## JPASDEV
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Kapuas
Fetrushio Finambello T.M, 1 Willy Tri Hardianto, 2 Muhamad Rifa’i 3 123 Sekolah Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
Corresponding Author : fetrushiofinambellotm@gmail.com

## Abstract
This  research  was  conducted  to  determine  how  the  influence  of  using  the SISKEUDES  application  can  result  in  accountability  for  village  financial  management activities  in  Kapuas  District.  This  research  was  conducted  in  the  village  government  in the  Kapuas  District,  Sanggau  District  using  descriptive  qualitative  research  methods. Determination  of  informants  is  done  by  using  purposive  sampling  technique,  to analyze the data through data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study, it is explained that the accountability of village financial management in  the  Kapuas  District  government  has  increased  because  it  can  produce  higher  quality accountability  reports  since  using  the  SISKEUDES  application,  the  factors  that  support the  use  of  these  applications  are  infrastructure  facilities,  good  cooperation  between village  officials,  and  factors  that  support  the  use  of  this  application.  Obstructing  its application are limited human resources, the ability of the equipment used, system errors are still frequent and not online based.
Keywords : Accountability,  Village  Financial  Management,  Implementation  of  the SISKEUDES Application

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  penggunaan aplikasi  SISKEUDESdapat  menghasilkan  akuntabilitas  pada  kegiatan  pengelolaan keuangan  desa  di  Kecamatan  Kapuas.  Penelitian  ini  dilakukan  di  pemerintah  desa  di wilayah  Kecamatan  Kapuas,  Kabupaten  Sanggau  dengan  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  deskriptif.  Penentuan  informan  dilakukan  dengan  teknik  purpose sampling,  untuk menganalisis  data  dilakukan  melalui  reduksi  data, penyajian data dan penarikan  kesimpulan.Berdasarkan  hasil  penelitian  memaparkan  bahwa  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa  di  pemerintah  Kecamata  Kapuas  mengalami  peningkatan karena  dapat  menghasilkan  laporan  pertanggunjawaban  yang  lebih  berkualitas  sejak menggunakan  aplikasi  SISKEUDES,  faktor  yang  mendukung  penggunaan  aplikasi tersebut yaitufasilitas sarana prasarana, adanya kerjasama yang baik antar perangat desa, dan  faktor  yang  menghambat  penerapannyayaitu  SDM  masih  terbatas,  kemampuan perangkatsarana  yang  digunakan,  masih  sering  errornya  sistem  dan  belum  berbasis online.
Kata Kunci : Akuntabilitas,  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Penerapan  Aplikasi SISKEUDES

## JPASDEV
1. PENDAHULUAN Akuntabilitas adalah suatu sebutan yang digunakan guna menggambarkan tingkatan pertanggungjawaban  seorang  maupun sesuatu  instansi  atau  lembaga  yang memiliki kaitan dengan sistem administrasi  pada  instansi  ataupun lembaga tersebut. Adanya akuntabilitas dalam  suatu  sistem  berfungsi  sebagai Alat  kontrol  berjalanya  suatu  sistem, menekan angka penyalahgunaan wewenang  atau  tindakan  korupsi, meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas kegiatan. Menurut Sujarweni (2015:28) mengemukakan  akuntabilitas  adalah kewajuban  seorang  pelaksana,  pejabat, atau  pemimpin  untuk  melaksanakan aktivitas  pada  tugasnya  dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Sedangkan  disisi  lain  Mardiasmo (2018:20) akuntabilitas merupakan kewajiban  pihak  pemegang  kuasa amanah dalam membagikan pertanggungjawaban, menyajikan,
menyampaikan serta mengatakan seluruh  kegiatan  aktivitas  yang  jadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak
serta  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut.
Prinsip  akuntabilitas  juga  harus diwujudkan  dalam  suatu  kegiatan pemerintahan salah satunya pada lingkup kecil wilayah  yaitu pemerintah desa, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan  desa  didasarkan  pada ketentuan  yang  terdapat  di  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, meskipun dalam kegiatan pemerintah  desa  ada  banyak  aktivitas yang dilakukan perangkat desa terutama  pada  aktivitas  pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat  yang bertujuan  untuk  dapat  meningkatkan perubahan sosial ekonomi pada masyarakat
sehingga
dapat mewujudkan  kemajuan  suatu  desa, berkaitan  dengan  aktivitas  pemerintah desa  tersebut  ada  salah  satu  akivitas yang harus di perhatikan yaitu akuntabilitas  pada  aktivitaspengelolaan keuangan desa.Dalam Pengelolaan Keuangan  Desa  bisa  saja  ada  masalah, jika  semua  regulasi  yang  jelas  belum dibuat sedetail mungkin melalui berbagai  peraturan  bersifat  berjenjang, seperti  peraturan  Bupati,  SK  maupun Juklak/Juknis.  Sebab  jika  pemerintah

## JPASDEV
desa  bisa  menyiapkan  peraturan  ini dengan  baik,  maka  seluruh  jenis pengelolaan  keuangan  desa  pasti  tepat sasaran.  Selain  beberapa  peraturan disediakan  diatas  ada  hal  lain  yang harus  disiapkan  oleh  pemerintah  desa yakni  dokumen  RPJMDes,  RKPDes dan APBDes. Beberapa model dokumen  ptersebut  wajib  dilegalisasi bersama  Peraturan  Desa.  Karena  tanpa Ataturan  Desa  beberapa  dokumen tersebuttidak  dapat    digunakan  dan artinya bagi kepentingan warga.
Oleh  sebab  itu,  perlu  ada  sinergi Pemerintah  Desa  dan  BPD  serta  tim penyusun harus selalu terbangun dengan baik dalam menyediakan dokumen  perencanaan  desa  agar  tidak sampai terjadi konflik antar kelembagaan  di  Desa  karena  memang sudah saatnya Perangkat Desa dan BPD atau stakeholder lain yang terlibat lebih inovatif  dan  terlibat  secara  utuh  dalam segala  jenis  Pengelolaan  Keuangan Desa. Menurut (Prasetyo & Muis,2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada beberapa aspek problematik pengelolaan keuangan desa yang berpotensi  membuat  ruang  terjadinya masalah termasuk korupsi yaitu; Aspek regulasi  dan  kelembagaan  yang  tidak
dijalankan dengan maksimal, aspek tata pelaksanaan  aktivitas  tidak  dilakukan berdasarkan standar, aspek pengawasan tidak  lakukan  secara  optimal,  aspek sumber  daya  manusia  yang  masih terbatas sehingga tidak bisa melakukan kegiatan  pengelolaan  keuangan  dengan maksimal  yang  menyebabkan  adanya ruang  untuk  dicurangi  perangkat  desa lainnya.
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa  (2018)  menyatakan bahwa  “Keuangan  Desa  harus  dikelola sesuai dengan asas transparan, akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran”. Hal tersebut menunjukan bahwa Keuangan  Desa  wajib  dikelola  secara terbuka  dapat  dipertanggungjawabkan serta  cocok  bersama  peraturan  yang ada.    Semasa  mulai  pengesahan  UU Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, pemerintah Desa diberikan kesempatan untuk mengurus kegiatan pemerintahan sendiri termasuk penyelenggaraan pembangunan untuk tingkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk  desa.  Selain  itu  pemerintah desa  diharapkan  untuk  lebih  mandiri

## JPASDEV
dalam  mengelola  pemerintahan  dan berbagai  sumber  daya  alam  yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan  keuangan  dan  kekayaan milik  desa.  Karena  sangat  besa  tugas yang  didapat  pemerintah  desa,  maka tanggungjhawabnya juga harus
besar.Oleh  sebab  itu  pemerintah  desa wajib  bisa  menerapkan  komitmen akuntabilitas di dalam tata pemerintahannya, di mana semua akhir aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai bersama dengan ketentuan. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dilakukan dengan tujuan dapat meujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi Sistem
Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  sendiri merupakan sebuah aplikasi pengelolaan keuangan  desa  yang  dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP)  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  tata  kelola keuangan  desa.  Aplikasi  Siskeudes yaitu sebuah alat yang dapat membantu
Pemerintah
Desa mengelola
Keuangan  Desa  yang  dimulai  dari perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban  melalaui  sistem komputer  untuk  menghasilkan  kualitas tata  kelola  keuangan  desa  yang  lebih baik.. Dimana dalam peluncuran aplikasi  ini  sudah  disesuaikan  dengan regulasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa yang  terbaru  yaitu   Permendagri  20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan  Desa.Penggunaan  Aplikasi
SISKEUDES  kedepannya  diharapkan dapat membantu pemerintah desa dapat lebih memaksimalkan proses penyusunan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta
pertanggunjawabanpengelolaan keuangan desa agar menjadi lebih baik, meskipun  masih  banyak  aspek  yang perlu diperbaiki dalam penerapannya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dimana teknik penentuan informan menggunakan Purposive Sampling dengan klasisfikasi informannya  yaitu  Perangkat  Desa (Kepala  Desa,  Kaur  Keuangan  Desa, dan  BPD)  di  Kecamatan  Kapuas,  dan

## JPASDEV
Dinas PMPEMDES Kabupaten
Sanggau.  Sumber  data  yang  digunakan yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Aktivitas  pengumpulan  data  dilakukan dengan  melalui    wawancara,  observasi dan  dokumentasi.  Alat  yang  digunakan yaitu peneliti sendiri sebagai instrumen yang didukung dengan panduan wawancara  dan  catatan  lapangan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan serta kebasahan data menggunakan  triangulasi  teknik  untuk memeriksa  dan  menguji  keakuratan atau  validitas  data  yang  diperoleh sesuai dengan kejadiannya.
HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Akuntabilitas
Pengelolaan

## Keuangan Desa
Menurut  (Sujarweni  (2015:28) mengemukakan  bahwa  akuntabilitas adalah  suatu  kewajiban  yang  harus dilakukan  pelaksana  kegiatan  untuk untuk  melaksanakan  kegiatan  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Dalam suatu  kegiatan  proses  akuntabilitas akan disampaikan dalam bentuk pertanggungjawaban  serta  pelaporan segala  aktivitas  kegiatan  yang  telah dilaksanakan  kemudian  akan  diberikan kepada  pihak  yang  memberikan  kuasa
untuk melaksanakan kegiatan
(Mardiasmo, 2018:20). Adapun pengelolaan  keuangan  desa  menurut Peraturan Menetri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Pasal  1  Ayat  6 Nomor  20  Tahun  2018  Tentang Pengelolaan Keuangan  Desa dijelaskan bahwa  Pengelolaan  Keuangan  Desa merupakan  segala  aktivitas  melingkupi mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa.
Berkaitan  dengan  akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa dikecamatan  kapuas,  berikut  hasil wawancara  peneliti  dengan  beberapa perangkat desa  yang ada di Kecamatan Kapuas  selaku  Kaur  Keuangan  Desa Penyeladi diantaranya Bapak Muhamad Faisal  yang  menyampaikan  aktivitas serta proses pada pengelolaan keuangan desa, berikut hasil wawancaranya:
Prinsip  pengelolaan  keuangan desa pada dasarnya harus transparan dan apa adanya proses penganggaran pada APBDes dilakukan  secara  terbuka  dengan disampaikan kepada BPD sebagai perwakilan masyarakat, pengelolaan  keuangan  sebelum masih  dilakukan  secara  manual

## JPASDEV
dengan  menggunakan  berbagai macam aplikasi sehingga jika ada kesalahan dalam penginputan keuangan  tidak  bisa  dideteksi secara  otomatis,namun  adanya aplikasi SISKEUDES segala aktivitas pada penginputan keuangan  akan  lebih  mudah  di kontrol. Pertanggungjwaban pengelolaan keuangan desa setelah  menggunakan  aplikasi yang dimulai dari kegiatan perencanaan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dengan
melibatkan  BPD  dalam  proses Musdus, Musdes dan Musrenbangdes, pada tahap pelaksanaan  kegiatan  pencatatan pengeluaran  akan  dilakukan  pada proses  penatausahaan  yang  akan disesuaikan  pada  anggaran  yang ada pada APBDes untuk
kemudian  di  dilaksanakan  oleh
TPK, pelaporan pertanggungjawaban kegiatan akan  disampaikan  berdasarkan entry sistem inputan awal aplikasi yang yaitu pada Realisasi APBDes, Realisasi Anggaran Desa,  Realisasi  Kegiatan  Per Bulan,  Realisasi  Per  Semester,
dan  Realisasi  Per  Sumber  Dana, kemudian selanjutnya akan dicetak jadi dalam bentuk dokumen  laporan  realisasi  akhir tahun,  (Wawancara  Kamis,  12 November 2020).
Kemudian  hal  tersebut  didukung oleh  pernyataan  Ibu  Siti  selaku Pelaksana Jabatan Kepala Desa
Penyeladi  yang  menyampaikan  bahwa setelah  keuangan  desa  dikelola  dengan Aplikasi SISKEUDES transparansi dan akuntabilitas  pengelolaaan  keuangan desa semakin baik instansi terkait lebih mudah untuk
mengontrol, memonitoring,  dan  membina  serta mengevaluasi  aktivas  pemerintah  desa dalam mengelola keuangan desa, berikut petikan wawancaranya:
Setelah penerapan aplikasi
SISKEUDES transparansi ataupun akuntabilitas pengelolaan keuangan  desa  jadi  lebih  baik karena lebih mempermudah proses  mulai  dari  perencanaan sampai  pada  pelaporan  hasil dimana hasil kegiatan akan diverifikasi pada ditingkat kecamatan  untuk  kemudian  akan di  sampaikan  kepada  bupati  serta dinas  terkait  yang  mengontrol,

## JPASDEV
memonitoring, dan membina
serta mengevaluasi aktivitas
kegiatan pemerintah desa, bentuk pelaporan  akan  diberikan  dalam bentuk dokumen yang dinamakan LPPD  dan  LKKPD,  (Wawancara Kamis, 12 November 2020). Dalam hal  transparansi dan akuntabilitas  pemerintah  desa  segala macam bentuk pertanggungjawabannya juga akan di sampaikan kepada kepada masyarakat  melalui  BPD,  berikut  hasil wawancara  bersama  Bapak  Hasbar selaku Ketua BPD Desa Penyeladi:
Tugas  dan  kewajiban  BPD  yaitu mengawasi kegiatan serta aktivitas pemerintah desa terutama dalam kegiatan pengelolaan keuangan yang berkaitan  dengan  pembangunan apakah  sudah  sesuai  dengan APBDes  atau  belum,  karena proses  penyusunan  APBDes  juga harus diketahui dan harus disetujui  oleh  oleh  BPD  untuk  di sahkan. Untuk laporan penggunaan anggaran dan bentuk pertanggungjawaban akan disampaikan  kepada  masyarakat melalui  baliho  realisasi  anggaran
dan  disampaikan  kepada  bupati
melalui  camat  dakam  bentuk dokumen seperti SPJ dan Realisasi Akhir Tahun, (Wawancara Kamis, 16 November 2020). Sedangkan Bapak Marino
Bondanselaku  Kaur  Keuangan  Desa Lape  menyampaikan  hal  berbeda,
dengan hasil wawancara sebagai berikut:
Prinsip dalam pengelolaan keuangan  secara  umum  belum sepenuhnya  saya  pahami  namun berkaitan  dengan  pengelolaan keuangan  desa  wajib  mengerti bagimana  proses  perencanaan sampai pada pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan
perencanaan
pengelolaan
keuangan  desa  dimulai  dari musyawarah  dari  tingkat  dusun sampai tingkat desa yang kemudian akan diputuskan menjadi RKPDes. Penyajian
laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dalam bentuk  dokumen  seperti  SPJ, database  aplikasi  serta  banner realisasi  anggaran,  (Wawancara Jumat, 13 November 2020).

## JPASDEV
Kemudian  hal  tersebut  didukung oleh  pernyataan  Bapak  Nikodimus Nongselaku Kepala Desa Lape
menyampaikan bahwa pelaksanaan
pengelolaan  keuangan  desa  sudah sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku, berikut petikan hasil wawancara sebagai berikut:
Dalam prinsip pengelolaan keuangan  desa  memang  saya belum  sepenuhnya  memahami namun berkaitan
dengan tanggungjawab  sebagai  kepala desa  yang  mempunyai  kekuasaan atas  segala  keputusan  yang  di ambil  pemerintah  desa,  saya memerintahkan para staf
perangkat  desa  agar  bisa  bekerja sesuai  dengan  ketentuan  dan peraturan  yang  berlaku.Adanya aplikasi  SISKEUDES  dengan sistem  aplikasi  yang  terintegrasi sehingga semakin membuat aktivitas  pengelolaan  keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel.Adapun kegiatan
perancanaan  dalam  pengelolaan keuangan  desa  juga  melibatkan masyarakat dalam prosesnya melalui  musyawarah  bersama
BPD  dan  pemerintah  desa  untuk
mencapai  keputusan  bersama, (Wawancara Jumat, 13 November 2020). Sebagai perwakilan dari masyarakat  pernyataan  sedikit  berbeda disampaikan  oleh  Bapak  Moses  selaku ketua  BPD  Desa  Lape,  berikut  kutipan wawancaranya:
Kegiatan  pengelolaan  keuangan desa selama ini selalu melibatkan masyarakat dalam prosesnya dimana  BPD  dalam  tugasnya sebagai pengawas kegiatan
aktivitas pemerintah desa memfasilitasi  masyarakat  untuk menyampaikan  aspirasi  terkait dengan  usulan  maupun  rencana pembangunan  yang  bersumber dari keuangan desa melalui
Musdus, Musdes sampai Musrenbangdes, bentuk pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan pemerintah desa disajikan  dalam  bentuk    banner kegiatan, banner laporan
pertanggungjawaban serta
realisasi  anggaran,  (Wawancara Jumat, 13 November 2020). Disisi  lain  Bapak  Dominikus selaku  Kaur  Keuangan  Desa  Pana menjelaskan
pertanggungjawaban

## JPASDEV
sebagai bentuk akuntabilitas,
transparansi  serta  disiplin  anggaran dalam  pengelolaan  keuangan  desa, berikut hasil wawancaranya:
Proses  pemgelolaan  keuangan desa dimulai dari kegiatan
musyawarah  mulai  dari  tingkat dusun  sampai  desa  yang  akan membuat  RKP  yang  menjadi dasar dalam pembuatan RPJMDesa. Dalam pertanggungjawaban pengelolaaan keaungan desa selama ini selalu didasarkan pada prinsip  pengelolaan  keuangan desa  yakni  transparan,  akuntabel dan disiplin anggaran yang disajikan  dalam  bentuk  dokumen
pelaporan, database aplikasi, serta banner realisasi
anggaran,
(Wawancara Senin, 16 November 2020).
Masih  senada  dengan  pernyataan yang  di  sampaikan  diatas,  hal  serupa juga  disampaikan  oleh  Bapak  Jono
selaku Kepala Desa Pana menyampaikan bahwa kehadiran
aplikasi  sebagai  bentuk  otomatisasi pengelolaan keuangan desa serta bentuk  pertanggungjawaban  keuangan desa, berikut petikan wawancaranya:
Mengenai  prinsip  pengelolaan keuangan  desa  terutama  setelah menggunakan aplikasi ini
menjadi  lebih  transparan maupun akuntabel yang disebabkan karena sistem aplikasi terintegrasi otomatis mulai dari proses perencanaan,
penganggaran sampai  pada  pelaporan  kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa dengan penyajian pertanggungjawabannya dalam
bentuk file yakni database aplikasi,  dalam  bentuk  file  yakni dokumen pertanggungjawaban, serta  banner  realisasi  anggaran, (Wawancara Senin, 07 Desember 2020).
Kemudian  sebagai  perwakilan dari  masyarakat yang  mengawasi jalannya  aktivitas  pemerintahan  desa Bapak  Kuwang  selaku  Ketua  BPD Desa Pana turut menyampaikan pernyataan  bahwa  dalam  aktivitas pengelolaan  keuangan  desa  selama  ini juga  telah  melibatkan  masyarakat  pada proses perencanaannya, berikut kutipan wawancaranya:
Kegiatan  pengelolaan  keuangan desa selama ini selalu melibatkan masyarakat
dengan

## JPASDEV
mengutamakan BPD sebagai perwakilan  dalam  mengawasi kegiatan  pemerintah  desa,  pada proses pembangunan akan dimulai dengan menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah  yang  akan  dijadikan RKP Desa, kegiatan teknis pembangunan selama ini dilaksanakan sesuai APBDes yang akan dipertanggungjawankan dalam
bentuk  plang  kegiatan,  banner realisasi anggaran serta dokumen- dokumen  pelaporan,  (Wawancara Senin, 16 November 2020). Berdasarkan  hasil  wawancara diatas dapat diketahui bahwa akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa  dikecamatan  kapuas  sejauh  ini setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES  sudah  sesuai  dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Pasal  1  Ayat  6 Nomor  20  Tahun  2018  Tentang Pengelolaan Keuangan  Desa dijelaskan bahwa  Pengelolaan  Keuangan  Desa merupakan semua kegiatan yang mencakupi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.
Dalam hal prinsip pengelolaan keuangan  desa  penganggaran  pada APBDES  dilakukan  secara  terbuka pada Aplikasi SISKEUDES, pada tahap perencananaan  masyarakat  dilibatkan pada  Musdus  (Musyarwarah  Dusun), Musdes (Musyawarah Desa) dan Musrenbangdes  (Musyawarah  Rencana Pembangunan
Desa).Pelaksanaan kegiatan pembangunan disesuaikan berdasarkan  APBDes  dimana  kegiatan teknisnya  akan  dilaksanakan  oleh  TPK (Tim  Pelaksana  Kegiatan),  kemudian pelaporan pertanggungjawaban kegiatan  akan  sesuai  dengan  inputan pada sistem aplikasi yang terdapat pada menu  Realisasi  APBDes,  Realisasi Anggaran Desa, Realisasi Kegiatan Per Bulan,  Realisasi  Per  Semester,  dan Realisasi  Per  Sumber  Dana  sehingga selanjutnya  dapat  dicetak  jadi  dalam bentuk dokumen dan database aplikasi, selain  dari  pada  itu  hasil  kegiatan  juga akan  disampaikan  serta  diverifikasi pada tingkat kabupaten kepada instansi terkait yaitu Dinas PMPEMDES, Camat  dan  Bupati.  Adapun  bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat akan disampaikan  melalui  BPD  dengan

## JPASDEV
bentuk  fisik  seperti  baner  realisasi anggaran.
Berdasarkan  hasil  sajian  data penelitian diatas dapat dilihat pengelolaan  keuangan  tingkat  desa menunjukkan bahwa pemerintah tingkat  desa  masih  perlu  diberikan pembinaan  dan  pengawasan  dalam pengelolaan  keuangan  tingkat  desa, sehingga  sistem  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  tingkat  desa dapat  berjalan  dengan  baik  untuk mewujudkan pemerintahan daerah
yang baik. Menurut
(Lestari, 2014)dalam penelitiannya mengemukakan  Akuntabilitas  adalah kewajiban memberikan
pertanggungjawaban atau jawaban serta menjelaskan kinerja dan perilaku individu  /  pimpinan  unit  organisasi kepada  pihak-pihak  yang  berhak  atau berwenang untuk mengupayakan pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan  lebih  baik  jika  didukung  oleh sistem  yang  menghasilkan  informasi yang  akurat,  andal,  tepat  waktu,  dan bertanggung jawab.
Kemampuan  pemerintah  desa untuk mempertanggungjawabkan
kegiatan yang berkaitan dengan masalah pembangunan dan
pemerintahan desa. Kewajiban pertanggungjawaban  yang  dimaksud Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa (APBDes)  dengan  Pendapatan  Asli Desa  (PADes),  Alokasi  Dana  Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen  di  dalamnyaSukasmanto dalam (Sumpeno, 2011:216). Berkaitan dengan  akuntabilitas  pada  pengelolaan keuangan  desa  di  kecamatan  Kapuas berdasarkan  penyajian  data  wawancara diatas  diketahui  bahwa  sejauh  ini penggunaan Aplikasi SISKEUDES sudah dilakukan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik  Indonesia  Pasal  1  Ayat  6
Nomor  20  Tahun  2018  Tentang
Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan  Desa  merupakan  semua kegiatan  yang  mencakupi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Dalam  hal  prinsip  pengelolaan keuangan  desa  penganggaran  pada APBDES  dilakukan  secara  terbuka pada Aplikasi SISKEUDES, pada tahap perencananaan  masyarakat  dilibatkan pada  Musdus  (Musyarwarah  Dusun), Musdes (Musyawarah Desa) dan

## JPASDEV
Musrenbangdes  (Musyawarah  Rencana Pembangunan Desa). Pelaksanaan
kegiatan pembangunan disesuaikan berdasarkan  APBDes  dimana  kegiatan teknisnya  akan  dilaksanakan  oleh  TPK (Tim  Pelaksana  Kegiatan),  kemudian pelaporan pertanggungjawaban kegiatan  akan  sesuai  dengan  inputan pada sistem aplikasi yang terdapat pada menu  Realisasi  APBDes,  Realisasi Anggaran Desa, Realisasi Kegiatan Per Bulan,  Realisasi  Per  Semester,  dan Realisasi Per Sumber Dana.
Pada  tahap  selanjutnya  sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan  desa  kegiatan  pelaporan pertanggunjawaban  dicetak  jadi  dalam bentuk  dokumen  dan  diberikan  dalam bentuk file database aplikasi, kemudian setelah  itu  hasil  kegiatan  juga  akan disampaikan  serta  diverifikasi  pada tingkat  kabupaten  kepada  instansi terkait yaitu Dinas PMPEMDES, Camat  dan  Bupati.  Adapun  bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat akan disampaikan  melalui  BPD  dengan bentuk  fisik  seperti  baner  realisasi
anggaran.
3.2. Penerapan Aplikasi SISKEUDES Menurut Setiawan (2004:39)mengemukakan Penerapan ﴾Implementasi﴿ adalah perluasan kegiatan  yang  saling  menyesuaikan sistem  interaksi  pada  obyek  dan tindakan untuk mencapainya serta perlu jaringan  pelaksana  birokrasi  yang efisien. Sedangkan Lukman Ali
menyatakan  bahwa  “Penerapan  adalah mempraktekkan,  memasangkan”  (Ali, 2007:1044).  Berdasarkan  pengertian berikut  sanggup  diambil  kesimpulan bahwa  penerapan  ialah  tindakan  yang dikerjakan  baik  secara  perorangan ataupun kelompok dengan alasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur penerapan
meliputi: 1. Adanya program yang
dilaksanakan
2. Adanya  kelompok  target,  yaitu pemerintah  desa  yang  menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima  manfaat  dari  program tersebut.
3. Kegiatan  pelaksanaan  dilakukan secara  kelompok  atau  perorangan yang  bertanggung  jawab  untuk pengelolaan  pelaksanaan  maupun

## JPASDEV
pengawasan  dari  sistem  penerapan tersebut (Wahab, 2014:45). Dengan  diterapkannya  Sistem Keuangan Desa(SISKEUDES) diharapkan bisa membantu
memudahkan  kerja  perangka  desa, sehingga  kinerja  dari  aparat  desa menjadi lebih baik karena pemanfaatan dari  sistem  tersebut  bisa  lebih  efisien. Sebelum  menggunakan  SISKUEDES sebelumnya masih menggunakan sistem manual namun memiliki banyak aspek  negatif  karena  penggunaan sistem  data  yang  kurang  efisien  akan berakibat  negatif  pada  kinerja  serta kualitas  pelayanan  orgasnisasi  publik pada  masyarakat.  Kualitas  pelayanan untuk  masyarakat  harus  ditingkatkan sebab bisa berpengaruh tingkat
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menjalankan program  pemerintahan.  Sistem  data yang  baik  diharapkan  bisa  tingkatkan kinerja serta kualitas pelayanan pemerintah,  sehingga  bisa  semakin meningkatkan  kualitas  pelayanan  bagi masyarakat yang akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Penerapan Aplikasi Sistem
Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  di
setiap  desa  yang  ada  dikecamatan kapuas sudah dilakukan kegiatan pengelolaan  keuangan  desa  sesuai dengan unsur-unsur penerapan, diantaranya yaitu adanya program yang dilaksanakan  (Aplikasi  SISKEUDES untuk  mengelola  keuangan  desa), sasaran penerapan
Aplikasi SISKEUDES (Pemerintah Desa di yang ada  di  Kecamatan  Kapuas),  dan pelaksanaan sesuai dengan (Permendagri  Nomor  20  tahun  2018 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa) dengan
pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan desa pada tingkat kabupaten adalah (Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa / DPMPEMDES). Terkait dengan penerapan Aplikasi  SISKEUDES  yang  digunakan oleh Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan desa. Berikut adalah penyajian  data  yang  di  ambil  beberapa desa di Kecamatan Kapuas, diantaranya yakni  Bapak  Muhamad  Faisal  selaku Kaur Keuangan Desa Penyeladi menjelaskan, berikut hasil wawancaranya: Penggunaan aplikasi
SISKEUDES  untuk  mengelola keuangan  desa  sudah  mulai  di

## JPASDEV
sosialisasi  kan  pada  tahun  2017 namun untuk penggunaannya sudah  efektif  digunakan  sejak tahun  2018,  terkait  penggunaan aplikasi  dinas  dan instansi terkait lainnya  terkait  sudah  melakukan pelatihan  atau  bimbingan  teknis setiap  ada  perubahan  versi  pada
aplikasi, hadirnya aplikasi
SISKEUDES  yang  sudah  di dukungan oleh sistem yang terintegrasi    lebih  mempermudah kegiatan  pengelolaan  keuangan desa,  (Wawancara  Kamis,  12 November 2020). Kemudian  hal  tersebut  didukung oleh pernyataan Ibu  Siti selaku Pelaksana Jabatan Kepala Desa
Penyeladi  yang  menjelaskan  bahwa sistem yang ada pada Aplikasi SISKEUDES sudah terintegrasi dengan baik  untuk  mengelola  keuangan  desa, berikut petikan wawancaranya:
Kehadiran  aplikasi  SISKEUDES membantu dan lebih mempermudah pemerintah khususnya  bendahara  desa  dalam pengelolaan keuangan desa karena sistemnya sudah terkoneksi dan terintegrasi meskipun pada dasarnya
pengelolaan  keuangan  desa  itu tidak  bisa  lepas  dari  APBDes,
(Wawancara Kamis, 12 November 2020). Sedangkan Bapak Marino Bondanselaku  Kaur  Keuangan  Desa Lape menjelaskan, dengan hasil wawancara sebagai berikut:
Kehadiran  aplikasi  SISKEUDES lebih mempermudah untuk mengelola  keuangan  desa  yang dioperatori langsung oleh bendahara  atau  kaur  keuangan desa,penggunaan aplikasi SISKEUDES memberikan
perubahan  positif  pada  aktivitas pengelolaan keuangan desa karena  lebih  efektif  dan  efisien serta  didukung  dengan  sistem aplikasi  yang  terintegrasi  sangat membantu terutama untuk mempersingkat proses penginputan penganggaran, (Wawancara Jumat, 13 November 2020). Kemudian  hal  tersebut  didukung oleh  pernyataan  Bapak  Nikodimus Nongselaku Kepala Desa Lape menyatakan  bahwa  kehadiran  aplikasi ini  memberikan  perubahan  yang  baik untuk mengelola keuangan desa,

## JPASDEV
dengan hasil wawancara sebagai
berikut:
Penggunaan  SISKEUDES  untuk mengelola  keungan  desa  sudah dimulai  efektif  gunakan  sejak tahun  2018,  sejauh  ini  kehadiran aplikasi  ini  sangat  membantu bendahara  atau  kaur  keuangan desa  dalam  mengelola  keuangan desa,  sebelum  penerapan  aplikasi perangkat desa yang akan menjadi  operator  aplikasi  ini diberikan sosialisasi dan
diberikan  pelatihan  oleh  BPKP bersama  Kementrian  Keuangan untuk  membekali  perangkat  desa tentang  prosedur  pengoperasian aplikasi  tersebut,  (Wawancara Jumat, 13 November 2020). Disisi  lain  Bapak  Dominikus selaku  Kaur  Keuangan  Desa  Pana menjelaskan manfaat aplikasi SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa, dengan hasil wawancara sebagai berikut: Aplikasi SISKEUDES mulai efektif  digunakan  sejak  tahun 2018  dan  dengan  diluncurnya aplikasi  ini  lebih  mempermudah perangkat  desa  dalam  mengelola keuangan desa mulai dari
perencanaan sampai pada
pelaporannya lebih kompleks dan terintegrasi sehingga proses pengelolaan  keuangan  desa  bisa dilakukan  dengan  lebih  efektif dan  efisien  adanya    bimbingan teknis dari pihak Dinas PMPEMDES  untuk  perangkat desa  yang  belum  sepenuhnya memahami  bisa  mempercepat pengguasaan aplikasi, (Wawancara Senin, 16 November 2020).
Senada  dengan  pernyataan  yang di  sampaikan  diatas  hal  serupa  juga disampaikan  oleh  Bapak  Jono  selaku Kepala  Desa  Pana  menyampaikan bahwa penggunaan
Aplikasi SISKEUDES  memberikan  perubahan positif pada proses pengelolaan keuangan desa, berikut petikan wawancaranya:
Pengelolaan kaungan desa menggunakan  aplikasi  ini  sudah berjalan selama tiga tahun dimana selama aplikasi SISKEUDES  digunakan  cukup memberikan dampak positif sehingga proses pengelolaan keuangan  desa  bisa  jadi  lebih maksimal,  untuk  operator  teknis

## JPASDEV
yang  menggunakan  aplikasi  ini sepenuhnya  diserahkan  kepada kaur  keuangan  atau  bendahara desa  yang  sudah  dipersiapkan melalui  sosialisasi,  bimbingan teknis  dan  pendampingan  selama penggunaan  aplikasi  sejak  awal aplikasi tersebut diterapkan, (Wawancara  Senin,  7  Desember
2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara dari  beberapa  desa  diatas  dapat diketahui bahwa dengan adanya penerapan  aplikasi  Sistem  Keuangan
Desa (SISKEUDES) memberikan
dampak positif pada aktivitas
pengelolaan  keuangan  desa  sehingga menjadi lebih efektif dan efisien karena lebih  mempermudah  dalam  proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan,  dan  pelaporan  serta pertanggungjawaban  keuangan  desa karena  pengelolaan  keuangan  desa tidak  bisa  lepas  dari  struktur  APBDES yang  ada,  namun  dengan  kehadiran aplikasi  SISKEUDES  yang  sudah mulai  efektif  digunakan  sejak  tahun 2018  tersebut  bisa  memberikan  ruang kepada perangkat desa untuk meningkatkan  kapasitas  serta  kualitas pengelolaan  keuangan  desa.  Adanya
sosialisasi,  program  pelatihan  serta bimbingan yang diberikan oleh instansi terkait  seperti  Kementrian  Keuangan, BPKP  dan  Dinas  PMPEMDES  pada tingkat  kabupaten  dapat  membantu operator  aplikasi  (Kaur  Keuangan Desa)  pada  setiap  desa  meningkatkan pemahamannya  agar  dapat  menguasai penggunaan aplikasi secara maksimal.
Mengenai adanya perubahan positif  terhadap  penggunaan  aplikasi SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa yang disampaikan diatas Bapak Udi selaku Kasi Keuangan Desa Dinas  PMPEMDES  turut  menjelaskan, dengan hasil wawancara sebagai berikut:
Tugas dan fungsi bidang pengelolaan keuangan desa adalah  membina  pemerintah  desa dalam  mengelola  keuangan  desa berdasarkan  UU  No  6  Tahun Tentang  Desa  dan  secara  teknis Permendagri  No  20  Tahun  2018 Tentang  Pengelolan  Keuangan Desa karena Penggunaan aplikasi SISKEUDES  sangat  membantu dan mepermudah pemerintah desa  dalam  mengelola  keuangan desa  dengan  tingkat  penguasaan aplikasi  oleh  perangkat  desa

## JPASDEV
dikecamatan Kapuas bisa dikatakan  baik  dengan  tingkat pengusaan 70% - 95%, (Wawancara Kamis, 10 Desember 2020). Berdasarkan  hasil  wawancara
diatas  diketahui  bahwa  keberadaan Dinas  PMPEMDES  khususnya  pada bidang  pengelolaan  keuangan  desa mempunyai  tugas  dan  fungsi  untuk membina pemerintah desa dalam mengelola  keuangan  desa  berdasarkan UU  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  yang  kemudian  secara  teknisnya berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  dengan dirilisnya aplikasi
SISKEUDES tentunya  semakin  membantu  serta mempermudah  aparatur  desa  dalam mengelola  keuangan  desa.Meskipun penguasaan penggunaan aplikasi tersebut  dikecamatan  kapuas  bisa dikatakan  belum  merata  namun  Bapak Udi  selaku  Kasi  Keuangan  Desa  Dinas PMPEMDES  yang  juga  mempunyai tugas untuk mengawasi aktivitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten  Sanggau  pihaknya  merasa cukup puas sebab Perangkat Desa yang menguasai  aplikasi  SISKEUDES  di
Kecamatan Kapuas  sudah baik dengan persentase tingkat pengguasaan aplikasi sudah mencapai 70 – 95%.
Menurut  (Maharani, 2019)dalam penelitiannya mengemukan bahwa SISKEUDES sangat membantu pengelolaan  keuangan  perangkat  desa dalam  proses  pengelolaan  keuangan sehingga kemudian
dapat
menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan  waktu  yang  dibutuhkan.  Dari mulai dari proses penginputan perencanaan desa, penganggaran APBDes, pencatatan pengeluaran hingga sistem pelaporan dan pertanggungjawaban desa hanya dilakukan dengan sekali input sehingga  bisa  lebih  menghemat  waktu dan    bisa  semakin  efektif  untuk meningkatkan kinerja perangkat desa.Pencapaian tujuan penerapan suatu  program  aplikasi  SISKEUDES untuk  mengelola  keuangan  desa  di Kecamatan  Kapuas  sejauh  ini  sudah tercapai,  hal  ini  diketahui  berdasarkan penyajian  hasil  wawancara  diatas dalam hal tujuan program bahwa tujuan dari  penerapan  aplikasi  SISKEUDES salah  satunya  untuk  mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa karena sejauh ini dapat membantu

## JPASDEV
memudahkan  kerja  perangkat  desa  di Kecamatan Kapuas kegiatan pengelolaan yang dimulai dari perencanan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban  serta  pelaporan dilakukan secara transparan tanpa harus dilakukan oleh pihak inspektorat
Kabupaten  Sanggau  sehingga  kinerja dari  aparat  desa  menjadi  lebih  baik karena pemanfaatan dari sistem tersebut  bisa  lebih  efektif  dan  efisien. Sebelum  menggunakan  SISKUEDES sebelumnya masih menggunakan sistem manual namun memiliki banyak aspek  negatif  karena  penggunaan sistem  data  yang  kurang  efisien  akan berakibat  negatif  pada  kinerja  serta kualitas  pelayanan  orgasnisasi  publik pada masyarakat.

## 4. SIMPULAN& REKOMENDASI 4.1. Simpulan
Akuntabilitas pengelolaan keuangan  pada  pemerintah  desa  di kecamatan kapuas
setelah menggunakan  Aplikaso  SISKEUDES mengalamai  perubahan  positif  hal tersebut dapat dilihat berdasarkan bukti kegiatan  pelaporan  pertanggunjawaban pengelolaan keuangan desa dicetak jadi
dalam  bentuk  dokumen  dan  diberikan dalam  bentuk  file  database  aplikasi, kemudian  setelah  itu  hasil  kegiatan juga akan disampaikan serta diverifikasi  pada  tingkat  kabupaten kepada  instansi  terkait  yaitu  Dinas PMPEMDES,  Camat  dan  Bupati. Adanya  sistem  data  yang  baik  dan terintegrasi pada Aplikasi SISKEUDES juga dapatmemperbaiki kinerja perangkat desa terutama dalam melaksanakan prinsip ketaatan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk menyampaikan  informasi  secara  adil dan terbuka yang tentunya berpengaruh membuat prosedur pengelolaan  keuangan  desa  berjalan menjadi  lebih  baik  sehingga  bisa semakin meningkatkan
kualitas
pelayanan bagi masyarakat serta berdampak  pada  tingkat  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Pada aspek kebijakan pelaksanaan SISKEUDES dalam melihat  bagaimana  tingkat  kepaturan implemnetor  di  lapangan  maka  dapat dilihat  dari  sua  sisi  yaitu  bagaimana implementor memahami petunjuk teknis program sehingga mampu menterjemahkan kebijakan dalam

## JPASDEV
bentuk  tindakan  yang  nyata,  hal  ini berkaitan  dengan  bagaimana  proses transfer  informasi  yang  terjalin.  Aspek yang kedua adalah bagaiman iplemntor berperilku sesuai dengan standar peraturan yang telah ada (Sastrio, 2020, hal. 102).
4.2 Rekomendasi
1. Aparatur pemerintah desa di Kecamatan Kapuas diharapkan
dapat mengoptimalkan proses pengolahan keuangan desa menggunakan Aplikasi SISKEUDES untuk mencegah terjadinya  kesalahan  dalam  proses input  dan  proses  pelaporan  dalam penerapan sistem keuangan pedesaan, sehingga dapat mengurangi  terjadinya  informasi
yang tidak relevan. Oleh karena itu, pemerintah  desa  juga  diharapkan
dapat mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dalam proses  memasukkan  aplikasi  sistem
keuangan desa sehinggadapat
menggunakan aplikasi dengan optimal.
2. Masyarakat  desa  melalui  BPD  di Kecamatan Kapuas harus lebih aktif mengawasi  aktivitas  pengelolaan keuangan  yang  dilakukan  oleh
pemerintah  desa  mulai  sosialisasi penggunaan  aplikasi  SISKEUDES, perencanaan hingga pelaporan keuangan desa.

## REFERENSI
Ali,  L.  (2007). Kamus  Istilah  Sastra. Jakarta: Balai Pustaka. Lestari,  A.K.D. ( 2014).  Pembedahan
Akuntabilitas  Praktik  Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng,  Provinsi  Bali. E-Journal S1  Ak  Universitas  Pendidikan Ganesha . 2(1), 1-12, http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v2 i1.2253. Maharani,  D.N.  (2020).  Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)  Dalam  Memenuhi Wujud Akuntabilitas Pemerintahan Desa. BAJ (Behavioral Accounting Journal) , 3(1), 1-20, http://baj.upnjatim.ac.id/index.php/ baj/article/view/55/41.
Mardiasmo.  (  2018). Akuntansi  Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi. Menteri Dalam Negeri. (2018). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan
Keuangan Desa.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014).  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  pada
2014 Tentang Desa.
Prasetyo,  A.G.,  &  Muis,  A.  (2015). Pengelolaan Keuangan  Desa Pasca
UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang
Desa:  Potensi  Permasalahan  dan Solusi. Jurnal Desentralisasi , 13 (1), 16–31.

## JPASDEV
https://doi.org/10.37378/jd.2015.1.
16-31.
Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi dalam Birokrasi
Pembangunan. Bandung:  Remaja
Rosdakarya Offset. Sujarweni,  V.W.  (2015). Akuntansi
Sektor  Publik  :  Teori,  Konsep, Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sumpeno,  W.  (2011). Perencanaan Desa  Terpadu .  Banda  Aceh:
Read.
Sastrio,  F.  F.  (2020).  “  Evaluasi Implementasi  Kebijakan  Sistem Keuangan  Desa  (Siskeudes)  di Desa Munggu KEcamatran Ngabang  Kabupaten  LAndak.  “ JPASDEV  :  Journal  of  Public Administration  and  Sociology of  Development  1,  N0.2  (2020) : 124-125. doi.: http://dx.doi.org/10.2648/jpasde v.vli2.43466 Wahab, S.A. (2014). Analisis Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke
Implementasi
Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.