Nilai-Nilai  Hukum  Islam  Dalam  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  Tentang

## Kehutanan
The Values of Islamic Law in Law Number 41 of 1999 on Forestry
Andi Safriani Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: aydinriany13@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 05 Februari 2018

## Revisi I
14 Maret 2018 Revisi II 23 April 2018 Disetujui 23 Mei 2018 Diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 bahwa Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa  Indonesia  merupakan  kekayaan  alam  yang  tak  ternilai harganya  wajib  disyukuri.  Keberadaan  hutan  sebagai  karunia dipandang  sebagai  amanah,  karenanya  hutan  harus  diurus  dan dimanfaatkan  dengan  akhlak  mulia  dalam  rangka  beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut diatas tentunya sejalan dengan ajaran atau nilai-nilai Hukum  Islam,  dimana  dalam  Islam  setiap  manusia  mengemban tugas  sebagai  khalifah  sekaligus  sebagai  hamba  Allah  SWT  yang berkewajiban  untuk  senantiasa  beribadah  kepada  Allah  SWT, melaksanakan  amanah  dengan  penuh  tanggungjawab  juga merupakan  bagian  dari  ibadah  kepada  Allah  SWT.  Dalam keberadaannya dibumi manusia dituntut untuk memakmurkan bumi. Hutan sebagai titipan/amanah yang sangat bernilai harganya tentu wajib untuk dijaga dan disyukuri oleh bangsa Indonesia. Bersyukur juga  merupakan  salah  satu  nilai  ajaran  Islam  yang  harus senantiasa  dilaksanakan  karena  Allah  SWT  berfirman  bahwa barang  siapa  yang  bersyukur  atas  nikmat  Allah  maka  Allah  SWT akan menambahkan nikmatnya.
Kata Kunci : Nilai Nilai, Hukum Islam, Kehutanan.
Mandated in Law Number 41 of 1999 on forestry that the forest as the mandate omnipotent god best to wed on the people of Indonesia is  an  invaluable  natural  wealth  to  be  grateful  the  existence  of  the forest  as  a  gift  is  seen  as  a  trust  therefore  forest  should  be  taken care of and utilized with noble character as gratitude to god.
It is in line with the value of Islamic law where in the teachings of islam  every  human  being  duty  to  carry  out  the  mandate  with  full responsibility is also part of workship to god.
Kata Kunci : Values, Islamic Law, Forestry
Nilai-Nilai Hukum Islam dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Andi Safriani

## A. PENDAHULUAN
Manusia  sesungguhnya  berada  ditengah  tatanan  lingkungan  hidup  yang  telah diciptakan  oleh  Allah  SWT  seharusnya  memanfaatkan  keberadaannya  sekaligus mempertahankan  fungsi  dan  kualitasnya.  Hak  dan  kewajiban  manusia  tentang  bumi atau lingkungannya telah diamanatkan oleh Tuhan kepada manusia bahwa bumi secara keseluruhan adalah suatu tatanan lingkungan hidup yang terbesar yang perlu senantiasa dicermati, sebagaimana firman Nya dalam Al Qur’an Surah Huud Ayat 61.
                                            
    …
Terjemahan:
Sesungguhnya    manusia  dijadikan  penghuni    bumi  untuk  menguasai  dan memakmurkan bumi”.
Manusia  secara  individu  cenderung  merasakan  hidup  ditengah  tatanan lingkungan  yang  lebih  kecil  dari  keseluruhan  bumi  dan  lebih  tertuju  pada  tatanan lingkungan  yang  terbatas  pada  ukuran  negara,  propinsi,  kabupaten,  kecamatan  dan desa. Namun pada hakekatnya, apa yang diperbuat pada lingkungannya akan memberi dampak  pada  lingkungan  disekitarnya.  salah  satu  bagian  terpenting  yang  akan memperoleh  dampak  tersebut  adalah  hutan,  padahal  diketahui  bersama  bahwa  hutan adalah paru-paru bumi yang tentunya perlu dijaga kelestariannya.
Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa ini merupakan  kekayaan  yang  dikuasai  oleh  negara,  memberikan  manfaat  bagi  umat manusia,  karenanya  wajib  disyukuri,  diurus  dan  dimanfaatkan  secara  optimal  serta dijaga  kelestariannya  bagi  generasi  sekarang  dan  generasi  yang  akan  datang.  Hutan salah satu penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya,  karena  itu  keberadaannya  perlu  dipertahankan  secara  optimal.  Hal  ini sejalan dengan apa yang diperintahkan Allah SWT dalam Al Qur’an Surah Al A’raaf ayat 85 :
                                                                                    
Terjemahan:
Janganlah  kamu  membuat  kerusakan  di  muka  bumi  sesudah  Tuhan memperbaikinya,  yang  demikian  itu  lebih  baik  bagimu  jika  betul-betul  kamu orang-orang yang beriman".
Menurut  laporan  Badan  Pangan  Dunia  (FAO)  bahwa  hutan  di  Indonesia mengalami penyusutan 1,87 juta Hektar (selanjutnya disingkat Ha) pertahun. Indonesia tergolong  salah  satu  negara  perusak  hutan  tercepat  didunia,  segala  kegiatan  yang berujung pada pemusnahan hutan akibat alih fungsi hutan dan sebagai dampak negatif pembangunan,  diantaranya  dibidang  pertambangan,  pertanian,  industri,  telah menyebabkan kekeringan mata air, kabut asap, banjir dan tanah longsor serta kerugian
ekonomi. Hal tersebut sangatlah ironis mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan dengan jumlah yang cukup luas. 1
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan (selanjutnya digunakan istilah Undang-Undang kehutanan) memberikan peluang lebih besar kepada pemerintah daerah propinsi, kota dan kabupaten untuk mengelola sumber daya  hutan  setempat,  hal  tersebut  bersinergi  dengan  diundangkannya  pula  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berintikan adanya desentralisasi  kewenangan  atau sharing  of  power,  tentunya  hal  tersebut  menjanjikan keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  setempat  dalam  mengelola  dan memanfaatkan hasil hutan. 2
Di  samping  adanya  kelebihan  dari  instrumen  hukum  tersebut  diatas,  dalam implementasi  Undang-Undang  Kehutanan  terdapat  pula  kekurangan  tentunya,  yang kemudian  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  untuk  mengejar  pendapatan  asli  daerah (PAD), Pemerintah daerah akan mengeluarkan izin tanpa kontrol, yang akan berakibat:
1.Terjadi penjarahan hutan oleh pemegang izin.
2.Praktek-praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dari pusat ke daerah
3.Munculnya raja-raja kecil didaerah yang mempunyai kekuasaan besar; dan
4.Terjadi  penekanan  terhadap  masyarakat  adat  sekitar  hutan  oleh  pemegang izin.
Pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  di  bidang  lingkungan  hidup  secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 3
Landasan  Yuridis  tersebut  merupakan  sumber  hak  bagi  pemerintah    untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada termasuk  Hutan tentunya, yang kemudian pemanfaatannya tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Di  era  desentralisasi  kewenangan  saat  ini,  pemerintah  daerah  diberikan kewenangan  yang  besar  dalam  pengelolaan  hutan,  Salah  satu  sumber  pendapatan daerah  antara  lain  berasal  dari  eksporasi  sumber  daya  alam  termasuk  hutan.  Hal  ini kemudian  menyebabkan  pemerintah  daerah  cenderung  memberikan  kemudahan memperoleh  izin  berusaha  kepada  pemilik  modal  atau  investor  di  bidang  kehutanan atau terjadi penyederhanaan prosedur untuk mengambil hasil hutan.
Kewenangan  yang  beralih  kepada  daerah  diperkirakan  akan  terjadi  tambahan pengrusakan  hutan  akibat  ekplorasi  dan  eksploitasi  hutan  secara  besar-besaran  tanpa memperhitungkan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.
Kondisi  hutan  yang  demikian,  diakibatkan  salah  satunya  adalah  pemanfaatan Pasal  33  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  alat  pembenaran  atau legalitas bagi pemerintah untuk mengelola kekayaan alam (Hutan) secara besar-besaran dengan menjadikan  cita- cita  bangsa  :  “  untuk  mencapai  kemakmuran  rakyat”  sebagai  alasan atau  tameng  untuk  mencapai  keinginannya.  Dengan  berpegang  pada  konsep  negara menguasai,  pemerintah  telah  mengeluarkan  izin  untuk  mengambil  manfaat  ekonomis
1 Rien Kuntari, “Problematika Pengelolaan Sumber Daya Alam” Kompas Januari 2017, h.1-3 2 Republik Indonesia, “ Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.
3 Republik Indonesia “Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3”.
Nilai-Nilai Hukum Islam dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Andi Safriani
dalam  bentuk  pajak,  retribusi  dan  iuran-iuran  dalam  rangka  pemenuhan  target pendapatan negara ataupun pendapatan daerah.
Undang-Undang  Kehutanan  telah  meletakkan  suatu  model  atau  bentuk pengawasan  secara  bertingkat,  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah maupun  masyarakat.  Untuk  itulah  suatu  keputusan  izin  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  harus  melalui  penyusunan  keputusan  izin  yang  cerdas  dengan  prosedur yang  jelas  dan  ketat,  tepat  sasaran  atau  kesesuaian  tujuan  ( doelmatigheid)  dan memperhitungkan  kepentingan  lingkungan  dengan  dukungan  peran  serta  masyarakat yang  dilakukan  secara  koordinatif  oleh  suatu  tim  teknis  dengan  melibatkan  instansi terkait. 4
Hutan  memiliki  beragam  hasil,  tentunya  merupakan  aset  yang  memiliki  nilai yang  tinggi  apabila  dilaksanakan  pengelolaan  serta  pemanfaatan  hasil  hutan  secara seimbang dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi. Kawasan hutan yang akan dieksplorasi  dilakukan  pengendalian  pengelolaan  hasil  hutan  untuk  menjaga keseimbangan  antara  manfaat  ekonomis  dan  jaminan  tegaknya  prinsip-prinsip konservasi  yang  menitikberatkan  pada  pelestarian  hutan  untuk  penyelamatan lingkungan,  yang  di  ikuti  dengan  pengawasan  tegas  bagi  yang  melanggar  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keseimbangan  pemanfaatan  hasil  hutan  adalah  menjadi  tanggungjawab bersama  atau  keseluruhan  komponen  dari  bangsa  ini,  hal  ini  sejalan  dengan  amanat Pasal 5 – Pasal 7 Undang-Undang  Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa setiap orang secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama memiliki  hak dan kewajiban yang sama dalam  usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup serta bertanggungjawab guna kelangsungannya. 5
Masyarakat  diberikan  hak  untuk  menyampaikan  informasi  kepada  pemerintah yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (diterima atau  ditolaknya  suatu  permohonan  izin).  Pemberian  informasi  oleh  masyarakat  yang sifatnya  menyetujui  secara  tidak  langsung  merupakan  bentuk  dukungan  moral, sekaligus mempunyai implikasi untuk mengurangi potensi konflik.
Hal  tersebut diatas menunjukkan bahwa seluruh potensi yang terdapat dialam termasuk  hutan  dapat  didayagunakan  semaksimal  mungkin  untuk  kepentingan manusia, selama hal tersebut tidak menimbulkan resistensi pada alam yang berakibat merugikan manusia itu sendiri, oleh karena itu perlu mempertimbangkan balanced atau keseimbangan dalam memanfaatkan hasil hutan tersebut.
Akhirnya,  dengan  prinsip  bahwa  hutan  adalah  sahabat  manusia  dengan  segala potensi  atau  hasil  yang  bermanfaat  maka  sudah  sewajarnya  jika  kita  menjaga  hutan sebagai  tugas  moral  religius  dari  fungsi lah  fatan  fil  ardhi  di  muka  bumi.  Dalam konteks  manusia  sebagai  makhluk  yang  dimuliakan  Tuhan  dengan  anugerah  akal pikiran,  diwajibkan  untuk  memelihara  alam  lingkungannya  dan  dilarang  membuat kerusakan dimuka bumi.
Dengan  demikian,  upaya  mewujudkan  tanggungjawab  sebagai  khalifah  Allah dimuka  bumi,  manusia  berkewajiban  memelihara  kelestarian  alam  dan  lingkungan
4 Zulfan Hakim, Prinsip-prinsip Konservasi Hutan (Makassar : Unhas, 2009), h.23.
5 Republik Indonesia “ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”.
hidup termasuk hutan dengan cara, (1) berzikir dan bersyukur kepada Allah SWT atas segala ciptaannya dengan memanfaatkan sesuai  tujuan penciptaannya; (2) melakukan penelitian  dan  pengkajian  terhadap  rahasia  alam  untuk  menyingkap  kebesaran  Allah demi  mempertebal  keimanan  dan  menambah  ilmu  pengetahuan  guna  kemaslahatan bersama;  (3)  mengambil  i’tibar  a tau  pelajaran  dari  umat  terdahulu  karena  secara historis  kehidupan  umat  tersebut  terdapat  aspk-aspek  positif  dan  negatif, kesempurnaan serta kekurangan. 6
Sebagai  orang  yang  beriman,  tentunya  akan  selalu  mengingat  untuk  tidak mengabaikan perintah Allah SWT termasuk memelihara kelestarian dan memanfaatkan hasil  hutan  dengan  seimbang  serta  memperhatikan  prinsip-prinsip  konservasi, sekalipun  peraturan  perundang-undangan  tidak  mengaturnya  ,namun  tidak  pernah berkeinginan untuk melakukan penyimpangan misalnya dengan menyalahgunakan izin eksplorasi  hutan  yang  dimiliki,  sebab  sebagai  umat  beragama  ,  yakin  bahwa  Allah SWT senantiasa mengawasi setiap perbuatannya.
Jika setiap orang telah melaksanakan semua petunjuk dalam Al Qur’an dan Al Hadist  serta  menaati  hukum  atau  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka Insya Allah tidak akan terjadi lagi eksplorasi hutan secara melanggar hukum, sehingga kelangsungan  hidup  dengan  keseimbangan  pemanfaatan  hutan  dapat  dirasakan  dan dinikmati  generasi  yang  akan  datang,  khususnya  untuk  anak  cucu  kita  kedepannya, semoga kelestarian hutan dan lingkungan dapat terwujud.
B. Analisis UU.No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
N o UU.No.41/Tahun 1999 Analisis 1  Nilai-nilai Hukum Islam Diamanatkan  dalam  UU.No.41  Tahun  1999 bahwa  Hutan  sebagai  karunia  dan  amanah Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa  Indonesia  merupakan  kekayaan  alam yang  tak  ternilai  harganya  wajib  disyukuri. Keberadaan  hutan  sebagai  karunia  dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka  beribadah,  sebagai  perwujudan  rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Hal  tersebut  diatas  tentunya  sejalan  dengan ajaran  atau  nilai-nilai  Hukum  Islam,  dimana dalam Islam setiap manusia mengemban tugas sebagai  khalifah  sekaligus  sebagai  hamba Allah  SWT  yang  berkewajiban  untuk senantiasa  beribadah  kepada  Allah  SWT, melaksanakan amanah dengan penuh
6 Facrurrozi  Syarkawi, Perspektif  Al  Qur’an  tentang  Keseimbangan  dan  Pelestarian  Alam (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001), h. 56-57.
Nilai-Nilai Hukum Islam dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Andi Safriani
tanggungjawab  juga  merupakan  bagian  dari ibadah kepada Allah SWT. Dalam keberadaannya  dibumi  manusia  dituntut untuk  memakmurkan  bumi  (QS.Huud  61). Hutan  sebagai  titipan/amanah  yang  sangat bernilai  harganya  tentu  wajib  untuk  dijaga dan  disyukuri  oleh  bangsa  Indonesia. Bersyukur  juga  merupakan  salah  satu  nilai ajaran Islam yang harus senantiasa dilaksanakan  karena  Allah  SWT  berfirman bahwa  barang  siapa  yang  bersyukur  atas nikmat  Allah  maka  Allah  SWT  akan menambahkan nikmatnya. 2  Nilai Konservasi Penyelenggaraan  Kehutanan  bertujuan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  dengan mengoptimalkan  fungsi  hutan  yang  salah satunya  adalah  fungsi  konservasi.  Dalam Pasal 7 UU.Kehutanan tersebut diatur bahwa Hutan konservasi terdiri dari : a. Kawasan hutan suaka alam b. Kawasan hutan pelestarian alam c. Taman Buru Didalam  pasal  43  UU.  No.  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan diatur bahwa setiap orang yang memiliki, mengelola atau memanfaatkan hutan  yang  kritis  atau  tidak  produktif  wajib melakukan  rehabilitasi  hutan  untuk  tujuan konservasi.  Hal  tersebut  tentu  menunjukkan gambaran kepada kita bahwa Undang-undang tersebut mengedepankan nilai-nilai konservasi,  dimana  disetiap  pemanfaatan hutan dan hasil-hasilnya tetap memperhatikan adanya perlindungan untuk mencegah terjadinya  kerusakan  hutan.  tentunya  sebagai manusia Indonesia  yang bijak harus memperhatikan nilai-nilai konservasi tersebut. Hal tersebut lebih tegas lagi disebutkan dalam pasal 47 UU Kehutanan bahwa penyelenggaraan dan konservasi alam bertujuan  menjaga  hutan  dan  lingkungannya, agar  fungsi  hutan  dapat  tercapai  secara optimal dan lestari. 3  NilaiHarmonisasi/Keseimbang an Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat  dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan
memperhatikan keseimbangan antara beregam unsur seperti unsur lingkungan, unsure sosial, budaya  serta  unsur  ekonomi.  Hal  tersebut diatur dalam pasal 2 UU.No.41 Tahun 1999.
Apa  yang  diatur  dalam  pasal  2  UU.No.41 Tahun  1999  tersebut  menyiratkan  adanya nilai harmonisasi atau keseimbangan.
Lebih  lanjut  diatur  dalam  UU  Kehutanan tersebut  bahwa  penyelenggaraan  kehutanan harus  memberikan  kesempatan  dan  peluang yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan  kemampuannya  sehingga  dapat meningkatkan  kemakmuran  seluruh  rakyat. Hal ini mencerminkan bahwa Undang-undang tersebut  sangat  menjunjung  tinggi  nilai-nilai harmonisasi atau keseimbangan.
Hal  ini  tampak  dengan  pemberian  wewenang pengelolaan  atau  izin  pemanfaatan  hutan harus  dicegah  terjadinya  monopoli  atau oligopoli. Nilai-nilai harmonisasi atau keseimbangan juga tersirat dalam penyelenggaraan kehutanan yang menerapkan pola  usaha  bersama  sehingga  terjalin  saling keterkaitan  dan  ketergantungan  secara sinergis antara masyarakat dengan pemerintah (BUMN  atau  BUMD)  dalam  rangka pemberdayaan  usaha  kecil,  menengah  dan koperasi. Untuk  menjaga  terpenuhinya  keseimbangan manfaat lingkungan,manfaat lingkungan sosial  budaya  dan  manfaat  ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan  luas  kawasan  hutan  dalam  daerah aliran sungai dengan sebaran yang proporsional. 4  Nilai Pemeliharaan/Lingkungan Nilai  pemeliharaan  atau  aspek  lingkungan jelas  diatur  dalam  UU  No.41  tahun  1999 tentang  Kehutanan,  dimana  dalam  beberapa pasal diantaranya dalam pasal 33 UU. No. 41 Tahun  1999  tersebut  menegaskan  bahwa setiap  usaha  pemanfaatan  hasil  hutan  harus melalui  beberapa  rangkaian  proses  kegiatan yakni meliputi kegiatan penanaman,pemeliharaan,pemanenan,pengola
Nilai-Nilai Hukum Islam dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Andi Safriani
han  dan  pemasaran    hasil  hutan.  Dari  pasal tersebut  jelas  bahwa  dalam  memanfaatkan hutan harus tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka didalam pemanfaatan hutan sejauh  mungkin  dihindari  terjadinya  konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian  izin  pemanfaatan  kawasan,  izin pemanfaatan jasa lingkungan , izin pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  dan  izin pemanfaatan  hasil  hutan  bukan  kayu. Disamping mempunyai hak untuk memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggungjawab atas segala macam gangguan  terhadap  hutan  dan  kawasan  hutan yang dipercayakan kepadanya. Hal  tersebut  sejalan  dengan  pasal  45 UU.No.41  Tahun  1999  bahwa  penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan  hutan,  wajib  dilakukan  reklamasi atau  rehabilitasi  sesuai  dengan  pola  yang ditetapkan pemerintah. Bentuk-bentuk  pemeliharaan  hutan  tersebut merupakan bagian dari nilai-nilai pemeliharaan atau aspek lingkungan. 5  Kepentingan Intergenerasi Dalam  pelaksanakan  pengurusan  hutan  dapat mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  ingin dicapai,  jika  hutan  diurus  dan  dikelola dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat  Indonesia  baik  bagi  generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sumberdaya  hutan  mempunyai  peran  penting dalam penyediaan bahan baku industri,menciptakan lapangan dan kesempatan  kerja.  Hasil  hutan  merupakan komoditi  yang  dapat  diubah  menjadi  hasil olahan  dalam  upaya  mendapatkan  nilai tambah  serta  membuka  peluang  kesempatan kerja  dan  kesempatan  berusaha.  Jika  hal tersebut  dilakukan  secara  terpadu  dalam koridor  yang  benar  maka  tentunya  akan memberikan  manfaat  yang  besar  bagi kepentinngan intergenerasi dalam masyarakat.
Jika  dilihat  dari  sisi  fungsi  produksi  hutan, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan  kunci  keberhasilan  pengelolaan hutan,  oleh  karena  itu  praktek-praktek pengelolaan hutan yang kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat perlu diubah menjadi pengelolaan yang  berorientasi  pada  seluruh  potensi sumberdaya  kehutanan  dan  berbasis  pada pemberdayaan masyarakat.

## C. PENUTUP
Hutan  sebagai  karunia  dan  amanah  Tuhan  Yang  Maha  Esa dianugerahkan  kepada  bangsa  Indonesia  merupakan  kekayaan  alam  yang  tak ternilai harganya wajib disyukuri. Keberadaan hutan sebagai karunia dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia  dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang  Maha  Esa.  Hal  tersebut  tentunya  sejalan  dengan  ajaran  atau  nilai-nilai Hukum  Islam,  dimana  dalam  Islam  setiap  manusia  mengemban  tugas  sebagai khalifah  sekaligus  sebagai  hamba  Allah  SWT  yang  berkewajiban  untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
Nilai-Nilai Hukum Islam dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Andi Safriani

## DAFTAR PUSTAKA
Abd  Somad. Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum  Nasional.  Jakarta:  Kencana. 2010,
Arfin  Hamid. Hukum  Islam  Perspektif  Keindonesiaan  (Sebuah  Pengantar  dalam Memahami Realitasnya). Makassar: UmitohaUkhuwah Grafika, 2011.
Facrurrozi,  Syarkawi. Perspektif  Al  Qur’an  tentang  Keseimbangan  dan  Pelestarian Alam,  Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001,
Ichtianto. Hukum Islam dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Radar Jaya, 1990,
M. Daud Ali. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia, Jakarta: Rajawali  Press, 2001 .
Suparman, Usman. Hukum Islam:Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. 2002.
Zulfan Hakim. Prinsip-prinsip Konservasi Hutan. Makassar: Unhas, 2009.