208
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312

## YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENYELESAIAN KASUS ROHINGNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
I Gede Angga Adi Utama, Dewe Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {angganggut17@gmail.com,dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com}

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisa  mengenai  yurisdiksi International Criminal  Court (ICC)  dalam  penyelesaian  kasus  Rohingnya  (2)  mengetahui  dan  mengkaji  hambatan yang  dialami  oleh International  Criminal  Court (ICC) dalam  penyelesaian  kasus  etnis  Rohingnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan  atau  aturan-aturan  internasional  dan  pendekatan  kasus.  Sumber  bahan  hukum yang  digunakan  ialah  dari  sumber  bahan  hukum  primer,  sumber  bahan  hukum  sekunder  dan  sumber bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan penelitian  perpustakaan  dan  Teknik  analisis  bahan  hukum  menggunakan  teknik  deskriptif  kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  yurisdiksi International  Criminal  Court (ICC)  dalam penyelesaian  kasus  Rohingnya  berpedoman  pada  Statuta  Roma  1998  berupa  yurisdiksi  seperti ; Personal Jurisdiction, Material Jurisdiction, Temporal Jurisdition dan, Territorial Juridiction. Selain itu, ICC juga mengembangkan Humanitarian Action dan Human security sebagai sarana pengemablian keamanan bagi warga Rohingnya (2) hambatan yang dialami oleh International Criminal Court (ICC) dalam  upaya  penyelesaian  kasus  Rohingnya  ialah  tidak  diakuinya  status  kewarganegaraan  etnis Rohingnya  oleh  pemerintah  Myanmar,  mereka  menganggap  etnis  rohingnya  hanyalah  imigran  ilegal yang  masuk  di  wilayah  negara  myanmar.  Serta  adanya  pengaruh  prinsip  Non-Intervensi  yang  dianut negara-negara  di  ASEAN  dimana  tidak  diizinkannya  campur  tangan  organisasi  internasional  atau negara lain dalam permasalahan intern negara dalam hal ini khususnya Myanmar.
Kata Kunci : Yurisdiksi, International Criminal Court , Rohingnya

## Abstract
The  research  aimed  to  (1)  knows  and  analyzing  the  jurisdiction  of  the  International  Criminal  Court (ICC)  in  the  completion  of  his  rohinge  case  (2)  knows  and  assesses  the  obstacles  faced  by  the International Criminal Court (ICC) in the ethnic settlement of the Rohinge case. The type of research used was a normative-law study, with a kind of approach to international regulations of law or rules and  case  approaches.  The  source  of  legal  materials  used  was  the  primary  source  of  the  law,  the secondary source of the law and the tertiary source of the material. The techniques for collecting legal materials  are  done  by  conducting  library  research  and  law-material  analysis  techniques  using qualitative  descriptive  techniques.  The  result  of  research  shows  that  (1)  the  jurisdiction  of  the International Criminal Court(ICC) in the completion of the Rohinge case adheres to the 1998 Roman statute of such jurisdictions; Personal Jurisdiction, Materials Jurisdiction, Temporal Jurisdiction and, Territorial  Jurisdiction.  Furthermore,  the  ICC  also  developed  humanitarian  action  and  human security  as  a  security  humanitarian  for  Rohinge  citizens.  (2)  the  obstacle  faced by  The International Criminal Court(ICC) in the settlement of the Rohinge case is the absence of recognition of its ethnic citizenship  by  the  Myanmar  government,  they  view  the  Rohinge  as  only  illegal  immigrants  in  the
209
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Myanmar  region.  And  under  the  influence  of  Non-Intervention  principles  adopted  by  countries  in ASEAN  where  international  organization  or  other  countries  are  not  allowed  to  interfere  in  internal affairs affairs in Myanmar especially.
Keywords : Jurisdiction, International Criminal Court, Rohinge

## PENDAHULUAN
Hukum  humaniter  dulu  dikenal dengan  hukum  perang (Law  of  War) ,
kemudian menjadi hukum konflik bersenjata (Law  of  Armed  Conflict) dan berubah  menjadi  Hukum Humaniter
Internasional (International  Humanitarian Law) . (Haryonomataram, 2005:24)
Menurut  KGPH.  Haryonomataram  yang diartikan dengan hukum humaniter adalah seperangkat  aturan  yang  didasarkan  atas perjanjian  internasional  dan  kebiasaan internasional  yang  membatasi  kekuasaan pihak yang berperang dalam
menggunakan  cara  dan  alat  berperang untuk  mengalahkan  musuh  dan  mengatur perlindungan  perang  (Haryonomataram, 2005:24).  Hukum  humaniter  mencoba untuk  mengatur  agar  perang  dapat dilakukan  dengan  lebih  memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan (Haryonomataram, 2005:25). Haryomataram membagi hukum humaniter  menjadi  dua  aturan-aturan pokok dalam perang, yaitu: 1.  Hukum  yang  mengatur  mengenai cara  dan  alat  yang  boleh  dipakai untuk  berperang  (Hukum  Den Haag/ The Hague Laws );
2.  Hukum  yang  mengatur  mengenai perlindungan  terhadap  kombatan dan  penduduk  sipil  dari  akibat perang (Hukum Jenewa/ The Genewa Laws )
Hukum  Humaniter  Internasional berkaitan  erat  dengan  HAM,  keduanya menyakut  hak  perlindungan  dan  adanya keberadaan manusia yang harus dijaga dan dilindungi  bila  terkait  adanya  ancaman kekerasan  dan  pelanggaran  yang  terjadi pada  manusia  ketika  peperangan  terjadi. Hak-hak  tersebut  disesuaikan  dengan mengutamakan  perlindungan  hak  asasi
manusia  (Supriyadi,  2013:178).  Hak  asasi manusia adalah seperangkat gagasan dasar tentang  perlakuan  yang  berhak  diterima semua  orang  karena  menjadi  manusia (Carlsnaes, 2013:905). Permasalahan mengenai pelanggaran HAM bersangkutan dengan keberadaan
Mahkamah  Pidana  Internasional,  yang juga  merupakan  pedoman  dan  menelaah persoalan  mengenai  penegakan  keadilan dalam menanggulangi kejahatan internasional khususnya
kejahatan Genosida  yang  melanggar  HAM.  Dalam Statuta Roma Pasal 6 dijelaskan mengenai jenis dari kejahatan Genosida adalah:
Art.  6  Rome  Statute:  any  of  the following  acts  committed  with  intent  to destroy,  in  whole  or  in  part,  a  national, ethnical,  racial  or  religious  group,  as such:
a. Killing members of the group;
b.  Causing  serious  bodily  or  mental harm to members of the group;
c.  Deliberately  inflicting  on  the  group conditions of life calculated to bring about  its  physical  destruction  in whole or in part;
d.  Imposing  measures  intended  to prevent births within the group;
e. Forcibly transferring children of the group to another group.
Banyak  pendapat  berbeda  yang menjelaskan  sejarah  Etnis  Rohingnya. Rohingnya berasal dari kata Rohan, nama kuno  dari  Arakan.  Rohingnya  adalah nama  kelompok  etnis  yang  tinggal  di negara bagian Arakan/Rakhine sejak abad ke  7  Masehi.  Nenek  moyang  Rohingnya adalah berasal dari campuran Arab, Turki, Persia,  Afghanistan,  Bengali  dan  Indo- Mongoloid.  Etnis  Rohingnya  tersebut melakukan perkawinan sehingga meningkat prosentase kelahirannya.
210
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Populasi  orang  Rohingnya  saat  ini  sekitar 1.5 juta 3 juta jiwa (Thontowi, 2013:8).
Berbagai bentuk tindak pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingnya  antara  lain  tindakan  genosida sejak 1978 dengan tujuan untuk  mengusir keberadaan mereka dari wilayah Myanmar.  Hak  kebebasan untuk  bergerak ( freedom  to  movement )  bagi  orang-orang Rohingnya  dibatasi  secara  ketat  dan sebagian  besar  dari  mereka  tidak  diakui sebagai warga negara Myanmar, melainkan  sebagai  imigran  ilegal.  Pada tahun  1978,  terjadi  pula  operasi  militer masif, yang dikenal dengan nama Operasi Naga Min ( Dragon King ) untuk menghilangkan  imigran  ilegal,  bahkan pada  tahun  2012,  sejak  terjadinya  konflik 10-28  Juni  2012  sedikitnya  650  warga etnis  Rohingnya  tewas,  sekitar  1200 warga  dinyatakan  hilang,  dan  50  ribu warga kehilangan tempat tinggal.
Etnis  Rohingnya  yang  mengalami tindakan  diskriminasi  berupa  penyiksaan dan  kekerasan  yang  tidak  manusiawi, membuat negara harus bertanggung jawab dengan  melakukan  penyelidikan  atas kasus  pembunuhan  Etnis  Rohingnya dengan  secara  tranparan  dan  jujur  untuk dapat  mengadili  dan  menghukum  pelaku- pelaku  tersebut.  Eskalasi  konflik  di Rakhine  kembali  terjadi.  Sejak  1982, ketika  Jenderal  Ne  Wing  mengeluarkan kebijakan  segregasi  warga  negara,  orang- orang  Rohingnya  sudah  terdiskriminasi dan mengalami persekusi. Selain terancam genosida,  mereka  pun  tidak  mendapatkan hak  selayaknya  warga  negara.  Rentetan kekerasan  terhadap  muslim  Rohingnya pada  dasarnya  sudah  memenuhi  definisi untuk  disebut  pembersihan  etnis  dalam pengertian Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa  1948  tentang  genosida.  Pasal  2 konvensi  menyatakan  genosida  berarti perbuatan  dengan  tujuan  menghancurkan, baik keseluruhan maupun sebagian, sebuah  bangsa,  etnis,  ras,  dan  kelompok agama  dengan  cara  membunuh  atau
membatasi hak-hak dan kebebasan mereka.
Adapun usaha dan upaya penyelesaian  sengketa  ini  yang  dilakukan oleh  PBB  sebagai  payung  penyelesaian sengketa internasional yaitu melalui resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  dan Majelis Umum PBB. Namun, dalam kasus krisis  Rohingnya  di  Rakhine,  PBB  secara kelembagaan  hanya  mengeluarkan  dua kali  resolusi.  Pertama,  resolusi  Dewan Keamanan PBB bernomor S/2007/14 pada 12  Januari  2007.  Kedua,  resolusi  Dewan HAM  PBB  tentang  tim  pencari  fakta  atas konflik  Rakhine  pada  26  Maret  2017. Meski  PBB  mengirim  tim  pencari  fakta pada Januari 2017 setelah eskalasi konflik pada  2016,  tetapi  dua  resolusi  PBB  itu belum  berhasil  memecahkan  persoalan. Banyak  hambatan  dalam  pelaksanaan resolusi.  PBB  mengeluarkan  resolusi dimana  resolusi  ini  menyatakan  kutukan terhadap pemerintah juga militer Myanmar atas terjadinya percobaan pemusnahan  etnis  di  negara  bagian Arakan  ,  yaitu  etnis  Rohingnya.  Isi Resolusi ini mendesak Pemerintah
Myanmar untuk segera mengambil langkah-langkah  dalam  memerangi  ujaran kebencian  terhadap  orang  Rohingya  dan minoritas  lainnya  di  Rakhine,  Kachin  dan Shan (tempo.co, 2019).
ICC  merupakan  suatu  badan peradilan pidana internasional yang bersifat tetap, yang mempunyai kekuasaan untuk  melaksanakan  yurisdiksinya  atas seseorang  atau  badan  hukum  yang  telah melakukan kejahatan-kejahatan serius yang dikutuk oleh masyarakat internasional  ( the  most  serious  crimes  of concern  to  the  international  community) . ICC  merupakan  suatu  yang  dibutuhkan oleh masyarakat internasional.yang disebutkan sebagai " the missing link in the international legal system ".
ICC  menjalankan  yurisdiksinya sebagai bentuk penyelesaian kasus rohingnya
yaitu menerapkan 4
211
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
yurisdiksinya  yaitu, Pertama,  Personal Jurisdiction. Personal jurisdiction merupakan  yurisdiksi  ICC  berdasarkan subjek  hukum  yang  dapat  diadili. Kedua, Material Jurisdiction. Material jurisdiction merupakan yurisdiksi berdasarkan materi atau tindakan-tindakan yang  dapat  diadili  menurut  peraturan tersebut. Ketiga,  Temporal  Jurisdiction. Temporal jurisdiction merupakan tindakan suatu  lembaga  yang  dapat  melaksanakan yurisdiksi untuk mengadili tindakan pelanggaran yang termasuk dalam
kewenangan  lembaga  apabila  lembaga tersebut telah dibentuk. Keempat, Territorial
Jurisdiction, merupakan
kewenangan suatu lembaga untuk melaksanakan  yurisdiksi  apabila  masih dalam  wilayah  kewenangan  lembaga tersebut (Wahyuni, 2016:4). Dalam mekanisme yang berdasarkan  dari  kewenangannya,  ICC melakukan upaya-upaya kemanusiaan sesuai  dengan  yurisdiksinya.  ICC  dapat melaksanakan  kewenangannya  atas  suatu kasus  jika  negara  yang  mempunyai yurisdiksi  atas  kasus,  sungguh-sungguh tidak  mau (unwilling )  atau  tidak  mampu ( unable) untuk  melakukan  penyidikan atau  penuntutan.  Kewenangan  ICC  itu tidak bisa dijalankan dikarenakan beberapa  alasan  antara  lain  ,  kasus  di negera  tersebut  sudah  disidik  oleh  negara yang bersangkutan, kecuali negara tersebut  benar-benar  tidak  mau  atau  tidak mampu,  selanjutnya  negara  yang  mempu yang  wewenang  tersebut  memutuskan tidak  menuntut  pelaku,  serta  pelaku  yang bersangkutan telah di hukum.
Hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  13  huruf  a Statuta  Roma  yang  menyatakan  bahwa
Mahkamah dapat melaksanakan
yurisdiksinya  terhadap  kejahatan  yang tercantum  dalam  Statuta,  kalau  suatu kasus  kejahatan  yang  telah  dilakukan  dan diteruskan  kepada  Penuntut  Umum  oleh suatu  Negara  Pihak  sesuai  dengan  Pasal
14  yang  mengatur  tentang  penyerahan suatu kasus oleh negara pihak. Bedasarkan pasal tersebut tindakan ICC dalam menyelesaikan kejahatan internasional memerlukan kerjasama  antar  negara  peserta.  Artinya, jika  negara  yang  terlibat  dalam  suatu kejahatan atau tindak pidana internasional tidak  mau  atau  tidak  mampu  melakukan pengadilan yang sewajarnya terhadap para pelaku,  maka  ICC  akan  mengulangi pengadilan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  hukum  normatif,  penelitian hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundangundangan  yang  berlaku  atau diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan hukum tertentu. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  perundang-undangan  (statue approach)  dan  pendekatan  kasus  (case approach).  Sumber  bahan  hukum  yang diperoleh  dan  diolah  dalam  penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang  diperoleh  dari  sumber  kepustakaan Bahan  hukum  primer  yaitu,  hukum  yang bersifat  autoritatif  artinya  mempunyai otoritas,  yang  mengkaji  ketentuan  yang berasal  dari  hukum  internasional  yaitu berupa  konvensikonvensi.  Bahan  Hukum Sekunder  yaitu,  semua  publikasi  tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan  adalah  dengan  cara  menggali kerangka  normatif  dan  teknik  studi dokumen  menggunakan  bahan  hukum yang membahas tentang ketentuan- ketentuan yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingnya.
212
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Studi dokumen atau studi kepustakaan ini merupakan metode
tunggal  yang  digunakan  dalam  penelitian normatif. Teknik ini termasuk teknik yang dilakukan  dengan  melalui  pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang  relevan  dengan  permasalahan  yang dibahas  kemudian  dikelompokkan  secara sistematis  yang  berkaitan  dengan  masalah dalam  karya  tulis  ini.  Teknik  analisis bahan  hukum  yang  digunakan  dalam menganilisis bahan-bahan hukum ini ialah teknik  analisis  normatif,  teknik  evaluasi, teknik argumentasi dan teknik sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Yurisdiksi International  Criminal  Court
Dalam  Upaya  Penyelesaian  Kasus Rohingnya Pada tahun 1998, diselenggarakan The United Nations Diplomatic Conference  of  Plenipotentiaries tentang Pembentukan  suatu  Mahkamah  Pidana
Internasional yang berlangsung dari tanggal  15  Juni  sampai  17  Juli  1998  di Markas Besar  FAO  di  Roma,  Itali.
Konferensi  tersebut  dihadiri  oleh  160
Negara termasuk Indonesia, 33 Organisasi Internasional  dan  sebanyak  236  NGO’s. Statuta Mahkamah  Pidana  Internasional tersebut  diterima  melalui  pemungutan suara  pada tanggal  17  Juli  1998  oleh  120 Negara,  7  menentang  dan  21  abstain (Mauna,  2003:188).  Berdasarkan  Statuta Roma  1998  tersebut  terbentuklah  sebuah mahkamah  pidana  internasional  yang bersifat  permanen  dan  independen  dan mulai  menjalankan  fungsinya  secara efektif setelah diratifikasi oleh 60 Negara. Maka  ICC  adalah  merupakan  Pengadilan Pidana  Imernasional  masa  depan,  yang bersifat  permanen  (tetap)  dan  tidak menerapkan prinsip berlaku surut, sehingga  proses  peradilannya  sesuai dengan  prinsip-prinsip  umum  hukum pidana  yang  bersifat  universal,  karena dalam  Statuta  Roma  1998  telah  diatur
hukum materinya  yang  memberikan ancaman hukuman.
Selain dari pada itu karena ICC pembentukannya  tidak  terkaitkan  pada kasus  tertentu  yang  terjadi  pada  saat  dan tempat  tertentu,  tetapi  didasarkan  pada pertimbangan  kepentingan  umat  manusia untuk  masa  depan,  dengan  asumsi kemungkinan  terulangnya  lagi  kejahatan yang  mengancam  perdamaian  keamanan dan  kesejahteraan  dunia,  maka  akan melibatkan  partisipasi  seluruh  (banyak) negara  di  dunia,  yang  tentunya  didalam proses penyelenggaraan peradilannya diperlukan kerjasama dan untuk
kepentingan  kerjasama  itu  diperlukan suatu azas yang menjadi landasan kerjasama  antara  ICC  dengan  negara pihak  (negara  nasional),  bahwa  azas tersebut dalam statuta disebut complementary principle (asas pelengkap) yang  merupakan  salah  satu  azas  dasar yang  menjiwai  berdirinya  ICC  dimana ICC  statusnya  dan  fungsinya  tidak menggantikan  pengadilan  nasional  atau merupakan  perluasan  dari  pengadilan nasional,  tetapi  justru  hanya  sekedar melengkapi  dalam  hal  negara  nasional (Negara  pihak)  tidak  bersedia (unwilling) atau  tidak  mampu (unable) mengadili (Martowirono H. S., 2001:346).
Statuta  Roma  1998  mengatur yurisdiksi  ICC  terhadap  pelanggaran HAM  berat.  Adapun  yurisdiksi  tersebut sebagai berikut.
Pertama,  Personal  Jurisdiction. Personal jurisdiction merupakan yurisdiksi ICC berdasarkan subjek hukum yang  dapat  diadili  (Anshari,  2005:46). Kedua,  Material  Jurisdiction.  Material jurisdiction merupakan yurisdiksi berdasarkan materi atau tindakan-tindakan yang  dapat  diadili  menurut  peraturan tersebut  (Weisbord,  2008:1).  Berdasarkan jenis  kejahatan  yang  menjadi  ruang lingkupnya,  maka  yurisdiksi  ICC  adalah pada kejahatan-kejahatan yang merupakan kejahatan  paling  serius  ( the  most  serious
213
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
crime )  diatur  dalam  Pasal  5-8  Statuta
Roma 1998. Ketiga, Temporal Jurisdiction. Temporal jurisdiction merupakan  tindakan  suatu  lembaga  yang dapat  melaksanakan  yurisdiksi  untuk mengadili  tindakan  pelanggaran  yang termasuk  dalam  kewenangan  lembaga apabila  lembaga  tersebut  telah  dibentuk (Behrens,  2007:3). Keempat,  Territorial Jurisdiction. Territorial jurisdiction merupakan  kewenangan  suatu  lembaga untuk  melaksanakan  yurisdiksi  apabila masih dalam wilayah kewenangan lembaga  tersebut.  Ada  dua  hal  mengenai wilayah  yang  dapat  dijelaskan  sebagai berikut;
Pertama , Negara Peratifikasi Statuta  Roma  1998.  Pasal  126  Statuta
Roma  1998,  dan Kedua ,  negara  bukan Peratifikasi Statuta Roma 1998. ICC dapat menangani kasus pelanggaran HAM berat yang  dilakukan  oleh  negara  bukan peratifikasi  Statuta  di  wilayah  negara anggota  Statuta,  maka  harus  mengajukan pernyataan  yang  diajukan  ke  kantor panitera  bahwa  negara  tersebut  menerima pelaksanaan yurisdiksi ICC.
ICC dapat melaksanakan kewenangannya  atas  suatu  kasus  jika negara  yang  mempunyai  yurisdiksi  atas kasus, sungguh-sungguh tidak mau (unwilling )  atau  tidak  mampu  ( unable) untuk melakukan penyidikan atau penuntutan (Schabas, 2017:10). Ketentuan Pasal  17  ayat  (2)  Statuta  Roma  1998 menjelaskan bahwa ICC dapat melaksanakan  yurisdiksi  apabila  salah satu  syaratnya  sistem  pengadilan  nasional suatu  negara unwilling .  Ketentuan  Pasal
17 ayat (3) Statuta Roma 1998 menjelaskan bahwa ICC akan mempertimbangkan  indikator  ( unable ) ketidakmampuan.
Tidak  berjalannya  sistem  hukum nasional  Myanmar  menjadi  salah  satu bukti  bahwa  pemerintah  Myanmar  tidak mau mengusahakan tindakan penyelesaian terhadap  kasus  terkait  Etnis  Rohingnya.
Sebagaimana  fungsi  dari  ICC  untuk menyelesaikan  kasus  pelanggaran  HAM berat,  seharusnya  ICC  dapat  segera menangani kasus tersebut melalui mekanisme keputusan DK PBB
mengingat  Myanmar  bukanlah  sebagai negara  peratifikasi. Pemerintah  Myanmar terkesan  menunda  penyelesaian  kasus etnis  Rohingnya  karena  Etnis  Rohingnya bukan  warga  negara  Myanmar  meskipun etnis  tersebut  telah  bermukim  selama beberapa keturunan di Myanmar (unwiilling) . Kondisi sistem peradilan  nasional  Myanmar  yang  tidak mampu  berfungsi  secara  optimal  dalam menyelesaikan  kasus  Etnis  Rohingnya sekaligus  mengadili  pelaku  pelanggaran HAM  berat  terhadap  Etnis  Rohingnya menjadi  salah  satu  bukti  pemenuhan indikator ketidakmampuan negara
( unable ).
Salah  satu  tindakan  internasional untuk
penegakan HAM adalah Humanitarian  Action (Kusuma,  2007:4). Konsep Humanitarian  Action dibangun atas  prinsip-prinsip  dasar  yang  tercantum dalam Konvensi Jenewa IV, yaitu: prinsip kemanusiaan,  netralitas,  dan  imparsialitas (Srikandi, 2010:2).
Dengan melihat semakin
kompleksnya  permasalahan  Rohingnya, etnis tersebut membutuhkan aksi kemanusiaan  yang  antara  lain  dapat dilakukan  oleh Association  of  South  East Asian Nation (ASEAN) antara lain berupa pemberian  bantuan  bagi  Rohingnya, kerjasama  antar  negara  ASEAN  dalam menerima  pengungsi  Rohingnya,  dan rekomendasi kepada pemerintah Myanmar untuk  menghormati  HAM  Rohingnya serta
memberikan status kewarganegaraannya (SK, 2011:5).
Definisi human  security yang paling  umum  diambil  dari Human Development  Report tahun  1994,  secara ringkas UNDP memberikan definisi human  security dalam  tiga  aspek.  Aspek yang pertama adalah aspek keamanan dari
214
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
ancaman-ancaman kronis ( chronic threats )  seperti  kelaparan,  penyakit,  dan represi.  Aspek  kedua,  perlindungan  dari gangguan  yang  tiba-tiba  dan  menyakitkan terhadap  pola-pola  kehidupan  sehari-hari, dan  aspek  ketiga  adalah  kebebasan  dari rasa  takut,  ancaman,  atau  bahaya.  Hal  ini terutama  karena  konsep human  security berfokus  pada  menjamin  keamanan  bagi individu, bukan negara.
Keberadaan  Etnis  Rohingnya  jika dianalisis  dengan  aspek Human  Security (kebebasan  dari  rasa  takut,  ancaman,  atau bahaya),  saat  ini  banyak  Etnis  Rohingnya yang  keluar  dari  Myanmar  untuk  mencari suaka  atau  menjadi  pengungsi.  Fenomena pengungsi  adalah  salah  satu  gejala  yang signifikan dari adanya krisis ketidakamanan  manusia  karena  rumah, barang-barang pribadi dan ikatan keluarga adalah  bagian  penting  dari  keamanan semua orang. Setiap negara yang didatangi  pengungsi  tersebut  tidak  boleh memulangkan  para  pengungsi  tersebut ( non refoulement ) (Riyanto, 2016:7).
Setidaknya  ada  tiga  langkah  yang dapat  diambil  oleh  PBB  dalam  mengatasi konflik Rohingnya. Pertama, Peace
Making.  Peace  Making adalah  tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat khususnya  secara  damai. Kedua,  Peace Keeping.  Peace  Keeping adalah  tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam memelihara  perdamaian  dan  kesepakatan para  pihak  yang  berkepentingan. Ketiga, Peace  Building.  Peace  Building adalah tindakan  untuk  mengidentifikasikan  dan mendukung  struktur-struktur  yang  ada guna memperkuat perdamaian.
Hambatan International Criminal Court
dalam Penyelesaian  Sengketa  Kasus Rohingnya Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional Hambatan ICC diawali dari bagaimana  proses  penyelesaian  sengketa
Kasus  Rohingnya  ini.  Pertama,  melalui
penyelesaian sengketa secara damai prinsip  utama  dalam  hukum  penyelesaian sengketa  internasional  dijelaskan  bahwa dalam menyelesaikan kasus harus digunakan cara-cara damai terlebih dahulu guna mencari penyelesaian sebelum memasuki  ranah  hukum,  sesuai  dengan prinsip good  faith bahwa  ditujukan  untuk menekankan  diterapkannya  etika  baik dalam  menyelesaikan  sesuatu  (Mahruz Ali,  2011:270).  Tata  cara  yang  paling mungkin dan efektif untuk menyelesaikan permasalahan  pelanggaran  hak  asasi manusia  terhadap  Etnis  Rohingya  ialah dengan cara menggunakan metode penyelesaian  Konsiliasi  yang  merupak metode  yang  menggabungkan  cara-cara iquiry dengan  mediasi.  Metode  ini membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang relevan agar penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia  terhadap  Etnis  Rohingya  dapat memberikan  langkah  minimum  sebagai gambaran dari investigasi sehingga kejadian serupa tidak terjadi di masa yang akan datang (Sefriani,2016:365).
Kedua, penyelesain sengketa melalui  organisasi  internasional.  Peranan sentral dipegang oleh Perserikatan
Bangsa-  Bangsa  sebagai  upaya  global untuk melindungi, memajukan,
memenuhi,  dan  menghormati  hak-hak asasi manusia (Bahar, 2002:39). Formulasi penerapan lainnya  dalam  kasus di Myanmar adalah pembentukan pasukan PBB ( United Nations Force ) sebagaimana didasarkan  pada  pasal  42  Piagam  PBB. Pembentukan  pasukan  PBB  berdasarkan pasal  42  Piagam  PBB  dapat  diberikan tugas untuk melakukan tugas enforcement measures (tindakan  penegakan)  dan  juga peace  keeping  operantions (tugas  untuk menjaga dan mengembalikan perdamaian) (Suwardi, 2001:40-41).
Pemberian
pasukan  PBB  ini  pada  prinsipnya  bukan untuk  berperang,  namun  penghentian permusuhan  dan  tercapainya  gencatan
215
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
senjata  demi  tujuan  rekonsiliasi  di Myanmar (Hiariej, 2010:218.
Terakhir,  penyelesaian  sengketa melalui  pengadilan  internasional.  Tata cara terakhir untuk menyelesaikan permasalahan  pelanggaran  hak  asasi manusia  ialah  membawanya  melalui badan  peradilan  permanen  ICC atau Pengadilan Pidana Internasional Permanen.  Dikaitkan  secara  keseluruhan terkait  penyelesaian  hukum  diatas  dalam kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia  di Myanmar  terhadap  etnis  Rohingya,  dapat ditekankan adanya pertimbangan penegakannya melihat faktor-faktor dalam konteks  instrumen  hukum  pidana  dengan situasi politik suatu negara sangat mempengaruhi penindakan terhadap pelaku  pelanggaran  karena  biasanya berkaitan  erat  dengan  otoritarian  suatu rezim.  Lebih  lanjut,  dilihat  melalui konteks  hukum  pidana  internasional, terdapat suatu pertentangan antara kedaulatan negara yang dihadapkan dengan  tuntutan  masyarakat  internasional dalam penegakan hak asasi manusia.
Hambatan  yang  lain  yang  dialami ICC  dalam  penyelesaian  sengketa  kasus Rohingnya  ini  adalah  tidak  diakuinya status  kewaarganegaraan  etnis  Rohingnya ini  di  negara  Myanmar.  Sehubungan dengan  kewarganegaraan  yang  ada  pada
Pasal  15  ayat  1  semua  inklusif  penegasan dari hak asasi manusia diklarifikasi bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan
(Faniati, 2012:2). Pasal 4 UU Kewarganegaraan Burma 1982 menyatakan bahwa etnis Nasional dikendalikan  oleh  Dewan  negara  dengan tujuan yang tergantung pada pasal tersebut maka  suku  Rohingnya  kehilangan  status sebagai  negara  asli  Myanmar  (Nababan,
2010:23). Dalam kasus ini ICC mengharapkan komitmen akan pemenuhan  keadilan  untuk  semua  rakyat etnis Rohingnya namun pandangan
tersebut bertolak belakang dengan anggapan  pemerintah  Myanmar.  Adanya
perbedaan  pandangan  oleh  Pemerintah Myanmar  sebagai  bagian  dari  komunitas masyarakat  internasional  justru  dengan sengaja mengabaikan tuntutan yang terwujud  melalui  penyangkalan  untuk mengakui, menolak
memberikan informasi.
Terkait  dengan  prinsip  Non- Intervensi yang dianut oleh negara-negara angota  ASEAN,  Myanmar  dengan  tegas menolak  pertolongan  ataupun  bantuan Negara-negara di ASEAN dalam menyelesaikan kasus intern yang terjadi di negara  Myanmar  (Rahmanto,2017:148- 150). Hal inilah yang masih menjadi salah satu  penghambat  upaya  pembelaan  HAM bagi etnis Rohingnya yang dilakukan oleh berbagai  kalangan  internasional  yang ingin  menuntaskan  kasus  pelanggaran HAM ini, termasuk International Criminal Court (ICC) (Erika, 2014:184). ICC dalam upayanya menyelesaikan  kasus  etnis  Rohingnya terhambat  oleh  prinsip  yang  dipegang teguh  oleh  negara  Myanmar  selaku anggota  ASEAN  yang  menyebabkan munculnya keterbatasan menjalankan yurisdiksinya  dalam  penegakan  HAM untuk  entis  Rohinya  juga  mengadili pelaku pelanggaran HAM Rohingnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah penulis kemukakan diatas dapat disimpulkan  mengenai  penegakan  hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar  di  Kabupaten  Buleleng,  sebagai berikut :
1.  Adapun  yurisdiksi  dari  ICC  sendiri dalam menangangani kasus genosida  yang  terjadi  di  Myanmar terhadap  etnis  Rohingnya,  ICC berpedoman  pada  statuta  yang mendasarinya  yaitu  Statuta  Roma 1998. ICC memiliki beberapa yurisdiksi  dalam  menjalankan  tugas tugasnya  antara  lain; Personal Jurisdiction merupakan  yurisdiksi
216
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
ICC  mengenai  subjek  yang  dapat diadili , Material Jurisdiction merupakan  yurisdiksi  ICC  terkait tindakan  atau  materi  apa  saja  yang termasuk kewenangannya , Temporal Jurisdiction adalah legalitas  dimana  setelah  ICC  ini  di bentuk  dan  di  sahkan ,  Territorial
Jurisdiction merupakan  yurisdiksi
ICC  mengenai  dimana  saja  bisa melaksanakan  yurisdiksinya . ICC mengembangkan  metode Human Security sebagai sarana yang bertujuan untuk membantu mengembalikan  keamanan  warga Rohingnya. Metode selanjutnya ialah Humanitarian Action, Humanitarian  action menawarkan kepada  aktor  internasional  seperti organisasi  internasional  dan non government  organization (NGO)
untuk  mengatur  krisis  kemanusiaan yang sering terjadi berkaitan dengan konflik  antar  atau  dalam  negara.
ICC  memanfaatkan  metode  ini untuk terjun dalam proses melindungi  hak  asasi  manusia  dari warga Rohingnya dan menyelesaikan sengketa tersebut. 2.  Dalam  proses  penyelesian  sengketa kasus etnis Rohingnya ini, tidak bisa dipungkiri bahwa ICC juga menghadapi  beberapa  hambatan. Hambatan-hambatan  tersebut  ialah, tidak diakuinya status kewarganegaraan  etnis  Rohingnya oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar malah menganggap  etnis  Rohingnya  ini adalah  sekelompok  imigran  illegal yang menetap di negaranya. Sehingga  sulit  untuk  menuntut pertanggungjawaban  negara  atas perlakuan yang diterima etnis Rohingnya.  Sementara  itu,  di  sisi lain  adanya  prinsip  Non-Intervensi yang  dianut  oleh  anggota-anggota organisasi ASEAN yang
menghambat  masuknya  ICC  untuk segera  menyelesaikan  permasalahan yang terjadi. Karena tidak diperbolehkannya  campur  tangan organisasi  ataupun  negara  lain dalam  menyelesaikan  permasalahan intern  yang  terjadi  di  negara-negara anggota  ASEAN,  khusunya  dalam hal ini negara Myanmar.

## SARAN
Dari kesimpulan diatas dapat direkomendasikan  saran-saran  sebagai berikut:
1.  Ditujukan  kepada  pihak-pihak  yang bersengketa  terutama  dalam  kasus ini  ialah  Myanmar  diharapkan  agar lebih bersikap kooperatif dan terbuka agar tidak melalukan langkah-langkah  politis  yang  dapat merugikan upaya-upaya dalam penyelesaian  pelanggaran  hak  asasi manusia  secara  langsung.  Langkah penguatan  dan  penegakan  hukum dalam  pemajuan  norma-norma  hak asasi  manusia  diperlukan  oleh Myanmar  agar  segera  melakukan tindakan pengesahan perjanjian internasional berupa ratifikasi instrumen  HAM.  Lain  daripada  itu, Myanmar  seharusnya  juga  harus menerapkan pertanggungjawaban negara  atas  konflik  atau  sengketa yang  terjadi  di  dalam  wilayah  yang merupakan daerah kekuasaanya.
2. Diperuntukkan kepada PBB, diharapkan agar dilakukannya tindakan untuk melakukan reformasi perjanjian internasional dengan penghapusan  terkait  hak-hak  yang bersifat otoritas di dalam keanggotaan  PBB  sebagai  pola dalam menghormati hak asasi manusia dan peningkatan peradaban manusia  yang  berhubungan  dengan keamanan  dan  perdamaian  dunia tanpa  terganjal  intervensi  hak  yang berbeda  diantara  anggota  PBB  itu
217
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
sendiri  agar  tugas  dan  fungsi  PBB dapat  berjalan  optimal.  Adapun, wilayah  regional  Asia  Tenggara khususnya  dalam  bagian  anggota organisasi  ASEAN  agar  mengkaji kembali  regulasi  dari  prinsip  Non- Intervensi  yang  sampai  saat  ini masih  menjadi  “ golden  rule” di ASEAN.  Negara-negara  anggota ASEAN harus memberikan dukungan  penuh  terhadap  proses reformasi  negara  Myanmar  menjadi negara demokrasi, khususnya dalam bidang HAM.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggreni,  I.  A.  K.  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin  Negara  Terkait  Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili  Oleh  Mahkamah  Pidana Internasional  (Studi  Kasus  Omar Al-Bashir  Presiden  Sudan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 81-90. Anshari,  Natsri,  2005.    “Tangung  Jawab Komando Menurut Hukum Internasional  dan  Hukum  Nasional Indonesia”, Jurnal Hukum Humaniter, Vol.  1  No.  1,  Jakarta: Universitas Trisakti Arianta,  K.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan  Hukum  Bagi  Kaum Etnis  Rohingya  Dalam  Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (1), 93-111. Bahar, Saafroedin, 2002, Konteks Kenegaraan  Hak  Asasi  Manusia . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Carlsnaes,  Walter.  Thomas  Risse,  Beth  A Simmons, 2013. Handbook Hubungan Internasional, (Terjemahan: Imam Baehaqie), Penerbit Nusa Media, Bandung Erika,  Dewa  Sudika  Mangku,  2014. Meneropong Prinsip Non Intervensi
Yang  Masih  Melingkar  Dalam
Asean,  Jurnal  Perspektif,  Vol.  19 No.  3  Universitas  17  Agustus  1945
Samarinda
Faniati, Tamia Dian Ayu, 2012, “Tinjauan
Hukum Internasional Terhadap Etnis yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan:Studi Kasus Etnis Rohingnya, Myanmar”, Skripsi , Program Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta Haryomataram. 1994, Kewenangan Dewan  Keamanan  PBB  Terutama yang Berhubungan dengan Pembentukan  dan  Pengoperasian Pasukan  PBB .  Surakarta:  Sebelas
Maret University Press. Hiariej, Eddy O.S,  2010, Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap  Hak  Asasi  Manusia . Jakarta: Erlangga.
Itasari,  E.  R.  (2015).  Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal
Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari,  E.  R. (2020).  Border Management Between  Indonesia  And  Malaysia In Increasing The Economy In Both Border  Areas. Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227. Kusuma,  Yeni,  2007.  “Peran  UNICEF
Atas Perlindungan Kekerasan Seksual  terhadap  Perempuan  dalam Konflik  di  Republik  Demokratik Kongo (2004-2008)” , Jurnal Analisis  Hubungan  Internasional,
Vol.  1  No.1 Surabaya:  Fakultas Hubungan Internasional Universitas Airlangga Mahruz  Ali  dan  Syarif  Nurhidayat,  2011,
Penyelesaian  Pelanggaran  HAM Berat  (In  Court  System  dan  Out Court  System ).  Jakarta:  Gramata Publishing. .
Mangku,  D.  G.  S.  (2010).  Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan
218
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik  Indonesia  (KBRI)  di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). Perspektif , 15 (3). Mangku,  D.  G.  S.  (2011).  Peluang  dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian  Sengketa  Kuil  Preah Vihear  Di  Perbatasan  Kamboja  dan Thailand. Pandecta:  Research  Law Journal , 6 (2). Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus Pelanggaran  Ham  Etnis  Rohingya:
Dalam  Perspektif  ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2).
Mangku,  D.  G.  S.  (2017).  The  Efforts  of Republica  Democratica  de  Timor- Leste (Timor Leste) to be a member of  Association  of  Southeast  Asian
Nations  (ASEAN)  and  take  an active  role  in  maintaining  and creating  the  stability  of  security  in Southeast Asia. Southeast Asia Journal  of  Contemporary  Business, Economics and Law , 13 (4), 18-24. Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan  Prinsip  Uti  Possidetis Juris. Jurnal  Advokasi , 8 (2),  150- 164.
Martowirono,  H.  Suwardi,  2001,  Hukum
Dan Pembangunan: Azas Pelengkap Statuta Roma 1998 tentang ICC Nababan, Juwita, 2003, Peran International  Criminal  Court  (Icc) Dalam Penanganan Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity):  Studi  Kasus  Etnis Rohingya  Myanmar  (2016-2018), PT. Alumni, bandung Purwanto,  H.,  &  Mangku,  D.  G.  (2016). Legal Instrument of the Republic of
Indonesia  on  Border  Management Using the Perspective of Archipelagic State. International Journal of Business, Economics and
Law , 11 (4).
Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019,  May).  Dispute  Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019) . Atlantis Press.
Rahmanto, Tony Yuri, 2017. Prinsip Non- Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif  Hak  Asasi  Manusia, Jurnal HAM Vol.8 No. 2.
Riyanto,  Sigit,  2016.  “Prinsip  Non
Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional” , Jurnal Mimbar , Vol.22 No.3. Sakti,  L.  S.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini, N. P. R. (2020). Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat  Tumpahan  Minyak  Di  Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura  Menurut  Hukum  Laut Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 131-140. Sefriani, 2016 , Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer . Jakarta:
Rajawali Pers. Setiawati,  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian  Sengketa  Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan  Pulau  Dokdo  antara Jepang-Korea Selatan). Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (2), 241-250. SK,  Ayub  Torry,  2011.  “Perlindungan Hak  Asasi  Manusia  Pengungsi Internasional”, Jurnal Hukum Yustisia ,  Vol.1  No.2,  Surakarta: Universitas Sebelas Maret
219
Srikandi, Annisa Gita, 2010. “Comprehensive Security dan Humanitarian Action”, Jurnal Multiversa , Vol.1 No.2 , Yogyakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi dan Politik Universitas Gadjah Mada Supriyadi, Dedi, 2013. Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi) ,  CV.  Pustaka  Setia  : Bandung Suwardi, Sri Setianingsih, 2001, Mahkamah  Kriminal  Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda . Jurnal Hukum dan Pembangunan  Volume  01  Number 2. Thontowi,  Jawahir,  2013.    “Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingnya Perspektif  sejarah  dan  Hukum Internasional”, Jurnal  Pandecta ,
Fakultas  Hukum  Universitas  Islam
Indonesia, Volume 8 No. 1 Wahyuni,  2016.  Kejahatan  Genosida Terhadap  Etnis  Rohingnya  Dalam Perspektif Humaniter Dan Pertanggungjawaban, Vol. III No.2, JOM Fakultas Hukum Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH,  L.  M.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
SH, M. (2019). Penggunaan Tentara
Anak  Dalam  Konflik  Bersenjata Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum Humaniter  (Studi  Kasus:  Konflik Bersenjata  Di  Sri  Lanka). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1). William A. Schabas, 2017, An Introduction  to  the  International Criminal Court, Cambridge University Press.