## MANAJEMEN KEUANGAN PONDOK PESANTREN

## MIFTAHOL ARIFIN
STIT Al-Karimiyyah Sumenep miftah.abibilqist@gmail.com

## Abstract
There are three factors that has significant role in the organization of Islamic boarding  school  system.  Those  are,  management  as  the  factor  of  efforts,  the organization  as  the  factor  of  Facility,  and  the  administration  as  the  factor  of intention. These three factors give direction and cohesion in defining, controlling, organizing,  supervising  and  assessing  the  implementation  of  the  policies  in  an effort to organize educational activities in accordance with the aim of every Islamic boarding school.
One of the components of management in an effort to Islamic boarding school is financial management. Financial management of the Islamic boarding school is an activity undertaken in order to achieve the purpose of boarding schools that had planned to develop and manage resources and sources of funding and the potential held in the boarding school system effectively and efficiently.  This activity can be started  from  the  planning,  organizing,  implementing  up  to  scrutiny.  In  the financial management at the school began with budget planning up to monitoring and financial accountability.
Financial management of the Islamic boarding school is one of the substances management  of educational  institutions  which will in turn  determine the  smooth operation of the Islamic boarding school. As the case on the substance of education in  general  management,  financial  management  activities  of  the  boarding  school should  be  done  through  the  process  of  planning,  organizing,  directing, coordinating,  monitoring  or  controlling.  Some  activities  such  as  financial management and assign an activity to obtain funding sources, utilization of funds, reporting, inspection and accountability.

## Abstrak
Ada tiga faktor yang berperan dalam sistem penyelenggaraan Pondok Pesantren yaitu, manajemen sebagai faktor upaya, organisasi sebagai faktor Sarana,  dan  administrasi  sebagai  faktor  karsa.  Ketiga  faktor  ini  memberi arah dan perpaduan dalam merumuskan, mengendalikan, penyelenggaraan,  mengawasi  serta  menilai  pelaksanaan  kebijakan kebijakan  dalam  usaha  menyelenggarakan  kegiatan  pendidikan  yang sesuai dengan tujuan setiap Pondok Pesantren.
Salah  satu  komponen  manajemen  sebagai  upaya  dalam  pondok pesantren  adalah  manajemen  keuangan.  Manajemen  keuangan  pondok pesantren  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  guna  mencapai  tujuan pondok  pesantren  yang  telah  direncanakan  dengan  mengembangkan  dan mengelola  sumber  daya  dan  sumber  dana  serta  potensi-potensi  yang dimiliki dalam sistem pondok pesantren secara efektif dan efisien. Kegiatan
ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan  pengawasan.  Dalam  manajemen  keuangan  di  sekolah  tersebut dimulai  dengan  perencanaan  anggaran  sampai  dengan  pengawasan  dan pertanggung jawaban keuangan.
Manajemen  keuangan  pondok  pesantren  merupakan  salah  satu substansi  manajamen  lembaga  pendidikan  yang  akan  turut  menentukan kelancaran  kegiatan  pondok  pesantren.  Seperti  halnya  yang  terjadi  pada substansi  manajemen  pendidikan  pada  umumnya,  kegiatan  manajemen keuangan  pondok  pesantren  seyogyanya  dilakukan  melalui  proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan  atau  pengendalian.  Beberapa  kegiatan  manajemen  keuangan berupa kegiatan memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban.

## Kata Kunci: Pondok Pesantren, Manajemen Keuangan

## Pendahuluan
Menurut  Maysarah  dikutip  oleh  Sulistyorini  menjelaskan  bahwa manajemen  keuangan  adalah  suatu  proses  melakukan  kegiatan  mengatur keuangan  dengan  menggerakkan  tenaga  orang  lain.  Kegiatan  ini  dapat  dimulai dari  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  sampai  dengan  pengawasan. Dalam  manajemen  keuangan  di  sekolah  tersebut  dimulai  dengan  perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan 1 . Menurut  Depdiknas  manajemen  keuangan  merupakan  tindakan pengurusan/  ketatausahaan  keuangan  yang  meliputi  pencatatan,  perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah  mulai  dari  perencanaan,  pembukuan,  pembelanjaan,  pengawasan  dan pertanggungjawaban keuangan sekolah 2 . Mulyasa mengatakan bahwa manjemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara  keseluruhan  menuntut  kemampuan  sekolah  untuk  merencanakan, melaksanakan  dan  mengevaluasi  serta  mempertanggungjawabkan  secara  efektif dan transparan 3 .
Mengingat  antara  sekolah  dan  pondok  pesantren  memiliki  kesamaan substansi dan kesamaan visi-misi dari setiap instansi, maka berdasarkan defenisi di  atas  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  manajemen  keuangan  pondok pesantren  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  guna  mencapai  tujuan  pondok pesantren  yang  telah  direncanakan  dengan  mengembangkan  dan  mengelola sumber  daya  dan  sumber  dana  serta  potensi-potensi  yang  dimiliki  dalam  sistem pondok pesantren secara efektif dan efisien.
1 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2009), 130-131
2 Akhmad Sudrajat, Konsep dasar manajemen keuangan sekolah, (Pustaka Rizki Putra, 2013), 36.
3 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 194
Manajemen  keuangan  pondok  pesantren  merupakan  salah  satu  substansi manajamen  lembaga  pendidikan  yang  akan  turut  menentukan  kelancaran kegiatan  pondok  pesantren.  Seperti  halnya  yang  terjadi  pada  substansi manajemen  pendidikan  pada  umumnya,  kegiatan  manajemen  keuangan  pondok pesantren  seyogyanya  dilakukan  melalui  proses  perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan,  pengkoordinasian,  pengawasan  atau  pengendalian.  Beberapa kegiatan  manajemen  keuangan  berupa  kegiatan  memperoleh  dan  menetapkan sumber-sumber  pendanaan,  pemanfaatan  dana,  pelaporan,  pemeriksaan  dan pertanggung jawaban.
Pondok  pesantren  yang  pada  awalnya  dianggap  sebagai  lembaga pendidikan  alternatif,  dewasa  ini  sudah  mengalai  kenaikan  kasta  menjadi lembaga  pendidikan  solutif  dan  substantif.  Saat  ini  pondok  pesantren  dianggap satu-satunya  lembaga  pendidikan  yang  tetap  eksis  membentuk  karakter  dan kepribadian (personality character) generasi penerus bangsa ini.
Ada  tiga  faktor  yang  berperan  dalam  sistem  penyelenggaraan  Pondok Pesantren  yaitu,  manajemen  sebagai  faktor  upaya,  organisasi  sebagai  faktor Sarana, dan administrasi sebagai faktor karsa. Ketiga faktor ini memberi arah dan perpaduan  dalam  merumuskan,  mengendalikan,  penyelenggaraan,  mengawasi serta  menilai  pelaksanaan  kebijakan  kebijakan  dalam  usaha  menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan tujuan setiap Pondok Pesantren.
Pondok pesantren  sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, saat ini telah banyak mengalami pergeseran orientasi dari format salaf ke modern sehingga  berdampak  pada  kemampuan  para  santri  dalam  menguasai  ilmu  ke- Islaman  dari  sumber-sumber  klasik  (thuras).  Maka,  untuk  mengembalikan  posisi ke  peran  semula,  yaitu  melahirkan  kader-kader  ulama  tentunya  dengan melakukan pembenahan baik pada sisi internal maupun eksternal lembaga secara tersistematis dan terorganisir agar out put-nya kelak memiliki keunggulan totalitas yakni  tidak  hanya  unggul  dalam  kajian  kitab-kitab  klasik  semata  namun  juga unggul  dalam  pengetahuan  umum,  manajemen,  dan  administrasi  sebagai penyeimbang dari kemajuan zaman.
Azyumardi  Azra  dalam  pengantar  buku  Bilik-bilik  Pesantren  karya Nurcholis  Madjid  mengatakan  bahwa  modernisasi  sistem  pendidikan  pesantren mencakup empat hal. pertama, pembaharuan substansi atau isi pendidikan dengan memusatkan subjek-subjek umum dan vocational; kedua, pembaruan metodologi; ketiga , pembaruan kelembagaan; dan keempat, pembaruan fungsi 4 . Menurut  Pupuh  Fathurahman  dalam  Priatna  (peny.),  sejalan  dengan tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat  serta  perkembangan  zaman,  dewasa  ini banyak  pondok  pesantren  yang  menerapkan  sistem  pendidikan  terpadu,  yakni lembaga  pendidikan  pondok  pesantren  yang  memiliki  kondisi  obyektif,  baik secara kultural, manajemen, maupun pengelolaan kelembagaan yang terintegrasi dengan sistem sekolah atau madrasah yang berada di lingkungan pesantren 5 .
4 Nurcholis Madjid, Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina 1997), xxii
5 Tedi Priatna (peny.), Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004). 195
Eksistensi  pondok  pesantren  saat  ini  menurut  Muhtarom  bahwa  pondok pesantren  tradisional  sebagai  lembaga  dan  wahana  pendidikan  Islam  yang mengandung  makna  indigenous  (asli)  Indonesia  telah  ikut  serta  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  mentransfer  ilmu-ilmu  keIslaman,  memelihara  tradisi  ke- Islaman, mereproduksi ulama dan mentransmisikan Islam 6 .
Lebih  lanjut  menurut  Muhtarom  salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan pendidikan  termasuk  pendidikan  pesantren  adalah  efektivitas  manajemennya 7 . Manajemen  pendidikan  pesantren  tidak  jauh  berbeda  dengan  manajemen  pada umumnya.  Manajemen  pendidikan  pesantren  disebut  juga  manajemen pendidikan Islam
Pada  pengelolaan  manajemen  pondok  pesantren  peran  Kyai  sangat  besar dalam  menentukan  tujuan  dan  kegiatan  manajerial  yang  harus  dilakukan. Keadaan ini telah menjadikan hampir seluruh pengelolaan sumberdaya baik fisik ataupun  finansial  banyak  ditangani  langsung  oleh  Kyai  atau  oleh  Keluarga  Kyai dengan bantuan Ketua Pengurus (Santri) pondok pesantren peran yang dipercaya untuk  melaksanakan  kegiatan  pondok  pesantren  peran  dan  lembaga  pendidikan formal  lainnya  dibawah  naungan  pendidikan  pondok  pesantren.  Secara  umum, kepengurusan  dalam  pondok  pesantren  terdiri  dari  kyai,  pengurus  pondok pesantren,  pimpinan  unit-unit  kegiatan  dan  tenaga  kesekretariatan  pondok pesantren dan guru/ustadz sebagai tenaga pengajar.
Pondok  pesantren  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  telah  diakui  oleh pemerintah. Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional,  posisi  dan  keberadaan  pondok  pesantren  sebenarnya memiliki  tempat  yang  istimewa.  Namun,  kenyataan  ini  belum  disadari  oleh mayoritas masyarakat muslim,. Karena kelahiran Undang-undang ini masih amat belia  dan  belum  familiar  dikalangan  pondok  pesantren  di  Indonesia. Keistimewaan  pondok  pesantren  dalam  sistem  pendidikan  nasional  dapat  kita lihat  dari  ketentuan  dan  penjelasan  pasal-pasal  dalam  Undang-udang  Sisdiknas sebagai berikut:
Dalam  Pasal  3  UU  Sisdiknas  dijelaskan  bahwa  Pendidikan  nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggung jawab 8 . Ketentuan ini tentu saja sudah berlaku dan diimplementasikan di pondok pesantren.
Pondok  pesantren  sudah  sejak  lama  menjadi  lembaga  yang  membentuk watak  dan  peradaban  bangsa  serta  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang
6 Muhtarom,  H.M.,  Reproduksi Ulama  di  Era  Globalisasi  Resistensi  Tradisi  Islam,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005). 11
7 Muhtarom,  H.M.,  Reproduksi Ulama  di  Era  Globalisasi  Resistensi  Tradisi  Islam,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005). 17
8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
berbasis  pada  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Allah  SWT  serta  akhlak  mulia. Sehingga format Pesantren  kedepan haruslah  mampu bersaing dengan lembaga- lembaga  pendidikan  yang  lain  dengan  menata  kembali  manajemen  yang  sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.
Sering ditemukan bahwa di banyak pondok pesantren masalah keuangan selalu menjadi kendala dalam melakukan aktivitas Pesantren, baik yang berkaitan dengan  angaran,  akutansi,  penataan  administrasi,  alokasi  serta  kebutuhan pengembangan  Pesantren  maupun  dalam  proses  aktivitas  keseharian  Pesantren. Tidak  sedikit  Pesantren  yang  memiliki  sumberdaya  baik  manusia  maupun alamnya  tidak  tertata  dengan  rapi,  dan  tidak  sedikit  pula  proses  pendidikan pondok  pesantren  berjalan lambat karena  kesalahan dalam  penataan menejemen keuanganya.
Sebagai implementasi dari paradigma manajemen pendidikan yang ada di indonesia,  Total  Quality  Manajemen  (TQM),  masalah  keuangan  dan  pembiayaan menjadi lebih banyak di atur oleh lembaga pendidikan itu sendiri, tidak terkecuali pondok  pesantren.  Walaupun  sebenarnya  pondok  pesantren  dari  dahulu  sejak awal  berdirinya  memang  adalah  lembaga  yang  mandiri  dalam  penataan manajemenya.  Namun  alangkah  lebih  baik  jika  Pesantren  bisa  mengadopsi penataan  manajemen  yang  bisa  membawa  kemaslahatan  umat.  Hal  ini  tentunya tidak terlepas dari prinsip Pesantren, (al-Muhafadhoh ‘ala al-Qodim as-Sholih – wa al- Akhdu  bi  al-Jadid  al-Ashlah) melestarikan  tradisi  lama  yang  baik  dan  mengadopsi hal-hal baru yang lebih membawa mashlahat 9 .
Problematika  manajemen  keuangan  pondok  pesantren  tidak  hanya ditemukan  pada  pengelolaan  keuangan  pondok  pesantren  tetapi  juga  pada lembaga  pendidikan  formal  dan  non  formal  yang  ada  dibawahnya.  Lembaga pendidikan formal dan non formal yang dimaksud mulai dari PAUD, RA, TK, MI, MTs, MA bahkan pada perguruan tinggi.

## Konsep Dasar Manajemen Keuangan Pondok Pesantren
Manajemen  keuangan  pondok  pesantren  adalah  suatu  proses  dalam pengaturan  aktivitas  atau  kegiatan  keuangan  pada  suatu  pondok  pesantren  dan lembaga  pendidikan  yang  berada  didalamnya,  di  dalamnya  termasuk  kegiatan planning ,  analisis  dan  pengendalian  terhadap  kegiatan  keuangan  yang  biasanya dilakukan  oleh  ketua  pengurus  dan  bendahara,  dan  atau  kepala  madrasah bersama  bendahara  madrasah  pada  sektor lembaga  pendidikan  formal  yang  ada dibawah naungan institusi pondok pesantren.
Manajemen  keuangan  pondok  pesantren  merupakan  seluruh  aktivitas kegiatan  yang  berhubungan  dengan  upaya  untuk  mendapatkan  dana  dengan meminimalkan  biaya  serta  upaya  penggunaan  dan  pengalokasian  dana  tersebut secara  efektif  dan  efesien.  Upaya  tersebut  bisa  berupa  pengembangan  usaha pesantren, keputusan untuk berinvestasi, dan pengelolaan keuangan lainnya yang dilakukan secara syar’i dan fiqih muamalah dalam Islam.
9 Ahmad Muthohar, Ideologi Pendidikan Pesantren, (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2007), 109
Fungsi  manajemen  keuangan  dalam  pondok  pesantren  adalah  untuk melaksanakan  kegiatan  agar  suatu  tujuan  tercapai  dengan  efektif  dan  efisien. Secara  tegas  tidak  ada  rumusan  yang  sama  dan  berlaku  umum  untuk  fungsi manajemen 10 .
Manajemen  keuangan  pondok  pesantren  memiliki  tiga  fungsi,  yaitu:  (1) Investment  Decision  ( Menetapkan  pengalokasian  dana),  (2)  Financial  Decision ( Memutuskan alternatif pembiayaan), dan (3) Dividend Decision (Kebijakan dalam pembagian dividen) 11 . Investment Decision adalah keputusan yang diambil oleh pemilik kebijakan keuangan  pondok  pesantren  (ketua  pengurus)  dan  lembaga  (institusi)  yang berada  dibawah  naungan  pondok  pesantren,  seperti  kepala  madrasah (MI/MTs/MA)  atau  ketua  lembaga  pendidikan  formal  lainnya  seperti  PTKIS (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam); tentang pengalokasian keuangan madrasah atau  PTKIS  dalam  bentuk  investasi  yang  dapat menghasilkan  keuntungan  (laba) di  masa  yang  akan  datang.  Keputusan  ini  akan  tergambar  dari  aktiva  pesantren aktiva madrasah, dan aktiva PTKIS, serta mempengaruhi struktur keuangan yang dimiliki;  yaitu  perbandingan  antara  current  assets  (Aktiva  Lancer)  dengan  fixed assets (Aset Tetap atau Aktiva Tetap) 12 . Financial  Decision adalah  keputusan  manajemen  keuangan  pemilik kebijakan  keuangan  pondok  pesantren  (ketua  pengurus)  dan  lembaga  (institusi) yang berada dibawah naungan pondok pesantren seperti kepala madrasah dalam melakukan  pertimbangan  dan  analisis  perpaduan  antara  sumber-sumber  dana yang  paling  ekonomis  bagi  pesantren/madrasah  untuk  mendanai  kebutuhan- kebutuhan  investasi  serta  kegiatan  operasional  pesantren/madrasah.  Keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasiva pondok pesantren, aktiva madrasah, dan  aktiva  PTKIS  yang  akan  mempengaruhi  financial  structure  (Struktur Keuangan) maupun capital structure (Struktur Modal) 13 . Dividend  Decision adalah  kebijakan  dalam  pembagian  dividen.  Dividen merupakan  bagian  dari  keuntungan  pondok  pesantren  atau  pemberian  sebagian keuntungan dari lembaga pendidikan formal dibawahnya baik MI/MTs/MA/PTKIS.  Keputusan  dividen  adalah  keputusan  manajemen keuangan  dalam  menentukan  besarnya  proporsi  keuntungan  (laba)  yang  akan dibagikan  oleh  lembaga  formal  dibawah  pondok  pesantren  seperti  madrasah kepada pondok pesantren sebagai lembaga pemilik dan proporsi dana yang akan disimpan  di  madrasah  sebagai  laba  ditahan  untuk  pengembangan  kegiatan madrasah  selanjutnya.  Kebijakan  ini  juga  akan  mempengaruhi  financial  structure (Struktur Keuangan) maupun capital structure (Struktur Modal) 14 .
10 Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  Universitas  Pendidikan  Indonesia.  Manajemen  Pendidikan,
(Bandung: Alfabeta, 2009), 92
11 Miftahol Arifin, Manajemen Keuangan Pendidikan, (Sumenep: Madura Press, 2013), 23
12 Miftahol Arifin, Manajemen Keuangan Pendidikan, (Sumenep: Madura Press, 2013), 24
13 Miftahol Arifin, Manajemen Keuangan Pendidikan, (Sumenep: Madura Press, 2013), 25
14 Miftahol Arifin, Manajemen Keuangan Pendidikan, (Sumenep: Madura Press, 2013), 26

## Tujuan Manajemen Keuangan Pondok Pesantren
Melalui  kegiatan  manajemen  keuangan  maka  kebutuhan  pendanaan kegiatan  pondok  pesantren  dapat  direncanakan,  diupayakan  pengadaannya, dibukukan  secara  transparan,  dan  digunakan  untuk  membiayai  pelaksanaan program pondok pesantren secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan  pondok  pesantren  meliputi:  (1)  Meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi penggunaan  keuangan  pondok  pesantren;  (2)  Meningkatkan  akuntabilitas  dan transparansi keuangan pondok pesantren; dan (3) Meminimalkan
penyalahgunaan anggaran pondok pesantren 15 .
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  dibutuhkan  kreativitas  pengurus pesantren  dalam  menggali  sumber-sumber  dana,  menempatkan  bendaharawan yang  menguasai  dalam  pembukuan  dan  pertanggung-jawaban  keuangan  serta memanfaatkannya secara benar sesuai AD/ART pondok pesantren dan peraturan perundangan yang berlaku.
Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Pondok Pesantren Pengurus  pondok  pesantren  yang  mengelola  pendidikan  formal  selain harus  memahami  mikanisme  aturan  anggaran  pendapatan  dan  pembelanjaan pondok pesantren, sitematika pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan baik kepada  pengasuh,  biro  keuangan,  maupun  badan  pemeriksa  keuangan  sebagai badan  pengaudit  internal  pondok  pesantren;  pengurus  pesantren  harus memahami  prinsip-prinsip  manajemen  keuangan  lembaga  pendidikan  formal yang  digambarkan  dalam  undang-undang  No  20  Tahun  2003.  Pada  pasal  48 menyatakan  bahwa  pengelolaan  dana  pendidikan  berdasarkan  pada  prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik 16 . Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan.
Transparansi.
Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti  adanya  keterbukaan  dalam  mengelola  suatu  kegiatan 17 .  Di  pondok pesantren,  bidang  manajemen  keuangan  yang  transparan  berarti  adanya keterbukaan  dalam  manajemen  keuangan  pondok  pesantren,  yaitu  keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya  harus  jelas  sehingga  bisa  memudahkan  pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.
Transparansi  keuangan  sangat  diperlukan  dalam  rangka  meningkatkan dukungan  orang  tua  wali  santri,  masyarakat  dan  pemerintah  dalam penyelenggaraan seluruh  program pendidikan pondok pesantren. Disamping itu transparansi  dapat  menciptakan  kepercayaan  timbal  balik  antara  pemerintah,
15 Kadarman Jusuf, Pengantar Ilmu Manajemen, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), 18
16 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
17 Direktorat  Tenaga  Kependidikan.  Direktorat  Jenderal  Peningkatan  Mutu  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan.  Materi  Pembinaan  Profesi  Kepala  Sekolah/Madrasah.  2007.  Departemen Pendidikan Nasional., 9
masyarakat,  orang  tua  siswa  dan  warga  sekolah  melalui  penyediaan  informasi dan  menjamin  kemudahan  di  dalam  memperoleh  informasi  yang  akurat  dan memadai.
Beberapa  informasi  keuangan  yang  bebas  diketahui  oleh  semua  warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah  (RAPBS)  bisa  ditempel  di  papan  pengumuman  di  ruang  guru  atau  di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah  uang  yang  diterima  sekolah  dari  orang  tua  siswa  dan  digunakan  untuk apa  saja  uang  itu.  Perolehan  informasi  ini  menambah  kepercayaan  orang  tua siswa terhadap sekolah.
Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi  tanggung  jawabnya 18 .  Akuntabilitas  di  dalam  manajemen  keuangan pondok  pesantren  berarti  penggunaan  uang  pondok  pesantren  dapat dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan. Berdasarkan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  dan  peraturan  yang  berlaku maka  pihak  pondok  pesantren  dan  lembaga formal  dibawahnya  membelanjakan uang  secara  bertanggung  jawab.  Pertanggungjawaban  dapat  dilakukan  kepada pengasuh,  badan  pemeriksan  keuangan  pesantren,  orang  tua  wali  santri, masyarakat dan pemerintah.
Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:
1. adanya  transparansi  para  penyelenggara  sekolah  dengan  menerima masukan  dan  mengikutsertakan  berbagai  komponen  dalam  mengelola sekolah ,
2. adanya  standar  kinerja  di  setiap  institusi  yang  dapat  diukur  dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya,
3. adanya  partisipasi  untuk  saling  menciptakan  suasana  kondusif  dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat 19

## Efektivitas
Efektif  seringkali  diartikan  sebagai  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Garner  (2004)  mendefinisikan  efektivitas  lebih  dalam  lagi,  karena sebenarnya  efektivitas  tidak  berhenti  sampai  tujuan  tercapai  tetapi  sampai  pada
18 Direktorat  Tenaga  Kependidikan.  Direktorat  Jenderal  Peningkatan  Mutu  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan.  Materi  Pembinaan  Profesi  Kepala  Sekolah/Madrasah.  2007.  Departemen Pendidikan Nasional., 13
19 Direktorat  Tenaga  Kependidikan.  Direktorat  Jenderal  Peningkatan  Mutu  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan.  Materi  Pembinaan  Profesi  Kepala  Sekolah/Madrasah.  2007.  Departemen Pendidikan Nasional., 14
kualitatif  hasil  yang  dikaitkan  dengan  pencapaian  visi  lembaga.  Effectiveness ”characterized by qualitative outcomes” . 20
Efektivitas  lebih  menekankan  pada  kualitatif  outcomes.  Manajemen keuangan  pondok  pesantren  dikatakan  memenuhi  prinsip  efektivitas  kalau kegiatan  yang  dilakukan  pondok  pesantren  dapat  mengatur  keuangan  untuk membiayai  aktivitas  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pondok  pesantren  dengan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Efisiensi Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency”characterized  by  quantitative  outputs”  (Garner,2004).  Efisiensi  adalah perbandingan  yang  terbaik  antara  masukan  (input)  dan  keluaran  (out  put)  atau antara  daya  dan  hasil 21 .  Daya  yang  dimaksud  meliputi  tenaga,  pikiran,  waktu, biaya.
Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:
a. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya: Kegiatan  dapat  dikatakan  efisien  kalau  penggunaan  waktu,  tenaga  dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
b. Dilihat dari segi hasil
Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan  biaya  tertentu  memberikan  hasil  sebanyak-banyaknya  baik  kuantitas maupun kualitasnya.
Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya  pelayanan  terhadap  masyarakat  secara  memuaskan  dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

## Tiga Tahap Manajemen Keuangan Pondok Pesantren
Manajemen  keuangan  pondok  pesantren  memiliki  tiga  tahapan  penting yaitu  tahap  perencanaan  (budgeting),  tahap  pelaksanaan  (Akunting)  dan  tahap penilaian atau evaluasi (Auditing). Ketiga tahapan tersebut harus dilakukan dalam pengelolaan  manajemen  keuangan  pondok  pesantren  agar  keuangan  pondok pesantren  dan  lembaga  formal  maupun  non  formal  didalamnya  sehat,  dinamis dan akuntabel.
Penganggaran ( budgeting)
Perencanaan  atau  Penganggaran  (budgeting)  merupakan  kegiatan  atau proses  penyusunan  anggaran.  Budget  merupakan  rencana  operasional  yang
20 Direktorat  Tenaga  Kependidikan.  Direktorat  Jenderal  Peningkatan  Mutu  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan.  Materi  Pembinaan  Profesi  Kepala  Sekolah/Madrasah.  2007.  Departemen Pendidikan Nasional., 18
21 Direktorat  Tenaga  Kependidikan.  Direktorat  Jenderal  Peningkatan  Mutu  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan.  Materi  Pembinaan  Profesi  Kepala  Sekolah/Madrasah.  2007.  Departemen Pendidikan Nasional., 21
dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman  dalam  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  lembaga  dalam  kurun  waktu tertentu 22 . Lebih jauh Nanang Fatah menjelaskan dalam menentukan biaya satuan pendidikan  terdapat  dua  pendekatan  yaitu  pendekatan  makro  dan  pendekatan mikro.  Pendekatan  makro  mendasarkan  perhitungan  pada  keseluruhan  jumlah pengeluaran  pendidikan  yang  diterima  dari  berbagai  sumber  dana  kemudian dibagi jumlah murid.
Morphet (1975) sebagaimana dikutip Mulyasa menjelaskan tentang hal-hal yang  perlu  diperhatikan  dalam  penganggaran  biaya  pendidikan.  Pertama, anggaran  belanja harus dapat mengganti beberapa peraturan dan  prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan; Kedua, merevisi peraturan dan input  lain  yang  relevan,  dengan  mengembangkan  perencanaan  sistem  yang efektif;  dan  Ketiga,  memonitor  dan  menilai  keluaran  pembiayaan  secara  terus menerus  dan  berkesinambungan  sebagai  bahan  perencanaan  tahap  penggaran tahun berikutnya 23 .
Untuk  mengefektifkan  pembuatan  perencanaan  keuangan  pondok pesantren,  maka  yang  sangat  bertanggung  jawab  sebagai  pelaksana  ketua pengurus  pondok  pesantren.  Jika  lembaga  pendidikan  formal  dibawah  pondok pesantren adalah kepala madrasah. Ketua pengurus pondok pesantren dan kepala madrasah  harus  mampu  mengembangkan  sejumlah  dimensi  pengembangan administratif.
Untuk penganggaran minimal ada dua format yang harus dilakukan yang pertama  RKA  (Rencana  Kegiatan  Anggaran),  biasa  disebut  RKAS  (Rencana Kegiatan  Anggaran  Sekolah  atau  RKAPP  (Rencana  Kegiatan  Anggaran  Pondok Pesantren); dan RAPB (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja), biasa disebut RAPBS  (Rencana  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Sekolah),  RAPBM  (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Madrasah), atau RAPBPP (Rencana Anggaran Penerimaan  dan  Belanja  Pondok  Pesantren).  Analisis  penyususnan  RKA  dan RAPB  memerlukan  analisis  masa  lalu  dan  lingkungan  ekstern  (SWOT)  yang mencakup  kekuatan  (strength),  kelemahan  (weakness),  peluang  (opportunities)  dan ancaman (threats).
Pelaksanaan ( Akunting)
Akunting  adalah  bahasa  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  hasil kegiatan ekonomi 24 . Menurut Mulyasa dalam pelaksanaan keuangan dalam garis besarnya  dapat  dikelompokan  ke  dalam  dua  kegiatan,  yakni  penerimaan  dan pengeluaran 25 .  Penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan  pondok  pesantren  yang diperoleh  dari  sumber-sumber  dana  perlu  dibukukan  berdasarkan  prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep  teoritis  maupun  peraturan  pemerintah.  Misalnya  penerimaan  dana  dari
22 Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 47
23 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 196
24 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Manajemen Pendidikan,
(Bandung: Alfabeta, 2009). 265
25 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 201
SPP  (Sahriyah)  santri  tercatat  dalam  Buku  Penerimaan  SPP  (Sahriyah)  serta  ada bukti  penerimaan  berupa  Buku  Kartu  SPP  (Sahriyah)  Santri  yang  dipegang santri.  Keduanya  dilengkapi  dengan  Buku  Administrasi  Penyetoran  dan Penerimaan  SPP  ( Sahriyah).  Selain  itu  bila  pondok  pesantren  yang  dimaksud memiliki donator tetap maka perlu disediakan Buku Penerimaan Donasi.
Pada proses pelaksanaan selain buku-buku tersebut ada buku utama yang wajib diisi setiap terjadi transaksi, yaitu Buku KAS Umum. Buku KAS Umum ini yang  menggambarkan  history  penerimaan  dan  pengeluaran  dana  pondok pesantren.  Buku  KAS  Umum  tersebut  dilengkapi  dengan  dokumen  Bukti  KAS yang  berupa  kwitansi,  faktur,  nota,  atau  catatan  administrasi  lainnya.  Salah  satu Bukti  KAS  yang  berupa  catatan  administrasi  ialah  Buku  Honorarium  dan Intensif Asatidz dan Staf (Pegawai) .
Evaluasi ( Auditing) Auditing adalah  proses  pengumpulan  dan  pengevaluasian  bahan  bukti tentang  informasi  yang  dapat  diukur  mengenai  suatu  entitas  ekonomi  yang dilakukan  seorang  yang  kompeten  dan  independen  untuk  dapat  melaporkan kesesuaian  informasi  dimaksud  dengan  kriteria-kriteria  yang  telah  ditetapkan 26 . Sedangkan  menurut  Mulyasa  dalam  evaluasi  keuangan  sekolah,  pengawasan merupakan  salah  satu  proses  yang  harus  dilakukan  dalam  manajemen pembiayaan  berbasis  sekolah 27 .  Pada  keuangan  manajemen  pondok  pesantren, ketua  pengurus  pondok  pesantren  perlu  melakukan  pengendalian  pengeluaran keuangan pondok pesantren selaras dengan RAPB yang telah ditetapkan.
Menurut Nanang Fattah secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga  kegiatan,  yaitu  memanatau  (monitoring),  menilai  dan  melaporkan 28 .  Proses evaluasi  ini  dilakukan  untuk  dan  agar  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan manajemen  keuangan  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  dan  tidak  terjadi penyimpangan-penyimpangan  dalam  prosesnya.  Disinilah  seorang  ketua pengurus pondok pesantren harus memantau dan menilai hasilnya. Ada beberapa jenis-jenis Auditing:
1. Audit  Laporan  Keuangan,  Audit  laporan  keuangan  bertujuan  menentukan apakah  laporan  keuangan  secara  keseluruhan  yang  merupakan  informasi terukur  yang  akan  diverifikasi,telah  disajikan  sesuai  dengan  kriteria-kriteria tertentu.
2. Audit  Operasional,  Audit  operasional  merupakan  penelaahan  atas  bagian manapun  dari  prosedur  dan  metode  operasi  suatu  organisasi  untuk  menilai efisiensi dan efektitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor  akan  memberikan  sejumlah  saran  kepada  manajemem  untuk memperbaiki jalannya operasi pondok pesantren.
26 Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  Universitas  Pendidikan  Indonesia.  Manajemen  Pendidikan,
(Bandung: Alfabeta, 2009). 265
27 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 205
28 Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 66
3. Audit  Ketaatan,  Audit  ketaatan  bertujuan  mempertimbangkan  apakah  auditi (klien)  telah  mengikuti  prosedur  atau  aturan  tertentu  yang  telah  ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Suatu audit ketaatan pada lembaga (perusahaan)  swasta,  dapat  termasuk  penentuan  apakah  para  pelaksana akuntasi  telah  mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetepkan  oleh  lembaga. Contoh  peninjauan  tingkat  upah,pemeriksaan  perjanjian  dengan  pihak  lain (seperti bank/kreditor), dan memenuhi ketentuan hokum yang berlaku.
Problematika Manajemen Keuangan Pondok Pesantren Manajemen  keuangan  pondok  pesantren  tidak  lepas  dari  berbagai masalah.  Di  antara  masalah-masalah  tersebut  adalah,  lemahnya  SDM  pengurus, minimnya  dana  operasional,  penyalahgunaan  keuangan,  membebankan pembiayaan  kepada  santri,  pelaporan  keuangan  yang  penuh  manipulasi  dan spekulasi, pembelanjaan keuangan yang tidak tepat guna, dan lain sebagainya.
Tak  dapat  dipungkiri  sebagian  besar  pondok  pesantren  memiliki keterbatasan  SDM  yang  mumuni  dalam  manajemen  keuangan.  Diperparah  lagi dengan  tidak  dilaksanakannya  pelatihan  tentang  manajemen  keuangan.  Hal  ini yang  menyebabkan  pondok  pesantren  kesulitan  dalam  membuat  dan menganalisis RAPB dan merealisasikannya sesuai RAPB, serta sulitnya membuat laporan keuangan pondok pesantren yang akutabel dan transparan.
Kurangnya  dana  operasional  pondok  pesantren  khususnya  pondok pesantren yang memiliki santri sedikit, dan minimnya intensif yang diterima para pengurus  tidak  sedikit  menyebabkan  terjadinya  penyalahgunaan  keuangan  dan penyalahgunaan kebijakan keuangan.
Penyalahgunaan keuangan memang sudah menjamur di mana-mana, baik instansi  swasta  maupun  negeri,  termasuk  juga  di  pondok  pesantren. Penyalahgunaan  keuangan  adalah  tindakan  manipulasi  data  keuangan  dan sengaja  melakukan  kebijakan  spekulatif  dalam  pembelajaan,  termasuk  yang paling  parah  memperkaya  diri  dengan  berbagai  cara  yang  melanggar  aturan hukum dan tata tertib pondok pesantren. Walau tidak banyak  terjadi  di institusi pondok  pesantren  penyalahgunaan  keuangan  biasanya  sering  terjadi  dibagian ketua  pengurus,  bendahara,  pimpinan  usaha  milik  pondok  pesantren,  dan jabatan-jabatan lain yang berkuasa menentukan kebijakan dan atau pememegang langsung uang pondok pesantren.
Mereka  memiliki  keleluasaan  dalam  mengendalikan  uang.  Kebijakan- kebijakan yang di keluarkan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan  dalam  Rencana  Anggaran  Belanja  Pondok  Pesantren.  Sayangnya penyalahgunaan  keuangan  di  pondok  pesantren  seringkali  dibiarkan  oleh pengsuh  pondok  pesantren.  Hal  ini  terjadi  di  pondok  pesantren  lebih  utama menutupi  penyalahgunaan  keuangan  di  pondok  pesantren  dari  khalayak  umum karena  dianggap  aib.  Dibiarkan  maksudnya  tidak  sampai  dibawa  ke  pengadilan atau  dipolisikan  tetapi  sebatas  dipulangkan  dan  tidak  ada  tuntutan  untuk mengembalikan uang yang telah dikorupsinya.
Pungutan  dana  illegal  dan  usaha-usaha  lain  yang  menghasilkan  dana dilakukan  tanpa  sepengetahuan  pengasuh  seringkali  terjadi  dan  dilakukan  oleh
oknum  pengurus  dan  pengelola  pondok  pesantren.  Hal  ini  sering  terjadi  karena perputaran  keuangan  di  pondok  pesantren  cendrung  tertutup.  Pelaporan keuangan  yang  akuntabel  dan  transparan  juga  terabaikan.  Oleh  karena  itu  bagi pengasuh pondok pesantren yang memahami terjadinya potensi penyalahgunaan keuangan  mendirikan  badan  independen  audit  internal  untuk  mengawasi realisasi anggaran dan memeriksa laporan keuangan pondok pesantren.

## Penutup
Manajemen  keuangan  pondok  pesantren  merupakan  salah  satu  substansi manajamen pondok pesantren yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan kegiatan  pondok  pesantren.  Sebagaimana  yang  terjadi  di  substansi  manajemen pendidikan  pada  umumnya,  kegiatan  manajemen  keuangan  pondok  pesantren dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,  pengawasan  atau  pengendalian.  Adapun  tujuan  dari manajemen keuangan pondok pesantren adalah untuk memperoleh, dan mencari peluang  sumber-sumber  pendanaan  bagi  kegiatan  sekolah,  agar  bisa menggunakan  dana  secara  efektif  dan  efisien,  tidak  melanggar  aturan,  dan membuat laporan keuangan yang transparan serta akuntabel.
Ada  tiga  tahap  manajemen  keuangan  pondok  pesantren,  yaitu  tahap perencanaan  (budgeting),  tahap  pelaksanaan  (Akunting)  dan  tahap  penilaian  atau evaluasi  (Auditing)  yang  perlu  diperhatikan  dan  dilaksanakan  agar  manajemen keuangan  pondok  pesantren  sehat;  sehat  perencanaan,  sehat  pengelolaan  dan sehat  pelaporan.  Selain  itu  akan  menjadikan  pondok  pesantren  terhindar  dari penyalahgunaan keuangan dan penyalahgunaan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Muthohar,  Ideologi  Pendidikan  Pesantren,  (Semarang:  Pustaka  Rizki  Putra. 2007)
Akhmad  Sudrajat,  Konsep  dasar  manajemen  keuangan  sekolah,  (Semarang:  Pustaka Rizki Putra, 2013), 36.
Direktorat Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan.  Materi  Pembinaan  Profesi  Kepala Sekolah/Madrasah. 2007. Departemen Pendidikan Nasional., 9
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
Kadarman  Jusuf,  Pengantar  Ilmu  Manajemen,  (  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 1992)
Miftahol Arifin, Manajemen Keuangan Pendidikan, (Sumenep: Madura Press, 2013), 23
Muhtarom,  H.M.,  Reproduksi  Ulama  di  Era  Globalisasi  Resistensi  Tradisi  Islam,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
Nurcholis  Madjid,  Bilik-bilik  Pesantren  Sebuah  Potret  Perjalanan,  (Jakarta: Paramadina 1997)
Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2009)
Tedi  Priatna  (peny.),  Cakrawala  Pemikiran  Pendidikan  Islam,  (Bandung:  Mimbar Pustaka, 2004)
Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  Universitas  Pendidikan  Indonesia. Manajemen Pendidikan , (Bandung: Alfabeta, 2009). 265
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional