## TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI FLORES TIMUR
Alfred Setyawan Pratama 1* , Nikolas Manu 2 , Rosalind A. Fanggi 3
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia Email: Pratamalokea@gmail.com 1* , info@undana.ac.id 2,3
*Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 27-06-2023 Direvisi : 12-07-2023 Disetujui  : 13-07-2023 Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  merupakan  kekerasan  berbasis gender  yang  terjadi  di  ranah  personal.  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  yang  terjadi  di  Kabupaten  Flores  Timur  dengan  kebanyakan kasus dikarenakan permasalahan ekonomi dilingkup rumah tangga, dan ada juga faktor selingkuh dikarenakan pilihan pasangan masing-masing sehingga  keharmonisan  rumah  tangga  menjadi  luntur.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  dilakukan  dengan  melihat kenyataan  yang  ada  dalam  praktik  lapangan.  Pendekatan  ini  dikenal juga  dengan  pendekatan  secara  sosiologis  yang  dilakukan  secara langsung  ke  lapangan.  Perlindungan  hukum  terhadap  korban  kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, antara  lain:  (a)  perlindungan  sementara,  (b)  penetapan  perintah perlindungan  oleh  pengadilan,  (c) penyediaan  ruang  pelayanan  khusus di  kantor  Kepolisian,  (d)  penyediaan  rumah  aman  atau  tempat  tinggal alternatif,  (e)  pemberian  konsultasi  hukum  oleh  advokat  mengenai informasi  hak-hak  korban  dan  proses  peradilan,  (f)  pendampingan advokat  pada  tingkat  penyidik,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  dalam sidang  pengadilan.  mengingat  kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan  tindakan  kejahatan  melanggar  hak  asai  manusia  khusunya perempuan  sebagai  korban,  maka  diharapkan  bagi  pemerintah  dan aparat penegak hukum setempat agar melakukan sosialisasi hukum bagi masyarakat  dan  upaya  pendampingan  bagi  korban  kekerasan  dalam rumah tangga.

## ABSTRACT
Domestic violence is gender-based violence that occurs in the personal sphere.  Domestic  violence  that  occurs  in  East  Flores  Regency  with most cases due to economic problems within the household, and there is also the factor of cheating due to the choice of each partner so that household  harmony  becomes  faded.  This  research  is  empirical  legal research, which is conducted by looking at the reality that exists in field practice.  This  approach  is  also  known  as  a  sociological  approach which is carried out directly to the field. Legal protection for victims of domestic  violence  cases  according  to  Law  Number  23  of  2004 concerning  the  Elimination  of  Domestic  Violence,  including:  (a) temporary protection, (b) stipulation of a protection order by the court, (c)  provision  of  a  special  service  room  at  the  Police  station,  (d) provision of a safe house or alternative residence, (e) provision of legal consultation  by  an  advocate  regarding  information  on  victims'  rights and  the  judicial  process,  (f)  advocate  assistance  at  the  level  of investigators,  prosecution,  and  examination  in  court.  considering  that domestic  violence  is  a  crime  that  violates  human  rights,  especially women  as  victims,  it  is  hoped  that  the  government  and  local  law enforcement officials will conduct legal socialization for the community and assistance efforts for victims of domestic violence.
Kata  kunci :  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga; Bentuk-Bentuk Kekerasan        Dalam  Rumah
Tangga;  Perlindungan  Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Keywords: Domestic Violence; Forms of Domestic Violence;
Legal Protection of Victims of Domestic Violence.
Kajian Hukum Pidana Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kabupaten Flores Timur)

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan  dambaan  setiap  orang  dalam  rumah  tangga  (Musiana,  2021).  Kekerasan dalam  rumah  tangga  sebagian  masyarakat  menganggap  sebagai  masalah  privat  karena hal  itu  merupakan  persoalan  pribadi  (Huriyani,  2018).  Hal  ini  perlu  terus  ditumbuh kembangkan  dalam  rangka  membangun  keutuhan  rumah  tangga.  Akibat  dari  patriarki ini,  laki-laki  sebagai  kepala  rumah  tangga  yang  memiliki  kekuasaan  cenderung menindas  perempuan  dan  anak  sebagai  yang  lemah  (Pangaribuan,  2019).  Disini  kita melihat  bahwa  pihak  yang  mendapat  kekerasan  adalah  anak  dan  perempuan,  namun dalam  penelitian  ini  lebih  berfokus  pada  kekerasan  yang  menempatkan  perempuan sebagai unsur utamanya (Safrina, Jauhari, & Arif, 2010).
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  atau  domestic  violence    merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal (Rofiah, 2017). Kekerasan ini sering terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik  dan  dekat  oleh  korban.    Keluarga  dan  kekerasan  sekilas  seperti  sebuah  paradox. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi keluarga diartikan  sebagai  lingkungan  kehidupan  manusia,  merasakan  kasih  sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang  diterima  anggota  keluarganya  (Wardhani,  2021).  Kerugian  korban  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain  berupa  goncangan  emosional  dan  psikologis,  yang  langsung  atau  tidak  langsung akan mempengaruhi kehidupannya (Juita, 2018).
Untuk  melihat  faktor  penyebab  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Provinsi  NTT tidak biasa digeneralisir karena setiap daerah  memiliki adat dan budaya  yang berbeda- beda walaupun sama-sama mengandung budaya patriarki (Salamor, Lokollo, & Wadjo, 2021).  Oleh  karena  itu  kajian  ini  akan  memulai  dengan  daerah  yang  paling  luas  di Provinsi  NTT  yaitu  pulau  Flores,  khusunya  di  Kabupaten  Flores  Timur  yang  terkenal akan adat istiadatnya, suku, dan keindahan alamnya. Kabupaten Flores Timur memiliki keberagaman  suku  dan  agama  serta  tingkat  toleransi  yang  tinggi  dimana  hal  tersebut merupakan  ciri  khas  bangsa  Indonesia.  Terlepas  dari  penjelasan  di  atas,  Kabupaten Flores  Timur  juga  menunjukkan  angka  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (KtP)  yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

## Tabel 1
Jumlah KDRT Tahun 2018-2021 di Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun
Jumlah Kasus KDRT
2018 4 kasus 2019 6 kasus 2020 11 kasus 2021 8 kasus 2022 8 kasus Total 37 kasus
Sumber: Unit PPA Sat Reskrim Polres Flores Timur
Dari  tabel  1  berdasarkan  data  yang  diterima  dari  Unit  Perlindungan  Anak  dan Perempuan atau Unit PPA Sat Reskrim Kepolisian Resort Flores Timur dari tahun 2018 hingga  2022  ada  sekitar  37  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  terjadi  di Kabupaten Flores Timur dengan kebanyakan kasus dikarenakan permasalahan ekonomi dilingkup  rumah  tangga,  dan  ada  juga  faktor  selingkuh  dikarenakan  pilihan  pasangan masing-masing sehingga keharmonisan rumah tangga menjadi luntur dan menimbulkan kekerasan dalam berumah tangga.
Berdasarkan Penjelasan di atas, terdapat dua perumusalah masalah yakni pertama, apa  saja  bentuk-bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  perempuan  di Kabupaten Flores Timur ? kedua, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?.
Manfaat penelitian ini yaitu memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi atau  lembaga  terkait  dalam  hubungan  dengan  permasalahan  kekerasan  dalam  rumah tangga terhadap perempuan.

## Metode Penelitian

## A. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  digunakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris,  yaitu  sebagai  usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang  dialami  masyarakat.  Penelitian  menekankan  pada  pengkajian  hukum  pidana dalam kekerasan rumah tangga terhadap perempuan di Kabupaten Flores Timur.

## B. Metode Pendekatan
1. Populasi
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah komponen yang terkait dengan sekumpulan  objek  yang  menjadi  pusat  perhatian,  yang  daripadanya  terkandung informasi  yang  ingin  diketahui.    Adapun  yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini yaitu    Kajian  hukum  pidana  atas  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  perempuan
Kajian Hukum Pidana Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kabupaten Flores Timur)
ditinjau  dari  undang-undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam rumah Tangga.
2. Sampel
Pendekatan  sampel  adalah  suatu  kegiatan  mengambil  sebagian  dari  populasi (sampel),  untuk  mengumpulkan  data  dan  penelitiannya.  Metode  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengambil  beberapa  fenomena  yang  terjadi  sehingga peneliti  mampu  mengkaji  masalah  Kekerasan  Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

## C. Lokasi Penelitian
Penulis  melakukan  penelitian  di  Kabupaten  Flores  Timur  dengan  mengambil beberapa  sampel  dari  beberapa  titik  yang  strategis  terkait  dengan  kekerasan  dalam rumah tangga.

## D. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, akan digunakan dua jenis data yaitu:
1. Data Primer
Penelitian  ini  akan  digunakan  data  yang  dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti.  Data yang berasal dari sumber data yang utama yang berwujud tindakan-tindakan atau kata- kata  dari  pihak  responden.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  peraturan  perundang- undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang sudah ada atau data yang dikumpulkan orang lain. Dengan perkataan lain, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung,  yaitu  studi  kepustakaan  atau  buku  bacaan,  artikel  dan  dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dari kekuatan sudut.
E. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan
Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari bahan tertulis berupa buku-buku dan  peraturan  perundang-undangan  untuk  mendapatkan  gambaran  dan  informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
b. Wawancara
Wawancara  adalah  suatu  cara  mendapatkan  informasi  dengan  cara  bertanya kepada  reponden.  Jenis  wawancara  yang  penulis  gunakan  adalah  wawancara  bebas terpimpin  dan  bebas  terstruktur  dengan  menggunakan  paduan  pertanyaan  yang berfungsi  sebagai  pengendali  agar  proses  wawancara  tidak  kehilangan  arah.  Metode wawancara  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  dengan  bertatap  muka  secara fisik  dan  bertanya  jawab  dengan  korban,  pelaku,  dan  pihak  yang  terkait  dalam penelitian ini.
c. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  berwujud  pada  sumber  data tertulis  atau  gambar.  Sumber  tertulis  atau  gambar  berbentuk  dokumen  resmi,  buku,
majalah,  arsip,  dokumen  pribadi  dan  foto  yang  berkaitan  dengan  permasalahan penelitian.
F. Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Data-data yang diperoleh kemudian diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:
1. Editing: mengedit dan menyempurnakan data yang diperoleh dari responden.
2. Coding: mengklarifikasi, memberi tanda pada data/atau informasi terhadap jawaban responden agar memudahkan analisis.
3. Tabulasi: memindahkan data ke dalam tabel sederhana guna memudahkan kegiatan analisis.
b. Analisis Data
Data yang telah diperoleh, dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan  /atau  menjabarkan  /atau  menjelaskan  berbagai  informasi  yang  diperoleh guna menjawab permasalahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
A. Bentuk-Bentuk  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dalam  Rumah  Tangga  Di Kabupaten  Flores  Timur  Terkait  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004

## Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  semakin  marak  terjadi  di  dalam masyarakat,  rata-rata  yang  menjadi  korbannya  adalah  perempuan  (istri).  Para  korban yang  mengalami  kekerasan  pun  dituntut  agar  mampu  memperjuangkan  haknya.  Istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga harus mengetahui dan memahami betul tentang  undang-undang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sehingga  jika  istri  mengalami kekerasan maka ia dapat melaporkan atau mengadukannya kepada pihak yang berwajib dan mendapat perlindungan dari aparat  yang berwajib,  jika istri tidak memahami sama sekali tentang adanya undang-undang ini maka sangat fatal akibatnya, istri akan secara terus menerus mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tidak tahu kemana harus mengadukanya.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  beragam  jenis  kasus  KDRT  yang  terjadi  di Kabupaten Flores Timur. Di mana kasus KDRT pada tahun 2018 dengan angka 4 kasus. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan total angka 6 kasus KDRT diantaranya kasus  kekerasan  fisik  dan  kasus  penelantaran  rumah  tangga.  Sedangkan  pada  tahun 2020 KDRT mengalami peningkatan drastis dengan angka 11 kasus KDRT diantaranya kasus kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Peningkatan kasus pada tahun 2020 ini tidak terlepas dari dampak pandemi virus Covid 19 yang menyebabkan tingkat kriminalitas di Kabupaten Flores Timur meningkat, terkhususnya dalam lingkup rumah tangga seperti kasus KDRT dimana tiap-tiap rumah tangga mengalami gangguan sosial dan gangguan ekonomi. Terlepas dari itu, kasus KDRT di kabupaten Flores Timur mengalami sedikit penurunan  pada  tahun  2021  dan  2022  dengan  total  angka  8  kasus,  dimana  terdapat kekerasan  fisik,  kekerasan  seksual  dan  penelantaran  rumah  tangga.  Kasus  kekerasan dalam  keluarga  termasuk  banyak  dan  diperhatikan  di  wilayah  hukum  Polres  Flores
Timur.  Kanit  Satreskrim  Polres  Flores  Timur  Bapak  Gabriel  Md  Boli  mengatakan: “Untuk  kasus  kekerasan  dalam  keluarga  terhadap  istri  di  Kabupaten  Flores  Timur  ini cukup  banyak  dan  menjadi  perhatian  utama  bagi  Polres  kita,  sehingga  kinerja  anggota cukup di forsir dalam penyelesaian setiap kasusnya”.
Adapun  bentuk-bentuk  kasus  KDRT  yang  peneliti  temukan  di  Kabupaten  Flores Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik adalah suatu kekerasan yang terjadi secara nyata atau dapat dilihat dan  dirasakan  oleh  tubuh  langsung  (Anis,  2018).  Kekerasan  fisik  perbuatan  yang mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit  dan  luka  berat  dan  ini  seringkali  meninggalkan bekas  luka  bagi  penerima  kekerasan  atau  korban  tindak  kekerasan.    Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Kanit  IV  Satreskrim  Polres  Flores  Timur  Bapak  Gabriel  MD  Boli mengatakan  bahwa  KDRT  yang  terjadi  di  Kabupaten  Flores  Timur  lebih  didominasi oleh  kekerasan  fisik  dibandingkan  bentuk  kekerasan  KDRT  lainnya.    Beliau menyampaikan  bahwa  berdasarakan  laporan  yang  sering  diterima  oleh  Unit  PPA Satreskrim  Polres  Flores  Timur,  kekerasan  fisik  yang  terjadi  dalam  kasus  KDRT tersebut  contohnya  seperti  suami  aniaya  istri  dengan  cara  dipukul,  ada  yang  dipukul dengan tangan kosong dan ada juga  yang dipukul  dengan menggunakan  benda tumpul seperti  helem,  kayu,  ember,  selang  air,  gagang  sapu,  hingga  korban  mengalami  luka berat dan ada juga korban yang mengalami luka ringan.
2. Kekerasan Psikis
Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya , dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Hudaya, 2018).  Laporan mengenai kekerasan psikis yang diterima  oleh  Unit  PPA  Satreskrim  Polres  Flores  Timur  beberapa  tahun  lalu  yakni berupa    perkataan  kasar  dari  suami  terhadap  istri  seperti  cacian  maki,  hinaan,  hingga ancaman jika akan membunuh korban menggunakan benda tajam (parang). Hal ini juga juga  merupakan  faktor  yang  membuat  ketegangan  terus  memuncak  dimana  istri  yang tidak  terima  begitu  saja  mencoba  melawannya  tetapi  posisi  istri  yang  lemah  membuat dirinya tidak berbuat banyak yang membuat korban ketakutan dan pada akhirnya korban melapor kepada pihak berwajib (Alimi & Nurwati, 2021).
3. Kekerasan Seksual
Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau  perbuatan  lainnya  terhadap  tubuh,  hasrat  seksual  seseorang,  dan/atau  fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang  itu  tidak  mampu  memberikan  persetujuan  dalam  keadaan  bebas,  karena ketimpangan  relasi  kuasa  dan/atau  relasi  gender,  yang  berakibat  atau  dapat  berakibat penderitaan  atau  kesengsaraan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  kerugian  secara  ekonomi, sosial,  budaya,  dan/atau  politik  (Huda  &  Izza,  2022).    Berdasarkan  hasil  wawancara peneliti bersama Bapak Gabriel MD Boli selaku Kanit Satreskrim Polres Flores Timur, mengatakan  bahwa  “hanya  ada  satu  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  dalam  lima
tahun terakhir yakni pada tahun lalu tahun 2021”. Kekerasan seksual tersebut dilaporkan oleh  seorang  korban/istri  yang  mengalami  kekerasan  seksual  dari  suaminya  sendiri beberapa  kali  dengan  korban  dipaksa  berhubungan  intim  oleh  suaminya/pelaku,  akan tetapi  korban  ini  dia  menolak  ajakan  tersebut  dikarenakan  korban  beralasan  sedang datang  bulan  (Aryani,  2021).  Akibatnya  suaminya  ini  merasa  emosi  karena  nafsunya tidak  dipenuhi  oleh  korban  ini  sehingga  pelaku  ini  memukul  serta  meramas  alat  vital koban hingga sempat mengalami pendarahan. Korban sendiri mengalami kesakitan yang serius  dan  pada  akhirnya  korban  meminta  bantuan  saudaranya  agar  membawanya  ke rumah  sakit  untuk  diperiksa.  Akibat  dari  kejadian  itu  korban  yang  merasa  emosi besoknya memberanikan diri melaporkan tindakan suaminya tersebut ke pihak berwajib.
4. Penelantaran Rumah Tangga
Penelantaran  rumah  tangga  juga  dapat  dikatan  sebagai  melakukan  penelantaran kepada  orang  yang  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena  perjanjian  dia wajib  memberikan  kehidupan,  perawatan  atau  pemeliharaan  kepada  orang  tersebut (Prastyananda,  2016).    Menurut  hasil  wawancara  bersama  Bapak  Bapak  Gabriel  MD Boli selaku Kanit IV Satreskrim Polres Flores Timur, mengatakan bahwa “penelantaran rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Flores Timur ini erat kaitannya dengan masalah ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharunya ditanggung oleh pelaku demi  kelangsungan  hidup  korban  atau  berupa  pembatasan  atau  larangan  yang menyebabkan  ketergantungan  ekonomi,  misalnya  pelaku/suami  tidak  memenuhi kebutuhan korban/istri sehari-hari serta tidak memberikan uang belanja (Kismadewi & Darmadi, 2017). Hal ini juga dapat memicu terjadinya KDRT dimana istri yang merasa tidak  puas  dengan  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  rumah  tangga  serta  kebutuhan pribadinya, dia mungkin marah atau protes dengan suaminya dan merekapun ribut cek cok  dalam  rumah  tangga,  saling  adu  mulut  dan  akhirnya  bisa  menimbulkan  masalah dimana  suami  pergi  meninggalkan  rumah  atau  sebaliknya,  suami  memukul  istri  dan akibatnya terjadilah KDRT”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Bapak  Gabriel  MD  Boli  selaku  Kanit  IV Satreskrim  Polres  Flores,  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  KDRT  di Kabupaten Flores Timur.  Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu:
5. Permasalahan ekonomi
Permasalahan  ekonomi  yang  didapatkan  antara  lain  rendahnya  pendapatan keluarga  karena  gaji  suami  rendah,  suami  tidak  bekerja  maupun  suami  tidak  dapat bekerja (akibat disabilitas atau terjerat kasus kriminal).
6. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri
Suami  sebagai  kepala  keluarga  yang  bekerja  mencari  nafkah  untuk  menhidupi keluarganya membuat suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada istri, sehingga istri tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya.
7. Frustasi
Kekerasan  juga  dapat  terjadi  akibat  lelahnya  psikis  yang  menimbulkan  frustasi diri  dan  kurangnya  kemampuan  coping  stress  suami.  Frustasi  timbul  akibat
Kajian Hukum Pidana Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kabupaten Flores Timur)
ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi  pada  pasangan  yang  belum  siap  kawin,  suami  belum  memiliki  pekerjaan  dan penghasilan  tetap  yang  mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga,  dan  masih  serba  terbatas dalam kebebasan.
8. Cemburu dan selingkuh
Kedua  faktor  ini  merupakan  penyebab  tertinggi  terjadinya  kasus  KDRT. Kecemburuan  merupakan  salah  satu  timbulnya  kesalahpaman,  perselisihan  bahkan memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun penelantaran.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  terlihat  jelas  bahwa  faktor  penyebab  terjadinya KDRT  inilah  yang  menyebabkan  kasus  KDRT  di  Kabupaten  Flores  Timur  terus meningkat.  Kesadaran  hukum  sangat  dibutuhkan  dalam  kehidupan  berpasangan, keluarga, maupun masyarakat.
B. Perlindungan    Hukum  terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga terkait  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
1. Perspektif  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  secara  selektif  membedakan  perlindungan  dan  fungsi  pelayanan. Artinya tidak semua institusi  dan lembaga itu dapat  memberikan perlindungan apalagi melakukan  tindakan  hukum  dalam  rangka  pemberian  sanksi  terhadap  pelaku. Perlindungan oleh institusi atau lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan  konsultasi,  mediasi,  pendampingan  dan  rehabilitasi.    Artinya  tidak  sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  juga  membagi  perlindungan  itu  menjadi  perlindungan  yang  bersifat  sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam    Rumah  Tangga,    Pasal    1    angka4:    Perlindungan    adalah  segala  upaya  yang ditujukan untuk memberikan rasa  aman  kepada  korban  yang  dilakukan  oleh pihak keluarga,      advokat,        lembaga       sosial,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  atau pihak lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan penetapan pengadilan.
Beberapa  bentuk  perlindungan  hukum  yang  terdapat  didalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:
1. Perlindungan Sementara
Ketentuan mengenai perlindungan sementara yang terdapat didalam Pasal 16, Bab VI tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
(1) Dalam  waktu  1  x  24  jam  (satu  kali  dua  puluh  empat)  jam  terhitung  sejak mengetahui  atau  menerima  laporan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
(2) Perlindungan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima dan ditangani.
(3) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  kepolisian  wajib  surat penetapan perlindungan dari pengadilan.
2. Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan
Perintah  perlindungan  yang  sudah  memperoleh  surat  penetapan  pengadilan  ini, dapat diberikan selama paling lama satu tahun dandapat diperpanjang seperti pada pasal 32,  Bab  VI  tentang  Perlindungan,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:
(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
(3) Permohonan  perpanjangan  perintah  perlindungan  di  ajukan  7  (tujuh)  hari  sebelum berakhir masa berlakunya.
3. P enyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kantor Kepolisian Untuk  penyelenggaraan  pelayanan  terhadap  korban,  pemerintah  dan  pemerintah daerah  sesuai  dengan  fungsi  dan  tugas  masing-masing  dapat  melakukan  upaya pemyediaan Ruang Pelayanan Khusus di kantor Kepolisian.

## 4. Penyediaan Rumah Aman atau Tempat Tinggal Alternatif
Ketentuan yang mengatur mengenai penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif terdapat pada pasal 22 huruf c, Bab VI tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  yaitu: (1)  dalam  memberikan  pelayanan,  pekerja  sosial  harus:  c.  mengantarkan  korban  ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif”.

## 5. Pemberian  Konsultasi  Hukum  oleh  Advokat  Mengenai  Informasi  Hak-Hak Korban dan Proses Peradilan
Dalam  hal  memberikan  perlindungan  dan  pelayanan,  advokat  wajib  memberikan konsultasi  hukum  yang  mencakup  informasi  mengenai  hak-hak  korban  dan  proses peradilan.
6. Pendampingan Advokat pada Tingkat Penyidik, Penuntutan, dan Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan
Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib mendampingi korban di tingkat penyidik, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa salah satu proses perlindungan kepada istri  yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, adalah perlindungan sementara  dan  perlindungan  oleh  pengadilan.  Melalui  proses  perlindungan  sementara
Kajian Hukum Pidana Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kabupaten Flores Timur)
korban  diharapkan  memperoleh  rasa  aman  dari  tindak  kekerasan  ulang  dari  pelaku (suaminya).  Perlindungan  sementara  dari  kepolisian  diberikan  untuk  tenggang  waktu maksimal  satu  minggu  sejak  kepolisian  menerima  laporan  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Perlindungan  yang  diharapkan  oleh  korban  adalah  perlindungan  yang dapat  memberikan  rasa  adil  bagi  korban.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang mayoritas  korbannya  adalah  perempuan  dalam  hal  ini  yaitu  istri  pada  prinsipnya merupakan  salah  satu  fenomena  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  merupakan  suatu kejahatan  yang  korbannya  perlu  mendapat  perlindungan  baik  dari  aparat  pemerintah maupun masyarakat.
2. Perlindungan  Terhadap  Korban  Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Oleh Polres Flores Timur (Khususnya Pada Unit PPA)
Adapun tindakan perlindungan yang diberikan oleh Unit PPA Polres Flores Timur terhadap korban KDRT yaitu:
1. Penerimaan laporan/pengaduan Korban: Dalam hal ini membuat laporan pengaduan ke SPKT (Sentra Pengaduan Polisi Terpadu).
2. Penyelidikan  perkara:  Kepolisian  wajib  segera  melakukan  penyelidikan  setelah mengetahui  atau  menerima  laporan  tentang  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga.
3. Memintakan  visum:  bentuk  perlindungan  di  Kepolisian  dari  proses  penyelidikan hingga  penyidikan  terhadap  korban  KDRT  yang  pertama  apabila  korban mengadukan ke Kepolisian apabila kekerasan fisik maka Kepolisian akan meminta hasil visum.
4. Pemberian konseling kepada korban: melakukan koordinasi dengan fungsi/instansi terkait,  yaitu  Rumah  Sakit,  Psikolog  atau  lembaga  pendampingan  dalam  hal  ini untuk pemberian konseling kepada korban maupun pelaku.
5. Memberikan  penjelasan  kepada  korban  mengenai  hak  yang  diperoleh:  Kepolisian wajib  memberikan  keterangan  kepada  korban  tentang  hak  korban  untuk  mendapat pelayanan dan pendampingan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan,  kesimpulan  yang  dapat diambil  adalah  bahwa  di  Kabupaten  Flores  Timur  terdapat  beberapa  bentuk  kekerasan dalam  rumah  tangga,  antara  lain  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selain itu, terdapat juga beberapa bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  seperti  perlindungan  sementara,  penetapan  perintah perlindungan  oleh  Pengadilan,  penyediaan  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  di  kantor Kepolisian,  penyediaan  Rumah  Aman  atau  Tempat  Tinggal  Alternatif,  pemberian konsultasi  hukum  oleh  advokat  mengenai  informasi  hak-hak  korban  dan  proses peradilan,  serta  pendampingan  advokat  pada  tingkat  penyidik,  penuntutan,  dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

## Biblaiografi
Alimi,  Rosma,  &  Nurwati,  Nunung.  (2021).  Faktor  penyebab  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga  terhadap  perempuan. Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) , 2 (1), 20–27. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434
Anis, Muhammad. (2018). Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  di  Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar). Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 5 (1), 131–140.
Aryani,  Andi  Sri  Ratu.  (2021).  Analisis  Polemik  Pengesahan  RUU  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  (TPKS). Najwa:  Jurnal  Muslimah  Dan  Studi  Gender , 1 (1), 30–49.
Huda,  Muhammad  Wahyu  Saiful,  &  Izza,  Rizqiya  Lailatul.  (2022).  Quo  Vadis Perlindungan  Kekerasan  Seksual:  Urgensi  RUU  PKS  Sebagai  Perlindungan Korban  Kekerasan  Seksual. Ikatan  Penulis  Mahasiswa  Hukum  Indonesia  Law Journal , 2 (2), 172–187.
Hudaya,  Hairul.  (2018).  Kekerasan  Psikis  Dalam  Rumah  Tangga  (Perspektif  Undang- Undang PKDRT Dan Hadis). Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam , 16 (1), 53– 65. https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.53-65
Huriyani,  Yeni.  (2018).  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT):  Persoalan  Privat yang Jadi Persoalan Publik. Jurnal Legislasi Indonesia , 5 (3), 75–86.
Juita,  Siska.  (2018).  Peran  serta  masyarakat  dalam  upaya  pencegahan  kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora , 3 (1), 355–362.
Kismadewi,  Putu  Sarasita,  &  Darmadi,  AANY.  (2017).  Pertanggungjawaban  Pidana Orangtua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kertha Wicara , 6 (5), 1–17.
Musiana,  Musiana.  (2021).  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Studi  Kasus  Terkait Kekerasan Terhadap Istri). AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama , 15 (1), 75–87. https://doi.org/10.46339/al-wardah.v15i1.641
Pangaribuan, Octavia  H. (2019). Tinjauan Yuridis  Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada  Anak  yang  Mengakibatkan  Kematian  (Studi  Putusan  No.  560/PID. SUS/2016/PN. MDN). Jurnal Mahupiki , 1 (8).
Prastyananda,  Nurbaity.  (2016).  Penelantaran  rumah  tangga  (Kajian  hukum  dan gender). Muwazah , 8 (1).
Rofiah, Nur. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya , 2 (1), 31–44.
https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829
Safrina,  Rahmi,  Jauhari,  Iman,  &  Arif,  Arif.  (2010).  Perlindungan  Hukum  terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Mercatoria , 3 (1), 34–44.
Salamor,  Yonna  Betrix,  Lokollo,  Leonie,  &  Wadjo,  Hadibah  Zachra.  (2021). Penggunaan  Pidana  Adat  Dalam  Penyelesaian  Kasus  KDRT  Di  Maluku  Tengah. JURNAL BELO , 7 (2), 165–172.
Wardhani,  Karenina  Aulery  Putri.  (2021).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Perempuan Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  pada  Tingkat  Penyidikan Berdasarkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Jurnal Riset Ilmu Hukum , 21–31. https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70