INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3601-3611 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Kongres Advokat Indonesia Terhadap Kasus Pidana Di Sumatera Utara
Ismaidar 1 ✉ , Fatia Sari Dewi 2 , Alfathin Zakiy 3
Universitas Panca Budi
Email: ismaidarisma@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kehidupan  sehari-hari  masyarakat  penuh  dengan  perselisihan  hukum.  Permasalahan  hukum  yang dihadapi  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  musyawarah  mufakat  atau  kontemplasi;  sebaliknya, masalah ini harus diselesaikan melalui 1ystem hukum. Bantuan hukum 1ystem1r1l1a diperlukan untuk membantu  menyelesaikan  konflik  hukum  ini,  yang  perlu  disahkan  oleh  pengadilan.  Bimbingan hukum  dari  seorang  pengacara  dapat  menjadi  sumber  nasihat  ahli  tersebut  di  atas.  Di  Indonesia, advokat  adalah  satu-satunya  praktisi  hukum  yang  memiliki  integritas 1ystem1r1l1a  yang  diperlukan untuk  menjalankan  pekerjaannya.  Khususnya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat,  Pasal  16.  Meskipun  demikian,  masih  banyak  masyarakat  miskin  yang  masih  menghadapi permasalahan  hukum  dan  belum  mendapatkan  keadilan  dalam  menerima  bantuan  hukum sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  20011.  Untuk  memberikan bantuan  hukum  yang  terbaik  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  yang  menghadapi permasalahan  hukum,  OBH,  yang  menerima  dan  mendukung  pemerintah  dalam  operasional bantuan  hukum  daerah  ABPD,  membutuhkan  anggaran  yang  lebih  besar.  Diantaranya  adalah pemberian  bantuan  hukum  dan  peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan  bantuan  hukum  bagi masyarakat miskin
Kata Kunci : hukum Indonesia, advokat, kasus, sumatera utara.

## Abstract
People’s  daily  lives  are  full  of  legal  disputes.  The  legal  problems  faced  cannot  be  resolved  by consensus  or  contemplation;  instead,  these  issues  should  be  resolved  through  the  legal  system. Professional legal assistance is required to help resolve these legal conflicts, which will need to be authorized by a court. Legal guidance from a lawyer can be a source of expert advice mentioned above. In Indonesia, advocates are the only legal practitioners who have the professional integrity necessary to carry out their work. In particular Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, Article 16. However, there are still many poor people who still face legal problems and have not received justice through the provision of legal aid as required in Law Number 16 of 20011. A larger budget for OBH,  which  accepts  and  supports  the  government  in  ABPD  regional  legal  aid  operations  ,  it  is necessary  to  provide  the  best  possible  legal  assistance  for  low-income  people  who  face  legal problems. These activities include legal assistance and increasing awareness of legal assistance for underprivileged communities Keywords: Indonesian law, lawyers, cases, North Sumatra.

## PENDAHULUAN
Merupakan kesalahpahaman umum bahwa hak imunitas advokat menyiratkan bahwa semua 2ystem2r mereka benar secara moral dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum.  Sepanjang  strategi  pembelaan  yang  digunakan  tidak  melanggar  hukum,  maka advokat harus merasa aman, terlindungi, dan tidak takut terhadap ancaman atau campur tangan  pihak  manapun.  Adanya  hak  imunitas  bagi  advokat  menunjukkan  upaya perlindungan bagi advokat dalam upayanya memperjuangkan keadilan bagi kliennya dan menegakkan hukum.
Advokat  harus  melakukan  pembelaan  diri  secara  proporsional  dan  sesuai parameter  kode  etik  profesinya  agar  dapat  dilindungi  hukum.  Di  sisi  lain,  tentu  saja mereka  tidak  dilindungi  undang-undang  dari  perbuatan  yang  bertentangan  dengan undang-undang  dan  di  luar  batas  kode  etik  dalam  menjalankan  kewajibannya  sebagai advokat.  Meskipun  advokat  yang  melakukan  pembelaan  diri  secara  proporsional  dan dalam batas-batas kode etik profesi advokat dilindungi hak imunitasnya, namun tetap ada advokat  yang  dikriminalisasi  dan  dapat  dituntut  secara  perdata  atau  pidana  2ystem mendampingi  kliennya.  Pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  hak  imunitas  advokat  harus dipahami  secara  menyeluruh  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  dan  berpotensi merendahkan  harkat  dan  martabat  profesi  advokat  itu  sendiri.  Sebab,  profesi  advokat merupakan  profesi  yang  terhormat  dan  bermartabat,  sebagaimana  diakui  oleh  Officium
Nobile.  Advokat  yang  diberikan  kekebalan  akan  lebih  mampu  menjalankan  profesinya dengan  perlindungan  dan  kompetensi  yang  lebih  besar.  Namun  pengecualian  dari penuntutan  juga  memberikan  kebebasan  kepada  para  advokat  untuk  melakukan  tugas mereka  dengan  cara  apa  pun  yang  mereka  anggap  perlu.  Tampaknya  para  advokat menggunakan  hak  kekebalan  sebagai  kedok  untuk  strategi  pembelaan  klien  mereka. Untuk  mengedukasi  seluruh  lapisan  masyarakat  tentang  hukum  dan  membekali  mereka dengan  keahlian  hukum,  masyarakat  luas  sangat  membutuhkan  advokat.  Pelayanan hukum  diberikan  oleh  advokat,  pengacara,  arbiter,  konsultan,  dan  penasihat  hukum  di bidang  penegakan  hukum.  Secara  umum,  peran  mereka  adalah  menasihati  atau mendukung para pihak secara hukum agar mereka memenuhi tanggung jawab satu sama lain  dan  mengembalikan  hak  satu  sama  lain.  Karena  advokasi  merupakan  profesi  yang mulia,  maka  mereka  yang  memiliki  pengetahuan  hukum  dan  kepatuhan  terhadap seperangkat  aturan  etika  bagi  advokat  diberikan  status  sebagai  penegak  hukum  dalam suatu  otoritas  yang  otonom.  Bantuan  hukum  sebagai 3ystem3 3ystem  hukum  belum dikenal dalam hukum  adat Indonesia sampai diperkenalkannya atau diadopsinya 3ystem hukum barat.
Sejumlah contoh dalam 3ystem hukum sudah diketahui masyarakat umum karena kerumitan dan signifikansinya. Diantaranya adalah sebuah kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan  Hukum  Terhadap  Kedudukan  Advokat  Berdasarkan  UndangUndang Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat  Penegakan  hukum  mencakup  semua  kegiatan yang  dimaksudkan  untuk  menjamin  bahwa  hukum  ditaati  dan  digunakan  sebagaimana mestinya. Hukum merupakan seperangkat aturan 3ystem3r3 yang mengatur dan mengikat subyek  hukum  dalam  setiap  aspek  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Dalam  arti yang  paling  terbatas,  penegakan  hukum  mengacu  pada  setiap 3ystem3r  yang  diambil terhadap  setiap  pelanggaran  terhadap  peraturan  yang  diamanatkan  secara  hukum, khususnya  melalui  3 ystem  peradilan  pidana,  yang  melibatkan  petugas  polisi,  jaksa, advokat, pengacara, dan otoritas peradilan lainnya. Unsur Advokat yang merupakan salah satu  dari  empat  subsistem  peradilan  pidana  yang  muncul  setelah  disahkannya  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sangat menentukan berfungsinya 3ystem peradilan  pidana  di  Indonesia.  Seseorang  yang  memenuhi  kualifikasi  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Advokat dan dipekerjakan untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan  disebut  advokat.  Sedangkan  Hukum  Pidana  Indonesia  mengartikan  advokat
sebagai  orang  yang  mewakili  kliennya  di  pengadilan  berdasarkan  surat  kuasa  yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan  dalam suatu perkara di pengadilan atau di 4ystem  pengadilan.  Penasihat  dan  advokat  hukum  adalah  masyarakat  Indonesia  yang beriman  kepada  negara,  4 ystem,  mencari  keadilan  dan  kebenaran,  jujur  dalam menegakkan  keadilan  dan  kebenaran  berdasarkan  moral  yang  tinggi,  serta  berakhlak mulia  dan  berakhlak  mulia  dalam  melindungi  hukum.  Ajaran  Pancasila  dan  UUD  1945. Advokasi  juga  penting  untuk  membangun  stabilitas  hukum  di  masyarakat  karena  selain nilai-nilai agama, etika, dan moralitas, hukum juga merupakan norma sosial.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien
Tuntutan  hukum  berkembang  dan  tumbuh  seiring  dengan  semakin  meluasnya interaksi sosial yang terbuka, baik dalam konteks interaksi antar manusia maupun interaksi antar  bangsa.  Di  luar  peran 4ystem4 peradilan  dan 4ystem4 penegak  hukum  lainnya, advokat  mempunyai  peranan  penting  dalam  mewujudkan  dan  memenuhi  kebutuhan hukum masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 4ystem4r pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  serta  kesetaraan.  Perlakuan  di  hadapan hukum.  Salah  satu  landasan  utama  yang  menunjang  supremasi  hukum  dan  hak  asasi manusia adalah peran advokat dalam 4ystem hukum.
Advokat mempunyai kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat terkait dengan perannya sebagai penegak hukum. Secara umum, advokat mempunyai dua tanggung jawab dalam penegakan hukum: pertama, mereka mempunyai kewajiban untuk mewakili  kepentingan  kliennya  di  pengadilan  dengan  memberikan  dukungan  dan menyuarakan pendapatnya melalui argumentasi hukum; kedua, mereka mempunyai tugas untuk  menjadi  penasihat  masyarakat.  Seperti  halnya 4ystem4 penegak  hukum  lainnya, advokat kini mendapat perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya berkat berlakunya Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat.  Undang-undang  Nomor  18 Tahun  2003  tentang  Advokat  mengatur  beberapa  bentuk  perlindungan,  salah  satunya adalah hak imunitas atau hanya hak imunitas. Kata latin immuniteit yang berarti imunitas atau sesuatu yang tidak dapat dibantah, dari sinilah kata imunitas secara harafiah berasal. Terkait dengan hak imunitas dalam profesi advokasi, dapat diartikan sebagai hak istimewa yang  dimiliki  oleh  advokat  untuk  melindungi  kepentingan  kliennya  dalam  menjalankan profesinya. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan klarifikasi  lebih  lanjut,  yang  menyatakan  bahwa  advokat  tidak  dapat  dituntut  secara perdata  atau  pidana  karena  menjalankan  kewajiban  profesionalnya  dengan  itikad  baik
untuk mendukung pembelaan klien. Tidaklah tepat untuk menafsirkan hak imunitas bagi para advokat secara terlalu luas karena hal ini dapat menimbulkan keyakinan yang salah dan dampak sosial yang 5ystem5r. Masyarakat mungkin saja beranggapan bahwa seorang advokat adalah warga negara yang haknya tidak dapat diganggu gugat.

## Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien
Peristiwa  yang  terjadi  di  Indonesia,  khususnya  yang  melibatkan 5ystem5 penegak hukum,  menunjukkan  bahwa  penegakan  administrasi  dan  hukum  masih  perlu ditingkatkan.  Todung  Mulya  Lubis,  Ketua  Umum  Ikatan  Advokat  Indonesia  (IKADIN), menegaskan  hal  ini,  dan  menyatakan  bahwa  advokatlah  yang  harus  disalahkan  atas gagalnya penegakan  hukum di Indonesia. Hakim dan  jaksa bukan satu-satunya 5ystem5 penegak  hukum  yang  melakukan  pelanggaran  hukum,  meskipun  mereka  juga berkontribusi  terhadap  pelanggaran  hukum.  Selain  itu,  advokat  masuk  dalam  lingkup mafia  hukum.  Sebagai  gambaran,  Dewan  Kehormatan  Peradi  Jawa  Timur  kini  tengah mengusut  43  (empat  puluh  tiga)  tuduhan  pelanggaran  etik,  termasuk  yang  dilakukan advokat.
Contoh  pelanggaran  kode  etik  sebagai  berikut:  Internet  SURYA,  SURABAYA  –  Usai 5ystem  yang  dilakukan  Dewan  Kehormatan  Daerah  (DPD)  Peradi  Jawa  Timur,  advokat senior M. Soka cuti sementara sebagai advokat selama setahun. . Sidang yang dipimpin Ketua  DPD  Trimoelja  D.  Soerjadi  pada  Jumat,  18  Oktober  2013  itu  menyimpulkan  Soka tidak berwenang menjaga catatan pribadi mantan kliennya. Bambang Suyendro, warga Jl Yos  Sudarso  88  Kediri,  mengajukan  pengaduan  pada  15  Juli  2013  dan  Advokat  M  Soka yang berkantor di Jl Raya Jemur Andayani 50 Blok D Surabaya menerimanya. 2001 Untuk menangani  penatausahaan  dan/atau  pelunasan 5yste  milik  asing  seluas  3.540  M2  HGB lama  Nomor  308  a.n.  Perkumpulan  Hoo  Hab  Hoo  Soe  di  Jl  Yos  Sudarso,  Bambang merekrut  Soka  sebagai  kuasa  hukumnya 5ystem  ia 5ystem5 terjerumus  masalah  hukum. Kali  ini,  Soka  diinstruksikan  untuk  menggugat  Lukito  Prasojo  atas  dugaan  pelanggaran hukum terkait perampasan tanah. Soka menerima surat kuasa Bambang tertanggal 15 Mei 2009. Bambang mengajukan gugatan kedua terhadap Lukito pada 1 Desember 2011 kali ini ke  Pengadilan  Negeri  Kota  Kediri  meminta  ganti  rugi  atas  perampasan  tanah  di  Jl  Yos Sudarso  yang  merupakan  salah  satu  unit  tetapi  di  lokasi  yang  berbeda.  Selain  itu, Bambang  juga  memberikan  izin  kepada  terdakwa—yang  telah  menjadi  advokat  sejak tahun  2000—untuk  melapor  ke  Lukito  melalui  polisi  dan  menyerahkan  dokumen pendukung,  seperti  catatan  yang  membuktikan  status  terdakwa  sebagai  pemilik  rumah. Bambang  kemudian  melunasi  biaya  terdakwa  sebesar  Rp163  juta.  Namun  karena  tidak
sesuai  ekspektasi  pelapor,  Bambang  kemudian  menghentikan  kuasa  hukum  terdakwa dengan Lukito. ―Apabila surat kuasa dicabut, maka tergugat wajib mengembalikan berkas pengadu  atau  setidak-tidaknya  merahasiakan  materi  yang  ada  di  dalamnya.Bambang memberikan izin kepada terdakwa—yang telah menjadi advokat sejak tahun 2000—untuk melapor ke Lukito melalui polisi dan memberikan dokumen pendukung, seperti dokumen yang  membuktikan  status  kepemilikan  rumah.  Bambang  kemudian  membayar  terdakwa sebesar  Rp163  juta  sebagai  biaya.  Namun  Bambang  kemudian  mencabut  kuasa  hukum tergugat  dengan  Lukito  karena  tidak  sesuai  harapan  pelapor.  ―Terdakwa  wajib mengembalikan berkas pengadu pada saat surat kuasa dicabut, atau paling tidak menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung di dalamnya. Ini kode etik dan berkaitan dengan moralitas,‖ kata Trimoelja, Jumat, Oktober 2019. 18 Agustus 2013, saat persidangan. Namun dengan  memberikan  kesaksian  dalam  persidangan  perampasan  tanah,  terdakwa  benar- benar membocorkan kepada juri semua informasi yang diperoleh dari pelapor, informasi yang  seharusnya  dirahasiakan  oleh  pengacara  dari  mantan  kliennya.  Sebaliknya, pernyataan  tergugat  berimplikasi  pada  pelapor  dan  mengklaim  bahwa  informasi  yang diperolehnya berasal dari pekerjaan dan penyelidikan tergugat. ―Hal ini melanggar kode etik  Advokat  dengan  melanggar  Bab  III  pasal  4  huruf  H  tentang  hubungan  klien,‖  jelas terdakwa.  ―Bahkan  saat  ini,  terdakwa  juga  mewakili  Lukito  dalam  kasus  perampasan tanah.‖  Majelis  juga  mengkaji  keterangan  tergugat  dari  berkas  putusan  yang  pada pokoknya menyangkal seluruh dakwaan penggugat dalam aduannya, kecuali yang diakui secara khusus oleh tergugat. Terdakwa kemudian melanggar pasal 2, pasal 3 huruf g, pasal 4  huruf  h,  dan  pasal  6  huruf  d  dan  e  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat, sesuai berkas yang dibacakan. ―Terdakwa dikenakan skorsing sementara selama 12 bulan sebagai advokat.
Terdakwa  diwajibkan  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp3,5  juta,‖  jelasnya. Terdakwa M. Soka sedang berada di luar kota untuk 6ystem tersebut sehingga tidak hadir.
Implementasi Perlindungan Advokat Studi Kasus Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin.
Penerbitan  undang-undang  ini  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2011 Pasal 3 yang menyatakan bahwa negara wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat  miskin  sebagai  upaya  menjamin  akses  mereka  terhadap  keadilan  dan peraturan mengenai bantuan tersebut harus difokuskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Tentang  perubahan.  Keadilan  sosial.  Menurut  undang-undang  ini,  bantuan hukum diartikan sebagai pelayanan hukum Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima
bantuan  hukum  oleh  pemberi  bantuan  hukum.  Penerima  bantuan  hukum  adalah 7ystem7r7l7au  kelompok  miskin.  Pemberi  Bantuan  Hukum  adalah  organisasi  masyarakat atau 7ystem7 bantuan  hukum  yang  memberikan  layanan  bantuan.  Menurut  undang- undang  ini,  bantuan  hukum  diartikan  sebagai  pelayanan  hukum  Cuma-Cuma  yang diberikan  kepada  penerima  bantuan  hukum  oleh  pemberi  bantuan  hukum.  Penerima bantuan hukum adalah 7ystem7r7l7au kelompok miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah organisasi masyarakat atau 7ystem7 bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan. Salah  satu  hak  terpenting  yang  dimiliki  setiap  warga  negara  adalah 7ystem7r  bantuan hukum, karena dalam setiap proses hukum, khususnya yang menyangkut hukum pidana, tidak  mungkin  seseorang  yang  ditetapkan  sebagai  terdakwa  dapat  membela  diri  dalam pemeriksaan dan persidangan hukum. Oleh karena itu, selama seorang tersangka tindak pidana  sedang  diperiksa  atas  tindak  pidana  yang  dituduhkan  kepadanya,  ia  tidak  dapat membela  diri  di  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  terdakwa  berhak  mendapatkan  perwakilan hukum.  Bantuan  hukum  bagi 7ystem7r7l7au  kelompok  tidak  mampu  yang  menghadapi permasalahan hukum diberikan oleh organisasi yang diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011,  orang  perseorangan yang  dinilai  memahami  hukum  dan  mempunyai  keterampilan  serta  pengalaman  yang diperlukan  di  bidang  hukum,  seperti  advokat,  paralegal,  dosen  fakultas  hukum,  dan mahasiswa  fakultas  hukum,  berhak  memberikan  bantuan  hukum.  Bantuan  hukum  bagi masyarakat tidak mampu didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain  anggaran  APBN,  daerah-daerah  tertentu  di  Indonesia—mulai  dari  pemerintah daerah/kabupaten—telah  berupaya  memberikan  bantuan  hukum  melalui  dana  yang diperoleh  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Banyak  dari  daerah- daerah  tersebut  memberikan  bantuan  hukum  kepada  warganya  berdasarkan  pedoman mereka sendiri, yang dituangkan dalam kebijakan 7ystem di tingkat kota (Perda). Program mengenai  tugas  dan  fungsi  biro  hukum  dalam  menyelenggarakan  program  bantuan hukum  belum  terlaksana  karena  Peraturan  Daerah  tentang  Bantuan  Hukum  Provinsi Sumatera Utara belum ada atau masih dalam tahap penyusunan. Hal ini relevan dengan penyelenggaraan 7ystem  bantuan  hukum.  Pemerintah  daerah  Sumut  juga  dihadapkan pada  permasalahan  lain  yang  dapat  dilihat  dari  jawaban  kuisioner:  sampai  saat  ini pemerintah  belum  melakukan 7ystem7r7 dengan  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Sumut,  Lembaga  Bantuan  Hukum,  atau  daerah  lain.  Instansi  pemerintah untuk  memberikan  layanan.  Dukungan  hukum.  Akibatnya,  hingga  saat  ini  pemerintah daerah—khususnya  Biro  Hukum  Pemerintah  Sumut—belum  memiliki  7 ystem 7 r  dan
standar operasional prosedur (SOP) dalam memberikan layanan  bantuan hukum. Terkait permasalahan  informasi  atau  kekhawatiran  masyarakat  bahwa  tata  cara  pelayanan bantuan  hukum  dirasakan  sulit  dipahami,  sulit  diterapkan,  dan  sulit  dipatuhi  oleh kelompok  masyarakat  miskin  dan  rentan 8ystem  berada  dalam  masalah  hukum.  Hal  ini tidak  kami  pahami  karena  praktik  hukum  tersebut  tidak  pernah  memberikan  bantuan hukum, klaim tergugat, karena tidak pernah melakukan kegiatan tersebut. Para responden melanjutkan, ada beberapa 8ystem8r yang mempengaruhi seberapa baik hak masyarakat kurang mampu dan rentan untuk menerima bantuan hukum dilaksanakan, antara lain:
1.  Informasi  yang  diterima  masyarakat  masih 8ystem8r  sedikit,  sehingga  tidak  banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya inisiatif ini.
2. Meskipun banyak masyarakat yang terkena dampak hukum, namun pendanaan bantuan hukum saat ini masih. Sangat kecil.
Menurut  responden  Biro  Hukum  Sumut,  untuk  mengatasi  tantangan  terkait pemberian  layanan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  kurang  mampu,  salah  satu solusinya  adalah  pihak-pihak  yang  terlibat  harus  aktif  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  mengenai  keberadaan  program  bantuan  hukum.  .  Selain  itu,  peningkatan anggaran  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  masyarakat  mendapat  layanan  yang  adil dari program pemerintah dan keadilan sosial ditegakkan.
Pengadilan,  Kejaksaan,  Kepolisian,  dan  Organisasi  Bantuan  Hukum—8ystem8 dan badan  yang  merupakan  bagian  dari 8ystem  yang  memberikan  bantuan  hukum  kepada masyarakat  miskin—juga  menyuarakan  keprihatinan  mengenai  isu-isu  lain.  Salah  satu 8ystem8 yang  terlibat  dalam  memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  kurang mampu  adalah  Pengadilan  Negeri  Medan  yang  mengungkapkan  bahwa  seluruh masyarakat  kurang  mampu  yang  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  telah  didampingi, sesuai  informasi  yang  diperoleh  pengadilan.  Pengacara  atau  advokat  dalam  8 ystem pengadilan, terkadang menjabat sebagai panel hakim yang ditunjuk.
Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Aturan Pemberian  Pelayanan  Bantuan  Hukum  kepada  Masyarakat  merupakan  peraturan  yang dikeluarkan  Mahkamah  Agung  tentang  pemberian  bantuan  hukum.  Penyelenggaraan bantuan  hukum  pengadilan  dikelola  dengan  baik  dari  segi 8ystem8r8l  dan  fungsional. Selain  itu,  pengadilan  telah  memiliki  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  pelayanan bantuan hukum dan telah terintegrasi dengan SOP 8ystem8 lain. PERMA Nomor 1 Tahun 2014  mengatur  tentang  penggunaan  sumber  daya  manusia  dalam  pemberian  layanan bantuan  hukum.  Dari  segi  sumber  daya  personel  Pengadilan  Medan,  Pengadilan  Negeri Medan saat  ini memiliki tiga 8ystem8 bantuan  hukum. Tersedia dana  untuk memberikan
layanan  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  kurang  mampu  guna  membantu  mereka  di pengadilan. Terbatasnya kapasitas Gedung Pengadilan Negeri yang mampu menampung tiga  (tiga) 9ystem9 bantuan  hukum  menjadi  tantangan  bagi  Mahkamah  dalam  upaya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Sementara itu, KUHAP mengatur  tanggung  jawab 9ystem9 penegak  hukum,  termasuk  hakim,  jaksa,  dan  polisi. Penasehat  hukum  wajib  mendampingi  tersangka  atau  terdakwa  apabila  menghadapi tuntutan  pidana  yang  dapat  diancam  dengan  pidana  lebih  dari  15  tahun  penjara  atau bahkan  pidana  mati  dalam  proses  penyidikan,  penuntutan,  dan  persidangan.  Demikian pula,  jika  terdakwa  miskin  dan  menghadapi  hukuman  lebih  dari  lima  tahun,  maka penasihat  hukum  wajib  mendampinginya  selama  pemeriksaan  dan  hadir  di  pengadilan. Mekanisme yang seragam harus mendukung proses pemeriksaan tersangka. Termasuk di dalamnya  pemberian  bantuan  hukum,  yang  mana  penyidik  memberitahukan  kepada tersangka mengenai hak-haknya, termasuk hak untuk didampingi penasehat hukum. Polisi menanyai  tersangka  tentang  mendapatkan  perwakilan  hukum  selama  interogasi.  Polisi akan  membayar  perwakilan  hukum  jika  tersangka  tidak  dapat  hadir  sendiri  dan  perlu didampingi  pengacara.  Polisi  bersedia  memberikan  banyak  advokat  yang  menawarkan bantuan gratis, namun mereka tidak menawarkan penasihat hukum atau koordinasi. Polisi hanya  dapat  membantu  menyediakan  penasihat  hukum  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Meski  begitu,  tersangka  mempunyai  hak  untuk menentukan apakah akan menerima bantuan atau tidak, meskipun polisi telah berupaya sebaik mungkin untuk memastikan bahwa hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum  terpenuhi.  Polisi  telah  menawarkan  untuk  memberikan  penasihat  hukum  kepada beberapa tersangka, namun nampaknya beberapa masih menolaknya. Hal ini disebabkan kemungkinan  tersangka  tidak  menyadari  hak  hukumnya  dan  mengantisipasi  mahalnya biaya  untuk  mencari  penasihat  hukum.  Meskipun  kehadiran  para  ahli  hukum  tidak menjamin bahwa proses hukum yang diinginkan para tersangka akan terlaksana, 9ystem9r orang juga berpendapat bahwa menggunakan konsultan hukum justru akan menimbulkan lebih  banyak  kewajiban,  khususnya  sehubungan  dengan  biaya  yang  terkait  dengan perekrutan  mereka.  Polisi  akan  memberikan  pernyataan  bahwa  tersangka  tidak  ingin didampingi pengacara dalam pemeriksaan. Masyarakat umum Medan menyatakan bahwa, sejak  ditangkap  oleh  polisi  hingga  diadili  dan  ditahan,  mereka  sama  sekali  tidak mengetahui  adanya  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin.  Oleh  karena  itu,  mereka sangat  berharap  bahwa  penjangkauan  masyarakat  dapat  ditawarkan  atau  dilaksanakan, sehingga  berita  tentang  hal  ini  dapat  menyebar  ke  seluruh  komunitas  yang  lebih  luas. Kelompok bantuan hukum menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kecamatan,
sebagaimana  diwajibkan  oleh  UU  Bantuan  Hukum,  untuk  mengidentifikasi  masyarakat berpenghasilan  rendah  yang  berhak  menerima  bantuan.  Melampirkan  surat  atau 10 ystem 10 r  dokumen  yang  menunjukkan  klasifikasi  pemohon  tidak  cakap  dalam permohonan;  contohnya  adalah  SKTM,  KIS,  dan  dokumen  lain  yang  membuktikan pemohon berasal dari keluarga berpenghasilan rendah (Kategori C).

## SIMPULAN
Akibat tidak adanya pedoman baku yang menjadi rujukan komprehensif bagi pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  pemberian  layanan  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin, rumitnya  mekanisme,  prosedur,  kurangnya  sosialisasi,  dan  kecilnya  anggaran  yang diberikan  kepada  Lembaga  Bantuan  Hukum  (OBH),  banyak  masyarakat  miskin  Mereka yang menghadapi tantangan hukum masih terus bertindak tidak adil meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20011 dan peraturan pelaksanaannya.
Anggaran  untuk  OBH  harus  ditingkatkan  agar  dapat  memberikan  bantuan  hukum kepada  masyarakat  miskin  yang  mempunyai  permasalahan  hukum  dengan  seefektif mungkin.  OBH  menerima  dan  mendorong  pemerintah  dalam  ABPD  kegiatan  bantuan hukum daerah untuk memasukkan bantuan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin,  dan  membuat  pedoman  yang komprehensif  mengenai  mekanisme  dan  tata  cara  penyelenggaraan 10ystem  layanan bantuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Luhut  M.P.Pangaribuan  (1996)  Advokat  dan  Contemp  of  Court,Satu  Profesi  di  Dewan Kehormatan  Profesi,  Djambatan,  Jakarta  :  hlm.1  5  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Adnan Buyung Nasution, (2007), Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Advokat, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, hlm.24.
Jeremias Lemek, (2007), Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, Galang Press, Yogyakarta, hlm.56
Philipus M. Hadjon (2007), Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban.
Aminah, Siti. Bantuan Hukum Di Jakarta: YLBHI, 2006.
Aristeus,  Syprianus  (2019).  Makalah  Bantuan  Hukum  Untuk  Masyarakat  Miskin.  Jakarta: Pasca Sarajana Universitas Jaya Baya,
Astawa,  I  Gde  Pantja,  and  Suprin  Na’a  (2009).  Dinamika  Hukum  Dan  Ilmu  PerUndang- Undangan Di Indonesia. Bandung: Alumni,
Saut Taruli Tua Pangabean (2003), Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pemeriksaan  Perkara  Pidana  Ditingkat  Penyidikan  Menurut  Undang  –  Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Kaitannya Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Artikel:
Indonesia News, Edisi 235, 1-15 Nopember 2013, Hardi Berhasil Sita Aset Ratusan Milyard, hal. 2 & 3.
Internet:
Suara Pembaruan, Jum’at 24 Mei 2013, Advokat ―Hitam‖ Mendominasi, Penegakan Hukum Hancur, (online), http://www.franswinarta.com/
Surya Online, Surabaya, M. Soka Diberhentikan Sementara,
http://surabaya.tribunnews.com/2013/10/18/m-sokadiberhentikan-sementara .