## ANALISIS HUKUM PENEGAKAN PELANGGARAN DISIPLIN TERHADAP SISWA SEKOLAH POLISI NEGARA DAERAH SULAWESI SELATAN
Analysis Of the Law on Enforcement Od Discipline Violations Against Students of the South Sulawesi Regional Police School
Iip Ipdulkipli 1 , Baso Madiong 2 , Basri Oner 2
1 Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: iipipdulkipli29@gmail.com
Diterima: 10 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penegakan  hukum  terhadap  siswa  pelanggar  disiplin  dan menganalisis  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  penegakan  hukum  terhadap  siswa  pelanggar  disiplin  Sekolah  Polisi Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normati  empiris  dengan  pendekatan  kualitatif,  yang dilakukan  di  Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan.  Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum terhadap  siswa  yang  melanggar  disiplin  di  SPN  Daerah  Sulawesi  Selatan,  berupa  (a)  pelanggaran  ringan  atas  tata  tertib, kerapihan, kebersihan dan etika diri karena belum mengerti aturan-aturan  berlaku, (b) pelanggaran sedang yaitu melanggar aturan yang sudah diketahuinya, dan diberi sanksi tindakan disiplin tegas dan terukur, (c) pelanggaran berat yaitu  melanggar peraturan kehidupan siswa, sanksi berupa teguran keras, tindakan tegas terukur, bimbingan, konseling, jika melakukan tindak pidana    dapat    diberhentikan.  Faktor  penghambat  penegakan  hukum  disiplin  SPN  Daerah  Sulawesi  Selatan  yaitu  (a) kurangnya  aturan  yang    sanksi  sehingga    sulit  menegakkan  peturan  kehidupan  siswa,  (b)  kurang  efektif  penegakan hukum/disiplin  (c) Sumber daya manusia tenaga pendidik dan provos, yang ada dari segi kuantitas sudah cukup, namun dari segi  kualitas  harus  ditingkatkan  karena  16,7  %    tenaga  pendidik  masih  berpendidikan  SMA  dan  0%    S3,  demikian  pula provos 37,5% masih berpendidikan SMA artinya belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Disiplin Siswa, Sekolah Polisi Negara

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine and analyze  law  enforcement  against  students  who  violate  discipline  and  analyze  the  factors that  become  obstacles  in  law  enforcement  against  students  who  violate  discipline  at  the  South  Sulawesi  Regional  Police School.  This  research  is  an  empirical  normative  study  with  a  qualitative  approach,  which  was  conducted  at  the  South Sulawesi  Regional  Police  School.  The  results  of  this  study  indicate  that  law  enforcement  against  students  who  violate discipline at the South Sulawesi Regional SPN, in the form of (a) minor violations of order, tidiness, cleanliness and personal ethics  because  they  do  not  understand  the  applicable  rules,  (b)  moderate  violations,  violating  the  rules  which  he  already knows, and is given strict and measurable disciplinary sanctions, (c) serious violations namely violating the rules of student life, sanctions in the form of a stern reprimand, measurable firm action, guidance, counseling, if you commit a crime you can be dismissed. The inhibiting factors for enforcing the disciplinary law of the South Sulawesi Regional SPN are (a) the lack of rules that sanction making it difficult to enforce rules on student life, (b) the ineffective enforcement of laws/discipline (c) The human  resources  of  educators  and  provos,  which  exist  in  terms  of  quantity.  sufficient,  but  in  terms  of  quality  it  must  be improved because 16.7% of the teaching staff still have high school education and 0% doctoral degrees, as well as 37.5% provos still have high school education, meaning they have not yet received a university education.
Keywords: Law Enforcement, Students’ Dicipline, School of National Police
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  adalah  konstitusi  negara, sehingga  merupakan    hukum  tertinggi  di  Republik  ini  dan
harus ditaati  oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu eksistensi  Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945.
Adapun      yang  dimaksud  dengan  negara  hukum  adalah negara  yang  berdiri  di  atas  hukum  yang  menjamin  keadilan
Indonesian Journal of Legality of Law e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Hukum Penegakan Pelanggaran Disiplin terhadap Siswa Sekolah Polisi… (Iip Ipdulkipli, Baso Madiong, Basri Oner)
kepada  warga  negaranya.  Keadilan  merupakan  syarat  bagi tercapainya  kebahagiaan  hidup  untuk  warga  negaranya,  dan sebagai  dasar  dari  keadilan  itu  perlu  diajarkan  rasa  susila kepada setiap  manusia agar menjadi  warga negara  yang baik. Demikian  pula  peraturan  hukum  yang  sebenarnya  hanya  ada jika  peraturan  hukum  itu  mencerminkan  keadilan  bagi pergaulan hidup antarwarga negaranya (Mahmudah, 2015)
Hukum  dalam  arti  luas  dapat  disamakan  dengan  aturan, kaidah,  atau  norma,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  yang pada  dasarnya  berlaku  dan  diakui  orang  sebagai  peraturan yang  harus  ditaati  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara, sehingga apabila hukum dilanggar akan dikenakan sanksi (Machmudin, 2000)
Polisi  Republik  Indonesia    sebagai  bagian  dari  penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  dalam  melakukan kewajibannya  juga  menciptakan  rasa  percaya  di  dalam kehidupan  bermasyarakat  (Dwiyanto,  2006).  Kewajiban  dan tugas  kepolisian  yang  begitu  banyak  membuat  institusi  ini menjadi salah satu institusi yang berkembang dengan cepat.
Lembaga  kepolisian  sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menyebutkan,  bahwa Kepolisian  adalah  segala  hal-ihwal  yang  berkaitan  dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Dalam  konstitusi  Pasal  30  ayat  (4)  UUD  NRI    1945, bahwa  Polisi  Republk  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan  hukum,  sehingga  dengan  demikian,  anggota kepolisian  dituntut  kedisiplinan  serta  menciptakan  seorang anggota  kepolisian  yang  patuh  hukum,  berkomitmen  tinggi, professional dan berintelektual sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisiannya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Pasal  13  ayat (1),  (2),  dan  (3),  dinyatakan  bahwa  tugas  kepolisian  yaikni Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Guna  mewujudkan  tugas  dan  fungsi  anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  tersebut,  maka  setiap  anggota Polri  wajib  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  di  Lembaga Pendidikan  dan  salah  satunya  adalah  Sekolah  Polisi  Negara (SPN)  yang  terdapat  di  Provinsi,  yang  di  antaranya  ialah Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan  yang  dikenal dengan  SPN  Batua  Makassar,  di  Jl  Urip  Sumoharjo  KM.  7 Kota Makassar.
Program  pendidikan  Polri  yang  ada  di  Sekolah  Polisi Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan  salah  satunya  adalah Pendidikan  Pembentukan  (Diktuk)  Bintara  Polri.  Pendidikan Diktuk  merupakan  pendidikan  untuk  membentuk  dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan,  keterampilan,  kemampuan,  ketangguhan,  sikap dan  perilaku  terpuji  dalam  rangka  melaksanakan  tugas kepolisian  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Lembaga  Pendidikan dan  dalam  pelaksanaannya  dibantu  oleh  para  Kepala  Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Kepala Sekolah Spesialisasi tertentu.
Peraturan  disiplin  anggota  kepolisian  berdasarkan rumusan  Pasal  1  angka  3  PP  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  adalah  penegakan,  pembinaan  kedisiplinan  serta pemeliharaan  dalam  hal  tata  tertib  anggota  kepolisian. Peraturan  disiplin  anggota  kepolisan  negara  Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional,
tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yang  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Pemerintah RI  Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian  Negara  RI.  Kepolisian  mempunyai  tujuan  guna menciptakan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan
ditegakkannya hukum, terciptannya pengayoman, perlindungan  dan  pelayanan  masayarakat,  dan  diakuinya  hak asasi maanusia (HAM).
Kedisiplinan calon bintara Polri sebagaimana ditetapkan dalam  Keputusan  Kapolri  Nomor  Pol:  Skep/  194  /  III  /  2006 tentang  Peraturan  Kehidupan  Siswa  (Perdupsis)  Diktuk  Ba Polri  Pada  Sekolah/Pesdik  Dan  Spn  yang  telah  diatur  oleh Markas  Besar  Polri  Jakarta  dalam  kegiatan  pendidikan  yang telah  ditentukan  dari  Mabes  Polri  Jakarta  melalui  Perdupsis, ditentukan bahwa  siswa diwajibkan  bangun pada pukul 04.30 untuk  bersiap melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing,  kemudian  pukul  5.10  persiapan  untuk  lari pagi  selama  kurang  lebih  1  jam,  lalu  melaksanakan  kegiatan kerja  bakti  di  perkarangan  sekolah  setelah  itu  mengikuti  apel pagi serta mendapatkan bimbingan dari para Pembina. Proses belajar  mengajar  Pendidikan  Pembentukan  (Diktuk)  Bintara Polri  dimulai  pukul  07.30  s/d  12.00  oleh  Gadik  (sebutan instruktur  di  Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi  Selatan) kemudian  isoma  (istirahat  sholat  dan  makan)  yang sebelumnya  para  siswa  diharuskan  untuk  berlari  terlebih dahulu.  Belajar  mengajar  dilanjutkan  kembali  pukul  14.00 hingga  17.30.  Pukul  19.00  siswa  kembali  melakukan  proses belajar  malam  sampai  pukul  21.00  lalu  mengikuti  kembali Apel  Malam  sampai  pukul  22.30  yang  kemudian  para  siswa Bintara Polri sudah diperbolehkan untuk beristirahat.
Dalam  hal  penegakan  peraturan,  pengasuh  telah melakukan usaha himbauan, pencegahan dan penanggulangan, namun  dalam  kenyataanya  masih  saja  tetap  terjadi,  bahkan semakin  seiring  perkembangan  teknologi  semakin  maju pelanggaran  semakin  banyak,  pada  khususnya  dari  segi kualitas  dengan  modus  berbeda  yang  dilakukan  siswa pendidikan pembentukan (Diktuk).
Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan  hukum  terhadap  siswa  pelanggar  disiplin  dan menganalisis  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam penegakan  hukum  terhadap  siswa  pelanggar  disiplin  Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.

## 2. METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normati  empiris  dengan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  normatif  empiris  dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Sekolah Polisi Negara Polda  Sulawesi  Selatan,  atau  dapat  disimpulkan  bahwa penelitian  normatif  empiris  adalah  jenis  penelitian  hukum normatif  yang didukung dan  dilenghapi dengan data empirik. (Irwansyah.  2020).  Data  empirik  didapatkan  dari  hasil penelitian di lapangan.
Penelitian  hukum  normatif  ( normative  legal  research ) digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute apprach )  dan  regulasi.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan melakukan  telaah  terhadap  peraturan  perundang-undangan ( regeling ) dan peraturan kebijakan yang berkaitan dengan isu penelitian.  Penelitian  hukum  empirik  untuk  mendukung penelitian normatif digunakan wawancara dengan pertimbangan bahwa hukum  adalah sekumpulan  konsep  yang abstrak dalam bentuk aturan tertulis.
Penelitian  normatif  empiris  merupkan  penelitian  yang mengkaji  phenomena  hukum  yang  terjadi  di  tengah-tengan
masyarakat  dengan  pendekatan  hukum  positif.  Penelitian  ini berhubungan  dengan  analisis  hukum  penegakan  pelanggaran disiplin  terhadap  siswa  sekolah  polisi  negara  daerah  sulawesi selatan.  Di  samping  itu  penelitian  emoiris  tersebut  dengan menggunakan  pendekatan  hukum  agar  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan proses perlindungan hukum terhadap anak sesuai aturan yang khusus  mengatur  tentang  penegakan  sanksi  disiplin  terhadap siswa sekolah polisi negara daerah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penegakan  Hukum  Terhadap  Siswa  Pelanggar Disiplin  Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi Selatan
Dalam  peraturan  hidup  siswa  telah  diatur  dalam Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  RI  Nomor  11  Tahun 2009  tentang  Pokok-Pokok  Penyelenggaraan  Pendidikan  dan Pelatihan  di  Sekolah  Polisi  Negara.  Peraturan  tersebut  telah mengatur  secara  rinci  bebagai  jenis  pelanggaran  yang dikategorikan  3  (tiga)  jenis  pelanggaran,  yaitu  pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. a. Pelanggaran Ringan
Dalam  Peraturan  hidup  siswa  calon  polisi  bintara  telah diatur  dalam  Peraturan      Kepala  KePolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Pokok-Pokok Penyelenggaraan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Sekolah  Polisi Negara.
Pasal  8  disebutkan  bahwa    Pendidikan  dan  Pelatihan  di Sekolah  Polisi  Negara  bertujuan  untuk    mewujudkan  hasil pendidikan    Brigadir  polisi  sesuai  profil  dan  kompetensi lulusan  yang  diharapkan,  sehingga  terwujud  anggota  Polri yang  profesional,  bermoral,  dan  modern,  serta  diharapkan untuk  meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap untuk  dapat  melaksanakan  tugas  secara  profesional    dengan dilandasi  kepribadian  dan  etika  sesuai  dengan  kebutuhan Polri;  serta  untuk  mewujudkan  hasil  pendidikan  berbagai bentuk  potensi  masyarakat  di  lingkungan  tugas  masing- masing  dalam  rangka  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat dan masyarakat yang patuh hukum.
Untuk  mewujudkan  tujuan  pembentukan  karakter  dan pengetahuhun calon polisi bintara tersebut, maka setiap siswa Sekolah  Polisi  Negara  wajib  mengikuti  segala  peraturan  dan tata tertib serta yang berlaku dalam lingkungan Sekolah Polisi Negara  Batua  Polda  Sulawesi  Selatan,  sebagaimana  tertuang dalam  Keputusan  Kapolri  Nomor  Pol.  Skep  /  94  /  III  /  2006 tentang  Menurut  Ketentuan  Perdupsis  Diktuk  BA  Polri  pada Sekolah/Pusdik dan SPN.
Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kehidupan Siswa ini dapat dikenakan sanksi berupa indakan disiplin dan hukuman  yang  terbagi  atas  3  (tiga)  yaitu  hukuman  disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.
Adapun  siswa  Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi Selatan  yang  melakukan  pelanggaran  selama  3  (tiga)  tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 1.
Jumlah Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan
Tahun   2020 – 2022 No. Tahun Jumlah Siswa Persentasi (%)
1 2020 700 32,45 2 2021 816 37,83 3 2022 641 29,72 Jumlah 2157 100
Sumber: Data diolah, diperoleh Januari 2023 di  Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, 2023
Pelanggaran  disiplin  ringan  yang  dilakukan  oleh  siswa Pendidikan pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia di Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan  terdapat berbagai macam jenis pelanggaran disiplin yang dikategorikan pelanggaran  ringan  berupa  tidak:  1)  Penampilan  perorangan tidak  bersih  dan  rapi;  2)  Terlambat  masuk  kelas;  3) Perlengkapan perorangan tidak lengkap; 4) lemari, rak sepatu, tempat  tidur    tidak  bersih  dan  tidak  rapih;  5)  buang  sampah tidak pada tempatnya; 6) bebaris tidak tertib dan rapih.
Adapun  siswa  peserta  didik  pembentukan  calon  polisi bintara  yang  melakukan  pelanggaran  ringan  yang  sering terjadi  di  Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.
Siswa peserta didik calon polisi bintara yang melakukan pelanggaran disiplin ringan   di Sekolah Polisi Negara Daerah
Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022 No Tahun Jumlah Siswa Jumlah Pelanggaran % 1 2020 700 60 8,57 2 2021 816 85 10,41 3 2022 641 73 11,39 Jumlah 2.157 218 30,37
Sumber: Data diolah, diperoleh Januari 2023 di  Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, 2023
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas  dapat  diketahui  bahwa ternyata cukup banyak siswa peserta didik calon polisi bintara yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  ringan.  Seperti  yang terjadi  pada  tahun  2020  dari  700  (tujuh  ratus)  siswa,  ada  60 (enam  puluh)  kasus  atau  8,57%  Jsiswa  peserta  didik  yang melakukan  pelanggaran  disiplin  ringan.  Tahun  2021  dari  816 (delapan ratus enam belas) siswa, ada 85 (delapan puluh lima) kasus  atau  10,41%  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin ringan.  Begitu  pula  pada  tahun  2022  dari  641  (enam  ratus empat puluh satu) siswa, ada 73 (tujuh puluh tiga) kasus atau 11,39% yang melakukan pelanggaran disiplin ringan.
Mengenai  adanya  kasus  pelanggaran  disiplin  ringan  di Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi  Selatan,  wawancara dengan  JP  selaku  Kepala  Sekolah  Polisi  Negara  Sulawesi Selatan  menyebutkan  bahwa  semua  siswa  peserta  didik  yang melakukan  tindakan  pelanggaran  disiplin  ringan  dikenakan sanksi  atau  hukuman  berupa  teguran  lisan,  pengurangan  nilai mental, Tindakan fisik terukur seperti push up dan sit up.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas  dapat diketahui  bahwa  Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi Selatan  telah  melakukan  penegakan  disiplin  terhadap  siswa peserta  didik  sekolah  pembentukan  Polisi  bintara  dengan berdasarkan  Keputusan  Kapolri  Nomor  Pol.  Skep/  94  /  III  / 2006  tentang  Peraturan  Kehidupan  Siswa  Diktuk  BA  Polri pada  Sekolah/Pusdik  dan  SPN.  Berdasarkan  ketentuan tersebut,  Pasal  41  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  pelanggaran terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan Kehidupan  Siswa  ini  dapat  dikenakan  sanksi  berupa
Analisis Hukum Penegakan Pelanggaran Disiplin terhadap Siswa Sekolah Polisi… (Iip Ipdulkipli, Baso Madiong, Basri Oner)
166indakan  disiplin  dan  hukuman  diantaranya  hukuman disiplin ringan.
b. Pelanggaran Sedang
Pelanggaran  disiplin  ringan  yang  sering  terjadi  terhadap para siswa peserta didik calon polisi bintara di Sekolah Polisi Negara  Polda  Sulawesi  Selatan  berfariasi  bentuknya. Mengingat  tujuan  dari  Pendidikan  calon  polisi  bintara penempaan  diri  supaya  memahami  arti  Pendidikan  dan Pelatihan  di  Sekolah  Polisi  Negara  bertujuan  untuk mewujudkan hasil pendidikan Brigadir Polisi sesuai profil dan kompetensi  lulusan  yang  diharapkan,  sehingga  terwujud anggota  Polri  yang  profesional,  bermoral,  dan  modern,  serta diharapkan  untuk  memiliki    pengetahuan,  keterampilan,  dan sikap  dan  mental  positif  untuk  dapat  melaksanakan  tugas secara  profesional    dengan  dilandasi  kepribadian  dan  etika sesuai dengan kebutuhan Polri, serta untuk mewujudkan hasil pendidikan berbagai bentuk potensi masyarakat di lingkungan tugas  masing-masing  dalam  rangka  pemeliharaan  keamanan dan ketertiban masyarakat dan masyarakat yang patuh hukum.
Untuk  mewujudkan  harapan  dari  tujuan  Pendidikan Bintara  Polisi  tersebut,  maka  terhadap  peserta  didik  harus mengikuti  dan  mentaati  seluruh  peraturan  kehudupan  siswa yang  telah  ditetapkan  dalam  Keputusan  Kapolri  Nomor  Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Perdupsis Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.
Dalam Pasal 41 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/  94  /  III  /  2006  tentang  Peraturan  Kehidupan  Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.
Disebutkan  mengenai  pelanggaran  terhadap  ketentuan- ketentuan  yang  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  dengan sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin sedang.
Pelanggaran  disiplin  sedang  yang  dilakukan  oleh  siswa Pendidikan pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia di Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi  Selatan  terdapat berbagai macam jenis pelanggaran disiplin yang dikategorikan pelanggaran  sedang  berupa:  1)  Mengeluarkan  kata-kata  tidak sopan;  2)  Tidak  melaksanakan  ibadah  sesuai  agama  dan kepercayaan;  3)  Meninggalkan  barisan  saat  melaksanakan upacara  tanpa  166indaka  yang  logis;  4)  tidur  di  barak  saat kegiatan  pembelajaran;  5) membuat  gaduh kegiatan pembelajaran atau  pengasuhan.
Adapun  siswa  peserta  didik  pembentukan  calon  polisi bintara  yang  melakukan  pelanggaran  sedang  yang  sering terjadi  di  Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi  Selatan selama  3  (tiga)  tahun  terakhir  dapat  dilihat  pada  table      tabel berikut ini.
Tabel 3. Pelanggaran disiplin sedang   di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022. No Tahun Jumlah Siswa Jumlah Pelanggaran % 1 2020 700 37 5,28 2 2021 816 42 5,14 3 2022 641 34 5,30 Jumlah 2.157 149 15,72
Sumber: Data diolah, diperoleh Januari 2023 di  Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, 2023
Berdasarkan  Tabel  3  di  atas  dapat  diketahui  bahwa ternyata cukup banyak siswa peserta didik calon polisi bintara di  Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan  yang melakukan  pelanggaran  disiplin  sedang.  Seperti  yang  terjadi pada tahun 2020 dari 700 (tujuh ratus) siswa, terdapat 37 (tiga puluh  tujuh)  kasus  atau  5,28%  siswa  peserta  didik  yang melakukan pelanggaran disiplin sedang. Tahun 2021 dari 816
(delapan  ratus  enam  belas)  siswa,  terdapat  42  (empat  puluh dua)  kasus  atau  5,14%  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin sedang.  Begitu  pula  pada  tahun  2022  dari  641  (enam  ratus empat puluh satu) siswa, ada 34 (tiga puluh empat) kasus atau 5,30% yang melakukan pelanggaran disiplin sedang.
Mengenai  adanya  kasus  pelanggaran  disiplin  sedang  di Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi  Selatan,  wawancara dengan  JP  selaku  Kepala  Sekolah  Polisi  Negara  Sulawesi Selatan  menyebutkan  bahwa  semua  siswa  peserta  didik  yang melakukan  tindakan  pelanggaran  disiplin  sedang    dikenakan sanksi atau hukuman berupa teguran lisan, pengurangan nilai mental  5  (lima  point),  Tindakan  tegas  berupa  tindakan  fisik terukur  (mengguling  dan  merayap),  konseling  terhadap  siswa yang melanggar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas  dapat diketahui  bahwa  Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi Selatan  telah  melakukan  penegakan  disiplin  terhadap  siswa peserta  didik  sekolah  pembentukan  Polisi  bintara  dengan sesuai  Keputusan  Kapolri  Nomor  Pol.  Skep/  94  /  III  /  2006 tentang  Perdupsis  Diktuk  BA  Polri  pada  Sekolah/Pusdik  dan SPN.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  Pasal  41  ayat  (1) disebutkan  bahwa  pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan yang  diatur  dalam  Peraturan  Kehidupan  Siswa  ini  dapat dikenakan  Sanksi  berupa  tindakan  disiplin  dan  hukuman diantaranya hukuman disiplin sedang.
c. Pelanggaran Berat
Pelanggaran  disiplin  merupakan  adalah  setiap  ucapan, tulisan atau perbuatan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar  larangan  ketentuan  disiplin  siswa  peserta  didik  di Sekolah Polisi Negara Sulawesi Selatan, baik  yang dilakukan di dalam maupun di luar jam pembelajaran.
Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 58 Peraturan Kepala Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi  Selatan  No:  01  Tahun 2017 Tanggal 20 Juli 2, yang termasuk jenis elanggaran berat Merokok,  membawa  dan  melihat  catatan  pada  saat  ujian (menyontek),  menyimpan,  Membawa  dan  menggunakan barang  Elektronik  (HP,  Radio  /  MP3  dan  sejenisnya)  diluar ketentuan  waktu  yang  diberikan  Kalemdik/  Ka  SPN, Menghilangkan,  dan  merusak  barang  inventaris  milik  Dinas Berpura-pura  sakit  untuk  menghindari  kegiatan,  mendatangi tempat prostitusi dan sejenisnya, membawa, menyimpan serta Minum-minuman  keras/Narkoba  dan  sejenisnya,  menyimpan, membawa  senjata  tajam,  sempi,  handak  tanpa  ijin  yang  sah, berkelahi,  mencuri,  berjudi,  berzinah,  penganiayaan,  keluar kesatriaan  tanpa  izin  yang  sah,      menikah,  sebelum  dan sementara  mengikuti  pendidikan  (Diktuk  Polri),  Menghina dan melawan atasan/Lembaga serta Meninggalkan tugas Piket /  Jaga,  serta  Pelanggaran  berat,  lainnya  yang  dikategorikan pidana,  dilakukan  proses  pemeriksaan  sesuai  dengan  Hukum yang berlaku.
Berbicara  mengenai  sanksi  dalam  setiap  pelanggarann, sanksi  berat  berat  ini  merupakan  Sanksi  yang  harus ditegakkan  secara  konsisten,  karena  jika  tidak  ditegaakkan secara  konsisten,  akan  berdampak  tindakan  terhadap  siswa peserta didik apabila telah resmi menjadi polisi bintara.
Tujuan dari Pendidikan pada Sekolah Polisi Negara pada dasarnya  untuk  menghasilkan  Bintara  Polisi  sebagai  insan Bhayangkara  yang  memiliki  sikap  perilaku,  pengetahuan, keterampilan  tugas  umum  kepolisian,  didukung  dengan kondisi fisik yang samapta untuk melaksanakan tugas sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom,  dan  pelayan  masyarakat  yang  professional, bermoral, modern dan unggul.
Penempaan  diri  supaya  memahami  arti  Pendidikan  dan Pelatihan  di  Sekolah  Polisi  Negara  bertujuan  untuk
mewujudkan hasil pendidkan  Brigadir Polisi sesuai profil dan kompetensi  lulusan  yang  diharapkan,  sehingga  terwujud anggota  Polri  yang  profesional,  bermoral,  dan  modern,  serta diharapkan  untuk  memiliki    pengetahuan,  keterampilan,  dan sikap  dan  mental  positif  untuk  dapat  melaksanakan  tugas secara  profesional  dengan  dilandasi  kepribadian  dan  etika sesuai dengan kebutuhan Polri, serta untuk mewujudkan hasil pendidikan  berbagai bentuk potensi masyarakat di lingkungan tugas  masing-masing  dalam  rangka  pemeliharaan  keamanan dan ketertiban masyarakat dan masyarakat yang patuh hukum, maka setiap pelanggaran disiplin berat yang   terjadi terhadap para siswa peserta didik calon polisi bintara di Sekolah Polisi Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan  harus  ditindak  sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk  mewujudkan  harapan  dari  tujuan  Pendidikan polisi  bintara  tersebut,  maka  terhadap  peserta  didik  harus mengikuti  dan  mentaati  seluruh  peraturan  kehudupan  siswa yang  telah  ditetapkan  dalam  Keputusan  Kapolri  Nomor  Pol. Skep/  94  /  III  /  2006  tentang  Peraturan  Kehidupan  Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.
Dalam Pasal 41 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/  94  /  III  /  2006  tentang  Peraturan  Kehidupan  Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.
Disebutkan  mengenai  pelanggaran  terhadap  ketentuan- ketentuan  yang  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  dengan sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin berat.
Pelanggaran  disiplin  berat  yang  dilakukan  oleh  siswa Pendidikan pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia di Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi  Selatan  terdapat berbagai macam jenis pelanggaran disiplin yang dikategorikan pelanggaran  sedang  berupa:  1)  berkelahi ; 2)  membawa  dan melihat  catatan  pada  saat  ujian  (menyentek);  3)  Menyimpan dan membawa barang elektronik/HP; 4) melakukan perbuatan asusila.
Adapun  siswa  peserta  didik  pembentukan  calon  polisi bintara yang melakukan pelanggaran berat yang sering terjadi di  Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan  selama  3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada table   berikut ini.
Tabel 4.
Siswa peserta didik calon Bintara Polisi yang melakukan pelanggaran disiplin Berat   di Sekolah Polisi Negara Daerah
Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022 No Tahun Jumlah Siswa Jumlah Pelanggaran % 1 2020 700 22 3,14 2 2021 816 14 1,71 3 2022 641 12 1,88 Jumlah 2.157 48 6,73
Sumber: Data diolah, diperoleh Januari 2023 di  Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, 2023
Berdasarkan  Tabel  4  di  atas  dapat  diketahui  bahwa ternyata cukup banyak siswa peserta didik calon polisi bintara di SPN Daerah Sulawesi Selatan yang melakukan pelanggaran disiplin  berat.  Seperti  yang  terjadi  pada  tahun  2020  dari  700 (tujuh  ratus)  siswa,  terdapat  22  (dua  puluh  dua)  kasus  atau 3,14%  siswa  peserta  didik  yang  melakukan  pelanggaran disiplin berat. Tahun 2021 dari 816 (delapan ratus enam belas) siswa,  terdapat  14  (empat  belas)  kasus  atau  1,71%  yang melakukan pelanggaran disiplin berat. Begitu pula pada tahun 2022  dari  641  (enam  ratus  empat  puluh  satu)  siswa,  ada  12
(dua  belas)  kasus  atau  1,88%  yang  melakukan  pelanggaran disiplin berat.
Mengenai  adanya  kasus  pelanggaran  disiplin  berat  di Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi  Selatan,  wawancara dengan  JP  selaku  Kepala  Sekolah  Polisi  Negara  Daerah Sulawesi  Selatan  menyebutkan  bahwa  semua  siswa  peserta didik  yang  melakukan  tindakan  pelanggaran  disiplin  berat dikenakan  sanksi  atau  hukuman berupa  teguran  lisan, pengurangan  nilai  mental  10  (sepuluh  point),  Tindakan  tegas berupa  tindakan  fisik  terukur  (mengguling  dan  merayap), konseling  terhadap  siswa  yang  melanggar,  pemeriksaan terhadap  siswa  yang  melanggar,  menggunakan  helm  merah dalam  21  hari,  dan  apabila  melakukan  pelanggaran  hukum pidana biasa, dikeluarkan dari proses belajar mengajar. Dalam tahun  2022  terdapat  1  (satu)  orang  siswa  Sekolah  Polisi Negara  Sulawesi  Selatan  yang  dikeluarkan  karena  terlibat kasus tindak pidana .
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas  dapat diketahui  bahwa  Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi Selatan  telah  melakukan  penegakan  disiplin  terhadap  siswa peserta  didik  sekolah  pembentukan  Bintara  Polisi  dengan sesuai  Keputusan  Kapolri  Nomor  Pol.  Skep/  94  /  III  /  2006 tentang  Peraturan  Kehidupan  Siswa  Diktuk  BA  Polri  pada Sekolah/Pusdik  dan  SPN.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut, Pasal  41  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  pelanggaran  terhadap ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kehidupan Siswa ini dapat dikenakan Sanksi berupa  167indakan disiplin dan hukuman diantaranya hukuman disiplin sedang.

## 3.2. Hambatan  Penegakan  Hukum  Siswa  Pelanggar Disiplin  Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi Selatan.
Aturan  disipli    merupakan  salah  satu  hal  yang  penting dalam  proses  penegakan  disiplin,  karena  aturan  disiplin  ini menjadi  pedoman  sehingga  proses  penegakan  hukum  yang dilakukan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Apalagi  dalam lingkungan  Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi  Selatan peraturan disiplinlah yang menjadi penentu dalam melakukan tindakan.  Tidak  boleh  ada  perbuatan  yang  dilakukan  yang bertentangan  dengan  Peraturan  Kehidupan  Siswa,  apalagi dalam  proses  penegakan  hukumnya.  Karena  akan  menjadi sesuatu  yang  raancu  apabila dalam  proses  penegakan  disiplin justru melanggara peraturan itu sendiri.
Untuk  mengetahui  keberadaan  peraturan  kehidupan siswa calon bintara polisi di Sekolah Polisi Negara ini, dalam penegakan  disiplin  ini  terhadap  siswa  yang  melanggar peraturan  kehidupan  siswa  ini,  wawancara  dengan  JP  selaku Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan pada 22 Januari 2023, yang menyebutkan bahwa :
“Peraturan  disipli  yang  berlaku  dalam  kehidup  siswa  di Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi  Selatan  adalah berdasarkan  Keputusan  Kapolri  Nomor  Pol.  Skep/  94  / III  /  2006  tentang  Peraturan  Kehidupan  Siswa  Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN yang berlaku di seluruh  Sekolah  Polisi  Negara  Indonesia,  yang  sangat penting  dalam  mendukung  kami  melakukan  penegakan disiplin,  karena  dalam  peraturan  kehidupan  siswa tersebut  disebautkan  bentuk-bentuk  pelanggaran  dalam ketegori  Pelanggaran  ringan,  pelanggaran  sedang  dan pelanggaran  berat  yang  dapat  diberikan  Sanksi  ringan,
Analisis Hukum Penegakan Pelanggaran Disiplin terhadap Siswa Sekolah Polisi… (Iip Ipdulkipli, Baso Madiong, Basri Oner)
sedang,  dan  berat  bagi  siswa  yang  melakukan pelanggaran.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  pada  dasarnya  pengasuh  dan  pembina disiplin  di  Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi  Selatan hanya  berpatokan  pada  peraturan  kehidupan  siswa  dalam melakukan pembinaan dan penegakan disiplin terhadap siswa yang  melakukan  pelanggaran  disiplin,  pada  hal  pelaksanaan penegakan  disiplin  perlu  pula  dilakukan  dengan  diskresi, merupakan  wewenang  yang  diberikan  kepada  pendidik  dan pembina  disiplin,  untuk  mengambil  tindakan  atau  keputusan yang  tepat  dalam  situasi  tertentu  yan  menurut  pertimbangan tertentu, mengingat perlunya menanamkan kedisiplin pada diri siswa  yang  kelak  akan  menjadi  pemelihara  keamanan  dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.
Ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin memang sangat diperlukan bagi siswa calon bintara  polisi.  Peraturan  disiplin  peserta  didik  calon  bintara polisi  merupakan  serangkaian  norma  untuk  membina, menegakkan  disiplin  dan  memelihara  tata  tertib  kehidupan anggota.  Pelanggaran  peraturan  disiplin  adalah  ucapan, tulisan,  atau  perbuatan      siswa  peserta  didik  Sekolah  Polisi Negara  yang  melanggar  peraturan  disiplin.  Disiplin  siswa peserta  didik  calon  bintara  polisi  diatur  dengan  Keputusan Kapolri  Nomor  Pol.  Skep/  94  /  III/  2006  tentang  Peraturan Kehidupan  Siswa  Diktuk  BA  Polri  pada  Sekolah/Pusdik  dan SPN.
Keputusan  Kapolri  Nomor  Pol.  Skep/  94  /  III  /  2006 tentang  Peraturan  Kehidupan  Siswa  Diktuk  BA  Polri  pada Sekolah/Pusdik  dan  SPN,  merupakan  pelaksanaan  amanat Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan  dan  Pelatihan  Sekolah  Polisi  Negara,  sehingga perlu ditetapkan Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/94/III/2006  tentang  Peraturan  Kehidupan  Siswa  Diktuk BA Polri. Disiplin merupakan kehormatan, kehormatan sangat erat  kaitannya  dengan  kredibilitas  dan  komitmen,  disiplin siswa  peserta  didik  di  Sekolan  Polisi  Negara,  adalah kehormatan  sebagai  siswa  calon  bintara  polisi  yang menunjukan  kredibilitas  dan  komitmen  sebagai  siswa  calon bintara polisi.
Kredibilitas  dan  komitmen  siswa  calon  bintara  polisi merupakan  cikal  bakan  menjadi  polisi  Republik  Indonesia yang  akan  diberi  tugas  dan  kewenangan  selaku  pelindung, pengayom,  dan  pelayan  masyarakat,  penegak  hukum  dan pemelihara keamanan.
Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik siswa calon bintara polisi Republik Indonesia, yang melakukan  pelanggaran  disiplin.  Oleh  sebab  itu,  setiap  siswa calon  bintara  polisi  Republik  Indonesia  diharapkan  mentaati seluruh  ketentuan  yang  berlaku  selama  masa  pendidikn  di Sekolah Polisi Negara.
Untuk  mengetahui  keberadaan  aturan  sanksi  terhadap siswa  peserta  didik  calon  bintara  polisi  di  Sekolah  Polisi Negara  Sulawesi  Selatan,  wawancara  dengan  dengan  Kepala Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan,  yang menyatakan bahwa:
Aturan  hukum  yang  ada  yakni  Keputusan  Kapolri Nomor  Pol.  Skep/  94  /  III  /  2006  tentang  Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA  Polri pada Sekolah/Pusdik dan  SPN  menjadi  faktor  yang  sangat  penting  dalam mendukung  kami  melakukan  penerapan  penegakan disiplin  siswa  peserta  didik  calon  bintara  polisi.  Karena
dalam  aturan  disiplin  itu  disebutkan  secara  rinci peraturan disiplin yang wajib ditaati oleh seluruh peserta didik  namun  sanksi  yang  akan  dijatuhkan  bagi  yang melakukan pelanggaran masih kurang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  aturan  hukum  disiplin  yang  ada    sangat membantu  provos  untuk  melakukan  pengawasan  dan penegakan  disiplin,  karena  dalam  aturan  disiplin  tersebut yakni    Peraturan  Kehidupan  Siswa    menjadi  panduan  bagi aparat provos dalam melakukan penegakan disiplin.
Terkait dengan Sanksi yang diberikan kepada siswa yang melakukan  pelanggaran  disiplin    pemberian  Sanksi,  JP mengungkapkan bahwa:
Kurang  tegasnya    sanksi  yang  dijatuhkan  kepada pelanggar  disiplin  menjadikan  cermin  bagi  siswa  yang lain,  dimana  mereka  melihat  pelanggaran  yang  sering dilakukan  oleh  siswa  sering  terulang  akibat  lemahnya sanksi yang diberikan kepada siswa yang melanggar, dan siswa  yang  nyata-nyata  melakukan  pelanggaran  tidak diberikan    sanksi  tegas  atau  kurang  berat  sanksinya, sehingga siswa yang lain tidak segan dan ikut melakukan pelanggaran disiplin.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  pada  dasarnya  provos  yang  bertugas  di Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan  hanya berpatokan  pada  Peraturan  Kehidupan  Siswa  calon  bintara polisi  dalam  melakukan  pengawasan  dan  penegakan  disiplin kepada  siswa  peserta  didik.  Pada  hal  pelaksanaan  penegakan disiplin oleh provos yang berjaga menegakkan aturan disiplin kewenangannya disebut sebagai diskresi ( discretion) . Diskresi ini  merupakan  wewenang  yang  diberikan  aparat  kepolisian sebagai penegak  hukum dan  disiplin bagi  siswa peserta didik di  Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan,  untuk mengambil  tindakan  dan  keputusan  dalam  situasi  tertentu yang  menurut  pertimbangan  tertentu  perhitungan  aparat provos tersbut.
Dengan  demikian  memang  tidak  dijelaskan  secara tersurat  lebih  rinci  dalam  peraturan  kehidupan  siswa  di Sekolah  Polisi  Negara  bentuk  sanksi  bagi  siswa  yang  yang melakukan  pelanggaran  disiplin,  namun    dapat  dilaksanakan oleh  aparat  provos  dengan  dasar  diskresi,  karena  proses penegakan  disiplin  dengan  jalan  peringatan  keras  dapat menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  khususnya  pada  perbuatan pelanggaran ringan  yang dilakukan oleh siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.
1. Kurang Efektifnya Tindakan/Sanksi Dalam  penjelasan  pada  bab  2  di  atas  dikemukakan, bahwa  kedisiplinan  merupakan  ketaatan  atau  kepatuhan terhadap  peraturan  yang  telah  diberlakukan  dalam  sebuah lembaga atau organisasi. Peraturan disiplin bagi siswa Sekolah Polisi  Negara  Polda  Sulawesi  Selatan  adalah  serangkaian peraturan    untuk  membina,  menegakkan  disiplin  dan memelihara  tata  tertib  kehidupan  siswa.  Pelanggaran Peraturan  Disiplin  berupa  perkataan  atau  perbuatan  siswa calon bintara polisi   yang melanggar peraturan disiplin.
Disiplin siswa calon bintara polisi diatur dalam Peraturan Kehidupan Siswa yaitu  Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep / 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri  pada  Sekolah/Pusdik  dan  SPN.  Peraturan  kehidupan siswa  calon  bintara  polisi  tersebut  disampaikan  secara berulang  kali  kepada  para  siswa,  agar  dapat  dipatuhi  dengan baik,  karena  seluruh  peraturan  tata  tertib  merupakan  bagian dari  pembelajaran  dan  pembentukan  mental  para  siswa, sehingga peraturan disiplin tersebut harus ditaati oleh seluruh siswa.
Terkait  kurang  efektifnya  tindakan  atau  sanksi      yang diberikan  kepada  para  siswa  yang  melakukan  pelanggaran disipli, Kombes JP mengungkapkan bahwa:
“Sejauh  ini  memang  kurang  efektif  sanksi  yang diberikan  kepada  siswa  yang  melanggar  hal  ini disebabkan  karena  pengasuh  dan  pembina  disiplin kurang  tegas  melakukan  penegakan  disiplin,  hal  ini disebabkan  karena  peraturan  disiplin  yang  ada  dalam peraturan kehidupan siswa hanya berisikan teguran lisan dan  teguran  tertulis  yang  sanksinya  ringan,  sehingga siswa  tidak  merasa  takut  melakukan  pelanggaran. Sedangkan  siswa  yang  melakukan  pelanggaran  berat hanya  dikenakan  sanksi  berupa  push  up  dan  sit  up, saaknsi sedemikian itu tidak membuat jerah para siswa.” Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Sekolah Polisi  Negara  Polda  Sulawesi  Selatan  tersebut  di  atas, dikeytahui bahwa peraturan mengenai sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran disiplin terhadap peraturan kehidupan siswa di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan dapat dikatangan ringan, berupa teguran lisan bagi yang melakukan pelanggaran  ringan,  sedangkan  terhadap  siswa  yang melakukan pelanggaran berat hanya diberikan sanksi push up dan sit up, dan sanksi sedemikian itu tidak membuat jerah atau takut bagi siswa dan pelanggran disiplin sering terjadi bahkan berupa pengulangan bagi siswa yang sudah pernah melakukan pelanggaran yang sama.
Dengan  demikian,  melihat  ringanmya  sanksi  yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran disiplin, baik  kategori  pelanggaran  berat  maupun  pelanggarn  ringan, sama sekali tidak atau kurang efektif diterapkan kepada siswa peserta  didik  di  Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi Selatan.
Penyebab  lain  sehingga  banyak  siswa  melakukan pelanggaran  disiplin  adan  faktor  kebiasaan  mereka  di  luar, sebelum  menjadi  siswa  calon  bintara  polisi,  dimana  ada  di antara mereka yang terbiasa hidup dan berperilaku bebas atau dimanjakan  dengan  fasilitas  bersama  keluarga.  Kebiasaan bebas  seperti      itu  memang  memerlukan  penyesuaian- penyesuaian  dengan  peraturan  disiplin  yang  berlaku  selama mengikuti  pendidikan  sebagai  siswa  yang  harus  digembleng dengan sikap setia dan disiplin.
2. Sumber daya manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  (SDM)  merupakan salah  satu  faktor  yang  dapat  menjadi  penentu  keberhasilan pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan.  Hal  tersebut  dapat dimaklumi  karena  SDM  inilah  yang  melakukan  pekerjaan tersebut.  Tanpa  adanya  SDM  maka,  mustahil  sebuah kegiatan  atau  pekerjaan  yang  dilakukan  bisa  dikerjakan  dan diselesaikan dengan baik, sehingga akibatnya pekerjaan atau kegiatan  tersebut  akan  terhambat  dan  tidak  terselesaikan dengan baik.
Untuk  mengatasi  semuanya  itu  dibutuhkan  SDM dengan  jumlah  atau  kuantitas  dan  kemampuan  atau  kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengetahui mengenai keadaan  SDM  yang  melakukan  proses  penegakan  hukum disiplin  terhadap  siswa  yang  melakukan  pelanggaran  di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan, wawancara dengan Iptu S, selaku Kanit Provos di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, yang menyebutkan bahwa:
“Personil  tenaga  provos  yang  ada  di  sini  (Sekolah Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan)  berjumlah delapan  orang  termasuk  saya.  Dari  delapan  orang  itu ada tiga  yang berpendidikan S2, dua berpendidikan S1 dan tiga berpendidikan SMA.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  dengan  Iptu Sumarling,  selaku  Kanit  Provos  di  Sekolah  Polisi  Negara Daerah  Sulawesi  Selatan  di  atas,  diketahui  bahwa  ternyata hanya  8  (delapan)  orang  provos      di  Sekolah  Polisi  Negara Batua Polda Sulawesi Selatan.
Dengan  jumlah  8  (delapan)  orang  tersebut,  jumlahnya masih  kurang.  Apalagi  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan oleh  siswa  peserta  didik  jumlahnya  juga  banyak  bahkan meningkat  setiap  tahunnya.  Hal  tersebut  menjadi  pertanda bahwa  pelanggaran  disiplin  yang  terjadi  selama  pendidikan masih  sering  terjadi  dan  cukup  banyak  setiap  tahunnya. Bahkan  mungkin  saja  pada      tahun-tahun  yang  akan  datang pelanggaran  disiplin  seperti  ini  akan  terus  terjadi  selama dalam pendidikan.
Selain  dari  kuantitas  atau  jumalah  yang  masih  kurang, hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah dari segi kualitas  atau  kemampuan.  Dari  data  yang  disampaikan  oleh Iptu  Sumarling,  tersebut  di  atas,  diketahui  bahwa  ternyata masih adanya provos di Sekolah Polisi Negara Batua Daerah Sulawesi  Selatan  yang  belum  sarjana.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Iptu Sumarling selaku Kanit Provos pada Sekolah Polisi Negara Batua Polda Sulawesi Selatan di atas diketahui  bahwa  dari  8  (delapan)  orang  provos  yang  ada, hanya  3  (tiga)  orang  yang  berpendidikan  Magister  (S2),  2 (dua)  orang  berpendidikan  sarjana  (S1)  dan  3  (tiga)  orang SMA. Hal itu menandakan bahwa 37,5% dari jumlah provos masih belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi. Hal  tersebut  dapat  memengaruhi  pengetahuan  provos  yang mengawasi  siswa  peserta  didik  tersebut  dari  segi  teoritis mengenai  pemahaman  terhadap  penegakan  disiplin  yang harus  dilakukan  terhadap  siswa  calon  bintara  polisi  di Sekolah Polisi Negara Batua Daerah Sulawesi Selatan.
Pengetahuan  khusus  mengenai  pembinaan  terhadap siswa peserta didik calon polisi bintara, baik dari segi teoritis dan  praktis  sangat  penting  bagi  seseorang  provos,  karena penanganan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  calon  bintara polisi berbeda dengan polisi. Proses penanganan pelanggaran siswa  yang  ditonjolkan  adalah  pembinaan,  bukan  untuk memberikan  penghukuman,  apalagi  memberikan  efek  jera, karena  siswa  masih  sangat  muda  untuk  mendapatkan hukuman  yang  tentu  saja  akan  justru  akan  memberikan kerugian bagi siswa yang masih perlu diberikan pemahaman, dan  kemampuan  berpikir  yang  lebih  baik  sebelum  menjadi bintara polisi.
Pengetahuan akan teori bagi para provos yang bertugas di  Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi  Selatan  dapat ditingkatkan  dengan  mengikuti  pendidikan  di  perguruan tinggi,  karena  dengan  mengikuti  Pendidikan  di  perguruan tinggi pemahaman teoritis terhadap penanganan permasalahan baik di tingkat penyelidikan maupun diringkat penyidikan  akan  ter- update dengan  temuan  dan  teori  baru yang  ditemukan  dan  dikembangkan  oleh  para  akademisi yang  menjadi  pengajar  sehingga  teori  tersebut  akan diaplikasikan  oleh  Pembina  dan  provos  yang  mengikuti Pendidikan di perguruan tingga tersebut.
Analisis Hukum Penegakan Pelanggaran Disiplin terhadap Siswa Sekolah Polisi… (Iip Ipdulkipli, Baso Madiong, Basri Oner)
Untuk  mengetahui  mengenai  keadaan  SDM  yang menangani sebagai tenaga pendidik di Sekolah Polisi Negara Batua Daerah Sulawesi Selatan, wawancara dengan Kompol HM, selaku Kordinator Tenaga Pendidik, beliau menjelaskan ada  126 personil  jumlah  tenaga  pendidik  dengan  kualifikasi Pendidikan sebagai berikut:
Tabel 5.
Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Pendidik Sekolah Polisi
NegaraDaerah Sulawesi Selatan No. Kualifikasi pendidkan jumlah Persentasi (%) 1 S3 - 0 2 S2 21 16,6 3 S1 84 66,7 4 SMA 21 16,7 Jumlah 126 100
Sumber: Data diolah, diperoleh Januari 2023 di  Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, 2023
Tenaga pendidik yang berjumlah   126 (seratus dua puluh enam)  orang  tersebut,  secara  kuantitas  sudah  jumlahnya sudah  cukup.    Hal      yang  juga  perlu  mendapat  perhatian adalah  dari  segi  kualitas  atau  kemampuan.  Dari  data  yang disampaikan  oleh  Kompol  HM,  tersebut  di  atas,  diketahui bahwa  ternyata  masih  adanya  tenaga  pendidik      di  Sekolah Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan  yang  belum  sarjana. Dari data table 5 di atas Sekolah Polisi Negara Batua Polda Sulawesi  Selatan  di  atas  diketahui  bahwa  dari  126  (serratus dua puluh enama) orang tenaga pendidik yang ada, hanya 21 (dua puluh satu) orang yang berpendidikan Magister (S2), 84 (delapan puluh empat) orang berpendidikan sarjana (S1), dan 21 (dua puluh satu) orang SMA. Hal itu menandakan bahwa 16,7%  dari  jumlah  tenaga  pendidik  masih  belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinnga. Hal tersebut dapat  memengaruhi  pengetahuan  tenaga  pendidik  yang memberikan  pengajaran  pada  siswa  peserta  didik  tersebut dari  segi  teoritis  mengenai  pemahaman  terhadap  penegakan disiplin  yang  harus  dilakukan  terhadap  siswa  calon  bintara polisi di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.
Memang  sebaiknya  pengetahuan  khusus  mengenai pembinaan terhadap siswa peserta didik calon polisi bintara, baik  dari  segi  teoritis  dan  praktis  sangat  penting  bagi seseorang  tenaga  pendidik,  karena  pengetahuan  akan  teori bagi  para  tenaga  pendidk    yang  bertugas  di  Sekolah  Polisi Negara  Batua  Polda  Sulawesi  Selatan  dapat  ditingkatkan dengan  mengikuti  pendidikan  di  perguruan  tinggi,  karena dengan mengikuti Pendidikan di perguruan tinggi pemahaman teoritis terhadap penanganan permasalahan baik di  tingkat  penyelidikan  maupun  diringkat  penyidikan  akan ter-update  dengan  temuan  dan  teori  baru  yang  ditemukan dan  dikembangkan  oleh  para  akademisi  yang  menjadi pengajar sehingga teori tersebut akan diaplikasikan oleh para tenaga  pendidik  yang  mengikuti  Pendidikan  di  perguruan tingga tersebut.
Adanya  pendidkan  yang  memadai  yang  diperoleh  dari perguruan  tinngi  dan  adanya  pelatihan  rutin  yang  berkala yang  diikuti  oleh  provos  dan  tenaga  pendidik,  maka  akan melahirkan  provos  dan  tenaga  pendidik  yang  intelektual yang mumpuni. Mereka memiliki pemahaman keilmuan dari segi  teoritis  dan  diterapkan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan tanggjawab  di  lapangan.  Pelaksanaan  dan  tugas  tanggung jawab  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik,  sehingga menghasilkan  calon  bintara  polisi  yang  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Hal  ini  karena  tenaga  pendidik  dan  provos menguasai  teori  dan  praktek  serta  adanya  dukungan semangat, kerja keras dan integritas yang mumpuni.
Dengan  demikai,  keberadaan  SDM  tenaga  pendidik  dan provos  atau  seluruh  personi  yang  bertugas  di  Sekolah  Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan dengan kuantitas atau jumlah yang  cukup  sesuai  dengan  kebutuhan,  dengan  kemampuan atau  kualitas  keilmuan  yang  mumpuni  menjadi  hal  yang sangat penting dan dibutuhkan, sehingga proses pembelajaran dan  pendidikan  di  Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi Selatan belum berjalan dengan baik, maka akan dapat berjalan dengan  baik  sesuai  dengan  Peraturan  Kehidupan  Siswa  calon bintara polisi yang berlaku.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa    penegakan  hukum  terhadap  siswa  pelanggar  disiplin Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan  yaitu berdasarkan  pelanggaran  ringan,  pelanggaran  sedang  dan pelanggaran  berat.  Faktor  penghambat  penegakan  hukum terhadap  siswa  pelanggar  disiplin  Sekolah  Polisi  Negara Daerah Sulawesi Selatan yaitu Kurang aturan yang mengatur sanksi bagi pelanggar disiplin, sehingga Pembina, provos dan pengasuh  disiplin  kesulitan  menegakkan  peturan  kehidupan siswa,    Kurang  efektif  Sanksi  terhadap  penegakan  hukum pelanggar  disiplin  Sekolah  Polisi  Negara  belum  sepenuhnya berjalan  efektif,  Sumber  daya  manusia  berupa  tenaga pendidik  dan  provos,  yang  ada  dari  segi  kuantitas  memang sudah  cukup,  namun  dari  segi  kualitas  masih  harus ditingkatkan  karena  16,7  %    tenaga  masih  berpendidikan SMA  dan  0%    S3.  demikian  pula  provos  37,5%  masih berpendidikan  SMA  artinya  belum  mengenyam  pendidikan pada perguruan tinggi.
Perlu  dibuatkan  peraturan  yang  baru  yang  mengatur tentang  pelangaran  peraturan  tata  tertib  kehidupan  siswa untuk seluruh Sekolah Polisi Negara (SPN) karena paraturan yang  digunakan  untuk  menegakkan  disiplin  pada  Sekolah calon  bintara  polisi  sudah  tidak  sesuai  dengan  kondisi sekarang.  Penerapan  sanksi  bagi  siswa  peserta  didik  di Sekolah  Polisi  Negara  Daerah  Sulawesi  Selatan,    benar- benar  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  di lingkungan  pendidikan,  karena  para  siswa  calon  bintara polisi  diharapkan  menegaakkan  disiplin,  baik  menurut ketentuan  hukum  maupun  menurut  disiplin  anggota kepolisin.  Para  tenaga  pendidik  dan  provos  yang  ada  di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan, seyogyanya berpendidikan  sarjana,    dan  jangan  lagi  ada  yang  belum pernah mengeyam pendidikan di Perguruan tinggi.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali,  1993.    Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta. Adang,  C.  P.,  &  Oner,  B.  (2021).  Pengggunaan  Sidik  Jari Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Pada Tahap  Penyidikan  (Studi  Kasus  Di  Polrestabes Makassar):  The  Use  Of  Fingerprinting  In  Provision  Of The Crime Of Murder In The Stage Of The Investigation (Case Study at Polrestabes Makassar). Clavia, 19(1), 51– 60.
Ahad  Rifai,  2010.  Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
Al  Ghany,  F.,  Santing,  W.,  &  Oner,  B.  (2022).  Tinjauan Yuridis  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penistaan Agama Melalui Media Sosial. Clavia, 20(2), 195–205.
Amaliah  Aminah  Pratiwi  Tahir,  Said  Karim,  Slamet Sampurno Efektivitas Penerapan Sanksi Atas
Pelanggaran  Disiplin  Terhadap  Anggota  Polri  Dalam
Upaya Penegakan Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Anwar Prabu Mangkunegara, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung. Arif, Barda Nawawi, 1991. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,
Bandung, Alumni.
Bambang Poernomo, 1992.  Asas-asas Hukum Pidana,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Basir  Barthos.  1990.  Manajemen  Kearsipan  (Untuk  Lembaga Negara,  Swasta  dan  Perguruan  Tinggi).  Bumi  Aksara, Jakarta.
Dudu  Duswara  Machmudin,  2003.  Pengantar  Ilmu  Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung.
Fikri,  Ahmad  Taufan;  Sukarno,  Sukarno;  Karyati,  Sri.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Perkap 11 Tahun 2009. Unizar  Recht  Journal  Volume  1  No.  2,  Juli  2022. Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Fiqie  Aulia,  Nurhasanah  Nurhasanah,  Nurbaity  Bustamam,
Upaya  Siswa  Spn  Mengatasi  Stres  Dalam  Menjalani Pendidikan  Di  Sekolah  Bintara  Polri,  Universitas  Syiah Kuala Aceh.
Gusti  Ayu  Kade  Komalasari,  Ni  Ketut  Wiratni,  Anak  Agung Gde Putra Arjawa, Penegakan Hukum Disiplin  Anggota Polisi  Republik  Indonesia  Dalam  Perspektif  Good Governance & Clean Government, Universitas
Mahendradatta Bali.
Keputusan  Kepala  Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi
Selatan No:03/I/2015/SPN, Tanggal 19 Januari 2015
Kunarto,  2001.  Prilaku  Organisasi  Polri,  Cipta  Manunggal,
Jakarta.
Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. T.A. 2022 Mahkamah  Agung  RI  2006. Pedoman  Perilaku  Hakim  (Code of  Conduct),  Kode  Etik  Hakim  dan  Mahkamah Berkaitan, Pudiklat MA RI,  Jakarta, Marwan Mas, Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan  Dan  Teori  Hukum  Dalam  Putusan  Hakim Kajian  Putusan  Nomor  181  K/Pid/2007/MA,  Fakultas
Hukum Universitas Bosowa.
Mulida  Hayati  Syaifullah,  Penegakan  Hukum  Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Di Mapolda Kalimantan Tengah,
Universitas Palangka Raya.
Momo Kelana, 1994. Hukum Kepolisian, Grasindo, Jakarta.
Nunung  Mahmudah,  2015.Tindak  Pidana    Perikanan Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di  Wilayah Perairan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Peraturan  Kepala  Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sulawesi
Selatan No: 01 Tahun 2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. T.A.
2014
Pudi  Rahardi,  2014.  Hukum  Kepolisian,  Laksbang  Grafika, Surabaya.
Pudi  Rahardi,  2014.  Hukum  Kepolisian,  Laksbang  Grafika, Surabaya.
Putu  Andhika  Kusuma  Yadnya,  Penjatuhan  Sanksi  Bagi Anggota  Kepolisian  Yang  Melanggar  Hukum  Disiplin
Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali
Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  2004.  Penelitian  Hukum  Normatif,  Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. Penelitian Hukum Normatif, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo,  2003.  Mengenal  Hukum  (Suatu pengantar). Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
Sudikno  Mertokusumo.1993.  Sudikno  Martokusumo  &  A Pitlo,  Bab-bab  Penemuan  Hukum,  Citra  Aditya  Bakti, Jakarta.
Tri Andarisman, 2013. Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana  Indonesia  serta  Perkembangannya    Dalam Konsep  KUHP,  Anugrah  Utama  Raharja,  Bandar Lampung.
Warsito  Hadi  Utomo,  2005  Hukum  Kepolisian  di  Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta.
Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/194/III/2016 Tanggal 17 Maret 2006