## Research Article
Batasan Imunitas Pejabat Negara dalam Melaksanakan Proses Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19
Nadia Alfi Sifany 1* , Fifiana Wisnaeni 2 1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* nadia.alfisifany98@gmail.com

## ABSTRACT
The creation of justice in the life of the nation and state must be supported by  policies that do not conflict with other regulations. The Indonesian government has issued several rules in an effort to resolve  the  Covid-19  pandemic,  however,  these  issued  regulations  have  caused  several  legal problems, such as the right of immunity for  officials implementing the settlement of the pandemic. The  purpose  of  this  study  was  to  examine  the  right  of  immunity  for  officials  implementing  the completion  of  the  pandemic.  The  method  used  is  normative  juridical,  with  descriptive  analytical research  type,  data  type  with  secondary  data,  data  analysis  is  carried  out  qualitatively.  The results of the study concluded that the immunity of state officials is a legal protection for related officials, so that in the implementation of overcoming the impact of Covid-19 these officials cannot be prosecuted due to actions or policies taken to save the economy and national financial stability which  are  limited  by  AUPB  as  the  basis  of  good  faith  and  carried  out  in  accordance  with applicable laws and regulations. If in handling the economic impact of the Covid-19 Pandemic, the relevant official deviates with no good faith or violates the laws and regulations, then the official can still be tried according to applicable law.
Keywords: Immunity; State Officials; Covid-19.

## ABSTRAK
Terciptanya  suatu  keadilan  pada  hidup  berbangsa  dan  bernegara  wajib  didukung  dengan  kebijakan yang  tidak  saling  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lainnya.  Pemerintah  Indonesia  sudah mengeluarkan  beberapa  aturan  dalam  upaya  penyelesaian  Pandemi  Covid-19,  namun  aturan  yang dikeluarkan  tersebut  menimbulkan  beberapa  problematika  hukum  seperti  hak  imunitas  untuk  pejabat pelaksana  penyelesaian  pandemi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  hak  imunitas  untuk pejabat pelaksana penyelesaian pandemic tersebut. Metode yang dimanfaatkan yakni yuridis normatif, dengan tipe riset deskriptif analitik, jenis data dengan data sekunder, analisis data dilaksanakan secara kualitatif.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  imunitas  pejabat  negara  merupakan  perlindungan hukum  bagi  pejabat  terkait,  agar  dalam  pelaksanaan  penanggulangan  dampak  Covid-19  pejabat tersebut  tidak  dapat  diproses  hukum  akibat  tindakan  atau  kebijakan  yang  dilakukan  dalam penyelamatan perekonomian dan stabilitas keuangan nasional yang dibatasi oleh AUPB sebagai dasar itikad  baik  dan  dilaksanakan  berdasarkan  peraruran  perundangan  yang  berlaku.  Apabila  dalam penanganan  dampak  ekonomi  Pandemi  Covid-19  pejabat  terkait  melakukan  penyimpangan  dengan tidak ada itikad baik atau melakukan pelanggaran peraturan perundangan, maka pejabat tersebut tetap dapat diadili sesuai hukum yang berlaku.
Kata kunci: Imunitas; Pejabat Negara; Covid-19.

## A. PENDAHULUAN
Pada  Desember  2019  terdapat new emerging  infectious  disease dari  Kota  Wuhan, China karena Corona Virus Disease (Covid-19) dan merebak keseluruh dunia. Pada awal Maret 2020  Covid-19  masuk  ke-Indonesia  dan menimbulkan  korban  bagi  masyarakat  Indonesia (Kuasa,  Erni,  &  Disemadi,  2022).  Transmisi COVID-19  yang  dijelaskan  oleh World  Health Organization atau  WHO  salah  satu  organisasi internasional  dibawah  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  yang  mempunyai  tanggungjawab kebijakan dalam penanganan kesehatan masyarakat  dunia  menilai  resiko  akibat  pandemi ini  termasuk  dikategori  tinggal  tingkat  gloal  serta menetapkan  darurat  kesehatan  publik  yang menjadi perhatian internasional. WHO menyatakan  penyebaran  Covid-19  hampir  di seluruh dunia dan terus bertambah (Sudirman, & Disemadi, 2021).
Covid-19  menimbulkan  berbagai  dampak negatif  terutama  bagi  kesehatan  masyarakat dengan  tingginya  tingkat  kematian  dimasa Pandemi  Covid-19.  Selain  berdampak  bagi kesehatan,  Covid-19  juga  berpengaruh  terhadap bermacam  sektor  lainnya,  termasuk  ekonomi yang  mengakibatkan  perlambatan  pembangunan perekonomian  nasional,  penurunan  pendapatan negara,  dan  menambah  peneluaran  publik,  serta meningkatnya  pengangguran  dan  jumlah kemiskinan  di  Indonesia.  Untuk  mengurangi dampak  tersebut  pemerintah  harus  melakukan upaya  dalam  penyelamatan  kesehatan  dan
pemulihan  perekonomian  nasional  (Zakariya, 2021). Hal inilah yang mendorong banyak negara termasuk  Indonesia  memberlakukan  keadaan darurat  dan  menerbitkan  kebijakan  khusus  untuk penanggulangan  dampak  negatif  dari  Covid-19 (Nalle, 2021).
Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa  kebijakan,  diantaranya  Keppres Nomor  11  Tahun  2020  mengenai  Penetapan Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat,  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  mengenai Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dan pada  31  Maret  2020  Presiden  menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan kegara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk menangani    pandemi  Covid-19  dan/atau  dalam upaya  menghadapi  ancaman  yang  mengancam ekonomi  Nasional  dan/atau  kestabilan  sistem keuangan.  Dengan  adanya  kebijakan  tersebut dapat  dijadikan  dasar  hukum  dalam  menanggapi dan  menanggulangi  Pandemi  Covid-19  secara efektif (Supriyadi, 2020).
Adanya  tekanan  akibat  Covid-19  ini memberikan  dampak  buruk  bagi  negara  serta rakyat  di  berbagai  aspek  kehidupan  hingga melemahnya  perekonomian  nasional  sehingga mempengaruhi  stabilitas  pada  sektor  keuangan negara. Hal inilah yang mendasari dikeluarkannya Perppu  Nomor  1  Tahun  2020  sebagai  dasar hukum  untuk  pemerintah  dalam  menangani masalah  ekonomi  akibat  Covid-19  (Gunawan, 2020).  Perppu  1/2020  tersebut  mengatur
mengenai  langkah-langkah  pejabat  negara  untuk melaksanakan penanganan masalah perekonomian  nasional,  diantaranya  Komite Stabilitas  Sistem  Keuangan  (KSSK)  yang  dapat melaksanakan tindak pencegahan krisis ekonomi, Bank  Indonesia  (BI)    untuk  mendukung  likuiditas atas bank sistematik hingga non-sistematik untuk dapat  melakukan  pembelian  Surat  Berharga Negara yang  ada  di pasar perdana pada kondisi pasar  yang  abnormal,  selain  itu  terdapat Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  guna  dapat mengelola  bank  yang  memiliki  masalah  serta otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melaksanakan  tindakan  serta  relaksasi  yang dibutuhkan  untuk  menjaga  kesehatan  instansi ekonomi (Jazil, 2021).
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang No.1 tahun 2020 yang sudah diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini menimbulkan pro-kontra dari masyarakat, karena meskipun  Undang-Undang  ini  dapat  membantu pemerintah  dalam  memulihkan  kestabilan ekonomi  nasional,  namun  terdapat  aspek imunitas  bagi  pejabat  pelaksana  proses  untuk menangani  Pandemi  Covid-19  sebagaimana tercantum pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2020  ini ( Mustakim,  Asgar  &  Masidin, 2020). Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam  hal  pelaksanaan  tugas  terkait  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tersebut  pejabat terkait  tidak  bisa  diberi  tuntutan  secara  perdata ataupun  pidana.  Meskipun  Pasal  27  tersebut tidaklah  memberikan  imunitas  mutlak  atau
dengan  batasan  “dilaksanakan  dengan  maksud baik  serta  sejalan  dengan  kebijakan  undang- undang”.  Secara sederhana, hak imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri  untuk  membicarakan  atau  menyatakan secara  tertulis  segala  hal  di  dalam  lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Selain  itu,  hak  imunitas  juga  dapat  diartikan  hak para  kepala  negara,  anggota  perwakilan diplomatik untuk tidak tunduk pada hukum pidana, hukum  perdata,  dan  hukum  administrasi  negara yang  dilalui  atau  negara  tempat  mereka  bekerja atau  hak  eksteritorial  (Muhammad,  &  Rusdiana, 2021).  Namun  hal  itu  tetap  menjadi  polemik  di masyarakat,  adanya  aspek  imunitas  pejabat negara  ini  menjadikan  pejabat  negara  tersebut memiliki  kekuasaan  absolut  yang  dikhawatirkan akan  terjadi  penyimpangan  dalam  menjalankan kewenangannya  sehingga  dibutuhkan  batasan- batasan.
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh  Fradhana  Putra  Disantara memfokuskan pada penentuan status kedaruratan  kesehatan  masyarakat  selaras dengan  teori  Hukum  Tata  Negara  Darurat  serta aspek  imunitas  untuk  pejabat  negara  dalam penanganan  Covid-19  (Disantara,  2020); Penelitian  selanjutnya  membahas  tentang kebijakan  keuangan  negara  dalam  penanganan pandemi  covid-19  melalui  peraturan  pemerintah pengganti  undang-undang  nomor  1  tahun  2020 (Juliani,  2020).  Pada  penelitian  lainnya  yang dilakukan oleh Agung Barok Pratama
menitikberatkan  pada  akibat  hukum  pemberian imunitas  terhadap  pejabat  negara  dalam pelaksanaan  Perppu  1/2020  (Pratama,  2021); Kemudian  Nima  Norouzi  dan  Elham  Ataei  yang mengkaji  krisis  covid-19  terhadap  hukum lingkungan  (Norouzi,  &  Ataei,  2021);  dan  oleh Sefriani,  Seguito  Monteiro  yang  mengkaji  klaim potensial  investor  dan  kemungkinan  bela  negara selama  darurat  covid-19  (Sefriani,  &  Monteiro, 2021). Pada keseluruhan penelitian di atas hanya berfokus mengenai penentuan status kedaruratan kesehatan  masyarakat  selaras  dengan  konsep Hukum  Tata  Negara  Darurat  dan  akibat  hukum pemberian  imunitas  terhadap  pejabat  negara pada pelaksanaan Perppu 1/2020 dan isu hukum lain terkait covid-19. Sedangkan  dalam artikel ini membahas  mengenai  konsep  dasar  imunitas pejabat  negara  menurut  Perppu  1/2020  dan mengenai  batasan  hak  imunitas  pejabat  negara dalam  penyelesaian  dampak  ekonomi  akibat Covid-19.  Oleh  karena  itu,  penelitian  akan membahas  mengenai  batasan  imunitas  pejabat negara dalam melaksanakan proses penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dipilih  pada penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif yakni  riset  hukum  yang  dilaksanakan  melalui penelitian  materi  literasi  maupun  informasi sekunder  sebagai  materi  dasar  untuk  dikaji melalui  pengadaan  penelusuran  atas  literatur- literatur  maupun  kebijakan-kebijakan  yang
berhubungan dengan permasalahan yang hendak diamati (Soekanto, & Mamudji, 2010).
Spesifikasi  studi  yang  dimanfaatkan  yakni deskriptif-analitik, yakni melalui ilustrasi kebijakan undang-undang yang diberlakukan serta direlasikan  dengan  konsep  maupun  teori  hukum serta  praktik  aplikasi  hukum  positif  yang berhubungan  dengan  persoalan  (Soekanto,  & Mamudji, 2010).
Analisa  yang  dilaksanakan  memiliki  sifat kualitatif  serta  tidak  memfokuskan  jumlah  data, namun lebih ke mutunya. Sumber informasi pada jurnal  ini  berwujud  studi  pustaka  dokumen kebijakan  undang-undang,  jurnal  hukum,  buku, maupun  opini  para  ahli  mengenai  batasan imunitas  pejabat  negara  dalam  melaksanakan proses  penanganan  dampak  ekonomi  pandemi Covid-19 guna menjabarkan persoalan pada studi ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak  WHO  menyatakan  dunia  darurat global  terkait  Pandemi  Covid-19,  Indonesia  telah mengeluarkan status darurat bencana pada awal tahun  2020.  Penyebaran  yang  sangat  cepat meluas  ini  membawa  dampak  buruk  bagi perekonomian  nasional,  karena  hal  itulah Pemerintah  memutuskan  langkah  sesegera mungkin  dengan  mengeluarkan  peraturan  serta tindakan  yang  tepat  guna  menyelamatkan ekonomi  nasional  yang  salah  satunya  adalah dengan mengeluarkan UU Nomor 1  Tahun  2020 mengenai  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan
Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi  Covid-19  dan/atau  dalam  upaya menghadapi ancaman yang mengancam ekonomi Nasional dan/atau kestabilan sistem keuangan.
Kewenangan  mengeluarkan  UU  secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI  1945  bahwa  menyangkut  ihwal  situasi darurat  yang  mendesak,  Presiden  memiliki  hak untuk  mengeluarkan  PP  selaku  pengganti  UU (Ilahi,  &  Haikal,  2021).  Menurut  Bagir  Manan aspek  situasi  darurat  yang  mendesak  wajib menunjukkan  2  (dua)  sifat  dasar,  yakni keberadaan  urgensi  serta  krisis.  Bagir  Manan menjelaskan  kondisi  krisis  terjadi  jika  ada permasalahan  tidak  terduga  yang  menyebabkan situasi genting serta kemendesakan atau urgensi terjadi ketika terdapat keadaan yang memerlukan tindakan  secepatnya  tanpa  menyelenggarakan musyawarah  terdahulu,  maupun  ketika  terdapat pertanda-pertanda  yang  riil  serta  berdasarkan akal  sehat  jika  tidak  segera  diatur  dapat menyebabkan  permasalahan  untuk  penduduk hingga pemerintah (Firdaus, & Erliana, 2020).
Menurut  Jimly  Asshidiqie  suatu  negara tidak  akan  pernah  sempurna  jika  tidak mempersiapkan  segala  sesuatu  berdasarkan hukum  dengan  sarana  dan  wahana  dalam mengatasi  setiap  keadaan  darurat  sehingga dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya  seperti yang  tercantum  dalam  Pasal  12  dan  Pasal  22 UUD  NRI  1945  (Prasetyo,  2021).  Jimly Asshiddiqie  (2008)  juga  menjelaskan,  ada  tiga aspek  utama  yang  berpotensi  menyebabkan
situasi  genting  atau  darurat,  yaitu:  ancaman berbahaya  ( dangerous  threat );  keperluan mendesak ( reasonable necessity ); dan keterbatasnya durasi ( limited time ).
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  Perppu 1/2020  sudah  mencukupi  persyaratan  dasar. Maksud  ditetapkannya  Perppu  1/2020  adalah untuk  memberikan  dasar  dan  jaminan  kepada pejabat  negara  dalam  membuat  keputusan  serta tindakan-tindakan  spesifik  untuk  menangani pandemi  Covid-19  dan  sebagai  upaya pencegahan  dampak  negatif  Covid-19  terhadap perekonomian  nasional  (Umar,  2020).  UU  No.1, Tahun 2020, yang sudah diresmikan menjadi UU 2/2020  secara  garis  besar  memuat  mengenai kebijakan  stabilitas  finansial  serta  usaha  untuk berhadapan  dengan  masalah  yang  berpotensi mengancam  kestabilan  sistem  ekonomi  serta ekonomi  nasional  negara  di  masa  Pandemi Covid-19.  Namun,  Pasal  27  UU  2/2020  ini menimbulkan  pro  dan  kontra  dari  masyarakat, karena  dianggap  memberi  imunitas  terhadap pejabat  yang  terkait  dalam  UU  tersebut. Disebutkan  demikian,  karena  Pasal  27  yang menyatakan:
(1) Biaya  yang  sudah  pemerintah  maupun lembaga  anggota  KSSK  yang  telah dikeluarkan    dalam  hal  melaksanakan peraturan pendapatan negara yang mencakup peraturan di sektor pajak, peraturan anggaran negara  yang  terdapat  pada  sektor  ekonomi daerah,  ketentuan  pendanaan,  kestabilan sistem  finansial,  hingga  upaya  untuk
memulihkan  perekonomian  bangsa  yang adalah bagian dari pembiayaan finansial guna menyelamatkan  ekonomi  yang  kritis  yang bukan termasuk kerugian negara.
Ayat 1 ini telah dinyatakan inkonstitusional  oleh  Mahkamah  Konstitusi (MK)  sepanjang  frasa  “bukan  merupakan kerugian  negara”  tidak  dimaknai  “bukan merupakan  kerugian  negara  sepanjang dilakukan  dengan  iktikad  baik  dan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.” Artinya  bahwa  MK  sudah  menyatakan  jika penggunaan  anggaran  negara  tersebut  yang digunakan  untuk  penanggulangan  Covid-19 didasari  oleh  itikad  baik  dan  tidak bertentangan  dengan  undang-undang  maka hal  ini  tidak  merupakan  kerugian  keuangan negara,  namun  jika      penggunaan  anggaran negara  tersebut  yang  digunakan  untuk penanggulangan  Covid-19  tidak  didasari  oleh itikad baik dan bertentangan dengan  undang- undang  maka  hal  ini  merupakan  kerugian keuangan  negara.    Sehingga,  hak  imunitas pejabat sudah dihapus.
(2) Anggota KSSK, Sekretari, anggota sekretaris, maupun  pejabat  serta  karyawan  kementrian keuangan,  BI,  OJK,  hingga  instnasi  penjamin simpanan  serta  petinggi  yang  lain  yang berkaitang  dengan  penerapan  Perppu  tidak bisa  lagi  dijatuhi  tuntutan  baik  dengan  cara perdata  ataupun  pidana,  apabila  pada pelaksanaan  tugasnya  berdasar  atas  tujuan
baik  serta  dilakukan  sejalan  dengan  kekutan perundangan.
(3) Seluruh  perbuatan  yang  meliputi  kebijakan yang  telah  dipilih  berdasar  pada  Perppu,  hal ini  bukanlah  suatu  objek  tuntutan  yang  bisa dijadikan pengajuan ke PTUN.
Adanya  Pasal  27  tersebut  menimbulkan beberapa kontroversi, seperti pada Pasal 27 ayat (1)  yang  menyatakan  bahwa  pengeluaran  biaya untuk pelaksanaan kebijakan program pemulihan ekonomi  dalam  penyelamatan  ekonomi  akibat Covid-19 tidak termasuk kerugian negara. Hal ini menimbulkan  polemik  dari  beberapa  kalangan karena pengecualian atas biaya yang dikeluarkan pemerintah atau dalam hal ini adalah KSSK tidak dapat  dimasukkan  dalam  kategori  kerugian negara, sehingga dianggap menghilangkan salah satu  unsur  utama  dalam  tindak  pidana  korupsi yaitu  adanya  kerugian  Negara  dan  memberikan imunitas bagi pejabat terkait (Nurhalimah, 2020).
Selain  itu,  terdapat  kalimat  “tidak  bisa digugat  baik  dengan  cara  pidana  ataupun perdata”, sehingga merupakan hal yang wajar jika terdapat  asumsi  atas  kewenangan  yang  tidak terkontrol  dan  kesan  memberi  kekebalan  hukum kepada  pejabat  yang  sedang  melaksanakan Perppu  ini.  Dengan  adanya  Pasal  27  ini kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pejabat  tersebut dikhawatirkan  akan  membentuk  kekuasaan absolut  hingga  akan  terjadi  abuse  of  power  bagi pelaksana Perppu ini di kondisi darurat Covid-19 saat ini. Dengan imunitas yang diberikan kepada beberapa  pihak  ini  dapat  berdampak  pada
degradasi  kekuasaan  kehakiman  di  peradilan, karena jika terdapat penyalahgunaan kewenangan  yang  akan  atau  telah  dilakukan guna  menangani  Covid-19,  peradilan  tidak diperkenankan  mengadili  persoalan  terkait.  Oleh karena  itu  meskipun  Pandemi  Covid-19,  untuk menangani  Covid-19  harus  jelas  batasan  dan ukuran  kewenangannya  agar  tidak  ada  peluang penyalahgunaan  kewenangan  yang  dapat menimbulkan kerugian.
Dengan adanya batasan dalam pelaksanaan  wewenang  yang  pejabat  miliki, maka  pada  pengambilan  kebijakan  maupun perbuatan  pejabat  harus  disertai  dengan  itikad baik  serta  tidak  ada  tindakan  yang  melanggar kebijakan  undang-undang  yang  ada.  Jika  dalam pemeriksaan pejabat tersebut tidak memenuhi hal itu, maka proses hukum tetap dapat dilaksanakan walaupun  imunitas  diregulasi  melalui  peraturan terkait  (Massie,  2018).  Sehingga  diberlakukan seturut  a  contrario,  bahwa  hak  imunitas  tidak diberlakukan  jika  pejabat  bertindak  dengan  niat jahat dan melawan hukum (Pratama, 2021).
Dalam  hal  yang  dimaksud  dengan  itikad baik  tersebut  tidak  ada  tolok  ukur  yang  jelas, berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 42K/Kr/1965  memberikan  rujukan  atas  kebijakan yang  memiliki  itikad  baik,  berdasarkan  putusan tersebut  bersifat  menentang  hukum  sebuah perilaku  hilang  tidak  hanya  didasari  kebijakan perundangan, tetapi mencakup asas-asas hukum yang lisan yang memiliki sifat umum. Contohnya, tidak  merugikan  Negara.  Melayani  keperluan
umum  dan  tidak  ada  keuntungan  yang  didapat oleh terdakwa ini merupakan contoh itikad baik.
Merujuk pada arti itikad baik dalam hukum administrasi  negara.  Maka  kata  itikad  baik tersebut  harus  berdasarkan  Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB),  yakni pelayanan  yang  baik,  kepentingan  bersama, keterbukaan, tidak menyalahgunakan wewenang, kecermatan,  objektivitas,  kegunaan,  serta kepastian  hukum.  Dalam  hal  ini  penilaian  ada atau  tidaknya  itikad  baik  sebagaimana  yang tercantum  dalam  AUPB  hanya  dapat  dilihat setelah  ada  pembuktian  di  pengadilan  yang menetapkan  bahwa  tindakan  atau  keputusan yang  diambil  oleh  pejabat  terkait  beritikad  baik atau tidak (Mike, Yusmita & Sinta, 2022).
Secara konstitusional, Pasal 27 UU 2/2020 bertentangan  dengan  Pasal  28D  UUD NRI  1945 tentang  kewajiban,  kesetaraan  hak,  serta perlakuan  yang  adil  di  hadapan  hukum  ( equality before  the  law )  yang  menjelaskan  bahwa  tiap individu  memiliki  hak  untuk  diberikan  kepastian, proteksi,  perlindungan,  serta  pengakuan  hukum yang  sama  serta  adil  di  hadapan  hukum. Sementara rumusan pasal 28D memberi jaminan hukum yang mencakup kedudukan yang sama di hadapan  hukum  untuk  semua  pihak  (Mahardika, 2020). Dalam hal imunitas hukum yang diberikan tersebut adalah hal yang dapat dimaafkan apabila melihat  kondisi  yang  memang  sedang  darurat, tentunya  dengan  memperhatikan  beberapa prinsip  dan  asas  dari  hukum  darurat  sesuai dengan UUD NRI 1045 (Disantara, 2020).
Apabila  terdapat  tindak  pidana  yang kemungkinan  dialami,  Pasal  27  ayat  (2)  UU 2/2020  memberi  perlindungan  untuk  Pejabat Pemerintah  guna  menjalankan  Perppu,  dimana peninjauan  landasan  yang  diberi  konstitusi  juga diperlukan.  Dalam  Pasal  50-51  KUHP  telah menjelaskan  subjek  hukum  spesifik  pada keadaan  khusus  diperkenankan  menghapus tuntutan  pidananya  pada  konsep  hukum  pidana. Petinggi yang menjalankan undang-undang serta perintah  adalah  subjek  hukum  yang  dilimpahkan alasan  untuk  membenarkan.  Pada  perihal  Pasal 27 ayat (2) UU 2/2020, pejabat pemerintah yang diatur  diberikan  mandat  dari  petinggi  yang memiliki  wewenang  (Presiden)  serta  Undang- Undang  (pada  kondisi  darurat).  Selaku  aplikator undang-undang  pejabat  a  quo  memberi  bantuan serta  selaku  perwakilan  dari  pihak  kepresidenan untuk  menangani  persoalan  darurat  (Patiro, 2012).
Kewenangan  presiden  dalam  menetapkan Perppu  yang  selanjutnya  disahkan  menjadi  UU dalam  keadaan  darurat  terdapat  pada  Pasal  22 ayat  (1  dan  2)  UUD  1945.  Sehingga,  konstitusi menetapkan  mandat  untuk  keadaan  darurat  dan memberi  wewenang  kepada  Presiden  untuk menyelesaikannya  secepat  mungkin  dengan bantuan  pejabat  negara  (Puteri,  Akmalya,  & Rinawasih,  2022).  Dalam  keadaan  demikian, konstitusi menuntut agar pejabat negara diberikan kekuasaan  dan  perlindungan  hukum,  termasuk kemungkinan  tindakan  hukum  dalam  Pasal  27 ayat (2) UU 2/2020 dalam kondisi genting sampai
normal kembali. Pengertian persamaan kedudukan  dan  keadilan  dalam  hukum  yang terkandung di Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD  1945  mesti  ditafsirkan  secara  terbuka.  Adil bukan  berarti  memastikan  bahwa  setiap  orang menerima  perlakuan  yang  sama.  Namun, bersikap adil berarti memperlakukan orang sesuai dengan  jumlah  dan  keadaan  mereka.  Termasuk juga  bagi  pejabat  negara  dalam  menegakkan hukum. Namun, kekebalan hukum yang diberikan dalam kondisi darurat ini bukanlah imunitas yang tak terbatas (Oktaviandra, 2020).
Pasal  27  UU  2/2020  telah  memberi batasan  bagi  pejabat  yang  terkait  dalam  UU tersebut,  dengan  kata  lain  imunitas  yang diberikan  oleh  UU  2/2020  ini  tidak  memiliki  sifat absolut  atau  adalah  imunitas  yang  terbatas. Selain menyatakan pejabat yang terkait tidak bisa diberi  tuntutan  secara  pidana  ataupun  perdata yang  menjadi  aspek  imunitas  pejabat,  dalam pasal ini ju ga terdapat juga syarat atau batasan bagi  pejabat  yang  melaksanakan  UU  2/2020  ini, yakni  “dilaksanakan  dengan  itikad  baik  dan dilakukan  sejalan  dengan  kebijakan  peraturan perundangan”. Dengan demikian, apabila batasan ini dilanggar maka imunitas tersebut  akan  hilang atau  pejabat  tersebut  bisa  dijatuhi  tuntutan  baik secara perdata ataupun pidana.
Pemberian imunitas yang tercantum dalam Pasal  27  UU  2/2020  bukanlah  hal  yang  baru, pengaturan tersebut sudah beberapakali diberlakukan.  Contohnya,  Pasal  48  ayat  (1)  UU 9/2016  mengenai  Pencegahan  dan  Penanganan
Krisis  Sistem  Keuangan,  pasal  tersebut menyatakan terkecuali ada aspek penyelewengan jabatan, pegawai kementerian keuangan maupun pejabat  dan  anggota  KSSK,  LPS,  OJK,  dan  BI tidak bisa diberi tuntutan baik berdasarkan pidana maupun  perdata  atas  penjalanan  wewenang, tugas, maupun fungsi menurut UU PPSK. Selain itu  dalam  Pasal  22  UU  11/2016  mengenai Pengampunan  Pajak  juga  menyatakan  pegawai Menteri,  Wakil  Menteri,  serta  Menteri  Keuangan maupun  individu  lainnya  yang  berhubungan dengan  pemberian  ampunan  pajak  tidak  bisa digugat,  dilaporkan,  maupun  dilaksanakan penyidikan ataupun penyelidikan dijatuhi tuntutan pidana  ataupun  perdata  apabila  ketika menjalankan  tugasnya  dilandasi  dengan  itikad baik sesuai kebijakan undang-undang. Berdasarkan  hal  tersebut  kata  kunci  pengaturan imunitas  kepada  pejabat  adalah  didasarkan dengan  itikad  baik  dan  sesuai  dengan  peraturan perundangan.
Pasal 27 UU 2/2020 dibuat dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi pejabat terkait terhadap  keputusan  atau  kebijakan  yang  diambil dalam  kondisi  Pandemi  Covid-19  ini  agar  tidak ada tuntutan dikumudian hari. Anggapan imunitas pejabat  yang  terkait  dengan  Perppu  ini  tidaklah mutlak  benar  adanya,  pasal  ini  hanya memberikan  kepastian  dan  keamanan  untuk pejabat  terkait  dalam  menangani  dampak ekonomi  Covid-19  sehingga  dapat  terlaksana secara  efektif.  Apabila  terbukti  pejabat  negara yang  terkait  melakukan  penyimpangan  atau
pelanggaran  seperti  korupsi  atau  melakukan penyimpangan anggaran negara untuk kepentingan  golongan  atau  pribadi  maka  oknum tersebut  tetap  harus  mempertanggung  jawabkan secara  hukum  yang  berlaku.  Sehingga  dalam menjalankan  atau  mengambil  keputusan  dan tindakan  pejabat  harus  dilandasi  dengan  itikad baik  dan  memperhatikan  undang-undang  yang berlaku. Jadi, imunitas yang berlaku dalam Pasal 27 UU 2/2020 merupakan imunitas bersyarat atau tidak  mutlak.  Oleh  karena  itu,  maka  seharusnya seorang  pejabat  akan  tetap  memperoleh perlakuan hukum yang adil untuk perbuatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan 2 ketentuan,  yakni  ketaatan  serta  itikad  baik terhadap  undang-undang.  Sehingga  jika  pada pelaksanaannya ada perlakuan istimewa ataupun khusus,  maka  UU  tersebut  tidak  sejalan  dengan UUD 1945 (inkonstitutional).

## D. SIMPULAN
Imunitas pejabat Negara dalam UU Covid- 19  merupakan  perlindungan  hukum  bagi  pejabat terkait, agar dalam pelaksanaan penanggulangan dampak  Covid-19  pejabat  tersebut  tidak  dapat diproses  hukum  akibat  tindakan  atau  kebijakan yang dilakukan dalam penyelamatan perekonomian  dan  stabilitas  keuangan  nasional yang  dibatasi  oleh  AUPB  sebagai    dasar  itikad baik  dan  dilaksanakan  berdasarkan  peraruran perundangan  yang  berlaku.  Namun,  apabila dalam  penanganan  dampak  ekonomi  Pandemi Covid-19 pejabat terkait melakukan
penyimpangan dengan tidak ada itikad baik atau melakukan  pelanggaran  peraturan  perundangan, maka pejabat tersebut tetap dapat dituntut secara pidana  atau  perdata  maudpun  di  Peradilan  Tata Usaha  Negara.  Hal  ini  harus  diperhatikan  agar pejabat  yang  diberikan  kewenangan  tersebut bertindak  untuk  kepentingan  Negara  dan  jika terjadi penyimpangan tetap memiliki batasan dan dapat dihukum.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Disantara,  Fradhana  P.  (2020).  Imunitas  Hukum Dalam Peraturan Penanggulangan Corona Virus  Disease  2019. Ishtinbath:  Jurnal
Hukum, Vol.17,(No.1),pp.65-82. https://doi.
org/10.32332/istinbath.v17i1.2049
Firdaus,  Fahmi  Ramadhan.,  &  Erliyana,  Anna,
(2020).  Perlindungan  Kebijakan  Diskresi dalam  Penanganan  Covid-19  Menurut Undang-Undang  No.2  Tahun  2020. Palar;
Pakuan  Law  Review ,Vol.6,(No.2),pp.1-22. https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/ article/view/2128.
Gunawan,  Siti  R.  (2020). Analisis  Kekebalan
Hukum  Bagi  Komite  Stabilitas  Sistem Keuangan  (KSSK)  Berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Kebijakan Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi
Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-  19) Dan/Atau  Dalam  Rangka  Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem  Keuangan  Menjadi  Undang- Undang. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan , Vol.4,(No.4).   http://dx.doi.org/10.36312/jisi p.v4i4.1511.
Juliani,  H.  (2020).  Analisis  Yuridis  Kebijakan Keuangan  Negara  Dalam  Penanganan Pandemi  Covid-19  Melalui  Peraturan Pemerintah  Pengganti  UndangUndang Nomor  1  Tahun  2020. Administrative  Law
&  Governance  Journal ,  Vol.3,  (No.2),pp.
329–348.  https://doi.org/10.14710/alj.v3i2. 329-348
Ilahi, Beni Kurnia., & Haikal. Prinsip dan Dinamika Hukum  Keuangan  Negara  Darurat  Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Jurnal  Rechtsvinding, Vol.10,  (No.1). https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/ind ex.php/jrv/article/view/658/266 .
Jazil, S. (2021). Penyelesaian Problematika Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020  Perspektif  Hukum  Responsif  dan Maslahah  Mursalah. Al-Balad:  Journal  of Constitutional Law ,  Vol.3,  (No.20). http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/ albalad/article/view/802.
Kuasa,  Delfi  Aurelia.,  Erni.,  &  Disemadi,  Hari Sutra  (2022).  Urgensi  Pendaftaran  Merek Bagi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal  Yustisiabel , Vol.6 , (No.1),
pp.1-23.  https://doi.org/10.32529/yustisia bel.v6i1.1524
Mahardika,  Ahmad  Gelora.  (2020).  Potensi Penyimpangan  Hukum  Dalam  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2020. Jurnal  Hukum  IUS QUIA  IUSTUM. Vol.27  (No.2),pp.264-284. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/ 15069/10404.
Massie, Finny Alfionita. (2018). Kajian Yuridis Hak
Imunitas  Anggota  DPR  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Lex Administratum , Vol.6, (No.4). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/admi nistratum/article/view/24533.
Mike,  Etry.,  Yusmita.,  &  Sinta,  Eling.  (2022).
Analisis  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Virus Disease 2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah  (Studi  Pasal  27  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang Penetapan  Perpu  Nomor  1  Tahun  2020.
AL-IMARAH:  Jurnal  Pemerintahan  dan Politik  Islam ,  Vol.7,  (No.1),  pp.65-83. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.ph p/alimarah/article/view/6233.
Muhammad,  Tio  Aldino.,  &  Rusdiana,  Emmilia. (2021).  Tinjauan  Yuridis  Hak  Imunitas Pejabat  Negara  Dalam  Penanganan Pandemi Covid Sebagai Aspek Kriminogen Tindak  Pidana  Korupsi. Novum:  Jurnal
Hukum , Vol.  8 , (No.  2),  pp.  181-190, https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.37168 Mustakim., Asgar, Tb. M. Ali., & Masidin. (2020).
The  Statutory  Arrangement  of  Article  27 Perpu  No.  1  Year  2020  (Viewed  from Presidential Authority, Immunity Rights and Establishment of Legal Regulations. Jurnal Ilmu  dan  Budaya ,  Vol.41,(No.70),pp.8341- 8356.  http://dx.doi.org/10.47313/jib.v41i70. 929.
Nalle,  Victor  Imanuel  W.  (2021).  Kritik  Terhadap
Perppu  Di  Masa  Pandemi:  Pembatasan Hak  Tanpa  Kedaruratan. Mimbar  Hukum ,
Vol.33,(No.1),pp.63-89.https://journal.ugm. ac.id/v3/MH/article/view/1939.
Norouzi, Nima., & Ataei, Elham. (2021). Covid-19
Crisis and Environmental law: Opportunities  and  challenges. Hasanuddin Law  Review , Vol.7,  (No.1),  pp.46-60. http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v7i1.2772
Nurhalimah, S. (2020). Menyoal Kegentingan Dan Pasal  Impunitas  Dalam  Perppu  Corona. 'ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan ,Vol.4,(No.1).  http://journal.uinjkt. ac.id/index.php/adalah/article/view/15393/7 198.
Oktaviandra, S. (2020). Analisis Aspek Legalitas,
Proporsionalitas,  Dan  Konstitusionalitas Ketentuan  Imunitas  Pidana  Bagi  Pejabat Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 2  tahun  2020. MHN;  Majalah  Hukum
Nasional ,Vol.50,(No.2),pp.183-200. https://doi. org/10.33331/ mhn.v50i2.75
Prasetyo,  Rizki  B.  (2021).  Pandemi  Covid-19:
Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,Vol.15,(No.2).  https://ejournal.balit bangham.go.id/index.php/kebijakan/article/ view/1751/pdf.
Pratama,  Agung  B.  (2021).  Mengukur  Imunitas
Pejabat  Pelaksana  Perppu  Covid-19 Dengan  Asas  Equality  Before  The Law. Supremasi  Hukum ,  Vol.17,  (No.2), pp.78-85.  https://doi.org/10.33592/jsh.v17 i2.1406
Puteri,  Santi  Ayu.,  Akmalya,  Aprillyna  Ilmy.,  &
Rinawasih.  (2020).  Analisa  Yuridis
Inkonsistensi  Vertikal  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2020. Jurnal Education  and  Development .  Vol.10
No.1,pp.30-36.http://journal.ipts.ac.id/ index.php/ED/article/view/3191.
Sefriani.,  &  Monteiro,  Seguito.  (2021).  Potential
Investor  Claims  and  Possible  State Defences During the Covid-19
Emergency. Sriwijaya  Law  Review , Vol. 5,
(No.2),pp.236-246. http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1 067.pp236-246
Sudirman,  Lu.,  &  Disemadi,  Hari  Sutra.  (2021).
Kebijakan  Corporate  Social  Responsibility: Investasi  Sosial  dalam  Pengembangan Masyarakat  selama  Pandemi  Covid-
19. Jurnal
Pembangunan Hukum
Indonesia , Vol.  3, (No.  3),  pp.  281-298, https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.281-298
Supriyadi.  (2020).Kebijakan  Penanganan  Covid- 19  Dari  Perspektif  Hukum  Profetik. Suloh ,
Vol.8,(No.2),pp.91-109.https://ojs.unimal. ac.id/suloh/article/view/3069/1846.
Umar,  K.  (2020).Pasal  Imunitas  Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan
Pemeriksa  Keuangan  Dalam  Menetapkan
Kerugian  Negara. EL-IQTISHADY:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol.2,
(No.1),pp.114-129.http://journal.uin-alau ddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/ 14044/8806.
Zakariya,  Rizki  R.  (2021).  Penguatan  Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Mengawal  Penggunaan  Keuangan  Negara Untuk  Penanganan  Covid-19  Di  Daerah. JPKN;  Jurnal  Pajak  Dan  Keuangan Negara ,Vol.2,(No.2),pp.150-164. https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1133

## BUKU
Asshiddiqie,  J.  (2008). Hukum  Tata  Negara Darurat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Patiro,  Yopie  Morya  I.  (2012). Diskresi  Pejabat Publik  Dan  Tindak  Pidana  Korupsi . Bandung: Keni Media.
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (2010).
Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:
Rajawali Pers.

## PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pengampunan Pajak.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 2020  Tentang Kebijakan Keuangan Negara  Dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan Untuk  Penanganan    Pandemi  Covid-19 Dan/Atau  Dalam  Rangka  Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas  Sistem  Keuangan  Menjadi
Undang-Undang.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun      Tentang Pencegahan  Dan  Penanganan  Krisis Sistem Keuangan.