Artikel ini terdapat di http://journal.uim.ac.id/index.php/darmabakti

## DARMABAKTI

## Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Instrumental  Norm  Approach  pada  Pemilih  Pemula  sebagai  Penegakan Demokrasi Pemilih Pemula di Ruang Siber Menjelang Pemilu 2024 di Depok
Citraresmi  Widoretno  Putri 1 , ⁎ ,  Taufiqurrohman  Syahuri 1 ,  Aji  Lukman  Ibrahim 1 ,  Satino 1 , Yuliana Yuli W 1
1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Alamat e-mail: citraresmikimifira@upnvj.ac.id , taufiqurrahman@upnvj.ac.id , adjie_loekman@upnvj.ac.id , satino@upnvj.ac.id , yuli@upnvj.ac.id .

## Informasi Artikel
Kata Kunci : Instrumental Norm Approach
Pemilih Pemula Demokrasi Ruang Siber Pemilu 2024
Keyword : Instrumental Norm Approach Early Voters Democration
Syber World General Elections 2024

## Abstrak
Semakin canggih teknologi hal ini berbanding lurus dengan semakin canggihnya penyebar  hoaks  dimana  dilihat  dari  tren  sumber  penyerapan  informasi masyarakat  bahwa media sosial  merupakan  sarana  yang  paling  diminati.  Akan tetapi muncul masalah Ketika melihat data penyebaran hoax di media sosial yang kemudian  faktor  penghambat    masyarakat  memilih  dan  memilah  kebutuhan dasar informasi bagi masyarakat  apalagi menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024 terutama kalangan pelajar sebagai pemilih pemula yang meruapakan bagian  dari  Generasi  Z.  menggunakan  metode  Community  as  Asset  to  Action diharapkan  pelajar  mampu  mendukung  Tujuan  SDGs  ke  16  yaitu  mendukung masyarakat  yang  damai  dan  inklusif  untuk  pembangunan  berkelanjutan, menyediakan  akses  terhadap  keadilan  bagi  semua  dan  membangun  institusi – institusi  yang  efektif,  akuntabel  dan  inklusif  di  semua  level  dengan  target memperkuat institusi nasional yang terkait untuk pengembangan kapasitan pada semua  level  untuk  mencegah  kekerasan  dan  memerangi  terorisme  serta kejahatan terutama di dunia siber menjelang pemilu 2024..

## Abstract
The more sophisticated the technology, this is directly proportional to the more sophistication of the hoax spreaders, which can be seen from the trend of sources of absorption of public information that social media is the most popular means. However, problems arise when looking at data on the spread of hoaxes on social media which then the inhibiting factors for the community to choose and sort out the  basic  information  needs  of  the  community,  especially  ahead  of  the simultaneous general elections in 2024, especially among students as first-time voters  who  are  part  of  Generation  Z.  Using  the  Community  as  Asset  to  Action method,  it  is  hoped  that  students  will  be  able  to  support  the  SDGs  goals  e  16 namely supporting peaceful and inclusive societies for sustainable development, providing access to justice for all and building effective, accountable and inclusive institutions  at  all  levels  with  the  target  of  strengthening  relevant  national institutions  for  capacity  building  at  all  levels  to  prevent  violence  and  fighting terrorism and crime, especially in the cyber world ahead of the 2024 elections.
Citraresmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri, Aji Lukman Ibrahim,
Satino, Yuliana Yuli W

## 1. Pendahuluan
Penulis  melakukan  penelitian  untuk mengaktualisasikan  nilai  Pancasila  di  mana sebagai  norma  dasar  Pancasila  merupakan bentuk  filsafat  yang  menjadi  sumber  hukum dasar  nasional  dengan  wujud  aturan  yang berlaku.  Hal  ini  kemudian  menjadi  sangat relevan di Dunia Siber mengingat perkembangan yang bersifat dinamis terutama di Era Society 5.0. Aspek Bela Negara tidak luput dari era ini di mana semua manusia di berbagai sektor secara langsung bisa mendapat informasi dari media sosial yang bisa diklasifikasikan dari berbagai sumber terdapat verifikasi atau tidak, dikemukakan  oleh  ahli    atau  tidak  kemudian berdasarkan narasumber yang tepat atau tidak.
Penulis menuliskan hasil penelitiannya pada bookchapter  Bela  Negara  tentang    Norma, Internalisasi  Nilai  Bela  Negara  dan  Penegakan Hukum dengan judul Aktualisasi Nilai Pancasila Menyongsong  Era  Society  5.0  Sebagai  Upaya Bela  Negara  di  tahun  2019.  Selain  itu  penulis membimbing  mahasiswa  dan  menghasilkan data  penelitian  berjudul  “Study  of  Law  and Democracy  on  Lex  Semper  dabit  Remedium During The Pandemic 2020 in banten Province” yang  hal  ini  adalah  menjelaskan  berkaitan dengan  penundaan  pemilihan  umum  kepala daerah di Masa Pandemi Covid 19.
Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat  Facebook  masih  menjadi  platform media  sosial  yang  paling  banyak  digunakan untuk menyebarkan hoaks dimana rincian data sebagai  berikut    pada  Bulan  januari  2019 terdapat 49,54 % hoaks ada di Facebook, 12,84 % di twitter dan 11,92% melalui Whatsapp. Jika dianalisa lebih lanjut hoaks bisa banyak bentuk misalnya hoaks bentuk narasi 34,86 %, bentuk gabungan foto dan narasi sebanyak 28,44% dan gabungan  video  narasi  sebanyak  17,43  %. Semakin  canggih  teknologi    berbanding  lurus dengan  semakn  canggihnya  hoaks  Hal ini  juga merupakan  faktor  penghambat    masyarakat
memilih  dan  memilah  kebutuhan  dasar informasi  bagi  masyarakat    apalagi  menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024.

## Tabel 1. Data Penyebaran Hoaks di Media Sosial Tahun 2019
Tahun  2021  Kominfo  menggelar  survei terhadap  10.000  responden  yang  berada  pada lebih  dari  500  kota  dimana  masyarakat mengalami  perubahan  tren  dalam  menyerap informasi  Dimana  penyerapan  informasi  dari media sosial lebih banyak diakses dengan porsi 73%, kemudian kombinasi penyerapan informasi  antara  televisi  dan  media  online sebanyak 59,7 % dan berita online atau daring saja sebanyak 26,7 %.

## Tabel 2 . Data Tren Sumber Penyerapan Informasi oleh Masyarakat dari 10.000 orang
Remaja  memiliki  karakteristik  yang  unik antara  lain:  tidak  stabil¬  nya  emosi,  mulai sempurnanya kemampuan mental dan kecerdas¬an, pencarian status, dan sebagaimana  yang  menjadikan  banyaknya masalah  yang  dihadapi  oleh  remaja.  Remaja
Citraresmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri, Aji Lukman Ibrahim,
Satino, Yuliana Yuli W
merupakan  kelompok  manusia  yang  penuh potensi  yang  perlu  untuk  dimanfaatkan. Seca¬ra psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah  tingkat  orang-¬orang  yang  lebih  tua melainkan  berada  dalam  tingkat  yang  sama. Kondisi  remaja  yang  demikian  membawa implikasi  dalam  pemanfaatan  media  sosial. Tidak terkecuali sebagai pemilih pemula sangat rentan  terpapar  hoaks  terutama  dari  media sosial. Hoaks seputar Pemilu 2024 mulai marak beredar belakangan ini. Tak heran konsolidasi terus  dilakukan  semua  pihak  untuk  mencegah peredaran masif hoaks tersebut. Salah satu yang rentan  terpapar  hoaks  adalah  generasi  muda berusia  15-20  tahun  yang  aktif  menggunakan media  sosial.  Mereka  bisa  dimanfaatkan  pihak tertentu  dengan  hoaks  sehingga  melahirkan ujaran kebencian dan juga cyber bullying. Guna mengantisipasi  keamanan  di  ruang  digital menjelang  Pemilu  Serentak  2024,  pada  3 Oktober  2022  lalu,  Kementerian  Kominfo  dan Kepolisian
Republik Indonesia
telah memperbarui  Nota  Kesepahaman  tentang Sinergitas  Tugas  dan  Fungsi  di  bidang Komunikasi dan Informatika. Ada enam bidang ruang  lingkup  kerja  sama  tersebut,  yakni pertukaran  data  dan  informasi,  pencegahan penggunaan data atau dokumen elekronik yang memiliki  muatan  yang  dilarang,  bantuan pengamanan,  penegakkan  hukum  (di  ruang digital),  penyediaan  dan  pemanfaatan  sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas dan pemanfaatan  sumberdaya  manusia  (SDM). Pentingnya upaya prefentiv Menurut Lawrence Friedmann terdapat 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum  yaitu  legal  substance  (substansi hukum),  legal  structure  (struktur  hukum)  dan legal  culture  (kultur  hukum).  Jika  berbicara mengenai mencegah hoax di bidang pemilu ini terutama  dikalangan  pemilih  pemula  maka perlu adanya Intrumental Norm Approach atau pendekatan  secara  norma  instrumental
berkaitan  dengan  penegakan  hukum  melalui instrumen perundang – undangan yang berlaku di bidang penangkalan efek negative dari hoax sebagai upaya pendekatan norma instrumental yang berdasarkan  Pancasila  sebagai nilai dasar kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara yaitu pada.
1. Diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  Pasal  390  yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang  lain  dengan  melawan  hak menurunkan  atau  menaikkan  harga barang  dagangan,  fonds  atau  surat berharga  uang  dengan  menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan.”
2. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu, ayat berbunyi (1)  “Barangsiapa,  dengan  menyiarkan berita  atau  pemberitahuan  bohong, dengan  sengaja  menerbitkan  keonaran dikalangan  rakyat,  dihukum  dengan hukuman  penjara  setinggi-tingginya sepuluh  tahun.”  ayat  (2)  berbunyi “Barangsiapa  menyiarkan  suatu  berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan  rakyat,  sedangkan  ia  patut dapat  menyangka  bahwa  berita  atau pemberitahuan  itu  adalah  bohong, dihukum  dengan  penjara  setinggi- tingginya tiga tahun.”
3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  Pasal 15 yang berbunyi “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak- tidaknya  patut  dapat  menduga  bahwa kabar  demikian  akan  atau  sudah  dapat menerbitkan keonaran dikalangan
Citraresmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri, Aji Lukman Ibrahim,
Satino, Yuliana Yuli W
rakyat,  dihukum  dengan  hukuman penjara setinggi- tingginya dua tahun.”
4. Sedangkan  pengaturan  hukum  tentang penyebaran  berita  bohong  atau  hoax setelah  adanya  UU  ITE  terdapat  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  sebagaimana  telah  diubah oleh  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang  dengan  sengaja,  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik.”
5. Pengaturan  hukum  mengenai  sanksi tentang penyebaran berita bohong atau hoax  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  Pasal  45A  ayat  1 yang  berbunyi  “Setiap  Orang  yang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 mi liar.”
Pengamat  Budaya  dan  Komunikasi  Digital dari  Universitas  Indonesia  (UI)  Firman Kurniawan mengatakan, bahwa benar menjelang Pemilu 2024 kuantitas dan  kualitas hoaks  semakin  meningkat.  Selain  daripada upaya  prefentif  yang  dilakukan  oleh  Kominfo secara strategis hal ini perlu ditambah dengan meningkatkan  kualitas  sikap  masyarakat. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk
memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, anggota  Dewan  perwakilan  Daerah,Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk  memilih anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Pemilu  dan  Pemilihan Serentak  2024  ibaratnya  sebagai  musyawarah besar  Rakyat    Indonesia  sebagai  Amanah Konstitusi UUD 45, Pemilu tanggal 14 Februari 2024  sementara  Pemilihan  Gubernur/  Wakil Gubernur    dan  Bupati/Wakil  Bupati  pada November  2024.  Sebagai    pemilih  pemula, peran serta dalam Pemilu dan Pemilihan seperti terlibat  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  dan Pemilihan,  ikut  mengawasi  setiap  tahapan Pemilu  dan  Pemilihan,  membantu  sosialisasi Pemilu  dan  Pemilihan,  membantu  pendidikan politik  bagi  pemilih,  memantau  Pemilu  dan Pemilihan,  melakukan  survei  atau  jajak pendapat  dan  hitung  cepat  hasil  Pemilu  dan Pemilihan,  menjadi  peserta  Pemilu  dan Pemilihan. Pelajar sebagai pemilih pemula perlu diberikan  bekal  melalui  Instrumental  Norm Approach  Pada  Pemilih  Pemula    sebagai Penegakan  Demokrasi  di  Ruang  Siber Menjelang Pemilu 2024  Depok untuk menjaga konsep negara kesatuan sebagai implikasi dari penerapan negara kesatuan ini pada prinsipnya ialah  pemegang  tampuk  kekuasaan  tertinggi atas segenap urusan negara adalah Pemerintah Pusat tanpa ada suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan  kepada  Pemerintah  Daerah.  [26] Kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  18, Pasal  18  A  Undang – Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  agar  yang mendukung Sustainabel Development Goals ke 16  yaitu  Perdamaian  ,  Keadilan  dan Kelembagaan yang Tangguh. Kaitannya dengan IKU  adalah  IKU  5  yaitu  hasil  penelitian  dosen yang  dipergunakan  oleh  masyarakat,  IKU  2  di mana Mahasiswa mendapatkan pengalaman di
Citraresmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri, Aji Lukman Ibrahim,
Satino, Yuliana Yuli W
luar kampus,  Dosen berkegiatan di luar kampus dan berpartsipasi dengan melalui Instrumental Norm  Approach  pada  Pemilih  Pemula  yaitu siswa Sebagai Penegakan Demokrasi Di Ruang Siber Menjelang Pemilu 2024 serta IKU 7 yaitu Kelas Kolaboratif dan Partisipatif.

## 2. Metode Pengabdian

## 2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian
Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan  Maret 2023    di  Ruang  Kelas  SMK  Cakra  Nusantara Limo Depok Jawa Barat.

## 2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian
Metode  pendekatan  dalam  pengabdian  ini adalah  metode  Community  as  Asset  to  Action yaitu siswa kelas XI dan XII SMA yang dalam hal ini  merupakan  komunitas  yang  menjadi  aset dalam  mengejawantahkan  beragam  peraturan yang memiliki Pancasila sebagai sumber hukum dasar  nasional  dan  menjadikannya  peraturan yang dalam hal ini adalah untuk menegakkkan demokrasi di dunia siber menjelang Pemilihan Umum  Tahun  2024.  Kapan  efektifnya  para siswa kelas XI dan XII SMA ini  bisa dikumpulkan untuk  memberi  informasi  dan  pengetahuan terkait tema yang sudah ditentukan. Sebelumnya  sudah  dilakukan  koordinasi  ke mitra  setempat  untuk  mendapatkan  surat kesediaan  untuk  menjadi  mitra  pengabdian SMK Cakra Nusantara selanjutnya Penyusunan jadwal detail pelaksanaan pengabdian terhadap masyarakat  yang  meliputi  waktu  pelaksanaan tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  refleksi hasil  kegiatan,  personel  yang  terlibat,  dan tempat  pelaksanaan.  Setelah  disetujui  bahwa
waktu  pelaksanaan  adalah  Maret  2023  untuk acara  Instrumental  Norm  Approach  pada Pemilih Pemula sebagai Penegakan Demokrasi Pemilih Pemula sebagai Penegakan Demokrasi di  Ruang  Siber  Menjelang  Pemilu  2024  di Depok.  Acara  tersebut  ditutup  dengan  acara ramah  tamah  dimana  para  siswa  sangat menyukai pengarahan tersebut sebagai generasi Z yang lahir pada tahun 1996 – 2009. Dimana  karakteristiknya  adalah  mahir  dan tergila – gila  dengan  teknologi  informasi  dan berbagai  hal  yang  berhubungan  dengan aplikasi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  berbagai kepentingan  entah  itu  untuk  dalam  hal pendidikan  misalnya  menjadikan  sumber  atau tempat  untuk  memverifikasi  kebenaran  suatu hal, bisa digunakan untuk kebutuhan ekonomi berkaitan  dengan  pembelian  atau  penjual barang secara online dan dalam setiap sendi di era disrupsi yang notabene arus informasi cepat membutuhkan ketepatan untuk mengkonfirmasi  kebenaran  tersebut  tidak terkecuali menjelang pemilihan umum 2024.
Citraresmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri, Aji Lukman Ibrahim,
Satino, Yuliana Yuli W

## 2.3. Pengambilan Sampel
Sampel yang  digunakan dalam  kegiatan  ini adalah  siswa  SMA  kelas  XI  dan  XII  SMA berjumlah  25 orang.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pengabdian    Masyarakat  ini  mendukung Tujuan  Sustainable  Development  Goals  ke  16 yaitu  mendukung  masyarakat  yang  damai  dan inklusif  untuk  pembangunan  berkelanjutan, menyediakan  akses  terhadap  keadilan  bagi semua dan membangun isntitusi – institusi yang efektif,  akuntabel  dan  inklusif  di  semua  level dengan  target  memperkuat  institusi  nasional yang  terkait  untuk  pengembangan  kapasitan pada  semua  level  untuk  mencegah  kekerasan dan  memerangi  terorisme  serta  kejahatan dilaksanakan secara pada tanggal Maret 2023 di Ruang Kelas SMK Cakra Nusantara bersamaan. Pendekatan  norma  Instrumental  ini  secara langsung  diberikan  kepada  siswa  sebagai pemilih pemula  yang setiap waktu  erat dengan teknologi menjadi salah satu karakteristik unik genearsi Z. Diharapakan siswa bisa mengaktualisasikan  norma  instrumental  yang didasari oleh Pancasila. Nilai memiliki tingkatan tertentu.  Nilai  dasar  adalah  nilai  yang menda¬sari nilai instrumental. Di samping itu, nilai  dasar  ini  mendasari  semua  aktivitas kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.  Nilai  dasar  dalam  konteks kehidupan bangsa Indonesia tecermin di dalam Pancasila yang secara eksplisit tertuang dalam Undang – Undang  Da¬sar  1945.  Nilai  dasar sifatnya  sangat  fundamental  artinya,  bagi bangsa  Indonesia  karena  nilai  dasar  Pancasila itu  menjadi  dasar,  pandangan  hidup  dan ideologi  bangsa,  maka  keberadaannya  tidak bisa  ditawar – tawar  lagi  dan  harus  diyakini kebenarannya.  Nilai  dasar  biasanya  masih bersifat  umum  dan  belum  operasio¬nal,  maka perlu  dirumuskan  aturan  pelaksana  sebagai penjabaran dari Pancasila dan Undang¬Undang Dasar Tahun 1945. Nilai penjabaran inilah yang sering  disebut  sebagai  nilai  instrumental.
Pengertian nilai instrumental sendiri merupakan manifestasi dari nilai dasar, dan ini berupa  pasal – pasal  Undang – Undang  Dasar Tahun 1945, perundang – undangan, ketetapan – ketetapan  dan  peraturan – peraturan  lainnya yang  berfungsi  menjadi  pedoman,  kaidah, petunjuk kepada masyara¬kat untuk menaatinya.  Keterkaitan  agar  pemilih  pemula sebagai sebagai Generasi Z mampu menegakkan demokrasi  di  duni  siber  menjelang  pemilihan umum  Tahun  2024  maka  wajib  memahami aturan yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  Pasal  390,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 , UU ITE terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  Pasal  28,  Pengaturan  hukum mengenai  sanksi  tentang  penyebaran  berita bohong atau hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Pasal  45A ayat (1), Pasal 28 ayat (1).
Citraresmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri, Aji Lukman Ibrahim,
Satino, Yuliana Yuli W
Pendidikan karakter yang dibentuk melalui pengejawantahan  norma  instrument  tersebut diartikan  sebagai  sebuah  bantuan  sosial  agar individu itu dapat bertumbuh  dan menghayati kebebasannya  dalam  hidup  bersama  dengan orang  lain.  Pendidikan  karakter,  bertujuan membentuk setiap pribadi menjadi insan yang berkeutamaan.  Pendidikan  karakter  sesuai  PP Nomor  87  Tahun  2017.  Generasi  muda khususnya  siswa  sebagai  pemilih  pemula berkontribusi  membangun warga negara yang baik  dan  cerdas  (good  and  smart  citizen). Pendekatan  norma  instrumental  diharapkan mampu  menjadikan  proses  penghayatan terhadap  suatu  ajaran,  doktrin  atau  nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan  kebenaran  doktrin  atau  nilai  yang diwujudkan dalam sikap and perilaku (learning by doing)
Dalam  proses  kegiatan  belajar  mengajar  di sekolah,  terdapat  3  tahap  prosesi  yang  harus dilakukan  dalam  menginternalisasi  suatu  nilai kepada  anak  asuh  atau  Mahasiswa  yaitu pertama  adalah  tahap  transformasi  Nilai merupakan  suatu  proses  yang  dilakukan  oleh pendidik  dalam  menginformasikan  nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan Mahasiswa  atau  anak  asuh.  Kemudian  kedua tahap  transaksi  nilai:  Suatu  tahap  pendidikan nilai  dengan  jalan  melakukan  komunikasi  dua arah,  atau  interaksi  antara  Mahasiswa  dengan pendidik  yang  bersifat  interaksi  timbal-balik yang  terakhir  adalah  tahap  transinternalisasi dimana  tahap  ini  jauh  lebih  mendalam  dari tahap  transaksi.  Pada  tahap  ini  bukan  hanya dilakukan  dengan komunikasi  verbal  tapi  juga sikap mental dan kepribadian. Jadi, pada tahap ini  komunikasi  kepribadian  yang  berperan secara aktif. Dengan melakukan reinternalisasi kepada  orang  tua  siswa  diharapkan  orang  tua
Citraresmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri, Aji Lukman Ibrahim,
Satino, Yuliana Yuli W
juga memahami bahaya atau efek negatif yang juga  ditimbulkan  dari  adanya  berita  hoax  dan hal yang berkaitan dengan media social.

## 4. Simpulan dan Saran
Melalui  pendekatan  norma  instrumental yang mengajarkan kepada pemilih pemula yang dalam  hal  ini  adalah  siswa  kelas  XI  dan  XII diharapkan  para  siswa  mampu  belajar  dambil mempraktekkan tentang demokrasi yang tepat di  dunia  siber  menjelang  pemilihan  umum 2024. Sehingga diharapkan tidak ada lagi alasan untuk  mengkir  tidak  memberikan  suara  atau melaksanakan pemilihan umum dengan kriteria informasi  yang  memadai.  Akan  tetapi  pemilih pemula  juga  sudah  dibekali  aturam  terutama berkaitan  dengan  ujaran  kebencian  dan  kabar bohong.  Di  dalam  masyarakat  dan  keluarga seperti  agamawan,  politisi,  tokoh  masyarakat, orang  tua  dan  tokoh  masyarakat  lainnya berkomitmen dan memberikan teladan langsung  kepada  masyarakat  terutama  para generasi  muda  khususnya  siswa  untuk membangun warga negara yang baik dan cerdas ( good and smart citizen ).

## 5. Ucapan Terimakasih
Ucapan diberikan kepada seluruh guru dan murid SMK Cakra Nusantara, Limo, Depok, Jawa Barat.

## 6. Daftar Pustaka
Citraresmi Widoretno Putri, (2020),
Bookchapter  Bela  Negara,  Norma, Internalisasi  Nilai  Bela  Negara  dan Penegakan  Hukum  yang  berjudul Aktualisasi Nilai Pancasila Menyongsong Era  Society  5.0  Sebagai  Upaya  Bela Negara. Era Society 5.0
Citraresmi  Widoretno  Putri,  Yuliana  Yuli  W,
Satino, (2022), Sosialisasi Reinternalisasi  Nilai  Pancasila  pada Orang Tua Pelajar dalam Pendampingan E Learning,
https://prosiding.uim.ac.id/index.php/s enias/article/view/186/91
Citraresmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri, Aji Lukman Ibrahim,
Satino, Yuliana Yuli W

## Citraresmi  Widoretno  Putri,  (2022)  “The
Business  Permits  in  Gampong  Beurawe Aceh : The Existence of the Current Aceh Qanun”,  Jurnal  Rechtsidee,  Vol  10,  Juni, 10.21070/jihr. v10i0. 772- 10.21070/jihr. v10i0. 772
Kominfo.go.id,https://www.kominfo.go.id/cont ent/detail/46716/jaga-ruang-publik- jelang-pemilu-kominfo-komit-berantas- hoaks-politik/0/berita_satker,  diakses pada tanggal 11 Januari pukul 15.00 Republika.id,https://www.republika.co.id/beri ta/pwmveb282/siapkah-indonesia- menuju-industri-50, diakses pada tanggal 9 Januari  2023,  pukul 10.00
Septia  Salikhah  Utami,  Bambang  Herlambang Nurraid,  Citraresmi  Widoretno  Putri, Study  of  Law  and  Democracy  on  Lex Dabit  Remedium  During  the  Pandemic 2020  in  Banten  Province,  East  Asian Journal Multidisciplinary Research, Volume 1 Nomor 2, Maret 2022, hal 87 – 96
Sucahyo,
Nurhadi, https://www.kominfo.go.id/content/de tail/17270/hoaks-makin-merajalela- jelang-pemilu/0/sorotan_media, diakses pada 10 Januari 2023, pukul 08.00 Tempo.co,https://bisnis.tempo.co/read/15582 13/hingga-awal-2022-kominfo- temukan-9-546-hoaks-di-internet, diakses  tanggal  11  Januari  2023,  pukul 11.00