## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 1 Nomor 1 Maret 2020: TheJournalish Hal.
034-038

## BOOK REVIEW

## KEBIJAKAN PUBLIK

## (TEORI, ANALISIS, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN)

## Judul Buku:
Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)
Penulis:
Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, MSc Penerbit:
Social Security Development Institute (SSDI) Tahun:
2016
Jumlah Halaman:
324 hlm dan XII hlm
ISBN:
978-602-74018-1-5

## Iman Amanda Permatasari
CV. The Journal Publishing, Yogyakarta, Indonesia Email Korespondensi: imanamanda14@gmail.com

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Pada  buku  ini,  implementasi  yang  dibahas  berfokus  kepada  konsep  dan  model implementasi. Model-model yang diambil Situmorang dalam buku ini mengacu pada model implementasi  Van  Meter  dan  Van  Horn,  serta  Edwards  III.  Namun,  pereview  akan memfokuskan diri dalam pembahasan model implementasi yang pertama, yaitu Van Meter dan Van  Horn.  Menurut  Sitomurang  keberadaan  implementasi  kebijakan  merupakan  hal  yang sangat  luas,  meliputi  bagaimana  implementasi  ditempatkan  sebagai  alat  administasi  hukum dan  juga  sekaligus  dipandang  sebagai  fenomena  kompleks  sebuah  proses  atau  hasil  dari kebijakan.  Situmorang  juga  menegaskan  bahwa  implementasi  kebijakan  adalah  satu  dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting  yang memiliki pengaruh  sangat  besar  terhadap  keberhasilan  kebijakan  terkait  penyelesaian  isu-isu  publik (Situmorang Chazali, 2016).
Dalam  buku  ini,  disebutkan  beberapa  alasan  mengapa  studi  mengenai  implementasi kebijakan diabaikan oleh para ilmuwan politik. Pertama, terdapat landasan berpikir yang naif yang terdapat dalam studi-studi kebijakan. Kedua, digunakannya Penyusunan Program dan Perencanaan  (PBB)  sebagai  teknik  analisis  utama  pengkajian  kebijakan  di  Amerika  Serikat pada tahun  1960. Hal  tersebut  memicu keadaan di  mana implementasi kebijakan kemudian
diabaikan dan lebih berfokus pada pembuat keputusan dalam pilihan mengenai metode guna mencapai  tujuannya. Ketiga, kompleksitas  masalah  implementasi  memunculkan  kesulitan dalam melakukan pengkajian terhadap proses implementasi kebijakan.
Situmorang  juga  membahas  terkait  unsur  perubahan  yang  berkaitan  dengan implementasi. Pertama, kebijakan-kebijakan  yang  menyimpang  dari  tujuan  awalnya  akan sangat  memengaruhi  implementasi. Kedua jumlah  perubahan  pada  organisasi  akan memengaruhi implementasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perubahan arah tujuan serta  reorganisasi  pada  organisasi  terkait  akan  sangat  memengaruhi  proses  dan  berjalannya sebuah  implementasi  kebijakan,  karena  dapat  memenculkan  tuntutan  terhadap  struktur  dan prosedur. Berikut ini adalah dimensi-dimensi kebijakan yang memengaruhi implementasi:
Gambar 1. Dimensi-dimensi Kebijakan yang Memengaruhi Implementasi

## PERUBAHAN BESAR             KONSENSUS RENDAH PERUBAHAN KECIL KONSENSUS TINGGI
Kedua  ciri  tersebut  melahirkan  sebuah  tipologi  kebijakan  publik.  Program  dengan perubahan besar akan memunculkan konflik tujuan di antara aktor-aktor yang berkepentingan, sedangkan  konsensus  yang  tinggi  justru  akan  melibatkan  atau  berasal  dari  perubahan  yang kecil. Dalam pengembangan tipologi kebijakan, Van Meter dan Van Horn memberikan dua syarat yang harus menjadi bahan pertimbangan. Pertama, adanya kemungkinan implementasi bergantung  pada  tipe  kebijakan  yang  sedang  dipertimbangkan. Kedua, faktor  yang  dapat membawa tujuan suatu program yang pada setiap kebijakan biasanya berbeda. Van Meter dan Van Horn menggambarkan model implementasi kebijakan dalam gambar di bawah ini:
Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn
Mengenai dasar dan tujuan-tujuan kebijakan dilandaskan pada faktor penentu dari tercapainya suatu  kebijakan.  Hal  ini  adalah  langkah  paling  penting  dalam  implementasi  kebijakan  karena  dapat
Tinggi Rendah Jumlah Perubahan Besar Kecil Konsensus T ujuan Dasar dan Tujuan - Tujuan Kebijak - sanaan Sumber - Sumber Komunikasi antar organisasi dan kegiattan - kegiatan pelaksanaan
Karakteristik - karakteristik dari
badan - badan pelaksana Kecendrungan pelaksana - pelaksana
Kondisi - kondisi ekonomi sosial dan politik Pencapaian
mengurai tujuan dari kebijakan secara menyeluruh. Akan tetapi dalam mengidentifikasi dan mengukur pencapaian sering kali ditemukan kesulitan karena bidang program yang terlampau luas serta memiliki tujuan yang kompleks, dan ketidakjelasan mengenai pernyataan dari ukuran dasar dan tujuan itu sendiri. Sumber-sumber  kebijakan  terdiri  dari  pendanaan  yang  dapat  mensukseskan  implementasi  karena banyak  atau  tidaknya  dana  yang  disediakan  akan  menentukan  keberhasilan  kebijakan.  Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana merupakan bagian dari kejelasan dari ukuran dasar dan tujuan implementasi yang kemudian disinkronkan dengan ketepatan komunikasi para pelaksananya. Kejelasan yang  dimaksud  adalah  sumber-sumber  informasi  tidak  seharusnya  memberi  interpretasi  yang bertentangan karena akan menyulitkan pelaksana dalam melaksanakan tujuan kebijakan. Dalam point ini Situmorang juga membahas bahwa implementasi selalu membutuhkan mekanisme serta prosedur lembaga seperti atasan yang dapat mendorong bawahan dalam melakukan cara-cara yang sesuai dengan ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Dengan demikian komunikasi yang dilakukan juga sesuai dengan pola  hierarki  suatu  jabatan,  sehingga  kemudian  bersinggungan  dengan  penggunaan  kekuasaan. Karakteristik  Badan  Pelaksana  adalah  struktur  formal  dari  organisasi  dan  atribut  tidak  formal anggotanya. Unsur yang memengaruhinya terdiri dari: kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan keputusan dan prosesnya, sumber politiknya, vitalitas, tingkat komunikasi terbuka, dan hubungan baik formal  maupun  non  formal  antara  badan  dengan  pembuat  keputusan.  Kondisi  Ekonomi,  Sosial  dan Politik  yang dapat dipertimbangkan melalui pernyataan-pernyataan meliputi sumber ekonomi cukup mendukung  implementasi,  kondisi  ekonomi  dan  sosial  dipengaruhi  oleh  implementasi  kebijakan, pentingnya isu kebijakan, elit yang memberi dukungan dan yang menolak implementasi, oposisi dari pengikut, serta kelompok swasta yang mendukung dan tidak mendukung kebijakan. Kecenderungan Pelaksana  yang  dipertimbangkan  melalui  tiga  unsur  tanggapan  pelaksana,  yaitu  kognisi,  macam tanggapan, dan intensitas tanggapan. Point terpenting dalam pembahasan ini adalah bahwa kegagalan implementasi kebanyakan sebagai akibat dari ketidaktaatan pelaksana terhadap kebijakan itu sendiri, dan penolakan terhadap tujuan.
Di luar itu, Situmorang menjelaskan bahwa Van Meter dan Van Horn memberikan pemahaman bahwa  masalah  kapasitas  juga  menjadi  faktor  penentu  dari  berhasil  atau  tidaknya  implementasi kebijakan.  Keberhasilan  suatu  implementasi  adalah  bagian  dari  kapabilitas  pelaksana  dalam melaksanakan  apa  yang  dicita-citakan.  Permasalahan  kapasitas  ini  tentu  berhubungan  dengan komponen model yang telah dibahas sebelumnya. Van Meter dan Van Horn memberikan contoh pada implementasi program yang diteliti Derthick mengenai program perkotaan pemerintahan Johnson yang memberi  gambaran  baha masalah  kapabilitas  sangat  menghalangi  implementasi.  Selain  itu,  konflik- konflik  kecenderungan  juga  dapat  menentukan  pencapaian  implementasi.  Konflik-konflik  ini  dapat terjadi pada semua komponen model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

## EVALUASI KEBIJAKAN
Menurut  Situmorang  evaluasi  kebijakan  dilakukan  guna  menemukan  penyebab  dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicitacitakan. Sehingga, tidak heran jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan. Kegiatan evaluasi terdiri dari spesification, measurement, analisis dan rekomendasi.
Tipe-tipe  evaluasi  kebijakan  menurut  James  Anderson  seperti  yang  dikutip  oleh Situmorang, terdiri dari tiga tipe yaitu:
a) Evaluasi merupakan kegiatan fungsional sehingga dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan.
b) Evaluasi  berfokus  pada  kinerja  sebuah  kebijakan,  sehingga  memilih  kejujuran  dan efisiensi dalam pelaksanaannya
c) Evaluasi  kebijakan sistematis  yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan seputar kesesuaian kebijakan dengan tujuan awal, biaya-biaya  yang digunakan dan keuntungan yang diraih, dan penerima keuntungan.
Evaluasi  memiliki  langkah-langkah,  seperti  yang  dikatakan  Edward  A.  Suchman.
Berikut  ini  langkah-langkah  evaluasi  kebijakan:  melakukan  identifikasi  terhadap  tujuan
program, analisis permasalahan, deskripsi dan standarisasi kegiatan, melakukan pengukuran pada  setiap  tahap  perubahan,  menetapkan  penyebab  yang  menciptakan  perubahan,  dan indikator-indikator  penentu  kemunculan  dampak.  Dari  keenam  tahap  tersebut,  menurutnya melakukan identifikasi terhadap masalah adalah tahap paling krusial.
Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk memberikan pemahaman tentang tujuan dari sebuah kebijakan, bagaimana pelaksanaannya, dan dampak seperti apa yang didapatkan. Terdapat tiga unsur yang harus dilakukan evaluator dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu:
a) Menjelaskan output kebijakan yang merupakan hasil dari kebijakan tersebut.
b) Evaluasi  berkaitan  dengan  kemampuan  sebuah  kebijakan  dalam  memperbaiki masalah sosial.
c) Evaluasi  berkaitan  dengan  setiap  konsekuensi  kebijakan  dalam  bentuk  reaksi  akan tindakan pemerintah.
Sementara itu, dampak dari sebuah kebijakan memiliki lima dimensi. Kelima dimensi itu di antaranya: dampak pada masalah publik dan pada orang-orang yang terkait di dalamnya, dampak  pada  keadaan  kelompok  lain  di  luar  sasaran  sebuah  kebijakan,  dampak  terhadap keadaan  saat  ini  dan  juga  masa  depan,  dan  biaya  yang  secara  tidak  langsung  ditanggung masyarakat.
Proses evaluasi kebijakan memiliki masalah-masalah karena proses ini mengikutsertakan banyak kepentingan, sehingga kegagalan ketika menentukan kriteria dapat menghambat proses ini. Menurut Anderson, masalah-masalah evaluasi kebijakan terdiri dari:
a) Adanya ketidakpastian akan tujuan kebijakan. ketidakpastian atau ketidakjelasan ini berasal dari proses penetapan kebijakan.
b) Kausalitas.
c) Penyebaran dampak dari kebijakan, di mana dampak tersebut merupakan bagian dari keadaan-keadaan kelompok di luar kelompok sasaran utama.
d) Sulitnya  mendapatkan  data  terutama  statistik  dan  informasi  yang  relevan  dalam pelaksanaan evaluasi.
e) Resistensi  pejabat,  di  mana  evaluator  harus  berpikir  objektif  dalam  mendapatkan pengetahuan.
f) Evaluasi dapat mengurangi dampak, sehingga tidak menerima banyak perhatian atau dengan kata lain diabaikan.
Di sisi lain terdapat delapan faktor penyebab kebijakan tidak mendapatkan dampak yang diharapkan. Ke delapan faktot tersebut menurut Anderson antara lain:
a) Sumber yang tidak mencukupi.
b) Metode pelaksanaan kebijakan.
c) Masalah publik sebagai akibat dari berbagai faktor, sementara kebijakan yang tengah dilaksanakan hanya berfokus pada satu permasalahan.
d) Cara masyarakat memberi respon dan membiasakandiri dengan kebijakan publik.
e) Tujuan kebijakan saling bertentangan dengan yang lainnya.
f) Biaya yang besar.
g) Ketidakmungkinan penyelesaian dari banyak masalah publik.
h) Bersangkutan dengan sifat masalah yang akan diselesaikan oleh tindakan kebijakan.

## KESIMPULAN
Setelah membaca buku milik Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, MSc, yang berjudul Kebijakan  Publik  (Teori,  Analisis,  Implementasi  dan  Evaluasi  Kebijakan),  khususnya  pada bab implementasi dan bab evaluasi kebijakan, pereview dapat menyimpulkan bahwa proses implementasi  memiliki  keterikatan  yang  kuat  dengan  evaluasi  kebijakan.  Implementasi
kebijakan adalah variabel paling krusial yang pengaruhnya sangat besar dalam penyelesaian setiap masalah publik. Implementasi juga menjadi pembuktian apakah pemerintah memiliki respon dan cara yang tepat dalam merangkul kepentingan masyarakat. Sementara itu, evaluasi kebijakan  merupakan  akhir  dari  tahapan-tahapan  kebijakan.  Pada  tahap  ini  dapat  dilihat bagaimana  berjalannya  implementasi  kebijakan,  kekurangan,  kelebihan,  dan  buah  dari kebijakan  yang  dijalankan  apakah  bersifat  positif  atau  negatif.  Evaluasi  juga  menjadi  tolak ukur terhadap kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan diambil pemerintah atau pelaksana.
Buku  ini  ditulis  dengan  sangat  baik,  runut  dan  mudah  dipahami.  Isinya  menjelaskan mengenai implementasi dan evaluasi dengan rinci, dari definisi hingga masalah-masalah yang mungkin  dihadapi,  disertai  dengan  beberapa  contoh  konkrit  dalam  pelaksanaan  kebijakan. Teori-teori yang diambil Situmorang juga dicantumkan secara jelas. Kekurangan dari buku ini adalah  pendalaman  teori  pada  langkah-langkah  evaluasi  kebijakan  belum  masuk  kepada praktik-praktik pelaksanaannya yang paling dalam.

## REFERENSI
Situmorang  Chazali.  (2016). Kebijakan  Publik  (Teori,  Analisis,  Implementasi  dan  Evaluasi Kebijakan) . Social Security Development Institute (SSDI).