ISSN: 1412-3126

## KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH GUNA MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KOMPARASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG DAN SURAKARTA)
Arief Himmawan DN

## Djoko Wahjudi
Universitas Stikubank Semarang (ariefhimmawan@yahoo.co.id) (jkw1052@yahoo.com)

## ABSTRAK
Implementasi  undang-undang  nomor  32  tahun  2004  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  lebih  mandiri  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerahnya  masing-masing.  Hal  ini  mendorong  daerah  untuk  lebih  mandiri  dalam segala hal terutama finansial, karena tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari tinggi rendahnya PAD. Pajak daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan  sumber  PAD  yang  paling  tinggi  di  Kota  Semarang  dan  Surakarta. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah dekriptif dengan analisis kontribusi dan analisis efektivitas. Populasi dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada DPKAD Kota Semarang dan DPPKA Kota Surakarta. Dalam  periode  tahun  anggaran  2010-2012  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD  lebih  optimal  di  Kota Semarang dengan rata-rata kontribusi sebesar 52,73% per tahun. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Surakarta dengan rata-rata kontribusi sebesar 37,25% per tahun. Kontribusi pajak daerah terhadap APBD  lebih  besar  di  Kota  Semarang    dengan  kemampuannya  dalam  membiayai  belanja  sebesar  10,45%  per  tahun, sehingga pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan lebih  mandiri. Kontribusi retribusi daerah terhadap  APBD lebih besar  di  Kota  Semarang    dengan  kemampuannya  dalam  membiayai  belanja  sebesar  5,23%  per  tahun,  sehingga pemerintah  Kota  Semarang  dapat  dikatakan  lebih  mandiri.  Untuk  meningkatkan  kontribusi  penerimaan  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  terhadap  total  PAD  dan  sekaligus  memperbesar  kontribusinya  terhadap  APBD  pemerintah  Kota Semarang  dan  Surakarta  perlu  melakukan  beberapa  langkah  di  antaranya  perlu  dilakukan  peningkatan  intensifikasi pemungutan  jenis-jenis  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  kemudian  dilakukan  ekstensifikasi  dengan  jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.
Kata Kunci : pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah (PAD), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

## ABSTRACT
Implementation of the law number 32 in 2004 to encourage local governments to be more independent in governance in their respective regions. This encourages regions to be more independent in all respects, especially financially, because the level of independence of a region can be seen from the high and low revenue. Local taxes and levies are a source of revenue that is highest in Semarang and Surakarta. Data analysis method used by the writer is descriptive analysis of the  contribution  and  effectiveness  analysis.  The  population  in  this  study  is  the  local  taxes  and  levies  contained  in DPKAD DPPKA Semarang and Surakarta. In the period of 2010-2012 fiscal year revenue contribution of local taxes to be optimal in Semarang with an average contribution of 52.73% per year. While the contribution levies to be optimized PAD in Surakarta with an average contribution of 37.25% per year. The contribution of local taxes to a larger budget in  Semarang  with  the  ability  to  finance  the  expenditure  amounted  to  10.45%  per  year,  so  that  the  government  of Semarang can be said to be more independent. Contributions levies to bigger budget in Semarang with the ability to finance  the  expenditure  amounted  to  5.23%  per  year,  so  that  the  government  of  Semarang  can  be  said  to  be  more independent.  To  increase  the  contribution  of  local  tax  revenues  and  levies  to  the  total  revenue  and  simultaneously increase its contribution to the budget the government of Semarang and Surakarta need to do several steps of which is necessary to increase the intensification of collection types of local taxes and levies, and then carried out extension by way of enacting types tax and new levies in accordance with the conditions and the potential that exists.
Keywords: local taxes, levies, local revenue (PAD), budget (APBD).

## PENDAHULUAN
Implementasi  Undang-Undang  nomor  32 tahun  2004  mendorong  pemerintah  daerah untuk  lebih  mandiri  dalam  penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Hal
ini  mendorong  daerah  untuk  lebih  mandiri dalam  segala  hal  terutama  finansial  karena tingkat kemandirian  suatu  daerah  dapat  dilihat dari  tinggi  rendahnya  PAD. Di  Jawa  Tengah Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan
sumber  PAD  yang  paling  tinggi di  Kota Semarang dan Surakarta.
Dalam  rangka  melaksanakan  otonomi daerah menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang  pemerintahan  daerah  hendaknya  peme- rintah  daerah  berusaha  lebih  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah unuk  mengurangi  ke- tergantungan  daerah  terhadap  pusat.  Realitas hubungan  fiskal  antara  pusat  dengan  daerah ditandai  dengan  tingginya  kontrol  pusat  ter- hadap  proses  pembangunan  daerah.  Hal  ini dapat  terlihat  jelas  dari  rendahnya  kontribusi Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  total  Penda- patan  Daerah  dibanding  besarnya  subsidi (grants) yang diberikan pusat.
Kontribusi  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  memiliki  potensi  besar  untuk  dikem- bangkan  di  Kota  Semarang. Selaras  dengan motto Kota Semarang  untuk membangun moti- vasi  guna  mengoptimalkan  potensi    Kota Semarang melalui komitmen seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah – masyarakat – swasta) untuk bersama membangun dan men sejajarkan dengan  Kota  metropolitan  lainnya serta  mem- permudah  implementasi    Visi  dan  Misi  Kota Semarang  2010-2015. “Waktunya  Semarang Setara”  juga  dimaksudkan  sebagai  momentum kebangkitan seluruh masyarakat Kota Semarang agar  mampu  sejajar  dengan  kota-kota  metro- politan  lainnya  dalam  segala  aspek  kehidupan guna mencapai kesejahteraan bersama. “Setara” juga dimaknai sebagai akronim Semarang Kota Sejahtera yang  merupakan  sasaran  akhir  pem- bangunan.
Langkah  kongkrit  untuk  mewujudkan  hal tersebut  dilakukan  dengan  memprioritaskan program-progran  pembangunan  yang  diwujud- kan  dalam  “SAPTA  PROGRAM”  yang terdiri dari penanggulangan kemiskinan  dan  pe- ngurangan  pengangguran, rob  dan  banjir, pe- layanan  publik, tata    ruang  dan  infrastruktur, kesetaraan  dan  keadilan  gender,  pendidikan serta kesehatan.
Dalam  melakukan  sinkronisasi  program dan kegiatan, perlu adanya kegiatan pemerintah dengan  pemerintah  Provinsi/kabupaten/kota serta  program  dan  kegiatan  provinsi  dengan pemerintah  kabu paten/ kota  untuk  mencapai sinergisitas sesuai dengan kewenangan provinsi dan  kabupaten/kota.  Untuk  efektivitas  dan efisiensi  anggaran,  supaya  dihindari  adanya tumpang  tindih  pendanaan  antara  urusan  yang menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

## Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  judul  dan  masalah  yang dirumuskan  maka  tujuan  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan  asli  daerah Kota  Semarang  dan Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan  asli  daerah Kota  Semarang  dan Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak  daerah terhadap  APBD Kota Semarang dan Kota Surakarta
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi  daerah terhadap  A PBD Kota Semarang dan Kota Surakarta.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pajak Daerah
Menurut  Laporan  Akhir  Isia  Kumala  Sari yang  berjudul Analisis  Pajak  Reklame  di  Kota Semarang bahwa  “Pajak  Daerah  adalah  iuran wajib  pajak  kepada  daerah  dengan  tidak  men dapatkan  kontraprestasi  langsung  yang  se imbang digunakan untuk membiayai penyeleng
garaan  pemerintah  daerah  dan  pelaksanaannya diatur dengan peme rintah daerah”. Jadi  pajak daerah  merupakan  iuran  wajib  pajak  kepada daerah  yang  bersifat  wajib  dan  dipakasakan oleh  wajib  pajak  dengan  tidak  men dapatkan imbalan  secara  langsung  untuk  kepentingan pemerintah daearah dan pelaksanaan nya diatur oleh Peraturan Daerah.

## Pengertian Retribusi Daerah
Sumber  pendapatan  lain  yang  dikategori kan  dalam  pendapatan  asli  daerah  adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungu tan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah untuk  kepentingan  orang pribadi  atau  badan (Kesit Bambang Prakosa, 2003).

## Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Laporan  Akhir  Isia  Kumala  Sari yang  berjudul Analisis  Pajak  Reklame  di  Kota Semarang bahwa “Pendapatan Asli Daerah ada lah  penerimaan  yang  didapat  dari  pengelolaan potensi-potensi  daerah  yang  digunakan  peme rintah untuk membiayai penyelenggaraan peme rintah  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  otono mi daerah.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan penerimaan asli daerah  dari  dalam  wilayahnya  sendiri  untuk memperkecil  ketergantungan  terhadap  peme rintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Ketergantung an pemerintah daerah dan pusat  dibuktikan  dengan  besarnya  subsidi pemerintah pusat ke daerah.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Undang-undang  33  tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Peme rintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  pasal  1 ayat  (18)  menjelaskan  bahwa  “Pendapatan  asli Daerah  adalah  pendapatan  yang  diperoleh
daerah  yang  dipungut  berdasrkan  peraturan daerah  sesuai  dengan  perundang- undangan”. Lebih  lanjut  disebutkan  dalam  penjelasannya, bahwa  “Pendapatan  Asli  daer ah  merupakan pendapatan  daerah  yang  ber sumber  dari  hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk memberikan  keleluasan  kepada  daerah  dalam menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan  otono- mi  daerah  sebagai  perwujudan  desentralisasi.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut Kepmendagri No. 29 tahun 2002 Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak dan  ke wajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan uang,  termasuk  di  dalamnya  segala  bentuk kekayaan  yang  ber hubungan  dengan  hak  dan kewajiban  daerah  tersebut,  dalam  kerangka Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah, selanjutnya  disingkat APBD,  adalah  suatu rencana  keuangan  tahunan  daerah  yang  ditetap kan  berdasarkan  Peraturan  Daerah  tentang APBD.

## Otonomi Daerah
Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab  kepada  daerah  merupakan  langkah  stra tegis  dalam  dua  hal.  Pertama,  otonomi  daerah dan  desentralisasi merupakan  jawaban  atas  per masalahan  local  bangsa  Indonesia  berupa  anca man disintegrasi bangsa,  kemiskinan,  ketidak merataan  pembangunan,  rendahnya  kualitas hidup  masyarakat,  dan  masalah pembangunan sumber  daya  manusia  (SDM).  Kedua,  otonomi daerah  dan  desentralisasi  fiskal  merupakan langkah  strategis  bangsa  Indonesia  untuk menyongsong  era  globalisasi  ekonomi  dengan memperkuat basis perekonomian daerah.
Otonomi  yang  diberikan  kepada  daerah kabu paten  dan  kota  dilaksanakan  dengan memberikan  kewenangan  yang  luas,  nyata  dan bertanggung  jawab  kepada  pemerintah  daerah secara proporsional. Artinya,  pelimpahan  tang gung  jawab  akan  diikuti  oleh  pengaturan  pem bagian,  dan  pemanfaat an  dan  sumber  daya nasional  yang  berkeadilan,  serta  perimbangan keuangan pusat dan daerah

## Kerangka Pemikiran Penelitian
Berdasarkan  landasan  teori  pada  tinjauan pustaka  di  atas,  maka  secara skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi dan  sampel yang  digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan  retribusi  daerah  yang  terdapat  pada Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (DPKAD) Kota  Semarang  dan  Dinas  Pendapa tan,Pengelolahan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta tahun 2010 sampai dengan 2012.

## Teknik  Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  Teknik pengumpulan  data  dengan  dokumen. Menurut Sugiyono (2008:240)  dokumen  merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa  berbentuk  tulisan,  gambara,  atau  karya- karya  monumental  dari  seseorang.  Dokumen yang  bebentuk  tulisan  misalnya  catatan  harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan.

## Metode Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengguna kan  statistik  deskriptif.  Statistik deskriptif adalah  statistik  yang  digunakan  untuk  meng analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  atau generalisasi (Sugiyono,  2008).  Penelitian  yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampel nya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya.

## Analisis Kontribusi
Analisis  kontribusi  yaitu  suatu  analisis  yang digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontri busi  yang  dapat  disumbangkan  dari  penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD).  Hal  itu  dilakukan  dengan cara  membandingkan  antara  realisasi  penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah.
Dengan analisis ini penulis akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) di  Kota  Semarang  dan  Surakarta.  Dengan  mem bandingkan  hasil  analisis  tersebut  dari  tahun  ke tahun  selama  tiga  tahun  (2010 – 2012),  akan didapatkan  hasil  analisis  yang  berflutuasi  dari kontribusi  tersebut  dan  akan  diketahui  kontribusi terbesar  dan  yang  terkecil  dari  tahun  ke  tahun. Sehingga  dapat  diketahui  seberapa  besar  peran pajak  dan  retribusi  daerah  dalam  menyumbang terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) di Kota Semarang dan Surakarta.
Pajak
Daerah PAD Restribusi Daerah
APBD

## Analisis Efektivitas
Analisis  efektifitas  merupakan  hubungan antara  realisasi  penerimaan  pajak  dan  retribusi daerah  terhadap  target  penerimaan  pajak  dan retribusi  daerah  yang  memungkinkan  apakah besarnya  pajak  dan  retribusi  daerah  sesuai dengan  target  yang  ada. Besarnya  efektivitas pajak  dapat  dihitung    dengan  rumus  sebagai beruikut:

## Efektivitas = Realisasi x 100% Target
Apabila  hasil  perhitungan  efektivitas pajak  dan  retribusi  daerah  menghasilkan  angka atau  persentase  mendekati  100%,  maka  pajak dan  retribusi  daerah  semakin  efektif  dan  untuk melihat  efektivitasnya  adalah  dengan  mem bandingkan efektivitas pada tahun bersangkutan dengan efek tivitas tahun sebelumnya.

## HASIL PENELITIAN

## Semarang dan Surakarta
Perkembangan  target  yang  telah  ditetap kan dan  realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang  dan  Surakarta dalam  kurun  waktu tiga tahun 2010 s/d 2012 dapat dilihat dari tabel berikut

## Perkembangan PAD Kota Semarang
Tahun 2010 S/D 2012 (milyar rp) Tahun Angg Target (Rp) Real (Rp) +/- (Rp) % 2010 237 267 30 113.04 2011 291 306 14 105.14 2012 314 327 13 104.24
menggambarkan  bahwa  selama  tiga  tahun  ter akhir  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Semarang  selalu  melebihi  target  yang  ditentu kan.  Pada  tahun  2010 realisasi  pendapatan  asli daerah  sebesar  113,04%  atau  dalam  nilai
nominal  sebesar  Rp.  267.914.250.403,- dari target yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp. 237.004.661.288,-.

## Perkembangan PAD Kota Surakarta
Tahun 2010 S/D 2012 (milyar rp) Tahun Angg Target (Rp) Real (Rp) +/- (Rp) % 2010 96 102 6 107.00 2011 110 101 (8,) 92.00 2012 114 113 (483) 99.58
menggambarkan  bahwa  selama  tiga  tahun terakhir  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Surakarta  tidak  selalu  melebihi  target  yang ditentukan.
Perkembangan Pajak Daerah Kota

## Semarang dan Surakarta
Besarnya  pajak  daerah  tergantung  dari potensi daerah itu sendiri. Kota Semarang yang notabene sebagai  kota  perdagangan  yang  stra tegis dan sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang signifikan untuk diperda yakan  dalam  rangka  meningkatkan  PAD  dari sektor  pajak  daerah. Begitu  juga  dengan Kota Surakarta,  yang notabene  sebagai  kota  budaya dan memiliki daya tarik wisata di Jawa Tengah.

## Perkembangan Pajak Daerah Kota Semarang
Tahun 2010 S/D 2012 Tahun Agg Target (Rp) Real (Rp) +/- (Rp) % 2010 132 143 10 108,08 2011 146 154 8 105,72 2012 162 177 15 109,34
Secara  umum,  dalam  kurun  waktu  tahun anggaran  2010-2012,  realisasi  pajak  daerah yang  diterima  oleh  Pemerintah  Kota  Semarang sangat memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari pe rolehan pajak daerah dari tahun ke tahun selalu mencapai  lebih  dari  100% dengan  perolehan
rata-rata  sebesar  107,71%, meskipun perkem bangan  presentase  pajak  daerah  dari  tahun  ke tahun mengalami fluktuatif.
Angka  realisasi  pajak  tertinggi  diperoleh dari  realisasi  pajak  hiburan    sebesar  133,56% per  tahun  dan  pajak  hotel  sebesar  123,36%  per tahun.  Sedangkan    pertumbuhan    perolehan pajak  terkecil  diperoleh  dari  realisasi  pajak reklame  sebesar  102,28%  per  tahun  dan  pajak galian golongan C sebesar 52,25% per tahun.

## Perkembangan Pajak Daerah Kota Surakarta
Tahun 2010 S/D 2012 Tahun Target (Rp) Real (Rp) +/- (Rp) % 2010 45 46 1 102,35 2011 51 52 0,7 101,36 2012 54 61 7 113,26
Perolehan  pajak  daerah  Kota  Surakarta dari  tahun  ke  tahun  selalu  mencapai  lebih  dari 100% dengan  perolehan  rata-rata  sebesar 105,66%, meskipun  perkembangan  presntase pajak daerah dari taun ke tahun juga mengalami fluktuatif.

## Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap PAD Kota Semarang dan Surakarta
Jenis  pajak  daerah  yang  dipungut  oleh Pemerintah  Kota  Semarang  dan  Surakarta  me ngalami  pasang  surut  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  pada  saat tersebut.

## Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota
Semarang Tahun 2010 S/D 2012 Ket Real 2010 Real 2011 Real 2012 PAD 267 306 327 Pajak D % 143 53,55 154 50,47 1777 54,17
Pada  tahun  Anggaran  2010 pajak  daerah memberikan kontribusi sebesar 53,55% atau dengan nilai  nominal  sebesar  Rp.  143.460.194.601,- terhadap realisasi PAD yang sebesar Rp. 267.914.250.403,-.  Pada  tahun  anggaran  2011 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan yaitu sebesar  50.47%.

## Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Surakarta
Tahun 2010 S/D 2012 Ket Real 2008 Real 2009 Real 2010 PAD 102 101 113 Pajak D % 46 45,52 52 51,15 61 54,10
Pada  tahun  Anggaran  2010 pajak  daerah memberikan  kontribusi  sebesar  45,52%  atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 46.855.622.021 terhadap realisasi  PAD  sebesar Rp.  102.929.501.970,-.  Pada  tahun  anggaran 2011 kontribusi  pajak  daerah  mengalami  p eningkatan  yaitu  sebesar    51,15%,  dan  secara kuantitatif  perolehan  dari  komponen  ini  juga naik  menjadi  Rp.  52.163.818.689,- terhadap realisasi  PAD  sebesar  Rp.  101.972.318.682,-. Kontribusi  pajak  daerah  kembali  meningkat yaitu  pada  tahun  2012 sebesar  54,10%,  dan secara  kuantitaif  perolehan  dari  komponen  ini juga  naik  menjadi  Rp.  61.641.623.410,- ter hadap realisasi PAD sebesar Rp. 113.946.007.541,-. Perkembangan Retribusi Daerah Kota

## Semarang dan Surakarta
Selain  menerapkan  beragam  jenis  pajak daerah,  Pemerintah  Kota  Semarang  dan  Surakarta juga  menerapkan  pungutan  dalam  bentuk  retribusi daerah.  Retribusi  Daerah  adalah  pungutan  Daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan oleh  Pemerintah  Kota  Semarang  dan  Surakarta untuk kepentingan pribadi atau badan.
Perkembangan Retribusi Daerah Kota

## Semarang
Tahun 2010 S/D 2012 Tahun Target (Rp) Real (Rp) +/- (Rp) % 2010 79 84 5 106.87 2011 73 69 -3 94.72 2012 83 80 -2 96.77 Pencatatan retribusi daerah Kota
Semarang  yang  diberlakukan  saat  ini  adalah menurut  kelompok  per  SKPD,  yang  bertujuan untuk  melihat  tingkat  kinerja  per  SKPD.  Tabel 4.9  menggambarkan  bahwa  rata-rata  perolehan Retribusi  Daerah  Kota  Semarang  selama  tiga tahun  terakhir  sebesar  99,45%,  sehingga  bisa dikatakan  penerimaan  retribusi  daerah  di  Kota Semarang sudah efektif.

## Perkembangan Retribusi Daerah Kota Surakarta
Tahun 2010 S/D 2012 Tahun Target (Rp) Real (Rp) +/- (Rp) % 2010 35 39 3 110.54 2011 41 37 -4 91.69 2012 42 41 -1 97.27
Rata-rata  realisasi  perolehan  masing- masing  retribusi  daerah  yang  dihasilkan  dalam kurun  waktu  tiga  tahun  (2010 -2012)  berkisar antara  0,00% - 183,37% per  tahun.  Angka realisasi  retribusi  tertinggi  diperoleh  dari  jenis retribusi jasa umum pada bagian retribusi peng gantian  biaya  cetak  peta  sebesar  183,37%  per tahun  dan  dari  jenis  retribusi  perizinan  tertentu pada  bagian  retribusi  izin  gangguan/keramaian sebesar 147,81% per tahun.

## Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Semarang dan Surakarta
Dalam periode tahun anggaran tahun 2010 – 2012,  perolehan  komponen  retribusi  daerah terhadap  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  di
Kota  Semarang  maupun  Surakarta  memainkan peranan yang cukup besar.

## Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Semarang
Tahun 2010 S/D 2012 Ket Real 2010 Real 2011 Real201 2 PAD 267 306 327 Retribusi D % 84 31,64 69 22,93 80 24,56
Dalam  kurun  waktu  tersebut  kontribusi rata-rata  perolehan  total  komponen  retribusi daerah  di  Kota  Semarang  per  tahunnya  adalah sebesar  26,34%  per  tahun.  Jika  dilihat  per tahunnya,  maka  akan  terlihat  bahwa  kontribusi penerimaan  retribusi  daerah  di  Kota  Semarang mengalami fluktuatif.

## Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Surakarta
Tahun 2010 S/D 2012 Ket Real 2010 Real 2011 Real 2012 PAD 102 101 113 Retr Daerah % 39 38,21 37 37,05 41 36,5
Dalam  kurun  waktu  tersebut  kontribusi rata-rata  perolehan  total  komponen  retribusi daerah  di  Kota  Surakarta  per  tahunnya  adalah sebesar  37,25%  per  tahun.  Jika  dilihat  per tahunnya,  maka  akan  terlihat  bahwa  kontribusi penerimaan  retribusi  daerah  di  Kota  Surakarta terus mengalami penurunan.

## Perkembangan  APBD  Kota  Semarang  dan Surakarta
Target  kinerja  APBD  merupakan  gambar an realisasi pencapaian efektif dan efisien pelak sanaan program  dan  kegiatan. Dari  laporan APBD,  dapat  dianalisis  sumber  dan  pengguna an dana oleh pemda selama satu tahun fiskal.
Sumber  dana  tersebut  tercantum  dalam  APBD yang mencakup transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.

## Perkembangan APBD Kota Semarang
Tahun 2010 S/D 2012 Keterangan Tahun Anggaran 2010 Anggaran Realisasi Penpatan 1,225 1,337 Belanja 1,506 1,325 Surplus / Defisit (281) 12 Keterangan Tahun Anggaran 2011 Anggaran Realisasi Pendapatan 1,447 1,538 Belanja 1,731 1,505 Surplus / Defisit (283) 32 Keterangan Tahun Anggaran 2012 Anggaran Realisasi Pendapatan 1,594 1,623 Belanja 1,898 1,732 Surplus / Defisit (304 (109
menggambarkan pelaksanaan  APBD  Tahun 2010, Pemerintah Kota Semarang mengembang kan  pola  anggaran  Defisit  sebesar  Rp. 281.310.081.523,-,  dan  dalam  pelaksanaannya terealisasi Surplus sebesar Rp. 12.395.437.915,- . Hal itu terjadi karena realisasi belanja sebesar Rp.  1.325.301.609.216,- tidak  lebih  besar  dari pada realisasi pendapatan yang sebesar 1.337.697.407.131,-.  Pada  tahun  2011 Pemerin tah  Kota  Semarang  mengembangkan  pola  ang garan  Defisit  sebesar  Rp.  283.416.093.538,-, dan  dalam  pelaksanaannya  terealisasi  Surplus sebesar  Rp.  32.988.201.380,-.  Hal  itu  terjadi karena realisasi belanja sebesar Rp. 1.505.502.336.136,- tidak lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang
sebesar
1.538.409.537.516,-.  Sedangkan  pada  tahun 2012 Pemerintah  Kota  Semarang  mengembang kan  pola  anggaran  Defisit  sebesar  Rp. 304.214.935.618,-,  dan  dalam  pelaksanaannya terealisasi Defisit sebesar Rp. 109.094896.578,-

## Perkembangan APBD Kota Surakarta
Tahun 2010 S/D 2012 Keterangan Tahun Anggaran 2010 Anggaran Realisasi Pendapatan 732 751 Belanja 854 760 Surplus / Defisit (122) (8) Keterangan Tahun Anggaran 2011 Anggaran Realisasi Pendapatan 799 728 Belanja 869 747 Surplus / Defisit (70) (18) Keterangan Tahun Anggaran 2012 Anggaran Realisasi Pendapatan 870 858 Belanja 885 825 Surplus / Defisit (14) 32
menggambarkan  pelaksanaan  APBD  Tahun 2010, Pemerintah Kota  Surakarta mengembang kan  pola  anggaran  Defisit  sebesar  Rp. 122.068.158.202,-,  dan  dalam  pelaksanaannya terealisasi Defisit sebesar Rp. 8.812.409.510.,-.

## Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  APBD Kota Semarang dan Surakarta
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan
Daerah Kota Semarang Tahun 2010 S/D 2012 Keterangan Real 2010 Real 2011 Real 2012 Pendapatan 1,337 1,538 1,623 Pajak Daerah % 143 10,72 154 10,04 177 10,94
Kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pene rimaan  Pendapatan  Daerah  di  Kota  Semarang dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran  2010 – 2012 berkisar antara 10,04% - 10,94%, dengan rata-rata  kontribusi  per  tahunnya  sebesar 10,57%.  Pertumbuhan  kontribusi  pajak  daerah dalam  kurun  waktu  anggaran  2010 – 2012 me ngalami fluktuatih.

## Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun 2010 S/D 2012 Keterangan Real 2010 Real 2011 Real 2012 Belanja 1,325 1,505 1,732 PAjak Daerah % 143 10,82 154 10,26 177 10,25
Sedangkan  kemampuan  pajak  daerah dalam  membiayai  belanja  daerah  di  Kota Semarang  dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran 2010 – 2012 berkisar  antara  10,25% - 10,82%, dengan  rata-rata  per  tahunnya  sebesar  10,45%. Pertumbuhan  kemampuan  pajak  daerah  dalam membiayai  belanja  daerah  pada  tahun  2010 – 2012 terus mengalami penurunan.

## Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta
Tahun 2010 S/D 2012 Keterangan Real 2010 Real 2011 Real 2012 Pendapatan 751 728 858 Pajak Daerah % 46 6,24 52 7,16 61 7,18
Kontribusi  pajak  daerah  terhadap  peneri maan  Pendapatan  Daerah  di  Kota  Surakarta dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran  2010 – 2012 berkisar  antara  6,24% - 7,18%,  dengan rata-rata  kontribusi  per  tahunnya  sebesar 6,86%.  Pertumbuhan  kontribusi  pajak  daerah dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 terus
mengalami  peningkatan.  Hal  ini  dapat  dilihat pada  tahun  2010  kontribusi  pajak  daerah sebesar  6,24%,  kemudian  meningkat  sebesar 7,16%  pada  tahun  2011.  Pada  tahun  2012 kontribusi  pajak  daerah  kembali  naik  yaitu sebesar 7,18%.
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Belanja

## Daerah Kota Surakarta
Tahun 2010 S/D 2012 Ketrangan Real 2010 Real 2011 Real 2012 Belanja 760 747 825 Pajak Daerah % 46 6,61 52 6,98 61 7,46
Di  Kota  Surakarta,  kemampuan  pajak daerah  dalam  membiayai  belanja  daerah  dalam kurun  waktu  tahun  anggaran  2010 – 2012 berkisar antara 6,16% - 7,46%, dengan rata-rata per  tahunnya  sebesar  6,87%.  Pertumbuhan kemampuan  pajak  daerah  dalam  membiayai belanja  daerah  pada  tahun  2010 – 2012 terus mengalami peningkatan.

## Kontribusi  Retribusi  Daerah  Terhadap APBD Kota Semarang dan Surakarta
Selain  pajak  daerah,  retribusi  daerah  juga memainkan perannya dalam memberikan kontribusi  terhadap  APBD  di  Kota  Semarang dan  Surakarta.  Meskipun  peranan  retribusi daerah  tidak  terlalu  besar  dalam  kontribusi terhadap APBD, komponen ini tetap memberikan pengaruh dalam kontribusinya.

## Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Semarang
Tahun 2010 S/D 2012 Keterangan Real 2010 Real 2011 Real 2012 Pendapatan 1,337 1,538 1,623 Retribusi D % 84 6,34 69 4,54 80 4,96
Kontribusi  retribusi  daerah  terhadap  pene rimaan  Pendapatan  Daerah  di  Kota  Semarang dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran  2010 – 2012 berkisar  antara  4,54% - 6,34%,  dengan rata-rata kontribusi pertahunnya sebesar 5,28%. Pertumbuhan kon tribusi retribusi daerah dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 mengalami fluktuatif.

## Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun 2010 S/D 2012 Keterangan Real 2010 Real 2011 Real 2011 Belanja 1,325 1,505 1,732 Retribusi D % 84 6,40 69 4,64 80 4,65
Sedangkan  kemampuan  retribusi  daerah dalam  membiayai  belanja  daerah  di  Kota Semarang  dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran 2010 – 2012 berkisar  antara  4,64% - 6,40%, dengan  rata-rata  per  tahunnya  sebesar  5,23%. Pertumbuhan  kemampuan  retribusi  daerah dalam  membiayai  belanja  daerah  pada  tahun 2010 – 2012 mengalami fluktuatif.

## Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 S/D 2012 Keterangan Real 2010 Real 2011 Real 2012 Pendapatan 751 7282 858 Retribusi D % 39 5,23 37 5,18 41 4,84
Kontribusi retribusi daerah terhadap pene rimaan  Pendapatan  Daerah  di  Kota  Surakarta dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran  2010 – 2012 berkisar  antara  4,84% - 5,23%,  dengan rata-rata  kontribusi  per  tahunnya  sebesar 5,09%. Pertumbuhan kontribusi retribusi daerah dalam  kurun  waktu  anggaran  2010 – 2012 terus-menerus mengalami penurunan.

## Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surakarta
Tahun 2010 S/D 2012 Keterangan Real 2010 Real 2011 Real 2012 Belanja 760 747 825 Retribusi D % 39 5,17 37 5,06 41 5,04
Di  kota  Surakarta,  kemampuan  retribusi daerah  dalam  membiayai  belanja  daerah  dalam kurun  waktu  tahun  anggaran  2010 – 2012 berkisar antara 5,04% - 5,17%, dengan rata-rata per  tahunnya  sebesar  5,09%.  Pertumbuhan  ke mampuan  retribusi  daerah  dalam  membiayai belanja  daerah  pada  tahun  2010 – 2012 terus mengalami penurunan.

## PEMBAHASAN
Penulis  membahas  hasil  penelitian  yang penulis  dapatkan  di  lokasi  penelitian  sesuai dengan perumusan masalah yang telah dirumus kan.

## Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap PAD Kota Semarang dan Surakarta
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi Pemerintah  Kota  Semarang  dan  Surakarta dalam  menetapkan  target  penerimaan  pajak daerah.  Faktor  yang  amat  penting  dan mempengaruhi  Pemerintah  Kota  Semarang  dan Surakarta  dalam  menetapkan  target  pendapatan pajak  daerah  adalah  situasi  dan  kondisi  pere konomian  dan  politik  yang kondusif. Hal  ini menjadi  penting  artinya  karena  kedua  hal  ini dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang dan dapat  menentukan  hitam  putihnya  realisasi  pe nerimaan. Kegiatan ekonomi yang melaju pesat dengan  ditopang  oleh  kestabilan  kondisi  sosial politik  daerah  yang  menentukan  akan member kan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target  yang  didukung  oleh  ke mampuan  dan  kesadaran  masyarakat  untuk
memnuhi  kewajiban  dalam  membayar  pajak daerah.
Dalam  periode  tahun  anggaran  2010 – 2012,  perolehan  Pajak  Daerah  terhadap  total penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota Semarang  memainkan  peranan  yang  cukup besar.  Dalam  kurun  waktu  tersebut,  kontribusi rata-rata  perolehan  total  pajak  per  tahunnya sebesar  52,73%  per  tahun.  Jika  dilihat  per tahunnya,  maka  akan  terlihat  bahwa  kontribusi penerimaan  pajak  daerah  di  Kota  Semarang mengalami fluktuatif. Pada  tahun  Anggaran 2010  pajak  daerah  memberikan  kontribusi sebesar  53,55%  atau  dengan  nilai  nominal sebesar  Rp.  143.460.194.601,- terhadap reali sasi  PAD  yang  sebesar  Rp.  267.914.250.403,-. Pada  tahun  anggaran  2011 kontribusi  pajak daerah  mengalami  penurunan  yaitu  sebesar 50.47%.  Walau  pada  tahun  ini  kontribusi  me ngalami sedikit penurunan, namun secara kuanti tatif perolehan dari komponen ini naik menjadi Rp.  154.505.287140,- terhadap realisasi  PAD sebesar  Rp.  306.112.422.821,-.  Kontribusi pajak  daerah  kembali  meningkat  yaitu  pada tahun  2012 sebesar  54,17%,  dan  secara  kuanti taif  perolehan  dari  komponen  ini  naik  menjadi Rp.  177.680.372.947,- terhadap realisasi  PAD sebesar Rp. 327.992.258.750,-DiKota Surakarta dalam  periode  tahun  anggaran  2010 – 2012, perolehan  Pajak  Daerah  terhadap  total  pe nerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  memainkan peranan  yang  cukup  besar  pula.  Dalam  kurun waktu  tersebut,  kontribusi  rata-rata  perolehan total  pajak  per  tahunnya  sebesar  50,26%  per tahun.  Jika  dilihat  per  tahunnya,  maka  akan terlihat  bahwa  kontribusi  penerimaan  pajak daerah  di  Kota  Surakarta  terus  mengalami peningkatan.  Pada  tahun  Anggaran  2010  pajak daerah  memberikan  kontribusi  sebesar  45,52% atau  dengan  nilai  nominal  sebesar  Rp. 46.855.622.021 terhadap realisasi  PAD  sebesar Rp.  102.929.501.970,-.  Pada  tahun  anggaran 2011 kontribusi pajak daerah mengalami pening katan  yaitu  sebesar    51,15%,  dan  secara  kuanti
tatif  perolehan  dari  komponen  ini  juga  naik menjadi Rp. 52.163.818.689,- terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 101.972.318.682,-. Kontribusi pajak  daerah  kembali  meningkat  yaitu  pada tahun  2012 sebesar  54,10%,  dan  secara kuantitaif  perolehan  dari  komponen  ini  juga naik  menjadi  Rp.  61.641.623.410,- terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 113.946.007.541,-.
Kontribusi rata-rata  per  tahun  pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang  sebesar  52,73%    dan  Surakarta  se besar  50,26%,  jadi  selisih  kontribusi  rata-rata per tahun pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang sebesar dan Surakarta sebesar  2,47%.  Sehingga  dapat  dilihat  kontri busi rata-rata pajak daerah per tahun lebih besar Kota  Semarang,  jadi  dapat  dikatakan  Pemerin tah  Kota  Semarang  lebih  optimal  dalam  pemu ngutan  pajaknya.  Hal  itu  juga  didukung  oleh partisipasi  dari  masyarakatnya  yang  tertib,  dan tingkat  kesadaran  dalam  membayar  pajak  yang tinggi.  Meskipun  begitu  baik  Kota  Semarang maupun  Surakarta  sudah  efektif  dalam  melaku kan  pemungutan  pajak  daerah.  Namun  Peme rintah Kota Semarang dan Surakarta dapat men cari sumber-sumber pajak daerah yang lain agar dapat menambah kontribusinya.

## Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Semarang dan Surakarta
Dalam  kurun  waktu  tersebut  kontribusi rata-rata  perolehan  total  komponen  retribusi daerah  di  Kota  Semarang  per  tahunnya  adalah sebesar  26,34%  per  tahun.  Jika  dilihat  per tahunnya,  maka  akan  terlihat  bahwa  kontribusi penerimaan  retribusi  daerah  di  Kota  Semarang mengalami fluktuatif.  Pada  tahun  Anggaran 2010 retribusi  daerah  memberikan  kontribusi sebesar  31,64%  atau  dengan  nilai  nominal sebesar  Rp.  84.757.259.284,- terhadap realisasi PAD  sebesar  Rp.  267.914.250.403,-.  Pada tahun  anggaran  2011 kontribusi  pajak  daerah mengalami  penurunan  yaitu  sebesar    22,83%,
dan  secara  kuantitatif  perolehan  komponen  ini juga menurun,yaitu sebesar Rp. 69.874.090.022 terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 306.112.422.821,-.  Kontribusi  retribusi  daerah kembali  meningkat  yaitu  pada  tahun  2012 se besar  24,56%,  dan  secara  kuantitaif  perolehan dari komponen ini naik sebesar Rp. 8.559.886.885,- terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 327.992.258.750,-.
Dalam  kurun  waktu  tersebut  kontribusi rata-rata  perolehan  total  komponen  retribusi daerah  di  Kota  Surakarta  per  tahunnya  adalah sebesar  37,25%  per  tahun.  Jika  dilihat  per tahunnya,  maka  akan  terlihat  bahwa  kontribusi penerimaan  retribusi  daerah  di  Kota  Surakarta terus  mengalami  penurunan.  Pada  tahun Anggaran  2010 retribusi  daerah  memberikan kontribusi  sebesar  38,21%  atau  dengan  nilai nominal  sebesar  Rp.  39.325.240.832,- terhadap realisasi PAD sebesar 102.929.501.970,- . Pada tahun  anggaran  2011 kontribusi  pajak  daerah sedikit  mengalami  penurunan  yaitu  sebesar 37,05%,  dan  secara  kuantitatif  perolehan  dari komponen  ini  juga  menurun,  yaitu  sebesar  Rp. 37.783.489.120,- terhadap realisasi PAD sebesar  101.972.318.682,-.  Kontribusi  retribusi daerah kembali menurun yaitu pada tahun 2012 sebesar  36,50%,  namun  secara  kuantitaif perolehan  dari  komponen  ini  naik  menjadi  Rp. 41.588.097.172,- terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 113.946.007.541,-.
Kontribusi  rata-rata  per  tahun  retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang  sebesar  26,34%  dan  Surakarta sebesar  37,25%  jadi  selisih  kontribusi  rata-rata per  tahun  retribusi  daerah  terhadap  pendapatan asli  daerah  di  Kota  Semarang  sebesar  dan Surakarta  sebesar  10,91%.  Sehingga  dapat dilihat  kontribusi  rata-rata  retribusi  daerah  per tahun  lebih  besar  di  Kota  Surakarta,  jadi  dapat dikatakan  Pemerintah  Kota  Surakarta  lebih optimal dalam pemungutan retribusinya. Hal itu juga  didukung  oleh  partisipasi  dari  masyarakat nya  yang  tertib,  dan  tingkat  kesadaran  dalam
membayar  retribusi  yang  tinggi.  Meskipun  be gitu  baik  Kota  Semarang  maupun  Surakarta sudah  efektif  dalam  melakukan  pemungutan retribusi  daerah.  Namun  Pemerintah  Kota Semarang dan Surakarta dapat mencari sumber- sumber  retribusi  daerah  yang  lain  agar  dapat menambah kontribusinya.

## Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  APBD Kota Semarang dan Surakarta
Kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pene rimaan  Pendapatan  Daerah  di  Kota  Semarang dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran  2010 – 2012 berkisar antara 10,04% - 10,94%, dengan rata-rata  kontribusi  per  tahunnya  sebesar 10,57%.  Pertumbuhan  kontribusi  pajak  daerah dalam  kurun  waktu  anggaran  2010 – 2012 mengalami fluktuatih. Hal ini dapat dilihat pada tahun  2010  kontribusi  pajak  daerah  sebesar 10,72%,  kemudian  turun  sebesar  10,04%  pada tahun  2011.  Pada  tahun  2012 kontribusi  pajak daerah kembali naik yaitu sebesar 10,94%.
Sedangkan  kemampuan  pajak  daerah dalam  membiayai  belanja  daerah  di  Kota Semarang  dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran 2010 – 2011 berkisar  antara  10,25% - 10,82%, dengan  rata-rata  per  tahunnya  sebesar  10,45%. Pertumbuhan  kemampuan  pajak  daerah  dalam membiayai  belanja  daerah  pada  tahun  2010 – 2011 terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat  pada  tahun  2010  kemampuan  pajak daerah dalam membiayai belanja daerah sebesar 10,82%,  kemudian  menurun  sebesar  10,26% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kemampuan pajak  daerah  dalam  membiayai  belanja  daerah kembali  menurun  yaitu  sebesar  10,25%. Jadi dapat  dikatakan  potensi Pemerintah  Kota Semarang  dalam  memberdayakan  pajak  daerah untuk membiayai belanja daerah belum optimal.
Kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pene rimaan  Pendapatan  Daerah  di  Kota  Surakarta dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran  2010 – 2012 berkisar  antara  6,24% - 7,18%,  dengan
rata-rata  kontribusi  per  tahunnya  sebesar 6,86%.  Pertumbuhan  kontribusi  pajak  daerah dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 terus mengalami  peningkatan.  Hal  ini  dapat  dilihat pada  tahun  2010  kontribusi  pajak  daerah sebesar  6,24%,  kemudian  meningkat  sebesar 7,16%  pada  tahun  2011.  Pada  tahun  2012 kontribusi  pajak  daerah  kembali  naik  yaitu sebesar 7,18%.
Di  Kota  Surakarta,  kemampuan  pajak daerah  dalam  membiayai  belanja  daerah  dalam kurun  waktu  tahun  anggaran  2010 – 2012 berkisar antara 6,16% - 7,46%, dengan rata-rata per  tahunnya  sebesar  6,87%.  Pertumbuhan  ke mampuan  pajak  daerah  dalam  membiayai belanja  daerah  pada  tahun  2010 – 2012 terus mengalami  peningkatan.  Hal  ini  dapat  dilihat pada  tahun  2010  kemampuan  pajak  daerah dalam  membiayai  belanja  daerah  sebesar 6,16%, kemudian  meningkat  sebesar  6,98% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kemampuan pajak  daerah  dalam  membiayai  belanja  daerah kembali  meningkat  yaitu  sebesar  7,46%. Jadi dapat  dikatakan  potensi Pemerintah  Kota Surakarta  dalam  memberdayakan  pajak  daerah untuk membiayai belanja daerah sudah optimal.
Untuk  mendukung  pelaksanaan  otonomi daerah,  pajak  daerah  di  Kota  Semarang  yang diperoleh  mampu  untuk  membiayai  belanja daerah  rata-rata  per  tahun  sebesar  10,45%, sedangkan  di  Surakarta  rata-rata  per  tahun sebesar  6,87%.  Hal  itu  berarti  kemampuan pajak  daerah  dalam  membiayai  belanja  daerah lebih  besar  di  Kota  Semarang  dari  pada  Kota Surakarta  yang  selisihnya  sebesar  3,58%. Selisih  tersebut  cukup  besar,  hal  itu  dikarena kan  dalam  periode  tahun  2010 - 2012 di Surakarta  tidak  memiliki  perolehan  pajak daerah  dari  pajak  bahan  galian  golongan  C seperti di Kota Semarang. Jadi dapat dikatakan tingkat  kemadirian  daerah,  lebih  mandiri  Kota Semarang  dari  pada  Kota  Surakarta.  Namun pemerintah kota Semarang perlu untuk melakukan  evaluasi,  karena  dari  tahun  2010 –
2012 kontribusi  pajak  daerah  terhadap  belanja daerah  terus  mengalami  penurunan,  sedangkan di  Kota  Surakarta  kontribusi  pajak  daerah terhadap  belanja  daerah  terus  mengalami peningkatan pada periode tersebut.

## Kontribusi  Retribusi  Daerah  Terhadap APBD Kota Semarang dan Surakarta
Kontribusi  retribusi  daerah  terhadap  pene rimaan  Pendapatan  Daerah  di  Kota  Semarang dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran  2010 – 2012 berkisar  antara  4,54% - 6,34%,  dengan rata-rata  kontribusi  per  tahunnya  sebesar 5,28%. Pertumbuhan kontribusi retribusi daerah dalam  kurun  waktu  anggaran  2010 – 2012 mengalami fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun  2010  kontribusi  retribusi  daerah  sebesar 6,34%,  kemudian  turun  sebesar  4,54%  pada tahun  2011.  Pada  tahun 2012 kontribusi  retri busi daerah kembali naik yaitu sebesar 4,96%.
Sedangkan  kemampuan  retribusi  daerah dalam  membiayai  belanja  daerah  di  Kota Semarang  dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran 2010 – 2011 berkisar  antara  4,64% - 6,40%, dengan  rata-rata  per  tahunnya  sebesar  5,23%. Pertumbuhan  kemampuan  retribusi  daerah dalam  membiayai  belanja  daerah  pada  tahun 2018 – 2012 mengalami fluktuatif. Hal ini dapat dilihat  pada  tahun  2010  kemampuan  retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah sebesar 6,40%, kemudian menurun sebesar 4,64% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kemampuan pajak daerah  dalam  membiayai  belanja  daerah  kem bali meningkat  yaitu sebesar 4,65%. Jadi dapat dikatakan  potensi Pemerintah  Kota  Semarang dalam  memberdayakan  retribusi  daerah  untuk membiayai belanja daerah belum optimal.
Kontribusi  retribusi  daerah  terhadap  pene rimaan  Pendapatan  Daerah  di  Kota  Surakarta dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran  2010 – 2012 berkisar  antara  4,84% - 5,23%,  dengan rata-rata  kontribusi  per  tahunnya  sebesar 5,09%. Pertumbuhan kontribusi retribusi daerah
dalam  kurun  waktu  anggaran  2010 – 2012 terus-menerus  mengalami  penurunan.  Hal  ini dapat  dilihat  pada  tahun  2010  kontribusi retribusi daerah sebesar 5,23%, kemudian turun sebesar  5,18%  pada  tahun  2011.  Pada  tahun 2012 kontribusi  retribusi  daerah  juga  menurun yaitu sebesar 4,84%.
Di  kota  Surakarta,  kemampuan  retribusi daerah  dalam  membiayai  belanja  daerah  dalam kurun  waktu  tahun  anggaran  2010 – 2012 berkisar antara 5,04% - 5,17%, dengan rata-rata per  tahunnya  sebesar  5,09%. Pertumbuhan  ke mampuan  retribusi  daerah  dalam  membiayai belanja  daerah  pada  tahun  2010 – 2012 terus mengalami  penurunan.  Hal  ini  dapat  dilihat pada  tahun  2010  kemampuan  retribusi  daerah dalam  membiayai  belanja  daerah  sebesar 5,17%, kemudian menurun sebesar 5,06% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kemampuan pajak daerah  dalam  membiayai  belanja  daerah  juga mengalami penurunan yaitu sebesar 5,04%. Jadi dapat  dikatakan  potensi Pemerintah  Kota  Sura karta  dalam  memberdayakan  retribusi  daerah untuk membiayai belanja daerah belum optimal.
Untuk  mendukung  pelaksanaan  otonomi daerah, retribusi daerah di Kota Semarang yang diperoleh  mampu  untuk  membiayai  belanja daerah  rata-rata  per  tahun  sebesar  5,28%, sedangkan  di  Surakarta  rata-rata  per  tahun sebesar  5,09%.  Hal  itu berarti  kemampuan retribusi  daerah  dalam  membiayai  belanja daerah  lebih  besar  di  Kota  Semarang,  namun hanya  selisih  0,19%.  Meski  begitu  tingkat kemandirian  daerah,  lebih  mandiri  Kota Semarang dari pada Surakarta.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan kontribusi pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap  pen dapatan  asli  daerah  dan  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  (APBD)  guna  mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kota Semarang
dan  Surakarta,  maka  penulis  menarik  kesimpul an sebagai berikut:
1. Dalam periode tahun anggaran 2010 – 2012, kontribusi rata-rata perolehan total pajak per tahunnya  sebesar  52,73%.  Kontribusi  pajak daerah Kota Semarang mengalami fluktuatif tiap  tahunnya.  Pada  tahun  Anggaran  2010 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 53,55%.  Pada  tahun  anggaran  2011 kontri busi  pajak  daerah  mengalami  penurunan yaitu  sebesar    50.47%.  Kontribusi  pajak daerah kembali meningkat yaitu pada tahun 2012 sebesar 54,17%. Sedangkan kontribusi Pajak  Daerah  terhadap  total  penerimaan Pendapatan Asli  Daerah  di  Kota  Surakarta dalam  kurun  waktu  tersebut,  rata-rata kontribusi  pajak  daerah  tiap  tahunnya sebesar  50,26%  per  tahun.  Jika  dilihat  per tahunnya,  maka  akan  terlihat  bahwa  kontri busi  penerimaan  pajak  daerah  di  Kota  Sura karta  terus  mengalami  peningkatan.  Pada tahun Anggaran 2010 pajak daerah member kan  kontribusi  sebesar  45,52%.  Pada  tahun anggaran  2011 kontribusi  pajak  daerah  me ngalami peningkatan yaitu sebesar  51,15%. Kontribusi pajak daerah kembali meningkat yaitu  pada  tahun  2012 sebesar  54,10% Selisih  kontribusi  rata-rata  per  tahun  pajak daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  di Kota  Semarang  sebesar  dan  Surakarta sebesar 2,47%.
2. Dalam kurun waktu tersebut kontribusi rata- rata  perolehan  total  komponen  retribusi daerah  di  Kota  Semarang  per  tahunnya adalah  sebesar  26,34%  per  tahun.  Jika  di lihat  per  tahunnya,  maka  akan  terlihat bahwa  kontribusi  penerimaan  retribusi daerah  di  Kota  Semarang  mengalami fluktuatif.  Pada  tahun  Anggaran  2010 retri busi  daerah  memberikan  kontribusi  sebesar 31,64%.  Pada  tahun  anggaran  2011 kontri busi  pajak  daerah  mengalami  penurunan yaitu  sebesar    22,83%.  Kontribusi  retribusi
daerah kembali meningkat yaitu pada tahun 2012 sebesar  24,56%.    Kontribusi  rata-rata perolehan  total  komponen  retribusi  daerah di  Kota  Surakarta per  tahunnya  adalah sebesar  37,25%  per  tahun.  Jika  dilihat  per tahunnya,  maka  akan  terlihat  bahwa  kontri busi  penerimaan  retribusi  daerah  di  Kota Surakarta terus mengalami penurunan. Pada tahun  Anggaran  2010  retribusi  daerah memberikan  kontribusi  sebesar  38,21%. Pada  tahun  anggaran  2011 kontribusi  pajak daerah  sedikit  mengalami  penurunan  yaitu sebesar  37,05%. Kontribusi retribusi daerah kembali  menurun  yaitu  pada  tahun  2012 sebesar  36,50%.  Selisih  kontribusi  rata-rata per  tahun  retribusi  daerah  terhadap  pen dapatan  asli  daerah  di  Kota  Semarang  se besar dan Surakarta sebesar 10,91%.
3. Kontribusi  rata-rata  pajak  daerah  terhadap penerimaan  Pendapatan  Daerah  di  Kota Semarang  dalam  kurun  waktu  tahun anggaran 2010 – 2012 per tahunnya sebesar 10,57%.  Pertumbuhan  kontribusi  pajak daerah dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 mengalami fluktuatif. Hal  ini  dapat  di lihat  pada  tahun  2010  kontribusi  pajak daerah  sebesar  10,72%,  kemudian  turun sebesar  10,04%  pada  tahun  2011.  Pada tahun 2012 kontribusi pajak daerah kembali naik  yaitu  sebesar  10,94%.  Sedangkan kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja  daerah  di  Kota  Semarang  dalam kurun  waktu  tahun  anggaran  2010 – 2012 berkisar  antara  10,25% - 10,82%,  dengan rata-rata  per  tahunnya  sebesar  10,45%. Pertumbuhan  kemampuan  pajak  daerah dalam membiayai belanja daerah pada tahun 2010 – 2012 terus  mengalami  penurunan.
Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tahun  2010  ke mampuan  pajak  daerah  dalam  membiayai belanja  daerah  sebesar  10,82%,  kemudian menurun  sebesar  10,26%  pada  tahun  2011. Pada tahun  2012 kemampuan  pajak  daerah
dalam  membiayai  belanja  daerah  kembali menurun  yaitu  sebesar  10,25%.  Jadi  dapat dikatakan potensi Pemerintah Kota Semarang  dalam  memberdayakan  pajak daerah  untuk  membiayai  belanja  daerah belum  optimal.  Kontribusi  pajak  daerah terhadap  penerimaan  Pendapatan  Daerah  di Kota  Surakarta  dalam  kurun  waktu  tahun anggaran  2010 – 2012 berkisar  antara 6,24% - 7,18%,  dengan  rata-rata  kontribusi per  tahunnya  sebesar  6,86%.  Pertumbuhan kontribusi pajak daerah  dalam kurun waktu anggaran  2010 – 2012 terus  mengalami peningkatan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada tahun  2010  kontribusi  pajak  daerah  sebesar 6,24%, kemudian meningkat sebesar 7,16% pada  tahun  2011.  Pada  tahun  2012 kontri busi  pajak  daerah  kembali  naik  yaitu  se besar  7,18%.  kemampuan  pajak  daerah dalam  membiayai  belanja  daerah  di  Sura karta  dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 6,16% - 7,46%, dengan  rata-rata  per  tahunnya  sebesar 6,87%.  Pertumbuhan  kemampuan  pajak daerah  dalam  membiayai  belanja  daerah pada  tahun  2010 – 2012 terus  mengalami peningkatan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada tahun 2010 kemampuan pajak daerah dalam membiayai  belanja  daerah  sebesar  6,16%, kemudian  meningkat  sebesar  6,98%  pada tahun  2011.  Pada  tahun  2012 kemampuan pajak  daerah  dalam  membiayai  belanja daerah  kembali  meningkat  yaitu  sebesar 7,46%.
4. Kontribusi  rata-rata  retribusi  daerah  ter hadap  penerimaan  Pendapatan  Daerah  di Kota  Semarang  dalam  kurun  waktu  tahun anggaran 2010 – 2012 per tahunnya sebesar 5,28%.  Pertumbuhan  kontribusi  retribusi daerah dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 mengalami  fluktuatih.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  tahun  2010  kontribusi  retribusi daerah  sebesar  6,34%,  kemudian  turun
sebesar 4,54% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kontribusi  retribusi  daerah  kembali naik  yaitu  sebesar  4,96%.  Sedangkan  ke mampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja  daerah  di  Kota  Semarang  dalam kurun  waktu  tahun  anggaran  2010 – 2012 berkisar antara 4,64% - 6,40%, dengan rata- rata  per  tahunnya  sebesar  5,23%.  Per tumbuhan  kemampuan  retribusi  daerah dalam membiayai belanja daerah pada tahun 2010 – 2012 mengalami fluktuatif.  Hal  ini dapat  dilihat  pada  tahun  2010  kemampuan retribusi  daerah  dalam  membiayai  belanja daerah  sebesar  6,40%,  kemudian  menurun sebesar 4,64% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kemampuan pajak daerah dalam mem biayai  belanja  daerah  kembali  meningkat yaitu  sebesar  4,65%. Jadi  dapat  dikatakan potensi Pemerintah  Kota  Semarang  dalam memberdayakan  retribusi  daerah  untuk membiayai  belanja  daerah  belum  optimal. Kontribusi  retribusi  daerah  terhadap  pe nerimaan  Pendapatan  Daerah  di  Kota  Sura karta  dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 4,84% - 5,23%, dengan  rata-rata  kontribusi  per  tahunnya  se besar  5,09%.  Pertumbuhan  kontribusi  retri busi  daerah  dalam  kurun  waktu  anggaran 2010 – 2012 terus-menerus  mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010  kontribusi  retribusi  daerah  sebesar 5,23%, kemudian turun sebesar 5,18% pada tahun  2011.  Pada  tahun  2012 kontribusi retribusi daerah juga menurun yaitu sebesar 4,84%.  Di kota  Surakarta,  kemampuan retribusi  daerah  dalam  membiayai  belanja daerah  dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran 2010 – 2011 berkisar antara 5,04% - 5,17%, dengan  rata-rata  per  tahunnya  sebesar 5,09%.  Pertumbuhan  kemampuan  retribusi daerah  dalam  membiayai  belanja  daerah pada  tahun  2010 – 2012 terus  mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010  kemampuan  retribusi  daerah  dalam
membiayai  belanja  daerah  sebesar  5,17%, kemudian  menurun  sebesar  5,06%  pada tahun  2011.  Pada  tahun  2012 kemampuan pajak  daerah  dalam  membiayai  belanja daerah  juga  mengalami  penurunan  yaitu sebesar 5,04%.

## DAFTAR PUSTAKA

## Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan  Praktek, PT  Rineka  Cipta, Jakarta, (2002).
Amri, (2009), Analisis Tingkat Efektifitas Pajak dan  Retribusi  Daerah  Sebagai  Penda patan  Asli  Daerah  (PAD)  Sumatera Utara, Universitas  Sumatera  Utara, Medan.
Dini, (2010), Analisis  Pajak  Reklame  Kota
Semarang, Universitas Diponegoro, Semarang.
Isia, (2008), Analisis  Pajak  Reklame  di  Kota
Semarang, Praja IPDN, Jatinangor.

## Mardiasmo, (2010), Perpajakan,  Andi,  Yogya karta.
Mohammad  Riduansyah, (2003), Kontribusi Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  Guna  Mendu kung  Pelaksanaan  Otonomi Daerah (Studi  Kasus  Pemerintah  Daerah  Kota Bogor), Universitas Indonesia, Depok.
Peraturan  Daearah  Kota  Semarang  Nomor  3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
Peraturan  Daearah  Kota  Semarang  Nomor  4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
Peraturan  Daearah  Kota  Semarang  Nomor  5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
Peraturan  Daearah  Kota  Semarang  Nomor  7 Tahun  2011  tentang Pajak  Penerangan Jalan.
Peraturan  Daearah  Kota  Semarang  Nomor  10 tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
Peraturan  Daerah  Pemerintah  Pemerintah  Kota
Semarang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Kota Semarang.

## Peraturan  Daerah  Pemerintah  Pemerintah  Kota
Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Kota Semarang.
Peraturan  Daerah  Pemerintah  Pemerintah  Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Kota Semarang.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun (2007) tentang Petunjuk  Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Selayang Pandang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013. Semarang Dalam Angka Tahun 2012. Sugiyono, Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif  dan  R&B, Alfabeta,  Bandung,
(2008.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  Kepmendagri  No.  29  Tahun (2002) tentang Pedoman  Pengurusan, Pertanggungjawaban  Dan  Pengawasan Keuangan  Daerah  Serta  Tata  Cara Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Dan BelanjaDaerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan  Daerah  Dan  Penyusunan Perhitungan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Daerah.
Waluyo  dan  Wirawan, Perpajakan  Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, (2009).
http://semarangkota.go.id/cms/index.php?optio n=com_wrapper&Itemid=321. “Visi,
Misi,  Tujuan,  dan  Sasaran”. 08  Oktober 2013.
http://www.solopos.com/2011/ekonomi- bisnis/2011-ekonomi-solo-lebih- optimistis- 81249.  “2011 , “ Ekonomi  Solo Lebih Optimis” . Selasa, 04 januari 2013.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  34 Tahun  2004 tentang Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.