## Landas  Kontinen: Eksistensi dalam Hukum Internasional dan Praktik di Indonesia
Early Wulandari Fakultas Hukum Universitas Indonesia *Coresponding author : early.wulandari@ui.ac.id
Submission : 14 Oktober 2022 Revision : 24 Maret 2023 Publication : 16 Juni 2023

## Abstract
The sea is rich in irreplaceable mineral resources, which are expected to satisfy the world's needs if land resources are insufficient or completely exhausted.  This  encourages  coastal  states,  including  Indonesia,  to explore and exploit marine areas, including the continental shelf, which becomes  their  jurisdiction.  One  way  to  increase  the  area  where  a country  can  explore  and  use  its  mineral  resources  is  to  expand  the continental  shelf.  The  purpose  of  this  article  is  to  describe  the development and regulation of the extended continental shelf, including its demands, its sovereign rights, and the role of the Commission on the Limits  of  the  Continental  Shelf.  The  article  then  discusses  Indonesia's practice of extending its continental shelf. Therefore, the question arises as  to  what  the  international  and  national  agreements  are  on  the extension  of  the  continental  shelf  and  the  practice  of  extending  the continental shelf in Indonesia
Keywords : continental  shelf;  exploration  and  exploitation; international law of the sea
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Abstrak
Laut  kaya  akan  barang-barang  tambang  mineral  yang  tidak  ternilai harganya  yang  diharapkan  akan  dapat  memenuhi  kebutuhan  dunia apabila  sumber-sumber  mineral  di  daratan  sudah  tidak  mencukupi atau  habis  sama  sekali.  Hal  ini  mendorong  negara-negara  pantai, termasuk  Indonesia  untuk  melakukan  eksplorasi  dan  eksploitasi terhadap  wilayah  laut  termasuk  wilayah  landas  kontinen  yang menjadi yurisdiksinya. Salah satu cara untuk meningkatkan wilayah di mana negara dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya  mineralnya  adalah  dengan  menerapkan  landas  kontinen ekstensi.  Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  menjelaskan perkembangan dan regulasi landas kontinen ekstensi yang meliputi persyaratannya,  hak  berdaulat  atasnya  serta    peran  komisi  batas- batas  landas  kontinen.  Artikel  ini  kemudian  mencoba  menganalisis praktik landas kontinen ekstensi di Indonesia.
Kata  Kunci :  eksplorasi  dan  eksploitasi;  hukum  laut  internasional; landas kontinen

## A. Pendahuluan
Tidak  hanya  Indonesia,  70%  dari  keseluruhan  luas permukaan bumi terdiri dari laut. Selain prosentase luas, peranan  laut  semakin  besar  sebagai  sumber  makanan, energi dan bahan mentah. 1 Sumber kekayaan yang ada di wilayah laut  terutama di wilayah landas kontinen begitu besar potensinya. Apabila diolah dan dimanfaatkan secara maksimal, kemungkinan besar akan dapat mensejahterakan umat manusia di dunia ini.
1 Munsharif Abdul Chalim. “Pengaturan Sumber Daya Alam di Landas Kontinen Sehubungan Dengan Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Khususnya Bagi Indonesia”. Jurnal Hukum , Vol. XXV, No. 1. April 2011. hal. 517.
Landas  kontinen  sebagai  salah  satu  pranata  hukum laut,  kini  sudah  menempati  posisi  yang  mapan,  bahkan sudah  dapat  dipandang  sebagai  hukum  kebiasaan internasional. 2 Landas kontinen diatur pertama kali dalam Konvensi Hukum Laut IV Jenewa Tahun 1958, dan diatur kembali dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (KHL 1982). 3
Perkembangan  ketentuan  hukum  laut  internasional tersebut memungkinkan Indonesia untuk mengubah cara menentukan  batas  terluar  yurisdiksi  landas  kontinen negara  pantai,  apabila  disertai  dengan  dukungan  bukti- bukti  ilmiah  berupa  hasil  penelitian  kelautan  yang memiliki validitas tinggi. 4
Landas  Kontinen  Indonesia  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1973  yang  materi  muatannya mengacu pada Konvensi Jenewa 1958. Konvensi tersebut pada  awalnya  ditindaklanjuti  dengan  Undang-undang
2 I  Wayan  Parthiana. Landas  Kontinen  dalam  Hukum  Laut Internasional. Bandung: CV. Manda Maju. 2005. hal. 1.
3 Abdul  Muthalib  Tahar. Hukum  Laut  Internasional  Dalam Perkembangan, ed.  Khaidir  Anwar.  Bandar  Lampung:  Justice Publisher.  Seri  Monograf  Volume  3  Tahun  2015.  Edisi  Revisi.  2015. hal.  9.
4 Tim  Kerja  Penyusunan  Naskah  Akademik  RUU  tentang Landas Kontinen Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1973 tentang Landas  Kontinen  Indonesia”.  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2012. hal. 77.
Nomor  4  Prp  Tahun  1960  yang  memberikan  definisi bahwa  landas  kontinen  adalah  dasar  laut  dan  tanah dibawahnya  di  luar  laut  wilayah  Republik  Indonesia sampai  kedalaman  200  meter  atau  lebih,  dimana  masih mungkin  diselenggarakan  eksplorasi  dan  eksploitasi kekayaan alam. 5
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen  masih  didasarkan  pada  pengertian  landas kontinen  menurut  Konvensi  Jenewa  1958.  Pengaturan tersebut  tidaklah  sesuai    dengan  perkembangan  Hukum Laut  Internasional  terutama  dalam  kaitannya  dengan UNCLOS  1982. 6 Beberapa  ketentuan  dalam  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1973 belum mengadopsi berbagai perkembangan  baru  khususnya  mengenai  tata  cara penetapan batas landas kontinen.
Negara-negara  pantai  di  dunia  tidak  terkecuali Indonesia,  saat  ini  diberi  kesempatan  oleh  Konvensi Hukum  Laut  International  (UNCLOS)  1982  untuk melakukan  tinjauan  terhadap  wilayah  landas  kontinen hingga  berjarak  350  mil  laut  dari  yang  sebelumya  telah ditetapkan  berjarak  200  mil  laut  dari  garis  pangkal. Usulan atau submisi penambahan batas landas kontinen
5 Ibid . hal. 41.
6 Ibid . hal. 76.
hingga  350  mil  laut  harus  memenuhi  aturan-aturan, persyartan  dan  kriteria  yang  telah  ditentukan.  Dengan adanya  konvensi  ini,  Indonesia  mencoba  melakukan pengumpulan  data  dan  tinjauan  terhadap  kemungkinan untuk  dapat  melakukan  submisi  ( submission )  ke  PBB mengenai  batas  landas  kontinen  Indonesia  hingga berjarak 350 mil laut dari yang sebelumnya yaitu 200 mil laut. 7
Berdasarkan  Pasal  76  Konvensi  Hukum  Laut  1982 menyatakan  bahwa  sebuah  negara  pantai  berhak  atas landas  kontinen  melebihi  200  mil  laut  yang  diukur  dari garis  pangkalnya.  Negara  pantai  dapat  melakukan  klaim atas  batas  terluar  landas  kontinennya  dengan mengajukannya  kepada  Komisi  Batas  Landas  Kontinen melalui  Sekretaris  Jenderal  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB).
Indonesia  telah  melakukan  klaim  atas  batas  terluar landas  kontinennya,  namun  disisi  lain,  Indonesia  masih memberlakukan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1973 tentang  Landas  Kontinen  Indonesia  yang  sudah  tidak sesuai lagi dengan ketentuan Bab VI Konvensi Hukum Laut
7 Prijantono Astjario dan Imelda R. Silalahi. “Tinjauan Geologi Landas  Kontinen  Indonesia  Di  Luar  200  Mil  Laut  Sebelah  Selatan Perairan Pulau Sumba”. Jurnal Geologi Kelautan , Vol. 11, No.2. Agustus 2013. hal. 69-70.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
1982.  Dengan  demikian,  sudah  selayaknya  ketentuan- ketentuan yang sudah tidak relevan  dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.
Artikel ini akan mencoba mengkaji secara sistematis ke  dalam  tiga  bahasan.  Bagian  pertama  akan  mengkaji perihal perkembangan Landas Kontinen Ekstensi. Bagian kedua  akan  mengkaji  perihal  Landas  Kontinen  Ekstensi dalam The 1982 United Nations Convention on The Law of The  Sea. Bagian  ketiga  mengkaji  penerapan  Landas Kontinen Ekstensi di Indonesia dan mengkaji secara rinci Landas Kontinen Ekstensi berdasarkan hukum Indonesia serta batas landas kontinen Indonesia dengan negara lain. Bagian terakhir akan dilengkapi dengan kesimpulan dan saran sebagai penutup pada pembahasan artikel ini.

## B. Pembahasan
1. Perkembangan Landas Kontinen
Instrumen internasional pertama yang mendefinisikan  landas  kontinen  adalah Truman
Proclamation yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada 28  September  1945.  Paragraf  4  proklamasi  tersebut berbunyi: The  continental  shelf  may  be  regarded  as  an extension  of  the  land  mass  of  the  coastal  nation  and  thus
naturally appurtenant to it. 8 Dalam dokumen itu, Truman, saat itu Presiden AS, menyatakan bahwa:
“Having  concern  for  the  urgency  of  conserving  and prudently utilizing its natural resources, the Government of the United States regards the natural resources of the subsoil and sea bed of the continental shelf beneath the high  seas  but  contiguous  to  the  coasts  of  the  United States, subject to jurisdiction and control. In cases where the  continental  shelf  extends  to  the  shores  of  another State, or is shared with an adjacent State, the boundary shall be determined by the United States and the State concerned in accordance with equitable principles. The character  as  high  seas  of  the  waters  above  the continental  shelf  and  the  right  to  their  free  and unimpeded navigation are in no way thus affected.” 9
Istilah  landas  kontinen  sebagaimana  yang digunakan dalam Konvensi mengacu “(a) ke dasar laut dan  bawah  tanah  dari  wilayah  kapal  selam  yang berbatasan  dengan  pantai,  tetapi  di  luar  wilayah  laut teritorial,  hingga  kedalaman  200  meter  atau,  di  luar batas tersebut, di mana kedalaman perairan di atasnya mengakui  adanya  eksploitasi  sumber  daya  alam  di wilayah tersebut; (b) ke dasar laut dan di bawah tanah wilayah  bawah  laut  serupa  yang  berbatasan  dengan
8 Ibid . hal. 101.
9 Zou Keyuan. “How Coastal State Calim Maritime Geographic Features: Legal Clarity or Conundrum?”. Chinese Journal of International Law . 2012. hal. 750.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
pantai  pulau-pulau”.  Di  atas  landas  kontinen,  Negara pantai  menjalankan  hak  berdaulat  untuk  tujuan mengeksplorasinya dan mengeksploitasi sumber daya alamnya (Pasal 2) dan “hak Negara pantai atas daratan landas tidak mempengaruhi status hukum perairan di sekitarnya seperti laut lepas, atau wilayah udara di atas perairan  tersebut”  (Pasal  3).  Perlu  dicatat  bahwa penggunaan  istilah  “hak  berdaulat”  menunjukkan bahwa suatu Negara
pantai tidak dapat memperlakukan  landas  kontinen  sebagai  wilayah nasionalnya  seperti  pulau  atau  laut  teritorial. Mengikuti  Pasal  3,  kebebasan  navigasi  dan penerbangan di atas landas kontinen dipertahankan. 10
Sebagai  kerangka  peraturan  perundang- undangan yang mengatur perairan Indonesia, selain UU No. 4 / PRP 1960, Indonesia juga memberlakukan UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang  ketentuannya  sama  dengan  ketentuan  UNCLOS 1982.  UU  No.  1  Tahun  1973  dapat  dilihat  sebagai persiapan  Indonesia  dalam  menegakkan  praktik kenegaraan  yang  dimaksudkan  untuk  mempengaruhi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang
Hukum Laut yang sedang berlangsung, yang kemudian menghasilkan  UNCLOS  1982.    UU  No.  22  Tahun  2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memiliki satu pasal yang menyentuh  landas  kontinen.  Pasal  1  ayat  (15) mengatur  bahwa  wilayah  pertambangan  Indonesia meliputi  daratan,  perairan,  dan  landas  kontinen Indonesia. Wilayah pertambangan Indonesia diartikan sebagai  wilayah  yang  memungkinkan  eksplorasi  dan eksploitasi.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara memberikan definisi landas kontinen. Pasal  1  (9)  menetapkan  bahwa  landas  kontinen Indonesia  adalah  meliputi  dasar  laut  dan  tanah  di bawahnya  dari  area  di  bawah  permukaan  laut  yang terletak  di  luar  laut  teritorial,  sepanjang  kelanjutan alamiah  wilayah  daratan  hingga  pinggiran  luar  tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut  dari  garis  pangkal  dari  mana  lebar  laut  teritorial diukur,  dalam  hal  pinggiran  luar  tepi  kontinen  tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus  lima  puluh)  mil  laut  sampai  dengan  jarak  100
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
(seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter”. 11
a. Batas Landas Kontinen Indonesia dengan Negara Lain
1) Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan India
Perjanjian  Garis  Batas  Landas  Kontinen  antara Pemerintah RI dan Republik India telah ditandatangani pada  tanggal  8  Agustus  1974  di  Jakarta,  dengan menyetujui  4  (empat)  titik  koordinat.  Perjanjian tersebut telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI  No.  51  Tahun  1974  tanggal  25  September  1974 (Lembaran  negara  nomor  47).  Republik  India meratifikasi  perjanjian  tersebut  pada  tanggal  22 Agustus 1974. Pertukaran piagam ratifikasi
dilaksanakan  oleh  kedua  negara  di  New  Delhi  pada tanggal  17  Desember  1974.  Lokasi  garis  batas  LK tersebut terletak di daerah antara P. Rondo, P. Breueh dan P. Nicobar. 12
Pada  tanggal  14  Januari  1977  di  New  Delhi ditandatangani perjanjian garis Batas Landas Kontinen antara Republik Indonesia dan Republik India sebagai
11 UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 1 ayat 9.
12 Harjo Susmoro, Haris Djoko Nugroho dan Yanuar Handwiono, Op.cit . hal. 18.
kelanjutan dari perjanjian 1974. Pemerintah Republik Indonesia  telah  meratifikasi  perjanjian  ini  dengan Keputusan Presiden RI No.26 Tahun 1977, tanggal 04 April  1977.  Pemerintah  Republik  India  meratifikasi perjanjian  tersebut  pada  tanggal  22  Juni  1977. Pertukaran piagam ratifikasi dilakukan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1977. 13
2) Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Thailand
Perjanjian  Garis  Batas  Landas  Kontinen  antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Thailand, disetujui dan ditandatangani di Bangkok pada tanggal 17  Desember  1971  dan  telah  diratifikasi  melalui Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 1972 tanggal 11 Maret  1972  (Lembaran  Negara  nomor  16).  Kerajaan Thailand meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 02  April  1973.  Pertukaran  Piagam  ratifikasi dilaksanakan oleh kedua negara di Jakarta pada tanggal 02  April  1973.  Garis  Batas  Landas  Kontinen  antara Republik  Republik  Indonesia  dan  Kerajaan  Thailand dibagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman. 14
13 Ibid . hal. 19. 14 Ibid . hal. 21.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
Sebagai kelanjutan garis batas Landas Kontinen yang disepakati pada tanggal 17 Desember 1971, pada tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta telah disepakati 2 titik  koordinat  garis  Batas  Landas  Kontinen  di  Laut Andaman  antara  Republik  Indonesia  dan  Kerajaan Thailand. Garis Batas Landas Kontinen pada perjanjian ini diperoleh dari hasil plotting pada British Admiralty
Chart no. 830 . 15
3) Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia
Perjanjian  Garis  Batas  Landas  Kontinen  antara Pemerintah  RI  dengan  Malaysia  dilaksanakan  pada tanggal  27  Oktober  1969,  dalam  perjanjian  tersebut menyetujui  25  (dua  puluh  lima)  titik  koordinat  yang terletak  di  segmen  Selat  Malaka  (Titik  1-10),  segmen Laut  Cina  Selatan  (dekat  Semenanjung  Malaka)  yaitu Titik  11-20  dan  di  Bagian  Barat  Laut  P.  Kalimantan (Serawak) yaitu Titik 21-25. Untuk Perjanjian tersebut telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia melalui  Keputusan  Presiden  RI  No.  89  Tahun  1969, tanggal 15 November 1969. 16
15 Ibid . hal. 22.
16 Ibid . hal. 24.

## 4) Batas  Landas  Kontinen  antara  Indonesia  dan
Singapura
Perjanjian  Garis  Batas  Laut  Wilayah  antara Pemerintah  RI  dengan  Singapura  dilaksanakan  di Jakarta, pada tanggal 25 Mei 1973. Perjanjian tersebut menyetujui  6  (enam)  titik  koordinat  yang  terletak  di Selat  Singapura,  dan  Pemerintah  Republik  Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini dengan UU No. 7 Tahun 1973, tanggal 8 Desember 1973 (Lembaran Negara RI No. 3018). 17
5) Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Vietnam Perundingan penetapan Batas Landas Kontinen antara RI – Vietnam telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni  2003  di  Hanoi  Vietnam.  Perundingan  ini menyepakati 6 (enam) titik koordinat yaitu : 20 – H – H1 – A4 – X1 – 25 sebagai garis batas landas kontinen kedua  Negara.  Garis  batas  Landas  Kontinen  kedua negara  ini  disepakati  setelah  melakukan  perundingan selama  kurang  lebih  23  tahun.  Pemerintah  Indonesia telah  meratifikasi  perundingan  tersebut  melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tanggal 15 Maret
2007  Lembaran  Negara  No.  43  Tambahan  Lembaran Negara No. 4706. 18

## 6) Batas  Landas  Kontinen  antara  Indonesia  dan  Papua
Nugini (PNG)
Perjanjian  Garis  Batas  Tertentu  antara Pemerintah  RI  dengan  PNG  ditandatangani  di  Jakarta pada  tanggal  12  Februari  1973  dan  diratifikasi  oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 1973 tanggal 08 Desember 1973, antara lain: 19
a) Mengatur penetapan batas Dam cise sebelah Utara dan Selatan Sungai Fly berdasarkan prinsip Thalweg (alur pelayaran)  sebagai  batas  alamiah  berdasarkan perjanjian  yang  dibuat  pemerintah  Belanda  dan Inggris di kawasan tersebut.
b) Menetapkan Garis Batas Laut Wilayah di Selatan Irian Jaya.
c) Menetapkan  Garis  Batas  Dasar  Laut  (LK)  di  Selatan Irian Jaya.
7) Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Australia Perjanjian  Garis  Batas  Landas  Kontinen  antara
Pemerintah  RI  dengan  Australia  dilaksanakan  di
18 Ibid . hal. 38.
19 Ibid . hal. 48.
Canbera, pada tanggal 18 Mei 1971. Perjanjian tersebut menyetujui  16  (enam  belas)  titik  koordinat  yang terletak di daerah perbatasan sebagai berikut: 20
a) Laut Arafura (Titik A1 – A12)
b) Perairan Selatan P. Irian (Titik B1 – B2)
c) Perairan Utara P. Irian (Titik C1 – C2)
b. Perkembangan Landas Kontinen Ekstensi di Indonesia
Peluang untuk penetapan Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut akan sangat terbuka apabila Indonesia mampu mengajukan argumen yang didasari oleh bukti- bukti  ilmiah  yang  tidak  disanggah  oleh  negara  lain. Selain  dari  itu,  Pemerintah  Indonesia  harus  dapat meyakinkan Sekretaris Jenderal PBB, bahwa Indonesia memang  berpeluang  untuk  mengajukan  usulan ( submission )  atas  Landas  Kontinen  lebih  dari  200  mil laut/Landas  Kontinen  Ekstensi.  Menurut  I  Made  Andi Arsana,  penelitian  dan  kajian  awal  yang  dilakukan beberapa  pakar  Indonesia  menunjukkan  bahwa  ada peluang  mengajukan  Landas  Kontinen  lebih  dari  200 mil  laut  untuk  tiga  daerah  berbeda  yaitu  di  sebelah barat Sumatera, di sebelah selatan Pulau Sumba dan di
20 Ibid . hal. 51.
sebelah  utara  Papua.  Dimana  secara  institusi,  Badan
Koordinasi Survey dan Pemetaan
Nasional
(Bakosurtanal)  telah  melakukan  delineasi  dan persiapan  pengajuan  Landas  Kontinen  Ekstensi bekerjasama  dengan  BPPT,  LIPI,  DKP,  P3GL,  Jawatan Hidro  Oseanografi  TNI  AL  dan  Kementerian  Luar Negeri, dan menekankan bahwa Indonesia berpeluang mengajukan Landas Kontinen Ekstensi di sebelah barat Aceh,  sebelah  selatan  Jawa  dan  Nusa  Tenggara  serta sebelah utara Papua. 21
Namun demikian, ratifikasi UNCLOS 1982 yang telah  dilakukan  oleh  Indonesia  ternyata  belum didukung  dengan  upaya  secara  signifikan  di  bidang lainnya,  untuk  melindungi  perairan  nasional  beserta potensi  kekayaan  alamnya  yang  sangat  besar.  Dalam hal  ini  masih  diperlukan  pengembangan  hukum nasional  guna  mendukung  eksistensi  Republik Indonesia  di  laut,  khususnya  di  Landas  Kontinen. Pengembangan  hukum  nasional  diperlukan  agar hukum  nasional  di  Landas  Kontinen  Indonesia  sesuai
21 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen. hal. 7.
dengan perkembangan hukum laut internasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 22
Upaya  penggantian  undang-undang  Landas Kontinen  perlu  ditunjang  dengan  Naskah  Akademik. Penyusunan  Naskah  Akademik  tentang  Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 telah dilakukan sejak  tahun  2011.  Sementara  itu,  karena  banyaknya materi  muatan  yang  perlu  dimasukkan  ke  dalam Naskah  Akademik,  serta  berkaitan  pula  dengan diundangkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang  mencantumkan  sistematika  Naskah  Akademik dalam Lampiran I, maka penyusunan Naskah Akademik RUU  Landas  Kontinen  Indonesia  perlu  disesuaikan dengan  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan. 23
Dengan  demikian,  sudah  selayaknya  bahwa ketentuan-ketentuan  yang  sudah  tidak  relevan  untuk dilakukan perubahan atau bahkan penggantian sesuai dengan  ketentuan  UNCLOS  1982.  Oleh  karena  itu dibutuhkan  pengaturan  tentang  landas  kontinen
22 Ibid . hal. 8 23 Ibid . hal. 8-9.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
Indonesia yang lebih komprehensif dan terkait dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga pengelolaan dan penegakan hukum di landas kontinen lebih  baik.  Pengaturan  Landas  Kontinen  yang  selaras dengan perkembangan peraturan perundang- undangan  nasional  dan  hukum  laut  internasional. Jangkauannya  adalah  mampu  mengatur  Landas Kontinen,  baik  didalam   maupun  diluar  200  mil  laut ( extended  continental  shelf ),  karena  UU  No.1  tahun 1973 hanya mengatur di dalam area 200 mil laut. Hal itu diperkuat pula dengan telah dilakukan Pembahasan Pembicaraan  Tingkat  II  RUU  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. 24

## C. Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diambil  beberapa kesimpulan mengenai penetapan batas Landas Kontinen Indonesia, yaitu UNCLOS 1982 memberikan kesempatan kepada negara pantai untuk memperluas wilayah landas kontinennya melebihi 200 mil laut tetapi tidak lebih dari
24 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. RUU tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1973  tentang  Landas  Kontinen Indonesia. https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/92 . diakses 21 Juni 2021.
350 mil laut tergantung pada geografisnya. Sesuai dengan Annex  II  UNCLOS  1982  Negara  pantai  harus  membatasi batas  terluar  Landas  Kontinen  Ekstensi  dengan menyerahkan  kepada  Komisi  Batas  Landas  Kontinen (Commission  on  the  Limits  of  Continental  Shelf  on  the Limits of Continental Shelf (CLCS)) melalui (CLCS) melalui Sekretaris  Jendral  PBB.  Sebagai  negara  pantai  Indonesia memiliki kemampuan untuk mengklaim Landas Kontinen Ekstensi  hingga  350  mil  laut.  Untuk  itu  Indonesia  perlu melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, agar Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh untuk mengatur Landas Kontinen Indonesia.
Indonesia  juga  telah  mengajukan  landas  kontinen ekstensi  baik  yang  sudah  disetujui  oleh  CLCS  maupun pengajuan yang akan datang. Namun hal ini tidak diikuti dengan  perubahan  peraturan  perundang-undangannya sehingga Pemerintah Indonesia perlu segera menyelesaikan  RUU  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1973  tentang  Landas  Kontinen Indonesia sebagai dasar hukum nasional yang kuat untuk penerapan  Landas  Kontinen  Ekstensi  di  Indonesia. Undang-Undang  Landas  Kontinen  yang  baru  harus memuat  ketentuan  tentang  Landas  Kontinen  Ekstensi yang sesuai dengan UNCLOS 1982. Selain Undang-undang
Landas  Kontinen  yang  baru,  harus  ada  peraturan pelaksanaan untuk eksplorasi dan eksploitasi atas Landas Kontinen Ekstensi.

## Referensi
Afriansyah,  Arie.  Kewenangan  Negara  Pantai  Dalam Mengelolah  Wilayah  Laut. Jurnal  Hukum danPembangunan  Tahun  ke-45 .  No.4.  Oktober- Desember 2015.
Astjario,  Prijantono  dan  Imelda  R.  Silalahi.  Tinjauan
Geologi Landas Kontinen Indonesia Di Luar 200 Mil
Laut Sebelah Selatan Perairan Pulau Sumba. Jurnal Geologi Kelautan . Vol. 11, No.2. Agustus 2013.
Chalim, Munsharif Abdul. Pengaturan Sumber Daya Alam di  Landas  Kontinen  Sehubungan  Dengan Berlakunya  Konvensi  Hukum  Laut  PBB  1982 Khususnya Bagi Indonesia. Jurnal Hukum , Vol. XXV, No. 1. April 2011.
Ellis,  Judy. Maritime  Border  Diplomacy .  Leiden:  BRILL. 2012.
Government  of  the  Republic  of  Indonesia.  Continental Shelf Submission of Indonesia: Partial Submission in  respect  of  the  area  of  North  West  of  Sumatra.
Executive Summary . 2008.
Government  of  the  Republic  of  Indonesia.  Continental Shelf  Submission  of  the  Republic  of  Indonesia:
Partial  Submission  with  respect  to  the  Area  of North of Papua. Executive Summary . 2018.
Government  of  the  Republic  of  Indonesia.  Continental Shelf  Submission  of  the  Republic  of  Indonesia: Partial  Submission  in  respect  of  the  Area  of Southwest of Sumatera. Executive Summary . 2020.
Hadiningrat,  June  Kuncoro.  Diplomasi  Maritim: Meletakkan  Fondasi  Poros  Maritim  Dunia. Jurnal
Maritim Indonesia . Vol. 8, No. 1. Juni 2020.
Indrayanti,  Meylia  Ayu,  Khomsindan  Arif  Rahman. Penentuan  Landas  Kontinen  Ekstensi  di  Kawasan Maritim  Selatan  Nusa  Tenggara. Jurnal  Teknik POMITS . Vol. X, No. X. 2014.
Jensen,  Øystein. The  Commission  on  the  Limits  of  the Continental Shelf . Leiden: BRILL. 2014.
Kementerian  Luar  Negeri.    Indonesia  Ajukan  Perluasan Landas  Kontinen  di  Kawasan  Utara  Papua.  05
Maret 2020.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/1105/berita/in donesia-ajukan-perluasan-landas-kontinen-di- kawasan-utara-papua .
Keyuan,  Zou.  How  Coastal  State  Calim  Maritime Geographic Features: Legal Clarity or Conundrum?.
Chinese Journal of International Law . 2012.
Krisadtyo,  Nikki.  Extended  Continental  Shelf  Regime  in International  Law:  Its  Application  in  Indonesia.
Jurnal  Hukum  Internasional .  Vol.  12,  No.  3.  April 2015.
Limits of the Continental Shelf in Regard to the Submission Made  by  Indonesia  in  Respect  of  the  Area  North West of Sumatra on 16 June 2008. Summary of the
Recommendations (2011) . 01 Februari 2012.
Lucky,  Anthony.  The  Issues  Concerning  the  Continental
Shelf:  Reflections. International  Community  Law
Review 17. 2015.
Nordquist, Myron H. ed. et al. The Regulation of Continental Shelf  Development:  Rethinking  International Standards. Leiden: BRILL. 2013.
Nordquist, Myron H., Sataya N. Nandan dan James Kraska ed. United Nations Convention on The Law of The Sea 1982: A Commentary. Leiden: BRILL. 2012.
Oegroseno,  Arif  Havas  dan  Tri  Patmasari.  “Extended
Continental Shelf Regime in International Law: Its
Application  in  Indonesia”.Interview  oleh  Nikki Krisadtyo, Jurnal Hukum Internasional , Vol. 12, No.
3. April 2015.
Oktivana, Davina. Urgensi Revisi Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia. PJIH . Vol. 3, No. 2. 2016.
Parthiana, I Wayan. Landas Kontinen dalam Hukum Laut
Internasional . Bandung: CV. Manda Maju. 2005.
Peranto, Olsen. Urgensi Perubahan/Penggantian Undang- Undang  Tentang  Landas  Kontinen. Jurnal
Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional . Oktober 2020.
Progress of work in the Commission on the Limits of the Continental  Shelf.  CLCS/52/2,  New  York,  27 January–13 March 2020.
Receipt of the partial Submission made by the Republic of Indonesia to the Commission on the Limits of the Continental  Shelf  in  the  area  Southwest  of Sumatera.  CLCS.88.2020.LOS  (Continental  Shelf Notification), 30 December 2020.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Dasar  NKRI  Tahun
1945.
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 1985 tentang Ratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea
.  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
. Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia
.  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
Starke,  J.G. Pengantar  Hukum  Internasional  Edisi
Kesepuluh .  terj.  Bambang  Iriana  Djajaatmadja.
Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
Susmoro,  Harjo,  Haris  Djoko  Nugroho  dan  Yanuar Handwiono. Bunga  Rampai  Penetapan  Batas Maritim RI – Negara Tetangga (Peran Pushidrosal dalam  Mendukung  Diplomasi  Maritim  Indonesia) . Jakarta: Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL. 2019.
Tahar, Abdul Muthalib. Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan, ed.  Khaidir  Anwar.  Bandar Lampung: Justice Publisher. Seri Monograf Volume
3 Tahun 2015. Edisi Revisi. 2015.
Tim  Kerja  Penyusunan  Naskah  Akademik  RUU  tentang Landas  Kontinen  Indonesia.  Naskah  Akademik Rancangan  Undang-Undang  tentang  Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen  Indonesia.  Jakarta:Badan  Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukumdan HAM RI. 2012.
Tuhulele,  Popi.  Upaya  Hukum  Indonesia  Mengajukan Landas  Kontinen  Ekstensi  (antara  Peluang  dan Tantangan. Perspektif . Vol. XVI, No. 3. Mei 2011.