Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawḍû’î Terhadap Ḥadîts-ḥadîts Perbudakan)
Rifqi Muhammad Fatkhi , Reva Hudan Lisalam UIN  S y a r i f   H i d a y a t u l l a h Jakarta rifqimuhammad@uinjkt.ac.id, revahudan@gmail.com
Abstrak: Tulisan ini ingin memperkuat beberapa tulisan sebelumnya seperti milik Abdul  Hakim  Wahid  dan  Ahmad  Sayuti  yang  membuktikan  bahwa  Islam  sama sekali  tidak  mendukung  perbudakan.  Islam  justru  berperan  sebagai  pionir  dalam mengikis  dan  menghapus  perbudakan  secara  perlahan.  Hal  ini  berseberangan dengan  sebagian  orientalis  yang  mengatakan  bahwa  Islam  adalah  agama  yang mendukung adanya perbudakan.
Kata kunci: Ḥadîts, HAM, Islam dan perbudakan

## A. Pendahuluan
Sejak  permulaan  abad  ke-18,  tidak  sedikit  kelompok  yang  sudah mendengung-dengungkan  penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Hak  untuk hidup  merdeka,  beragama  hingga  berpendapat  telah  dianggap  menjadi  sebuah persoalan  penting  yang  tidak  mungkin  lagi  untuk  dikesampingkan.  Cita-cita idealnya adalah mengantarkan seluruh umat manusia dari berbagai lapisan dan kalangan untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki sehingga mereka benar- benar  merasakan  hidup  sebagai  manusia  seutuhnya.  Terlepas  dari  berbagai paradoks  yang  terjadi  di  kalangan  penggiat  HAM  atau  kegagalan-kegagalan yang  terjadi, 1 seruan  penegakan  HAM,  disadari  atau  tidak,  telah  banyak mempengaruhi pola pikir kebanyakan manusia dewasa ini. Hal tersebut terlihat dari  sensitifitas  mereka  terhadap  hal-hal  yang  dianggap  sebagai  sebuah pelanggaran HAM.
Umat Muslim sebagai komunitas dari agama yang masih tetap eksis hingga saat  ini,  mau  tidak  mau,  merasakan  dampaknya.  Bahkan  tidak  sedikit  dari mereka yang juga aktif berpartisipasi dalam membela tegaknya HAM. Namun pada  kenyataannya,  perjuangan  sebagian  umat  Muslim  ini  terkadang  masih
dipertanyaakan  oleh  sebagian  kalangan  di  luar  mereka.  Mereka  merasa  heran bagaimana  bisa  umat  Muslim  berbicara  tentang  penegakan  HAM  padahal ajaran  mereka  sendiri  seringkali  berseberangan  dengan  HAM.  Dalam  literatur fiqh misalnya, terdapat satu pembahasan khusus mengenai perbudakan, bahkan sedemikian  rincinya  sehingga  menimbulkan  kesan  bahwa  ajaran  Islam mendukung adanya perbudakan. Stigma negatif ini tidak jarang membuat posisi seorang  Muslim,  khususnya  para  penggiat  HAM  menjadi  dilematis,  antara menentang  perbudakan  sebagai  “panggilan  jiwa”  sekalipun  dengan  begitu mereka dianggap menentang ajaran agamanya atau mereka tunduk pada ajaran agamanya dan mengebiri “panggilan jiwa” mereka.
Hak  untuk  merdeka  sebagai  satu  dari  beberapa  point  yang  diabadikan dalam  The  Universal  Declaration  of  Human  Rights 2 telah  dijadikan  pijakan utama untuk menentang segala bentuk perbudakan di berbagai penjuru dunia. Islam    sebagai  sebuah  agama  yang  di  dalamnya  masih  memberikan  celah  bagi praktik perbudakan tak pelak mendapat sorotan tajam dari sebagian kalangan di luar  Islam  seperti  Robert  Morey  dan  Silas.  Kritikan  mereka  terhadap  Islam, khususnya tentang perbudakan, terbilang cukup luas karena mencakup konsep Islam  yang  dinilai  mendukung  perbudakan  hingga  menyentuh  pada  masalah teknis  seperti  perlakuan  terhadap  budak  yang  dinilai  tidak  manusiawi. 3 Sekalipun  kritikan  mereka  telah  dibantah  oleh  sebagaian  sarjana  Muslim, anggapan  bahwa  Islam  mendukung  perbudakan  terlihat  masih  sedemikian kuatnya    di  permukaan.  Oleh  karena  itu  dalam  kajian  ini,  pemakalah  hendak memperkuat  posisi  sebagian  sarjana  Muslim  yang  telah  membantah  bahwa Islam  mendukung  terjadinya  praktek  perbudakan  terhadap  sesama  manusia melalui  kajian  pada  ḥadîts-ḥadîts  Nabi  saw.  Hal  tersebut  dirasa  penting  guna meluruskan  kesalah-pahaman  terhadap  konsep  Islam  dalam  hal  perbudakan sehingga selain diharapkan dapat mengikis stigma negatif yang datang dari luar, juga  diharapkan  dapat  membuka  kesadaran  bagi  sebagian  Muslim  yang  aktif menyuarakan  HAM  bahwa  Islam  sejalan  dengan  “panggilan  jiwa”  mereka sebagai sebuah raḥmatan li al-‘âlamîn .

## B. Sejarah Perbudakan
Satu  hal  yang  pasti,  bahwa  Islam  bukanlah  agama  pertama  yang  memulai praktik  perbudakan  di  tengah-tengah  umat  manusia.  Ketika  Islam  muncul  di jazirah  Arab,  perbudakan  telah  menjadi  sebuah  fenomena  sosial.  Bahkan tidaklah  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  praktik  perbudakan  kala  itu  telah berkembang  menjadi  satu  dari  sekian  penopang  ekonomi  masyarakat. Sedemikian  massive-nya  perbudakan  kala  itu  hingga  sebagian  sejarawan
menganggap daerah sekitar laut merah adalah surga para budak yang tak akan pernah terputus. 4
Perbudakan  hampir  dikenal  di  semua  peradaban  dan  masyarakat  kuno seperti  Sumeria,  Mesir  kuno,  Tiongkok  kuno,  Imperium  Akkad,  Asiria,  India kuno,  Yunani  kuno  hingga  kekaisaran  Romawi.  Di  Mesir  kuno,  para  budak dipekerjakan untuk membangun piramid, kuil dan istana Fir’aun. Sedangkan di Tiongkok,  perbudakan  terjadi  karena  faktor  kemiskinan  seperti  tidak  mampu membayar  hutang,  faktor  keturunan  seperti  anak  yang  terlahir  dari  seorang budak dan beberapa faktor lainnya seperti hukuman atas kejahatan dan tawanan perang.  Di  India,  mereka  dianggap  diciptakan  dari  kaki  Tuhan  sehingga dihinakan. 5 Di  Yunani  kuno,  para  budak  tidaklah  dianggap  sebagai  warga Negara  sebagaiamana  disinggung  oleh  Plato.  Ia  menambahkan  bahwa  seorang budak  haruslah  taat  pada  tuan  pemilik  mereka.  Praktik  ini  diteruskan  hingga pada  masa  kekaisaran  Romawi  dengan  cara-cara  yang  lebih  tidak  manusiawi seperti  mengirim  mereka  ke  arena  gladiator  sebagai  hiburan  karena  pada prinsipnya kala itu, pihak yang berkuasa dapat melakukan apa saja pada pihak inferior. 6
Dari  pemaparan  di  atas,  dapatlah  diambil  kesimpulan  kecil  bahwa  pada masa  kuno  sekalipun,  perbudakan  telah  begitu  meluas  dan  merata.  Sehingga tidak  mengherankan  apabila  sebagian  ahli  sejarah  menyatakan  bahwa perbudakan  telah  dimulai  pada  10.000  tahun  yang  lalu,  tepatnya  ketika pertanian sudah mulai berkembang. 7 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbudakan  telah  berkembang  pesat  jauh  sebelum  munculnya  Islam  di  jazirah Arab.

## C. Perbudakan di Jazirah Arab Pra-Islam
Perbudakan  di  jazirah  Arab  sebelum  Islam  datang  sebenarnya  tidaklah berbeda  jauh  dengan  yang  terjadi  pada  kekaisaran  Romawi  di  mana  kaum budak  selalu  ditindas  dan  diperlakukan  dengan  semena-mena,  seolah-olah mereka  sama  sekali  tak  berharga.  Namun  di  sisi  lain  mereka  justru  dinilai sebagai sebuah komoditi utama dalam kancah perdagangan saat itu. Pasar-pasar di  Jazirah  Arab  selalu  ramai  dipenuhi  dengan  transaksi  jual-beli  manusia (budak).  Kaum  Quraisy  dapat  dikatakan  sebagai  aktor  utama  dalam  hal tersebut.  Mereka  mendapat  keuntungan  yang  berlimpah  lewat  perdagangan budak  karena  mereka  memiliki  koneksi  yang  cukup  kuat  untuk  mendapatkan banyak  budak,  baik  yang  berkulit  hitam  (seperti  dari  Habasyah)  hingga  yang berkulit  putih  (seperti  dari  Kaukasia).  Selain  menjadi  komoditi  unggulan  di
pasar dagang, para budak juga seringkali dijadikan sebagai sebuah hadiah seperti mahar perkawinan atau diwariskan pada generasi berikutnya. 8
Pada  masa  jahiliyyah,  pintu  perbudakan  dapat  dikatakan  terbuka  cukup lebar.  Banyak  sebab-sebab  yang  mengantarkan  seseorang  menyandang  status budak, di antara sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:
1. Keturunan Sebagian keluarga atau suku tertentu dianggap terlahir ke dunia ini dengan takdir  sebagai  seorang  budak.  Generasi  berikutnya  yang  terlahir  dari  jalur keturunan tersebut akan terus memiliki kondisi yang sama, sebagai seorang budak, tanpa mampu merubah atau menghentikan proses tersebut.
2. Kemiskinan Himpitan  ekonomi  menjadi  satu  faktor  yang  dapat  menjadikan  seseorang memiliki status budak. Lewat transaksi pinjam-meminjam guna mengatasi himpitan  ekonomi,  tak  jarang  seseorang  justru  malah  menjual  diri  atau sebagian  keluarganya  karena  tak  sanggup  mengembalikan  pinjaman tersebut katika jatuh tempo. Dengan demikian, secara otomatis ia menjadi budak dari orang yang memberi pinjaman kepadanya.
3. Melakukan tindak pidana Beberapa tindak pidana dapat mengantarkan seseorang menjadi budak, di antaranya  adalah  seperti  tindak  pembunuhan,  pencurian  dan  lain sebagainya.  Mereka  yang  bersalah  akan  menjadi  budak  bagi  keluarga korban atau bagi sekelompok orang yang berhasil menangkapnya.
4. Bekerja di lahan Ketika  seorang  petani  tidak  memiliki  lahan  atau  sumber  lain  untuk mencukupi  kehidupannya,  maka  mereka  akan  menawarkan  diri  untuk bekerja  pada  tuan  tanah.  Ketika  itu,  menyerahkan  diri  untuk  mengurusi lahan  seorang  tuan  tanah  sama  halnya  dengan  menyerahkan  diri  mereka serta  keluarganya  pada  tuan  tanah  tersebut  sehingga  mereka  dapat diperlakukan semena-mena bukan hanya terbatas pada kontrak kerja pada lahan saja.
5. Penculikan
Kondisi  ini  banyak  terjadi  pada  wanita  serta  anak-anak  ketika  mereka berada di luar rumah tanpa seorangpun yang menjaga mereka atau ketika mereka sendirian barada di dalam rumah. Mereka diculik untuk kemudian dijadikan budak oleh penculik tersebut atau dijual ke pasar budak.
6. Tawanan Perang
Banyaknya  peperangan  yang  terjadi  antar  suku  pada  masa  jahiliyah  turut berperan  dalam  berkembangnya  praktik  perbudakan.  Setiap  kelompok
yang kalah dan tertawan, secara legal akan dijadikan budak oleh pihak yang menang. 9 Bahkan  seluruh  anggota  keluarga  yang  tertawan  itu  secara otomatis juga menjadi budak.
Pada masa jahiliyyah pintu masuk yang begitu terbuka lebar bagi terjadinya praktik  perbudakan  tidaklah  diimbangi  dengan  jalan  keluar  dari  praktik perbudakan  tersebut  atau  dengan  kata  lain,  jalan  bagi  seorang  yang  sudah terlanjur  menjadi  budak  adalah  sanagat  sempit  dan  sulit  -jika  tidak  ingin dikatakan  mustahil-.  Terdapat  dua  jalan  yang  biasanya  ditempuh  oleh  budak untuk  lepas  dari  penindasan  yang  dilakukan  oleh  tuannya. Pertama ,  lari  dari tuannya. Untuk mereka yang memutuskan lari karena tidak kuat lagi menjalani berbagai  tindakan  yang  dilakukannya  tuannya  bukan  berarti  masalah  selesai begitu  saja.  Dalam  pelariannya,  jika  ia  tidak  hati-hati  dan  tertangkap  oleh tuannya  maka  ia  akan  diseret  kembali  ke  tempat  asalnya  dengan  siksaan  yang lebih pedih atau bahkan diancam dengan kematian. Dan jika ia tertangkap oleh orang  lain  yang  mengetahui  statusnya  sebagai  budak  maka  ia  akan  memiliki tuan  baru  yang  perlakuannya  kurang  lebih  sama  dengan  tuan  sebelumnya. 10 Kedua ,  kematian.  Sebagai  sebuah  jalan  terakhir,  kematian  terkadang  diangap lebih  baik  karena  tidak  sedikit  dari  mereka  yang  berfikir  bahwa  dengan kematian, minimal mereka tidak merasakan lagi berbagai siksaan atau perilaku tidak  menyenangkan  yang  kerap-kali  ditimpakan  oleh  tuan  mereka.  Adapun jalan  lain  untuk  yang  merdeka  seperti  dibebaskan  oleh  tuannya  begitu  saja, kemungkinannya  sangatlah  kecil  mengingat  pasar  budak  begitu  diminati  kala itu. Pada zaman di mana materi menjadi ukuran pokok, tentunya akan menjadi suatu hal yang bodoh jika membuang harta begitu saja. 11

## D. Sikap Islam Terhadap Perbudakan
“Serangan” yang biasanya dilancarkan oleh para pengkritik Islam mengenai kasus  perbudakan  adalah  karena  Islam  tidak  menolak  dengan  tegas  praktik perbudakan.  Mereka  berdalih  bahwa  Nabi  Muhammad  saw  sendiri  memiliki budak.  Mana  mungkin  Islam  dikatakan  sebagai  agama  anti  perbudakan  jika Nabinya  sendiri  justru  mengoleksi  budak.  Praktik  Nabi  saw  yang  tertuang dalam sirah dan ḥadîts kerap kali menjadi sasaran tembak yang begitu terbuka bagi mereka. Hingga pada akhirnya sebagian dari mereka menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mendukung praktik perbudakan.
Sebetulnya,  Islam  memiliki  posisi  yang  sama  sekali  berbeda  dengan  yang mereka dakwakan. Pada saat dunia bungkam dan bahkan cenderung menikmati praktik  perbudakan,  Islam  justru  menyeru  kepada  seluruh  pemeluknya  untuk memerdekakan  budak.  Jika  memang  Islam  mendukung  perbudakan,  lantas
untuk apa Islam melakukan suatu upaya perubahan sistem yang sudah merata hampir di seluruh dunia secara turun-temurun. Hal tersebut sebenarnya sudah cukup untuk melihat posisi Islam. Lebih jelasnya, posisi Islam dalam menolak perbudakan  dapat  dilihat  dalam  upayanya  mengurangi  laju  perkembangan praktik  perbudakan  dengan  dua  cara,  yaitu  mempersempit  pintu  masuk terjadinya  perbudakan  dan  membuka  selebar-lebarnya  pintu  keluar  dari perbudakan. 12
Cara  yang  pertama,  yaitu  mempersempit  peluang  terjadinya  praktik perbudakan,  direalisasikan  dengan  melarang  seseorang  memperbudak  orang lain. Rasulullah saw bersabda:
ِتِ ْ أَي َ لَ  ُوُجَّرلاَو ،َنُِْٔر َكَ ُ َلَ ًَُْْو َمَْٔلْىا ُّمُؤَي  ُوُجَّرلا ،ٌة َلَ َص ًَُْٓل  ُوَبْلُت  َلَ ٌةَخ َلََخ
اًراَبِد َّ لَِإ َة َلَ َّصلا - اٌَ َدْعَب  ِنِْع َح ُتْكَْٔلا ُُّثُٔفَح - )ّجاٌ َبا ّجرخا( اًرَّرَ ُمُ ،َدَبَجْخا  ٌَََْو
“ Tiga  kelompok  yang  tidak  diterima  shalat  mereka:  seseorang  yang  mengimami suatu  kaum  padahal  mereka  membencinya,  seseorang  yang  mengerjakan  shalat setelah  keluar  dari  waktunya  dan  seseorang  yang  memperbudak  orang  yang merdeka ” (H.R Ibn Mâjah 13 )
Memperbudak orang yang merdeka menurut al-Khaṭṭâbî dapat dilakukan dengan  dua  cara,  yaitu  memerdekakan  seorang  hamba  lalu  menyembunyikan atau  mengingkari  hal  tersebut  di  hadapan  orang  lain  dan  memaksanya  untuk tetap bekerja seperti halnya seorang budak. 14 Sebenarnya makna memperbudak di  sini  dapat  ditarik  ke  dalam  konteks  yang  lebih  luas,  yaitu  memperlakukan setiap orang yang merdeka dengan perlakuan  yang biasa diterima oleh seorang budak,  karena  pada  dasarnya  setiap  manusia  adalah  merdeka. 15 Di  antara contoh tindakan memperbudak orang yang merdeka adalah dengan menjualnya pada orang lain. Hal ini telah dilarang dengan keras oleh Nabi saw:
ُْ  ِبِ َ أ  ََْخ
ْصَخ اَُ َ أ  ٌةَخَلََخ /َُّللَّا  َلاَك " / َلاَك ،ًََّيَشَو  ِّْي َيَع ُللَّا  َّلَّ َص  ِّ ِبِ َّلنا  ََِع ،َُِّْخ َُّللَّا  َ ِضَِر َةَرْيَر َمَْٔي  ًٍُُْٓ اًيرِج َ أ َرَج ْ أَجْشا  ٌوُجَرَو ،ٍَََُِّث  َوَك َ أَف اًّرُح َعاَب  ٌوُجَرَو ،َرَدَغ ًَُّث  ِبِ ٕ َعْخ َ أ  ٌوُجَر /ِةٌَاَيِلىا ِطْعُح ًْ َلَو ٌُِِّْ  َفََْٔجْشاَف )ّجاٌ َبا و يراخلبا ّجرخا( " ُهَرْج َ أ
Dari Abî Hurayrah bahwa Nabi saw bersabda: Allah swt berfirman “tiga kelompok yang  akan  menjadi  musuh-Ku  pada  hari  kiamat:  seseorang  yang  berjanji bersedekah  lalu  mengingkarinya, 16 seseorang  yang  menjual  orang  merdeka  lalu memakan  hasil  penjualannya  dan  seseorang  yang  tidak  memberi  upah  kepada seorang  pekerja  yang  telah  menyelesaikan  pekerjaannya. ”  (H.R.  al-Bukhârî 17 dan Ibn Mâjah 18 )
Menurut  Ibn  Ḥajar  para  ulama  telah  sepakat  untuk  melarang  seseorang menjual  dirinya  pada  orang  lain  sebagai  budak  karena  himpitan  ekonomi
berdasarkan  Qs.  Al-Baqarah  ayat  280 19 yang  telah  menghapus  perbudakan karena  hutang. 20 Jika  secara  sukarela  saja  Islam  telah  melarangnya,  tentu  cara- cara pemaksaan yang dilakukan dalam rangka memperbudak orang lain seperti menculik  lalu  menjualnya  adalah  lebih  keras  lagi  larangannya. 21 Perlu ditegaskan  juga  di  sini  bahwa  hanya  satu  dari  sekian  banyak  penyebab perbudakan  di  masa  jahiliyyah  yang  diakui  oleh  Islam,  yaitu  lewat  jalur peperangan  di  mana  pihak  yang  tertawan  akan  dijadikan  sebagai  budak. 22 Dengan  demikian,  beberapa  dari  sebab  terjadinya  perbudakan  telah  dihapus oleh  Islam  yang  menjadikan  pintu  masuk  dalam  praktik  perbudakan  semakin sempit.
Ketika Islam membatasi sebab perbuadakan hanya melalui jalur peperangan, mungkin  timbul  pertanyaan,  “Dalam  konteks  Indonesia  saat  ini  yang  mana umat  Muslim  dan  non-Muslim  hidup  secara  berdampingan  dengan  suasana damai,  masih  relevankah  ayat-ayat  atau  hadits  tentang  perbudakan  untuk diamalkan?  Mengapa  tidak  dihapus  (dinasakh)  saja?”  Untuk  menjawab pertanyaan ini, pertama-tama perlu dikatakan bahwa otoritas untuk menghapus eksistensi  suatu  ayat  adalah  hak  prerogatif  Allah  swt  sebagai  pembuat  syarî’ah sehingga  dengan  wafatnya  Nabi  Muhammad  saw  selaku  “juru  bicara”  Tuhan, maka berakhir pula kemungkinan adanya ayat yang dihapus. 23 Kemudian, perlu ditegaskan  juga  bahwa  tidak  semua  ayat  atau  hadits  harus  diamalkan  seketika itu  juga.  Dengan  pertimbangan  kondisi  ataupun  konteks  tertentu,  terkadang ayat  atau  hadits  dapat  bersatus ghayr  ma’mûl, akan  tetapi  ini  berbeda  dengan mansûkh karena dalil yang mansûkh tidak dapat dijadikan hujjah lagi sementara dalil  yang  ghayr  ma’mûl dapat  dijadikan  hujjah  (ma’mûl)  dalam  kondisi  yang tepat.  Demikianlah  ayat  serta  hadits  tentang  perbudakan  yang  diikat  dengan konteks  peperangan  dapat  berstatus  ghayr  ma’mûl  dalam  kondisi  yang  penuh kedamaian  sehingga  tidak  ada  lagi  perbudakan.  Namun  ketika  peperangan terjadi,  tawanan  perang  tidak  dapat  dihindari,  maka  berbagai  dalil  tentang perbudakan menemukan konteksnya kembali sehingga berstatus ma’mûl.
Adapun  cara  kedua  yang  ditempuh  oleh  Islam  untuk  mengikis  praktik perbudakan  adalah  dengan  membuka  lebar  pintu  kemerdekaan  bagi  seorang budak. 24 Hal tersebut ditempuh setidaknya dengan tiga cara:
1. Memfasilitasi pemerdekaan budak lewat dana zakat.
                                                                                                                
                                 
 
                                                
” Seseungguhnya  zakat-zakat  itu  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  muallaf  yang  dibujuk  hatinya, (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan orang-orang  yang  sedang  ada  dalam  perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan  yang diwajibkan  Allah;  dan  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana ”  (Q.s.  al- Tawbah: 60).
Qs.  Al-Tawbah  ayat  60  menjadi  bukti  konkret  bahwa  Islam  mendukung pemerdekaan  budak,  yaitu  dengan  menempatkan  budak  sebagai  satu  dari  8 golongan  yang  berhak  menerima  harta  zakat.  Menurut  al-Zuhrî,  al-Syâfi’î,  al- Layts  dan  sebagian  ulama  lain,  yang  dimaksud  dengan  kata riqâb pada  al- Tawbah  ayat  60  adalah  budak mukâtab. 25 Sedangkan  menurut  Mâlik  dan Aḥmad Ibn Ḥanbal, kata tersebut mencakup seluruh budak tidak terbatas hanya pada budak mukâtab saja. 26 Sehingga dari sebagian harta zakat yang tertampung tersebut dapat dialokasikan sebagai dana pembebasan budak. 27
2. Melalui pembayaran kafarat (denda)
Pembebasan  budak  lewat  jalur  pembayaran  kafârah  banyak  terdapat  di  al- Qur’an,  di  antaranya  seperti  kafarat  bagi  pembunuhan  Qs.  Al-Nisâ:  92, 28 kafarat  melanggar  sumpah  al-Mâidah:  89, 29 kafarat  ẓihâr  al-Mujadillah:3. 30
Sedangkan  yang  terdapat  dalam  ḥadîts  Nabi  saw  adalah  kafârah  puasa sebagaimana berikut ini:
ِّْي َيَع ُللَّا  َّلَّ َص ِّ ِبِ َّلنا َدِِْع  ٌسُٔيُج  َُْ َنَ اٍََِْيَب / َلاَك ،َُِّْخ َُّللَّا  َ ِضَِر َةَرْيَرُْ اَب َ أ  َّن َ أ
/ َلاَلَف  ٌوُجَر ُهَءاَج ْذِإ ،ًَ َّيَشَو / َلاَك . ُتْهَيَْ َِّللَّا َلُٔشَر اَي « ؟ َمَل اٌَ » ِّْي َيَع ُللَّا  َّلَّ َص َِّللَّا  ُلُٔشَر  َلاَلَف ،ًٌِاا َص اََُأَو  ِتَِأَرْما  َ َعَل  ُتْعَقَو /َلاَك /ًََّيَشَو « ؟آَُلِجْعُت ًةَبَقَر  ُدِ َ تَ  ْوَْ » / َلاَك ،َلَ / َلاَك « ََٓف ِ ْيَعِباَجَجٌُ  َِْيَرَْٓش َمٔ ُصَث ْنَأ ُعيِعَجْصَت  ْو » / َلاَلَف ،َلَ / َلاَك ، « اًِيِهْصِم  َيِّتِش َماَع ْظِإ ُدِ َ تَ  ْوََٓف . » َ ِتِ ُ أ  َمِلَذ  َ َعَل  َُْ َ نَ اَِْيَبَف ،ًََّيَشَو ِّْي َيَع ُللَّا  َّلَّ َص ُّ ِبِ َّلنا  َحَهٍََف / َلاَك ،َلَ / َلاَك ُللَّا  َّلَّ َص ُّ ِبَِّلنا ٌرٍَْت آَيِف  ٍفَرَعِب ًَ َّيَشَو ِّْيَيَع - ُوَجْهٍِلا  ُفَرَعىاَو - / َلاَك « ؟ ُوِاا َّصلا  ََْح َ أ » / َلاَك ،اَُ َ أ / َلاَلَف « ،اَْْذُخ ِِّب ْفَّد َصَجَف » آَْيَتَبَلَ  َ ْيَب اٌَ َِّللَّأََف ؟َِّللَّا  َلُٔشَر اَي  ِّنٌِِ َرَلْف َ أ  َ َعَل َ أ / ُوُجَّرلا  َلاَلَف - ِرُي ِ ْيَتَّرَلحا ُدي - ٍتْيَب  ُوْْ َ أ / َلاَك ًَُّث ،ُُّباَيْج َ أ  ْتَدَب  َّتََّح ًََّيَشَو ِّْيَيَع ُللَّا  َّلَّ َص ُّ ِبَِّلنا َمِح َضَف ، ِتِْيَب ِوْْ َ أ  ٌَِْ ُرَلْف َ أ « َمَيْْ َ أ ٍُِّْع ْظ َ أ »
Suatu  hari  kami  duduk-duduk  di  dekat  Nabi  saw  kemudian  datanglah  seorang pria menghadap beliau. Lalu pria tersebut mengatakan “wahai Rasulullah, celaka aku” Nabi  saw bersabda:  “apa yang  terjadi  padamu?” pria tadi  lantas menjawab “aku menyetubuhi istri padahal aku sedang berpuasa”, Nabi saw berkata “apakah engkau  memiliki  seorang  budak  yang  dapat  engkau  merdekakan?”  pria  tadi menjawab  “tidak”.  Lantas  Nabi  saw  berkata  ”apakah  engkau  mampu  berpuasa dua  bulan  berturut-turut?”    pria  tadi  menjawab  “tidak.”  Nabi  berkata  ”apakah engaku  dapat  memberi  makan  60  orang  miskin?”  pria  tadi  juga  menjawab, “tidak”.  Abu  Hurayrah  berkata  Nabi  saw  lantas  diam.  Tatkala  kami  dalam
kondisi  demikian,  ada  yang  memberi  hadiah  satu  wadah  kurma  pada  Nabi  saw. Kemudian Nabi  saw bersabda “di  mana orang yang  bertanya tadi?”  pria tersebut lantas  menjawab,  “ya,  aku”.  Nabi  bersabda  “ambilah  dan  bersedakahlah dengannya”.  Kemudian  pria  itu  mengatakan  “apakah  akan  aku  berikan  kepada orang  yang  lebih  miskin  daripada  aku  wahai  Rasulullah?,  demi  Allah  tidak  ada yang  lebih  miskin  di  ujung  timur  hingga  ujung  barat  kota  Madinah  dari keluargaku”. Nabi saw lalu tertawa hingga terlihat gigi taringnya. Kemudian Nabi saw  bersabda,  “berilah  makanan  tersebut  pada  keluargamu” (H.R  al-Bukhârî, 31
Muslim, 32 al-Tirmidzî, 33 Ibn Mâjah 34 )
Pemilihan  budak  opsi  dari  setiap  pembayaran  kafarah  menunjukan  betapa Islam  benar-benar  serius  berupaya  untuk  meminimalisir  praktik  perbudakan karena    sehingga  ketika  ada  kesempatan  maka  pemerdekaan  budaklah  yang menjadi  pilihan  utama.  Menurut  ‘Abdullah  Nâṣiḥ  ‘Alwân,  mengaitkan pemerdekaan budak dengan kafarah adalah sebuah langkah besar yang diambil oleh  Islam  dalam  mengurangi  perbudakan  karena  manusia  pada  hakikatnya tidaklah  terlepas  dari  kesalahan  dan  hanya  dengan  satu  kesalahan  saja  sudah cukup untuk menjadi sebab seorang budak mendapat kemerdekaannya. 35
3. Melalui anjuran dengan ganti keselamatan dari api neraka
Selain lewat jalur pembayaran kafarah, Islam juga menjadikan pembebasan budak  sebagai  amal  shalih  yang  dijanjikan  dengan  dengan  ganti  yang  besar, yaitu berupa pengampunan dosa sebagaimana Rasulullah saw bersabda:
« ِراَّلنا ٌََِ ُهَءاَدِف  ْتَُ َكَ ًةٌَِِْؤُم ًةَبَقَر َقَجْخَأ ٌََْ »
“ Barangsiapa  yang  memerdekakan  budak  yang  berimana  maka  akan  menjadi tebusan (pelindung) baginya dari api neraka ” (H.R. Abû Dawûd 36 )
Dalam riwayat lain digunakan redaksi yang lebih rinci, yaitu setiap anggota tubuh budak yang dibebaskan akan menjadi sebab anggota tubuhnya bebas dari siksaan api neraka:
«
ِراَّلنا ٌََِ ٌُِِّْ اًبْرِإ آٌَِِْ  ٍبْرِإ ِّوُلِب ُللَّا َقَجْخَأ ،ًةٌَِِْؤُم ًةَبَقَر َقَجْخَأ ٌََْ
»
“ Barang  siapa  yang  memerdekakan  budak  yang  beriman  maka  setiap  anggota tubuhnya  akan  dibebeaskan  dari  api  neraka  dengan  sebab  anggota  tubuh  budak tersebut ” (H.R. Muslim 37 )
Bahkan  dalam  sebuah  redaksi,  janji  bagi  mereka  yang  mau  dan  mampu memerdekakan budak adalah hingga ke persoalan zina sebagaimana disinggung oleh riwayat berikut ini:
/ َلاَك ًََّيَشَو ِّْيَيَع  ُللَّا  َّلَّ َص  ِّ ِبَِّلنا  ََِع ،َةَرْيَرُْ  ِبِ َ أ  ََْخ « ٍٔ ْضُع ِّوُلِب َُّللَّا  َقَجْخَأ ،ًةٍَِيْصُم ًةَبَقَر  َقَجْخَأ ٌََْ َّتََّح ،ِراَّلنا ٌََِ أً ْضُع ٌُِِّْ ِِّجْرَفِب َُّجْر َف » )دواد ٔبا و ًيصمو يراخلبا ّجرخا(
Dari Abî Hurayrah bahwa Nabi saw bersabda: “ barangsiapa yang memerdekakan seorang  budak  yang  beriman,  Allah  akan  membebaskan  anggota  tubuhnya  dari neraka dengan sebab anggota tubuh budak tersebut hingga persoalan kemaluannya ” (H.R al-Bukhârî, Muslim 38 dan al-Tirmidzî 39 )
Ibn  al-Arabî  menegaskan  bahwa  sekalipun  perbuatan  zina  adalah termasuk  dosa  besar  yang  tidak  dapat  hilang  kecuali  dengan  taubat,  namun pahala memerdekakan budak adalah lebih besar dan lebih berat timbangannya pada  hari  kiamat  nanti  disbanding  dosa  tersebut  sehingga  orang  yang memerdekakan budak tetap  dapat  selamat  dari  siksaan api neraka sekalipun ia masih  memiliki  dosa  zina. 40 Dengan  demikian  tidak  mengherankan  jika  al- Nawawî  menganggap  memerdekakan  budak  sebagai  amal  ibadah  yang  paling utama. 41
Islam  juga  menganjurkan  pembebasan  budak  pada  waktu-waktu tertentu  seperti  saat  gerhana  bulan  dan  matahari  berdasarkan  riwayat  berikut ini:
ْدَلَى / ْتَىاَك ،َءاٍَْش َ أ  ََْخ « ُّ ِبَِّلنا َرَم َ أ ِسٍْ َّشلا  ِفٔ ُص ُن  ِفِ ِةَكاَجَعىاِب ًََّيَشَو ِّْيَيَع ُللَّا  َّلََّص
»
Dari  Asmâ,  ia  berkata  “ Sungguh  Nabi  saw  memerintah  untuk  memerdekakan budak pada saat terjadi gerhana matahari ” ( H.R. al-Bukhârî 42 , Abû Dawûd 43 )
َ ِضَِر ٍرْلَب  ِبِ َ أ  ِتِِْب َءاٍَْش َ أ  ََْخ / ْتَىاَك ،آٍََُِْخ َُّللَّا « ِةَكاَجَعىاِب  ِفُٔصُلخا َدِِْع ُرَمْؤُُ اَِّ ُن »
Dari  Asmâ,  ia  berkata  “ Kami  diperintah  memerdekakan  budak  ketika  terjadi gerhana bulan ” (H.R. al-Bukhârî 44 )
Adapun alasan mengapa Islam tidak menghapuskan perbudakan secara total adalah  karena  pada  masa  Rasulullah  saw  hingga  wafatnya,  pihak-pihak  lain seperti Romawi,  Persia, Cina dan India masih menerapkan sistem  perbudakan bagi  tawanan  perang  mereka.  Jika  mereka  mendapat  kemenangan  saat berperang  melawan  umat  Muslim  tentunya  mereka  akan  memperbudak  umat Muslim  yang  tertawan  sehingga  umat  Muslimpun  terpaksa  memberlakukan perbudakan  terhadap  musuh  jika  mereka  kalah  sebagai  timbal  balik  atas tindakan mereka. 45
Selain  itu,  menghapus  perbudakan  sekaligus  juga  bukan  berarti  tanpa resiko.  Melepaskan  budak  tanpa  persiapan  yang  matang  juga  bisa  jadi  malah berdampak tidak baik bagi budak itu sendiri. Mereka yang belum siap dengan pekerjaan  yang  baru  kemungkinan  akan  bingung  ke  mana  harus  bekerja,  di mana  mereka  akan  tidur  dan  siapa  yang  akan  melindungi  mereka.  Kondisi semacam ini pernah terjadi di Amerika, tepatnya beberapa hari setelah Abraham
Lincoln  mengumumkan  pembebasan  budak.  Pada  saat  itu  justru  yang  terjadi adalah demo di mana-mana. Mereka menuntut agar dikembalikan kepada tuan mereka. 46 Menariknya,  ternyata  jauh  sebelum  peristiwa  tersebut  Islam  telah menganjurkan  seorang  Muslim  untuk  menikahi  budak  perempuan  yang  telah dimerdekakannya  sebagai  bentuk  pemeliharaan  dan  penjagaan  terhadapnya karena ketika dia dimerdekakan belum tentu ia langsung memiliki orang yang mampu melindungi serta mencukupi kebutuhannya. Nabi saw bersabda:
« ِناَرْج َ أ ُ َ لَ َن َكَ آََجَّوَزَثَو َُّجَيِراَج  َقَجْخ َ أ  ٌََْ »
“ Barangsiapa yang memerdekakan budak perempuan lalu menikahinya mendapat dua pahala ” (H.R. Abû Dawûd 47 dan al-Nasâ’î 48 )
Namun  hal  ini  belum  tentu  mampu  dilaksanakan  oleh  setiap  yang memerdekakan  budak.  Oleh  karena  itu  Islam  tidak  serta-merta  menghapus perbudakan  begitu  saja,  akan  tetapi  menguranginya  secara  perlahan  dan bertahap.
Dengan memilih cara penghapusan perbudakan secara bertahap, Islam juga melakukan tindakan preventif untuk melindungi hak-hak budak ketika ia masih berada di tangan tuannya, yaitu dengan merubah tata hubungan antara seorang budak dengan tuannya. Apabila pada masa pra-Islam budak dianggap tidak ada harganya  sehingga  dapat  disiksa  dan  diperlakukan  semena-mena.  Islam  justru mengangkat  derajat  budak pada tahap  yang mungkin tak pernah dibayangkan oleh budak itu sendiri. Jika di tangan orang kafir mereka bebas dibunuh begitu saja,  di  tangan  Islam  hak  hidup  mereka  dilindungi.  Hal  tersebut  sebagaimana sabda Nabi saw:
ُهاَِْخَدَج ُهَدْبَخ َعَدَج  ٌَََْو ،ُهاَِْيَجَق ُهَدْبَخ  َوَجَق  ٌََْ
»
“B arangsiapa  membunuh  hambanya,  maka  kami  akan  membunuhnya  dan barangsiapa  yang  memotong  anggota  tubuh  hambanya  maka  akan  kami  potong bagian tubuhnya ” (H.R. Abû Dawûd, 49 al-Tirmidzî, 50 Ibn Mâjah 51 )

## ُهاَِْي َصَخ ُهَدْبَخ  َصََخ  ٌََْ
“ Barangsiapa  mengebiri  hambanya,  maka  akan  kami  kebiri  ia ”  (H.R.  Abû Dawûd, 52 al-Nasâ’î 53 )
Ulama yang menyatakan bahwa seseorang yang merdeka wajib diqiṣâṣ 54 karena membunuh seorang budak adalah Ibn al-Musayyab, Qatâdah, al-Sya’bî dan  al-Nakha’î. 55 Abû  Ḥanîfah  berpendapat,  ia  wajib  diqiṣâṣ  jika  membunuh budak  orang  lain  akan  tetapi  jika  membunuh  budaknya  sendiri,  ia  mendapat
hukuman  ta’zîr.  Sedangkan  ulama  lainnya  seperti  al-Syâfi’î  dan  Aḥmad  ibn Ḥanbal  memutlakan  hukuman  ta’zîr  bagi  orang  merdeka  yang  membunuh budaknya. 56 Terlepas dari perbedaan pendapat dari para ulama tersebut, benang merahnya  adalah  bahwa  nyawa  seorang  budak  dipertimbangkan  dalam  Islam sehingga  tidak  ada  seorangpun    yang  dapat  menyiksa  atau  membunuhnya kecuali akan diberi hukuman.
Selain  pemeliharaan  terhadap  keselamatan  nyawa  dan  anggota  tubuh seorang  budak,  Islam  juga  mengingatkan  setiap  pemeluknya  untuk memperhatikan kebutuhan budak dari segi pakaian dan makanan, yaitu dengan memberinya makanan serta pakaian yang cukup dan layak bahkan jika tuannya memberinya  lebih  dari  sekedar  kebutuhannya  maka  akan  menjadi  tambahan pahala  baginya. 57 Demikian  juga  dengan  beban  pekerjaan,  Islam  melarang pemeluknya  untuk  memberikan  pekerjaan  yang  terlalu  berat  dan  sulit  bagi seorang  budak  sehingga  dapat  berdampak  buruk  bagi  kondisi  fisiknya berdasarkan sabda Nabi saw:
« ُفَّيَلُي َ لََو ،ُُّثَٔ ْصِكَو ٌُُّاَع َظ  ِكُٔيٍٍَْ ْيِل ُقيِعُي اٌَ َّ لَِإ  ِوٍََع ْ ىا  ٌََِ »
“ Seorang hamba berhak  atas makanan dan pakaiannya dan tidaklah ia dibebani dengan  sebuah  pekerjaan  melainkan  dengan  apa  yang  ia  mampu  melakukannya ” (H.R. Muslim 58 )
Dalam  riwayat  yang  lain  seorang  budak  bahkan  dikatakan  sebagai  saudara dari tuannya yang harus dibantu dan diperhatikan.
«
ٍَِّم ٍُِّْع ْعُي ْيَف ،ِهِدَي  َتْ َتَ ُهُٔخَأ َنَكَ ٍَََْف ،ًُْليِدْيَأ  َتْ َتَ َُّللَّا ًَُُٓيَعَج ًُْلُىََٔخ ًُْلَُأَْخِإ َّنِإ ُّ ْصِِ ْيُ َْْو ، ُوُكْأَي ا
ًُُْْٔفِّيَلُث َلََو ، ُسَِْيَي اٍَِّم ًُُِْْٔيِخ َ أَف ًُُْٓبِيْغَح اٌَ ًٍُُُْْٔجْف َّ َكَ ْنِإَف ،ًُُْٓبِيْغَح اٌَ » “ bahwasanya saudara kalian adalah pembantu kalian yang Allah jadikan mereka di bawah  tangan  kalian.  Barangsiapa  yang  saudaranya  berada  di  bawah  tangannya maka hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan dan memberinya pakaian  dari  apa  yang  ia  pakai  dan  janganlah  memberinya  pekerjaan  yang terlampau berat, jika pekerjaan itu berat maka bantulah ia ” (H.R. al-Bukhârî) 59
Tidak  hanya  pada  kebutuhan  fisik  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas, Islam juga mengharuskan seorang tuan untuk berperilaku baik pada budaknya sebagai sebuah bentuk pemuliaan dan kasih sayang. Islam memulai hal tersebut dari  yang  paling  sederhana,  yaitu  dari  dengan  merubah  panggilan  terhadap mereka  dengan  ungkapan  ghulâmî  (anak  laki-laki  kecilku)  dan  jâriyatî  (anak perempuan  kecilku)  yang  menunjukan  adanya  kedekatan  yang  lebih  antara seorang tuan dengan hambanya 60 sebagaimana sabda Rasulullah berikut ini: 61
،ًََّيَشَو ِّْيَيَع ُللَّا  َّلَّ َص  ِّ ِبَِّلنا  ََِع
/ ْوُلَ ْ َْو ، َمَّبَر  ِقْشا ، َمَّبَر ْئ ِّضَو  َمَّبَر ًِْع ْظ َ أ /ًُْكُدَح َ أ  ْوُلَح َلَ " / َلاَك َُُّّ َ أ
"  ِمِ َلَُغَو  ِتِاَجَفَو َياَجَف /ْوُلَ َْْو ، ِتٌََِأ يِدْبَخ /ًُْكُدَحَأ ْوُلَح َلََو ،َيَلََْٔم يِدِّيَش
“ janganlah  seorang  di  antara  kamu  mengatakan:  berilah  makan  pemilikmu, berilah  minum  pemilikmu.  Hendaklah  ia  mengatakan  tuanku,  majikanku.  Dan janganlah kamu sekalian mengatakan budakku, budak perempuanku. Hendaklah ia mengatakan pemudaku, pemudiku dan anak laki-lakiku ”
Dari  beberapa  hadits  di  atas  terlihat  dengan  cukup  jelas  bahwa  Islam tidaklah  mendukung  praktik  perbudakan,  Islam  justru  berupaya  untuk meminimalisir  perbudakan.  Selain  itu,  Islam  juga  mengadakan  perombakan yang cukup radikal mengenai pola hubungan antara tuan dan budaknya,  yaitu menjadikan  hubungan  di  antara  mereka  layaknya  saudara.  Islam  menghargai, memperhatikan dan melindungi hak-hak seorang budak di samping membantu mereka  untuk  keluar  dari  sistem  perbudakan  yang  sudah  berlaku  turun- temurun.

## E. Kesimpulan
Pada  akhirnya,  setelah  melihat  dan  meneliti  isi  kandungan  dari  beberapa ḥadîts terkait perbudakan, dapatlah disimpulkan bahwa tuduhan yang seringkali dilancarkan  oleh  sebagian  kalangan  di  luar  Islam  bahwa  Islam  mendukung perbudakan  tidaklah  tepat.  Islam  justru  sangat  berperan  meminimalisir berkembangnya  praktik  perbudakan  dengan  dua  cara,  yaitu  mempersempit sebab-sebab  yang  menjadikan  seseorang  menyandang  status  budak  dan membuka lebar pintu kemerdekaan bagi budak.
Islam memang tidak menghapus total perbudakan, akan tetapi hal tersebut bukan karena Islam tertarik pada sistem perbudakan sebagaimana orang-orang pada  masa  jahiliyyah  tertarik  untuk  meraup  untung  sebesar-besarnya  dalam transaksi  jual-beli  budak.  Bukan  juga  sebagaimana  orang-orang  Romawi  yang haus akan hiburan sehingga menjadikan nyawa budak sebagai bahan taruhan di hadapan  hewan  buas  hanya  untuk  kesenangan  kaum  elit  belaka.  Islam  hanya ingin  memberikan  perlakuan  yang  setimpal  kepada  mereka  yang  menjadikan kaum  Muslim  sebagai  budak  dengan  alasan  peperangan  sekalipun  ungkapan “setimpal”  di  sini  masih  jauh  dari  kenyataan  karena  perlakuan  umat  Muslim sebagaimana  yang  diajarkan  oleh  Nabi  Muhammad  saw  terhadap  budak terlampau  baik  jika  di  bandingkan  dengan  mereka  yang  menawan  umat Muslim. Islam menghargai budak dengan melindungi berbagai haknya bahkan menjadikan mereka dengan tuannya seperti layaknya saudara.

## Daftar Pustaka
Abror,  Roby  Habiba.  “Paradoks  Universalitas  HAM  Barat  di  muka  Cermin Islam:  Perspektif    Filsafat  Hukum  dan  HAM.”  Ijtihad:  Jurnal  Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan vol. 12. no. 2 Desember 2012.
‘Alwân, ‘Abdullah Nâṣiḥ. Niẓâm al-Riqq fî al-Islâm . T.tp: Dâr al-Salâm, t.t. al-‘Asqalânî,  Ibn Ḥajar. al-Fatḥ al-Bârî bi Syarh Ṣaḥîḥ al-Bukhârî . t:tp: t:pn, t.t. al-‘Aynî, Maḥmûd Ibn Aḥmad. ‘Umdah al-Qârî Syarh Ṣaḥîḥ al-Bukhârî . Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2001 M. al-Bâjûrî,  Ibrâhîm. Ḥâsyiyah  al-Bâjûrî  ‘alâ  Ibn  Qâsim  al-Ghazî .  Surabaya: Haramain, t.t.
al-Bukhârî, Muḥammad Ibn Ismâ’îl. Ṣaḥîḥ al-Bukhârî . Bayrût: Dâr Ibn Katsîr, t.t Hamid, Shalahuddin. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam . Jakarta:
Amissco, 2000 M.
Ibn Katsîr, Ismâ’îl Ibn Umar. Tafsîr al-Qur’ân al-‘Aẓîm . Riyâḍ: Dâr Ibn Ḥazm,
1420 H/2000 M.
Ibn Mâjah, Muḥammad Ibn Yazîd Sunan Ibn Mâjah . Bayrût: Iḥyâ al-Kutub al- ‘Arabiyyah, t.t. al-Khathib,  ‘Abdul  Karim. Islam  Menjawab  Tuduhan:  Kesalahan  Penilaian Terhadap  Islam ,  penerjemah:  Salim  Rusydi  Cahyono.  Solo:  Tiga Serangkai, 2004.
al-Maḥallî, Muḥammad Ibn Aḥmad. Kanz al-Râghibîn Syarh Minhâj al-Ṭâlibîn .
Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1422 H/2001 M.
al-Nasâî,  Aḥmad  Ibn  Syu’ayb. Sunan  al-Nasâî .  Jordan:  Bayt  al-Afkâr  al- Dawliyah, t.t.
Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. “Perbudakan dalam Hukum Islam” Ahkam,
vol. 15, no.1. Januari, 2015.
al-Nawawî,  Yaḥyâ  Ibn  Syaraf. Ṣaḥîḥ  Muslim  bi  Syarh  al-Nawawî .  al-Qâhirah:
Muḥammad ‘Abd al-Laṭîf, 1347 H/1929 M.
al-Qusyayrî,  Muslim  Ibn  Ḥajjâj. Ṣaḥîḥ  Muslim .  Bayrût:  Dâr  al-Kutub  al-
‘Ilmiyyah,  1412 H/1991 M al-Ṣan’ânî, Muḥâmmad Ibn Ismâ’îl. Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam’i Adillah al-Aḥkâm . Riyâḍ: Musṭafâ al-Bâz, 1415 H/1995 M. al-Sijistânî, Abû Dâwud. Sunan Abî Dâwud . Bayrût: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah,
t.t.
al-Sindî, Abû al-Hasan al-Ḥanafî. al-Sunan Ibn Mâjah bi Syarh al-Imâm Abî al- Hasan al-Ḥanafî . Bayrût: Dâr al-Ma’rifah, 1416 H/1996 M.
al-Tirmidzî, Muḥammad Ibn ‘îsâ. Sunan al-Tirmidzî . T:tp: Maktabah Musṭafâ al-Ḥalbî, 1395 H/1975 M
Wahid,  Abdul  Hakim. Perbudakan dalam  Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyyah: Textual and Contextual Studies”
Yasin, Muhammad. Orientalis Menuduh Ulama Menjawab . Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2010 M.
al-Zuḥaylî,  Muḥammad. al-Mu’tamad  fî  al-Fiqh  al-Syâfi’î .  Bayrût:  Dâr  al-
Syâmiyah, 1432 H/2011 M.
al-Zuhaylî,  Wahbah. al-Wajîz  fî  Uṣûl  al-Fiqh .  Bayrût:  Dâr  al-Fikr  al-Mu’âṣir,
1419 H/1999 M.
Al-Mawsû’ah  al-Fiqhiyyah  al-Kuwaytiyah .  Kuwayt:  Wizârah  al-Awqâf  wa  al- Syu’ûn al-Islâmiyyah, 1404 H/1983 M.

## Catatan Akhir:
1. Roby  Habiba  Abror,  “Paradoks  Universalitas  HAM  Barat  di  muka  Cermin  Islam: Perspektif    Filsafat  Hukum  dan  HAM,”  Ijtihad:  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  dan Kemanusiaan vol. 12, no. 2 (Desember 2012), h. 219. 2. The  Declaration  of  Human  Rights  dicetuskan  pada  tanggal  10  Desember  1948  dalam rapat PBB. Deklarasi yang terdiri dari 30 pasal ini secara garis besar berbicara tentang hak- hak  yang  harus  diperoleh  setiap  manusia  tanpa  memandang  ras,  suku  mampun  agama seperti  hak  hidup,  hak  kemerdekaan,  hak  perlindungan  tempat  tinggal,  hak  kebebasan memilih agama, hak kebebasan berpendapat, hak mendapat pendidikan dan juga hak-hak politik. Supriyadi, “Isi The Universal Declaration of Human Right”, artikel diakses pada 10  Desember  2017  dari  dihttp://www.sejarah-negara.com/2014/01/isi-universal- declaration-of-human.html 3. Abdul Hakim Wahid, Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyyah: Textual and Contextual Studies”, artikel diakses pada 12 November 2017 dari http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34772/2/
Perbudakan%20dalam%20Pandangan%20Islam.pdf, h. 6-7.
4. ‘Abdul Karim al-Khathib, Islam Menjawab Tuduhan: Kesalahan Penilaian Terhadap Islam , penerjemah: Salim Rusydi Cahyono, (Solo: Tiga Serangkai, 2004), h. 301.
5. Muhammad  Yasin, Orientalis  Menuduh  Ulama  Menjawab ,  (Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar, 2010), h. 206.
6. Abdul  Hakim  Wahid,  Perbudakan  dalam  Pandangan  Islam  Hadith  and  Sirah Nabawiyyah: Textual and Contextual Studies”, h. 4.
7. Abdul  Hakim  Wahid,  Perbudakan  dalam  Pandangan  Islam  Hadith  and  Sirah Nabawiyyah: Textual and Contextual Studies”, h. 4.
8. Ahmad  Sayuti  Anshari  Nasution,  “Perbudakan  dalam  Hukum  Islam”  Ahkam,  vol.  15, no.1 (Januari, 2015), h. 96-97.
9. ‘Abdullah Nâṣiḥ ‘Alwân, Niẓâm al-Riqq fî al-Islâm , (T.tp: Dâr al-Salâm, t.t), h. 18.
10. Ahmad Sayuti Anshari Nasution, “Perbudakan dalam Hukum Islam” , h. 97.
11. Ahmad Sayuti Anshari Nasution, “Perbudakan dalam Hukum Islam,” h. 97.
12. Shalahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam , (Jakarta: Amissco, 2000),
h. 121.
13. Muḥammad Ibn Yazîd al-Qazwînî, Sunan Ibn Mâjah , vol. 1, (Bayrût: Dâr Iḥyâ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t), h. 331.
14. Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî, al-Fatḥ al-Bârî bi Syarh Ṣaḥîḥ al-Bukhârî , vol. 4 (t:tp: t:pn, t.t), h. 488.
15. Maḥmûd  Ibn  Aḥmad  al-‘Aynî, ‘Umdah  al-Qârî  Syarh  Ṣaḥîḥ  al-Bukhârî ,  vol.  12  (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2001 M), h. 58.
16. Abû Ḥasan al-Ḥanafî, Sunan Ibn Mâjah bi Syarh al-Sindî , vol. 2 (Bayrût: Dâr al-Ma’rifah, t.t), h. 162.
17. Muḥammad Ibn Ismâ’îl al-Bukhârî, Ṣaḥîḥ al-Bukhârî , vol. 2, (Bayrût: Dâr Ibn Katsîr, t.t), h. 776.
18. Muḥammad Ibn Yazîd al-Qazwînî, Sunan Ibn Mâjah , vol. 2, h. 816.
19. Qs. Al-Baqarah ayat 280:
                                                                                                 
“ dan  jika  (yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  maka  berilah  tangguh  sampai  dia berkelapangan.  Dan  menyedekahkan  (sebagian  atau  semua  hutang)  itu,  lebih  baik bagimu, jika kamu mengetahui”
20. Maḥmûd Ibn Aḥmad al-‘Aynî, ‘Umdah al-Qârî Syarh Ṣaḥîḥ al-Bukhârî , vol. 12, h. 60.
21. Ibn  Ḥajar  mengutip  sebuah  pendapat  dari  ‘Alî  Ibn  Abî  Ṭâlib  bahwa  hukuman  bagi tindakan tersebut adalah dipotong tangan. Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî, al-Fatḥ al-Bârî bi Syarh
Ṣaḥîḥ al-Bukhârî , vol. 4, h. 288. 22. ‘Abdullah Nâṣiḥ ‘Alwân, Niẓâm al-Riqq fî al-Islâm , h. 17.
23. Wahbah  al-Zuhaylî, al-Wajîz  fî  Uṣûl  al-Fiqh ,  (Bayrût:  Dâr  al-Fikr  al-Mu’âṣir,  1419 H/1999 M), h. 237.
24. Shalahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam , h. 123.
25. Budak mukâtab adalah budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya dalam rangka menembus dirinya lewat pembayaran yang harus dilunasi pada waktu tertentu. Ibrâhîm al- Bâjûrî, Ḥâsyiyah  al-Bâjûrî  ‘alâ  Ibn  Qâsim  al-Ghazî ,  vol.  2  (Surabaya:  Haramain,  t.t),  h. 381.
26. Ismâ’îl Ibn Umar Ibn Katsîr, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Aẓîm , (Riyâḍ: Dâr Ibn Ḥazm, 1420
H/2000 M), h. 888.
27. Khusus untuk budak mukâtab, akad kitâbah yang ia lakukan dengan tuannya tidak dapat dibatalkan  secara  sepihak  oleh  tuannya.  Akan  tetapi  harus  menunggu  kesanggupan  dari budak  itu  sampai  jangka  waktu  yang  ditentukan.  Lihat  Muḥammad  Ibn  Aḥmad  al- Maḥallî, Kanz  al-Râghibîn  Syarh  Minhâj  al-Ṭâlibîn ,  (Bayrût:  Dâr  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah, 1422 H/2001 M), h. 622.
28. Qs. Al-Nisâ ayat 92:
                                                          
“… barangsiapa  yang  membunuh  seorang  mu’min  karena  tersalah  (hendaklah)  ia memerdekakan seorang budak yang beriman… ” 29. Qs. Al-Mâidah ayat 89:
                                                                                                               
“…maka kafarat (melanggar) sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa  kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak … ” 30. Qs. Al-Mujadillah ayat 3:
                                                                                                       
“ Dan orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang  mereka  ucapkan  maka  (wajib  atas  mereka)  memerdekakan  budak  sebelum  keduanya bercampur… ” 31. Muḥammad Ibn Ismâ’îl al-Bukhârî, Ṣaḥîḥ al-Bukhârî , vol. 2, h. 684.
32. Muslim Ibn Ḥajjâj al-Qusyayrî, Ṣaḥîḥ Muslim , vol. 2, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1412 H/1991 M), h. 781-782.
33. Muḥammad Ibn ‘îsâ al-Tirmidzî, Sunan al-Tirmidzî , vol. 3, (T:tp: Maktabah Musṭafâ al- Ḥalbî, 1395 H/1975 M), h. 93-94.
34. Muḥammad Ibn Yazîd al-Qazwînî, Sunan Ibn Mâjah , vol. 1, h. 534.
35. ‘Abdullah Nâṣiḥ ‘Alwân, Niẓâm al-Riqq fî al-Islâm , h. 51.
36. Abû Dâwud al-Sijistânî, Sunan Abî Dâwud , vol. 4 (Bayrût: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.t),
h. 30.
37. Muslim Ibn Ḥajjâj al-Qusyayrî, Ṣaḥîḥ Muslim , vol. 2, h. 1147.
38. Muslim Ibn Ḥajjâj al-Qusyayrî, Ṣaḥîḥ Muslim , vol. 2, h. 1147.
39. Muḥammad Ibn ‘îsâ al-Tirmidzî, Sunan al-Tirmidzî , vol. 4, h. 114.
40. Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî, al-Fatḥ al-Bârî bi Syarh Ṣaḥîḥ al-Bukhârî , vol. 5 (t:tp: t:pn, t.t), h. 148.
41. Yaḥyâ  Ibn  Syaraf  al-Nawawî, Ṣaḥîḥ  Muslim  bi  Syarh  al-Nawawî ,  vol.  10  (al-Qâhirah: Muḥammad ‘Abd al-Laṭîf, 1347 H/1929 M), h. 151.
42. Muḥammad Ibn Ismâ’îl al-Bukhârî, Ṣaḥîḥ al-Bukhârî , vol. 2, h. 38.
43. Abû Dâwud al-Sijistânî, Sunan Abî Dâwud , vol. 1, h.310.
44. Muḥammad Ibn Ismâ’îl al-Bukhârî, Ṣaḥîḥ al-Bukhârî , vol. 3, h. 114.
45. Abdul  Hakim  Wahid,  Perbudakan  dalam  Pandangan  Islam  Hadith  and  Sirah Nabawiyyah: Textual and Contextual Studies”, h. 10.
46. Ahmad Sayuti Anshari Nasution, “Perbudakan dalam Hukum Islam,” h. 98.
47. Abû Dâwud al-Sijistânî, Sunan Abî Dâwud , vol. 2, h. 221.
48. Aḥmad Ibn Syu’ayb al-Nasâî,. Sunan al-Nasâî (Jordan: Bayt al-Afkâr al-Dawliyah, t.t.), h. 353.
49. Abû Dâwud al-Sijistânî, Sunan Abî Dâwud , vol. 4, h. 176.
50. Muḥammad Ibn ‘îsâ al-Tirmidzî, Sunan al-Tirmidzî , vol. 4, h. 26.
51. Muḥammad Ibn Yazîd al-Qazwînî, Sunan Ibn Mâjah , vol. 2, h. 888.
52. Abû Dâwud al-Sijistânî, Sunan Abî Dâwud , vol. 4, h. 176.
53. Aḥmad Ibn Syu’ayb al-Nasâî,. Sunan al-Nasâî, h. 492.
54. Qiṣâṣ  adalah hukuman bagi pelaku  kejahatan yang setimpal  dengan perbuatannya. Lihat Muḥammad al-Zuḥaylî, al-Mu’tamad fî al-Fiqh al-Syâfi’î , vol. 5 (Bayrût: Dâr al-Syâmiyah,
1432 H/2011 M), h. 279.
55. Muḥâmmad  Ibn  Ismâ’îl  al-Ṣan’ânî, Subul  al-Salâm  Syarh  Bulûgh  al-Marâm  min  Jam’i Adillah al-Aḥkâm , vol. 3, (Riyâḍ: Musṭafâ al-Bâz, 1415 H/1995 M), h. 1574.
56. Al-Mawsû’ah  al-Fiqhiyyah  al-Kuwaytiyah ,  vol.  23,  (Kuwayt:  Wizârah  al-Awqâf  wa  al- Syu’ûn al-Islâmiyyah, 1404 H/1983 M), h. 71.
57. Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî, al-Fatḥ al-Bârî bi Syarh Ṣaḥîḥ al-Bukhârî , vol. 5, h. 174.
58. Muslim Ibn Ḥajjâj al-Qusyayrî, Ṣaḥîḥ Muslim , vol. 3, h. 1284.
59. Muḥammad Ibn Ismâ’îl al-Bukhârî, Ṣaḥîḥ al-Bukhârî , vol. 4, h. 60.
60. Muhammad Yasin, Orientalis Menuduh Ulama Menjawab , h. 210.
61. Muḥammad Ibn Ismâ’îl al-Bukhârî, Ṣaḥîḥ al-Bukhârî , vol. 3, h. 150.