## PEMBATASAN HAK UNTUK MENIKAH ANTARA PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN

## Wurianalya Maria Novenanty
email: wurianalya_maria@yahoo.com

## Abstract
There  are  a  number  of  corporations  or  economic  entities  which  enact  internal  employment regulations prohibiting its employees to inter-marry. Sanction to the violation of this rule is voluntary or  forced  resignation.  It  is  argued  that  the  ratio  legis  is  to  prevent  personal  conflict  of  interest, discriminative treatment and incidence of corruption-collusion and nepotism in the work place.  The author shall critically analyze such regulation against the background of the prevailing laws, i.e. the 1945  Constitution,  Human  Rights  laws,  Marriage  Law  (1/1974)  and  Labor  law  (13/2003).  The author’s  main  finding  is  that  it  is  permissible  to  restrict  a  person’s  right  to  marry  under  certain conditions, i.e. in the nation’s interest and public order and that such limitation can only be applied by public corporations working in the public interest.
Keywords: human rights, marriage, labor, corporations

## Abstrak
Saat  ini  ada  beberapa  perusahaan  yang  membuat  aturan  yang  mengharuskan  pekerjanya mengundurkan diri atau bahkan bersedia di-PHK apabila ia memutuskan menikah dengan pekerja lain  di  perusahaan  tersebut.  Alasannya,  antara  lain,  mencegah  konflik  pribadi,  subyektivitas, korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Penulis  mengkaji  kesesuaian  aturan  tersebut  dengan  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia:  Undang-Undang  Dasar  1945,  Peraturan  yang  terkait  dengan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.   Temuan  utama  penulis  adalah  bahwa  hak  untuk menikah  sebenarnya  dapat  dibatasi  asalkan  untuk  kepentingan  bangsa  dan  ketertiban  umum. Pembatasan  hanya  dapat  diberlakukan  oleh  perusahaan  yang  bersifat  publik  dengan  tujuan memajukan kepentingan publik.
Kata kunci: hak asasi manusia, perkawinan, pekerja, perusahaan

## Pengantar
Manusia dilahirkan ke dunia, kemudian ia menjadi subyek hukum. Subyek hukum  adalah  penyandang  hak  dan  kewajiban.  Salah  satu  hak  yang  ia  sandang adalah  hak  untuk  berkeluarga,  di  mana  hak  ini  diatur  pelaksanaannya  oleh Undang-Undang.    Hak  berkeluarga  ini  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia yang diatur di dalam Pasal 28 B, ayat 1. Pasal ini menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkawinan adalah Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  selanjutnya  disebut
sebagai  Undang-Undang  Perkawinan.  Undang-Undang  Perkawinan  mengatur mengenai  dasar  dan  syarat-syarat  sahnya  perkawinan  bagi  Warga  Negara Indonesia.  Dalam  pasal  2,  ayat  1,  Undang-Undang  tersebut  dinyatakan  bahwa perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Kemudian  diatur  lebih  lanjut  pada  ayat  2, bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 1
Terkait  perkawinan,  saat  ini  beberapa  perusahaan  baik  perusahaan pemerintah,  maupun  swasta,  menetapkan  suatu  klausul  yang  membatasi  hak untuk  melangsungkan  perkawinan  antara  sesama  pekerja  yang  bekerja  dalam perusahaan tersebut.  Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan  tersebut  adalah  pasal  153,  huruf  f,  Undang-Undang  No.  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengizinkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan adanya ikatan perkawinan antara sesama pekerja, sepanjang itu  telah  diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian kerja bersama. 2
Pembatasan  tersebut  artinya  apabila  antara  pekerja  melangsungkan pekawinan,  maka  salah  satu  dari  mereka  harus  mundur  dari  perusahaan  atau bahkan mendapat PHK berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian  kerja  bersama.  Hal  ini  tidak  secara  eksplisit  dinyatakan  sebagai larangan  kawin,  namun  perusahaan  dalam  hal  ini  secara  halus  menghimbau pekerjanya  untuk  tidak  bekerja  satu  atap  dengan  pasangan  suami/istrinya. Adapun  pertimbangan  pemberlakuan  aturan  tersebut  menurut  Sri  Muliati Abdullah antara lain: 3
1. Mewujudkan  pemerataan  pendapatan  di  masyarakat.  Aturan  tersebut diharapkan  bisa  membuka  peluang  kerja  yang  lebih  luas  bagi  keluarga-
1 Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974, Perkawinan, L.N.R.I. Tahun 1974 No. 1, Pasal 2 ayat 1
2 Undang-Undang R.I., No. 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan, L.N.R.I. Tahun 2003 No. 39, Pasal 153 huruf f
3 Careernews,  Pasutri  Dilarang  Sekantor,  http//careernews.id/issues/view/2240-Pasutri- Dilarang-Sekantor, 26 Februari 2016, 14.10.
keluarga lainnya, sehingga kesejahteraan tidak hanya terpusat pada keluarga- keluarga tertentu saja.
2. Menghindari  konflik  pribadi.  Apabila  pasangan  suami  istri  bekerja  di  satu perusahaan  yang  sama,  maka  ada  kekhawatiran  urusan  rumah  tangga  bisa terbawa  ke  kantor,  begitupun  sebaliknya. Hal semacam itu bisa  berpengaruh pada kinerja pasangan tersebut di perusahaan.
3. Menghindari  unsur  subyektivitas  dalam  penerapan  aturan  di  kantor.  Apabila pasangan  suami  istri  bekerja  di  perusahaan  yang  sama,  maka  dikhawatirkan pemberian reward dan punishment tidak akan maksimal. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila salah satu dari pasangan tersebut memiliki jabatan yang lebih tinggi dan memiliki kewenangan untuk memberikan reward dan menjatuhkan punishment .
4. Menghindari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme.  Ada  risiko  terciptanya  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  apabila  ada  hubungan  kekeluargaan  di  dalam  suatu kantor yang dilandasi motif memperkaya keluarga.
Permasalahan yang muncul adalah apakah pembatasan semacam tersebut diperkenankan  oleh  hukum  di  Indonesia?  Sebagaimana  penulis  telah  jelaskan  di atas  bahwa  hak  untuk  berkeluarga  adalah  hak  asasi  manusia  yang  diatur  dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu hak ini pun diatur dalam Undang-Undang No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  selanjutnya  disebut  sebagai “Undang-Undang HAM”. Kemudian, karena permasalahan ini menyangkut pekerja perlu dikaji pula kesesuaiannya berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang  Ketenagakerjaan,  selanjutnya  disebut  sebagai  “Undang-Undang Ketenagakerjaan”,  serta  Undang-Undang  Perkawinan,  karena  pembatasan  ini berhubungan  dengan  perkawinan.  Di  bagian  akhir,  pembatasan  ini  akan  dikaji dalam satu sistem hukum Indonesia.
Pembatasan  Hak  Untuk  Melangsungkan  Perkawinan  Antara  Pekerja  dalam Satu Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
Agar dapat mewujudkan martabat kemanusiaannya, Tuhan menganugerahkan manusia dengan hak-hak dasar atau hak-hak asasi. Tanpa hak- hak tersebut, manusia dapat kehilangan martabat kemanusiaannya. Hak dasar dan kebebasan dasar yang melekat secara kodrati pada seorang manusia itulah yang disebut  sebagai  Hak  Asasi  Manusia.  Mengingkari  Hak  Asasi  Manusia  ini  berarti mengingkari  pula  martabat  kemanusiaan.  Menyadari  betapa  esensialnya  Hak Asasi Manusia ini, maka Negara atau Organisasi wajib mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia tiap manusia, tanpa kecuali. 4
Sebagai  suatu  negara,  Indonesia  mengakui  dan  melindungi  Hak  Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan  pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  tanggung  jawab  negara, khususnya  pemerintah,  di  mana  hal  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip negara  hukum  yang  demokratis.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaannya  harus  dijamin dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. 5
Mengenai Hak Asasi Manusia dalam ranah perkawinan, diatur dalam Pasal 28B,  ayat  1,  UUD  1945,  yang  menyatakan  “Setiap  orang  berhak  membentuk keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah.”  Sedangkan mengenai hak atas pekerjaan diatur dalam pasal 27, ayat 2, yang berbunyi: “Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.” Kemudian pasal 28D, ayat 2, menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Apabila ketiga pasal  tersebut  dikaitkan  dengan  permasalahan  yang  penulis  angkat,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  manusia  memiliki  hak  asasi  untuk  berkeluarga  dan  bekerja. Apakah kedua hak tersebut dapat dibatasi? Pada dasarnya menurut pasal 28J, ayat 1,  setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib
4 B. Arief Sidharta, Konsepsi Hak Asasi Manusia, Nomor 4 Bulan Oktober Tahun XX Jurnal Hukum Pro Justitia, 2002, hlm., 13
5 Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII (Pusham UII), Yogyakarta, 2008, hlm., 242.
kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Walaupun  demikian, ternyata hak asasi manusia dapat dibatasi. Pembatasan  tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 28 J ayat (2) yang berbunyi:
“Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral, nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis.”
Jadi sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan untuk adanya pembatasan  terhadap  hak  asasi  manusia  apabila  hal  tersebut  guna  menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  demokratis. Pembatasan tersebut ditetapkan dalam suatu undang-undang.
Ada beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat disimpangi. Hal ini diatur dalam pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyi pasal tersebut adalah “Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  untuk  kemerdekaan  pikiran  dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Jenis hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28B, Ayat 1, dan pasal 28D,  Ayat  2  tidak  termasuk  ke  dalam  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi  dalam  keadaan  apapun,  sehingga  dapat  ditafsirkan  bahwa  hak  asasi manusia  tersebut  dapat  dibatasi  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  28J,  Undang- Undang  Dasar  1945.    Berkenaan  dengan  apakah  pembatasan  terhadap  dua  jenis hak asasi manusia tersebut terkait  larangan kawin antara sesama pekerja dalam satu perusahaan, maka yang perlu ditelusuri lebih lanjut adalah Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

## Pembatasan  Hak Untuk Melangsungkan  Perkawinan  Antara  Pekerja  Dalam
Satu Perusahaan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia.
Hak  asasi  manusia  wajib  ditegakkan  oleh  suatu  negara  sebagai  wujud penghargaan  terhadap martabat  kemanusiaan.  Pasal  1,  angka  1, Undang-Undang HAM  mendefinisikan hak  asasi  manusia  sebagai    seperangkat  hak  yang  melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan  anugerahNya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi oleh  negara,  hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia. 6 Terhadap  hak  ini,  dapat  diadakan pembatasan sesuai dengan pasal 73, yang menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  HAM  hanya  dapat  dibatasi  oleh  dan berdasarkan  undang-undang  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  dan penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  serta  kebebasan  dasar  orang  lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.  Para filsuf menyebut hak asasi ini sebagai prima facie rights , yaitu hak yang berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat. 7
Pasal 28B, ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945, dituangkan kembali dalam Pasal  10  Undang-Undang  HAM.  Sedangkan  mengenai  hak  atas  kesejahteraan, termasuk diantaranya hak atas pekerjaan yang dinyatakan dalam pasal 38, ayat 1, Undang-Undang HAM: “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan  berhak  atas  pekerjaan  yang  layak.”  Kemudian  dalam  ayat  2  diatur bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. 8 Hal ini pun didukung oleh  pasal  6,  ayat  1, International  Covenant  On  Economic,  Social,  and  Cultural Rights (Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya)
6 Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999,  Hak  Asasi  Manusia,  L.N.R.I.  Tahun  1999  No.  165,  Pasal  1 angka 1.
7 Yahya Ahmad Zein, Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Mengungkap Korelasi Antara Islam dengan HAM, Volume I No. 1 Jurnal veritas et justitia, Juni 2015, hlm. 96.
8 Supra no. 7, pasal 38 ayat 1 dan 2.
yang  telah  diratifikasi  oleh  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005  (untuk selanjutnya disebut sebagai “ICESCR”), yang berbunyi: 9
“Negara  Pihak  dari  Kovenan  ini  mengakui  hak  atas  pekerjaan, termasuk  hak  setiap  orang  atas  kesempatan  untuk  mencari  nafkah melalui  pekerjaan  yang  dipilih  atau  diterimanya  secara  bebas,  dan akan  mengambil  langkah-langkah  yang  tepat  guna  melindungi  hak ini.”
Apabila  pasal-pasal  tersebut  dikaitkan  dengan  aturan  dalam  suatu perusahaan  yang  mengharuskan  salah  satu  dari  pasangan  pekerja  yang  telah menikah  untuk  keluar,  bahkan  dapat  dilakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja terhadap  pekerja  tersebut,  maka  ada  pelanggaran  terhadap  pasal  38,  ayat  2, Undang-Undang HAM  dan pasal 6, ayat 2,  ICESCR, di mana kedua pasal tersebut pada  intinya  menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  dengan  bebas memilih  pekerjaan  yang  disukainya.  Kebebasan  memilih  tersebut  dibatasi  atau bahkan  dilanggar  oleh  suatu  perusahaan  yang  menerapkan  aturan  “wajib  untuk mengundurkan  diri  atau  bersedia  di-PHK  apabila  menikah  dengan  sesama pekerja”. Bagaimana apabila pekerja yang mengundurkan diri tersebut menyukai pekerjaannya  saat  ini,  namun  harus  pindah  karena  ia  memutuskan  menikah dengan sesama pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut?
Masalah lain yang dapat timbul adalah, pasangan pekerja tersebut akhirnya memutuskan  untuk  tidak jadi  menikah  guna bertahan  di  badan  hukum  tersebut. Apabila mereka sepakat untuk tidak jadi menikah, kemudian berpisah baik-baik, seharusnya tidak ada masalah, tetapi terbuka juga kemungkinan mereka memilih untuk tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan guna menghindari aturan. Hal ini bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  bangsa  Indonesia,  yang  masih menjunjung tinggi lembaga perkawinan.
Merujuk  pada  pasal  73,  Undang-Undang  HAM,  bahwa  pembatasan  hak asasi  manusia  sebenarnya  dimungkinkan  dilakukan  untuk  kepentingan-
9 Undang-Undang  No,11  Tahun  2005  Tentang  Pengesahan International  Covenant  on  Economic, Social,  and  Cultural  Rights (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya), L.N.R.I. Tahun 2005 Nomor 118, pada Pasal 6 Kovenan
kepentingan yang disebutkan dalam pasal tersebut. 10 Aturan yang membatasi hak untuk melangsungkan perkawinan antar sesama pekerja dalam satu perusahaan, sebenarnya melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan pasal  38,  Undang-Undang  HAM.  Pertanyaannya  adalah apakah pembatasan HAM ini dilakukan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia  serta  kebebasan  dasar  orang  lain,  kesusilaan,  ketertiban  umum,  dan kepentingan  bangsa  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  73?  Apabila  melihat alasan-alasan  mengapa  aturan  pembatasan  hak  untuk  menikah  itu  ada, penekanannya  lebih  pada  kepentingan  perusahaan,  bukan  kepentingan manusianya. 11 Pembatasan  untuk  menikah  tersebut  harus  dapat  dibuktikan merupakan  jaminan  atas  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi manusia  dan  kebebasan  dasar  orang  lain,  kesusilaan,  ketertiban  umum,  dan kepentingan  bangsa.  Lebih  lanjut,  dalam  pasal  74,  Undang-Undang  HAM dinyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-Undang tersebut boleh  diartikan  bahwa  Pemerintah,  partai,  golongan,  atau  pihak  manapun dibenarkan  mengurangi,  merusak,  atau  menghapuskan  hak  asasi  manusia  atau kebebasan dasar dalam Undang-Undang HAM.

## Pembatasan  Hak Untuk Melangsungkan  Perkawinan  Antara  Pekerja  Dalam Satu  Perusahaan  Dikaji  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan
Sebelum memasuki suatu perusahaan, maka calon pekerja terlebih dahulu diminta untuk menandatangani suatu Perjanjian Kerja. Berdasarkan Pasal 1 Angka 14  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  Perjanjian  Kerja  didefinisikan  sebagai perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.  Adapun unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian kerja adalah sebagai berikut: 12
10 Id., Pasal 73.
11 Supra No. 6, hlm., 258.
12 F.X. Djulmialdji, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm., 7-10.
1. Ada hubungan atasan-bawahan antara para pengusaha/pemberi kerja (atasan) dengan para buruh/pekerja sebagai bawahan;
2. Ada suatu pekerjaan yang dilakukan;
3. Ada upah/imbalan.
Merujuk pada ketentuan pasal 1, ayat 3, Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan dalam  bentuk  lain.  Sedangkan  definisi  pengusaha  menurut  pasal  1,  ayat  4, Undang-Undang  Ketenagakerjaan  adalah  orang  perseorangan,  pengusaha,  badan hukum  atau  badan-badan  lainnya  yang  mempekerjakan  pekerja  dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 13
Pemberi Kerja dan pekerja memiliki suatu hubungan hukum keperdataan, artinya  bahwa  para  pihak  sama-sama  memiliki  kedudukan  perdata.  Selain  itu, para pihak terikat pula oleh suatu hukum otonom yaitu ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pengusaha dan buruh/pekerja. Di luar hukum otonom ini, ada hukum heteronom  yang  mengatur  hubungan  antara  pihak-pihak  tersebut.  Hukum heteronom ini ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. 14
Peraturan  Perusahaan  merupakan  salah  satu  contoh  hukum  otonom. Peraturan  ini  dibuat  oleh  perusahaan,  tanpa  melibatkan  buruh.  Adapun  isi  dari peraturan  ini  adalah  syarat-syarat  kerja  dan  tata  tertib  perusahaan  yang  tidak dimuat  dalam  perjanjian  kerja.  Oleh  karena  itu,  terdapat  hubungan  yang  erat antara perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, bahkan ada yang menyebutkan bahwa  peraturan  perusahaan  ini  adalah  pelengkap  dari  perjanjian  kerja. Peraturan Perusahaan ini harus memuat substansi minimal:
a. Hak dan kewajiban pengusaha;
b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh;
c. Syarat kerja;
d. Tata tertib perusahaan;
e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
13 Id. hlm. 9-11.
14 Id.
Pengertian  dari  syarat  kerja  dalam  suatu  perusahaan  adalah  hak  dan  kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh di luar pengaturan dalam undang-undang. 15
Syarat-syarat kerja pun dapat diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Bersama. Perjanjian  Kerja  Bersama  adalah  perjanjian  yang  merupakan  hasil  perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang  tercatat  pada  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat  syarat-syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban  para  pihak. 16 Ketentuan  dalam perjanjian  kerja  bersama  ini  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila isi perjanjian kerja bersama tersebut bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan. 17 Menurut  FX.  Djumialdji, fungsi dari Perjanjian Kerja Bersama ini adalah: 18
1. “Memudahkan pekerja/buruh untuk membuat Perjanjian Kerja…”
2. “Sebagai jalan keluar atau way out dalam hal perundang-undangan ketenagakerjaan  belum  mengatur  hal-hal  yang  baru  atau menunjukkan  kelemahan-kelemahan  di  bidang  tertentu.  Seperti diketahui  bahwa  perundang-undangan  Ketenagakerjaan  belum mengatur  selengkapnya  atau  kalau sudah  mengatur  keseluruhan, ternyata terbelakang dari kemajuan masyarakat, dengan demikian perjanjian kerja bersama dapat melengkapi atau mengaturnya.
3. Sebagai  sarana  untuk  menciptakan  ketenangan  kerja  bagi pekerja/buruh demi kelangsungan usaha bagi perusahaan.
4. Merupakan  partisipasi  pekerja/buruh  dalam  penentuan  atau pembuatan kebijaksanaan pengusaha dalam bidang ketenagakerjaan.”
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa perbedaan  antara  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  dan  perjanjian  kerja bersama  adalah  pada  pihak  yang  membuatnya.  Perjanjian  kerja  dibuat  oleh
15 Id., hlm 62-63.
16 Definisi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Pekerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-48/MEN/IV/2004
17 Undang-Undang R.I., No. 13 Tahun 2003, supra catatan No.3, pasal 124, ayat 2 dan 3.
18 Supra no. 12, hlm., 71-73.
pekerja  dan  pengusaha,  peraturan  perusahaan  dibuat  oleh  pihak  pengusaha, sedangkan  perjanjian  kerja  bersama  dibuat  oleh  pengusaha  dan  para pekerja/buruh. Kemudian apabila dilihat kedudukannya, perjanjian kerja haruslah tunduk  pada  perjanjian  kerja  bersama,  begitupun  peraturan  perusahaan  tidak perlu  ada  apabila  sudah  ada  perjanjian  kerja  bersama. 19 Akan  tetapi,  terdapat persamaan di antaranya, yakni sama-sama mengatur mengenai hak dan kewajiban para  pihak,  serta  syarat-syarat  kerja.  Di  dalam  syarat-syarat  kerja  inilah  aturan yang membatasi hak untuk menikah antara pekerja biasanya diatur.
Aturan  yang  menyatakan  bahwa  apabila  antara  pekerja  menikah  dalam satu  perusahaan,  maka  salah  satu  wajib  keluar  atau  bahkan  akan  di-PHK    dapat diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  atau  perjanjian  kerja bersama. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 153, huruf f, Undang-Undang Ketenagakerjaan.  Pasal  153  tersebut  mengatur  alasan-alasan  yang  dilarang  oleh Undang-Undang perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusaha, salah satunya  adalah  pengusaha  dilarang  melakukan  PHK  karena  pekerja/buruh mempunyai  pertalian  darah  dan/atau  ikatan  perkawinan  dengan  pekerja/buruh lain dalam satu perusahaan, kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama. 20 Jadi  selama  aturan  tersebut  ada dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama maka pekerja wajib tunduk pada aturan tersebut.

## Pembatasan  Hak Untuk  Melangsungkan  Perkawinan  Antara  Pekerja  Dalam Satu  Perusahaan  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa hak untuk berkeluarga melalui suatu  perkawinan  yang  sah  merupakan  hak  asasi  manusia.  Pasal  1  Undang- Undang  Perkawinan  mendefinisikan  perkawinan  sebagai  ikatan  lahir  dan  batin
19 Supra no. 2, pasal 127 dan 129.
20 Abdul  Khakim,  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2007, hlm., 192.
antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  yang  Maha  Esa. 21 Di  Indonesia,  perkawinan  yang  sah  adalah perkawinan  yang  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  agama  dan  kepercayaan masing-masing  mempelai  dan  dicatatkan  berdasarkan  Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
Perkawinan dapat dicatatkan apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, antara lain: 22
1. Perkawinan harus didasari oleh kata sepakat (pasal 6, ayat 1, Undang-Undang Perkawinan);
2. Perkawinan  harus  memperoleh  izin  dari  orang  tua,  bagi  seseorang  yang umurnya  belum  mencapai  21  tahun  (pasal  6,  ayat  2,  Undang-Undang Perkawinan);
3. Perkawinan  dilakukan  oleh seorang  laki-laki  yang  berusia  minimal  19  tahun, dan  perempuan  yang  berusia  16  tahun  (pasal  7,  ayat  1,  Undang-Undang Perkawinan). Kemudian dalam ayat 2 pasal yang sama diatur bahwa wajib ada dispensasi  dari  pengadilan  bagi  seseorang  yang  ingin  melangsungkan perkawinan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam ayat 1;
4. Perkawinan tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang telah menikah, kecuali diperbolehkan  oleh  pasal  3  ayat  2,  Pasal  4,  dan  pasal  5  Undang-Undang Perkawinan (pasal 9, Undang-Undang Perkawinan);
5. Perkawinan tidak diperbolehkan dengan orang yang sama untuk ketiga kalinya (pasal 10, Undang-Undang Perkawinan);
6. Perkawinan berikutnya bagi seorang janda baru diperbolehkan setelah melalui suatu  waktu  tunggu  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (pasal 11, Undang-Undang Perkawinan);
21 Undang-Undang RI., No. 1 Tahun 1974, supra catatan No. 1, pada Pasal 1.
22 Supra No. 2, hlm., 57-59.
7. Perkawinan  wajib  dilakukan  berdasarkan  tata  cara  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  tersendiri  (pasal  12,  Undang-Undang Perkawinan).
Selain  syarat-syarat  di  atas,  perkawinan  pun  sah  apabila  perkawinan tersebut  tidak  melanggar  larangan  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  8,  Undang- Undang Perkawinan. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: 23
“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
a. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas;
b. Berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara neneknya;
c. Berhubungan  semenda,  yaitu  mertua,  anak  tiri,  menantu  dan ibu/bapak tiri;
d. Berhubungan  susuan,  yaitu  orang  tua  susuan,  anak  susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
e. Berhubungan  saudara  dengan  isteri  atau  sebagai  bibi  atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
f. Mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain yang berlaku, dilarang kawin.”
Sebagaimana dapat kita lihat di atas, dalam huruf f “…peraturan lain yang berlaku, dilarang  kawin”,  apakah  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  atau  perjanjian kerja bersama termasuk ke dalamnya yang mengatur mengenai pembatasan hak untuk melangsungkan perkawinan?
Peraturan lain yang berlaku yang dimaksud dalam pasal 8, huruf f, Undang- Undang  Perkawinan  dapat  ditafsirkan  sebagai  suatu  peraturan  perundang- undangan yang mengikat umum. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun  1990  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1983 tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil.  Pasal  8, Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan: 24
23 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm., 62.
24 Peraturan  Pemerintah  R.I.,  No.45  Tahun  1990,  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  No.10 Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  L.N.R.I  Tahun 1990 No. 61.
(1) “Pegawai  Negeri  Sipil  pria  yang  akan  beristri  lebih  dari  seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  tidak  diizinkan  untuk  menjadi  istri kedua/ketiga/keempat.
(3) Permintaan  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diajukan secara tertulis.
(4) Dalam  surat  permintaan  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (3),  harus  dicantumkan  alasan  yang  lengkap  yang  mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.”
Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  pria  tidak diizinkan melakukan poligami, tanpa izin dari pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menikahi seorang pria yang sudah menikah. Ini adalah  contoh  larangan  kawin  yang  diatur  dalam  peraturan  lain  yang  dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan.
Penulis  menyimpulkan  bahwa  suatu  perusahaan  yang  mengharuskan pekerja  untuk  mundur  atau  bahkan  di-PHK  setelah  melangsungkan  perkawinan dengan sesama pekerja sebenarnya mengandung larangan terselubung. Ketentuan itu tidak melarang dengan tegas sesama pekerja untuk menikah, namun ketentuan tersebut bisa dibaca apabila pekerja ingin tetap bertahan di perusahaan tersebut jangan menikah dengan pekerja lain yang ada di perusahaan yang sama.
Perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  dan  perjanjian  kerja  bersama merupakan  perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak-pihak  yang  ada  dalam  suatu perusahaan untuk menimbulkan hubungan keperdataan di antara mereka. Hal ini berbeda  dengan  konsep  peraturan  yang  diatur  dalam  pasal  8,  Undang-Undang Perkawinan,  yaitu  peraturan  perundang-undangan.  Jadi  pembatasan  hak  untuk menikah  antara  pekerja  dalam  satu  perusahaan  sebenarnya  tidak  diatur  dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu akibat hukum berdasarkan Undang- Undang  Perkawinan  ini  pun  tidak  ada.  Berbeda  halnya  dengan  Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa apabila ada hubungan perkawinan antara pekerja,  maka  hal  tersebut  dapat  berakibat  pada  adanya  Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK),  apabila  mereka  telah  menandatangani  perjanjian  kerja  dan
perjanjian  kerja  bersama  yang  mengatur  pembatasan  hak  untuk  menikah tersebut.

## Pembatasan  Hak Untuk Melangsungkan  Perkawinan  Antara  Pekerja  Dalam Satu Perusahaan Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia
Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, atau dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur  yang  ada  dalam  interaksi  satu  sama  lain  yang  merupakan  satu kesatuan  yang  terorganisasi  dan  kerja  sama  ke  arah  tujuan  kesatuan.  Hukum adalah  suatu  sistem.  Sistem  hukum  di  sini  terdiri  dari  peraturan,  putusan, pengadilan,  lembaga  atau  organisasi  dan  nilai-nilai,  di  mana  keseluruhan  unsur- unsur tersebut merupakan suatu hal yang kompleks. 25
Dalam  suatu  sistem,  unsur-unsur  atau  bagian-bagiannya  saling berinteraksi.  Ketika  unsur-unsur  atau  bagian-bagian  tersebut  berinteraksi,  maka dimungkinkan terjadinya konflik. Apabila terjadi pertentangan atau konflik, maka sistem  tidak  akan  membiarkannya  berlarut-larut.  Sistem  akan  menghadapi  dan mengatasinya dengan konsisten. Adapun cara sistem dalam menyelesaikan suatu pertentangan  adalah  dengan  menyediakan  asas-asas  hukum.  Intinya  adalah apabila ada suatu permasalahan dalam sistem, maka jawabannya pun ada dalam sistem itu sendiri. 26
Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  muncul  terkait  pembatasan  hak untuk melangsungkan perkawinan antara sesama pekerja dalam satu perusahaan, maka jawabannya pun harus dicari dalam sistem hukum Indonesia. Di atas penulis telah  menjelaskan  tinjauan  terhadap  larangan  kawin  tersebut  berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun antara satu peraturan dengan peraturan lain  belum  saling  dikaji  kesesuaiannya  secara  mendalam,  di  mana  hal  tersebut akan dituliskan dalam bagian ini.
25 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm., 18-20.
26 Id., hlm., 25-26.
Setelah mengkaji Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan,  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  ada  inkonsistensi  antara Undang-Undang  yang  satu  dengan  yang  lainnya  terkait  hak  untuk  berkeluarga antara  sesama  pekerja  dalam  satu  perusahaan.  Pasal  153f,  Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur alasan-alasan yang dilarang oleh Undang-Undang perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusaha, salah satunya adalah pengusaha dilarang melakukan PHK karena pekerja/buruh mempunyai pertalian darah  dan/atau  ikatan  perkawinan  dengan  pekerja/buruh  lain  dalam  satu perusahaan,  kecuali  diatur  lain  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan, atau  perjanjian  kerja  bersama.  Setelah  membaca  pasal  ini,  apabila  ditafsirkan secara argumentum a  contrario ,  maka  dapat  kita  simpulkan  bahwa  pembatasan hak  untuk  melangsungkan  perkawinan  tersebut  diperkenankan  oleh  Undang- Undang  Ketenagakerjaan.  Namun,  bagaimana  apabila  pasal  153f  tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia? Pasal-pasal dalam Undang- Undang  HAM  yang  relevan  untuk  dikaitkan  dengan  Pasal  153f  tersebut  adalah pasal 10, Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” dan  pasal  38,  ayat  1,  yang  berbunyi: “Setiap warga  negara,  sesuai  dengan  bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak.”, serta ayat 2, yang mengatur  bahwa  setiap  orang  berhak  dengan  bebas  memilih  pekerjaan  yang disukainya  dan  berhak  pula  atas  syarat-syarat  ketenagakerjaan  yang  adil.  Lebih lanjut  pasal  yang  dilanggar  oleh  pasal  153f,  Undang-Undang  Ketenagakerjaan adalah pasal 6, ICESCR yang berbunyi: “Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak  atas  pekerjaan,  termasuk  hak  setiap  orang  atas  kesempatan  untuk  mencari nafkah  melalui  pekerjaan  yang  dipilih  atau  diterimanya  secara  bebas,  dan  akan mengambil  langkah-langkah  yang  tepat  guna  melindungi  hak  ini.”  Mengingat pasal-pasal  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  pasal 153f, Undang-Undang Ketenagakerjaan sebenarnya membatasi Hak Asasi Manusia
untuk  berkeluarga  dan  untuk  memperoleh  pekerjaan  yang  layak  sesuai  dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan.
Apabila  disandingkan,  memang  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia berada pada posisi yang setara, namun tidak mengatur  hal  yang  sama  dan  tidak  secara  tegas  ada  pertentangan  di  dalamnya, sehingga  tidak  dapat  diterapkan  asas  hukum lex  specialis  derogat  legi  generali . Sebenarnya  pasal  124,  ayat  2  dan  3,  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  mengatur bahwa  apabila  isi  perjanjian  kerja  bersama  tersebut  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, isi dari pasal 124 tersebut tidak dapat berlaku apabila  kita  melakukan  penafsiran  sistematis  dengan  pasal  153f,  karena  pasal 153f,  mengizinkan  adanya  PHK  apabila  terjalin  adanya  suatu  hubungan perkawinan antara sesama pekerja.
Tentunya  ketika  kita  mengkaji  suatu  undang-undang,  haruslah  juga  kita kita  tinjau  berdasarkan  norma  hukum  yang  paling  tinggi  yaitu  Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Pembatasan hak untuk berkeluarga  tersebut  harus  kita  hubungkan  dengan  pasal  28B,  ayat  1,  yang menyatakan  “Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Kemudian mengenai hak atas pekerjaan diatur  dalam  pasal  27,  ayat  2,  yang  mengatur  bahwa  tiap-tiap  warga  negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.    Hak  ini  diatur  lebih  lanjut dalam  pasal  28D,  ayat  2,  yang  menyatakan  “Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan kerja.”  Adapun  pembatasan    terhadap  Hak  Asasi  Manusia  ada  dalam  pasal  28J, ayat  2,  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam suatu masyarakat demokratis. Lebih lanjut, mengenai pembatasan ini pun diatur
dalam  pasal  73,  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  yang  berbunyi:  “Hak  dan kebebasan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  ini  hanya  dapat  dibatasi  oleh dan berdasarkan  undang-undang  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  dan penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  serta  kebebasan  dasar  orang  lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”
Apakah  apabila  suami-istri  bekerja  di  suatu  perusahaan  yang  sama  maka hal  tersebut  menciderai  pengakuan  dan  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan orang lain? Salah satu alasan mengapa suami-istri tidak boleh bekerja dalam satu perusahaan adalah untuk memeratakan kesejahteraan, agar tidak terpusat dalam beberapa  keluarga  saja.  Namun  bagaimana  apabila,  setelah  keluar  dari perusahaan  tersebut,  suami/istri  mencari  kerja  di  tempat  lain,  bukankah  itu mengambil kesempatan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan juga? Kemudian dikaitkan dengan pembatasan Hak Asasi Manusia untuk memenuhi tuntutan yang adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban  umum,  memunculkan  pertanyaan  apakah  aturan  pembatasan  Hak Asasi  untuk  berkeluarga  tersebut  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil?  Belum tentu  suami-istri  yang  bekerja  dalam  satu  perusahaan  itu  pasti  akan  membawa dampak  buruk  bagi  perusahaan  tersebut,  salah  satunya  adalah  munculnya ketidakadilan.  Kata-kata  “belum  tentu”  di  sini  karena  dikembalikan  pada manusianya.
Ketika  berbicara  mengenai  manusia,  maka  kita  berbicara  mengenai makhluk  yang  memiliki  akal  budi  dan  hati  nurani.  Nilai-nilai  dalam  kesadaran manusia terbentuk dari akal budi dan hati nurani tersebut. Dengan adanya nilai- nilai  tersebut,  manusia  memiliki  nilai-nilai  dan  kemampuan  untuk  memberikan penilaian  perihal  apa  yang  baik,  buruk,  salah,  benar,  adil,  tidak  adil,  manusiawi, tidak manusiawi,  bermoral,  tidak bermoral.  Nilai-nilai  dalam kesadaran  manusia tersebut  yang  akan  membawa  ketertiban  dalam  masyarakat. 27 Oleh  karena  itu, dapat disimpulkan bahwa ketertiban dalam masyarakat, terwujud karena manusia
27 B.  Arief  Sidharta,  Ilmu  Hukum  Indonesia  Upaya  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Sistematik  yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat, Unpar Press, Bandung, 2016, hlm., 1-2.
yang  memiliki  kesadaran  akan  nilai  yang  baik  dan  benar.  Walaupun  demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ada manusia yang harus diarahkan untuk memiliki kesadaran  semacam  itu,  salah  satunya  adalah  melalui  norma  hukum  yang memaksa  masyarakat  untuk  melakukan  suatu  perilaku  demi  terciptanya ketertiban berkeadilan. 28
Menurut Roscoe Pound, tugas hukum yang mengarahkan dan membangun suatu struktur masyarakat, diistilahkan dengan “ engineering ”. Adapun tujuan dari “ engineering ”  tersebut  adalah  untuk  mencapai  kepuasan  secara  maksimum  dan meminimalisir  konflik  dan  pemborosan.  Lebih  lanjut,  untuk  mendukung pendapatnya tersebut, Pound membagi kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum ke dalam 3 bagian: 29
“Ke dalam kepentingan umum termasuk:
(1) Kepentingan terhadap negara sebagai suatu badan yuridis;
(2) Kepentingan  terhadap  negara  sebagai  penjaga  dari  kepentingan sosial.
Kepentingan perorangan terdiri dari:
(1) Pribadi  (fisik,  kebebasan  kemauan,  kehormatan, privacy dan kepercayaan serta pendapat);
(2) Hubungan-hubungan domestik (orang tua, anak, suami-istri);
(3) Kepentingan substansi (milik, kontrak dan berusaha, keuntungan, pekerjaan, hubungan dengan orang lain).
Kepentingan sosial meliputi:
(1) Keamanan umum;
(2) Keamanan dari perusahaan-perusahaan sosial;
(3) Moral umum;
(4) Pengamanan sumber-sumber daya sosial;
(5) Kemajuan sosial dan
(6) Kehidupan  individual  (pernyataan  diri,  kesempatan  dan  kondisi kehidupan.”
Kepentingan-kepentingan  yang  telah  diuraikan  di  atas  kadang  dalam aturan  maupun  dalam  pelaksanaannya  mengalami  benturan.  Pertanyaannya, kepentingan mana yang didahulukan? Apalagi dengan adanya kaidah-kaidah yang
28 Id., hlm., 12-13.
29 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 336.
wajib  diusahakan  optimal  dalam  perwujudannya.  Perintah  optimalisasi  suatu kaidah  dapat  bertentangan  dengan  perintah  optimalisasi  kaidah  lain.  Apabila terjadi  permasalahan  yang  demikian,  maka  yang  harus  dilakukan  adalah menimbang kepentingan-kepentingan ( belangenafweging ). Mengapa kepentingan yang harus ditimbang? Mengingat bahwa di balik suatu kaidah ada asas, di balik asas tersebut ada kepentingan. 30
Kepentingan ini pun  ada pada pasal 28I, Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal  73  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia.  Pembatasan  Hak  Asasi  Manusia dapat dilakukan asalkan demi menjamin Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar orang  lain,  ketertiban  umum,  dan  kepentingan  bangsa.  Menyangkut  Hak  untuk menikah antara sesama pekerja dalam satu perusahaan, ukurannya adalah apakah pernikahan  tersebut  dapat  menciderai  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar orang lain, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa?
Sebenarnya  apabila  kita  merujuk  pada  tataran  ideal  di  mana  setiap manusia memilki moral dan etika yang baik, tidak perlu ada pembatasan hak asasi manusia. Moral atau budi nurani merupakan suatu kaidah yang timbul dari dalam diri manusia dalam bentuk nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi ukuran baik dan buruk tentang sikap dan perilaku manusia. Kemudian, moral atau budi nurani ini dapat  bersifat  obyektif  dalam  suatu  komunitas  atau  masyarakat  yang menimbulkan  kaidah  moral  positif. 31 Selanjutnya,  mengenai  etika,  yang didefinisikan oleh R. Wayne Mondy sebagai suatu disiplin yang berkaitan dengan apa yang baik dan buruk, yang benar atau yang salah, atau dengan kewajiban dan tanggung jawab moral. 32 Kesimpulan bahwa semua manusia memiliki moral dan etika  yang  baik  merupakan  kesimpulan  yang  utopis.  Oleh  karena  itu,  muncullah kaidah hukum.
30 Carel  Smith  (diterjemahkan  oleh  B.  Arief  Sidharta),  Karakter  Normatif  Ilmu  Hukum:  Hukum sebagai Penilaian, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,  Bandung, 2010, hlm., 19- 20.
31 Supra No. 24, hlm., 5-6.
32 R. Wayne Mondy, Manajemen Sumber Daya Manusia, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm., 30.
Alasan-alasan  di  balik  suami-istri  sebaiknya  tidak  sekantor  adalah  untuk membuka lapangan pekerjaan bagi keluarga lainnya, menghindari konflik pribadi dan  subyektivitas,  serta  menghindari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN). 33 Alasan  membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  keluarga  lainnya  adalah  untuk menjamin  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  keluarga  lain,  namun  sebagaimana penulis  telah  jelaskan  sebelumnya,  hal  ini  belumlah  dapat  dipastikan pemenuhannya karena ada kemungkinan suami/istri yang keluar dari perusahaan mencari  pekerjaan  di  tempat  lainnya,  yang  artinya  menutup  kesempatan  bagi keluarga  lainnya  untuk  mendapatkan  pekerjaan  di  tempat  yang  sama.  Alasan untuk mencegah konflik pribadi, subjektivitas, dan KKN sebenarnya kembali pada manusianya,  sebagaimana  telah  penulis  jelaskan  di  atas  bahwa  apabila  manusia memiliki akhlak dan moral yang baik maka masalah-masalah tersebut tidak akan muncul. Namun, tidak semua manusia memiliki akhlak dan moral yang baik, oleh karena  itu  hukum  diperlukan  untuk  mengarahkan.  Arahan  itu  jelas  ada  dalam pasal  28I,  Undang-Undang  Dasar  1945,  pasal  73,  Undang-Undang  Hak  Asasi Manusia,  dan  pasal  153,  huruf  f,  Undang-Undang  Ketenegakerjaan.  Walaupun demikian,  apakah  memang  Kaidah  Hukum  yang  bisa  menjawab  permasalahan etika dan moral? Kenneth D. Lewis mengungkapkan pendapat sebagai berikut: 34
“Ada perbedaan antara apa yang legal dan apa yang etis. Namun kita tidak  sering  membicarakannya,  dan  saya  heran  mengapa.  Mungkin orang menganggapnya terlalu remeh…terlalu sulit didefinisikan…atau dalam  bahasa  perusahaan,  tidak  ‘dapat  diwujudkan.’  Mungkin  lebih mudah  bagi  kita  untuk  menyimak  kembali  undang-undang  dan peraturan-peraturan  baru  sebagai  solusinya.  Namun  undang-undang baru  hanya  bagian  dari  solusi.  Dalam  pandangan  saya,  mereka  tidak menyentuh inti permasalahannya. Harus ada pemimpin yang mampu dan bersedia menanamkan etika ke seluruh budaya organisasi.”
Dapat  disimpulkan  bahwa  undang-undang  memang  bagian  dari  solusi,  namun bukan sebagai satu-satunya solusi, karena adanya  undang-undang tanpa disertai
33 careernews.id/issues/view/2240-Pasutri-Dilarang-Sekantor, 26 Februari 2016, 14:10.
34 Supra no. 32, hlm., 31.
kesadaran  hukum  untuk  melaksanakan  isi  undang-undang  tersebut,  maka ketidaktertiban dan ketidakadilan tetap dapat terjadi.
Untuk  mewujudkan  ketertiban  yang  berkeadilan  tentunya  dibutuhkan upaya,  salah  satunya  adalah  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Demi menjamin  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasarnya,  ketertiban  umum,  dan kepentingan  bangsa,  maka  beberapa  hak  memang  sebaiknya  dibatasi  apabila implementasi  hak  tersebut  dapat  menciderai  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan dasar  orang  lain,  menimbulkan  ketidaktertiban,  dan  mengorbankan kepentingan bangsa. Salah satunya adalah hak untuk berkeluarga. Undang-Undang Perkawinan mengatur  syarat-syarat  perkawinan  yang  merupakan  pembatasan  hak  untuk berkeluarga,  salah  satunya  adalah  pembatasan  usia.  Kemudian  ada  larangan- larangan  menikah  yang  mencegah  terjadinya  perkawinan  yang  bertentangan dengan kesusilaan, hukum agama, dan peraturan-peraturan lainnya.
Perkawinan antara dua pekerja dalam satu perusahaan pun dapat dibatasi, namun  dalam  hal  ini  penulis  membatasi  pada  perusahaan  yang  bersifat  publik, bukan  privat  karena  berbicara  mengenai  ketertiban  umum  dan  kepentingan bangsa,  maka  kita  bicara  tentang  suatu  perusahaan  yang  diadakan  oleh  suatu kekuasaan  umum  yang  pada  pelaksanaan  hak  dan  kewajibannya  harus mengakomodir  kepentingan  umum.  Ada  pengalaman  sejarah  bahwa  bangsa Indonesia  pernah  mengalami  suatu  masa  di  mana  KKN  merajalela  di  Indonesia yang pada akhirnya merugikan kepentingan bangsa dan negara.
Merujuk  pada  daftar  kepentingan  yang  dibuat  oleh  Pound,  maka  yang harus diutamakan adalah kepentingan umum. Oleh karena itu pembatasan suatu hak  asasi  manusia  harus  melihat  pada  kepentingan  tersebut.  Suami-istri  yang bekerja di dalam satu perusahaan memiliki dampak negatif, salah satunya adalah dapat  terciptanya  budaya  kolusi,  korupsi,  nepotisme.  Suatu  badan  hukum, khususnya  badan  hukum  atau  perusahaan  publik  harus  menghindari  hal-hal tersebut.  Salah  satu  upaya  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah  dengan membuat aturan yang membatasi sesama pekerja untuk menikah, batasan di sini
maksudnya adalah salah satu harus mengundurkan diri atau di-PHK, di mana hal ini diizinkan oleh pasal 153, huruf f, Undang-Undang Ketenagakerjaan selama hal tersebut sudah diatur di dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
Bagaimana  dengan  perusahaan  yang  bersifat  privat?  Sebagaimana  telah dijelaskan  di  atas  bahwa  tujuan  perusahaan  yang  bersifat  privat  adalah kepentingan  perorangan,  maka  tujuan  pembatasan  Hak  Asasi  Manusia  dalam perusahaan  tersebut  adalah  untuk  kepentingan  perusahaan  itu  semata. Seharusnya perusahaan yang bersifat privat menggunakan upaya-upaya lain yang tidak  membatasi  hak  asasi  manusia  pekerjanya.  Salah  satu  cara  yang  dapat digunakan adalah dengan melakukan manajemen Sumber Daya Manusia yang baik melalui  teori-teori  manajemen,  di  mana  yang  menjadi  fokus  dari  teori-teori tersebut adalah pengaturan peranan manusia demi mencapai tujuan yang optimal. Hal  ini  perlu  dilakukan  karena  tidak  dapat  dipungkiri  ada  kerumitan  dalam mengatur pekerja yang memiliki rasio, rasa, status, kehendak, dan latar belakang yang berbeda-beda. 35 Selain itu salah satu upaya yang digunakan untuk mencapai tujuan  suatu  perusahaan  adalah  penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance. Prinsip Good  Corporate  Governance adalah  “seperangkat  aturan  yang  mengatur hubungan  antara  pemegang  saham,  pengurus  (pengelola)  perusahaan,  pihak kreditur,  pemerintah,  karyawan,  serta  pemegang  kepentingan  internal  dan eksternal  lainnya  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  dan  kewajiban  mereka  atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.” 36 Prinsip-prinsip GCG  ini  terdiri  dari  transparansi,  akuntabilitas,  responsibiltas,  independensi, kesetaraan, dan kewajaran. 37 Intinya adalah masalah manajerial suatu perusahaan
35 Suwatno dan Donni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm., 16.
36 Lukas William Andypratama dan Ronny H. Mustamu, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance  pada  Perusahaan  Keluarga:  Studi  Deskriptif  pada  Distributor  Makanan,  Volume  1 Nomor  1  Jurnal  Mahasiswa  Manajemen  Bisnis  Agora  (2013) http://id.  portalgaruda.org/? ref=browse&mod=viewarticle&article=193721 , diakses tanggal 18 Maret 2016, pukul 16.44
37 Id.
baik  yang  bersifat  publik  maupun  privat  haruslah  diselesaikan  dengan  solusi manajerial juga.

## Penutup
Pembatasan  hak  untuk  berkeluarga  dan  hak  atas  pekerjaan  tidak  perlu dilakukan apabila setiap individu yang bekerja dalam suatu perusahaan memiliki moral  dan  etika  yang  baik.  Untuk  itu,  diperlukan  adanya  individu-individu  yang menanamkan  etika  yang  baik  tersebut.  Sedangkan,  moral  melekat  pada  masing- masing  individu.  Akan  tetapi,  apabila  berharap  bahwa  semua  orang  memiliki moral  dan  etika  yang  baik,  maka  yang  kita  temukan  adalah  harapan  kosong semata. Oleh karena itu, diciptakanlah ketentuan-ketentuan dalam norma hukum yang dapat mengarahkan moral dan etika tersebut untuk mencapai tujuan hukum. Dalam  masalah  yang  penulis  bahas,  pembatasan  itu  ada  dalam  pasal  28I,  UUD 1945,  pasal  73,  Undang-Undang  HAM,  dan  pasal  153,  huruf  f,  Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Apakah hak untuk berkeluarga dapat dibatasi dan hak atas pekerjaan dapat dibatasi? 38 Kepentingan yang harus diutamakan di sini adalah kepentingan umum dan  ketertiban  umum.  Oleh  karena  itu  pembatasan  hak  asasi  manusia,  salah satunya  adalah  hak  untuk  berkeluarga  wajib  dilakukan  untuk  tujuan-tujuan tersebut sehingga pembatasan lebih tepat dilakukan dalam suatu perusahaan yang bersifat  publik,  di  mana  adanya  ikatan  perkawinan  dalam  perusahaan  tersebut rentan  terhadap  terjadinya  korupsi  dan  nepotisme.  Namun,  untuk  perusahaan yang  sifatnya  privat,  pembatasan  tersebut  tidak  tepat  untuk  diterapkan  karena tujuan  dari  perusahaan  tersebut  lebih  berat  pada  kepentingan  perusahaan.  Oleh karena itu pencegahan atas hal-hal yang bersifat manajerial, seharusnya ditangani dengan  teori-teori  manajemen,  bukan  dengan  membatasi  hak  asasi  manusia pekerja.
38 Supra no. 27.

## Daftar Pustaka
Buku:
Abdul Khakim.  Pengantar Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Bandung,  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
B.  Arief  Sidharta,  Ilmu  Hukum  Indonesia  Upaya  Pengembangan  Ilmu  Hukum Sistematik  yang  Responsif  terhadap  Perubahan  Masyarakat,  Unpar  Press, Bandung, 2016.
Carel Smith, diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta, Karakter Normatif Ilmu Hukum: Hukum sebagai Penilaian, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010.
Djaja  S.  Meliala,  Perkembangan  Hukum  Perdata  Tentang  Orang  dan  Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
F.X. Djulmialdji, Perjanjian Kerja, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Hilman  Hadikusuma,  Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Bandung, CV Mandar Maju, 2003.
Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII (Pusham UII), Yogyakarta 2008.
R.  Wayne  Mondy,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Jakarta,  Erlangga,  Jakarta, 2008.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2000. Suwatno  dan  Donni  Juni  Priansa,  Manajemen  SDM  dalam  Organisasi  Publik  dan Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2014.

## Jurnal:
Lukas  William  Andypratama  dan  Ronny  H.  Mustamu,  Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Corporate  Governance  pada  Perusahaan  Keluarga:  Studi  Deskriptif pada  Distributor  Makanan,  Jurnal  elektronik  Mahasiswa  Manajemen  Bisnis Agora  Volume  1  Nomor  1,  2013,  dengan  website:    http://id.portalgaruda. org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=193721, 18 Maret 2016, 16:44.
B. Arief Sidharta, Konsepsi Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XX Nomor 4, Oktober 2002.
Yahya Ahmad Zein, Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Mengungkap Korelasi antara  Islam  dengan  HAM,  Jurnal  Veritas  et  Justitia,  Volume  I  No.  1,  Juni 2015.

## Internet:
Careernews, Pasutri Dilarang Sekantor, http//careernews.id/issues/view/2240-Pasutri-Dilarang-Sekantor, 26
Februari 2016, 14:10.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Perkawinan,  UU  Nomor  1  Tahun  1974, Perkawinan, Lembaran Negara R.I No.1 Tahun 1974
_______,  Undang-Undang  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  UU  Nomor  No.  39  Tahun 1999, Lembaran.Negara.R.I No.165 Tahun 1999
_______,  Undang-Undang  Tentang  Ketenagakerjaan,    UU  Nomor  13  Tahun  2003, Lembaran Negara R.I. No. 39 Tahun 2003
_______, Undang-Undang Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social,  and  Cultural  Rights  (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), UU No. 11 Tahun 2005, Lembaran Negara R.I. No. 118 Tahun 2005
_______, Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara R.I. No. 61 Tahun 1990