Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 564-569| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org / 10.22225/jph.2.3.4014.564-569

## PENERAPAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 6 TAHUN 2016 DI PT BRAGA KONSEP SOLUSI
I Nyoman Gilang Radwithama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia nyomangilang99@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
PT. Braga  Konsep Solusi  berkedudukan di  Kota Denpasar  merupakan sebuah perusahaan dibidang pariwisata, khususnya pada restoran. Ketika menjelang hari raya keagamaan, setiap pekerja/buruh memperoleh pendapatan non  upah  yaitu  Tunjangan  Hari  Raya.  Namun  para  pekerja/buruh  di  PT.  Braga  Konsep  Solusi  belum mendapatkan  Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  tersebut.  Tujuan  dalam penelitian  ini  untuk  mengungkap  penerapan  pemberian  tunjangan  hari  raya  keagamaan  bagi  pekerja/  buruh  di PT. Braga Konsep Solusi dan  hambatan dalam pemberian tunjangan hari raya bagi pekerja/buruh di PT. Braga Konsep  Solusi.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  yang  bersifat empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sekunder.  Dalam  menganalisa  data  yang  sudah  terkumpul  selanjutnya  dipergunakan  teknik  analisis  kualitatif. Hasil  penelitian  menungkapkan  bahwa  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  mekanisme  pemberian  THR Keagamaan  di  PT.  Braga  Konsep  Solusi  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Kendala yang  dihadapi  adalah  dengan  kurangnya  informasi  tentang  peraturan  yang  berlaku.  Sosialisasi  peraturan perundang-undangan  sangat  diperlukan  bagi  para  pekerja  yang  bertujuan  agar  pekerja  dapat  mengetahui  hak- haknya  termasuk  mekanisme  penyelesaiannya  jika  terjadi  kendala-kendala  tujuan  nya  agar  hal  tersebut  tidak terulang kembali.
Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Penerapan, PT Braga Konsep Solusi

## Abstract
PT.  Braga  Concept  Solutions  domiciled  in  Denpasar  City  is  a  company  in  the  field  of  tourism,  especially  in restaurants.  When  approaching  religious  holidays,  every  worker/labourer  gets  non-wage  income,  namely  the Hari  Raya  Allowance.  However,  the  workers/laborers  at  PT.  Braga  Solusi  Concept  has  not  yet  received  the Religious  Holiday  Allowance  as  stipulated  in  the  regulation.  The  purpose  of  this  study  is  to  reveal  the application  of  the  provision  of  religious  holiday  allowances  for  workers  /  laborers  at  PT.  Braga  Concept Solutions and obstacles in  providing holiday allowances for  workers/laborers at  PT. Braga Solution  Concept. The method used in this study is an empirical legal research method with a sociological juridical approach. The sources  of  law  used  are  primary  and  secondary  sources  of  law.  In  analyzing  the  data  that  has  been  collected then used qualitative analysis techniques. The results of the study reveal that the conclusion of this study is the mechanism  for  providing  Religious  THR  at  PT.  Braga  Concept  Solutions  are  not  fully  in  accordance  with applicable  regulations.  The  obstacle  faced  is  the  lack  of  information  about  the  applicable  regulations. Dissemination of laws and regulations is very necessary for workers with the aim of making  workers aware of their rights, including the mechanism for resolving them if there are obstacles, the goal is to prevent this from happening again.
Keywords: Employment, Implementation, PT Braga Konsep Solusi

## I. PENDAHULUAN
Pada  era  globalisasi  yang  melanda  seluruh  negara  di  dunia  pada  saat  ini  sangatlah  berpengaruh terhadap  bidang  ketenagakerjaan  pada  setiap  industri  perusahaan-perusahaan  terutama  pada  bidang otomotif.  Persaingan-persaingan  antar  perusahaan  tidak  terhindarkan  dan  bahkan  menjadi  sangat ketat.  para  pengusaha  yang  memikirkan  sekaligus  menyikapi  hal  ini,  terkadang  para  pengusaha melakukan serta mendukung suatu barang produksinya agar lebih baik dan memenuhi standar kualitas dari  perusahaan  tersebut.  permasalahan  yang  paling  pokok  pada  ketenagakerjaan  yaitu  terletak  pada kesempatan kerjanya.
Ketidakseimbangan  mengenai  meningkatnya  jumlah  penduduk  yang  terjadi  saat  ini  dengan ketersediaan lapangan kerja yang tersedia saat ini berdampak pada tidak seimbangnya kegiatan dalam
pembangunan  ekonomi,  beserta  kehidupan  lainnya.  maka  dari  dengan  menggiatkan  penguatan ekonomi  di  dalam  masyarakat,  maka  suatu  kesempatan  kerja  yang  diperoleh  juga  akan  semakin banyak  dan  kemajuan  suatu  kegiatan  ekonomi  pada  masyarakat  akan  semakin  berangsur  membaik (Husni, 2008) .
Berbicara mengenai kesejahteraan tenaga kerja salah satunya adalah upah. Ketika membahas mengenai upah dan tunjangan atau hak tenaga kerja/ buruh, perlu sekali memastikan agar pemberian hak  tersebut  dilakukan  tanpa  ada  kecurangan  atau  ketidak  sesuaian.  Apabila  hal  tersebut  diabaikan, tentu  akan  menimbulkan  masalah  atau  perselisihan  konflik  baru,  dikarenakan  hal  mengenai  hak pekerja/ buruh merupakan hal yang sangat sensitif. Pernyataan ini sesungguhnya menyebutkan bahwa pentingnya  upah  bagi  kehidupan  pekerja/buruh  yang  mana  dalam  sistem  pengupahannya  haruslah dilakukan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  sehingga  dapat  tercapainya  pemenuhan  kebutuhan hidup  yang  layak.  Terlepas  dari  memenuhi  kewajiban  yang  telah  ditetapkan,  para  tenaga  kerja hendaknya  taat  terhadap  peraturan  yang  berlaku  baik  dalam  lingkup  undang-undang  maupun  tempat usaha kerja mereka. Jika telah terlaksananya kewajiban para tenaga kerja, mereka memiliki hak untuk menerima  hak  yang  telah  mereka  sepakati  pada  kontrak  kerja.  Tunjangan  Hari  Raya  merupakan bagian dari hak tenaga kerja yang kerap kali menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan pembayaran terhadap  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  dianggap  membantu  banyak  dalam  meringankan  pengeluaran ketika  tenaga  kerja  merayakan  hari  besar  keagamaan  mereka.  Hal  inilah  yang  menjadikan  THR menjadi salah satu hak tenaga kerja yang memerlukan banyak perhatian. Kasus ini tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas hidup layak  untuk tenaga kerja, hal ini memerlukan perhatian lebih pada penyaluran aspirasi, pemberian serta pengawasan mengenai upah minimum. Cara-cara ini merupakan upaya  peningkatan  terhadap  kinerja  para  tenaga  kerja  dan  dapat  diberlakukan  oleh  pemilik  usaha dalam berbagai sektor industri.
Terlepas  dari  sektor  industrial,  bidang  pariwisata  merupakan  sektor  yang  paling  banyak memberikan  kesempatan  kerja  di  Kota  Denpasar.  Kota  Denpasar  adalah  Kota  yang  menyajikan berbagai  macam  produk  pariwisata  layaknya  objek  wisata,  fasilitas  wisata,  serta  akses  yang  paling mudah  dijangkau  di  Provinsi  Bali.  Hal  ini  dikarenakan  Kota  Denpasar  selain  merupakan  Ibu  Kota Provinsi  Bali  terkenal  dengan  beragam  potensi  wisatanya  serta  perkembangan  dari  sumber  daya pariwisata  Kota  Denpasar  berkembang  pesat  semenjak  awal  Bali  terkenal  dengan  destinasi pariwisatanya.  Dari  hal  ini  lah  kemudian  Kota  Denpasar  mulai  sangat  gencar  dalam  mendorong industri  pariwisatanya.  Dari  delapan  Kota  di  Bali,  Denpasar  merupakan  Kota  dengan  potensi  wisata yang  paling  berkembang.  Banyak  sarana  dan  prasarana  pariwisata,  dan  hotel-hotel  berbagai  kelas, tumbuh dan berkembang dengan pesat seperti jamur di musim hujan. Hal itu ditambah dengan lokasi ibu kota Provinsi Bali, Denpasar, yang berada di dalam Kota (Sutedi, 2009) .
Beberapa  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  pariwisata,  pemberian  THR  memang  dirasa sangat  memberatkan  perusahaan.  Selain  dalam  komponen  take  home  pay  terdapat  gaji  pokok  dan tunjangan, juga terdapat service charge yang rata- rata pembagiannya 5% dari total penjualan, dimana angka  itu  sangat  besar  jika  perusahaan  mendapatkan  penjualan  yang  besar.  Jika  ditambah  dengan Tunjangan Hari Raya, maka angka yang diberikan tentu saja menjadi dua kali lebih tinggi.  Walaupun komponen  seperti  service  charge  adalah  bagian  dari  hutang  perusahaan  kepada  karyawan,  namun masih  ada  beberapa  perusahaan  yang  tidak  membagikan  service  charge  atau  menggantinya  dengan bonus yang nominalnya lebih kecil (Khakim, 2006) .
Di  beberapa  perusahaan  memang  masih  banyak  menerapkan  bonus  untuk  mengganti  service charge agar ketika pembayaran tunjangan hari raya, perusahaan tidak berat. Salah satu contoh adalah Restaurant Alchemy Ubud. Salah satu restoran vegetarian ini tidak menerapkan service charge kurang lebih  selama  2  tahun  dan  menggantikannya  dengan  bonus  yang  nilainya  jika  dikalkulasi  kenaikan lebih  rendah  dari  angka  service  charge  yang  seharusnya  dibagikan.  Restaurant  Alchemy  hanya  satu dari  banyaknya  perusahaan  yang  tidak  menerapkan  Tunjangan  Hari  Raya,  seperti  misalnya  PT. Stroberi  Fields  yang  berada  di  Jalan  Batu  Belig,  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  makanan  dan minuman  ini  juga  tidak  menerapkan  Tunjangan  Hari  Raya  walaupun  setiap  penjualan  yang  terjadi customer atau pembeli dikenakan service charge (Sutedi, 2009) . Pentingnya hak pekerja/ buruh pada prakteknya  sedikit  mendapat  perhatian  lebih  oleh  pengusaha.  Mereka  pemilik  usaha  cenderung mengabaikan hak pekerja karena merasa upah yang diberikan telah cukup. Permasalahan pembayaran THR  keagamaan  dalam  pelaksanaannya  masih  jauh  dari  harapan.  Banyak  pelaksanaan  pembayaran diluar  dari  apa  yang  telah  ditetapkan  dalam  aturan  mengenai  pembayaran  THR  keagamaan.  Masih
banyak  pengusaha  yang  tidak  memperdulikan  apa  yang  seharusnya  menjadi  hak  dari  pekerja/buruh. Padahal keberhasilan sebuah perusahaan bergantung kepada kepuasan kerja sumber daya manusianya.
Terdapat  penelitian  terdahulu  terkait  penerapan  peraturan  menteri  ketenagakerjaan.  Menurut (Vijayantera, 2016) bahwa terbitnya peraturan menteri tenaga kerja Nomor 6 Tahun 2016 ini sebagai pengganti dari peraturan menteri tenaga kerja No. PER/04/MEN/1994 merupakan langkah pemerintah demi  semakin  terjaminnya  hak  pekerja  atas  tunjangan  hari  raya  keagamaan.  Tunjangan  Hari  Raya Keagamaan  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  wajib  dibayarkan  oleh  pengusaha.  THR  Keagamaan termasuk pendapatan non upah yang merupakan penerimaan Pekerja/Buruh dari pemberi kerja dalam bentuk  uang  untuk  pemenuhan  kebutuhan  keagamaan,  memotivasi  peningkatan  produktivitas,  atau peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya (Yulianto, 2016) . Maka dalam hal ini jika terjadi  pelanggaran,  maka  diperlukan  sanksi  yang  tegas  kepada  pengusaha  untuk  melakukan kewajibannya  dalam  memenuhi  hak  pekerja/buruh,  yakni  berupa  sanksi  administratif  sebesar  5% dihitung dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayarkan (Zham-Zham, 2021) . Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengungkap  penerapan pemberian  tunjangan  hari  raya  keagamaan  bagi  pekerja/buruh  di  PT.  Braga  Konsep  Solusi  dan hambatan dalam pemberian tunjangan hari raya bagi pekerja/buruh di PT. Braga Konsep Solusi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris  merupakan  suatu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.  Penelitian  hukum  empiris  dengan  istilah  lain  biasa  disebut  sebagai  penelitian  hukum sosiologis  ini  bertolak  dari  data  primer/dasar,  yaitu  data  yang  diperoleh  ke  lapangan,  berupa pengamatan (observasi), ataupun wawancara (Efendi & Ibrahim, 2016) . Pendekatan yuridis sosiologis berfokus pada penelitian yang memiliki tujuan dalam mendapatkan pandangan hukum yang pragmatis dengan jalan mengamati secara langsung objek yang diteliti yakni mengenai implementasi pemberian Tunjangan  Hari  Raya  PT.  Braga  Konsep  Solusi (Ali,  2014) .  Mengenai  sumber  bahan  hukum  yang digunakan  terbagi  atas  Bahan  Hukum  Primer  adalah  bahan  hukum  yang  utama  yang  menjadi  dasar kajian  dari  penulisan  skripsi  ini.  Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  peneliti  secara  langsung melalui subyek penelitian berupa hasil wawancara di lapangan. Melalui metode penelitian wawancara, dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan  guna  memperoleh  data-data  yang  langsung  berhubungan dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Data  primer  sebagai  data  utama  di  dalam  penelitian, dilakukan  melalui  teknik  wawancara.  Untuk  melaksanakan  teknik  wawancara  diawali  dengan observasi  terlebih  dahulu  ke  lokasi  penelitian,  kemudian  mempersiapkan  daftar  pertanyaan  dan kemudian  melakukan  wawancara  dengan  salah  satu  pekerja  di  PT.  Braga  Konsep  Solusi  mengenai pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  (THR).  Data  sekunder  sebagai  data  penunjang  di  dalam penelitian, dilakukan  dengan  studi  dokumen  yang  berhubungan  dengan  penelitian,  didapat  dari  peraturan perundang-undangan  melalui  studi  kepustakaan,  serta  dokumen  ataupun  artikel  melalui  penelusuran internet,  kemudian  dilakukan  teknik  pencatatan,  meringkas,  maupun  mengutip.  Lokasi  penelitian  ini bertempat  di  kantor  PT.  Braga  Konsep  Solusi  yang  berlokasi  di  Jl.  Bypass  Ida  Bagus  Mantra  No.7, Kec.  Denpasar  Timur.,  Kota  Denpasar.  Telephone (0361)  6209990, Electronic  mail  (E-Mail) admin@thebragagroup.com. Dalam  menganalisa  data  yang  sudah  terkumpul  selanjutnya dipergunakan  teknik  analisis  kualitatif  dengan  mengumpulkan  data  baik  yang  bersumber  dari  data primer  maupun  data  sekunder  adalah  data  naturalistik  yang  terdiri  atas  kata-kata  yang  tidak  diolah menjadi  angka-angka.  Dari  seluruh  data  yang  telah  dikumpulkan,  diuraikan  dan  ditata  secara deskriptif kemudian disistemasikan yang selanjutnya dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan (Soemitro, 1994) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  Pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan  Bagi  Pekerja/Buruh  di  PT.  Braga Konsep Solusi
Pemilik  usaha  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  Tunjangan  Hari  Raya  untuk  tenaga  kerja mereka  didasarkan  atas  kesepakatan  dimulai  ketika  adanya  hubungan  kerja  antara  perusahaan  dan tenaga kerja hingga tidak adanya hubungan kerja yang dapat disebabkan oleh banyak hal. Pemberian THR bertujuan untuk menjamin rasa  sejahtera untuk tenaga  kerja. Hal ini tidak terlepas dari pekerja
yang merupakan subjek penting dalam produksi. Pekerja juga memiliki peran penting pada pemberian Tunjangan  Hari  Raya  adalah  sebagai  subyek  penerima  Tunjangan  Hari  Raya.  Jika  dilihat  melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tenaga kerja yang memiliki hak  untuk  mendapatkan  THR  ialah  tenaga  kerja  yang  telah  melaksanakan  kewajiban  bekerja  selama satu bulan atau berkelanjutan serta pekerja lepas yang bersifat perhatian.
Pekerja  dengan  kurun  waktu  selama  satu  tahun  atau  pun  lebih  secara  kesinambungan  dan tenaga  kerja  dengan  tenggat  waktu  kerja  satu  hingga  dua  belas  bulan  juga  memiliki  hak  untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya. Tunjangan Hari Raya diberikan tanpa mengesampingkan pemilik usaha  yang  memiliki  peran  yang  penting  dalam  pemberian  tunjangan.  Sebab  pada  hakikatnya pengusaha  merupakan  sebagai  subjek  pemberi  dalam  Tunjangan  Hari  Raya.  Pemilik  usaha  memiliki sebuah  keharusan  dalam  pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  kepada  tenaga  kerja  yang  bekerja  dengan mereka (Khakim, 2006) .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Shela  selaku  HRD  di  PT.  Braga  Konsep  Solusi, mengatakan  bahwa  pada  awal  tahun  2020  implementasi  Tunjangan  Hari  Raya  menghasilkan  sedikit harapan cerah meski ada  saja hal-hal terkait  memerlukan adanya penyempurnaan.  Implementasi dari pemberian  THR  oleh  pemilik  usaha  kepada  tenaga  kerja  mereka  tidak  selalu  dilaksanakan  sejalan dengan  aturan-aturan  yang  berlaku.  Penerapan  tersebut  berubah  Ketika  General  Manager  baru diangkat  dan  bergabung  di  perusahaan  (Wawancara  dengan  Ibu  Ibu  Shela  pada  Kamis,  23  Januari 2021).
Ketentuan  pembayaran  tunjangan  hari  raya  harus  mengacu  terhadap  peraturan  pemerintah, menghindari  tidak  terpenuhinya  hak  tenaga  kerja  serta  kewajiban  pemilik  usaha.  Hukum  yang  tegas dan adil akan menjadi power bagi pemenuhan terhadap hak para pekerja. Dasar hukum juga menjadi hasil dari pengolahan sistem hukum yang berisikan keputusan serta kebijakan yang sudah ditetapkan hingga peraturan bau yang baru dirancang. Produk dasar hokum berfokus pada sebuah aturan, dengan kata  lain  mengartikan  suatu  benda  yang  memberikan  acuan  mengenai  suatu  yang  diupayakan seseorang  dalam  pemindahan  untuk  orang  lain.  Pada  fenomena  gaji  ke-13  yang  telah  dibahas, terpampang nyata bahwa ini telah melewati dasar hukum yang telah menghadirkan banyak kebijakan yang  sudah  ditetapkan  bersama  menjadi  aturan-aturan  yang  berlaku.  Peraturan  hadir  sebagai  suatu hasil dari dasar esensi hukum dalam bentuk kebijakan pemerintah dan tidak boleh dilanggar.
Penulis  mengamati  pada  pemberian  tunjangan  hari  raya  di  PT.  Braga  Konsep  Solusi, memperhatikan  kepuasan  atau  ketidakpuasan  para  tenaga  kerja  mengenai  putusan  gaji  ke-13 diberhentikan atau berlanjut sesuai dengan budaya  hukum  yang diterapkan. Hal ini terkait mengenai budaya  hukum  yang  dikatakan  sebagai  sebuah  faktor  yang  mampu  menjadi  acuan  bagi  sistem peraturan  untuk  menetapkan  kebijakan  disesuaikan  dengan  kerangka  budaya  karyawan.  Respon  dan sikap  dari  karyawan  menanggapi  hasil  kebijakan  merupakan  sistem  nilai  yang  menjadi  acuan bagaimana  ke  depannya  peraturan  diberlakukan  pada  tempat  kerja  tersebut.  Hal  ini  menjadi problematika  yang  memerlukan  perhatian  khusus  sebagai  upaya  merealisasikan  hidup  yang  aman, sejahterah  serta  tertib  terhadap  hukum.  Kedudukan  dan  posisi  seseorang  dalam  bekerja  mampu menjadi  gambaran  tanggung  jawab  yang  diemban.  Dengan  kata  lain,  semakin  tinggi  kedudukannya maka semakin besar tanggung jawab yang harus diemban.

## 2. Hambatan dalam Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pekerja/Buruh  di PT. Braga Konsep Solusi
Management  yang  baik  menjadi  faktor  pendukung  pemberian  tunjangan  dan  berimplikasi  pada perbedaan  besarnya  tunjangan.  Disini  dimaksudkan  apabila  sebuah  management  dapat mengembalikan,  mempertahankan  dan  melindungi  hak  karyawan  dengan  baik  maka  tidak  mungkin perubahan peraturan mengenai tunjangan  hari  raya  dapat  terlaksana.  Serta  management  yang  baik harus  dapat  memberikan  keadilan,  kepastian  peraturan,  kebenaran,  dan  ketertiban  penyelenggaraan sistem penerapan-tunjangan hari raya kepada para pekerja.
Dorongan  penting  yang  kerap  kali  menjadi  landasan  utama  seseorang  untuk  bekerja  adalah untuk memperoleh uang atau upah, bagi pekerja upah adalah sesuatu hal yang cukup terbilang sensitif. Oleh sebab itu, kerap kali kita jumpai kasus pengupahan yang berujung problematika. Lain dari pada itu,  dorongan  untuk  menjadi  kreatif  dan  inovatif  menjadi  salah  satu  penentu  dalam  perusahan memberikan tunjangan hari raya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Shela, kreatif dan inovatif suatu  keahlian  karyawan  dapat  menumbuhkan  gagasan-gagasan  baru  melalui  cara-caranya  sendiri
dalam setiap  tindakan  saat mereka bekerja. Begitu  juga  inovatif  untuk  mengimplementasikan  hasil dari  kreativitas  untuk  menyelesaikan  suatu  problematika  dan  memperluas  kesempatan.  Karena  dari dua  hal  inilah  akan  berpengaruh  kepada  pendapatan  bulanan  mereka (Khakim,  2006) .  Hambatan yang  dihadapi  oleh  PT.Braga  Konsep  Solusi  dalam  memberikan  tunjangan  hari  raya  kepada  para pekerjanya dikarenakan terdapat beberapa faktor diantaranya adalah 1) Keuangan perusahaan yang tidak stabil
Keuangan  perusahaan  yang  tidak  stabil  kerap  kali  menjadi  faktor  menentukan  kebijakan  dalam pemberian  tunjangan.  Hal  ini  dikarenakan  pihak  perusahaan  harus  sangat  berhati-hati  dalam pengelolaan  keuangan,  agar  tidak  mengalami  kerugian.  Ketidakstabilan  ini  berimplikasi  akan keterlambatan bahkan pengurangan dari pemberian tunjangan.
2) Faktor Kedekatan, (Tidak adanya perhatian dari perusahaan kepada karyawan)
Sering  kali  kita  jumpai  bahwa  hubungan  baik  dapat  mempengaruhi  segala  aspek.  Faktor  kedekatan ini  menjadikan  seorang  tenaga  kerja  bisa  saja  mendapatkan  tunjangan  dari  pemilik  usaha.  Hal  ini menjadi  faktor  yang  menghambat  diberikannya  tunjangan.  Kendala  dalam  penerapan  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2016  di  PT.  Braga  Konsep  Solusi adalah  karena  ketidaktahuan  pengusaha  terhadap  keberadaan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2016  yang  disebabkan  karena  belum  adanya  kesadaran perusahaan mengenai keberlakuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016.
3) Faktor Ketidak jelasan yang dikerjakan
Tidak  jarang  suatu  tempat  usaha  yang  tidak  memiliki  motivasi  serta  arah  yang  jelas  dalam peningkatan  teknologi  perusahaan  tersebut,  terkadang  mereka  hanya  sekedar  ikut-ikutan  pada  tren dan perusahaan yang tengah booming. Suatu tempat usaha perlu memiliki motivasi serta tujuan yang jelas terhadap apa yang menjadi tujuan sehingga para tenaga kerja mengetahui kemana arah mereka bekerja.
4) Faktor Kontrak Kerja
Kontrak  kerja  merupakan  perjanjian  awal  yang  disepakati  kedua  belah  pihak  sebelum  adanya hubungan  kerja.  Kontrak  kerja  dapat  menjadi  faktor  penghambat  karena  setelah  adanya  hubungan kerja, perusahaan  kerap kali mengabaikan hak karyawan  yang berimplikasi akan  tidak terpenuhinya tunjangan  yang  seharusnya  dibayarkan.  Dalam  upaya  pencapaian  hasil  yang  diinginkan,  dalam kontrak  biasanya  tertera  konsekuensi  apabila  kewajiban  tidak  terpenuhi  dengan  baik.  Dan  apabila kewajiban  tidak  terpenuhi  maka  berimplikasi  terhadap  tidak  terpenuhinya  pembayaran  terhadap tunjangan.  Hal  ini  sering  kali  dijumpai  pada  pekerjaan  yang  berpotensi  merugikan  perusahaan  atau dengan kata lain karyawan tidak mampu memenuhi pekerjaannya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Implementasi  penerapan  Tunjangan  Hari  Raya  di  PT.  Braga  Konsep  Solusi  berjalan  tidak  sesuai dengan  peraturan  yang  ada.  Pihak  PT.  Braga  Konsep  Solusi  melanggar  ketentuan-ketentuan  dalam pada  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  No.6  Tahun  2016.  Bentuk-bentuk  pelanggaran  tersebut antara  lain  keterlambatan  pembayaran  Tunjangan  Hari  Raya,  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2016, serta perusahaan tersebut tidak membayar sama sekali Tunjangan Hari Raya dengan alasan bahwa mereka memiliki gaji ke 13 yang diasumsikan memiliki  definisi  yang  sama  dengan  THR.  Hambatan  yang  dihadapi  oleh  PT.  Braga  Konsep  Solusi sering  kali di akibatkan  karena management  yang tidak baik. Kurangnya perhatian pengusaha dalam mempertahankan  hak-  hak  karyawan,  adanya  peraturan  yang  tidak  disosialisasikan  kepada  para pekerja,  dan  cara  komunikasi  yang  buruk  merupakan  salah  satu  kendala  utama  dalam  penerapan tunjangan hari raya.

## 2. Saran
Implementasi penerapan Tunjangan Hari Raya di PT. Braga Konsep Solusi diperlukan Tindakan tegas dari  pemerintah  dengan  adanya  sanksi.  Sanksi  administrasi,  perdata  dan  pidana  yang  tegas  untuk diberikan kepada pihak PT. Braga Konsep Solusi dimana merupakan pihak yang lalai dan tidak sesuai dalam pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja. Pada sisi perusahaan sangat diwajibkan untuk memberikan peraturan kepada semua pekerja dengan detail dan terbuka. Disini yang dimaksud
adalah  perusahaan  wajib  memberikan  hak  perusahaan  dengan  peraturan  tertulis  dan  wajib  dibagikan dan  dikomunikasikan  ke  pekerja  dengan  baik.  Peraturan  tersebut  harus  jelas  mengatur  hak-  hak karyawan.  Pada  sisi  pekerja  disarankan  untuk  lebih  teliti  saat  membaca  kontrak  kerja.  Sebelum menandatangani kontrak pekerja harus paham hukum ketenagakerjaan. Paling tidak, paham akan hak- hak  karyawan  sehingga  apabila  menemukan  klausa-klausa  yang  tidak  sesuai  dengan  hak  karyawan, pekerja dapat membatalkan perjanjian kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2014). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika, Jakarta . Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Kencana, Jakarta. Husni, L. (2008). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Khakim,  A.  (2006). Aspek  Hukum  Pengupahan  Berdasarkan  Undang-  Undang  No.  13  Tahun 2003 . PT. Citra Aditya Bakti, Denpasar.
Soemitro, R. H. (1994). Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri . Ghalia, Jakarta. Sutedi, A. (2009). Hukum Perburuhan . Sinar Grafika, Jakarta.
Vijayantera,  I.  W.  A.  (2016).  Pengaturan  Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan  Sebagai  Hak  Pekerja Setelah  diterbitkan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  6  Tahun  2016. Kertha  Patrika , 38 (2), 143–155.
Yulianto,  T.  (2016).  Langkah  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Pemberian  Tunjangan  Hari  Raya Keagamaan. ORBITH , 12 (2), 112–115.
Zham-Zham, L. M. (2021). Sanksi Bagi Pengusaha yang Terlambat Membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan  Akibat  Pandemi  Covid-19  Perspektif  UU  No  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. Journal of Indonesian Law , 2 (1), 49–80.