Jurnal  Manajemen dan Pelayanan Farmasi (JMPF) Journal of Management and Pharmacy Practice

## DAFTAR ISI
Pengantar dari Penyunting ii Formulir untuk Berlangganan Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi iii Analisis Efektivitas Booklet Obat terhadap Tingkat Kepatuhan Pasien 195-202 Diabetes Melitus Tipe 2 Atika Wahyu Puspitasari, Retnosari Andrajati, Anton Bahtiar Pengaruh Pemberian Obat Antihipertensi terhadap Penurunan Tekanan 203-208 Darah Pasien Stroke Iskemik Akut yang Menjalani Rawat Inap di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Wahyu Sedjatiningsih, Zullies Ikawati, Abdul Gofir Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian oleh Apoteker 209-213 di Apotek Kabupaten Bantul Prabasiwi Nur Fauziyah, Satibi Analisis Peramalan Kebutuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 214-219 Kategori A Tahun 2011. Devie Ronald Lumy Analisa Pola Peresepan Berdasarkan Peresepan Elektronik di Puskesmas 220-224 Gunung Kidul Zakiyah Oktafiani , Lutfan Lazuardi, Hari Kusnanto Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan dan Loyalitas 225-230 Pasien Rawat Inap: Kajian Empirik Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Zakki Kholid, Suci Paramithasari Syahlani, Satibi Analisis Strategi Bisnis PT. Soho Industri Farmasi Regular 231-238 Anna Karina Algustie, Basu Swastha Dharmmesta Analisis Sikap Konsumen terhadap Perluasan Merek Prenagen 239-244 Kresy Arba Yuniar, Lukman Hakim, Wakhid Slamet Ciptono Evaluasi  Penggunaan Antibiotika  pada  Infeksi  Kaki  Diabetik 245-249 (Studi  Kasus  Rawat Jalan di Poliklinik Endokrinologi RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta) Ninisita Sri Hadi, Djoko Wahyono, I Dewa Putu Pramantara S. Analisis Efektivitas dan Biaya Penggunaan Zink pada Anak dengan Diare Akut 250-257
di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2011 Sudewi Mukaromah Khoirunnisa, Tri Murti Andayani, Inayati
Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi

## EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN OLEH APOTEKER DI APOTEK KABUPATEN BANTUL

## EVALUATION OF PHARMACEUTICAL CARE STANDARD IMPLEMENTATION BY PHARMACIST IN BANTUL RESIDENCE’S PHARMACY
Prabasiwi Nur Fauziyah, Satibi Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada

## ABSTRAK
Kepmenkes No. 1027/2004 diterbitkan sebagai standar dalam upaya penjaminan mutu pelayanan kefarmasian di apotek. Regulasi terbaru kembali diterbitkan untuk memberikan legitimasi yang jelas bagi apoteker dalam menjalankan fungsi dan perannya, yaitu PP No. 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Sudah tiga tahun penerbitannya, belum ada evaluasi mengenai implementasi regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi standar pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan Kepmenkes No. 1027/2004 dan PP No. 51/2009 sehingga dapat menganalisis sejauh mana pengimplementasian regulasi tersebut oleh apoteker di apotek.
Penelitian  dilakukan  terhadap  responden  apoteker  pada  16  kecamatan  di  Kabupaten  Bantul  dengan  jumlah  apotek  sampel sebanyak 32 apotek dari jumlah total 108 apotek yang ditentukan dengan cara proportional random sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif menggunakan data dari kuesioner yang merujuk pada indikator-indikator administrasi; pelayanan sediaan farmasi; komunikasi, informasi, dan edukasi; ketenagaan; pengelolaan sediaan farmasi, faktor pendukung, dan evaluasi mutu pelayanan. Hasil dikategorikan baik apabila persentase skor total 81-100%, cukup apabila persentase skor total 61-80%, dan kurang apabila persentase skor total ≤60%.
Hasil  penelitian  secara  keseluruhan  menunjukkan  bahwa  standar  pelayanan  kefarmasian  di  apotek  Kabupaten  Bantul  belum dilaksanakan  dengan  baik.  Terdapat  18  apotek  (56,25%)  berkategori  baik,  13  apotek  (40,63%)  berkategori  cukup,  dan  1  apotek (3,12%) berkategori kurang. Indikator yang diimplementasikan dengan baik adalah indikator faktor pendukung (88,95%), ketenagaan (87,67%),  dan  pengelolaan  sediaan  farmasi  (82,29%).  Indikator  lainnya,  yaitu  komunikasi,  informasi,  dan  edukasi  (75,63%), administrasi (68,23%), dan pelayanan sediaan farmasi (64,95%), masuk dalam kategori cukup.
Kata Kunci: Standar Pelayanan Kefarmasian, Kepmenkes No. 1027/2004, PP No. 51/2009, Kabupaten Bantul

## ABSTRACT
Indonesia Health Ministrial Decree No. 1027/2004 has been published as a standard of quality assurance in pharmaceutical care provided by pharmacist. As the time goes by, the newest regulation has been provided by government through PP No. 51/2009 to legitimate pharmacists in their responsibility as role player in pharmaceutical care. The implementation of this policy, however, is still unknown yet and needs to be further evaluated. The study aimed to evaluate the pharmaceutical care standard implementation by pharmacist according to this regulation.
This research involved pharmacists in 32 pharmacies in Bantul as respondents. These pharmacies was selected by proportional random from the total of 108 pharmacies in 16 district of Bantul Residence. The data was collected through questionnaire and analized descriptively  according  to  indicators;  administration;  drug  and  prescription  service;  communication,  information,  and  education, inventory control management, human resources, supporting facilities, and evaluation of service quality. The result was  categorized as good if total score persentation 81-100%, adequate if total score persentation 61-80%, and less if total score persentation ≤60%.
The study result showed that generally the pharmaceutical care standard has not been well implemented in Bantul Residence. There were 18 pharmacies (56.25%) in the good category, 13 pharmacies (40.63%) in the adequate category, and 1 pharmacy (3.13%) in the less category. The indicators that have been well implemented were supporting facilities indicator (88.95%), human resources indicator (887.67%), inventory control management (82.29%). Other indicators including Communiation, Information, and Education (75.63%), administration (68.23%), and drug and prescription service (64.95%) were in the less category.
Keyword: Pharmaceutical Care Standard, Kepmenkes No. 1027/2004, PP No. 51/2009, Bantul Residence
Penulis Korespondensi :

## Prabasiwi Nur Fauziyah
Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada Jalan Sekip Utara Yogyakarta.

## PENDAHULUAN
Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi  dalam  bidang  kesehatan  dan kefarmasian  serta  didukung  dengan  kesadaran masyarakat  yang  semakin  tinggi  memunculkan berbagai  tantangan  dan  harapan  dalam
meningkatkan  taraf  kesehatan  masyarakat.  Para profesi atau tenaga kesehatan dituntut untuk selalu meningkatkan  kemampuan  dan  kecakapannya dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada di dunia kesehatan guna meningkatkan kualitas kesehatan dan hidup masyarakat (Rachmandani, 2010).  Apoteker,  sebagai  bagian  dari  profesi kesehatan  yang  memiliki  kompetensi  dan tanggung  jawab  mengenai  obat,  ternyata  masih

## Volume 2 Nomor 4 - Desember 2012
kurang  dimanfaatkan  secara  optimal  (Cipolle dkk,  1998).  Oleh  karena  itu,  dalam  30  tahun terakhir,  terjadi  pergeseran  paradigma  peran profesi  apoteker  tidak  hanya  sekedar drug oriented saja. Patient oriented kini mulai digalakkan dengan mengacu kepada pelayanan kefarmasian ( pharmaceutical  care )  (Hepler  dan  Strand,  1990). Pelayanan  kefarmasian  merupakan  wujud tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam menjalankan  pekerjaan  kefarmasian  dengan tujuan  utama  meningkatkan  kualitas  hidup pasien (Depkes, 2004)
Pemenuhan  standar  merupakan  suatu cara untuk penjaminan mutu. Menteri kesehatan menerbitkan Kepmenkes No. 1027/MENKES/SK/ IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek untuk dijadikan sebagai pedoman praktik apoteker dalam menjalankan tugas profesi, untuk melindungi  masyarakat  dari  pelayanan  yang tidak profesional, dan melindungi profesi dalam menjalankan  praktik  kefarmasian.  Berdasarkan hasil  beberapa  penelitian  sebelumnya  mengenai pelaksanaan  standar  pelayanan  kefarmasian sesuai  Kepmenkes  No.  1027/2004  di  apotek menunjukkan  fakta  bahwa  banyak  apotek  di Indonesia  yang  belum  menerapkan  standar pelayanan kefarmasian dengan baik. Contohnya adalah penelitian mengenai pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek Kota Yogyakarta menunjukkan  hanya  21%  apoteker  yang melaksanakan  standar  pelayanan  kefarmasian dengan baik (Atmini dkk, 2011).
Pemerintah baru-baru ini telah mengeluarkan  maklumat  melalui  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  51  Tahun 2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian  sebagai salah  satu  upaya  penunjang  dalam  perwujudan konsep pelayanan kefarmasian dan peningkatan mutu  pelayanan.  Kebijakan  baru  ini  semakin memantapkan  peran  profesi  apoteker  dalam melaksanakan  pelayanan  kefarmasian  serta memberikan legitimasi dan perlindungan hukum yang  kuat  bagi  apoteker  untuk  berpartisipasi langsung  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup pasien  yang  sesuai  dengan  Kode  Etik Apoteker Indonesia. PP No. 51/2009 ini diharapkan dapat berperan  dalam  pembentukan  fungsi  dan peran apoteker sebagai role player dalam bidang kesehatan  khususnya  pelayanan  kefarmasian. Hingga  saat  ini,  belum  ada  evaluasi  mengenai
implementasi dari kebijakan ini terutama terkait dengan  aspek  pelayanan  oleh  apoteker.  Oleh karena  itu,  diperlukan  suatu  evaluasi  untuk memperoleh  gambaran  sejauh  mana  apoteker di  apotek  Kabupaten  Bantul,  Daerah  Istimewa Yogyakarta  telah  melakukan  implementasi standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan PP No. 51/2009 dan Kepmenkes No. 1027/2004.

## METODOLOGI
Rancangan  penelitian  ini  merupakan penelitian non-eksperimental deskriptif kuantitatif.  Penelitian  deskriptif  dipilih  untuk menggambarkan bentuk yang relevan mengenai praktik  standar  pelayanan  kefarmasian  yang dilakukan  oleh  apoteker  di  apotek  Kabupaten Bantul.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  108 apotek  di  Kabupaten  Bantul  yang  kemudian dilakukan  penentuan  sampel  dengan  metode proportional  random  sampling dan  diperoleh sampel  sebanyak  32  apotek.  Data  dikumpulkan menggunakan  metode  kuesioner  melalui responden apoteker. Kuesioner yang digunakan terdiri  dari  3  kelompok  pertanyaan,  yaitu identitas  responden,  identitas  apotek,  dan gambaran  obyektif  implementasi  standar pelayanan kefarmasian yang mencakup indikator administrasi,  pelayanan  sediaan  farmasi, KIE  (Komunikasi,  Informasi,  dan  Edukasi), pengelolaan  perbekalan  farmasi,  ketenagaan, faktor pendukung, dan evaluasi mutu pelayanan. Skor  total  yang  diperoleh  pada  setiap  indikator dan  setiap  apotek  dipersentasekan  untuk kemudian dilakukan pengkategorian hasil. Hasil dikategorikan baik apabila persentase skor total 81-100%, cukup bila persentase skor total 61-80%, dan kurang apabila persentase skor total ≤60%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  identitas  apoteker yang  diperoleh,  diketahui  bahwa  sebagian besar  responden  apoteker  pada  penelitian  ini adalah  apoteker  berusia  21-30  tahun  dengan pendidikan  terakhir  profesi  apoteker,  telah bekerja  di  apotek  selama  1-5  tahun  tanpa merangkap  pekerjaan  di  tempat  lain,  dan belum  pernah  mengikuti  pelatihan  pelayanan kefarmasian  sebelumnya.  Berdasarkan  data identitas  apotek,  diketahui  bahwa  sebagian besar  apotek  yang  digunakan  sebagai  tempat
Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi
berpraktik  profesi  oleh  responden  berusia  4-6 tahun dengan jumlah apoteker 2 orang, tenaga kerja  non  apoteker  1  orang,  tenaga  kerja  non farmasi 2 orang, dan jumlah shift kerja 2 shift . Hasil  persentase  skor  total  secara keseluruhan  di  Kabupaten  Bantul  dari  setiap indikator dapat dilihat pada tabel I. Berdasarkan tabel  I,  apabila  dibuat  suatu  peringkat  kategori hasil,  maka  indikator  yang  berada  di  peringkat pertama  adalah  indikator  faktor  pendukung. Indikator yang berada di peringkat kedua adalah ketenagaan,  disusul  oleh  indikator  pengelolaan sediaan  farmasi,  Komunikasi,  Informasi,  dan Edukasi, administrasi, pelayanan sediaan farmasi, dan evaluasi mutu pelayanan.
Hasil evaluasi pada indikator administrasi menunjukkan  bahwa  aspek  legalitas  seperti kepemilikan  Surat  Tanda  Registrasi  Apoteker (STRA),  Surat  Ijin  Praktek  Apoteker  (SIPA), dan  Surat  Tanda  Registrasi  Tenaga  Teknis Kefarmasian  (STRTTK)  belum  dilaksanakan dengan  optimal.  Hal  tersebut  dapat  disebabkan karena pejabat berwenang belum mengeluarkan STRA, SIPA, dan STRTTK untuk seluruh apoteker di  Kabupaten  Bantul.  Prosedur  operasional standar hanya dimiliki oleh 59,38% apotek. Angka tersebut  mengindikasikan  bahwa  belum  semua apoteker  memiliki  dan  mengacu  pada  standar prosedur  operasional  yang  telah  ditetapkan dalam  setiap  kegiatan  yang  dilakukan.  Dengan demikian tujuan dari dibuatnya standar tersebut, yakni penjaminan mutu pelayanan kefarmasian, tidak akan tercapai.
Hasil  evaluasi  pada  indikator  pelayanan sediaan  farmasi  menunjukkan  bahwa  kegiatan skrining resep baik administratif, farmasetis, dan klinis  belum  optimal  pelaksanaannya.  Kegiatan skrining  administratif  yang  paling  sering
dilakukan  oleh  apoteker  adalah  skrining  cara pemakaian yang jelas (81,25%). Kegiatan skrining farmasetis  yang  paling  sering  dilakukan  adalah skrining  bentuk  sediaan  (71,88%).  Kegiatan skrining  klinis  yang  paling  sering  dilakukan adalah  skrining  dosis,  jumlah,  dan  durasi  obat (56,25%).  Angka  tersebut  menunjukkan  bahwa peran  apoteker  dalam  mencegah medication error melalui  skrining  resep  belum  optimal. Kewenangan  apoteker  dalam  hal  melakukan penggantian  obat  merek  dagang  dengan  obat merek  dagang  lain  atau  obat  generik  yang  zat aktifnya  sama  atas  persetujuan  dokter  dan/atau pasien belum dimanfaatkan dengan baik karena hanya 56,25% responden yang melakukan.
Kegiatan  pemberian  informasi  obat  oleh apoteker juga belum optimal dilakukan. Informasi obat  mengenai  cara  pemakaian  obat,  nama  dan dosis  obat,  serta  indikasi  obat  masih  menjadi fokus  utama  apoteker  dalam  menyampaikan informasi obat. Aspek informasi obat lain, seperti cara penyimpanan, efek samping, makanan, dan minuman  yang  harus  dihindari  selama  terapi belum  dilaksanakan  dengan  optimal.  Peran profesi  apoteker  dalam  kegiatan  promosi  dan edukasi juga belum optimal karena hanya 12,5% yang menyediakan informasi obat dalam bentuk spanduk, poster, brosur, dan lainnya.
Hasil evaluasi pada indikator pengelolaan sediaan  farmasi  menunjukkan  bahwa  kegiatan penyimpanan  narkotika  serta  psikotropika belum  dilaksanakan  oleh  seluruh  apotek sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Hal  tersebut dapat  disebabkan  karena  tidak  seluruh  apotek menyediakan narkotika dan psikotropika.
Hasil  evaluasi  pada  indikator  ketenagaan menunjukkan  bahwa  93,75%  apoteker  selalu hadir  pada  setiap  jam  buka  apotek.  Pembagian
Tabel I. Pengkategorian Capaian Tiap Indikator Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Bantul
No Indikator Skor Total Kategori 1. Administrasi 68,23% Cukup 2. Pelayanan Sediaan Farmasi 64,95% Cukup 3. KIE 75,62% Cukup 4. Pengelolaan Obat dan Resep 82,29% Baik 5. Ketenagaan 87,67% Baik 6. Faktor Pendukung 88,95% Baik 7. Evaluasi Mutu Pelayanan 61,56% Cukup Sumber: Data primer yang diolah
jadwal  kerja  yang  jelas  antar  apoteker  sudah dilakukan  oleh  87,50%  apoteker.  Kemampuan mengambil  keputusan  profesional  hanya  selalu dilaksanakan oleh 65,63% apoteker.
Hasil  evaluasi  pada  indikator  faktor pendukung  menunjukkan  bahwa  ruangan tertutup untuk konseling yang sejatinya sebagai fasilitas  dalam  konseling,  belum  disediakan oleh  seluruh  apotek,  karena  hanya  disediakan oleh  21,88%  apotek.  Demikian  pula  dengan ketersediaan  kotak  saran  yang  penting  sebagai media  konsumen  memberikan  umpan  balik mengenai  kualitas  pelayanan  yang  diberikan apotek, hanya disediakan oleh 6,25% responden.
Hasil  evaluasi  indikator  evaluasi  mutu pelayanan  menunjukkan  bahwa  kegiatan penilaian kualitas pelayanan kefarmasian melalui kepuasan konsumen, baik secara tertulis maupun lisan,  belum  dirasakan  perlu  oleh  apoteker karena  hanya  dilakukan  oleh  21,88%  apoteker. Kepatuhan  terhadap  prosedur  operasional tetap  dalam  setiap  proses  kegiatan  apotek  juga belum  dilakukan  secara  optimal,  terutama untuk  kegiatan home  care .  Hal  tersebut  dapat disebabkan  karena  layanan home  care memang tidak disediakan oleh apotek.
Perhitungan  persentase  skor  total  dan pengkategorian hasil tidak hanya dilakukan pada
setiap indikator, namun juga pada setiap apotek. Hasil  pengkategorian  berdasarkan  persentase skor  yang  diperoleh  setiap  apotek  dapat  dilihat pada gambar 1.
Berdasarkan  gambar  1,  terlihat  masih cukup banyak apotek yang belum menerapkan standar  pelayanan  kefarmasian  dengan  baik. Hal tersebut dapat disebabkan karena apoteker belum  memahami  sepenuhnya  mengenai manfaat  implementasi  standar  pelayanan kefarmasian  di  apotek.  Ketiadaan  sanksi  dan pemberian reward bagi  apoteker  yang  belum dan  sudah  melaksanakan  standar  pelayanan kefarmasian juga berperan dalam pembangunan motivasi  apoteker  untuk  menerapkan  standar pelayanan kefarmasian.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa standar pelayanan kefarmasian  belum  diimplementasikan  dengan baik oleh apoteker di apotek Kabupaten Bantul. Indikator-indikator  yang  sudah  dilaksanakan dengan baik adalah indikator faktor pendukung, ketenagaan,  dan  pengelolaan  sediaan  farmasi. Indikator  lainnya  seperti  indikator  administrasi, pelayanan  sediaan  farmasi,  dan  evaluasi  mutu pelayanan belum dilaksanakan dengan baik.
60,00% 50.00% 40,00% 30,00%
20,00%
10,00% 0,00%

## Hasil Pengkategorian Standar Pelayanan
Kefarmasian Apotek Kabupaten Bantul Baik Cukup Kurang 56,25% 40,63% 3,13%
Gambar 1. Hasil Pengkategorian Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek Kabupaten Bantul Sumber: Data primer yang diolah
Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi

## DAFTAR PUSTAKA
Atmini, K. D., Gandjar, I. G., Purnomo, A., 2011, Analisis  Aplikasi  Standar  Pelayanan Kefarmasian  Di  Apotek  Kota  Yogyakarta , Jurnal  Manajemen  dan  Pelayanan  Farmasi, Volume 1 Nomor 1, Yogyakarta.
Cipolle, R. J., Strand, L. M., Morley, P. C., 1998, Pharmaceutical Care Practice, Mc Graw Hill,
New York.
Depkes, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Apotek, Departemen  Kesehatan  Republik
Indonesia, Jakarta.
Hepler, C. D., Strand, L. M., 1990, Opportunities and  Responsibilities  in  Pharmaceutical Care, American Journal of Hospital Pharmacy
Vol. 47, New York.
Rachmandani, A. A., 2010, Peran Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Dalam Upaya Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Tesis , Fakultas  Farmasi  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta.