## Volume, 15 Number 1, 2024

## PEKAN WAYANG INDONESIA DAN PENGARUH ORDE BARU DALAM KESENIAN WAYANG (1969-1993)
Kuncoro Hadi, H.Y. Agus Murdiyastomo, Zukhrufa Ken Satya Dien Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Yogyakarta Program Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia
hkuncoro@uny.ac.id, agus_murdiyastomo@uny.ac.id, zukhrufa.ken@ui.ac.id

## Abstrak
Eksistensi budaya khususnya kesenian wayang di Jawa masa Orde Baru menarik untuk diteliti. Pada masa Orde Baru, kesenian wayang tidak hanya dikembangkan tetapi  juga  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pemerintah.  Penelitian  ini  bertujuan mengkaji    pengaruh  kepentingan  Orde  Baru  dalam  kesenian  wayang  melalui berbagai  kebijakan,  termasuk  diselenggarakannya  Pekan  Wayang  Indonesia. Dengan  fokus  pada  dua  hal  yaitu, pertama ,  bagaimana  keterlibatan  Orde  Baru dalam  struktur  pelembagaan  pewayangan. Kedua ,  bagaimana  pengaruh kepentingan  politik  negara  melalui  penanaman  gagasan  pembangunan  nasional serta  Pancasila  dalam  pentas  wayang.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kepustakaan  dengan  menggunakan  metode  sejarah.  Ada  empat  langkah  metode sejarah. Pertama ,  pencarian  sumber-sumber  yang  berkaitan  dengan  penelitian (heuristik). Kedua ,  kritik  sumber  yang  meliputi  kritik  ekstern  dan  kritik  intern (verifikasi). Ketiga ,  penafsiran  fakta-fakta  sejarah  (interpretasi). Keempat , penulisan  sejarah  (historiografi).  Sumber  utama  dalam  penelitian  ini  mencakup dokumen hasil sarasehan Pekan Wayang Indonesia dan hasil kongres Senawangi. Penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya Pekan Wayang Indonesia yang dimulai pada  1969  hingga  1993  menjadi  bagian  penting  pelembagaan  wayang  yang dilakukan Orde Baru. Dalam Pekan Wayang terdapat sarasehan yang membahas tidak  hanya  teknik  pentas  wayang,  tetapi  juga  peran  wayang  serta  pelembagaan wayang  yang  melahirkan  Sekretariat  Nasional  Wayang  Indonesia  (Senawangi) pada  1975.  Struktur-struktur  pelembagaan  ini  melibatkan  elit  pemerintahan, terutama tokoh-tokoh militer, termasuk juga budayawan negara. Wayang diarahkan dan menjadi bagian dari pembangunan nasional Orde Baru, terutama pembangunan kebudayaan  yang  harus  sesuai  dengan  Pancasila,  dengan  cara  internalisasi  nilai- nilainya.
Kata kunci: Pekan Wayang, Pancasila, Orde Baru.

## Abstract
The existence of culture, particularly puppetry in Java during the New Order era, is  an  interesting  subject  of  study.  During  the  New  Order  era,  puppetry  was developed and utilized for governmental purposes. This study examines New Order influence on puppetry through various policies, including the organization of Pekan Wayang Indonesia (Indonesian Wayang Weeks Forum). How the New Order was involved in the institutional structure of puppetry. How the state's political interests
were  advanced  through  the  inculcation  of  national  development  ideas  and Pancasila in wayang performances during the New Order period. This research is a literature study using the historical method. There are four steps of the historical method. First, the search for sources related to the research (heuristics). Second, source  criticism  which  includes  external  criticism  and  internal  criticism (verification).  Third,  interpretation  of  historical  facts  (interpretation).  Fourth, historical writing (historiography). The primary sources in this research include documents  from  the  Pekan  Wayang  Indonesia  workshop  and  the  Senawangi congress. The results show that the presence of Pekan Wayang Indonesia, which began in 1969 until 1993, became an important part of the institutionalization of wayang and the influence of the New Order. During Pekan Wayang, there were workshops that discussed not only puppet performance techniques but also the role of puppets and the institutionalization of puppets, which gave birth to the National Secretariat of Indonesian Puppetry (Senawangi) in 1975. These institutionalized structures  involved  governmnet  elites,  especially  military  figures  and  state culturists.  Wayang  was  directed  and  became  part  of  the  New  Order’s  national cultural development that had to be in accordance with Pancasila, by internalizing its values.
Keywords: Pekan Wayang, Pancasila, New Orde

## PENDAHULUAN
Negara  dan  kebudayaan  bagaimanapun  tidak  bisa  dipisahkan.  Sejarah perkembangan  kebudayaan  di  Indonesia  mengalami  perubahan-perubahan  yang cukup dinamis. Kepentingan negara yang hadir dalam bidang kebudayaan cukup kuat.  Sejak  awal  lahirnya  kemerdekaan,  kesenian  menjadi  bagian  penting  yang tidak terpisahkan dari kepentingan negara—di masa Soekarno—untuk memberikan penerangan  baik  dalam  konteks  perjuangan  kemerdekaan  maupun  dalam kepentingan politik kebudayaan. Kesenian wayang, terutama wayang kulit Jawa, menjadi  bagian  penting  dari  bagaimana  kebudayaan  disesuaikan  dengan kepentingan negara.
Pada periode 1945-1949, melalui Departemen Penerangan RI, wayang kulit purwa  menjadi  bagian  dari  media  propaganda  negara  dalam  menggelorakan semangat nasionalisme dan memantapkan perjuangan kemerdekaan melalui goro- goro . Bahkan dalam perkembangannya di periode itu, terciptalah apa yang dikenal sebagai  wayang  suluh  dan  wayang  pancasila.  Yang pertama merupakan  kreasi baru—di  mana  figur-figur  wayang  berupa  wajah  tokoh-tokoh  bangsa  seperti Soekarno—untuk  penyuluhan  dimasa  revolusi,  sementara  yang kedua tetap
menjadi  bagian  dari  wayang  kulit  purwa  Mahabharata  di  mana  Pandawa  diberi tafsir  keindonesian  sebagai  representasi  simbol  lima  sila  Pancasila  dan  di  dalam representasi  itulah  pemantapan  terhadap  dasar-dasar  negara  dipropagandakan melalui pentas wayang (Soedarsono 2011: 213-214). Dalam perkembangannya di masa  Orde  Baru,  bahkan  nilai-nilai  Pancasila—Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, Kemanusiaan,  Kebangsaan  atau  persatuan,  Kerakyatan  atau  Kedaulatan  Rakyat serta Keadilan Sosial—juga diinternalisasi lebih kuat dalam wayang purwa melalui tafsiran tokoh dan lakon (Guritno 1988: 94-108).
Pentas wayang kulit menjadi pertunjukan yang sangat digemari masyarakat Indonesia, khususnya Jawa pada era Demokrasi Terpimpin. Hal ini terbukti dengan banyaknya  rombongan  wayang  kulit  (sebanyak  400  kelompok).  Tetapi  dalam periode  ini  juga  kepentingan-kepentingan  negara  (Manifesto  Politik  Soekarno) melalui  kesenian  wayang  kulit  diperebutkan  dan  ditafsirkan  oleh  partai-partai politik,  terutama  kalangan  komunis  dan  nasionalis    (Soedarsono  2011:  216, Yuliantri dan Dahlan 2008: 354-360).
Kesenian wayang kulit tetap tidak bisa lepas dari kepentingan negara pasca Demokrasi  Terpimpin.  Di  masa  Orde  Baru,  pelembagaan  atas  kesenian  wayang mewujud  di  mana  kepentingan-kepentingan  negara—dalam  hal  ini  kepentingan pembangunan  nasional  Orde  Baru—bisa  diinternalisasi  dalam  pentas-pentas wayang. Dalam pertemuan dalang seluruh Indonesia pada 1969, Presiden Soeharto menekankan  pentingnya  dalang  dalam  pentas  wayang  untuk  membina  dan memelihara  serta  mempertinggi  moril  kehidupan  bangsa  (Buletin  Pusat Pewayangan Indonesia, 1974, 6). Pada tahun itu, juga dilaksanakan Pekan Wayang Indonesia  I,  yang  kemudian  melahirkan  Pusat  Pewayangan  Indonesia.  Dalam kepanitiaan pekan wayang ini, menteri pendidikan dan kebudayaan serta menteri penerangan menjadi pelindung. Sejak Pekan Wayang Indonesia I ini dilaksanakan, proses-proses  pelembagaan  atas  kesenian  wayang  semakin  menguat.  Pada  1975, Sekretariat  Nasional  Pewayangan  Indonesia  (Senawangi)  dibentuk  setelah pelaksanaan  Pekan  Wayang  Indonesia  II.  Sejak  ini,  kemudian  Pekan  Wayang Indonesia terus dilaksanakan hingga yang keenam pada tahun 1993 di Jakarta di masa Orde Baru.
Kegiatan-kegiatan dalam Pekan Wayang Indonesia meliputi sarasehan (di mana kongres tentang wayang dilakukan), pagelaran, pameran dan lomba. Kegiatan sarasehan  merupakan  kegiatan  inti  di  mana  di  dalamnya  dibahas  tentang pelembagaan, wayang dan pendidikan, pengindonesiaan wayang dan peningkatan mutu pedalangan. Dalam Pekan Wayang Indonesia inilah, negara (Orde Baru) hadir dan  kepentingan-kepentingan  negara  dalam  konteks  pembangunan  nasional terakomodasi dalam pentas wayang, terutama melalui sarasehan atau kongres yang menyertai kegiatan Pekan Wayang Indonesia.
Dari proses panjang itu bisa dilihat bahwa wayang menjadi penting dalam proses pembentukan tradisi nasional serta tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara. Pada masa pra Orde Baru, wayang menjadi bagian dari proses pencarian (menjadi)  bangsa  Indonesia,  sementara  pada  masa  Orde  Baru,  wayang  menjadi bagian  dari  proses  sentralisasi  dan  pendidikan  negara  (Boonstra  2014:  85-103). Adapun  dalang  wayang  kulit  menjadi  bagian  kepentingan  Orde  Baru  dalam penyebarluasan propaganda. Pandangan ini pernah dikritik Soetjipto Wrosardjono (1992) bahwa dalang semestinya bukan propagandis apalagi politisi dan semestinya tidak  partisan  dalam  pakelirannya  (hlm.  66-67).  Tetapi  para  dalang—di  mana mereka  menjadi  semacam  “juru  penerang”—memang  diminta  untuk  secara eksplisit  maupun  implisit  menyisipkan  pesan-pesan  pembangunan  Orde  Baru (Ismaun dan Martono 1989: 79, Adi 2017: 105-117). Dari sini, bisa dipahami bahwa dalam politik kebudayaan Orde Baru, pentas wayang mengalami pengaturan dan kontrol—dalam  bahasa  resmi  disebut  sebagai  pembinaan—sesuai  kepentingan negara.
Tulisan ini berupaya melihat kembali bagaimana intervensi negara (Orde Baru) dalam kesenian wayang dengan menarasikan secara historis kehadiran Pekan Wayang  Indonesia.  Kegiatan  ini  di  masa  Orde  Baru  bukan  sekadar  kegiatan kebudayaan sepenuhnya, tetapi menjadi bagian dari politik kebudayaan Orde Baru. Pekan Wayang Indonesia merepresentasikan bagaimana pengaruh Orde Baru dalam kesenian wayang. Pengaruh ini hadir dalam wujud pelembagaan wayang.

## METODE
Penelitian yang akan dilakukan—terkait topik Pekan Wayang Indonesia dan pengaruh Orde Baru—merupakan penelitian dengan menggunakan metode sejarah, meliputi pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, serta historiografi (Herlina 2020: 29-30). Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan  lebih  pada  dokumen-dokumen  seperti  dokumen  hasil  kongres  atau sarasehan  dalam  Pekan  Wayang  Indonesia  dan  Senawangi  serta  buletin  pusat pewayangan Indonesia tahun 1974 serta tahun 1993. Dokumen-dokumen terbatas ini  penting  untuk  dilihat  dan  dianalisis—kemudian  dituliskan—guna  memahami politik  kebudayaan  Orde  Baru  serta  lebih  khusus,  pelembagaan  Pekan  Wayang Indonesia menjadi representasi kontrol negara Orde Baru pada kesenian wayang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hadirnya Pekan Wayang Indonesia
Dalam satu amanat di hadapan para dalang seluruh Indonesia yang hadir di Istana Merdeka Jakarta pada 12 April 1969, Presiden Soeharto menegaskan bahwa:
[…] untuk pemupukan mental rakyat Indonesia, maka saudara-saudara para dalang berkewajiban  mengembangkan  dan  membina  […]  seni  pedalangan  […] menempati  fungsinya  […]  dalam  membina  dan  memelihara  serta  mempertinggi moril  sampai  kepada  semangat  kepahlawanan  dan  sebagainya  […]  untuk melangsungkan kehidupan Bangsa Indonesia […]  (Purwa Wacana 1974, 6).
Amanat  presiden  ini  memberi  petunjuk  yang  jelas  bahwa  dalang  dan pewayangan Indonesia didorong untuk memiliki peran tidak hanya dalam konteks budaya an sich , tetapi juga dalam konteks politik pembangunan kebudayaan Orde Baru. Dalam merespons amanat ini, maka pada 24-28 Juli 1969 dilaksanakan Pekan Wayang Indonesia I di Taman Izmail Marzuki. Kegiatan ini diikuti oleh 171 peserta yang  terdiri  dari  82  dalang,  61  pecinta  seni  pewayangan  serta  28  cendekiawan. Kebanyakan peserta berasal dari Jakarta, Bandung, serta Surakarta (Mulyono 1975: 118-119).

## Tabel 1. Daftar jumlah peserta Pekan Wayang Indonesia
Asal wilayah Jumlah peserta Bali 10 orang Yogyakarta 11 orang Surakarta 30 orang Jawa Timur 10 orang Bandung 34 orang Semarang 1 orang Pekalongan 1 orang Banyumas 1 orang Purbolinggo 1 orang Purworejo 1 orang Jambi 1 orang Jakarta 80 orang Sumber: Mulyono 1975: 118
Dalam  pekan  wayang  ini,  disamping  melakukan  pentas  (27  pagelaran wayang) juga dilangsungkan sarasehan. Kegiatan sarasehan ini membahas tentang “perbandingan  seni  pedalangan”  (sidang  sindikat  C,  diketuai  Wahjati  D.), “perbandingan  teknik  pergelaran  wayang”  (sidang  sindikat  B,  diketuai  Pandam Guritno), serta yang utama terkait “peran dalang dan pertunjukkan wayang di dalam masyarakat  umum  serta  di  dalam  pembangunan  negara”  (perumusan  sindikat  A, diketuai Umar Kayam) (Purwa Wacana 1974: 30-38).
Gambar 1. Peserta Pekan Wayang Indonesia I bersama presiden Soeharto
Sumber: Mulyono 1975: 127; Mulyono 1989:112.
Pentas  wayang  dan  sarasehan  kemudian  menjadi  bagian  penting  dari perkembangan Pekan Wayang Indonesia. Respons berikutnya, pada 25-30 Maret 1974, digelar Pekan Wayang Indonesia II yang dilaksanakan di tempat yang sama, Taman  Ismail  Marzuki  serta  Aula  Universitas  Indonesia  (UI).  Pekan  Wayang Indonesia  II  diketuai  oleh  Marsdya  Boediardjo  dengan  wakil  ketua  Brigjen  S. Brotosuhendro.  Kegiatan  pokok  Pekan  Wayang  Indonesia  II  meliputi  pagelaran, pameran dan lomba serta yang paling utama adalah sarasehan. Dalam kegiatan inti ini  dibahas  persoalan  pelembagaan  pewayangan  Indonesia,  wayang  dan pendidikan,  pengindonesiaan  wayang  serta  peningkatan  mutu  pedalangan Indonesia  (Purwa  Wacana  1974:  8,  Sarasehan  Nasional  Pewayangan Indonesia 1974).
Pada Juli 1978 dilaksanakan Pekan Wayang Indonesia III. Pembukaan dan penutupan  Pekan  Wayang  Indonesia  III  diadakan  di  Sasono  Langen  Budoyo, Taman  Mini  Indonesia  Indah.  Di  dalam  kegiatan  ini,  pertunjukan  dan  pameran diadakan di Taman Ismail Marzuki. Kongres diselenggarakan di gedung Joang 45 Jakarta (Dewan Harian Nasional) sementara sarasehan dalang dilakukan di gedung
Direktorat Pengembangan Kesenian ( senawangi.org , diakses pada 8 September 2021).
Pekan  Wayang  Indonesia  IV  diselenggarakan  pada  1983  dengan pembukaan kegiatan bertempat di Taman Ismail Marzuki serta penutupan di Studio V  RRI  Jakarta.  Dalam  Pekan  Wayang  Indonesia  IV  kegiatan  yang  dilaksanakan masih  meliputi  sarasehan,  lomba,  dan  pagelaran  wayang.  Secara  berturut-turut, berselang lima tahun, Pekan Wayang Indonesia ke V tahun 1988 diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki sementara Pekan Wayang Indonesia VI pada 17-24 Juli 1993  diselenggarakan  di  Gedung  Manggala  Wanabhakti.  Dalam  kegiatan  ini pemerintah  mendanai  kegiatan  melalui  Sekretariat  Negara  serta  dibantu  oleh Direktorat  Pengembangan  kesenian  Departemen  Pendikan  dan  Kebudayaan ( senawangi.org , diakses pada 8 September 2021).
Sepanjang kegiatan Pekan Wayang Indonesia masa Orde Baru, sarasehan serta kemudian kongres lembaga pewayangan menjadi bagian penting. Kongres dan sarasehan  ini  kemudian  menghadirkan  perbincangan  serta  implementasi  gagasan
tentang wayang, kebudayaan Indonesia, serta pembangunan nasional Orde Baru. Peran-peran dalang dan pewayangan atas kebudayaan dan pembangunan nasional ini  kemudian  dinaungi  dalam  satu  wadah  melalui  proses  pelembagaan  yang terkontrol negara. Hal ini tercermin dalam ungkapan Marsdya Boediardjo (1975):
Kongres  Pewayangan  diharapkan  akan  dapat  menemukan  suatu  wadah  […] sebagai  semacam  “clearing  house”  begitu,  demi  meningkatkan  dayaguna  dalam kita-kita sendiri menampung serta menyalurkan hasrat serta minat dari masyarakat pewayangan. Wadah ini diperkirakan akan sanggup menyumbangkan jasa-jasanya secara timbal-balik antara Pemerintah dan Rakyat dalam memanfaatkan Wayang untuk  kepentingan  bersama  dalam  rangka  pembinaan  kebudayaan  nasional  […] (HLM.X-XI)

## B. Orde Baru Dan Pelembagaan Pewayangan
Dalam  pertemuan  dengan  Wakil  Presiden  Sri  Sultan  HB  IX  pada  21 Desember  1973,  panitia  Pekan  Wayang  Indonesia  II  membahas  tentang pelembagaan  pewayangan.  Sri  Sultan  menegaskan  bahwa  bentuk  pelembagaan wayang  sebaiknya  non  pemerintah  tetapi  ikut  “melakukan  sebagian  tugas pemerintah”. Lembaga ini akan mendapat subsidi pemerintah (Sarasehan Nasional Pewayangan  Indonesia  1974).  Sebelum  Pekan  Wayang  Indonesia  II  digulirkan, pembentukan  Pusat  Pewayangan  Indonesia  telah  dilakukan  sejak  Juli  1970 (Danusaputra 1974: 13). Lembaga ini direstui oleh Presiden Soeharto dan Wakil Presiden  Sri  Sultan  HB  IX  serta  secara  struktural,  menteri  pendidikan  dan kebudayaan dan menteri penerangan menjadi pelindung serta penasehat lembaga ini terdiri dari Jenderal Soemitro, Letjen Soerono, Gubernur DKI serta ketua Dewan Kesenian  Jakarta  (Purwa  Wacana  1974:  16).  Pusat  Pewayangan  Indonesia  yang beralamat  di  Cikini  Raya  nomor  73  ini  kemudian—dibawah  ketua  D. Djayakusuma—merumuskan pedoman serta pembentukan panitia pelaksana Pekan Wayang  Indonesia  II  (Keputusan  Ketua  Pusat  Pewayangan  Indonesia  No. 3/K/SATWANDO/VIII/1973).
Pekan Wayang Indonesia II kemudian—karena salah satu tujuannya untuk memantapkan  usaha  Pusat  Pewayangan  Indonesia  dengan  peningkatan  penataan dan kedudukan kelembagaan—melahirkan Sekretariat Nasional Wayang Indonesia (Senawangi). Kehadiran sekretariat ini secara resmi diumumkan pada 12 Agustus 1975. Senawangi menjadi semacam “sekretariat bersama” untuk mewadahi semua
organisasi,  yayasan  atau  lembaga  yang  menangani  pewayangan  di  Indonesia. Dewan  formatur  Senawangi  terdiri  tiga  orang  yang  diketuai  Marsekal  TNI Boediardjo, dengan anggota-anggota dr. R. Abdullah (Laksda TNI Purn.) dan R.E. Hendro  Mulyono  (Mayor-TNI  A.D.)  Sedang  Pandam  Guritno  ditunjuk  sebagai penyusun Rencana Anggaran Dasar Senawangi. Pada akhir tahun 1975, susunan Dewan  Pengurus  Senawangi  dan  Rencana  Anggaran  Dasar  telah  selesai  disusun ( senawangi.org diakses pada 8 September 2021).
Pada  periode  krusial  pembentukan  pelembagaan  wayang  ini—diantara Pekan  Wayang  Indonesia  I  hingga  II,  dibentuk  juga  Yayasan  Pembinaan Pewayangan  Indonesia  (Yayasan  Nawangi)  pada  21  Juni  1974.  Yayasan  ini didirikan oleh Marsekal Boediardjo bersama dengan 16 anggota lainnya (Letjen Ali Sadikin,  Jenderal  Soerono,  Marsekal  Saleh  Basarah,  Laksamana  Muda  Abdulah Ciptoprawiro, Letkol. lr. Sri Mulyono, Brigjen Soepartono  Brotosoehendro, Moh. Aribasah,  Djadug  Djayakusuma,  Stephanus  Manadjat  Danusaputra,  Ekana Siswaya, Prof. Ida Bagus Mantra, Sjamsoe Soegito, Soehartoyo, Amir Sutaarga, Roesdhi  lman  Soedjono,  serta  Prof.  Slamet  lman  Santoso)  (Warmansyah  et  al. 1984:  3).  Di  samping  yayasan  wayang,  dibentuk  juga  himpunan  dalang  dalam wadah  organisasi  Persatuan  Pedalangan  Indonesia  (Pepadi)  pada  1971  di Yogyakarta (Danusaputra 1974: 16). Lembaga ini didirikan Jenderal Soerono dan pada 1975 mengubah sifat kedaerahan pada organisasi ini menjadi bersifat nasional (Puspaningrum 2018: 5-6, https://pepadi.id/ diakses pada 28 Juni 2024).
Senawangi kemudian menjadi lembaga yang secara resmi menyelenggarakan kegiatan Pekan Wayang Indonesia III hingga ke VI masa Orde Baru. Di dalam kegiatan Pekan Wayang ini, kongres Senawangi juga dilaksanakan. Kongres  yang  dilaksanakan  oleh  Senawangi  selalu  mendapat  arahan  dari pemerintah, termasuk kongres Senawangi ke V yang bertepatan dengan kegiatan Pekan  Wayang  Indonesia  VI,  diselenggarakan  dibawah  arahan  langsung  Menko Polkam  Soesilo  Sudarman  (Hasil-hasil  Kongres  Senawangi  ke  V  1993).  Sejak semula  pelembagaan  wayang  Indonesia  tidak  lepas  dari  peran  pemerintah. Keterlibatan elit pemerintah, termasuk militer, dalam proses pelembagaan wayang
menunjukkan  kepentingan  kebudayaan  negara  dalam  politik  pembangunan nasional Orde Baru.

## C. Kepentingan Pembangunan Nasional Orde Baru dalam Pentas Wayang
Perumusan  sindikat  A  dalam  hasil  Sarasehan  Pekan  Wayang  Indonesia  I tahun 1969 yang diketuai Umar Kayam memuat secara spesifik kepentingan negara, di mana dalang harus menjadi juru penerang tentang kehidupan bangsa negara serta bertanggung  jawab  atas  pembangunan  dan  perkembangan  kebudayan  Indonesia. Lebih  lanjut,  pagelaran  wayang  juga  dirancang,  dalam  sarasehan  itu,  untuk melengkapi  pendidikan  bangsa,  digunakan  untuk  mengembangkan  kepribadian bangsa  serta  menjadi  media  penyebar  Repelita  (Rencana  Pembangunan  Lima Tahun)  (Purwa  Wacana  1974:  30).  Repelita  merupakan  kebijakan  pembangunan Orde Baru dalam segala bidang, terutama sosial ekonomi (Rizki Rahmawati 2022: 38-41).  Dalam  konteks  ini,  sebelum  Pekan  Wayang  Indonesia  I,  pertemuan  di Jakarta pada April 1969 yang menghadirkan para dalang (sejumlah 59 orang) dan perwakilan-perwakilan  pemerintah  Orde  Baru  di  antara  Menteri  Penerangan Boediardjo  serta  menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Mashuri  juga  telah membahas tentang dalang, wayang, dan Repelita ini. Dalam pertemuan ini, menteri penerangan  menjelaskan  bahwa  pemerintah—dalam  hal    ini  presiden—tidak bermaksud  memberikan  indoktrinasi  kepada  dalang,  tetapi  menghimbau sumbangan  sukarela  para  dalang  bagi  Repelita  yang  baru  saja  dilancarkan.  (van Groenendael  1987:  225).  Sejak  awal  dalam  pembentukan  Pusat  Pewayangan Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Pekan Wayang Indonesia I, lembaga formatur ini juga difungsikan sebagai proyek penyokong program pemerintah. Danusaputra (1974) menyatakan dengan tegas bahwa:
Dalam wujud dan kemampuannya sebagai suatu proyek [...], Pusat Pewayangan Indonesia telah berusaha dan berjuang untuk menumbuhkan dirinya dalam selera dan  irama  gerak  pembangunan  [...]  ditengah-tengah  gelora  pelaksanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Pelita I/1969-1974 (HLM.13).
Dengan  demikian,  sebagai  ketua  panitia  Pekan  Wayang  Indonesia  II, Boediardjo dengan jelas menyebutkan bahwa hasil-hasil kegiatan pekan wayang ini sebagai bagian dari Repelita (Sarasehan Nasional Pewayangan Indonesia, 1974).
Presiden  Soeharto  sendiri  kembali  mengingatkan  saat  penyelenggaraan  Pekan Wayang Indonesia III bahwa dalang wayang memilik peran dan tugas untuk negara. Pesan pembangunan—dalam Repelita—dapat disampaikan dengan tetap menjaga tingkat artistik dan nilai-nilai tradisi wayang (Sears 1996: 233).
Pada  kongres  Senawangi  ke  V,  Jenderal  Soesilo  Soedarman  juga menyinggung  kembali  pentingnya  memperhatikan  kerangka  Repelita  dalam program dan sasaran kerja Senawangi di bidang kebudayaan (Hasil-hasil Kongres Senawangi ke V 1993: 9). Dalam Repelita ke V (1989-1994), pelaksanaan pentas wayang—bersama  kegiatan  pameran,  ceramah  dan  temu  ilmiah—menjadi  salah satu komponen penting sasaran pembangunan nasional.
Tabel 2. Realisasi sasaran pameran, ceramah, temu ilmiah dan wayang
Sumber: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek  Peningkatan  Penyusunan  Program  dan  Pengendalian  Proyek Kebudayaan Jakarta 1993: 125
Sejak  awal  dilaksanakan  Pekan  Wayang  Indonesia  yang  melahirkan pelembagaan  wayang  masa  Orde  Baru,  kebijakan  pembangunan  bidang kebudayaan nasional menjadi arahan yang sangat jelas. Wayang harus diarahkan pada: (1) peningkatan usaha pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan nasional, (2) pembinaan dan pemeliharaan tradisi serta peninggalan sejarah yang memiliki nilai perjuangan  serta  kebanggaan  dan  manfaat  nasional,  (3)  pembinaan  kebudayaan nasional yang sesuai dengan norma Pancasila (Purwa Wacana,
1974: 41).
Pentas wayang masa Orde Baru kemudian menjadi bagian penting dalam penyampaian  program  pembangunan  pemerintah.  Wayang  digunakan  sebagai media  “penyuluhan”  dan  dalang  menjadi  agen  penyampai  pesan  pembangunan Orde  Baru  (Akhyanto,  Ahmad  Nundhir,  dan  Suwardi  1988:  104).  Wayang
Tahun Jumlah 1989/1990 31 1990/1991 33 1991/1992 51 1992/1993 57 1993/1994 50
kemudian  juga  diselaraskan  dengan  Pancasila  sebagai  ideologi  negara,  di  mana nilai-nilainya  hadir  dalam  pentas  wayang.  Pandam  Guritno  yang  aktif  sebagai panitia  sejak  Pekan  Wayang  Indonesia  I  berusaha  merumuskan  internalisasi Pancasila ini. Menurut Guritno (1988),
[…]  sila-sila  yang  terdapat  di  dalamnya  [Pancasila-red]  bersifat  universal  yang dapat  berlaku  sepanjang  masa  dan  seluruh  dunia,  karena  asas-asas  agung  yang dapat diterapkan di manapun oleh bangsa apapun. Dalam wayang purwa asas-asas itu dikenal juga (HLM 97).

## D. Internalisasi Pancasila dalam Wayang
Pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, harus tetap  diterapkan  nilai-nilai  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Internalisasi nilai-nilai dalam Pancasila dapat diketahui berdasarkan nilai, norma dan praksisnya, yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan setiap individu (Kaelan  2013:  685).  Sejak  Pekan  Wayang  Indonesia  I  hingga  II,  pembahasan tentang wayang dan Pancasila juga telah dilakukan. Boediardjo (1974) menjelaskan bahwa: “wayang kiranya akan sanggup mengajak tanpa membujuk rakyat Indonesia menuju ke suatu tata hidup yang selama ini selalu dirindukan dan diidamkan, yaitu tata masyarakat Pancasila (hlm.3). Pembahasan Pancasila, terutama dalam Pekan Wayang Indonesia II, lebih banyak muncul dalam prasaran-prasaran wayang dan pendidikan  serta  pelembagaan.  Wayang  melalui  lakon  dan  aspeknya  dimaknai memiliki  nilai  pendidikan  serta  lakon  wayang  mengandung  simbolisme  dan tendensi  yang  baik  (Kesimpulan  Sidang  Sarasehan  1974:  1).  Karena  itu,  dalam prasarannya  Notonagoro  (1974)  menjelaskan,  “wayang  mendapatkan  nilai-nilai kerohanian  yang  luhur  untuk  dipergunakan  dalam  pendidikan...kepribadian nasional Pancasila dalam rangka pembangunan nasional” (hlm.1-2).
Internalisasi dilakukan dalam beberapa kajian terhadap wayang dengan cara memasukkan tafsir nilai-nilai sila-sila Pancasila dalam lakon dan tokoh (karakter) tokoh wayang. Termasuk secara fisik pembuatan wayang Pancasila pada 1980an yang  mirip  dengan  Wayang  Purwa,  Gedog  dan  Klitik.  Satu  ciri  yang  kuat  pada wayang  ini,  kayon  kemudian  disesuaikan  dengan  lambang  Garuda  Pancasila (Isma'un dan Martono 1989: 74). Proyek internalisasi nilai Pancasila secara implisit
hadir dalam penulisan buku arti dan makna tokoh pewayangan baik Ramayana dan Mahabarata  untuk  tujuan  pembentukan  dan  pembinaan  watak  yang  terbit  pada 1994,  setelah  pelaksaaan  Pekan  Wayang  Indonesia  VI,  oleh  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Suhardi, Wisnu Subagijo, Suyanto 1994; Purna dan Sri  Mintosih  994).  Secara  eksplisit,  tafsir  atas  sila-sila  Pancasila  dalam  wayang telah dituliskan secara menyeluruh oleh Pandam Guritno (1988) dalam “asas-asas Pancasila  dan  Peragaannya  dalam  Wayang  Purwa”.  Tulisan  Guritno  berupaya menunjukkan  macam-macam  lakon  wayang  yang  dapat  dikaitkan  dengan  sila Pancasila (hlm. 94-108).
Sila  pertama  dalam  wayang  purwa  terdapat  banyak  dewa-dewi  yang dihormati. Meskipun terdapat banyak dewa dewi yang dihormati, dalam gambaran bentuk  wayang,  hukum-hukum  yang  sudah  ada  tidak  boleh  dilanggar.  Hal  ini disebabkan  para  dewa  tetap  akan  menghukumnya  dengan  adil.  Sebenarnya  para dewa-dewi  dalam  pewayangan  hanya  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  hal  ini tertulis  dalam Serat  Kanda dan Serat  Paramayoga karya  Raden  Ngabehi Ronggowarsito pujangga Kraton Surakarta. Tokoh dewa dewi dalam wayang yang tertulis pada kedua serat itu digambarkan sebagai keturunan Nabi Adam (Guritno 1988: 97). Menurut Guritno, yang disebut dengan Hyang Suksma Kawekas atau Hyang  Akarya  Jagad  dalam  wayang  merupakan  manifestasi  Tuhan  Yang  Maha Kuasa dan tidak diwujudkan dalam satu bentuk wayang (hlm.96-97). Analisis yang dilakukan  Adhikara  atas  lakon  Nawaruci  misalnya  berupaya  menunjukkan  tafsir panteistik atas sila pertama dalam apa yang disebut dengan “imanensi ketuhanan dalam bima”. Adhikara (1984) menjelaskan,
Dalam cerita Nawaruci, Tuhan Yang Maha Esa pertama kali disebut ketika Bima menemui  ajalnya  kemudian  dihidupkan  kembali  oleh  Sang  Hyang  Nawaruci, sebagai  penjelmaan  Sang  Hyang  Murti.  Dari  sifat-sifat  Sang  Hyang  Murti  [...] dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Sang Hyang Murti adalah Tuhan Yang Maha Esa (HLM.72, 90-91).
Menurut Guritno (1988), sila kedua dan sila ketiga dalam Pancasila terdapat makna  asas  kemanusiaan  dan  kebangsaan.  Kedua  sila  dalam  Pancasila  ini digambarkan dalam lakon Ramayana yang menceritakan bahwa Rahwana menculik Dewi Sinta, kemudian mendapatkan pertentangan dari Kumbakarna dan Wibisana.
Pertentangan  yang  dilakukan  oleh  kedua  adiknya  membuat  Rahwana  murka  dan menuduh  kedua  adiknya  sebagai  penculik  Dewi  Sinta,  yang  membuat  kedua adiknya dikeluarkan dari ibu kota kerajaan. Kumbarkama pergi ke Pangleburgangsa untuk  melakukan  bertapa  dan  membela  tanah  airnya,  sedangkan  Wibisana memutuskan  untuk  memihak  kepada  Rama.  Ketika  Wibisana  memihak  kepada Rama, membuat keduanya berhasil memusnahkan Rahwana dan bala tentaranya. Perbuatan yang dilakukan oleh Wibisana untuk membela kebenaran dari kejahatan di luar kemanusiaan (hlm.100-102).
Tafsir  atas  sila  keempat  tentang  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan  digambarkan  pada  tokoh wayang  Semar.  Tokoh  Semar  merupakan  saudara  tua  Bathara  Guru,  hidup sepanjang  zaman  (zaman  para  dewa  hingga  zaman  Pandawa),  meskipun  fungsi Semar  dalam  penokohan  wayang  yang  tergolong  hamba  sahaya,  tua,  wujudnya buruk  dan  kasar  tingkah  lakunya  tapi  ia  lebih  kuasa  dari  para  dewa.  Gambaran Semar  dalam  penokohan  wayang  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  Semar  seperti rakyat  biasa  yang  dapat  menyuarakan  pendapat  atau  dapat  diartikan  bahwa kedaulatan di sebuah negara berada di tangan rakyat (hlm.102-104).
Sementara tafsir atas nilai sila kelima tentang keadilan sosial dalam cerita pewayangan terdapat pada lakon wayang purwa. Pada lakon wayang purwa terdapat cerita  mengenai  masing-masing  tokoh  wayang  purwa  dan  keturunannya  (Kats 1923: 90-98). Pandu bersikap adil kepada kedua istri dan lima anaknya. Keluarga Pandu  yang  terdiri  dari  Dewi  Kunthi,  Dewi  Madrim,  Yudisthira,  Bima,  Arjuna, Nakula,  dan  Sadewa  saling  menyayangi  satu  sama  lain,  kemudian  juga  saling gotong-royong  dan  tidak  memandang  buruk  atau  lebih  satu  sama  lain.  Sebagai contoh  ketika  Nakula  dan  Sadewa  masih  bayi  juga  diasuh  dan  diberikan  kasih sayang  oleh  Dewi  Kunthi.  Padahal,  ibu  dari  Nakula  dan  Sadewa  adalah  Dewi Madrim. Guritno (1988) juga mengutip janturan dalang dalam pembukaan pentas wayang  purwa  di  mana  penguasa  selalu  memberi  pertolongan,  membantu,  serta mengayomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (hlm.107).
Internalisasi Pancasila dalam kesenian wayang di masa Orde Baru menjadi sangat  penting.  Wayang  sebagaimana  ungkapan-ungkapan  yang  muncul  dalam sarasehan  Pekan  Wayang  Indonesia,  bukan  sekedar  seni  tontonan  masyarakat, melainkan  menjadi  media  himbauan  agar  senantiasa  menegakkan  nilai-nilai Pancasila sebagai langkah untuk membentuk suatu kepribadian, cara berpikir, serta tingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, tafsir-tasfir nilai Pancasila  dalam  wayang  dilakukan  oleh  elemen-elemen  Orde  Baru  di  sepanjang pelaksanaan Pekan Wayang Indonesia.

## KESIMPULAN
Dalam perkembangan budaya Indonesia masa Orde Baru, intervensi negara tampak  kuat.  Pagelaran  wayang  tidak  bisa  sepenuhnya  lepas  dari  kepentingan negara. Orde Baru bukan yang pertama kali memanfaatkan wayang sebagai media propaganda kepentingan negara. Tetapi, Orde Baru masif mengintervensi wayang, melalui  kegiatan  dan  kelembagaan  wayang.  Pekan  Wayang  Indonesia  serta lembaga  yang  dibentuk  beriringan  dengan  kegiatan  itu,  Pusat  Pewayangan  serta Senawangi,  mendapat  arahan  langsung  dari  presiden  dan  elit  negara.  Kegiatan sarasehan  dan  kongres  lembaga  digunakan  Orde  Baru  untuk  menyampaikan (propaganda) politik pembangunan nasional.
Dalam  budaya  otoritarian,  di  mana  peran  negara  mengalami  peningkatan kuat, kebijakan budaya dirumuskan dengan asumsi bahwa mayoritas subyek suatu negara  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  menghayati  kewarganegaraan  yang bertanggung  jawab.  Oleh  karena  itu,  membutuhkan  bimbingan  negara  dalam pilihan budaya mereka (Jones 2015: 35). Dengan demikian, dalam konteks lebih kecil, kesenian wayang yang menjadi bagian dari bangunan kebudayaan Indonesia juga  harus  mendapat  bimbingan  negara.  Praktiknya,  pelembagaan  pewayangan berada  dalam  kontrol  negara  karena  melibatkan  aktor-aktor  negara  dalam strukturnya. Wayang dalam proses kegiatan keseniannya lalu menjadi subyek yang tidak otonom ini.
Kepentingan-kepentingan  negara  yang  hadir  dalam  kesenian  wayang  masa Orde Baru, untuk penyuluhan (propaganda) pembangunan nasional serta Pancasila
menempatkan  lembaga  pewayangan  yang  hadir  beriringan  dengan  apa  yang dinamakan  Pekan  Wayang  Indonesia,  menjadi  bagian  apa  yang  disebut  Luis Althusser  (2007),  sebagai  bagian  dari  aparatus  ideologi  negara  (hlm.  165-169). Mereka  menjadi  semacam  institusi  kebudayaan  di  luar  negara,  tetapi  menjadi bagian  dari  negara  dalam  konteks  bagaimana  lembaga  ini  berperan  dalam penyebaran-penyebaran  kepentingan  negara.  Dalam  hal  ini,  Pekan  Wayang Indonesia, menjadi bagian penting penyebaran/penyuluhan tentang pembangunan nasional Orde Baru dan Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen
Danusaputra, St. Munadjat. 1974. “Pelembagaan Wayang”. Prasaran pada Pekan Wayang Indonesia II/1974.
Hasil-hasil Kongres Senawangi ke V tahun 1993. Pekan Wayanag Indonesia ke VI. Jakarta, 17-24 Juli 1993.
Kata sambutan Boediardjo dalam Pekan Wayang Indonesia II/1974 tertanggal 25 Maret 1974.
Keputusan Ketua Pusat Pewayangan Indonesia No. 3/K/SATWANDO/VIII/1973. “Tentang  pembentukan  Panitia  Pekan  Wayang  Indonesia  II/1974” tertanggal 17 Agustus 1973
Pedoman Dasar Pekan Wayang Indonesia II/1974 tertanggal 17 Agustus 1974 Purwa  Wacana.  Pekan  Wayang  Indonesia  II/1974  (25-30  Maret  1974).  Pusat Pewayangaan Indonesia.
Sarasehan Nasional Pewayangan Indonesia. Pekan Wayang Indonesia II. 26, 27 dan 28 Maret 1974 di Aula Universitas Indonesia Jakarta.
Kesimpulan Sidang Sarasehan “ Wayang dan Pendidikan” dalam Pekan Wayang Indonesia II 1974 tertanggal 28 Maret 1974.
Notonagoro.  1974.  “Wayang  dan  Pendidikan”.  Sarasehan  Nasional  Pewayangan Indonesia. Pekan Wayang Indonesia II, tertanggal 23 Maret 1974.

## Buku, disertasi, skripsi dan artikel jurnal
Adi,  Fadhil  Nugroho.2017.  “Peranan  Dalang  Wayang  Kulit  dalam  Propaganda Pembangunan di bawah Orde Baru.” Jahtra 12 (2): 105-118.
Adhikara, SP. 1984. Cerita Nawaruci , Bandung: Penerbit ITB.
Akhyanto,  Ahmad  Nundhir,  dan  Suwardi.  1988.  “Perspektif  Wayang  dalam Pertumbuhan Kebudayaan Nasional”, Cakrawala Pendidikan No, 1 Tahun VII Edisi Dies Natali, XXIV: 92-111.
Althuser, Luis. 2007. Filsafat sebagai Senjata Revolusi , Yogyakarta: Resist Book.
Anggoto,  Bayu.  2018.“Wayang  dan  Seni  Pertunjukan:  Kajian  Sejarah Perkembangan Seni Wayang di Tanah Jawa sebagai Seni Pertunjukan dan Dakwah.” Jurnal Sejarah Peradaban Islam 2 (2): 122-133.
Azzaria, Shabika. 2021. “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Pada Generasi Milenial.” Diktrum 19 (1): 57-74.
Boonstra, Sadiah Nynke. 2014. “Changing wayang scenes: Heritage formation and wayang  performance  practice  in  colonial  and  postcolonial  Indonesia.”
Disertasi , Vrije Universiteit Amsterdam.
Budiardjo. 1975. “Se-untai Udasmara” hlm.X-XI dalam Wayang. Asal usul, filsafat dan  masa  depannya  I  asal  usul  dan  pertumbuhannya ,  ditulis  oleh  Sri Mulyono, Jakarta: ALDA Jakarta.
Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Peningkatan  Penyusunan  Program  dan  Pengendalian  Proyek  Kebudayaan Jakarta.  1993. Evaluasi  Pelaksanaan  Repelita  V  Sub  Sektor  Kebudayaan Nasional  dan  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa (1989/1990·1993/1994) ,  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Peningkatan Penyusunan Program dan Pengendalian Proyek Kebudayaan.
Guritno, Pandam. 1988. Wayang, Kebudayaan Indonesia dan Pancasila , Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Ismaun,  Banis  dan  Martono.  1989. Peranan  Koleksi  Wayang  dalam  Kehidupan Masyarakat , Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Jones,  Tod.  2015. Kebudayaan  dan  Kekuasaan  di  Indonesia.  Kebijakan  Budaya Abad ke 20 hingga Era Reformasi , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV Jakarta.
Kaelan.  2013. Negara  Kebangsaan  Pancasila.  Historis,  Kultural,  Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya , Yogyakarta: Paradigma.
Kats,  J.  1923. Het  Javaansche  Toneel  Deel  I:  Wayang  Poerwa ,  Weltevreden: Commissie voor de Volkslectuur.
Mulyono, Sri. 1975. Wayang. Asal usul, filsafat dan masa depannya I asal usul dan pertumbuhannya , Jakarta: ALDA Jakarta.
Mulyono, Sri. 1989. Wayang. Asal usul, filsafat dan masa depannya , Jakarta: Haji Masagung.
Purna,  I  Made  dan  Sri  Mintosih.  1994. Arti  dan  Makna  Tokoh  Pewayangan Mahabarata dalam pembentukan dan Pembinaan Watak (Seri I) , Jakarta: Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Direktorat  Jendral  Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional  Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.
Puspaningrum, Wulandari. 2018. “Persatuan Pedalangan Indonesia dan Peranannya dalam Penguatan Eksistensi Profesi Dalang (1971-2013).” Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.
Rahmawati, Rizki. 2022. “Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru” Etnohistori IX (2): 36-42.
Sabunga,  Barnas,  Dasim  Budimansyah,  dan  Sofyan  Sauri.  2016.  “Nilai-nilai Karakter dalam Pertunjukan Wayang Golek Purwa.” Jurnal Sosioreligi 14 (1): 1-13.
Sears, Laurie J. 1996. Shadows of Empire. Colonial Discourse and Javanese Tales , London: Duke University Press.
Soedarsono,  R.M..  2011. Seni  Pertunjukan  dari  Perspektif  Politik,  Sosial  dan Ekonomi , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Suhardi,  Wisnu  Subagijo,  Suyanto.  1994. Arti  dan  Makna  Tokoh  Pewayangan Ramayana  dalam  pembentukan  dan  Pembinaan  Watak  (Seri  I) ,  Jakarta: Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Direktorat  Jendral  Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional  Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.
van  Groenendael,  Victoria  M.  Clara.  1987. Dalang  di  Balik  Wayang ,  Jakarta: Grafiti Pers.
Warmansyah, G.A. et al. 1984. Buku Petunjuk Museum Wayang Jakarta , Jakarta: Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Proyek  Pengembangan Permuseuman DKI Jakarta.
Wrosardjono, Soetjipto. 1992. “Dalang sebagai Agen Pembangunan” HLM. 66-67 dalam Nilai-nilai  Seni  Pewayangan ,  disunting  oleh  Suwaji  Bastomi, Semarang:  Yayasan  Pengkajian  dan  Pengembangan  Kebudayaan  Jawa Tengah.
Yuliantri, Rhoma Dwi Aria dan Muhidin M. Dahlan. 2008. Lekra Tak Membakar Buku , Yogyakarta: Merakesumba.
Situs web https://pepadi.id/
https://senawangi.org/