PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah, 9 (2) (2024): 273-281 DOI: 10.24114/ph.v9i2.57232
PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph
MIGRASI ROHINGYA: TANTANGAN INTEGRASI SOSIAL DAN EKONOMI DI NEGARA PENERIMA
Cinta Prasasti 1 , Suci Wheli Melvia 2 , Muhammad Irwan Sahruddin Nasution 3 , Ricu Sidiq 4 , Lister Eva Simangunsong 5 , Muhammad Ihsan Syahaf Nasution 6 Jurusan  Pedidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia 123456
cintaprasasti41@gmail.com 1 , suciwhelimelvia23@gmail.com 2 , irwannasution789@gmail.com 3 , ricusidiq@unimed.ac.id 4 , listereva@unimed.ac.id 5 , muhammadihsansyahaf@unimed.ac.id 6
Accepted: 2 May 2024             Published: 14 Juli 2024

## Abstract
Rohingya migration has become a complex challenge that requires in-depth understanding and a holistic response from various relevant parties. In this context, this article discusses various aspects that influence the social, economic and ecological  integration  of  Rohingya  migrants  in  receiving  countries,  with  a  special  focus  on  Indonesia.  The  research method used is a qualitative approach with descriptive methods to explore the phenomenon of Rohingya migration and the challenges of social and economic integration in receiving countries. The descriptive method was chosen because the  focus  of  this  research  is  to  describe  and  explain  complex  situations  from  an  in-depth  and  comprehensive perspective. The data collected in this research is descriptive, including words, images and information from various sources, such as books, scientific journals and previous research that are relevant to the topic under study. The results of this research show that there are several main challenges faced by Rohingya migrants, including limited access to education, health services and employment, as well as social discrimination and stigmatization. Apart from that, unclear legal  status,  cultural  and  religious  differences,  as  well  as  political  and  humanitarian  instability  also  affect  their integration process. In addition, this article also describes the environmental impacts of Rohingya migration and the importance  of  considering  ecological  factors  in  natural  resource  management  and  infrastructure  development.  To address  these  challenges,  cross-sectoral  and  cross-institutional  collaboration  is  key,  with  a  focus  on  inclusive approaches,  human  rights  protection  and  environmental  sustainability.  Diplomatic  efforts  are  also  important  in resolving the root causes of the Rohingya crisis in their home country. With strong cooperation and commitment to holistic solutions, Indonesia has the potential to be a leader in responding to the challenges of social, economic and ecological integration in the context of Rohingya migration.
Key words: Rohingya, migration, social integration, economy
How to Cite: Prasasti. C. Et. al.(2024). Migrasi Rohingya: Tantangan Integrasi Sosial dan Ekonomi Negara Penerima. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (273-281)
*Corresponding author:
cintaprasasti@gmail.com ISSN 2460-5786(Print) ISSN 2684-9607(Online)

## INTRODUCTION
Isu  pengungsi,  terutama  yang melintasi  batas  negara,  tidak  lagi  hanya menjadi  tanggung  jawab  negara  asal  atau negara  penerima.  Pengungsian  lintas  batas dapat  terjadi  di  mana  saja  dan  kapan  saja. Banyak  korban  telah  muncul  karena keterlambatan
atau
ketidakadaan pertolongan  bagi  para  pengungsi,  serta karena  pelanggaran  terhadap  hak  asasi mereka,  termasuk  tindakan  kejahatan  yang dilakukan terhadap mereka. Krisis kemanusiaan  yang  melibatkan  Rohingya telah menjadi sorotan dunia dalam beberapa tahun  terakhir.  Rohingya,  kelompok  etnis minoritas  yang  mayoritas  Muslim,  berasal dari negara bagian Rakhine di Myanmar, telah mengalami  persekusi,  kekerasan,  dan pengucilan  sistematis  oleh  pemerintah  dan masyarakat mayoritas Buddhanya. Kekerasan  ini  telah  memaksa  jutaan Rohingya  untuk  melarikan  diri  ke  negara- negara  tetangga  dalam  upaya  untuk menyelamatkan diri dan keluarga mereka(Ikapi & Parthiana, 2015). Salah satu fenomena yang berkembang  dari  krisis  ini  adalah  migrasi Rohingya ke negara-negara penerima, seperti Bangladesh, Malaysia,
Indonesia, dan
Thailand.  Negara-negara ini, meskipun telah memberikan  bantuan  kemanusiaan  dan perlindungan  sementara  kepada  para pengungsi  Rohingya,  dihadapkan  pada tantangan  besar  dalam  mengintegrasikan mereka  ke  dalam  masyarakat  dan  ekonomi lokal.  Para  pengungsi  masuk  ke  Indonesia melalui  beberapa  jalur.  Namun,  kebanyakan masuk dari jalur laut. saat ini para pengungsi Rohingya  menyebar  di  sejumlah  daerah  di Tanah  Air.  Terkait  dengan  masuknya pengungsi ke Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara, Indonesia, menurut data per  tanggal  10  –  25  Mei  2015,  telah menampung sekitar 1809 pengungsi dengan 1713 pengungsi berada di Aceh sedangkan 96 lainnya  berada  di  Medan.  Dari  jumlah  1809 pengungsi tersebut, 1004 pengungsi merupakan  asal  rohingya  sedangkan  805 lainnya merupakan pengungsi asal Bangladesh(AIRLANGGA, 2018). Dalam  Statuta  UNHCR  tahun  1950 dijelaskan  bahwa  semua  negara,  termasuk yang belum meratifikasi Konvensi pengungsi, diwajibkan  untuk  menghormati  standar perlindungan  pengungsi  yang  telah  menjadi bagian  dari  Hukum  Internasional  umum.
Konvensi  tersebut  telah  menjadi  prinsip hukum yang tidak dapat diabaikan dan tidak seorang pun dapat dipulangkan ke wilayah di mana  nyawa  atau  kebebasannya  terancam. Di  Indonesia,  meskipun  negara  ini  belum menjadi  pihak  dalam  Konvensi  tentang Status  Pengungsi  tahun  1951  dan  Protokol 1967,  penanganan  pengungsi  diserahkan kepada  UNHCR,  yang  bertindak  sesuai dengan mandat yang diberikan dalam Statuta tahun 1950(Fitriyadi & Latukau, 2020).
UNHCR  memiliki  prosedur  bantuan yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  bentuk perlindungan  internasional.  Sebagai  subjek hukum  internasional,  UNHCR  termasuk dalam organisasi internasional yang memiliki  peran  penting  dalam  konteks Hukum  Internasional  baik  secara  regional maupun  universal.  Organisasi  internasional ini,  yang  beroperasi  untuk  menyediakan layanan  publik  internasional,  memiliki signifikansi  dalam  membangun  Hukum Internasional  karena  memiliki  personalitas hukumnya sendiri yang terpisah dari negara- negara  yang  menjadi  anggotanya.  Dengan demikian, organisasi-organisasi internasional telah menjadi sumber otoritas dalam Hukum Internasional yang mandiri(Fitriyadi & Latukau, 2020). Integrasi  sosial  dan  ekonomi  adalah aspek  krusial  yang  harus  dipertimbangkan dalam penanganan krisis pengungsi. Migrasi Rohingya  menghadapi  berbagai  hambatan yang  kompleks  dalam  mencari  kedamaian, keamanan, dan keberlanjutan hidup baru di negara  penerima.  Tantangan  tersebut termasuk ketidakstabilan politik, ketegangan antar-etnis,  perbedaan  budaya  dan  agama, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan  kesehatan,  serta  ketidakpastian hukum  terkait  status  pengungsi.  Fenomena imigran saat ini cukup membuat keberadaan mereka  diibaratkan  pedang  bermata  dua yang  satu  sisi  dibutuhkan  satu  sisi  tidak diinginkan.  Mereka  (imigran)  bermigrasi karena  berbagai  alasan,  yang  paling  utama adalah  masalah  ekonomi  dan  masalah keamanan.  Tidak  bisa  dipungkiri,  banyak negara  yang  gagal  dalam  menjamin keamanan  diri  penduduknya  dan  juga keberlangsungan  ekonomi  yang  kuat. Sehingga  pilihan  untuk  bermigrasi  menjadi satu-satunya  jalan  yang  dapat  ditempuh untuk menyelamatkan diri mereka dan juga keluarga tercinta(Fauzan Alamari, 2020).
Penelitian  yang  dilakukan    oleh (Nasution,  2016)  menjelaskan  bahwa  Ada setidaknya dua penjelasan, pertama, masyarakat  Rohingya  dianggap  sebagai kelompok marginal dalam kerangka kehidupan politik, ekonomi dan sosial orang Myanmar.Ini  berarti,  masyarakat  Rohingya akan  terus  terpinggirkan  dari  arus pembangunan  baik  dari  aspek  agama, budaya,  politik,  ekonomi,  administrasi  dan pendidikan. Perbedaan agama menjadi antara garis  penentu  dalam  melihat  status  pribumi oleh karena orang Rohingya menganut agama Islam  dibandingkan  kelompok  masyarakat lain  yang  beragama  Buddha  sampai menyebabkan posisi Rohingya sebagai bukan pribumi  berkelanjutan.  Kedua,  selain  status pribumi  orang  Rohingya  juga  bukan  warga negara.  Mereka  tidak  dilihat  sebagai  warga Myanmar  sampai  menyebabkan  status mereka terombang-ambing. Mereka mengungsi di negara sendiri meskipun telah menetap  di  Arakan  sejak  puluhan  generasi. berbagai  rupa  bentuk  strategi  dilakukan untuk  menyangkal  status  dan  posisi  orang Rohingya.
Ini melalui keberadaan penempatan  tentara  di  wilayah  Arakan, menambah  jumlah  pegawai  tinggi  tentara keturunan  bukan  Rohingya  dan  sebagainya. bahkan, ada juga kasus-kasus kekerasan dan penindasan termasuk merampas harta benda milik  orang  Rohingya,  rumah,  tanah  dan sebagainya. Tanpa status warga negara, maka orang  Rohingya  sebenarnya  seolah-olah menjadi penumpang di tanah milik mereka di negara mereka sendiri.
Pemahaman mendalam tentang tantangan integrasi sosial dan ekonomi yang dihadapi  oleh  migrasi  Rohingya  sangat penting  bagi  negara-negara  penerima  untuk mengembangkan  kebijakan  yang  efektif  dan berkelanjutan.  Selain  itu,  penelitian  yang komprehensif  dalam  domain  ini  juga  dapat memberikan  pandangan  yang  berharga  bagi lembaga-lembaga internasional dan organisasi  kemanusiaan  untuk  merancang intervensi yang lebih baik dan lebih berdaya guna dalam mendukung proses integrasi para pengungsi  Rohingya.  Oleh  karena  itu, penelitian  yang  mendalam  dan  terperinci tentang  tantangan  integrasi  sosial  dan ekonomi dalam konteks migrasi Rohingya di negara penerima menjadi sangat relevan dan bermanfaat. Dengan memahami faktor-faktor
yang  memengaruhi  integrasi  mereka,  akan menjadi  lebih  mungkin  untuk  merancang kebijakan dan program yang berfokus pada pemecahan  masalah  yang  spesifik  dan pembangunan kapasitas yang tepat, sehingga mendukung proses adaptasi dan keberhasilan jangka panjang bagi komunitas Rohingya  dan  masyarakat  penerima  yang lebih luas.

## METHODOLOGY
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode deskriptif  untuk  mendalami  fenomena migrasi  Rohingya  dan  tantangan  integrasi sosial  serta  ekonomi  di  negara  penerima. Metode  deskriptif  dipilih  karena  fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan situasi yang kompleks dari sudut  pandang  yang  mendalam  dan menyeluruh. Data yang dikumpulkan dalam penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  meliputi kata-kata,  gambar,  dan  informasi  dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan  penelitian  terdahulu  yang  relevan dengan topik yang diteliti. Proses pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi pustaka yang intensif untuk mengidentifikasi sumber-sumber  informasi  yang  berkualitas dan relevan. Berbagai sumber data tersebut kemudian  dianalisis  secara  menyeluruh untuk mengungkap pola, tema, dan tren yang muncul terkait dengan migrasi Rohingya dan tantangan  integrasi  sosial  serta  ekonomi  di negara  penerima.  Analisis  data  ini  tidak hanya  menggambarkan  situasi  yang  ada, tetapi  juga  bertujuan  untuk  memahami konteks  yang  lebih  luas  di  balik  fenomena yang diamati.
Hasil  analisis  dan  interpretasi  data akan  disusun  dalam  bentuk  laporan penelitian yang sistematis. Laporan penelitian  ini  akan  mencakup  pengantar yang menjelaskan latar belakang dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka yang menyajikan  pemahaman  teoretis  dan kontekstual, metode penelitian yang digunakan, temuan utama dari analisis data, dan  kesimpulan  yang  menggambarkan implikasi  dari  temuan  tersebut  dalam konteks  migrasi  Rohingya  dan  integrasi sosial  serta  ekonomi  di  negara  penerima. Dengan  menggunakan  metode  deskriptif dalam  pendekatan  kualitatif,  penelitian  ini
diharapkan  dapat  memberikan  wawasan yang  mendalam  dan  bermakna  tentang kompleksitas  fenomena  migrasi  Rohingya serta membantu dalam merumuskan kebijakan  dan  strategi  yang  lebih  efektif dalam  menangani  tantangan  integrasi  sosial serta ekonomi yang dihadapi oleh mereka di negara penerima.

## RESULT AND DISCUSSION
1. Tantangan  Integrasi  Sosial  Dan Ekonomi  Dalam  Konteks  Migrasi Rohingya Di Negara Penerima
Etnis  Muslim  Rohingya  merupakan salah  satu  kelompok  minoritas  di  Myanmar yang  memiliki  bahasa  dan  budaya  yang berbeda  dari  mayoritas  penduduk  yang menganut  agama  Buddha.  Jika  melihat  dari segi  fisik  dan  budaya,  etnis  Rohingya  lebih mirip  dengan  orang-orang  Bangladesh  dan India  dari  pada  dengan  Suku  Bamar,  etnis terbesar  di  Myanmar.  Tantangan  integrasi sosial  dan  ekonomi  dalam  konteks  migrasi Rohingya  di  negara  penerima  melibatkan sejumlah aspek yang kompleks dan beragam. Berikut  adalah  beberapa  tantangan  utama yang dihadapi(Bintarawati et al., 2023): a. Keterbatasan Akses ke Pendidikan dan  Layanan  Kesehatan:  Transmigran Rohingya sering menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan  yang  layak  di  negara  penerima. Faktor  seperti  bahasa,  budaya,  dan ketidaktahuan tentang sistem pendidikan dan kesehatan  lokal  dapat  menjadi  hambatan dalam mengakses layanan yang dibutuhkan. b.  Diskriminasi  dan  Stigmatisasi: Transmigran  Rohingya  sering  menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi dari masyarakat lokal di negara penerima. Hal ini dapat  menghambat  integrasi  sosial  mereka dan  menciptakan  ketidaknyamanan  serta ketegangan antar-etnis.
c.  Keterbatasan  Akses  ke  Pekerjaan dan  Mata  Pencaharian:  Keterbatasan  dalam akses  ke  pasar  kerja  formal  sering  menjadi tantangan  bagi  transmigran  Rohingya. Mereka  mungkin  terbatas  dalam  hal keterampilan dan pendidikan yang diperlukan untuk bersaing dalam pasar kerja lokal, dan sering kali terpaksa bekerja dalam sektor  informal  dengan  upah  rendah  dan kondisi kerja yang buruk.
d.  Keterbatasan  Legal  dan  Status
Pengungsi  yang  Tidak  Jelas:  Banyak transmigran Rohingya berada  dalam situasi hukum yang tidak jelas di negara penerima, dengan status pengungsi yang belum diakui secara  resmi.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan ketidakpastian  hukum  dan  menghambat akses  mereka  ke  layanan  dasar  serta perlindungan yang diperlukan.
e.  Tantangan  Budaya  dan  Agama: Perbedaan  budaya  dan  agama  antara transmigran Rohingya dan masyarakat lokal di negara penerima dapat menjadi hambatan bagi  integrasi  sosial  yang  harmonis. Perbedaan-perbedaan ini sering kali memunculkan  konflik,  ketegangan,  dan kesalahpahaman antar kelompok. f. Ketidakstabilan Politik dan Kemanusiaan:  Negara  penerima  sering menghadapi  tantangan  dalam  menjaga stabilitas  politik  dan  keamanan  dalam menghadapi  arus  masuk  besar-besaran transmigran  Rohingya.  Hal  ini  dapat menciptakan  lingkungan  yang  tidak  stabil dan  tidak  pasti  bagi  transmigran,  serta memperumit  upaya  integrasi  sosial  dan ekonomi mereka.
Melalui pemahaman mendalam tentang  tantangan-tantangan  ini,  dapat dikembangkan  strategi  dan  kebijakan  yang lebih  efektif  untuk  mendukung  integrasi sosial dan ekonomi transmigran Rohingya di negara  penerima,  serta  mempromosikan kedamaian, keadilan, dan keberlanjutan bagi semua  pihak  yang  terlibat.    Tantangan integrasi sosial dan ekonomi dalam konteks migrasi Rohingya di Indonesia sendiri  tidak hanya  berkaitan  dengan  aspek  sosial  dan ekonomi, tetapi juga dengan isu ekologi yang mendesak. Meskipun Indonesia menunjukkan solidaritas yang kuat terhadap pengungsi  Rohingya,  namun  pertimbangan ekologi  menjadi  penting  dan  memerlukan perhatian  serius.  Pengelolaan  sumber  daya alam,  dampak  lingkungan  dari  pemukiman baru,  dan  keseimbangan  ekologi  di  wilayah penerimaan  menjadi  fokus  yang  menuntut pertimbangan  mendalam(Fierly  Hanifa, 2023).
Pengelolaan  sumber  daya  alam  di wilayah  penerimaan  menjadi  tantangan utama.  Kedatangan  ribuan  pengungsi menyebabkan peningkatan signifikan dalam kebutuhan akan air, pangan, dan energi. Hal ini  berpotensi  meningkatkan  eksploitasi
sumber  daya  alam  lokal,  yang  dapat berdampak  negatif  pada  lingkungan  dan keberlanjutan ekosistem.
Dampak lingkungan  dari  pembangunan  infrastruktur untuk  mengakomodasi  pengungsi,  seperti pemukiman, sekolah, dan fasilitas kesehatan, juga menjadi perhatian serius. Pembangunan tersebut dapat meninggalkan jejak lingkungan  yang  signifikan,  termasuk kerusakan  habitat  alami  dan  penurunan kualitas lingkungan.
Pemerintah  Indonesia  dan  berbagai pemangku  kepentingan  perlu  bekerja  sama untuk merancang kebijakan yang tidak hanya memperhatikan  kebutuhan  manusia,  tetapi juga  melindungi  ekosistem  lokal.  Langkah- langkah menuju
pembangunan berkelanjutan,  pengelolaan  sumber  daya yang bijak, dan perencanaan lingkungan yang hati-hati diperlukan agar solidaritas terhadap pengungsi  Rohingya  tidak  mengorbankan keberlanjutan ekologi Indonesia. Pemerintah Indonesia  telah  mengambil  langkah-langkah dalam  menanggapi  masalah  Rohingya, termasuk melalui diplomasi dengan pemerintah  Myanmar  dan  memberikan bantuan  dasar  kepada  pengungsi.  Namun, untuk  mengatasi  tantangan  ekologi  yang timbul,  kolaborasi  yang  erat  antara pemerintah,  lembaga  swadaya  masyarakat, dan sektor swasta diperlukan. Solusi holistik yang  mencakup  aspek  kemanusiaan  dan ekologi harus diupayakan untuk menciptakan integrasi yang berkelanjutan bagi pengungsi Rohingya  di  Indonesia.  Dengan  kolaborasi yang kuat dan strategi yang terencana dengan baik,  Indonesia  memiliki  potensi  untuk menjadi pemimpin dalam mengatasi tantangan  integrasi  sosial,  ekonomi,  dan ekologi  dalam  konteks  migrasi  Rohingya.

## 2. Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi Integrasi Rohingnya
Masyarakat  Rohingya  di  Myanmar sebenarnya  tidak  bisa  disebut  ‘Etnis’ sepenuhnya karena tidak diakui keberadaanya  oleh  pemerintah  terkait. Berawal  hanya  sebagai  label  politis  yang digunakan untuk
memperjuangkan keberadaan kelompok tersebut di Myanmar. Menurut  sejarah,  Rohingya  disebut  sebagai kaum  minoritas  Muslim  yang  tinggal  di Arakan,  namun  tidak  berjalan  dengan
harmonis dan menimbulkan konflik.
Pemerintah Myanmar pun menolak mengakui  keberadaan  etnis  Rohingya  di Myanmar.  Mereka  mengatakan  bahwa  etnis Rohingya  bukan  penduduk  asli  Myanmar. Pemerintah  juga  mengklasifikasikan  etnis Rohingya  sebagai  imigran  illegal,  meskipun telah  lama  tinggal  di  Myanmar  (detikEdu, 2023). Pada Mei 2012, terjadi konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine. Konflik tersebut  bermula  ketika  beredar  foto  hasil forensik  mengenai  pembunuhan  terhadap perempuan etnis Rakhine pada 28 Mei 2012 yang  dilakukan  oleh  tiga  pemuda  etnis Rohingya  yang  membuat  Para  Biksu  dan masyarakat  etnis  Rakhine  membunuh  etnis Rohingya, merusak tempat ibadah, mengakibatkan  140ribu  terusir  dan  800 orang  tidak  mempunyai  kewarganegaraan, 3000  bangunan  rusak,  dan  hampir  60.000 orang  kehilangan  tempat  tinggal  dan terpaksa  mengungsi  ke  Malaysia,  Thailand dan Indonesia (2015).
Menggabungkan informasi dari detikEdu,  komunitas  Rohingya  adalah penduduk  wilayah  Arakan  yang  diperintah oleh  Raja  Suleiman  Shah  pada  abad  ke-15. Raja  Suleiman  Shah,  sebelumnya  dikenal sebagai  Narameikhla,  memerintah  sebagai raja  Buddhis  sebelumnya.  Sayangnya, kekuasaan  kerajaan  ini  diambil  alih  oleh pemerintah Myanmar pada tahun 1784, dan wilayah  Arakan  kemudian  menjadi  bagian dari koloni Inggris pada tahun 1824. Periode kolonial  ini  membawa  penderitaan  bagi masyarakat  Rohingya,  dengan  penindasan yang  terus  berlanjut  selama  penjajahan Inggris  dan  bahkan  saat  invasi  Jepang  ke Burma  pada  tahun  1942  (Rizal  Setyo Nugroho,  2023).  Setelah  kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, hubungan antara pemerintah dan Rohingya tegang. Masyarakat Rohingya ditolak kewarganegaraannya di Burma dan dihadapkan  pada  pengucilan  yang  semakin meningkat.    Alasan  di  Balik  Pelarian Rohingya dari Bangladesh(Rosyid, 2019)
a. Kondisi Keamanan yang Buruk Keadaan keamanan di kamp Cox's Bazar tercatat  mengalami  kejadian  penculikan, pemerasan, pembunuhan, penembakan, dan serangan  secara  luas.  Laporan  dari  Human Rights  Watch  tahun  2023  mengungkapkan
bahwa  geng  kriminal  dan  kelompok bersenjata  Islamis  sering  menyerang  kamp pengungsi,  terutama  pada  malam  hari.
Menurut data kepolisian Bangladesh,
setidaknya 60 orang Rohingya telah tewas di kamp Cox's Bazar dalam setahun terakhir.
b. Kelangkaan Sumber Makanan Para  pengungsi  Rohingya  mengalami kesulitan  mendapatkan  sumber  makanan yang  memadai,  terutama  setelah  Program Pangan  Dunia  (WFP)  memangkas  alokasi makanan pada awal tahun ini. Mereka hanya menerima  bantuan  sebesar  8  dolar  atau sekitar  Rp124.000  per  bulan  untuk  satu orang,  yang  sangat  minim  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  mereka  yang  bergantung pada makanan.
c. Akses  Terbatas  ke  Pekerjaan  dan Pendidikan Pengungsi  Rohingya  di  Bangladesh menghadapi  kendala  dalam  mengakses pekerjaan  dan  pendidikan.  Mereka  tidak diizinkan  untuk  bekerja  atau  bersekolah secara layak, karena pemerintah Bangladesh tidak  menginginkan  integrasi  mereka  ke dalam  masyarakat.  Selain  itu,  mereka  juga dilarang  untuk  belajar  bahasa  Bengali,  yang merupakan bahasa utama di Bangladesh. Hal ini  membuat  mereka  semakin  terpinggirkan dan  sulit  untuk  memperbaiki  kehidupan mereka di negara penampungan tersebut.
3. Kebijakan Dan Program Yang Dilakukan  Indonesia  Bagi  Pengungsi Rohingya Pemerintah RI dalam berupaya mengatasi persoalan  yang  diderita  etnis  Rohingya  di Myanmar  berupa  pemenuhan  kebutuhan dasar  pengungsi  Rohingya  dan  upaya diplomatik.
a. Pemenuhan  Kebutuhan  Dasar  Pengungsi Rohingya Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan dua  langkah  untuk  menangani  para pengungsi, seperti yang dibahas dalam rapat yang  dipimpin  oleh  Menteri  Sosial  Khafifah Indar Parawansa pada Minggu, 24 Mei 2015. Rapat  tersebut  dihadiri  oleh  Pemerintah Daerah Aceh, UNHCR, International
Organization  for  Migration  (IOM),  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB),
dan  LSM.  Hasil  dari  rapat  tersebut  adalah pertama,  720  pengungsi  asal  Bangladesh telah  dikembalikan  ke  negara  mereka dengan  biaya  yang  ditanggung  oleh  UNHCR dan IOM. Kedua, pemerintah RI memberikan perlindungan  sosial,  memenuhi  kebutuhan dasar, dan memberikan penanganan trauma kepada pengungsi Rohingya. Dari total 1.759 pengungsi di Aceh, 720 di antaranya berasal dari Bangladesh dan 1.062 adalah pengungsi Rohingya,  termasuk  565  laki-laki,  235 perempuan,  dan  225  anak-anak  (Komnas Perempuan  |  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023). Menurut Guru Besar Hukum Internasional  UI  Hikmahanto  Juwana,  ada tiga opsi dalam menangani pengungsi, yaitu diintegrasikan  dengan  penduduk  setempat, dipulangkan ke negara asal, atau dimukimkan  di  negara  anggota  Konvensi Pengungsi atau negara non-peserta konvensi yang  bersedia  menerimanya.  Australia merupakan  negara  anggota  konvensi, sementara  Gambia  bersedia  menerima pengungsi.  Namun,  Australia  menolak menampung  pengungsi.  Pemerintah  RI  juga belum  mengambil  langkah  atas  tawaran Gambia  untuk  menerima  pengungsi,  yang dapat  dilakukan  dengan  berkoordinasi dengan UNHCR.
BNPB  RI  telah  diberi  tugas  oleh  Wakil Presiden  Jusuf  Kalla  untuk  membantu memenuhi  kebutuhan  pengungsi  Rohingya dan  Bangladesh  di  Aceh,  yang  berjumlah 1.722  jiwa.  Langkah  awal  BNPB  adalah mendistribusikan  bantuan  logistik  seperti WC portable, dapur umum, dan alas tidur. PT Ashibu, sebuah Badan Otonom (Banom) NU, juga  memberikan  bantuan  materi  dan dukungan moril kepada pengungsi Rohingya. Selain itu, Indonesia juga telah membangun dua  sekolah  di  Myanmar,  yang  diresmikan pada  21  Januari  2017  oleh  Menteri  Luar Negeri  RI  Retno  Marsudi.  Pembangunan tersebut  bertujuan  untuk  memberikan fasilitas pendidikan formal, mempromosikan keberagaman,  dan  menumbuhkan  toleransi dan pluralisme di wilayah tersebut.
Menlu  RI  Retno  LP  Marsudi  juga menyatakan  bahwa  Indonesia  bersama  11 LSM  dari  berbagai  ormas  membantu  warga Rakhine  dengan  membagi  makanan  dan pakaian  serta  membangun  dua  sekolah. Program  bantuan  tersebut  diluncurkan
dengan  nama  Humanitarian  Assistance  for Sustainable  Community  (HASCO)  dan dioperasikan  oleh  Aliansi  Kemanusiaan Indonesia  untuk  Myanmar  (AKIM).  Tujuan utama HASCO adalah mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga Rakhine dan  meningkatkan  kapasitas  publik  serta pemulihan.
Dalam  upaya  membantu  pengungsi Rohingya,  beberapa  lembaga  swadaya masyarakat juga telah berkontribusi. Human Concern  International  (HCI)  bekerja  sama dengan  Rumah  Zakat  membangun  sekolah darurat  di  Rakhine  State,  sedangkan  MER-C berharap  untuk  membangun  Rumah  Sakit Indonesia di wilayah Muaung Bwe, Mrauk U, Provinsi Rakhine. Selain bantuan fisik, donasi bagi  pengungsi  Rohingya  juga  difasilitasi melalui  beberapa  rekening  bank,  termasuk Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank Mandiri,  Bank  BRI,  Bank  CIMB  Niaga,  dan Bank BCA atas nama Yayasan Infaq Dakwah Center.  Terdapat  juga  penggalangan  dana melalui  situs  kitabisa.com  dan  langsung  di kelurahan  di  Bandung,  yang  telah  berhasil mengumpulkan sekitar Rp 2,2 miliar hingga 8 September  2017.  Aksi  Cepat  Tanggap  (ACT) juga  membawa  1.000  paket  bantuan  dari Indonesia  untuk  disalurkan  ke  kamp Kanzarpara,  Bangladesh  (Media  Indonesia, 2023).
Selain  itu,  anggota  DPR  RI  juga memberikan respon positif dengan mengutuk kejahatan  kemanusiaan  terhadap  warga Rohingya  di  Myanmar  dan  menyatakan dukungan  untuk  upaya  penyelesaian  akar krisis  Rohingya.  Salah  satu  langkah  yang diusulkan adalah mendirikan sebuah institusi atas  mekanisme  pendanaan  global  untuk pengungsi  Rohingya  diikuti  dengan  upaya untuk menyelesaikan akar krisis tersebut.
b. Upaya Diplomasi Pemerintah RI Dalam  upaya  mewujudkan  politik  luar negeri  Indonesia  yang  berdasarkan  prinsip- prinsip  yang  mulia,  pemerintah  Indonesia telah  aktif  melakukan  diplomasi  dengan pemerintah  Myanmar.  Presiden  Jokowi memerintahkan  Menteri  Luar  Negeri  RI untuk  berkomunikasi  dengan  Sekjen  PBB Antonio  Guterres  dan  Ketua  Komisi Penasehat Khusus untuk Rakhine, Kofi Anan, untuk membahas isu Rohingya. Pada tanggal 4  September  2017,  Menteri  Luar  Negeri  RI
bertemu  dengan  berbagai  pejabat  tinggi Myanmar di Naypyidaw, termasuk Panglima Angkatan  Bersenjata  Myanmar  Jenderal Seniou  U  Min  Aung  Hlaing,  Menteri  pada Kantor  Presiden,  Penasehat  Keamanan Nasional  Myanmar,  Menteri  Muda  Urusan Luar  Negeri,  Menlu,  dan  Penasehat  Negara Aung San Suu Kyi (Tri Indriawati, 2023).
Dalam  pertemuan  tersebut,  Menlu  RI menyampaikan  pesan  dari  masyarakat Indonesia  dan  mengusulkan  empat  solusi (Formula  4+1)  untuk  masa  depan  warga Rohingya,  yaitu  mengembalikan  stabilitas dan keamanan, menahan diri dari penggunaan kekerasan, memberikan perlindungan  kepada  semua  individu  di Rakhine tanpa memandang suku atau agama, dan  pentingnya  membuka  akses  untuk bantuan kemanusiaan. Indonesia dan ASEAN juga  sepakat  terlibat  dalam  penyaluran bantuan  kemanusiaan  di  Rakhine  dengan melibatkan  Pemerintah  Myanmar,  Komisi Internasional  Palang  Merah  (ICRC),  dan beberapa pihak lainnya(Sundari et al., 2021).
Menlu RI juga menyampaikan pembentukan Aliansi Kemanusiaan Indonesia  untuk  Myanmar  (AKIM)  kepada Aung  San  Suu  Kyi,  yang  terdiri  dari  11 organisasi kemanusiaan dan telah memberikan bantuan senilai 2 juta dolar AS. Indonesia berhasil memperoleh akses dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin oleh
Pemerintah  Myanmar  bersama  ICRC. Indonesia  juga  berperan  aktif  dalam meredakan  konflik  di  Myanmar  dengan mengutus  Menteri  Luar  Negeri  untuk bertemu  dengan  Aung  Sang  Suu  Kyi. Indonesia berhasil membuka akses bantuan bagi  warga  Rohingya  dan  berkomitmen untuk  terus  membantu  krisis  kemanusiaan tersebut.
Dalam  upaya  penyelesaian  krisis
Rohingya,  Menlu  RI  Retno  Marsudi  juga melakukan kunjungan ke Bangladesh untuk membahas  bantuan  kemanusiaan  bagi pengungsi Rohingya dan mendesak pemerintah  Bangladesh  untuk  melindungi para  pengungsi  yang  berada  di  perbatasan. Namun,  upaya  diplomasi  ini  tidak  berjalan tanpa  hambatan.  Kedutaan  Besar  Myanmar di Jakarta dilempari bom pada 7 September 2017,  sehingga  memicu  protes  dari pemerintah  Myanmar.  Di  Jakarta,  sekitar
3.000  anggota  ormas  Islam  melakukan demonstrasi  di  depan  kedubes  Myanmar untuk  menuntut  Myanmar  menghentikan kekerasan terhadap Rohingya di
Rakhine(Sundari  et  al.,  2021).  Meskipun demikian,  upaya  diplomasi  terus  dilakukan oleh Indonesia, termasuk melalui konferensi tingkat tinggi dan pertemuan bilateral dengan negara-negara  terkait  untuk  membantu penyelesaian krisis Rohingya di Myanmar.

## CONCLUSION
Kesimpulan dari analisis ini menunjukan  kompleksitas  tantangan  yang dihadapi  oleh  transmigran  Rohingya  dalam memperoleh integrasi sosial dan ekonomi di negara  penerima.  Secara  khusus,  tantangan- tantangan  seperti  keterbatasan  akses  ke pendidikan dan layanan kesehatan, diskriminasi, keterbatasan akses ke pekerjaan, status pengungsi yang tidak jelas, perbedaan  budaya  dan  agama,  serta ketidakstabilan  politik  dan  kemanusiaan menjadi  fokus  utama.  Penyelesaian  yang holistik  dan  berkelanjutan  membutuhkan pemahaman  mendalam  tentang  tantangan- tantangan ini.
Indonesia  telah  menunjukkan  komitmen dalam  menanggapi  krisis  Rohingya  dengan berbagai  langkah,  termasuk  pemenuhan kebutuhan  dasar  pengungsi,  pembangunan infrastruktur,  bantuan  kemanusiaan,  dan upaya  diplomasi  dengan  negara-negara terkait.  Namun,  pentingnya  juga  ditekankan pada  aspek  lingkungan  dan  ekologi, mengingat  dampak  yang  signifikan  dari pemukiman baru terhadap sumber daya alam dan  keseimbangan  ekosistem  di  wilayah penerimaan.
Kolaborasi  yang  erat  antara  pemerintah, lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  sektor swasta  menjadi  kunci  dalam  mengatasi tantangan  integrasi  sosial,  ekonomi,  dan ekologi  dalam  konteks  migrasi  Rohingya. Solusi  holistik  yang  mencakup  aspek kemanusiaan  dan  ekologi  harus  menjadi fokus  utama  dalam  upaya  menciptakan integrasi yang berkelanjutan bagi pengungsi Rohingya  di  Indonesia.  Dengan  kolaborasi yang kuat dan strategi yang terencana dengan baik,  Indonesia  memiliki  potensi  untuk menjadi  pemimpin  dalam  menanggapi tantangan  kompleks  ini  dan  memberikan kontribusi positif bagi perdamaian, keadilan,
dan keberlanjutan . Sebagai penutup, penting bagi semua pihak terlibat untuk mengadopsi pendekatan yang  holistik  dan  berkelanjutan  dalam menanggapi  tantangan  integrasi  sosial, ekonomi,  dan  ekologi  yang  dihadapi  oleh transmigran  Rohingya.  Langkah-langkah konkret  harus  diambil  untuk  memperkuat integrasi sosial melalui pendekatan inklusif, memberikan  akses  yang  adil  terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan,  serta  mengurangi  stigma  dan diskriminasi. Di samping itu, perlunya fokus pada  keberlanjutan  lingkungan  dan  ekologi dalam  pembangunan  infrastruktur  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  agar  tidak mengorbankan lingkungan lokal.
Kolaborasi lintas-sektoral dan lintas- lembaga  menjadi  kunci  dalam  merancang dan  melaksanakan  kebijakan  yang  efektif dan  berkelanjutan.  Pemerintah,  lembaga swadaya  masyarakat,  sektor  swasta,  dan masyarakat  sipil  perlu  bekerja  sama  secara erat  untuk  memastikan  bahwa  solusi  yang dihasilkan  memenuhi  kebutuhan  manusia sambil  melindungi  ekosistem  lokal.  Selain itu,  upaya  diplomasi  dan  kerjasama internasional juga penting untuk menyelesaikan akar masalah krisis Rohingya di  negara  asal  mereka.  Dengan  tekad bersama dan kerja sama yang kuat, kita dapat menciptakan  lingkungan  yang  inklusif, berkelanjutan,  dan  damai  bagi  transmigran Rohingya  di  Indonesia  serta  memperkuat peran  Indonesia  sebagai  pelopor  dalam menanggapi  tantangan  kemanusiaan  dan ekologi di tingkat global.

## REFERENCE LIST
Airlangga,  E.  (2018).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pengungsi  Rohingya  Yang Berada  Di  Indonesia  Berdasarkan Hukum  Internasional.  Jurnal  Fatwa Hukum,  [Online]  1(2).  Available  At:
Https://Jurnal.Untan.Ac.Id/Index.Php /Jfh/Article/View/25366  [Accessed  9 Feb. 2024].
Bintarawati,  F.,  Lubis,  A.  F.,  Iqsandri,  R., Utama,  A.  S.,  &  Walisongo,  U.  I.  N. (2023).  Tantangan  dan  Prospek Perlindungan  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  bagi  Pengungsi  Rohingya  di Indonesia dari Perspektif Masyarakat. 02(12), 1169–1180.
Fauzan  Alamari,  M.  (2020).  Imigran  Dan
Masalah  Integrasi  Sosial.  Jurnal Dinamika Global, 5(2), 254–277. Fierly  Hanifa  (2023).  Pengungsi  Rohingya, Solidaritas,  dan  Tantangan  Ekologis. [online]  detiknews.  Available  at: https://news.detik.com/kolom/d- 7096093/pengungsi-rohingya- solidaritas-dan-tantangan-ekologis [Accessed 9 Feb. 2024].
Fitriyadi,  A.  A.,  &  Latukau,  F.  (2020). Diferensiasi  Pengungsi  dan  Pencari Suaka  dalam  Hukum  Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan  Prinsip  Non-Refoulement. Jambura  Law  Review,  2(2),  120–138. https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.540 0 Ikapi,  A.,  &  Parthiana,  I.  W.  (2015).  Hukum Pidana Internasional. Komnas  Perempuan  |  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2023).  Siaran  Pers.  [online]  Available at: https://komnasperempuan.go.id/siara
n-pers-detail/siaran-pers-komnas- perempuan-merespon-kondisi- pengungsi-rohingya  [Accessed  9  Feb. 2024]. Media  Indonesia  (2023).  Nestapa  Pengungsi Rohingya. [online] EpaperMI. Available at: https://epaper.mediaindonesia.com/d etail/nestapa-pengungsi-rohingya [Accessed 9 Feb. 2024]. Nasution,  F.  H.  (2016).  Tinjauan  Terhadap Pengungsi  Rohingya  yang  Berada  di Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional. Jurnal Hukum Prodi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Untan  (Jurnal  Mahasiswa  S1  Fakultas Hukum)  Universitas  Tanjungpura,  Vol. 4.
Rizal  Setyo  Nugroho  (2023).  Asal-usul  Etnis
Rohingya  dan  Kenapa  Mengungsi  dari Myanmar dan Bangladesh? Halaman all -  Kompas.com.  [online]  KOMPAS.com. Available at: https://www.kompas.com/tren/read/ 2023/12/16/143000065/asal-usul- etnis-rohingya-dan-kenapa-
mengungsi-dari-myanmar-dan- bangladesh?page=all  [Accessed  9  Feb.
2024].
Rosyid,  M.  (2019).  Peran  Indonesia  Dalam Menangani  Etnis  Muslim  Rohingya  Di Myanmar. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3), 613. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.n o3.2190 Sundari,  R.,  Prayuda,  R.,  &  Venita  Sary,  D. (2021).  Upaya  Diplomasi  Pemerintah Indonesia  Dalam  Mediasi  Konflik Kemanusiaan  Di  Myanmar.  Jurnal Niara, 14(1), 177–187. https://doi.org/10.31849/niara.v14i1 .6011 Tri  Indriawati  (2023).  Peran  Indonesia dalam  Konflik  Etnis  Rohingya  dan Myanmar. [online] KOMPAS.com. Available at: https://www.kompas.com/stori/read /2023/