## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## PENYELESAIAN  SENGKETA  BATAS  TANAH  YANG  DIDASARKAN PADA ALAT BUKTI SERTIPIKAT MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
Umiyati a a BPN Kendal, Indonesia

## Abstrak
Sengketa  batas,  yaitu  perbedaan  pendapat,  nilai  kepentingan  mengenai  letak,  batas  dan  luas bidang  tanah  yang  diakui  satu  pihak,  penyelesaian  sengketa  dapat  ditempuh  dengan  jalur pengadilan  dan  musyawarah  Perkaban  11/16  mengatur  jelas  mengenai  proses  penyesaian mediasi,  namun  fakta  yang  ada  masih  banyak  para  pihak  yang  menempuh  jalur  berperkara dipengadilan.  Problematik  penelitian  ini  adalah  1)  Mengapa  penyelesaian  sengketa  batas  tanah dilakukan  melalui Alternative  Dispute  Resolution ?  2)  Bagaimana  konsep  penyelesaian  sengketa batas tanah melalui Alternative Dispute  Resolution ?. Metode  yang digunakan dalam penelitian ini dengan  pendekatan socio-legal  research Hasil  temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  para  pihak yang  bersengketa  masih  lebih  cenderung  memilih  jalur  penyelesaian  secara  litigasi  karena beranggapan proses penyelesaian secara litigasi memberikan banyak pilihan untuk menyelesaikan sengketa  pertanahan  dapat  diadili  di  dua  pengadilan  padahal  berdasarkan  fakta  yang  terjadi dengan  tumpang  tindihnya  peraturan  tersebut  membuat  para  pihak  tidak  terjamin  kepastian hukumnya,  berbeda  dengan  jalur  non  litigasi  yang  memberikan  kekuasaan  penuh  kepada  pihak yang bersengketa untuk menentukan model mediasi yang dikehendaki yang banyak memeberikan keuntungan  kepada  para  pihak.  Pemerintah  khususnya  kantor  pertanahan  untuk  lebih  teliti  lagi dalam  menentukan  batas  tanah  untuk  meminimalisir  kasus  sengketa  tanah.Kantor  Pertanahan diharapkan untuk memberi saran kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi.
Kata Kunci : ADR, Sengketa Batas Tanah, Sertipikat tanah

## Abstract
Border  disputes,  namely  differences  of  opinion,  interests  regarding  the  location,  boundaries  and area  of  plots  of  land  recognized  by  one  party,  dispute  resolution  can  be  reached  by  court  and Perkaban deliberations 11/16 regulating clearly the mediation settlement process, but the facts are that there are still many parties who take litigation in court. The problematic of this research are 1) Why is the resolution of land boundary disputes carried out through Alternative Dispute Resolution? 2) What is the concept of resolving land boundary disputes through Alternative Dispute Resolution? The  method  used  in  this  study  with  a  socio-legal  research  approach.  The  findings  of  the  study indicate that the parties  to the  dispute are still more  likely to choose the  path  of litigation  because they  think  the  litigation  settlement  process  provides  many  options  for  resolving  land  disputes  that can be tried in two courts even though based on the facts what happens with the overlapping of the regulation  makes  the  parties  are  not  guaranteed  legal  certainty,  in  contrast  to  the  non-litigation channel  which  gives  full  power  to  the  disputing  parties  to  determine  the  desired  mediation  model which gives the parties many benefits. The government, especially the land office, is more careful in determining  land  boundaries  to  minimize  land  dispute  cases.  The  Land  Office  is  expected  to  give advice to the parties to take mediation channels.
Keywords: ADR, Land Border Dispute, Land certificate Penulis : a umiyatiendri72@gmail.com
ISSN: 2355-1550 (online),1858-0246 (print) Akreditasi SK No 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v16i2.1181 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH

## LATAR BELAKANG
Pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yanag  dilakukan  oleh  Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan , pembukuan dan penyajian atau pemeliharaan data fisik dan data yuridis , dalam bentuk peta dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun  serta hak-hak tertentu yang membebaninya 1 .
Kegiatan  pendaftaran  tanah  dikenal  dengan  2  sistem  pendaftaran  tanah  secara sistematik  yang  dalam  pasal  1  angka  10  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997, merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang  meliputi  semua  obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar  dalam  wilayah  suatu desa/kelurahan. Kedua pendaftaran tanah secara sporadik yaitu berdasarkan Pasal 1Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama  kali  mengenai  satu  atau  beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  dalam  wilayah  atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan seacar individual atau massal.
Pendaftaran  tanah  dilaksanakan  berdasarkan  asas  sederhana,  aman,  terjangkau, mutakhir, dan terbuka sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997  dengan  tercapainya  tujuan  dari  pendaftaran  tanah  maka  diharapkan  akan  tercipta jaminanan kepastian hukum. Pemberian hak atas tanah merupakan wewenang negara yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang  ditentukan  dalam  Undang-undang  dimana  hasil  dari kegiatan pendaftaran tanah ini adalah tanda bukti hak atas tanah yaitu sertipikat. Sertipikat menurut PP 24 Tahun 1997 adalah satu lembar dokumen surat tanda bukti hak yang memuat data  fisik  dan  data  yuridis  obyek  tanah  yang  didaftar  untuk  hal  masing-masing  sudah dibukukan dalam buku tanah.
Buku  tanah  adalah  dokumen  yang  memuat  data  yuridis  dan  data  fisik  suatu  obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya, surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian data fisik tanah, yang terdiri dari luas, menunjukkan  letak  bidang  tanah  baik  desa/kelurahan,  kecamatan  maupun  provinsi,  nomor lembar  peta,  penunjuk  batas,  maupun  nama  petugas  ukur  yang  melakukan  pengukuran bidang tanah. Pengukuran bidang tanah diawali dengan pemasangan tanda batas dalam hal ini sebidang tanah yang akan diukur ditetapkan terlebih dahulu letak, batas, dan penetapan tanda batas. Dalam penetapan tanda batas tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak  yang  berkepentingan,  dengan  penunujukan  batas  oleh  pemgang  hak  yang bersangkutan  dan  disetujui  oleh  yang  pemegang  hak  yang  berbatasan,  dan  ketentuan persetujuan  tersebut  dituangkan  dalam  suatu  berita  acara  dan  ditandatangani  oleh  yang memberikan  persetujuan,  tanda  batas  itu  berupa  pagar  beton,  pagar  tembok  atau  benda apapun  yang  bersifat  permanen  dengan  tujuan  untuk  meminimalisir  terjadinya  sengketa tanah.
Sengketa tanah dapat terjadi apabila ada keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah atau perbedaan pendapat tentang batas atau luas tanah oleh satu pihak,  dapat  juga  dikarenakan  pemekaran  wilayah  dalam  suatu  daerah  sehingga,  tidak akuratnya data yang terdapat di kantor pertanahan menyebabkan pula terjadi sengketa batas,
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta; Djambatan, 2002) hlm. 472
sertipikat yang menganut sistem negatif yang berunsur positif menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum yang dimiliki oleh pemegang sertipikat sehingga sertipikat yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah dapat digugat.
Tanah  yang  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan  manusia  yang mempengaruhi eksistensi tiap-tiap individu menyebabkan semakin hari kebutuhan akan tanah semakin  meningkat  oleh  karena  itu  tidak  menutup  kemungkinan  semakin  hari  semakin meningkat  pula  kasus  mengenai  sengketa  pertanahan.  Masyarakat  berpandangan  bahwa sengketa  (konflik)  hanya  bisa  diselesaikan  melalui  jalur  pengadilan,  bahkan  kalangan profesional hukum pun berpandangan sama. Sampai saat ini banyak dari kalangan mereka hanya  terpaku  memilih  jalur  litigasi  dan  melupakan  serta  mengabaikan  cara-cara penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa atau lebih  dikenal  dengan  istilah Alternative  Dispute  Resolution .  ADR  adalah  sebuah  perangkat pengalaman  dan  teknik  hukum  yang  bertujuan  menyelesiakan  sengketa  hukum  diluar pengadilan  demi  keuntungan  para  pihak,  mengurangi  biaya  litigasi  konvensional  dan pengunduran waktu yang biasa terjadi , mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.
Penyelesaian  sengketa  melalui  ADR    banyak  memberikan  keuntungan  antara  lain proses  lebih  cepat  dalam  artian  penyelesaian  sengketa  dapat  diselesaikan  dalam  waktu hitungan  hari,  minggu  atau  bulan  berbeda  dengan  jalur  penyelesaian  melalui  litigasi  atau pengadilan yang dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan, keuntungan yang kedua  yaitu  meminimalisir  terjadinya  konflik  yang  berkepanjangan  antara  para  pihak penyelesaian secara ADR dapat menjaga tali silaturahmi antara para pihak.  Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan judul “ Penyelesaian  Sengketa  Batas  Tanah  Yang  Didasarkan  Pada  Alat  Bukti  Sertipikat Melalui Alternative Dispute Resolution ”.

## PERMASALAHAN
Untuk memperjelas dan membatasi permasalahan yang ada dalam penulisan ini, maka rumusan masalah yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan penulisan ini adalah:
1.  Mengapa penyelesaian sengketa batas tanah tidak diselesaikan melalui Alternative Dispute Resolution ?
2.  Bagaimana konsep penyelesaian sengketa batas tanah melalui Alternative Dispute Resolution ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian socio  legal . Sosio  legal adalah  suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, dan  merupakan  pendekatan  yang  digunakan  untuk  melihat  aspek-aspek  hukum  dalam interaksi  sosial  didalam  masyarakat,  berfungsi  sebagai  penunjang  untuk  mengidentifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum 2
2 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Penelitian socio  legal ini  bersifat  deskriptif  diperkuat  dengan  analisis  penafsiran prespektif  yaitu  merupakan  metode  penemuan  hukum  dengan  cara  menafsirkan/ penafsiran/prespektif  dimana  metode  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  gejala-gejala  dengan pendekatan  interpretasi dan kontruksi  hukum  dengan  cara  menganalisis secara mendalam yang artinya menggambarkan antara kondisi ideal ( das sollen ) dengan kondisi existing ( das sein ), lalu jika terdapat penyimpangan atau kesenjangan, kemudian dianalisis dengan teori dan penafsiran secara hermeuneutic (inilah yang dimaksud dengan by prespektif). 3
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan  dan  wawancara  yaitu  pengumpulan  data  dengan  jalan  membaca  peraturan perundang-undangan,  dokumen-dokumen  resmi  maupun  literatur-literatur  yang  erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder dan melakukan wawancara  sehingga  terjadi  interaksi  verbal  secara  langsung  antara  pewawancara  dan responden.  Responden  yang  diwawancarai  pada  penelitian  ini  adalah  Panitera  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Makassar  Andi  Hasanuddin,Kepala  Sun  Bagian  Tata  Usaha  Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Andi Hartini.
Dari  data  tersebut  kemudian  dianalisis  dan  dirumuskan  sebagai  data  penunjang  di dalam  penelitian  ini.  Pengolahan  bahan  hukum  dilakukan  secara  deduktif,  yaitu  menarik kesimpulan  dari  suatu  masalah  yang  bersifat  umum  terhadap  permasalahan  konkret  yang dihadapi.

## PEMBAHASAN

## 1.  Penyelesaian Sengketa Batas Tanah melalui Alternative Dispute Resolution

## a.  Penyebab Munculnya Sengketa Pertanahan
Dari  sisi  konteks  Pertanahan,  masyarakat  senantiasa  berada  dalam  proses perubahan,  terutama  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  mendapatkan  tanah,  hal  ini  dapat mengakibatkan  sengketa  tanah  yang  terus  menerus  terjadi  di  dalam  kehidupan bermasyarakat,  setiap  element  masyarakat  berkesempatan  memberikan  sumbangan terhadap  sengketa  Pertanahan,  yang  mendorong  terjadinya  disintregasi  sosial. 4 Menurut Rusmadi  murad,  pengertian  sengketa  hukum  atas  tanah  yaitu  timbulnya  sengketa  hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan dan  tuntutan  hak  atas  tanah,  baik  terhadap  stastus  tanah,  prioritas,  maupun  kepemilikan, dengan  harapan  dapat  memperoleh  penyelesaian  secara  administrasi  sesuai  dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku. 5
Pada  hakikatnya,  kasus  Pertanahan  merupakan  benturan  kepentingan  di  bidang Pertanahan antara satu pihak dengan pihak lain, sebagai contoh sengketa Pertanahan ini bisa terjadi  antara  individu,  individu  dan  badan  hukum,  serta  badan  hukum  dan  badan  hukum, guna  memberikan  kepastian  hukum  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan
3 Widhi Handoko, Contoh Penulisan Proses Penelitian Dalam Metode Penelitian, widhihandoko.com/?tag=socio-legal, diakses tanggal 13 Oktober 2016
4 Priyo katon prasetyo, Resolusi Konflik Pertanahan Dalam Tradisi Masyarakat Bali Yogyakarta (tesis ari wijaya undip 2012)
5 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanha, (Alumni, Bandung, 1991) hlm. 22
Pertanahan  Nasional  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian kasus Pertanahan.
Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 tahun 2016 Pasal 1 butir (1) dinyatakan bahwa kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik atau  perkara  Pertanahan  untuk  mendapatkan  penyelesaian  sesuai  dengan  peraturan perundang  undangan  dan/atau  kebijakan  Pertanahan,  selanjutnya  dalam  Pasal  1  butir  (2) menjelaskan  secara  tegas  bahwa  sengketa  tanah  adalah  perselisihan  Pertanahan  antara orang  perseorangan,  badan  hukum  atau  lembaga  yang  tidak  berdampak  luas.  Tidak berdampak luas yang dimaksud adalah, sengketa tersebut belum lama terjadi dan pihak pihak yang  terlibat  dalam  sengketa  itu  belum  mencakup  masalah  yang  besar,  pihak  pihak  yang dimaksud antara orang per orang, orang dan badan hukum maupun anatara badan hukum dan  badan  hukum,  yang  mana  dalam  hal  ini  tidak  melibatkan  massa  yang  besar  dalam permasalahan tanah tersebut. Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan  atau  perkara  pertanahan  yang  disampaikan  atau  diadukan  dan  ditangani  oleh  Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi :
1.Penguasaan  tanah  tanpa  hak,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum  dilekati  hak  (tanah  Negara),  maupun  yang  telah  dilekati  hak  oleh  pihak tertentu.
2.Sengketa  batas,  yaitu  perbedaan  pendapat,  nilai  kepentingan  mengenai  letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  maupun  yang  masih  dalam proses penetapan batas.
3.Sengketa  waris,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat,  kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
4.Jual  berkali-kali,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat,  kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.
5.Sertipikat  ganda,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat,  kepentingan mengenai  suatu  bidang  tanah  tertentu  yang  memiliki  sertipikat  hak  atas  tanah lebih dari 1.
6.Sertipikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.
7.Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
8.Kekeliruan  penunjukan  batas,  yaitu  perbedaan  pendapat,  nilai  kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang teiah ditetapkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  berdasarkan penunjukan batas yang salah.
9.Tumpang  tindih,  yaitu  perbedaan  pendapat,  nilai  kepentingan  mengenai  letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
10.Putusan  Pengadilan,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau  obyek  hak  atas tanah  atau  mengenai  prosedur  penerbitan  hak  atas  tanah tertentu. 6
Dalam  kasus  sengketa  batas  atau  overlapping  yang  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  pihak  BPN  kabupaten  Demak  sengketa  tentang  pertanahan  dari  tahun  ke  tahun semakin  bertambah  salah  satu  faktor  yang  mendasarinya  adalah  pertambahan  penduduk yang  setiap  tahun  semakin  meningkat  pula  berikut  daftar  sengketa  berdasar  data  yang diterima  dari  kantor  BPN  ada  12  kasus  pertanahan  untuk  tahun  2015  dan  14  kasus pertanahan pada tahun 2015 dari kasus 12 kasus  ada 3  kasus untuk sengketa batas dan pada  tahun  2015  bertambah  menjadi  5  kasus  khususnya  sengketa  batas  yang  terjadi  di Kabupaten Demak
2. Cara - Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Dalam penyelesaian sengketa pertanahan ada 2 cara yang dapat ditempuh yaitu:

## a.  Melalui jalur non litigasi atau non pengadilan (musyawarah)
Penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan pada umumnya  ditempuh melalui cara- cara  perundingan  yang  dipimpin  atau  diprakarsai  oleh  pihak  ketiga  yang  netral  atau  tidak memihak. 7
Alternative penyelesaian sengketa merupakan padanan dari istilah asing Alternative Dispute Resolution  (ADR).  Ada  beberapa  padanan  dalam  bahasa  Indonesia  Alternative  Dispute Resolution  telah  diperkenalkan  dalam  berbagai  forum  oleh  berbagai  pihak.  Beberapa diantaranya yang telah dapat diindentifikasi adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) 8 .
Latar belakang lahirnya ADR ( Alternative Dispute Resolution) adalah dikarenakan :
1.  Mengurangi  kemacetan  di  pengadilan.  Banyaknya  kasus  yang  diajukan  ke pengadilan  menyebabkan  proses  pengadilan  seringkali  berkepanjangan  sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2.  Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian   sengketa.
3.  Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
4.  Memberikan  kesempatan  bagi  tercapainya  penyelesaian  sengketa  yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.
6 Wawancara Andi Hartini, Kepala Bagian Tata Usaha  Kantor Pertanahan Majene
7 Maria SW Sumarjono, Mediasi Sengketa Tanah , (Jakarta: Kompas, 2008). hlm. 6
8 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbritase), Jakarta , PT. Gramedia Pustaka 2001 hlm. 25-26
Indonesia mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada pasal 1 angka  10  undang-undang  ini  mendefinisikan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,  yakni  penyelesaian  diluar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi  , konsiliasi  atau  penilaian  ahli.  Penyelesaian  sengketa  melalui  ADR  dilakukan  dengan beberapa tahapan tergantung dari penyelesaian secara apa yang dipilih,  hal ini tergantung dari hal yang menjadi sengketa. Namun secara garis besar tahap-tahap yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa melalui ADR adalah sebagai berikut:
a. Tahap  Pertama:  Pembentukan  Forum.  Forum  ini  dibentuk  sebagai  sarana  untuk menjadikan rapat bersama antara mediator dan para pihak. Rapat ini untuk menentukan pokok-pokok aturan main, membina hubungan dan kepercayaan antara para pihak dan mediator,  mendengarkan  pernyataan  dan  pendapat  para  pihak,  mnyampaikan  dan klarifikasi informasi serta menjawab pertanyaan pertanyaan para pihak  dan cara-cara interaksi
b. Tahap Kedua : saling mengumpulkan dan berbagi informasi setelah forum terbentuk dan semua  persiapan  awal  telah  selesai  serta  semua  aturan main telah  disepakati,  maka diteruskan  dengan  mengadakan  rapat  bersama,  dengan  meminta  pernyataan  atau penjelasan  pendahuluan  pada  masing-masing  pihak  yang  bersengketa  untuk menyampaikan fakta dan posisi menurut versi masing-masing.
c. Tahap Ketiga: Pemecahan Masalah.  Dalam tahap ketiga diadakan rapat bersama atau lanjutan rapat terpisah, dengan tujuan untuk menetapkan agenda, kegiatan pemecahan masalah,  memfasilitasi  kerja  sama,  mengidentifikasi  dan  mengklarifikasi  isu  dan masalah,  mengembangkan  alternatif  dan  pilihan-pilihan,  memperkenalkan  pilihan- pilihan  tersebut,  dan  membantu  para  pihak  untuk  mengajukan,  menilai,  dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya yaitu dengan mengubah pendirian para pihak dan posisi menjadi kepentingan (interst)
d. Tahap  Keempat:  Pengambilan  Keputusan.  Pada  tahap  keempat,  para  pihak  saling bekerjasama  dengan  bantuan  untuk  mengevaluasi  pilihan,  memperkecil  adanya perdebatan, saling bertukar pikiran untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak.

## b.  Melalui Jalur Litigasi (Lembaga Peradilan)
Menurut  Pasal  2  ,  kekuasaan  kehakiman  yang  dimaksud  dilaksanakan  oleh  badan badan peradilan diantaranya, peradilan umum (menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 tentang peradilan umum, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perkara  perdata,  termasuk  didalamnya  penyelesaian  segala  persengketaan,  mengenai Pertanahan  sebagai  bagian  dari  masalah  masalah  hukum  perdata  pada  umumnya, selanjutnya  peradilan  tata  usaha  negara  menurut  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Karakteristik penyelesian sengketa melalui litigasi antara lain:
1.  prosesnya sangat formal
2.  Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
3.  Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
4.  Sifat keputusan memaksa dan mengikat
5.  Orientasi kepada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah
6.  Persidangan bersifat terbuka
Setelah  peneliti  melakukan  penelitian  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Makassar diperoleh Sengketa pertanahan yang diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara setiap tahun semakin  bertambah  di  tahun  2015  ada  52  kasus  overlaping  atau  sengketa  batas  yang  di selesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di tahun 2016 bertambah menjadi 68 kasus bisa disimpulkan bahwa masyarakat masih berfikir bahwa dengan jalan berperkara di pengadilan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.
Menurut  bapak  Andi  Hasanuddin  ada  beberapa  alasan  yang  menyebabkan  para  pihak memilih penyelesaian secara litigasi antara lain 9 :
1.  para  pihak  merasa  bahwa  penyelesaian  secara  non  litigasi  atau  mediasi  tidak membuahkan hasil yang di inginkan.
2.  Masyarakat  beranggapan  bahwa  dengan  jalan  litigasi  para  pencari  keadilan diselesaikan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  mendapatkan  kepastian hukum.
3.  Banyaknya  lembaga  peradilan  yang  bisa  ditempuh  dalam  menyelesaiakan  kasus sengketa pertanahan diantaranya Pengadilan Negeri jika itu bersifat kepemilikan dan Pengadilan Tata Usaha Negara jika itu bersifat admininstrasi.
Hukum  adalah  pengatur  kehidupan  masayarakat,  kehidupan  masyarakat  tidak mungkin bisa teratur jika tidak ada hukum, masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya  Alasan  yang  paling  banyak  yang  ditemui  di  masyarakat  adalah  para  pihak menempuh  penyelesaian  secara  litigasi  ini  adalah  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum pandangan  ini  dapat  dikaitkan  dengan  dengan  teori  dari  Gustav  Radburch  mengenai  nilai kepastian Hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan  keragu-raguan  ( multi-tafsir )  dan  logis  dalam  artian  ia  menjadi  suatu  sistem norma  dengan  norma  lain  sehingga  tidak  berbenturan  atau  menimbulkan  konflik  norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma salah satu contoh peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Sengketa  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2004  yang  mengenai  pengadilan  perdata  dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara kedua peradilan ini dapat memfasilitasi para pencari keadilan untuk mencari keadilan yang mereka inginkan yang secara otomatis tidak memberikan kepastian hukum yang sebenarnya.
Mengingat pentingnya kedudukan dan peranan nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav  Ra dbruch  menyatakan  ” rechct  ist  wille  zur  gerechtigkeit ”  (hukum  adalah  kehendak demi  untuk  keadilan).  Sementara  itu,  Soerjono  K.S  mendefinisikan  keadilan  adalah
9 Wawancara dengan Andi Hasanuddin Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.
Tumpang tindihnya  peraturan  penyelesaian  sengketa  pada  lembaga  peradilan  tidak memberikan manfaat yang signifikan dan otomatis nilai keadilan sulit terwujud, keadilan hanya ditujukan kepada pihak yang menang saja, sementara pihak yang kalah merasa keadilan tidak di  dapatkan  karena  tidak  mendapatkan  keadilan  maka  pihak  yang  kalah  menempuh  jalur hukum yang lebih tinggi,pihak yang menangpun secara otomatis masih tidak mendapatkan kepastian  hukum  karena  peraturan  yang  memfasilitasi  pihak  yang  belum  merasa mendapatkan  keadilan  masih  bisa  menempuh  jalur  hukum  yang  lebih  tinggi  atau  dalam pengadilan disebut banding.

## 3.  Konsep  Penyelesaian  Sengketa  Batas  Tanah  melalui  Alternative  Dispute Resolution
Peraturan Mentri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nomor 11 tahun 2016  yang  mengatur  Tentang  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Tanah,  merupakan pengganti  perkaban  nomor  10  tahun  2010  Tentang  Penyelesaian  Sengketa  Tanah,  Kedua aturan  ini  merupakan  turunan  dari  Pasal  2  UUPA  yang  memerintahkan  agar  pemerintah mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa Pertanahan di luar Pengadilan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Hartini selaku kepala bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, menjelaskan sebagai proses penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak:.

## 1. Pengaduan sengketa tanah
Pengaduan  sengketa  tanah  dilakukan  di  ruang  penyelesaian  sengketa  Pertanahan Kabupaten Demak, pengaduan dapat dilakukan secara tertulis di ruang Kantor Pertanahan Kabupaten  Demak.  kemudian  pengaduan  juga  dapat  dilakukan  melalui  lisan.  Pengaduan secara lisan ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan masalah masalah Pertanahan  yang  dialaminya.  Proses  pengaduan  ini  juga  sekaligus  pengisian  formulir pengaduan  sengketa  tanah.  Pengisian  formulir  ini  berisikan  ringkasan  permasalahan  yang diadukan oleh masyrakat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.

## 2.  Pemeriksaan berkas
Setelah adanya laporan dari masyarakat tersebut, pihak Kantor Pertanahan Demak memeriksa kelengkapan berkas berkas dari pihak pelapor. Staf pengelolaan berkas Kantor Pertanahan  Kota  Demak  bertugas  mengumpulkan  alat  bukti  mengenai  kepemilikan  atau penguasaan tanah baik alat bukti tertulis maupun tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan dari pihak yang mengadukan permasalahan Pertanahan tersebut. Dari hasil laporan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Demak tersebut kembali dilakukan penelitian oleh kepala  seksi  sengketa  dan  konflik  Pertanahan  Kabupaten  Demak,  penelitian  dilakukan mengenai kebenaran data yuridis dan fisik tanah yang dipersengketakan tersebut, kemudian ditindak  lanjuti  dengan  memberikan  pendapat  dan  pertimbangan  mengenai  kelayakan pengaduan  tersebut  dapat  atau  tidaknya  permasalahan  tersebut  diselesaikan  oleh  pihak kanator  Pertanahan,  hal  ini  diperlukan  karena  perkaban  nomor  11  tahun  2016  mengatur tentang sengketa yang dapat diselesaikan melalui Kantor Pertanahan di Kabupaten Demak.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Dalam  hal  penyelesaian  dilakukan  gelar  perkara,  maka  dalam  resume  kasusnya  ,  tim penyelesaian  sengketa  konflik  dan  perkara  memberikan  saran  atau  pendapat  apakah permasalahan  tersebut  memerlukan  gelar  perkara.  Pelaksanaan  gelar  perkara  tersebut mengundang  pihak-pihak  terkait.    Rapat  ditentukan  dan  ditandatangani    kepala    seksi sengketa dan  konflik Pertanahan Kantor pertanahan Kabupaten Demak.

## 3. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Andi  Hartni,  selaku  kasubsi  Tata  Usaha  Kantor Pertanahan Kabupaten Demak diperoleh data bahwa penyelesaian sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak  adalah sebagai berikut:
a. Persiapan
mempertemukan kedua belah pihak, yaitu:
1)  Menentukan awal mula permasalahan dan pokok permasalahan.
2)  Pembentukan tim penyelesaian sengketa dan penentuan mediator.
3)   Persiapan bahan mediasi.
4)   Menentukan waktu dan tempat sidang.
5)   Undangan mediasi.
b. Kegiatan Mediasi yaitu:
1)  Pembukaan sidang mediasi.
2)  Menyamakan pemahaman.
3)   Penjelasan para pihak.
4)   Setting agenda.
5)   Mengungkapkan keinginan para pihak.
6)   Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa.
7)   Proses tawar menawar
Kantor  Pertanahan  sebagai  pihak  ketiga  yang  telah  diberi  kewenangan  untuk melaksanakan  sidang  mediasi,  kewenangan  tersebut  terdapat  pada  Perkaban  Nomor  11 tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Sengketa Tanah.  Adanya  pemberian kewenangan  untuk menyelesaikan  sengketa  Pertanahan  ini,  diharapkan  Kantor  Pertanahan  mampu mengeluarkan  putusan  putusan  yang  memenuhi  keadilan  dari  kedua  belah  pihak  agar kesepakatan yang akan dibuat nantinya dapat dipatuhi oleh para pihak.
Hasil dari mediasi tersebut menurut pasal 41 ayat  (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  nomor  11  tahun  2016  menyatakan  perjanjian perdamaian tersebut didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun dari hasil penelitian penulis, pihak Kantor Pertanahan  Kabupaten  Demak  tidak  mendaftarkan  kesepakatan  perdamaian  para  pihak tersebut ke Pengadilan. dalam pasal 41 ayat 2 (dua) tersebut mewajibkan perjanjian tersebut didaftarkan.
Keadilan  merupakan  suatu  pengambilan  keputusan  yang  mengandung  kebenaran tidak memihak, dapat   dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia sama di depan  hukum.  Perwujudan  keadilan  dapat  dilaksanakan  dalam  ruang  lingkup  kehidupan
masyarakat,bernegara dan kehidupan masyarakat internasional. Hal itu ditunjukkan melalui sikap  dan  perbuatan  yang  adil  dan  memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain  yang  menjadi haknya. Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada norma- norma, baik norma hukum maupun norma agama.
Keadilan  menurut  Satjipto  Rahardjo  adalah  keadilan  substansif.  Keadilan  yang didasarkan  pada  nilai-nilai  keseimbangan  dan  persamaan  hak  dan  kewajiban.  Nilai-nilai keadilan  tersebut  berasal  langsung  dari  masyarakat  dan  bukan  nilai-nilai  keadilan  yang tekstual dan hitam putih yang memiliki makna terbatas. Bukan keadilan prosedur yang didapat melalui berbagai macam prosedur-prosedur yang terkadang mengaburkan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Hukum ada tidak semata-mata untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk tujuan dan makna social yang melampaui logika hukum. Sekalipun dalam Negara hukum, tetapi tidak semuanya secara total harus dilakukan dengan dan melalui hukum. Menyerahkan dinamika dan proses dalam masyarakat , termasuk keadilan, bisa macet atau setidaknya terganggu. 10
Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Ajdi Samekto yang mengajarkan bahwa hukum  itu  harus  memenuhi  ajaran  tiga  nilai  dasar  yang  terintegrasi  dalam  hukum. Sebagaimana diketahui Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar  yaitu  nilai  keadilan  (aspek  filosofis)  aspek  kepastian(aspek  yuridis),  dan  nilai kemanfaatan (aspek sosiologis). 11
Keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum  yang  paling  banyak  dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  hukum. Idealnya,  hukum  memang  harus mengakomodasikan  ketiganya.  Putusan  hakim  misalnya,  sedapat  mungkin  merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada  yang  berpendapat,  bahwa  keadilan  adalah  tujuan  hukum  satu-satunya.  Hubungannya degan  hal  tersebut,  maka  Plato  (428-348  SM)  pernah  menyatakan,  bahwa  negara  ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara (polis), di mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.
Namun  di  lain  sisi,  pemikiran  kritis  memandang  bahwa  keadilan  tidak  lain  sebuah fatamorgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan, akan tetapi tidak pernah menjangkaunya,  maupun  juga  tidak  pernah  mendekatinya.  Walaupun  demikian,  haruslah diakui,  bahwa  hukum  tanpa  keadilan  akan  terjadi  kesewenang-wenangan.  Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dari sisi teori etis ini, lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi  sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, seperti sebuah bandul (pendulum) jam. Mengutamakan keadilan hukum saja, maka akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian juga sebaliknya.
Nilai nilai kesamaan bagi para pihak inilah yang diharapkan mampu dilahirkan dalam setiap  putusan  mediasi.  Hal  ini  dikarenakan,  keputusan  yang  diberikan  dalam  mediasi
10 Satjipto, Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia , (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm. 21
11 Loc.Cit
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
seharusnya bersifat win win solution yang berarti kedua belah pihak tidak ada yang merasa menang atau pun kalah. Maka dari itulah mengapa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian  sengketa  di  luar  Pengadilan  yang  diharapkan  mampu  menghadirkan  rasa keadilan bagi setiap pihak yang bersengketa.
Mediasi  di  Kantor  Pertanahan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kementerian  Agraria Nomor  11  tahun  2016  sebagai  salah  satu  bentuk  penyelesaian  secara  ADR,  walaupun Mediasi  telah  diatur  dalam  peraturan  ini  tetapi  diharapkan  pemerintah  mengeluarkan peraturan  secara  terperinci  mengenai  penyelesaian  ADR  agar  penyelesaian  sengketa pertanahan  tidak  hanya  dapat  dilakukan  melalui  mediasi  tetapi  dapat  pula  diselesaikan melalui musyawarah di tingkat kelurahan atau desa

## PENUTUP

## 1.  Kesimpulan
ADR  adalah  suatu  proses  penyelesaian  sengketa  dimana  para  pihak  yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam menyelesaikan persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang berbentuk netral.Penyelesaian sengketa diluar peradilan (ADR)  lebih  menguntungkan  dari  pada  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  pengadilan. Keuntungan  dimaksud,  adalah:  Proses  lebih  cepat,  Biaya  lebih  murah  dibandingkan penyelesaian  sengketa/  konflik  melalui  jalur  litigasi,  Sifatnya  informal  karena  segala sesuatunya,  dapat  ditentukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  Kerahasiaan  terjamin, Adanya kebebasan memilih pihak ketiga, Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, Lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan, Bersifat final, Pelaksanaan tatap muka yang pasti, Tata  cara  penyelesaiannya  sengketa  diatur  sendiri  oleh  para  pihak.  Kantor  Pertanahan Kabupaten Demak telah memfasilitasi masyarakat Kabupaten Demak untuk menyelesaikan permasalahan  pertanahan  yang  dialami  melalui  prosedur  mediasi,  prosedur  mediasi dilakukan  dengan  beberapa  tahap  yaitu  penerimaan  laporan,  pemeriksaan  berkas, pemanggilan  para  pihak  yang  bersengketa,  gelar  perkara  dan  menetnukan  hasil  mediasi, apabila para memperoleh kesepakatan maka dikeluarkan berita acara mediasi. Berita acara mediasi  tidak  didaftarkan  ke  pengadilan  padahal  dalam  Pasal  41  ayat  2  mewajibkan pendaftaran  demi  mendapat  kekuatan  hukum  yang  mengikat  apabila  para  pihak  tidak menemukan kesepakatan maka pihak kantor Pertanahan mengeluarkan surat rekomendasi penyelesaian sengketa di pengadilan

## 2.  Saran
Pemerintah dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang seharusnya mengeluarkan sutau perundangan  yang  mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa  melalui  ADR  khususnya dalam  bidang  pertanahan,  serta  Kantor  pertanahan  kabupaten  Demak  harus  lebih meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai tata cara penyelesaian  sengketa  di  Kantor  Pertanahan  khususnya  penyelesian  secara  mediasi  yang difasilitasi oleh Kantor pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Harsono Boedi. 2002. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Djambatan.
Fajar Nur Dewata Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Y ogyakarta; Pustaka Pelajar.
Murad Rusmadi , 1991 Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanha , Bandung, Alumni
Sumarjono Maria SW. 2008. Mediasi Sengketa Tanah , Jakarta: Kompas.
Emirzon Joni. 2001. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbritase). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
Ari Wijaya, 2012, Resolusi Konflik Pertanahan Dalam Tradisi Masyarakat Bali
Yogyakarta, Semarang: UNDIP
Widhi Handoko, 2016, Contoh Penulisan Proses Penelitian Dalam Metode Penelitian, widhihandoko.com/?tag=socio-legal