ISSN Cetak (p-ISSN) : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755
Jurnal Hukum Islam. Vol: 12, No: 01, Juli - 2023 https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh

## UPAYA P2TP2A DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEDOFILIA
Submitted : July 2023 Revised : July 2023 Published : July 2023 Saifuddin Sa’dan 1 , Zaiyad Zubaidi 2 , Zaidar Tinambunan 3 1,2,3 Universitas IslamNegeri Ar-Raniry Banda Aceh saifuddin.mag@ar-raniry.ac.id 1 , zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id 2 , zaidartinambunan15@gmail.com 3
Abstract: This research discusses the efforts made by P2TP2A in legal protection for child victims of pedophilia in Aceh Singkil. This research is motivated by the Indonesian  Central  Bureau  of  Statistics  which  records  that  pedophile  crimes continue to increase. Not only in cities, but spreading to villages, one of which is Aceh Singkil. In victimology, children are very vulnerable to becoming victims of crime. Based on this, the guarantee of a decent life, the widest possible opportunity for children to grow and develop, both physically and mentally, is hampered due to the act of pedophilia and of course causes deep psychological trauma to the victim. The problem raised in this study is, What are the factors that cause pedophilia in Aceh Singkil? What are the efforts of P2TP2A Aceh Singkil for legal protection for child  victims  of  pedophilia?  aims  to  find  out  what  are  the  factors  causing  the occurrence of pedophilia crimes in Aceh Singkil and the efforts made by P2TP2A Aceh  Singkil  for  legal  protection  for  child  victims  of  pedophilia.  The  research method used in this study is descriptive analysis, with the type of research library research) and (field research). Based on the results of the research, the authors found that  the  factors  causing  the  occurrence  of  pedophilia  in  Aceh  Singkil  were  easy access to videos that contained elements of decency, alcohol, and a lack of strong faith,  a  lack  of  control  over  the  family  from  parents  as  protectors,  and  a  lack  of education  about  sex  against  victim).  There  are  several  legal  protection  efforts carried out by P2TP2A Aceh Singkil, namely providing legal aid services, medical assistance,  social  rehabilitation  efforts,  reintegration  and  assisting  all  victim recovery referral mechanisms to the provincial P2TP2A.
Keywords : P 2TP2A, Legal Protection, Victims, Children, Pedophilia
Abstrak: Penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan P2TP2A dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Aceh Singkil. Penelitian ini dilatarbelakangi  oleh  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  yang  mencatat  kejahatan pedofilia terus  meningkat.  Bukan  hanya  di  kota,  namun  merambat  ke  desa-desa, salah satunya Aceh Singkil. Di dalam ilmu viktimologi anak sangat rentan menjadi korban kejahatan. Berdasarkan hal tersebut bahwa jaminan kehidupan yang layak,
kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang anak baik secara fisik  maupun  secara  mental  terhambat  karena  tindakan  kejahatan pedofilia dan tentunya  menimbulkan  trauma  psikologis  yang  mendalam  terhadap  korban. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Apa faktor penyebab terjadinya  tindak  pidana  pedofilia  di  Aceh  Singkil?  Bagaimana  upaya  P2TP2A Aceh Singkil terhadap perlindungan hukum bagi anak korban pedofilia? bertujuan untuk mengetahui Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia di Aceh  Singkil  serta  upaya  yang  dilakukan  P2TP2A  Aceh  Singkil  terhadap perlindungan hukum bagi anak korban pedofilia. Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis,  dengan  jenis  penelitian library research )  dan  ( field  research ).  Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia di Aceh Singkil adalah mudahnya  akses  video  yang  mengandung  unsur  kesusilaan,  faktor  miras,  dan kurangnya akidah yang kuat, faktor kurang kontrol terhadap keluarga dari orangtua sebagai  pelindung,  serta  kurang  edukasi  tentang  seks  terhadap  korban).  Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A Aceh Singkil yaitu  memberikan  upaya  layanan  bantuan  hukum,  upaya  bantuan  medis,  upaya rehabilitasi  sosial,  reintegrasi  serta  membantu  seluruh  mekanisme  rujukan pemulihan korban ke P2TP2A provinsi.
Kata Kunci : P2TP2A, Perlindungan Hukum, Korban, Anak, Pedofilia

## A. Pendahuluan
Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  mencatat  kejahatan pedofilia/ kekerasan seksual  terhadap  anak  setiap  tahunnya  terus  meningkat.  Bukan  hanya  di  kota, kejahatan seksual terhadap anak sudah merambat ke desa-desa. Kekerasan seksual terhadap  anak  ( Pedofilia )  berasal  dari  bahasa  Yunani  yang  terdiri  dari  kata pais (anak-anak) dan philia (cinta yang bersahabat atau sahabat). Pedofila secara umum digunakan  sebagai  istilah  untuk  menerangkan  salah  satu  kelainan  perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak- anak. Pedofilia merupakan  aktivitas  seksual  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa terhadap anak-anak dibawah umur. 1
Undang-undang  Perlindungan  Anak  (UU  RI  No.23  Th.  2002)  pasal  1 menyebutkan  bahwa  “Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Anak  merupakan merupakan  cikal  bakal  penerus  bangsa”.  Fisik  dan  juga  mental  anak  yang  baik
1 M. Yusuf, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penjatuhan sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisa Putusan Hakim No. 163/Pid.Sus/2015/PN- KNG)”, (Skripsi 2018).
sangat mempengaruhi sempumanya pertumbuhan yang akan dialaminya. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 2 Tentang Pengadilan anak juga memuat  tentang  pertimbangan  kenapa  anak  memerlukan  pembinaan  dan perlindungan  yang  khusus.  Perlindungan  anak  meliputi  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3
Pemerintah  Aceh  sesuai  dengan  amant  UU  No.  18  Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh  Darussalam  (NAD)  dapat  membuat  Qanun-Qanun  Aceh  yang  bersifat lex specialist (hukum  yang  berlaku  khusus)  dalam  rangka  penyelenggaraan  hak otonomi khusus.
Di  dalam  ilmu  viktimologi  anak  sangat  rentan  menjadi  korban  kejahatan, hal ini di akibatkan karena anak belum mampu secara fisik maupun sikologisnya untuk melawan agar tidak menjadi korban ataupun menerima kenyataan bahwa ia telah  menjadi  korban,  dikarenakan  fisik  yang  lemah  dan  masih  dalam  masa pertumbuhan.  Korban  merupakan  mereka:  yang  menderita  jasmaniahnya  dan rohaniahnya sebagai akibat orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.  Mereka  disini  dapat  berarti  individu,  atau  kelompok  baik  swasta ,maupun pemerintah. 4 Jika yang menjadi korbannya adalah anak-anak tidak mudah bagi  mereka  melakukan  perlindungan  bagi  diri  sendiri.  Oleh  sebab  itu, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan untuk menjamin tepenuhinya hak- hak  anak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  terlindungi  dari kekerasan maupun diskriminasi orang dewasa. Perlakuan ini dapat mempengaruhi perkembangan anak dan bahkan dapat meninggalkan rasa trauma yang mendalam.
Tindakan pelecehan seksual terhadap anak dikenal dengan istilah perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa, dengan melecehkan, memandang rendah
2 Pustaka  yustisia, Perundangan  Tentang  Anak (Pustaka  Yustisia:  Sleman  Yogyakarta, 2010), hlm. 15.
3 Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No.23 Th. 2002) Sinar Grafika.
4 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta:Akademika Pressindo)Hlm 63.
(tidak berharga, menghinanya dan mengabaikannya. 5 Tindakan Pelecahan seksual terhadap anak termasuk jarimah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 3 ayat (2), Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Khamar; (b) Maisir; (c) Khalwat; (d) Ikhtilath; (e) Zina; (f) Pelecehan seksual; (g) Pemerkosaan; (h) Qadzaf; (i) Liwath; dan (d) Musahaqah.
Pelayanan  anak  korban  kejahatan  adalah  suatu  usaha  perlindungan pelayanan  mental,  fisik,  sosial  terhadap  anak-anak  yang  telah  menjadi  korban, mengalami penderitaan mental, fisik, sosial karena tindakan orang lain. pelayanan ini dapat dilakukan oleh pihak pemerintah atau non-pemerintah, yang mempunyai ahli-ahli  dalam  berbagai  bidang  disiplin  yang  berkaitan.  Para  pihak  yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan ini terdiri atas pekerja sosial, sosiolog,  psikolog,  ahli  kesehatan,  hukum,  kesehatan,  pendidikan,  ekonomi, administrasi, polisi, jaksa, hakim, rohaniawan, dan sebagainya. 6
Salah  satu  pusat  pelayanan  korban  anak  adalah  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A adalah pusat pelayanan yang  terintegrasi  dalam  upaya  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  dari  berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan.
Kepala Dinas P3AP2KB, Rumadhan mengatakan kasus pelecehan seksual yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  terhadap  anak-anak  (tindak  pidana pedofilia ) meningkat di Aceh Singkil, sepanjang tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018  lalu.  "Tercatat  ada  12  kasus  yang  ditangani  sepanjang  2019,  namun didominasi kasus pelecehan seksual pada anak, selebihnya penelantaran perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) beserta Bullying" kata Rumadhan di Aceh Singkil, Senin 9 Desember 2019. Sedangkan tahun 2018 lalu, kata Rumadhan sebanyak 18 kasus, namun laporan pelecehan anak dibawah umur hanya 1 kasus, selebihnya,  yakni  17  kasus  lainnya  lebih  mendominasi  KDRT  pada  wanita dewasa.Begitu  juga  yang  disampaikan  oleh  Kasi  Perlindungan  anak,  Husnah menyebutkan  tahun  2019  mulai  bulan  Januari,  Juli  hingga  September  ditemukan
5 Leden  Marpaung, Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  Dan  Masalah  Prevensinya (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm 96.
6 Karya Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi ( PT Eresco Anggota IKAPI) hlm 146
sebanyak tujuh kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah usia rata-rata 12 tahun. 7
Menurut salah satu Pekerja Sosial yang bekerja di Aceh Singkil, kejahatan pedofilia / kekerasan seksual yang terjadi di Aceh Singkil, tercatat pada tahun 2018 terdapat 11 kasus, pada tahun 2019 terdapat 9 kasus dan meningkat pada tahun 2020 sebanyak 13 kasus dan pada tahun 2021 terdapat kasus sebanyak 15 kasus, hal ini sudah diakumulasikan dari yang sudah ditangani polres Aceh singkil dan P2TP2A Aceh  Singkil.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  salah  satu  daerah  yang  rawan  terjadi kejahatan pedofilia adalah Aceh Singkil.
Berdasarkan uraian diatas ditemukan fakta bahwa jaminan kehidupan yang layak, kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang anak baik secara fisik, terhambat karena tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Maraknya kejahatan pedofilia terhadap  anak  di  Aceh  Singkil  menimbulkan  pertanyaan  apa yang  menjadi  penyebab  terjadinya  tindakan  pelecehan  seksual  sehingga menghambat terlaksananya tujuan diberlakukan Qanun No. 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan  Anak  sehingga  menghambat  pertumbuhan  anak  secara  layak  dan tentunya menimbulkan trauma psikologis yang mendalam terhadap korban, dalam hal  ini  pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap  usaha  perlindungan  hukum, pelayanan  mental,  fisik,  sosial  terhadap  anak-anak  yang  telah  menjadi  korban pedofilia adalah P2TP2A.
Perlindungan  hukum merupakan  hak  konstitusional  setiap  warga  negara. Perlindungan hukum adalah hak semua orang yang bukan merupakan pemberian atau belas kasihan  dari negara melainkan  sebagai bentuk  tanggung jawab  negara dalam mewujudkan acces to justice , equality before the law , dan fair trial . Setiap tahun  ribuan  orang  berhadapan  dengan  proses  hukum,  tetapi  tidak  semua  bisa menjalaninya dengan pendampingan hukum yang memadai seperti yang dihadapi masyarakat  miskin.  Ketiadaan  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin menyebabkan kerentanan terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak mereka selama menjalani  proses  hukum.  Disamping  itu,  upaya  terhadap  perlindungan  yang diberikan  oleh  P2TP2A  seharusnya  meliputi:  Penanganan  pengaduan  dan
7 Https://Www.Tagar.Id/Kasus-Pedofilia-Di-Aceh-SingkilBertambah . diakses pada tanggal 21 Desember 2020
pendampingan perempuan dan korban kekerasan, penyelenggaraan rujukan kasus yang  memerlukan  pelayanan  kesehatan  dan  konseling  bagi  perempuan  dan  anak korban  kekerasan,  memfasilitasi  rehabilitasi  bagi  perempuan  dan  anak  korban kekerasan,  penegakan  dan  bantuan  hokum  bagi  perempuan  dan  anak  korban, pemulangan dan rentegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta memfasilitasi  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  di  bidang pendidikan,  kesehatan,  ekonomi  dan  pengambilan  keputusan  dalam  rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
Oleh  sebab  itu,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  tentang  bagaimana  upaya perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban pedofilia di  P2TP2A  Aceh  Singkil, sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi yang dimiliki anak dan sebagai salah satu upaya penerapan Qanun Aceh No.11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan. Adapun Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah,  Apa  faktor  penyebab terjadinya  tindak  pidana  pedofilia  di  Aceh  Singkil?  Bagaimana  upaya  P2TP2A Aceh Singkil terhadap perlindungan hukum bagi anak korban pedofilia? bertujuan untuk mengetahui Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia di Aceh  Singkil  serta  upaya  yang  dilakukan  P2TP2A  Aceh  Singkil  terhadap perlindungan hukum bagi anak korban pedofilia.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif analisis, dengan jenis penelitian library research ) dan ( field research ) terkait Upaya P2TP2A Aceh Singkil dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia ) yang  bersifat  deskriptif  analisis  yaitu  metode  pengumpulan  data  melalui  analisa sesuai grafik tingkat kejahatan pedofilia di Aceh Singkil yang kemudian dilakukan analisa oleh penulis terhadap penerapan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan  anak.  Sedangkan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini ada dua, yaitu: data Primer dan data sekunder. Data primer disini yaitu data pokok yang nantinya dikumpulkan melalui pengamatan peneliti terhadap upaya P2TP2A Aceh  Singkil  dalam  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban pedofilia . Sedangkan  Data  sekunder  disini  juga  disebut  data  kepustakaan,  yaitu  terdiri  dari buku-buku, artikel hukum, kompilasi hukum Islam dan rujukan lainnya yang sesuai
dengan kajian penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan melalui observasi, interview  dan  studi  kepustakaan.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam penulisan  skripsi  ini  adalah  dengan  pendekatan  kualitatif.  Dalam  hal  ini  penulis lebih memfokuskan kajian pada upaya P2TP2A Aceh Singkil dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Gambaran Umum P2TP2A Aceh Singkil
Lembaga Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang selanjutnya  di  sebut  P2TP2A  Aceh  Singkil  adalah  pusat  pelayanan  yang terintegritas. P2TP2A sudah terbentuk di Kabupaten Aceh Singkil sejak tahun 2016 yang  menjalankan  kegiatan  program  melayani  korban  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  maupun  perdagangan  orang  yang  terjadi  di  wilayah  hukum singkil.
Dengan itu, untuk menjawab kebutuhan tersebut maka didirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Singkil, sebagai wahana pemberdayaan  dan  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  untuk  mewujudkan kesejahteraan  dan  keadilan  gender.  Pusat  Pelayanana  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merpakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan  dan  anak  dalam  upaya  pemenuhan  informasi  dan  kebutuhan  dibidang pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  politik,  hukum  dari  aspek  perlindungan  dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
Setelah  bencana  gempa  tsunami  yang  terjadi  pada  akhir  tahun  2004, P2TP2A mendapatkan dukungan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD- Nias  mulai  dari  dukungan  operasional  termasuk  pembangunan  gedung  P2TP2A. sejak  P2TP2A  didirikan  sampai  sekarang  ini  belum  berjalan  optimal,  dengan berbagai  macam  kendala  dan  tantangan,  baik  persoalan  anggaran,  terbatasnya kapasitas SDM maupun pemahaman konsep P2TP2A baik ditataran pengambilan kebijakan maupun pengurus.
Berikut ini data pendampingan kasus oleh DPA3KB/ P2TP2A Aceh Singkil Tahun 2017-2021:
Gambar 1. Grafik Pendampingan Kasus oleh DPA3KB/ P2TP2A Aceh Singkil Tahun 2017-2021
Dapat diketahui bahwa perlindungan diatas meliputi kasus yang terjadi pada Perempuan  dan  anak.  Tidak  hanya  pada  kasus  pelcehan  namun  data  diatas mencakup  korban  pemekorsaan,  penelantaran,  KDRT,  dan  Bully.  Dari  satu  sisi angka  diatas  dapat  dilihat  bahwa  semakin  tahun  tidak  pernah  luput  dari  adanya kasus  yang  terjadi,  meski  sempat  mengalami  penurunan  di  tahun  2019  namun terjadi  lagi  peningkatan  di  tahun  2020,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  kurangnya kesadaran  masyarakat  khususnya  perempuan  yang  mengalami  kekerasan  untuk melaporkan  peristiwa  kekerasan  yang  dialami,  namun  disisi  lain  menunjukkan bahwa  peristiwa  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  merupakan  persoalan mendasar dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa di pengaruhi kualitas hidup dan  masa  depan  perempuan  dan  anak  yang  mengalami  kekerasan  fisik  maupun
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah Kasus yang didampingi
psikis dan karenanya harus ditangani secara komprehensif dan berkualitas dengan pendekatan melalui persfektif korban.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pedofilia Di Aceh Singkil
Berikut  ini  beberapa  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya kejahatan tersebut adalah :
a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;
d. Lingkungan pergaulan yang bebas. 8
Faktor  ketahanan  keluarga  juga  menjadi  salah  satu  faktor  mempengaruhi terjadinya kejahatan pedofilia, dalam hal ini Ayah sebagai penanggungjawab utama keluarga abai menjalankan tugas dan tanggungjawab utamanya, banyak ditemukan hanya  terbatas  pada  mencari  nafkah,  pergi  pagi  dan  pulang  sore  terutama  yang bekerja di pemerintahan, karyawan perkebunan, nelayan dan pekerja lepas lainnya. Anak perlu diberikan curahan kasih sayang yang optimal, teman curhat dan bemain anak,  membangun  sistem  ego  dan  sistem  berpikir  anak,  pemahaman  dan pengamalan  nilai  agama,  makanan  sehat  dan  lingkungan  yang  kondusif,  dengan demikian  anak  akan  mempunyai  ketahanan  dan  memperkecil  peluang  sebagai korban pedofilia . 9 Selain itu Akses video pomo yang mudah juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan pedofilia, saat ini akses untuk menonton video pomo  di  intemet  sangat  begitu  mudah,  tersedia  ragam  aplikasi  yang  bisa  di download di playstore untuk membuka blokir akses video pomo diseluruh dunia.
Disamping itu, faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus pedofilia di Aceh Singkil, salah satu nya adalah terkait masih banyaknya minuman keras yang di jual di  warung-warung  secara  tertutup,  sehingga  disaat  orang  dewasa  mengkonsumsi minuman keras maka tanpa sadar ia melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Selain itu, pengaruh handphone android juga sangat tinggi menjadi faktor tingginya
8 Soejono,  D, Penanggulangan  Kejahatan  (Crime  Preventive), (Bandung,  Alumni,  1983), hlm. 42.
9 Hasil wawancara dengan Bapak Hasnan Manik, S.H., M.H., CTA, Advokat dan Ketua Tim Ahli  Pengelola  Pusat  Pelayaanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 28 Oktober 2021 di Aceh Singkil.
angka pelecehan seksual terhadap anak. Jika kita perhatikan di aplikasi facebook, khususnya  tampilan  video  banyak  ditemukan  video-video  yang  mengandung pornografi. 10
Selanjutnya, kurangnya pengawasan orang tua terhadap orang-orang terdekat sianak seperti hal nya kerabat bahkan keluarga dekat dan terlalu mempercayai orang di sekitar korban. Karena Pelaku Pedofilia ini sulit dideteksi karena tidak memiliki ciri-ciri yang khas, terkadang orang tua kandung korban sendiri pun bisa menjadi pelakunya, dan membiarkan anak-anak bergaul secara bebas tanpa ada kontrol dari orangtua sehingga si pelaku ini menganggap mendapat lampu hijau. 11
Faktor  kurangnya  edukasi  seks  terhadap  anak  sejak  dini  juga  menjadi penyebab terjadinya kasus pedofilia, pasalnya masalah seks masih dianggap taboo dalam  masyarakat,  maka  tidak jarang  orangtua  tidak  memperhatikan  masalah  ini bahkan  barangkali  tidak  pernah  memberi  pengertian  edukasi  seks  terhadap  anak, sehingga  mengakibatkan  anak  tersebut  mudah  menjadi  korban pedofilia. Faktor Penggunaan Internet yang tidak terkontrol menyebabkan mudah diaksesnya situs- situs  vidoe  yang  mengandung  aksi  pornografi,  Faktor  Pengawasan  Keluarga  hal disebabkan kurangnya perhatian kepada keluarga dimana biasanya orangtua anak yang menjadi korban pedofilia sibuk bekerja anak sehingga anak tidak terkontrol pergaulannya.. 12
Kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  dalam  hal  ini pedofilia secara nasional  meningkat,  begitu  juga  di  Kabupaten  Aceh  Singkil  dan  sekitamya  juga mengalami  peningkatan  kasus  yang  sama  sehingga  kondisi  ini  sudah  sangat memprihatinkan dan membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk meminimalisasi korban. Upaya menekan kasus pedofilia harus terus menerus tanpa berhenti dilakukan dengan melibatkan semua unsur untuk menghindari bangsa ini atas kehilangan generasi potensial. Peran serta masyarakat dan keluarga jug sangat
10 Hasil wawancara dengan Bapak Kaya Alim S.H, Advokad dan ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (ACEH) Aceh Singkil. Pada tanggal 31 Oktober 2021.
11 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Bunyamin  S.Sy,  Advokad  yayasan  lembaga  bantuan hukum  mitra  advokasi  Aceh  (YLBH-MAA  Aceh  Singkil)  Pada  tanggal  1  November  2021,  di  Aceh Singkil
12 Wawancara dengan Bapak Muhammad Rifa’i, S.H.M.H, Advokad, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Agama Syekh Abdurrauf As-Singkily, Aceh Singkil pada tanggal 28 Oktober 2021.
dibutuhkan  dengan  melakukan  pengawasan  yang  lebih  ketat  lagi  terhadap  anak ketika anak sekolah, bemain, les atau mengaji serta pergaulan mereka juga di dalam keluarga sendiri. 13
Sehingga  dapat  disimpulkan  faktor  penyebab  yang  mendominasi  terjadinya tindak pidana kejahatan seksual di Aceh Singkil yang dilakukan terhadap anak di bawah umur ( pedofilia ) adalah:
a. Faktor  keinginan.  Yang  dimaksud  dengan  faktor  keinginan  adalah  suatu kemauan  yang  sangat  kuat  yang  mendorong  si  pelaku  untuk  melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.
b. Faktor kesempatan.  Adapun yang dimaksud  dengan faktor kesempatan di sini  adalah  suatu  keadaan  yang  memungkinkan  (memberi  peluang)  atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti:
1) Kurangnya  perhatian  orang  tua  terhadap  anak-anaknya,  hal  ini disebabkan orang tua sibuk bekerja.
2) Kurangnya  pengetahuan  si  anak  tentang  seks,  hal  ini  didasarkan kepada kebudayaan  ketimuran  yang menganggap  bahwa pengetahuan  seks  bagi  anak  merupakan  perbuatan  yang  tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.
c. Faktor lemahnya akidah. Faktor lemahnya akidah disini merupakan faktor yang  sangat  mendasar  yang  menyebabkan  seseorang  melakukan  sebuah kejahatan. 14
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  penyebab  terjadinya  tindak pidana Pedofilia di Aceh Singkil ialah sangat besar di pengaruhi oleh beberapa hal berikut ini:
13 Wawancara dengan Ibu Ade Dwi Sintiya S.Ak, DPRK Aceh Singkil, Anggota Tenaga Ahli Tim  Pengelola  Pusat  Pelayaanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten Aceh Singkil, Pada Tanggal 17 November 2021, di Aceh Singkil.
14 Hasil  wawancara  dengan  Hasil  Wawancara  dengan  Munira  Kabid  Perlindungan  Anak P2TP2A Aceh Singkil, Pada tanggal 27 April 2021.
1. Faktor ketahanan keluarga
2. Mudahnya akses video yang mengandung aksi pornografi
3. Faktor kesempatan
4. Faktor Lingkungan masyarakat
5. Masih banyaknya minuman keras yang di jual di warung-warung tertutup
6. Kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak sehingga memudahkan pelaku tindak pidana pedofilia melakukan aksinya.
7. Kurangnya edukasi tentang seks (karena dianggap masih masalah taboo )
8. Kurangya tertanam rasa keimanan yang kuat (ibadah yang kurang) dalam keluarga sehingga mudah melakukan tindak pidana pedofilia .
3. Upaya  Yang  Dilakukan  P2TP2A  Aceh  Singkil  Dalam  Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia
Pelayanannya dimulai  dari  penanganan  dengan  layanan  pengaduan  dan pelaporan oleh korban dengan mendatangi langsung kantor P2TP2A Aceh Singkil. Alur pelayanan ini berlaku secara keseluruhan baik untuk perempuan maupun untuk anak korban  tindak  pidana pedofilia .  Setelah  itu  melakukan  administrasi  dengan mencantumkan data diri korban, setelah itu barulah P2TP2A dapat memberikan layanan bantuan hukum untuk tujuan penegakan hukum. Dalam hal penanganan ini korban akan mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan  selama  masa  penanganan  kasus berlanjut ketahap pelayanan rehabilitas hingga berakhir kepemulangan korban kepada keluarga.
Setelah itu, beberapa upaya yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban pedofilia tersebut berupa pelayanan medis dan pelayanan hukum. Agar lebih jelas berikut ini diuraikan terkait upaya yang dilakukan oleh P2TPA Aceh Singkil dalam  perlindungan  hukum  terhadap  korban pedofilia diantaranya  berupa pendampingan, pelayanan ditambah dengan rehabilitasi dan pemulihan psikologis serta upaya sosilaisasi.
a. Upaya Bantuan Hukum
Dengan upaya bantuan hukum kasus-kasus yang telah dilaporkan ke P2TP2A Aceh Singkil maka diberikan pedoman dan pelayanan hukum kepada korban yang sudah melapor termasuk pendampingan litigasi (proses hukum di pengadilan) dan non-litigasi  (penyelesaian  di  luar  pengadilan.  Bahkan  juga  diberikan  pedoman
rujukan ke instansi penegak hukum. Korban dapat mengajukan penyelesaian kasus melalui  jalur  litigasi  apabila  usaha  penyelesaian  kasus  secara  non-litigasi  tidak mencapai titik temu.
Untuk kasus terhadap anak korban pedofilia maka pendampinglah yang dapat mendampingi korban, pendamping dalam hal ini dapat dilakukan lansung oleh ketua perlindungan  perempuan  dan  anak  P2TP2A,  namun  juga  dapat  dilakukan  oleh pekerja  sosial  dari  Dinas  Sosial,  karena  Dinas  Sosial  Aceh  Singkil  dan  P2TP2A Aceh Singkil bekerjasama untuk menempuh penyelesaian kasus yang dialami oleh korban.  Pendamping  juga  akan  mendampingi  korban  selama  proses  non  litigasi/ litigasi  berjalan  bahkan  juga  mempersiapkan  segala  administrasi  yang  berkaitan dengan  pemenuhan  persyaratan  dalam  proses  peradilan.  Tujuannya  yaitu  agar terpenuhinya bantuan hukum dan nasehat hukum yang berkualitas terhadap anak korban  tindak  pidana pedofilia serta  advokasi  pemuatan  pemberatan  hukum terhadap pelaku. Dalam hal ini petugas yang mendampingi korban juga melakukan upaya  seperti  mengajak  bicara  korban  dengan  empat  mata  ( face  to  face )  dengan tujuan  agar  korban  tidak  merasa  malu  jika  ditanyai  tentang  kejadian  yang  sudah dialaminya.  Dengan  cara  ini  diharapkan  nantinya  korban  dapat  memberikan keterangan yang lengkap dan jujur untuk tujuan memudahkan proses penyelasaian perkara di pengadilan.
b. Upaya Rehabilitasi Sosial
Pelayanan  rehabilitasi  sosial  adalah  yang  paling  umum  dan  paling  sering dilakukan oleh P2TP2A Aceh Singkil. Umumnya, korban akan selalu mendapatkan penanganan  berupa pelayanan rehabilitasi sosial. Pelayanan rehabilitasi sosial juga merupakan  rehabilitasi  psikologis,  sehingga  pelayanan  rehabilitasi  sosial  ini mencakup rehabilitasi psikis dan psiko-sosial korban.
Pelayanan rehabilitasi sosial ini dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan psikologis  korban  maupun  keluarga  dan/atau  orang  terdekat  yang  mengalami dan/atau  menyaksikan  tindak  kekerasan  mendekati  keadaannya  seperti  sebelum tindak  kekerasan  tersebut  berlangsung.  Pelayanan  ini  dilakukan  oleh  tenaga  ahli P2TP2A  Aceh  Singkil  yang  merupakan  relawan-relawan  Non-PNS  yang  ikut membantu seperti psikolog dan pekerja sosial. P2TP2A Aceh Singkil bertugas untuk
mendampingi  korban  selama  proses  penanganan  kasus  sampai  selesai.  Psikolog bertugas untuk melakukan konseling psikis atau mental.
c. Upaya Sosialisasi
Maksud  upaya  sosialisasi  di  sini  merupakan  proses  dimana  P2TP2A  Aceh Singkil melakukan pendekatan dengan terjun langsung kepada masyarakat dengan menyampaikan  persoalan-persoalan  yang  berkenaan  dengan  hukum,  khususnya bahaya masalah pencabulan, pemerkosaan, pelecehan, KDRT dan lain sebagainya. Upaya  sosialisasi  yang  dilakukan  P2TP2A  Aceh  Singkil  ini  dilakukan  dengan melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  seperti  yang  disampaikan  oleh  Munira (Kabid Perlindungan Anak P2TP2A  Singkil)  mereka melakukan sosialisai dengan datang  langsung  ke  kampung-kampung  baik  terpelosok  maupun  daerah  perkotaan seperti mendatangi sekolah-sekolah maupun menyampaikannya kepada masyarakat tiap-tiap desa yang ada di Aceh Singkil. Sosialisasi ini dilakuakan tidak terstruktur, perbulannya tidak menentu bisa satu bulan sekali ataupun dalam peminggu. Kegiatan sosialisasi  ini  juga  dilakukan  di  kantor  DPA3KB  P2TP2A  Aceh  singkil,  dengan mendatangkan peserta dari kalangan anak-anak yang masih bersekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian diadakan acara pemilihan duta anak paham hukum dengan tujuan agar anak-anak dikawasan Aceh Singkil diharapkan paham akan hukum. 15
Upaya  sosialisasi  ini  di  lakukan  dengan  maksud  agar  anak,  dan  orang  tua maupun  masyarakat  lebih  paham  mengenai  kasus-kasus  kekerasan  yang  dialami dengan  memberikan  pemahaman  bahwa  bahayanya  dampak  dari  kasus pedofilia . Bertujuan agar terhindarnya anak-anak dari perbuatan-perbuatan kekerasan seksual khususnya pedofilia .
d. Upaya Pelayanan Medis
Upaya  pelayanan  medis  memberikan  pedoman  rujukan  ketempat  pelayanan medis  (rumah  sakit  atau  puskesmas  terdekat)  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  anak korban pedofilia .  Munira  mengatkan  bahwa  korban  di  rujuk  ke  rumah  sakit  atau puskesmas terdekat untuk mendapat pelayanan yang dibutuhkan..
Pelayanan medis diberikan kepada korban pedofilia karena selain mengalami gangguan psikis/mental korban pedofilia juga menderita fisik, misalnya luka sobekan
15 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Munira  Kabid  Perlindungan  Anak  P2TP2A  Aceh  Singkil, Pada tanggal 26 November 2021 di Aceh Singkil.
di  area  vagina  akibat  peristiwa  yang  dialaminya  sehingga  dalam  hal  ini  korban pedofilia diminta untuk dilakukan tes Visum Et Repertum dan pemeriksaan yang dibutuhkan lainnya.
Tujuan  pelayanan  medis  ini  untuk  mendampingi  korban  yang  mengalami kekerasan fisik (Iuka fisik) atau kekerasan seksual ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapat penanganan segera, memastikan korban untuk menjalani Visum Et Repertum di rumah sakit atas pemintaan unit PPA polres  setempat. Jika korban  datang  karena  rujukan  dari  dari  lembaga  lain,  maka  dengan  begitu  korban diterima sebagai korban yang datang secara langsung.
e. Upaya layanan rehabilitasi dan reintegrasi
Proses  layanan  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  ini  berjalan  hingga penyelesaian  kasusnya  selesai.  Dengan  adanya  upaya  layanan  rehabilitasi  terkait pemulihan psikologis, spiritual dan hubungan interaksi korban dengan keluarga dan lingkungan masyarakat yang ada disekitamya. Upaya rehabilitasi ini dilakukan untuk memulihkan  kondisi  mental,  fisik,  psikis  dan  lain  sebagainya  setelah  anak mengalami  trauma  yang  sangat  mendalam  akibat  suatu  peristiwa  tindak  pidana pencabulan yang dialaminya.
Prosesnya dimulai dari diberikannya pendamping melakukan pendidikan dan penyadaran  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  keluarga,  masyarakat  (tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  tokoh  pemuda)  tentang  kekerasan  seksual terhadap  anak  seperti  halnya pedofilia .  Pendamping  memberikan  bantuan  dalam meringankan,  melindungi  dan  memulihkan  kondisi  psikologis,  sosial  dan  spiritual terhadap anak korban tindak pidana pedofilia sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya  kembali  secara  wajar.  Bantuan  tersebut  dilakukan  melalui  kegiatan pendampingan psikososial (konseling) dan pelayanan spiritual.
Dengan  adanya  kegiatan  pendampingan  psikosial  maka  diberikannya pemulihan  untuk  pelayanan  yang  berkaitan  dengan  aspek  psikologis  dan  sosial korban.  Tujuannya  untuk  memfasilitasi  proses  pemberdayaan  dan  mengembalikan kepercayaan  diri  korban  agar  dapat  meneruskan  kehidupannya  secara  produktif, bemartabat  dan  bemakna  pasca  pengalaman  traumatik  yang  dialaminya.  Upaya rehabilitasi ini diberikan sampai korban benar-benar pulih bahkan hingga korban di
kembalikan ke dalam masyarakat pun pihak P2TP2A Aceh Singkil tetap memantau perkembangan korban sampai benar-benar pulih. 16

## 4. Analisis Penulis Terhadap Upaya Perlindungan Korban Pedofilia Melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008
Setelah melihat penjelasan tentang tindak pidana pedofilia pada bab 2 dapat dilihat  bahwa pedofilia merupakan  kejahatan  yang  abnormal  dan  dikategorikan sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extraordinary  crime ),  yang  dimaksud  abnormal adalah,  dimana  pria  dewasa  melakukan  pelampiasan  seksual  kepada  anak  yang masih di bawah umur, baik itu dilakukan dengan rayuan, atau iming-iming maupun secara paksaan atau ancaman.
Dalam  hukum  Islam, pedofilia tidak  begitu  saja  dikategorikan  ke  dalam kejahatan yang dilatar belakangi oleh penyakit (abnormal). Karena dalam hukum Islam, telah secara qath'i ditegaskan bahwa seorang yang berakal (mukallaf) sudah di berlakukan hukum dan barang tentu mengetahui perintah, ataupun larangan dan akibat yang didapatkan dari sebuah pekerjaan yang dilakukan.
Pada  prinsipnya, pedofilia dalam  hukum  Islam  sama  halnya  dengan pemerkosaan.  Karena,  dilakukan  oleh  orang  dewasa  yang  sudah  dapat  diminta pertanggungjawab hukum melakukan memaksa orang yang masih dalam usia di bawah  umur  untuk  melakukan  perbuatan  tersebut.  Padahal,  aturan  mengancam keras terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur baik itu karena rayuan apalagi pemaksaan atau ancaman. Sehingga, untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat umum, pelaku harus dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maupun dihukum dengan menggunakan sanksi pidana Islam.
Sedangkan  terkait  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  P2TP2A  Aceh Singkil  terhadap  korban pedofilia sudah  sesuai  dengan  beberapa  prinsip  yaitu prinsip:  cepat,  tanggap,  aman,  empati,  non  diskriminasi,  mudah  dijangkau,  dan adanya jaminan kerahasiaan, serta tanpa dipungut biaya dari korban dan prinsip ini sesuai dengan yang tertulis dalam Qanun Nomor 11 Tentang perlindungan Anak. Namun tidak dipungkiri P2TP2A Aceh Singkil belum secara penuh melaksanakan
16 Hasil wawancara dengan Liya Kasi Perlindungan Anak P2TP2A Aceh Singkil Pada Tanggal 26 April 2021, di Aceh Singkil.
isi  Qanun  Nomor  11  Tentang  perlindungan  Anak  diantaranya  terkait  Pemulihan psikologis  korban  dalam  hal  ini  korban pedofilia tidak  dilakukan  lansung  di P2TP2A Aceh Singkil, namun di rujuk ke provinsi. Karena beberapa kendala yaitu:
1. Belum ada rumah aman ( save house ) untuk menampung para korban/ Tidak mempunyai rumah singgah melakukan pemulihan untuk korban pedofilia , alasannya karena anggaran yang kurang memadai.
2. Tidak  ada  tenaga  ahli  (psikolog)  untuk  melakukan  pemulihan,  sehingga dilakukan rujukan ke tingkat provinsi.
Namun walaupun belum sepenuhnya terlaksana, akan tetapi P2TP2A Aceh Singkil melakukan beberapa upaya, diataranya:
1. Melakukan  pendampingan  terhadap  korban  dalam  penyelesaian  kasus, ketika kasus sampai kepengadilan mereka melalukan pendampingan korban hingga selesai putusan. Seperti mengajak bicara anak yang menjadi korban secara  empat  mata,  untuk  memberanikan  anakn  memberikan  keterangan untuk memudahkan mendapatkan keterangan.
2. Mendampingi  korban  melakukan tes Visum  Et  Repertum dan  pemeriksaan yang dibutuhkan lainnya.
3. Membantu  semua  yang  diperlukan  untuk  dilakukan  rujukan  ke  P2TP2A provinsi.
4. Mengantar anak ke panti asuhan untuk penetitipan sementara sebelum anak dirujuk ke P2TP2A provinsi.
Kemudian, Pelecehan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di  mana  orang  dewasa  atau  remaja  yang  lebih  tua  menggunakan  anak  untuk rangsangan  seksual.  Tentu  untuk  untuk  mengantisipasi  hal  itu  ada  banyak  pihak yang seharusnya terlibat untuk mengawasi dan yang paling utama peran orangtua anak  itu  sendiri  dalam  memperhatikan  aktivitas  anaknya.  Sebab,  disaat  anak menimpa  pelecehan  tidak  sedikit  anak  itu  sendiri  enggan  mengatakan  kepada orangtunya karena alasan takut.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  menemukan  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia di Aceh Singkil  adalah  sangat  besar  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal  berikut  ini:  faktor ketahanan  keluarga,  mudahnya  akses  video  porno,  faktor  kesempatan,  faktor lingkungan masyarakat, masih banyaknya minuman keras yang di jual di warung- warung  tertutup,  kurangnya  pengawasan  dari  orangtua  terhadap  anak  sehingga memudahkan  pelaku  tindak  pidana pedofilia melakukan  aksinya,  kurangnya edukasi  tentang  seks  (karena  dianggap  masih  masalah taboo )  serta  kurangya tertanam rasa keimanan yang kuat (ibadah yang kurang) dalam keluarga sehingga mudah melakukan tindak pidana pedofilia .
Kedua,  upaya  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  P2TP2A  Aceh Singkil  terhadap  korban pedofilia yaitu  dengan  memberikan  layanan  bantuan hukum,  dengan  mendampingi  korban  dengan  segala  prosesi  hukum  sampai  ke pengadilan  dan  ketahap  putusan.  Kemudian  memberikan  layanan  bantuan  medis yang diperlukan korban seperti melakukan tes Visum Et Repertum dan pemeriksaan yang dibutuhkan lainnya. Kemudian upaya rehabilitasi sosial, upaya sosialisasi untun mencegah  dan  meminimalisir  adanya  korban  selanjutnya  , setelah  itu  melakukan u paya layanan  rehabilitasi  dan  reintegrasi.  P2TP2A  Aceh  Singkil  juga membantu semua yang diperlukan untuk dilakukan rujukan ke P2TP2A provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin  Hanafi,  Edi  Darmawijaya,  Husni  A.  Jalil,  “ Buku  Dasar  Hukum  Pidana Keluarga ”,  Banda  Aceh:  Fakultas  Syariah  dan  Ekonomi  Islam  UIN  Ar- Raniry, 2014.
Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jili IV , terj. Tim Tsalisah,
(Bogor: PT. Karisma Ilmu)
Arif Gosita, “ Masalah Korban Kejahatan”, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
Ahmad  Wardi  Muslich,  “ Hukum  Pidana  Islam” ,  Jakarta:  Sinar  Grafika  Offset,
2005.
Arifah,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Pelecehan Seksual”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
Abdurrahmat Fathoni, “ Metodologi Penelitian Dan Tekhnik Penyusunan Skripsi”,
Jakarta: Rineka Cipta 2006.
Ahmad  Ramali,  “Kamus  Kedokteran  (Arti  dan  Keterangan  Istilah)”,  Jakarta: Djambatan, 2005.
Al-Syatibi, al-Muwafaqat , (Beirut: Dar al-Kutub).
Dede  Rahmat  Hidayat,  “ Ilmu  Perilaku  Manusia  (Pengantar  Psikologi  Untuk Tenaga Kesehatan) ”, Jakarta: Trans Info Media, 2013.
Dikdik M. Arief Mansur , Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
Delvina Alodia, “Kejahatan Pedofilia Sebagai  Perilaku  Menyimpang  Dan  Upaya Penegakan  Hukumnya” Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial,  Humaniora  dan  Seni , Vol.2, No. 2, Oktober 2018.
Desi Anggraini , Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam persfektif hukum Islam dan hukum positif , Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Eko Setiawan , Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No.2, Desember 2016.
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Jakarta : Sinar Grafika 2016.
Ida Friatna, Perlindungan Anak Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor  11  Tahun  2008 ,  (Jumal  Gender  Equality:  Intemational  Joumal  Of Child Gender Studies, Vol, 1, No. 2,September 2015.
Karya Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi ( PT Eresco Anggota IKAPI).
Khairida,  Syahrizal,  Mohd.  Din,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Pelecehan  Seksual  Pada  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Jinayat
“ Jurnal Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017 .
Khairani  dkk, Riset  Analisis  Kebijakan  Publik  (Suatu  Studi  Kritis  Terhadap Penerapan Prinsip Kesetaraan, Keadilan Dan Nondiskriminasi Gender Serta Pemenuhan  Hak  Asasi  Perempuan  Dalam  Proses  Perancangan  Dan Penyusunan  Qanun  Pendidikan  Qanun  Pelayanan  Publik, Dan  Rancangan Qanun Komplikasi Hukum Jinayah Di Aceh . (Banda Aceh: Pusat Studi HAM Universitas Syiah Kuala 2009.
Leden  Marpaung, Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  Dan  Masalah  Prevensinya (Jakarta: Sinar Grafika 2008.
Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Persfektif Viktimologi Dan Kriminologi, (Jakarta : Kencana 2014.
Mansari, Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Perlindungan  Anak, jumal  Gender  Equality: Intemational Joumal of Child and Gender Studies Vol. 2, No. 1, Maret 2016.
Mohammad  Asmawi,  Lika-liku  Seks  Meyimpang  Bagaimana  Solusinya,
Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005.
M. Yusuf, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penjatuhan sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisa Putusan Hakim No. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG)”, Skripsi 2018.
M.  Nasir  Djamil, Anak  Bukan  Untuk  Dihukum  Catatan  Pembahasan  UU  Sistem Peradilan Anak (UU-SPA) (Jakarta: Sinar Grafika 2013) hlm 177
Nur Hot Maida, Studi Analisis Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia
Pustaka  yustisia, Perundangan  Tentang  Anak Sleman  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia:, 2010.
Poerwadarmita, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  edisi  ke  Ill, (Jakarta:  Balai Pustaka 2006),
Poppy Kumala, Kamus Saku Kedokteran Dorland, (et al.), (Jakarta: EGC, 1998),
Rusdji  Ali  Muhammad,  Khairizzman,  Konstelasi  Syari’at  Islam  Di  Era  Global Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam 2011.
Ramadhan, Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh Dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual  Terhadap  Anak  Menurut  Hukum  Islam ,  (Darussalam  Banda  Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
Rahmat  Hakim, Hukum  Pidana  Islam  “Fiqh  Jinayah” (Bandung:  CV.  Pustaka Setia,2000.
Soerjono  Soekanto,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suratman, Metode Penelitian Hukum ,Bandung : IKAPI 2015.
Soejono,  D, Penanggulangan  Kejahatan  (Crime  Preventive), Bandung,  Alumni,
1983.
Teuku Zulkhairi, Syari’at Islam Membangun Peradaban (Sebuah Pengantar Studi Syari’at Islam di Aceh , Banda Aceh Yayasan PeNa 2017.