Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 1 Januari 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  201–211

## PPh ATAU PPN: MENAKAR KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA
Oleh :
Muhammad Rafi Bakri D III Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara
STAN Email : ravhemb@gmail.com
Anastasya Utami D III Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara
STAN Email : atasyautami@gmail.com
Alif Muhammad Hakim D III Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN Email : alifhakim.work@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received  03 Januari - 2022 Accepted  29 January - 2022 Available Online 31 Januari - 2022 C ryptocurrency is  a  blockchain-based  technology  that  is  being used for any activity so that it has the potential to increase state revenue,  primarily  from  taxation.  This  study  aims  to  measure what  kind  of  tax  policy  can  be  applied  to  cryptocurrencies  in Indonesia.  This  research  uses  a  descriptive  qualitative  method using  secondary  data.  Secondary  data  was  obtained  through journals,  books,  and  tax  laws.  Based  on  this  research, cryptocurrencies can be subject to income tax and value-added tax. However, the imposition of VAT is not very potent. This is because  cryptocurrencies  in  Indonesia  are  more  often  an investment instrument. VAT can be charged if cryptocurrency is legalized as a legal tender in Indonesia. Therefore, the current tax policy on cryptocurrencies in Indonesia is more appropriate to use the income tax.. Keyword : Cryptocurrency, Value
Added Tax, Income Tax

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  maju  dan  pesatnya perkembangan teknologi  sebagai cerminan dari revolusi 4.0, perubahan signifikan pada berbagai aspek  kehidupan  manusia  juga  tidak  dapat dihindari,  termasuk  pada  aspek  ekonomi. Perubahan  tersebut  salah  satunya  ditandai dengan  kegiatan  ekonomi  yang  mengarah  dari sistem  tradisional  ke  sistem  digital,  seperti lahirnya investasi virtual atau yang biasa dikenal sebagai cryptocurrency . Cryptocurrency adalah teknologi berbasis blockchain sebagai  buku  besar  yang berfungsi untuk mencatat segala transaksi yang dilakukan oleh para penggunanya dan selanjutnya  dimanfaatkan  sebagai  mata  uang digital  (Pabokory,  2015).  Teknologi  tersebut menjadikan cryptocurrency memiliki  sifat
desentralisasi,  yaitu  tidak  dibutuhkan  pihak ketiga  sebagai  perantara  dalam  setiap  transaksi sehingga  transaksi  dianggap  lebih  transparan. Mata uang digital ini memiliki fungsi yang sama seperti mata uang biasa namun hanya dilakukan untuk  transaksi  bisnis  virtual.  Pada  awalnya, cryptocurrency masih  diragukan  keabsahannya oleh  para  ekonom  hingga  Jepang  mengambil langkah sebagai negara pertama yang melegalkan transaksi cryptocurrency (Safitri  &  Putrianti, 2019) . Saat ini, cryptocurrency mulai digandrungi  oleh  masyarakat  luas  karena kecanggihan dan kemudahan dalam bertransaksi.
Untuk  menjamin  adanya  kepastian hukum,  legalisasi cryptocurrency di  Indonesia diwujudkan  dalam  Pasal  1  Angka  7  Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 ) tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan
Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) Di Bursa Berjangka,  yang  kemudian  menjabarkan  Aset Kripto  sebagai  suatu  komoditas  berupa  digital aset  yang  menggunakan  kriptografi,  terhubung dengan  jaringan peer-to-peer dan  buku  besar yang  telah  terdistribusi,  guna  mengatur  adanya suatu penciptaan unit baru, memproses verifikasi atas transaksi, serta menjaga keamanan  bertransaksi  tanpa  adanya  campur tangan pihak mana pun.
Setelah legalnya investasi aset kripto di Indonesia,  maka  secara  resmi cryptocurrency hadir  sebagai  instrumen  yang  menguntungkan sekaligus mempermudah transaksi secara virtual.  Walaupun  demikian, cryptocurrency masih menjadi suatu polemik dalam penerimaan pajak  karena  belum  adanya  suatu  aturan  tegas dan  tertulis  yang  khusus  mengatur  terkait ketentuan  pembayaran  pajak  dari  transaksi cryptocurrency .  Dengan  sifat cryptocurrenc y yang  merupakan  transaksi peer-to-peer atau tidak  melibatkan  pihak  ketiga,  transaksi  ini cenderung  cukup  sulit  untuk  dikontrol  dan dipantau oleh pemerintah.
Fakta bahwa belum adanya aturan pajak terkait cryptocurrency di  negara  ini  menjadi sebuah  tanda  tanya  besar  karena  penerimaan terbesar  di  Indonesia  berasal  dari  sektor perpajakan.
Walaupun
penggunaan
cryptocurrency sebagai  alat  pembayaran  di Indonesia
masih dilarang, namun penggunaannya  sebagai  komoditas  investasi masih diperbolehkan. Aset kripto dengan tujuan investasi  akan  memberikan capital  gain dalam transaksinya  yang  mana  keuntungan  tersebut berpotensi  dikenakan  pajak.  Jika  ditilik  dalam dua  perspektif, cryptocurrency dapat  menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan  (PPh).  Perspektif  pertama  yaitu potensi pemungutan PPN dari perusahaan yang menjual cryptocurrency dan  persektif  kedua yaitu  potensi  PPh  yang  diperoleh  dari  adanya keuntungan  oleh  investor cryptocurrency . Berdasarkan hal tersebut, perkembangan teknologi cryptocurrency sebagai  instrumen investasi  harus  dikaji  lebih  dalam  lagi  demi menggali potensi penerimaan pajak di Indonesia.
Perkembangan  teknologi  yang  telah mengalihkan  aktivitas  dari  komponen  ekonomi tradisional ke ekonomi digital yang sebelumnya tidak dikenai pajak dapat mengancam kemampuan pemerintah untuk mempertahankan aliran  pendapatan  yang  stabil  karena  lebih banyak  pendapatan  ekonomi  yang  dialihkan  ke
kategori yang tidak dikenai pajak. Pokok pikiran tersebut kemudian memunculkan dua kebutuhan, yaitu  (i)  “Apakah  peningkatan  teknologi  akan menciptakan  basis  pajak  baru  yang  dapat ditargetkan oleh pemerintah?”; dan (ii) “Apakah teknologi akan memungkinkan pajak untuk lebih tepat  sasaran  pada  populasi  dan  perilaku  yang diinginkan untuk dikenakan pajak?”. Oleh karena itu,  masalah  yang  muncul  adalah  “Apakah cryptocurrency harus  dikenakan  pajak?  Jika  ya, bagaimana  sistem  penerapan  pajak  yang  dapat berlaku  adil,  baik  bagi  pengguna  maupun  bagi pemerintah?”

## 2. KAJIAN PUSTAKA
DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pengenalan Cryptocurrency
Cryptocurrency  merupakan  seperangkat teknologi  berbasis  kriptografi  dan  algoritma, yang secara matematis akan menyusun berbagai kode  dan  sandi  untuk  mencetak  mata  uang virtual.  Kriptografi  sendiri  merupakan  bahasa pemrograman  yang  berfungsi  mengikat  suatu program  virtual  dengan  standar  keamanan tertentu (Nubika, 2018).
Ide cryptocurrency pertama kali digagas pada tahun 1982 oleh David Chaum dengan nama Digicash.  Pada  awalnya,  Digicash  diciptakan untuk  melindungi  transaksi  pribadi  serta menghadirkan mata uang yang tidak dikendalikan  oleh  kekhawatiran  keuangan  dan politik  seperti  uang  kartal.  Namun,  dalam praktiknya,  Digicash  memonopoli  kontrol  atas cryptocurrency  itu  sendiri  sehingga  melenceng dari  tujuan  awalnya.  Beberapa  perusahaan  lain juga  mengalami  kegagalan  dalam  membangun cryptocurrency  hingga  Bitcoin  diciptakan  pada tahun 2008 (Pebriansyah, 2021).
Bitcoin  diciptakan  oleh  seseorang  yang menggunakan  identitas  anonim  dengan  nama Satoshi Nakamoto. Bitcoin hadir untuk menjawab  masalah  pihak  ketiga  yang  dialami oleh  Digicash  dengan  sistem  distribusi  yang bersifat terdesentralisasi. Sistem ini juga dikenal sebagai  peer  to  peer  atau  langsung  antar pengguna.  Sistem  ini  memungkinkan  pengguna untuk  melakukan  transaksi  tanpa  melibatkan pihak ketiga (bank dan perusahaan penyedia jasa transaksi keuangan). Sistem ini dapat menghilangkan  risiko  manipulasi  atas  sistem oleh  pihak  ketiga  serta  memangkas  biaya ekonomi tiap transaksi (Nubika, 2018).

## Jenis-jenis Cryptocurrency
Setelah  lahirnya  Bitcoin,  berbagai cryptocurrency alternatif mulai bermunculan dan
terus  meningkat  setiap  tahunnya  hingga mencapai  7.557  cryptocurrency  per  November 2021  (Maulani,  2021).  Dari  sekian  banyak cryptocurrency  yang  beredar,  hanya  sebanyak 229  jenis  cryptocurrency  yang  diizinkan  oleh Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi  (Bappebti)  untuk  diperdagangkan  di Indonesia.  Jumlah  tersebut  ditetapkan  dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dengan melihat peringkat coin market cap (cmc) dan  pendekatan  dengan  penilaian  analisis hierarki proses (AHP).

## Cara Kerja Cryptocurrency
Cryptocurrency  bekerja  menggunakan kriptografi  dan  berbagai  kode  rumit  algoritma serta  bahasa  pemrograman  yang  disebut  script atau scripting language. Selain itu, cryptocurrency  menggunakan  blocks  dalam mekanisme  kerjanya.  Blocks  akan  membentuk sebuah  superstruktur  yang  disebut  blockchain yang  berperan  sebagai  buku  besar  dalam transaksi  cryptocurrency.  Blocks  tersebut berfungsi untuk mencatat transaksi cryptocurrency  itu  sendiri.  Pencatatan  setiap transaksi  dalam  block  dapat  diartikan  sebagai proses pembuatan uang baru (Nubika, 2018).
Sebagai alat pembayaran, cryptocurrency memiliki mekanisme kerja yang berbeda dengan  alat pembayaran nontunai lain. Cryptocurrency langsung menghubungkan antara  satu  pengguna  dengan  pengguna  yang lain tanpa perantara dengan sistem peer to peer. Cryptocurrency  disimpan  dalam  wallet  yang berfungsi  untuk  menampung  keluar  masuknya cryptocurrency.  Pengguna  dapat  memperoleh cryptocurrency  melalui  transaksi  komoditas, transaksi  daring  maupun  luring,  serta  mining yang  akan  dijelaskan  lebih  lanjut  pada  subbab berikutnya.
Penggunaan Cryptocurrency Penggunaan cryptocurrency dalam kehidupan sehari-hari semakin sulit dihindarkan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi.  Penggunaannya  yang  mudah  dan cepat  menjadi  alasan  bagi  masyarakat  untuk menerima  cryptocurrency.  Menurut  Aufima (2018) Dalam kehidupan sehari-hari,
cryptocurrency dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan tiga cara, yaitu:
1) Cryptocurrency sebagai alat pembayaran Masyarakat  sudah  familiar  dan  lazim bertransaksi menggunakan e-wallet atau fintech. Maka, bukan tidak mungkin untuk dalam waktu dekat  masyarakat  akan  beralih  menggunakan cryptocurrency  dalam  bertransaksi.  Beberapa
negara sudah mengizinkan penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, seperti Jepang,  Amerika  Serikat,  Denmark,  Rusia, Finlandia (Prayogo, 2017). Akan tetapi, penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi  jual  beli  di  Indonesia  masih  belum diakui.  Menurut  UU  No.  7  Tahun  2011  tentang Mata  Uang  dan  UU  No  23  Tahun  1999  tentang Bank  Indonesia,  transaksi  jual  beli  yang  sah dalam  negara  Indonesia  hanyalah  menggunakan mata uang Rupiah.
2) Cryptocurrency sebagai instrumen investasi Cryptocurrency dapat digunakan sebagai instrumen  investasi  karena  mengalami  fluktuasi harga.  Fluktuasi  ini  disebabkan  oleh  demand yang  terus  meningkat  sedangkan  supply  untuk setiap jenis cryptocurrency bersifat tetap.
3)
Mining (pertambangan)
Istilah mining atau penambangan cryptocurrency merupakan salah satu cara untuk mendapatkan  cryptocurrency  selain  melalui transaksi  jual  beli.  Penambangan  ini  memang dilakukan  sebagaimana  manusia  menambang sumber  daya  alam  hanya  saja  dilakukan  secara digital. Penambangan dilakukan dengan menambahkan  pencatatan  transaksi  dari  satu block  terhadap  block  lain  yang  baru  saja melakukan  transaksi.  Hasil  pencatatan  akan ditampung  dalam  blockchain  yang  berperan sebagai  buku  besar.  Miner  yang  berhasil melakukan penambangan akan menerima imbalan berupa cryptocurrency (Nubika, 2018).

## Kelebihan dan Kekurangan Cryptocurrency
Nubika  (2018)  menguraikan  kelebihan dan kekurangan cryptocurrency sebagai berikut.

## Kelebihan Cryptocurrency
1) Tidak memerlukan jasa pihak ketiga
Cryptocurrency  menggunakan  sistem peer  to  peer  yang  menghubungkan  langsung antara  satu  pengguna  dengan  pengguna  lainnya sehingga tidak membutuhkan jasa pihak ketiga.
2) Menekan harga jual komoditas
Tidak  adanya  pihak  ketiga  dapat menurunkan  harga  jual  komoditas  karena  tidak adanya  biaya  tambahan  yang  dikeluarkan  untuk pihak ketiga.
3) Dapat digunakan secara global
Sifatnya  yang  virtual  tanpa  wujud  fisik memungkinkan untuk digunakan dalam transaksi antar negara. Cryptocurrency juga tidak dimiliki oleh suatu negara atau lembaga tertentu sehingga dapat  berlaku  di  seluruh  dunia  selama  tidak
berbenturan  dengan  aturan  yang  berlaku  di negara tersebut.
4) Memiliki demand yang tinggi Jumlah  pengguna  cryptocurrency  yang terus meningkat menyebabkan harga cryptocurrency  secara  keseluruhan  mengalami kenaikan setiap tahunnya. 5) Menggunakan sistem yang terdesentralisasi Berbeda
dengan mata uang konvensional, cryptocurrency tidak
membutuhkan lembaga khusus  untuk mengatur peredarannya.  Cryptocurrency  murni  dikelola oleh para penggunanya. Sistem yang terdesentralisasi  dapat  mencegah  kerugian karena  inflasi  atau  krisis  keuangan  lainnya karena mekanismenya yang transparan.
6) Transaksi teracatat rapi dan memiliki rekap digital
Setiap transaksi cryptocurrency tercatat dalam  blockchain  yang  berperan  sebagai  buku besar. Setiap rekap transaksi dapat menjadi jejak digital  yang  tercatat  dalam  blocks  independen yang menyusun blockchain.
7) Tidak dapat dipalsukan
Cryptocurrency  tidak  dapat  dipalsukan karena  diproduksi  dengan  standar  keamanan berbasis kriptografi dan kode algoritma tertentu.
8) Tidak terpengaruh oleh geopolitik regional maupun global
Cryptocurrency  tidak  dimiliki  oleh lembaga  maupun  negara  manapun  sehingga dapat  terhindar  dari  geopolitik  regional  dan global yang berpotensi menyebabkan inflasi.
9) Dapat digunakan untuk donasi
Transaksi dapat dilakukan dengan nama samaran yang memungkinkan seseorang melakukan donasi tanpa diketahui identitasnya.
10) Blockchain hampir mustahil diretas Blockchain  yang  mendukung  sistem cryptocurrency terdiri atas ribuan hingga ratusan ribu block sehingga peretas harus melumpuhkan sekian banyak block sebelum dapat melumpuhkan blockchain secara keseluruhan.

## Kekurangan Cryptocurrency
1) Tidak ada jaminan kehilangan
Saldo  cryptocurrency  tersimpan  dalam wallet  dengan  kunci  yang  dipegang  oleh pemiliknya  sendiri.  Apabila  peretas  berhasil mendapatkan  kunci  tersebut  dengan  pencurian atau peretasan maka saldo dapat hilang dan tidak ada  yang  bisa  menanggung  atas  kehilangan tersebut karena sistemnya yang terdesentralisasi. Sampai  saat  ini  pun  belum  ada  jasa  asuransi yang memasuki pasar cryptocurrency.
2) Dapat digunakan dalam transaksi perdagangan ilegal
Transaksi  dapat  dilakukan  baik  secara anonim  maupun  pseudonym  (menggunakan nama samaran) sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi ilegal tanpa jejak.
3) Tidak dapat dilacak
Kerahasiaan pengguna juga bisa menjadi titik  lemah  dalam  penggunaan  cryptocurrency. Jika  terjadi  pencurian  saldo,  jejak  pencuri  atau peretas tidak akan diketahui.
4) Transaksi tidak dapat dibatalkan
Apabila pengguna mengalami kesalahan jumlah  yang  dikirim  ketika  bertransaksi,  tidak ada  pihak  yang  dapat  menghentikan  transaksi tersebut  karena  sifatnya  peer  to  peer.  Satu- satunya cara adalah berharap agar penerima uang mau mengembalikan jumlah yang kelebihan.
5) Dapat  digunakan  sebagai  media  pencucian uang Para  pelaku  pencucian  uang  dapat menginvestasikan uanganya
dalam cryptocurrency lalu mendistribusikannya kepada rekan atau wallet tanpa diketahui oleh siapapun. Praktik  pencucian  uang  menjadi  lebih  mudah karena  sulitnya  melacak  identitas  pengguna cryptocurrency.
6) Penggelapan pajak kekayaan
Sulitnya  melacak  identitas  pengguna juga  memudahkan  praktik  penggelapan  pajak kekayaan.
7) Keterbatasan transaksi
Transaksi  cryptocurrency  hanya  dapat dilakukan  dengan  pihak-pihak  yang  mau menerimanya.  Belum  banyak  lembaga  atau negara  yang  menerima  dan  mengizinkan penggunaan cryptocurrency.

## Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Objek Pajak
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjelaskan bahwa  Pajak  Pertambahan  Nilai  (selanjutnya disebut  PPN)  merupakan  pajak  yang  dikenakan atas:
1) Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  di  dalam Daerah  Pabean  yang  dilakukan  oleh pengusaha;
2) Impor Barang Kena Pajak;
3) Penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  Tidak Berwujud  dari  luar  Daerah  Pabean  yang dilakukan oleh pengusaha;
4) Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5) Pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  dari  luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8) Ekspor Jasa Kena Pajak.

## Subjek Pajak Pertambahan Nilai
Subjek  PPN  pada  dasarnya  meliputi semua  orang  yang  berada  di  dalam  lingkup wilayah Indonesia karena PPN bersifat objektif. Munculnya  kewajiban  pajak  ditentukan  oleh adanya objek pajak,  seperti peristiwa, keadaan, atau  perbuatan  hukum  yang  dapat  dikenakan pajak. Adapun subjek PPN dapat dibagi menjadi dua,  yaitu  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  dan Non-PKP.

## Objek Pajak Pertambahan Nilai
Barang  dan  jasa  yang  dikenakan  PPN disebut dengan objek PPN. Objek PPN meliputi 2 macam, yaitu:
1) Barang kena pajak (BKP)
Barang  adalah  barang  berwujud,  yang menurut  sifat  atau  hukumnya  dapat  berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang  tidak  berwujud.  Barang  Kena  Pajak adalah  barang  yang  dikenai  pajak  berdasarkan Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai (selanjutnya disebut UU PPN).
Pasal  4  huruf  A  ayat  (2)  UU  Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah,  Jenis  barang yang  tidak  dikenai  Pajak  Pertambahan  Nilai menjelaskan
barang-barang
yang
dikelompokkan  sebagai  barang  kena  pajak sebagai berikut:
a. Barang  hasil  pertambangan  atau  hasil pengeboran  yang  diambil  langsung  dari sumbernya;
b. Barang  kebutuhan  pokok  yang  sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
c. Makanan  dan  minuman  yang  disajikan  di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman  baik  yang  dikonsumsi  di  tempat maupun  tidak,  termasuk  makanan  dan minuman  yang  diserahkan  oleh  usaha  jasa boga atau katering; dan
d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
Pasal  1  huruf  A  ayat  (1)  UU  Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah  menjabarkan kegiatan  yang  termasuk  ke  dalam  penyerahan barang kena pajak sebagai berikut:
a. Penyerahan  hak  atas  Barang  Kena  Pajak karena suatu perjanjian;
b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
c. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
d. Pemakaian  sendiri  dan/atau  pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
e. Barang  Kena  Pajak  berupa  persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak  untuk  diperjualbelikan,  yang  masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
g. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  secara konsinyasi; dan
h. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  oleh
Pengusaha  Kena  Pajak  dalam  rangka perjanjian  pembiayaan  yang  dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya  dianggap  langsung  dari Pengusaha  Kena  Pajak  kepada  pihak  yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
Sementara  itu,  Pasal  1  huruf  A  ayat  (2) UU  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah menjelaskan  kegiatan  yang  tidak  termasuk  ke dalam  penyerahan  barang  kena  pajak  sebagai berikut:
a. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  kepada makelar  sebagaimana  dimaksud  dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
b. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  untuk jaminan utang-piutang;
c. Penyerahan
Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f  dalam  hal  Pengusaha  Kena  Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
d. Pengalihan  Barang  Kena  Pajak  dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan
pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang  melakukan  pengalihan  dan  yang menerima  pengalihan  adalah  Pengusaha Kena Pajak; dan
e. Barang  Kena  Pajak  berupa  aktiva  yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan,  yang  masih  tersisa  pada saat  pembubaran  perusahaan,  dan  yang Pajak  Masukan  atas  perolehannya  tidak dapat dikreditkan.
2) Jasa kena pajak (JKP)
Jasa  adalah  setiap  kegiatan  pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum  yang  menyebabkan  suatu  barang, fasilitas,  kemudahan,  atau  hak  tersedia  untuk dipakai  termasuk  jasa  yang  dilakukan  untuk menghasilkan  barang  karena  pesanan  atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Pasal 4 huruf A ayat (3) UU Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak
Penjualan atas Barang Mewah
mengelompokkan  jasa  yang  dikenakan  PPN sebagai berikut:
a. Jasa pelayanan kesehatan medis;
b. Jasa pelayanan sosial;
c. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. Jasa keuangan;
e. Jasa asuransi;
f. Jasa keagamaan;
g. Jasa pendidikan;
h. Jasa kesenian dan hiburan;
i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
j. Jasa  angkutan  umum  di  darat  dan  di  air serta  jasa  angkutan  udara  dalam  negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan  dari  jasa  angkutan  udara  luar negeri;
k. Jasa tenaga kerja;
l. Jasa perhotelan;
m. Jasa  yang  disediakan  oleh  pemerintah dalam  rangka  menjalankan  pemerintahan secara umum;
n. Jasa penyediaan tempat parkir;
o. Jasa  telepon  umum  dengan  menggunakan uang logam; dan
p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

## Pajak Penghasilan
Pajak  penghasilan  yang  selanjutnya disebut  dengan  PPh  merupakan  pajak  yang dikenakan  baik  kepada  badan  maupun  orang pribadi  atas  tambahan  kemampuan  ekonomis yang  diperoleh  dalam  satu  tahun  pajak  (Xu, 2019).  Tambahan  ekonomis  tersebut  dapat berupa  keuntungan  atas  transaksi  penjualan, gaji,  honorarium,  hadiah,  dan  lain  sebagainya. Ketentuan  pajak  penghasilan  diatur  dalam  UU No.  36  Tahun  2008  2008 ) tentang  Perubahan Keempat  atas  UU  No.  7  Tahun  1983  tentang Pajak Penghasilan.

## Subjek Pajak Penghasilan
Pasal  2  UU  No.  36  Tahun  2008 menjelaskan bahwa subjek pajak meliputi:
1) Subjek pajak dalam negeri
Subjek  pajak  dalam  negeri  diuraikan menjadi empat bagian, di antaranya:
a. Orang  pribadi  yang  bertempat  tinggal  di Indonesia,  orang  pribadi  yang  berada  di Indonesia  lebih  dari  183  (seratus  delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu  tahun  pajak  berada  di  Indonesia  dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
b. Badan  yang  didirikan  atau  bertempat kedudukan  di  Indonesia,  kecuali  unit tertentu  dari  badan  pemerintah  yang memenuhi kriteria.
c. warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2) Subjek pajak luar negeri
a. orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal di  Indonesia,  orang  pribadi  yang  berada  di Indonesia  tidak  lebih  dari  183  (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,  yang  menjalankan  usaha  atau melakukan  kegiatan  melalui  bentuk  usaha tetap di Indonesia; dan
b. orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal di  Indonesia,  orang  pribadi  yang  berada  di Indonesia  tidak  lebih  dari  183  (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,  yang  dapat  menerima  atau memperoleh  penghasilan  dari  Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan  kegiatan  melalui  bentuk  usaha tetap di Indonesia.

## Objek Pajak Penghasilan
Pasal  4  UU  No.  36  Tahun  2008 menjelaskan  bahwa  objek  pajak  merupakan setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi atau  untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam bentuk apa pun, termasuk:
1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan  atau  jasa  yang  diterima  atau diperoleh  termasuk  gaji,  upah,  tunjangan,
honorarium,  komisi,  bonus,  gratifikasi, uang  pensiun,  atau  imbalan  dalam  bentuk lainnya,  kecuali  ditentukan  lain  dalam Undang-undang ini;
2) hadiah  dari  undian  atau  pekerjaan  atau kegiatan, dan penghargaan;
3) laba usaha;
4) keuntungan  karena  penjualan  atau  karena pengalihan harta termasuk.
5) penerimaan  kembali  pembayaran  pajak yang  telah  dibebankan  sebagai  biaya  dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6) bunga  termasuk  premium,  diskonto,  dan imbalan  karena  jaminan  pengembalian utang;
7) dividen,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun,  termasuk  dividen  dari  perusahaan asuransi  kepada  pemegang  polis,  dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9) sewa  dan  penghasilan  lain  sehubungan dengan penggunaan harta;
10) penerimaan  atau  perolehan  pembayaran berkala;
11) keuntungan  karena  pembebasan  utang, kecuali  sampai  dengan  jumlah  tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah;
12) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13) selisih  lebih  karena  penilaian  kembali aktiva;
14) premi asuransi;
15) iuran  yang  diterima  atau  diperoleh perkumpulan  dari  anggotanya  yang  terdiri dari  Wajib  Pajak  yang  menjalankan  usaha atau pekerjaan bebas;
16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18) imbalan  bunga  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  yang  mengatur mengenai  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan; dan
19) surplus Bank Indonesia.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yang  bersifat  kualitatif  deskriptif.  Metode kualitatif  deskriptif  merupakan  metode  yang menggambarkan  atau  mendeskripsikan  data yang  telah  terkumpul  untuk  menjadikan  suatu kesimpulan  (Sholikhah,  1970).  Data  yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari  jurnal,  artikel,  ataupun  undang-undang
terkait  dengan  perpajakan.  Data-data  yang diperoleh  tersebut  akan  dianalisis  sehingga mendapatkan kesimpulan terkait kebijakan yang tepat untuk cryptocurrency di Indonesia.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Cryptocurrency di Masyarakat
Cryptocurrency ditemukan  oleh  David Chaum  yang  bertujuan  untuk  melindungi transaksi  pribadi  dan  menyamarkan  jejak keuangan dari bank penerbit bahkan pemerintah. Mata  uang  ini  tidak  dapat  dikendalikan  oleh sistem  keuangan  maupun  politik  seperti  uang kartal. Cryptocurrency menggunakan  algoritma kompleks  yang  terenkripsi  sehingga  tidak  dapat terdeteksi  pergerakannya  (Disemadi  &  Delvin, 2021). Mereka memanfaatkan sejumlah jaringan blockchain yang berbeda sebagai kerangka kerja teknologi yang mereka gunakan (Ahmed, 2017). Menurut Sinaga (2014), cryptocurrency memiliki empat macam proses bisnis, yaitu:
1) Mining merupakan  proses  partisipasi  ke dalam  suatu  sistem  yang  menghasilkan cryptocurrency sebagai  imbalan.  Sistem yang menjamin nilai cryptocurrency tergolong  sangat  rumit  yang  dilakukan menggunakan software dan hardware khusus.
2) Exchange merupakan metode untuk mendapatkan cryptocurrency dengan mengadaptasi  sistem  pertukaran  valuta asing melalui perantara exchanger . Exchanger akan  menetapkan  kurs  jual maupun  beli  dari cryptocurrency tersebut. Spread kurs dan biaya tertentu akan menjadi keuntungan bagi exchanger . 3) Commerce
merupakan pemakaian
cryptocurrency dalam  transaksi  jual  beli sehingga  pembayaran  menggunakan  mata uang  tersebut.  Transaksi  jual  beli  ini  bisa dilakukan secara daring maupun luring.
4) Investment merupakan penggunaan cryptocurrency sebagai  investasi  seperti mata  uang  konvensional  pada  umumnya.
Cryptocurrency memiliki  tingkat  spekulasi yang cukup tinggi sehingga fungsinya lebih banyak digunakan untuk investasi ketimbang tiga fungsi sebelumnya.
Potensi  Penambahan  Penerimaan  Pajak Penghasilan melalui Cryptocurrency
Melalui  proses mining ,  penambang cryptocurrency dapat  menggunakan  mata  uang yang didapatkan untuk dikonversi menjadi mata uang  konvensional.  Hal  ini  tentunya  telah memenuhi  syarat  sebagai  penghasilan  yang
dikenakan  pajak  menurut  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2008  sebagai  bentuk perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983  tentang  Pajak  Penghasilan.  Besarnya penghasilan dapat dihitung sesuai nilai transaksi atau  kurs  pada  saat cryptocurrency tersebut ditukarkan.
Proses exchange juga  menjadi  potensi pajak  penghasilan  baru  bagi  pemerintah Indonesia.  Pasalnya, exchanger dapat  memetik keuntungan  melalui  selisih  kurs  beli  dan  jual ( spread kurs),  biaya  penarikan,  biaya  deposit, dan  biaya  transfer.  Pemberlakuan  pajak penghasilan  kepada exchanger ini  dapat disamakan seperti pemberlakuan kepada broker pada bursa saham.
Transaksi jual beli menggunakan cryptocurrency yang disebut dengan commerce juga  dapat  menjadi  potensi  pajak  penghasilan bagi  Indonesia.  Setiap  keuntungan  yang didapatkan  oleh  penjual  ( merchant) dapat dikenakan  pajak  penghasilan.  Keuntungan tersebut  dapat  dihitung  dari  nilai  transaksi/kurs pada saat itu dikurangi dengan biaya.
Melalui  proses investment ,  pemain cryptocurrency dapat  menghasilkan capital gain/capital loss yang diperoleh dari selisih kurs saat  menjual  dibandingkan  saat  membeli  mata uang tersebut. Dengan sifat cryptocurrency yang sangat  spekulatif,  sering  kali  didapatkan kenaikan  harga  dari  mata  uang  tersebut  tidak masuk  akal,  bahkan  melebihi  100%.  Hal  ini tentu  saja  akan  menjadi  potensi  pajak  yang sangat tinggi bagi Indonesia.
Potensi  Penambahan  Pajak  Pertambahan Nilai melalui Cryptocurrency
Potensi  penambahan  PPN  melalui cryptocurrency sendiri tidak sebanyak dibandingkan dengan Pajak Penghasilan. Hal ini karena  banyaknya  aspek  yang  tidak  terpenuhi untuk  menerapkan  PPN  dalam  proses  bisnis yang melibatkan cryptocurrency. Dalam proses bisnis mining, cryptocurrency memenuhi pengertian  sebagai  Barang  Kena  Pajak,  tetapi hal  tersebut  tidak  bisa  diterapkan.  Hal  ini disebabkan cryptocurrency terenkripsi sehingga sulit untuk mengetahui siapa pihak yang terlibat dalam transaksi (Sinaga, 2014).
Proses bisnis investment juga mengalami  hal  yang  serupa  seperti  di  atas. Investor  tidak  dapat  dikenakan  PPN  karena kegiatan investasi melalui cryptocurrency tentu saja  di  luar  kegiatan  usaha  sehingga  investor tidak  bisa  dikategorikan  sebagai  Pengusaha Kena  Pajak  (PKP).  Namun,  bisa  jadi  ke
depannya  terdapat  sebuah  badan  usaha  yang kegiatan  operasionalnya  adalah  jual  beli cryptocurrency. Untuk  kasus  demikian,  PPN dapat  diterapkan.  Namun,  peluang  terjadi  hal tersebut sepertinya masih sangat kecil.
Potensi  yang  cukup  tinggi  bisa  terjadi pada proses bisnis exchange . Jasa yang diberikan exchanger , seperti transfer deposit dan penarikan deposit,  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  jasa keuangan sehingga exchanger wajib dikukuhkan sebagai  PKP  apabila  melewati  batas  omset tertentu. Exchanger dapat  dikenakan  PPN  atas penjualan cryptocurrency. Exchanger juga dapat dikenakan  PPN  tambahan  apabila  terdapat transaksi  pembelian  dari exchanger lain  yang telah dikukuhkan sebagai PKP.
Proses  bisnis  terakhir  yang  dapat menjadi potensi pertambahan PPN bagi Indonesia  adalah commerce . Merchant yang telah  melewati  batas  omset  tertentu  wajib dikukuhkan  sebagai  PKP.  Akibatnya,  penjualan barang/jasa yang dilakukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. PPN langsung dikenakan kepada merchant bukan kepada pembeli karena pembeli tidak dikukuhkan sebagai PKP.
Rekomendasi Kebijakan
Adapun  rekomendasi  kebijakan  untuk menjawab tantangan dalam menjadikan pemungutan pajak atas transaksi cryptocurrency sebagai sumber pertumbuhan perekonomian baru di Indonesia dirangkum dalam tiga hal. Pertama, perlunya  optimalisasi Self  Assesment  System dalam  penarikan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  atas transaksi cryptocurrency di  Indonesia.  Belum tersedianya  aturan  perpajakan cryptocurrency dalam peraturan perundang-undangan perpajakan  Indonesia  menjadikannya  secara otomatis  tunduk  pada  salah  satu  pengaturan pemungutan pajak dari penggunaan cryptocurrency oleh masyarakat Indonesia, yakni Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  (UU  PPh). Pada  akhir  Masa  Pajak,  Wajib  Pajak  akan mengisi SPT yang berfungsi sebagai suatu bukti pelaporan pajak dalam jangka waktu satu tahun. Dalam  hal  ini,  karena capital  gain dari cryptocurrency tergolong  dalam  tambahan kemampuan ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) UU PPh, sudah selayaknya  Wajib  Pajak  yang  menggunakan cryptocurrency melaporkan tambahan penghasilannya  ke  dalam  SPT.  Oleh  karena  itu, dengan melihat potensi perpajakan cryptocurrency di Indonesia, sangat disayangkan apabila  belum  terdapat  suatu  aturan  hukum
perpajakan yang mengatur mengenai pemungutan  Pajak  Penghasilan  atas  transaksi cryptocurrency di Indonesia.
Kedua,  perlunya  penegakan  hukum preventif  pembayaran  Pajak  Penghasilan  atas transaksi cryptocurrency di  Indonesia.  Hal  ini bisa dilakukan dengan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan  mencegah  Wajib  Pajak  melakukan pelanggaran terhadap aturan pajak dan membuat Wajib  Pajak  lebih  tertib  dan  patuh  dalam membayar  pajak  pada  waktu  yang  tepat. Menurut Oscar Darmawan selaku CEO Indodax, beliau  menampik  anggapan  bahwa  investasi cryptocurrency tidak  kena  pajak.  Oscar menambahkan bahwa seluruh penghasilan yang diperoleh dari keuntungan investasi cryptocurrency wajib  hukumnya  membayar pajak.  Namun,  pajak  tersebut  menjadi  urusan masing-masing investor sehingga dalam hal ini memang  sangat  diperlukan  penegakan  hukum preventif  melalui  jalan  sosialisasi  dan  edukasi kepada  masyarakat  agar  masyarakat  lebih memahami  lagi  terkait  perpajakan  dalam transaksi cryptocurrency .
Ketiga,  perlunya  penegakan  hukum represif  pembayaran  Pajak  Penghasilan  atas transaksi cryptocurrency di Indonesia. Penegakan  hukum  represif  meliputi  pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pemberian  sanksi  administrasi  kepada  Wajib Pajak  diwujudkan  dengan  pemberian  sanksi berupa  denda  apabila  Wajib  Pajak  terlambat dalam melaporkan SPT serta dapat pula dibebani dengan  sanksi  berupa  kenaikan  apabila  Wajib Pajak  secara  sadar  dan  sengaja  mengisi  SPT dengan  tidak  jujur  dan  benar  yang  berkaitan dengan  penghasilan  atas cryptocurrency yang telah  diperoleh.  Sanksi  pidana  yang  bisa dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran  atau  kejahatan  adalah  dengan pidana  kurungan  atau  penjara.  Direktorat Jenderal Pajak bisa mulai melakukan pemeriksaan  secara  mendetail  kepada  Wajib Pajak  sebagai  investor cryptocurrency dengan jumlah  penghasilan  keuntungannya  sekitar Rp50  juta  ke  atas.  Hal  ini  karena  berdasarkan Pasal 17 UU PPh, suatu penghasilan yang dinilai sebagai  keuntungan  pribadi  dikenai  pajak  5%, dimulai  dari  penghasilan  yang  mencapai  Rp50 juta.  Dalam  transaksi cryptocurrency ,  bukan menjadi suatu hal yang langka bila Wajib Pajak memperoleh  keuntungan  yang  berlipat  ganda sehingga dengan ini.
Sementara  itu,  seperti  yang  telah dinyatakan  pada  bagian  sebelumnya,  potensi penambahan PPN melalui cryptocurrency sendiri tidak  sebanyak  jika  dibandingkan  dengan  PPh. Potensi perolehan yang cukup tinggi bisa terjadi pada proses bisnis exchange dan commerce . Oleh karena  itu,  dalam  upaya  perolehan  PPN  atas transaksi cryptocurrency ,  kesadaran  pelaku usaha  perlu  ditekankan.  Apabila  kegiatan  usaha yang  dimiliki  memang  telah  memenuhi  kriteria tertentu  untuk  bisa  berstatus  PKP,  para  pelaku usaha wajib mengukuhkannya sehingga merchant akan  memegang  status  sebagai  PKP dan  terhadap  transaksi  tertentu  bisa  dikenakan PPN.

## 5. KESIMPULAN
Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk aspek  ekonomi.  Hasil  dari  perkembangan tersebut  salah  satunya  adalah Cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan seperangkat teknologi  berbasis  kriptografi  dan  algoritma, yang secara matematis akan menyusun berbagai kode  dan  sandi  untuk  mencetak  mata  uang virtual. Teknologi tersebut menjadikan cryptocurrency bersifat desentralisasi, yaitu tidak ada  pihak  ketiga  sebagai  perantara  dalam melakukan  transaksi.  Selain  sebagai  mata  uang virtual, cryptocurrency juga  menjadi  komoditas investasi yang cukup digandrungi masyarakat di era ini.
Legalitas cryptocurrency di  Indonesia sudah diwujudkan dalam Peraturan Bappebti dan menjadikannya sebagai instrumen investasi yang menguntungkan.  Aset  kripto  dengan  tujuan investasi  akan  memberikan capital  gain dalam transaksinya  yang  mana  keuntungan  tersebut berpotensi dikenakan pajak. Disamping itu, tidak adanya  aturan  perpajakan  terkait  transaksi cryptocurrency menjadi sebuah polemik saat ini sehingga  penelitian  ini  mengkaji  lebih  dalam potensi  penerimaan  pajak  apa  saja  yang  dapat diperoleh dari aset kripto ini.
Dari  sisi  Pajak  Penghasilan  (PPh),  aset kripto  dapat  dikonversi  menjadi  mata  uang konvensional yang berarti merupakan penghasilan yang dapat dikenakan pajak menurut UU  No  36  Tahun  2008.  Selain  itu,  proses exchange dari  aset  ini  dapat  menghasilkan keuntungan  pula,  seperti  selisih  kurs  jual  dan beli,  biaya  penarikan,  biaya  deposit,  dan  biaya transfer.  Pada  dasarnya,  pengenaan  PPh  kepada exchanger dapat disamakan seperti
pemberlakuan  pada  broker  di  bursa  saham.
Transaksi  jual  beli cryptocurrency yang  dapat menghasilkan  keuntungan  serta  investasi  yang menghasilkan capital  gain/capital  loss juga menjadi potensi PPh di Indonesia.
Adapun  potensi  pertambahan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  tidak  sebanyak  PPh dikarenakan  banyaknya  aspek  yang  tidak terpenuhi untuk menerapkan PPN dalam proses bisnis cryptocurrency. Dalam proses mining dan investment, cryptocurrency sulit dikenakan PPN dikarenakan pihak yang terlibat dalam transaksi tidak  diketahui  serta  investor  tidak  bisa dikategorikan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak (PKP).  Potensi  PPN  yang  bisa  digali  dari cryptocurrency adalah  terkait  proses  bisnis exchange dan commerce. Dalam  proses  bisnis exchange,  exchanger dapat  dikenakan  PPN tambahan  apabila  terdapat  transaksi  pembelian dari exchanger lain  yang  telah  dikukuhkan sebagai  PKP.  Sedangkan  dalam  proses  bisnis commerce, merchant yang telah melewati batas omset  tertentu  wajib  dikukuhkan  sebagai  PKP sehingga  barang/jasa  yang  dijual  akan  menjadi Barang  Kena  Pajak/Jasa  Kena  Pajak  dan dikenakan PPN.
Dari  kedua  sisi  yang  telah  dibahas, peneliti  merekomendasikan  tiga  hal  terkait kebijakan  pemungutan  pajak  atas  transaksi cryptocurrency sebagai  sumber  pertumbuhan perekonomian  baru  di  Indonesia.  Hal  pertama yaitu  perlunya  optimalisasi Self  Assessment System dalam  penarikan  PPh  atas  transaksi cryptocurrency dan diperlukan aturan perpajakan  yang  resmi  terkait  hal  tersebut. Kedua,  perlunya  penegakan  hukum  preventif pembayaran PPh atas transaksi cryptocurrency, salah  satunya  dengan  upaya  pengawasan  dari Direktorat  Jenderal  Pajak.  Ketiga,  perlunya penegakan hukum represif pembayaran PPh atas transaksi cryptocurrency dengan cara pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sementara itu, dikarenakan potensi penambahan PPN  melalui cryptocurrency tidak  sebanyak PPh,  maka  dibutuhkan  kesadaran  pelaku  usaha secara mandiri dalam upaya perolehan PPN atas transaksi cryptocurrency .

## 6. REFERENSI
Ahmed,  S.  (2017). Cryptocurrency  &  Robots: How  to  Tax  and  Pay  Tax  on  Them .  68. https://ssrn.com/abstract=3083658
Aufima,  Z.  (2018). PEMUNGUTAN  PAJAK

## PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP
BITCOIN  SEBAGAI  OBYEK  JUAL  BELI DI INDODAX.COM . 8 (2), 87–94.
Disemadi,  H.  S.,  &  Delvin.  (2021).  Kajian
Praktik  Money  Laundering  dan  Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia.
NUSANTARA :  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Sosial , 8 (3),  326–340.  http://jurnal.um- tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/vie w/3201 PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  NOMOR  5  TAHUN  2019 TENTANG KETENTUAN
TEKNIS PENYELENGGARAAN  PASAR  FISIK ASET  KRIPTO  (CRYPTO  ASSET)  DI BURSA BERJANGKA, (2019).
Maulani,  A.  F.  (2021).  Pemungutan  Pajak Penghasilan atas Transaksi Cryptocurrency di  Indonesia. Jurist-Diction , 4 (4),  1333. https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28441
Nubika, I. (2018). Bitcoin: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial (A. Mahardika (ed.); 1st ed.). Genesis Learning.
Pabokory, F. N. (2015). Impelementasi Kriptografi  Pengamanan  Data  Pada  Pesan Teks. Informatika Mulawarman , 20 . Pebriansyah.  (2021,  December  25). Sejarah Singkat  Cryptocurrency  Sebelum  Era Bitcoin .
cryptoiz.net/sejarah- singkat%02cryptocurrency-sebelum-era- bitcoin/
Prayogo, C. (2017, December 25). Ini 6 Negara yang  Legalkan  Mata  Uang  Bitcoin . https://www.wartaekonomi.co.id/read3061 67%0A/jumlah-bitcoin-untuk-ditambang- kini-sisa-25-%0Ajuta-btc
Safitri, & Putrianti. (2019). Kebijakan Melegalisasi Cryptocurrency Sebagai
Upaya  Pemerintah  Jepang  Mengamankan Keamanan  Nasional  Jepang. Journal  of International Relations , 5 (2), 271–280.
Sholikhah, A. (1970). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian  Kualitatif. KOMUNIKA:  Jurnal Dakwah Dan Komunikasi , 10 (2), 342–362. https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.9 53
Sinaga,  S.  T.  (2014).  Aspek  Perpajakan  dari Transaksi Bitcoin di Indonesia. Inside Tax , 20 (22).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (2008).
Xu,  D.  (2019).  Free  money,  but  not  tax-free:  A proposal  for  the  tax  treatment  of cryptocurrency  hard  forks. Fordham  Law
Review , 87 (6),
2693–2723. https://doi.org/10.21202/1993- 047x.13.2019.4.1661-1683