## Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2020
(Studi Desa Plampaan Camplong Sampang)
Titin Nurhasanah 1 , Agus Sugiono 2* titinnurhasanah56@gmail.com 1 , agussugiono@uim.ac.id 2* 1,2 Program Studi Akuntansi 1,2 Universitas Islam Madura
Received: 05 10 2022. Revised: 12 11 2022. Accepted: 24 12 2022.
Abstract : The purpose of this study was to find out how the mechanism or stages  of  APBDes  changes  in  Plampaan  Camplong  Sampang  Village  in 2020. This type of research is qualitative in nature with data collection using observation,  interviews  and  documentation  studies.The  results  of  the  study concluded  that  the  mechanism  or  stages  of  changes  to  the  2020  Village Revenue  and  Expenditure  Budget  in  the  village  of  Plampaan  Camplong Sampang  had  the  following  stages  1)  Determine  the  reason  why  make  the change.  2)  The  APBDes  and  RKPDes  documents  must  be  in  accordance with  their  activities.  3)  Conduct  village  meetings  on  changes  to  the RKPDesa and APBDes with the BPD. 4) The village secretary prepares the APBDes  changes  that  are  known  by  the  village  head.  5)  Evaluating  the Draft  Village  Regulation  by  the  sub-district  head  regarding  the  changes  to the APBDes. 6) Hold a village meeting in the context of establishing village head  regulations  regarding  the  elaboration  of  APBDes  as  well  as establishing  village  head  regulations  regarding  changes  to  APBDes  with BPD  based  on  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  20  of  2018 concerning Village Financial Management and Regent Regulation No. 06 of 2018 concerning Village Financial Management.
Keywords : Mechanism,  Change, Village income, Expenditure budget
Abstrak  : Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana mekanisme  atau  tahapan  perubahan  APBDes  di  Desa  Plampaan  Camplong Sampang    tahun  2020.  Jenis  penelitian  ini  bersifat  kualitatifdengan pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara  dan  studi dokumentasi.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  mekanisme  atau tahapan  perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  tahun  2020  di desa Plampaan Camplong Sampang mempunyai tahapan sebagai berikut 1) Memastikan  alasan  mengapa  melakukan  perubahan.  2)  Dokumen  APBDes dan  RKPDes  harus  sesuai  mengenai  kegiatannya.  3)  Melakukan musyawaroh desa tentang perubahan RKPDesa dan APBDes bersama BPD. 4)  Sekertaris  desa  melakukan  penyusunan  perubahan  APBDes  yang  di ketahui oleh kepala desa. 5) Pengevaluasian Rancangan Peraturan Desa oleh camat tentang perubahan APBDes. 6) Mengadakan musyawaroh desa dalam rangka  penetapan  peraturan  kepala  desa  tentang  penjabaran  APBDes sekaligus  penetapan  peraturan  kepala  desa  tentang  perubahan  APBDes bersama  BPD  yang  berlandaskan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati No 06 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Kata kunci : Mekanisme, Perubahan, Anggaran pendapatan, Belanja desa

## PENDAHULUAN
Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (MENDES  PDTT) mengintruksikan  kepada  seluruh  pemerintah  Desa  tahun  2020  untuk  melakukan  perubahan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  untuk  dua  fokus  utama  pemerintahan, yakni  program  kegiatan  yang  bersifat  padat  karya  tunai  dan  penanganan  corona  virus  2019 (covid-19). Mekanisme  merupakan  cara  untuk  mendapatkan  sesuatu  secara  teratur  sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan, kata lain dari  mekanisme  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  atau  tahapan  untuk  menemukan  suatu kesimpulan.  Perubahan  APBDes  di  setiap  Desa  tentunya  mengikuti  mekanisme  yang  telah ditetapkan  oleh  Pemerintah  pusat  guna  untuk  mempermudah  jalannya  kegiatan  APBDes, seperti  Musdes,  Musdes  khusus  dll,  apabila  setiap  Desa  tidak  mengikuti  hasil  musyawarah yang  sudah  ditetapkan  dalam  peraturan  Desa  tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  akan  berdampak  pada  ketidak  transparanan  terhadap  pengelolaan  kauangan Desa.
Proses  pelaksanaan  APBDes  dibagi  menjadi  Tiga  Tahap  untuk  Dana  Desa  (DD), Empat Tahap Alokasi Dana Desa (ADD) dan tiga Tahap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)  yang  ketiganya  telah  tercantum  dalam  APBDes.  Akan  tetapi,jika  dalam  perjalanan pelaksanannya  terdapat  kekurangan  dan  ketidaksesuaian  dikarenakan  berbagai  faktor  maka diadakan  Perubahan  Anggaran  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Peraturan  (Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia,  2018)  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Secara  sederhana, perubahan  APBDes  dapatdiartikan  sebagai  upaya  pemerintah  Desa  untuk  menyesuaikan rencana  keuangan  Desa  dengan  perkembangan  yang  terjadi.  Perkembangan  yang  dimaksud berimplikasi  pada  meningkatnya  anggaran  penerimaan  maupun  pengeluaranataupun sebaliknya.  Perubahan  atas  setiap  komponen  APBDes  memiliki  latar  belakang  dan  alasan yang berbeda, terutama pada perubahan alokasi anggaran yang merupakan bagian terpenting dalam  perubahan  anggaran  khususnya  pada  kelompok  bidang  tidak  terduga  (anggaran  yang dihususkan  untuk covid-19 ),  perubahan  yang  terjadi  pada  belanja  tidak  terdugadikarenakan munculnya virus  19, bencana  alam  dan  pengalihan  nomenclatur  yang  mengharuskan dilakukan penggeseran anggaran
Menurut  (Saleh  et  al.,  2020)  dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  yang  diperuntukkan  untuk  menciptakan  kemandirian  desa dengan  melakukan  pembangunan,  pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dengan  tujuan
untuk  mewujudkan  desa  mandiri  dengan  cara  melaksanakan  dan  pemberdayaan  masyarakat dengan  memanfaatkan  potensi  yang  ada  di  desa  yang  besangkutan.  Dalam  penyelenggaraan pemerintah desapun masih jauh dai prinsip good gorvenance yaitu partisipatif, transparan dan akuntabel, hal ini juga dapat terjadi disetiap desa. Bersifat transparan pada setiap kegiatan di desa  merupakan    hal  penting  yang  harus  dipenuhi  dalam  setiap  aspek  penyelenggaraan pemerintahan,  termasuk  penggunaan  anggaran  pembangunan,  terlebih  lagi  mengenai pengelolaan  dana  desa  yang  merupakan  poin  penting  pada  tahun  2020  tentang  perubahan APBDes  yang  terjadi  di  desa  karena  adanya covid-19. Perencanaan,  penatausahaan, pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  merupakan  proses  penyusunan  APBDes  yang  harus dilaksanakan secara transparan, pengelolaan tersebut yang dilakukan di desa Moyo Hulu telah berjalan  dengan  efektif  dan  sesuai  harapan  kandidat  desa  terlihat  pada  pembangunan insfastruktur  yang  ada  di  desa  dan  berupa  bentuk  pemerdayaan  masyarakat  yang  telah berjalan  dengan  sempurna  hal  tersebut  mengidikasikan  perubahan  APBDes  yang  mencakup Dana Desa yang dilakukan di desa moyo hulu disebabkan oleh wabah virus corona.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 di desa Plampaan Camlpong Sampang. Berdasarkan permasalahan  di  atas,  maka  perlu  diangkat  penelitian  yang  dapat  membantu  mengetahui proses perubabahan APBDes di desa plampaan camplong sampang dengan judul mekanisme perubahan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  tahun  2020.  Dalam  hal  ini  peneliti mengambil  beberapa  penelitian  sebagai  acuan  dan  referensi  yang  menyangkut  persoalan mekanisme  perubahan  APBDes,  untuk  mempermudah  dalam  melihat  dari  langkah  yang dilakukan  peneliti  dalam  melakukan  penelitian  ini  berikut  merupakan  kerangka  konseptual pada penelitian:

## ASPIRASI MASYARAKAT

## KERANGKA TEORITIS
1. PERMENDAGRI No 20 thn 2018
2. PP No 1 Tahun 2020 Tentang Covid-19
3. Peaturan Bupati  No 4 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa
4. Peraturan Desa No 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan  APBDes AAPBDRPendapatan dan Belanja Desa

## KERANGKA EMPIRIS
1. Fathurrohman, dkk (2020)
2. Rokhim,dkk (2017)
3. Rigel N,F, (2017)

## Mekanisme Perubahan APBDES

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif,  menurut  (Sugiyono, 2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan pada obyek yang alami  dimana  peneliti  adalah  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara triagulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna  dari  pada  generalisasi.  Ditinjau  dari  jenis  datanya  penelitian  terbagi  menjadi  dua pendekatan  yaitu  pendekatan  kuantitatif  dan  pendekatan  kualitatif,  keduanya  mempunyai perbedaan yang sangat mendasar baik dari teori maupun praktik.
Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, bendahara desa dan BPD dan data  yang  diperlukan  berupa  (Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  2018),  Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2020 Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Desa  Tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  tahun  2020.  Metode pegumpulan  data  menggunakan  studi  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumen  sedangkan metode  analisis  data  yang  digunakan  dengan  cara  reduksi  data  yang  merupakan  cara  untuk meringkas  dan  merangkum  hasil  catatan  dilapangan  dengan  mimilih  dan  memilah  hal-hal yang  berkaitan  dengan  permasalahan  lalu  proses  penyajian  data  untuk  mengolah  data  yang benar-benar dibutuhkan yang sangat relevan dengan inti penelitian dan langkah terakhir yang digunakan dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Berdasarkan  (Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia, 2018)  Tentang Pengelolaan  Keuangan Desa dan Peraturan Bupati No 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menguraikan bahwa Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  merupakan  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  desa  dalam  satu  tahun anggaran  yang  dibuat  oleh  kepala  desa  dengan  BPD  yang  dituangkan  di  peraturan  desa  dan telah  disetujui  oleh  bupati.  Mengenai  partisipasi  masyarakat  dan  keikut  sertaan  masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan yang menyangkut desa merupakan faktor penting dalam proses  pembangunan  desa  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  penilaian  terhadap  aparatur desa dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah desa maupun pembangunan desa tetap berjalan dengan  baik  dan  dalam  pengelolaanyapun  harus  dilakukan  secara  transparan,  akuntabel  dan
partisipasif  untuk  mewujudkan  terealisasinya  kegiatan  APBDes,  partisipasi  yang  dimaksud dapat berupa tenaga kerja dan gotong royong masyarakat desa.
Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Menurut (Menteri Dalam Negeri  Republik  Indonesia,  2018)  desa  bab  IV  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  proses penyusunan  APBDes  diawali  dengan  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  dan pertanggung  jawaban.  Proses  penyusunan  APBDes  dimulai  dengan  Pemerintah  Desa menyampaikan  semua  kebijakan  serta  usulan  APBDes  tahun  anggaran  selanjutnya  sesuai dengan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDesa)  yang  telah  ditetapkan  sebagai  landasan penyusunan  RPJMDes  kepada  sekretaris  Desa  selanjutnya  sekretaris  Desa  menyusun rancangan  APBDes  berdasarkan  Rencana  Kerja  Pemeritah  Desa  tentang  (RKPDesa)  dan menyampaikan kepada  Kepala Desa mengenai  Rencana Kerja Pemerintah Desa  (RKPDesa), Kepala Desa menyampaikan hasil dari RKPDesa kepada BPD melalui musyawarah Desa dan disepakati  bersama  paling  lambat  bulan  oktober  tahun  berjalan  antara  Kepala  Desa  dengan BPD  sebagai  bentuk  menerapkan  sistem good  gorvenance sebagai  acuan  bagi  setiap  prinsip pengelolaan keuangan Desa harus bersifat transparansi pada setiap anggaran maupun kegiatan yag  berhubungan  dengan  desa,  berdasarkan  pemaparan  (Fathah,  2017)  bahwa  dalam pengelolaan  anggaran  harus  dilaksanakan  secara  terbuka  melalui  musyawaroh  desa  dan hasilnya tetap dituangkan dalam peraturan desa.
Setelah  dokumen  disampaikan  kepada  bupati/walikota  untuk  disepakati  bersama paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi maka bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDes  dan  hasil  evaluasi  dituangkan  dalam  keputusan bupati/wali  kota  dan  disampaikan  kepada  kepala  desa  paling  lama  20  hari  kerja  terhitung diterimanya  Rancangan  Peraturan  Desa  untuk  diberikan  hasil  evaluasi,  apabila  bupati/wali kota  tidak  memberikan  hasil  evaluasi  dalam  batas  waktu  yang  ditentukan  maka  rancangan peraturan  desa  berlaku  dengan  sendirinya  jika  dalam  evaluasi  tersebut  telah  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yag lebih tinggi, kepentingan umum dan RKPDesa maka  kepala  desa  dapat  menetapkan  menjadi  peraturan  desa  namun  apabila  tidak  sesuai dengan  ketentuan  dan  peraturan  yang  lebih  tinggi    maka  kepala  desa  dan  BPD  dapat melakukan  penyempurnaan  paling  lama  20  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  hasil evaluasi dan apabila tidak sesuai bupati/wali kota juga dapat membatalkan peraturan desa dan rancangan  peraturan  kepala  desa  tentang  penjabaran  APBDes  dengan  keputusan bupati/walikota.
Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemerintah Republik Indonesia  melalui  kementerian  Desa  PDTT  RI  dalam  meminimalisir  penyebaran covid-19 Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  (Mendes  PDTT) menerbitkan  surat  edaran  Menteri  Desa  nomor  8  tahun  2020  tentang  desa  tanggap  covid-19 dan  penegasan  padat  karya  tunai  (Indriani  et  al.,  2020).  Adapun  surat  edaran  tersebut berisikan  petunjuk  tata  cara  pencegahan  penyebaran covid-19 ,  dan  menjadi  dasar  untuk melakukan  perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  tahun  2020  dengan  cara menggeser  pembelanjaan  bidang  dan  sub  dan  pengalokasiannya  ditingkat  desa.  Mekanisme perubahan  APBDes  dilaksanakan  dengan  melakukan  musyawaroh  desa  khusus  terlebih dahulu  dan  melakukan  pendataan  penerima  BLT  yang  bersumber  dari  Dana  Desa  serta mengadakan  musyawaroh  dalam  membahas  perencanaan  pembangunan  desa  khusus  untuk perubahan RKPDesa dan perubahan APBDes. (Maarif, 2020)
Surat  Edaran  No  8  Tahun  2020  Tentang  Desa  Tanggap Covid-19 merupakan  suatu dasar  untuk  melakukan  perubahan  APBDes  tahun  2020  dengan  cara  yang  telah  ditentukan, pada  tahun  2020  pemerintah  pusat  membuat  payung  hukum  berupa  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  dengan  landasan  peraturan  tersebut pemerintah  desa  dalam  mencegah covid-19 mendistribusikan  berbagai  kegiatan  pencegahan dan penanganan covid-19 berupa kegiatan yang bersifat Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung  Tunaidengan  cara  menggeser  pembelanjaan  bidang  dan  sub  bidang  dan pengalokasiannya  di  tingkat  desa.  Terhimbau  dari  merebaknya covid-19 dan  turunnya peraturan  dari pemerintah maka aparat desa segera melakukan musyawaroh desa secara cepat dalam  membahas  tentang  perubahan  APBDes  dan  langkah  dalam  menghadapi covid-19 . Anggaran  yang  berubah  di  APBDes  untuk  pencegahan covid-19 berasal  dari  pergeseran bidang  dan  sub  bidang  dimana  anggaran  yang  berubah  digunakan  untuk  pembelian  masker, handsanitizer, pengadaan sabun cuci tangan dan penyaluran BLT.
Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  sekaligus  Peraturan  Bupati  No  4  Tahun  2018  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menguraikan bahwa APBDes dapat dilakukan perubahan hanya 1 kali dalam 1 tahun anggaran kecuali desa dalam keadaan luar biasa sehingga mengharuskan desa melakukan perubahan lebih dari 1 kali. Suatu desa dapat melakukan perubahan APBDes apabila  pada  desa  terjadi  suatu  penambahan  atau  pengurangan  dalam  pendapatan  desa  pada tahun  anggaran  berjalan  dan  terjadi  keadaan  yang  menyebabkan  harus  segera  dilakukan pergeseran  antar  objek  belanja  seperti  bencana  alam,  kriris  ekonomi,  kriris  politik  dan
sebagainya  dan  desa  dapat  melakukan  perubahan  APBDes  apabila  terjadi  kegiatan  yang belum  terlaksanakan  pada  tahun  sebelumnya  sehingga  menyebabkan  SiLPA  dilaksanakan dalam tahun aggaran berjalan.
Mekanismpe  perubahan  APBDes  yaitu  dimulai  dengan  memastikan  terlebih  dahulu mengenai  alasan  perubahan  APBDes  apakah  terjadi  karena  adanya  peristiwa  khusus  seperti bencana  alam,  krisis  politik,  kriris  ekonomi  atau  kerusuhan  sosial  lainnya  yang  sifatnya berkepanjangan  atau  terdapat  perubahan  mendasar  atas  kebijakan  pemerintah  lalu  antara anggaran yang termasuk dan memenuhi kriteria dapat melakukan perubahan APBDes, belanja harus  tercover  terlebih  dahulu  dengan  RKPDesa  dan  mengadakan  musyawaroh  desa  untuk membahas  penetapan  peraturan  desa  tentang  perubahan  RKPDesa  bersama  BPD  serta melakukan  penyusunan  perubahan  APBDes  sesuai  dengan  perubahan  RKPDesa  yang  telah ditetapkan.Setelah  dokumen  perubahan  APBDes  telah  disusun  oleh  sekretaris  desa  maka dilakukan  evaluasi  oleh  camat  dan  diadakan  kembali  musyawaroh  desa  untuk  menetapkan peraturan  desa  tentang  penjabaran  APBDes  dan  peraturan  desa  tentang  perubahan  APBDes bersama BPD.
Penyebab  terjadinya  perubahan  APBDes  pada  tahun  2020  di  desa  plampaan disebabkan  oleh  covid-19  sekaligus  karena  adanya  intruksi  dari  pemerintah  pusat  untuk segera  melakukan  perubahan  APBDes  ditingkat  desa,  penyebab  garis  besar  perubahan APBDes  tahun  2020  di  desa  plampaan  disebabkan  oleh  covid-19  dan  dalam  perubahan APBDes pun dilakukan  3 kali dalam tahun anggaran karena keadaan darurat  yang terjadi di desa.  Mengenai  bukti  bahwa  desa  plampaan  sudah  menerapkan  proses  atau  tahapan perubahan APBDes di desa Plampaan adalah dengan adanya musyawarah desa yang diadakan dan dihadiri oleh keterwakilan desa dan adanya rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes  yang  telah  di  evaluasi  oleh  camat  sekaligus  dokumen  peraturan  desa  tentang perubahan  APBDes  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  desa  bersama  BPD  pada  saat dilaksanakan  musyawaroh  desa.  Mengenai  bukti  bahwa  desa  plampaan  sudah  menerapkan proses atau tahapan perubahan APBDes di desa plampaan adalah dengan adanya musyawaroh desa yang diadakan dan dihadiri oleh keterwakilan desa dan adanya rancangan peraturan desa tentang  perubahan  APBDes  yang  telah  di  evaluasi  oleh  camat  sekaligus  dokumen  peraturan desa  tentang  perubahan  APBDes  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  desa  bersama  BPD pada saat dilaksanakan musyawaroh desa.
Anggota  BPD  juga  mengungkapkan  bahwa  bukti  desa  plampaan  sudah  menerapkan proses atau mekanisme sperubahan APBDes adalah dengan adanya tindakan pemerintah desa
atau  kepala  desa  melakukan  sosialisasi  pada  saat  musyawaroh  desa  terhadap  anggota  BPD dan  perangkat  desa  lainnya  yang  hadir  dala  musyawaroh  desa  kemudian  hasil  dari musyawaroh  desa  diterbitkan  atau  dipubikasikan  melalui  media  cetak  berupa  banner  yang akan  diletakkan  di  kantor  balai  desa.  Berdasarkan  pemaparan  Maarif,  (2020)  mengatakan bahwa  pada  mekanisme  perubahan  APBDes  adalah  tetap  dengan  langkah  melakukan musyawaroh desa khusus untuk penentuan penerima BLT dan melakukan musyawaroh dalam kembali  dengan  membahas  perencanaan  pembangunan  desa  khusus  untuk  perubahan RKPDesa  dan  perubahan  APBDes.  Berdasarkan    pemaparan  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  pada  mekanisme  perubahan  APBDes  untuk  pencegahan  covid-19  tahun  2020  adalah tetap dengan lagkah dan tahapan melalui musyawaroh desa karena musyawaroh desa adalah langkah  sebagai  awal  dari  perubahan  APBDes  untuk  membahas  perubahan  APBDes kemudian  dalam  musyawaroh  tersebut  sambil  lalu  menentukan  penerima  BLT  dan  dalam musyawaroh  desa  tersebut  membahas  mengenai  perencanaan  pembagunan  desa  dan perubahan  RKPDesa  dan  perubahan  APBDes  sedangkan  mekanisme  pelaksanaan  kegiatan pencegahan  covid-19  dimulai  dari  pemerintah  desa  berkoordinasi  dengan  BPD  dan  unsur- unsur  terkait  lainnya  untuk  membentuk  relawan  covid-19  kemudian  pemerintah  desa berkoordinasi kembali dengan BPD untuk segera melakukan perubahan APBDes dengan cara melakukan perubahan APBDes dengan cara menggeser pembelanjaan bidang, dan sub bidang dengan pengalokasiannya.
Berdasarkan  (Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  2018)  Pasal  40  ayat  1 menjelaskan penyebab perubahan APBDes yang disebabkan oleh keadaan yang menyebabkan harus  dilakukan  pergeseran  antar  bidang,  antar  sub  bidang,  antar  kegiatan  dan  antar  jenis belanja dan perubahan APBDes dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran kecuali dalam keadaaan  luar  biasa  sehingga  desa  dapat  melakukan  perubahan  APBDes  lebih  dari  1  kali dengan  memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan  pemerintah maupun  bupati.  Peraturan  Bupati  No  04  Tahun  2018  pasal  56  menjelaskan  keadaan  darurat atau peristiwa khusus seperti bencana alam krisis politik, krisis ekonomi, dan kerusuhan sosial yang  berkepanjangan  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Sampang  No  04  Tahun  2018 pasal  56  ayat  1  yang  menjelaskan  dapat  melakukan  perubahan  APBDes  apabila  terjadi keadaan  darurat  atau  peristiwa  khusus  seperti  bencana  alam,  krisis  politik,  krisis  ekonomi, krisis  politik,  kerusuhan  sosial  yang  bersifat  berkepanjangan  dan  ayat  2  menjelaskan perubahan  APBDes  hanya  dapat  dilakukan  1  kali  dalam  1  tahun  aggaran  berjalan  kecuali dalam keadaan luar biasa (Saleh et al., 2020).
Adapun kategori yang dapat dikatakan dalam keadaan luar biasa adalah keadaan luar biasa  tersebut  bukan  merupakan  kegiatan  normal  dari  aktifitas  pemerintah  desa  dan  tidak dapat diprediksi sebelumnya, tidak diharapkan terjadi sebelumnya, berada diluar kendali dan pengaruh  pemerintah  desa  dan  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  anggaran  dalam rangka  pemulihan  yang  disebabkan  oleh  kedaan  darurat.  Berikut  merupakan  simulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 sebelum dan sesudah dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagai berikut:
Tabel 1. Table Perubahan  APBDes Desa Plampaan Tahun 2020
Kode Rek Uraian Anggaran (RP) Bertambah / (berkurang) Semula Menjadi 4 4.2 4.3 PENDAPATAN Pendapatan transfer Pendapatanlain-lain 2.316.913.000.00 500.000.000 2.743.543.220.00 500.000.000 426.630.220.000,00 5 5.1 5.2 5.3 5.4
6 6.1 6.1.1 JUMLAH PENDAPATAN 2.317.413.000.00 2.74.043.220.00 426.630.220.00 BELANJA Belanja pegawai Belanja barang & jasa Belanja modal Belanja tidak terduga 325.284.000.00 300.810.240.87 1.701.011.450.00 15.212.000.00 324.036.000.00 274.964.460.87 1..372.227.450.00 797.720.000 (1.248.000.00) (25.845.780.00) (328.784.000.00) 782.508.000.00 JUMLAH BELANJA 2.342.317.690.87 2.768.947.910.87 426.630.220.00 PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan SILPA thn sebelumnya 24.904.690.87 24.904.690.87 24.904.690.87 24.904.690.87 24.904.690.87 24.904.690.87 0.00 0.00 0.00
Berdasarkan  table  di  atas,  maka  hasil  kesepakatan  antara  kepala  desa  dengan  BPD desa  plampaan  yang  telah  diketahui  oleh  camat  memutuskan  dalam  peraturan  desa  tentang perubahan APBDes desa plampaan tahun anggaran 2020 menguraikan bahwa APBDes tahun 2020  mengalami  perubahan  baik  pengurangan  ataupun  penambahan  yang  disebabkan  dalam menangani  pencegahan  dan  penanganan  wabah  virus  covid-19  dalam  pengelokasiannya terdapat perubahan di berbagai bidang dan sub bidang, adapun dalam rincian APBDes tahun 2020  jumlah  pendapatan  yang  dimiliki  desa  plampaan  semula  senilai  RP. 2.317.413.000 bertambah senilai RP.426.630.220 sehingga total keseluruhan pendapatan yang dimiliki oleh desa  plampaan  menjadi  RP. 2.744.043.220  karena  pada  Dana  Desa, bagi  hasil  pajak  dan retribusi dan alokasi Dana Desa yang mengalami pengurangan sedangkan bantuan keuangan
provinsi  mengalami  penambahan  senilai  RP.500.000.000  sehingga  pada  total  pendapatan yang dimiliki desa plampaan bertambah senilai RP. 426.630.220.
Berdasarkan  (Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  2018)  pasal  1  ayat  1 menjelaskan bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembai oleh desa, belanja desa mempunyai bidang  dan  sub  bidang  diantaranya  bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa, bidang pelaksanaan  pembagunan  desa, bidang  pembinaan  kemasyarakatan, bidang  pemerdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yang semuanya mengalami  perubahan  pada  bagian  bagian  tertentu  yang  dapat  disimpulkan  pada  bidang penyelenggaraan desa mengalami penambahan sebesar RP. 1.310.320.00 sehingga total pada bidang  penyelenggaraan  desa  yang  semula  sebesar  RP. 464.35.341.37  bertambah  menjadi RP. 465.655.661.37.
Pada  bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa  mengalami  pengurangan  karena  bagian sub  bidang  pembangunan  desa  anggaran  untuk  batuan  covid-19  yang  semula RP.1.778.311.450  berkurang  menjadi  RP. 1.450.123.350  untuk  bidang  pelaksanaan  desa berkurang  senilai  RP. 328.188.100  kemudian  bidang  pembinaan  kemsyarakatan  juga mengalami  pengurangan  anggaran  sehingga  total  pada  bidang  pembinaan  kemasyarakatan senilai RP.47.362.149.50 berkurang senilai RP. 29.000.000  namun pada bidang pemerdayaan masyarakat  tetap  tidak  mengalami  perubahan  apapun  sehingga  jumlah  pada  bidang pemerdayaan masyarakat senilai RP. 8.086.750. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak  desa  yang  banyak  mengalami  penambahan  senilai  RP.  782.508.000  yang  semula senila RP. 15.212.000 menjadi RP. 797.720.000 karena pada dasarnya pergeseran bidang dan sub bidang lainnya dilakukan pergeseran untuk bidang penanngulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  dilakukan  diatas  maka  kesimpulan  yang dapat  diambil  dalam  penelitian  ini  yaitu  pemerintah  Desa  Plampaan  Kecamatan  Camplong Kabupaten Sampang dalam rangka melakukan tahapan atau mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  tahun  2020  98%  telah  mengikuti  aturan  dan  ketentuan  yang telah ditetapkan. Tahapan atau mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun  2020  di  Desa  Plampaan  Camplong  Sampang  mempunyai  tahapan  sebagai  berikut:  1). Memastikan  alasan  mengapa  melakukan  perubahan  APBDes.  2).  Antara  APBDes  dan
RKPDesa  harus  sesuai  (kegiatannya).  3).  Melakukan  musyawaroh  Desa  tentang  perubahan RKPDesa  dengan  BPD.  4).  Melakukan  penyusunan  perubahan  APBDes  dan  harus  sesuai dengan  RKPDesa  yang  ditetapkan  yang  telah  diketahui    oleh  sekretaris  Desa  dan  Kepala Desa. 5). Pengevaluasian Rancangan Peraturan Desa oleh camat tentang perubahan APBDes. 6).  Mengadakan  Musyawarah  Desa  untuk  penetapan  peraturan  Kepala  Desa  tentang penjabaran APBDes sekaligus penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDes bersama BPD.

## DAFTAR RUJUKAN
Fathah,  R.  N.  (2017).  AKUNTABILITAS  PENGELOLAAN  ALOKASI  DANA  DESA (STUDI  KASUS  PENGELOLAAN  ALOKASI  DANA  DESA  DI  DESA  WIJIREJO KECAMATAN  PANDAK  BANTUL)  Tahun  2016/2017. JIAI  (Jurnal  Ilmiah Akuntansi Indonesia) , 549 (2). https://doi.org/10.32528/jiai.v2i2.1437
Indriani, I., Qotimah, I. K., & Musyafa’ah, N. (2020). Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19  Berdasarkan  Surat  Edaran  Nomor  8  Tahun  2020  Tentang  Desa  Tanggap Covid-19  di  Desa  Kepuhrejo  Kecamatan  Kudu  Kabupaten  Jombang. Dimas:  Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan , 20 (2).
https://doi.org/10.21580/dms.2020.202.6162
Maarif,  S.  (2020,  April  28).  MUSYAWARAH  DESA  KHUSUS  TAHUN  2020  SEBAGAI
AWAL PERUBAHAN APBDES 2020. Https://Widoro- Gandusari.Trenggalekkab.Go.Id/ , 1.
https://widoro- gandusari.trenggalekkab.go.id/first/artikel/43-MUSYAWARAH-DESA-KHUSUS- TAHUN-2020-SEBAGAI-AWAL-PERUBAHAN-APBDES-2020
Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2018).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Physical Review B , 72 (10).
Saleh,  M.,  Trishuta  Pathiassana,  M.,  &  Faturrahman,  F.  (2020).  PERUBAHAN  ALOKASI

## ANGGARAN  DANA  DESA  TERHADAP  PENCEGAHAN  COVID-19  DI KECAMATAN
MOYO HULU. Jurnal
TAMBORA , 4 (2A). https://doi.org/10.36761/jt.v4i2a.767
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Peraturan  Desa  No  06  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Desa Ke 3 Tahun 2020 Desa Plampaan Camplong Campang.
Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa