## Model Penyelesaian Konﬂik Kewenangan dalam Hal Timbulnya Dampak
Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan

## Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
J.T. Pareke¹⁸ dan David Aprizon Putra¹⁹

## Abstrak
Peneli an ini difokuskan pada model penyelesaian konﬂik kewenangan terhadap timbulnya dampak dumping limbah batu bara studi kasus pada Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dengan  Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab)  Bengkulu  Tengah:  pertama,  bagaimana  dampak kerusakan yang terjadi akibat dari pencemaran di daerah hilir aliran Sungai Bengkulu; kedua, bagaimana  ndakan pencegahan yang dilakukan terhadap perluasan dampak pencemaran bagi  perusahaan  di  daerah  hulu  sungai  Bengkulu;  dan  ke ga,  bagaimana  konsep  ideal pencegahan  perluasan  dampak  pencemaran  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Pemerintah Provinsi  Bengkulu.  Peneli an  ini  menggunakan  pendekatan  norma f-sosiologis, menggunakan  data  hasil  studi  lapangan,  dan  melakukan  studi  kepustakaan.  Studi  ini menyimpulkan bahwa: pertama, ada beberapa dampak yang diakibatkan dari pencemaran limbah  batu  bara,  diantaranya  dampak  terhadap  kerusakan  ekosistem  sungai,  dampak terhadap  kondisi  air  (PDAM  Kota  Bengkulu),  efek  domino  yang  terjadi  di  hilir  sungai,  dan dampak terhadap este ka lingkungan; kedua,  ndakan pencegahan yang dilakukan terhadap perluasan  dampak  pencemaran  bagi  perusahaan  di  daerah  hulu  Sungai  Bengkulu  masih terbatas pada instrumen perizinan saja,  dak meni kberatkan pada pengawasan yang lebih ketat;  ke ga,  konsep  ideal  pencegahan  perluasan  dampak  pencemaran  yang  seharusnya dilakukan adalah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seper  pemerintah, masyarakat, dan stakeholder yang  dimotori  oleh  pemerintah  provinsi  karena  konﬂik  kewenangan  ini menyangkut dua wilayah administra f yang berbeda.
Kata  Kunci :  konﬂik  kewenangan,  dampak dumping ,  pencemaran  lingkungan,  kerusakan ekosistem sungai, limbah batu bara.
Conﬂict of Authority Resolu on Model in Case of Emergence of

## Coal Dumping Eﬀect: Case Study on Bengkulu Municipality Government and
Bengkulu Regency Government

## Abstract
This study focuses on authority conﬂict resolu on model concerning the impact of coal waste dumping—case  study  on  the  Bengkulu  Municipality  Government  and  Bengkulu  Regency
18 Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Bengkulu,  Jl.  Salak  Raya  Kampus  II  UMB  Lingkar  Timur Bengkulu, themirrorofmysoul@gmail.com, S.H. (Universitas Bengkulu), M.H. (Universitas Bengkulu).
19 Mahasiswa  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Padjadjaran  Bandung,  Jl.  Dipa   Ukur  No.  35  Bandung, davidaprizonputra@ymail.com, S.H. (Universitas Muhammadiyah Bengkulu).
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Government:  first,  what  is  the  damage  caused  by  pollu on  in  the  river  downstream  of Bengkulu;  second,  what  are  the  precau ons  against  the  impact  of  the  expansion  of  the company's pollu on in the headwaters area of Bengkulu; and third, what is the ideal concept of preven on of the expansion of pollu on impact that should have been conducted by the Government  of  Bengkulu  Province.  This  research  u lizes  sociological-norma ve  approach, using data from ﬁeld and literature. Studies conclude that, ﬁrst, there are several impacts of coal waste pollu on - including impact on river ecosystem, impact on water condi ons (PDAM Bengkulu), a domino eﬀect which occurs in the lower river, as well as aesthe c impact on the environment;  second,  the  precau ons  taken  against  the  expansion  of  the  environmental impact by companies in the upstream areas of Bengkulu are s ll limited only to the licensing instrument,  while  disregarding  not  stricter  supervision;  third,  the  most  ideal  concept  to prevent  the  expansion  of  pollu on  should  be  one  that  involves  various  par es  such  as governments,  communi es,  and  stakeholders  led  by  the  provincial  government;  since authority conﬂict involves two diﬀerent administra ve regions.
Keywords: conﬂict of authority, impact of dumping, environmental pollu on, the damage of river ecosystem, coal waste.

## A.  Pendahuluan
Tulisan ini dilatarbelakangi oleh konﬂik kewenangan antara Pemkot Bengkulu dan Pemkab Bengkulu Tengah. Hal ini bermula ke ka dampak pencemaran limbah batu bara di hilir Sungai Bengkulu, dimana daerah aliran Sungai Bengkulu secara regional dan  administra f  terletak  di  dua  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bengkulu,  hulunya terletak  di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah,  sedangkan  bagian  hilir  membelah  Kota Bengkulu, melipu  dua kecamatan yaitu Muara Bangka Hulu dan Sungai Serut. Areal Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu mencapai 51.500 hektare (ha) yang terdiri atas ga sub-DAS yaitu sub-DAS Susup seluas 9.890 ha, sub-DAS Rindu Ha  19.207 ha, dan sub-DAS Air Bengkulu Hilir 22.402 ha.¹
Berikut  adalah  gambaran  detail  DAS  Sungai  Bengkulu  yang  melipu   dua kabupaten  yang  melipu   Bengkulu  Tengah  dan  Kota  Bengkulu.  Data  yang  ada memperlihatkan bahwa persentase luas yang masuk DAS di dua kabupaten tersebut kurang dari 50%.
1 Oka  Ardiansyah  dan  Rika  Mus kasari, Gambaran  Umum  Permasalahan  Pengelolaan  Air  DAS  Air  Bengkulu,
Bengkulu: Telapak-Yayasan Ulayat Bengkulu, 2011, hlm. 4.
4.795 46.261
2.395 1.623
1.221 5.239 100%
96% 17% 51% 41% 100% 68% 73%
34% Kecamatan Total Luas (ha) Luas yang masuk DAS (ha) Kabupaten Persentase  luas yang masuk DAS Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Taba Penanjung Karang Tinggi Pondok Kelapa Talang Empat Total Kecamatan Gading Cempaka Muara Bangkahulu Teluk segara Total Kecamatan 25.413 13.804 16.476 9.402 112.394 2.395 2.387 1.673 15.170 25.413 13.252 2.401
Sungai  Bengkulu  yang  selama  ini  menjadi  andalan  bagi  warga  untuk  berbagai keperluan, kini semakin tercemar akibat penambangan batu bara di bagian hulunya.² Air Sungai Bengkulu yang notabene menjadi satu-satunya sumber air mineral untuk warga Kota Bengkulu menimbulkan polemik yang diakibatkan oleh pencemaran yang terjadi.  Sebagai  buk   dasar  adanya  pencemaran  yang  terjadi,  berikut  akan dipaparkan  4  hasil  peneli an  yang  dilakukan  oleh  4  otoritas  berbeda,  baik  dinas maupun lembaga terkait mengenai pencemaran di DAS Sungai Bengkulu. Pertama, adalah hasil peneli an yang berasal dari LSM Ulayat Bengkulu:³
“Pencemaran yang terjadi di Sungai Bengkulu sudah melebihi ambang batas yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor 907 Tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh LSM Ulayat pada 2010 terhadap kualitas air Sungai Bengkulu, pencemaran sudah jauh melebihi ambang batas dan kualitas air sangat buruk sehingga  dak  layak  diminum.  Kajian  ulayat  terhadap  ngkat  kekeruhan, warna, kandungan zat besi, dan kandungan oksigen terlarut menyebutkan kondisi  air  Sungai  Bengkulu  sudah  berada  di  ambang  batas.  Tingkat
2 Ibid, hlm. 4.
3 YUB Internal Report (Unpublished) , Laporan Mul pihak Berasan Air Bengkulu dalam Memperinga  Hari Air
Sedunia di Hotel Nala Sea Side , Bengkulu: Yayasan Ulayat Bengkulu, 2011.
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014

## Tabel 1.
Gambaran detail DAS Sungai Bengkulu
kekeruhan  air  mencapai  421  NTU⁴  dari  5  NTU  yang  ditetapkan  dalam Permenkes tersebut. Demikian juga dengan  ngkat perubahan warna yang ditoleransi  sebesar  15  PTCO⁵  sudah  berada  pada  angka  267  PTCO. Kandungan  besi  berada  pada  angka  0,76  mg  per  liter  dari  angka  yang ditoleransi 0,30 mg per liter.”
Kedua,  hasil  peneli an  yang  berasal  dari  peneli an  yang  dilakukan  oleh  Tim Gabungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang terdiri dari 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyatakan bahwa:⁶
“Setelah uji parameter terhadap air Bengkulu yang dilakukan ulayat, telah dilakukan  juga  uji  parameter  yang  dilakukan  oleh  Tim  Gabungan  dari Pemerintah  Provinsi  Bengkulu.  Pada  awal  Juni  2011,  Pemerintah  Provinsi Bengkulu membentuk Tim gabungan yang berisi 14 SKPD untuk melakukan pengambilan dan pengujian sampel di 17 k berbeda di sepanjang Sungai Air  Bengkulu.  Hasilnya,  pada  14  Juni  2011,  melalui  konferensi  pers  yang diselenggarakan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu yang dipimpin oleh  Ariﬁn  Daud,  telah  dinyatakan  bahwa  air  Sungai  Bengkulu  posi f tercemar  logam  berat,  mangan,  dan  serum.  Ia  juga  menyatakan  bahwa golongan  kelas  air  Sungai  Bengkulu  turun  menjadi  golongan  kelas  III  dari sebelumnya golongan kelas I. Dengan kata lain, air sungai Bengkulu hanya layak untuk ak vitas budidaya ikan dan persawahan.”
Ke ga, hasil peneli an yang berasal dari peneli an  m Komisi Penanggulangan Bensin Ber mbal (KPBB) berkerjasama dengan Blacksmith Ins tuted Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia menyatakan bahwa:⁷
“Selanjutnya, karena  dak adanya  ndak lanjut untuk menyikapi persoalan tersebut, tepat pada tanggal 18 Agustus 2011  m KPBB berkerjasama dengan
4 Nephelometric  Turbidity  Unit .  Satuan  NTU  dipergunakan  untuk  menggambarkan  ngkat  kekeruhan  air. Nephelometri s  dimaksudkan  pada  cara  kerja  alat  pengukurnya, nephelometer mengukur  seberapa  banyak cahaya yang dipancarkan oleh par kel tersuspensi yang terdapat di dalam air. Semakin banyak cahaya yang terpancarkan,  maka  semakin  nggi  nilai  kekeruhannya.  Sehingga,  nilai  NTU  yang  rendah  mengindikasikan ngginya  ngkat kejernihan air, sebaliknya nilai NTU yang  nggi mengindikasikan bahwa nilai kejernihannya rendah.
5 Pla num Cobalt (dinyatakan  dengan  satuan  Pt.Co)  dipergunakan  untuk  menggambarkan  ngkat  warna  air. Penentuan warna yang sering digunakan adalah Visual Compara on hod yaitu dengan cara membandingkan air sampel dengan warna standar yang terbuat dari unsur Pla num (Pt) dan Cobalt (Co). Satuan dari warna adalah unit Pt.Co. Warna yang dianjurkan untuk keperluan air minum adalah 5-50 unit Pt.Co.
6 YUB Internal Report ( Unpublished ) , Loc.cit.
7 Ibid, hlm. 3-4.
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Blacksmith ins tuted Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup kembali melakukan  uji  sampel  terhadap  air  Bengkulu.  Hasilnya  bahkan  lebih mempriha nkan,  Sungai  Air  Bengkulu  dinyatakan  sudah  tercemar  logam membahayakan  yaitu  Merkuri  (Hg)⁸  dan  Arsenic  (As)⁹.  Parahnya  lagi, kandungan  merkuri  dan  arsenik  tersebut  kadarnya  berada  pada  level mengkhawa rkan, yaitu mencapai 15 PPM dan 12 PPM di dua lokasi yang dijadikan sampel yaitu desa Penandingan dan Surau.”
Keempat,  hasil  peneli an  yang  berasal  dari  peneli an  m  terpadu  yang dikoordinir Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), yang terdiri dari 14 dinas dan badan berkepen ngan menyatakan bahwa:¹⁰
“Sampel  air  Sungai  Bengkulu  yang  diambil  dari  30 k  akan  diuji  di  ga laboratorium  untuk  mengetahui  ngkat  pencemarannya.  Sampel  air  yang diambil  tersebut  akan  diuji  di  ga  laboratorium  yaitu  laboratorium  milik Badan  Lingkungan  Hidup,  Dinas  Kesehatan,  dan  Dinas  ESDM.  Pengujian sampel  tersebut  dimaksudkan  untuk  membuk kan  dugaan  pencemaran Sungai Bengkulu akibat limbah batu bara dan karet seper  yang dikeluhkan masyarakat  dan  PDAM  Kota  Bengkulu.  Hasil  pemeriksaan  terhadap  30 sampel tersebut akan dilaporkan ke Gubernur Bengkulu dan menjadi dasar untuk  mengambil  langkah  selanjutnya.  Sebelumnya,  Kepala  Dinas  ESDM Provinsi Bengkulu Surya Gani mengatakan bahwa pihaknya akan memeriksa empat  perusahaan  tambang  batu  bara  yang  diduga  mencemari  Sungai Bengkulu.  Empat  perusahaan  yang  diperiksa  ak vitasnya  terkait  dugaan pencemaran  tersebut  yakni  PT  Danau  Mas  Hitam  (PT  DMH),  PT  In   Bara Perdana (PT IBP), PT Bukit Sunur (PT BS), dan PT Kesuma Raya Utama (PT KRU). Seluruh perizinan perusahaan tambang tersebut diterbitkan sebelum tahun 1990, yang ar nya sudah puluhan tahun berak vitas di hulu sungai tersebut.”
8 Merkuri atau air raksa (Hg) merupakan golongan logam berat dengan nomor atom 80 dan berat atom 200,6. Merkuri merupakan unsur yang sangat jarang dalam kerak bumi, dan rela f terkonsentrasi pada beberapa daerah vulkanik dan endapan-endapan mineral.
9 Arsenik adalah suatu unsur kimia metaloid (semilogam) golongan VA, berwujud bubuk pu h, tanpa warna dan bau (karena itulah arsenik sangat dikenal dalam urusan racun-meracun makanan). Konsentrasi arsenik yang dianggap  dak berbahaya dalam air minum oleh WHO adalah kurang dari 10 ppb (part per billion). Selain karena arsenik  menjadi  bahan  pes sida  yang  dipakai  untuk  menyemprot  sayur  dan  buah,  arsenik  juga  berpotensi mencemari perairan. Hal ini pernah menjadi masalah serius di Cina dan Bangladesh, dan sekitarnya pada tahun 2005.
10  I n d o   T e k h n o   P l u s ,   “ B e n g k u l u   U j i   P e n c e m a r a n   A i r   S u n g a i   B e n g k u l u ” , h p://www.indotekhnoplus.com/news/view/140/Bengkulu-Uji-Pencemaran-Air-Sungai,  diakses  10 Desember 2012 pukul 09.00 WIB.
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Hasil  penelusuran  referensi  yang  telah  dilakukan  di  atas,  terutama  terhadap hasil-hasil  peneli an  dan  pengkajian  memperlihatkan  adanya  sejumlah  peneli an atau pengkajian sebelumnya yang menaruh perha an yang sama dengan peneli an ini. Sekalipun demikian, fokus masalah yang menjadi perha an utama dari peneli an- peneli an dan pengkajian-pengkajian selama ini memiliki perbedaaan yang signiﬁkan dengan fokus masalah yang dikaji dalam peneli an ini.
Kajian-kajian terhadap kebijakan pencemaran yang dilakukan selama ini belum menukik  sampai  kepada  masalah  pergeseran  kebijakan  tata  ruang  dan  perizinan dalam  regulasi  di  ngkat  daerah,  yang  kemudian  berdampak  terhadap  perlunya dilakukan  sebuah  rekonstruksi  terhadap  kebijakan  tata  ruang  dan  perizinan  yang bersifat  par sipatoris  dan  responsif.  Penegasan  tentang  orisinalitas  studi  ini bertujuan  untuk  menghindari  pengulangan  kajian  terhadap  sebuah  tema  dengan fokus studi yang sama.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan,  maka  rumusan  masalah dalam peneli an ini adalah bagaimana dampak kerusakan yang terjadi akibat dari pencemaran di daerah hilir aliran Sungai Bengkulu. Kemudian, bagaimana  ndakan pencegahan  yang  dilakukan  terhadap  perluasan  dampak  pencemaran  bagi perusahaan  di  daerah  hulu  Sungai  Bengkulu.  Terakhir,  bagaimana  konsep  ideal pencegahan  perluasan  dampak  pencemaran  yang  seharusnya  dilakukan  oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang k tolak konﬂik kewenangan  yang  terjadi  antara  Pemkab  Bengkulu  Tengah  dan  Pemkot  Bengkulu , konsep penyelesaian konﬂik kewenangan yang telah dilakukan diantara keduanya, dan selanjutnya berkenaan dengan konsep ideal penyelesaian konﬂik kewenangan tersebut. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah norma f-sosiologis yang bersifat  kualita f.  Dengan  pendekatan  norma f-sosiologis,  studi  ini  menggunakan dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan  sosial  dan  pendekatan  yuridis  norma f. Pendekatan sosial dipergunakan untuk menganalisis sikap, pandangan, dan  ndakan aktor dalam prak k penyelesaian konﬂik kewenangan yang terjadi antara Pemkab Bengkulu  Tengah  dan  Pemkot  Bengkulu ,  sedangkan  pendekatan  yuridis  norma f dipergunakan  untuk  menganalisis  norma  peraturan  perundang-undangan  dengan mengacu pada nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat dan prinsip kepas an hukum. Analisis yang dilakukan bersifat kualita f yang  dak menekankan pada  kuan tas  data,  tetapi  pada  kualitasnya.  Data  primer  diperoleh  melalui wawancara,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dengan  penelusuran  dokumen peraturan  perundang-undangan,  buku,  jurnal  hukum,  hasil-hasil  peneli an,  dan putusan pengadilan yang relevan untuk menjelaskan permasalahan dalam studi ini.
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

## B.  Gambaran Kegiatan-Kegiatan Kri s di Daerah Hulu
Berikut  adalah  lima  ak vitas  yang  dianggap  membahayakan  dalam  hubungannya dengan sumber daya air di DAS Air Bengkulu, yaitu: 1) pertambangan di daerah hulu; 2) pengumpulan tailing limbah batu bara di sungai; 3) pabrik karet; 4) PDAM sebagai penyedia air; dan 5) pertanian ( agroforestri dan pertanian padi irigasi). Ak vitas kri s tersebut  dipilih  berdasarkan  ketergantungannya  pada  ketersediaan  air  dan sebaliknya, serta besarnya pengaruh kegiatan-kegiatan ini terhadap kondisi sumber daya air di DAS Air Bengkulu. Per mbangan yang dipakai adalah besarnya air yang dibutuhkan oleh ak vitas kri s tersebut jika dibandingkan ak vitas ekonomi lainnya dan  juga  seberapa  besar  ak vitas-ak vitas  ekonomi  tersebut  bergantung  pada ketersediaan  air  (misalnya  kerugian  apa  yang  akan  terjadi  ke ka  ketersediaan  air menurun).

## 1.  Pertambangan di Daerah Hulu
Terdapat  empat  perusahaan  pertambangan  batu  bara  di  daerah  hulu  DAS  Air Bengkulu yaitu: PT DMH; PT IBP; PT BS; dan PT ETA. Dua perusahaan pertama yang disebutkan  beroperasi  di  Air  Kandis  di  sebelah  selatan  Bukit  Sunur,  Desa  Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah di lahan seluas 800 ha. Tidak ada informasi yang  didapatkan  tentang  kegiatan  operasional  dan  kondisi  ketenagakerjaan  dari perusahaan ini. Hal ini disebabkan oleh sulitnya akses ke perusahaan dan juga karena keterbatasan  waktu  dan  sumber  daya  dalam  pelaksanaan Career  Development Project (CDP).
Pada  bulan  Agustus  2008,  Gubernur  Bengkulu  meminta  penutupan  dua pertambangan batu bara di hulu DAS Air Bengkulu: PT BS dan PT DMH. Penutupan ini terkait  temuan  lapang  yang  kegiatan  penambangan  perusahaan-perusahaan  ini dilakukan di kawasan Hutan Lindung Rindu Ha  tanpa mendapat persetujuan dari Kementerian  Kehutanan.  Izin  usaha  perusahaan  tersebut  diberikan  kembali  pada awal  2010  ke ka  perusahaan  menghen kan  penambangan  di  hutan  lindung. Pertambangan batu bara di bagian hulu adalah sumber utama produksi batu bara di Provinsi  Bengkulu.  Terdapat  enam  konsesi  pertambangan  batu  bara  di  provinsi dengan total produksi sekitar 1,8 juta ton pada tahun 2009. Empat perusahaan di antaranya berlokasi di bagian hulu DAS Air Bengkulu. Saat ini, pemerintah daerah telah  memberikan  izin  lain  untuk  perusahaan  tambang  batu  bara,  PT  Bio  Energi, untuk beroperasi di konsesi tambang batu bara yang baru di daerah hulu DAS Air Bengkulu.  Pertambangan  batu  bara  di  Provinsi  Bengkulu  diklasiﬁkasikan  dalam pertambangan  skala  kecil  dengan  rata-rata  50  tenaga  kerja  lokal  pada  ap perusahaan. Sebagian besar tenaga lokal ini, bekerja sebagai pencuci batu bara dan sebagian lainnya sebagai petugas keamanan. Kegiatan pertambangan terbuk  telah
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
menyebabkan terjadinya deforestasi, erosi lahan, dan pencemaran sungai. Seper halnya  ak vitas  pertambangan  lain,  pertambangan  batu  bara  juga  berkontribusi dalam degradasi lingkungan, air dan tanah.
a.  Pencemaran air Pencemaran air adalah masalah pen ng di DAS Air Bengkulu. Penambangan batu bara secara langsung berkontribusi menyebabkan pencemaran air, terutama selama proses ekstraksi pemisahan batu bara dan sulfur. Sisa tambang mencemari sungai, menyebabkan  air  keruh  dan  asam,  serta  menyebabkan  pengendapan  dan pendangkalan  di  sungai.  Sisa  tambang  yang  mengandung  bahan  kimia  berbahaya bagi kesehatan manusia jika air yang terkontaminasi bahan tersebut dikonsumsi. Sisa tambang  mengandung  Sulfur  (S),  Merkuri  (Hg),  Hidrogen  sianida  (HCN),  Mangan (Mn), Asam sulfat (H2SO4), dan Timbal (Pb). Hg dan Pb adalah logam berat yang di antaranya dapat memicu terjadinya berbagai penyakit kanker. Selain itu, air sungai juga  tercemari  oleh  proses  pencucian  batu  bara.  Pencucian  dilakukan  dengan menggerinda  batu  bara  menjadi  ukuran-ukuran  kecil  dan  kemudian  mencucinya. Potongan-potongan  tersebut  dimasukkan  ke  dalam  tangki  yang  dipenuhi  air  yang batu  bara  berkualitas  murni  akan  mengambang  sedangkan  yang  lainnya  akan tenggelam.
b.   Pencemaran tanah
Operasi  pertambangan  juga  memengaruhi  kondisi  tanah.  Operasi  pertambangan terbuka menyisakan sebuah lubang besar yang  dak dapat ditutup lagi karena lubang sudah mengandung air dengan kadar asam  nggi yang mengandung Besi (Fe), Mn, Sulfat (SO4), dan Pb. Kehadiran Fe dan Mn dalam jumlah besar dapat menghambat pertumbuhan tanaman, sedangkan SO4 dapat memengaruhi kesuburan tanah dan pH dan kehadiran Hg dan Pb berpotensi untuk meracuni tanaman.
2.  Pengumpulan Tailing Batu Bara di Sungai
Beberapa  sumber  mengatakan  bahwa  pada  tahun  1980  kedalaman  sungai  Air Bengkulu mencapai hampir lima meter di daerah hilir dan airnya jernih. Namun sejak penambangan  batu  bara  mulai  beroperasi,  bentuk  pemanfaatan  lain  dari  sungai seper  perikanan dan transportasi mengalami penurunan. Sungai pun mengalami pendangkalan.  Pendangkalan  di  sungai  Air  Bengkulu  dapat  disebabkan  oleh beberapa faktor, misalnya pencucian batu bara, deforestasi, dan erosi. Deposit batu bara menjadi penyebab utama pendangkalan sungai dikarenakan penimbunan yang terjadi di dasar sungai sejak pertambangan beroperasi pada tahun 1980. Masyarakat lokal  melihat tailing di  sungai  Air  Bengkulu  sebagai  kesempatan  untuk  mendapat penghasilan tambahan. Masyarakat dari desa pantai di hilir mulai mengumpulkan tailing pada tahun 1999. Pada waktu itu, satu sak (50 kg) batu bara diberikan harga
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
hingga Rp10.000,00. Menjual produk tailing dak mudah karena hanya sedikit pihak yang mau membelinya. Kelompok yang ak f menjadi pembeli tailing batu bara hasil pengumpulan masyarakat ini biasanya para pengusaha peternak ayam, pandai besi, dan pemilik warung makan yang berada di sekitar lokasi pengumpulan.
Dengan  permintaan  batu  bara  dalam  skala  sedang  dan  rendah  menyebabkan usaha bisnis meningkat. Masyarakat desa lain sepanjang Sungai Air Bengkulu seper mereka yang  nggal di Desa Pasar Bengkulu, Tanjung Agung, Kembang Seri, Pondok Kelapa,  Surabaya,  Semarang,  dan  Penanding  (Kota  Bengkulu  dan  Kabupaten Bengkulu  Tengah)  mulai  mengumpulkan  limbah  batu  bara  sebagai  pekerjaan alterna f.  Praktik  tersebut  tumbuh  pesat.  Pencari  limbah  tailing  batubara  dapat mendapat  Rp50.000,00  hingga  Rp100.000,00  per  hari  ke ka  mereka  menjual  5-8 karung  batu  bara  per  hari  (masing-masing  25  kg)  dengan  harga  per  karung Rp15.000,00 hingga Rp17.500,00. Nelayan bekerja dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00.  Data  menunjukkan  bahwa  dalam  satu  bulan,  masing-masing  kelompok nelayan tailing yang berjumlah 8 sampai dengan 10 orang menjual hasil tailing -nya sekitar  30-50  ton  ke  luar  kecamatan.  Ada  sekitar  50  kelompok  nelayan tailing di sepanjang  Sungai  Air  Bengkulu  yang  terorganisasi  oleh  pembeli  pengumpul  batu bara/tengkulak dan mereka menjual tailing batu bara itu keluar Bengkulu, seper  ke Jakarta, Lampung, dan Linggau (Sumatra Selatan). Namun demikian, nelayan tailing batu bara di Sungai Air Bengkulu mengalami keresahan karena Dinas ESDM Provinsi Bengkulu mulai melarang ak vitas tersebut karena kegiatan ini  dak mempunyai izin resmi.

## 3.  Pabrik Karet
Dua pabrik karet yang terletak di sepanjang Sungai Air Bengkulu: PT. Bukit Angkasa Makmur (BAM) dan PT. BH, terletak di Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bahan baku pabrik dikirimkan dari banyak kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah  dimana  perkebunan  karet  banyak  dimiliki  oleh  masyarakat  dan  beberapa perkebunan besar yang juga dimiliki oleh perusahaan pabrik karet itu. Tenaga kerja pabrik berasal dari masyarakat sekitar, tetapi kebanyakan pegawai  ngkat  ngginya berasal  dari  Jawa.  Penulis  mendapat  kesulitan  mendapatkan  akses  informasi  dari industri pabrik-pabrik karet ini. Pabrik PT BH yang dibangun tahun 2003 merupakan pabrik pengolahan karet yang berlokasi di Jalan Bengkulu Curup KM. 15, Desa Taba Penanjung,  Kecamatan  Karang  Tinggi,  Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Pabrik  seluas
2 92.500  m   tersebut  memproduksi  limbah  minyak  yang  dapat  mencemari  sungai. Limbah  minyak  tersebut  berbentuk  limbah  padat  yang  terdiri  dari  sisa  karet, endapan, lembaran plas k, pasir dan potongan-potongan kayu yang berbahaya bagi kesehatan  dan  dapat  merusak  nilai  este ka  sungai  dikarenakan  menimbulkan
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
pengendapan dan bau  dak sedap. Asap dari cerobong pabrik pun mengeluarkan bau busuk yang tercium hingga 20 km jauhnya.
Pabrik PT. BAM yang dibangun pada tahun 1997 berlokasi di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah dan mencakupi area seluas
2 33.552 m . Pabrik ini memproduksi crumb rubber dengan kapasitas 800 ton/bulan dan  beroperasi  selama  16  jam  per  hari  dan  6  hari  per  minggu.  Pabrik  ini menggunakan  mesin-mesin  seper   mesin pre-breaker , hammer  mill , creeper , pemotong, mesin pemroses, dan juga pengering.
4.  Penyedia Air Publik
PDAM  yang  dibentuk  pada  tahun  1929  pada  awalnya  mengambil  air  dari  sungai Bengkulu dengan stasiun dis lasi air yang berlokasi di Desa Surabaya,Kota Bengkulu. Pada  tahun  1980,  kualitas  air  mulai  mengkhawa rkan,  maka  dari  itu  PDAM membangun fasilitas baru di dekat Sungai Nelas. Saat ini, PDAM melayani 21.000 rumah tangga di Kota Bengkulu meskipun tidak semua konsumen mendapatkan air yang intake -nya berasal dari Sungai Air Bengkulu. Sebanyak 14.700 rumah tangga (70%)  mendapat  air  yang intake -nya  diambil  dari  Sungai  Nelas,  sedangkan  6.300 rumah  tangga  (30%)  mendapat  air  yang  sumber  airnya  berasal  dari  Sungai  Air Bengkulu. Konsumen yang mendapat air dari Sungai Air Bengkulu adalah yang  nggal di  ga  kecamatan  di  Kota  Bengkulu,  yaitu:  Kecamatan  Muara  Bangkahulu;  Telur Segara; dan Sungai Serut.
Sungai Air Bengkulu saat ini sudah  dak memenuhi standar kualitas sumber air baku PDAM. Ulayat dan laboratorium PDAM mempelajari parameter ﬁsik dan kimia air sungai, seper  temperatur, bau, rasa, warna, kekeruhan, konduk vitas, TSS, TDS, BOD, COD, kandungan logam, pH, dan DO.¹¹ Contoh sampel air untuk pengamatan ini diambil dari bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2008 di lima stasiun hasil pengamatan  dibandingkan  dengan  standar  kualitas  yang  ditetapkan  Peraturan Pemerintah  Daerah  Nomor  6  Tahun  2005  tentang  Ambang  Batas  Maksimum  Air untuk  Sungai  Lintas  Kabupaten  di  Propinsi  Bengkulu  dan  Peraturan  Menteri Kesehatan No. 907 tahun 2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Jelas terlihat bahwa beberapa parameter telah melebihi angka kualitas air yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun Menteri Kesehatan. Ulayat pernah melakukan  kampanye  tentang  pencemaran  sungai  yang  terjadi  melalui  beberapa kegiatan,  yakni:  (i)  FGD  dengan  konsumen  PDAM;  (ii)  mengumumkan  hasil  studi sebagai  bagian  dari  akses  pelayanan  publik  terhadap  informasi;  dan  (iii)  diskusi dengan walikota, perwakilan masyarakat dan pemerintahan kota, dan BLH provinsi.
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
11  YUB Internal Report ( Unpublished ) , Loc.cit.
Berdasarkan informasi dari petugas PDAM, perlakuan terhadap air yang berasal dari sungai Air Bengkulu  dak memungkinkan dilakukan secara teknik semata. Cara lain untuk  menghen kan  distribusi  air  tercemar  adalah  dengan  menutup  sementara intake Sungai Air Bengkulu dan hanya menggunakan air dari Sungai Nelas selama rehabilitasi Sungai Air Bengkulu dilakukan. Namun, PDAM dan pemerintah daerah dak mempunyai cukup anggaran untuk membangun fasilitas tambahan di Sungai Nelas.
Setelah  kampanye  dilakukan,  PDAM  menyediakan  tangki-tangki  air  yang  bisa dikonsumsi di beberapa lokasi di  ga kecamatan yang menerima air tercemar dari Sungai  Air  Bengkulu.  Air  bersih  tersebut  disediakan  untuk  mengakomodasi kebutuhan air bersih masyarakat selama menunggu perbaikan kualitas air sungai. Namun, penyediaan air bersih dalam tangki ini hanya berlangsung selama beberapa bulan saja. Konsumen PDAM di  ga kecamatan itu kembali mengonsumsi air PDAM yang diambil dari intake yang tercemar yang sesungguhnya  dak layak dikonsumsi. Kualitas air Sungai Air Bengkulu yang buruk adalah isu serius dan merupakan persoalan dominan dalam pengelolaan sumber daya air di DAS Air Bengkulu. PDAM dak  sanggup  untuk  mengolah  dengan  baik  air  yang  tercemar,  yang  merupakan sumber utama intake air Kota Bengkulu. Kualitas air yang didistribusikan masih di bawah  standar  kualitas  nasional  dan  standar  provinsi.  Pemenuhan  kebutuhan  air bersih adalah aspek pen ng kesehatan masyarakat dan hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bengkulu harus menemukan solusi dan PDAM harus menghen kan pengambilan intake dari Sungai Air Bengkulu yang  tercemar  dan  menemukan  sumber  alterna f  lain.  Sumber  pencemaran khususnya disebabkan oleh pertambangan batu bara dan pabrik karet di daerah hulu dan tengah DAS. Ak vitas kedua jenis industri tersebut tersebut  dak mempraktikkan proses  produksi  yang  baik,  sehingga  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  kejahatan lingkungan. Tidak hanya sumber air PDAM saja yang terpengaruh oleh pencemaran ini, tetapi juga biota-biota sungai seper  berbagai jenis ikan. Maka diperlukan sebuah rangkaian  usaha  (dengan  pembuatan  sebuah  peraturan  daerah  atau  dibuat kesepakatan tertulis antara pemerintah dan perusahaan) yang membuat perusahaan dapat  memperbaiki  proses  produksinya  dan  mengelola  air  limbah  hasil  proses produksinya.
5. Agroforestri di Daerah Hulu
Produk utama pertanian di daerah hulu adalah kopi dan lada. Para petani umumnya mengolah  lahan  milik  sendiri  untuk  konsumsi  sendiri  (subsistem)  sehingga perambahan hutan lindung masih terus terjadi di daerah hulu DAS Air Bengkulu. Rata- rata sebuah keluarga memiliki 1,5 ha lahan pertanian yang terdiri dari sebuah plot
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
kecil kebun kopi dan diselingi lada, buah-buahan dan pepohonan lain, serta satu plot untuk lahan padi sawah. Hasil panen padi sawah yang ditanam petani adalah untuk dikonsumsi  sendiri.  Cara  petani  membersihkan  lahan  adalah  dengan  membakar ran ng dan rumput kering lainnya, kemudian menanam bibit tanaman kopi. Selama musim tanam, petani akan membersihkan rumput-rumput dan juga menggunakan pes sida (digunakan 3 liter se ap 6 bulan) ke ka tanaman kopi berumur 3 bulan. Biji kopi dipanen ke ka tanaman kopi berumur 4 tahun. Se ap tahunnya, kebun kopi dipanen hanya selama musim panen buah, yaitu pada bulan Maret-April. Jarak antara musim panen dan pascapanen adalah 3 bulan.
Di  samping  tanaman  kopi,  petani  juga  menanam  lada,  buah-buahan,  dan tanaman  kayu  keras  lainnya  di  sela-sela  kebun  kopi.  Beberapa  petani  mendapat pembagian lahan seluas 1 ha di dalam hutan lindung, yang kemudian ditanami kopi. Para petani akan bekerja di kebun kopinya selama 10 bulan musim tanam dengan melakukan berbagai kegiatan yaitu penyiangan, pemangkasan, dan penyemprotan herbisida  dan  pes sida.  Mereka  nggal  di  pondok  kecil  yang  dibangun  di  kebun selama kegiatan tersebut. Proses pemanenan kopi (yang disebut mu l ) dilanjutkan dengan  kegiatan  pengeringan.  Petani  akan  membawa  biji  kopi  ke  desa  dan menjualnya  pada  tengkulak . Sebagian  petani  akan  menggiling  biji  kopi  sebelum menjualnya.  Petani  kopi  yang  nggal  di  hutan  membutuhkan  biaya  transpor tambahan untuk membawa hasil panennya ke desa.
Kebun kopi menghasilkan rata-rata 400 kg kopi olahan per ha (kopi kering yang belum dihaluskan, yang di  ngkat lokal dikenal dengan is lah beras kopi ). Hasil panen dijual dengan harga Rp 10.000/kg. Sebagian besar petani juga menanam lada di sela- sela  kebun  kopi;  memproduksi  rata-rata  40  kg  lada  per  tahun  dengan  harga  jual Rp18.000,00/kg.  Masyarakat  desa  yang  memiliki  sawah,  dak  menjual  hasil panennya, melainkan hanya untuk konsumsi sendiri. Padi ditanam dua kali per tahun. Total  keseluruhan  musim  tanam  padi  adalah  14  minggu,  yang  dimulai  dengan pembibitan pada minggu ke-1, pengolahan lahan minggu ke-2, dan penanaman pada minggu  ke-3.  Pemberian  pupuk  dilakukan  pada  minggu  ke-5  dan  ke-10.  Biaya produksi  mencakup  keseluruhan  proses  produksi,  termasuk  pengolahan  lahan, pembelian pupuk, pes sida, biaya tenaga kerja, dan transportasi. Lahan sawah diolah dengan traktor. Pupuk kimia digunakan ke ka petani mampu membelinya. Selain itu terdapat juga sawah irigasi di DAS Air Bengkulu, dibawah skema irigasi yang dibuat oleh Kementerian PU Jakarta yang mencakup area seluas 2.416 ha. Produksi padi per ha untuk petani di daerah hulu lebih sedikit dibanding petani di hilir.
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

## C.  Dampak  Kerusakan  yang  Terjadi  Akibat  Pencemaran  di  Daerah  Hilir  Aliran Sungai Bengkulu
Dampak  kerusakan  yang  terjadi  akibat  pencemaran  di  daerah  hilir  aliran  Sungai Bengkulu  yang  berhasil  didata  dalam  peneli an  ini,  melipu   beberapa  jenis  atau bentuk  yaitu sebagai berikut:

## 1.  Dampak terhadap Kerusakan Ekosistem Sungai
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bengkulu, Beni Ardiansyah, mengatakan bahwa telah terjadi kerusakan ekosistem di DAS Sungai Bengkulu. Menurut beliau, hasil  peneli an  WALHI  menemukan  bahwa  telah  terjadi  pengurangan  populasi makhluk hidup baik hewani maupun naba . Sebagai buk  zaman dahulu kala masih terdapat banyak ikan di Sungai Bengkulu dan sangat mudah untuk mencarinya,  dak seper  sekarang. Selain itu, telah terjadi pula kerusakan pada ekosistem naba , di mana jumlah ikan menjadi berkurang oleh karena faktor limbah dan faktor makanan, sehingga tumbuhan-tumbuhan sungai dan ganggang-ganggang air yang juga menjadi berkurang.

## 2.  Dampak terhadap Kondisi Air (PDAM Kota Bengkulu)
Kualitas air sungai Bengkulu yang notabene merupakan sungai yang menjadi satu- satunya  sumber  air  PDAM  untuk  Kota  Bengkulu  telah  mengalami  penurunan kualitas.¹²  Oka  Ardiansyah,  Direktur  Ekseku f  Yayasan  Ulayat  Bengkulu menambahkan,  kualitas  air  yang  dulunya  berada  di  kelas  1,  air  ini  dulunya  bisa dikonsumsi langsung, sekarang berada di kelas 3 yang peruntukannya adalah hanya untuk pertanian dan perikanan. Hal ini sangat merugikan warga karena warga Kota Bengkulu pengguna air dari PDAM menggunakan air yang  dak layak dikonsumsi. 3.  Efek Domino yang Terjadi di Hilir Sungai
Fenomena  yang  sangat  luar  biasa  berdampak  atas  pencemaran  limbah  batu  bara adalah terjadinya kegiatan pengumpulan batu bara di daerah Muara Sungai Bengkulu yang  terletak  di  Kelurahan  Pasar  Bengkulu.  Terjadi  efek  domino  di  sini,  yaitu  pola hidup  masyarakat  sekitar  lokasi  itu  berubah  dan  ditandai  dengan  pola  sosial  dan ekonomi yang juga berubah secara dras s.
Salah  seorang  warga  Pasar  Bengkulu  mengatakan  bahwa  masyarakat  di  sini sekarang  sudah  banyak  beralih  profesi,  yang  dulunya  nelayan  sekarang  menjadi pengumpul batu bara. Hal terburuk yang terjadi adalah dari tatanan sosialnya, dimana pola sosial yang terjadi sudah  dak sehat, banyak anak-anak putus sekolah karena tergiur  dengan  pekerjaan  yang  bisa  mendapat  uang  Rp25.000,00  sampai  dengan Rp50.000,00 per hari. Hal ini sangat berpengaruh pada anak-anak, terlebih kepada
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
12  Hasil wawancara dengan Direktur Ulayat Bengkulu Bengkulu pada tanggal  01 Februari 2013.
pendidikan,  dan  itu  sudah  terbuk   ada  anak-anak  yang  meninggalkan  sekolah, bahkan benar-benar berhen  sekolah.

## 4.  Dampak terhadap Este ka Lingkungan
Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang kurang  sedap  dan  warna  yang  berubah  menjadi  kotor.  Dampak  yang  di mbulkan tersebut dapat mengurangi nilai este ka lingkungan sekitar hilir sungai Bengkulu.

## D.  Tindakan  Pencegahan  yang  Dilakukan  terhadap  Perluasan  Dampak Pencemaran bagi Perusahaan di Daerah Hulu Sungai Bengkulu
Dumping yang selama ini mengkaji eksplorasi tambang batu bara adalah dumping area ,  dimana  sebuah  perusahaan  yang  mengelola  tambang  batu  bara  melakukan dumping di  lokasi  yang  masih  berupa  kawasan project  area ;  perizinan  dan pengaturan mengenai itu dilakukan secara paket pada saat proses pengajuan izin lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pada awal pendirian perusahaan.¹³
Dumping area  merupakan  salah  satu  ak vitas  tambang  yang  diperbolehkan, tentunya  tetap  dalam  pengawasan. Dumping limbah  yang  dilakukan  dak  boleh keluar  wilayah project  area yang  telah  ditentukan  dengan  kekuatan  hukum sebelumnya. Apabila terjadi pelanggaran, maka pihak Dinas ESDM berhak menindak dan memberi sanksi. Jadi boleh dikatakan, kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya  Mineral  hanya  mencakup  pada  lingkup  kawasan  yang  telah  diperizinkan sebelumnya dengan dasar AMDAL dan izin lingkungan perusahaan terkait.¹⁴ Apabila tugas,  pokok,  dan  fungsi  (tupoksi)  pelanggaran  melebihi  kewenangan  itu,  maka Badan Lingkungan Hidup terkaitlah yang mengambil alih.
Kewenangan  masalah dumping dalam  peneli an  ini  ada  di  bawah  Badan Lingkungan Hidup karena dampaknya sudah keluar dari wilayah project area . Secara administra f, wilayah atau objek peneli an yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Bengkulu terletak di dua wilayah administra f, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Oleh karena itu, kewenangan penindakan secara lebih proporsional terletak pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi tentunya dengan  dak meninggalkan posisi Badan Lingkungan Hidup Bengkulu tengah. Berikut data yang diperoleh dari hasil  wawancara  dan  penelusuran  data  beberapa  perusahaan  batu  bara  yang menjadi  objek  peneli an;  semua  memiliki  dua  dasar  hukum  mengenai dumping
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
13  Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Perizinan  dan  Pengelolaan  Energi  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya
Mineral Provinsi Bengkulu pada tanggal 5 Februari 2013.
14  Data dari Dinas Energi dan Sumber daya Mineral, diambil pada tanggal 4 Februari 2013.
limbah yaitu yang terdapat dalam :
1.  Izin  Khusus  Pembuangan  Air  Limbah  ke  Media  Lingkungan  Hidup  untuk
Dumping Air Asam Tambang
Air Asam Tambang (AAT) merupakan cairan hasil dari proses pengolahan limbah di kolam-kolam pencucian batu bara. AAT ini diproses dan diolah sehingga keasaman air, pH air, dan kandungan zat berbahaya lainnya bisa sesuai dan menjadi normal untuk kemudian bisa dialirkan ke aliran air/sungai.¹⁵
Untuk kondisi dumping ini, terdapat dalam izin khusus yaitu izin pembuangan air limbah ke media lingkungan hidup. Pemkab Bengkulu Tengah telah mengeluarkan surat izin tersebut tertanggal 20 Desember 2011 dengan masa berlaku izin selama 6 tahun, jadi izin tersebut berakhir terhitung pada tanggal 20 Desember 2017.
Surat izin tersebut, dalam Pasal 2, disebutkan secara rinci kewajiban pemegang izin, yaitu untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Se ap usaha/kegiatan wajib  memiliki  izin  pembuangan  air  limbah  ke  media  lingkungan  hidup  dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  melaksanakan keter ban umum dan membina hubungan baik dengan tetangga sekitar;
b.  menjaga kesehatan, keter ban, dan keindahan lingkungan usaha;
c.  bertanggung jawab terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan atau kegiatan tersebut;
d.  bersedia  dipantau  dampak  lingkungan  dari  usaha  dan  atau  kegiatannya  oleh pejabat yang berwenang;
e.  wajib menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup lokasi dan sekitar tempat usaha dan atau kegiatan;
f.  wajib  melaporkan  pengelolaan  lingkungan  se ap  6  (enam)  bulan  ke  Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah;
g.  jika  ketentuan-ketentuan  sebagaimana  diatur  di  atas  dak  dilaksanakan sebagaimana  mes nya,  maka  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  perundang- undangan yang berlaku.
Kemudian untuk lokasi k penaatan di perusahaan ini, ditetapkan menjadi 4 Pit (Lokasi Penaatan), yaitu Pit Lebong Atas, Pit Talang Seginim, Pit Getuk Garut, dan Pit Kemumu.  Keempat k  inilah  yang  menjadi k  penaatan  sebagai  acuan  yang disepaka  oleh kedua belah pihak (pemerintah dan pihak pertambangan) sebagai tempat  pengambilan  dan  pengujian  sampel  air  limbah,  sekaligus  sebagai  tempat pemantauan pengecekan kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan pengolahan
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
15  Hasil wawancara dengan Bapak Iwan, seorang Sarjana Teknik Pertambangan yang sekarang bekerja di salah satu perusahaan batu bara nasional.
limbah dan pembuangan ( dumping ) limbah.
Ada beberapa kriteria penilaian dalam bentuk evaluasi terhadap perusahaan- perusahaan pertambangan batu bara yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu. Berikut data hasil evaluasi yang dilakukan  m PROPER (Program Penilaian  dan  Peringkat  Perusahaan)  Badan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Bengkulu 2012 yang berhasil terekam dalam peneli an ini:
Tabel 2.
Hasil Program Penilaian dan Peringkat Perusahaan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
Pengelolaan Limbah Cair Penaatan
Keterangan Ketaatan terhadap k penaatan pemantauan 75 % Dari empat outlet yang dimiliki hanya melakukan  ga outlet
( k penaatan) Ketaatan terhadap pelaporan Ketaatan terhadap parameter baku mutu Perusahaan hanya melaporkan ga outlet dari empat outlet yang
harus dilaporkan
Perusahaan telah melakukan pemantauan kualitas air limbah sesuai dengan parameter yang dipersyaratkan a.  Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu b. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu
terhadap pemantauan PROPER
0 % 100 % Seluruh parameter telah memenuhi baku mutu air limbah Seluruh parameter telah memenuhi baku mutu air limbah 100 % Taat
Berdasarkan evaluasi pengendalian pencemaran air dan juga ketentuan di atas, maka  perusahaan  taat  terhadap  parameter  baku  mutu,  pemenuhan  baku  mutu limbah  dan  ketaatan  terhadap  izin,  tetapi  perusahaan  dak  taat  terhadap pemenuhan k  penaatan  pemantauan,  pelaporan  dan  ketentuan  teknis  (belum memasang ﬂowmeter )  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan lingkungan yang berlaku.¹⁶ Hal ini membuk kan bahwa memang benar pelaksanaaan dumping belum sesuai dengan aturan.
2.  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  beserta  Izin  Lingkungan untuk Dumping Area
Top  soil adalah  lapisan  tanah  dan  mineral  tanah  yang  berasal  dari  proses  awal pengerukan lapisan kerak bumi, di mana kurang lebih ketebalan lapisan ini minimal 50  meter,  bergantung  lokasi.  Tanah  dan  mineral  tanah  tersebut  akan  di- dumping untuk kemudian direklamasi atau diperbaiki kembali di lokasi pengambilan setelah batu bara dikeruk.
Secara tegas, narasumber menyampaikan bahwa: “Dalam tataran pelaksanaan, perizinan dan syarat-syarat sudah kami penuhi dengan baik dan  dak ada masalah. Jadi secara hukum kami sudah tepat,  dak ada kesalahan yang kami lakukan, namun pada saat tertentu memang terjadi kebocoran-kebocoran yang pada dasarnya  dak kami sengaja, dan cepat pula kami melakukan perbaikan.”
Kedua izin yang dipaparkan di atas tersebut diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup  Bengkulu  Tengah  dalam  rangka  meminimalisasi  perluasan  dampak pencemaran yang meluas ke hilir sungai Bengkulu.
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Ketaatan terhadap izin Ketaatan terhadap ketentuan teknis
Belum memenuhi seluruh ketentuan teknis yang dipersyaratkan Tidak taat Keputusan Kepala Badan Lingkungan hidup Bengkulu Tengah tanggal 20 Desember 2011 Taat
Sumber: Monograf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
16  Data dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu, diambil pada tanggal 10 Februari 2013.

## E.  Konsep  Ideal  Pencegahan  Perluasan  Dampak  Pencemaran  yang  Seharusnya Dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu
Konsep ideal yang ditawarkan berdasarkan fakta hukum dalam Pasal 2 huruf k bahwa perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dilaksanakan  dengan  salah  satu asasnya yakni par sipa f. Maknanya adalah menekankan se ap anggota masyarakat untuk  berperan  ak f  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun  dak langsung. Maka pemberian izin oleh pemerintah harus melihat aspek kemanfaatan dari  konsekuensi  keluarnya  izin  tersebut  dengan  melibatkan  seluruh  elemen masyarakat setempat dan lingkungan sekitarnya.
Ada  beberapa  hak  yang  diberikan  oleh  UUPLH  terhadap  berbagai  pihak  yang berkompeten dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Hukum Lingkungan hidup, di  antaranya  yang  terdapat  pada  Pasal  76  ayat  (1):  “Menteri,  gubernur, bupa /walikota menerapkan sanksi administra f kepada penanggung jawab usaha dan/atau  kegiatan  jika  dalam  pengawasan  ditemukan  pelanggaran  terhadap  izin lingkungan”. Amanat UUPLH yang diberikan kepada pemerintah tersebut sangat jelas, di mana diberikan satu tanggung jawab moral kepada pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan hidup di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut diatur pada Pasal  yang  sama  dalam  ayat  (2),  yang  berbunyi:  “Sanksi  administra f  terdiri  atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin”.
Pada tataran prak k sering terjadi inkonsistensi penegakan hukum, bahkan untuk kondisi  di  daerah  Bengkulu.  Pemerintah  seharusnya  dapat  mengambil  ndakan terhadap  pencemaran  yang  terjadi  di  daerah  hulu  Sungai  Bengkulu  dengan  cepat sebagai bentuk kebijakan untuk mencegah perluasan dampak pencemaran yang akan terjadi. Bahkan pada tataran evaluasi, banyak sekali pelaku usaha yang beroperasi menimbulkan  dampak  langsung  maupun  dak  langsung  terhadap  pencemaran lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam rentang waktu tahun 2008 sampai dengan 2013,  perusahaan-perusahaan  batu  bara  yang  menggunakan  instrumen dumping tersebut tetap beroperasi meskipun  dak adanya perlakuan serius untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Selain  itu,  UUPLH  juga  memberikan  hak  terhadap  pemerintah/pemerintah daerah yang dimuat dalam Pasal 90 ayat (1): “Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan  gan   kerugian  dan  ndakan  tertentu  terhadap  pelaku  usaha  yang menyebabkan  pencemaran  dan/atau  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  hidup yang  menyebabkan  kerugian  lingkungan  hidup”.  Selanjutnya,  pada  UUPLH  juga
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
diberikan hak kepada masyarakat yang tertera dalam Pasal 91 ayat (1): “Masyarakat berhak  mengajukan  gugatan  perwakilan  kelompok  untuk  kepen ngan  dirinya dan/atau  untuk  kepen ngan  masyarakat  apabila  mengalami  kerugian  akibat pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup”.  Karena  keterbatasan  akan pengetahuan tentang pengaturan hak tersebut, maka amanat UUPLH yang diberikan dak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Berbeda  dengan  organisasi  lingkungan  hidup,  pengaturan  hak  yang  diberikan terdapat pada Pasal 92 ayat (1), yang disebutkan bahwa : “Dalam rangka pelaksanaan tanggung  jawab  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  organisasi lingkungan  hidup  berhak  mengajukan  gugatan  untuk  kepen ngan  pelestarian lingkungan hidup”. Sementara yang terjadi di lapangan, organisasi lingkungan hidup yang  ada  merekam  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  berikut  data-data pendukungnya, tetapi pada akhirnya perlahan-lahan ak vitas perlindungan terhadap lingkungan hidup tersebut hilang dari peredaran.
Berkaca dari fakta hukum yang ada di atas dan fenomena penegakan hukum yang ada,  telah  terjadi  inkonsistensi  penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia, khususnya  di  Provinsi  Bengkulu,  yang  diberikan  otoritas  dan  berkepen ngan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Semangat kebersamaan ke ga komponen tersebut akan menghasilkan suatu konsep baku dan ideal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan sebagai  bentuk  pencegahan  perluasan  dampak  pencemaran  yang  terjadi  seper bagan berikut:
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
319

## F.  Penutup
Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa dampak yang diakibatkan  dari  pencemaran  limbah  batu  bara,  di  antaranya:  pertama,  dampak terhadap  kerusakan  ekosistem  sungai,  dampak  terhadap  kondisi  air  (PDAM  Kota
Sustainable Interested Group Social Control Environment Ecology Este cs
Bengkulu), efek domino yang terjadi di hilir sungai, dan dampak terhadap este ka lingkungan;  kedua,  ndakan  pencegahan  yang  dilakukan  terhadap  perluasan dampak  pencemaran  bagi  perusahaan  di  daerah  hulu  Sungai  Bengkulu  masih terbatas  pada  instrumen  perizinan  saja,  dak  meni kberatkan  pada  pengawasan yang lebih ketat; ke ga, konsep ideal pencegahan perluasan dampak pencemaran yang seharusnya dilakukan adalah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seper pemerintah,  masyarakat,  dan stakeholder yang  dimotori  oleh  pemerintah  daerah provinsi, karena konﬂik kewenangan ini menyangkut dua wilayah administra f yang berbeda. Untuk perbaikan ke depannya, Penulis menyarankan ada perbaikan pada k tolak inkonsistensi penegakan hukum lingkungan di Indonesia umumnya dan Provinsi  Bengkulu  khususnya  dengan  pemahaman  akan  tanggung  jawab  seluruh komponen  masyarakat  yang  belum  tertata  dengan  baik  dari  para  pihak  yang berkepen ngan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama pemerintah  sebagai  motor  yang  berwenang  dalam  proses  perizinan  terhadap perusahaan-perusahan  di  wilayahnya  masing-masing.  Kemudian  pelaku  usaha ( interested group ), dan kontrol para pihak yang berkepen ngan seper  masyarakat, akademisi,  prak si,  dan  organisasi  lingkungan  hidup  sebagai social  control demi tercapainya pencegahan perluasan dampak pencemaran yang terjadi di sekitar hilir Sungai Bengkulu.

## Da ar Pustaka
Buku A. Sonny Keraf, E ka Lingkungan , Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002. Daud  Silalahi, Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Penegakan  Hukum  Lingkungan
Indonesia, Alumni, Bandung, 2001. Jorgensen,  S.E,  Halling-Sorensen,  S.E,  Nielsen, Handbook  of  Environmental  and Ecological Modeling , CRC Press Inc, New York, 1996. Kodoa e,  Robert  J.  &  Sugiyanto, Banjir:  Beberapa  Penyebab  dan  Metode Pengenadaliannya  dalam  Perspek f  Lingkungan, Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta,
2002.
Nandang  Sudrajat, Teori  dan  Prak k  Pertambangan  Indonesia  Menurut  Hukum, Pustaka Yus si, Yogyakarta, 2011.
N.H.T  Siahaan, Hukum  Lingkungan  dan  Ekologi  Pembangunan ,  Erlangga,  Jakarta, 2010.
Nugroho Iwan, Rochmin Dahuri, Pembangunan Wilayah: Perspek f Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, LP3S, Jakarta, 2004.
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Oka Ardiansyah, Rika Mus kasari, Gambaran Umum Permasalahan Pengelolaan Air DAS Air Bengkulu, Telapak-Yayasan Ulayat, Bengkulu, 2011. O o  Soemarwoto, Ekologi,  Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan ,  Djambatan,
Jakarta, 2004.
Philip Morris, Resolving Business Conﬂict “Strategi Cerdik Menuju Win-win Solu on ”,
Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003.
Tresna Wijaya, Pencemaran Lingkungan , Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

## Dokumen Lain
Indo  Tekhno  Plus,  “Bengkulu  Uji  Pencemaran  Air  Sungai  Bengkulu”, h p://www.indotekhnoplus.com/news/view/140/Bengkulu-Uji-Pencemaran- Air-Sungai.
J.T. Pareke, “A Study of the Inconsistency of Environment Law Applica on through the Curriculum of Environment Law Teaching and Learning Approach” , Jurnal Ilmiah KUTEI , ISSN 1412-9639, Edisi 22, April 2012.
--------------,“  Efek vitas  Pelaksanaan  Instrumen Dumping terhadap  Pencemaran Limbah Batu Bara Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Makalah Seminar Nasional Hukum Lingkungan di Universitas Padjadjaran , Selasa 28 Mei 2013.
Kompas,  “70  Persen  Kerusakan  Lingkungan  Akibat  Operasi  Tambang” h p://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Kerusaka
n . Lingkungan.akibat.Operasi.Tambang. YUB Internal Report ( Unpublished ), Laporan Mul pihak Berasan Air Bengkulu dalam Memperinga  Hari Air Se-Dunia di Hotel Nala Sea Side , Yayasan Ulayat, Bengkulu, 2011.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  dan  Perlindungan Hidup.
J.T.  Pareke  dan  David  Aprizon  Putra: Model  Penyelesaian  Konﬂik  Kewenangan  dalam  Hal  Timbulnya  Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah