## BUDAYA MALU PADA MASYARAKAT TENGGER DAN PENGARUHNYA TERHADAP BUDAYA HUKUM PENGHINDARAN KONFLIK
Oleh :

## Purnawan Dwikora Negara 1

## Abstract
This shame culture is developed and maintained to serve as a means of traditional social control / social control so that the Tengger people always behave in accordance with Tengger norms and customs so as  to  avoid  conflict.  Culture  of  shame  in  Tengger  society  greatly  influences  its  legal  culture,  that influence can be seen / manifested in never conflicts. The efforts of the Tengger people to maintain their shame culture through a social control system in the form of: (a) religious education; (b) Education in the  Family  by  developing  the  paugeran-paugeran  Tengger;  (c)  Advice,  namely  advice  given  by  the elderly to the young or fellow, and; (d) Social suggestion, namely instilling the values of fun through folklore and legends around Tengger.
Kata Kunci: Budaya Malu, Tengger, Budaya Hukum, Konflik

## PENDAHULUAN
Menurut Anwar (2002), Selama ini hukum lebih  dipahami  oleh  bangsa  Indonesia  sebagai produk  ideologi  belaka  akibatnya  hukum  hanya menjadi alat status  quo bagi penguasa. Mengembalikan hukum sebagai produk kebudayaan  harus  diupayakan  dengan  cara menegakkan budaya hukum ( legal culture ) dalam seluruh perilaku berbangsa dan bernegara. Budaya hukum  yang  harus  ditumbuhkan  adalah  budaya hukum yang lahir dari kandungan ekspresi bangsa Indonesia  sendiri,  yang  merupakan  perwujudan dari  nilai-nilai  sebagai  dasar  pijakan  dalam berbangsa dan bernegara.
Salah  satu  unsur  budaya  hukum  yang terpenting  adalah  adanya  "budaya  malu"  ( shame culture )  yang  merupakan  bagian  paling  penting dari adat ketimuran masyarakat Indonesia.
Menurut Soedjito (1986: 127) budaya malu adalah suatu nilai tradisional yang dikembangkan masyarakat untuk mengatur hubungan interaksi di antara  anggota  keluarga  dan  masyarakat  secara keseluruhan. Nilai-nilai dalam hidup
1 Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang
bermasyarakat  diperlukan  untuk  menentukan tindakan  atau  sikap  mana  yang  dianggap  baik. Berdasarkan  nilai-nilai  inilah  maka  disusun norma-norma  yang  menentukan  mana  yang dianggap  baik  dan  mana  yang  dianggap  kurang baik.
Atas  dasar  norma  atau  kaedah-kaedah  itu kemudian  dijadikan  pedoman  bertingkah  laku sehingga tidak terjadi bentrokan antara kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan hidup.
Suatu  budaya  malu  yang  telah  diresapi dengan  mendarah  daging  oleh  masyarakat  dapat dikatakan adalah telah merupakan/menjadi lembaga  kemasyarakatan,  Dalam  budaya  malu bentuk  lembaga  kemasyarakatannya  adalah perasaan  hilangnya  rasa  kepercayaan  masyarakat yang  dipandang  sebuah  bentuk  hukuman  yang membuat  seseorang  berusaha  untuk  melakukan "pengendalian"  diri  lebih  kuat,  sanksi  sosial macam  ini  justru  lebih  efektif  dibandingkan dengan  sanksi  hukum  normatif  yang  kadangkala tidak efektif untuk mencegah seseorang

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  dan norma sosial lainnya.
Oleh karena itu, Menurut Soekanto (1983) suatu  lembaga  kemasyarakatan  berfungsi  untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat. antara lain :
1.  Memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat. 2.  Menjaga  keutuhan  dari  masyarakat  yang bersangkutan.
3.  Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial yaitu sistem  pengawasan  dari  pada  masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.
Merefleksikan budaya malu dalam konteks kekinian  di  Indonesia,  realitasnya  menunjukkan bahwa  bangsa  yang  kental  dengan  nilai-nilai ketimurannya  ini  dipandang  telah  mengalami degradasi  dalam  menjunjung  tinggi  budaya malunya.
Saat ini malu sudah mengalami pemutakhiran etika yang sangat hebat, malu bukan lagi  perasaan  yang  harus  diimplementasikan dalam  konteks  kehidupan  bermasyarakat.  Malu, bukan  lagi  menjadi  sebuah  etika  atau  rasa, sehingga  semestinya  semakin  halus  perasaan seseorang tentunya ‘rasa malu’-nya  akan semakin dapat  membentuk  kesadaran  jiwanya  terhadap dirinya  sendiri  dan  masyarakat,  namun  yang terjadi  justru  sebaliknya,  kesadaran  jiwa  itu semakin luntur bersamaan dengan hilangnya rasa malu. Malu, sudah dikalahkan oleh kepentingan- kepentingan  yang  berpangkal  pada  materi  yang berwujud  sederetan  angka-angka  kapitalistik (Arief, 2004)
Bukti  yang  nyata  dan  telah  menjadi keseharian bangsa kita adalah korupsi. Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  pencurian uang  negara  atau  rakyat  (korupsi)  di  negeri  kita tampaknya  sudah  dianggap  sebagai  hal  yang biasa. Fenomena ini setidaknya bisa dicermati dari seringnya modus operandi yang selalu melibatkan lebih  dari  dua  atau  tiga  pihak,  bahkan  secara kolektif. Demikian juga praktik-praktik penyelewengan  dalam  proses  penegakan  hukum seperti,  mafia  peradilan,  proses  peradilan  yang diskriminatif, jual beli putusan hakim, atau kolusi Polisi,  Hakim,  Advokat,  dan  Jaksa  dalam perekayasaan proses peradilan merupakan realitas sehari-hari yang dapat ditemukan dalam penegakan hukum di negeri kita.
Tentunya bila terjadi budaya hukum  yang “kumuh” seperti itu, menurut Anwar (2002) hanya akan  menjadikan  hukum  di  negeri  kita  seperti yang  pernah  dideskripsikan  oleh  filsuf  besar Yunani  Plato  (427-347  s.M)  yang  menyatakan bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu  menjerat  yang  lemah  tetapi  akan  robek jika menjerat yang kaya dan kuat ( laws are spider webs,  they  hold  the  weak  and  delicated  who  are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful ).
Implikasi  yang  dapat  ditimbulkan  dari budaya hukum demikian adalah tidak berjalannya penegakan  hukum  dengan  baik  dan  efektif sehingga  dapat  menimbulkan  kerusakan  dan kehancuran  diberbagai  bidang  (politik,  ekonomi, sosial,  dan  budaya),  selain  itu  buruknya penegakan  hukum  juga  akan  menyebabkan  rasa hormat  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap hukum  semakin  menipis  dari  hari  ke  hari. Akibatnya,  masyarakat  akan  mencari  keadilan dengan  cara  mereka  sendiri.  Suburnya  berbagai tindakan  main  hakim  sendiri  ( eigenrichting )  di masyarakat adalah salah satu wujud ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  hukum yang ada (Arifin, 2007).
Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi budaya  hukum  pada  masyarakat  kita    melalui nilai-nilai  ketimuran  bangsa  kita  yang  telah ada/terbangun, yang salah satu diantaranya adalah budaya malu.

## PEMBAHASAN
1. Budaya Malu Pada Masyarakat Tengger Dalam rangka diskursus wacana revitalisasi  budaya  malu  untuk  mencegah konflik tentunya kita dapat memulai/menggali dari  kenyataan  di  masyarakat  apakah  kita masih memiliki budaya  malu.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di atas  bahwa  budaya  malu  adalah  suatu  nilai tradisional  yang  dikembangkan  masyarakat untuk mengatur hubungan interaksi di antara anggota  keluarga  dan  masyarakat  secara keseluruhan,  di  mana  berdasarkan  nilai-nilai itu  kemudian  disusun  norma-norma  yang menentukan  mana  yang  dianggap  baik  dan mana yang dianggap kurang baik.
Pada  masyarakat  kita,  salah  satu masyarakat  yang  masih  memegang  teguh nilai-nilai tradisional mereka adalah

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
masyarakat Tengger yang mendiami kawasan Gunung  Bromo. Masyarakat Tengger dikenal sebagai  masyarakat  yang  patuh  memegang teguh adat istiadatnya, termasuk di dalamnya teguh  memegang  atau  mentaati  hukum adatnya,  sehingga  peristiwa  sengketa  hukum diantara mereka saja tidak pernah terjadi.
Menurut  Negara et  all (2006:  57-59), dalam  penelitiannya  tentang  masyarakat Tengger  menegaskan  bahwa  masyarakat Tengger  adalah  masyarakat  yang  patuh terhadap norma-norma adat, memiliki kesusilaan yang tinggi, keadaan masyarakatnya  tenteram  tidak  pernah  ada pencurian, setiap permasalahan dapat diselesaikan  dengan  mudah  atas  peranan orang  tua  yang  berpengaruh  melalui  sistem musyawarah,  segala  pelanggaran  cukup diselesaikan kepala desa dan biasanya mereka patuh atas putusan kepala desa.
Ditambahkan  oleh  Negara  (2006:  59) bahwa  masyarakat  yang  demikian  tentu  ada kaidah-kaidah yang tersembunyi di belakangnya,  kaidah  itu  diantaranya  budaya malu,  dan  budaya  malu  ini  dalam  hidup keseharian mereka selalu dijaga, dikembangkan, dan dipertahankan.
2. Bentuk-Bentuk  Budaya  Malu  pada Masyarakat Tengger
Bagi  masyarakat  Tengger  bahwa  suatu perbuatan  yang  tercela  sebagai  akibat  dari suatu  kelakuan  yang  menyimpang  akan menimbulkan malu, bukan saja malu pada diri mereka  sendiri  dan  keluarganya,  tetapi  juga akan menjadi malu satu desa. Oleh karena, itu masyarakat  di  Tengger  berusaha  untuk  tidak menjadi “rasanan”, “omongan” atau gunjingan,  atau  bahan  tertawaan  satu  desa, karena  satu  ulah  kecil  saja  di  Tengger  dapat secara cepat menyebar ke seluruh desa.
Demikian  juga  bagi  orang  Tengger kebanggan  dan  malu  orang  Tengger  itu meskipun  itu  merupakan  kebanggan  atau malu  perorangan  akan  ditanggung  bersama oleh  seluruh  desa,  sebaliknya  kebanggan ataupun  malunya  desa  akan  dirasakan  juga oleh masyarakat desa, misalnya saja mayarakat  bisa  merasa  malu  bila  desa  tidak mampu  menyelenggarakan  upacara  adat
karena ketiadaan biaya, malu ini akan menjadi beban bagi warga seluruh desa karena apabila terdengar atau diketahui masyarakat Tengger dari desa lain warga satu desa akan kehilangan muka  karena  dianggap  tidak  menghormati adat istiadat warisan leluhur.
Atas  dasar  hal  ini  kemudian  orang Tengger  sangat  peka  terhadap  penilaian  dan pandangan lingkungan masyarakatnya terhadap  dirinya  karena  keterikatannya  pada kelompok sangat kuat.
Menurut  Durkheim  (1985:  112-115) bahwa  keterikatan  kepada  kelompok  adalah salah satu faktor moral yang mengatur tingkah laku. Dalam konteks ini masyarakat Tengger untuk  menjaga  keterikatan  kelompoknya  itu agar  tetap  kuat  dalam  arti  tingkah  lakunya dipertahankan  sesuai  dengan  norma-norma dan adat istiadat yang berlaku yang dijunjung tinggi, salah satunya mereka lakukan dengan dengan cara mengembangkan rasa malu.
Dalam  amatan  peneliti  sumber  utama mengembangkan  rasa  malu  ini  adalah direfleksikan  dari  persoalan-persoalan  yang mungin muncul yang berkaitan dengan tanah dan  upacara-upacara  adat,  yang  selanjutnya direfleksikan  juga  dari  persoalan-persoalan yang  menyangkut  harta  benda  selain  tanah dan kesusilaan.
Bagi  masyarakat  Tengger  apabila timbul  persoalan  dalam  hidupnya  yang berkaitan  dengan  tanah  dan  upacara-upacara adat  hal  ini  menurut  Dukun  Soetomo  Desa Ngadas,  maupun  Pak  Mulyadi  Bromo  Putro selaku tokoh masyarakat
Tengger (Wawancara, 8 Agustus 2016) akan menimpakan rasa malu  pada diri masyarakat Tengger tersebut, baik secara pribadi maupun kelompok  dengan  bentuk  rasa  malu  yang mereka sebut dengan wirang .
Wirang merupakan perasaan malu yang kuat  yang  dialami  oleh  seseorang  setelah  ia melakukan  sesuatu  perbuatan  yang  sangat tercela  oleh  masyarakat  karena  melanggar norma  masyarakat  yang  sangat  penting. Menginterpretasikan    wawancara  dengan Dukun Soetomo Desa Ngadas (Wawancara 8 Agustus  2016),  yang  dimaksudkan  norma yang sangat penting ini adalah perbuatan yang

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
dapat  mempertemukan  pelanggaran  atas norma  kesusilaan,  norma  kesopanan  (etik), dan norma agama, dan bahkan norma hukum.
Dalam kasus pengingkaran atas norma- norma yang menyangkut adat istiadat tentang hal tanah maupun upacara-upacara religi, rasa malu yang dalam itu muncul karena utamanya malu  kepada  Sang  Hyang  Widi  Wasa,  roh leluhur,  dan  roh  penjaga  desa  yang  juga disertai  rasa  malu  kepada  orang  lain  pada komunitas masyarakat Tengger baik satu desa maupun di luar desa.
Rasa  malu  yang  begitu  mendalam  ini disebabkan  karena  adanya  pandangan  dari masyarakat  Tengger  terhadap  tanah,  yang memandang  bahwa  tanah  itu  memiliki  dua makna  sentral/penting  dalam  kehidupan mereka  di  mana    tanah  dipandang  sebagai pusat  religi  dan  tanah  dipandang  sebagai sumber  penghidupan  anugerah  dari Sang Hyang Widhi (Tuhan YME), sebagai sumber penghidupan  tanah  merupakan  sarana  yang digunakan  untuk  mengabdi  kepada-Nya melalui hasil bumi yang telah dihasilkannya.
Oleh karena itu, upacara adat atau pujan masyarakat  Tengger  kental  berhubungan dengan  tanah,  karena  bagi  mereka  tanah dianggap sebagai benda yang suci/sakral, yag wujud  kesakralannya  misalnya  dapat  dilihat dari pandangan mereka yang membagi tanah suci/sakral  itu  kedalam  beberapa  golongan yakni  padanyangan,  kuburan,  petilasan, sanggar, kutugan, dan tegal (bumi).
Menelantarkan tanah atau mengalihkan tanah  ke  pihak  luar  desa  merupakan  sesuatu hal  yang  tabu  dan  pantang  karena  dianggap melanggar adat istiadat atau norma yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini kalau dicermati lebih dalam adalah dipandang tidak menghormati Sang Hyang Widi, roh leluhur, maupun  roh  penjaga  desa,  yang  ternyata apabila  dikaji  lebih  dalam  lagi  hal  itu  sama halnya dengan menghancurkan atau menghilangkan  agama  atau  adat  istiadat Tengger  itu  sendiri  karena  tidak  ada  lagi sarana  upacara/ pujan Tengger  yang  bisa dijalankan karena tanahnya telah hilang, yang hal itu berarti juga mematikan eksitensi dukun
sebagai  salah  satu  komponen  yang  menjaga dan meneruskan tradisi Tengger.
Oleh  karena  itu,  pengembangan  rasa malu  yang  disebut wirang dalam  hal dimungkinkannya  pelanggaran  norma-norma yang  berkaitan  dengan  tanah  dan  upacara- upacara  adat  tak  lain  sebetulnya  makna dibalik  itu  untuk  lebih  menjaga  ketenggeran orang Tengger sendiri.
Bentuk  perilaku  lain  selain  yang berpusat  pada  tanah  dan  upacara-upacara religi yang pada gilirannya/perkembangannya dapat disebut wirang adalah perilaku-perilaku kriminal yang berkaitan dengan tanah/tegalan dan  kesusilaan,  misalnya  saja  seseorang secara sengaja mengambil rumput, kayu, hasil panen  lantas  ketahuan,  apabila  setelah perbuatan  itu  diketahui  dan  dapat  dikelola dengan  baik  penyelesainnya  maka  belum menjadi wirang karena ada kesadaran diantara para  pihak  yang  bisa  memahami  kekhilafan pihak  lain  karena  anggapannya  mungkin terpaksa  melakukan  itu  karena  tidak  ada waktu,  misalnya  saja  karena  hari  sudah  sore sementara  ternak  yang  dipelihara  segera membutuhkan  pakan,  maka  untuk  mencari pakan di hutan sudah tidak mungkin lagi maka jalan  pintasnya  adalah  mengambil  rumput yang ditanam di tegal tetangganya (Wawancara dengan Dukun Ngadas Soetomo, 8 Agustus 2016).
Dalam  hal  kesusilaan  yang  biasanya menyangkut  hubungan  seorang  laki-laki dengan perempuan di luar batas-batas norma yang  ada  dipandang  sebagai wirang ,  karena perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan aib  bagi  desa  (misalnya  menghamili  seorang perempuan di luar nikah).
Bentuk  pengembangan  rasa  malu lainnya yang terdapat di Tengger adalah isin , isin adalah  malu  yang  tidak  punya  masalah, kalau wirang malu yang mempunyai masalah. Isin ini merupakan perasaan malu pada orang yang misalnya berkekurangan dalam satu hal (utamanya dalam bidang harta, mungkin juga kepandaian,  ataupun  penampilan).  Orang merasa isin kalau  ia  berada  bersama  orang yang menurut pandangannya lebi dari dirinya.

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
Berikutnya  teridentifikasi  rasa  malu yang disebut dengan kelimputan, rasa malu ini dipandang  sebagai  setengah wirang dan setengah isin ,  yang  sebetulnya  hal  ini merupakan wirang dengan  derajat  malunya lebih  rendah,  hal  ini  karena  sebenarnya kesalahan  yang  dia  lakukan  adalah  bukan sebuah  kesengajaan.  Misalnya  saja  dia berbicara  sesuatu  yang  menurut  sangkanya benar  yang  kemudian  hal  ini  menjadikan pihak  yang  diajak  bicara  menjadi  memiliki persepsi  lain  yang  kurang  pas  kemudian menjadikan  dirinya  (pihak  yang  mengajak bicara)  menjadi  kehilangan  muka  karena pembicaraannya yang kurang pas.
Rasa malu selanjutnya yang dikembangkan  adalah kepengkok ,  di  mana kepengkok ini  adalah  rasa  malu  yang  dapat berpotensi  menjadi isin , kepengkok bisa terjadi misalnya saja dia salah bicara dengan orang  tua,  atau  dia  misalnya  tidak  memiliki uang sepeserpun lantas ke luar rumah dan di jalan  bertemu  orang,  dia  menjadi  malu  takut ketahuan kalau tidak memiliki uang, padahal orang  tersebut  belum  tentu  menyangkakan demikian atau mengetahui kalau dirinya tidak punya uang.
Rasa  malu-rasa  malu  yang  terjadi  dan ada pada masyarakat Tengger ini sebenarnya merupakan bentuk kompromi atas pengekangan diri dari anggota
kelompok/masyarakat  Tengger  tentang  apa yang ingin mereka inginkan sendiri sekalipun keinginan itu menurut mereka melanggar adat istiadat  yang  ada,  kompromi  ini  sebagai bentuk  kontra  prestasi  agar  ia  diterima, disukai, atau dianggap wong oleh masyarakatnya,  karena  mereka  takut  akan pengucilan  dari  kelompok  yang  akan dirasakannya  sebagai  sanksi  yang  sangat menekan (Mboeik, 1982: 107).
Upaya  masyarakat  Tengger  untuk melakukan  kompromi  dalam  kelompoknya demi  terwujudnya  sebuah  komunitas  yang harmoni  dan  serasi  dengan  tetap  mematuhi norma-norma  yang  telah  dijunjung  tinggi komunitasnya,  yakni  dengan  penciptaan mekanisme rasa malu itu telah menjadi sebuah kebudayaan  dalam  menjamin  berjalannya
ketraturan dalam masyarakatnya, yang hal ini menurut Geertz (1973: 52) bahwa kebudayaan sebenarnya  adalah  serangkaian  mekanisme kontrol  yang  tertuang  dalam  kaidah-kaidah dalam  masyarakat  yang  mengatur  pola kelakuan,  dan  budaya  malu  adalah  pengatur pola kelakuan itu.

## 3. Fungsi  Budaya  Malu pada  Masyarakat Tengger
Kebudayaan  adalah  suatu  sistem  yang terpadu  yang  mengandung  nilai-nilai  yang diterima dan berlaku di dalam masyarakatnya. Kebudayaan mengandung aturan-aturan sebagai  untuk  mengendalikan  pola  kelakuan sosial atau social control . Pengendalian sosial dilakukan  dengan  ajaran,  ajakan  ataupun paksaan  agar  individu  mematuhi  atau menyesuaikan diri dengan peraturan- peraturan, kebiasaan-kebiasasan yang dipergunakan  oleh  masyarakatnya  (Roucek, 1987:83).
Dengan demikian, tentunya fungsi  dari mengembangkan budaya malu pada masyarakat  Tengger  pada  dasarnya  adalah sejalan  dengan  pernyataan  di  atas  yakni, sebagai  sarana  pengendalian  sosial  atau kontrol sosial tradisional. Makna tradisionalnya  adalah  bahwa  pengendalian sosial itu dilakukan berdasarkan cara-cara dan adat  istiadat  yang  dikembangkan  dalam lingkungan  masyarakat  Tengger  itu  sendiri dengan  menyesuaikan  kondisi  masyarakat Tengger. Orang Tengger beranggapan bahwa perbuatan yang menyimpang dari adat istiadat adalah ora  ilok dan  apabila  dilanggar  selain mendapatkan  sanksi  sosial  dari  masyarakat yang bahkan ditambahi dengan denda materi, juga dipandang mendapatkan sanksi dari Sang Hyang Widhi Wasa, para roh leluhur, dan para roh  penjaga  desa,  hal  ini  karena  keyakinan mereka  apa  yang  mereka  perbuat  akan mendapat  karam  atau  balak  ( kuwalat )  bagi dirinya dan bagi seluruh masyarakat desa.
Pengendalalian  sosial  tradisional  itu juga  misalnya  dapat  dilihat  dari  nilai-nilai yang  terkandung  dalam  prinsip-prinsip  atau ajaran-ajaran hidup pada masyarakat  Tengger yang  kesemuanya  mengarah  pada  menjaga budaya malu (Sutarto, 1997: 67-68). Kita bisa

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
cermati  misalnya  saja  pada  ajaran  bahwa untuk  mencapai  kesejahteraan  hidup,  orang Tengger  diwajibkan  untuk  menjauhi malima dan  memperjuangkan  tercapainya walima . Yang dimaksud dengan malima adalah maling (mencuri), main (judi), madat (minum candu), minum (mabuk  karena  minuman  keras)  dan madon (main perempuan); sedangkan walima yang mereka perjuangkan adalah waras (sehat jasmani dan rokhani), wareg (cukup makan), wastra (cukup  sandang), wasis (cukup  ilmu pengetahuan)  dan wisma (memiliki  tempat tinggal yang layak).
Juga pada ajaran yang mengarah kepada keharmonisan dan kelestarian dalam persaudaraan,  seperti  yang  terdapat  dalam sesanti pancasetia (lima petunjuk kesetiaan), yakni setya  budaya (taat  dan  hormat  kepada adat), setya wacana (kata harus sesuai dengan perbuatan), setya  semaya (selalu  menepati janji), setya  laksana (bertanggung  jawab terhadap  tugas)  dan setya  mitra (selalu membangun kesetiakawanan).
Dalam  kehidupan  sehari-hari  orang Tengger juga berpegang kepada pralima yang mereka  sebut  sebagai kawruh  buda ,  yakni prasaja (sederhana), prayoga (menunaikan kebajikan), pranata (taat  kepada  penguasa), prasetya (setia kepada janji dan bertanggung jawab) dan prayitna (selalu waspada).
Selain  ajaran-ajaran  tersebut  di  atas, masih ada ajaran lain yang hanya dikenal oleh para  sepuh (orang  yang  telah  berusia  tua) yang disebut ajaran welas asih pepitu (tujuh ajaran  kasih  sayang),  yakni:  (1)  cinta  kasih kepada Hong  Pukulun atau Kang  Maha Agung , (2) ibu pertiwi (bumi tanah), (3) bapa- biyung (ayah dan ibu atau kedua orangtua), (4) jiwa-raga (jasmani dan rokhani), (5) sepadha- padhane  ngahurip (sesama  makhluk  hidup),
(6) sato  kewan (binatang  piaraan),  dan  (7) tandur tuwuh (tanaman). Welas asih pepitu ini dilengkapi  dengan  apa  yang  disebut  dengan dasar pitung perkawis (tujuh macam prinsip) yang  tercermin  dalam  beberapa  doa  dukun Tengger.  Dasar  pitung  perkawis  tersebut adalah sebagai berikut.
1. Hong  mandera  pulun  sak  empuna dumerek  ing  sasi  Kasada  meningaken
ing tamah (Semoga Yang Maha Agung memberi  cahaya  terang  (keselamatan) setelah kurban Kasada dilaksanakan).
2. Milanga  sarining  patra  kang  gumelar ngajenganing  sarining  patra  sak  srep ngambek  sak  tengahe  manah (Lihatlah roh sejati yang menyejukkan hati).
3. Kang  adoh  pinarekaken  kang  parek pinariki  nang  angon  aron-aron (Yang berada di tempat yang jauh mendekatlah,  yang  berada  di  sekitar merapatlah,  yang  sedang  mengembara berhentilah)
4. Angrasuka  ajang  kang  pinayu  dening Sang Hyang Sukma (Masuklah ke dalam tempat  yang  telah  dalam  perlindungan Sang Hyang Sukma) .
5. Jiwa raga sinusup bahan warna sanga ( Jiwa dan raga yang memiliki sembilan lubang hawa nafsu).
6. Ngelongono jiea remana maha ngimbuhana banyu kahyuwanan ( Hindarilah angkara murka agar mendapat kebahagiaan).
7. Denira  negja  nyandra  nitis  sepisan kerta  rahayu  pelinggihane  Hyang Hyang  Lurah  Dukun  Kaki  Dukun sagune  anak  putu  sami  andaya  Pulun ( Datanglah  wahai  roh  sejati  ke  tempat yang  telah  disediakan  oleh  Lurah  kaki dukun  untuk-Mu  (Hyang)  agar  kami beserta anak cucu bahagia dan sejahtera).
Tampaklah  jelas  bahwa  budaya  malu mereka merupakan sarana pengendalian  atau kontrol  sosial  bagi  masyarakat  Tengger  agar berperilaku sesuai tuntunan norma-norma dan adat  istiadat  di  Tengger  yang  dapat menghindarkan konflik.
Menurut  Horton  dan  Hun  (1991:  203) Suatu tata kelakuan sosial, baik yang bersifat menyimpang ataupun yang patuh, dikendalikan  terutama  oleh  norma  dan  nilai yang  dihayati.  Terjadinya  penyimpangan- penyimpangan  disebabkan  oleh  adanya gangguan  pada  proses  penghayatan  dan pengalaman  nilai-nilai  tersebut  dalam  tata kelakuan  seseorang.  Pengendalian  sosial  ada yang  berbentuk  formal  berupa  hukum  atau
sanksi  yang  sudah  dilembagakan  dan pengendalian  informal  berupa  sanksi  dari lingkungan.  Cara  mengendalikan  diri  atau pengendalian dalam bermasyarakat antara lain adalah:  (a)    Pengendalian  sosial-eksternal yaitu  dari  masyarakat,  hal  ini  dapat  berupa pengakuan  dan  penerimaan  untuk  tindakan dan  kelakuan  yang  diharapkan  masyarakat dan  sebaliknya.  Karena  kalau  melanggar norma-norma, pola-pola, adat kebiasaan yang berlaku  akan  mendapatkan  sanksi  yang mengakibatkan malu. Secara formal pelanggaran  ini  dapat  berupa  pelanggaran hukum  negara  yang  akan  mendapatkan hukuman  legal  dari  negara  untuk  individu yang  melakukannya,  dan  ini  akan  berakibat pula pada keluarga dan lingkungannya. Secara informal mereka akan mendapat malu karena ulah  yang  menyimpang  dari  salah  satu anggotanya,  atau  hanya  dengan  sanksi  dari masyarakat  berupa  luka  sosial,  karena melanggar  ketentua  norma,  adat  kebiasaan yang  berlaku  meskipun  bukan  merupakan pelanggaran hukum negara sebagai pengendalian  sosial-eksternal.  Pengendalian sosial-eksternal adalah imbalan sosial terhadap  konformitas  dan  sanksi  hukuman yang  diberikan  kepada  seseorang  yang melakukan tindakan penyimpangan.
Pengendalian  sosial-internal  karena penghayatan  norma-norma  dan  nilai-nilai tersebut,  sehingga  muncul  pengendalian  diri dan  kesadaran,  meskipun  tak  ada  orang  lain yang  memperhatikan,  namun  dirinya  sendiri akan mencegah untuk melakukan hal-hal yang menyimpang atau munculnya keinginan untuk menyimpang sangat kecil kemungkinannya.
Jadi,  peranan  “malu”  dalam  Tengger adalah  sebagai  suatu  alat  pengendali  dalam berkelakuan  dan  bertindak,  dengan  kata  lain kesadaran  rasa  malu  sebagai  mekanisme kontrol  dalam  perilaku  masyrakat  Tengger. Mekanisme  kontrol  yang  dimaksud  disini adalah  proses  pengendalian  kelakuan  dan tindakan  orang  Tengger  dalam  masyarakat sesuai  dengan  pola-pola,  norma-norma,  adat kebiasaan yang seharusnya sehingga menciptakan keteraturan.
Nilai  moral  malu  telah  membatasi kelakuan  yang  tidak  sesuai,  atau  yang  tidak dapat  diterima  oleh  masyarakat  lingkungan tempat  dia  berada.  Internisasi  ini  akan membuat “malu” menjadi suatu kontrol dalam berkelakuan  meskipun  tidak  ada  orang  yang memperhatikannya. Kalau perasaan malu atau penyesalan sudah jauh meresap dalam proses internalisasi  pembentukan  individu,  maka secara  otomatis  segala  tingkah  lakunya  akan terkendali  tanpa  adanya  pengaruh  di  luar, perhatian  atau  hukuman  dari  lingkungannya, karena  menurut  Suparlan  (1984:  85)  dan Geertz  (1973:  44-52)  bahwa  kebudayaan mengatur  hidup  kita  setiap  saat,  mulai  dari lahir  sampai  mati,  disadari  atau  tidak  ada tekanan  terus-menerus  pada  diri  kita  untuk mengikuti  tipe-tipe  kelakuan  tertentu  yang telah diciptakan orang lain untuk kita, hal ini karena kebudayaan adalah serangkaian mekanisme  kontrol  yang  tertuang  dalam kaidah-kaidah dalam masyarakat yang mengatur pola kelakuan.
4. Budaya  Malu  dan  Pengaruhnya  pada Budaya Hukum Masyarakat Tengger
Bagi masyarakat yang sedang membangun,  hukum  selalu  dikaitkan  pada usaha-usaha untuk mencapai taraf kehidupan yang  lebih  baik  dari  pada  yang  telah  dicapai sebelumnya,  sedang  untuk  mencapai  taraf kehidupan  yang  lebih  baik  itu  diperlukan kondisi masyarakat yang kondusif, dalam arti berperilaku  sesuai  dengan  ketentuan  hukum sehingga tidak menimbulkan konflik atau pun kekacauan  dalam  pencapaian  tujuan  itu. Dengan  demikian,  di  sini  ternyata  hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam arti  fungsi  hukum  ternyata  tidak  sekedar menjadi  sebagai  alat  kontrol  sosial  belaka melainkan  lebih  dari  itu,  yakni  mampu menggerakkan  masyarakat  agar  bertingkah laku  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  guna mencapai  suatu  keadaan  masyarakat  yang dicita-citakan tadi.
Sementara  itu  untuk    bertindak  atau bertingkah  laku  sesuai  dengan  ketentuan hukum  diperlukan  adanya  kesadaran  hukum masyarakat,  hal  ini  karena  kesadaran  hukum masyarakat  merupakan  semacam  jembatan

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota- anggota  masyarakat.  Sedang  yang  termasuk dalam kesadaran hukum adalah kategori nilai- nilai, pandangan-pandangan, serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yang oleh  Lawrence  M.  Friedman  (1975)  disebut dengan budaya hukum ( legal culture ).
Kondisi carut marutnya suatu masyarakat yang  bertingkah  laku  tidak  sesuai  dengan ketentuan  hukum  sementara  itu  masyarakat tersebut  menyandarkan  diri  kepada  hukum dalam rangka pembangunan untuk meningkatkan  taraf  hidupnya  adalah  potret dari  rendahnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, padahal menurut Rahardjo (2006), hukum  itu  adalah  refleksi  perilaku  kita sendiri.
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat  ditelisik  dari  masih  ada  tidaknya ‘budaya  malu’  pada  masyarakat  itu  sendiri, Menurut Bertens dalam Khalid (2006) shame culture atau budaya malu adalah tingkah laku yang diregulasikan dengan lebih menekankan pada  rasa  malu.  Budaya  malu  merupakan salah  satu  unsur  budaya  hukum  yang terpenting  dari  adat  ketimuran  kita,  hal  ini karena budaya malu telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita.
Bila  kita  menilik  pada  Masyarakat Tengger,  bahwa  rasa  malu  yang  ada  dan dikembangkan oleh masyarakat Tengger yang tadinya  hanya  merupakan  adat  kebiasaan, kemudian  menjadi  adat  istiadat,  norma,  tata kelakuan  dan  lain-lain  yang  menyangkut kehidupan dalam bermasyarakat, yang ditularkan  pada  generasi  berikutnya  di  mana generasi  berikutnya  menyerap  kebiasaan- kebiasaan  itu,  baik  diserap  mulai  dari lingkungan  keluarga  yakni  tempat  dia dibesarkan dan dididik dalam bertingkah laku yang  benar  yang  sesuai  dengan  lingkungan masyarakatnya  telah  memampukan  mereka merasakan perasaan-perasaan tertentu seperti rasa malu, rasa bersalah, rendah hati, dan lain- lain.  Dari  rasa-rasa  yang  dirasakan  itu  telah menjadi suatu alat pengendali dalam berkelakuan dan bertindak.
Budaya malu yang dalam  hal ini mampu menjadi alat pengendalian dalam berkelakuan dan    dalam  bertindak  itu,  dalam  gambaran Sunarto  (1991),  Sutarto  (1997),  dan  Negara (2006)  yang  telah  melakukan  penelitian  di Tengger  dalam  kurun  waktu  yang  berbeda mengatakan bahwa masyarakat ini merupakan masyarakat yang selalu menjaga harmonisasi kehidupannya  dan  sebuah  daerah  yang dikenal  hampir  tidak  pernah  ada  tindak kejahatan,  padahal  ternak  dan  hasil  panen mereka  yang  memiliki  nilai  ekonomi  cukup tinggi    cukup  mereka  letakkan  di  ladang- ladang  yang  relatif  cukup  jauh  dari  rumah mereka.
Tentunya  suasana  harmonis,  tenteram, dan tanpa konflik ini tidak terjadi begitu saja, namun  melalui  sebuah  proses  yang  panjang lewat  upaya  menjaga  dan  mengembangkan budaya  malu  tersebut,  yang  dalam  hal  ini menurut  Durkheim bahwa manusia itu ditata dan dibentuk oleh adat kebiasaan dan hukum yang  berlaku  dalam  masyarakat  di  mana  dia berada  dan  dibesarkan.  Dengan  berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya terbentuk suatu kebiasaan yang menjadi adat dan  norma  yang  berlaku  di  lingkungan kelompok  itu  tentang  apa  yang  biasa dilakukan dan tidak biasa dilakukan. Di dalam kelompok  atau  masyarakat  itu  tumbuh  dan berkembang  suatu  adat  istiadat,  norma,  dan tata cara  yang biasa dilakukan. Hal-hal  yang baik  untuk  semua  yang  harus  dilakukan sedangkan hal-hal yang buruk harus dihindari karena  akan  merugikan,  Kebiasaan  ini meliputi  hal-hal  yang  seharusnya  diikuti sebagai  perilaku  sopan  dan  hal-hal  yang menyangkut  keharusan  untuk  kesejahteraan semua (1990: 18).
5. Upaya-upaya Mempertahankan Budaya Malu pada Masyarakat Tengger sebagai Upaya mencegah Konflik
Pembinaan  budaya  hukum  itu  dapat dilakukan  dengan  mengedepankan  lagi, menggali,  atau  merevitalisasi  lagi  budaya malu. Untuk itu dibutuhkan adanya pendidikan  hukum  secara  berkesinambungan dari sejak dini dalam masyarakat. Pendidikan itu  dapat  berupa  suri  tauladan  dari  orang  tua

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
dalam  keluarga,  dan  juga  secara  informal dalam  berbagai  kesempatan  baik  di  lembaga pendidikan  dasar,  menengah,  atas,  maupun perguruan  tinggi  hukum/non-hukum  serta organisasi  kemasyarakatan  lainnya  (Anwar, 2002).
Pada masyarakat  Tengger upaya-upaya yang merupakan sistem pengendalian budaya malu  agar  tetap  bertahan  di  jiwai  dilakukan melalui metode: pendidikan agama, pendidikan  dalam  keluarga,  petuah-petuah, dan sugesti sosial.
a. Pendidikan Agama
Bagi  masyarakat  Tengger  pendidikan agama merupakan sarana untuk mempertebal keyakinan  dan  mendalami  ilmu  agama  serta untuk  membina  akhlak  (etika).  Pendidikan agama  ini  biasanya  dilakukan  di  tempat- tempat  ibadah  sebagaimana  agama  yang  ada di  Tengger,  misalnya  saja  bagi  yang  muslim mengaji  di  Musholla,  bagi  yang  beragama Hindu ke Pura atau Sanggar Pamujan.
Seiring dengan aktivitas  keagaman  itu para  tokoh  agama  dan  juga  Pak  Dukun mempergunakan kesempatan untuk membentuk sikap, tingkah laku, dan tatakrama  kelakuan  muridnya  sesuai  dengan sistem kepercayaan, norma, dan aturan-aturan agama. Sikap, tingkah laku dan tata kelakuan yang  diharapkan,  agar  muridnya  dapat bersopan-santun  dengan  sesamanya,  dengan kerabat  (keluarga),  dengan  orang  yang  lebih tua dari padanya dan dengan gurunya. b. Pendidikan dalam Keluarga
Fungsi pendidikan dalam keluarga pada masyarakat  Tengger  lebih  dominan  untuk membina  sikap,  tingkah  laku,  dan  tata kelakuan serta tata cara mencari nafkah hidup, hal  ini  karena  fungsi  lain  sudah  diambil  alih oleh  lembaga-lembaga  pendidikan  formal. Dalam  kehidupan  suatu  keluarga  pada masyarakat  Tengger  peranan  seorang  ayah dan ibu sangat penting dalam mengendalikan budaya malu,  agar para anggota keluarganya antara  lain  tidak  melakukan  pekerjaan- pekerjaan yang dapat membuat malu.
Peran  penting  orang  tua  itu  adalah utamanya dalam mengkomunikasikan paugeran-paugeran pada lingkungan
keluarganya Maksudnya adalah demi menghormati  roh-roh  leluhur  serta  ketaatan kepada kepada pimpinan mereka meneruskan pepatah-petitih yang  disampaikan  pimpinan kepada  keluarga  mereka  masing. Pepatah- petitih itu  bisa  bersumber  dari  ajaran agama/religi  yang  disampaikan  dukun  atau tokoh agama maupun ajaran sosial kemasyarakatan  yang  disampaikan  kepala desa.
Komunikasi ini berada di ruang sentral keluarga  yakni, pawon (tungku  perapian), karena  salah  satu  ciri  masyarakat  Tengger adalah di rumahnya memiliki pawon . Pawon ini  tidak  sekedar  sebagi  ruang  keluarga  dia juga  berperan  sebagai  ruang  pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan atas norma- norma yang berlaku di lingkungan masyarakat Tengger.
Salah satu yang menonjol dari ‘pendidikan  di  ruang  tungku’  adalah  budaya malu,  budaya  malu  ini  dalam  keseharian selalu dijaga, dikembangkan, dan dipertahankan  oleh  masyarakat  Tengger. Misalnya saja bagi orang Tengger akan sangat malu jika tidak bisa berpartisipasi dalam kerja bakti,  membantu  tetangga  yang  punya  hajat, dan sebagainya.
Mengkomunikasikan paugeran pada dasarnya adalah menjaga nilai-nilai primer/nilai-nilai dasar, sebab nilai-nilai baru dalam hukum adat  dan kebiasaan kerap selalu dilandasi  oleh  nilai-nilai  lama,  yakni  nilai- nilai primer atau dasar itu. Nilai-nilai primer merupakan nilai-nilai dasar yang tidak begitu saja  berubah.  Sebagai  gambaran  Meskipun Jepang  telah  mencapai  tingkat  industrialisasi yang  tinggi,  tetapi  ada  nilai-nilai  dasar  atau nilai-nilai primer tertentu yang tidak berubah. Jika ada kereta api bertubrukan, menteri yang bersangkutan  akan  meminta  mengundurkan diri, meskipun bukan kesalahannya langsung, di sini rasa malu merupakan nilai primer yang tidak berubah bahkan kalau perlu rasa malu itu ditebus  dengan  nyawanya  sendiri  (Sudjito, 1998: 127).
c. Petuah-petuah
Petuah  adalah  nasehat  atau  pelajaran yang  baik  yang  diberikan  oleh  seseorang

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
kepada orang lain agar orang yang menerima petuah itu dapat bertingkah laku dan berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh pemberi petuah itu. Hubungan antara pemberi dan penerima petuah biasanya  terjadi dalam bentuk  hubungan  vertikal  dan  hubungan horizontal.  Dalam  hubungan  vertikal  petuah itu  berasal  dari  orang-orang  yang  lebih  tua atau orang yang mempunyai otoritas keilmuan atau  otoritas  kekuasaan.  Sedangkan  dalam hubungan  horizontal  petuah  itu  berasal  dari orang-orang  setara  antara  pemberi  dan penerima petuah.
Pemberian  petuah  ini  cukup  efektif karena  adanya  ajaran  bagi  masyarakat Tengger  yang  tertuang  dalam sesanti pancasetia (lima  petunjuk  kesetiaan),  yakni setya  budaya (taat  dan  hormat  kepada  adat), setya  wacana (kata  harus  sesuai  dengan perbuatan), setya  semaya (selalu  menepati janji), setya  laksana (bertanggung  jawab terhadap  tugas)  dan setya  mitra (selalu membangun kesetiakawanan), yang menjadikan  orang  Tengger  dapat  menerima masukan  dari  segala  pihak  (Wawancara dengan  Mulyadi  Bromo  Putro,  9  Agustus 2016).
Sedang isi-isi petuah telah terformulasi dalam hal atau prinsip untuk menjauhi malima dan memperjuangkan walima . Yang dimaksud  dengan malima adalah maling (mencuri), main (judi), madat (minum candu), minum (mabuk  karena  minuman  keras)  dan madon (main perempuan); sedangkan walima yang mereka perjuangkan adalah waras (sehat jasmani dan rokhani), wareg (cukup makan), wastra (cukup  sandang), wasis (cukup  ilmu pengetahuan)  dan wisma (memiliki  tempat tinggal yang layak).
d. Sugesti Sosial
Bagi masyarakat Tengger sugesti sosial juga  memegang  peranan  pentingan  dalam mempertahankan  budaya  malu  karena  dapat menanamkan  kepada  anak  akan  nilai-nilai yang diinginkan oleh agama dan adat istiadat. Anak  akan  memperoleh  nilai-nilai  tersebut melalui  cerita  rakyat  atau  legenda  yang diturkan  turun  temurun  yang  isinya  banyak digali  dari  adat  istiadat  suku  Tengger.
Misalnya  saja  Legenda  Roro  Anteng  Joko Seger,  Legenda  Gunung  Bathok,  Legenda Kyai  Dadap  Putih  atau  Legenda  Setiya- Setuhu.
Misi  cerita  dan  legenda  ini  dapat mempengaruhi  anak-anak,  para  pemuda, maupun orang tua supaya dapat  berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang sesuai  dengan  kehidupan  bermasyarakat  di Tengger.

## PENUTUP
Sistem  pengendalian  diri  pada  mereka benar-benar  dijalankan,  kejahatan  macam pencurian  harta  benda  di  kampung-kampung rumah  penduduk,  pemerkosaan,  dan  bahkan pembunuhan  tidak  pernah  terjadi.  Perbuatan tindak pidanan yang ada hanyalah kriminalitas  biasa  yang  berkaitan  dengan persoalan  perladangan  (rumput,  kayu,  sayur) dan  persoalan  kesusilaan  yang  menyangkut hubungan pemuda dan pemudi belaka.
Secara  konseptual,  budaya  hukum  yang terkolaborasi  dengan  budaya  malu  pada hakikatnya  merupakan  sosok  ideal  dari sebuah  kesadaran  hukum  masyarakat.  Oleh karena  itu  maka  pembinaan  budaya  hukum mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembentukan (atau pembimbingan) kesadaran hukum  yang  dipandang  dapat  berpotensi surut, melemah, atau rusak.
-o0o-

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian,  1985. Persepsi  Masyarakat  Tentang Kebudayaan . Jakarta: Gramedia.
Alkostar, Artidjo (ed). 1997. Identitas Hukum Nasional. Jogjakarta: FH-UII
Alisjahbana,  Sutan  Takdir.  1974. Values  as Integrating  Forces  in  Personality, Society  and  Culture. Kuala  Lumpur:
University of Malaya Press
Bungin,  Bungin.  2007. Analisis  Data Penelitian kualitatif: Pemahaman Filosofis  dan  Metodologis  ke  Arah

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
Penguasaan  Model  Aplikasi .  Jakarta:
Raja Grafindo persada
Bush, Arnold H.. 1978. Psychology,
Behaviour  in  Perspective. ,  New  York: John Wiley & Sons
Durkheim,  Emile.  1990. Pendidikan  Moral, terj. Lukas Ginting, Jakarta: Erlangga.
Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif:
Dasar-dasar  dan  Aplikasi .  Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
Friedman,  M.  Lawrence.  1975. The  Legal System:  A  Sosial  Science  Perspective . New York: Russel Sage Foundation
Geertz,  Clifford.  1973. The  Interpretation  of Cultures. New York: Basic books
Horton, Paul B & Hunt. 1984. Sosiologi I dan II,  terj.  Aminuddin  Rain  dan  Tita Sobari. Jakarta: Gelora Aksara Pratama
Ihromi, Tampi Omas. 1993. Antropologi dan
Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Koentjaraningrat, 1994. Kebudayaan
Mentalitas  dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.
Masriani,  Yulies,  Tiena.  2004. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Mboeik, Pieter B. 1982. “Perasaan Bersalah dan  Perasaan  Malu  pada  Masyarakat Priyayi  Jawa  di  Solo” . Thesis.
Bandung: IKIP Moleong,  Lexy  J.  2001. Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Rahardjo,  Satjipto.  2006. Sisi-sisi  Lain  dari
Hukum  di  Indonesia .  Jakarta:  Penerbit
Kompas
-----------------.  2006. Membedah  Hukum Progresif . Jakarta: Penerbit Kompas
Sostrodihardjo,  Soedjito.  1998. ”Kedudukan Hukum  Adat  dalam  Industrialisasi” dalam  Hukum  Adat  dan  Modernisasi
Hukum,  ed.  M.  Syamsudin  dkk.
Jogjakarta-FH-UII ------------. 1986. Transformasi Sosial: Menuju Masyarakat Industri . Jogjakarta: PT. Tiara Wacana.
Soemitro, Ronny Hanitijo.  1990. Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .
Bandung: Ghalia Indonesi
Soekanto,  Soerjono.  1983 .  Sosiologi:  Suatu Pengantar . Jakarta : Rajawali
Swartz,  P.  1963. Psychology,The  Study  of Behavior. New york:  D. van Nostrand Warassih,  Esmi.  2005. Pranata  Hukum Sebuah  Telaah  Sosiologis .  Semarang:
Suryandaru Utama
Penelitian:
Ubbe,  Ahmad,  et.al,.  1999. “Pengembangan Budaya  Hukum  dalam  Pembangunan Nasional”. Laporan Penelitian. Jakarta: BPHN
Negara, Purnawan D. 2006. “Perilaku Hukum masyarakat  Tengger  terhadap  Tanah: Studi di Desa Ngadisari, Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo” . Laporan Penelitian. Malang: LP2M-UWG
Sutarto.  1997.  “Legenda  Kasada  dan  Karo Orang  Tengger  Lumajang”.  Disertasi.
Jakarta: Program Pascasarjana UI
Sunarto,  et  al.  1991. “Sikap  masyarakat tengger  terhadap  Norma-norma  yang Berlaku di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura,  Kabupaten  Probolinggo”. Laporan  Penelitian.  Jember:  Pusat penelitian Universitas Jember
Makalah:
Faisal,  Sanapiah. “Pendekatan  Penelitian Kualitatif:  Hakekat,  Karakteristik,  dan
Variasi”
makalah
Lokakarya Penelitian, di Univ. Widyagama Malang, 3 Oktober 2006 Koran dan Internet: Arifin, Firdaus. 2007. “Problema Penegakan hukum di Indonesia” dalam
www.sarwono.net,  diakses  tanggal  28 Juli 2016
Anwar,  Yesmil.  2002. ”Budaya  Malu  dan Budaya Hukum” . dalam Kompas, 1 Juli
2002
Anonim.  2008. “Melawan  Hukum  dalam Tipikor:  Judicial  Review ”  tentang Unsur Melawan Hukum (wederrechtelijkheid) dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dalam http://www.pnsleman.com diakses 1 Agustus 2016 Khalid.  Muhamad.  2006. “Koruptainment dan Budaya Malu” dalam www.nlew.org,  diakses  tanggal  28  Juli 2016
Pitaloka, Ardiningtiyas Pitaloka. 2007. “Rasa Bersalah  dan  Rasa  Malu” dalam http://www.e-psikologi.com  diakses  2 Agustus 2016
Sihotang, Kasdin. 2008. “Eksistensialis Rasa Malu”
dalam
http://www.koranindonesia.com/2008/0
7/05/eksistensialis-rasa-malu  diakses 1 Agustus 2016
Soemardi  Soelaiman  dan  Selo  Soemardjan.
2007.
“Budaya” dalam www.wikipedia.org,  diakses  tanggal  2 Agustus 2016