## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 2, 2022, pp. 247-258
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Analisis pengaruh pencegahan korupsi terhadap investasi swasta di tingkat kabupaten/kota di Indonesia
Maruli Tua 1, a *, Benedictus Raksaka Mahi 2, b 1 Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta, 12950, Indonesia 2 Universitas Indonesia. Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, UI Depok, West Java, 16424, Indonesia a maruli.tua@kpk.go.id ; b mahiraksaka@gmail.com * Corresponding Author
Abstrak: Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pencegahan korupsi  terhadap  investasi  swasta.  Pemberantasan  korupsi  oleh  KPK  diharapkan  dapat  memberikan dampak positif dan signifikan terhadap keputusan investor untuk menanamkan  modalnya di Indonesia. Penelitian ini mengkaji pengaruh jangka panjang pencegahan korupsi terhadap akumulasi investasi swasta di daerah menggunakan analisis data cross-sectional dari 507 kabupaten dan kota menggunakan data 2018- 2020.  Pengujian  menggunakan  regresi  linier  berganda  dengan  variabel  independen  berupa  monitoring center for prevention (MCP) sebagai indeks pencegahan korupsi. Dengan menggunakan estimator White Robust , hasil penelitian membuktikan bahwa efek pencegahan korupsi dalam jangka panjang adalah positif dan signifikan terhadap akumulasi investasi secara keseluruhan di tingkat kabupaten dan kota. Skor MCP suatu wilayah lebih besar dari wilayah lain selama tiga tahun, sehingga akumulasi investasi lebih besar. Hasil penelitian ini memperkuat urgensi pengarusutamaan pencegahan korupsi sebagai pilihan tepat dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Agar pemerintah daerah mau terlibat dalam pemberantasan korupsi, pemerintah diharapkan menyediakan dana insentif daerah (DID) yang berkelanjutan.
Kata Kunci : MCP, pencegahan korupsi, investasi swasta, analisis data cross-sectional
How to Cite : Tua, M., & Mahi, B. R. (2022). Analysis of the effect of corruption prevention on  private  investment  at  the  district/city  level  in  Indonesia. Integritas  :  Jurnal Antikorupsi , 8 (2), 247-258. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.915

## Pendahuluan
Darurat korupsi di Indonesia menghadapi tantangan besar di daerah. Implementasi otonomi daerah di satu sisi mengakselerasi tingkat korupsi. Data penanganan perkara korupsi oleh KPK menunjukan bahwa sejak tahun 2010-2019, perkara korupsi di daerah terus bertambah. Masifnya praktik korupsi berdampak terhadap rendahnya kualitas dan efisiensi layanan publik, rendahnya aliran investasi ke daerah, dan pada akhirnya menimbulkan hambatan bagi pertumbuhan ekono- mi (de Asis, 2000). Salah satu dampaknya adalah terhadap persepsi investor yang menempatkan faktor korupsi di Indonesia sebagai penghambat nomor satu terhadap investasi (Schwab, 2017).
Indonesia memiliki lembaga khusus yang memberantas korupsi bernama Komisi Pemberan- tasan Korupsi (KPK). Secara umum bentuk korupsi yang berkembang di Indonesia mirip dengan enam bentuk korupsi yang berkembang di negara lain, yaitu suap ( bribery ), kecurangan ( fraud ), penggelapan ( embezzlement ), pemerasan ( extortion ), favoritism dan nepotisme. Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK juga diselaraskan dengan visi pembangunan pemerintah, ter- utama  untuk  meningkatkan  investasi  dan  kemudahan  berusaha  sebagaimana  visi  Nawacita Presiden Joko Widodo.
KPK mengembangkan mekanisme koordinasi dan monitoring pencegahan korupsi di tingkat provinsi,  kabupaten  dan  kota.  Mekanisme  tersebut  dikenal  di  kalangan  pemerintah  daerah dengan nama Monitoring Center for Prevention (MCP) yang fokus pada pencegahan korupsi di delapan area rawan korupsi di daerah. Area tersebut antara lain: perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), perizinan terpadu satu pintu (PTSP), penguatan kapabi- litas aparat pengawas intern pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimal- isasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. MCP menjadi instru- ment  bagi  Pemda  untuk  meningkatkan  kinerja  pencegahan  korupsi  di  masing-masing  daerah.
Upaya tersebut diyakini akan lebih bermanfaat dan berdampak terhadap masyarakat di tingkat lokal (de Asis, 2000) dan juga terhadap investor yang akan menanamkan modalnya.
Berdasarkan  data  investasi  dari  Kementerian  Investasi  dan  data  MCP  dari  KPK,  terdapat kecenderungan dan korelasi antara skor MCP dengan investasi di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Di beberapa daerah, skor MCP mengalami tren naik maka investasi meningkat, seba- liknya, skor MCP turun maka investasi berkurang. Investasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah akumulasi investasi atas barang modal yang bersifat jangka panjang. Data yang tersedia dalam  penelitian  ini  hanya  tiga  tahun  yaitu 2018-2020.  Sehingga  untuk memberikan  efek  dan ekspektasi  jangka  panjang,  untuk  investasi  dilakukan  penjumlahan  pada  periode  2018-2020. Sedangkan untuk skor MCP dan variable lainnya dilakukan pengukuran dengan metode rata-rata ( mean ).  Penggunaan  metode  rata-rata  dalam  statistik  berguna  untuk  membuat  variasi  alami dalam  data  berulang  terlihat  seperti  perubahan  nyata  (Barnett  et  al.,  2005).  Itu  terjadi  ketika pengukuran yang luar biasa besar atau kecil cenderung diikuti oleh pengukuran yang lebih dekat dengan mean .
Belum ada studi yang spesifik yang meneliti pengaruh pencegahan korupsi terhadap investasi swasta di Indonesia. Penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan terhadap sejumlah  negara yang didominasi dengan penggunaan enam indikator tata kelola ( governance index ) yang dikem- bangkan  oleh  Kaufmann  et  al.  (2009),  salah  satunya  adalah  pencegahan  korupsi  ( control  of corruption ). Hasil penelitian secara dominan menunjukan bahwa pencegahan korupsi berdampak positif dan signifikan terhadap investasi (Aysan et al., 2007; Globerman et al., 2006; Hayat, 2019; Mengistu & Adhikary, 2011). Penelitian Globerman et al. (2006) menunjukan bahwa pengaruh pencegahan korupsi terhadap investasi di negara-negara berkembang lebih signifikan dibanding- kan negara maju karena adanya marginal effects of governance . Semakin maju suatu negara maka pengaruh governance terhadap  investasi  menjadi  lebih  rendah  dibandingkan  terhadap  negara berkembang. Namun penelitian oleh Peres et al. (2018) menunjukan hasil sebaliknya yaitu bahwa pencegahan  korupsi  di  negara-negara  berkembang  tidak  berpengaruh  terhadap  investasi.  Hal tersebut disebabkan lemahnya upaya pencegahan korupsi dan implementasi rule of law di negara- negara berkembang.
Kesenjangan hasil penelitian terkait dengan signifikansi pengaruh pencegahan korupsi terha- dap investasi di negara berkembang menarik untuk dilakukan penelitian. Adanya keberagaman karakteristik setiap negara memberikan kesadaran untuk melakukan penelitian yang difokuskan di Indonesia pada tingkat kabupaten dan kota. Apalagi diketahui bahwa belum pernah dilakukan penelitian  yang  khusus  meneliti  pengaruh  pencegahan  korupsi  terhadap  investasi  swasta  di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Sedangkan telah dilakukan upaya pencegahan korupsi di daerah yang termonitor melalui MCP. Upaya pencegahan korupsi oleh Pemda diprediksi lebih berdampak karena Pemda dianggap lebih memahami karakteristik daerah dan permasalahannya.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  sebanyak  507  daerah  kabupaten  dan  kota  di Indonesia, dengan pengecualian adalah Provinsi DKI Jakarta karena kota dan kabupaten yang ada hanya  menyelanggarakan  fungsi  administratif.  Variabel  dependen  adalah  investasi  sedangkan variabel  independen  utama  adalah  pencegahan  korupsi.  Variabel  independen  lainnya  adalah produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Faktor tenaga kerja berupa jumlah angkatan kerja dan kualitas angkatan kerja menjadi variabel kontrol.
Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2018), berdasarkan theory of the firm , asumsi dasar perusa- haan adalah memaksimalkan keuntungan. Theory of the  firm sebagai fungsi produksi, di mana perusahaan memaksimalkan keuntungan (Williamson, 2002). Teori ini menyatakan bahwa sifat keseluruhan  perusahaan  adalah  untuk  memaksimalkan  keuntungan  yang  berarti menciptakan kesenjangan antara pendapatan dan biaya. Perusahaan mengoptimalkan permintaan modalnya dengan cara melakukan minimisasi biaya yang merupakan salah satu bagian penting dari theory of the firm . Investasi dalam penelitian ini adalah akumulasi investasi periode tahun 2018-2020 untuk masing-masing daerah. Mengenai permintaan modal dan minimisasi biaya akan diuraikan pada bagian selanjutnya artikel ini.
Pencegahan korupsi adalah variabel independen utama dalam penelitian ini. Indeks pencegah- an korupsi menjadi proksi pencegahan korupsi yang merupakan skor MCP, bersumber dari KPK. Penelitian ini adalah penelitian pertama yang menggunakan skor MCP sebagai proksi pencegahan korupsi. Penjelasan mengenai korupsi, pencegahan korupsi dan MCP akan diuraikan pada bagian selanjutnya artikel ini.
Output  perekonomian  daerah  menjadi  faktor  berpengaruh  terhadap  keputusan  investasi. Atraktivitas  dan  potensi  ekonomi  makro  menjadi  pertimbangan  rasional  bagi  investor  karena dianggap sebagai ukuran pasar ( market size ) yang dapat mendukung tujuan investasi. Besar kecil- nya market  size biasanya  berkaitan  dengan  potensi  ekonomi.  Proksi market  size yang  umum digunakan  adalah  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  per  kapita  karena  mencerminkan penghasilan masyarakat di masing-masing daerah.
Dalam penelitian ini, faktor tenaga kerja menjadi variable kontrol terhadap investasi. Faktor tenaga  kerja  menggunakan  dua  variabel,  yaitu  angkatan  kerja  dan  kualitas  pendidikan  tenaga kerja.  Hal  tersebut  mengingat  alasan  utama  investor  asing  berekspansi  ke  luar  negeri  adalah ketersediaan tenaga kerja murah yang akan menurunkan biaya produksi mereka, dibandingkan dengan negara asal (Dunning & Lundan, 2008). Angkatan kerja telah diterima sebagai salah satu faktor  positif  yang  mempengaruhi  investasi  terutama  di  negara  berkembang  (Nguyen,  2020). Variabel angkatan kerja adalah proksi ketersediaan tenaga kerja ( labour force ). Menurut Badan Pusat  Statistik  (2021)  angkatan  kerja  adalah  penduduk  usia  kerja  (15  tahun  dan  lebih)  yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Ketersediaan  SDM  berkualitas  dalam  jumlah  besar  memudahkan  suatu  negara  menyerap produk baru atau ide-ide yang telah ditemukan di tempat lain (Nelson & Phelps, 1965). Bahwa perbedaan tingkat pendidikan atau sumber daya manusia suatu negara menyebabkan perbedaan dalam  kapasitas  penduduk.  Selanjutnya  memotivasi  investor  asing  untuk  memasok  modal  ke negara dengan kualitas SDM yang lebih baik. Kualitas pendidikan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) diproksikan dengan rata-rata lama sekolah (RLS).

## Permintaan Modal dan Minimisasi Biaya
Untuk mencapai tujuan usaha dan bisa terus bersaing dalam perekonomian yang kompetitif, setiap  perusahaan  perlu  meningkatkan  modal  dengan  cara  melakukan  investasi.  Peningkatan investasi mengakibatkan terjadinya permintaan terhadap modal ( demand for capital ). Perminta- an modal adalah jumlah yang ingin diinvestasikan oleh pengusaha, yaitu jumlah yang dibutuhkan pengusaha untuk membeli barang modal seperti peralatan, pabrik, mesin, peralatan dan lain-lain yang dapat digunakan untuk produksi barang dan jasa. Perusahaan mengoptimalkan permintaan modal  dengan  cara  melakukan  minimisasi  biaya  sebagaimana theory  of  the  firm .  Pindyck  dan Rubinfeld  (2018)  fokus  menggunakan labor (L)  dan capital (K)  untuk  menjaga  analisis  yang dilakukan tetap sederhana. Sehingga fungsi minimisasi biaya dituliskan sebagai berikut:
C = wL + rK  ...................................................................................................................................................  (1)
tunduk pada kendala: Q = F(K,L)  ........................................................................................................  (2)
Fungsi Lagrange digunakan untuk mengatasi kendala ini, sebagai berikut:
L = wL + rK – λ[F(K, L) - q0]  ..................................................................................................................  (3) langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  penurunan  ( first  order  condition )  untuk  mendapatkan kondisi minimum, sebagai berikut:
∂L /∂K = r – λL = 0 .....................................................................................................................................  (4)
∂L /∂L = w – λK = 0 ...................................................................................................................................  (5) ∂L /∂λ = Q – KL = 0  ....................................................................................................................................  (6)
Dengan mensubstitusikan persamaan (4) dan persamaan (5) maka didapatkan:
K = (w/r) L  ....................................................................................................................................................  (7)
Setelah dilakukan substitusi persamaan (6) dan persamaan (7) maka:
Q = KL → Q = K [(r/w) K] → Q = r/w K .
Qw = rK 2 → K 2 = Qw/r sehingga permintaan K untuk meminimalkan biaya dituliskan sebagai berikut:
Kd = √Qw/r .................................................................................................................................................  (8)
Dalam praktiknya, untuk merencanakan dan menjalankan usaha, investor berhadapan dengan permasalahan biaya tidak resmi atau biaya informal, selain biaya resmi yang ditetapkan. Korupsi berbentuk bribery, extortion , dan illegal gratuity termasuk dalam biaya informal yang dikapitalisir oleh investor dan mempengaruhi daya saingnya. Jika korupsi dilambangkan χ dan biaya korupsi adalah Ϟ serta indeks pencegahan korupsi adalah ϴ , maka fungsi produksi adalah:
Y = χ1 - ϴ KL  ..................................................................................................................................................  (9)
dengan fungsi biaya: C =  wL + rK + Ϟ χ ..........................................................................................  (10)
Persamaan (9) dan persamaan (10) diturunkan sebagai berikut:
L = wL + rK + Ϟ χ + λ [Y – (χ 1- ϴ KL)] L = wL + rK + Ϟ χ + Yλ - χ 1- ϴ KLλ ∂ L / ∂ K = w - χ 1- ϴ Kλ = 0 → λ = w/(χ 1- ϴ K) ∂ L / ∂ L = r - χ 1- ϴ Lλ = 0 → λ = r/(χ 1- ϴ L) ∂ L / ∂λ = Y - χ 1- ϴ KL = 0 → Y = χ 1- ϴ K[(r/w)K] → Y = χ 1- ϴ (r/w)K 2

## K
2 = 𝑌.𝑊 χ 1−ϴ .𝑟 → K d = √ 𝑌𝑤 χ 1−ϴ 𝑟
 K d = √𝑌𝑤 𝑟 . χ 𝛳−1 2
sehingga ∂K ∂ ϴ = √ 𝑌𝑤 𝑟 . ½ . χ 𝛳−1 2 . ln χ .....................................................................................................  (11)
dimana jika ∂K ∂ ϴ >0 maka semakin tinggi indeks pencegahan korupsi (MCP) berdampak terhadap jumlah  investasi  yang  terakumulasi  menjadi  capital  (K)  semakin  besar.  Namun  jika  hasilnya adalah ∂K ∂ ϴ < 0 maka semakin tinggi indeks pencegahan korupsi (MCP) malah berdampak terhadap rendahnya jumlah investasi yang terakumulasi menjadi capital (K).

## Korupsi dan Pencegahan Korupsi
Secara umum,  korupsi adalah  tindakan penyalahgunaan wewenang ( abuse of power ) untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  (Transparency  International,  2009).  Namun  pemaknaan korupsi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi  mengalami  ambiguitas,  satu  kelompok menganggap korupsi bisa mengefisienkan usaha para pelaku usaha ( corruption as grease of the wheel ) dan kelompok lain memandang korupsi sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi ( corruption as sand of the wheel ).
Kubu pertama dimotori oleh Huntington, 2006; dan Leff (1964) yang pada intinya menyampai- kan bahwa korupsi bertindak sebagai pelicin ( speed money ) bagi pelaku usaha untuk mendapat- kan  layanan  perizinan  atau  layanan  administrasi  yang  berbelit-belit  oleh  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara. Kelompok kedua berargumen bahwa negara-negara dengan tingkat ko- rupsi yang tinggi ber-dampak negatif terhadap pertumbuhan juga didukung oleh Murphy et al. (1991). Menurut Mauro (1995), korupsi berakibat terhadap turunnya growth melalui beberapa saluran yang diantaranya adalah bahwa korupsi dalam bentuk suap dianggap sebagai pajak oleh pelaku  usaha  namun  karena  sifatnya  yang  tertutup  dan  penuh  ketidakpastian  ( uncertainty ) mengakibatkan berkurangnya insentif investasi.
Menurut Dzhumashev (2009), korupsi mempengaruhi investasi melalui peningkatan ketidak- pastian ( uncertainty ) dan produktivitas berkurang. Ketidakpastian membutuhkan premi tambah- an pada pengembalian investasi sehingga korupsi menaikkan rate bunga riil dan mengarah ke permintaan investasi yang lebih rendah. Menurut Dzhumashev (2009). korupsi berpengaruh ter- hadap pertumbuhan ekonomi melalui dampak langsung kepada investasi. Penelitian oleh Zhao et al.  (2003)  menunjukan  pengaruh  korupsi  terhadap  investasi  berubah  seiring  waktu  dan  me- nunjukan hubungan berbentuk U serta dengan asumsi bahwa komitmen dan tindakan pencegah- an  korupsi  dilaksanakan  secara  konsisten  dan  terlembaga.  Korupsi  yang  awalnya  merintangi pelaku usaha untuk berinvestasi mengakibatkan turunnya aliran investasi namun kurva menurun tersebut bisa dicegah karena sebab korupsi dapat diatasi dengan upaya pencegahan korupsi.
Menurut Azfar (2007), teori keagenan ( agency theory ) lebih efektif bagi pengendalian korupsi. Hal ini mengingat sudut pandang pemerintah dan masyarakat, dimana masyarakat selaku princi- pal dan  pemerintah  sebagai agent yang  menyelenggarakan  pemerintahan. Agent mempunyai akses langsung dan informasi yang lebih banyak dibandingkan principal . Persoalan inilah yang menyebabkan munculnya asymmetric information yang mengakibatkan praktik korupsi oleh ok- num agent . Mengingat permasalahan tersebut, pengawasan mekanisme penting untuk mengen- dalikan korupsi. Klitgaard (1988) mendalilkan bahwa akuntabilitas adalah unsur penting sebagai upaya pencegahan dan menekan korupsi.  Menurut Camargo  (2011), ada  lima komponen yang perlu ada agar hubungan yang akuntabel terjadi dalam tata kelola publik, antara lain: delegasi, pembiayaan, keberlakuan, informasi tentang kinerja, dan monitoring. Hubungan prinsipal-agen untuk mencapai akuntabilitas tersebut ditunjukan sebagaimana pada Gambar 1.
Gambar 1 . Komponen Hubungan Prinsipal-Agen Yang Akuntabel (Camargo, 2011)
Pencegahan  korupsi  adalah  salah  satu  bagian  dari governance  institution (Kaufmann  et  al., 2009) untuk mengukur baik atau buruknya kualitas governance institution di suatu negara. Gover- nance institution menciptakan ketertiban dan mengurangi uncertainty dalam aktivitas ekonomi (North, 1991). Uncertainty meningkatkan biaya tidak resmi dan terakumulasi sebagai transaction cost karena pelaku usaha harus mempersiapkan anggaran ekstra untuk operasional usahanya. Menurut pandangan ekonomi neoklasik, pasar yang efisien membutuhkan ketiadaan transaction cost .  Ketika transaction  cost signifikan  maka governance  institution menjadi  penting  (North, 1992). Investasi bersifat elastis terhadap transaction cost of investment (Mengistu & Adhikary, 2011) yang artinya bahwa investasi cenderung mengalir ke negara di mana investor memiliki ekspektasi keberlangsungan usahanya ( going concern ) serta mendapatkan hasil yang optimal atas investasinya.

## Indeks Pencegahan Korupsi (MCP)
Pemerintah Indonesia telah menetapkan skor MCP sebagai indeks pencegahan korupsi. MCP bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas di pemerintah daerah dengan mengoptimalkan relasi lima komponen yang diuraikan oleh Camargo (2011). Saat ini, MCP menggambarkan pencegahan korupsi di delapan area rawan korupsi di daerah, yaitu di sektor perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelayanan terpadu satu pintu (perizinan dan non perizin- an), pengawasan intern oleh APIP, manajemen ASN, tata kelola dana desa, pptimalisasi pendapat- an daerah, dan manajemen aset daerah. Kerawanan area tersebut ditunjukan dari data penang-
anan perkara di KPK pada tahun 2017-2021 dimana sekitar 75% kasus korupsi di daerah terjadi pada area rawan korupsi sebagaimana MCP. Untuk data tahun 2021 adalah sampai dengan akhir November 2021. Datanya seperti terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Penanganan Perkara Korupsi dan Hubungannya dengan MCP No. Area Pencegahan Korupsi Tahun 2017  2018  2019  2020  2021*  Jumlah 1. Perencanaan dan Penganggaran APBD 22 65 30 17 48 182 2. Pengadaan Barang dan Jasa 29 47 52 58 30 216 3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Perizinan 14 22 18 6 2 62 4. Manajemen ASN 8 4 6 0 2 20 5..  Optimalisasi Pendapatan Daerah/ Terkait Pajak 0 3 5 0 0 8 6. Manajemen Aset Daerah 0 0 0 0 0 0 7. Tata Kelola Dana Desa 4 0 0 0 0 4 8. Penguatan APIP 0 0 0 0 0 0 9. Lain-lain 43 58 34 10 19 164 Jumlah 120 199 145 91 101 656 Sumber: KPK (2001), data diolah
MCP mengukur capaian ( progress ) pencegahan korupsi masing-masing Pemda. Setiap indika- tor yang memiliki bobot dan penilaian tersendiri. Skor MCP berada pada kisaran 0-100, dimana semakin  mendekati  100  maka  capaian  ( progress )  program  pencegahan  korupsi  dari  delapan menu tersebut adalah semakin baik. Untuk memudahkan Pemda memenuhi indikator dan sub- indikator tersebut, KPK mengeluarkan pedoman MCP setiap tahun. KPK membentuk tim untuk melakukan  verifikasi  atas  pemenuhan  indikator  dan  sub-indikator  karena  sifat  MCP  adalah evidence  based .  Proses  verifikasi  dilakukan  secara  langsung  di  lapangan  namun  lebih  banyak melalui pemeriksaan data dan dokumen yang sudah diunggah secara elektronik di aplikasi MCP. Skor MCP yang dihasilkan adalah untuk seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se- Indonesia.
MCP telah  secara intensif disosialisasikan oleh  KPK kepada para pelaku  usaha dan asosiasi usaha  baik  pelaku  usaha  di  nasional  maupun  pelaku  usaha  internasional.  Sosialisasi  kepada pelaku  usaha  nasional  terutama  melalui  asosiasi  KADIN  dan  berbagai  asosiasi  usaha  sektoral. Kepada  pelaku  usaha  internasional  terutama  melalui  keikutsertaan  KPK  dalam  berbagai  kerja sama  pemberantasan  korupsi  internasional  dan  dalam  berbagai  forum  internasional  yang dihadiri oleh KPK. Bahkan KPK memfasilitasi pembentukan komite advokasi daerah (KAD) seba- gai forum koordinasi antara pihak regulator (Pemda) dengan pihak pelaku usaha. Forum-forum tersebut dioptimalkan untuk memperkuat pencegahan korupsi di sektor swasta termasuk dengan mensosialisasikan upaya pencegahan korupsi di daerah yang dapat dimonitor melalui MCP.
Kesadaran  investor  terhadap  urgensi  governance  semakin  meningkat.  Hasil  survey  yang dilakukan oleh PriceWaterhouse & Cooper (PWC) pada September 2021 terhadap 325 investor global  menunjukan  bahwa  faktor governance bersama  dengan  faktor  lingkungan  dan  sosial (Environment, Social and Governance/ESG) menjadi perhatian utama (PriceWaterhouseCoopers, 2022).

## Jenis dan Sumber Data
Tabel 2. Sumber Data Variabel Data Sumber Data Satuan Dampak Realisasi Investasi Investasi domestik (PMDN) dan investasi asing langsung (PMA) Kementerian Investasi Miliar rupiah Pencegahan Korupsi  Indeks Pencegahan Korupsi KPK Indeks + PDRB per kapita PDRB per kapita Badan Pusat Statistik Ribu rupiah + Tenaga Kerja Angkatan Kerja Badan Pusat Statistik Orang + Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah Badan Pusat Statistik Tahun +
Data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang ber- sumber  dari  pihak  ketiga.  Penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  jangka  panjang  pencegahan korupsi terhadap investasi swasta di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Karena investasi ter- akumulasi menjadi capital (K) yang bersifat jangka panjang sementara data yang tersedia hanya untuk periode tiga tahun maka dalam penelitian ini investasi yang dimaksud adalah akumulasi investasi  serta  menggunakan  analisis  data crosssection untuk  menunjukan  ekspektasi  dan pengaruh jangka panjang pencegahan korupsi terhadap investasi.

## Model Penelitian
Untuk menguji pengaruh pencegahan korupsi terhadap investasi swasta di tingkat kabupaten/ kota  di  Indonesia,  secara  umum  model  untuk  analisis  empiris  yang  digunakan  adalah  sebagai berikut:
LnIT i = β 0 + β 1 MCP i + 𝛽 2 LnPDRB i + 𝛽 3 LnAK i + 𝛽 4 LnPendidikan i + ε i dimana:
Variabel Terikat (Dependen):
IT : Investasi swasta dengan menggunakan harga konstan tahun 2010 Variabel Bebas (Independen): MCP : Indeks Pencegahan Korupsi di kabupaten/kota PDRB : Jumlah PDRB per kapita dengan menggunakan harga konstan tahun 2010 Variabel Kontrol: AK : Jumlah angkatan kerja Pendidikan: Rata-rata lama sekolah (RLS) i : Kabupaten/kota i di Indonesia t : waktu t β0 : Parameter konstanta
β 1 - β 4 : Estimasi parameter slope ε : Error
Definisi Operasional Variabel
Tabel 3. Definisi Operasional Variabel No. Nama Variabel Definisi Operasional Variabel Dependen 1. Investasi Merupakan  penjumlahan  investasi  swasta  (akumulasi  investasi)  pada  periode tahun 2018-2020 dengan menggunakan harga konstan tahun 2010. Penjumlah-an dilakukan untuk menghilangkan adanya variasi data di tengah dan hal tersebut baik untuk menggambarkan efek jangka panjang yang menjadi sifat investasi Variabel Independen 2. Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) Merupakan  penjumlahan  skor  MCP  pada  tahun  2018-2020  lalu  dibagi  tiga  atau dengan cara merata-ratakan. Penggunaan metode rata-rata dalam statistik berguna untuk membuat variasi alami dalam data berulang terlihat seperti perubahan nyata (Barnett et al., 2005)
3. PDRB per kapita  PDRB  perkapita  adalah  rata-rata  pendapatan  yang  diperoleh  masing-masing penduduk dalam satu tahun di suatu kabupaten atau kota. Variabel ini merupakan penjumlahan PDRB per kapita pada tahun 2018-2020 dengan harga konstan tahun 2010 yang kemudian dibagi tiga (rata-rata).
4. Angkatan Kerja Merupakan  proksi  ketersediaan  tenaga  kerja  ( labour  force )  yang  dihitung  ber- dasarkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kategori angkatan kerja terhadap total penduduk 15 tahun ke atas. Variabel ini merupakan penjumlahan angkatan kerja pada tahun 2018-2020 yang kemudian dibagi tiga (rata-rata). 5. Pendidikan (RLS) RLS  merupakan  jumlah  tahun  belajar  penduduk  yang  bersumber  dari  data  BPS. Variabel ini merupakan penjumlahan angkatan kerja pada tahun 2018-2020 yang kemudian dibagi tiga (rata-rata).

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Regresi
Penggunaan metode regresi untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ditunjukan pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Estimasi Model Variabel Koefisien P> [t] MCP 0.0396996 0.007 LnPDRB 1.114158 0.001 LnAngkatan Kerja 1.626872 0.000 LnRLS 9.772427 0.000 Konstanta -35.42222 0.000 Prob > F = 0.0000; Adj R-squared = 0,4505

## Sumber: Hasil Perhitungan
Hasil estimasi mengindikasikan pengaruh positif dan signifikan antara variabel Indeks Pence- gahan Korupsi (MCP) yang merupakan proksi pencegahan korupsi di Pemda dengan investasi swasta di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia. Variabel PDRB per kapita, angkatan kerja dan RLS juga menunjukan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap investasi di daerah.
Berdasarkan hasil pengujian dengan metode white test terindikasi adanya masalah heteroske- dastisitas  yang mana model  seharusnya  bersifat  homoskedastisitas.  Untuk mengatasi  tersebut dilakukan estimasi dengan menggunakan White Robust estimator . Hasil estimasi dengan memakai White Robust estimator dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Estimasi White Robust Variabel Koefisien P> [t] MCP 0.0396996 0.015 LnPDRB 1.114158 0.000 LnAngkatan Kerja 1.626872 0.000 LnRLS 9.772427 0.000 Konstanta -35.42222 0.000 Prob > F = 0.0000
Adj R-squared = 0,4548

## Sumber: Hasil Perhitungan
Dengan membandingkan antara Tabel 4 dan Tabel 5, hasil tersebut menunjukan bahwa arah hubungan  antara  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat  hampir  tidak  terdapat  perbedaan. Terutama variabel MCP yang menjadi fokus penelitian arah hubungan tidak berubah demikian juga signifikansinya. Hanya terdapat sedikit perubahan pada variabel MCP dari yang sebelumnya tingkat  signifikansi  berada  pada  alpha  (α)  1%  menjadi  signifikan  pada  α  5%.  Dengan  tingkat signifikansi  sebesar  itu,  variabel  MCP  disimpulkan  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel investasi.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil estimasi dengan metode White Robust mengindikasikan pengaruh positif dan signifikan antara variabel Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) yang merupakan proksi pence- gahan korupsi di Pemda dengan investasi swasta di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia. Koefisien yang ditunjukan adalah sebesar 0,0397 yang berarti bahwa kenaikan 1 poin skor MCP berpengaruh terhadap investasi masuk sebesar 0,0397%.
Demikian juga untuk PDRB per kapita, angkatan kerja dan rata-rata lama sekolah menunjukan hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil studi terdahulu. PDRB per kapita, angkatan kerja dan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi pada tingkat keper- cayaan sebesar 99%.  Koefisien PDRB menunjukan angka sebesar 1,114.  Hal ini berarti bahwa pengaruh kenaikan PDRB per kapita cukup besar terhadap peningkatan investasi, dimana kenaik- an 1% PDRB per kapita berpengaruh terhadap investasi sebesar 1,114%. Hasil ini sesuai dengan
hipotesis awal dan mendukung penelitian-penelitian sebelumnya oleh Mengistu dan Adhikary, (2011); Peres et al. (2018).
Pengaruh  angkatan  kerja  dan  rata-rata  lama  sekolah  juga  cukup  besar  terhadap  investasi. Kenaikan 1% jumlah angkatan kerja berpengaruh sebesar 1,627% terhadap investasi. Sedangkan kenaikan 1% rata-rata lama sekolah berpengaruh sebesar 9,772% investasi di kabupaten/kota di Indonesia. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal dan sejalan dengan penelitian-penelitian sebe- lumnya terkait angkatan kerja oleh (Dunning, 1994) dan (Nguyen, 2020) serta penelitian terkait kualitas SDM oleh Nelson dan Phelps (1965).
Indeks  pencegahan  korupsi  (MCP)  yang  dipublikasikan  oleh  KPK  menjadi  variabel  utama dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, pencegahan korupsi bukan hanya berpengaruh positif namun juga signifikan terhadap investasi swasta di daerah. Hasil penelitian ini mendukung temuan pada penelitian sebelumnya dari Aysan et al. (2007); Globerman et al. (2006); Mengistu dan  Adhikary  (2011),  yang  menemukan  jika  terdapat  hubungan  positif  dan  signifikan  antara upaya  pencegahan  korupsi  dengan  investasi  swasta.  Studi  ini  menunjukan  bahwa  investor mempertim-bangkan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemda karena manfaat dan dampaknya  lebih  dirasakan  (de  Asis,  2000).  Pemda  dianggap  lebih  memahami  kondisi  dan tantangan daerah-nya masing-masing terkait dengan upaya penanganan praktik korupsi. Pemda diharapkan  untuk  melakukan  upaya  pencegahan  korupsi  secara  lebih  sistematis  dan  jangka panjang (Zhao et al., 2003) mengingat perilaku dan praktik korupsi juga berlangsung dalam waktu yang cukup panjang.
Pembenahan tata kelola dengan fokus pada delapan area rawan korupsi tercermin pada besar atau kecilnya skor MCP. Skor MCP yang besar secara jangka panjang terkonfirmasi berdampak positif dan signifikan terhadap upaya meningkatkan ekonomi melalui investasi. Skor MCP yang tinggi selanjutnya berpengaruh terhadap persepsi investor bahwa pemerintah berupaya serius untuk menekan praktik korupsi. Hal ini bersesuaian dengan survey yang dilakukan oleh World Economic Forum (Schwab, 2017) yang menyimpulkan bahwa korupsi berada di peringkat perta- ma dari 16 faktor penghambat investasi di Indonesia. Pelaksanaan tugas koordinasi, monitoring dan  pencegahan  korupsi yang  sistemik oleh  KPK diharapkan  akan meningkatkan  kualitas  tata kelola pemerintah yang akibatnya akan semakin mengefektifkan pencegahan korupsi.
Pemerintah  harus  mendukung  upaya  peningkatan  kualitas  pencegahan  korupsi  di  daerah melalui  kebijakan  pemberian  dana  insentif  daerah  (DID).  Dukungan  kebijakan  melalui  dana insentif telah terbukti lebih efektif untuk memacu pemerintah daerah dalam meningkatkan kiner- ja pencegahan korupsi karena adanya mekanisme pemberian reward and punishment atas penca- paian kinerja (Abidin, 2015; Ahdiyana, 2009). Sejak tahun 2020 KPK telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan DID kategori pencegahan korupsi kepada 34 Pemda. Kementerian Keuangan telah menganggarkan sebesar Rp 317 Milyar atau hanya 2,3% dari pagu DID. Sedangkan untuk anggaran tahun 2022, KPK mengusulkan sebanyak 62 Pemda untuk mene- rima DID kategori pencegahan korupsi. Namun jumlah Pemda yang menerima DID yang ditetap- kan hanya sebanyak 20 Pemda dan besaran DID yang diterima turun dibandingkan tahun 2021 menjadi sebesar Rp 135 Milyar. Kendalanya adalah sedikitnya pagu anggaran yang disediakan oleh  pemerintah  untuk pemberian DID bagi kategori pencegahan korupsi. Dalam rangka lebih memotivasi  Pemda  untuk  semakin  meningkatkan  kualitas  pencegahan  korupsi  di  daerahnya masing-masing,  pemberian  DID  merupakan  alternatif  kebijakan  yang  lebih  sistemik  dan berkelanjutan.  Dampak  paling  nyata  adalah  meningkatnya  persepsi  investor  atas  kepastian berusaha di daerah yang pada ujungnya akan meningkatkan investasi ke daerah yang dinilai baik dalam hal pencegahan korupsi.

## Simpulan
Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, beberapa kesimpulan yang dapat  dikemukakan  adalah  sebagai  berikut: Pertama ,  Koordinasi  dan  monitoring  pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK secara jangka panjang memberikan efek yang positif dan signifikan terhadap investasi swasta di Indonesia. KPK sebagai lembaga khusus diberikan mandat untuk  memberantas  dan  mencegah  korupsi  telah  membangun  suatu  sistem  pencegahan  dan
monitoring  korupsi  yang  disebut Monitoring  Center  for  Prevention (MCP)  yang  menghasilkan indeks pencegahan  korupsi. Skor MCP suatu  wilayah lebih  besar dari wilayah lain selama tiga tahun, sehingga akumulasi investasi lebih besar. MCP menggambarkan upaya pencegahan korupsi yang  direncanakan  dan  dilaksanakan  oleh  Pemda.  Investor  sebagai  salah  satu economic  agent mendapatkan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat terkait upaya pencegahan korupsi di daerah  sebagai  salah  satu  dasar  pengambilan  keputusan  investasi  di  masing-masing  daerah tersebut; Kedua , Faktor perekonomian daerah yang menggambarkan market size yang diwakili oleh PDRB perkapita masih menjadi pertimbangan penting investor untuk mempertimbangkan keputusan investasinya; dan Ketiga , Faktor ketenagakerjaan juga memegang peranan utama un- tuk mempengaruhi investor menanamkan modalnya di suatu daerah. Ketersediaan jumlah tenaga kerja  yang  mencukupi  serta  berkualitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa rata-rata lama sekolah yang menjadi proksi kualitas SDM berpengaruh sangat signifikan  terhadap  investasi  swasta.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  tenaga  kerja  yang  memiliki pendidikan dan keterampilan lebih baik semakin dicari oleh investor untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.

## Rekomendasi Kebijakan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan,  sebagai  berikut: Pertama ,  Pemerintah  agar  melakukan  seleksi  pemberian  dana insentif daerah (DID) yang lebih baik, dengan menggunakan indikator kinerja MCP, agar setiap Pemda meningkatkan kinerjanya untuk mencapai skor MCP yang tinggi. Pemerintah daerah yang menerima  DID  menggunakan  dana  tersebut  untuk  memperkuat  pelembagaan  pencegahan korupsi dengan lebih terstruktur, sistematis dan massif; Kedua , Pemerintah agar merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih spesifik terhadap daerah-daerah dengan tahun rata-rata lama sekolah  (RLS)  yang  rendah.  Fokus  terutama  dilakukan  di  daerah  timur  Indonesia  (Papua  dan Papua  Barat)  yang  tingkat  pendidikan  masih  relatif  rendah  namun  memiliki  potensi  ekonomi besar; dan Ketiga , Mengingat pentingnya untuk melakukan kajian terhadap arus masuk investasi di daerah, maka sebaiknya Kementerian Investasi/BKPM selalu melakukan pengecekan/verifi- kasi data investasi ke daerah secara rutin untuk menjamin akurasi data.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini masih terdapat berbagai keterbatasan yang perlu disempurnakan untuk peneli- tian selanjutnya di masa depan, yaitu: variabel independen yang digunakan terbatas hanya perio- de tahun 2018-2020 dikarenakan KPK baru mengumumkan indeks pencegahan korupsi (MCP) sejak  tahun  2018.  Disamping  itu  Variabel  kontrol  yang  digunakan  masih  terbatas  pada  faktor ekonomi  daerah  berupa  PDRB  per  kapita  serta  faktor  ketenagakerjaan  (angkatan  kerja  dan kualitas pendidikan) mengingat keterbatasan data pada faktor lainnya yaitu faktor infrastruktur, faktor keamanan, dan faktor-faktor terkait lainnya.

## Daftar Pustaka
Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas kebijakan dana insentif daerah dalam mendukung kinerja pemerintahan provinsi dan kesejahteraan masyarakat. Civil Service Journal , 9 (1). https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/56
Ahdiyana, M. (2009). Memperkuat manajemen strategis dengan pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik. Jurnal Ekonomi UNY , 1 – 14.
Aysan, A. F., Nabli, M. K., & Véganzonès-Varoudakis, M.-A. (2007). Governance institutions and private investment: An application to the Middle East and North Africa. The Developing Economies , 45 (3), 339 – 377. https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2007.00042.x Azfar, O. (2007). Disrupting corruption. In Performance accountability and combating corruption (pp. 255 – 283). World Bank Washington DC.
Badan Pusat Statistik. (2021). Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2021 . Barnett, A. G., Pols, J. C. van der, & Dobson, A. J. (2005). Regression to the mean: what it is and
how to deal with it. International Journal of Epidemiology , 34 (1), 215 – 220. https://doi.org/10.1093/ije/dyh299 Camargo, C. B. (2011). Accountability for better healthcare provision: A framework and guidelines to define understand and assess accountability in health systems (10). Basel Institute on Governance. https://edoc.unibas.ch/66328/ de Asis, M. G. (2000). Reducing corruption at the local level . The World Bank. https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US2012411674 Dunning, J. H. (1994). Reevaluating the benefits of foreign direct investment . University of Reading, Department of Economics New York, NY.
Dunning, J. H., & Lundan, S. M. (2008). Multinational enterprises and the global economy . Edward Elgar Publishing.
Dzhumashev, R. (2009). Is there a direct effect of corruption on growth? Munich Personal RePEc Archive. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/18489/
Globerman, S., Shapiro, D., & Tang, Y. (2006). Foreign direct investment in emerging and transition european countries. In J. A. Batten & C. Kearney (Eds.), Emerging European
Financial Markets: Independence and Integration Post-Enlargement (Vol. 6, pp. 431 – 459). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1016/S1569-3767(05)06017-6 Hayat, A. (2019). Foreign direct investments, institutional quality, and economic growth. The Journal of International Trade & Economic Development , 28 (5), 561 – 579. https://doi.org/10.1080/09638199.2018.1564064
Huntington, S. P. (2006). Political order in changing societies . Yale University Press.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). Governance matters VIII: aggregate and individual governance indicators, 1996-2008. In World bank policy research working paper (No. 4978). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?Abstract_id=1424591
Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption . University of California Press. Leff, N. H. (1964). Economic development through bureaucratic corruption. American Behavioral Scientist , 8 (3), 8 – 14. https://doi.org/10.1177/000276426400800303 Mauro, P. (1995). Corruption and growth. The Quarterly Journal of Economics , 110 (3), 681 – 712. https://doi.org/10.2307/2946696
Mengistu, A. A., & Adhikary, B. K. (2011). Does good governance matter for FDI inflows?
Evidence from Asian economies. Asia Pacific Business Review , 17 (3), 281 – 299. https://doi.org/10.1080/13602381003755765
Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1991). The allocation of talent: Implications for growth. The Quarterly Journal of Economics , 106 (2), 503. https://doi.org/10.2307/2937945 Nelson, R. R., & Phelps, E. S. (1965). Investment in humans, technological diffusion and economic growth (419).
Nguyen, C. H. (2020). Labor force and foreign direct investment: Empirical evidence from Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics and Business , 8 (1), 103 – 112. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.103 North, D. C. (1991). Institutions. Journal of Economic Perspectives , 5 (1), 97 – 112. North, D. C. (1992). Transaction costs, institutions, and economic performance . ICS Press San Francisco, CA.
Peres, M., Ameer, W., & Xu, H. (2018). The impact of institutional quality on foreign direct investment inflows: evidence for developed and developing countries. Economic Research- Ekonoms ka Istraživanja , 31 (1), 626 – 644. https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1438906 Pindyck, R., & Rubinfeld, D. (2018). Macroeconommics, (Global edition) . Pearson Education. PriceWaterhouseCoopers. (2022). PwC’s US investor survey: The economic realities of ES G . https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/in_the_loop/in_the_loop_US/theeconomicrealit
iesofESG.html Schwab, K. (2017). The global competitiveness report 2017-2018 . World Economic Forum. Transparency International. (2009). The anti-corruption plain language guide . Transparency International Berlin.
Williamson, O. E. (2002). The theory of the firm as governance structure: from choice to contract.
Journal of Economic Perspectives , 16 (3), 171 – 195. https://doi.org/10.1257/089533002760278776
Zhao, J. H., Kim, S. H., & Du, J. (2003). The impact of corruption and transparency on foreign direct investment: an empirical analysis (1). Management International Review , 43 (1), 41 – 63.