## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 03, Nomor 02, November 2021
86

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
Bakhrul Amal
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Jl. Taman Amir Hamzah No.5, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 bakhrul@unusia.ac.id

## Abstract
The  problem  of  sexual  violence  in  higher  education  is  increasingly  worrying.  Therefore,  the Ministry  of  Education  and  Culture  of  the  Republic  of  Indonesia  issued  the  Regulation  of  the Minister of Education and Culture Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence. The regulation then sparked a polemic in the community. The problem that arises  is  what  exactly  does  the  phrase  without  the  victim's  consent  mean?.  Because  it  is included  in  the  qualification  of  crime,  the  articles  containing  the  phrase  "without  the  victim's consent" are included in what type of article? This issue is important to be answered in order to end the pros and cons that are starting to be counterproductive in society considering that the number of victims of sexual violence is increasing. The author tries to examine this problem with a  normative  juridical  legal  research  method.  The  approach  used  by  the  author  is  a  case approach  and  a  concept  approach.  The  author  considers  that  the  inclusion  of  the  phrase "without the victim's consent" is to protect the privacy and individual rights of the victim. Articles containing  phrases  “without  the  victim's  consent”  are  not  articles  on  legalizing  adultery,  but articles with the qualification of a complaint offense.
Keywords : Permendikbud  30  of  2021;  Sexual  Violence;  Without  the  Victim's  Consent; Complaint Offenses

## Abstrak
Permasalahan  mengenai  kekerasan  seksual  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi  semakin mengkhawatirkan.  Oleh  sebab  itu  Kemendikbud  menerbitkan  peraturan  Permendikbud  Nomor 30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kerekerasan  Seksual.  Aturan  tersebut kemudian menuai polemik di masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah apa sebenarnya arti  dari  frasa  tanpa  persetujuan  korban  itu  sendiri?.  Sebab  masuk  ke  dalam  kualifikasi kejahatan  maka  pasal-pasal  yang  memuat  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”  ini  termasuk  ke dalam  jenis  pasal  apa?.  Permasalahan  ini  penting untuk  dijawab  untuk  mengakhiri  pro  kontra yang mulai kontraproduktif di masyarakat mengingat korban kekerasan seksual justru semakin meningkat.  Penulis  mencoba  mengkaji  permasalahan  ini  dengan  metode  penelitian  hukum yuridis  normatif.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  penulis  adalah  pendekatan  kasus  dan pendekatan  konsep.  Penulis  menilai  bahwa  dimasukannya  frasa  “tanpa  persetujuan  korban” adalah untuk menjaga privasi dan hak individu korban. Pasal-pasal yang memuat frasa “tanpa persetujuan  korban”  bukanlah  pasal  legalisasi  zina  melainkan  pasal  dengan  kualifikasi  delik aduan.
Kata  Kunci : Permendikbud  30  Tahun  2021;  Kekerasan  Seksual;  Tanpa  Persetujuan  Korban; Delik Aduan

## A. Pendahuluan
Kekerasan  seksual  di  dunia  pendidikan,  utamanya  di  Perguruan  Tinggi,  tengah mengalami  sorotan.  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan,  yang  bertugas memantau  dan  mencari  fakta  serta  mendokumentasikan  tentang  segala  bentuk  kekerasan terhadap  perempuan,  mencatat  bahwa  dari  tahun  2015  hingga  Agustus  2020  setidaknya terdapat 51 aduan yang telah diterima. Adapun rinciannya adalah pada 2015 diadukan 3 kasus, tahun 2016 diadukan 10 kasus, tahun 2017 diadukan 3 kasus, tahun 2018 diadukan 10 kasus, meningkat  pada  tahun  2019  menjadi  15  kasus  dan  sampai  Agustus  2020  telah  diadukan  10 kasus.  Dari  51  kasus  tersebut  diketahui  bahwa  Perguruan  Tinggi  menempati  urutan  pertama dengan total 27% yang kemudian diikuti oleh pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam sebanyak  19%,  15%  terjadi  ditingkat  SMU/SMK,  7%  terjadi  di  tingkat  SMP,  dan  3%  masing- masing di TK, SD, SLB, dan Pendidikan Berbasis Kristen 1 .
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  sebagai  kementerian  yang  menangani persoalan  pendidikan  di  Perguruan  Tinggi,  merespon  kekhawatiran  masyarakat  terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tersebut dengan membuat aturan. Aturan itu diterbitkan pada tahun 2021 dengan diberi nama Peraturan Mendikbud Ristek atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
Pada awal penerbitannya aturan tersebut kemudian menuai berbagai macam polemik dan penolakan.  Salah  satu  hal  krusial  yang  menjadi  bahasan  untuk  dilakukan  penolakan  adalah munculnya frasa “tanpa persetujuan korban”. Frasa “tanpa persetujuan korban” tersebut dinilai oleh  beberapa  pihak  sebagai  frasa  yang  mengarah  pada  idiologi  liberal  yang  bertentangan dengan Pancasila. Frasa “tanpa persetujuan korban” juga dianggap sebagai upaya Pemerintah melegalisasi  perzinahan 2 .  Alasan  itu  muncul  atas  asumsi  apabila  kedua  pihak  setuju,  yakni terduga pelaku dan korban, artinya perbuatan asusila itu akan dianggap benar meskipun secara moral dan nilai-nilai keagamaan jelas-jelas dianggap sebagai sebuah kesalahan.
Jika merujuk pada aturan yang dibentuk artinya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini adalah  aturan  yang  mengatur  perihal  kejahatan.  Kejahatan  yang  dimaksud  adalah  kekerasan seksual. Dalam pembagian hukum artinya Permendikbud Nomor 30  Tahun 2021 ini masuk ke dalam  materi  persoalan  pidana  meskipun  dalam  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  ini sanksi  yang  diatur  lebih  diarahkan  kepada  persoalan  administrasi.  Hal  ini  tidak  lain  dilakukan karena Pimpinan Perguruan Tinggi bukanlah penyelidik, penyidik, penuntut umum ataupun juga
1 Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan, Lembar  Fakta  Kekerasan  Seksual  Di Lingkungan Pendidikan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 27 Oktober 2020, hlm 1
2 Pasal  5  Ayat  2  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  Jadi  Sorotan,  Ini  Isinya,  tersedia  di  website https://news.detik.com/berita/d-5811770/pasal-5-ayat-2-permendikbud-30-jadi-sorotan-ini-isinya.
Majelis  Hakim  yang  dapat  mewakili  negara  untuk  melakukan  proses  pemidanaan.  Meskipun demikian,  menurut  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021,  tidak  menutup  kemungkinan persoalan kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi nantinya akan dilanjutkan kepada mekanisme pidana (Pasal 18 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021).
Pada persoalan pidana dikenal istilah delik. Delik dalam KBBI diartikan sebagai perbuatan yang  dapat  dikenakan  hukuman  karena  merupakan  pelanggaran  terhadap  undang-undang; tindak pidana. Sementara di dalam teori pidana delik adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana. 3
Delik  sendiri  dibedakan  menurut  beberapa  keadaan,  salah  satunya  adalah  adanya perbedaan delik biasa dan delik aduan. Delik aduan ( klacht delict ) adalah tindakan pidana yang penuntutannya  hanya  dilakukan  atas  dasar  adanya  pengaduan  dari  pihak  yang berkepentingan. 4 Berbeda  dengan  delik  aduan,  delik  biasa  ( gewone  delicten )  lebih memprioritaskan  pada  kepentingan  privat  setiap  warga  negara  yang  disebut  sebagai kepentingan umum. 5 Perkara yang termasuk dalam kategori delik biasa tidak dapat dimohonkan penghentian perkaranya meskipun para pihak telah memutuskan untuk berdamai.
Penulis  menilai  belum  ada  yang  melakukan  penelitian  terkait  persoalan  ini  dari  sudut pandang hukum secara utuh. Persoalan ini terbilang baru mengingat Permendikbud Nomor 30 Tahun  2021  sendiri  diketahui  diterbitkan  pada  Bulan  November  Tahun  2021.  Oleh  sebab  itu penulis  tidak  menemukan  penelitian  sebelumnya  yang  dapat  dikategorikan  ke  dalam  bagian state of the art dari penulisan artikel penulis ini.
Penelitian penulis ini akan menjawab dua permasalahan. Permasalahan pertama adalah terkait  “Apa  yang  dimaksud  dengan  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”?”.  Pertanyaan  kedua “Termasuk  di  dalam  delik  apakah  Pasal  yang  memuat  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”?. Penulis  menilai  dua  permasalahan  ini  penting  untuk  dijawab  agar  problem  perihal Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  yang  bertujuan  menciptakan  rasa  aman  di  lingkungan Perguruan Tinggi ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan.
3 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , Depok, Raja Grafindo, 2014, hlm 217.
4 Ibid, hlm 58
5 Fitria  Pratiwi  Rasyid, Kajian  Relevansi  Delik  Aduan  Pada  Implementasi  Undang-Undang  Hak  Cipta, Mimbar Hukum Volume 32, Nomor 2, Juni 2020, hlm 216.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Penelitian hukum  yuridis  normatif  sendiri  mengedepankan  data  sekunder 6 .  Data  sekunder  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  bahan.  Pertama  bahan  primer  yang  meliputi  aturan  perundang- undangan dari mulai Undang-Undang Dasar NRI 1945 hingga Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Kedua bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel ilmiah terkait kekerasan seksual. Terakhir adalah bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus bahasa.
Penelitian ini menggunakan  pendekatan kasus dan  pendekatan konseptual. Kasus  yang dibahas  adalah  permasalahan  terkait  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”.  Sementara  konsep yang hendak ditawarkan adalah konsep memandang persoalan secara objektif sesuai dengan kaidah  hukum  nasional.  Data  yang  terkumpul  akan  dianilisis  dengan  cara  interpretasi menggunakan metode gramatikal 7 . Dimana di dalam metode gramatikal kita dapat mengetahui maksud dan kehendak pembuat peraturan ketika hendak membuat peraturan tersebut.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Frasa “Tanpa Persetujuan Korban”
Untuk  memahami  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”  maka  kita  perlu  memahami  terkait dengan  kekerasan seksual terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan  sebab  keduanya berkaitan. Tidak  akan  muncul  upaya  melakukan  konfirmasi  persetujuan  korban  tanpa  didahului  adanya suatu keadaan yang memenuhi maksud kekerasan seksual.
Kekerasan  seksual,  atau  lebih  sering  dikenal  dengan  pelecehan  seksual,  menurut  Mc Logan  adalah  “ form  of  unwanted  verbal,  non-verbal  or  physical  conduct  of  a  sexual  nature occurs, with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment 8 ”. Mc Logan memahami bahwa  pelecehan  seksual  tidak  sebatas  pada  perilaku  seksual  secara  fisik  tetapi  juga  yang bersifat  verbal.  Munculnya  perilaku  seksual  tersebut  tidak  diinginkan  oleh  kedua  belah  pihak dan  memiliki  tujuan  yang  berakibat  pada  pelanggaran  martabat  seseorang,  khususnya  serta menciptakan  suasana  yang  mengintimidasi,  mengundang  permusuhan,  merendahkan  dan mempermalukan seseorang.
6 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm 118.
7 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Depok, Sinar Grafika, 2008, hlm 100.
8 Hussin  Jose  Hejase, Sexual  Harassment  in  the  Workplace:  An  Exploratory  Study  from  Lebanon, Journal Journal of Management Research ISSN 1941-899X 2015, Vol. 7, No. 1, hlm 108.
Definisi lain dari kekerasan seksual bisa kita temukan dalam aturan yang diterbitkan oleh Equal  Employment  Opportunity  Commission  (EEOC).  EEOC  sendiri  adalah  lembaga  yang menegakan hukum terkait persoalan diskriminasi di lingkungan kerja di Amerika Serikat. EEOC mendefinisikan kekerasan seksual sebagai “..unwelcome sexual advances, requests for sexual favors,  and  other  verbal  or  physical  conduct  of  a  sexual  nature  constitute  sexual  harassment when  this  conduct  explicitly  or  implicitly  affects  an  individual’s  employment,  unreasonably interferes with an individual’s work performance, or creates an intimidating, hostile, or offensive work  environment 9 ” .  Hampir  serupa  dengan  pendapat  Mc  Logan,  EEOC  juga  menilai  bahwa kekerasan  seksual  adalah  rayuan  seksual  yang  tidak  diinginkan,  permintaan  untuk  bantuan seksual,  dan  perilaku  verbal  atau  fisik  lainnya  yang  bersifat  seksual  merupakan  pelecehan seksual  ketika  perilaku  ini  secara  eksplisit  atau  implisit  mempengaruhi  pekerjaan  seseorang, secara tidak wajar mengganggu kinerja seseorang, atau menciptakan intimidasi, permusuhan di lingkungan kerja.
Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  sendiri  memaknai  kekerasan  seksual  serupa dengan  pendapat  Mc  Logan  maupun  aturan  yang  dibuat  oleh  EEOC.  Merujuk  pada  Pasal  1 angka  1  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  Kekerasan  Seksual  adalah  setiap  perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang,  karena  ketimpangan  relasi  kuasa  dan/atau  gender,  yang  berakibat  atau  dapat berakibat  penderitaan  psikis  dan/atau  fisik  termasuk  yang mengganggu  kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Arti dari kekerasan seksual dalam pemahaman Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentunya, jika meninjau dari pemahaman umum, telah memenuhi standard dan tidak terlalu out of context yang berpotensi terhadap kesewenang-wenangan di dalam penerapan aturan hukum.
Perbedaan  definisi kekerasan seksual antara  Permendikbud Nomor 30  Tahun  2021 dan definisi Mc Logan serta EEOC terdapat pada penekanan terkait frasa “tidak diinginkan”. Baik Mc Logan maupun EEOC keduanya memasukan kata “tidak diinginkan” dalam hal mendefinisikan perihal  kekerasan  seksual.  Mc  Logan  menggunakan  frasa  “ unwanted ”  sementara  EEOC menggunakan “ unwelcome”.
Berbeda  dengan  Mc  Logan  dan  EEOC,  Permendikbud  30  Tahun  2021  menggunakan frasa berbeda untuk hal-hal yang perlu dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Korban. Frasa “tidak diinginkan”  yang  lebih  lazim  digunakan  dalam  persoalan  kekerasan  seksual  melalui Permendikbud  30  Tahun  2021    lebih  dimaknai  dengan  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”.  Di dalam  Permendikbud  30  Tahun  2021  sendiri  tidak semua  tindakan  harus  dengan  persetujuan
9 James  Quick  dan  Ann  McFayden, Sexual  Harassment:  Have  We  Made  Any  Progress?, Journal  of Occupational Health Psychology 2017, Vol. 22, No. 3 , hlm 288
korban.  Berdasarkan  analisis  penulis  terdapat  6  jenis  tindakan  yang  memerlukan  persetujuan korban antara lain :
1.  Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban (Pasal 5 ayat (2) huruf b);
2.  Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban (Pasal 5 ayat (2) huruf f);
3.  Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban (Pasal 5 ayat (2) huruf g);
4.  Menyebarkan  informasi  terkait  tubuh  dan/atau  pribadi  Korban  yang  bernuansa  seksual tanpa persetujuan Korban (Pasal 5 ayat (2) huruf h);
5.  Menyentuh, mengusap, meraba, memegang,memeluk, mencium  dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban (Pasal 5 ayat (2) huruf l);
6.  Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban (Pasal 5 ayat (2) huruf m);
Baik  menggunakan  frasa unwanted,  unwelcome, maupun  “tanpa  persetujuan  korban” penulis  menilai  tujuannya  tetap  sama.  Tujuannya  adalah  tentu  untuk  memperjelas  bahwa bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  dimaksud  hanya  bisa  memenuhi  syarat  ditindaklanjuti sebagai kekerasan seksual apabila korban atau pihak yang dirugikan tidak menginginkan atau tidak setuju. Hal demikian penting untuk menghargai privasi setiap orang dan menghargai hak- hak  individu  yang  dianggap  sebagai  korban  oleh  pihak-pihak  di  luar  komunikasi  kedua  belah pihak terkait.

## 2. Rumusan Delik Dalam Frasa “Tanpa Persetujuan Korban”
Delik,  menurut  Simons,  merupakan  tindakan  melanggar  hukum  yang  telah  dilakukan dengan  sengaja  ataupun  tidak  dengan  sengaja  oleh  seseorang  yang  seseorang  itu  dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan  yang  oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu  tindakan  yang  dapat  dihukum 10 .  Delik  sendiri  merupakan  padanan  kata  yang  sama dengan strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar , dan feit , dimana kata “straf”  artinya  pidana,  “baar”  artinya  dapat  atau  boleh  dan  “feit”  adalah  perbuatan  sehingga strafbaar feit secara keseluruhan adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana 11 .
10 Sudaryono  dan  Natangsa  Surbakti,  2005, Buku  Pegangan  Kuliah  Hukum  Pidana ,  Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm 115.
11 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.
Delik sendiri banyak jenis dan macamnya seperti delik umum, delik khusus, delik aduan, delik kealpaan dan delik lainnya termasuk juga terkait dengan diprosesnya suatu tindak pidana dilihat menurut karakteristik delik aduan dan delik biasa.
Delik  aduan  merupakan  delik  tindak  pidana  yang  syarat  penuntutannya  hanya  dapat dilakukan  apabila  ada  pengaduan  dari  orang  yang  dirugikan.  Sedangkan  delik  biasa  adalah tindak  pidana  yang  dapat  dituntut  tanpa  diperlukan  adanya  suatu  pengaduan  bahkan  apabila kedua pihak telah melakukan perdamaian 12 .
Di  dalam  KUHP  memang  tidak  dijelaskan  tentang  delik  aduan  secara  khusus  dan eksplisit.  Delik  aduan  sendiri,  meskipun  tidak  terdefinisikan  secara  jelas,  dapat  dipahami  dan diperhatikan  pada  frasa  “adanya  pengaduan”  pada  pasal-pasal  tertentu  seperti  di  dalam persoalan  pidana  perzinahan.  Pasal  284  ayat  (2)  KUHP,  terkait  perzinahan,  menyebutkan “penuntutan  hanya  dilakukan  atas  pengaduan  suami  atau  isteri  yang  mendapat  malu…..”. Maksud daripada pengaduan itu sendiri bisa kita temukan dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP yang berarti  pemberitahuan  disertai  permintaan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  kepada  pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
Penjelasan  di  atas  memberikan  beberapa  pemahaman  antara  lain  :  1)  Kejadian  tindak pidananya harus diberitahu terlebih dahulu; 2) Pemberitahuan itu disertai permintaan oleh pihak yang  berkepentingan;  dan  3)  Permintaan  itu  diajukan  kepada  pejabat  yang  berwenang  untuk menindak  menurut  hukum  seorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  aduan  yang merugikannya.
Dalam persoalan delik aduan, untuk dapat ditindaklanjuti perkaranya bukan hanya pihak yang berkepentingan  itu memberitahukan akan tetapi juga pemberitahuan itu mastilah disertai permintaan.  Pemberitahuan  ini  tidak  dilakukan  oleh  sembarangan  orang  melainkan  hanya dilakukan  oleh  pihak  yang  berkepentingan. Pemberitahuan  dimaksud juga hanya disampaikan kepada  pejabat  yang  berwenang.  Tidak  dapat  dibenarkan  atau  diproses  apabila  aduan  itu dilakukan bukan kepada pejabat yang tidak berwenang 13 .
Menurut pasal a quo jika tidak ditemukan adanya aduan, meskipun bagi sebagian pihak mungkin  dianggap  sebagai  perbuatan  pidana,  persoalan  pidana  tersebut  tidak  dapat  ditindak lanjuti.  Adanya  delik  aduan  dalam  KUHP,  menurut  ilmu  pengetahuan  hukum  pidana,  adalah karena kepentingan pribadi dari yang terkena kejahatan lebih diutamakan dan dipentingkan dari pada kepentingan hukum masyarakat. Oleh sebab itu maka penuntutannya digantungkan pada
12 P.A.F.  Lamintang,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia,  Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti,  1997,  hlm 217-218
13 Wempi  Jh.  Kumendong, Kemungkinan  Penyidikan  Delik  Aduan  Tanpa  Pengaduan, Jurnal  Hukum Unsrat Vol. 23/No. 9/April/2017, hlm 60.
kehendak  dari  yang  berkepentingan.  Tujuannya  adalah  agar  jangan  sampai  penuntutan terhadap  pelaku  justru  akan  lebih  merugikan  lagi  pihak  yang  berkepentingan 14 .  Ringkasnya, menurut  G.  Bawengan,  delik  aduan  merupakan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia, karena  adanya  pemberian  kesempatan  kepada  seseorang  yang  berhak  mengadu  dalam  hal delik-delik tertentu untuk dituntut atau tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum 15 .
Delik  yang  memuat  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”  dalam  Permendikbud  Nomor  30 Tahun 2021 jika kita korelasikan dengan pemahaman delik di atas artinya termasuk ke dalam delik  aduan.  Frasa  “tanpa  persetujuan  korban”  secara  jelas  dan  terang  artinya  mewajibkan konfirmasi,  atau  dalam  bahasa  pidana  adanya  pengaduan,  dari  pihak  yang  diduga  dirugikan bahwa dia adalah korban kekerasan seksual. Maksudnya adalah kekerasan seksual tersebut (5 jenis  kekerasan  seksual  dengan  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”)  hanya  bisa  ditindaklanjuti apabila  Tim  Satuan  Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  menerima pengaduan langsung dari korban bukan dari pihak lain yang tidak berkepentingan. Dengan kata lain  Tim  Satuan  Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  hanya  bisa  melihat bahwa telah timbulnya permasalahan apabila korban merasa tidak setujui.
Terkait  adanya  asumsi  bahwa  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”  dalam  Permendibud  30 Tahun 2021 merupakan upaya legalisasi perzinahan penulis menilai hal tersebut adalah asumsi yang out  of  the  blue. Asumsi  tak  berdasar  yang  jauh  dari  konteks  perdebatan  perihal  ilmu hukum  baik  secara  samar-samar  maupun  terang  benderang.  Aturan  mengenai  perzinahan dalam hukum Indonesia  telah  banyak di atur di  dalam ketentuan  lain  semisal aturan  larangan melakukan  tindak  pidana  perzinahan,  tindak  pidana  pelecehan  seksual,  aturan  perlindungan anak, pelarangan prostitusi, maupun human trafficking.

## D. Simpulan
Frasa “tanpa persetujuan korban” di dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 tidak lain demi menjaga  privasi  dan  hak  individu  korban.  Privasi  dan  hak  individu  tersebut  tidak  dapat  diukur dampaknya  dari  pihak  lain  di  luar  korban.  Frasa  “tanpa  persetujuan  korban”  di  dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 juga adalah upaya untuk membedakan hal-hal mana saja yang dapat ditindak lanjuti oleh Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara  langsung  maupun  tidak.  Pada  ilmu  pidana  hal  ini  sering  dikenal  dengan  pemisahan antara delik aduan dan delik biasa.
Pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  perlu  melakukan perubahan  di  dalam  politik  komunikasinya  utamanya  terkait  dengan  kebijakan.  Apapun
14 Ibid, hlm 60 15 Gerson W. Bawengan, Kriminologi , Jakarta : Bina Aksara Jakarta, 2003, hlm 172
bentuknya kebijakan adalah suatu produk hukum. Oleh sebab itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  perlu  melibatkan  para  ahli-ahli  di  bidang  hukum  dalam  menawarkan  atau mempertahankan  argumentasinya  kepada  masyarakat.  Selanjutnya  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  harus  mampu  menghindari  bahasa-bahasa  yang  multitafsir  dan mengharmonisasi  norma-norma  di  dalam  kebijakannya  sesuai  dengan  asas  hukum  yang berlaku agar kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak menimbulkan polemik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Jakarta: Rajawali Pers, 2011
Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Depok, Raja Grafindo Persada Gerson W. Bawengan, Kriminologi , Jakarta : Bina Aksara Jakarta, 2003
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Depok, Sinar Grafika, 2008
Sudaryono  dan  Natangsa  Surbakti,  2005, Buku  Pegangan  Kuliah  Hukum  Pidana ,  Surakarta: Muhammadiyah University Press
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , Depok, Raja Grafindo, 2014
Jurnal:
Fitria  Pratiwi  Rasyid, Kajian  Relevansi  Delik  Aduan  Pada  Implementasi  Undang-Undang  Hak Cipta , Mimbar Hukum Volume 32, Nomor 2, Juni 2020
Hussin Jose Hejase, Sexual Harassment in the Workplace: An Exploratory Study from Lebanon , Journal Journal of Management Research ISSN 1941-899X 2015, Vol. 7, No. 1
James Quick dan Ann McFayden, Sexual Harassment: Have We Made Any Progress? , Journal of Occupational Health Psychology 2017, Vol. 22, No. 3
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan, Lembar  Fakta  Kekerasan  Seksual  Di Lingkungan  Pendidikan  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan ,  27 Oktober 2020
Wempi  Jh.  Kumendong, Kemungkinan  Penyidikan  Delik  Aduan  Tanpa  Pengaduan ,  Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23/No. 9/April/2017

## Internet:
Pasal  5  Ayat  2  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  Jadi  Sorotan,  Ini  Isinya,  tersedia  di website https://news.detik.com/berita/d-5811770/pasal-5-ayat-2-permendikbud-30-jadi- sorotan-ini-isinya.