INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 124-138 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak
Fuad Nur Universitas Halu Oleo Email: fuadnur85@uho.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak  pelaku tindak pidana  dalam  berjalannya  proses  penanganan  perkara  anak  serta  tantangan  yang  dihadapi.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan disertai wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui penalaran dan argumentasi hukum yang komprehensif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penanganan  perkara  anak  adalah  adanya  kewajiban  pelaksanaan  diversi  pada  setiap  tingkat pemeriksaan  yaitu  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  pengadilan  dengan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Namun, dalam hal diversi gagal dan dilakukan penahanan maka  harus  memperhatikan  segala  kebutuhan  jasmani,  rohani,  dan  sosial  anak.  Adapun  tantangan dalam penanganan perkara Anak adalah adanya kesenjangan pemahaman hukum oleh anak, identitas anak  yang  dengan  mudah tersebar  di  media,  stigma  buruk  dari  masyarakat  yang  berdampak  pada reintegrasi  sosial  anak,  dan  adanya  aparat  penegak  hukum  yang  belum  berperspektif  kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak dapat menjadi sarana penting dalam menciptakan sistem yang adil dan pembinaan masa depan yang lebih baik bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, karena anak adalah aset masa depan dan generasi penerus bangsa.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku, Pidana

## Abstract
This study aims to determine the form of legal protection for child perpetrators of criminal acts in the process of handling child cases and the challenges  faced. The type of research used is normative juridical  research  with  secondary  data  sources.  The  data  collection  technique  is  a  literature  study accompanied by interviews. The data obtained are analyzed qualitatively through comprehensive legal reasoning  and  argumentation.  The  results  showed  that  the  form  of  legal  protection  for  children perpetrators of criminal acts in the process of handling children's cases is the obligation to implement diversion  at  every  level  of  examination,  namely  at  the  level  of  investigation,  prosecution,  and examination in court based on the Restorative Justice approach. However, in the event that diversion fails and detention is carried out, it must pay attention to all the physical, spiritual, and social needs of the child. The challenges in handling children's cases are the gap in legal understanding by children, children's identities that are easily spread in the media, bad stigma from society that has an impact on children's social reintegration, and there are law enforcement officials who do not yet have a child protection perspective. Juvenile criminal justice can be an important means of creating a fair system and fostering a better future for children involved in lawlessness, because children are future assets and the next generation of the nation.
Keywords: Legal Protection, Children, Perpetrators, Criminal

## PENDAHULUAN
Pembahasan  perlindungan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  merupakan  aspek yang  sering  kali  terabaikan  dalam  diskusi  tentang  kejahatan  dan  kesejahteraan  anak. Seringkali, fokus perlindungan hanya kepada anak sebagai korban tindak pidana, sementara anak sebagai pelaku tindak pidana kurang mendapat perhatian yang sama dalam upaya pencegahan,  pemulihan,  dan  reintegrasi  dalam  masyarakat.  Terlebih  lagi  kemajuan  dan pertumbuhan sosial saat sekarang ini dapat membawa dampak negatif pada anak yang berpotensi menjadi bagian dari perbuatan pidana, seperti munculnya kenakalan anak yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu dapat berupa pencurian, kekerasan fisik, pelecehan  seksual,  eksploitasi  seksual,  dan  berbagai  bentuk  tindak  pidana  lainnya. Perbuatan  tersebut  tentunya  dapat  membahayakan  kehidupan  generasi  muda  sebagai calon pemimpin bangsa dan perkembangan negara di masa depan.
Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melanggar norma hukum dan norma dalam masyarakat, sering kali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, baik  saat  penanganan  perkara  anak  dalam  proses  peradilan  pidana  maupun  saat menghadapi  stigma  negatif  dari  masyarakat.  Dikucilkan  dari  lingkungan  pertemanan, dikeluarkan  dari  lingkungan  sekolah  yang  menjadi  haknya,  dan  berbagai  situasi  lainnya yang  akan  menekan  kesehatan  mental  anak.  Stigma  negatif  yang  muncul  dari
lingkungannya tentunya akan berdampak pada perkembangannya, terutama penyebaran berita di media yang begitu cepat, semakin menambah pengaruh terhadap mental Anak. Melihat realitas ini, penting untuk memahami bahwa anak sekalipun sebagai pelaku tindak pidana  juga  berhak  mendapat  perlindungan,  bimbingan,  dan  kesempatan  untuk memperbaiki kehidupan mereka.
Perlindungan  tersebut  menjadi  penting  untuk  menjaga  perkembangan  dan pertumbuhan  anak,  baik  secara  fisik  maupun  secara  mental,  terlebih  saat  membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sosialnya tanpa kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa: “setiap anak berha k atas  kelangungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi”.  Selanjutnya  dalam  pasal  28D  ayat  (1)  ditegaskan  bahwa  : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang ad il serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu, prinsip pelindungan hukum terhadap Anak diatur pula dalam Konvensi Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child) dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
Hak  yang  melekat  terhadap  anak  tersebut  tidak  terkecuali  juga  dimiliki  oleh  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  atau  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  (Pasal  1  angka  3  UU  SPPA).  Begitu  pula  dalam peradilan pidana anak, terdapat asas penting yang tidak dapat dikesampingkan yaitu asas perlindungan,  keadilan,  non  diskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan  pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan (Pasal 2 UU SPPA).
Adapun kasus pelanggaran hak anak mencakup pelanggaran terhadap pemenuhan hak  Anak  dan  perlindungan  khusus  Anak  (https://databoks.katadata.co.id).  Selanjutnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sepanjang tahun 2022, terdapat 1.903 aduan  terkait  kasus  perlindungan  khusus  Anak.  Laporan  terkait  anak  menjadi  korban kejahatan seksual, yakni 746 kasus. Korban kekerasan fisik dan/atau psikis 454 kasus. Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku terdapat 187 kasus. Lalu, anak yang dieksploitasi
secara  ekonomi  dan/atau  seksual  sebanyak  80  kasus.  Sedangkan,  anak  yang  menjadi korban pornografi dan kejahatan siber ada 70 kasus (https://dataindonesia.id).
Kasus  pelanggaran  terhadap  hak-hak  anak,  terutama  dalam  berjalannya  peradilan pidana  seperti  ketika  kasus  penganiayaan  CDO  (17)  oleh  MDS  yang  menyeret  AG  (15) sebagai  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  kemudian  berstatus  anak  yang berkonflik dengan hukum. Pada Senin, 10 April 2023, Pengadilan Negeri  Jakarta Selatan menjatuhkan  putusan  pidana  penjara  selama  3  tahun  6  bulan  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak terhadap AG. Selanjutnya, diperkuat dengan adanya hasil banding kasus AG oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan vonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan  atas  kasus  penganiayaan  terhadap  CDO  pada  kamis,  27  April,  2023.  Namun, penjatuhan pidana terhadap AG menimbulkan beberapa isu terkait pelanggaran hak Anak yang seharusnya dilindungi dalam peradilan pidana anak. Isu pertama berkaitan dengan publikasi identitas pelaku tindak pidana Anak yaitu AG yang menyalahi aturan mengenai kerahasian  identitas  Anak  pada  UU  SPPA.  Isu  Kedua  berkaitan  dengan  pemberitaan mengenai  pembacaan  pertimbangan  hakim  berkaitan  dengan  riwayat  seksual  AG  yang diangkat sebagai berita dengan narasi yang menstigma tanpa upaya merahasiakan identitas anak tersebut oleh beberapa media pers (https://lk2fhui.law.ui.ac.id).
Pada kasus di atas, meskipun AG merupakan anak pelaku tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum, namun harus tetap mendapatkan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Olehnya itu, dalam penelitian ini berusaha mengkaji lebih jauh bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan perkara anak.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  atau  diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan  hukum  tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan  (Marzuki, 2009). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  dengan  studi kepustakaan disertai wawancara untuk memperoleh informasi berkaitan objek penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Penanganan Perkara Anak
Istilah  perlindungan  digabungkan  dengan  kata  hukum,  maka  perlindungan  hukum memiliki  makna  khusus  yakni  sebagai  suatu  tindakan  institusi  atau  pemerintah  dalam bentuk  regulasi,  kebijakan  atau  keputusan  yang  dibuat  dalam  rangka  penghormatan, pengakuan, pemenuhan serta pemajuan hak-hak untuk kepentingan warga negara (Jasin, 2010).  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo,  bahwa  perlindungan  hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000).
Hak anak mendapat perlindungan dapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak ( Convention on  the  Rights  of  the  Child)  yang  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990.  Dalam  konvensi  tersebut  hak perlindungan ( protections rights)  yaitu dalam konvensi hak anak yang meliputi hak dalam perlindungan baik itu dari diskriminasi, tindak kekerasan serta keterlantaran bagi anak yang merupakan seseorang yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Selain perlindungan  dalam Convention  on  the  Rights  of  the  Child,  beberapa  dokumen internasional mengatur berbagai aspek tentang perlindungan terhadap anak, yaitu (Arief, 1998):
a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak,
b. Perlindungan anak dalam proses peradilan,
c. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial),
d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan,
e. Perlindungan  anak  dari  segala  bentuk  eksploitasi  (perbudakan,  perdagangan  anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya),
f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan,
g. Perlindungan anak dari akibat perperangan/konflik bersenjata, dan
h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.
Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia anak diatur secara jelas dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang pada dasarnya mengedepankan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice)  dan  tidak  menekankan  pada
keadilan retributif atau pembalasan. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.
Prinsip  utama restorative  justice  adalah  adanya  partisipasi  korban  dan  pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta dalam masyarakat (Apong Herlina dkk, 2004). Partisipasi berbagai pihak dalam penerapan keadilan restorasi bertujuan untuk pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberi ganti rugi  kepada  korban,  perdamaian,  pelaku  melakukan  kerja  sosial  dan  kesepakatan- kesepakatan  lainnya  yang  dinilai  adil  dan  tidak  memihak  sehingga  dapat  menciptakan kedamaian. Pada keadilan restoratif ini, pelaku dan keluarga pelaku anak yang melakukan tindak pidana diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam pemulihan keadaan korban, begitu pula pihak-pihak lain yang terkait berperan melestarikan perdamaian.
Selanjutnya  dalam  hal  anak  belum  berumur  12  tahun  melakukan  atau  diduga melakukan  tindak  pidana,  maka  penyidik,  pembimbing  kemasyarakatan,  mengambil keputusan untuk menyerahkanan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejateraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  jo,  Pasal  67  Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Hal tersebut berbeda jika perkara orang dewasa (usia 18 tahun ke atas), maka setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

## 1. Perlindungan Hukum Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan
Kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati  sebagai  kepentingan  terbaik  bagi kelangsungan hidup umat manusia. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat ciri dan sifat yang  khas  pada  Anak  dan  demi  perlindungan  terhadap  Anak,  perkara  Anak  yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak (Timoera et al., 2023). Namun, sebelum masuk proses peradilan pidana, ada kewajiban bagi para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat untuk mengupayakan penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
Diversi  adalah  suatu  pengalihan  penyelesaian  kasus-kasus  anak  yang  diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku  tindak  pidana  dengan  korban  yang  difasilitasi  oleh  keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim (Djamil, 2013). Diversi pun dapat dilaksanakan dengan syarat tindak pidana yang dilakukan diancam dengan  pidana  penjaran  di  bawah  7  tahun  dan  bukan  pengulangan  tindak  pidana.  Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU SPPA.
Diversi tersebut dilakukan sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan, yaitu (Pasal 6 UU SPPA) :
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
e. Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;
Selain  itu,  jika  proses  penyelesaian  perkara  anak  tetap  dilakukan  dalam  proses peradilan pidana, maka dalam proses pemeriksaan, Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal  22  UU  SPPA).  Hal  ini  merupakan  bentuk  kekhususan  yang  dijalankan  pada persidangan anak di bawah umur sebagai perwujudan dari Pasal 11 UU SPPA yang harus dijalankan oleh lembaga hukum yang bertugas untuk menyelesaikan tindak pidana Anak tersebut. Kekhususan ini guna menghindari Anak terampas hak-haknya dalam menjalani persidangan Anak.
Selanjutnya, terkait penahanan terhadap Anak tidak serta merta dilakukan, melainkan harus memenuhi syarat yaitu umur anak 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana  penjara  selama  7  tahun  atau  lebih. Begitu  pula  penahanan  terhadap  anak  tidak  boleh  dilakukan  dalam  hal  memperoleh jaminan  dari  orang  tua  atau  lembaga  bahwa  anak  tidak  melarikan  diri,  menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana (Pasal 32 UU SPPA).
Berdasarkan  ketentuan  UU  SPPA,  bagi  Penyidik  terdapat  kendala  waktu  dalam merampungkan berkasa perkara. Sebagaimana dikemukakan Kristian Mahadi selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kolaka bahwa terdapat kendala waktu dalam melengkapi  berkas  kerkara,  yaitu  ketika  mau  dilakukan  penahanan  dengan  ketentuan
ancaman  sesuai  syarat  yang  ditentukan,  prosesnya  harus  cepat  yaitu  7  hari  penahanan penyidikan kemudian 8 hari tambahan dari jaksa, sehingga dalam jangka 15 hari penyidik harus berkomunikasi dengan jaksa agar jaksa menyatakan berkas yang dikirimkan penyidik dapat dinyatakan lengkap atau P21. Keterbatasan waktu inilah yang menjadi kendala bagi penyidik dalam melengkapi berkas perkara.
Selanjutnya, penahanan terhadap Anak yang berkonflik hukum atau sebagai pelaku tindak  pidana  berbeda  dengan  penahanan  terhadap  orang  dewasa.  Penahanan  Anak ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat Anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian  tempat  Anak  mendapatkan  pelayanan  sosial  berada  pada  Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

## 2. Perlindungan hukum pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan
Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan  hakim  tunggal,  selain  itu  sidang  Anak  dinyatakan  tertutup  untuk  umum  kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam persidangan,  Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan (Pasal 55 UU SPPA).
Hakim  sebelum  menjatuhkan  putusan  memberikan  kesempatan  kepada  orang tua/wali/pendamping  untuk  mengemukakan  hal  yang  bermanfaat  bagi  anak,  kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan  dapat  tidak  dihadiri  oleh  Anak.  Adapun  penjatuhan  hukuman  terhadap  Anak  yang berkonflik hukum  dapat  dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya  dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan UU SPPA.
Apabila  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  menurut  putusan  pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang, namun bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi Anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan. Dalam suatu perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan  untuk  memberikan  bekal  ketrampilan,  sehingga  setelah  selesai  menjalani Tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri (Widodo, 2016).
Sistem  peradilan  pidana  anak,  pada  dasarnya  juga  untuk  melakukan  koreksi, rehabilitasi,  sehingga  cepat  atau  lambat,  anak  dapat  kembali  ke  kehidupan  masyarakat normal  dan  bukan  untuk  mengakhiri  harapan  dan  potensi  masa  depannya.  Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggaungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanakan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan  korban,  penderitaan,  kerugaian  mental,  fisik,  dan  sosial  (Gultom,  2008). Olehnya itu, dalam persidangan anak dijalankan bukan sekedar menjatuhkan pidana dan tindakan kepada anak, tetapi juga memulihkan harkat dan martabatnya di masyarakat. Perlu diketahui  juga  bahwa  penyebab  anak  melakukan  kejahatan  tersebut  bukan  sepenuhnya karena kenakalan anak, tetapi lingkungan keluarga dan masyarakat juga ikut berperan besar di dalamnya. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mengontrol dan mengawasi anak dalam masa pasca mendapatkan dan menjalankan hukuman agar tidak ada perbuatan pengulangan dari anak. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kejadian yang sama untuk kedua kalinya (Naufal, Muhammad & Suwanto, 2022).
Pendekatan  rehabilitasi  yang  berpusat  pada  anak,  mempertimbangkan  usia, perkembangan,  dan  kebutuhan  mereka,  adalah  kunci  dalam  memberikan  perlindungan yang  efektif.  Memahami  latar  belakang  individu  dan  menyediakan  layanan  yang  sesuai untuk membantu anak-anak pelaku tindak pidana untuk mendapatkan kesempatan kedua, sambil tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka, adalah bagian integral dari upaya untuk membangun masyarakat yang lebih aman dan adil.
Hak-hak  di  atas  merupakan  bentuk  perlindungan  terhadap  Anak,  khususnya  Anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana. Upaya mewujudkan hak- hak Anak dalam peradilan pidana merupakan aspek penting untuk melaksanakan sistem yang berorientasi pada keadilan dan memberi perhatian terhadap masa depan Anak yang lebih baik, sekalipun Anak tersebut berkonflik dengan hukum.

## Tantangan Dalam Penanganan Perkara Anak
Semakin marak dan kompleksnya sebab-sebab (kausalitas) terjadinya kenakalan anak membawa konsekuensi yang berat pula dalam menentukan langkah-langkah yang konkrit (nyata) dalam rangka mencari cara yang tepat dan cepat upaya untuk menanggulanginya. Hukuman  yang  berat  dan  kesiapan  aparat  penegak  hukum  belum  atau  tidak  dapat menjamin  keberhasilan  menanggulangi  kenakalan  anak,  jika  tidak  dibarengi  dengan partisipasi semua  pihak, terutama pihak-pihak yang terkait  erat  dengan kegiatan anak khususnya  kalangan  anak  sendiri  (Sarutomo,  2021).  Terdapat  berbagai  faktor  penyebab anak melakukan tindak pidana, di antaranya, faktor keluarga, lingkungan, dan pengaruh
sosial masyarakat serta usia. Selain itu, motivasi dan perubahan perilaku masyarakat ikut mempengaruhi pola-pola kejahatan yang dilakukan oleh anak (Juliana & Arifin, 2019).
Pemenuhan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dalam penanganan perkara anak tidak hanya bertujuan memberikan mereka perlakuan yang adil dan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki arah kehidupan mereka dengan cara belajar dari kesalahan mereka, dan membangun masa depan yang lebih baik. Olehnya itu, upaya pemenuhan hak-hak Anak tentunya memerlukan pendekatan khusus yang berbasis pada rehabilitasi,  pencegahan  dan  memberi  kesempatan  kedua  melalui  konsep  keadilan restoratif.
Perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan perkara anak memuculkan beberapa tantangan, yaitu:

## 1. Kesenjangan Pemahaman Hukum Anak
Meningkatkan  pemahaman  hukum  di  kalangan  Anak  untuk  mencegah  terjadinya perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang tidak dipahami konsekuensi merupakan hal penting untuk mencegah anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban dan saksi.  Terlebih lagi terdapat asas fiksi hukum ( presumptio iures de iure) atau asas yang menganggap semua orang tahu hukum, tidak terkecuali terhadap anak.  Dengan asas fiksi tersebut menjadikan ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskannya dari  tanggung  jawab  hukum  (Pasal  81    UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan).  Begitu  pula  seorang  anak  dapat  dimintai pertanggungjawaban  hukum  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun.  Olehnya  itu,  seorang  anak  juga  harus  diperkenalkan dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum negara yang mereka ketahui lewat pengenalan tentang  hukum  yang  dapat  diterimanya  melalui  pendidikan  formal  atau  informal,  baik dalam lingkungan terkecil seperti keluarga.
Melalui peningkatan pemahaman hukum inilah seorang anak akan teredukasi dengan baik mengenai aturan-aturan hukum yang  berlaku di negaranya,  perbuatan  mana yang boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  dalam  pergaulan  masyarakat  sehingga  diharapkan seseorang tersebut dapat menjadi Anak dan warga negara yang baik.

## 2. Penyebaran Identitas Anak
Di antara hak Anak dalam menjalani proses peradilan pidana adalah mendapatkan perlindungan identitas Anak. Selain telah diatur dalam UU SPPA, perlindungan terhadap identitas anak juga diatur di dalam UU Perlindungan Anak yaitu dalam ketentuan Pasal 64
huruf i dimana salah satu bentuk perlindungan yang secara khusus diberikan kepada Anak yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  dengan  menghindarkan  Anak  dari  publikasi identitasnya.
UU  SPPA  dan  UU  Perlindungan  Anak  memberikan  perlindungan  hukum  berupa kepastian  hukum  bagi  Anak,  Anak  korban  dan/atau  Anak  saksi  yang  dilanggar  haknya dengan  memberikan  sanksi  bagi  siapa  saja  yang  melanggar  kewajibannya  untuk merahasiakan identitas Anak yakni dengan pidana penjara dan denda. Selain itu, dalam hal terjadinya penyebaran identitas seseorang di media elektronik tanpa adanya persetujuan dari  orang  yang  bersangkutan  maka  pelaku  penyebaran  dapat  pula  dikenakan  pidana pencemaran nama baik sebagaimana di atur di dalam Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP (Ni Gusti Dhamayanti, 2019).
Sekalipun  telah  ada  larangan  mempublikasikan  identitas  Anak,  terutama  dalam pemberitaan  di  media,  baik  cetak  ataupun  elektronik.  Namun,  seiring  dengan  cepatnya informasi,  identitas  Anak  baik  pelaku,  korban  dan  juga  saksi  kerap  tersebar  di  media, khususnya  media  elektronik  terutama  pada  kasus-kasus  yang  mendapatkan  perhatian publik. Terlebih  lagi  penyebaran berita saat  ini tidak hanya  dilakukan  oleh media  resmi, bahkan  penyebaran  informasi  dapat  dengan  mudah  disebarkan  oleh  orang  perorangan melalui berbagai media sosial tanpa mempertimbangkan dampak buruk terhadap Anak.
Dampak buruk dari penyebaran identitas Anak pelaku tindak pidana, selain terhadap perkembangan  Anak,  juga  menciptakan  stigma  sosial  yang  berlebihan  terhadap  Anak. Olehnya  itu, lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya  dalam dalam perkara Anak mempunyai peran penting dalam memberi perlindungan identitas terhadap Anak dengan jaminan tidak ada penyebaran identitas ke masyarakat, terutama melalui media cetak dan elektronik.

## 3. Stigma dan Reintegrasi Sosial
Ada kenyataan yang terjadi di masyarakat yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana akan dijauhi atau mendapat stigma buruk dari masyarakat, sehingga akan berdampak pada reintegrasi anak ke dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.  Permasalahan  seperti  ini  selalu  datang  pada  Anak  yang  berkonflik  dengan hukum  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  bahkan  setelah  melalui  proses  hukum.  Adanya persoalan labeling yang terjadi secara massive oleh masyarakat yang diakibatkan juga oleh kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang kondisi yang ada di masyarakat sehingga masyarakat  seolah  terjebak  dengan  perspektif  mereka  yang  sangat  subjektif  dengan berbagai  macam  pemikiran  yang  kurang  baik,  bahkan  hal  ini  bukan  hanya  terjadi  pada
pelaku, pihak yang menjadi saksi dan korba pun menjadi sasaran dari labelling sosial ini. Berdasarkan definisinya labelling merupakan sebauh pemberian cap yang diakibatkan oleh perilaku  seseorang  yang  didefinisikan  menyimpang  dari  nilai  yang  dipercayai  oleh masyarakat (Ferguson, 2021; Lecoyer & Simon, 2015).
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Kristian  Mahadi  Kanit  Pelayanan  Perempuan  dan Anak  (PPA)  Polres  Kolaka  bahwa  diversi  tidak  serta  merta  dapat  terlaksana,  penyidik mempertimbangkan  situasi  dan  keresahan  masyarakat  ketika  hendak  melakukan  diversi. Sehingga  apabila  ada  pertimbangan  masyarakat  untuk  menuntut  dilakukan  penegakan hukum, diversi pun tidak serta merta dilaksanakan. Karena dalam pelaksanaan diversi tidak hanya  pihak  pelaku  dan  korban  yang  dilibatkan,  melainkan  ada  juga  dari  balai pemasyarakatan, pekerja sosial, tokoh adat, tokoh masyarakat. Pertimbangan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang menanggap akan menimbulkan keresahan, bisa saja diversi itu dianggap  terjadi  walaupun  pihak  pelaku  dan  korban  sepakat  diversi.  Hal  serupa  juga sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Ilham selaku Kanit PPA Polres Muna.
Hal ini mengindikasikan adanya  stigma buruk  dari masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Stigma buruk ini pula akan berdampak pada reintegrasi sosial bagi anak sebagai salah satu upaya untuk membangun lagi kepercayaan sosial sehingga dapat diterima di tengah masyarakat sebagaimana anak pada umumnya.

## 4. Sumber daya manusia aparat penegak hukum
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengemukakan bahwa implementasi dari penegakan hukum banyak ditemui Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum berperspektif kepentingan terbaik bagi anak (https://www.kpai.go.id). Seperti dalam pelaksanaan  diversi, ditemukan  kelemahan yang cukup  berpengaruh terhadap  keberhasilan pada  penegakan hukum  diversi. Terdapat peran  penegak hukum yang bertindak  sebagai fasilitator yang diharapkan    dapat  memberikan  konseling,  masukan-masukan,  pandangan-pandangan untuk meyakinkan  para  pihak  agar  mencapai  kesepakatan  sehingga  suatu  proses dapat berhasil. Namun keberhasilan tersebu tentunya tergantung pula pada  keahlian  dari penegak hukum dalam  memberikan  penawaran terbaik atau mengenalkan  konsep diversi kepada  para  pihak. Di sinilah  keahlian,  mentalitas,  serta  kepribadian  penegak hukum seperti Jaksa Penuntut Umum akan diuji (Tabriah et al., 2021). Pentingnya kualitas penegak hukum  yang  memahami  kepentingan  anak,  karena  penanganan  perkara  anak  pada prinsipnya haruslah menerapkan keadilan restoratif dalam pelaksanaan pemidanaan anak, mulai dari tahap penyidikan sampai pada putusan pengadilan.
Selain itu, terkadang jumlah personil penyidik anak yang tidak sebanding sedangkan perkara tindak pidana yang ditangani  oleh  Unit PPA yaitu semua perkara tindak pidana yang menyangkut perempuan dan Anak baik sebagai pelaku maupun korban. Belum lagi proses pemeriksaan perkara Anak dituntut dilakukan dalam waktu yang singkat (Septiana & Subekti, 2022). Di sinilah akan diuji profesionalisme penegak hukum yang terlihat pada kemampuan penguasan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadiannya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penegakan hukum (Nur, F., et al., 2018). Olehnya itu, penting bagi  penegak  hukum  untuk  memahami  hak-hak  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum. Dengan  pengetahuan  yang  baik  tentang  hak-hak,  sehingga  penegak  hukum  tidak melanggar atau mengabaikan hak-hak asasi Anak saat menjalankan tugasnya. Termasuk menghindari  perlakuan  yang  tidak  manusiawi  terhadap  Anak,  tidak  diskriminasi, penyelesaian perkara di luar peradilan pidana, kebutuhan Anak mendapat pendampingan dan hak-hak lainnya yang melekat kepada Anak.
Guna memaksimalkan pemenuhan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku  tindak  pidana  sebagai  bagian  dari  perlindungan  terhadap  anak,  maka  lembaga penegak hukum  tidak  dapat  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  dengan  maksimal  tanpa dukungan    lembaga    lain.    Sinergitas  menjadi    kunci    dari    keberhasilan    dalam menggerakkan  masing-masing  lembaga (Nur, F., Sirjon, L., & Muhamad Sulihin, 2023).
Selain itu, dukungan penuh orang tua dan masyarakat dalam pencegahan kejahatan yang  dilakukan  oleh  anak  atau  menjadikan  anak  sebagai  korban,  terlebih  lagi  seiring perubahan norma dan nilai di Masyarakat. Begitu pula edukasi dan sosialisasi yang massif menjadi  hal  penting  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai  langkah-langkah pencegahan.  Adapun  memastikan  pemenuhan  hak-hak  anak  dalam  peradilan  pidana adalah aspek penting dalam menciptakan sistem yang adil dan pembinaan masa depan yang lebih baik bagi Anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Sekalipun anak terlibat pada pelanggaran hukum, Anak tetap menjadi aset bangsa sebagai generasi penerus masa depan bangsa.

## SIMPULAN
Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam  penanganan  perkara  anak  adalah  adanya  kewajiban  pelaksanaan  diversi  pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Namun, dalam hal diversi  gagal  dan  dilakukan penahanan maka harus memperhatikan segala  kebutuhan jasmani,  rohani,  dan  sosial  anak.  Adapun  tantangan  dalam  penanganan  perkara  anak
adalah  adanya  kesenjangan  pemahaman  hukum  oleh  anak  sehingga  anak  tidak mengetahui  resiko  dari  perbuatannya,  identitas  anak  yang  dengan  mudah  tersebar  di media, stigma buruk dari masyarakat yang berdampak pada reintegrasi sosial anak, dan adanya aparat penegak hukum yang belum berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak dapat menjadi sarana penting dalam menciptakan sistem yang adil dan pembinaan masa depan yang lebih baik bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, karena anak adalah aset masa depan dan generasi penerus bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Apong Herlina dkk. (2004). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Raja Grafindo Persada. Depok.
Arief, B. N.  (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Djamil, M. N. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika. Jakarta.
Ferguson, L. (2021). Vulnerable children’s right to education, school exclusion, a nd pandemic law- making. Emotional and Behavioural Difficulties,
26(1), 101 – 115. https://doi.org/10.1080/13632752.2021.1913351
Gultom, M. (2008). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia. Refika Aditama. Bandung.
Iswanty,  M.,  &  Nur,  F. A  Review  of  Euthanasia:  Criminal  and  Medical  Law  Aspects  in Indonesia. Journal of Health, Medicine and Nursing, ISSN, 2422-8419.
Jasin, J. (2010). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan (Disertasi). Universitas Hasanuddin. Makassar.
Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). Jurnal Selat, 6(2), 225 – 234. https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019
Lecoyer, K., & Simon, C. (2015). T he multicultural family in conflict: Legal and socioanthropological perspectives on child residency. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 47(2),
190 – 207. https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1090226
Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.
Naufal, Muhammad, L., & Suwanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam  Persidangan  Anak  Menurut  Peraturan  Perundang- Undangan. Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional |, 1(1), 107.
Ni  Gusti  Ayu  Agung  Novita  Dhamayanti,  A.  A.  N.  W.  (2019). Perlindungan  Hukum  Terhadap Identitas Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Di Media Elektronik. Kertha Wicara : Journal
Ilmu Hukum, Vol 8 No 12 (2019), 1 – 17.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/51986/30819
Nur, F., Akub, M. S., Karim, M. S., & Muchtar, S. (2019). Legal Protection of Victim Rights against
Human Trafficking in the Criminal Justice Process. JL Pol'y & Globalization, 87, 139. Nur, F., Sirjon, L., & Muhamad Sulihin, L. O. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(5),
7588 – 7603. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5818
Nur, F., Zulfadli, M., Arifin, G., Abdullah, K., & Salle, A. (2018). Responsive, Integrity, Morality and Fairness  Law  Enforcement  as  Social  Change  Instrument.  Papua  Law  Journal,  1(1),  41 – 61. https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.580
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Sarutomo,  B.  (2021). Penyebab  Anak  Di  Bawah  Umur  Melakukan  Tindak  Pidana  Pencurian  Di Kabupaten  Demak.  International  Journal  of  Law  Society  Services,  1(1),  56. https://doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741
Septiana, E. A., & Subekti, ,. (2022). Hambatan Pelaksanakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Karanganyar. Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 10(3), 183. https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58958 Tabriah,  A.  V.,  Sampara,  S.,  &  Yunus,  A.  (2021). Efektivitas  Penegakan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang. Journal of Lex Generalis (JLS), 2(1), 16 – 30. Timoera, D. A., Casmana, A. R., Putra, A. P., & Oktawijaya, F. (2023). Peningkatan Pemahaman Hukum Remaja tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum di Desa Cisaat. Satwika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 26 – 37. https://doi.org/10.21009/satwika.030104 Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 6(1), 58.
https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-kasus-pelanggaran-hak-anak- menurun-pada-2021
https://dataindonesia.id/varia/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga- november-2022
https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pelanggaran-hak-anak-publikasi-identitas-anak-yang-
berkonflik-dengan-hukum-oleh-pers/
https://www.kpai.go.id/publikasi/pentingnya-kesamaan-perspektif-dalam-upaya-perlindungan-
khusus-anak