ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tegalsari Kota Surabaya
Trifandy Juniar 1 ; Lukman Arif 2, *
1,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia; lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id * Correspondence : lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

## Kata kunci
Evaluasi ,Kelurahan Tegalsari, Program Keluarga Harapan
Keywords Evaluation , Tegalsari Village, Keluarga Harapan Programm

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  evaluasi  PKH  di  Kelurahan Tegalsari.  Berdasar  pada  beberapa  artikel  yang  melaporkan  bahwa  terdapat puluhan warga Tegalsari yang mengadu kepada DPRD mengenai ketidakjelasan Program  Keluarga  Harapan  yang  diterapkan  di  Kelurahan  Tegalsari,  menarik minat  peneliti  untuk  menyelidiki  dan  menganalisis  kondisi  yang  terjadi  di lapangan.  Dalam  penelitian  ini,  digunakan    pendekatan  kualitatif    deskriptif dengan menggunakan  metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Informan yang dipilih sebagai objek informasi adalah beberapa dari  pihak  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  dan  keluarga  penerima  manfaat  di Kelurahan Tegalsari. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi menurut Dunn (2003),  yang  terdiri  dari  6  indikator  yaitu  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari masih belum memenuhi kriteria dalam hal efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan ketepatan. Meskipun demikian, dalam hal responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penilaian terhadap program tersebut cukup  baik.  Namun, evaluasi  kebijakan program  Keluarga  Harapan di Kelurahan Tegalsari masih dianggap masih kurang maksimal.

## ABSTRACT
This study aims to describe the evaluation of the Keluarga Harapan Program (PKH) in Tegalsari Village. Based on several articles reporting that dozens of Tegalsari resident  complained  to  the  DPRD  about  the  ambiguity  of  the  Family  Hope Program  implemented  in  Tegalsari  Village,  researchers  were  interested  in investigating and analyzing the conditions that occurred in the field. In this study, a descriptive qualitative approach was used using data collection methods such as interviews,  observations,  and  documentation.  The  data  used  consisted  of  two types, namely primary data and secondary data. Informants selected as objects of information  were  some  from  the  Surabaya  City  Social  Service  and  beneficiary families in Tegalsari Village. The theory used is the evaluation theory according to Dunn (2003), which consists of six indicators, namely effectiveness, efficiency, sufficiency, equality, responsiveness, and accuracy. From the results of the study, it is concluded that the implementation of the PKH in Tegalsari Village still does not meet the criteria in terms of effectiveness, efficiency, sufficiency, equality, and accuracy.  Nevertheless,  in  terms  of  responsiveness  to  community  needs,  the assessment of the program is quite good. However, the evaluation of the Family Hope Program policy in Tegalsari Village is still considered to be suboptimal.

## Pendahuluan
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Dengan jumlah lebih dari 17.504 pulau, Letak geografisnya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat  kaya  akan  sumber  daya  alam  dan  keanekaragaman  hayati (Mun’im,  2022) . Kekayaan  tersebut  tentunya  jika  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin  dapat membawa  negara  ini  ke  arah  lebih  baik.  Meskipun  demikian,  Indonesia  masih termasuk dalam kategori negara berkembang dan terdapat banyak spekulasi seputar masalah  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  yang  memerlukan  analisis  yang  lebih mendalam  (Sari  et  al.,  2022).  Permasalahan  yang  masih  dihadapi  oleh  negara Indonesia  salah  satu  yakni  masalah  kemiskinan.  Masalah  kemiskinan  menjadi hambatan dalam pembangunan karena kompleksitasnya yang sangat besar, sehingga negara  sulit  untuk  mengatasi  kemiskinan  tanpa  bantuan  dari  pihak  lain.  Artinya, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara holistik dan dengan dukungan semua pihak (Royat, 2015).
Berdasarkan  Berita  Resmi  Statistik  Nomor  51/07/Th.  XXV,15  Juli  2022 menunjukan  bahwa  jumlah  persentase  penduduk  miskin  di  Indonesia  sedikit mengalami  penurunan.  Diketahui  bahwa  10  tahun  terakhir  dari  September  2011 hingga September 2021 jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia tiap tahun mengalami perubahan yang terhitung hingga saat ini cenderung mengalami penurunan. Penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 24,78 juta penduduk miskin atau setara dengan 9,22% terjadi pada periode September 2019.  Akan tetapi pada  periode  Maret  2020  jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin  mengalami kenaikan hingga mencapai 26,42 juta jiwa setara dengan 9,78%. Kemudian kembali mengalami kenaikan pada periode September 2020 dengan jumlah penduduk miskin mencapai  27,55  juta  jiwa  setara  dengan  10,19%.  Kenaikan  jumlah  dan  persentase penduduk  miskin  tersebut  terjadi  karena  beberapa  faktor  adanya  pandemi  yang melanda  Indonesia,  dengan  kondisi  dua  tahun  belakangan  ini  penyebaran  dari wabah virus Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19 ), yang semakin menyulitkan tingkat perekonomian masyarakat.
Menyikapi  hal  kenaikan  angka  kemiskinan  tersebut,  pemerintah  telah mengeluarkan  berbagai  kebijakan  program  yang  sekiranya  dapat  membantu menaikkan taraf kehidupan masyarakat, seperti. dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program ini dimaksudkan pada Pasal 1 Ayat (1) yaitu “ Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga  dan/atau  seseorang  miskin  dan  rentan  yang  telah  terdaftar  dalam  data terpadu  program  penanganan  fakir  miskin,  diolah  oleh  Pusat  Data  dan  Informasi Kesejahteraan  Sosial  dan  ditetapkan  sebagai  keluarga  penerima  manfaat  PKH “Program Keluarga Harapan ditujukan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan diperoleh dari Basis Data Terpadu(Sudirman, Basri, Huda, & Upe, 2020).
Sebagai  program  yang  dirancang  secara  terpusat,  PKH  melibatkan  banyak aspek  dan  pihak  dalam  pelaksanaannya,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan terjadinya  penyimpangan  dari  aturan  selama  implementasi  program  Sama  halnya dengan  kebijakan  pemerintah  terkait  PKH,  pelaksanaannya  di  tingkat  lokal  juga dapat menghadapi banyak permasalahan. Seperti halnya pada penelitian ini, timbul masalah  dalam  penerimaan  bantuan PKH  pada  wilayah  Kelurahan  Tegalsari Kota Surabaya seperti hal tidak konsistennya penerimaan bantuan PKH. Pada penerimaan bantuan lain berbentuk sembako ada yang mempunyai kartu sembako akan tetapi tidak memperoleh sembako. Begitupula sebaliknya bantuan uang tunai setiap yang di  terima  peserta  PKH  selalu  menurun  dengan  tidak  adanya  penjelasan  secara langsung  oleh  pendamping  sehingga  ibu  rumah  tangga  serta  warga  setempat berbondong-bondong  mendatangi  kantor  DPRD  Kota  Surabaya  untuk  mengadu terkait permasalahan PKH ini.
Dalam  proses  pelaksanaan  PKH  di  Tegalsari  benar  terdapat  kegiatan pertemuan antara Pendamping PKH dengan Keluarga Penerima Manfaat, akan tetapi tidak  atas  sepengetahuan  ketua  RT/RW  setempat  yang  menyebabkan ketidakpahaman ketua RT/RW mengenai fasilitas, ketepatan waktu, serta hal yang didapatkan  dari  kegiatan  pertemuan  yang  dilakukan  Pendamping  PKH  tersebut. Kurang bersinerginya pendamping PKH dengan RT/RW setempat membuat warga yang  merasa  berhak  tapi  belum  mendapatkan  bantuan  menjadi  bingung  untuk menyampaikan keluhannya, sehingga membuat warga untuk membawa masalah ini ke  Dewan.  Komisi  D  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Surabaya menanggapi aduan warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari terkait beberapa hal  yang  disampaikan  kepada  wakil  rakyat.  Komisi  D  DPRD  Kota  Surabaya menambahkan  bahwa  sudah  selayaknya  apabila  ada  surveyor  baik  itu  dari  Dinas Sosial  atau  pendamping  PKH  ketika  akan  melakukan  survey  di  sebuah  kampung harusnya  bersinergi  dengan  RT  atau  RW  setempat.  Hal  itu  akan  dijadikan  bahan evaluasi dewan untuk melayani warga Kota Pahlawan ini lebih baik lagi.
Studi-studi  sebelumnya  yang  mengulas  evaluasi  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  dan  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  memberikan  pandangan berharga  tentang  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  program  bantuan  sosial  di berbagai  wilayah.  Namun,  penelitian  yang  diusulkan  memiliki  ciri  khas  yang membedakannya,  mendorong  untuk  lebih  mendalaminya.  Meskipun  penelitian pertama  (Rifqi  Fauzan  Dwi  Cahya,  2019)  mengidentifikasi  masalah  pemahaman masyarakat  dan  kendala  akses,  penelitian  ini  akan  fokus  pada  pemberdayaan  dan penyuluhan keluarga (P2K2) di pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari. Ini akan memberi  wawasan  lebih  mendalam  tentang  meningkatkan  efisiensi  waktu  dan sumber  daya  melalui  pendekatan  pemberdayaan  keluarga.  Sementara  studi  kedua (Yustina, 2021) menyoroti pentingnya meningkatkan pemahaman dan mengurangi ketergantungan,  penelitian  ini  akan  mengeksplorasi  pemberdayaan  keluarga  lebih rinci, mencari solusi inovatif untuk hambatan tersebut guna meningkatkan efisiensi
pelaksanaan program. Meskipun penelitian ketiga (Ade Kurniawan et al., 2021) telah mempertimbangkan  efektivitas  dan  efisiensi  PKH,  penelitian  ini  akan  meneliti efisiensi  melalui  P2K2  dan  dampak  jangka  panjangnya.  Sementara  penelitian keempat  (Firdausi  &  Hertati,  2022)  mengkaji  evaluasi  BPNT,  penelitian  ini  akan mendalami pendekatan pemberdayaan keluarga dalam PKH, memberikan wawasan baru  tentang  peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  program  bantuan  sosial.  Secara keseluruhan, penelitian ini mengisi celah dengan menggali pengaruh pemberdayaan keluarga  terhadap  efisiensi  pelaksanaan  program  bantuan  sosial,  berpotensi memberikan solusi lebih mendalam dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan jangka panjang program PKH.
Hal yang sangat penting pada pelaksanaan suatu program salah satunya ialah evaluasi. Tujuan adanya evaluasi dalam suatu program ialah untuk mengetahui hasil dan perkembangan dari program tersebut, serta untuk membandingkan pengaruh suatu  program  yang  bertujuan  sebagai  sarana  untuk  membantu  pengambilan keputusan  serta  untuk  meningkatkan  program  yang  akan  datang.  Hasil  evaluasi pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  bertujuan  memberi  bukti  nyata dalam  pelaksanaan  program  dengan  tercapainya  tujuan  berdasarkan  kriteria evaluasi  yakni  berdasarkan  masalah  yang  telah  dihadapi,  sehingga  penelitian  ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang menyatakan bahwa terdapat  6  (enam)  kriteria  dalam  mengevaluasi  suatu  kebijakan  yakni  efektivitas yaitu mengenai apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, efisiensi yaitu mengenai sebarapa  banyak  usaha  yang  diperlukan  untuk  mencapai  hasil,  kecukupan  yaitu mengenai  seberapa  jauh  pencapaian  hasil  dapat  memecahkan  masalah,  perataan yaitu  mengenai  apakah  manfaat  disalurkan  secara  merata  kepada  masyarakat, responsivitas  yaitu  mengenai  respon  masyarakat  terhadap  bantuan  yang  diterima dan  ketepatan  yaitu  mengenai  apakah  hasil  yang  diinginkan  benar-benar berguna bagi masyarakat.

## Metode
Bentuk  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  metode  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif,  di  mana  peneliti  menggambarkan  suatu  masalah dalam  penelitian  dan  mencari  jawaban  atas  masalah  tersebut.  Fokus  utama  dari penelitian  ini  adalah  enam  indikator  evaluasi  menurut  William  N.  Dunn.  Lokasi penelitian  berada  di  Kelurahan  Tegalsari.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui wawancara dengan berbagai informan terkait. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya, Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan tingkat kecamatan Kasi Kesra Kelurahan Tegalsari,  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  di  Kelurahan  Tegalsari,  serta Keluarga  Penerima  Manfaat  Program  Keluarga  Harapan.  Oleh  karena  itu,  untuk memperkuat  hasil  penelitian,  diperlukan  dokumentasi  penelitian  yang  mencakup
data langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari informan terkait dengan penelitian  tersebut.  Teknik  analisis  data  yang  akan  digunakan  melibatkan  proses reduksi  data,  penyajian  data,  verifikasi  data,  dan  penarikan  kesimpulan  guna mendapatkan  pemahaman  yang  komprehensif  mengenai  efisiensi  pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tegalsari.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Efektivitas
Pada kriteria efektivitas dari Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tegalsari dapat  dianggap  efektif  jika  dalam  pelaksanaannya  berhasil  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan (Dunn, 2003) dalam (Mustari,  2015)  yakni  kemampuan  suatu  tindakan  atau  alternatif  dalam  mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan yang ditetapkan. Selain itu, efektivitas juga penting untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  perkembangan  Program  Keluarga  Harapan  di Kelurahan  Tegalsari  dalam  mencapai  tujuan  program  yang  telah  ditetapkan  oleh Kementerian  Sosial.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  1  Tahun  2018 Tentang  PKH  dijelaskan  bahwa  tujuan  program  untuk  Kelurahan  Tegalsari  yang dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Meningkatkan  taraf  hidup  serta  mengurangi  beban  pengeluaran  keluarga miskin dan rentan.
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dengan  adanya kegiatan  Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  (P2K2)  memberikan dampak positif, seperti yang terlihat pada kasus Ibu  Ofita, yang merupakan ketua KPM  RT  5  RW  7.  Bantuan  PKH  yang  diterimanya  untuk  keperluan  pendidikan anaknya  dimanfaatkan  dengan  baik  sesuai  dengan  komponen  bantuan  yang diberikan.  Dengan  demikian,  bantuan  tersebut  mampu  mengurangi  beban pengeluaran keluarga serta dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti modal usaha.
Keberhasilan  ini  menunjukkan  bahwa  melalui  kegiatan  P2K2,  para  KPM diajarkan bagaimana memanfaatkan bantuan dengan tepat sesuai komponen yang diberikan,  sehingga  dapat  mengurangi  beban  pengeluaran  keluarga.  Hal  ini  juga sesuai dengan indikator peningkatan taraf hidup yang dikemukakan oleh (Soetomo, 2009),  yaitu  kemampuan  KPM  untuk  menggunakan  keuangan  dengan  baik  sesuai komponen bantuan yang diterima, sehingga dapat memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

## b. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM
Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PKH di kelurahan Tegalsari tidak berhasil secara optimal dalam mencapai tujuan perubahan perilaku  dan  kemandirian  masyarakat.  Terlihat  bahwa  masih  banyak  warga Kelurahan  Tegalsari  yang  terdaftar  sebagai  KPM  yang  sebenarnya  sudah  mampu, namun enggan untuk mengundurkan diri dari daftar penerima, serta banyak warga
yang bergantung pada bantuan PKH tanpa upaya mandiri yang memadai. Hal ini menggambarkan bahwa program PKH di kelurahan Tegalsari belum efektif dalam mencapai  tujuan  untuk  mendorong  perubahan  perilaku  dan  kemandirian masyarakat,  karena  tidak  memenuhi  prinsip-prinsip  kemandirian  sesuai  dengan teori  yang  dikemukakan  oleh  (Asrori,  2020)  yakni  kemandirian  merujuk  pada perilaku  individu  yang  memiliki  inisiatif  untuk  melakukan  berbagai  tugas  guna memenuhi  kebutuhan  tanpa  tergantung  pada  orang  lain,  serta  melakukannya dengan tanggung jawab.

## c. Mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  yang  ada,  menunjukan  bahwa  bantuan PKH yang disediakan oleh pemerintah memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan  di  Indonesia,  seperti  yang  terlihat  dari  penurunan  jumlah  KPM  di beberapa  kelurahan.  Namun,  meskipun  terjadi  perubahan  tersebut,  bantuan  PKH masih belum berhasil secara efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Fakta ini juga terlihat  di kelurahan Tegalsari, dimana jumlah KPM yang menerima bantuan PKH  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  selama  periode  2021-2022.  Hal  ini menunjukkan bahwa program PKH di kelurahan Tegalsari belum berhasil mencapai tujuan  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Program Keluarga Harapan yakni dengan adanya Program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.  Perlu  dilakukan  evaluasi  serta  peningkatan  program  agar  dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.
Tabel 1. Rekap Data Keluarga Penerima Manfaat 2021-2022
Tahun Kelurahan
Jumlah KPM
2021 Dr. Soetomo 1112 Kedungdoro 2115 Keputran 773 Tegalsari 2310 Wonorejo 1513 2022 Dr. Soetomo 617 Kedungdoro 897 Keputran 588 Tegalsari 2849 Wonorejo 804
Sumber: Koordinator PKH Kota Surabaya Dinas Sosial Kota Surabaya, 2023
Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan dan modal usaha yang sesuai  dengan  potensi  dan  kebutuhan  masyarakat,  sehingga  mereka  dapat mengembangkan  usaha  mereka  sendiri  dan  mengurangi  ketergantungan  pada bantuan.  Dengan  mengimplementasikan  solusi  tersebut,  diharapkan  tingkat efektivitas PKH di Kelurahan  Tegalsari dapat ditingkatkan dan program ini dapat memberikan  dampak  positif  yang  lebih  signifikan  bagi  masyarakat  yang membutuhkan.
Berdasarkan  analisis  peneliti  terhadap  program  PKH  di  Kelurahan Tegalsari, terungkap  bahwa  program  tersebut  belum  berhasil  mencapai  semua  tujuan  yang telah  ditetapkan,  termasuk  peningkatan  taraf  hidup,  pengurangan  beban pengeluaran,  perubahan  perilaku  dan  kemandirian,  serta  pengurangan  tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Tingkat efektivitas PKH di Kelurahan Tegalsari masih belum  mencapai  tingkat  yang  memadai.  Pandangan  peneliti  diperkuat  dengan mendasarkan pada konsep teori perubahan perilaku yakni teori perilaku terencana ( Theory  of  Planned  Behavior )  yang  dapat  berhubungan  dengan  masalah  PKH  di Kelurahan Tegalsari. Teori ini menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap  perilaku,  norma  subjektif,  dan  kendali  perilaku  yang  dirasakan.  Dalam konteks PKH, sikap individu terhadap program PKH menjadi faktor penting, dimana pandangan positif terhadap program dapat mendorong partisipasi dan manfaat yang diperoleh.  Norma  subjektif  juga  berperan,  dengan  dukungan  dan  persepsi  positif dari  masyarakat  sekitar  memengaruhi  motivasi  individu  untuk  terlibat.  Selain  itu, kendali  perilaku  yang  dirasakan  mempengaruhi  kemampuan  individu  dalam memanfaatkan  bantuan  dan  meningkatkan  kemandirian.  Dalam  analisis  masalah PKH  di  Kelurahan  Tegalsari,  teori  ini  membantu  memahami  faktor-faktor  yang mempengaruhi  partisipasi,  penerimaan,  dan  efektivitas  bantuan  PKH  serta membantu  memahami  faktor-faktor  yang  menyebabkan  kegagalan  program tersebut.

## 2. Efisiensi
Kriteria  efisiensi  dapat  dipahami  sebagai  cara  untuk  mengevaluasi  seberapa baik suatu kebijakan atau program menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai  tujuan  yang  ditetapkan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  dikemukakan oleh  Dunn  dalam  (Mustari,  2015)  yakni  berkaitan  dengan  seberapa  banyak  upaya yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  tingkat  keberhasilan  tertentu.  Dengan  kata lain, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, semakin  efisien  pelaksanaan  program  atau  kebijakan  tersebut.  Oleh  karena  itu, efisiensi  terkait  dengan  seberapa  banyak  upaya  yang  diperlukan  untuk  mencapai tujuan  yang  ditetapkan  oleh  program  PKH.  Pada  pelaksanaan  PKH  di  Kelurahan Tegalsari, menurut (Rusydiana, 2018) sumber daya yang dibutuhkan yaitu sumber daya manusia, sumber daya waktu seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut.

## a. Sumber daya manusia
Berdasarkan temuan hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa dalam hal kompetensi  sumber  daya  manusia,  telah  dipilih  sumber  daya  manusia  yang ditugaskan  sebagai  pendamping  PKH  di  Kelurahan  Tegalsari    yang    memiliki keahlian dan kompetensi  yang  sesuai dengan proses rekrutmen dengan yang telah ditetapkan  yakni  memenuhi  syarat  administratif  seperti  lulusan  minimal  D-III/D- IV/Sarjana  Ilmu  Sosial  dan  pengalaman  kerja  di  bidang  sosial/kesejahteraan  serta mampu menggunakan Ms Office . Pernyataan ini sejalan dengan indikator kompetensi sumber daya manusia yang dikemukakan oleh  Hutapea dalam  (Kadji, 2015), yaitu
memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  relevan  dengan  bidang  tugas  dan tanggung jawabnya. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam jumlah sumber daya manusia yang tidak seimbang dengan jumlah KPM yang sangat tinggi. Hal  ini  mengakibatkan  pendampingan  yang  dilakukan  tidak  berjalan  secara maksimal.

## b. Sumber daya waktu
Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukan bahwa terkait dengan kriteria efisiensi pada pelaksanaan kelurahan Tegalsari menunjukan bahwa didalam aspek sumber daya waktu terutama dalam kegiatan P2K2 kurang maksimal, dikarenakan pertemuan  P2K2  hanya  dilakukan  sekali  dalam  sebulan  dan  dijadwalkan  melalui koordinasi dengan ketua kelompok. Karena hanya ada satu pendamping, pertemuan dilakukan  secara  bergantian  antara  kelompok-kelompok  yang  sudah  dibentuk. Keterbatasan waktu pertemuan membuat beberapa anggota KPM tidak sepenuhnya memahami  materi  yang  disampaikan.  Akibatnya,  ketua  kelompok  harus  bertanya kepada  pendamping  serta  menjelaskan  kembali  kepada  anggota  KPM  yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan waktu belum efisien dalam kegiatan P2K2 karena tidak seimbang antara jumlah KPM dan jumlah pendamping yang  ada  sehingga  tidak  sesuai  dengan  kriteria  efisiensi  yang  dikemukakan  oleh Dunn dalam  (Mustari, 2015) yakni berkaitan dengan seberapa banyak upaya yang diperlukan  untuk  meningkatkan  tingkat  keberhasilan  tertentu.  Dengan  kata  lain, semakin  sedikit  sumber  daya  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu, semakin  efisien  pelaksanaan  program  atau  kebijakan  tersebut.  Oleh  karena  itu, berdasarkan  kriteria  efisiensi,  pelaksanaan  PKH  di  Kelurahan  Tegalsari  belum mencapai tujuan yang diharapkan.
Berdasarkan analisis peneliti, pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari belum mencapai tujuan yang diharapkan karena ketidakseimbangan jumlah pendamping dengan  jumlah  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM),  yang  mengakibatkan pendampingan  yang  tidak  efisien.  Diperlukan  peningkatan  jumlah  pendamping yang  seimbang  dengan  jumlah  KPM  serta  efisiensi  dalam  kegiatan  Peningkatan Pengetahuan  dan  Keterampilan  Keluarga  (P2K2)  agar  tujuan  PKH  dapat  tercapai. Pandangan  ini  didukung  oleh  konsep  Teori Sumber  Daya  Manusia  (Gary  Dessler, 2015),  yang  menekankan  pentingnya  sumber  daya  manusia  yang  memadai  dalam mencapai  keberhasilan suatu program.

## 3. Kecukupan
Kecukupan  dapat  diartikan  sebagai  kriteria  yang  berhubungan  dengan  hasil dari  suatu  kebijakan  untuk  mengatasi  masalah.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang dikemukakan  oleh  Dunn  yakni  kecukupan  berkaitan  dengan  seberapa  jauh  suatu tingkat  efektivitas  dapat  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang menumbuhkan  adanya  permasalahan.  PKH  menjadi  suatu  inovasi  baru  untuk mengurangi  dan  menanggulangi  permasalahan  kemiskinan,  program  ini  juga menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki kekurangan dari program bantuan
sebelumnya. Kebijakan PKH ini dapat memenuhi kriteria kecukupan apabila dapat mengurangi  bahkan  mengentaskan  masyarakat  tidak  mampu  dalam  memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk membiayai pendidikan sekolah.
Program  bantuan  PKH  di  Kelurahan  Tegalsari  belum  sepenuhnya  berhasil mengatasi  masalah  putus  sekolah  yang  tinggi.  Dari  pengamatan  di  lapangan menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Tegalsari belum memenuhi kebutuhan  yang  diperlukan.  Data  kecamatan  menunjukkan  bahwa  jumlah  anak putus sekolah masih tinggi, hanya sekitar 10% dari masyarakat dengan bantuan anak sekolah yang mendapatkan bantuan PKH.
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  program  bantuan PKH di Kelurahan Tegalsari belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah putus sekolah  yang  tinggi.  Dari  pengamatan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa implementasi  PKH  di  Kelurahan  Tegalsari  belum  memenuhi  kebutuhan  yang diperlukan. Data kecamatan menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah masih tinggi, hanya sekitar 10% dari masyarakat dengan anak sekolah yang mendapatkan bantuan  PKH.  Selain  itu,  program-program  pemerintah  kota  lainnya  juga  belum secara efektif menangani masalah ini. Meskipun bantuan PKH memberikan manfaat dalam  mengurangi  beban  pengeluaran  keluarga,  masih  ada  kendala  yang menghambat  penanggulangan  putus  sekolah  secara  efektif.  Faktor-faktor  seperti lingkungan dan pergaulan juga memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat putus sekolah. Hal tersebut belum memenuhi teori Kapabilitas Manusia ( Human Capability Theory )  yang  dikemukakan  oleh  Sen,  1999  dalam  (Wackernagel  et  al.,  2021)  yang menekankan untuk meningkatkan kapabilitas manusia dengan memberikan bantuan finansial,  serta  diperlukan  pendampingan  yang  dapat  mengurangi  dampak lingkungan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
Di sisi lain dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan  anak  juga  belum  memenuhi  Teori  Keterlibatan  Orang  Tua  ( Parental Involvement  Theory ),  teori  ini  menekankan  pentingnya  peran  orang  tua  dalam meningkatkan prestasi dan motivasi belajar anak. Dengan bantuan PKH, orang tua dapat lebih aktif terlibat dalam kegiatan sekolah dan memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam pembelajaran.

## 4. Perataan
Kriteria  perataan  merujuk  pada  kesetaraan  hak  dan  kedudukan  setiap kelompok  sasaran  dari  kebijakan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  dikemukakan oleh Dunn yakni perataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat usaha antara kelompok yang berada di dalam masyarakat.  Namun,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PKH  di  Kelurahan Tegalsari belum sepenuhnya memenuhi kriteria perataan karena belum menjangkau seluruh  penerima  yang  membutuhkan.  Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian menunjukan  bahwa  terkait  pelaksanaan  PKH  di  Kelurahan  Tegalsari,  dapat disimpulkan  bahwa  program  bantuan  PKH  belum  berhasil  terdistribusi  secara
merata, sesuai dengan kriteria perataan yang dikemukakan oleh (Ayu Nurrohmah & Rahaju, 2019) yang melihat dari penyebaran bantuan PKH kepada setiap masyarakat miskin di wilayah Kelurahan Tegalsari, bantuan PKH dapat dinilai merata apabila dalam kondisi dilapangan Hal ini terlihat dari penyebaran bantuan PKH yang belum menjangkau  setiap  masyarakat  miskin  di  wilayah  Kelurahan  Tegalsari.  Selain  itu, perataan  bantuan  PKH  juga  dapat  diukur  dengan  keakuratan  dalam  menetapkan penerima manfaat sehingga tidak ada individu yang tidak memenuhi kriteria miskin namun masih menerima bantuan PKH tersebut.
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  terkait  pelaksanaan PKH  di  Kelurahan  Tegalsari  belum  berhasil  terdistribusi  secara  merata,  hal  ini disebabkan oleh beberapa faktor hambatan, seperti ketidakakuratan data penerima bantuan  PKH  pada  Kelurahan  Tegalsari  yang  tidak  selalu  diperbarui  dari  pusat, sehingga  keluarga  yang  sebenarnya  sudah  mampu  masih  menerima  bantuan tersebut.  Selain  itu,  keterbatasan  wewenang  Dinas  Sosial  sebagai  perpanjangan tangan dalam pelaksanaan program juga menjadi penghambat. Hal tersebut belum memenuhi  kriteria  perataan  yang  dikemukakan  oleh  (Ayu  Nurrohmah  &  Rahaju, 2019) yang melihat dari penyebaran bantuan PKH kepada setiap masyarakat miskin di  wilayah  Kelurahan Tegalsari,  bantuan  PKH  dapat dinilai  merata  apabila  dalam kondisi  dilapangan  Hal  ini  terlihat  dari  penyebaran  bantuan  PKH  yang  belum menjangkau  setiap  masyarakat  miskin  di  wilayah  Kelurahan  Tegalsari.  Selain  itu, perataan  bantuan  PKH  juga  dapat  diukur  dengan  keakuratan  dalam  menetapkan penerima manfaat sehingga tidak ada individu yang tidak memenuhi kriteria miskin namun masih menerima bantuan PKH tersebut.

## 5. Responsivitas
Kriteria  responsivitas  mengukur  sejauh  mana  suatu  kebijakan  dapat memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai  kelompok-kelompok  masyarakat tertentu.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Dunn  yakni Responsivitas  berhubungan  dengan  seberapa  jauh  kebijakan  dapat  memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai kelompok masyarakat tertentu, kelompok sasaran memberikan  tanggapan  terhadap  kebijakan  yang  telah  dilaksanakan,  yang  dapat berupa respons positif atau negatif. Dalam temuan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  kriteria  responsivitas.  Menurut (Dehani  et  al.,  2018),  sasaran  kajian  dibagi  menjadi  dua  aspek.  yaitu  mengenai pengetahuan KPM terhadap keseluruhan tahapan dan proses pelaksanaan program. serta  kepuasan  para  penerima  bantuan  terhadap  proses  pelaksanaan  PKH  di Kelurahan Tegalsari.
a. Pengetahuan peserta PKH terhadap keseluruhan tahapan proses pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari
Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan pada pelaksanaan PKH di Kelurahan  Tegalsari,  menunjukan  bahwa  para  penerima  bantuan  telah  memiliki pengetahuan  yang  cukup  tentang  tahapan  proses  pelaksanaan  PKH.  Mereka  para
KPM  mengakui  bahwa  melalui  kegiatan  P2K2,  mereka  memperoleh  pemahaman tentang cara mengambil bantuan, mengelola dan mengatur bantuan yang diterima, serta manfaat yang bisa didapatkan dari program PKH. Hal tersebut sesuai dengan Teori Pendidikan Partisipatif. yang dikemukakan oleh John Dewey dalam(Mualifah, 2016)  yang  menekankan  pentingnya  partisipasi  aktif  peserta  dalam  proses pembelajaran  untuk  memperoleh  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  lebih  baik. Dalam  konteks  ini,  kegiatan  P2K2  yang  diadakan  secara  rutin  memberikan kesempatan  kepada  peserta  PKH  untuk  terlibat  secara  langsung  dalam  proses pembelajaran tentang tahapan proses pelaksanaan PKH.

## b. Kepuasan  peserta  PKH  terhadap  keseluruhan  tahapan  proses  pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebanyakan penerima  bantuan  PKH  di  Kelurahan  Tegalsari  merasa  senang  dengan  program tersebut.  Meskipun  bantuan  tersebut  tidak  mencukupi  sepenuhnya,  tetapi  dapat membantu mengurangi pengeluaran mereka. Orang-orang yang menerima bantuan mengakui  bahwa  PKH  memberikan  manfaat  positif  bagi  kehidupan  ekonomi mereka.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  kepuasan  konsumen  yang  dikemukakan  oleh Philip  Kotler  dalam  (Muhtadi  &  Indah  Choirunnisa,  2019).  Teori  tersebut mengungkapkan  bahwa  kepuasan  konsumen  dapat  diukur  melalui  ungkapan langsung kepuasan penilaian terhadap atribut yang dirasakan, dan analisis masalah. Dalam  konteks  ini,  penelitian  menunjukkan  bahwa  mayoritas  penerima  bantuan PKH  merasa  puas  dengan  program  tersebut,  meskipun  masih  ada  kekurangan. Dengan memahami hal ini, pemerintah dan penyelenggara program PKH dapat terus meningkatkan pelaksanaan  program untuk memberikan kepuasan yang lebih baik kepada para penerima bantuan dan memperbaiki kehidupan ekonomi mereka.
Berdasarkan analisis peneliti terhadap pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari dapat  dianalisis  dengan  mempertimbangkan  beberapa  teori  yang  relevan.  Peneliti menyatakan  bahwa  pelaksanaan  PKH  di  Kelurahan  Tegalsari  telah  mendapatkan respon  positif  dari  KPM.  Responsivitas  yang  baik  dalam  kebijakan  atau  program pemerintah  dapat  meningkatkan  kepuasan  masyarakat  dan  taraf  hidup  mereka. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja pendamping PKH yang disarankan oleh Ketua RW  setempat.  Evaluasi  tersebut  membantu  mengidentifikasi  kekuatan  dan kelemahan dalam pelaksanaan program serta memperbaiki kurangnya komunikasi dan  koordinasi.  Kegiatan  sosialisasi  dan  edukasi  yang  dilakukan  untuk mempermudah pemahaman masyarakat tentang proses penerimaan bantuan PKH juga penting, dan dapat dikaitkan dengan teori kognitif menurut Jean Piaget dalam (Rahman & Rahman, 2019). Piaget berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui proses konstruksi pengetahuan yang aktif. Dalam konteks  PKH,  pendekatan  Piaget  dapat  digunakan  untuk  memahami  bagaimana keluarga  penerima  manfaat  PKH  dapat  membentuk  pemahaman  mereka  tentang pengelolaan  keuangan  dan  perencanaan  masa  depan.  Dengan  demikian,  teori
kognitif sangat relevan dalam menganalisis pandangan peneliti tentang pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari.

## 6. Ketepatan
Kriteria  ketepatan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  penilaian  apakah  alternatif kebijakan  yang  diambil  dapat  memberikan  manfaat  yang  sesuai  bagi  kelompok sasaran.Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dunn yakni ketepatan terkait  dengan  nilai  atau  nilai  ekonomi  dari  tujuan  program  dan  kekuatan  asumsi yang mendukung tujuan tersebut Kriteria ini mengevaluasi dampak yang mungkin dihasilkan oleh setiap alternatif yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatif.  Dengan  demikian,  kebijakan  akan  dianggap  tepat  atau  sesuai  hanya  jika alternatif yang dipilih menghasilkan dampak yang positif. Namun, jika dampak yang dihasilkan adalah negatif, maka kebijakan tersebut dianggap tidak tepat dan perlu dicari alternatif yang baru. Oleh karena itu, kebijakan PKH di Kelurahan Tegalsari akan dianggap tepat jika berhasil memberikan manfaat kepada KPM di sana..

## a. Ketepatan  sasaran  penerima  di  Kelurahan  Tegalsari  dengan  kriteria  PKH yang telah ditetapkan
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian,  kriteria  ketepatan  untuk  masyarakat miskin dan rentan yang menerima bantuan PKH di Kelurahan Tegalsari masih belum optimal.  Karena  terdapat  beberapa  faktor  yang  menghambat  masyarakat  yang membutuhkan  untuk  menerima  bantuan  tersebut.  Pendamping  PKH  juga berpendapat  bahwa  program  ini  sudah  mengenai  sasaran  yang  tepat  karena diberikan  kepada  kelompok-  kelompok  tertentu  yang  memenuhi  kriteria,  seperti anak usia sekolah, ibu hamil hingga menyusui, lansia, dan disabilitas, hanya saja data penerima terkadang dari pusat masih mencakup penerima yang telah mampu dan seharusnya sudah tidak masuk dalam data penerima. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang disampaikan oleh (Budiani & Ni Wayan, 2007), yang menyatakan bahwa ketepatan sasaran program dilihat dari sejauh mana peserta program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

## b. Ketepatan proses pelaksanaan PKH dengan harapan para penerima PKH di Kelurahan Tegalsari
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  pada  pelaksanaan  PKH  di  Kelurahan Tegalsari  menunjukan bahwa ada keberagaman pandangan terkait ketepatan proses pelaksanaan PKH. Sebagian penerima  merasa puas dengan pelaksanaan program ini karena bantuan PKH telah membantu mengurangi beban keuangan dan memberikan manfaat  yang  signifikan  dalam  kehidupan  mereka.  Mereka  merasa  terbantu  dan bersyukur atas adanya bantuan ini. Namun, terdapat juga beberapa pandangan kritis terkait ketepatan proses pelaksanaan PKH. Beberapa penerima merasa bahwa masih ada  kekurangan  dalam  penentuan  penerima  bantuan,  di  mana  ada  keluarga  yang mampu  tetapi  terdaftar  sebagai  penerima,  sementara  keluarga  yang  lebih membutuhkan  tidak  terdaftar.  Ini  menunjukkan  adanya  potensi  ketidakakuratan dalam  penentuan  penerima  bantuan  PKH,  Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  teori
Keadilan  Distributif  ( Distributive  Justice  Theory )  adalah  John  Rawls  dalam  (Fattah, 2013) yang menekankan pentingnya pembagian yang adil untuk mencapai keadilan sosial  dan  meminimalkan  ketimpangan  yang  tidak  adil  di  antara  individu  atau kelompok dalam masyarakat.
Berdasarkan analisis peneliti terhadap pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari dapat  dianalisis  dengan  mempertimbangkan  beberapa  teori  yang  relevan.  Hasil analisis menunjukkan bahwa program ini masih belum berhasil dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, kecuali dalam hal responsivitas yang lumayan baik. Masih terdapat beberapa masalah, seperti kurangnya sumber daya manusia dan waktu  yang  menghambat  pendidikan  dan  sosialisasi.  Selain  itu,  ada  juga  masalah dalam penyaluran bantuan PKH yang tidak merata, sehingga beberapa orang yang seharusnya  mendapat  bantuan  tidak  mendapatkannya  karena  masalah  data  yang tidak sesuai. Meskipun begitu, penerima manfaat PKH telah menunjukkan keaktifan dan  responsivitas  dalam  pertemuan  pendampingan,  meskipun  ada  beberapa keluhan tentang ketidaksesuaian sasaran kebijakan. Dalam menganalisis hal ini, teori seperti implementasi kebijakan yang efektif. Penerapan teori implementasi kebijakan yang  identik  dengan  prespektif "Top-Down" dan "Bottom-Up" Edward  III  dalam (Agustino,  2016)  menjadi  relevan.  Pemerintah  pusat  perlu  memberikan  panduan yang jelas tentang penyaluran bantuan, kriteria penerima manfaat, dan mekanisme pengawasan.  Di  sisi  lain,  pelaksana  lokal  di  Kelurahan  Tegalsari  memiliki pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  kondisi  masyarakat  setempat.  Mereka  dapat berperan  dalam  mengidentifikasi  keluarga  yang  memenuhi  syarat,  memberikan edukasi,  dan  memastikan  bantuan  yang  diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat. Kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pelaksana lokal menjadi  kunci  dalam  implementasi  kebijakan  PKH  yang  efektif  di  Kelurahan Tegalsari, dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di tingkat lokal serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Berdasarkan hasil analisis dari keenam kriteria evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan  PKH  di  Kelurahan  Tegalsari  belum  efektif  dalam  mengurangi kemiskinan  dan kesenjangan sosial, terlihat dari masih banyaknya jumlah KPM di Kelurahan tersebut. Selain itu, efisiensi kebijakan PKH juga belum cukup baik karena kurangnya  sumber  daya  manusia  dan  waktu  yang  mempengaruhi  pelaksanaan edukasi  dan  sosialisasi.  Kebijakan  ini  juga  masih  kurang  merata,  karena  beberapa masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan PKH karena masalah dalam ketidaksesuaian data. Meskipun demikian, KPM telah menunjukkan responsif dan  aktif dalam  pertemuan  pendampingan,  meskipun  ada  beberapa  protes  terkait ketidaksesuaian sasaran kebijakan.
Pada studi (Ade Kurniawan et al., 2021) yang juga membahas tentang Evaluasi PKH  berbeda  dengan  hasil  yang  peneliti  lakukan,  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  evaluasi  pelaksanaan  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan Karawang  dinilai  dari  beberapa  indikator  evaluasi  secara  keseluruhan  sudah
memenuhi yaitu, efektifitas, kecukupan. Sedangkan indikator lainnya masih belum memenuhi yaitu efisiensi, perataan dan ketepatan. Pelaksanaan  Program Keluarga Harapan  masih  ditemui  beberapa  kendala  yaitu  kurangnya  Sumber  Daya  PKH, susahnya merubah cara pola pikir KPM, dan persebaran bantuan yang tidak merata.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menguak  sejumlah  aspek  penting  terkait  pelaksanaan  Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tegalsari dengan menggunakan pendekatan evaluasi  William  N.  Dunn.  Efektivitas  PKH  di  wilayah  ini  masih  belum mencapai tingkat  yang  diharapkan.  Meskipun  berhasil  meningkatkan  taraf  hidup  dan mengurangi  pengeluaran  serta  meningkatkan  pendapatan  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM), sasaran lain seperti perubahan perilaku dan penguatan kemandirian KPM  serta  pengurangan  kemiskinan  dan  kesenjangan  masih  belum  sepenuhnya tercapai. Di sisi efisiensi, kendala muncul karena tidak seimbangnya jumlah sumber daya manusia yang terlibat dibanding jumlah KPM. Penjadwalan waktu pelaksanaan dan pertemuan yang tidak teratur juga menjadi hambatan. Ketidakcukupan dalam mengatasi putus sekolah serta ketidakmampuan dalam menjangkau keluarga miskin dan  rentan  menjadikan  aspek  kecukupan  dan  perataan  masih  belum  memenuhi harapan.  Responsivitas  PKH  di  Kelurahan  Tegalsari  dinilai  baik,  tetapi  terdapat keterbatasan komunikasi dengan pejabat setempat serta kejelasan proses pendaftaran bantuan.  Terakhir,  ketepatan  sasaran  program  masih  menjadi  tantangan,  dengan data penerima yang tidak akurat dan belum mampu memastikan bahwa hanya yang memenuhi syarat yang menerima bantuan.
Namun,  penelitian  ini  juga  memiliki beberapa  keterbatasan.  Fokus  penelitian pada satu kelurahan dapat menghasilkan temuan yang mungkin tidak sepenuhnya representatif  untuk  wilayah  yang  lebih  luas.  Terbatasnya  jumlah  responden  dan informan  juga  dapat  mempengaruhi  kedalaman  analisis.  Selain  itu,  dalam menganalisis  efektivitas,  sebaiknya  ada  pengukuran  yang  lebih  kuantitatif  terkait indikator keberhasilan program. Dalam konteks ini, penelitian ini menjadi landasan penting untuk riset lanjutan yang lebih inklusif dan beragam dalam konteks geografis serta  metode  analisis  yang  lebih  komprehensif,  untuk  menghasilkan  pemahaman yang lebih akurat dan berkelanjutan mengenai pelaksanaan program bantuan sosial di Indonesia.
Berdasarkan hasil analisis terkait kebijakan PKH di Kelurahan Tegalsari dapat dievaluasi dari efektivitas kebijakan program menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari masih belum mampu dan belum efektif dalam mengurangi kemiskinan  dan  kesenjangan  sosial  ini  terbukti  dengan  jumlah  KPM  yang  masih banyak di Kelurahan Tegalsari. Serta, dilihat efisiensi kebijakan PKH di Kelurahan Tegalsari  belum  cukup  efisien,  karena  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  waktu belum  sepenuhnya  memberikan  pelaksanaan  yang  terbaik,  dengan  kurangnya jumlah sumber daya manusia sebagai pendamping dalam pelaksanaan edukasi dan
sosialisasi  sehingga  menyebabkan  kurang  maksimalnya  waktu  pertemuan  yang secara  tidak  langsung  mempengaruhi  pemahaman  KPM.  Kemudian,  pada  kriteria perataan kebijakan masih dinilai kurang merata, karena masih terdapat masyarakat yang tergolong kurang mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH. Hal tersebut disebabkan karena adanya masalah dalam ketidaksesuaian data. Pada realitas yang ada,  KPM  sebagai  sasaran  dari  PKH,  sudah  menunjukkan  sikap  yang  baik  karena responsif dan aktif dalam pelaksanaan  pertemuan  pendampingan, meskipun dalam pelaksanaan  PKH  di  Kelurahan  Tegalsari  masih  terdapat  protes  yang  dilakukan terkait  dengan  ketidaksesuaian  dari  ketepatan  sasaran  kebijakan  yang  telah diberikan.

## Referensi
Ade Kurniawan, Lukmanul Hakim, & Rachmat Ramdani. (2021). Evaluasi Kebijakan Program  Keluarga  Harapan  di   Kecamatan  Karawang  Barat  Kabupaten Karawang. Gorontalo Journal of Government and Political Studies , 4 , 41 – 51.
Ayu Nurrohmah, I., & Rahaju, T. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Publika , 7 (7), 1 – 7.
Budiani,  &  Ni  Wayan.  (2007).  Efektivitas  Program  Penanggulangan  Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota. Jurnal Ekonomi Dan Sosial , 2 (1).
Dehani,  M.,  Hernawan,  D.,  &  Purnamasari,  I.  (2018). Evaluasi  Program  Keluarga Harapan  (Pkh)  Di  Kecamatan  Bogor  Selatan  Kota  Bogor  Evaluation  Of  Keluarga Harapan Program (Pkh) In South Bogor District Of Bogor City .
Firdausi,  D.  S.,  &  Hertati,  D.  (2022).  Evaluasi  Kebijakan  Program  Bantuan  Pangan Non  Tunai  (BPNT)  di  Desa  Glagahan  Kecamatan  Perak  Kabupaten  Jombang. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 22 (2), 1126. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2323
Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik:  Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. . In Gorontalo: UNG Press Gorontalo .
Mualifah, I. (2016). Progresivisme John Dewey Dan Pendidikan Partisipatif Perspektif Pendidikan  Islam. Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam  (Journal  of  Islamic  Education Studies) , 1 (1), 101 – 121. https://doi.org/10.15642/jpai.2013.1.1.101-121
Muhtadi,  &  Indah  Choirunnisa.  (2019).  Implikasi  Kualitas  Pelayanan Program   Keluarga  Harapan  terhadap  Kepuasaan   Penerima  Manfaat  di Kelurahan  Beji  Depok. Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat:  Media  Pemikiran  Dan Dakwah Pembangunan , 3 (2), 397 – 424.
Mun’im,  A.  (2022). Penyempurnaan  Pengukuran  Kontribusi  Pariwisata:  Alternatif Percepatan  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia. Jurnal  Kepariwisataan  Indonesia: Jurnal  Penelitian  Dan  Pengembangan  Kepariwisataan  Indonesia , 16 (1),  1 – 14. https://doi.org/10.47608/jki.v16i12022.1-14
Mustari,  N.  (2015).  Pemahaman  Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi dan  Evaluasi Kebijakan Publik. LeutikaPrio.
Royat, S. (2015). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Kajian Bidang Kesejahteraan Masyarakat , 1 , 41 – 51.
Rusydiana,  A.  S.  (2018).  Indeks  Malmquist  untuk  Pengukuran  Efisiensi  dan Produktivitas Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 26 (1), 47 – 58.
Sudirman,  F.  A.,  Basri,  M.,  Huda,  K.,  &  Upe,  A.  (2020).  COLLABORATIVE

## GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN  (PKH)  SEBAGAI  UPAYA  PENCAPAIAN  SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS). Jurnal Neo Societal , 5 (4), 381 – 394.
Sari,  W.,  Prayendi,  D.  A.,  Aulia,  R.  G.,  Idzni,  H.,  Yunus,  S.  M.,  Dwijaya,  R.,  &
Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penaggulangan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Inovasi Penelitian , 4 (1), 1 – 10. Wackernagel, M., Hanscom, L., Jayasinghe, P., Lin, D., Murthy, A., Neill, E., & Raven,
P. (2021).  The importance of resource security for poverty eradication. Nature Sustainability , 4 (8), 731 – 738. https://doi.org/10.1038/s41893-021-00708-4
Yustina. (2021). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu . Universitas Muhammadiyah Makassar.