## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENGELOLAAN LIMBAH COVID-19 DI RUMAH SAKIT PARU ROTINSULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN
Riangga Ferbi Ramadhan, Rahayu Subekti
Universitas Sebelas Maret E-mail: rferbirama@student.uns.ac.id , rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022
Keywords: Dr. H. A. Rotinsulu Lung Hospital,  Management, Infectious Waste, COVID-19 This  study  aims  to  identify  the  applicable environmental laws, Law Number 32 of 2009 in the management  of  COVID-19  waste  and  efforts  to overcome its obstacles at the Dr. Lung Hospital. H. A.
Rotinsulu.  This  research  uses  descriptive  empirical facts  research  method  by  applying  a  qualitative approach. The source of this research is primary data obtained  through  interviews  and  observations  and secondary data, namely laws and regulations that are related to the object of research. Based on the results of  observations  that  the  COVID-19  waste management  has  complied  with  the  applicable provisions  of  the  Regulation  of  the  Minister  of  the Environment Number  56 of 2015, Regulation of the Minister of Health Number 7 of 2019 and the Decree of the Minister of Health Number HK.01.07/Menkes/537/2020  concerning,  but  in implementation  Its  implementation  is  still  not optimally implemented, such as sorting, dumping and other  management  efforts.  Barriers  to  waste management  in  hospitals  are  still  not  incessant efforts to segregate waste producers, namely patients need education to support legally correct COVID-19 infectious waste management.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Abstrak Kata kunci: Rumah Sakit Paru Dr.H.A.Rotinsulu, Pengelolaan, Limbah Infeksius, COVID-19 Corresponding Author: Riangga Ferbi Ramadhan Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi hukum  lingkungan  yang  berlaku,  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  dalam  pengelolaan  limbah COVID-19  serta  upaya  dalam  mengatasi  hambatan nya  di  Rumah  Sakit  Paru  Dr.  H.  A.  Rotinsulu. Penelitian  ini  memakai  metode  penelitian  fakta- fakta empiris bersifat deskriptif dengan mengaplikasikan  pendekatan  kualitatif.  Sumber penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan  wawancara  dan  observasi  serta  data sekunder  yakni  peraturan  perundang-undangan yang  memiliki  kaitan  dengan  objek  penelitian. Berdasarkan  hasil  observasi  pengelolaan  limbah COVID-19  telah  memenuhi  ketentuan  yang  berlaku pada  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor 56 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7  Tahun  2019  dan  Keputusan  Menteri  Kesehatan Nomor  HK.01.07/Menkes/537/2020  Tentang,  akan tetapi dalam implementasi nya masih belum optimal dilaksanakan,  seperti  upaya  pemilahan,  dumping dan  pengelolaan  lainnya.  Hambatan  dalam pengelolaan  limbah  di  rumah  sakit  masih  belum gencarnya  upaya  pemilahan  dari  penghasil  limbah yakni  pasien  diperlukan  edukasi  untuk  mendukung pengelolaan  limbah  infeksius COVID-19  yang benar secara hukum.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Dunia sedang gemparnya dengan kehadiran Pandemi terbaru yakni COVID- 19,  tak  terkecuali  di  Indonesia  yang  termasuk  dalam  salah  satu  negara  yang mengalami keparahan yang cukup tinggi di pertengahan tahun 2021, dapat kita ketahui per tanggal 19 September 2021, kurang lebih COVID-19 sudah menjalar ke lebih dari 4.000.000 orang di Indonesia. Hal ini di dukung dengan laporan dari pusat informasi dan koordinasi COVID-19 Jawa Barat yakni meningkatnya angka keterisian tempat tidur rumah sakit khususnya di kota Bandung yang pada bulan Juni  sampai  dengan  Agustus  2021  yang  mencapai  puncaknya  pada  bulan  Juli 2021 yaitu sebesar 95.05%.
COVID-19 tidak hanya memiliki permasalahan dalam lonjakan paparan virus, hal lain pula dapat menyebabkan kenaikan penggunaan barang atau limbah yang memiliki sifat infeksius dan dikhawatirkan akan menjadi penularan COVID-19 di lingkungan. Limbah  tidak hanya dihasilkan oleh industri pabrik saja, melainkan juga dihasilkan melalui rumah sakit. Limbah yang dikeluarkan rumah sakit dapat berupa limbah padat ataupun limbah cair. Apabila limbah tersebut tidak dapat dikelola  secara  benar,  maka  dapat  menimbulkan  berbagai  dampak,  melalu
pemaparannya, menurut WHO, apabila pengelolaan limbah medis tidak dikelola dengan  baik  dapat  memicu  bahaya,  infeksi  yang  diakibatkan  virus  ataupun bakteri yang trerdapat dalam limbah. Limbah medis yang tidak dikelola dengan baik, memiliki risiko yang sangat tinggi untuk memberikan dampak penyebaran penyakit dibandingkan limbah domestik lainnya.
Limbah  medis  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  limbah klinis  COVID-19  termasuk  kedalam  kategori  limbah  bahan  berbahaya  dan beracun  yang  memiliki  kode  yaitu  A337-1  dengan  level  kategori  bahaya  1 infeksius,  diperlukan  pengelolaan  khusus  sebagai  upaya  mengendalikan, mencegah dan memutus penularan COVID-19 di lingkungan dan meminimalisir penumpukan limbah yang dihasilkan dari penanganan COVID-19. Pasal 59 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  yang menghasilkan  limbah  B3  wajib  melakukan  pengelolaan  limbah  B3  yang dihasilkannya,  dalam  hal  setiap  orang  tidak  mampu  melakukan  sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain”, hal ini menjadi  pertimbangan,  karena  hanya  beberapa  rumah  sakit  saja  yang  sudah memiliki  izin  incinerator  untuk  pengolahan  limbah.    Dari  data  yang  telah diperoleh, sebanyak 132 Rumah Sakit yang ditunjuk pemerintah untuk merawat dan menangani pasien COVID-19, melainkan 20 RS yang telah memenuhi izin kementerian,  dari  total  2.889  rumah  sakit  secara  keseluruhan  yang  telah beroperasi,  baru  110  RS  saja  yang  memiliki  fasilitas  insinerator  berizin (Soemiarno, 2020:3).
Sebagai  upaya  preventif  dalam  pencegahan  penularan  dan  pengendalian penyebaran COVID-19 di lingkungan serta untuk dapat melindungi masyarakat dari dampak limbah  COVID-19, maka perlu dilakukan pengelolaan limbah yang efektif  dengan  tetap  mengutamakan  keselamatan  dan  keamanan  juga  sangat diperlukannya pengelolaan limbah terpadu pada Rumah Sakit yang mengatup standar  dengan  berpegang  teguh  dengan  prinsip  kehati-hatian  agar  tidak terjadinya  pencemaran  serta  penularan  penyakit  COVID-19  dengan  adanya limbah yang tidak di kelola dengan baik.

## Perumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah :
1. Apakah  pengelolaan  limbah  COVID-19  di  Rumah  Sakit  Paru  Dr.  H.  A. Rotinsulu sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan?

## A. METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan sebuah penelitian hukum  empiris,  penelitian  ini  lebih  menganalisa  hukum  secara  praktikal  dan menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diperoleh  dari  perilaku-perilaku masyarakat,  dalam  penulisan  ini  ditemukan  dari  kegiatan  dalam penanggulangan  COVID-19  di  rumah  sakit  yang  memiliki  tujuan  untuk mengidentifikasi  dari  peran  hukum  yang  berlaku.  Penelitian  hukum  empiris, menggunakan  data  sekunder  yang  selanjutnya  dikaitkan  serta  dilanjutkan dengan  data  primer  yang  telah  diidnetifikasi  dari  lapangan  atau  masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010, pp. 51).
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Tinjauan Hukum Lingkungan
Lingkungan  ialah  keseluruhan  subsistem  yang  memiliki  pengaruh  pada suatu  ekosistem,  faktor  yang  termasuk  bagian  dari  lingkungan  hidup  dapat berbentuk  biotik  maupun  abiotic  (Mulyanto,2007:1).  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 1 yang berbunyi, “Lingkungan Hidup adalah kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  mahluk  hidup, termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri, k elangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup.”
Hukum  Lingkungan  menurut  penjelasan  dari  Joko  Subagyo  adalah seperangkat  aturan  hukum  yang  memiliki  unsur-unsur  untuk  mengendalikan dampak  manusia  terhadap  lingkungan  (Subagyo,  2002:16).  Landasan  hukum lingkungan Indonesia adalah sebagai berikut: (Rangkuti, 2020:194)
1) Wawasan Nusantara
2) Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
3) Prinsip Pencemar Membayar
4) Sistem  insentif  dan  disinsentif  yang  diwujudkan  dalam  bentuk pungutan pencemaran
5) Sistem perizinan dan sanksi administrasi
6) Peran serta masyarakat
7) Keterpaduan
8) Ganti kerugian
9) Sanksi Pidana
Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009, Pengelolaan  lingkungan  hidup  memiliki  pengertian,  “Upaya  sistematis  dan terpadu  yang  dilaksanakan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki tujuan upaya sistematis serta terpadu dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup serta  pencegahan  pencemaran  maupun  kerusakan  pada  lingkungan,  upaya tersebut  dituangkan  menjadi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
2. Tinjauan Limbah
Limbah sendiri pengertian nya dituangkan pada Pasal 1 angka 20 Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  diatur  secara  khusus  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  22 Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  ya ng  berdefinisi,  “merupakan  sisa  suatu  usaha  dan/atau kegiatan”. Limbah merupakan buangan yang keberadaanya pada suatu saat dan tempat  tertentu  tidak  diperlukan  lingkungan  karena  tidak  mempunyai  nilai ekonomi.  Limbah  tersebut  dapat  berupa  limbah  padat,  limbah  cair,  maupun limbah gas.
Limbah rumah sakit memiliki pengertian antara lain, seluruh sisa kegiatan yang  dihasilkan  oleh kegiatan  rumah  sakit  serta  kegiatan  penunjang.  Dampak yang  dihasilkan  dari  limbah  sangat  besar  bagi  lingkungan  diperlukan  upaya pengelolaan  yang  baik  termasuk  sarana  dan  prasarana  yang  memiliki  tujuan untuk memperoleh kondisi rumah sakit yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan  sebagai  implementasi  dari  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
Limbah  di  rumah  sakit  memiliki  berdasarkan  wujudnya,  dapat  berwujud limbah  padat  dan  limbah  cair.  Dalam  kegiatan  rumah  sakit,  limbah dikelompokkan  atas  dasar  sumber  serta  risiko  dan  bahaya  yang  dihasilkan dalam limbah, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 tahun 2015  tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan  Teknis  Pengelolaan  Limbah  Bahan Berbahaya  dan  Beracun  dari  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan,  yang  diantaranya dapat dibagi menjadi beberapa antara lain:
1) Limbah Infeksius
2) Limbah Benda Tajam
3) Limbah Patologis
4) Limbah Farmasi
5) Limbah Radioaktif
6) Limbah Sitotoksik
7) Limbah Umum
3. Tinjauan COVID-19
Penyakit  Coronavirus  (COVID-19)  merupakan  penyakit  yang  menular  dan disebabkan  oleh  infeksi  virus  SARS-CoV-2.  Kebanyakan  orang  yang  terjangkit virus ini mengalami penyakit pada pernapasan yang ringan hingga sedang dan dapat sembuh tanpa dan/atau memerlukan adanya perawatan intensif. Namun, dapat menjadi parah dan memerlukan perhatian medis seperti, lansia dan yang memiliki  komorbid  seperti  penyakit  kardiovaskular,  diabetes,  penyakit pernapasan  kronis,  atau  kanker.  COVID-19  dapat  disebarkan  dari  mulut  atau saluran pernapasan atas orang yang terjangkit dalam partikel cairan kecil ketika mereka  sedang  batuk,  bersin,  berbicara,  atau  bernapas.  Sangat  penting  untuk berperilaku sehat, misalnya dengan batuk dengan siku yang tertekuk, dan tetap di rumah dan isolasi diri sampai pulih jika merasa tidak sehat.

## C. PEMBAHASAN
Penelitian  ini,  menggunakan  beberapa  peraturan  terkait  limbah  medis yang  dalam  penelitian  ini  lebih  fokus  ke  limbah  infeksius  COVID-19  yang bertujuan  melihat  peran  peraturan  perundang-undangan  dalam  mengatasi limbah COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan, dengan berfokus di Rumah Sakit  Paru Dr.  H.  A.  Rotinsulu.  Dalam  menganalisa  hasil  penelitian  ini  penulis menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 tahun  2015  tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan  Teknis  Pengelolaan  Limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  dari  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  beserta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan  Lingkungan  Rumah  Sakit  sebagai  acuan  dalam  melihat  kesesuaian hukum  yang  berlaku  dengan  praktik  pengelolaan  limbah,  yang  mana  untuk mendukung  dalam  kondisi  pandemi  penulis  menambah  acuan  pengaturan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
terkait  pengelolaan  limbah  cair  di  masa  pandemi  COVID-19  yakni,  Keputusan Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/MENKES/537/2020  tentang  Pedoman Pengelolaan  Limbah  Medis  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Dan  Limbah  Dari Kegiatan  Isolasi  Atau  Karantina  Mandiri  Di  Masyarakat  Dalam  Penanganan Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19),  analisa  hasil  observasi  ini  mengikuti panduan yang digunakan rumah sakit.

## 1. Limbah Padat COVID-19
Pengelolaan  limbah  padat  COVID-19  di  Rumah  Sakit  Paru  Rotinsulu menggunakan pengaturan yang tercantum khususnya pada Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun  2019  tentang  Kesehatan Lingkungan  Rumah  Sakit  beserta  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Nomor  56  tahun  2015  tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan  Teknis Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  dari  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan, pengelolaan limbah nya meliputi: 1)  Pengurangan dan Pemilahan Limbah B3;
2)  Penyimpanan Limbah B3;
3)  Pengangkutan Limbah B3; dan 4)  Pengolahan, Pemanfaatan, Penguburan, Penimbunan dan Dumping Limbah B3.
Upaya  pengurangan  limbah  yang  di  fokuskan  pada  Limbah  B3  COVID-19 sendiri,  di  Rumah  Sakit  Paru  Rotinsulu  telah  dilaksanakan  sebagai  salah  satu upaya dalam penerapan hukum, namun hal ini terhambat karena kasus COVID- 19  yang  meninggi  di  pertengahan  tahun  2021,  sehingga  dalam  upaya pengurangan  mengalami  beberapa  hambatan.  Upaya  pengurangan  limbah COVID-19  yang  telah  dilaksanakan  dirasa  masih  kurang  optimal  dalam pelaksanaan, hal ini dilihat dari hasil penelitian pada 15 November 2021, banyak limbah  maupun  sampah  yang  belum  di  buang  yang  dapat  ditemui  dalam sejumlah ruangan pasien, seperti bekas air mineral yang dibuang masih terdapat air, dan pembalut pasien yang dibuang ke dalam toilet, yang dapat menyebabkan terhambatnya limbah cair.
Sebagai acuan, konsep 3R yakni Reuse, Reduce, Recycle dalam pengelolaan limbah padat belum dapat melaksanakan secara sepenuhnya dengan berbagai pertimbangan  seperti,  teknologi,  hukum,  perizinan,  serta  sumber  daya  yang belum dapat dicapai oleh Rumah Sakit untuk pada kondisi saat ini, yang masih memiliki risiko tinggi untuk menggunakan konsep 3R pada limbah padat COVID- 19 sehingga, rumah sakit dalam upaya mengurangi, menggunakan kembali, serta mendaur ulang belum dapat dilakukan secara mandiri, hal ini dengan argumen, jika terdapat salah penerapan teknoloagi dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.
Penyimpanan limbah B3 COVID-19 di Rumah Sakit Paru Rotinsulu memiliki maksimal penyimpanan sebelum dilakukan pengangkutan yakni 1x24 jam, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf 1 poin 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2105 yang berbunyi, “Penimbunan Limbah B3 paling lama:  2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0 o C (nol derajat celsius)”.
Upaya  untuk  pengolahan  limbah  B3  sendiri,  rumah  sakit  memiliki incenerator,  tetapi  dalam  pengoperasian  nya  mengalami  benturan  hukum dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat,  hal  ini  karena  daerah  Rumah  Sakit  Paru  Rotinsulu  tergolong  ke  dalam Kawasan Bandung Utara yang mengharuskan adanya kawasan bebas polusi.
Belum dapat dilaksanakan nya upaya pemanfaatan secara langsung terhadap limbah B3 Covid-19, hal ni terjadi karena belum adanya teknologi yang memadai serta  izin  untuk  pelaksanaan  nya,  sehingga  upaya  ini  belum  dilakukan  secara maksimal oleh pihak rumah sakit. Sebagai solusi dalam masalah diatas, Rumah Sakit  Paru  Rotinsulu  melaksanakan  kontrak  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga yaitu  PT  Wahana  Pamunah  Limbah  Industri  dalam  pengolahan  Limbah  B3 rumah sakit khususnya untuk Limbah B3 COVID-19.
2. Limbah Cair COVID-19
Penanganan  limbah  cair  COVID-19  di  Rumah  Sakit  Paru  Rotinsulu  secara operasioanl mengikuti pada pedoman di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun  2019  tentang  Kesehatan  Lingkungan  Rumah  Sakit,  yang  mana  dalam pengaturan tersebut untuk limbah B3 tidak dapat langsung dialirkan ke proses IPAL Rumah Sakit tanpa adanya pengolahan awal, akan dalam upaya preventif pencegahan  serta  penularan  COVID-19,  maka  perlu  adanya  langkah-langkah dalam  mengolah  air  limbah  dari  pasien-pasien  COVID-19  baik  dari  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  menangani  secara  langsung  COVID-19  dan  telah sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor Hk.01.07/Menkes/537/2020  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Limbah  Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Limbah Dari Kegiatan Isolasi Atau Karantina Mandiri Di Masyarakat Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19).
Pengukuran  hasil  limbah  cair  sendiri  dilaksanakan  setiap  1  (satu)  bulan sekali  sesuai  petunjuk  pelaksanaan  pada  Lampiran  I  Keputusan  Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/537/2020, dengan hasil uji laboratorium limbah  cair  terhadap  persyaratan  baku  mutu  pada  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik telah terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.
Pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit Paru Rotinsulu, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi terdapat hambatan dalam pengelolaan limbah cair, seperti masih terdapat limbah padat yang ikut teralirkan ke dalam limbah  cair  ke  saluran  IPAL  rumah  sakit  hal  ini  diperlukan  pemilahan  ulang kembali yang bertujuan untuk memisahkan limbah padat yang teralirkan dan dapat  diolah  secara  optimal  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Secara keseluruhan  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  hal  ini diperlihatkan dengan tetap diperlakukan berbahaya untuk limbah cair dari non kamar  pasien,  untuk  mengurangi  dampak  pencemaran  pada  lingkungan  yang pada saat ini berfokus pada COVID-19 di pengairan kota dapat dilihat dari baku mutu  air  limbah  yang  telah  diuji  sesuai  dengan  baku  mutu  dalam  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/537/2020 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68 Tahun 2016.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## D. SIMPULAN
Dalam pengelolaan limbah COVID-19 di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 7 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 56  Tahun  2015,  tetapi  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  sesuai  anjuran  yang diatur, hal ini meliputi dalam upaya pemanfaatan kembali, dumping, pemilihan dengan konsep 3R dari sisi penghasil limbah, serta upaya lainnya yang masih belum optmal dilaksanakan.

## SARAN
Pihak  Rumah  Sakit  Paru  Rotinsulu  perlu  mengoptimalkan  pengelolaan limbah di lingkungan rumah sakit agar sesuai dengan anjuran peraturan, hal ini dapat  dilihat  masih  kurang  optimal  nya  3R  (Reuse,  Reduce,  Recycle)  yang dilaksanakan. Hal ini guna untuk meningkatkan pengelolaan limbah di rumah sakit khususnya untuk limbah B3 COVID-19 di lingkungan rumah sakit sehingga dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR REFERENSI Buku
Aditia Syaprillah. 2018. Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan . Deepublish. Alvi Syahrin, Martono Anggusti & Abdul Aziz Alsa. 2018. Hukum lingkungan di Indonesia: suatu pengantar . Kencana. Bachtiar. 2019. Metode Penelitian Hukum. Tangerang:UNPAM PRESS Mukti  Fajar,  N.  D.,  &  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  penelitian  hukum: normatif & empiris . Yogyakarta:Pustaka pelajar. Nommy  Horas  Thombang  Siahaan.  2004. Hukum  lingkungan  dan  ekologi pembangunan . Jakarta:Erlangga.
P.  Joko  Subagyo.  2012.  Hukum  lingkungan:  masalah  dan  penanggulangannya. Jakarta:Rineka Cipta
Siti Sundari Rangkuti. 2020. Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional Ed 4 . Surabaya:Airlangga University Press. Soerjono Soekanto. 2014. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta:Rajawali. Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:UI-Press. TIM KEMENKES RI. 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). KEMENKES RI

## Jurnal/Artikel
Hamner, Lea. 2020. "High SARS-CoV-2 attack rate following exposure at a choir practice — Skagit  County,  Washington,  March  2020." MMWR. Morbidity and mortality weekly report 69. Ratna Dewi Ayuningtyas. 2009. PROSES PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DI RSUD Dr . MOEWADI SURAKARTA .Skripsi. Surakarta:Universitas Sebelas Maret. Sutisna,  Entis.2008.  "STUDI  KELAYAKAN  PENGOLAHAN  SAMPAH  B3
INPEKSIUS  SECARA  TERMAL  DI  RUMAH  SAKIT  PARU  DR.  HA ROTINSULU." Prosiding Seminar Nasional Teknoin . https://journal.uii.ac.id/Teknoin/article/view/2050/1860
ML Edy Parwanto. 2021. Virus Corona (SARS-CoV-2) penyebab COVID-19 kini telah bermutasi. Jurnal Biomedika , 4 (2), 47 – 49. https://doi.org/10.1101/2020.12.30.20249034
Teddy Prasetiawan. 2020. Permasalahan Limbah Medis Covid-19 Di Indonesia. Info Singkat , XII (9), 13 – 18.
Sarkodie,  Samuel  Asumadu,  and  Phebe  Asantewaa  Owusu.2021.  "Impact  of
COVID-19  pandemic  on  waste  management." Environment, development and sustainability 23.5: 7951-7960. https://doi.org/10.1007/s10668-020-00956-y Putri Yani Sitepu. 2015. Sistem Pengelolaan Limbah Medis Padat dan Cair serta Faktor-Faktor  yang  Berkaitan  dengan  Pelaksanaan  Pengelolaan Limbah  Medis  Padat  dan  Cair  di  Rumah  Sakit  Umum  Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2015. Universitas Sumatera Utara , 154. Sinta  Saptarina  Soemiarno.  2020.  Penanganan  Limbah  B3  Infeksius  Corona Virus Disease (COVID-19). Analisa Gap Kapasitas Dan Alternatif Solusi , April . WHO . Tracking SARS-CoV-2 variants . n.d. . Retrieved November 28, 2021, from https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
Adhitya  Wicaksono  &  Sukandar.  2012.  Studi  Pemanfaatan  Produk  Solidifikasi
Limbah  Ceramic  Ball,  Molesieve,  Sand  Blast  &  Spent  Clay  Sebagai Paving Block. Jurnal Tehnik Lingkungan , 18 (1), 1 – 11. https://doi.org/10.5614/jtl.2012.18.1.1
Wu, Yi-Chi, Ching-Sung Chen, and Yu-Jiun Chan. 2020. The outbreak of COVID- 19:  An  overview. Journal  of  the  Chinese  Medical  Association , 83 (3), 217 – 220. https://doi.org/10.1097/JCMA.0000000000000270

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  7  Tahun  2019  tentang  Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  56  Tahun  2019  tentang  Organisasi  dan
Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  56  Tahun  2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  12  Tahun  2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  nomor  6  Tahun  2021 tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan  Pengelolaan  Limbah  Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  nomor  5  tahun  2014 tentang baku mutu air limbah
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  nomor  16  tahun  2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.02.01/Menkes/202/2020  tentang
Protokol  Isolasi  Diri  Sendiri  dalam  Penanganan  Coronavirus  Tahun 2019 (COVID-19)
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/MENKES/537/2020  tentang Pedoman  Pengelolaan  Limbah  Medis  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan
Dan  Limbah  Dari  Kegiatan  Isolasi  Atau  Karantina  Mandiri  Di Masyarakat  Dalam  Penanganan  Coronavirus  Disease  2019  (COVID- 19)
Peraturan  Daerah  Jawa  Barat  Nomor  23  tahun  2012  tentang  Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun di Jawa Barat Surat  Edaran  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020  tentang  Pengelolaan  Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19)