullah sebuah wacana yang perlu dipikirkan kembali  dalam  fenomena  gerakan occupy tahun  2011.  Siapakah  yang sesungguhnya  resisten:  gerakan occupy yang  resisten  terhadap  neoliberal, ataukah sebaliknya, neoliberal yang resisten terhadap occupy.
14
contoh  sebaliknya  di mana  perkembangan  informasi  yang  pesat tak  kuasa mengurangi  dominasi  negara  yang  luar  biasa  dalam  merepresi  gerakan  sosial.
Dengan kata lain, isu kesenjangan teknologi ( digital divide ) dan demokrasi yang dikemukakan tidak sepenuhnya tepat.
Gambar 1.1.  Tabel Perbandingan Perkembangan Informasi antar Negara
Sumber: Internet World Stats, 2010
Sudah  menjadi  pemberitaan  umum  bahwa  tahun  2011  adalah  tahun keemasan  gerakan  sosial.  Tidak  terhitung  banyak  sekali  gerakan  sosial  yang terjadi  di  penjuru  dunia  pada  tahun  2011,  mulai  yang  paling  fenomenal, yakni Arab  Spring di  Timur-Tengah  yang  berhasil  mengkudeta  rezim  otoriter  di negaranya,  kemudian  dilanjutkan  dengan  gerakan  sosial  berbasis  perekonomian global di mana diwarnai dengan kemunculan gerakan bernamakan occupy sebagai respon  atas  kondisi  paska  krisis  2008.  Gerakan occupy merupakan  gerakan transnasional yang terjadi di banyak negara yang tepengaruh oleh gerakan occupy Wall Street di New York.

## Probabilitas Kerjasama Selatan-Selatan sebagai Pendorong Regionalisme Timur-Tengah
Konstelasi  ekonomi  politik  Internasional      kembali  dimarak  kan  oleh kebangkitan  kerjasama  Selatan-Selatan.  Fakta  tersebut  didukung  oleh munculnya  kekuatan  perekonomian  baru,  yakni  Brazil,  Russia,  India,  dan China  (BRIC),  sehingga  membuka  kembali  wacana  mengenai  perlunya menghidupkan  kembali  kerjasama  selatan-selatan  ( south-south  cooperation ). Sebagaimana  pernyataan  Ernesto  Laclau  dan  Chantall  Moufee  yang menunjuk beberapa negara Amerika Selatan seperti Venezuela dan Bolivia yang  diasumsikan  berhasil  mengembalikan  lagi  semangat  kerjasama selatan yang sempat terbengkalai. Dalam skala regional, refleksi kerjasama ini  dicontohkan  oleh  kehadiran  Mercosur  di  Amerika  latin,  dan  ASEAN. Akan tetapi, nyatanya kerjasama Selatan-Selatan kontemporer lebih inklusif dalam mengimpelementasikan diplomasi resistensinya, tidak seperti halnya kerjasama  Selatan-Selatan  yang  menutup  diri  dari  dialognya  terhadap Utara.  Model  resistensi  dalam  kerjasama  Selatan-Selatan  terbukti  setengah hati karena ternyata masih mengharapkan ada kesepakatan dengan negara Utara untuk dapat memberi stimulus. Oleh karena itulah, kerjasama Selatan- Selatan  sangat  didorong  oleh  logika  interdependensi  yang  tentu  berbalik dengan  logika  dependensi  yang  senantiasa  dipakai  negara  Amerika  Latin tahun  1960-1970-an.  Kerjasama  selatan-selatan  sangat  mengedepankan sektor  industrilisasi  dan  investasi,  padahal  dalam  alam  pikir  dependensia sebagaimana  Andre  Gunder  Frank  sebutkan,  industrilisasi  dan  investasi asing akan senantiasa menyerap sumber daya alam negara Selatan.
Kerjasama  Selatan-Selatan  lebih  mengadopsi  pemikiran  jalan  tengah yang  dalam  banyak  aspek  inheren  dengan  sosialisme  demokrasi.  Hal tersebut dapat kita lihat melalui contoh KTT BRIC yang semenjak melalukan kesepakatan dagang sejak tahun 2010 mengalami perkembangan yang pesat, meskipun  antar  anggotanya  memiliki  pengalaman  konfliktual.  Selain  itu, kita bisa melihat bagaimana organisasi regional lain seperti Mercosur, Uni Eropa, dan ASEAN juga melakukan kerjasama ekonomi yang intens tanpa menafikan  perbedaan  kultural  diantara  mereka.  Meskipun  berada  dalam kondisi ekses neoliberalisme, globalisasi pasca krisis global 2008 tidak malah berhenti, justru semakin meningkat sekalipun ruang lingkup lebih partikular, yakni dalam skala regional. Beberapa organisasi regional masih menunjukkan adanya ancaman pasar bebas yang dapat mendistorsi arti penting kedaulatan, meskipun hal tersebut terjadi dalam skala regional.
Perekonomian global pasca-krisis 2008 seharusnya dapat menjadi pintu masuk bagi terintegrasinya kerjasama ekonomi sesama negara Timur-Tengah. Namun negara Liga Arab justru terpikat untuk menjalin kerjasama outward looking dengan sesama negara Selatan, terutama BRIC. Fakta memperlihatkan bahwa Liga Arab pasca krisis 2008 justru memainkan hubungan yang lebih
eksklusif dengan negara BRIC. Semisal kerjasama Liga Arab-Cina menunjukkan bahwa perdagangan antara kedua belah pihak membumbung naik dari $ 36.4 bn di tahun 2004 menjadi $ 145.4 bn pada tahun 2010, dan investasi reksa naik dari $ 5.5 bn menjadi $ 13.5 bn selama periode yang sama. Biaya proyek antara Cina dan negara-negara Arab melompat mengejutkan mengantungi tujuh puluh proyek tahun 2010 dari pada tahun 2004. Dalam dekade terakhir, perdagangan antara Cina dan Liga Arab telah berkembang sepuluh kali lipat menjadi  US$100  miliar  dan  diprediksi  ke  depan  untuk  sepuluh  kali  lipat kenaikan  lagi    pada  dekade  berikutnya.  (www.thepeninsulaqatar.com,  4 september 2012).
Ekspansi  China  dalam  industrilisasi  manufaktur  yang  barang  tentu membutuhkan  banyak  minyak  menjadi  obyek  kerjasama  yang  menarik bagi  negara  Timur  Tengah  penghasil  minyak.  Seperti  kita  ketahui,  negara Afrika Utara hingga kini dijadikan Cina sebagai basis pasokan sumber daya minyak  yang  sangat  penting  bagi  sustainabilitas  manufaktur  Cina  yang hingga  sekarang  masih  belum  menggunakan  teknologi  ramah  lingkungan. Melalui  penempatan  industri  minyaknya,  Cina  telah  menjadikan  Timur- Tengah sebagai wilayah prioritas. Oleh karena itulah, krisis yang terjadi di wilayah ini sangat berdampak pada manufaktur Cina. Implikasinya barang Cina yang selama ini kompetitif terancam mengalami kenaikan. Jika melihat komoditas yang diperdagangkan, terlihat adanya hubungan kompelementer antar keduanya karena Cina memiliki kebutuhan sumber daya minyak yang tinggi sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

## Tabel 1.2.

## Pertumbuhan Konsumsi Energi Dunia
Sumber: The Peninsula, 4 September 2012 .
Selain Cina, Rusia juga merupakan negara BRIC lainya yang mewarnai proses kerjasama ekonomi Liga Arab dengan aktor eksternal. Rusia dengan kebesaran Gasprom menunjukkan adanya cadangan gas potensial, sedangkan Liga  Arab  adalah  penghasil  minyak.  Pada  kunjungan  tanggal  2  april  2009 telah ditandatangi mega proyek di bidang minyak dan gas mencapai nilai 25  miliar  dolar  AS  oleh  Pangeran  Abdullah  dan  Presiden  Rusia  Vladimir Putin.  Dengan  adanya  kombinasi  energi  tersebut,  maka  kerjasama  antara negara  Liga  Arab  dan  Rusia  akan  komplemen.  Kerjasama  yang  berkaitan dengan  energi  merupakan  ikhwal  penting  bagi  negara  Liga  Arab  karena Rusia memiliki cadangan gas terbesar, dan gas merupakan prospek energi masa depan ketika minyak telah menjadi langka. Sebaliknya, Rusia hingga kini masih membutuhkan pasokan minyak bumi untuk mempercepat sektor manufakturnya.
Kerjasama  dengan  negara  BRICs  membuat  negara  Liga  Arab  lebih terfokus untuk ke luar ketimbang memperkuat integrasi ke dalam. Sebuah pengalaman regionalisme yang mirip dengan ASEAN yang begitu optimis ARF  dapat  memperkuat  integrasi  dalam  tubuh  ASEAN,  namun  justru muncul  dugaan  semakin  banyak  kekuatan  eksternal  yang  mengintervensi didalamnya. Hubungan dengan negara BRICs dilakukan secara bi-multilateral dan  tidak  membawa  nama  institusi  Liga  Arab.  Sekalipun  strategi outward looking ini menguntungkan dalam konteks ekonomi, namun ternyata malah menciptakan stagnasi dalam legitimasi politik.

## Kesimpulan
Gelora Arab Spring yang terjadi sebatas merubah perpolitikan Timur-Tengah dalam  ruang  lingkup  nasional,  belum  merasuk  pada  konteks  regional. Proses  pergantian  rezim  yang  sedang  berada  pada  masa  transisi  nyatanya belum  sepenuhnya  mendorong  Liga  Arab  untuk  lebih  terintegrasi.  Hal tersebut karena problem politk timur-tengah sejatinya bukan semata hanya terletak pada siapa yang menjadi pemimpin negaranya. Siapapun pemimpin negaranya  ketika  masih  menyimpan  antipati  terhadap  perbedaan  kultural dan ideologi, maka ambivalensi identitas kolektif masih akan menghambat proses integrasi dan institusionalisasi  Liga Arab.
Ketika Liga Arab dituntut untuk semakin terintegrasi kedalam, justru negara timur tengah sedang mengikuti tren regionalisme kontemporer yang cenderung menafikan batas-baras geografis dan kultural demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Liga Arab pasca terjadinya krisis global 2008 justru aktif  mengedepankan  kerjasama  ekonomi  antar  sesama  negara  Selatan dengan  Cina,  Rusia  ketimbang  melaksanakan  kooperasi  dengan  sesama negara  anggota  Liga  Arab.  Implikasinya  sikap  Negara  Liga  Arab  untuk memperluas pergaulan dengan dengan entitas di luar regional mereka justru
memperlemah pergaulan yang akan memperekatkan mereka secara internal, padahal  problem  utama  Liga  Arab,  yakni    identitas  kolektif  dapat  teratasi dengan memulai kerjasama sesama anggota . Terlebih tuntutan rakyat paska gelombang demokrasi tersebut menitikberatkan pada problem ekonomi. l

## Daftar Pustaka
Arnsperger, C. 2008. Critical Political Economy: Complexity, Rationality and The Logic of Post-Orthodox Pluralism. London: Routledge. Coronol, F. 2001. Toward a Critique of Globalcentrism: Speculations on Capitalism’s Nature. dalam Comaroff, Jean ed. “Millenial Capitalism and Culture of Neoliberalisme”, London: Duke University Press, 2001.
Danreuther.R.  2007. International  Security:  The  Contemporary  Agenda .
Cambridge: Polity Press.
Giddens, A. 1984. The Constitution of Society. Cambridge: Polity press. Hayek, F. 2004. The Road of Serfdom. Chicago University Press. Hudson.  V.  1997. Culture  and  Foreign  Polic” .  Boulder:  Lynne  Rienner Publishers.
Hurrel, Andrew. 2007, Regionalism in Theoretical Perspectives . London: Verso. Jackson, R., & Sorensen, R. 2008. Global Political Economy . Oxford University Press. Keohane, R. O. and Nye , J. S. 2005. Power and Interdependence , World Politics in Transition .Boston:Little Brown.
Kohlberg, E.  1998. “Imam and Community in Pre Ghaybee Period” dalam Amir  Arjomand  (ed.) Authority  and  Political  Culturein  Shiism .  Albany: State University of New York Press.
Neack.  L.  2008.  “ The  New  Foreign  Policy:  Power  Seeking  in  a  Globalized  Era . 2 nd ed”.Plymouth :Rowman and Littlefield Publishers, Inc. Onuf, N. 2002. “Institution, Intention, and International Relation”, Review of International Studies, Vol. 28. Stiglitz. J. 2009. Freefall: America, Free Market and the Sinking of Global Economy . New York: Norton Company. Wendt,  A. 1999. Social Theory of International Politics . Cambridge University
Press.
Wendt,  A.  1987.  “The  Agent  –Structure  Problem  in  International  Relation Theory”, International Organization .Vol.41, No.3. Pp.23-56

## Sumber internet:
“GCC Kembali kirim Pejabat Resmi ke Yaman”, VOA news , 3 Mei 2011, dalam http://www.voanews.com/indonesian/news/GCC-Kembali-Kirim- Pejabat-Resmi-ke-Yaman-121075549.html , diakses 2 September 2012.
Internet  World    Stats,  “Top  20  Internet  Countries”  dalam http://www. internetworldstats.com/top20.htm, diakses 13 september 2012. “Liga  Arab  Peringatkan  Pemimpin  Arab  “, BBC  Indonesia ,  19  Januari  2011, dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/01/110119_ arableagueontunisiaupheaval.shtml, diakses 2 September 2012.
“Menlu  Mesir  Jadi  Sekjen  Baru  Liga  Arab”, Indonesia  Archipelago  National Network (IANN),  16  Mei  2011,  dalam http://www.iannnews.com/ news.php?kat=6&bid=2946 , diakses 4 September 2012. Panuhuk, Hendra. “Sikap Negara Teluk Terhadap Revolusi Timur Tengah”,
Deutch  Welle ,  20  April  2011,  dalam http://www.dw-world.de/dw/ article/0,,15011390,00.html, diakses 3 Mei 2012.
Salehi,  Djavad.  “Iran’s  Economy:  Short  Term  Performance  and  Long  Term Potential”, Middle  East  Youth  Inisiative ,  23  Mei  2008,  dalam http:// www.shababinclusion.org/content/article/detail/102 7 ,  diakses  4
September 2012.
Sanaullah,  “China  Backs  Political,  Economic  Reforms  in  Arab  World”,
The  Peninsula ,  22  Mei  2011,  dalam  http://www.thepeninsulaqatar. com/qatar/153215-china-backs-political-economic-reform ,  diakses  4 September 2012.
Weitz,  Richard.  “Evaluating  the  Proposed  Saudi  Arabian  Arms  Deal”,  4 Agustus  2011,  dalam  http://www.sldinfo.com/?p=1242 1 ,  diakses  2
September 2012.