: 2798-527X
DOI : 10.24034/kreanova.v1i1.4858

## PELATIHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN BAGI PELAKU UMKM
Iffah Qonitah Ratna Nugraheni Agung Kristiawan Titik Mildawati
iffahqonitah@stiesia.ac.id
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

## ABSTRACT
Tax is the prima source of the country's income. Therefore, it is an obligation for every taxpayer to perform the fulfillment of the proper tax is to pay the tax in time. One of the taxpayer society is the perpetrators of micro, small and medium enterprises (MSMES) countries. The role of MSMES is very large against state revenues. This can be seen from the number of SMES actors in Indonesia. More and more MSMES, state income from tax sector, especially income tax will be increased. But in fact, there are still many MSME actors who do not understand the tax obligations in accordance with existing tax regulations. The amount of income tax paid does not match the amount of gross income obtained. To improve tax knowledge on income tax article 21, PP 23 year 2018 and tax obligation, it is necessary to provide education to SMES. This form of education can be socialization, training and mentoring. With this education, SMES are expected to make calculations, deposits and reporting of taxation obligations correctly.
Keywords: PP 23 years 2018, MSME, income tax article 21

## ABSTRAK
Pajak adalah primadona sumber pendapatan negara. Untuk itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewjiban perpajakannya dengan baik yaitu membayar pajak tepat pada waktunya. Salah satu masyarakat pembayar pajak adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) negara. Peran pelaku UMKM sangat besar terhadap pendapatan negara. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pelaku UMKM di Indonesia. Semakin banyak pelaku UMKM maka pendapatan negara dari sektor pajak, terutama Pajak Penghasilan akan semakin meningkat. Namun pada kenyataanya masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan tidak sepadan dengan besarnya penghasilan bruto yang diperoleh. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, PP 23 tahun 2018 serta kewajiban perpajakan, maka perlu dilakukan pemberian edukasi kepada pelaku UMKM. Bentuk edukasi tersebut bisa berupa sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Dengan adanya edukasi tersebut, diharapkan pelaku UMKM dapat melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan dengan benar.
Kata kunci: PP 23 tahun 2018, UMKM, pajak penghasilan pasal 21

## PENDAHULUAN
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan istilah umum dalam ilmu ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif  yang dimiliki perorangan maupun badan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2008 (Farida et al ., 2018). UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta mau- pun  dari sisi jumlah usahanya. Disamping itu
UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan pereko- nomian sebagai sarana program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi.
Usaha   mikro adalah usaha ekonomi pro- duktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro (Ariyanti, 2018). Kriteria usaha mikro adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai jumlah sebesar Rp. 50.000.000, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.
Pelatihan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang... (Qonitah, Nugraheni, Kristiawan, Mildawati)
Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya maksimal Rp. 300.000.000. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha kecil ini dilakukan oleh perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Adapun kriteria usaha kecil tercantum dalam Undang-undang yang menjelaskan ten- tang UMKM. Kriteria aset yang dimilki oleh usaha kecil adalah Rp. 50.000.000 sampai de- ngan Rp. 500.000.000. Sedangkan kriteria omset adalah lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (Hidayat, 2020).
Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha  kecil atau usaha besar dengan  jumlah  kekayaan bersih sebesar Rp. 500.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000. Se- dangkan kriteria omset usaha menengah adalah lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000.
Dengan semakin banyaknya jumlah pelaku UMKM maka dapat diperkirakan bahwa jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pelaku UMKM akan bertambah besar. Agar perhitungan pajak penghasilan tersebut dihitung dengan benar sesuai peraturan dan Undang- undang perpajakan, maka diperlukan penyu- luhan dan pemberian informasi terkini tentang perpajakan (Halim et al ., 2014).
Perhitungan Pajak penghasilan khususnya untuk UMKM Orang Pribadi terdapat perbe- daan. Pada sebelum tahun 2013 perhitungan Pajak Penghasilan terhutang sebesar penghasilan bruto dikalikan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan dikalikan dengan tarif pajak progresif sesuai dengan tarif pasal 17 Undang undang nomer 36 tahun 2008. Sedang- kan perhitungan Pajak Penghasilan bagi UMKM sejak berlakunya PP 46 tahun 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar penghasilan bruto dikalikan dengan tarif 1% dan bersifat FINAL. Hal ini tentunya memberikan kemudah- an bagi pelaku UMKM dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan terutangnya. Pada 2018 terdapat penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% seperti yang tertuang
dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yang bertujuan untuk lebih memberikan keadilan serta membe- rikan kemudahan dalam melaksanakan kewajib- an perpajakan.  Selain itu perlu juga diberikan pemahaman dan pelatihan untuk perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 bagi karyawan yang dimiliki oleh pelaku UMKM, yang tentunya sangat bermanfaat, agar pelaku UMKM dapat menghitung dan melaporkan kewajiban perpaja- kannya dengan benar, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tahun 2019 di UD. Gunung Mas yang berke- dudukan di Kertosono, Nganjuk-Jawa Timur sebagai pelaku UMKM. Pelatihan ini dipilih ber- dasarkan kebutuhan akan pentingnya pemaham- an kewajiban dan perhitungan Perpajakan bagi orang pribadi usahawan sebagai pelaku UMKM.
Sumber: Dokumen Pribadi Gambar 1 Survey Lokasi
Sumber: Dokumen Pribadi Gambar 2 Survey Lokasi
Tabel 1 Kendala dan Solusi yang ditawarkan No Kendala Solusi yang Ditawarkan 1 Kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM Mengenalkan kepada pelaku UMKM tentang peraturan perpajakan terbaru serta memberikan gambaran kepada pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan dan  jenis pajak penghasilan yang harus dipenuhi. 2 Belum memahami tentang PP 23 tahun 2018 tentang perubahan tarif khusus pajak penghasilan bagi pelaku UMKM Mensosialisasikan PP 23 tahun 2018 tentang pe- rubahan tarif khusus pajak penghasilan bagi pelaku UMKM dari tarif 1% turun menjadi 0,5% serta memberikan gambaran perhitungan pajak  penghasilan sesuai PP 23 tahun 2018 kepada pelaku UMKM. 3 Kurangnya pemahaman tentang perhitungan PPh pasal 21 bagi karyawan Memberikan pelatihan tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 baik untuk karyawan tetap maupun untuk karyawan tidak tetap melalui cara sederhana menggunakan microsoft excel yang dapat dengan mudah diaplikasikan.
Sumber: Dokumen Pribadi
Kegiatan ini diawali dengan melakukan survey lokasi (gambar 1, gambar 2) yang ber- tujuan untuk mengetahui kegiatan usaha UMKM, juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dari survei lokasi terse- but ditemukan beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi UMKM seperti yang tersaji pada tabel 1.
Sumber: Dokumen Pribadi
Gambar 3 Kegiatan Pelatihan
Sumber: Dokumen Pribadi
Gambar 4 Kegiatan Pelatihan
Berdasarkan survei lokasi dan hasil per- bincangan dengan pimpinan UD. Gunung Mas, maka pada tahapan berikutnya dilakukan pela- tihan tentang kewajiban perpajakan PP 23 tahun 2018 dan PPh pasal 21 seperti yang tampak pada gambar 3 dan gambar 4.
Kemudian akan dilanjutkan dengan mem- berikan pendampingan dalam perhitungan PP 23 tahun 2018 dan PPh pasal 21, dan pada tahap ak- hir dilakukan evaluasi atas pendampingan yang telah dilaksanakan. Urutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat disajikan pada tabel 2.
Seperti yang telah disepakati pada survei pendahuluan dengan pimpinan UD. Gunung Mas, maka penyampaian materi diberikan mela- lui beberapa metode, yaitu: metode ceramah, metode tutorial dan metode diskusi. Metode ceramah diberikan untuk memberikan pemaha- man secara teori tentang peraturan perpajakan terbaru, PP 23 tahun 2018 dan teori tentang PPh pasal 21.
Metode tutorial diberikan dengan cara memberikan contoh perhitungan penghasilan bruto, penghasilan kena pajak serta pph pasal 21 terutang, termasuk didalamnya prosedur penye- toran dan pelaporan pajak terutang, berupa pen- dampingan (Gambar 5 dan Gambar 6). Pada ta- hap akhir dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pendampingan (Gambar 7 dan Gambar 8). Meto- de diskusi dilakukan untuk membantu menyele- saikan masalah didalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan. Tabel 3 dan tabel 4 adalah materi pengabdian kepada masya- rakat secara lengkap.
Pelatihan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang... (Qonitah, Nugraheni, Kristiawan, Mildawati)

## Sumber: Dokumen Pribadi
Gambar 5 Kegiatan Pendampingan
Sumber: Dokumen Pribadi
Gambar 6 Kegiatan Pendampingan
Sumber: Dokumen Pribadi
Gambar 7
Kegiatan Evaluasi
Sumber: Dokumen Pribadi Gambar 8
Kegiatan Evaluasi Tabel 2 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat No Kegiatan Materi yang Diberikan 1 Survei Lokasi Survei  Pendahuluan untuk mengetahui jenis usaha dan produk yang dihasilkan. 2 Pelatihan Terdiri dari 2 materi yaitu : 1. Kewajiban Perpajakan Bagi pelaku UMKM serta PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu
2. Pelatihan PPh pasal 21 bagi karyawan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan  tidak tetap menggunakan Microsoft excel yang mudah untuk diaplikasikan
3 Pendampingan Pada Tahap ini materi yang diberikan adalah :
1. Pendampingan perhitungan Penghasilan Bruto serta pajak penghasilan sesuai PP 23 tahun 2018 kepada pelaku UMKM 2. Pendampingan perhitungan Penghasilan Kena Pajak sertaPPh pasal 21 terutang bagi karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap
4 Evaluasi Pada Tahap ini dilakukan evaluasi atas pendampingan yang telah diberikan dengan aktivitas:
1. Mengevaluasi kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan 2. Mengevaluasi perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh sesuai PP 23 tahun 2018 untuk Tahun 2019 3. Mengevaluasi perhitungan PPh pasal 21
Sumber: Dokumen Pribadi
Tabel 3 Materi Pengabdian PP 23 Tahun 2018 No Metode Materi Sasaran 1 Ceramah  Kewajiban Perpajakan Bagi pelaku UMKM serta PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu
1. Pelaku UMKM memahami peraturan perpajakan yang terbaru 2. Pelaku UMKM memahami PP 23 tahun 2018 sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang 2 Tutorial Perhitungan Penghasilan Bruto sesuai PP 23 tahun 2018 serta penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan terutang 1. Pelaku UMKM mampu menghitung besarnya penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terutang 2. Pelaku UMKM memahami cara penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan terutang Sumber: Dokumen Pribadi Tabel 4 Materi Pengabdian PPh Pasal 21 No Metode Materi Sasaran 1 Ceramah  Pelatihan PPh pasal 21 bagi karyawan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap 1. Pelaku UMKM memahami perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap dan tidak tetap 2. Pelaku UMKM mampu memisahkan penghasilan yang menjadi obyek pajak penghasilan 2 Tutorial Pendampingan perhitungan Penghasilan Kena Pajak sertaPPh pasal 21 terutang bagi karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap 1. Pelaku UMKM mampu menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 terutang
2. Pelaku UMKM memahami cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 terutang
Sumber: Dokumen Pribadi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari beberapa kali kunjungan yang dila- kukan di UD. Gunung Mas, maka diperoleh informasi bahwa selama ini pelaku UMKM belum mampu menentukan besarnya penghasil- an sebagai dasar penghitungan pajak penghasil- an terutang. Selama ini yang terjadi adalah dihi- tung seadanya yang penting setiap bulan ada peningkatan besaran pajak penghasilan terutang tanpa mengetahui besarnya penghasilan bruto usahanya (Yussiadinda, 2019).
Begitu juga dalam penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak pada perhitungan PPh pasal 21 bagi karyawan, ditemukan bahwa masih kurangnya pemahaman tentang jenis penghasil-
an yang merupakan obyek pajak penghasilan, besaran penghasilan tidak kena pajak yang men- jadi salah satu faktor dalam penghitungan peng- hasilan kena pajak. Untuk itulah diberikan pela- tihan yang berkaitan dengan peraturan perpa- jakan yang terbaru, terutama PP 23 tahun 2018 tentang adanya penurunan besarnya tarif  dari 1% menjadi 0,5% dan pelatihan perhitungan pph pasal 21 bagi karyawan  (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018).
Pada awal pelatihan diberikan pemaha- man pentingnya menghitung besarnya peredaran usaha serta penghasilan bagi karyawan. Hal ini akan memudahkan pada saat perhitungan pajak penghasilan terutang dan penerapan tarif ter-
Pelatihan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang... (Qonitah, Nugraheni, Kristiawan, Mildawati)
sebut. Memudahkan pada saat perhitungan pajak penghasilan bagi karyawan setiap bulannya dan juga memudahkan perhitungan pajak peng- hasilan terutang.
Pada saat pendampingan disajikan perhi- tungan penghasilan kena pajak bagi karyawan dalam bentuk yang sederhana melalui microsoft excel untuk memudahkan dalam perhitungan PPh pasal 21 terutangnya, terutama memudah- kan untuk pelaku UMKM yang memiliki karya- wan dalam jumlah besar.
Selain itu disajikan pula cara penyetoran pajak penghasilan melalui e-Billing yang tentu saja mempermudah bagi pelaku UMKM dalam menyetorkan pajak terutangnya. Karena melalui e-Billing wajib pajak diberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran  pajak. Pemba- yaran pajak dapat dilakukan dari mana saja dan pada waktu kapan saja. Juga diberikan pema- haman dalam pelaporan pajak melalui e-SPT yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru  (Jack. 2013). Dengan demikian akan memudahkan pelaku UMKM  dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kami berharap dengan pelaksanaan kegia- tan Pengabdian Kepada Masyarakat ini semakin banyak pelaku UMKM yang memahami kewa- jiban perpajakannya, memahami jenis pajak penghasilan apa saja yang menjadi kewaji-ban bagi pelaku UMKM. Dengan pemahaman jenis penghasilan yang menjadi objek pajak peng- hasilan. Mengenalkan PP 23 tahun 2018 sebagai pengganti dari PP 46 tahun 2013 tentang penu- runan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Mengenalkan cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pa- jak terutangnya sesuai dengan peraturan perpa- jakan yang terbaru. Dan mengenalkan perhitung- an PPh pasal 21 terutang melalui cara sederhana sehingga mudah untuk diterapkan dalam kegia- tan usahanya sehari-hari.
Target yang ingin dicapai pada kegiatan ini diantaranya adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam meng- hitung, menyetor dan melaporkan pajak ter- utangnya. Kemudian diharapkan pelaku UMKM untuk selalu meng update peraturan perpajakan terbaru sehingga dapat selalu memperbarui informasi perpajakan. Serta pelaku UMKM tidak lagi mengalami kesulitan dalam perhi- tungan pajak penghasilan terutang.
Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Pelatihan Kewajiban
Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku UMKM” ini diharapkan dapat memberi motivasi bagi pelaku UMKM untuk lebih memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya, sehingga bermanfaat bagi pelaku tersebut baik secara internal didalam kegiatan usahanya maupun secara eksternal, yaitu mem- berikan kepercayaan kepada pemberi pinjaman untuk mendapatkan tambahan modal. Dengan menjadi wajib pajak yang baik, maka akan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim Pengabdian Kepada Masyarakat me- nyampaikan terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya  yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan bimbingan, juga kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIESIA.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyanti, F. (2018). Memahami Pajak UMKM, Keuntungan, dan Cara Perhitungannya. https://www.cermati.com/artikel/memaha mi-pajak-umkm-keuntungan-dan-cara- perhitungannya/ .  Diakses tanggal 2 Desember 2019.
Farida, I., Sunandar, S., dan Sari, Y. P. (2018).
Upaya Peningkatan Pemahaman Kewa- jiban Perpajakan Pada Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Tegal. Jurnal Abdimas Politeknik Harapan Bersama, 1 (1), 29-35.
Halim, A., Bawono, I. R., dan Dara, A. (2014).
Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus . Edisi I. Jakarta: Salemba Empat.
Hidayat, K. S.  (2020).  Ketahui Pajak dan Tarif PPh Buat Kamu Pelaku UMKM. https:// www.jurnal.id/id/blog/ketahui- pajak-dan-tarif-pph-buat-pelaku-umkm/ .
Diakses tanggal 25 Januari 2020.
Jack.  (2013). PPh Final 1 Persen PP 46 Tahun 2013: 8 Hal Yang Perlu Diketahui. http:/
/jurnalakuntansikeuangan.com/2013/08/p ph-final-1-persen-pp-46-tahun-2013-8- hal-yang-perlu-diketahui/. Diakses tang- gal 7 januari 2020.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun (2013)
Tentang Pajak Penghasilan atas Peng- hasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu .
Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Peng- hasilan  dari Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu .
Yussiadinda, M. (2019). UMKM: Memahami Pengertian dan Ciri-Cirinya. https:// jojonomic.com/blog/umkm/. Diakses tang gal 5 Februari 2020.