## PENGELOLAAN PELAYANAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PADA USAHA KECIL OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP
Hadi Soetarto* Alqaf Harto M* Syaiful  Anwar

## Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wiraraja*

## INTISARI
Langkah  strategis  untuk  mendorong  upaya  perbaikan  penyelenggaraan pelayanan  kepada  masyarakat  itu  adalah  melakukan  pelayanan  perizinan  secara terpadu.  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). sesuai dengan Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2006  tentang Ketentuan dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
Masalah  yang  diteliti  dalam skripsi ini  adalah bagaimana pengelolaan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada usaha kecil yang  dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan pelayanan di Kabupaten Sumenep, sedangkan tujuan  penelitian  untuk mengetahui  pengelolaan Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  pada  usaha  kecil  yang    dilakukan  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  dalam memberikan pelayanan di Kabupaten Sumenep, yang  menjadi  fokus  penelitian yaitu 1) Empati terhadap Customers , 2) Prosedur pelayanan, 3) Transparansi biaya, dan 4). Kepastian jadwal dan durasi pelayanan, Subjek  penelitian  ini  informan kunci, utama dan  pendukung,  teknik    pengumpulan    data    interview,  observasi  dan  dokumentasi, dengan  analisa data  dengan  pendekatan reduksi data dan verifikasi data.
Hasil    penelitian    menunjukkan    Dinas    Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten    Sumenep  dalam    menerbitkan    izin    IUP/SIUP kepada  pelaku  usaha  kecil telah menunjukkan pengelolaan yang baik  terlihat  dari 1) menunjukkan  rasa perhatian penuh (empaty)  kepada  pelaku  usaha  kecil dalam mengurus SIUP,  2) pemberian  prosedur  pelayanan  perizinan SIUP   yang  mudah dan    3)  adanya    transparansi    retribusi    pelayanan    dimana    SIUP    tidak    dikenakan biaya  serta    4)  adanya    kepastian    penyelesaian  SIUP    selama    3    hari kerja.Pengelolaan  pelayanan    perizinan    menunjukkan    adanya    kualitas    yang bermutu    tinggi    dan    pelayanan    menjadi    lebih    baik    yang    dapat    memberikan kenyamanan  dan  kepuasan  pengguna  jasa  pelayanan  perizinan.
Kata  kunci :  Pengelolaan, Pelayanan  SIUP Usaha Kecil

## I. PENDAHULUAN
Konsep Good governance atau tata kepemerintahan  yang  baik  merupakan
salah  satu  upaya  guna  menciptakan keteraturan dan kesinambungan dalam  sistem  tata  pemerintahan. Konsep ini, menjadi salah satu acuan dalam  upaya  peningkatan  kualitas  di beberapa aspek kepemerintahan. Suatu  sistem  tata  kepemerintahan yang baik tidak hanya mengacu pada perbaikan  yang  nampak  seperti sarana dan prasarana. Namun,
pengelolaan  sistem  pemerintahan perlu diarahkan dari bad governance menjadi good  governance .  Seperti yang dikemukakan Dwiyanto (2008:18), bahwa sistem pengelolaan pemerintahan  di  beberapa  negara mengalami inefesiensi yang
disebabkan  oleh  adanya  praktik bad
governance seperti  tidak  transparan,
rendahnya partisipasi
warga, rendahnya  daya  tanggap  birokrasi, serta  diskriminasi.  Oleh  karena  itu, perlunya penataan sistem pemerintah melalui  pelaksanaan  konsep good governance . Pelayanan publik pada dasarnya merupakan pemberian pelayanan  kepada  masyarakat  terkait dengan pemenuhan kebutuhan
masyarakat  sebagai  warga  negara. Hakekatnya, pelayanan publik
merupakan pemberian pelayanan prima  kepada  masyarakat  yang merupakan  perwujudan  kewajiban aparatur  pemerintah  sebagai  abdi masyarakat. Pemerintah sebagai lembaga  penyedia  pelayanan  publik hendaknya mengoptimalkan penyelenggaraan  pelayanan  publik serta memperhatikan asas-asas dalam hal  pelaksanaannya.  Salah  satu langkah  strategis  untuk  mendorong upaya  perbaikan  penyelenggaraan pelayanan  kepada  masyarakat  itu adalah  dengan  melakukan  pelayanan perizinan  secara  terpadu.  Dengan menyederhanakan dan mengintegrasikan pelayanan perizinan dalam satu tempat, diharapkan berbagai persyaratan dapat diparalelkan, waktu pemrosesan  akan  lebih  cepat,  biaya akan lebih jelas dan efisien sekaligus menekan praktik pungutan liar. Sehubungan dengan hal itu,
pemerintah telah mengeluarkan instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun 2006  tentang  paket  perbaikan  iklim investasi.  Instruksi  Presiden  tersebut pada intinya mengamanatkan kepada beberapa  instansi  pemerintah  untuk segera melakukan beberapa
kebijakan, program, dan tindakan  dalam  meningkatkan  iklim investasi.  Salah  satunya  adalah dengan  meningkatkan  kinerja  dan menyederhanakan proses perizinan.
Menindak lanjuti instruksi tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang  pedoman  penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Landasan pemikiran Permendagri  ini  adalah  keinginan untuk mengintegrasikan seluruh
proses pelayanan publik, baik perizinan atau non perizinan kedalam satu  sistem  penyelenggaraan  terpadu agar  birokrasi  pelayanan  menjadi lebih  sederhana  dan  transparan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  dalam  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 pasal  1  adalah  kegiatan  pelayanan perizinan  dan  non  perizinan  yang proses  pengelolaanya  mulai  dari tahap  permohonan  sampai  terbitnya dokumen
dilakukan secara
transparan  dan  secara  terpadu  dalam satu tempat. Pemohon hanya bertemu dengan  petugas  customer  service
sehingga  meminimalisasi  interaksi dengan petugas perizinan.
Pelayanan publik yang menjadi sorotan  dari  pemerintah  daerah  saat ini  adalah  pelayanan  perizinan. Perizinan  merupakan  salah  satu aspek  penting  dalam  pelayanan publik,  dan  merupakan  salah  satu bentuk  pelayanan  saat  ini  banyak digunakan  di  setiap  Kabupaten. Mengingat  bahwa  Kabupaten  diberi wewenang untuk mengelola potensinya  sendiri,  dan  kabupaten menjajikan  banyak  peluang  dan keuntungan dalam berinvestasi. Untuk  melakukan  investasi  itulah, tentunya para investor perlu membuat  surat  izin  usaha  dan  izin turunannya untuk mendirikan sebuah kegiatan sebagai pra-syarat mutlak.
Dibeberapa  daerah  pelayanan publik  masih  dirasa  kurang  optimal. Hal demikian pula yang dirasakan di Kabupaten Sumenep. Pelayanan perizinan merupakan salah satu jenis pelayanan yang dikenal sulit dilakukan,  pengurusannya  berbelit  – belit,  menggunakan  jangka  waktu pengurusan  yang  lama,  serta  tidak jarang memunculkan beberapa pungutan  biaya  diluar  prosedur
umum (pungutan liar). Belum
optimalnya pelayanan perizinan dapat  menimbulkan  ketidakpuasan masyarakat dalam hal perizinan yang kemudian  menjadikan  para  investor baik  lokal  maupun  nasional  akan semakin  menurun  tingkat  minatnya untuk  menanamkan  investasi  di Kabupaten    Sumenep,  hal  ini  juga disebabkan  oleh  kurang  efektifnya pelayanan  perizinan  yakni  salah satunya surat izin usaha perdagangan (SIUP).  Padahal  jika  kita  melihat dampak besar jika pelayanan perizinan  tersebut  berjalan  efektif dan efisien salah satunya  yaitu dapat meningkatkan  pendapatan  daerah (PAD) dan juga meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  utamanya bagi  masyarakat  yang  baru  akan mulai  melakukan  usaha  terutama  di bidang perdagangan.
Pemerintah Kabupaten Sumenep, kemudian membentuk suatu  lembaga  pelayanan  perizinan yang diharapkan mampu memberikan  pelayanan  yang  cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, yaitu  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP)  Kabupaten  Sumenep. Pembentukan Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep sebenarnya merupakan bentuk  langkah  perbaikan  sistem perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep demi
mewujudkan  pelayanan  publik  yang profesional  dan  optimal  khususnya dalam  hal  in  terkait  surat  izin  usaha perdagangan (SIUP).

## II. LANDASAN TEORI

## Fungsi  Pengelolaan
Bedasarkan  fungsi  manajemen (pengelolaan)  di  atas  secara  garis besar  dapat  disampaikan  bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi:perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat univesrsal,  di  mana  saja  dan  dalam organisasi apa
saja.Namun, semuanya  tergantung  pada  tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya.
Menurut    Terry  dalam  The Liang  Gie  (2010  :  21),  yang menyatakan  bahwa  kegiatan  atau fungsi manajemen, meliputi :
perencanaan ( planning ), pengorganisasian ( organizing) , pengarahan (a ctuating ), dan
pengawasan ( controlling ).
1. Perencanaan ( Planning )
Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai  dengan  pendapat    para ahli manajemen. Menurut Sutarno  NS  (2008  :  109),
perencanaan  diartikan  sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu,
dimana  menyangkut  tempat, oleh  siapa  pelaku  itu  atau pelaksana  dan  bagaimana  tata cara mencapai itu
Perencanaan  merupakan  suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan  untuk  dilakukanya tindakan dalam mencapai
tujuan  organisasi,  dengan  dan tanpa  menggunakan  sumber- sumber yang ada.
2. Pengorganisasian ( Organizing ) Pengorganisasian merupakan
pengelompokan kegiatan- kegiatan  penugasan  kegiatan- kegiatan penyediaan keperluan,
wewenang
untuk
melaksanakan kegiatannya.
Dalam suatu organisasi dituntut adanya  kerja  sama  antara  dua orang atau lebih untuk mencapai  siatu  tujuan  secara efektif  dan  efisien.  Organisasi merupakan  suatu  proses  untuk merancang  struktur  formal, pengelompokan  dan  mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota  organisasi  agar  tujuan organisasi dapat tecapai. Untuk mencapai tujuan  tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh
karena  itu,  perlu  memilih  dan menentukan  orang  yang  akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut,  perlu  diperhatikan dalam  hal  proses  penarikan, penempatan, pemberian latihan dan  pengembangan  anggota- anggota organisasi.
3. Pengarahan ( Actuating )
Pengarahan  ( Direction )  adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau  kekuasaan  jabatan  secara efektif  dan  pada  tempatnya demi kepentingan jangka panjang  perusahaan.  Termasuk didalamnya memberitahukan orang  lain  apa  yang  harus dilakukan  dengan  nada  yang bervariasi  mulai  dari  nada tegas  sampai  meminta  atau
bahkan mengancam. Tujuannya  adalah  agar  tugas- tugas dapat terselesaikan dengan baik. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan  manajer  untuk meningkatkan  efektifitas  dan efisiensi kerja secara maksimal serta  menciptakan  lingkungan kerja  yang  sehat,  dinamis,  dan lain sebagainya.
4. Pengawasan ( Controlling )
Pengawasan  adalah  kegiatan membandingkan atau mengukur  yang  sedang  atau sudah  dilaksanakan  dengan kriteria,  norma-norma  standar
atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

## Unsur Pendukung  Pengelolaan
Berdasarkan  Sutarno (2008 : 132),    unsur    yang    mendukung dalam  pengelolaan,  yaitu  :
a. Manusia ( Man ) :
dalam keorganisasian, manusia sering disebut sebagai pegawai atau
personel  yang  terdiri  dari semua anggota organisasi tersebut  yang  menurut  fungsi dan  tingkatannya  terdiri  dari pimpinan(administrator) sebagai unsur pimpinan tertinggi  dalam  organisasi, manajer yang memimpin tiap- tiap  satuan  unit  kerja  yang sudah dibagikan sesuai dengan  tugas  dan  fungsinya, dan para pekerja.
b. Kerjasama ( team work ) :
suatu kegiatan bantu-
membantu antar sesama anggota organisasi yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan
bersama.  oleh  karena  itu, anggota organisasi dibagi menjadi beberapa bagian
sesuai  fungsi,  tugas  dan tingkatannya masing-masing.
c. Tujuan bersama : arah atau sasaran yang dicapai.  Tujuan  merupakan titik  akhir  dari  apa  yang diharapkan atau dicapai dalam organisasi. Setiap anggota  sebuah  organisasi harus  mempunya  tujuan  yang sama  agar  organisasi  tersebut dapat  berjalan  sesuai  dengan keinginan bersama.
d. Peralatan ( equipment ) : segala sesuatu yang digunakan  dalam  organisasi seperti uang, kendaraan, gedung,  tanah  dan  barang modal  lainnya.  Organisasi yang  dapat  dipercaya  akan terlihat  baik  dalam  apa  yang dilakukannya. Organisasi tetap  mengingat  kepentingan terbaik pelanggan dan senang untuk  diajak  bekerja  sama. Kepercayaan juga adalah penentu  utama  kredibilitas
dan hubungan organisasi dengan organisasi lain.
e. Lingkungan ( environtment ) :
Kondisi  atau  situasi  yang secara  langsung  atau  tidak langsung mempengaruhi berjalannya  organisasi  karena kondisi  atau  situasi  sangat dekat  hubungannya  dengan organisasi  dan  anggotanya; tempat  atau  lokasi,  karena mempengaruhi sarana transportasi  dan  komunikasi; Wilayah operasi yang
dijadikan sarana kegiatan organisasi,  wilayah  operasi dibagi  menjadi  empat,  yaitu wilayah  kegiatan,  wilayah jangkauan,  wilayah  personil, wilayah  kewenangan  atau kekuasaan
Pelayanan Publik
Menurut Moenir (2014 : 16-17) pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas  orang  lain  yang  langsung. Dalam buku yang sama dia mengemukakan  bahwa  Pelayanan pada  hakekatnya  adalah  serangkaian kegiatan  karena  itu  ia  merupakan proses.  Sebagai  proses  pelayananan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan  meliputi  seluruh kehidupan dalam masyarakat.
Pelayanan  jika  dihubungkan dengan  administrasi  publik  dapat didefinisikan sebagai kualitas pelayanan birokrat kepada
masyarakat.  Pengertian  pelayanan secara  terinci  yang  dikemukakan oleh  Gronroos  (Ratminto  dan  Atik, 2015:  2)  yaitu  suatu  aktivitas  atau serangkaian  aktivitas  yang  bersifa tidak  kasat mata  (tidak  dapat  diraba) yang  terjadi  sebagai  akibat  adanya interaksi  antara  konsumen  dengan karyawan  atau  hal-hal  lain  yang disediakan  oleh  perusahaan  pemberi pelayanan dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Lijan Poltak Sinambela (2010 : 64)  mengartikan  pelayanan  publik sebagai pemberian layanan (melayani)  keperluan  orang  atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan  pada  organisasi  itu sesuai  dengan  aturan  pokok  yang telah  ditetapkan.  Pelayanan  publik adalah  pemenuhan  keinginan  dan
kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat  tentu  saja  dengan  tujuan agar dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya  negara  dalam  hal  ini birokrasi  haruslah  dapat  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Kebutuhan dalam  hal  ini  bukanlah  kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.
Pelayanan publik seiring dilihat sebagai  representasi  dari  eksistensi birokrasi  pemerintahan,  karena  hal itu  bersentuhan  langsung  dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Menurut  Undang-undang  nomor  25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik, adalah Kegiatan atau ragkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan kebuthan pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan bagi setiapa warga Negara dan  penduduk  atas  barang,  jasa dan/atau pelayanan administratif yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan public. Berdasarkan
penjabaran mengenai pengertian pelayanan publik  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  pelayanan  publik  merupakan setiap  kegiatan  pelayanan  yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada
masyarakat  baik  pelayanan  barang publik maupun jasa publik.

## Kualitas Pelayanan Publik
Menurut    Pasuraman  –  Berry yang    dikutip    Harbani    Pasolong (2007  :  135),    untuk    mengetahui kualitas    pelayanan    yang    dirasakan secara  nyata,  ada  indikator  ukuran kepuasan   yang   terletak  pada  lima dimensi  kualitas  pelayanan,  yaitu  :
a. Dimensi Tangible (wujud/tampilan) , Dimensi mutu pelayanan yang  berupa  wujud/tampilan meliputi  fisik,  perlengkapan,
penampilan  karyawan,  dan pearalatan komunikasi.
Service  tidak  dapat  dilihat,
tidak  bisa  dicium  dan  tidak bisa  diraba,  maka  aspek tangible menjadi penting sebagai  ukuran    terhadap pelayanan.  Pelanggan  akan menggunakan indra penglihatan  untuk    menilai suatu kualitas pelayanan. b. Dimensi Reliability (Keandalan) Dimensi mutu pelayanan yang berupa kemampuan untuk  memberikan  pelayanan
yang  optimal  dan  akurat meliputi: kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan  dan  kelancaran pelayanan terhadap organisasi  yang  berhubungan dengan dimensi reliability. c. Dimensi
Responsiveness ,
(Ketanggapan) Dimensi mutu pelayanan yang  berupa  kemauan  pihak pemberi pelayanan untuk memberikan    informasi  dan membantu merespon
kebutuhan  atau keinginan konsumen  dengan segera. Dimensi  ini  dinamis  dimana harapan  pelanggan  terhadap kecepatan pelayanan akan ada kecenderungan naik dari waktu ke waktu.
d. Dimensi
Assurance ,
(jaminan) Dimensi mutu pelayanan yang  berupa  adanya  jaminan yang  mencakup  pengetahuan dan ketrampilan petugas, kesopanan  dan  keramahan petugas,  kemampuan  petugas dalam  berkomunikasi,  sifat
dapat  dipercaya  dan  adanya jaminan keamanan.
e. Dimensi Empathi ,
Dimensi mutu pelayanan yang berupa pemberian
perhatian yang sungguh- sungguh dari pemberi pelayanan  kepada  konsumen secara individual. Dimensi ini sesuai dengan teori perkembangan/tingkat kebutuhan manusia dari
Maslow.
Pada  tingkat  semakin  tinggi, kebutuhan  manusia  tidak  lagi dengan  hal-hal  yang  primer, setelah kebutuhan fisik, keamanan dan sosial terpenuhi, maka dua kebutuhan  lagi  akan  dikejar manusia  yaitu  kebutuhan  ego dan aktualisasi. Wujud pelayanan publik yang didambakan oleh pengguna jasa dalam  Moenir  (2014  :  41-44) mencakup antara lain:
a. Adanya  kemudahan  dalam pengurusan kepentingan dengan  pelayanan  yang  cepat dalam  arti  tanpa  hambatan yang kadang kala dibuat.
b.
Memperoleh pelayanan secara  wajar  tanpa  gerutu, sindiran  atau  untaian  lain semacam  itu  yang  nadanya mengarah  pada  permintaan sesuatu  baik  dengan  alasan untuk  organisasi/perusahaan atau alasan untuk kesejahteraan. c. Mendapatkan  perlakuan  yang sama dalam pelayanan terhadap  kepentingan  yang sama, tertib dan tidak pandang bulu.
d. Pelayanan  yang  jujur  dan terus  terang,  artinya  apabila ada  hambatan  suatu  masalah yang  tidak  dapat  dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga orang tidak
menunggu  sesuatu  yang tidak menentu.

## Pelayanan  Perizinan
Konsep  pelayanan  perizinan dikemukakan oleh Ratminto (2015:243), yakni pelayanan perizinan  merupakan  segala  bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah  kepada  masyarakat  yang bersifat legalitas atau yang melegalkan kepemilikan, hak,
keberadaan  dan  kegiatan  individu atau organisasi. Secara umum,
pelayanan  perizinan  kepada  publik meliputi  tiga  aspek  utama  yaitu pelayanan barang, jasa, dan
pelayanan  administratif.  Salah  satu bentuk  pelayanan  administratif  yang dilakukan pemerintah
yakni pelayanan  perizinan  seperti  halnya pembuatan dokumen perizinan. Salah satunya  pembuatan  Surat  Izin  Usaha Perdagangan (SIUP).
Terdapat  tiga  prinsip  dasar dalam  penyelenggaraan  pelayanan perizinan, yaitu (Ratminto 2015:244) : a) Prinsip dasar penghapusan Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka harus
dilakukan penghapusan terhadap izin-izin yang sifatnya  tidak  prinsip  dan memang tidak perlu.
b) Prinsip dasar penggabungan.
Apabila  penghapusan  izin belum  dapat  dilakukan,  maka dapat  dilakukan  minimalisasi atau penggabungan izin.
Dengan  demikian  akan  dapat diciptakan  izin  yang  bersifat
komposit  (satu  izin  untuk berbagai keperluan).
c) Prinsip dasar desentralisasi Dalam  prinsip  ini,  harus diupayakan agar sejauh mungkin wewenang pemberian izin diberikan kepada  instansi  pemerintah yang paling bawah. Pelayanan perizinan di
Indonesia  dikenal  merupakan salah  satu  bentuk  pelayanan yang  belum  terlaksana  secara optimal. Hal tersebut
disebabkan  oleh  beberapa  hal yang  menjadi  kelemahan  dari praktek manajemen pelayanan di Indonesia. Beberapa  kelemahan  tersebut dikemukakan oleh
Ratminto
(2015:35), yaitu:
a. Sistem  yang  berlaku  masih belum mengaitkan secara langsung prestasi kerja aparat dengan perkembangan karirnya.  Dengan  demikikan, seorang pegawai yang
prestasi  kerjanya  tidak  bagus akan tetap dapat naik pangkat,  sebaliknya  pegawai yang  berprestasi  bagus  dan
memberikan  pelayanan  yang
baik justru karirnya tersendat.
b. Sistem  tersebut  sudah  dapat mengatasi hal-hal yang bersifat  teknis  manajerial, tetapi masih belum membenahi hal-hal yang bersifat  strategis  kebijakan. Untuk  mengurus  lebih  dari satu pelayanan perizinan, masyarakat  memang  cukup datang  ke  unit  pelayanan terpadu satu atap. Akan tetapi prosedur, jumlah kelengkapan persyaratan  dan  biaya  yang harus  dibayar  tetap  belum berubah.
c. Sistem  manajemen  tersebut juga  belum  disosialisasikan kepada  masyarakat,  sehingga masih cukup banyak masyarakat yang belum
mengetahui sistem dan prosedur pelaynana yang
harus  diikuti  jika  masyarakat hendak  mengurus  suatu  izin. Akibatnya  partisipasi  aktif masyarakat juga masih sangat rendah.
Pelayanan  perizinan  secara spesifik  perlu  dilaksanakan  dengan memperhatikan beberapa asas penting dalam pelaksanaannya
(Ratminto,  2015:245)  asas  tersebut meliputi:
a. Empati terhadap Customers.
Pegawai yang melayani urusan  perizinan  dari  instansi penyelenggara  jasa  perizinan harus berempati dengan masyarakat  pengguna  jasa pelayanan.
b. Pembatasan prosedur.
Prosedur harus dirancang sependek  mungkin,  dengan demikian  konsep one  stop shop benar-benar diterapkan.
c. Kejelasan tatacara pelayanan.
Tatacara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat  penggunga  jasa pelayanan.
d. Minimalisasi persyaratan
pelayanan. Persyaratan  dalam  mengurus pelayanan harus harus dibatasi  sesedikti  mungkin
dan  sebanyak  yang  benar- benar diperlukan.
e. Kejelasan kewenangan.
Kewenangan  pegawai  yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan
harus dirumuskan sejelas mungkin  dengan  membuat bagan  tugas  dan  distribusi kewenangan.
f. Tranparansi biaya.
Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin  dan  setransparan mungkin.
g. Kepastian  jadwal  dan  durasi pelayanan
Jadwal  dan  durasi  pelayanan juga  harus  pasti,  sehingga masyarakat memiliki gambaran  yang  jelas  dan tidak resah h. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara secara efisien, sehingga akan dihasilkan  formulir  komposit (satu  formulir  yang  dapat dipakai untuk berbagai keperluan)
Surat Ijin Usaha Perdagangan

## (SIUP)
Pengertian  izin  usaha  menurut Pasal  5  Ayat  (1  dan  2)  Undang- undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman  Modal  Dalam  Negeri adalah “Ketentuan-ketentuan menenai  izin  usaha  yang  diatur  oleh undang-undang”  dan  “dalam  setiap izin  usaha  yang  diberikan  kepada perusahaan asing yang menggunakan modal  dalam  negeri  ditentukan jangka waktu berlakunya.
Menurut  Siswosoediro  (2008: 40)  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan (SIUP)  adalah  izin  yang  harus dimiliki  oleh  setiap  perusahaan,  baik yang berbadan hukum resmi maupun perorangan yang melakukan kegiatan usaha  perdagangan.  Tujuan  dari kepemilikan  SIUP  ini  adalah  agar usaha  perdagangan  kita  dilegalisasi oleh  pemerintah,  sehingga  tidak mendapatkan masalah pada kemudian hari.
Surat  Izin  Usaha  Perdagangan (SIUP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Sumenep diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep  Nomor  22  tahun  2017 tentang  Pendelegasian  Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten
Sumenep.  Dengan  peraturan  ini,
Bupati  mendelegasikan  kewenangan penerbitan  perizinan  kepada  Kepala DPMPTSP dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu. Dalam    pelayanan  kepada publik diatur dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 maka mendelegasikan
kewenangan penerbitan  perizinan  kepada  Kepala DPMPTSP  sehingga  semakin  luas wilayah  pelayanannya,  hal    ini memberikan pelayanan  perizinan semakin baik kepada  publik.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor:  46/M- DAG/PER/9/2009 tentang perubahan atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor  :  36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat  Izin  Usaha  Perdagangan;  dan Keputusan Menteri Perdagangan dan
Perindutrian Republik Indonesia Nomor : 258/MPP/Kep/7/1997 tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha
Waralaba.

## III. METODE
Penelitian  ini  menggunakan
metode  kualitatif,  dengan  fokus
penelitian mengenai pelayanan perizinan Surat Ijin Usaha
Perdagangan  (SIUP)  pada  usaha kecil  oleh  Dinas  Penanaman  Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu yang    didasarkan    pada    teori Ratminto,  (2015:245)  meliputi  a.) empati  terhadap Customers; b.) Prosedur  Pelayanan; c.) Tranparansi biaya;  d.)  Kepastian  jadwal  dan durasi pelayanan.

## IV. PEMBAHASAN
Pelayanan  perizinan  SIUP bagi  pelaku  pengusaha  kecil  pada Dinas  Penanaman    Modal  Dan Pelayanan  Terpadu    Satu  Pintu (DPMPTSP)    Kabupaten    Sumenep telah    secara    penuh    memberikan perhatian  penuh  kepada    pelaku usaha    kecil,    dengan    ketranparansi biaya  yang  tidak  ada  beban  biaya perisinan,  serta  prosedur  pelayanan yang jelas  maupun  ketepatan  waktu yang    diberikan  dalam    penyelesaian SIUP  selama  3  hari  kerja.
Pengembangan    transparansi
dan akuntabilitas pelayanan perizinan  terpadu  pada    Dinas Penanaman    Modal  Dan  Pelayanan Terpadu    Satu  Pintu  Kabupaten Sumenep    telah    menunjukkan
strategi    yang    baik    dengan menerapkan    3    indikator    strategi transparansi , dan    juga    menerapkan 3  indikator  akuntabilatas    sehingga pelayanannya  menunjukkan  adanya kualitas    yang    bermutu    tinggi    dan pelayanan  menjadi  lebih  baik  yang dapat    memberikan    kenyamanan dan    kepuasan    pengguna    jasa pelayanan  perizinan.
a. Empati terhadap Customers
Kegiatan  perhatian    penuh
kepada    pelaku    usaha    kecil  dalam mengurus SIUP merupakan transformasi  sistem  dan  organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan peningkatan mutu pelayanan
terpadu  dan  efektifitas,  efesiensi, serta  kemampuan  untuk  melakukan inovasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Penanaman    Modal  Dan  Pelayanan Terpadu    Satu  Pintu    Kabupaten Sumenep.
Pelaksanaan    perhatian    penuh kepada    pencarai    jasa    pelayanan SIUP    sebagai    bentuk  akuntabilitas pelayanan    perizinan    pelayanan terpadu  Dinas  Penanaman    Modal Dan  Pelayanan  Terpadu    Satu  Pintu
Kabupaten Sumenep yang
mempunyai    tujuan    yang    jelas untuk meningkatkan
mutu pelayanan    satu    atap    yang    efektif dan    efisien  sehingga    dapat memberikan    pelayanan  perizinan IUP/SIUP    yang    jelas    dalam penggunaannya.
Dinas  Penanaman    Modal  Dan Pelayanan  Terpadu    Satu  Pintu Kabupaten    Sumenep    dalam penerapan    menunjukkan    adanya strategi    5    indikator,    sehingga dalam    pelaksanaannya    secara lengkap    dan    terpadu,    hal    ini dilakukan    untuk    memberikan kenyamanan  dan  kepuasan  kepada publik.
Konsep  pelayanan  perizinan merupakan  segala  bentuk  tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah kepada  masyarakat  yang  bersifat legalitas atau yang melegalkan kepemilikan,  hak,  keberadaan  dan kegiatan  individu  atau  organisasi. (Ratminto,2015 : 243).
Atas    dasar    hal    tersebut dalam    perhatian  penuh  kepada pelaku usaha kecil atas pelayanannya disesuaikan    dengan    visi    dan misinya, sehingga publik
memenukan    kenyamanan    dalam
pelayanannya,  sehingga    pelayanan dalam  satu  atap  benar  terpadu  dan terlayani    secara    tepat  dan  cepat. Konsep  perhatian  kepada  pengguna jasa  perizinan  yang    dilaksanakan sebagai  kinerja  pemerintahan  selama ini  dan  sebagai  antisipasi  atas berbagai perubahan yang akan terjadi dalam    memberikan    pelayanan kepada  publik.
Konsep empaty kepada customer sebagai perbaikan government pada dasarnya merupakan representasi dari paradigma New Public Management dimana dalam New Public
Managemen t  (NPM),  negara  dilihat sebagai perusahaan jasa modern yang kadang-kadang bersaing dengan
pihak  swasta,  tapi  di  lain  pihak
dalam bidang-bidang tertentu memonopoli  layanan  jasa,  namun tetap  dengan  kewajiban  memberikan layanan dan kualitas yang maksimal.
Keadaan    tersebut    sesuai dengan    penelitian RB  Imam Thantauwi,  (2014)  dengan  judul Reformasi Kelembagaan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) Menjadi  Badan  Pelayanan  Perizinan
Terpadu (BPPT) Untuk Mewujudkan
Good  Governance (Studi  Reformasi Kelembagaan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep). Hasil penelitian menunjukkan dengan Terbentuknya lembaga Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) di  Kabupaten  Sumenep  khususnya dalam hal pelayanan perizinan dirasa sangat  positif,  karena  sebelumnya pengurusan  perizinan  dilakukan  di Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  teknis  dan  sekarang  sudah terpusat  menjadi  satu  di  Kantor Badan  Pelayanan  Perizian  Terpadu (BPPT).
Segala hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat dianggap  sebagai  pemborosan  dalam paradigma New  Public  Management (NPM).  Warga  pun  tidak  dilihat sebagai  abdi  lagi,  tetapi  sebagai pelanggan  layanan  publik  yang karena pajak yang dibayarkan memiliki  hak  atas  layanan  dalam jumlah tertentu dan kualitas.
Akuntabilitas    perhatian  penuh kepada  pelaku  usaha  kecil    yang diambil  Dinas  Penanaman    Modal Dan  Pelayanan  Terpadu    Satu  Pintu Kabupaten  Sumenep sebagai strategi
ini  terutama  memfokuskan  pada pertanggungjawaban ( accountability) atas    pelayanan    yang    diberikan kepada    publik    atas    pelayanan dilakukan  berdasarkan  atas  prinsip ketepatan    dan    keakuratan    data perizinan.
b. Prosedur  Pelayanan Prosedur
pelaksanaan perizinan    SIUP  yang    dilaksanakan Dinas  Penanaman    Modal  Dan Pelayanan  Terpadu    Satu  Pintu (DPMPTSP)    Kabupaten    Sumenep dengan    menunjukkan    akuntabilitas kerja  yang  sesuai  dengan  prosedur tetap    dalam    pelaksanaannya sehingga    prosedur    pelayanan perizinan    dapat  diketahui    secara pasti    dan    tepat    oleh    pencari    jasa perizinan.
Adanya    akuntabilitas    kinerja pegawai  Dinas  Penanaman    Modal Dan  Pelayanan  Terpadu    Satu  Pintu (DPMPTSP)    Kabupaten    Sumenep
telah memberikan prosedur
pelayanan  yang  sesuai  dengan  SOP dan SPP serta   mengikuti peraturan- peraturan, dan
sekaligus, mematuhinya,    sehingga    pelayanan prima  akan  terwujud.
Akuntabilitas prosedur pelayanan  perizinan  SIUP  yang dilakukan  Dinas    Penanaman  Modal Dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu Kabupaten    Sumenep  merupakan instrumen yang menunjukkan apakah prinsip prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan  dan  kesamaan  hak dihadapan hukum telah dihargai atau tidak. (Ausaid, 2001 : 6).
Adanya    kebijakan    yang diambil    Dinas  Penanaman    Modal Dan  Pelayanan  Terpadu    Satu  Pintu Kabupaten    Sumenep  sebagai  suatu ukuran akuntabilitas kinerja pelayanan perizinan yang
menunjukkan  seberapa  besar  proses penyelenggaraan  pelayanan    sesuai dengan kepentingan stakeholders.
Keadaan    yang    demikian sesuai    dengan    penelitian  L.  Mira Ambarasari  Saka,  (2014)  Tingkat
Kepuasan Masyarakat dalam Pengurusan Perizinan SIUP Agribisnis  di  Badan  Pelayananan
Perijinan  Terpadu  Satu  Pintu  dan Penanaman Modal di Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan kualitas  pelayanan  yang    baik  akan berdampak terhadap kualitas
pelayanan  yang  memuaskan.  Meski pelayanan  dalam  SIUP  terbilang
memuaskan namun pada kenyataaannya  banyak  masyarakat yang menggunakan biro jasa pelayanan karena dianggap praktis. Pemberian prosedur pelayanan perizina yang dituangkan    dalam    SOP  dan  SPP sebagai  kewajiban  pihak  pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan  dan  mengungkapkan
segala aktivitas kegiatan yang menjadi  tanggungnjawabnya  kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

## c. Transparansi  Biaya
Transparansi biaya secara jelas
atas  pungutan  retribusi  sertifikat perizinan  SIUP disesuaikan  dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep  Nomot  4  Tahun  2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu,    dimana   dalam    mengurus dan    menerbitkan    SIUP    tidak dikenakan  biaya  perizinan, sehingga
adanya    ini    menjadi    transparan kepada  publik.
Keterbukaan  dalam    kualitas pelayanan    yang    diberikan    Dinas Penanaman    Modal  Dan  Pelayanan Terpadu    Satu  Pintu  Kabupaten Sumenep  sangat  berkualitas  dengan menerapkan  3  indikator  pelayanan, sehingga  publik  merasakan  adanya kepuasan    dalam    pelayanan  yang diberikan  oleh  pegawainya.
Kualitas    pelayanan    publik pada  Dinas Penanaman  Modal Dan Pelayanan  Terpadu    Satu  Pintu Kabupaten
Sumenep
dapat dirasakan,  dan    dinilai    secara langsung    oleh    masyarakat    secara langsung,    pelayanan  yang  diberikan berkualitas    tinggi    dengan    strategi yang  diterapkan.
Adanya    pungutan  secara transparansi  merupakan  keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan
kebijaksanaan keuangan  daerah  sehingga  dapat diketahui  dan  diawasi  oleh  lapisan masyarakat. (Mardiasmo, 2012 : 30).
Kualitas  pelayanan    yang ditunjukan      Dinas  Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu  Kabupaten  Sumenep,  sebagai
wujud    tampilan    pelayanan  dalam transparansi    retribusi    perizinan yang  ditunjukkan    oleh    para pelaksana    pelayanan    perizinan secara  keseluruhan.
Hal    yang    demikian    sesuai dengan    penelitian    Ika  Sunaryani, Fakultas (2015) dengan judul Kinerja Kantor  Pelayanan  Perijinan  Terpadu (KPPT)  dalam  Penerbitan  Surat  Ijin Usaha  Perdagangan  (SIUP)  Kota
Surakarta. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dalam  penerbitan  surat  Ijin  Usaha Perdagangan (SIUP) di
Kota Surakarta  dikatakan  sudah  cukup baik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari keempat  indikator,  yaitu  efektivitas, efesiensi,  kualitas  pelayanan,  dan akuntabilitas.
Transparansi akan tercapai dengan cara membagi atau menyebarkan informasi dan bertindak  dengan  cara  terbuka.  Hal
tersebut berarti memperbolehkan para stakeholders untuk memperoleh informasi,    keadaan    ini    telah dilakukan  Dinas Penanaman  Modal
Dan  Pelayanan  Terpadu    Satu  Pintu
Kabupaten  Sumenep. d. Kepastian Jadwal Dan

## Durasi  Pelayanan
Kepastian  jadwal  dn  durasi pelayanan  dalam    menyelesaikan perizinan  SIUP  Dinas  Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu  Kabupaten  Sumenep   dengan tepat  waktu  sesuai  ketentuan  yang telah    ada    dan    sesuai    dengan prosedur    yang    telah    diberikan kepada  publik,  yaitu  selama  3  hari kerja,  karena    itu    sebagai    bentuk kontrak  kerja  dengan  masyarakat.
Transparansi waktu penyelesaian    sertifikat    perizinan ditunjukkan    dengan    keandalan pegawai  Dinas  Penanaman    Modal Dan  Pelayanan  Terpadu    Satu  Pintu Kabupaten    Sumenep    dalam kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan  dan  kelancaran  pelayanan dapat    terselesaikan    dengan    tepat dan  akurat.
Pemberian  transparansi  waktu dalam    menyelesaikan    sertifikat perizinan  sebagai  bentuk  pelayanan publik  pada    dasarnya    adalah memuaskan    masyarakat.    Untuk mencapai  kepuasan  masyarakat  itu
dituntut    kualitas    pelayanan    yang
prima. Penyelenggara
pelayan publik    merupakan    proses    yang sangat  strategis  karena  didalamnya berlangsung    interaksi    yang  cukup intensif    antara    warga    negara    dan pemerintah. (Dwiyanto, 2008 : 143).
Oleh    karena    itu    baik buruknya    kualitas    pelayanan    yang diberikan provider (penyedia layanan)    tergantung    persepsi pelayanan    yang    diberikan,    dan mempunyai indikator ketepatan waktu, hal  ini  menunjukkan  adanya interaksi    yang    kuat    antara kepuasan dengan kualitas pelayanan. Pekerjaan dalam
menyelesaikan  pelayanan    sertifikat perizinan  menunjukkan    adanya proses    transparansi    yang    sangat terbuka,  sehingga    pekerjaan    yang dilakukan    dapat    secara    langsung diamati    masyarakat,    karena    telah ada    alur    pelayanan    yang    jelas sehingga    bentuk    persyaratan    yang harus  dipenuhi  dapat  diketahui oleh publik.
Keadaan    yang    demikian sesuai    dengan    penelitian    Kurnia Saniadi  (2016),  “Analisis  Kinerja
Kantor  Pelayanan  dan  Perijinan
Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian menunjukkan kinerja organisasi  Kantor  Pelayanan  dan Perijian Terpadu Kabupaten
Grobogan  termasuk  dalam  kriteria cukup  baik  Kinerja  organisasi  dari aspek  proses  yang  diukur  melalui indikator responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, keadaptasian,  kelangsungan  hidup, keterbukaan/transparansi, empati masing-masing termasuk dalam kriteria  cukup.  Sedangkan  kinerja organisasi  dari  aspek  hasil  yang diukur  melalui  indikator  efektivitas, produktivitas,  efisiensi,  kepuasan, keadilan  masing-masing  termasuk dalam kriteria baik.
Secara  konseptual,  ketentuan jadwal    dan    durasi    dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan SIUP    segala  kegiatan  pelayanan yang dilaksanakan
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan,  yang  bersifat terbuka,  mudah,  dan  dapat  diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti  oleh  semua  penerima kebutuhan pelayanan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Penelitian menunjukkan
adanya pelayanan yang baik di Dinas Penanaman    Modal  Dan  Pelayanan Terpadu    Satu  Pintu    Kabupaten Sumenep.  Dalam  menerbitkan  izin IUP/SIUP    kepada    pelaku    usaha kecil,  pelayan  masyarakat  telah menunjukkan rasa perhatian (empaty)    kepada    pelaku    usaha kecil, pemberian prosedur
pelayanan    perizinan  SIUP    yang mudah    serta    adanya    transparansi retribusi    pelayanan    dimana    SIUP tidak  dikenakan  biaya serta  adanya kepastian  waktu    penyelesaian  SIUP selama  3  hari  kerja. Adapun rincian pelayanan  yang  telah  diberikan sebagai berikut :
1. Perhatian penuh pada
pengguna jasa pelayanan ( empaty  customer )  kepada pelaku    usaha    kecil  dalam
mengurus  SIUP    merupakan transformasi sistem dan organisasi   pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan peningkatan  mutu    pelayanan terpadu dan efektifitas, efesiensi,  serta  kemampuan untuk melakukan inovasi yang    dilakukan    oleh    Dinas Penanaman    Modal  Dan Pelayanan  Terpadu    Satu Pintu   Kabupaten  Sumenep.
2. Prosedur pelaksanaan perizinan SIUP yang dilaksanakan Dinas Penanaman    Modal  Dan Pelayanan  Terpadu    Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten    Sumenep  dengan menunjukkan    akuntabilitas kerja    yang    sesuai    dengan prosedur    tetap    dalam pelaksanaannya sehingga prosedur pelayanan
perizinan    dapat  diketahui secara  pasti  dan  tepat  oleh pencari  jasa  perizinan.
3. Transparansi  biaya  secara jelas    atas  pungutan  retribusi sertifikat    perizinan    SIUP
disesuaikan dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten
Sumenep  Nomot  4  Tahun 2012    tentang    Retribusi Perizinan    Tertentu,    dimana dalam    mengurus    dan menerbitkan    SIUP    tidak dikenakan    biaya    perizinan,
sehingga adanya ini menjadi    transparan    kepada publik. 4. Kepastian jadwal dalam
menyelesaikan perizinan SIUP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  Sumenep  dengan tepat  waktu  sesuai  ketentuan yang    telah    ada    dan    sesuai dengan  prosedur  yang  telah diberikan    kepada    publik, yaitu    selama    3    hari    kerja, karena    itu    sebagai    bentuk kontrak    kerja    dengan masyarakat.

## Saran
Saran    alternatif    yang    dapat diberikan oleh  peneliti, yaitu  :
1. Pemberian pelayanan
perizinan    untuk    ditekannkan
dalam    memberikan    perhatian dan    bantuan    secara    sepenuh hati  dan  iklhas  kepada    pelaku usaha    dalam    mencari    jasa perizinan,
2. Lebih  memperhatikan  adanya transparansi    dalam  prosedur pemberian    pelayanan    agar pelaku usaha dalam mengurus    izin  tidak    bingung dalam    alur    pelayanan    yang diberikan,
3. Untuk    dapat    menerapkan pelayanan    terbuka,    artinya pengenaan  retribusi  pelayanan agar    jelas    diketahui    pelaku usaha  dan  prosedur    pelayanan secara    jelas    diketahui    oleh publik,  termasuk    penerapan retribusi  sertifikat
4. Penentuan    jadual    lebih    jelas dan dipercepat dalam penyelesaiannya agar  sertifikat ijin  yang  diterbitkan    lebih cepat  penggunaannya.
5. Senantiasa menerapkan
akuntabilitas    kinerja    dalam pemberian    pelayanan    terpadu sehingga    publik    merasa terlayani    dengan    baik  dan merasakan  kepuasan,

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi, 2008, Pengelolaan Kelas dan Siswa Sebuah Pendekatan Evaluatif . Jakarta, CV Rajawali, Baiquni, 2007, Intelegensia Metodologi Penelitian Kebudayaan . Yogjakarta, Gadjah Mada, Burhanudin, 2009, Analisis Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan , Jakarta, Bumi Aksara, Daryanto, 2007 , Administrasi
Pendidikan .  Jakarta,  Rineka
Cipta,
Djam’an  Satori  dan  Aan  Komariah,
2009, Metodologi  Penelitian.
Kuantitatif  dan  Kualitatif , Bandung, Simbiosa Rekatama
Media, Harbani    Pasolong,  2007, Teori Administrasi Publik , Bandung, Alfabeta, Ika Sunaryani, 2015, Kinerja Kantor Pelayanan  Perijinan  Terpadu (KPPT) dalam Penerbitan Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan (SIUP)  Kota  Surakarta .  Jurnal Manajemen,  Volume  4  Nomor
2
Kurnia Saniadi, 2016, Analisis Kinerja  Kantor  Pelayaan  dan Perijinan Kabupaten Grobogan . Jurnal Administrasi Manajemen, Volume  8  Nomor  4  Tahun 2016 L.  Mira  Ambarasari  Saka,  2014, Tingkat  Kepuasan  Masyarakat dalam  Pengurusan  Perizinan SIUP  Agribisnis  di  Badan Pelayananan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman  Modal  di  Kota Denpasar .  Jurnal    Manajemen
Volume  2  Nomor  2  Tahun 2014.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun
2003  tentang Pedoman  Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik . Lijan Poltak Sinambela, 2010, Reformasi  Pelayanan  Publik . Jakarta, Bumi Aksara, Manulang,  2009, Dasar  -    Dasar Manajemen . Yogyakarta, Gajah Mada University Press,
Miles  dan  Huberman,  2009, Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang  metode-metode  baru . Jakarta, Universitas Indonesia Press, Moenir, 2014, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia . Jakarta, Bumi
Aksara,
Moleong,  Lexy,  2010, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung, Remaja Rosda
Karya,
Nanang  Fattah,  2009, Landasan Manajemen , Bandung, Remaja Rosdakarya,
Nina Rahmayanty, 2013, Manajemen Pelayanan Prima , Yogyakarta, Graha Ilmu, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep . Prabowo  Indra  Gunawan,  2015, Kinerja Kantor Pelayanan
Perizinan  Terpadu  (KPPT)
Kabupaten  Sukoharjo ,    Jurnal Manajemen    Volume    4 Nomor 2 RB Imam Thantauwi, 2014, Reformasi  Kelembagaan  Unit Pelayanan  Perizinan  Terpadu (UP2T) Menjadi Badan Pelayanan  Perizinan  Terpadu (BPPT)  Untuk  Mewujudkan Good Governance (Studi
Reformasi  Kelembagaan  Pada
Kantor  Pelayanan  Perizinan Terpadu  Kabupaten  Sumenep). Jurnal  Administrasi, Volume 4
Tahun 2014.
Ratminto dan Atik, 2015 , Manajemen Pelayanan . Yogyakarta: Pustaka. Belajar, Siswosoediro,  2008, Buku Pintar
Pengurusan Perizinan & Dokumen . Jakarta, Visi
Media,
Sugiyono,    2010, MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif & RND .
Bandung, Alfabeta,
Sutarno,  NS,  2008 ,  Manajemen Perpustakaan: Suatu
Pendekatan  Praktek .  Jakarta,
Sagung Seto, The  Liang  Gie,  2010, Administrasi Perkantoran Modern . Yogyakarta,  Liberty, Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri , Undang  -  Undang  Nomor  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ,