## IMPLEMENTATION EVALUATION OF SAFETY AND HEALTH IN CONSTRUCTION SERVICES IN NORTH SULAWESI
by Pingkan Pratasis a , Ludfi Djakfar b , and M. Ruslin Anwar b

## ABSTRACT
Implementation  of  OHS  management  system  by  construction  companies  in  North  Sulawesi  has  many  problems.  These problems are identified as inhibiting factors. This study aims to identify inhibiting factors that influence OHS implementation on  construction  company  and  how  public  policy  alternatives  that  can  be  proposed.  Product  moment  correlation  analysis results  showed  overall  effect  of  those  factors,  of  which  the  most  influential  factor  is  budgetary  project  planning.  Proposed Public policy are: procurement of equipment and materials budget should be included in Cost Expense Plan for construction works; monitoring mechanisms need to be regulated in order to create awareness OHS implementation, including governing authority to the field of OHS in related agencies. Similarly, the rules of reward and punishment to promote awareness of OHS implementation, OHS socialization also be performed periodically, with various forms and methods and direct guidance in the field, establishment of OHS tools and materials management unit.
KEYWORDS: construction; implementation; inhibit; OHS; policy.

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  kasus  kecelakaan  kerja  pada  proyek konstruksi  menempati  urutan  tertinggi,  yaitu  sekitar  32% dari  semua  kecelakaan  yang  terjadi. 1 Dengan  melihat besarnya  tingkat  kecelakaan  kerja  di  dunia  industri konstruksi  tersebut,  maka  permasalahan  keselamatan  dan kesehatan  kerja,  lebih  dikenal  dengan  nama  (K3)  perlu mendapat  perhatian  yang  serius,  karena  jika  diabaikan akan sangat berpengaruh pada kinerja suatu proyek.
Dalam  rangka  mengantisipasi  dan  meminimalkan dampak  dari  kecelakaan  kerja  tersebut,  Pemerintah Indonesia  telah  menerbitkan  beberapa  perundangan  dan peraturan  pemerintah  turunannya,  yaitu  Undang-Undang No.  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja,  Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  No.  PER  05/MEN/1996  tentang Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja, Instruksi  Menteri  Tenaga  Kerja  RI  No.  INST 05/M/RW/96  tanggal  28-10-1996  tentang  Pengawasan dan  Pembinaan  Keselamatan  Kerja  Pada  Kegiatan Konstruksi  Bangunan,  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  No.  09/PRT/M/2008  tentang  Pedoman  Sistem Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3) Konstruksi  Bidang  Pekerjaan  Umum,    dan  Keputusan Bersama  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Menteri  Pekerjaan Umum  No.  KEP.  174/MEN/1986,  No.  104/KPTS/1986, tentang  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Pada  Tempat Kegiatan Konstruksi.
Sekalipun undang-undang maupun peraturan pemerintah telah dikeluarkan dalam masalah keselamatan dan  keamanan  kerja,  namun  jumlah  kecelakaan  masih tinggi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  masih  banyaknya pengusaha  di  bidang  jasa  konstruksi  yang  belum melaksanakan  ketentuan-ketentuan  tersebut.  Keengganan
tersebut  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  maupun  faktor- faktor  lainnya.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  masalah pengawasan di beberapa propinsi yang masih lemah.
Oleh  karena  itu  penelitian  ini  dilakukan  untuk:  1) mengetahui  faktor-faktor  penghambat  yang  paling berpengaruh terhadap penerapan K3 pada perusahaan jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi utara, dan 2) memberikan beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan  implementasi  K3  pada  jasa  konstruksi  di Propinsi Sulawesi Utara.
Dalam  memahami  akan  faktor-faktor  penghambat dalam penerapan K3, penulis mendasarkan pada hasil dari beberapa  peneliti  sebelumnya.  Cheah 2 mengidentifikasi bahwa  faktor  pertama  yang  mempengaruhi  standar  K3 adalah faktor pekerja yang melaksanakan pekerjaan fisik, kemudian  diikuti  faktor  kontraktor  dan  pemerintah sebagai pengatur kebijakan mengenai K3, ada juga faktor lainnya seperti faktor pengembang dan faktor yang secara tidak  langsung  mempengaruhi  adalah  faktor  peranan konsultan.  Razuri, et.  al. 3 menunjukkan  bahwa  kinerja keselamatan  dipengaruhi  oleh  variabel  orientasi  dan pelatihan  khusus  keselamatan  untuk  tingkat  manajemen, variabel  perencanaan  proyek  dan  praktek  partisipatif. Sutjana 4 mengidentifikasi  faktor-faktor  penghambat dalam  penerapan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di perusahaan-perusahaan  baik  kecil  dan  menengah  di Propinsi  Bali  sebagai  berikut:  1)  Hasil  yang  dicapai  dari penerapan  K3  dan  ergonomi  baru  dalam  bentuk terciptanya  tempat  kerja  yang  sehat,  aman,  nyaman  dan efisien,  dan  peningkatan  produktivitas  kerja,  namun belum  mampu  menunjukan  keuntungan  dalam  bentuk uang,  2)  Manajemen  perusahaan  masih  memberikan prioritas  rendah  pada  program  ergonomi  dan  K3,  3) Program yang dilaksanakan lebih banyak program kuratif dibandingkan  dengan  program  preventif  dan  promotif sehingga tampak sebagai pengeluaran saja, 4) Kurangnya pengetahuan  manajemen  dan  karyawan  mengenai ergonomi  dan  K3,  5)  terbatasnya  dana,  dan  6)  lemahnya pengawasan  dan  penerapan  sangsi  oleh  pemerintah. Rifandi 5 mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  menjadi penghambat dalam penerapan K3 pada industri pertambangan  adalah  sebagai  berikut:  1)  keterbatasan dana, 2) rendahnya budaya dan disiplin, dan 3) rendahnya pengetahuan  mengenai  K3.  Adawiah 6 mengungkapkan
a Student  of  Construction Management,  in  the  Department  of  Civil Engineering, Brawijaya University, Malang, Indonesia.
b Lecturer  in  the  Department  of  Civil  Engineering,  Brawijaya University, Malang, Indonesia.
Note.  The  manuscript  for  this  paper  was  submitted  for  review  and possible  publication  on  April  15,  2011.  Discussion  open  until  May 2012.  This  paper  is  part  of  the  ITS  Journal  of  Civil  Engineering,  Vol. 31, No. 1, May 2011. © ITS Journal of Civil Engineering, ISSN 2086- 1206/2011.
bahwa  faktor-faktor  penghambat  dalam  penerapan  K3 juga  disebabkan  antara  lain:  1)  alokasi  dana  untuk pelaksanaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  sangat terbatas,  2)  terbatasnya  tenaga  pengawas  di  perusahaan, dan  3)  tidak  adanya  sanksi  dari  perusahaan  terhadap tenaga  kerja  perempuan  yang  tidak  mentaati  penggunaan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja.
Permasalahan  terkait  dengan  penerapan  K3  dalam pelaksanaan pekerjaan industri konstruksi juga ditenggarai  terjadi  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.    Dengan mempertimbangkan  bahwa  sektor  industri  konstruksi  di Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan daerah, maka masalah K3 perlu  mendapatkan  perhatian.  Penelitian  ini  berupaya untuk  melakukan  kajian  sejauh  mana  permasalahan  K3 telah dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara.

## SIGNIFIKANSI PENELITIAN
Kajian  akan  permasalahan  implementasi  K3  sektor industri  telah  banyak  dilakukan  dalam  beberapa  tahun terakhir.  Sebagian  besar  kajian  tersebut  dilakukan  pada industri  pertambangan  dan  manufaktur,  dengan  lingkup pada  sisi  manajemennya.  Studi  pada  implementasi  K3 dalam  industri  konstruksi  dengan  melihat  langsung  dari faktor-faktor  penghambatnya,  yang  selanjutnya  dijadikan faktor  utama  dalam  memberikan  alternatif  kebijakan publik  sangat  langka  dalam  literatur  teknis.  Penulis percaya  bahwa  studi  yang  berhubungan  dengan  faktor- faktor  penghambat  dalam  implementasi  K3  dengan
pemecahan  masalah  melalui  analisis  kebijakan  publik dilakukan  untuk  pertama  kalinya  dan  akan  sangat bermanfaat untuk manajemen konstruksi dan proyek.

## METODE PENELITIAN
Dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dalam  penelitian  ini,  maka  rancangan  penelitian  ini menggunaankan  rancangan  penelitian  kuantitatif  dan kualitatif.  Penelitian  kuantitatif  dalam  penelitian  ini menggunakan  rancangan (design) penelitian explanatory (penjelasan). Selanjutnya untuk mengkaji dan merumuskan alternatif kebijakan publik dalam penerapan K3  di  Propinsi  Sulawesi  Utara,  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif- eksploratif  yang  berupaya  untuk  menghimpun  berbagai data  dan  informasi,  mendeskripsikan  dan  menganalisis fakta di lapangan.

## POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  perusahaan  jasa konstruksi  yang  beroperasi  di  Provinsi  Sulawesi  Utara dengan  kualifikasi  Grade  5,  6  dan  7  yang  terdaftar  pada organisasi  GAPENSI  Propinsi  Sulawesi  Utara  tahun 2010.  Pemilihan  populasi  tersebut  dengan  asumsi  bahwa yang berhak menerapkan K3 adalah perusahan pada grade tersebut.  Berdasarkan  data  dari  GAPENSI,  terdapat sebanyak 106 perusahaan yang memenuhi kriteria di atas.
Sampel  penelitian  diambilkan  dari  populasi  di  atas secara  representatif.    Dengan  melihat  jumlah  perusahaan
Tabel 1. Jumlah Sampel Penelitian
No Grade Perusahaan Jumlah Perusahaan Jumlah Sampel 1 5 90 74 2 6 13 13 3 7 3 3 Jumlah 106 90 Tabel 2. Variabel Penelitian No Variabel Keterangan 1 X1 Perencanaan anggaran proyek 2 X2 Frekuensi sosialisasi K3 dari pemerintah 3 X3 Pengawasan dan sangsi 4 X4 Tingkat kerumitan desain proyek 5 X5 Ketersediaan peralatan K3 6 X6 Budaya pekerja di lapangan 7 X7 Perencanaan strategis dan prioritas perusahaan Sumber: hasil identifikasi dari penelitian terdahulu Tabel 3. Hasil Analisis Korelasi Variabel Koefisien Korelasi (r hitung) X1 0.532 X3 0.473 X2 0.458 X6 0.425 X7 0.302 X4 0.242 X5 0.223
Di urutkan dari yang paling besar korelasinya
yang  tersedia,  maka  jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini ditentukan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

## Variabel Penelitian
Variabel  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  faktor- faktor  yang  telah  diidentifikasi  sebagai  faktor-faktor penghambat  yang  berpengaruh  terhadap  penerapan  K3. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan K3 pada jasa konstruksi  di  Propinsi  Sulawesi  Utara  diidentifikasi  dan menjadi  variabel  penelitian,  sebagaimana  ditampilkan pada  Tabel  2.    Ketujuh  variabel  di  atas  merupakan variabel  bebas  (X),  sedangkan  variabel  terikatnya  (Y) adalah Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  data  dari  responden,  maka disusunlah  kuesioner  dengan  pertanyaan-pertanyaan disiapkan  untuk  mendapatkan  persepsi  responden  terkait dengan  permasalahan hambatan  dalam  penerapan keselamatan kerja. Kuesioner disusun dengan menggunakan  Skala  Likert,  yaitu  skala  pengukuran dengan nilai antara 1 – 5, dimana 1 = kondisi terburuk, 2 = kondisi buruk, 3 = kondisi biasa, 4 = kondisi baik, dan 5 = kondisi terbaik.

## Teknik Analisis Data
Untuk  melakukan  analisis  dari  data  yang  terkumpul, maka  dilakukan  dengan  bantuan  software  SPSS . Hasil dari analisis kuantitatif selanjutnya dijadikan input dalam analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif menggunakan metode analisis SWOT ( strength, weakness, opportunities,  threat ).  Berdasarkan  hasil  kajian  SWOT dapat kemudian dirumuskan alternatif kebijakan penerapan  K3  pada  jasa  konstruksi  di  Propinsi  Sulawesi Utara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Persepsi Responden Terhadap Permasalahan
Dari  hasil  penyebaran  90  kuesioner,  84  berhasil kembali,  dan    hanya  6  responden  tidak  mengembalikan kuesioner. Kuesioner tersebut sebagian besar dijawab/diisi oleh direktur perusahaan jasa konstruksi dan sebagian  lagi  diisi  oleh  staff  senior.  Dari  84  kuesioner yang  dikembalikan,  distribusi  frekuensinya  ditampilkan pada Gambar 1.
Berdasarkan  Gambar  1,  maka  dapat  diinterpretasikan bahwa  responden  mempersepsikan  kondisi  sebagai berikut:
Pada  variabel  Perencanaan  Anggaran  Proyek  (X1), umumnya responden mempersepsikan kondisi terbaik  dari  kondisi  yang  ditanyakan.  Artinya variabel  ini  sangat  menghambat  dalam  penerapan K3.
Pada  variabel  Frekuensi  sosialisasi  K3  dari pemerintah
(X2),
umumnya responden
mempersepsikan  kondisi  cukup  baik  dari  kondisi yang  ditanyakan.  Artinya  mereka  merasa  bahwa pemerintah  belum  maksimal  melakukan  sosialisasi dengan baik dan mereka menyadarinya.
Pada  variabel  Pengawasan  dan  sangsi  (X3), umumnya responden mempersepsikan kondisi cukup baik  dari  kondisi  yang  ditanyakan.  Artinya  mereka merasa bahwa pemerintah belum maksimal melakukan pengawasan dengan baik dan memberikan sangsi bagi yang tidak mentaatinya. Pada  variabel  Tingkat  kerumitan  desain  proyek (X4), umumnya responden  mempersepsikan  kondisi buruk dari kondisi yang ditanyakan. Artinya, tingkat kerumitan disain proyek  menghalangi  mereka untuk mengimplementasikan K3.
Gambar 1 . Distribusi frekuensi dari hasil kuesioner
Pada  variabel  Ketersediaan  peralatan  K3  (X5), umumnya  responden  mempersepsikan  kondisi  agak baik  dari  kondisi  yang  ditanyakan.  Hal  ini  dapat dilihat dimana responden umumnya menjawab biasa dan  baik.  Artinya,  bahwa  ditinjau  dari  aspek ketersediaan  peralatan,  sebagian  dari  mereka menyiapkan peralatan K3 untuk pekerja.
Pada  variabel  Budaya  pekerja  di  lapangan  (X6), umumnya  responden  mempersepsikan  kondisi  baik dari  kondisi  yang  ditanyakan.  Artinya,  bahwa pekerja  belum  cukup  mempunyai  kesadaran  untuk melakukan  pekerjaannya  berdasarkan  prosedur keselamatan.
Pada  variabel  Perencanaan  strategis  dan  prioritas perusahaan (X7), umumnya responden mempersepsikan  kondisi  yang  ada  saat  ini  adalah biasa  saja.  Artinya,  bahwa  mereka  belum  terlalu terbiasa dengan perencanaaan strategis dan bagaimana  melakukan  prioritas  bagi  kepentingan perusahaan.

## Analisis Korelasi
Analisis  korelasi  pada  penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  hubungan  antara  perencanaan  anggaran proyek  (X1),  frekuensi  Sosialisasi  K3  dari  pemerintah (X2),  pengawasan  dan  sangsi  (X3),  tingkat  kerumitan desain  proyek  (X4),  ketersediaan  peralatan  K3  (X5), budaya  pekerja  di  lapangan  (X6),  perencanaan  strategis dan prioritas perusahaan (X7) terhadap penerapan K3 (Y). Dengan  analisis product  moment menggunakan  SPSS, maka  analisis  korelasi  dari  masing-masing  variabel tersebut dapat dihitung.
Dari  Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  faktor  penghambat yang paling berpengaruh dalam penerapan K3 di Propinsi Sulawesi  Utara  adalah  faktor  perencanan  anggaran  (X1), kemudian  diikuti  oleh  pengawasan  dan  sangsi  (X3), frekuensi sosialisasi dari pemerintah (X2), budaya pekerja dilapangan  (X6),  sedangkan  perencanaan  strategis  dan prioritas  perusahaan  (X7),  tingkat  kerumitan  desain proyek  (X4),  dan  faktor  ketersediaan  peralatan  K3  (X5) adalah  faktor-faktor  penghambat  yang  pengaruhnya lemah dalam penerapan K3.

## Analisis SWOT
Analisis  SWOT  dilakukan  berdasarkan  hasil  analisis korelasi  terhadap  faktor-faktor  penghambat,  hasil  dari survey  wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumentasi, dalam  rangka  mendapatkan  masukan  untuk Strengths, Weaknesses,  Opportunities, dan Threats. Dari  hasil analisis  korelasi  didapatkan  bahwa  keseluruhan  faktor- faktor  dimaksud  berpengaruh  terhadap  penerapan  K3 pada  jasa  konstruksi  di  Sulawesi  Utara.  Dari  hasil identifikasi Strengths,  Weaknesses,  Opportunities, dan Threats ,  selanjutnya  dirumuskan  berbagai  strategi  sesuai prosedur dalam analisis SWOT. Strategi-strategi ini dapat dilihat  dalam  matrik  SWOT  sebagaimana  ditampilkan pada Tabel 4.
Tabel  4. Rumusan  Berbagai  Strategi  Sesuai  Prosedur Melalui Analisis Matrik SWOT Kearns
Eksternal Internal Opportunities (P) 1) UU,  PP,  Kepber Menaker dan Men PU, Keputusan dan Peraturan Menaker, Keputusan dan Peraturan Men PU yang berkaitan  dengan K3. 2) Pengetahuan  K3 aparat Pemprov Sulut memadai. 3) Adanya Bidang K3 pada Disnakertrans Prop. Sulut. 4) Tekanan publik dari pemerhati K3, LSM, organisasi  buruh, serta media. 5) Pembangunan infrastruktur  dan bangunan  gedung yang terus meningkat. Threats (A) 1) Tidak ada perencanaan anggaran pelaksanaan
K3. 2) Frekuensi sosialisasi K3 yang  sangat  rendah dari pemerintah.
3) Tidak  dilakukan  peng- awasan dan punishment . 4) Tingkat kerumitan desain struktur bangunan  dan  tapak proyek. 5) Ketersediaan  peralatan K3 yang sangat kurang.
6) Implementasi  K3  bukan menjadi salah satu prioritas  pembangunan ketenagakerjaan oleh Pemprov Sulut. Strengths (K) 1) Rata-rata para  direksi dan  manajer perusahaan telah mengetahui dan memahami K3. 2) Ketakutan perusahaan untuk di- black list jika tidak melaksanak an  K3  yang telah dianggarkan . STRATEGI
Strengths- Opportunities Pimpinan  perusahaan jasa  konstruksi  yang tahu  dan  paham  akan K3  serta  ketakutan jika perusahaannya didaftarhitamkan (black list) merupakan  kekuatan untuk menerapkan K3 sebagaimana telah tertuang dalam peraturan  perundang- undangan  terkait,  dan dengan dukungan peluang yaitu pendampingan dari aparat Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara yang mengetahui dan memahami K3, tekanan dari organisasi  pengamat dan pemerhati masalah-masalah  K3 termasuk media massa, adanya pembinaan dari Bidang K3 pada Disnakertrans Propinsi Sulawesi
Utara  yang  sangat berwenang dalam perencanaan,
pengawasan dan
pembinaan  K3,  serta
pembangunan infrastruktur dan bangunan
gedung yang  terus  meningkat baik  jumlah  maupun
besar/tinggi.  (K1,2  ; P1,2,3,4,5).
STRATEGI
Strengths-
Threats Pimpinan  perusahaan  jasa konstruksi  yang  tahu  dan paham akan K3 serta ketakutan jika perusahaannya didaftarhitamkan (black list) merupakan  kekuatan untuk memperkecil ancaman tidak diimplementasikannya  K3 oleh  karena  tidak  adanya perencanaan anggaran dalam RAB setiap pekerjaan konstruksi, rendahnya frekuensi sosialisasi  dari  pemerintah, tidak dilakukannya pengawasan dan punishment , rumitnya desain  struktur  bangunan dan tapak proyek, kurangnya  peralatan  dan bahan  K3,  serta  tidak diprioritaskannya K3 dalam pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian  dari  pembangunan daerah  Propinsi  Sulawesi Utara. (K1,2 ; A1,2,3,4,5,6).
Weaknesses (L)
1) Perencanaan strategis  dan prioritas perusahaan yang tidak mengutamak an keselamatan &  kesehatan pekerja bangunan. 2) Budaya pekerja konstruksi yang tidak mempedulik an keselamatan &  kesehatan diri dalam bekerja. 3) Tidak adanya  unit struktu-ral dalam perusahaan yang membidangi K3. 4) Perusahaan tidak memiliki tenaga ahli K3. 5) Tidak adanya mekanisme reward dan punishment dari perusahaan kepada pekerja  yang peduli K3. STRATEGI
Weaknesses-
Opportunities
1. Perencanaan strategis dan prioritas perusahaan  yang tidak mengutamakan keselamatan  dan kesehatan pekerja bangunan dan tidak  adanya  unit struktural  dalam perusahaan  yang membidangi  K3 sehingga penerapan K3 pada pekerjaan konstruksi  tidak dilakukan  dapat dipacu dengan adanya  peraturan perundang-
undangan  terkait,
pendampingan dari aparat pemerintah  yang tahu  dan  paham mengenai K3 serta adanya pembinaan dari Bidang  K3  pada Disnakertrans
Propinsi Sulawesi
Utara.  (L1,3  ; P1,2,3). 2. Budaya pekerja yang tidak mempedulikan keselamatan  dan kesehatan diri dalam  bekerja  di lapangan, tidak dimilikinya tenaga  ahli  K3, serta tidak adanya mekanisme reward dan punishment dari perusahaan kepada pekerja yang  peduli  akan K3  dapat  diubah sehingga penerapan K3 pada pekerjaan konstruksi dilakukan  dengan adanya  dukungan peluang pendampingan dari aparat pemerintah  yang tahu  dan  paham mengenai K3, pembinaan dari Bidang  K3  pada Disnakertrans Propinsi Sulawesi Utara, tekanan dari organisasi buruh,  pengamat dan pemerhati masalah-masalah K3 termasuk media massa serta pembangunan STRATEGI Weaknesses- Threats 1. Perencanaan  strategis dan prioritas perusahaan yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja bangunan  dan  adanya unit  struktural  dalam perusahaan yang membidangi  K3  dapat merupakan peningkatan organisasi perusahaan untuk memperkecil  ancaman tidak diterapkannya K3 di pekerjaan konstruksi  oleh  karena tidak adanya perencanaan  anggaran untuk  pelaksanaan  K3 dari pihak pemilik proyek, kekurangan
peralatan  K3,  serta implementasi  K3  yang bukan salah satu prioritas pembangunan ketenagakerjaan  oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi  Utara.  (L1,3 ; P1,5,6). 2. Perubahan budaya pekerja untuk mempedulikan keselamatan dan kesehatan  diri  dalam bekerja  di  lapangan, menyediakan tenaga ahli K3, serta mengadakan mekanisme reward dan punishment dari perusahaan kepada pekerja  yang  peduli akan  K3  merupakan perubahan  kelemahan untuk memperkecil ancaman frekuensi sosialisasi  K3  yang sangat rendah dari pemerintah, pengawasan dan punishment yang hampir tidak dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang, tingkat kerumitan desain struktur  bangunan  dan tapak  proyek,  serta ketersediaan  peralatan K3 yang sangat kurang. (L2,4,5 ; P2,3,4,5).
infrastruktur  dan bangunan  gedung yang terus meningkat baik jumlah maupun besar/tinggi. (L2,4,5 ; P2,3,4,5).
Matriks  Kearns  di  atas  menampilkan  delapan  kotak, yang  dibagi  sesuai  fungsi  yaitu  dua  paling  atas  adalah kotak  faktor eksternal peluang dan ancaman (opportunity dan  threat) ,  sedangkan  dua  kotak  sebelah  kiri  adalah faktor  internal  kekuatan  dan  kelemahan (strength dan weakness) .  Sementara  empat  kotak  lainnya  merupakan kotak  isu-isu  strategis  yang  timbul  sebagai  titik  hasil pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.
Usulan  kebijakan  implementasi  K3  pada  pekerjaan konstruksi  di  Propinsi  Sulawesi  Utara  yang  dapat dirumuskan  sebagai  alternatif  kebijakan  yang  paling mungkin dan ideal untuk dilaksanakan, berdasar pada isu- isu  strategis  yang  telah  diperoleh  dari  analisis  SWOT, sementara  skala  atau  tingkat  prioritas  dalam  mengatasi hambatan  penerapan  K3  pada  pekerjaan  konstruksi didasarkan  dari  hasil  analisis  korelasi.  Dukungan informasi  dari  hasil  wawancara,  observasi,  dan  studi dokumentasi  juga  menjadi  dasar  dalam  melakukan analisis kebijakan publik ini.
Kebijakan  publik  urusan  keselamatan  dan  kesehatan kerja  pada  jasa  konstruksi  di  Sulawesi  Utara  mencakup peningkatan  komitmen  baik  dari  pemerintah,  pengguna jasa  konstruksi,  maupun  dari  penyedia  jasa  konstruksi, penguatan  koordinasi  dan  regulasi,  dan  pemberdayaan dari  pihak-pihak  yang  terkait  yang  dapat  meningkatkan kepedulian  akan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di lokasi  pekerjaan  konstruksi.  Lebih  lanjut  Soehatman 7 mengatakan  bahwa  penentuan  strategi  dan  tujuan  dari kebijakan publik bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua pihak untuk meningkatkan produktifitas kerjanya.

## PEMBAHASAN
Selama  ini,  implementasi  K3  di  Propinsi  Sulawesi Utara  belum  optimal,  terlebih  pada  bidang  jasa konstruksi.  Hal  ini  disebabkan  Pemerintah  Propinsi Sulawesi  Utara  belum  memberi  prioritas  terhadap optimalisasi  implementasi  K3  dalam  pembangunan ketenagakerjaan,  serta  belum  mempunyai  Perda  yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada jasa  konstruksi.  Bahkan,  informasi  dari  Disnakertrans Propinsi  Sulawesi  Utara,  hingga  kini  belum  ada  Perda mengenai  K3  untuk  sektor  manapun.  Dinas  ini  masih menggunakan  undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan/keputusan  menteri  tenaga  kerja,  yang  secara umum  berlaku  di  seluruh  Indonesia.  Untuk  itulah  perlu dirumuskan  kebijakan  publik  mengenai  implementasi  K3 di propinsi ini, sebagai bahan masukan dalam pembuatan Perda atau pedoman pelaksanaan K3 pada jasa konstruksi.
Alternatif  kebijakan  publik  yang  dapat  diusulkan dalam  rangka  mengoptimalkan  implementasi  K3  pada jasa  konstruksi  di  Propinsi  Sulawesi  Utara,  dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Anggaran  pengadaan  alat  dan  bahan  K3  perlu dimasukkan  dalam  Rancangan  Anggaran  Biaya (RAB)  setiap  pekerjaan  konstruksi,  dan  disesuaikan dengan  nilai  fisik  pekerjaan,  tingkat  kerumitan bangunan  dan  tapak  proyek.  Pelaksana  pekerjaan konstruksi  atau  yang  disebut  penyedia  jasa konstruksi  pasti  akan  melaksanakan  pengadaan  ini karena  telah  tercantum  dalam  RAB  dan  harus dipertanggung-jawabkan.  Di  sisi  lain,  anggaran biaya pekerjaan akan bertambah dan  menjadi beban keuangan  daerah  atau  keuangan  penyedia  jasa konstruksi,  juga  akan  terjadi  penumpukan  alat  dan bahan K3 pada pengguna jasa konstruksi, yang dapat menambah  beban  penganggaran  untuk  biaya perawatan dan penyimpanan.
2) Sosialisasi  K3  perlu  dilaksanakan  secara  berkala, dengan bentuk yang bervariasi mulai dari lokakarya, workshop,  dan  diseminasi  melalui  media  poster, banner,  leaflet,  booklet,  radio,  koran,  televisi,  serta pengarahan  langsung  di  lapangan.  Sosialisasi  ini diusahakan  bersifat  kampanye  penyadaran  dan bukan  doktrinisasi  atau  pengajaran,  dengan  sasaran utama  adalah  direksi,  manajer,  supervisor,  dan pekerja  lapangan.  Dengan  frekuensi  yang  tinggi, bentuk  yang  beragam  dan  ditindaklanjuti  dengan pendampingan  yang  intensif,  pengetahuan  dan pemahaman  akan  pentingnya  K3  pada  jasa konstruksi  akan  meningkat  dan  terus  diingat,  dan jika  hal  ini  dilakukan  dalam  frekuensi  yang  tinggi maka  akan  menjadi  kebiasaan  sehingga  kemudian menjadi  budaya  individu  atau  pekerja  dan  bahkan budaya  organisasi  perusahaan  jasa  konstruksi, termasuk  memprioritaskan  penerapan  K3  dalam perencanaan  strategis  dan  prioritas  perusahaan, membuat  bagian  atau  departemen  yang  menangani K3,  dan  menyediakan  tenaga-tenaga  ahli  di  bidang K3,  serta  memberi  peringatan  bagi  pekerja  yang tidak  memperdulikan  keselamatan  dan  kesehatan dalam bekerja di lapangan, juga sebaliknya memberi penghargaan  bagi  pekerja  yang  peduli  akan  K3  di lapangan. Konsekuensinya, pemerintah harus memberikan  anggaran  lebih  kepada  SKPD  yang membidangi  K3  dan  SKPD  yang  rutin  mengadakan pekerjaan  konstruksi  untuk  melakukan  sosialisasi dan  pembinaan,  juga  kepada  lembaga  swadaya masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi.
3) Pengadaan alat dan bahan K3 untuk setiap pekerjaan konstruksi diperlukan
untuk menjamin ketersediaannya  pada  saat  pelaksanaan  pekerjaan, namun  hal  ini  dapat  mengakibatkan  penumpukan dan  kelebihan  pada  waktu-waktu  tertentu,  jika dilakukan  melalui  mekanisme  pembelian.  Untuk mengatasi  persoalan  ini,  pemerintah  sebaiknya membentuk  unit  pengelola  alat  dan  bahan  K3,  agar supaya penyedia jasa konstruksi dapat menyewa dan atau membeli peralatan dan bahan K3. Unit ini dapat bersifat  struktural,  fungsional,  atau  badan  usaha milik  daerah  (BUMD).  Jika  unit  pengelola  berada dalam  struktur  hirarki  pemerintah,  maka  unit  ini dapat  berbentuk  unit  pelaksana  teknis  dinas/badan (UPTD/B), yang sebaiknya berada dalam Disnakertrans  Propinsi  Sulawesi  Utara.  Modal
berupa  peralatan  dan  bahan  menjadi  tanggungan APBD.  Pendapatan  dari  adanya  pembelian  dan  atau penyewaan  tersebut  menjadi  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Namun  bentuk  unit  juga  memiliki kelemahan yaitu: a) rawan korupsi atau penyelewengan hasil pembelian dan atau penyewaan; b) pengadaan alat dan bahan K3 sebagai modal memakan waktu yang lama, karena mengikuti mekanisme  perencanaan  pembangunan  daerah  yang memakan  waktu  hampir  satu  tahun;  dan  c) pelayanan publik sebagai pelanggan tidak maksimal, karena  harus  menyesuaikan  dengan  mekanisme birokrasi  yang  panjang.  Jika  unit  pengelola  ini bersifat  fungsional,  dapat  berupa  panitia  pengelola. Panitia pengelola ini dapat berada pada setiap SKPD yang memiliki banyak pekerjaan konstruksi, dimana dasar  hukum  panitia  dalam  bekerja  cukup  dengan Surat  Keputusan  (SK)  dari  Kepala  SKPD  dimana panitia itu dibentuk. Pengguna dalam hal ini pembeli atau penyewa peralatan dan bahan K3 dapat dengan cepat mendapatkan barang tersebut dengan mekanisme yang sangat singkat. Namun kekurangan dengan  bentuk  kepanitiaan  ini  adalah:  a)  personil panitia dapat sewaktu-waktu diganti atau dibubarkan, karena hanya dengan SK Kepala SKPD pada masa tertentu, dan bila terjadi pergantian maka terjadi  pula  pembuatan  kebijakan  yang  baru;  b) dapat  terjadi  kekurangan  alat  dan  bahan  K3  karena anggaran  yang  sangat  kecil  yaitu  bagian  dari  DPA SKPD  dimana  panitia  tersebut  berada;  c)  rawan korupsi  atau  penyelewengan  hasil  pembelian  dan atau  penyewaan;  dan  d)  hasil  beli  dan  sewa  tidak akan  dimasukan  dalam  Kas  Daerah  sebagai  PAD, namun  hanya  dimasukkan  dalam  Kas  Panita.  Jika unit  pengelolaan  peralatan  dan  bahan  K3  dalam bentuk  BUMD  dijadikan  opsi  maka  pengelolaan tersebut  dilakukan  mengikuti  sistem  perusahaan profesional.  Hal  ini  mungkin  lebih  baik  jika dibandingkan  dengan  kedua  bentuk  unit  pengelola sebelumnya  karena  intervensi  pemerintah  dan birokrasi  tidak  ada  lagi  serta  mekanisme  jual  –  beli atau  sewa  menyewa  dapat  dilakukan  dengan  sistem administrasi  bisnis.  Mekanisme  pengadaan  juga tidak  bertele-tele  dan  memakan  waktu  yang  lama, karena  dapat  diadakan  secepatnya  sesuai  kebutuhan permintaan.  Walaupun  modal  tetap  bersumber  pada APBD  namun  dengan  sistem  persero,  dengan beberapa pemegang saham, dimana komisaris utama tetap  dipegang  Pemerintah  Propinsi  Sulawesi  Utara dalam  hal ini Sekretaris Propinsi, maka wajib untuk berorientasi  mendapatkan  keuntungan  yang  harus dipertanggungjawabkan dalam rapat umum pemegang saham.
4) Mekanisme  pengawasan  perlu  untuk  diatur  agar tercipta  kesadaran  dalam  implementasi  K3  di lapangan.  Demikian pula  pola reward dan punishment untuk menggalakan kepedulian implementasi  K3  baik  secara  organisasi  maupun individu.  Bidang  yang  membidangi  K3  pada Disnakertrans  Propinsi  Sulawesi  Utara  perlu diberikan  wewenang  yang  besar  dalam  melakukan pengawasan  dan  penjatuhan  sanksi  bagi  perusahaan dan  pekerja  konstruksi  apabila  tidak  mengindahkan
peringatan  untuk  mengimplementasikan  K3  pada pekerjaan  mereka,  walaupun  pekerjaan  tersebut berada  dalam  kendali  SKPD  yang  lain.  Disamping itu, bidang dimaksud perlu juga melakukan penilaian dan  memberikan  penghargaan  bagi  perusahaan  atau pekerja yang  selalu  mempedulikan  keselamatan dan kesehatan  mereka.  Penghargaan  ini  harus  dirancang sedemikian  rupa,  prestisius  dan  harus  diserahkan oleh  kepala  daerah  atau  wakilnya  (Gubernur/Wakil Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  Walikota/Wakil Walikota),  agar  penerima  penghargaan  dapat  terus termotivasi  dan  memotivasi  orang  lain  yang seprofesi  untuk  mempedulikan  K3  dalam  pekerjaan mereka.  Pengawasan, reward dan punishment akan dapat dilakukan apabila pembangunan
ketenagakerjaan  sebagai  bagian  dari  pembangunan daerah  memberi  prioritas  yang  utama  pada  SMK3 bidang konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara.
Keseluruhan  usulan  alternatif  kebijakan  seperti diuraikan sebelumnya, harus dirancang untuk menghasilkan  Peraturan  Daerah  mengenai  keselamatan dan  kesehatan  kerja  secara  umum,  dimana  pada  jasa konstruksi tersirat di dalamnya, atau secara khusus dibuat untuk  bidang  konstruksi,  yang  dapat  digunakan  oleh semua  pihak  dalam  peningkatan  keselamatan  dan kesehatan  kerja  di  Propinsi  Sulawesi  Utara.  Disamping Perda,  perlu  juga  disusun  pedoman  teknis  dalam  bentuk Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.

## PENELITIAN LEBIH LANJUT
Keinginan  untuk  melakukan  evaluasi  implementasi K3  pada  unsur  pekerja  konstruksi  yang  melakukan pekerjaan  fisik,  dan  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk mengetahui cara yang mungkin dalam rangka meningkatkan  kebiasaan  menggunakan  peralatan  K3 selama  berada  di  lokasi  pekerjaan.  Hasil  studi  tersebut, akan  menguntungkan  industri  konstruksi  secara  jangka panjang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Faktor penghambat yang paling berpengaruh adalah: Faktor  Perencanaan  Anggaran  (X1)  kemudian diikuti  oleh  Faktor  Pengawasan  Dan  sangsi (X3), Faktor  Frekuensi  Sosialisasi  Dari  Pemerintah  (X2), Faktor Budaya Pekerja Dilapangan (X6), Sedangkan Faktor Perencanaan Strategis Dan Prioritas Perusahaan  (X7),  Faktor  Tingkat  Kerumitan  Desain Proyek (X4), Faktor Ketersediaan Peralatan K3 (X5) adalah  faktor  penghambat  yang  pengaruhnya  lemah dalam penerapan K3.
2) Alternatif  kebijakan  publik  yang  dapat  diusulkan dalam  upaya  peningkatan  penerapan  K3  pada  jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara:
a) Anggaran  pengadaan  alat  dan  bahan  perlu dimasukkan  dalam  RAB  setiap  pekerjaan konstruksi  dan  disesuaikan  dengan  nilai  fisik pekerjaan, tingkat kerumitan bangunan dan tapak proyek.
b) Mekanisme  pengawasan  perlu  untuk  diatur  agar tercipta  kesadaran  dalam  implementasi  K3 dilapangan.  Demikian  pula  pola reward dan punishment untuk  menggalakkan  kepedulian implementasi  K3  baik  secara  organisasi  maupun individu.  Bidang  yang  membidangi  K3  pada Disnakertrans  Propinsi  Sulawesi  Utara  perlu diberikan wewenang yang besar dalam melakukan  pengawasan  dan  penjatuhan  sanksi bagi  perusahaan  dan  pekerja  konstruksi  apabila tidak mengindahkan peringatan untuk mengimplementasikan K3 pada pekerjaan mereka.
c) Sosialisasi K3 perlu dilaksanakan secara berkala, dengan  bentuk  yang  bervariasi  mulai  dari lokakarya,  workshop  dan  diseminasi  melalui media  poster,  banner,  leaflet,  booklet,  radio, koran  televisi  serta  pengarahan  langsung dilapangan.  Dilakukan  dengan  frekuensi  yang tinggi,  bentuk  beragam  dan  ditindaklanjuti dengan pendampingan yang intensif.
d) Pemerintah  daerah  sebaiknya  membentuk  unit pengelola  alat  dan  bahan  K3,  agar  supaya penyedia  jasa  konstruksi  dapat  menyewa  dan atau  membeli  peralatan  dan  bahan  K3.  Unit  ini dapat  bersifat  struktural,  funsional  atau  badan usaha milik daerah (BUMD).

## LAMPIRAN
Singkatan-singkatan yang digunakan dalam paper:
APBD =   Anggaran Pendapatan Belanja Daerah BUMD =   Badan Usaha Milik Daerah DISNAKERTRANS =  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPA =   Dokumen Pelaksanaan Anggaran K3 =   Keselamtan dan Kesehatan kerja OHS =   Occupational Health And Safety PAD =   Pendapatan Asli Daerah RAB =   Rencana Anggaran Biaya SKPD =   Satuan Kerja Perangkat Daerah SMK3 =   Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

## REFERENSI
1. Fitriana,  R.  (2010).  Usaha  Konstruksi  Diminta Perhatikan  Pekerja,  Berita  dan  Peristiwa  Jamsostek, www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=1087, diakses: 18-11-10.
2. Cheah,  C.  (2007). Construction  Safety  and  Health Factors  at  the  Industry  Level:  The  Case  Of
Singapore ,  Journal  of  Construction  in  Developing Countries,  Vol.  12,  No.  2,  2007,  p81-99,  Universiti Sains Malaysia.
3. Razuri,  C.,  Luis  F.  Alarcón  and  Sven  Diethelm. (2007). Evaluating  The  Effectiveness  of  Safety Management Practices and Strategies in Construction  Projects, Proceedings  IGLC-15,  July 2007, Michigan, USA, p271-281.
4. Sutjana,  IP.  (2006).  Hambatan  Dalam  Penerapan  K3 Dan  Ergonomi  Di  Perusahaan,  Makalah,  Seminar Ergonomi dan K3 tanggal 29 Juli 2006, Surabaya.
5. Rifandy,  A.  (2010).  Pengelolaan  K3  Pada  Industri Pertambangan, Forum Bebas Indonesia, www.forumbebas.com/forum-139-page-1.html, diakses: 01-12-10.
6. Adawiah,  R.,  Mardiyono,  M.  Irfan  Islamy.  (2010). Work  Protection  for  Female  Labors  (A  Study  on  the
Implementation  of  the  Policy  of  Job  Safety  and Health  at  the  PT.  Sarikaya  Sega  Utama  in Banjarbaru,  South  Kalimantan), Tesis,  Program
Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, Malang.
7. Soehatman  R.  (2010).  Sistem  Manajemen  K3 OHSAS 18001, Penerbit PT Dian Rakyat, Jakarta.
8. BPS.  (2010).  Sulut  Dalam  Angka,  Badan  Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Manado.
9. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  9  Tahun 2008  tentang  Pedoman  SMK3  Konstruksi  Bidang Pekerjaan Umum.
10. Peraturan  Pemerintah  No.  25  Tahun  2000  tentang Kewenangan  Pemerintah  Dan  Kewenangan  Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
11. Undang-Undang  No.  1  Tahun  1970  tentang Keselamatan Kerja.