## Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi
Ashilly Achidsti 1 , Muhammad Zidny Kafa 2 , Ahmad Mizdad Hudani 3
1 Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta 2 Pengelola Sistem Informasi Desa Panggungharjo
3 Pengelola Sistem Informasi Desa Panggungharjo
1 ashilly.achidsti@gmail.com, 2 muhammadzidnykafa@gmail.com, 3 mizdadhudani@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  BLT-DD  disbursement  undertaken  by Pasardesa.id.  This  study  employs  a  qualitative  approach  with  case  study  method.  Legal indicators, transparency, participation, and accountability were used to investigate the  data collection management as well as the disbursement of BLT-DD through Pasardesa.id as a tool to fight  against  corruption.  The  disbursement  of  BLT-DD  through  Pasardesa.id  is  a  policy innovation of a public service. The diversion form of direct cash transfer into balance of basic needs (sembako) potentially reduces the corruption risk. Further, the establishment of clear and transparent  nature  of  data  and  BLT-DD  disbursement  plays  a  vital  role  in  sustaining  good governance. In addition, transparency and community’s participation are the key for the success of monitoring BTL-DD policy. To combat corruption, the establishment of transparent nature of data and the implementation of BLT-DD disbursement through Pasardesa.id provide greater opportunity  to  achieve  high  and  measurable  accountability  performed  by  Panggungharjo Village.
Keywords : Good Governance, BLT-DD, Corruption, Panggungharjo

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengkaji  praktik  baik  tata  kelola  BLT-DD  melalui  saldo Pasardesa.id sebagai upaya pencegahan korupsi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan  metode  studi  kasus  untuk  mencapai  tujuan  penelitian.   Indikator  aturan  hukum, transparansi,  partisipasi,  dan  akuntabilitas  digunakan  untuk  melihat  praktik  tata  kelola pendataan  hingga  penyaluran  BLT-DD  melalui  Pasardesa.id  sebagai  upaya  pencegahan korupsi. Penyaluran BLT-DD melalui Pasardesa.id merupakan sebuah inovasi kebijakan dari sebuah  pelayanan  publik.  Bentuk  bantuan  tunai  yang  dialihkan  menjadi  saldo  belanja kebutuhan  pokok  (sembako)  berdampak  positif  menutup  peluang  korupsi. Aturan  hukum yang jelas dan rigid dalam praktik pendataan hingga penyaluran BLT-DD menjadi landasan para  pemangku  kebijakan  melayani  masyarakat  dengan  maksimal.  Transparansi  di  setiap tahapan serta partisipasi masyarakat menjadi upaya monitoring agar kebijakan BLT-DD tidak menyimpang. Upaya mencegah korupsi dalam tata kelola pendataan hingga penyaluran BLT- DD  melalui  Pasardesa.id  menjadi  wujud  akuntabilitas  yang  tinggi  dan  terukur  dari Pemerintah Desa Panggungharjo.
Kata Kunci: Tata Kelola, BLT-DD, Korupsi, Panggungharjo

## Pendahuluan
Kehadiran Covid-19 telah
mendekonstruksi  semua  tatanan  serta pola  gaya  hidup  (Suryajaya,  2020;  Žižek, 2020),  kelesuan  ekonomi  menjadi  salah satu efek negatif Covid-19 yang dirasakan Indonesia.  Secara  nasional,  ekonomi Indonesia  triwulan  pertama  terkontraksi -2,42%  (q-to-q)  jika  dibanding  dengan triwulan  IV  tahun  2019.  Triwulan  kedua terkontraksi  sebesar  -4,19%  (q-to-q) dibanding  triwulan  pertama.  Sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan kedua di  tahun  2019,  ekonomi  Indonesia  di triwulan kedua 2020 terkontraksi sebesar -5,32% (y-on-y) (BPS,2020).
Angka kontraksi ekonomi Indonesia bisa  dilihat  lebih  rinci  dengan  adanya penurunan  kegiatan  ekonomi  dari berbagai jenis lapangan usaha di Gambar 1.  Lapangan  usaha  yang  terkena  dampak Covid-19  tersebut  berpengaruh  pada naiknya  angka  kemiskinan.  Pada  bulan Maret  2020,  Badan  Pusat  Statistika menyatakan  bahwa  ada  kenaikan  angka kemiskinan  di  22  provinsi  Indonesia. Bahkan,  seluruh  provinsi  di  Pulau  Jawa
mengalami kenaikan angka kemiskinan di atas  0,8%  pada  bulan  Maret  2020  (BPS, 2020).
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY) masuk  dalam  daftar  22  provinsi  dengan kenaikan  angka  kemiskinan.  Pada  bulan Maret 2020 angka kenaikan kemiskinan di DIY naik sebesar 0,84%. Sebanyak 29.023 tenaga kerja di DIY terkena dampak akibat Covid-19.  Angka  konsumsi  rumah  tangga terkontraksi  sebesar  1,16  dari  yang awalnya 3,71 menjadi 2,56 (q-to-q) (Bank Indonesia, 2020).
Menanggapi dampak Covid-19 yang menyebabkan  lambatnya  pertumbuhan ekonomi  nasional,  pemerintah  membuat kebijakan  “Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN)” ( Kementerian Keuangan RI, 2020). Kebijakan PEN diturunkan dalam berbagai program  diantaranya  seperti  Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai  (BPNT),  program  sembako, bantuan sosial  (bansos) tunai, Kartu  Pra- Kerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD),  Banpres  Produktif  UMKM, Subsidi Gaji, dan Diskon Listrik.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020
Gambar 1. Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan II-2020 (Q -to-Q)
Meskipun  kebijakan  PEN  memiliki dampak positif ekonomi bagi masyarakat, namun  pelaksanaannya  rawan  disalah gunakan.  Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  mencatat  ada  8  bentuk  masalah dalam penyaluran bantuan ke masyarakat. Tiga  teratas  dari  delapan  bentuk penyalahgunaan  bansos  menurut  ICW adalah pungutan liar dengan jumlah kasus 46 (19,25%), inclussion error sebanyak 43 kasus  (17,99%),  dan  bantuan  tidak diterima  warga  sebanyak  23  kasus (9,62%) (ICW, 2020).
Laporan  penyalahgunaan  tersebut paling  banyak  diadukan  pada  jenis bantuan  sosial  (bansos)  dari  pemerintah provinsi sebanyak 20%, Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD) 18,89%, Bantuan Sosial Tunai Kementerian  Sosial  17,22%,  bansos  dari pemerintah kabupaten/kota 12,7%, kartu sembako dan bantuan presiden 10%, dan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  2,78% (ICW,2020).
Namun  dari  banyaknya  masalah penyaluran bantuan sosial, terdapat cerita baik di salah satu desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Desa
Panggungharjo,  Bantul.  Penyelenggaraan BLT-DD di Panggungharjo dilakukan oleh sebuah  unit  bentukan  pemerintah  desa bernama  Panggung  Tanggap  Covid-19 (PTC-19).  Pada  bulan  Agustus  2020  lalu, PTC-19  mendapatkan  Top  21  Inovasi Pelayanan  Publik  dan  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi.
BLT-DD di Panggungharjo diberikan dalam  bentuk  saldo  belanja  kebutuhan pokok  melalui  kartu  ATM  kepada  warga desa yang rentan secara ekonomi. Inovasi kebijakan  yang  digunakan  dalam  bentuk penyaluran  bantuan  adalah  dengan menyambungkan  skema  perbelanjaan  ke Pasardesa.id.  Pasardesa.id  merupakan e- commerce yang  diinisiasi  oleh  Kelurahan Panggungharjo  dengan  menggandeng  4
kelurahan  lainnya  di  Bantul.  Bentuk penyaluran  tersebut  berdampak  positif dengan memotong jalur pungli yang sering terjadi  ketika  bantuan  diberikan  dalam bentuk  uang.  Penentuan  penerima bantuan  juga  terbilang  rigid  dan  melalui berbagai  lapis  konfirmasi  sehingga pendataan tepat sasaran serta transparan.
Pembahasan BLT-DD selama Covid- 19 sudah dilakukan oleh Baso Iping (2020) terkait  manfaat  BLT-DD  dari  sisi peningkatan daya beli dan peluang konflik sosial,  Binar  Dwiyanto  Pamungkas  dkk (2020)  tentang  penggunaan  dana  desa dalam  berbagai  skema  bantuan  di Sumbawa,  salah  satunya  dalam  bentuk BLT-DD,  dan  Wildan  Rahmansyah  dkk (2020)  yang  mengkaji  tentang  pemetaan masalah  penyaluran  jaring  pengaman sosial, termasuk BLT-DD di Indonesia. Dari beberapa  kajian  BLT-DD  tersebut,  masih ada kekosongan di bagian praktik baik tata kelola  pendataan  serta  penyaluran  BLT- DD. Padahal pembahasan tata kelola yang baik menjadi kunci suatu kebijakan dapat berjalan sukses sehingga penyalahgunaan bantuan  seperti  pungutan  liar, inclusion error, serta  warga  yang  tidak  mendapat bantuan tidak terjadi.
Praktik  BLT-DD  di  Panggungharjo melalui  Pasardesa.id  ini  pula  yang  masih kosong  dalam  berbagai  kajian  literatur yang  mengangkat  Panggungharjo  sebagai studi kasus.
Sisi kepemimpinan transformasional  (Edi  dan  Wardhani, 2020),  pelaksanaan good  governance dalam  Sistem  Informasi  Desa  (Suryani, 2019), dan collaborative governance dalam praktik  kemandirian  desa  (Astuti,  2019), merupakan beberapa literatur yang sudah membahas tentang Panggungharjo.
Oleh karena itu, peneliti mengangkat pertanyaan penelitian “Bagaimana praktik tata  kelola  pendataan  dan  penyaluran BLT-DD  melalui  Pasardesa.id  sebagai upaya  inovasi  pelayanan  publik  untuk pencegahan  korupsi?”  sebagai upaya
untuk mengisi kekosongan literatur dalam dua  hal:  1)  Belum  ada  penelitian  tentang praktik  baik  tata  kelola  BLT-DD  selama covid-19 , dan 2) Belum ada yang meneliti penyaluran BLT-DD melalui saldo Pasardesa.id di Kelurahan Panggungharjo,
Bantul.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mengkaji  praktik  tata  kelola  BLTDD melalui  saldo  Pasardesa.id.  Harapannya, selain  mengisi  kekosongan  literatur, praktik  baik  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  bisa  diduplikasi  sesuai konteks oleh berbagai daerah di Indonesia untuk  mengurangi  dampak  negatif ekonomi Covid-19.

## Metode
Lokasi  penelitian  dilakukan  di wilayah  Desa  Panggungharjo,  Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.
Pendekatan  kualitatif  digunakan  karena mampu menghasilkan data deskriptif dari orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati (Moelong,  2010:  4).  Metode  studi  kasus digunakan  untuk  mengkaji  praktik  baik tata  kelola  pendataan  hingga  penyaluran BLT-DD  di  Panggungharjo  sebagai  upaya anti korupsi.
Peneliti menggunakan teknik wawancara  secara  mendalam  ( in  depth interview )  untuk  mendapatkan  data primer. In  depth  interview membuat hubungan  antara  peneliti  dengan  para informan  lebih  terbuka  dan  akrab  dalam menjawab  setiap  pernyataan  (Hamidi,
2008: 56). Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah Lurah Panggungharjo,  Kepala  Sie  Pelayanan Kelurahan Panggungharjo, tim IT Pasardesa.id,  relawan  PTC,  serta  warga desa penerima BLT-DD. Penentuan jumlah informan  menggunakan  model snow-ball sampling .  Informan  terus  digali  hingga ditemukan  “data  jenuh”,  yaitu  tidak
ditemukan informasi baru lagi dari subjek penelitian (Endraswara 2012: 206).
Teknik kedua yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  observasi  terhadap perilaku atau tindakan, baik dalam bentuk verbal, non verbal dan aktivitas individual mereka  dalam  kelompok  (Hamidi,  2008:
154).  Dua  dari  tiga  peneliti  yang  terlibat dalam  penulisan  artikel  jurnal  ini merupakan staf aktif di Desa Panggungharjo  yang  juga  turut  terlibat dalam proses pendataan hingga penyaluran  BLT-DD  sebagai  relawan. Teknik  observasi  partisipatif yang dilakukan  peneliti  selama  menjadi relawan  tergolong  sebagai  observasi partisipasi  penuh.  Menurut  Sugiyono
(2007),  observasi  partisipasi  penuh dilakukan  jika  peneliti  sudah  terlibat penuh dalam kegiatan yang akan dijadikan sebagai sumber data.
Teknik  ketiga  adalah  menggunakan informasi dokumentasi. Sumber informasi dokumentasi  ini  berasal  dari  undang- undang,  peraturan  presiden,  peraturan menteri,  peraturan  lurah  desa,  artikel jurnal  relevan,  berita  media  masa,  buku, dan sumber literatur lainnya.

## Pembahasan
Inovasi  BLT-DD  melalui  Pasardesa.id sebagai Bentuk Pelayanan Publik Selama  pandemi Covid-19,  dua  hari setelah  Pemerintah  Pusat  menyatakan darurat  bencana  nasional,  Pemerintah Desa  Panggungharjo  mendirikan  Gugus Tugas  di  level  Desa  dengan  nama Panggung  Tanggap  Covid-19  (PTC-19). Gugus tugas ini dikoordinatori oleh Kepala Desa  Panggungharjo  dan  beranggotakan Perangkat Desa, Kepala Dusun, Ketua RT,
Lembaga  Desa,  dan  Relawan.  Lingkup tugas PTC-19 adalah pencegahan, penangan,  dan  penanggulangan  dampak Covid-19  dari  aspek  sosial,  klinis,  dan ekonomi.  BLT-DD  menjadi  salah  satu upaya  mitigasi  dampak  ekonomi  yang
dikawal oleh PTC-19 di Desa Panggungharjo. Berkaitan dengan hal itu,
Lurah  Desa  Panggungharjo  menerbitkan Maklumat  Nomor:  360/097  tentang kewajiban  melaporkan  diri  secara  daring bagi  penduduk  Desa  Panggungharjo  dan penduduk  luar  Desa  Panggungharjo  yang berdomisili di wilayah Desa Panggungharjo melalui PTC-19. Mekanisme sistem lapor ini merupakan  upaya  pemerintah  desa melalui  PTC-19  untuk  memproteksi  dan memantau  warga  desa  baik  yang terdampak  maupun  tidak  terdampak Covid-19. Mitigasi ekonomi menjadi kunci untuk  memastikan  mereka  yang  rentan masuk  ke  dalam  Jaring  Pengaman  Sosial serta  mendorong  sikap  kerelawanan, kegotong  royongan  dan  solidaritas  antar warga desa.
Pemerintah  desa  melalui  PTC-19 melakukan  mitigasi  ekonomi  dengan menerbitkan formulir daring http://s.id/mitigasiekonomi. Hal ini
merupakan  upaya  untuk  memetakan sebaran  kelompok  rentan  sekaligus penentuan skala prioritas yang didasarkan kepada tingkat kerentanannya.  Pemetaan kelompok  rentan  itu  bertujuan  agar bantuan  yang  akan  diberikan  nantinya dapat dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.
Semua  data  yang  telah  dikirimkan oleh  warga  desa  menjadi  bahan  analisis dengan menggunakan metode pembobotan.  Bobot  dari  masing-masing jawaban  pertanyan  di  formulir  daring akan  berbeda,  jumlah  bobot  terendah adalah  kurang  dari atau sama  dengan  17 sedangkan  bobot  tertinggi  adalah  95. Rentang  bobot  tadi  kemudian  dibagi dalam  empat  tingkatan  yaitu  sangat rentan,  rentan,  cukup  rentan  dan  tidak rentan.  Pengejawantahan  dari  tingkatan kerentanan  tersebut  menjadi  penentu skala  prioritas  penerima  bantuan.  Data warga  yang  memiliki  bobot  kurang  atau
sama  dengan  17  maka  dianggap  masuk kategori tidak rentan. Warga yang memilki bobot nilai lebih dari 17 dan kurang dari 36  dianggap  yang  bersangkutan  masuk kategori  cukup  rentan.  Sedangkan  warga yang  memiliki  bobot  nilai  lebih  dari  atau sama  dengan  36  dan  kurang  dari  56 dianggap  yang  bersangkutan  rentan, sedangkan  warga  yang  memiliki  bobot nilai  lebih  dari  atau  sama  dengan  56 dianggap  sangat  rentan.  Penilaian  atas empat kategorisasi tersebut juga dilandasi dengan  7  aspek  penilaian,  yaitu  jenis pekerjaan, besaran jenis pendapatan, pola konsumsi,  kepemilikan  dana  cadangan, kepemilikan  asset,  kepemilikan  jaminan sosial,  dan  keberadaan  kelompok  rentan. Dari  keempat  kriteria  tersebut  kategori sangat  rentan  dan  rentan  menjadi prioritas  yang  berhak  mendapat  bantuan dari pemerintah desa.
Salah  satu  bentuk  bantuan  dalam mitigasi  ekonomi  ini  adalah  bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana
Desa (BLT-DD). Aturan tentang penyediaan  BLT-DD  ini  tertuang  dalam
Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  nomor  6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana  Desa  (Buku  Saku  Panduan Pendataan BLT-DD, 2020).
Praktik  penyelenggaraan  program BLT-DD di Desa Panggungharjo merupakan  sebuah  bentuk  pelayanan publik  pemerintah  desa  terhadap  warga. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009,  pelayanan  publik  adalah  kegiatan pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  bagi setiap  warga  negara  berupa  barang,  jasa, dan  atau  pelayanan  administratif  yang disediakan  penyelenggara  pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tujuan dari pelayanan publik sendiri untuk  mensejahterakan  warga  negara dengan  bentuk  memberi  pelayanan pendidikan,  kesehatan,  kemananan,  dan kesejahteraan  (Kevittt,  1998).  Hal  ini
sudah  selaras  dengan  BLT-DD  yang digunakan sebagai jaring pengaman sosial yang  melindungi  masyarakat  miskin  dari dampak  negatif  COVID-19  di  bidang ekonomi.
Pelayanan  publik  yang  dilakukan Pemerintah  Desa  Panggungharjo  melalui
BLT-DD  diselenggarakan  dengan  sebuah inovasi kebijakan. Bentuk inovasi
kebijakan  tersebut  adalah  penyaluran BLT-DD  yang  tidak  memberikan  uang secara  tunai,  tetapi  dengan  memberikan saldo  untuk  belanja  di  platform e- commerce milik  desa  yang  bernama Pasardesa.id.
Memunculkan inovasi dalam sebuah kebijakan membutuhkan keberanian serta kemampuan mengembangkan basis
pengetahuan  yang  sebelumnya  sudah diterapkan  dalam  kebijakan.  Hal  itu disebabkan  karena  dalam  sebuah  inovasi melekat ketidakpastian yang menjadi sifat inheren.
Inovasi  bukan  persoalan  ide  yang sama sekali baru, baik itu dalam penelitian sains  atau  kebijakan,  tetapi  tentang eksploitasi  dan  upaya  mencoba  berbagai ide  untuk  menjawab  suatu  masalah  baik itu  di  bidang  sosial,  ekonomi,  dan  politik ( Edler  dan  Jan  Fagerberg,  2017) .  Sebuah kebijakan  menjadi  sangat  relevan  ketika pembuat  kebijakan  dapat  mendefinisikan masalah yang mereka ingin cari inovasinya untuk berkontribusi pada solusi.
Tantangan terbesar dalam inovasi adalah tahap  pembentukan  ide  dan  eksploitasi. Oleh  karena  itu,  inovasi  kebijakan  yang efektif  perlu  memberi  penekanan  dan dukungan pada eksperimen, implementasi, dan eksploitasi, khususnya pada  tahap  awal.  Karena  pada  saat  yang sama  memungkinkan  pendekatan  yang berbeda  untuk  solusi  masalah  yang dihadapi.
Peluncuran  Pasardesa.id  sebagai e- commerce milik  desa  yang  kemudian dimanfaatkan  sebagai  media  penyaluran
BLT-DD juga merupakan langkah lanjutan inovasi yang ditempuh Desa Panggungharjo  setelah  mengubah  bentuk bantuan  BLT-DD  dari  tunai menjadi  non- tunai.  Platform  Pasardesa.id  diresmikan tanggal  13  April  2020  oleh  Menteri  Desa PDTT  sebagai  platform e-commerce yang diinisiasi oleh Desa Panggungharjo dengan menggandeng  Desa  Ngestiharjo,  Desa Wirokerten,  Desa  Guwosari,  dan  Desa Sriharjo.  Dari  total  158  pedagang  di Pasardesa.id, 70 berasal dari Panggungharjo,  48  dari  Sriharjo,  34  dari Guwosari,  5  dari  Ngestiharjo,  dan  1  dari Wirokerten (Wawancara Damar Saksomo Jati, Tim IT dari Pasardesa.id, 2020). Titik inovasi pemanfaatan Pasardesa.id adalah memperlama perputaran  uang  di  dalam  Desa Panggungharjo. Hal itu disebabkan karena penggunaan  BLT-DD  yang  diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan berputar uangnya dengan “berbelanja  ke  toko  tetangga”  di Pasardesa.id. Harapannya, konsep tersebut  bisa  memperluas  manfaat ekonomi dari sebagian kecil KPM kepada 70  pedagang  dari  warga  Panggungharjo. Dampak  dari  perputaran  uang  tersebut adalah meningkatkan daya beli
masyarakat sehingga menyelamatkan dari krisis  ekonomi  akibat  Covid-19  (website resmi pasardesa.id).  “Hak dari dana desa ini  tidak  hanya  diperuntukkan  bagi  KPM saja, tetapi seluruh masyarakat desa. Oleh karena  itu,  skema  BLT-DD  melalui Pasardesa.id  ini  dilakukan  agar  rantai manfaat bisa meluas dirasakan oleh warga di  luar  KPM.”  (Wawancara  Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Desa Penggungharjo). Praktik  Tata  Kelola  BLT-DD  Desa Panggungharjo Governance atau tata kelola pemerintahan,  saat  ini  menjadi  bahasan yang  tidak  lepas  dari  unsur  modernitas,
meskipun konsepnya sudah setua sejarah manusia (Weiss, 2000). Saling tunjang dan berkesinambungan antara unsur pemerintah,  masyarakat  maupun  swasta menjadi  kunci  dalam  tata  kelola penyelenggaraan  negara  (Asshiddiqie, 2004).    Di  tataran  desa,  saling  tunjang antara  pemerintah  Desa  Panggungharjo, partisipasi  masyarakat,  hingga  sektor swasta  melalui  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  berkolaborasi  dalam penyelenggaraan  tata  kelola  BLT-DD melalui  Pasardesa.id  mulai  dari  proses pendataan hingga penyaluran. UNDP (1997)
menyebutkan karakteristik  dari  suatu  tata  kelola meliputi  partisipasi,  aturan  hukum, transparansi,  daya  tanggap,  berorientasi konsensus,  berkeadilan,  efektivitas  dan efisiensi,  akuntabilitas,  dan  visi  strategis. Dari  kesembilan  karakteristik  tersebut, oleh  Sedarmayanti  (2004)  diperas menjadi  empat  unsur  utama  suatu  tata kelola  dapat  dikatakan  baik  atau  buruk, yaitu  aturan  hukum  yang  jelas,  proses kebijakan yang berjalan dengan transparan, keterbukaan untuk mengakomodasi partisipasi aktif masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah
(Sedarmayanti,  2013).  Empat  unsur tersebut  yang  dalam  penelitian  ini digunakan sebagai indikator untuk menilai praktik  tata  kelola  pemerintahan  dalam pendataan  hingga  penyaluran  BLT-DD melalui Pasardesa.id.
1. Aturan  Hukum  BLT-DD  Kelurahan
Panggungharjo Aturan hukum yang jelas menekankan adanya kepastian hukum dan rasa adil dari masyarakat terhadap suatu kebijakan. Sedarmayanti (2013) memberikan indikator ketercapaian aturan  hukum  terjadi  ketika  terdapat aturan  tentang  kepastian  pemberian layanan, ada standar operasional
prosedur,  dan reward serta punishment pada pemberi layanan.
Aturan  hukum  ini  yang  menjadi landasan planning dari berjalannya ketiga indikator  lain  dalam  suatu  tata  kelola pemerintahan:  transparansi,  keterbukaan untuk  mengakomodasi  partisipasi,  dan akuntabilitas. Aturan hukum yang disusun secara  detail  menjadi  pijakan  bagi Pemerintah  Desa  Panggungharjo  untuk melakukan  pendataan  hingga  penyaluran BLT-DD  melalui  Pasar  Desa.  Apabila aturan  hukum  tidak  diformulasikan dengan  baik,  maka  pijakan  implementasi hingga  evaluasi  akan  sulit  dilakukan karena  tidak  ada  aturan  baku  bagaimana suatu  kebijakan  didefinisikan  berjalan dengan baik sesuai urutan yang dianggap ideal oleh pembuat kebijakan.
Mekanisme pendataan serta penyaluran  BLT-DD  melalui  Pasardesa.id di  Panggungharjo  memiliki  landasan hukum yang jelas dari tingkat pusat hingga peraturan tingkat desa. Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  juga  diatur untuk hal teknis.  Proses pendataan BLT- DD di Panggungharjo mengikuti Permendes  Nomor  6  tahun  2020.  Tahap awal  dilakukan  pendataan  oleh  Relawan Desa  Covid-19  atau  Panggung  Tanggap Covid-19.  Cara  pendataan  yang  tidak diatur rigid di Permendes Nomor 6 tahun 2020 memberikan ruang kepada Pemerintah  Desa  Panggungharjo  untuk memanfaatkannya  dengan  melakukan pendataan melalui Google Form.
Pendataan  secara  daring  ini  dilakukan karena  penyebaran  informasi  akan berjalan  lebih  masif,  mudah,  efektif,  dan efisien.  Data  yang  terkumpul  akan divalidasi oleh PTC-19 yang disalurkan ke 14 pedukuhan di Panggungharjo.
“Dari  Pak  Dukuh  akan  divalidasi apakah data yang masuk benar atau tidak. Dari  pedukuhan  data  dimasukkan  ke tataran RT untuk dilakukan validasi ulang serta ditambah exclussion error. Dari data
validasi RT tersebut disalurkan kembali ke padukuhan  dan  dikumpulkan  ke  PTC-19 kembali.  Penentuan  KPM  dari  data  yang terkumpul dilaksanakan melalui musyawarah desa (musdes) .” (Wawancara Arief  Rohman,  Tim  Data  dan  Informasi
Panggung Tanggap Covid, 2020).
Aturan penyaluran BLT-DD sebagai  skenario  penyelamatan  ekonomi saat  pandemi  tertera  dalam  Peraturan
Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Permendes PDTT)  Nomor  6  tahun  2000  tentang Perubahan atas Peraturan    Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  Nomor  11  tahun  2019 tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, diatur sasaran penerima BLT-DD di masa Covid- 19  adalah  keluarga  miskin  non-Program Keluarga Harapan (PKH) yang kehilangan mata  pencaharian,  belum  terdata,  atau memiliki anggota dengan sakit kronis.
Aturan  tersebut  juga  mengatur terkait metode dan mekanisme penyaluran BLT-DD.  Desa penerima Dana Desa  lebih  dari  Rp  1.200.000.000  (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah  Dana  Desa.  Panggungharjo  pada tahun  2020  memiliki  Dana  Desa  sebesar Rp  1.493.000.000  sehingga  alokasi  BLT- DD berlaku sebesar 35% atau sebesar Rp 522.550.000.
Masih  di  dalam  Permendes  PDTT Nomor  6  tahun  2000,  diatur  masa penyaluran BLT-DD pada termin 1 adalah tiga  tahap  dengan  besaran  perbulan  Rp 600.000  per  kepala  keluarga.    “ Cara penghitungan  mencari  jumlah  Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) yang
mendapatkan  BLT-DD  adalah  dari  35% total dana desa di Desa Panggungharjo (Rp
522.550.000.) dibagi dengan besaran BLT- DD  tahap  pertama  sebesar  Rp  600.000 yang  dikali  3  bulan  atau  total  1.800.000.
Pembagian itu ketemu angka 281 sebagai jumlah  KPM  BLT-DD  Panggungharjo ,” ungkap  Bapak  Hosni  Bimo  Wicaksono selaku  Kepala  Sie  Pelayanan  Desa Panggungharjo.
Dalam  Permendes  Nomor  6  tahun 2020  masih  belum  mengatur  tentang bentuk  penyaluran  BLT-DD.  Oleh  karena itu,  aturan  tentang  penyaluran  BLT-DD diperinci  dalam  tataran  Peraturan  Lurah Desa  Panggungharjo  (Perludes)  nomor  5 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Desa  dalam  Pengurangan  Dampak Ekonomi  dari  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  di  Desa Panggungharjo.  Perludes  Nomor  5  tahun 2020 ini yang menjadi acuan berjalannya proses  BLT-DD  melalui  pasardesa.id.  Di pasal  3,  metode  penyaluran  dituliskan dalam  bentuk  non  tunai  dengan  alur pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa (RKDesa)  ke  dalam  rekening  KPM  yang tersimpan  di  Bank  Umum  Nasional  milik Negara  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah Desa sebagai rekanan penyalur BLT Dana Desa. Pasal 8 menjelaskan bahwa pemanfaatan  BLT-DD  untuk  pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilakukan dengan membelanjakan  secara online maupun offline melalui digital platform Pasardesa.id. Meskipun arahan penggunaan  BLT-DD  disalurkan  melalui saldo belanja, namun dalam Perludes No 5 tahun 2020 diberi kesempatan pencairan berupa  uang  dengan  kuota  25%  dari besaran  alokasi  bulanan  BLT-DD.  75% lainnya  dicairkan  melalui  transaksi belanja di Pasardesa.id.
Upaya  monitoring  pencairan  saldo BLT-DD sebesar 25% itu dilakukan dengan komunikasi  personal  antara  KPM  kepada Lurah Desa Panggungharjo. “Ada beberapa yang mengajukan pengajuan pengambilan saldo  BLT-DD  secara  tunai. Tetapi,  untuk memperoleh izin itu saya menanyakan apa
kebutuhannya, warga ada yang kebutuhannya  untuk  periksa  kesehatan, kebutuhan sekolah, dan beberapa kebutuhan  lainnya.  Jika  kebutuhan  itu masuk akal ya saya perbolehkan. Perizinan itu  dilakukan  untuk  memastikan  BLT-DD digunakan  pada  pemenuhan  kebutuhan dasar,  bukan  untuk  perilaku  konsumtif. Kebutuhan dasar kan ada pangan dan non pangan.  Kalau  pangan  bisa  belanja  di
Pasardesa.id, kalau non-pangan harus ada bukti keperluannya.” (Wawancara Wahyudi Anggoro Hadi, 2020). Penggunaan BLT-DD melalui Pasardesa.id diperinci dengan adanya SOP.
Terdapat  enam  paket  sembako  dengan jumlah  nominal  Rp  150.000  yang direkomendasikan  untuk  memudahkan KPM  memenuhi  kebutuhan  dasarnya. Belanja secara online dilakukan oleh KPM melalui  website  Pasardesa.id.  Orderan yang  masuk  dikelola  oleh  admin Pasardesa.id. Orderan akan dijemput oleh kurir  di  lokasi  penjual.  Setelah  barang sudah ditangan kurir lalu diantar ke outlet Pasardesa.id untuk dilakukan pengecekan kualitas  dan  kuantitas.  Setelah  sesuai dengan  pesanan  secara  kualitas  maupun kuantitas,  maka  barang  akan  diantarkan kepada KPM. Kurir membawa alat EDC ke lokasi KPM agar transaksi bisa dilakukan di tempat.
Proses pembelanjaan BLT-DD secara offline dimungkinkan pula dilakukan bagi KPM yang tidak memiliki perangkat digital untuk  mengakses  website  Pasardesa.id. KPM  mengunjungi outlet Pasardesa.id untuk  memesan  langsung  kepada  admin. Setelah  itu  KPM  menunggu  orderan  di rumah masing-masing. Proses selanjutnya mulai  tahap  penjemputan  orderan  ke penjual,  pengecekan  hingga  pengantaran ke  KPM  memiliki  SOP  yang  sama  dengan belanja online.

## 2. Transparansi  Penentuan  Penerima BLT-DD
Sedarmayanti  (2013)  menyatakan indikator  transparansi  berhasil  dicapai ketika  terdapat  keleluasaan  masyarakat untuk  menyampaikan  aspirasi  tentang pelayanan,  mudah  untuk  mengakses informasi  pelayanan,  dan  terdapat prosedur  pengaduan  jika  informasi  tidak sampai ke publik.
Dalam  skema  penanganan  dampak COVID-19 di Desa Panggungharjo. PTC-19 melakukan  distribusi  informasi  kepada warga desa menggunakan WAG dan kanal website  desa  dan  juga broadcast melalui WAG  (WhatsApp  Group).  Di  dalam  WAG terdapat  Kepala  Dukuh,  Ketua  RT,  dan elemen  masyarakat  lainnya  seperti;  PKK, karang taruna, kader, dan lain sebagainya. WAG  disini  digunakan  sebagai  media pertukaran informasi baik dari Pemdes ke Warga  Desa  maupun  sebaliknya.  Dalam pengaturan pertukaran informasi di WAG, seluruh  pihak  dilarang  menyebarkan berita informasi baik foto tulisan maupun video  yang  tidak  terkait  dengan  Desa Panggungharjo. Artinya WAG ini dikhususkan  untuk  menginformasikan kondisi  Desa  Panggungharjo.  WAG  disini bukan hanya ada di tingkatan desa, tetapi juga  ada  di  tingkat  pedukuhan.  WAG  ini didedikasikan  untuk  mengakomodasi segala  keluh  kesah  warga  desa,  harapan, atau  kerisauan.  Apapun  yang  butuhkan, masalah  apa  yang  dihadapi  oleh  warga. “WAG ini menjadi tempat masyarakat bisa berkeluh  kesah  dan  langsung  ditanggapi oleh  pemerintah  desa.”  ( Wawancara Wahyudi  Anggoro  Hadi,  Lurah  Desa Panggungharjo).
Pengaturan  lainnya  adalah  setiap
WAG yang dipergunakan untuk penanganan  dampak  COVID-19  harus mengundang Kepala Desa masuk ke WAG. Di dalam Modul Panggung Tanggap Covid- 19  disebutkan  bahwa  Lurah  Desa mengambil komando atas semua
informasi  dan  kendali  (perintah)  dalam WAG.  Hal  ini  merupakan  bentuk mekanisme  kontrol  langsung  dari  Kepala Desa  terkait  peredaran  informasi.  Selain itu dengan masuknya Kepala Desa ke WAG, keluh  kesah  warga  desa  bisa  langsung ditanggapi oleh Kepala Desa.  Penggunaan berbagai media seperti WAG dan website desa disini merupakan bentuk kemudahan menyampaikan  aspirasi  dan  mengakses informasi tentang pelayanan.
Berkaitan dengan prosedur penanganan  informasi  yang  tidak  sampai ke publik, Pemerintah Desa Panggungharjo mengantisipasinya dengan menghimbau warga desa untuk turut serta aktif  menginformasikan  kondisi  tetangga atau  warga  lain  baik  melalui  formulir daring  maupun  WAG.  Dalam  hal  ini seluruh  formulir  daring  yang  diterbitkan oleh  pemdes  melalui  PTC-19  diatur  agar warga  desa  dapat  mengisikan  informasi warga desa lain. Sehingga apabila terdapat warga  yang  tidak  bisa  atau  tidak  mampu mengisi  formulir  daring,  warga  desa  lain dapat membantu mengisikannya.
Bentuk  transparansi  lain  dalam proses  pelaksanaan  program  BLT-DD adalah  pelibatan  warga  desa  dalam musyawarah  desa  penentuan  penerima BLT-DD.  Sehingga  musdes  juga  dapat dijadikan  sarana  penyampaian  aspirasi publik.

## 3. Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penyelenggaraan BLT-DD
Partisipasi  menekankan  adanya keterlibatan  dari  berbagai  pihak  dalam penyelenggaraan  kebijakan  suatu  negara. Sedarmayanti (2013)
menerangkan indikator  berjalannya  partisipasi  dilihat jika kebijakan dan pelayanan dilaksanakan berdasarkan  kesepakatan  bersama  dan melalui  proses  dialektika,  misalkan melalui  musyawarah,  masyarakat  bisa menyampaikan  kritik  dan  saran  untuk penyelenggaraan  pemerintahan,  serta
melibatkan  masyarakat  dalam  berbagai kondisi dalam proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan.
Di dalam Permendes Nomor 6 tahun 2020,  partisipasi  disebutkan  dalam prinsip  penggunaan  Dana  Desa,  yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran  serta  masyarakat  Desa.  Praktik partisipasi ini dihadirkan dalam mekanisme  pendataan  calon  penerima BLT-DD  yang  diatur  dalam  permendes tersebut. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh PTC-19 dengan  melibatkan  masyarakat  untuk mengisi formulir daring. Tingkat partisipasi  masyarakat  Panggungharjo untuk  mengisi  formulir  daring  sangat tinggi. Dari total 9.000 KK yang terdaftar, 8.210  KK  atau  91,22%  mengisi  formulir daring  (Wawancara  Arief  Rohman,  Tim Data  dan  Informasi  Panggung  Tanggap Covid-19).
Unsur  partisipasi  ini  beririsan dengan transparansi. Ketika di sub bab B.2. WAG disebut sebagai sarana transparansi pengaduan aspirasi, hal itu juga sekaligus bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam mengawal  kebijakan.  Unsur  transparansi yang  beririsan  pula  dengan  partisipasi terjadi  dalam  proses  musdes  untuk penentuan  penerima  bantuan  BLT-DD. Musdes dilaksanakan pada 1 Mei 2020 dan dihadiri  oleh  BPD  Desa  Panggungharjo, Pamong Desa, Dukuh, Ketua dan pengurus satgas pedukuhan, serta Kader DTKS (Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial)  Desa Panggungharjo. Sistematika dalam pelaksanaan musdes ini, Pemerintah Desa Panggungharjo  menyediakan  data  warga hasil  dari  mitigasi  ekonomi  PTC-19  yang sudah dipisahkan dari sumber Data DTKS. Data  calon  penerima  BLT-DD  tersebut adalah  warga  miskin  dan  warga  yang terdampak Covid-19 yang bukan merupakan  penerima  Bantuan  Sosial Tunai  (BST),  Program  Keluarga  Harapan
(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Reguler, dan BPNT Covid-19.
Dialektika yang terjadi saat pelaksanaan  musdes  ini  menjadi  wujud partisipasi sekaligus monitoring masyarakat  agar  KPM  BLT-DD  tepat sasaran,  Kepala  Dukuh,  Ketua  dan Pengurus Satgas PTC-19 Pedukuhan, yang menjadi peserta musdes merupakan aktor yang  paling  mengetahui kondisi  ekonomi masyarakat di sekitarnya. Proses verifikasi dan  fakta  empiris  realitas  sosial  yang terjadi pada warga kategori sangat rentan dan rentan hasil dari pembobotan formulir daring dikonfirmasi secara langsung oleh pihak  terkait  (Kepala  Dukuh,  Ketua  RT, dan  Satgas  PTC-19  Pedukuhan,  serta beberapa perwakilan masyarakat).
“Cara
menentukan kuota perdukuhan  BLT-DD  adalah  jumlah  KK yang  masuk  kategori  sangat  rentan  dan rentan  di  setiap  dukuh  dibandingkan dengan jumlah KK kategori sangat rentan dan  rentang  di  Panggungharjo  lalu  dikali 100%,  angka  itu  merupakan  kuota  satu perdukuhan dari total 281 KK yang berhak mendapat  BLT- DD.”  (Wawancara  Arief Rohman,  Tim  Data  dan  Informasi Panggung  Tanggap  Covid-19).  Di  dalam musdes ini lah para peserta dibagi menjadi working  group per  perdukuhan  untuk menentukan  siapa  KK  paling  rentan  dari jumlah  kuota  penerima  BLT-DD  di dukuhnya.

## 4. Akuntabilitas  Pemerintah  Desa Panggungharjo Lawan Korupsi
Akuntabilitas  dalam  tata  kelola pemerintahan menuntut pemerintah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan negara. Sedarmayanti (2013)
menyebutkan indikator  dari  akuntabilitas  meliputi tanggung jawab atas kelalaian pelayanan, menjalankan  prosedur  dan  mekanisme kinerja  organisasi,  dan  mendahulukan
memberi  layanan  sesuai  kebutuhan masyarakat.
Seperti yang sudah dijelaskan dalam sub bab inovasi kebijakan, setelah dua hari pemerintah  pusat  menyatakan  tanggap darurat nasional, Kepala Desa Panggungharjo  berinisiatif  mendirikan PTC-19 sebagai garda terdepan penanganan  dampak  pandemi  baik  dari segi klinis dan non-klinis. Formulir daring yang dilakukan pemerintah desa bekerjasama dengan dukuh, ketua RT, dan elemen  masyarakat  lainnya  seperti  PKK, karang taruna, kader, dan lain sebagainya yang  didukung  dengan  dikeluarkannya Maklumat  Nomor:  360/097  tentang Kewajiban melaporkan diri secara daring bagi  penduduk  Desa  Panggungharjo  dan Penduduk  luar  Desa  Panggungharjo  yang berdomisili di wilayah Desa Panggungharjo melalui PTC-19 merupakan  wujud  pemberian  layanan yang menjadi prioritas. Pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menjamin ketahanan ekonomi warga  dapat  dilihat  dengan  bentuk penyaluran  BLT-DD  non-tunai  melalui saldo  belanja  Pasardesa.id.  Boas  (1998) mencirikan  praktik  korupsi  yang  sudah menjadi  perilaku  endemik  merupakan salah  satu  ciri  dari bad  governance yang membuat akuntabilitas pemerintah rendah . Di  masa  krisis  pandemi  ini  di tengah  berbagai  bantuan  ekonomi diturunkan dan kecenderungan monitoring serta evaluasi tidak diprioritaskan, praktik korupsi
bermunculan.  Beberapa  kasus  korupsi BLT-DD dilakukan oleh Kepala Dusun dan anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) di Sumatera Selatan (Putra, 2020). Di Lombok Tengah, masyarakat penerima BLT-DD yang seharusnya mendapat uang senilai  Rp.  600.000  hanya  menerima bantuan  senilai  Rp.  150.000  (Khalid, 2020).  Pungutan  liar  BLT-DD  di  Desa Sungai Majo Pusako, Riau yang seharusnya
mendapat  600  ribu  menjadi  300  ribu (Indriani, 2020).
Korupsi  bantuan  selama  Covid-19 juga  terjadi  di  Bantul.  Di  Kabupaten Bantul,  menurut  data  penelitian  IDEA tentang  Monitoring  Dana  Bansos  dan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  tahun  2020, selama  pandemi  di  Kabupaten  Bantul tepatnya  di  Desa  Srihardono  terdapat kasus  pungutan  liar.  Pungutan  liar  itu dalam  bentuk  pemotongan  nominal bantual yang awalnya Rp 600.000 menjadi Rp  300.000.  Penyelewengan  lain  terkait dana  bantuan  sosial,  di  Desa  Trimurti, Srandakan, Bantul juga ditemukan praktik penggelapan dana.
Praktik pungutan liar dan penggelapan  dana  tersebut  tidak  dapat ditemukan  di  Panggungharjo  karena pemberian  BLT-DD  dilakukan  dalam bentuk transfer langsung dari Bank mitra (BNI) kepada KPM. Hal ini menutup celah kemungkinan pemerintah desa men gambil  pungutan  liar.  “Akuntabilitas
pemerintah  desa  akan  jauh  lebih  bisa dipastikan  ketika  bantuan  disalurkan dengan cashless . Situasi darurat seperti ini berpotensi  membuat  banyak  pihak  akan menggampangkan proses kebijakan sehingga  kalau  tidak  diatur  dengan  baik semuanya akan tidak terkendali.” (Wawancara  Wahyudi  Anggoro  Hadi, Lurah Desa Panggungharjo, 2020).
Seperti yang sudah dijelaskan dalam sub  bab  B.2  dan  B.3,  wujud  partisipasi masyarakat  untuk  mengisi  formulir daring,  metode pembobotan untuk menentukan mana saja daftar masyarakat dengan  kondisi  ekonomi  sangat  rentan, serta  validasi  yang  berlapis  menjadi  cara Pemerintah  Desa  Panggungharjo  serta PTC-19 untuk mengawal proses kebijakan bersama  dan  meminimalisasi  kelalaian pelayanan di bagian celah inclussion error, exclussion  error ,  maupun  data  ganda . Upaya  tersebut  membuat  Panggungharjo selangkah lebih maju dibanding desa lain
di  Kabupaten  Bantul.  Menurut  catatan IDEA  (2020),  terdapat  praktik inclussion dan exclussion  error di  Desa  Argomulyo, Desa  Dlingo,  serta  Desa  Wukirsari  di Bantul.  Sedangkan  angka  data  ganda  di Bantul  masih  tinggi,  yaitu  sebesar  1.612 warga  menjadi  penerima  ganda  manfaat bantuan.

## Penutup
Praktik tata kelola pendataan hingga penyaluran  BLT-DD  melalui  Pasardesa.id yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa Panggungharjo  menjadi  angin  segar  dari tingginya  angka  korupsi  BLT-DD  yang dideteksi  oleh  ICW  selama  Covid-19 sebesar  18,89%.  Praktik  korupsi  secara jelas  berhasil  dicegah  dalam  studi  kasus BLT-DD di Panggungharjo ini karena 2 hal: 1) Bentuk tunai diubah menjadi non-tunai; dan  2)  Transparansi  dan  partisipasi elemen masyarakat.
Aturan  hukum  yang  menjadi landasan gerak pendataan hingga penyaluran BLT-DD di Desa Panggungharjo sudah diatur dengan jelas. Hal ini membuat alur gerak berbagai aktor yang terlibat dalam BLT-DD menjadi jelas dan  menutup  peluang  korupsi  dari  segi kelonggaran aturan.
Dalam implementasi aturan hukum tersebut,  transparansi  setiap  tahap pendataan,  penentuan  KPM,  hingga penyaluran  BLT-DD  yang  melibatkan partisipasi  berbagai  pihak,  khususnya masyarakat  Desa  Panggungharjo  menjadi wujud monitoring bersama untuk menghindari penyelewengan penggunaan dana  desa.  Validasi  dan  pengawasan bersama  dalam  hal  pendataan  menutup celah  pemilihan  KPM  secara  kolusi  dan nepotisme. Apabila dalam penentuan KPM tidak diawasi oleh banyak pihak dan hanya didasarkan kolusi serta nepotisme, hal ini membuka  peluang  adanya  pungutan  dari penentu KPM kepada KPM. Namun, hal ini dapat dihindari di Panggungharjo dengan
pelibatan  berbagai  pihak  serta  validasi bertahap.
Upaya  meminimalisasi  kelalaian penyelewengan  dana  dalam  tata  kelola pendataan  hingga  penyaluran  BLT-DD melalui  Pasardesa.id  dengan  berbagai tahapan  ini  menjadi  wujud  akuntabilitas yang  tinggi  dan  terukur  dari  Pemerintah Desa Panggungharjo.

## Referensi
Asshiddiqie,  Jimly.  (2004). Konstitusi  dan
Konstitusionalisme
Indonesia. PSHTN FHUI. Jakarta.
Boas,  Morten.  (1998). Governance  as multilateral  bank  policy .  Research project  University  of  Oslo.  edited volume,  The  Role  of  Ideas  in Multilateral Institutions . BPS.  (2020). Profil  Kemiskinan  Indonesia Bulan Matret 2020. bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/ 1744/persentase-penduduk-miskin- maret-2020-naik-menjadi-9-78-
persen.html . 1 November 2020.
Dwiyanto,  Agus.  (2015). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif . UGM Press. Yogyakarta. Edi,  Ashari  Cahyo  dan  Wardhani,  Indah Surya. (2018). Transformational and Transactional Leadership Understanding  How  Leadership Cultivates Democratic Citizenship in Panggungharjo,  Bantul,  Yogyakarta.
Journal Power Conflict Democracy , VI (2): 239-269.
Edler,  Jakob  dan  Jan  Fagerberg.  (2017). Innovation  Plicy:  What,  Why,  and How .  Oxford  Review  of  Economic Policy, 33(1): 2 – 23.
Endraswara,  Suwardi. (2012). Metodologi Penelitian Kebudayaan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
ICW.  (2020). Hasil  Pemantauan  Bansos: 239  Temuan  dan  Aduan  Warga, Tertinggi  Terkait  Pemotongan  dan Pungutan Liar . ICW. Jakarta.
IDEA.  (2020). Laporan  Pemantauan  PBJ Alat  Kesehatan  dan  Bansos  untuk Penanganan  Covid-19  di  Daerah Istimewa Yogyakarta .
Indriani,  Citra.  (2020). Polisi  Selidiki  7 Kasus  Dugaan  Penyelewengan  BLT Covid-19 di Riau . https://regional.kompas.com/read/ 2020/07/15/21392491/polisi- selidiki-7-kasus-dugaan- penyelewengan-blt-covid-19-di- riau?page=all. 23 Oktober 2020.
Iping  Baso.  (2020).  Perlindungan  Sosial melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  di  Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif  Ekonomi  dan  Sosial. Jurnal  Manajemen  dan  Pendidikan
Ilmu Sosial, 1(2): 516-526.
Kementerian  Keuangan.  (2020). Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Mari Bersama-sama Menggerakkan  Roda  Perekonomian Untuk Indonesia Lebih Baik . https://www.djkn.kemenkeu.go.id/k anwil-sumseljambibabel/baca- artikel/13298/Melalui-Program- Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN- Mari-Bersama-sama-Menggerakkan- Roda-Perekonomian-Untuk- Indonesia-Lebih-Baik.html.
1 Oktober 2020.
Khalid,  Idham.  (2020). BLT  Rp  600.000 Hanya Dibagikan Rp 150.000, Warga Laporkan Kepala Desa ke Kejaksaan . https://regional.kompas.com/read/ 2020/06/19/08261781/blt-rp- 600000-hanya-dibagikan-rp-
150000-warga-laporkan-kepala- desa-ke?page=all. 20  Oktober  2020 (21:39).
Kolaborasi  Masyarakat  dan  Pelayanan untuk  Kesejahteraan  (KOMPAK).
(2020). Panduan Pendataan
Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) . Retrieved from Kementrian PPN/Bappenas. https://www.bappenas.go.id/files/3 415/9549/4158/Buku_Saku_Pendat aan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf.  23
Oktober 2020 (19:00).

## Maklumat  Lurah  Desa  Panggungharjo
Nomor 360/097. Kewajiban Melaporkan Diri.
McKevitt,  David.  (1998). Managing  Core Public  Services.  United  States. Blockwell Publisher. United States.
Moleong, Lexy J. (2010). Metode Penelitian
Kualitatif . Remaja Rosda. Bandung. Peraturan  Lurah  Desa  Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor  5  Tahun  2020. Tata  Cara Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dalam Pengurangan Dampak Ekonomi dari Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Desa Panggungharjo . Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2020. Perubahan
Atas  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan  Transmigrasi  Nomor  11  Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 .
Putra,  Aji  YK.  (2020). Korupsi  BLT  Covid- 19,  Kepala  Dusun  dan  Anggota  BPD Ditangkap . https://regional.kompas.com/read/ 2020/06/02/16311551/korupsi-blt- covid-19-kepala-dusun-dan- anggota-bpd-ditangkap?page=all. 23 Oktober 2020.
Rahmansyah,  Wildan.  (2020).  Pemetaan Permasalahan  Penyaluran  Bantuan Sosial  untuk  Penanganan  Covid-19
Di  Indonesia.  Jurnal  Pajak  dan Keuangan Negara, II(1): 90-102. Sedarmayanti. (2004). Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good  Governance. Wacaa  Kinerja. 7(2): 1-16. Sedarmayanti. (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi,  dan  Kepemimpinan  Masa Depan  (Mewujudkan  Pelayanan Prima  dan  Kepemerintahan  yang
Baik). PT. Refika Aditama. Bandung.
Slavoj,  Zizek.  (2020). Pandemic!  Chovid Shakes The World . New York and OR Books. London.
Sugiyono.  (2007). Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D . Alfabeta. Bandung.
Suryajaya, Martin. (2020). Membayangkan Politik  Dunia  Setelah  Korona . https://www.martinsuryajaya.com/ post/membayangkan-politik-dunia- setelah-korona. 20  Oktober  2020 (21:30).
Suryani,  Dewi  Aminatun.  (2019).  Peran Pemerintah  Desa  Panggungharjo Bantul  dalam  Mewujudkan  Good
Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa. JPALG, 3(1): 52-69.
Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2009. Pelayanan Publik .
UNDP.  (1997). Governance  for  Suitable Developmeny  -  a  Policy  Document . UNDP. Newyork.
Weiss,  Thomas  G.  (2000).  Governance, Good  Governance  and  Global Governance: Conceptual  and Actual Challenges. Third  World  Quarterly . 21(5): 795-814.