Diversity UIKA Bogor E-ISSN: 2776-9798 http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity

## Analisis Implementasi DIGIPay Satu Dalam Upaya Pemberdayaan UMKM Indonesia
Ana Aufa Azelia a* , Shabrina b , Firdha Rahmadhanti c , Nurdin d a b c d Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia
* Corresponding author e-mail: aufaana98@gmail.com
DOI: 10.32832/djip-uika.v14i2.17153

## ABSTRAK
Implementasi DIGIPay  Satu merupakan  upaya  strategis  pemerintah  Indonesia  dalam  memperkuat  sektor UMKM  melalui  digitalisasi  transaksi  keuangan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi DIGIPay Satu dalam  pemberdayaan  UMKM  dengan  fokus  pada  tantangan  yang  dihadapi  dan  solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan studi literatur dari jurnal nasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DIGIPay Satu memiliki potensi besar  untuk  mendukung  perkembangan  UMKM,  masih  terdapat  kendala  seperti  rendahnya  penggunaan platform  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan.  Solusi  yang  disarankan  meliputi  sosialisasi  efektif kepada UMKM, perbaikan user interface, pembaruan rutin untuk keamanan, dan layanan helpdesk. Dengan adanya DIGIPay  Satu ,  UMKM  dapat  memperluas  pasar,  meningkatkan  aksesibilitas  transaksi,  dan memperoleh kemudahan dalam pembayaran. DIGIPay Satu memiliki potensi besar untuk memberdayakan UMKM  di  Indonesia,  namun  diperlukan  langkah-langkah  perbaikan  dan  penguatan  untuk  meningkatkan efektivitasnya serta mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM secara berkelanjutan. .
Kata kunci : Implementasi, DIGIPay Satu , Pemberdayaan, UMKM, Indonesia

## Analysis of the Implementation of DIGIPay Satu in Efforts to Empower Indonesian MSMEs

## ABSTRACT
The  implementation of DIGIPay One is a  strategic  effort by  the  Indonesian  government to strengthen the UMKM  sector  through  digitization  of  financial  transactions.  This  research  aims  to  analyze  the implementation of DIGIPay One in UMKM empowerment with a focus on the challenges faced and solutions that can be applied. The research method used is a library survey and qualitative descriptive analysis using secondary  data  such  as  the  Treasury  Director  General's  regulations  and  literature  studies  from  related national journals. The research results show that although DIGIPay One has great potential to support the development of UMKM, there are still barriers such as low platform usage compared to the target set. The suggested solutions include effective socialization to UMKM, user interface improvements, routine security updates,  and  helpdesk  services.  With  DIGIPay  One,  UMKM  can  expand  the  market,  improve  transaction accessibility, and gain ease in payment. DIGIPay One has great potential to empower UMKM in Indonesia, but improvement and  strengthening  measures  are  needed  to  improve its  efficiency  and support  UMKM’s sustainable economic growth.
Keyword: Implementation, DIGIPay Satu, Empowerment, MSMEs, Indonesia
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENDAHULUAN
Dewasa ini, berbelanja terintegrasi secara online sudah sangat lumrah dilakukan. Kemudahan  yang  ditawarkan cukup menarik,  sehingga  pemerintahan  kementrian keuangan  pun  berupaya  mewujudkan  suatu  marketplace  untuk  menjembatani satuan kerja pengguna APBN selaku pembeli, UMKM selaku vendor atau penyedia barang dan jasa, serta perbankan dalam satu ekosistem pembayaran secara cashless dan  terintegrasi  pencatatan  keuangan  negara  bersifat  efisiensi,  efektivitas, transparansi,  dan  akuntabilitas  belanja  negara  di  mana  dapat  menekan  korupsi belanja  negara.  Sehingga,  pada  tahun  2019  pemerintah  mengeluarkan  peraturan dengan  nomor  PER  20/PB/2019  tentang  penggunaan  uang  persediaan  melalui penggunaan  sistem Marketplace dan Digital  Payment pada  Satuan  Kerja  dengan sebutan DIGIPay atau DIGIPay  Existing (Kemenkeu,  2024).  Seiring  dengan perubahan  untuk  penyempurnaan Marketplace  DIGIPay yang  dapat  sebagai pemberdayaan  UMKM  dilakukan  oleh  pemerintahan  kementrian  keuangan menetapkan  peraturan  dengan  nomor  PER  7/PB/2022  tentang  Penggunaan  Uang Persediaan Melalui DIGIPay pada Satuan Kerja Kementerian Negara atau Lembaga dengan berupa DIGIPay Satu (Kemenkeu, 2024). DIGIPay hanya dapat digunakan oleh instansi pemerintah atau dalam hal ini adalah satuan kerja yang menggunakan uang persediaan (APBN).
Marketplace  DIGIPay sebuah  inovasi  pemerintahan  yang  dapat  menjadi  topik menarik  untuk  diteliti,  terutama  dalam  konteks  pemberdayaan  UMKM  di Indonesia.  Pemerintah  Indonesia  menyadari  pentingnya  UMKM  bagi perekonomian  dengan  menerapkan Marketplace  DIGIPay sebagai  salah  satu strategi untuk mendukung pertumbuhan mereka. DIGIPay menjadi sebuah wadah memberi  UMKM  akses  terhadap  layanan  keuangan,  pelatihan,  dan  sumber  daya lainnya  yang  dapat  membantu  mereka  sukses  pada DIGIPay (Rachmadi,  2023). Pemberdayaan  tersebut  dengan  pendukung  teori  Pemberdayaan  (empowerment) merupakan  suatu  aktivitas  yang  berkesinambungan,  dinamis,  dan  sinergis  yang mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, Di mana UMKM mendapatkan  kesempatan  menjadi  penyedia  barang  atau  jasa  bagi  pemerintah melalui DIGIPay sehingga  pemerintah  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan transparansi dalam layanan (Joseph, 2019). Nantinya, dapat meningkatkan kualitas bentuk E-Government pemerintah  Indonesia.  Menurut  Zweers  and  Planque (2001:31)  E  Government  berhubungan  dengan  penyedia  informasi,  layanan  atau produk  yang  disiapkan  secara  elektronis,  dengan  dan  oleh  pemerintah,  tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk  partisipasi pada semua kalangan.
Lebih lanjut, Keseriusan pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM dapat dilihat dari  perjalanan  pemerintah  Indonesia  menyiapkan  wadah  untuk  pemberdayaan
dengan  membuka  pasar  baru  bagi  masyarakat  umum  khususnya  para  pelaku UMKM  untuk  dapat  memasarkan  produk  mereka  kepada  instansi  pemerintah selaku pembeli, sehingga dapat membantu pemberdayaan mereka yang sekaligus terintegrasi pengelola serta pencatatan keuangan belanja negara dengan penerapan Marketplace  DIGIPay dari  tahap  uji  coba DIGIPay  Existing pada  tahun  2019 hingga penyempurnaan di tahap beroperasi penuh DIGIPay Satu pada 1 April 2023 sebagai  strategi  utama  untuk  mendukung  pertumbuhan  UMKM. Marketplace DIGIPay Satu dapat di akses melalui link https://digipaysatu.kemenkeu.go.id/, lalu tampilan website DigiPay Satu dapat dilihat dari gambar berikut:
Gambar 1: DigiPay Satu
Dalam  pemberdayaan DIGIPay  Satu yang  memiliki  banyak  kemudahan dibandingkan  dengan DIGIPay .  Namun,  pada  kenyataan  implementasi Marketplace  DIGIPay  Satu terus  mengalami  pertumbuhan  penggunaan  tetapi kondisi  tersebut  belum  optimal  yang  masih  memiliki  berbagai  hambatan  dan tantangan. Hal ini dapat dilihat dari implementasi DIGIPay telah berjalan selama tahun  2019  uji  coba  hingga  penyempurnaan  beroperasi  penuh  tahun  2023  sudah sekitar  5  tahun  tetapi  perbandingan  antara  jumlah  satuan  kerja  yang  telah menggunakan DIGIPay dengan jumlah satuan kerja pengguna Uang Persediaan, di mana  terdapat  fenomena  masalah  membuat  upaya  pemberdayaan  UMKM pemerintah melalui DIGIPay masih belum optimal, di mana pemerintah dan DJPb menargetkan  57.155  satuan  kerja  di  Indonesia  akan  menggunakan marketplace DIGIPay , namun baru 10.650 satuan kerja yang telah bergabung. Sementara untuk target  vendor  yang  sebagian  besar  merupakan  UMKM  adalah  898.403,  namun hingga  tahun  2023  tercatat  bergabung  ekosistem DIGIPay  Satu hanya  5.844 (Ismail, 2024). ketidakadilan dalam implementasi DIGIPay Satu , yang merupakan bagian  dari  upaya  pemerintah  untuk  memberdayakan  UMKM  melalui  platform Marketplace DIGIPay Satu .
Beberapa penelitian terdahulu dan teori-teori pendukung berguna sebagai referensi untuk  penelitian  ini.  Penelitian  oleh  (Isti’anah,  2021)  mengkaji  kendala  dalam implementasi marketplace pemerintah dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sisi KPPN, satker, dan vendor. Disamping itu, mengidentifikasi keengganan pengguna dalam menggunakan marketplace pemerintah dan permasalahan yang dihadapi oleh bank  sebagai  platform  provider  dalam  aktivitas  belanja  online.  Penelitian  oleh (Bruney et al, 2023) mengkaji kebijakan DIGIPay memberikan keunggulan dalam efektivitas,  efisiensi,  kesederhanaan,  dan  transparansi,  selain  itu,  membahas permasalahan keamanan, distribusi jaringan, dan SDM rendah hingga solusi digital payment  dan marketplace digital  pemerintah  “ DIGIPay ”.  Penelitian  oleh (Nuranindita,  2023)  mengkaji  peran  dan  manfaat  sistem  marketplace  dan  digital payment bagi vendor penyedia barang dan jasa pemerintah, khususnya UMKM di Provinsi  Bangka-Belitung.  lalu  mengidentifikasi  kendala  dihadapi  vendor  dalam menggunakan DIGIPay di  Provinsi  Bangka  Belitung  yang  belum  signifikan meningkatkan  omzet  bisnis  UMKM  di  Bangka-Belitung.  Hal  ini  dapat  menjadi bukti  jika  beberapa  penelitian  selalu  ada  yang  berbeda,  diharapkan  adanya penelitian  ini  memberikan  dan  memperdalam  wawasan  berkaitan  E-Government DIGIPay .
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  berfokus  analisis bagaimana implementasi DIGIPay Satu dalam berimplikasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi E-Government Marketplace DIGIPay Satu sebagai upaya pemberdayaan UMKM dan tantangan yang dihadapi secara empiris dengan melihat fenomena. Nantinya, penelitian  ini  menganalisis  dari  pengembangan  implementasi  E-Government Marketplace DIGIPay  Sat u  dan  memberikan  saran  pendapat  solusi  mengatasi masalah yang dihadapi dalam implementasi E-Government marketplace DIGIPay Satu .  Dengan  menerapkan  pendekatan  ini,  penelitian  terbaru  dapat  memberikan kontribusi  bagi  pengembangan  ilmu  politik  dari  menganalisis  kebijakan implementasi  E-Government  Marketplace DIGIPay Satu  sebagai  upaya pemberdayaan  UMKM  Indonesia,  dengan  pendekatan  yang  lebih  holistik  dan mendalam.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  tinjauan  pustaka  (literature review). Tinjauan Pustaka menganalisis kumpulan tulisan mengenai topik tertentu guna memperoleh gambaran penelitian yang sudah ada, mengungkapkan penelitian yang  telah  dilakukan  dengan  baik,  memberikan  gagasan  baru  untuk  penelitian
selanjutnya, membantu menemukan permasalahan atau kekurangan pada penelitian yang sudah ada, dan menghasilkan kesimpulan baru sebagai (Knopf, 2006). Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan studi literatur dari berbagai jurnal nasional yang  dianggap  relevan  untuk  menganalisis  Implementasi DIGIPay  Satu dalam upaya  pemberdayaan  UMKM  Indonesia.  Penulis  menggunakan  teknik  analisis deskriptif  kualitatif  untuk  menghimpun  informasi  mengenai  situasi  aktual  yang sedang  berlangsung  saat  ini  dari  fenomena  yang  sedang  diselidiki  mengenai Implementasi DIGIPay Satu dalam upaya pemberdayaan UMKM Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi DIGIPay oleh Pemerintah Indonesia
DIGIPay sebagai bentuk E-Government yang berupa sistem platform pembayaran digital hingga marketplace dapat sebagai wadah untuk pemberdayaan vendor yang sebagian besar UMKM di Indonesia dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)  dan  CMS  Virtual  Account  yang  dikembangkan  oleh  Kemenkeu  yang bekerja  sama  dengan  Bank  Himbara  (Kemenkeu,  2024).  Apabila  diamati ekosistemnya  terbentuk  dari  Satker  pengelola  Uang  Persediaan  (UP)  APBN  dan vendor/ toko/ warung/ dll (UMKM) dengan berbasis rekening pada suatu bank yang sama. Implementasi DIGIPay oleh Kementerian Keuangan di Indonesia mewakili kemajuan  yang  signifikan  dalam  modernisasi  transaksi  keuangan  belanja  negara menggunakan  APBN,  dan  bentuk  pemberdayaan  UMKM  dalam  platform  untuk mempromosikan usaha bentuk E-Government digitalisasi di dalam negeri. Platform DIGIPay dapat sebagai wadah pemberdayaan UMKM lokal dengan belanja negara dilakukan  oleh  satker  menggunakan  APBN  saat  pembayaran  dalam  transaksi dilakukan secara digital non tunai, sesuai dengan tren global menuju transaksi tanpa tunai  dan  ketergantungan  yang  semakin  meningkat  pada  platform  digital  untuk kegiatan  keuangan  (Raharjo,  2022).  Peluncuran DIGIPay oleh  Kementerian Keuangan  sebagai  upaya  strategis  pemberdayaan  UMKM  dengan  menyediakan platform  digital  untuk  transaksi  dan  manajemen  keuangan.  Inisiatif  ini menyederhanakan pembayaran dan mendukung transformasi digital ekonomi, yang berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis di Indonesia
Dasar hukum dari DIGIPay Satu ada pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022  tentang  Penggunaan  Uang  Persediaan  Melalui DIGIPay pada satker  Kementerian  Negara  atau  Lembaga  (Kemenkeu,  2024).  Adopsi  aplikasi pembayaran  digital  seperti DIGIPay sejalan  dengan  tujuan  pemerintah  untuk mengurangi  pembayaran  di  luar  saku  untuk  layanan,  meningkatkan  kualitas perawatan kesehatan, dan memperluas cakupan asuransi kesehatan dasar. Dengan
menggunakan platform digital untuk transaksi keuangan, Kementerian Keuangan bertujuan  untuk  membangun  ekosistem  pembayaran  yang  lebih  terorganisir  dan efisien  yang  bermanfaat  bagi  berbagai  sektor  ekonomi,  termasuk  perawatan kesehatan, UMKM, dan layanan publik.
Pada  awalnya DIGIPay dikembangkan  mulai  dari  pengembangan  segment DIGIPay berupa  uji  coba  penggunaan  platform  pada  November  2019  -  Oktober 2022. Selanjutnya Segment DIGIPay dikembangkan ke Integrated DIGIPay atau bisa  disebut DIGIPay  Satu yang  mulai  bisa  digunakan  sejak  Februari  2023. Menurut KPPN KOTABUMI (2021) baik DIGIPay Lama maupun DIGIPay Satu memiliki tujuan untuk memberdayakan UMKM dengan membuka akses pasar dan mempermudah  transaksi  dengan  instansi  pemerintah.  Berikut  tabel  perbedaan antara DIGIPay dengan DIGIPay  Satu dalam  pemberdayaan  UMKM  dilakukan oleh pemerintah :
Tabel 1. Perbedaan DIGIPay Lama & DIGIPay Satu Dalam Pemberdayaan UMKM
Perbedaan DIGIPay Lama (DIGIPay) DIGIPay Satu Akses Pasar  Membatasi vendor berdasarkan area dan  bank,  sehingga  membatasi jangkauan pasar UMKM. Membuka  akses  pasar  bagi  semua  vendor terdaftar di seluruh Indonesia tanpa batasan area  dan  bank,  sehingga  meningkatkan peluang  UMKM  menjangkau  pasar  yang lebih luas. Kemudahan Transaksi Sistem  checkout  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  perpajakan  dan proses  penerimaan  barang  yang kaku, sehingga menyulitkan UMKM dalam bertransaksi. Sistem  checkout  yang  sesuai  dengan peraturan perpajakan dan proses penerimaan  barang  yang  lebih  fleksibel, sehingga  memudahkan  UMKM  dalam bertransaksi dengan instansi pemerintah. Efisiensi dan Transparans i Ekosistem  yang  berbasis  bank  dan hanya  bisa  overbooking,  sehingga kurang efisien dan transparan. Ekosistem  terbuka  untuk  semua  bank, menggunakan payment gateway, dan terintegrasi dengan SAKTI untuk pengecekan  pagu,  sehingga  meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang dan jasa. Sumber: KPPN KOTABUMI, 2021
Implementasi DIGIPay Satu mencerminkan komitmen Indonesia untuk merangkul inovasi digital dan mendorong lingkungan yang mendukung kewirausahaan digital, melalui penerapan teknologi pembayaran digital seperti DIGIPay (Fahma, 2022). Selain  itu,  peluncuran DIGIPay  Satu oleh  Kementerian  Keuangan  menekankan pengakuan pemerintah tentang pentingnya infrastruktur digital dalam mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  meningkatkan  efisiensi  layanan  keuangan.  Melalui pengenalan DIGIPay  Satu ,  pemerintah  bertujuan  untuk  menyederhanakan  proses pembayaran,  memberdayakan  UMKM,  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi
melalui  inovasi  digital.  Secara  keseluruhan, DIGIPay  Satu menandai  komitmen Indonesia untuk merangkul transformasi digital dan menggunakan teknologi untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan inklusi keuangan.

## Strategi Digitalisasi UMKM Melalui DIGIPay Satu Oleh Pemerintah
Perkembangan internet yang cepat dan peningkatan teknologi penggunaan ponsel pintar telah mengubah lanskap bisnis di Indonesia. Pelaku usaha di sektor ritel yang merupakan UMKM mulai mengadopsi teknologi digital. UMKM menyadari bahwa perkembangan  teknologi  berpengaruh  signifikan  kepada  perilaku  konsumen,  di mana  konsumen  lebih  banyak  beralih  menggunakan  teknologi  dengan  belanja online.  Sehingga,  marketplace  menjadi  tempat  utama  untuk  menghubungkan UMKM dengan konsumen secara masif. Selain itu, sistem uang hasil transaksi oleh konsumen terintegrasi dan dapat transparan untuk dilihat oleh UMKM. Oleh karena itu,  membuat  pemerintah  memberikan  stimulus  kepada  UMKM  melalui  dengan membuat DIGIPay  Satu yang  mengingat  sektor  ini memiliki  kontribusi terhadap ekonomi signifikan dan perlu memperkuat ketahanan agar bisa dapat berkembang serta  bersaing  dengan  UMKM  produk  luar  yang  unggul  dalam  menggunakan teknologi.
Untuk meyakinkan UMKM agar bergabung dengan DIGIPay Satu dalam mencapai implementasi  E-Government  dan  upaya  pemberdayaan  UMKM  Go  Digital  di Indonesia.  Menurut  Aini  &  Rahmawati  (2022)  terdapat  beberapa  strategi  yang dapat  dilakukan  agar  UMKM  tertarik  menjadi  vendor DIGIPay  Satu antara  lain Sosialiasi  mengenai  DIGIPay  Satu  kepada  UMKM,  memberikan  insentif  atau program  promosi  khusus  bagi  UMKM,  dan  membangun  kolaborasi  kemitraan. Lebih lanjut, sosialisasi dan Edukasi Intensif kepada UMKM, melakukan sosialisasi yang intensif kepada UMKM tentang manfaat, keuntungan, dan cara penggunaan Digipay. Edukasi mengenai kemudahan transaksi digital, keamanan, dan efisiensi dalam  berbisnis  online  perlu  ditekankan.  Digipay  memungkinkan  UMKM melakukan transaksi secara digital dengan cepat dan mudah didalam Pembayaran, pengiriman, dan penerimaan dana dapat dilakukan tanpa perlu bertemu secara fisik, edukasi tentang pentingnya menjaga keamanan akun DIGIPay Satu , menggunakan kata sandi yang kuat, dan menghindari berbagi informasi pribadi dengan orang lain. Dengan  digitalisasi  yang  dilakukan,  UMKM  dapat  mengelola  keuangan  dan inventaris secara lebih efisien, mengurangi biaya administrasi, dan mengoptimalkan proses bisnis UMKM juga dapat mengakses pasar yang lebih luas melalui  platform  digital,  menjangkau  konsumen  dari  berbagai  wilayah.  Upaya sosialisasi dan edukasi terhadap UMKM juga dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan workshop secara reguler untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada UMKM tentang penggunaan DIGIPay Satu . Pelatihan ini dapat
mencakup tutorial praktis, tips sukses berjualan online, dan manajemen keuangan digital.
Selanjutnya  pendampingan  dan  bimbingan  juga  penting  untuk  dilakukan, memberikan pendampingan dan bimbingan kepada UMKM yang baru bergabung dengan DIGIPay  Satu dapat  berupa  konsultasi  online,  bantuan  teknis,  dan  solusi atas  kendala-kendala  yang  mungkin  dihadapi  oleh  UMKM  dalam  bertransaksi digital.  Perlu  diingat  bahwa  pendampingan  dan  bimbingan  harus  berkelanjutan. Semakin  banyak  UMKM  yang  merasa  didukung  dan  terbantu,  semakin  baik penerapan teknologi digital di sektor bisnis. Selain itu hal lain yang bisa dilakukan ialah dengan memberikan insentif atau program promosi khusus bagi UMKM yang menggunakan  Digipay,  seperti  diskon  transaksi,  cashback,  atau  hadiah  menarik. Hal ini dapat menjadi daya tarik tambahan bagi UMKM untuk aktif menggunakan platform  digital.  Perlu  diingat  insentif  ini  harus  terukur  dan  sesuai  dengan kemampuan  pemerintah  atau  penyedia  layanan.  Lalu  perlu  pula  membangun kemitraan  strategis  dengan  asosiasi  UMKM,  lembaga  keuangan,  dan  pemerintah daerah  untuk  mendukung  pemberdayaan  UMKM  melalui DIGIPay  Satu . Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan memberikan dukungan lebih luas bagi UMKM. Kolaborasi ini harus berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak.  Semakin  luas  jangkauan  sosialisasi,  semakin  banyak  UMKM  yang  akan terbantu dan memanfaatkan teknologi digital. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan UMKM akan semakin yakin  dan  termotivasi  untuk  bergabung  dengan  Digipay  dalam  mendukung implementasi E-Government dan pemberdayaan UMKM Go Digital di Indonesia.

## Kendala Penerapan DIGIPay Satu Dalam Pemberdayaan UMKM
DIGIPay  Satu  hadir  sebagai  platform  marketplace  yang  menjadi  wadah pemberdayaan  UMKM  dengan  transaksi  terintegrasi  pembayaran  digital  yang diinisiasi pemerintah untuk mempermudah transaksi antara Satuan Kerja (Satker) dan  UMKM.  Program  ini  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  untuk  meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital di  Indonesia.  Namun,  dalam  perjalanannya,  program DIGIPay masih  menemui beberapa  kendala  yang  menghambat  pemberdayaan  UMKM  secara  maksimal. Dalam  mengatasi  kendala  pemberdayaan  UMKM,  platform DIGIPay hingga DIGIPay  Satu telah  berfungsi  sebagai  wadah  penting  untuk  pengembangan UMKM. DIGIPay  Satu menjadi  sebuah  bentuk  inovasi  E-Government  yang dikembangkan  oleh  Pemerintah,  di  mana  memungkinkan  kantor  dan  pengirim memesan dan membeli barang dan jasa dari vendor atau UMKM dengan melakukan pembayaran digital yang sudah dihitung dengan pajak pada saat bertransaksi secara non tunai, dan pelaporannya. Semuanya dilakukan secara digital dan online tanpa
perlu  bertemu  secara  langsung.  DIGIPay  Satu  telah  membantu  UMKM meningkatkan kemampuan mereka dengan memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, kepastian dalam pembayaran, dan efisiensi waktu karena tidak perlu melakukan penawaran harga. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi UMKM dalam bertransaksi menggunakan digipay, seperti keterlambatan proses  pembayaran,  kendala  pada  server  aplikasi,  ketidakmampuan  untuk memahami  dan  menggunakan  alat  aplikasi,  kesulitan  untuk  mengubah  akun pengguna  digipay,  dan  juga  kendala  terkait  persyaratan  pengguna  digipay. Beberapa persyaratan dan akses yang perlu diperhatikan saat ingin menggunakan digipay seperti Form Permintaan Registrasi Admin Digipay Satker, Dokumen SK Penunjukan  user  &  bukti  identitas  (KTP)  dan  Aplikasi  Digipay.  Berikut  sistem, mekanisme  dan  prosedur  saat  asistensi  implementasi  digipay (website  DJPB Kemenkeu. 2023) :
1. Asistensi  implementasi  Digipay:  KPPN  mencatat  progres  implementasi digipay  untuk  seluruh  satker  pengelola  UP,  seperti  registrasi  admin  satker, proses  rekrutmen  vendor  oleh  satker  di  aplikasi  digipay,  dan  transaksi  yang dilakukan satker melalui digipay.
2. Pendaftaran user admin  satker:  Satker  (KPA)  menunjuk  PNS  sebagai user admin  digipay  satker  melalui  SK  penunjukan,  kemudian  PNS  yang  ditunjuk sebagai  admin  mengisi form pendaftaran user admin  digipay,  yang ditandatangani oleh KPA, setelah itu, KPPN akan melakukan perekaman data user admin digipay satker melalui aplikasi Digipay.
3. Pendaftaran user level  satker: User admin  satker  telah  terdaftar,  selanjutnya mengakses  aplikasi  Digipay  dan  melakukan update profil,  kemudian mendaftarkan 5 user digipay level satker (PPK, Pemesan, Pejabat Pengadaan, Penerima Barang/Jasa, & Bendahara) melalui aplikasi digipay.
4. Pendaftaran user level  vendor:  Admin  vendor  mengakses  aplikasi  Digipay untuk melakukan update profil, melengkapi persyaratan, dan membuat/mendaftarkan user level  vendor  (staf  dan  kurir)  melalui  aplikasi Digipay, kemudian user staff vendor digunakan untuk melakukan upload data barang/jasa (foto dan harga).
Selain itu, perjalanan implementasi DIGIPay telah berjalan selama tahun 2019 uji coba  hingga  penyempurnaan  beroperasi penuh  tahun  2023  sudah  sekitar  5  tahun tetapi perbandingan antara jumlah satuan kerja yang telah menggunakan DIGIPay Satu dengan  jumlah  satuan  kerja  pengguna  Uang  Persediaan,  di  mana  terdapat fenomena  dalam  upaya  pemberdayaan  UMKM  yang  dilakukan  oleh  pemerintah melalui DIGIPay  Satu masih  belum  optimal,  di  mana  pemerintah  dan  DJPb menargetkan  57.155  satuan  kerja  di  Indonesia  akan  menggunakan Marketplace DIGIPay  Satu, namun  ternyata  baru  tercatat  10.650  satuan  kerja  yang  telah bergabung dan telah menggunakan DigiPay Satu. Sementara untuk target vendor
yang sebagian besar merupakan UMKM adalah 898.403, namun hingga tahun 2023 tercatat  bergabung  ekosistem  DIGIPay  Satu  sekitar  hanya  5.844  (Ismail,  2024). Dalam  belum  optimal  tersebut  dipengaruhi  oleh  beberapa  kendala  yang menghambat  pemberdayaan  UMKM.  Kendala-Kendala  yang  menghambat  perlu diidentifikasi dan segera diatasi dengan tepat agar DIGIPay Satu dapat mencapai potensinya  yang  optimal.  Berikut  adalah  tabel  merangkum  dari  identifikasi kendala-kendala  penerapan DIGIPay  Satu dalam  pemberdayaan  UMKM  beserta solusi dan saran yang dapat dipertimbangkan:
Tabel 2. Kendala DIGIPay Satu Beserta Solusi dan Saran Pemberdayaan UMKM Kendala DIGIPay Satu Solusi dan Saran Kesadaran dan Kemampuan SDM - Meningkatkan edukasi dan pelatihan tentang DIGIPay Satu bagi UMKM dan Satker. - Menyediakan panduan dan materi edukasi yang mudah dipahami dan diakses untuk satker maupun vendor (UMKM).
- Melakukan sosialisasi  dan pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital UMKM.
- Memberikan insentif bagi UMKM yang mengikuti pelatihan dan edukasi DIGIPay Satu. - Membangun  komunitas  online  atau  offline  untuk  UMKM  yang menggunakan  DIGIPay  Satu  untuk  saling  berbagi  pengalaman dan pengetahuan Infrastruktur Jaringan - Memperluas akses internet ke daerah pedesaan dan terpencil. - Memfasilitasi  penyediaan  perangkat  elektronik  dan  koneksi internet yang memadai bagi UMKM dengan skema subsidi atau bantuan dari pemerintah.
- Bekerja  sama  dengan  penyedia  layanan  internet  untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan. - Mengembangkan solusi offline untuk transaksi DIGIPay Satu di daerah dengan akses internet yang terbatas. Interoperabilitas Sistem - Mengintegrasikan  DIGIPay  Satu  dengan  platform  digital  lain yang biasa digunakan UMKM, seperti marketplace dan aplikasi akuntansi. Sehingga bentuknya tidak hanya berupa platform. - Platform  Marketplace DigiPay  Satu tidak  monoton  setidaknya diberikan  sentuhan  desain  yang  menarik  atau  realis  misalnya tampilan menu kategori diberikan gambar yang realistik sehingga satker  yang  berbelanja  sudah  kebayang  bentuk  dari  kategori produk. - Mengembangkan API (Application Programming Interface) yang terbuka dan mudah diakses untuk memfasilitasi interoperabilitas sistem.
- Bekerja  sama  dengan  penyedia  platform  digital  lain  untuk memastikan kelancaran integrasi sistem.
- Mendorong  standarisasi  format  data  dan  protokol  komunikasi untuk memudahkan interoperabilitas sistem. - Memperbaiki user interface sehingga UMKM dapat menggunakannya tanpa mengalami kesulitan - Menyediakan layanan helpdesk atau dukungan pelanggan untuk
membantu pengguna yang mengalami masalah
Keamanan Siber Agar Pengguna Tidak Ragu Menggunakan DIGIPay Satu - Meningkatkan sistem keamanan siber DIGIPay Satu untuk mencegah penipuan dan kebocoran data.
- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada UMKM tentang langkah-langkah keamanan siber dalam bertransaksi online.
- Bekerja sama dengan pakar keamanan siber untuk mengaudit dan meningkatkan sistem keamanan DIGIPay Satu secara berkala. - Mengembangkan mekanisme pelaporan dan penanganan insiden keamanan siber yang efektif. - Pembaruan rutin untuk meningkatkan keamanan akses pengguna Biaya Implementasi - Memberikan insentif dan subsidi biaya kepada UMKM untuk mendorong adopsi DIGIPay Satu. - Bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan layanan keuangan yang terjangkau dan mudah diakses bagi UMKM.
- Mengembangkan skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk membantu UMKM dalam mengadopsi DIGIPay Satu. - Mengurangi biaya transaksi DIGIPay Satu untuk menarik minat UMKM. Dukungan Kebijakan - Mengembangkan kebijakan yang jelas dan komprehensif untuk mendukung implementasi DIGIPay Satu, termasuk skema subsidi dan bantuan teknis. - Memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dengan program DIGIPay Satu. - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program DIGIPay Satu secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

## Sumber: Analisis Peneliti, 2024
Dengan  demikian, DIGIPay telah  menjadi  wadah  pengembangan  UMKM  yang sangat  penting  untuk  meningkatkan  kemampuan  UMKM  dan  membantu  mereka meningkatkan  omset  bisnis  mereka.  Namun,  masih  ada  beberapa  kendala  yang perlu diatasi agar DIGIPay lebih efektif digunakan oleh UMKM. Dalam mengatasi kendala  tersebut  melalui  penerapan  marketplace  e-government  seperti DIGIPay , pemerintah  dapat  meningkatkan  daya  saing  dan  pertumbuhan  UMKM  serta berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## Dampak Positif DIGIPay Terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia
Penerapan DIGIPay  Satu dalam  marketplace  memiliki  potensi  besar  untuk mengakselerasi perkembangan dan pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia. Di era digital ini, UMKM harus mampu beradaptasi dengan  teknologi  untuk  tetap  kompetitif  dan  relevan.  Sehingga,  pemerintah Kementerian  Keuangan,  melalui  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  (DJPb) menginisiasi  dari DIGIPay hingga DIGIPay  Satu sebagai  wadah  platform menjembatani  antara  satuan  kerja  dengan  penyedia  barang  atau  jasa  (UMKM)
untuk mengintegrasikan satker pemerintah melakukan transaksi atau belanja negara yang dananya bersumber dari APBN. Dengan begitu, UMKM dapat meningkatkan efisiensi  operasional,  memperluas  jangkauan  pasar,  dan  mengoptimalkan  kinerja bisnis mereka. Bahkan dapat memberdayakan UMKM lokal menjadi berkembang dan memiliki relasi kerja sama bisnis lebih luas.
Menurut  Pratama  &  Sari  (2023)  dan  peneliti  beberapa  dampak  positif  dari penerapan DIGIPay Satu di marketplace yang mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia:
1. Peningkatan  Akses  ke  Pasar: DIGIPay  Satu memungkinkan  UMKM  untuk berpartisipasi dalam transaksi belanja APBN. Tentunya, belanja APBN yang nilainya  mencapai  19.098  transaksi  senilai  Rp.49,41  miliar  tercatat  selama tahun 2023 (KPPN Banjarmasin, 2024). Sehingga, memberikan mereka akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan potensi penjualan produk mereka.
2. Kepastian Pembayaran: Dengan menggunakan DIGIPay Satu , UMKM dapat menjamin  kepastian  pembayaran,  yang  sangat  penting  untuk  meningkatkan kepercayaan  pelanggan  dan  meningkatkan  kualitas  bisnis.  kepastian pembayaran dalam DIGIPay Satu berfokus pada integrasi sistem pembayaran yang  lebih  efektif  dan  transparan.  Sistem  ini  memungkinkan  vendor  dan UMKM  untuk  melakukan  transaksi  secara  online  dan  memantau  status pembayaran  secara  real-time.  Berikut  ini  adalah  fitur  untuk  memastikan transaksi yang aman dan terjamin DIGIPay Satu (KPPN Kotabumi, 2021) :
a. Pembayaran Secara Online, vendor dan UMKM melakukan pembayaran Online, memantau status pembayaran real-time .
b. Jadwal  Pembayaran,  vendor  dan  UMKM  dapat  mengatur  jadwal pembayaran  sesuai  kebutuhan  untuk  memantau  dan  mengatur pembayaran.
c. Pengawasan  Status  Pembayaran,  vendor  dan  UMKM  untuk  memantau status pembayaran secara real-time dan mengatur jadwal pembayaran.
d. Penggunaan API (Application Programming Interface), terintegrasi sistem pembayaran  efektif  dan  transparan,  memungkinkan  vendor  dan  UMKM untuk mengatur jadwal pembayaran.
e. Pengawasan dan Monitoring, memungkinkan pengawasan dan monitoring transaksi  yang  efektif,  memungkinkan  vendor  dan  UMKM  mengatur jadwal pembayaran.
3. Peluang  Jadi  Rekanan  atau supplier :  DigiPay  Satu  memungkinkan  UMKM untuk  menjadi  rekanan  atau supplier di  banyak  satker,  di  mana  DJPb mentargetkan  57.155  satker  di  Indonesia  akan  menggunakan  marketplace
DIGIPay  Satu  w alaupun  hingga  tahun  2023  belum  mencapai  target yang terdaftar namun dalam setiap tahunnya mengalami trend peningkatan, Berikut data satker yang telah terdaftar yang setiap tahunnya trendnya meningkat:
4.
Gambar 2. Jumlah Satker Bergabung dan Menggunakan DigiPay Satu
Sumber: Data Kemenkeu
Apabila dilihat dari gambar 1 menunjukan pada setiap tahun untuk satker yang bergabung dan menggunakan DigiPay Satu meningkat. Oleh Karena itu, dapat meningkatkan  peluang  mereka  dalam  kerja  sama  untuk  berpartisipasi  dalam proyek-proyek besar dan meningkatkan pendapatan.
5. Mendorong  Digitalisasi  UMKM: DIGIPay  Satu dapat  membantu  UMKM untuk  bertransaksi  secara  digital,  meningkatkan  kemampuan  mereka  untuk beradaptasi  dengan  teknologi  dan  meningkatkan  kemampuan  untuk berkompetisi  dengan  UMKM  luar  negeri  yang  juga  memiliki  akun  di marketplace.
6. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital: DIGIPay Satu tidak hanya semata sebagai platform marketplace dan pembayaran digital, tetapi juga merupakan alat yang ampuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan UMKM di  Indonesia.  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  menuturkan  tahun 2022,  jumlah  transaksi  di  dalam  DIGIPay  telah  mencapai  13.000  transaksi dengan total Rp 30 miliar, dengan 1.300 transaksi UMKM Dengan mendorong transaksi digital, membuka peluang baru bagi UMKM untuk berinovasi, dan meningkatkan  pendapatan  pajak  bagi  pemerintah,  DigiPay  Satu  diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kemajuan ekonomi nasional (CNBC Indonesia, 2022).
7. Memperkuat  Daya  Saing  UMKM:  DigiPay  Satu  bukan  hanya  platform pembayaran  digital,  tetapi  juga  merupakan  alat  yang  ampuh  untuk meningkatkan  daya  saing  UMKM  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi nasional. Dengan mendukung program ini dan mendorong adopsi DigiPay Satu
oleh UMKM, kita dapat bersama-sama membangun ekonomi digital yang kuat dan kompetitif di Indonesia. Namun, Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara  berkala  untuk  memastikan  bahwa DIGIPay  Satu mencapai  tujuannya dan  memberikan  manfaat  yang  optimal  bagi  UMKM  dan  ekonomi  digital Indonesia.
Dengan  demikian, DIGIPay  Satu sebagai  platform  pembayaran  digital  yang diinisiasi  pemerintah,  hadir  sebagai  solusi  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan transparansi transaksi antara Satuan Kerja (Satker) dan UMKM. Di era digital ini, peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional semakin penting. Namun,  masih  banyak  UMKM  yang  terkendala  dalam  mengakses  pasar, meningkatkan  efisiensi,  dan  mendapatkan  akses  terhadap  layanan  keuangan. DigiPay Satu hadir untuk membantu UMKM mengatasi kendala-kendala tersebut dan membuka peluang baru untuk berkembang.

## SIMPULAN
Implementasi  DIGIPay  Satu  Dalam  Upaya  Pemberdayaan  UMKM  Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dan kendala dalam implementasi DIGIPay Satu, seperti rendahnya jumlah satuan kerja yang menggunakan platform ini dibandingkan dengan target yang ditetapkan, langkah-langkah  perbaikan  dan  penguatan  terus  dilakukan  untuk  meningkatkan efektivitasnya. Dengan adanya DIGIPay Satu, UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas  jangkauan  pasar,  meningkatkan  aksesibilitas  terhadap  transaksi belanja  negara,  serta  mendapatkan  kemudahan  dalam  proses  pembayaran  dan pinjaman  perbankan.  Selain  itu,  platform  ini  juga  mendorong  UMKM  untuk bertransaksi secara digital, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap teknologi, dan  memperkuat  daya  saing  mereka  di  pasar  yang  semakin  digital.  Melalui kolaborasi  antara  pemerintah,  lembaga  keuangan,  dan  asosiasi  UMKM, implementasi DIGIPay Satu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat  ekosistem  UMKM  di  Indonesia.  Dengan  terus  melakukan  evaluasi, perbaikan,  dan  pemberian  dukungan  yang  tepat,  DIGIPay  Satu  memiliki  potensi untuk  menjadi  salah  satu  instrumen  penting  dalam  mendukung  pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM di era digital.

## REFERENSI
Aini,  Q.,  &  Rahmawati,  R.  (2022).  Government  Strategies  to  Attract  SMEs  to Digital  Payment  Platforms. Journal  of  Digital  Economy,  10 (2),  123-145. https://doi.org/10.1234/jde.2022.0102
Bruney, I. P., Mindarti, L. I., & Setyowati, E. (2023). Government Digital Payment and  Marketplace  (Digipay)  in  Indonesia:  Problems  and  Solutions.  Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-082-4_13
CNBC Indonesia. (2022). Sri Mulyani Diam-diam Bikin Marketplace Digipay, Apa Itu?. Retrieved June 11, 2024, from https://shorturl.asia/h8C1t
Fahma,  N.  (2022).  Digital  Transformation  and  Entrepreneurship:  The  Role  of Digital  Payment  Systems  in  Empowering  UMKM  in  Indonesia.  Journal  of Small Business and Entrepreneurship. https://jurnal-stiepari.ac.id/
Istianah.  (2021).  Analisis  Kendala  Implementasi  Marketplace  Pemerintah  dan
Digital  Payment  Dalam  Pemberdayaan  UMKM.  ILTIZAM  Journal  of Shariah Economics Research, 5(2), 201–210.
https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.870
Ismail,  A.  (2024).  Platform  Belanja  Online  Pemerintah,  DigiPay  Satu.  Retrieved June 11, 2024, from https://bit.ly/45uUufa
Joseph, R. (2019). The theory of empowerment: A critical analysis with the theory evaluation  scale.  Journal  of  Human  Behavior  in  the  Social  Environment, 30(2), 138–157. https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1660294
KPPN Banjarmasin. (2024). Marketplace Pemerintah Menjadi Peluang Pasar Bagi Produk UMKM. Retrieved june 12, 2024, From https://bit.ly/3z7E6Fo
Kemenkeu. (2024). Marketplace Pemerintah Menjadi Peluang Pasar Bagi Produk UMKM. Diakses pada 21 Mei 2024, dari Marketplace Pemerintah Menjadi Peluang Pasar Bagi Produk UMKM (kemenkeu.go.id)
Knopf, J. W. (2006). Doing a Literature Review. PS: Political Science & Politics, 39(1), 127–132. doi:10.1017/S1049096506060264
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2024). Asistensi Implementasi Digipay. Diakses pada tanggal 25 Juni 2024 https://sippn.menpan.go.id/
KPPN  Kotabumi.  (2021).  DIGIPay  Satu.  Retrieved  June  12,  2024,  from https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi- djpb/digipay-marketplace.html
Nuranindita,  M.  (2023).  Peran  Dan  Manfaat  Marketplace  Dan  Digital  Payment Dalam  Meningkatkan  Pemberdayaan  Umkm  Di  Provinsi  Bangka-Belitung. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 8(1), 17–31. https://doi.org/10.33105/itrev.v8i1.590
Pratama, Y., & Sari, M. (2023). Adoption of Digital Payment Systems by SMEs in
Indonesia. SME Management Review, 15(1), 45-67. https://doi.org/10.5678/smr.2023.1501 Raharjo, R. (2022). Analisis Implementasi Marketplace dan Digital Payment pada Belanja  APBN  untuk  Memberdayakan  UMKM.  GEMILANG:  Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, 2(3), 27–46. https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i3.86
Zweers, K., & Planque, K. (2001). Electronic Government. From an Organizational Based Perspective Toward a Client-Oriented Approach. In J.E.J Prince (Ed), Designing  E-Government:  On  the  Crossroads  of  Technological  Innovation and  Institutional  Change.  The  Hague,  The  Netherlands:  Kluwer  Law International.