## IMPLEMENTASI ELECTRONIC PROCUREMENT DALAM UPAYA PERBAIKAN TATA KELOLA PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RSUD KABUPATEN BULELENG
Oleh: Putu Asri Wijayanti 1 dan Dewa Made Joni Ardana 2

## Abstraksi
E-Procurement adalah  pengadaan  barang/jasa  yang  dilaksanakan  dengan menggunakan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan.  Implementasi E-Procurement dalam  pengadaan barang/jasa  diharapkan  mampu  menerapkan  prinsip  pengadaan  barang/jasa  yaitu efektif,  efisien,  transparan,  terbuka,  bersaing,  adil  dan  akuntabel  sehingga  bisa mencapai Good and Clean Government . Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum  Daerah  Kabupaten  Buleleng  dengan  tujuan  untuk  mengetahui implementasi E-Procurement dalam  upaya  perbaikan  tata  kelola  pengadaan  alat kesehatan  di  RSUD  Kabupaten  Buleleng,  mengetahui  tata  kelola  pengadaan  alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng dan mengetahui manfaat yang diperoleh melalui  pelaksanaan E-Procurement dalam  pengadaan  alat  kesehatan  di  RSUD Kabupaten Buleleng.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan  dan  mengolah  data  hasil  wawancara  dengan  informan  serta menjelaskan  dengan  mendeskripsikan  hasil  pengolahan  data  sehingga  mudah dipahami. Teknik pengujian keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu Kepercayaan ( credibility ), Keteralihan ( transferbility ), Ketergantungan
( dependability ), dan Kepastian ( conformability ).
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa  implementasi E-Procurement pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng mampu memperbaiki tata kelola pengadaan  alat  kesehatan  yang  sebelumnya  dilakukan  secara  konvensional. Penerapan E-Procurement melalui  aplikasi E-Purchasing menerapkan  prinsip keterbukaan  (transparansi),  akuntabilitas,  responsibilitas  dan  independensi. Sehingga  pengadaan  alat  kesehatan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara administrasi, teknis dan keuangan. Manfaat dari penerapan E-Procurement dalam tata  kelola  pengadaan  alat  kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten Buleleng adalah terwujudnya efisiensi dan efektifitas waktu dan anggaran.
Kata Kunci : Implementasi, E-Procurement , Tata Kelola, Alat Kesehatan
_________________________________________ ˡ Staf RSUD Kabupaten Buleleng email: Email: asri8541@gmail.com
2 Staf pengajar Universitas Panji Sakti  email: joni.ardana@unipas.ac.id

## 1. Pendahuluan
Komponen  penting  dalam  mendukung  salah  satu  upaya  peningkatan pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Sakit  adalah  dengan  pengadaan  alat  kesehatan yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  manfaat  yang  diperoleh  sehingga  dapat digunakan  secara  optimal  dan  efektif.  Potensi  penyimpangan  (korupsi)  dalam proses  pengadaan  alat-alat  kesehatan  (alkes)  mendapat  perhatian  khusus  dari Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Berdasarkan  temuan  Tim  Penelitian  dan Pengembangan  (Litbang)  KPK,  tindak  pidana  korupsi  di  bidang  kesehatan didominasi oleh penyalahgunaan dana alkes, di mana pengadaannya masih dengan cara konvensional.
Pengadaan  Barang/jasa  Pemerintah  yang  efisien  dan  efektif  merupakan salah  satu  bagian  yang  penting  dalam  perbaikan  pengelolaan  keuangan  Negara. Salah  satu  perwujudannya  adalah  dengan  pelaksanaan  proses  Pengadaan Barang/jasa  Pemerintah  secara  elektronik  yaitu  Pengadaan  Barang/Jasa  yang dilaksanakan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk  mendapatkan  atau  mewujudkan  barang  dan  jasa  yang  diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu  dan  kesepakatan  lainnya.  Implementasi e-procurement dalam  Pengadaan Barang/Jasa diharapkan mampu menerapkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa yaitu efektif,  efisien,  transparan,  terbuka,  bersaing,  adil  dan  akuntabel  sehingga  bisa mencapai good and clean government .
Keuntungan  penggunaan e-procurement secara  makro  adalah  terjadinya efisiensi  dalam  penggunaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN), pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e-procurement dapat dilakukan dalam  jangka  waktu  yang  lebih  cepat  dibanding  dengan  cara  yang  dilakukan secara  konvensional,dan  persaingan  yang  sehat  antar  pelaku  usaha  sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional.
Pemanfaatan electronic  Procurement dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  ditunjukkan  dengan  terbitnya  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden No. 16 Tahun  2018  ini  salah  satunya  mengatur  tentang  Layanan  Pengadaan  secara Elektronik  yaitu  layanan  pengelolaan  teknologi  informasi  untuk  memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara elektronik.
Selain  itu  Menteri  Kesehatan  juga  mengeluarkan  surat  edaran  Menteri Kesehatan  Nomor  KF/MENKES/167/III/2014  tentang  pengadaan  obat  dan  alat kesehatan  berdasarkan  catalog  elektronik  ( e-cataloque). Menteri  Kesehatan menyampaikan  kepada  seluruh  satuan  kerja  di  bidang  kesehatan  baik  pusat maupun  daerah  dan  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  maupun  tingkat  lanjutan agar pengadaan dilaksanakan berdasarkan katalog elektronik dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik (e-purchasing) .
Katalog    Elektronik  adalah  sistem  informasi  elektronik  yang  memuat daftar,  jenis,  spesifikasi  teknis,  dan  harga  dari  berbagai  penyedia  barang/jasa. Sementara itu e-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem e-cataloque yang  diselenggarakan  dan  dikembangkan  oleh  Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Barang  /  jasa  Pemerintah  (LKPP).  E-cataloque  dan  e-purchasing merupakan  bagian  dari electronic  Procurement. Penggunaan electronic Procurement dalam  pengadaan  barang  /  jasa  seperti  halnya  alat  kesehatan diharapkan  dapat  mempermudah  dan  mempercepat  pengadaan  barang  dan  jasa. Melalui  e-cataloq  ini  juga  diharapkan  pihak  pengguna  dapat  menemukan spesifikasi alat kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang sudah disiapkan.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  1)  Bagaimanakah  Implementasi Electronic  Procurement dalam  Upaya  Perbaikan  Tata  Kelola  Pengadaan  Alat Kesehatan,  2).  Bagaimanakah  Tata  Kelola  Pengadaan  Alat  Kesehatan  di  RSUD Kabupaten  Buleleng, 3). Apakah manfaat  yang diperoleh melalui pelaksanaan e- procurement dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng.

## 2.  Kajian Pustaka atau Diskusi Teori
Salah  satu  komponen  penting  dari  proses  kebijakan  publik  adalah implementasi dari kebijakan tersebut. Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan  di  dalam  proses  kebijakan,  karena  tanpa  implementasi  yang  efektif, maka  keputusan  pembuat  kebijakan  tidak  akan  berhasil  dilaksanakan.  Guna memperoleh pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan publik, kita jangan hanya menyoroti perilaku lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang  bertanggung  jawab  atas  suatu  program  beserta  pelaksanaannya  terhadap kelompok-kelompok  yang  menjadi  sasaran  tetapi  juga  perlu  memperhatikan berbagai  jaringan  kekuatan  politik,  sosial,  ekonomi  yang  langsung  atau  tidak langsung  berpengaruh  terhadap  perilaku  diri  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam suatu program yang pada akhirnya membawa dampak pada program tersebut.
Model Imlementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan Direct  and  Indirect  Impact  on  Implementation. Menurut  model  yang dikembangkan  oleh  Edward  III,  ada  empat  faktor  yang  berpengaruh  terhadap keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  suatu  kebijakan.  Adapun  faktor  yang mempengaruhi  ada  4  yaitu  :  1).  Faktor  Sumber  Daya  Manusia,  2).  Faktor Komunikasi, 3). Faktor Disposisi, 4). Faktor Birokrasi
E-procurement menurut  Sutedi  (2012)  adalah  sebuah  sistem  lelang  dalam pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dengan  memanfaatkan  teknologi,  informasi dan  komunikasi  berbasis  internet,  agar  dapat  berlangsung  secara  efektif,  efisien, terbuka,  dan  akuntabel.  Menurut  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 16 Tahun 2018, pasal 38, pengadaan secara elektronik atau e-procurement adalah pengadaan  barang/jasa  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. E-procurement adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang/jasa yang  meliputi  data  pengadaan  berbasis  internet  yang  didesain  untuk  mencapai suatu proses pengadaan yang efektif, efisien dan terintegrasi
Istilah  Tata  Kelola  atau  Tata  Pemerintahan  Perusahaan  di  Indonesia merupakan  terjemahan  dari  “Corporate  Governance”.  Secara  etimologis  kata “Governance”  berasal  dari  bahasa  Perancis  kuno  “Gouvernance”  yang  berarti
pengendalian  (control)  atau  regulated  dan  dapat  dikatakan  merupakan  suatu keadaan  yang  berada  dalam  kondisi  terkendali  (the  state  of  being  governed). Sering  kali  metafora  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  esensi  dari pengertian  ini  adalah  mengendalikan  dan  menahkodai  sebuah  kapal  (the  idea  of steering or captaining a ship) (Farrar, 2001). Secara harfiah Governance di tanah air  kerap  diterjemahkan  sebagai  “pengaturan”,  akan  tetapi  sebenarnya  masih diperlukan  kajian  untuk  mencari  istilah  yang  tepat  dalam  bahasa  Indonesia  yang benar.  Perlu  juga  dipahami  bahwa  menurut  Winarno  (2002)  Governance  tidak bisa  atau  tidak  tepat  diterjemahkan  sebagai  pemerintah,  sekalipun  banyak  pihak yang  mengartikan  demikian.  Dalam  konteks  Tata  Kelola  yang  baik  (Good Corporate  Governance)  sering  juga  disebut  Tata  Pamong  atau  Penadbiran.  Kata terakhir  tadi  ditelinga  terasa  terdengar  janggal,  maklum  istilah  tersebut  berasal dari  kata  Melayu.  Sedangkan  untuk  istilah  ”Corporate”  jikalau  dilihat  dari  segi etimologis  merupakan turunan dari bahasa latin  Corpus  yang berarti sekumpulan peraturan  dan  undang-undang.  ”Erate”  yang  berarti  sesuatu  yang  dihargai  atau dipatuhi.
Permendagri   No. 61 tahun 2007, prinsip  yang dituntut untuk dilaksanakan hanya empat prinsip yang pertama. Secara lebih rinci prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola yang baik adalah sebagai berikut:
1. Transparansi ( Transparancy );
2. Akuntabilitas ( Accountability);
3. Responsibilitas ( Responsibility );
4. Independensi ( Independency );

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  yaitu  suatu bentuk penelitian berdasarkan informasi yang berupa kata-kata dari informan yang kemudian dianalisis menjadi sebuah informasi  yang bermakna dan memiliki arti. Informan  dalam  penelitian  ini  terutama  adalah  Pejabat  Pembuat  Komitmen, Kepala  Bagian  Umum  &  SDM,  Pejabat  Pengadaan  ,  Perawat  dan  Bidan  selaku pengguna alat kesehatan. Dalam hal ini jumlah informan tidak dibatasi melainkan
disesuaikan dengan tingkat kejenuhan data, dalam artian pengembangan informan dihentikan  jika  data  yang  terkumpul  telah  mampu  memecahkan  dan  menjawab masalah penelitian secara akurat dan tuntas. Hal pertama yang dilakukan sebelum memulai  seluruh  tahapan  penelitian  kualitatif  adalah  menetapkan research question atau fokus penelitian (Hendarso, 2007 : 170). Menurut Moleong (2007), fokus  penelitian  kualitatif  berkaitan  erat  dengan  rumusan  masalah,  masalah penelitian  dijadikan  acuan  dalam  menentukan  fokus  penelitian,  sehingga  fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan pola pikir yang bersifat “ emercial induktif ” (kenyataan dan induktif) segalanya ditentukan dari data yang sebenarnya  diperoleh  di  lapangan  Pernyataan  ini  dipertegas  oleh  Burhan  Bungin (2012  :  41),  bahwa  fokus  penelitian  perpadanan  dengan  rumusan  masalah  pada penelitian  kualitatif.  Adapun  yang  akan  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini adalah :
1. Implementasi Electronic  Procurement dalam  upaya  perbaikan  tata  kelola Pengadaan  alat  kesehatan  meliputi  Sumber  Daya  Manusia,  Komunikasi, Disposisi dan Birokrasi
2. Tata  Kelola  pengadaan  alat  kesehatan  meliputi  Transparasi,  Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Independensi
3. Manfaat  pengadaan  alat  kesehatan  melalui Electronic  Procurement yang meliputi efektif dan efisien.
Penelitian ini mengambil lokasi di RSUD Kabupaten Buleleng, tepatnya di Jalan  Ngurah  Rai  No  30  Singaraja.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  observasi,  metode  wawancara  dan  metode pemanfaatan  dokumen.  Keabsahan  data  dalam  suatu  penelitian  kualitatif merupakan suatu standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian.  Menurut  Moleong  (2007),  bahwa  untuk  menetapkan  keabsahan  data diperlukan  teknik  pemeriksaan.    Teknik  pemeriksaan  ini  didasarkan  pada  empat kriteria yaitu kepercayaan ( credibility ), keteralihan ( transferability ), ketergantungan  ( dependability ),  dan  kepastian  ( conformability ).  Sedangkan metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis data model interaktif,  yaitu  dimulai  dari  kegiatan  pegumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian
data  dan  penarikan  kesimpulan  /  verifikasi.  Keempat  cara  analisis  data  tersebut saling  berhubungan  dan  berlangsung  terus  menerus  selama  penelitian  dilakukan. Jadi  analisis  digunakan  oleh  peneliti  adalah  mengkombinasi  menurut  Faisal, dalam Bungin, (2003:69) dan Sugiyono, (2005:92).

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Implementasi Electronic Procurement Dalam Upaya Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan .
Electronic  Procurement  (E-Procurement) merupakan  sistem  pengadaan barang ataupun jasa secara online dengan media elektronik berbasis website atau internet.  Pelaksanaannya  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi secara  elektronik  dengan  optimal.  Pengadaan  barang  atau  jasa  Pemerintah  yang menerapkan electronic  procurement atau  dikenal  dengan  istilah E-Purchasing diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Dimana dalam peraturan itu dinyatakan  bahwa  pelaksanaan E-Purchasing wajib  dilakukan  untuk  pengadaan barang/jasa  yang  menyangkut  pemenuhan  kebutuhan  Nasional  dan  atau  strategis yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga atau Kepala Daerah.
Adapun  data  tentang  pelaksanaan E-Procurement atau E-Purchasing peneliti  dapatkan  berupa  kata  –  kata  dari  hasil  wawancara  dengan  informan sebagai  sumber  utama.  Hasilnya  peneliti  catat  dalam  catatan  tertulis.    Selain  itu dalam  penelitian  ini  peneliti  juga  menggunakan  data  –  data  yang  terdapat  dalam dokumen – dokumen pengadaan. Selain itu peneliti juga ikut berperan serta dalam proses  pengadaan  dari  awal  yaitu  usulan  dari  pihak  pengguna  yang  disampaikan kepada  PPTK  (Pejabat  Pelaksana  Kegiatan)  selanjutnya  usulan  tersebut disampaikan  kepada  Pejabat  Pengadaan,  disinilah  pengadaan  tersebut  mulai diproses dari pencarian di e-Katalog.
Dokumentasi  yang  peneliti  ambil  saat  berperan  serta  dalam  pelaksaaan pengadaan  alat  kesehatan  secara E-Purcashing  /  E-Procurement adalah  berupa catatan  lapangan  peneliti  dan  foto  wawancara,  Selanjutnya  karena  penelitian  ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses pengumpulan datanya peneliti juga  melakukan  aktivitas  menganalisis  data  secara  bersamaan  seperti  yang  telah
dipaparkan pada Bab sebelumnya.
Kebijakan  pelaksanaan  E-Procurement  dalam  pengadaan  alat  kesehatan berdasarkan  peraturan  Presiden  No.  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang dan  Jasa  pemerintah  yang  didalamnya  mengatur  tentang  tata  cara  pembelian barang  atau  jasa  melalui  sistem  catalog  elentronik.  Kebijakan  ini  dibuat  oleh Presiden Republik Indonesia yang didukung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses  yang  dinamis,  dimana pelaksana  kebijakan  melaksanakan  kegiatan  /  tindakan,  sehingga  pada  akhirnya akan  mendapatkan  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  atau  sasaran  kebijakan  itu sendiri.  Seperti  yang  telah  dipaparkan  pada  bab  terdahulu,  bahwa  Hakekat    dari Implementasi  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  terencana  dan  bertahap  yang dilakukan  oleh  instansi  pelaksana  dengan  didasarkan  pada  kebijakan  yang  telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.
Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Presiden tentang pengadaan barang/jasa  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Presiden  No.  16  Tahun  2018  serta  di dukung  oleh  Peraturan  LKPP  adalah  dengan  melaksanakan  Electronic Precurement  melalui aplikasi E-Purchasing  dalam  Pengadaan  Alat  Kesehatan di RSUD  Kabupaten  Buleleng  yang  sebelumnya  masih  menggunakan  cara konvensional. Penerapan  kebijakan  E-Procurement  dimaksudkan  untuk mengurangi  waktu  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  pengadaan,  mengurangi biaya  pengadaan  melalui  competitive  bidding,  meningkatkan  transparasi  dalam proses pengadaan  yang semuanya itu berpengaruh terhadap perbaikan tata kelola pengadaan alat kesehatan.
Seperti  halnya  pengadaan  alat  kesehatan  di  RSUD  Kabupaten  Buleleng yang  sebelumnya  masih  menggunakan  cara  konvensional  yang  dapat menyebabkan  pemborosan  alat  kesehatan  karena  tidak  tepat  spesifikasi  dan jumlahnya  tidak  lengkap.  Cara  konvensional  juga  dapat  mendorong  terjadinya penyalahgunaan dana alat kesehatan yang berpotensi terhadap kerugian keuangan Negara. Cara konvensional ini banyak dikeluhkan oleh Dokter dan Perawat yang dalam  hal  ini  sebagai  pengguna  dari  alat  kesehatan.  Keluhan  mereka  lebih
mengarah kepada pengadaan alat kesehatan  yang tidak tepat guna karena dengan pengadaan secara konvensional pihak pengguna tidak mendapatkan alat kesehatan sesuai  dengan  yang  mereka  butuhkan  karena  tidak  sesuai  spesifikasinya  yang berakibat  pihak  pengguna  kurang  mampu  dalam  mengoperasikan  alat  kesehatan tersebut.  Hal  ini  menjadi  potret  buruk  dalam  Tata  Kelola  Alat  Kesehatan  yang mengakibatkan inefisiensi dalam penggunaan Dana Kesehatan. Apabila tidak ada perbaikan  dalam  tata  kelola  pengadaan  alat  kesehatan  maka  akan  menyebabkan banyaknya  kasus  pengadaan  alat  kesehatan  yang  tidak  sesuai  kebutuhan,  tidak sesuai  spesifikasi  atau  pembelian  alat  kesehatan  yang  berlebihan.  Dengan dilaksanakannya  kebijakan Electronic  Procurement dalam  pengadaan  alat kesehatan  maka  pihak  pengguna  mendapatkan  spesifikasi  alat  kesehatan  sesuai dengan  yang  dibutuhkan  sehingga  alat  kesehatan  menjadi  tepat  guna.  Selain  itu juga  dapat  memperbaiki  tingkat  efisiensi  proses  pengadaan,  meningkatkan transparasi dan akuntabilitas,
Kebijakan  ini  dibuat  dimaksudkan  untuk  dapat  menciptakan  efisiensi  biaya dan  waktu  pada  proses  pemilihan  barang/jasa  dari  sisi  penyedia  dan  pengguna. Barang  yang  terdapat  dalam  katalog  aplikasi E-Purchasing merupakan  barang yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasaran. Selain itu Pengadaan melalui E-Purchasing juga  dapat  memberikan  kepastian  dalam  spesifikasi  teknis dan memberikan acuan  harga  yang kurang lebih  sama, melalui E-Purchasing ini juga  dapat  memudahkan  dalam  pengawasan  atau  monitoring  dalam  pengadaan alat-alat  kesehatan  sehingga  dapat  mendukung  upaya  perbaikan  tata  kelola pengadaan alat kesehatan.
Sesuai  dengan  teori  pada  bab  sebelumnya  bahwa  implementasi  kebijakan berdasarkam  model  yang  dikembangkan  oleh  Edward  III  yang  disebut  dengan Direct  and  Indirect  Impact  on  Implementation bahwa  ada  empat  faktor  yang berpengaruh  terhadap  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  suatu  kebijakan (Nugroho,2008:445). Hal ini perlu diperhatikan dalam upaya perbaikan tata kelola pengadaan alat kesehatan di RSUD. Adapun keempat faktor tersebut adalah :
1. Faktor Sumber Daya Manusia
Faktor  sumber  daya  mempunyai  peranan  dalam  implementasi  kebijakan, karena  bagaimanapun  jelas  dan  konsistennya  ketentuan  –  ketentuan  atau  aturan aturan suatu kebijakan tergantung personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan  kebijakan  tersebut.  Seperti  halnya  di  RSUD  kabupaten Buleleng Pelaksana Pengadaan E-Purchasing adalah PPK dan Pejabat Pengadaan. Pelaksana  pengadaan  wajib  memiliki  sertifikat  keahlian  tingkat  dasar  di  bidang pengadaan  barang  dan  jasa  sepanjang  belum  memiliki  sertifikat  kompetensi  di bidang  pengadaan  barang/jasa.  Pejabat  Pengadaan  merupakan  personel  yang bertugas  melaksanakan  pengadaan  langsung,  penunjukan  langsung  dan E-Purchasing .  Pejabat  Pengadaan  dan  PPK  di  RSUD  kabupaten  Buleleng  sudah memiliki  sertifikat  keahlian  tingkat  dasar  sesuai  dengan  yang  dipersyaratkan. Selain itu apabila  ada bimtek-bimtek yang membahas tentang peraturan-peraturan dalam  pengadaan  barang  dan  jasa,  RSUD  secara  bertahap  mengirim  pelaksana- pelaksana pengadaan untuk mengikuti bimtek tersebut.
Dari  wawancara  di  atas  diketahui  bahwa  untuk  mendukung  perbaikan  tata kelola  pengadaan  alat  kesehatan  melalui  E-Procurement,  para  pelaksana pengadaan  benar  –  benar  dibekali  pengetahuan  untuk  mempermudah  proses pengadaan barang dan jasa
Berdasarkan  keterangan  dari  informan  dapat  diketahui  bahwa  sumber  daya manusia sangat berperan dalam keberhasilan  pelaksanaan pengadaan barang dan jasa  .  Hal  ini    sesuai  dengan  teori  Implementasi  Kebijakan  yang    dikembangkan oleh  George  C.  Edward  III  bahwa  ada  empat  faktor  yang  berpengaruh  terhadap keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  suatu  kebijakan  yaitu  sumber  daya manusia, komunikasi, disposisi dan birokrasi (Nugroho,2008:445).
2. Faktor Komunikasi
Komunikasi adalah kegiatan menyampaikan apa yang menjadi pemikiran atau perasaannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor  yang sangat penting. Implementassi yang efektif  baru akan terjadi apabila implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi dianggap penting karena komunikasi harus berlangsung ke banyak arah. Komunikasi lebih banyak memuat informasi  dan  saran  ketimbang  instruksi  dan  keputusan.  Di  RSUD  Kabupaten
Buleleng  pelaksana  pengadaan  sering  melakukan    review  terhadap  pelaksanaan barang  dan  jasa  baik  itu  review  anggaran,  review  spesifikasi  barang  yang dibutuhkan.  Dengan  adanya  review  tersebut    diharapkan  pengadaan  dapat dilaksanakan secara maksimal.
Efektifitas komunikasi dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilihat melalui ketercapaian  tujuan-tujuan  diselenggarakannya E-Procurement .  Apabila  seluruh tujuan  dapat  dicapai,  maka  hubungan  komunikasi  antar  pelaksana  pengadaan dapat dikatakan efektif. Hubungan komunikasi yang baik menetukan keberhasilan proses pengadaan barang/jasa.
Dari  pernyataan-peryataan  diatas  dapat  dinyatakan  bahwa  apabila komunikasi  diantara  pelaksana-pelaksana  pengadaan    dapat  dilaksanakan  secara terus  menerus  serta  kedua  belah  pihak  selalu  berpean  aktif  di  dalamnya,  maka pengimplementasian  kebijakan E-Procurement dalam  pengadaan  barang/jasa khusunya  alat  kesehatan  dapat  diwujudkan  sesuai  dengan  tujuan  kebijakan  itu sendiri. Hal ini  sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan yang  dikembangkan oleh  George  C.  Edward  III  bahwa  ada  empat  faktor  yang  berpengaruh  terhadap keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  suatu  kebijakan  yaitu  sumber  daya manusia, komunikasi, disposisi dan birokrasi (Nugroho,2008:445).
3. Faktor Disposisi
Betapapun  baiknya  sistem  yang  dibangun  oleh  pemerintah,  apabila  tidak diimbangi dengan pembenahan terhadap petugas pelaksana pengadaan barang dan jasa  pemerintah,  maka  akan  sulit  untuk  mendukung  upaya  perbaikan  tata  kelola pengadaan alat kesehatan yang dimaksudkan untuk menghasilkan pengadaan alat kesehatan  yang  transparan  dan  akuntabel.  Untuk  mendukung  terwujudnya  tata kelola  yang  baik  yang  ditekankan  pada  mekanisme  pengadaan  alat  kesehatan dengan  sistem  elektronik,  maka  harus  mendapatkan  dukungan  dari  semua  pihak termasuk  jajaran  pimpinan  di  RSUD  Kabupaten  Buleleng.  Artinya  keberhasilan kebijakan  tersebut  tidak  hanya  dibebankan  kepada  pelaksana  pengadaan  barang dan jasa yang ditunjuk oleh instansi.
Berdasarkan  keterangan  tersebut  menunjukkan  bahwa  adanya  dukungan dari  jajaran  pimpinan  terhadap  para  pelaksana  pengadaan  dapat  berpengaruh terhadap komitmen dan integritas para pelaksana pengadaan yang nantinya dapat menentukan  keberhasilan  dalam  implementasi  kebijakan  E-Procurement  dalam upaya perbaikan tata kelola pengadaan alat kesehatan. Hal ini  sesuai dengan teori Implementasi  Kebijakan  yang  dikembangkan oleh George C. Edward  III  bahwa ada  empat  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  atau  kegagalan implementasi  suatu  kebijakan  yaitu  sumber  daya  manusia,  komunikasi,  disposisi dan birokrasi (Nugroho,2008:445).
4. Faktor Birokrasi
Struktur  birokrasi  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Sistem birokrasi  yang  baik  sangat  mendukung  terselenggaranya  implementasi E-procurement karena E-Procurement akan memangkas pola kerja dari birokrasi. Pemborosan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan sering terjadi karena tidak pahamnya  pelaku  -  pelaku  dalam  pengadaan  akan  tata  cara  beradministrasi  dan berbirokrasi. Maka dari itu perlu adanya reformasi dalam birokrasi pengadaan alat kesehatan.
Dari  pernyataan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  struktur  birokrasi  dalam pengadaan barang dan jasa menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap upaya perbaikan tata kelola pengadaan  alat  kesehatan.  Struktur  Organisasi  Pelaksana  pengadaan  harus  dapat menjamin adanya pengambilan keputusan apabila terdapat hambatan dalam proses pengadaan secara cepat. Hal ini  sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan yang dikembangkan  oleh  George  C.  Edward  III  bahwa  ada  empat  faktor  yang berpengaruh  terhadap  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  suatu  kebijakan yaitu sumber daya manusia, komunikasi, disposisi dan birokrasi (Nugroho,2008:445).

## 4.2. Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan
Tata  kelola  pengadaan  alat  kesehatan  di  RSUD  Kabupaten  Buleleng dimulai  dengan  diterapkannya E-Procurement dalam  pengadaan  alat  kesehatan melalui  aplikasi E-Purchasing .  Pemanfaatan  teknologi  dalam  proses  pengadaan alat  kesehatan  merupakan  upaya  yang  dilakukan  dalam  perbaikan  tata  kelola pengadaan  karena  banyaknya  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pengadaan  alat kesehatan  yang  dilakukan  secara  konvensional.  Pengadaan  secara  konvensional dapat  menimbulkan  proses  pengadaan  yang  tidak  transparan,  terjadinya persaingan  diantara  penyedia  yang  tidak  sehat,  pencantuman  spesifikasi  yang hanya  dimiliki  oleh  satu  penyedia  yang  kemungkinan  tidak  sesuai  dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pengguna, terjadinya pemborosan anggaran, dan hal-hal  negatif  lainnya.  Untuk  meninngkatkan  efisiensi  anggaran  belanja  alat kesehatan  di  RSUD  kabupaten  Buleleng  maka  diperlukan  upaya  untuk menciptakan  Keterbukaan  (Transparasi),  Akuntabilitas,  Responsibiltas,  dan Independensi  dalam  proses  pengadaan  alat  kesehatan.  Dengan  diterapkannya prinsip-prinsip tersebut maka pengadaan alat kesehatan dapat dipertanggungjawabkan dari segi administrasi, teknis dan keuangan.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  RSUD  Kabupaten  Buleleng  menciptakan tata  kelola  pengadaan  alat  kesehatan  yang  meliputi  Tranparasi,  Akuntabilitas, Responsibilitas dan Indepedensi yaitu :
1. Transparasi
Penerapan E-Procurement dalam pengadaan alat kesehatan melalui aplikasi E-Purchasing adalah untuk meningkatkan transparasi dalam proses pengadaannya. Trasparasi  berarti  semua  ketentuan  dan  informasi  mengenai  alat  kesehatan  yang diadakan terbuka untuk semua penyedia yang mampu memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.  Pengadaan  alat  kesehatan  yang  transparan  dan  akuntabel  dapat menghemat  anggaran  belanja  di  RSUD  Kabupaten  Bueleleng,  juga  dapat mencegah  terjadinya  KKN  dalam  proses  pengadaan  alat  kesehatan.  Pelaksanaan E-Purchasing  dapat  meniadakan  kontak  langsung  antara  pelaksana  pengadaan dengan penyedia alat kesehatan.
Dari  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  melalui  penerapan E-Precurement dapat  berpengaruh  terhadap  tata  kelola  pengadaan  alat  kesehatan sehingga  prinsip  transparasi  dalam  pengadaan  dapat  terwujud.  Melalui E-Procurement, pengguna  alat  kesehatan  juga  dapat  ikut  berpartisipasi  dalam mengadakan  alat kesehatan di  RSUD kabupaten Buleleng. Hal  ini sesuai dengan Permendagri  No.  61  Tahun  2007,  Bab.  IV  Bagian  Kesatu,  Pasal  31  ayat  2 menyatakan  Tata  Kelola  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1,  memperhatikan prinsip : transparasi, akuntabilitas, responsibilitas dan indepedensi.
2. Akuntabilitas
Dari  segi  akuntabilitas  setiap  pengguna  dan  pelaksana  pengadaan  yang terlibat dalam proses pengadaan alat kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan aturan yang ada. Sikap integritas sangat dituntut dari para pelaksana pengadaan  sehingga  dapat  menciptakan  pelaksanaan  pengadaan  alat  kesehatan yang  baik  dan  dapat  mewujudkan  tata  kelola  pengadaan  alat  kesehatan  yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksana pengadaan  yang  terlibat  langsung  dalam  pelaksanaan  pengadaan  alat  kesehatan telah  menjalankan  tugasnya  sebagaimana  mestinya  walaupun  masih  ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengadaan alat kesehatan.
Dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa  usaha  mewujudkan  tata  kelola yang  baik  melalui  akuntabilitas  di  RSUD  Kabupaten  Buleleng  sudah  dapat diwujudkan  walaupun  masih  ada  kendala-kendala  yang  terjadi  dalam  prosesnya. Namun  pelaksana  pengadaan  sudah  semaksimal  mungkin  memberikan  kinerja yang baik dengan melaksanakan pengadaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang tercantum dalam Struktur Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa  RSUD  kabupaten  Buleleng  (terlampir).  Hal  ini  sesuai  dengan  Permendagri No.  61  Tahun  2007,  Bab.  IV  Bagian  Kesatu,  Pasal  31  ayat  2  menyatakan  Tata Kelola  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1,  memperhatikan  prinsip  :  transparasi, akuntabilitas, responsibilitas dan indepedensi.

## 3. Responsibilitas
Responsibilitas  dapat  diartikan  sebagai  tanggung  jawab  pelaksana pengadaan terhadap penyelenggaraan pengadaan alat kesehatan. RSUD Buleleng dalam  upayanya  meningkatkan  responsibilitas  pelaksana  pengadaan  dalam penerapan  pengadaan  secara  elektronik  melakukan  beberapa  hal  yaitu mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  pegawai  dengan  meningkatkan  sumber  daya yang  dimilikinya,  mengefektifkan  kebijakan  yang  diterapkan  dengan  tata hubungan  kerja,  memperbaharui  dan  menambahkan  teknologi  informasi  yang dimiliki.
Responsibilitas  pelaksana pengadaan di  RSUD Kab. Buleleng dapat  dilihat dari tugas utama yang dijalankan yaitu melaksanakan pengadaan barang/jasa yang yang  salah  satunya  dilaksanakan  melalui E-Procurement. Tercapainya  target pekerjaan  pengadaan  alat  kesehatan  mulai  dari  proses  E-Purchasing  samapi dengan ditandatanganinya surat perjanjian ( SPK ) dengan penyedia
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  Responsibilitas  dari  setiap pelaksana pengadaan sangat berpengaruh terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa  yang  sesuai  dengan  peraturan  dan  kebijakan  yang  berlaku.  Hal  ini  sesuai dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Bab. IV Bagian Kesatu, Pasal 31 ayat 2 menyatakan  Tata  Kelola  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1,  memperhatikan prinsip : transparasi, akuntabilitas, responsibilitas dan indepedensi.
4. Independensi
Kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi  tanpa  adanya  tekanan  dari  pihak  luar.  Hal  ini  dilakukan  untuk mewujudkan  pengadaan  alat  kesehatan  yang  Independensi  sehingga  dapat mewujudkan tata kelola pengadaan alat kesehatan yang baik.
Dalam  mewujudkan  pengadaan  yang  baik  RSUD  juga  menerapkan  prinsip Independensi  dalam  tata  kelola  pengadaan  alat  kesehatan.  Hal  itu  dilakukan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan  masing-masing  pelaksana  pengadaan  yang  sudah  tercantum  dalam struktur  organisasi  pengadaan  ataupun  dengan  pihak  diluar  struktur  sehingga
dapat bertugas dengan baik dan mampu membuat keputusan yang terbaik. Selain itu masing-masing pelaksana pengadaan juga harus selalu melaksanakan  fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu pihak dengan pihak lainnya.
Dalam pengadaan sering terdapat tekanan dari berbagai pihak terkait dengan penentuan  penyedia  yang  akan  dipilih  untuk  melaksanakan  pengadaan  alat kesehatan.  Independensi  diperlukan  agar  setiap  pelaksana  pengadaan  memiliki komitmen  tinggi  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sehingga pihak  lain  dapat  menghormati  setiap  keputusan  yang  diambil  terkait  penentuan penyedia.
Dari  uraian  diatas  dapat  dinyatakan  bahwa  Indepedensi  sangat  diperlukan dalam  mewujudkan  Pengadaan  alat  kesehatan  yang  bersih  tidak  ada  KKN  di dalamnya sehinggga dapat berpengaruh terhadap upaya perbaikan tata kelola yang baik.  Hal  ini  sesuai  dengan  Permendagri  No.  61  Tahun  2007,  Bab.  IV  Bagian Kesatu,  Pasal  31  ayat  2  menyatakan  Tata  Kelola  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  1,  memperhatikan  prinsip  :  transparasi,  akuntabilitas,  responsibilitas  dan indepedensi.

## 4.3. Manfaat Pengadaan Alat Kesehatan Melalui Electronic Procurement
Dalam  pengadaan  barang/jasa  yang  dimaksud  dengan  efisien  adalah pengadaan  barang/jasa  diusahakan  dengan  menggunakan  dana  dan  daya  yang terbatas  untuk  mencapai  sasaran  yang  ditetapkan  dalam  waktu  yang  sesingkat- singkatnya  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Sedangkan  yang  dimaksud  efektif adalah pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  sesuai  dengan  sasaran  yang ditetapkan.
Tata kelola pengadaan alat kesehatan secara elektronik atau e-procurement sangat diperlukan agar pengadaan alat kesehatan yang diselenggarakan di  RSUD Kabupaten  Buleleng  dapat  terlaksana  dengan  baik  sehingga  dapat  meningkatkan dan  menjamin  terjadinya  efisien  dan  efektif  dalam  pembelanjaan  anggaran  di RSUD  Kabupaten  Buleleng.  Dengan  demikian  ketersediaan  alat  kesehatan  dapat
diperoleh  dengan  harga  dan  kualitas  terbaik.  Proses  administrasi  yang  lebih mudah dan cepat serta dengan biaya yang lebih rendah sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
Harapan  dari  penerapan  e-procurement  adalah  terciptanya  efisiensi  dan efektifitas  dalam  proses  pengadaan.  Hal  ini  akan  tercapai  apabila  proses pengadaan  alat  kesehatan  di  RSUD  kabupaten  Buleleng  berlangsung  secara transparan  dan  mengedepankan  proses  persaingan  yang  sehat.  Dalam pelaksanaannya  proses  pengadaan  alat  kesehatan  melalui  e-procuremet menggunakan  internet  atau  secara  online  dan  diharapkan  dengan  sisten  tersebut praktik kecurangan pengadaan alat kesehatan dapat diminimalisir.
RSUD  Kabupaten  Buleleng  memiliki  komitmen  terhadap  implementasi e-procurement dalam  pengadaan  alat  kesehatan  sesuai  Perpres  No.  16  Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa secara e-procurement atau e-purchasing.
Dari  keterangan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  diterapkannya pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  maka  dapat  berpengaruh  terhadap perbaikan tata kelola pengadaan sehingga membantu tercapainya kinerja birokrasi RSUD  Kabupaten  Buleleng  yang  transparan,  efektif  dan  efisien  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
1. Efektif
Pengadaan  alat  kesehatan  melalui E-Procurement dapat  mempermudah dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengadaan.  Penggunaan E-Procurement dapat Mewujudkan  efektifitas  kerja  pelaksana  pengadaan.  Efektivitas  dapat  dijadikan tolak ukur dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengadaan yang efektif juga dapat diukur dari seberapa transparan dan akuntabel sebuah pengadaan.
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  dinyatakan  bahwa  pengadaan  melalui e-procurement  sangat  bermanfaat  dalam  mewujudkan  pengadaan  yang  efektif sehingga  setiap  pengadaan  alat  kesehatan  di  RSUD  Kabupaten  Buleleng  dapat dipertanggungjawabkan.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang  diuraikan  Kalakota, Ravi dan Robinson ( Wigjaja, 2009;18 )  yang menyatakan bahwa e-procurement merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi  dalam  bentuk  website  yang  memiliki  2  kategori  manfaat  yaitu  efektif
dan efisien.
2. Efisien
Pada  dasarnya  penerapan e-procurement dalam  pengadaan  alat  kesehatan telah  mendapatkan  manfaat  mengenai  efisiensi  proses  pengadan.  Hal  ini dikarenakan  bahwa  dengan e-procurement pelaksana  pengadaan  dan  penyedia dapat  menghemat  biaya  dan  waktu.  Selain  itu e-procurement dapat mempersingkat  proses  pengadaan,  yaitu    tidak  terdapat  tatap  muka  antara pelaksana pengadaan dengan penyedia.
Memperbaiki  tingkat  efisiensi  proses  pengadaan  alat  kesehatan  juga merupakan  tujuan  dari  penerapan  E-Procurement.  Hal  ini  juga  didukung  oleh tulisan yang menyatakan “ mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan  yang berbasis  (menggunakan)  elektronika  dalam  rangka  upaya  meningkatkan  kualitas layanan publik secara efektif dan efisien ” ( Juliawati dan Sandias a, 2019:3).
Jumlah  Pengadaan  alat  kesehatan  pada  tahun  2018  sebanyak  35  alat kesehatan,  tahun  2019  sebanyak  29  alat  kesehatan  dan  tahun  2020  sebanyak  21 alat kesehatan namun belum semua terealisasi. Ketidaktetapan jumlah pengadaan alat  kesehatan  disebabkan  oleh  tingkat  kebutuhan  dari  masing-masing  ruang pelayanan di  RSUD Kabupaten Buleleng dan disesuaikan dengan anggaran  yang ada.
Dari sisi efisiensi jumlah pengadaan alat kesehatan melalui e-procurement ini  memang  tidak  berpengaruh,  namun  dari  waktu  dan  biaya  ada  pengaruhnya. Dengan  e-procurement  waktu  yang  dibutuhkan  dalam  proses  pengadaan  lebih cepat dan dari segi biaya dapat menghemat biaya yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan  teori  yang  diuraikan  Kalakota,  Ravi  dan  Robinson  (  Wigjaja,  2009;18  ) yang menyatakan bahwa e-procurement merupakan proses pengadaan barang atau lelang  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  bentuk  website  yang memiliki 2 kategori manfaat yaitu efektif dan efisien.

## 5. Penutup

## 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa
1. Implementasi Electronic  Procurement pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD) Kabupaten  Buleleng mampu memperbaiki tata kelola pengadaan alat kesehatan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Hal ini tidak lepas dari  dukungan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  berkompetensi  dan bersertifikasi dalam perannya mengambil kebijakan dan keputusan, koordinasi yang baik antar pelaksana pengadaan, adanya dukungan dari jajaran pimpinan dan struktur birokrasi yang baik.
2. Tata  kelola  pengadaan  alat  kesehatan  di  RSUD  Kabupaten  Buleleng  dengan penerapan E-Procurement melalui  aplikasi  E-Purchasing  menerapkan  prinsip keterbukaan  (transparansi),  akuntabilitas,  responsibilitas  dan  independensi.
Sehingga  pengadaan  alat  kesehatan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara administrasi, teknis dan keuangan.
3. penerapan E-Procurement dalam  pengadaan  alat  kesehatan  di  RSUD
Kabupaten  Buleleng  membawa  manfaat  dalam  efisiensi  dan  efektifitas  waktu dan  anggaran.  Efisiensi  terkait  dengan  penggunaan  dana  dan  daya  yang terbatas  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  mencapai  sasaran  yang ditetapkan  dalam  waktu  yang  sesingkat  –  singkatnya  namun  tetap  dapat dipertanggungjawabkan,  sedangkan  efektifitas  terkait  dengan  pengadaan barang  dan  jasa  sesuai  kebutuhan  dan  sebesar  –  besarnya  manfaat  yang diberikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

## 5.2. Saran
Mencermati  implementasi Electronic  Procurement dalam  upaya  perbaikan tata  kelola  pengadaan  alat  kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD) Kabupaten  Buleleng,  ada  beberapa  saran  yang  diberikan  penulis  untuk  lebih mematangkan penerapannya sehingga berjalan lebih optimal sebagai berikut :
1) Seluruh  pegawai  implementor Electronic  Procurement dalam  pengadaan alat  kesehatan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Kabupaten  Buleleng harus tetap menjaga komunikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku  dan  memberikan  kinerja  yang  terbaik.  Selain  itu  harus  tetap menjaga sikap berintegritas dan komitmen tinggi  dalam menjalankan tugas sehingga  mampu  menerapkan  prinsip  –  prinsip  pengadaan  barang  dan  jasa yang termuat dalam regulasi.
2) Untuk  mewujudkan  tata  kelola  pengadaan  alat  kesehatan  yang  baik sebaiknya para pelaksana pengadaan diberikan insentif  yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka laksanakan sehingga para pelaksana dapat  tetap  mempertahankan  pengadaan  sesuai  dengan  prinsip  tata  kelola yang baik yaiti transparansi, akuntabilitas, responsibility dan independensi.
3) Peningkatan kompetensi melalui seminar dan pelatihan mengenai Electronic Procurement sehingga menambah wawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa;

## Daftar Pustaka
Achmad,  Mas  Daniri.  2005. Good  Corporate  Governance  ;  Konsep  dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia . Ray Indonesia , Jakarta
Adrian, Sutedi. 2012. Good Corporate Governance .  Sinar Grafika , Jakarta.
Agus,  Erwan  Purwanto  dan  Dyah  Sulistyastuti.  2012, Implementasi  Kebijakan Publik,  Konsep dan Aplikasinya di Indonesia .  Gava Media , Yogyakarta.
Agustino, Leo. 2006. Analisis Kebijakan Publik ,  Rineka Cipta , Jakarta
__________. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . CV. Alfabeta , Bandung.
__________. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik .   Alfabeta , Bandung.
Azwar. Widjaja. (2009). Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen .   PT. Rineka Cipta , Jakarta.
Bungin.  Burhan.  2012. Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif .    Raja  Grafindo Persada , Jakarta.
Dunn,  William  N.  2003. Analisis  Kebijakan  Publik. Gadjah  Mada  University Press , Yogyakarta.
Farrar, 2001. Dalam buku Syakhrosa. 2005 ; Good Governance
Hendarso,  dan  Susanti,  Emy.  2007. Penelitian  Kualitatif:  Sebuah  Pengantar dalam Metode  Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan . Kencana , Jakarta
Moleong,  Lexy  J.  2007  . Metodelogi  Penelitian  Kualitatif ,  PT.  Remaja Rosdakarya Offset , Bandung.
Nugroho, D. Riant. 2008. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang . PT. Alex Media Komputindo , Jakarta
__________. 2008. Public Policy . Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
Yuliawati  dan  Gede  Sandiasa,  2019. “Penerapan  E-Government  Dalam Meningkatkan  Pelayanan  Pendidikan  Di  Madrasah  Aliyah  Negeri  (MAN) Buleleng. Dalam Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol  11 No. 2 – Agustus 2019 p.3