JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 164-173

## PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PANDEMI WABAH VIRUS CORONA (COVID-19)

## KABUPATEN INDRAMAYU

## Karyono
Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Untag Cirebon E-mail: karyonopraja77@gmail.com

## Rohadin
Universitas 17 Agustus 1945Cirebon E-mail: rohadinmm@gmail.com

## Devia Indriyani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untag Cirebon E-mail: Devia@untagcirebon.ac.id

## ABSTRAK
(SDGs)  “Subtainable  Development  Goals”  atau  (PTB)  “Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan”  merupakan Resolusi  yang  di  canangkan  oleh  PBB,  dan  di  tanda  tangani  oleh  pemimpin  negara  -  negara  maju  dan berkembang  pada  tanggal  21  Oktober  2015,  yang  berambisi  mempunyai  tujuan  untuk  pembangunan  bersama hingga  tahun  2030  dengan  169  capaian  yang  terukur  sebagai  agenda  dunia  pembangunan  Internasioanal,  dan tujuanya  meliputi  pengentasan  kemiskinan  kelaparan,  perbaikan  kesehatan,  pendidikan,  dan  mengatasi perubahan  iklim  serta  melindungi  hutan  dan  laut.  Terkait  dengan  pembahasan  (SDGs)  tentang  merebaknya penomena  wabah  pandemi  Virus  Corona  di  tanah  air,  tentunya  cukup  menarik  untuk  kita  bahas  pembahasan tentang  pandemi  dan  kebijakan  Pemerintah  dalam  menghadapi  dan  menangani  wabah  Virus  Corona  desiase (Covid - 19) ini.
Kata kunci: SDGs, Virus Corona, PSBB - AKB, Kebijakan Pemerintah.

## PENDAHULUAN
Latar  belakang  virus  Corona  atau (COVID-19),  kasusnya  dimulai  dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius  pada  Desember  2019,  Kasus  ini diduga  berkaitan  dengan  pasar  hewan  di Wuhan  yang  menjual  berbagai  jenis daging  binatang,  termasuk  yang  tidak biasa dikonsumsi, misalnya ular, kelelawar,  dan  berbagai  jenis  tikus.  Kasus infeksi  misterius  ini  memang  banyak ditemukan  di  pasar  hewan  tersebut,  Virus Corona  atau  (COVID-  19)  diduga  dibawa kelelawar  dan  hewan  lain  yang  dimakan manusia  hingga  terjadi  penularan,  Corona Virus  sebetulnya  tidak  asing  dalam  dunia kesehatan  hewan,  tapi  hanya  beberapa jenis  yang  mampu  menginfeksi  manusia hingga menjadi penyakit radang paru.
Sebelum (COVID-19) mewabah, dunia sempat  heboh  dengan  SARS  dan  MERS,
yang juga berkaitan dengan Virus Corona, dengan  latar  belakang  tersebut,  Virus Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia  panik,  memiliki  gejala  yang  sama- sama mirip flu, Virus Corona berkembang cepat  hingga  mengakibatkan  infeksi  lebih parah  dan  gagal  organ.  Infeksi  Virus Corona  atau  COVID-19  disebabkan  oleh Corona  Virus,  yaitu  kelompok  virus  yang menginfeksi  sistem  pernapasan,  pada sebagian  besar  kasus  corona  virus  hanya menyebabkan  infeksi  pernapasan  ringan sampai  sedang,  seperti  flu,  akan  tetapi, virus  ini  juga  bisa  menyebabkan  infeksi pernapasan  berat,  seperti  Pneumonia, MiddleEast Respiratory Syndrome
(MERS)  dan  Severe  Acute  Respiratory Syndrome (SARS) 1 .
1 KemenkesRI  maret  2020,  coronavirus  disease covid- 19.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 164-173
Pandemi  (Covid  -19).  Kelelawar,  ular, dan  berbagai  hewan  eksotis  lain  hingga kini  masih  dianggap  sebagai  faktor  utama dari virus Corona atau COVID-19, terlepas dari  benar-tidaknya  informasi  tersebut, COVID-19  membuktikan  diri  mampu menular  antar  manusia,  Penularan  sangat cepat  hingga  Organisasi  Kesehatan  Dunia (WHO) menetapkan pandemi virus Corona atau COVID-19 pada tanggal (11/3/2020). Pandemi atau epidemi global mengindikasikan  infeksi  COVID-19  yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau  wilayah  di  dunia  yang  absen  dari virus  Corona,  peningkatan  jumlah  kasus terjadi  dalam  waktu  singkat  hingga  butuh penanganan  secepatnya,  namun  hingga kini  belum  ada  obat  spesifik  untuk menangani kasus infeksi virus Corona atau COVID-19.
(WHO)  menyatakan  saat  ini  Eropa telah menjadi pusat pandemi virus Corona secara  global,  Eropa  memiliki  lebih banyak kasus dan kematian akibat COVID-19  dibanding  China,  jumlah  total kasus  virus  Corona,  menurut  WHO, sedikitnya  123  negara  dan  wilayah,  dari jumlah  tersebut,  nyaris  81  ribu  kasus  ada di  wilayah  China  daratan,  Italia,  yang merupakan  negara  Eropa  yang  terdampak virus  Corona  terparah,  kini  tercatat  yang dominan  terbanyak  dalam  kasus  Virus Corona ini 2 .

## Gejala dan Diagnosa
Ciri-ciri virus Corona pada gejala awal mirip  flu  sehingga  kerap  diremehkan pasien,  namun  berbeda  dengan  flu  biasa, infeksi  virus  Corona  atau  COVID-19 berjalan cepat, apalagi pada pasien dengan masalah  kesehatan  sebelumnya.  Gejala ringan  kasus  infeksi  virus  Corona  atau (COVID-19):
1. Batuk.
2. Letih.
3. Sesak  napas  dan  ngilu  di  seluruh tubuh.
2 WHO 2020 compfirmed cases of dashboard covid - 19.
4. Secara  umum  merasa  tidak  enak badan.
Gejala  berat  kasus  infeksi  virus  Corona atau (COVID-19) :
1. Kesulitan bernapas.
2. Infeksi pneumonia.
3. Sakit di bagian perut.
4. Nafsu makan turun.

## Diagnosis Virus Corona (COVID-19)
Untuk  menentukan  apakah  pasien terinfeksi  virus  Corona,  dokter  akan menanyakan  gejala  yang  dialami  pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal  di  daerah  yang  memiliki  kasus infeksi  virus  Corona  sebelum  gejala muncul,  dokter  juga  akan  menanyakan apakah  pasien  ada  kontak  dengan  orang yang  menderita  atau  diduga  menderita COVID-19.  Guna  memastikan  diagnosis COVID-  19,  dokter  akan  melakukan beberapa pemeriksaan berikut:
1. Rapid test untuk mendeteksi antibodi  (IgM  dan  IgG)  yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona.
2. Swab test atau tes PCR (polymerase  chain  reaction)  untuk mendeteksi  virus  Corona  di  dalam dahak.
3. CT  scan  atau  Rontgen  dada  untuk mendeteksi  infiltrat  atau  cairan  di paru-paru.
Hasil  rapid  test  COVID-19  positif kemungkinan  besar  menunjukkan  bahwa Anda  memang  sudah  terinfeksi  virus Corona,  namun  bisa  juga  berarti  Anda terinfeksi  kuman  atau  virus  yang  lain, sebaliknya  hasil  rapid  test  COVID-19 negatif  belum  tentu  menandakan  bahwa Anda mutlak terbebas dari virus Corona

## Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tertulis, saya memberikan informasi berikut tentang  masalah  yang  akan  digunakan sebagai bahan pembahasan dalam makalah ini:
1. Pengaruh pelaksanaan social distancing bagi Masyarakat
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 164-173
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Kabupaten Indramayu untuk meminimalisir penyebaran Covid – 19 / Virus Corona.
2. Langkah - Langkah tentang
Kebijakan Pemerintah dalam menyikapi  Masa  Pandemi  Covid  - 19  /  Virus  Corona  di  wilayah Kabupaten Indramayu.
3. Penanganan percepatan Pemerintah pada  penderita  yang  mengalami infeksi Virus Corona akan mengalami  komplikasi  penyakit hingga kematian di wilayah Kabupaten Indramayu.

## Tujuan Rumusan Masalah.
Dari  beberapa  masalah  yang  telah  di identifikasi  di  atas  dapat  dirumuskan terdapat  beberapa  tujuan  dari  masalah  itu sendiri di antaranya:
1. Memahami dan mengetahui gejala- gejala  dari  Covid  -  19/  Virus Corona.
2. Mengetahui langkah-langkah
Pemerintah dalam menangani percepatan wabah Covid-19 / Virus Corona.
3. Memahami dan mengetahui apa itu COVID-19 dan apa yang harus kita lakukan  sebagai  Anggota  Satuan Polisi Pamong Praja (PNS) Kabupaten Indramayu.

## Gugus Tugas (Covid - 19)
Melihat  pemaparan  kasus  wabah  di atas  maka  Pemerintah  dengan  cepat, dengan  tanggap  segera  mengeluarkan Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia No  7  Tahun  2020  Tentang  Gugus  Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 20  Tahun  2020  Tentang  Percepatan
Penanganan Corona Virus Dalam Lingkungan  Pemerintah  Daerah 3 ,  Surat Edaran  Kementrian  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/56/2020 Tentang
3 Permen  7  tahun  2020  tentang  gugus  tugas percepatan coronavirus pemerintah daerah.
Penetapan Status Virus Corona (Covid-19) Sebagai  Darurat  Kesehatan  Global 4 ,  dan merujuk pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat  Nomor  400/27/hukham  Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Resiko Penularan
Infeksi  Corona  Virus 5 ,  dan  menyikapi terus  berkembangnya  maka  Pemerintah Kabupaten  Indramayu  maka  dengan  ini Bupati Indramayu mengeluarkan Kebijakan  melalui  Surat  Edaran  Nomor 443.2/913/P2P Tentang Peningkatan Kewaspadaan  Terhadap  Resiko  Penularan Infeksi  Corona  Virus  (Covid  –  19)  di Kabupaten Indramayu 6 .
Dalam  Hal  Ini  Pemerintah  Kabupaten Indramayu  membentuk  susunan  “Tim Gugus  Tugas”  yang  di  ketuai  Oleh  Bpk Plt.  Bupati  Indramayu,  dan  sebagai pelaksananya  di  laksanakan  oleh  Unsur  3 Pilar, di antaranya:
a. Usur KODIM 1606 Indramayu.
b. Unsur Polres Indramayu.
c. Unsur Pemda Kabupaten
Indramayu. Tugas  utama  Gugus  Tugas  Siaga
(Covid-19) Kabupaten Indramayu Ada tiga tugas utama, yang dilakukan di antaranya:
1. Pencegahan. Upaya pencegahan itu meliputi pendataan, penerapan social distancing, sosialisasi perilaku hidup sehat, dan memperketat  pengawasan  keluar- masuk warga, Tim mendata penduduk yang rentan sakit, penduduk yang mudik dari provinsi lain,  bahkan  luar  negeri  untuk mendeteksi penyebaran, pemantuan terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan melakukan meminta pemudik  untuk  isolasi  diri  selama 14  hari  dan  memastikan  tidak  ada kegiatan  massal,  selanjutnya  Tim
4 Surat  edaran  kementrianRI  2020,  tentang penetapan darurat kesehatan global.
5 Surat  edaran  gubernur  jabar  2020  tentang  resiko penularan infeksi corona virus.
6 Surat  surat  edaran  bupati  2020  tentang peningkatan  kewaspadaan  resiko  pnularan  corona virus.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 164-173
bertugas mengidentifikasi fasilitasfasilitas desa
untuk
dijadikan ruang isolasi dan menyediakan  info  tentang  rumah sakit rujukan, seperti nomor telepon dan informasi lainya.
2. Tugas kedua berkaitan dengan Tim Gugus  Tugas  adalah  berkiatan dengan penanganan terhadap masyarakat yang
terindikasi dengan  gejala  Covid-  19,  Tim Gugus  Tugas  akan  menyediakan transportasi ke rumah sakit rujukan dan  menghubungi  tenaga  medis, penanganan juga dilakukan dengan menyediakan  logistik,  memberikan bantuan  seperti  sembako  kepada warga  yang  melakukan  isolasi mandiri.
3. Tugas  utama  yang  terakhir  adalah senantiasa  melakukan  komunikasi yang  intensif  dengan  Pemerintah Propinsi,  dan  semua  unsur  Gugus Tugas Pemerintah Pusat, salah satu tindakan  nyata  Gugus  Tugas,  telah dilakukannya  pendataan  pemudik, dan pendataan masyarakat pemulangan dari luar negeri seperti para  TKW/TKI  yang  kembali  ke kampung  halaman  setelah  habis kontrak  bekerja  sebagai  Tenaga Kerja Indonesia, melakukan penyemprotan disinfektan di rumah dan  pemukiman  warga,  tempat  - tempat  ibadah,  dan  sarana  tempat umum  lainnya,  serta  penyediaan sarana  cuci  tangan  di  sejumlah titik.

## Social Distancing / Physical Distancing
Social Distancing atau Physical Distancing  sejauh  ini  adalah  cara  efektif dalam  menghambat  penyebaran  virus  atau penyakit,  yakni  dengan  mencegah  orang sakit  melakukan  kontak  dekat  dengan orang-orang lain untuk mencegah penularan.  Namun  melihat  fenomena sekarang, nyatanya social distancing masih berbentuk imbauan yang jika tidak dibantu diviralkan  di  media  sosial  akan  lebih
sedikit  mayarakat  yang  mengetahuinya, maka  dari  itu  sebaiknya  kebijakan  social distancing  harus  dimuat  dalam  peraturan pemerintah pengganti undangundang tentang  upaya  penanganan  wabah  Covid- 19,  yang  salah  satunya  mengatur  social distancing  adalah  kewajiban,  jika  perlu terdapat  penegasan  berupa  sanksi  sesuai hukum  positif,  agar  masyarakat  tidak hanya  sadar  akan  pentingnya  social distancing tetapi juga menerapkan praktiknya.  Hal  ini  dirasa  perlu  untuk melakukan  pembatasan  hak  individual dalam melakukan social  distancing karena kondisi  yang  terjadi  adalah  kegentingan yang mengancam kesehatan publik.
Istilah  social  distancing  kemudian mengalami  perubahan  menjadi  physical distancing  sesuai  dengan  istilah  yang  di gunakan  WHO  karena  penggunaan  istilah social  distancing  seolah-olah  melakukan penghentian interaksi sosial dalam masyarakat  sementara,  yang  sebenarnya diinginkan hanya menjaga jarak fisik. Dari hal  inilah  kemudian  berbagai  aktivitas yang pada awalnya dilakukan dengan jarak fisik yang dekat kemudian diubah menjadi aktivitas  yang  menciptakan  jarak  secara fisik  antara  lain,  pembelajaran  online (metode  daring),  penggunaan  mekanisme WFH  (work  from  home),  penutupan tempat-tempat  perbelanjaan  (Mall)  dan upaya lain yang dapat mencegah penyebaran Covid - 19.
Pencegahan  COVID-19  Kasus  infeksi virus  Corona  ini  masih  bisa  di  cegah dengan cara yang sederhana dengan Social Distancing  /  Physical  Distancing  sebagai berikut:
1. Cuci  Tangan.  Saat  cuci  tangan dengan  sabun  dan  air  minimal dilakukan selama 20 detik, Jika tak ada air dan sabun bisa dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60 persen.
2. Jangan Menyentuh Tempat Umum. Ketika  berada  di  fasilitas  umum, sebaiknya jangan menyentuh tombol lift, pegangan pintu, pegangan  tangga  atau  escalator,
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 164-173
jika  harus  menyentuh,  sebaiknya gunakan  tisu  atau  lengan  baju  dan segera cuci tangan setelahnya.
3. Hindari  Keramaian.  Kasus  infeksi virus  Corona  atau  COVID-19 mudah  menyerang  saat  di  tempat ramai,  karena  itu  usahakan  tidak berada di  keramaian  apalagi  dalam ruangan  berventilasi  buruk,  bila terpaksa  berada  di  keramaian jangan  sembarangan  menyentuh wajah,  hidung,  dan  mata,  apalagi bila belum cuci tangan.
4. Penyemprotan  Cairan  Disinfektan. Menyemprot  rumah  dan  tempat hunian  lainya  menggunakan  cairan disinfektan  menjadi  upaya  lain mencegah  kasus  infeksi  virus Corona atau COVID-19.
5. Menggunakan Masker. Setelah cara-cara pencegahan ini dilakukan,  jangan  lupa  gunakan masker  saat  beraktivitas  di  luar rumah  ataupun  dalam  aktivitas lainya.
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB).
Kewenangan Pembatasan Sosial Bersklala besar berdasarkan UndangUndang  Nomor  6  Tahun  2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan merupakan  wewenang  absolut  Pemerintah Pusat,  dalam  Pasal  1  Angka  1  dinyatakan bahwa “kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk  mencegah  dan  menangkal  keluar atau  masuknya  penyakit  dan/atau  faktor risiko kesehatan masyrakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat” 7 . Maka dari itu jika ada  pemerintah  daerah  yang  merasa daerahnya  memiliki  situasi  kedaruratan dan hendak melakukan lockdown, tentunya hal  ini inkonstitusional  dan perlu adanya  konsul  dari  kepala  daerah  dengan pemerintah  pusat  sebelum  mengambil kebijakan  terkait.  Kemudian  atas  kondisi
7 Undang-undang  no  6  tahun  2018  tentang kekarantinaan kesehatan.
darurat  penyebaran  Covid  19,  pemerintah kemudian menetapkan
Peraturan
Pemerintah  No.  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam rangka  Percepatan  Penanganan  Corona Virus Disease (COVID-19) 8 .
Pertimbangan  PP  21  tahun  2020 tentang Pembatasan Sosial  Berskala  Besar dalam  rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) adalah:
1. Bahwa  penyebaran  Corona  Virus Disease  2019  (COVID-19)  dengan jumlah  kasus  dan/atau  jumlah kematian  telah  meningkat  dan meluas  lintas  wilayah  dan  lintas negara  dan  berdampak  pada  aspek politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, pertahanan  dan  keamanan,  serta kesejahteraan masyarakat di
Indonesia;
2. Bahwa dampak penyebaran Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi
keadaan  tertentu  sehingga  perlu dilakukan  upaya  penanggulangan,
salah  satunya  dengan  tindakan pembatasan sosial berskala besar;
Pada  tanggal  31  Maret  2020,  Presiden Indonesia,  Joko  Widodo  menandatangani Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020,  yang  mengatur  pembatasan  sosial berskala  besar  sebagai  respons  terhadap (COVID-19) 9 , yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan  orang  dan  barang  masuk  dan keluar  dari  daerah  masing-masing  asalkan mereka telah mendapat izin dari kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Kesehatan, di bawah Menteri Kesehatan,  Terawan  Agus  Putranto). Peraturan  tersebut  juga  menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah  dan  tempat  kerja,  pembatasan kegiatan  keagamaan,  dan/atau  pembatasan
8 Permen  no  21  tahun  2020  tentang  PSBB coronavirus.
9 Permen  nomor  21  tahun  2020  tentang  PSBB cocrona virus.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 164-173
kegiatan  di  tempat  atau  fasilitas  umum.
Pada  saat  yang  sama,  Keputusan  Presiden Nomor 11 Tahun 2020
juga ditandatangani, yang menyatakan pandemi koronavirus  sebagai  bencana  nasional 10 . Pembuatan kedua peraturan tersebut didasarkan  pada  UndangUndang  Nomor  6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,  yang  mengatur  ketentuan mendasar untuk PSBB 11 .
Dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Indramayu  Tim  Gugus  Tugas (Covid  –  19)  Menerapkan  Kebijakan melalui  Kepala  Satuan  polisi  Pamong Praja  Dan  Pemadam  Kebakaran  dengan melaksanakan  Kegiatan  Tugas  sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Operasi Masker. Gugus Tugas Percepatan Penanganan  Covid-19  Kabupaten Indramayu  melakukan  penegakan hukum  terhadap  warga  yang  tidak mematuhi PSBB di wilayah
Indramayu, Kali ini para pelanggar yang terjaring dalam operasi masker  tersebut,  diberikan  sanksi sosial berupa membersihkan terminal  dan  sanksi  lainnya  di Indramayu.  Petugas  gabungan  dari berbagai unsur kembali  melakukan operasi di depan terminal
Indramayu  dengan  mengarahkan kendaraan  yang  melintas  untuk memasuki  area  terminal,  bagi pengendara yang mengenakan masker dibiarkan melanjutkan perjalanan,  sedangkan  yang  tidak bermasker  disuruh  turun  kemudian diberikan sanksi. Berdasarkan hasil operasi  tersebut,  para  pelanggar  di berikan  sanksi  push  -  up,  lari keliling terminal, hingga membersihkan area terminal, setelah itu, para pelanggar
diperingatkan  untuk  tidak  kembali
10 Keputusan  Presiden  no  11  tahun  2020  tentang coronavirus sebagai bencana nasional.
11 Undang-undang  no  6  tahun  2018  tentang kekarantinaan kesehatan.
melanggar  dan  harus  memakai masker dalam setiap aktivitasnya.
2. Operasi  Check  Point.  Check  Point ialah titik untuk memastikan PSBB berlangsung  sesuai  aturan  yang berlaku,  termasuk  bagi  pengendara sepeda motor, mobil, serta angkutan  umum  agar  berkendara sesuai  regulasi  selama  PSBB,  di tiap  Pos  Check  Point,  terdiri  dari tim  gabungan  dari  TNI,  Polri, Dishub, Satpol PP, Dinkes, BPBD, serta beberapa relawan akan memberhentikan  kendaraan  yang datang untuk melakukan pemeriksaan 12 . Ketua Gugus Tugas Percepatan  Penanganan  (Covid  –
19) Virus Corona Kabupaten Indramayu  yang  juga  Plt  Bupati Indramayu Taufik Hidayat menyebutkan, pendirian Check Point  sejak  20  April  2020  itu dimaksudkan sebagai titik
pemeriksaan kesehatan para
pendatang yang masuk ke Indramayu,  Check  point  didirikan sebagai  langkah  serius  Pemerintah Kabupaten  Indramayu  mencegah penyebaran pandemi Covid-19
yang diakibatkan transmisi pemudik lokal dari berbagai wilayah. Di Wilayah Hukum Kabupaten  Indramayu  Terdapat  14 Pos  Check  Point  yang  tersebar  di seluruh wilayah Kabupaten
Indramayu, yang berada di Krangkeng,  Tukdana,  Cikawung, Gantar,  Stasiun  Jatibarang,  Stasiun Haurgeulis, TPI Dadap, TPI Karangsong,  TPI  Eretan  Kulon,
TPI Eretan Wetan, Terminal Sindang,  Terminal  Karangampel, Terminal  Jatibarang,  dan  Terminal Patrol 13 .
3. Patroli Himbauan “War-war” (Covid - 19). Giat Patroli ini adalah
12 Adeni  humas  diskominfo  indramayu  2020. tentang chek point corona virus.
13 Edi  s  humas  satpol  pp  indramayu  2020  tentang psbb dan check poin jalan raya.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 164-173
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
upaya pencegahan penyabaran
Virus  Corona  (Covid-19)  terus dilakukan  oleh  Polres  Indramayu, Kodim  0616/  Indramayu  dan  Sat Pol  PP  Kabupaten  Indramayu, salah satunya dengan cara melaksanakan kegiatan rutin
Patroli gabungan skala besar untuk memberikan himbauan kepada masyarakat  terkait  antisipasi  virus corona  (Covid-  19)  di  wilayah
Kabupaten Indramayu. Dalam kegiatan tersebut, anggota gabungan  menyampaikan  imbauan kepada  masyarakat  dengan  cara
“War-war” menggunakan pengeras suara dan sesekali berhenti menyambangi tempat kumpul masyarakat  dengan  cara  presuasif menghimbau  masyarakat  untuk kembali  ke  rumah  masing-masing dan
tidak melakukan kumpulkumpul  di  tempat  umum. Kegiatan Patrioli gabungan kali ini dipimpin  oleh  Kasubag  Dal  Ops Akp  Karyaman,  S.H.,  di  dampingi PLT  Kasat  Pol  PP  H.  Hamami.
S.ag, Kasat Narkoba, Kanit Regident  dan  Perwira  Polres  Serta Anggota Polres Indramayu, Anggota  Kodim  0616  Indramayu dan Sat Pol PP Kabupaten Indramayu.  Adapun  route  Patroli yang  dilalui,  mulai  dari  Lapangan Pendopo  Kabupaten  Indramayu, Mako  Polres  Indramayu,  Jl.  Gatot Subroto,  Letjen  Suprapto,  Waduk Bojong Sari, Jl. Raya Sindang, Gor Singa  lodra,  Jl.  Raya  Siliwangi,  Jl. Raya  Yosudarso,  Jl.  Raya  Kartini, Jl Raya Veteran Jl. Raya Panjaitan, Jl  Raya  Tridaya  barat,  Jl.  Raya Olahraga, Jl. Raya jenderal Sudirman, Jl. Raya Gatot
Subroto 14 .
14 Adeni  humas  diskominfo  2020  tentang  patroli himbauan covid-19 war-war coronavirus.

## (PSBB) Proporsional.
PSBB  Proporsional  artinya  mengarah pada  adaptasi  kebiasaan  baru  (AKB). PSBB Proporsional ini disesuaikan dengan level  kewaspadaan  setiap  daerah,  baik Kecamatan dan Desa yang memperhatikan laju ODP (orang dalam pemantauan), PDP (pasien dalam pengawasan), maupun kasus terkonfirmasi  positif.  PSBB  Proporsional juga menekankan protokol kesehatan pada masyarakat, pengawasan dilakukan dengan ketat,  memastikan  masyarakat  melakukan tiga  hal  wajib,  yaitu  memakai  masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan.
Sebelumnya  Jumat  12  Juni  2020, Gubernur  Jawa  Barat  Ridwan  Kamil mengatakan berdasarkan evaluasi Kabupaten  Indramayu  masih  berada  di zona  kuning,  karena  itulah  Indramayu masih  harus  memberlakukan  pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Proporsional, sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub)  Jabar  Nomor  443/Kep.290- Hukham/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap  Darurat  Pandemi  Virus  Corona dan  Kepgub  Jabar  Nomor  443/Kep.304- Hukham/2020 tentang PSBB secara Proporsional  di  Seluruh  wilayah  Jawa Barat 15 .
Kunci  keberhasilan  PSBB  secara proporsional di kawasan Kabupaten
Indramayu  bisa  di  lihat  dari  kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segera peraturan dan menerapkan protokol kesehatan.  Dengan  begitu,  mata  rantai penularan  Covid-19  bisa  diputus,  Bupati sebagai  Kepala  Daerah  diminta  konsisten menegakkan  sanksi  selama  PSBB  secara proporsional  berlangsung  dengan  bekerja sama  dengan  TNI/Polri  di  daerahnya, sebab  PSBB  secara  Proporsional  menjadi persiapan  pelaksanaan  AKB  atau  new normal.  Kebijakan  tersebut  berdasarkan evaluasi  PSBB  awal,  melalui  Kegiatan operasi  pembubaran  kerumunan  yang dilakukan  oleh  3  pilar  yang  sangat  efektif menekan  laju  penyebaran  Covid-19.  Tiga
15 Keputusan  gubernur  jabar  2020  tentang  psbb proporsional wilayah jawa barat.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 164-173
pilar  adalah  TNI,  Polri,  dan  Satpol  PP, cara  ini  akan  diteruskan  hingga  ke desadesa,  pengawasan,  dan  apabila  ada kerumunan langsung dibubarkan.
Aktivitas  yang  dilarang  di  masa pemberlakuan  (PSBB)  Proporsional  di Kabupaten  Indramayu,  boleh  jadi  berbeda dengan  daerah  lain,  dengan  kewaspadaan Kabupaten  Indramayu  level  3  berada  di zona kuning, berikut ini sejumlah aktivitas yang  di  larang  untuk  dilakukan  di Kabupaten  Indramayu  selama  PSBB proporsional, meliputi :
1. Aktivitas
di Pusat
Pembelajaan/Mall.
2. Aktivitas di Lokasi Wisata.
3. Aktivitas  di  tempat  Karaoke  dan Bioskop.
4. Aktivitas  di  Spa,  Salon,  Barber Shop, Panti Pijat.
5. Aktivitas di Sekolah dan Kuliah/Perkuliahan  (pembelajaran jarak  jauh  hingga  berakhirnya tahun ajaran pada 13 Juni 2020).
6. Aktivitas di Taman.
7. Aktivitas di Kolam Renang.
8. Aktivitas di Perpustakaan.
Di  samping  penutupan  tempattempat umum  tadi,  larangan  juga  berlaku  bagi aktivitas-aktivitas ini:
1. Unjuk Rasa.
2. Festival Seni dan Budaya.
3. Turnamen Olahraga.
4. Konser Musik.
5. Pertemuan  skala  besar  (seperti kongres, seminar, workshop, dll).
6. Resepsi  pernikahan  dan  khitan (kecuali keluarga inti).
7. Takziah/kegiatan pemakaman (kecuali keluarga inti).
Sejumlah aktivitas
yang diizinkan/dibuka  harus  dilakukan  secara terbatas,  utamanya  dari  segi  kapasitas, sejumlah  sektor  mulai  dari  perkantoran hingga  religi  atau  tempat  ibadah  yang sebelumnya dibekukan, kini boleh kembali beroperasi dengan protokol kesehatan.

## (AKB) Adaptasi Kebiasaan Baru.
Peraturan  Gubernur  Nomor  46  Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proposional, Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota, Sebagai Persiapan Pelaksanaan  Adaptasi  Kebiasaan  Baru (AKB) Untuk Pencegahan Dan Pengendalian  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19), 16
dan sesuai dengan keluarnya  Peraturan  Bupati  Indramayu Nomor  36  tahun  2020  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Adaptasi  Kebiasaan  Baru (AKB)  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan Pengendalian  Covid-19  tertanggal  26  Juni 2020. 17
Ada istilah “New Normal” yang sudah mengemukakan secara internasional, bahwa  masyarakat  harus  beradaptasi terhadap situasi baru, di minggu itu semua masih  pakai  istilah  bahasa  Inggris  lama- lama  karena  terlalu  elitis  berkembanglah terjemahannya “Adaptasi Kebiasaan Baru” Pemerintah  pusat  akhirnya  secara  resmi mengganti  istilah  “New  Normal”  dengan Istilah  “Adaptasi  Kebiasaan  Baru”  (AKB) setelah  Guberbur  Jawa  Barat  Ridwan Kamil  dihubungi  Presiden  Joko  Widodo yang mengapresiasi  penjelasannya tentang penggunaan istilah itu, Istilah AKB sendiri sudah  dipakai  oleh  Pemerintah  Provinsi Jabar sejak 29 Mei 2020 lalu.
Menindaklanjuti  keluarnya  Peraturan Bupati  Indramayu  Nomor  36  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Adaptasi Kebiasaan  Baru  (AKB)  Dalam  Rangka Pencegahan dan Pengendalian (Covid-19), diketahui dalam Perbup tersebut mencantumkan  14  sektor  pelaksanaan AKB yakni:
1. Pelaksanaan  AKB  di  sekolah  dan institusi pendidikan.
2. Pelaksanaan AKB dalam perjalanan dengan sifat mobilitas.
3. Pelaksanaan AKB di tempat kerja/perkantoran.
16 Peraturan  gubernur  no  46  tahun  2020  tentang psbb adaptasi kebiasaan baru.
17 Peraturan  bupati  indramayu  no  36  tahun  2020 tentang psbb adaptasi kebiasaan baru.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 164-173
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
4. Pelaksannan  AKB  di  fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Pelaksanaan  AKB  di  toko  modern dan sejenisnya.
6. Pelaksanaan AKB di perhotelan.
7. Pelaksanaan  AKB  dalam  kegiatan kontruksi.
8. Pelaksanaan  AKB  dalam  kegiatan industri,  sentra  industri,  ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
9. Pelaksanaan AKB di rumah ibadah.
10. Pelaksanaan AKB di lokasi wisata.
11. Pelaksanaan  AKB  dalam  kegiatan olahraga.
12. Pelaksanaan
AKB dalam penyelenggaraan acara. 13. Pelaksanaan  AKB  dalam  aktifitas transportasi, dan
14. Pelaksanaan AKB kegiatan/aktifitas yang dibatas. Dalam pelaksanaan Adaptasi
Kebiasaan  Baru  (AKB)  ada  beberapa  hal Kegiatan  /  Aktifitas  yang  di  batasi,  di antaranya:
1. Kegiatan/aktifitas usaha sektor hiburan meliputi, pub/club malam/bar, karaoke, diskotik, bioskop,  pusat kebugaran/gym, salon kecantikan, barbershop, klinik  kecantikan,  panti  pijat, refleksi,  mandi  uap,  spa/message, arena  bermain  anak,  bilyard,  arena permainan, dan kolam renang.
2. Kegiatan/Aktifitas  usaha  lokasi wisata,  meliputi  destinasi  wisata luar  ruangan  untuk  anak-anak seperti taman lalu lintas dan taman yang bertema lainya.
3. Kegiatan/aktifitas usaha gelanggang seni.
4. Kegiatan/aktifitas  event  dan  atau konser musik.
Para seniman di Kabupaten Indramayu kini  bernapas  lega,  pasalnya  Gugus  Tugas Percepatan  Penanganan  (GTPP)  Covid-19 Kabupaten Indramayu
sudah membolehkan  pelaksanaan  hiburan  pada kegiatan hajatan yang dilaksanakan masyarakat,  dengan  menerapkan  protokol
kesehatan  ketat  serta  digelar  hanya  siang hari,  hiburan  pada  hajatan  hanya  boleh dilaksanakan mulai jam 09.00-17.00 WIB.
Di  dalam  Bab  III  Pasal  26  Perbup tersebut  disebutkan,  selama  pandemic Covid-19  pelaksanaan  (AKB)  kegiatan khitanan,  pernikahan  dan  syukuran  yang dilaksanakan  di  rumah  harus  terlebih dahulu  mendapatkan  persetujuan  dari GTPP  Covid-19  tingkat  kecamatan  dan dari pihak kepolisian setempat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  apa  yang  telah dibahas  dan  diuraikan  di  atas,  maka  saya menarik kesimpulan sebagai berikut :
Berdasarkan  kondisi-kondisi  di  atas maka  dapat  dikatakan  bahwa  ditinjau  dari aspek  hukum,  berbagai  regulasi  telah diterbitkan  untuk  mencegah  penyebaran (Covid-19)  namun  realitas  sampai  saat  ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan  dalam  penanganan  kasus  Covid 19  di  Indonesia,  jumlah  pasien  semakin bertambah,  angka  kematian  pun  semakin melaju, keberadaan regulasi yang ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya  yang  lebih  tegas  namun  santun  di dalam  masyarakat,  eksistensi  dan  atensi ekstra  dari  seluruh  pihak  terkait  menjadi sangat urgen untuk memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  mengenai bahaya penyebaran virus ini.
Aspek Hukum Penanganan Penyebaran (Covid  19)  dalam  perubahan  kedua Undang-Undang  Dasar  1945,  tentang kesehatan  ditegaskan  sebagai  bagian  dari hak asasi  manusia, dalam  Pasal  28 H ayat (1)  dinyatakan,  bahwa:  “Setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 18 menggambarkan  perubahan paradigma  yang  luar  biasa,  kesehatan
18 Undang-undang pasal 28 H ayat 1 “Setiap orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 164-173
dipandang  tidak  lagi  sekedar  urusan pribadi  yang  terkait  dengan  nasib  atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya  dengan  tanggung  jawab negara, melainkan suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara.
Penerbitan  regulasi  dalam  rangka penanganan penyebaran (Covid-19) merupakan upaya untuk mendukung keberadaan  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2007  yang  menetapkan  wabah penyakit  sebagai  salah  satu  bencana  non- alam  yang perlu dikelola potensi  ancaman dan  akibatnya,  alasan  pemerintan  tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan  Virus  Corona  ini  disebabkan karena  kekhawatiran  Pemerintah  akan menimbulkan  kepanikan  dan  keresahan  di kalangan masyarakat Indonesia.

## SARAN
Di  masa  pandemi  Virus  Corona (Covid-19) Kami sebagai Aparatur
Pemerintah  Daerah,  menghimbau  dan menyarankan  kesemua  pihak  lapisan warga  masyarakat  Kabupaten  Indramayu, agar  selalu  mentaaati  aturan  dan  anjuran Pemerintah,  dengan  melaksanakan  pola kehidupan  baru  (New  Normal)  sesuai protokol  kesehatan  “Social  Distancing  / Physical  Distancing”  Jaga  Jarak,  selalu memakai  masker  apabila  beraktifitas  di luar  rumah,  hindari  keramaian  atau kerumunan  masa,  selalu  rajin  mencuci tangan, waspada dan berhati  - hati apabila kedatangan  warga  asing  atau  pendatang dari  luar  daerah,  dan  biasakanlah  dengan pola  hidup  sehat  dengan  jaga  kebersihan lingkungan dan rajin berolahraga.
Begitupun  dalam  perihal  Keamanan warga masyarakat dihimbau jangan sampai terlena  di  masa  pandemi  ini  Virus  Corona ini,  tingkat  kriminalitas  meningkat  karena banyaknya pemutusan kerja ataupun lapangan  kerja  yang  di  tutup  di  masa pandemi,  untuk  itu  kewaspadaan  lebih  di tingkatkan  lagi,  dengan  bergotongroyong, bahu-membahu, untuk mengalakan kembali “Siskamling” dengan melaksanakan  ronda-ronda  keliling  di
seluruh pelosok wilayah Kabupaten Indramayu,  dengan  melibatkan  unsur masyarakat  seperti,  ketua  RT,  perangkat desa,  dan  tokohtokoh  masyarakat  lainya, tentunya  dengan  selalu  berkoordinasi dengan pihak baik personil dari Kamtibmas  (Kepolisian/Polsek)  ataupun Babinmas  (Koramil/TNI),  sebab  yang namanya  Keamanan  bukan  kepentingan milik (TNI/POLRI) saja melainkan Keamanan adalah kepentingan kita bersama sebagai warga masyarakat Kabupaten  Indramayu,  untuk  terciptanya lingkungan  yang  aman  tentram  dan kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA
Humas  BPBD  Kabupaten  Indramayu 2020.
Humas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten Indramayu 20202. Humas Diskominfo Kabupaten Indramayu 20202.
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Maret  2020,  “Tentang  Corona  Virus disease (Covid-19)”.
Kementrian  PPN/Bappenas  2018  Tentang SDGs Annual Konferensi .
Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor
443/Kep.  290  –  Hukham  /  2020 “Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Pandemi Virus Corona (Covid - 19)”.
Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor 443/Kep.304-Hukham/2020  “Tentang PSBB  secara  Proporsional  di  Seluruh wilayah Jawa Barat”.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2020,  “Tentang Pandemi  Corona  Virus  (Covid  –  19) sebagai Bencana Nasional”.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, “Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan
Corona Virus (Covid - 19)”. Peraturan  Bupati  Indramayu  Nomor  36 tahun 2020 “Tentang Pedoman
Pelaksanaan  Adaptasi  Kebiasaan  Baru (AKB) Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian (Covid-19)”.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 164-173
Peraturan  Gubernur  Nomor  46  Tahun
2020,  “Tentang  Pedoman  Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proposional, Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota”. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  Nomor 20  Tahun  2020,  “Tentang  Percepatan Penanganan Corona Virus (Covid - 19) Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah”. Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020
“Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala
Besar dalam Rangka Percepatan
Penanganan  Corona  Virus  Disease (COVID-19)”.
Surat  Edaran  Bupati  Indramayu  Nomor
443.2/913/P2P  Tahun  2020  “Tentang
Peningkatan  Kewaspadaan  Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus (Covid – 19) di Kabupaten Indramayu”. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/27/hukham  “Tentang  Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan  Resiko  Penularan  Infeksi Corona Virus (Covid - 19)”. Surat Edaran Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/56/2020,
“Tentang  Penetapan  Status  Virus Corona  (Covid-19)  Sebagai  Darurat Kesehatan Global”.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018 “Tentang Kekarantinaan Kesehatan”.
Undang-undang  pasal  28  H  ayat  1 “Tentang  hak  hidup  layak  dan
pelayanan kesehatan masyarakat”.
WHO  2020  “Tentang  Compfirmed  Cases Of  Dashboard  Corona  Virus  disease
(Covid – 19)”.
Wikipedia,  Muhammad  Alfito,  Veracios
2019  “Tentang  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”.