Anco Amok : telaah historis atas peran GP Ansor dalam penumpasan PKI di Pamekasan 1965
Anco Amok : historical review of GP Ansor role in the ruin of PKI in Pamekasan 1965
RP. M. Himam Awan Afghani himamawan26@gmail.com
Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jl. Kertamukti No.5, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Coresponding email: himamawan26@gmail.com

## Sejarah dan Budaya:

## Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya
Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index
Research
Article

## ARTICLE INFO
Received: February 02, 2024 Revised: June 09, 2024
Accepted: June 16, 2024 Published: June 30, 2024

## ABSTRACT
Anco Amok is a name given to the 1965 purge of PKI members in Pamekasan. Anco Amok is a term given by Chinese ethnic to remember the event. Anco Amok comes from the Madurese language, which is known as Ansor Ngamok . From the naming of the  event,  it  can  be  assumed  that  GP  Ansor  Pamekasan  had  a  big  role  in  the suppression  of  PKI  in  Pamekasan.  The Anco  Amok event  involving  GP  Ansor Pamekasan  as  the  main  actor  is  described  using  a  political  sociology  analysis  by applying Ralph Dahrendorf's conflict theory. This research is a social history study using the historical method which in the process goes through four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. Based on this research, the Anco Amok is closely related to the socio-political conditions that occurred in Pamekasan. The socio-political condition of Pamekasan at that time was dominated by the figure of kyai.

## KEYWORDS
social movement; PKI movement; role of GP Ansor

## ABSTRAK
Anco  Amok merupakan  istilah  bagi  peristiwa  penumpasan  anggota  PKI  di Pamekasan pada tahun 1965. Anco Amok merupakan sebutan yang diberikan oleh etnis Tionghoa untuk mengingat peristiwa tersebut. Anco Amok berasal dari bahasa Madura  yakni Ansor  Ngamok .  Dari  penamaan  peristiwa  tersebut,  dapat  diduga bahwa  GP  Ansor  Pamekasan  memiliki  peran  besar  dalam  penumpasan  PKI  di Pamekasan.  Peristiwa Anco  Amok yang  melibatkan  GP  Ansor  Pamekasan  sebagai pelaku  utama  diuraikan  menggunakan  pendekatan  sosiologi  politik  dengan menerapkan  teori  konflik  Ralph  Dahrendorf.  Penelitian  ini  merupakan  kajian sejarah sosial dengan menggunakan metode sejarah yang dalam prosesnya melalui empat  tahapan,  yakni  heuristik,  verifikasi,  interpretasi,  dan  historiografi. Berdasarkan penelitian ini, peristiwa Anco Amok sangat berkaitan dengan kondisi sosial politik yang terjadi di Pamekasan. Kondisi sosial politik Pamekasan saat itu dikuasai oleh sosok kyai.
KATA-KATA KUNCI gerakan sosial; gerakan PKI; peranan GP Ansor

## Permalink/DOI
10.17977/um020v18i12024p90-105
Copyright ©  2024. Sejarah dan Budaya Email: jsb.journal@um.ac.id Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147
How to Cite APA Style:
Afghani, R.P.M.H.W. (2024). Anco Amok : telaah historis atas peran GP Ansor dalam penumpasan PKI di Pamekasan 1965. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 18 (1), 90-105. https://doi.org/10.17977/um02 0v18i12024p90-105
This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

## PENDAHULUAN
Peristiwa  Gerakan  September  Tiga  Puluh  (Gestapu)  merupakan  salah  satu  bagian  dari sejarah kelam Republik Indonesia. Peristiwa Gestapu hingga hari ini masih menjadi momok yang  sangat  menakutkan  bagi  masyarakat  Indonesia;  lebih-lebih  dengan  hadirnya  film berjudul  Pengkhianatan  G30S/PKI  yang  memberi  gambaran  detail  kengeriannya.  Film besutan  sutradara  Arifin  C.  Noer  yang  diproduksi  pada  tahun  1984  tersebut menggambarkan  bagaimana  peristiwa  berdarah  Gestapu  terjadi.  Pada  era  pemerintahan Orde  Baru,  film  tersebut  menjadi  film  yang  wajib  ditayangkan  di  TVRI  setiap  tanggal  30 September.  Bahkan  di  awal  penayangannya,  Orde  Baru  mewajibkan  masyarakat  untuk menonton  film  tersebut  dengan  tujuan  mengingat  kembali  kengerian  peristiwa  tersebut; pemerintah Orde Baru menyebut PKI adalah dalang daripada peristiwa saat itu.
Terdapat beberapa versi sejarah peristiwa Gestapu. Pertama, rekonstruksi sejarah dari seorang sejarawan militer Kolonel Nugroho Susanto dan seorang peminat hukum dari militer  Letnan  Kolonel  Ismail  Saleh  yang  kemudian  ditulis  dalam  bentuk  buku  berjudul Tragedi Nasional: Percobaan Kup  G30S/PKI di  Indonesia.  Kedua,  versi  akademisi Cornell University Amerika yang menyatakan bahwa Gestapu merupakan buntut dari permasalahan internal TNI AD terkhusus Divisi Diponegoro, Jawa tengah. Peristiwa Gestapu menurut versi ini merupakan revolusi perwira menengah terhadap perwira tinggi dari Divisi Diponegoro karena para perwira tinggi dinilai telah meninggalkan semangat revolusi 1945 dengan hidup mewah,  berfoya-foya,  dan  menghamburkan  uang  negara.  Ketiga,  versi  sejarawan  barat Antonie  C.A.  Dake  yang  menyatakan  dalang  di  balik  peristiwa  Gestapu  adalah  presiden Soekarno,  berdasar  pada  TNI  AD  yang  sering  berseteru  dan  berbeda  pandangan  politik dengan  pemerintah  Orde  Lama.  Keempat,  sejarah  Gestapu  versi  sejarawan  Belanda  W.F. Wertheim yang memberikan pernyataan bahwa dalang di balik malam berdarah tersebut adalah  Soeharto,  hal  ini  berdasar  pada  tiga  pelaku  Gestapu  yakni  Letkol  Untung,  Letkol Lathief,  dan  Syam  Kamaruzzaman  merupakan  orang  dekat  Soeharto  pada  masa  revolusi 1945. Kelima, versi mantan pejabat intelijen Amerika Peter Dale Scott. Versi ini memberikan pernyataan bahwa dalang dibalik Gestapu adalah CIA ( Central of Intelligence Agency ). Hal ini didasari dengan Amerika yang tidak suka dengan Soekarno karena memunculkan gagasan Demokrasi  Terpimpin,  meminta  bantuan  Uni  Soviet  dalam  pembebasan  Irian  Barat, membentuk poros Jakarta-Peking-Pyongyang, dan membuat konfrontasi dengan Malaysia ( Suwirta, 2000 ).
Berbagai  versi  sejarah  yang  telah  dijelaskan  di  atas  memang  menimbulkan perdebatan panjang, namun yang pasti adalah peristiwa itu merenggut nyawa enam perwira tinggi dan satu perwira pertama TNI AD yakni: Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Soeprapto, Mayor Jenderal M. T. Harjono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal Soetojo, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Lettu P. A. Tendean. Selain tujuh orang di atas, Jenderal A. H. Nasution juga menjadi target, namun berhasil lolos ( Damm, 2017 ).
Berangkat  dari  kenyataan  itu,  maka  peristiwa  Gestapu  memicu  kemarahan masyarakat  Indonesia  sehingga  terjadi  penumpasan  di  berbagai  daerah.  Gerakan  aksi penumpasan  yang  dilakukan  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  pada  saat  itu menempatkan PKI sebagai sasaran utama.
Pada saat terjadinya peristiwa Gestapu hingga sampai pada penumpasan di berbagai daerah, Nahdlatul Ulama’ (NU) ikut mengambil peran . Dalam menyikapi persoalan PKI tubuh internal  NU  terbagi  menjadi  dua,  McGregor  dan  Fealy  membaginya  ke  dalam  golongan akomodasionis  (Golongan  Tua)  dan  militan  (Golongan  Muda).  Kelompok  akomodasionis lebih  memilih  untuk  membuka  dialog  dengan  presiden  Soekarno  dan  kelompok  kiri, sedangkan golongan militan yang lebih konservatif memilih untuk beroposisi secara radikal terhadap PKI dan menganggap kehadiran komunis akan mengancam identitas religius di Indonesia;  kelompok  inilah  yang  nantinya  akan  berperan  penting  dalam  gerakan penumpasan PKI dan berpengaruh terhadap sikap PBNU ( Fealy & McGregor, 2012 ). Pada tanggal 1 Oktober 1965 publik digemparkan dengan siaran radio pendemisioneran kabinet kerja yang dipimpin Soekarno dan menetapkan bahwa negara di bawah kekuasaan Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letkol Untung. Pada saat itu, Kelompok akomodasionis atau golongan tua NU yakni Kyai Wahab Chasbullah dan Kyai Idham Chalid sedang tidak berada di Jakarta, hal ini dimanfaatkan oleh golongan militan untuk segera memberikan pernyataan sikap  NU,  militan  NU  segera  melakukan  pendekatan  kepada  Soeharto  dan  militer  untuk melakukan kolaborasi yang berbuntut pada penyiaran kepada publik melalui radio bahwa PKI adalah dalang pemberontakan ( Fealy & McGregor, 2012 ). Tidak berselang lama, setelah itu PBNU memberikan pernyataan dalam menyikapi hal tersebut. Pertama, mencela dengan keras tindakan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak yang menamakan dirinya dengan sebutan “Gerakan 30 September”.  Kedua,  menolak dan menentang pembentukan Dewan Revolusi. Langkah selanjutnya, PBNU menyiapkan Resolusi Mengutuk Gestapu yang ditanda  tangani  oleh  organisasi  di  bawah  naungan  Nahdlatul  Ulama  (NU)  termasuk diantaranya yakni GP Ansor ( Mun’im, 2013 ).
Dalam peristiwa penumpasan PKI yang terjadi di berbagai daerah, Nahdlatul Ulama’ juga  ikut  mencatatkan  namanya,  meskipun  di  berbagai  buku  sejarah  yang  dijelaskan  di sekolah hampir tidak ada yang menyebut peran NU dalam rangka penumpasan PKI. Namun, seiring  berjalannya  waktu  banyak  bermunculan  saksi  sejarah  yang  memberikan kesaksiannya mengenai NU. Dalam berbagai agenda gerakan penumpasan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) berperan penting dalam suksesnya gerakan. Gesekan antara GP Ansor dan PKI bukan merupakan hal yang asing bagi masyarakat masa itu. Beberapa kali GP Ansor dan PKI terlibat dalam beberapa konflik seperti halnya peristiwa Nongkorejo, di Kencong, Kediri, Kerep  di  Grogol,  Kediri,  Banyuwangi,  Malang,  Kanigoro,  Prambon,  Gayam,  Surabaya,  dan Sidoarjo ( Bawono, 2018 ).
Terkait  dengan  penumpasan  PKI,  di  Pamekasan  terdapat  sebuah  peristIwa fenomenal yang disebut dengan Anco Amok . Istilah Anco Amok merupakan sebuah sebutan dalam  pengucapan  etnis  Tionghoa  untuk  kalimat  Ansor  Ngamok;  karena  lidah  orang Tionghoa  kesulitan  mengucapkan  kalimat  Ansor  Ngamok.  Penyebutan  istilah Anco  Amok disebabkan kekacauan yang terjadi saat itu banyak menyasar kepada orang-orang Tionghoa, orang-orang Tionghoa yang ketakutan karena menjadi sasaran massa melihat banyak orang berseragam  Barisan  Ansor  Serbaguna  (Banser)  yakni  sayap  kepanduan  GP  Ansor  yang dipenuhi  amarah  menyisir  seluruh  sudut  kabupaten  Pamekasan;  hal  ini  kemudian menyebabkan orang-orang Tionghoa menyebut peristiwa tersebut dengan Anco Amok. Dari penamaan  peristiwa  tersebut,  dapat  diduga  bahwa  GP  Ansor  Pamekasan  memiliki  peran
besar dalam penumpasan PKI di Kabupaten Pamekasan. Untuk itu, maka perlu dilakukan penelitian tentang telaah historis peran Gerakan Pemuda Ansor dalam penumpasan PKI di Pamekasan tahun 1965.
Penelitian  yang  berkaitan  dengan  gerakan  penumpasan  PKI  telah  beberapa  kali dilakukan, beberapa diantaranya adalah tulisan Siddharth Chandra ( 2019 ), yang membahas tentang penumpasan simpatisan PKI yang terjadi di Jawa Tengah dan adanya keterlibatan kaum  priyayi,  santri,  abangan  yang  tergabung  dalam  partai  anti  PKI  dan  TNI  dalam mengorganisir  penumpasan.    Kemudian,  penelitian  Geoffrey  Robinson  ( 2017 )  yang menyatakan bahwa penumpasan PKI yang terjadi sudah direncanakan oleh pimpinan TNI. Selain  itu,  terdapat  penelitian  mengenai  keikutsertaan  GP  Ansor  dalam  penumpasan  PKI diantaranya yakni tulisan Greg Fealy dan Katharine E. McGregor ( 2010 ) yang menjabarkan mengenai  peran  NU  dalam  gerakan  penumpasan  PKI  pada  tahun  1965-1966.  Dalam penelitiannya  ia  menjabarkan  secara  kronologis  peran  NU  yang  menggerakkan  berbagai organisasi di dalamnya seperti Lesbumi, Sarbumusi, GP Ansor, Banser, Muslimat, Pertanu, dan PMII dalam melancarkan gerakan penumpasan yang dilakukan bersama TNI. Penelitian ini  juga  membahas  telaah  terhadap  sikap  NU  yang  mulanya  merayakan  keberhasilan penumpasan hingga polemik atas usaha rekonsiliasi terhadap korban yang dilakukan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kemudian, tulisan Aderika Nur Azizah ( 2017 ) tentang peristiwa penumpasan PKI yang terjadi di Kecamatan Kanor, Bojonegoro. Berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian ini berfokus pada peristiwa penumpasan PKI yang terjadi di Pamekasan atau yang masyhur dikenal dengan sebutan Anco Amok . Dalam  penelitian  ini,  dibatasi  hanya  pada  pembahasan  mengenai  peran  GP  Ansor dalam  penumpasan  PKI  yang  terjadi  di  Pamekasan  pada  tahun  1965.  Sehingga, menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya yakni kondisi sosial politik Pamekasan pada masa pemerintahan presiden Soekarno  yang diduga  kuat  menjadi salah satu  faktor penyebab terjadinya peristiwa penumpasan simpatisan PKI, kemudian bagaimana kronologi terjadinya peristiwa Anco Amok , dan bagaimana peran GP Ansor dalam peristiwa Anco Amok.

## METODE
Peristiwa  penumpasan  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  yang  dilakukan  oleh  Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) di Pamekasan Madura merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di  masa  lalu;  tepatnya  pada  tahun  1965.  Peristiwa  yang  terjadi  di  masa  lalu  tidak  dapat diulang  kembali,  sehingga  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  sejarah. Metode penelitian sejarah digunakan untuk merekonstruksi suatu peristiwa, menguraikan penelusuran  sejarah,  dan  mengidentifikasi  sebab  dan  akibat  dari  Sejarah  ( Kartodirdjo, 1991 ).  Metode  penelitian  sejarah  terdapat  empat  tahapan  penelitian  yang  digunakan, meliputi tahap Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi. Berikut keterangan lebih rinci atas tahapan-tahapan tersebut:

## Heuristik
Penelitian ini menggunakan Library Research untuk menemukan sumber tertulis dan Field Research guna mendapatkan sumber tidak tertulis. Dalam proses Library Research yang dilakukan, dapat ditemukan berbagai sumber primer yang diperoleh dari koleksi Museum
Nahdlatul Ulama’ di Surabaya dan dokumen visual yang diperoleh saat wawancara dengan narasumber sebagai berikut:
1. Arsip  “Surat  PBNU  Kepada  Dewan  Harian  PP.  GP  Ansor  tentang  Sikap  Tegas Terhadap Komunisme”
2. Arsip “Surat Pernyataan Pucuk Pimpinan GP Ansor atas Gerakan 30 September 1965”
3. Foto dokumentasi saat terjadinya peristiwa penumpasan PKI oleh GP Ansor di Pamekasan.
Adapun Field  Research yang  dilakukan  menggunakan  wawancara  dengan  Teknik Snowball.  Teknik  ini  digunakan  untuk  mengidentifikasi,  memilih,  dan  mengambil  sampel dalam  sebuah  jaringan  atau  rantai  hubungan  dengan  melalui  proses  bergulir  dari  satu responden  ke  responden  yang  lain  ( Nurdiani,  2014 ).  Berikut  adalah  narasumber  yang diwawancarai untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penumpasan PKI oleh GP Ansor di Pamekasan.
1. KH. RP. A. Nadjibul Khoir. Saksi hidup dalam peristiwa Anco Amok di Pamekasan, anak pertama Kyai Sya’roni Tjokro Soedarso ketua GP Ansor pada tahun 1965. Kyai  Nadjib  merupakan  narasumber  kunci  dalam  penelitian  ini,  wawancara dilakukan di kediaman beliau di Pamekasan pada 15 Maret 2023.
2. KH.  Marzuki  Djufri,  anak  dari  Kyai  Djufri  Marzuki.  Kyai  yang  menjadi  korban pembunuhan PKI. Wawancara dilakukan di kediaman beliau di Pamekasan pada 26 Maret 2023.
3. RP. Garuda Adikara. Saksi hidup dalam peristiwa Anco Amok di Pamekasan anak kandung Kyai Karim Adikara ketua BANSER Pamekasan tahun 1965.  Wawancara dilakukan dikediaman beliau pada 16 Maret 2023.
4. Prof. Dr. Aminuddin Kasdi. Pelaku sejarah penumpasan PKI di Jawa Timur. guru besar sejarah UNESA (Universitas Negeri Surabaya) yang menekuni kajian PKI. Wawancara dilakukan di kediaman beliau di Surabaya pada 23 Maret 2023.

## Verifikasi (Kritik Sumber)
Verifikasi  merupakan  tahap  kedua  dalam  proses  penelitian  sejarah,  tahap  ini  diterapkan dengan tujuan untuk memperoleh keabsahan sumber yang telah didapatkan sebelumnya. Verifikasi terbagi menjadi dua macam cara yaitu: kritik ekstern dan kritik intern .
Dalam penelitian ini, kritik ekstern dilakukan dengan cara melakukan penelusuran identitas dan latar belakang penulis jika sumber yang didapat berbentuk soft file. Sedangkan, sumber yang didapat dalam bentuk hard file dilakukan pengecekan terhadap kondisi fisik meliputi kertas dan tinta yang digunakan. Sedangkan kritik intern dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang telah didapat dengan pernyataan narasumber yang diperoleh setelah wawancara.

## Interpretasi
Dalam penelitian ini, informasi dan data yang telah ditemukan digabungkan menjadi satu lalu  ditafsirkan  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologi  politik.  Dalam  konteks penumpasan PKI oleh GP Ansor di Pamekasan, teori sosiologi politik yang digunakan adalah teori konflik milik Ralph Dahrendorf. Teori ini mengarahkan penafsiran agar terfokus dan terpusat dengan konflik yang terjadi antara PKI dan GP Ansor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Sosial-Politik Kabupaten Pamekasan Pada Masa Pemerintahan Presiden Soekarno
Masa pemerintahan orde lama dimulai sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah kepemimpinan presiden Soekarno. Istilah orde lama merupakan sebutan yang diberikan oleh Soeharto selaku presiden Republik Indonesia yang kedua kepada masa pemerintahan  sebelumnya  untuk  menandai  kepemimpinan  presiden  Soekarno.  Masa pemerintahan orde lama terbagi ke dalam dua babak, yakni era Demokrasi Liberal (1950- 1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1967) ( Soejono & Leirissa, 2009 ).
Era Demokrasi Liberal ditandai dengan berakhirnya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada  tanggal  17  Agustus  1950,  kemudian  beralih  kembali  menjadi  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat peralihan Indonesia dari RIS menjadi NKRI, Madura masih menjadi sebuah negara dengan R. A. A. Cakraningrat sebagai wali negara ( Mufrodi et al., 2019 ). Pada saat itu terjadi pergolakan politik di tengah masyarakat Madura, sebagian besar menuntut terjadinya pembubaran negara Madura dan kembali kepada NKRI, sebagian yang lain mendukung terbentuknya negara Madura. Pada masa ini, timbul berbagai gerakan untuk menuntut pembubaran negara Madura, diantaranya terbentuknya organisasi Gerakan Perjuangan Madura yang berbasis di Pamekasan dan Panitia Perjuangan Madura pada 26 Februari 1948 di Jawa ( Mufrodi et al., 2019 ).
Pada awal tahun 1950 tepatnya pada paruh akhir pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) kondisi politik di Pamekasan sangat berkaitan dengan pergolakan politik yang terjadi di Madura yakni munculnya berbagai gerakan yang menuntut untuk membubarkan negara Madura. Berbagai aksi demonstrasi sangat terasa di Pamekasan hal ini karena Massa yang menuntut pembubaran negara Madura menginginkan wali negara Madura saat itu R. A. A. Cakraningrat untuk segera meletakkan jabatannya. Namun, pada saat demonstrasi terjadi wali negara Madura jatuh sakit sehingga pemerintahan diambil alih oleh wakil wali negara R. Zainal Fattah yang bergelar R. Tumenggung Notoadikusumo yang juga menjabat sebagai bupati  Pamekasan.  Berbagai  demonstrasi  yang  menuntut  pembubaran  negara  Madura terjadi di Pamekasan ( “Demonstratie in Pamekasan,” 1950 ).
Setelah berbagai aksi demonstrasi yang terjadi, R. Zainal Fattah melaporkan kepada pemerintah  RI  di  Yogyakarta  mengenai  situasi  politik  di  Madura  dan  mendesak  kepada pemerintah  untuk  segera  memberi  keputusan  bahwa  Madura  telah  bergabung  kembali dengan republik. Dalam koran De Locomotief rubrik Wat er feitelijk gebeurde; Aanvaardde de regent van Pamekasan bestuur voor negara of Republiek? Menunjukkan bahwa pada saat itu  R.  Zainal  Fattah  selalu  menyatakan  bahwa  dia  menjalankan  kewenangannya  bukan sebagai wali negara Madura melainkan sebagai Bupati dibawah naungan Republik Indonesia ( “Wat Er Feitelijk Gebeurde; Aanvaardde de Regent van Pamekasan Bestuur Voor Negara of Republiek? ” 1965 ).
Selain  peristiwa  pembubaran  negara  Madura,  pada  era  Demokrasi  Liberal  terjadi peristiwa besar berskala nasional yakni Pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1955. Kabupaten Pamekasan yang merupakan bagian dari Madura juga ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Di Pulau Madura, Nahdlatul Ulama berhasil menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara kurang lebih 591.000 suara, Kemudian Masyumi dengan perolehan kurang
lebih 134.000 suara, lalu PNI dengan 88.000 suara, Sedangkan PKI menduduki peringkat terakhir dengan perolehan kurang lebih 3000 suara ( Feith, 1971 ). Dalam hal ini, salah satu putra  Pamekasan  terpilih  menjadi  anggota  konstituen  melalui  partai  NU  yakni  KH. Muhammad Toha.
Kemenangan  Nahdlatul  Ulama’  di  Madura  bukan  tanpa  alasan,  hal  ini  sangat berkaitan  dengan  kondisi  sosial  masyarakat  Pamekasan  saat  itu.  Masyarakat  Pamekasan yang juga merupakan bagian dari etnis Madura yang menempatkan Kyai sebagai sosok yang sangat  dihormati  dan  disegani.  Kyai  bukan  hanya  tempat  masyarakat  Madura  untuk berkonsultasi hal-hal terkait agama, tapi juga berbagai hal lainnya seperti masalah rumah tangga, jodoh, meminta nama anak, bahkan juga masalah politik dan ekonomi. Oleh karena itulah maka bagi masyarakat Madura, Kyai adalah sosok panutan yang segala ucapan dan perbuatannya  harus  diikuti.  Berbeda  atau  bertentangan  dengan  sikap  dan  ucapan  Kyai adalah hal yang amat dihindari bahkan dianggap sebagai perbuatan tabu yang memalukan dan diyakini akan membawa dampak buruk bagi mereka.
Masyarakat Madura yang menempatkan Kyai dalam posisi penting tertuang dalam sistem  hirarki  penghormatan  dalam  adat  istiadat  mereka.  Sistem  hierarki  penghormatan tersebut  tertuang  dalam  ungkapan Buppa’ - Babu’ -Guruh-Ratoh .  Pertama, Buppa’ - Babu’ memiliki arti Ayah-Ibu yang merupakan elemen utama dalam tatanan keluarga yang harus dihormati. Kedua, Guruh memiliki arti guru, dalam hal ini dipahami juga sebagai sosok Kyai yang telah ikhlas membimbing umat. Ketiga, Ratoh memiliki arti ratu, raja, atau pemerintah ( Kosim, 2007 ). Dalam hal ini, sangat wajar KH. Muhammad Thoha terpilih sebagai anggota konstituante  melalui  partai  NU.  KH.  Muhammad  Thoha  adalah  seorang  kyai  pengasuh Pondok Pesantren Sumbergajam Pamekasan saat itu. Status KH. Muhammad Thoha sebagai seorang  Kyai  Pesantren  tentu  memiliki  basis  dan  kekuatan  yang  besar  di  masyarakat Pamekasan.
Pada tahun 1960 yakni pada era Demokrasi Terpimpin, pemerintah Indonesia saat itu membuat undang-undang hukum tanah nasional sebagai UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)  No.5/1960.  Undang-undang  ini  kemudian  menyiapkan  kerangka  untuk perundangan dan peraturan selanjutnya yakni Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH). Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  pemerintah  Indonesia  untuk  memperbaiki  persoalan pertanahan  yang  sebelumnya  menggunakan  undang-undang  warisan  kolonial.  Undang- undang warisan kolonial tersebut dianggap sangat merugikan masyarakat pribumi. Namun, dalam pelaksanaannya undang-undang ini melahirkan polemik di tengah masyarakat, hal ini disebabkan  oleh  golongan  masyarakat  agamis  yang  menganggap  bahwa  konsep  tersebut menyalahi prinsip keagamaan atas pemilikan tanah. Hal ini di dasarkan pada pemahaman bahwa hak milik terhadap tanah tidak bisa dilepaskan dari seseorang yang telah mendapat warisan dari generasi sebelumnya, terlebih lagi terhadap status daripada tanah wakaf untuk masjid,  tanah  laba  pura  untuk  candi  dan  tanah  yang  telah  dimiliki  oleh  gereja  ( Achdian, 2008 ). Namun, pada akhirnya dimunculkan sebuah jalan tengah yakni dengan penawaran kepemilikan maksimum dan minimum; berdasarkan PERPU no. 56 tahun 1960 kepemilikan tanah maksimum berada pada angka 20 hektar dan kepemilikan minimum 2 hektar. Dalam pelaksanaannya, UUPBH dan UUPA tidak berjalan secara maksimal akibat persekongkolan antara  pejabat  pemerintahan  dan  golongan  petani  kaya  ( Achdian,  2008 ).  Hal  ini
mendapatkan  respon  dari  Barisan  Tani  Indonesia  (BTI)  organisasi  tani  yang  berafiliasi dengan PKI dengan menegaskan kepada para petani agar para dalam mengimplementasikan undang-undang  tersebut  tidak  bergantung  pada  pemerintahan,  akan  tetapi  para  petani harus turut andil dalam memperoleh haknya dengan tangannya sendiri. Hal ini kemudian sering menimbulkan gerakan radikal ( Kasdi, 2009 ).
Dalam  pengimplementasian  UUPA  dan  UUPBH,  BTI  seringkali  menggunakan  aksi radikal yang revolusioner yang selalu berakhir dengan konflik; seperti yang terjadi di Jawa, Madura, Bali, Lombok, dan Sumatera Selatan. Konflik yang terjadi selalu melibatkan antara petani tak bertanah dengan tuan tanah. Konflik yang terjadi menjadi semakin buruk pada saat yang berkonflik berafiliasi dengan suatu partai politik. Pada saat itu mayoritas dari tuan tanah adalah anggota dari partai NU dan PNI, sedangkan para petani yang tidak bertanah mendapat dukungan dari PKI.
Di  tengah  kekacauan  yang  terjadi  akibat  perseteruan  antara  NU  dengan  PKI, Masyarakat Pamekasan yang religius dan kental dengan adat dan istiadat menjadikan sosok Kyai sebagai panutan sekaligus seseorang yang dapat dipercaya. Karena hal itu, fatwa Kyai pada saat itu sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat Pamekasan. Tidak hanya itu, selayaknya  menjaga  harga  dirinya,  masyarakat  Pamekasan  memberikan  penjagaan  yang sama bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, hal ini sejalan dengan pribahasa bhango’an apoteya tolang ethembang apoteya mata yang secara sederhana dapat diartikan dengan lebih baik mati daripada harus menanggung malu.
Pada saat itu, masyarakat Pamekasan menganggap PKI adalah golongan anti      Tuhan yang harus dibasmi. Hal ini sejalan dengan narasi yang dibangun oleh NU sendiri, koran Duta Masyarakat yang memiliki image sebagai suara daripada partai NU menulis sebuah artikel bertajuk “Tidak Ada Kompromi Dengan Orang Anti Tuhan; Amankan Negara Dengan Mental Ketuhanan”, hal ini menunjukkan bahwa NU menganggap PKI adalah golongan Anti Tuhan. Selain  itu,  PBNU  juga  mengirimkan  surat  kepada  pucuk  pimpinan  GP  Ansor  yang  berisi tentang instruksi pengawasan dan kewaspadaan terhadap komunisme ( Arsip surat PBNU kepada pimpinan pusat GP Ansor, 06 Juni 1954 ).
Anggapan  PKI  adalah  golongan  anti  Tuhan  beredar  luas  di  tengah  masyarakat Pamekasan  karena  para  Kyai  dalam  setiap  ceramahnya  selalu  menyelipkan  narasi perlawanan terhadap PKI. Pada saat yang sama, PKI juga menganggap Kyai adalah golongan borjuis-feodal  yang  harus  dibasmi.  KH.  RP.  A.  Nadjibul  Khoir  keturunan  langsung  kyai sya’rani  dan  seorang  saksi  mata  mengatakan  bahwa  sebagai  akibat  dari  justifikasi  PKI terhadap kalangan Kyai membuat kebencian masyarakat Pamekasan terhadap PKI semakin besar.  Selain  itu,  Kondisi  Pamekasan  menjadi  tidak  kondusif,  kebencian  yang  tumbuh  di tengah-tengah  masyarakat  juga  dibarengi  rasa  takut  karena  di  daerah  lain  PKI  sudah melakukan  gerakan  yang  radikal.  Masyarakat  Pamekasan  melakukan  peningkatan kewaspadaan, hal ini juga dilakukan kepada Kyai para pemuda yang tergabung dalam GP Ansor berjaga untuk keselamatan para Kyai.

## PERAN GP ANSOR DALAM PENUMPASAN PKI DI PAMEKASAN PADA TAHUN 1965
Pemicu Awal Terjadinya Peristiwa Anco Amok
Dua  bulan  sebelum  terjadinya  peristiwa  Gestapu,  di  Pamekasan  terjadi  sebuah  peristiwa yakni terbunuhnya seorang Kyai kharismatik bernama Djufri Marzuqi. Ia merupakan salah seorang tokoh Kyai yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat Pamekasan karena menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Sumber Batu, Blumbungan, Pamekasan Madura. Bukan hanya sekedar Kyai, tapi ia juga ikut dalam perjuangan  kemerdekaan bangsa  Indonesia dengan bergabung menjadi laskar Sabilillah. Selain itu, Kyai Djufri juga aktif dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama Pamekasan.
Pembunuhan Kyai Djufri terjadi pada tanggal 28 Juli 1965, tepat dua bulan sebelum tragedi  Gestapu  terjadi.  Peristiwa  terbunuhnya  Kyai  Djufri  berawal  ketika  Kyai  Djufri mendapat undangan ceramah di Desa Durjan Bangkalan. Undangan tersebut berasal dari tokoh  agama  desa  Durjan  bernama  Haji  Musthofa.  Undangan  ini  berawal  dari  usulan seseorang bernama Sarpin yang meminta kepada H. Musthafa untuk mengundang KH. Djufri Marzuqi mengisi pengajian umum di desa Durjan. Sarpin yang mengusulkan acara tersebut bersedia untuk menanggung segala akomodasi yang dibutuhkan ( Utsman, n.d. ).
Pada hari Selasa 27 Juli 1965, Kyai Djufri Marzuqi bersama seorang santri bernama Muhammad Syakir melakukan perjalanan menuju Bangkalan. Kyai Djufri kemudian mengisi pengajian, lalu beristirahat di kediaman H. Musthofa. Pada hari Rabu 28 Juli 1965 di waktu subuh, Kyai Djufri pamit kepada H. Musthofa untuk kembali pulang ke Pamekasan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih sejauh 15 KM yakni di      Dusun Bungkak,      Desa Batorasang, Tambelengan, Sampang, Kyai Djufri meminta rombongan yang mengiringinya untuk pergi terlebih dahulu. Hal ini karena Kyai Djufri ingin buang air kecil; Saat itu Kyai Djufri hanya ditemani Sarpin yang memegangi pelana kuda.
Pada saat Kyai Djufri buang air kecil, Sarpin bertugas untuk menjaga kuda. Kemudian, saat  Kyai  Djufri  akan  bersiap-siap  untuk  menaiki  kudanya  seketika  Sarpin  menusuk punggung Kyai Djufri dengan pisau. Sarpin menusuk Kyai Djufri secara terus-menerus. Kyai Djufri sempat memberi  perlawanan dan berteriak.  Namun Kyai  Djufri  akhirnya tumbang karena terlalu banyak kehilangan darah. Teriakan Kyai Djufri didengar oleh rombongan yang sudah berada di depan, sehingga orang-orang segera kembali untuk memastikan keadaan Kyai Djufri. Pada saat rombongan sudah berada tepat di sumber teriakan, Kyai Djufri sudah tersungkur di tanah; sedangkan Sarpin lari menyelamatkan diri. Namun akhirnya Sarpin bisa ditangkap dan diserahkan kepada pihak berwajib ( Minhadji, 1967 ).
Peristiwa terbunuhnya Kyai Djufri Marzuqi menjadi pukulan berat bagi warga NU Pamekasan. Hal ini karena Kyai Djufri adalah sosok Kyai muda kharismatik yang diidolakan masyarakat Pamekasan saat itu. Tidak hanya di Pamekasan, berita terbunuhnya Kyai Djufri juga menjadi pukulan berat bagi para NU. KH. Idham Chalid selaku ketua umum PBNU saat itu menghadiri peringatan 40 hari wafatnya Kyai Djufri dan memberikan gelar Assyahidul Kabir untuk mengenang jasanya ( Minhadji, 1967 ).
Pasca terbunuhnya Kyai Djufri, GP Ansor Pamekasan melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian Pamekasan untuk menuntut keadilan dalam peristiwa tersebut. Namun, berdasarkan pada wawancara dengan KH. Marzuqi Djufri, seorang keturunan langsung dari KH. Djufri Marzuqi, mengatakan bahwa kepolisian Pamekasan saat itu menganggap bahwa
terbunuhnya  Kyai  Djufri  hanya  sebuah  pembunuhan  perampokan  biasa  saja.  Aparat kepolisian saat itu tidak melakukan pengusutan lebih lanjut motif sebenarnya pembunuhan Kyai Djufri. Hal ini memunculkan kekecewaan di tubuh GP Ansor Pamekasan ( Wawancara Dengan Marzuqi Djufri, 26 Maret 2023 ).
GP Ansor yang merasa kecewa terhadap tindakan yang dilakukan aparat kepolisian segera  melakukan  Gerakan  mandiri  untuk memastikan motif apa  yang  mendasari Sarpin melakukan pembunuhan tersebut. KH. Moh. Sya’roni, ketua GP Ansor saat itu, melakukan penyamaran menjadi seorang tahanan. Kyai Sya’roni meminta untuk ditempatkan satu sel tahanan  dengan  Sarpin.  Pada  saat  Kyai  Sya’roni  melakukan  penyamaran  tersebut,  Kyai Sya’roni  mendapatkan  fakta  bahwa  Sarpin  adalah  suruhan  PKI.  Tidak  lama  setelah mendapati fakta itu, Sarpin secara tiba-tiba ditemukan tewas di dalam sel tahanannya ( Yakin, 2006 ).
Dua  bulan  pasca  terjadinya  pembunuhan  terhadap  Kyai  Jufri  Pamekasan,  terjadi peristiwa berdarah; yakni terjadinya peristiwa GESTAPU di Jakarta. Peristiwa ini membunuh enam perwira tinggi dan satu perwira tamtama TNI Angkatan Darat. Terjadinya GESTAPU, ditambah  lagi  dengan  pemerintah  yang  menjadikan  PKI  sebagai  pelaku  menimbulkan kemarahan  masyarakat  Indonesia  tidak  terkecuali  GP  Ansor.  Setelah  peristiwa pemberontakan  tersebut,  di  berbagai  daerah  terjadi  berbagai  penumpasan  terhadap simpatisan  PKI.  Di  Jawa  Timur  terjadi  penumpasan  PKI  yang  dilakukan  oleh  GP  Ansor, seperti  halnya  peristiwa  yang  terjadi  di  Banyuwangi,  Kediri  dan  tidak  terkecuali  di Pamekasan.

## Peristiwa Anco Amok
Anco Amok merupakan sebutan yang diberikan kepada peristiwa penumpasan PKI di Pamekasan oleh orang-orang Tionghoa. Sebutan ini berasal dari bahasa Madura yakni Ansor Ngamok yang memiliki arti Ansor Marah. Berawal dari Ansor Ngamok menjadi Anco Amok karena  saat  itu  orang-orang  Tionghoa  masih  kental  dengan  dialeknya.  Berdasarkan kesaksian yang diceritakan oleh KH. RP. A. Nadjibul Khoir sebutan tersebut terdengar saat orang-orang  Tionghoa  yang  banyak  menjadi  target  amukan  massa  meneriakkan  sebutan tersebut  untuk  memberitahukan  kepada  orang-orang  agar  segera  bersembunyi ( Wawancara  Dengan  Nadjibul  Khoir,  15  Maret  2023 ).  Gerakan  penumpasan  PKI  di Pamekasan  pelaksanaannya  lebih  lamban  jika  dibandingkan  dengan  penumpasan  PKI  di daerah-daerah  lain.  Jika  di  daerah-daerah  lain  penumpasan  PKI  secara  massif  dilakukan pada  bulan  Oktober  atau  November,  penumpasan  PKI  di  Pamekasan  terjadi  pada  bulan Desember 1965, yakni dua bulan setelah GESTAPU. Keterlambatan tersebut bukan karena tidak muncul kemarahan di tengah masyarakat, tapi lebih kepada sikap untuk lebih berhati- hati  karena pada saat itu  tidak jelas  mana anggota PKI dan mana  yang bukan; termasuk dalam tubuh apparat ( Wawancara Dengan Nadjibul Khoir, 15 Maret 2023 ).
Pada bulan Desember 1965, GP Ansor Pamekasan mengadakan apel akbar di depan karesidenan  yang  diikuti  oleh  berbagai  golongan  masyarakat.  Apel  tersebut  bertujuan menunjukkan  kekuatan  ( show off force ) kepada  musuh  negara saat itu,  yakni PKI. Dalam pelaksanaan  apel  akbar  ini,  KH.  RP.  Moh.  Sya’rani  Tjokro  Soedarso  ketua  GP  Ansor Pamekasan  1965  menjadi  pemimpin  apel  yang  diikuti  oleh  berbagai  macam  golongan masyarakat, diantaranya adalah PNI (Partai Nasional Indonesia), Gerakan Pemuda Sosialis,
Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), dan Warga Muslimin Tionghoa Pamekasan. Ditunjuknya  sosok  Kyai  Sya’roni  sebagai  pemimpin  apel  ini  dikarenakan  masyarakat Pamekasan  sangat  menghormati  Kyai  sebagai  sosok  yang  penting  dalam  kehidupan masyarakat Pamekasan; sejalan dengan ungkapan Buppa’, Babu’, Guruh, Ratoh .
Gambar 5. KH. RP. M. Sya’roni Tjokro Soedarso sedang memimpin apel akbar.
(sumber: koleksi pribadi keluarga KH. RP. M. Sya’roni)
Pada mulanya, apel akbar berjalan dengan khidmat dan lancar. Namun, setelah apel berakhir suasana menjadi tidak terkendali, peserta apel mengamuk hingga memaksa masuk ke dalam karesidenan. Berdasarkan kesaksian Kyai Nadjibul Khoir Hal ini karena ditemukan bendera  dan  berbagai  macam  atribut  PKI  di  dalam  karesidenan  ( Wawancara  Dengan Nadjibul Khoir, 15 Maret 2023 ). Peserta apel segera merobek dan merusak segala bentuk atribut PKI yang dijumpai di dalam karesidenan. Amarah peserta apel memuncak. Peserta apel yang telah tersulut emosi melakukan sweeping untuk mencari anggota PKI yang masih ada di Pamekasan. Kegiatan sweeping anggota PKI dipimpin oleh KH. RP. Moh. Sya’roni ketua GP Ansor Pamekasan. Pada saat itu terjadi, kondisi Pamekasan tidak kondusif, masyarakat dipenuhi oleh kemarahan dan melakukan gerakan penumpasan secara membabi buta. Hal ini  karena  pemerintahan  dan  ABRI  saat  itu  tidak  melakukan  apapun,  sehingga  situasi menjadi kacau dan semakin liar.
Gambar 5. Massa apel akbar di depan karesidenan Pamekasan.
(sumber : koleksi pribadi keluarga KH. RP. M. Sya’roni)
GP  Ansor  Pamekasan  mencari-cari  anggota  PKI  di  seantero  Pamekasan  untuk ditangkap; bahkan juga ada yang dieksekusi. Berdasarkan kesaksian yang didapat melalui wawancara  dengan  RP.  Garuda  Adikara  keturunan  langsung  dari  KH.  RP.  Abdul  Karim Adikara ketua BANSER Pamekasan saat itu menyatakan bahwa pencarian anggota-anggota PKI  menggunakan  daftar  nama  yang  telah  dimiliki  oleh  GP  Ansor  Pamekasan  melalui Munifson ketua PMII cabang Pamekasan ( Tim Redaksi Koran Duta Masjarakat, 1965 ) yang sebelumnya telah menyusup ke dalam tubuh PKI. Gerakan penumpasan yang dilakukan oleh GP Ansor ini dilakukan bersama masyarakat yang juga membenci PKI. GP Ansor melakukan penumpasan bersama masyarakat secara mandiri, tidak bersama dengan ABRI ( Wawancara Dengan Garuda Adikara, 16 Maret 2023 ).
GP  Ansor  bersama  masyarakat  Pamekasan  yang  dipimpin  oleh  Kyai Sya’roni langsung  menuju  toko  Bandung  yang  terletak  di  seberang  karesidenan  Pamekasan  milik orang  Tionghoa  yang  diduga  kuat  menjadi  tempat  kegiatan  PKI.  Di  dalam  toko  Bandung ditemukan granat dan senjata, selain itu juga ditemukan terowongan yang diduga menjadi tempat pelarian para anggota PKI ( Yakin, 2006 ). Setelah mendapati temuan di dalam toko Bandung, kemudian sweeping dilakukan di seluruh sudut kota Pamekasan.
GP  Ansor  bersama  masyarakat Pamekasan  yang melakukan sweeping menjadikan gudang-gudang  tembakau,  dan  toko  milik  orang  Tionghoa  sebagai  target.  Masyarakat Pamekasan yang telah diliputi kemarahan membakar banyak gudang-gudang tembakau dan toko milik warga Tionghoa ( John, 1986 ). Hal ini karena ada anggapan yang beredar di tengah masyarakat Pamekasan bahwa orang-orang Tionghoa membantu pergerakan PKI. Anggapan tersebut dapat dilihat dari narasi yang dibangun oleh koran Warta Bhakti yang merupakan penerus  daripada  koran Sin  Po milik  Tionghoa,  dalam  koran  yang  diterbitkan  pada  01 Oktober 1965 terdapat artikel di halaman utama bertajuk “RRI Djakarta Mengumumkan: Letnan Kolonel Untung dari Tjakrabirawa Selamatkan Presiden Soekarno dan RI; Semata- mata Gerakan dalam Angkatan Darat”. Dalam artikel tersebut tidak ada narasi hujatan dan kutukan terhadap dewan revolusi yang dibentuk oleh Letkol Untung. Bahkan, narasi yang dibangun  membenarkan  perlakuan  Dewan  Revolusi  ( “Letnan  Kolonel  Untung  Dari Tjakrabirawa Selamatkan Presiden Soekarno Dan RI; Semata-Mata Gerakan Dalam Angkatan Darat,” 1965 ).
Pada saat pencarian anggota PKI, banyak diantara mereka melarikan diri, beberapa diantaranya  berhasil  ditangkap  dan  ditahan.  Namun,  beberapa  orang  melakukan perlawanan  sehingga  akhirnya  dieksekusi.  Berdasarkan  kesaksian,  wilayah  Gledeg  Anyar sebuah  kelurahan  yang  terletak  di  kecamatan  Pamekasan  menjadi  pusat  penumpasan, karena banyak anggota PKI ditemukan di tempat tersebut. Selain itu, berdasarkan kesaksian Garuda  Adikara  beberapa  anggota  PKI  yang  melawan  dibawa  menuju  daerah  Nyalaran sebuah dusun di daerah dekat Blumbungan, tepatnya di sekitar pemandian Nyalaran untuk dieksekusi.
Peran GP Ansor dalam Peristiwa Anco Amok di Pamekasan
Pada  rentang  tahun  1960-an,  Nahdlatul  Ulama  melakukan  kerjasama  dengan  Angkatan Bersenjata  Republik  Indonesia  (ABRI).  Dalam  hal  ini,  kerjasama  yang  dilakukan  berupa berbagai pelatihan yang akan diterapkan di dalam Banser (Barisan Ansor Serbaguna). Dalam
rangka penumpasan PKI di berbagai daerah, GP Ansor melakukannya dengan bantuan ABRI. Di  Jawa  Timur,  Panglima  Daerah  Militer  (Pangdam)  V  Brawijaya  saat  itu  yakni  Basuki Rachmat  membentuk  Operasi  Pancasila  dalam  rangka  penumpasan  PKI  di  Jawa  Timur. Operasi  Pancasila  menginstruksikan  menggunakan  kekuatan  sipil  untuk  menyukseskan penumpasan PKI, dalam hal ini GP Ansor juga termasuk kekuatan sipil yang dimaksud dalam Operasi Pancasila ( Leksana, 2020 ).
Pihak TNI saat itu memberikan izin kepada berbagai kekuatan sipil untuk melakukan aksi mandiri. Dalam hal ini, berdasarkan kesaksian Aminuddin Kasdi seorang pelaku aktif penumpasan PKI di Jawa Timur menuturkan bahwa gerakan GP Ansor yang berada di Jawa Timur menggunakan pola penumpasan yang hampir sama yakni dengan menandai rumah- rumah yang diduga kuat milik anggota PKI yang kemudian dijemput paksa untuk ditangkap dan  beberapa  juga  dieksekusi.  Suasana  yang  berbeda  dapat  ditemukan  dalam  tragedi penumpasan  PKI  yang  dilakukan  oleh  GP  Ansor  di  Pamekasan.  Meskipun  Pangdam  V Brawijaya Jawa Timur telah membentuk Operasi Pancasila, berdasarkan wawancara yang telah  dilakukan  dengan  RP.  Garuda  Adikara  Kodim  Pamekasan  tidak  melakukan  apapun dalam merespon instruksi tersebut. Hal ini sudah dirasakan oleh GP Ansor Pamekasan sejak penanganan kasus pembunuhan Kyai Djufri yang tidak ditangani secara serius.
Penumpasan PKI di Pamekasan dilakukan secara mandiri. Penumpasan dilakukan dengan  dipimpin  oleh  Kyai  Sya’roni  ketua  GP  Ansor  saat  itu.  Kemudian, sweeping yang dilakukan Sebagian besar berdasarkan daftar nama-nama yang telah didapatkan Munifson salah  seorang  anggota  GP  Ansor  yang  menyusup  ke  dalam  tubuh  PKI  untuk  mencari informasi.  Kemudian,  sisanya  dilakukan  secara  acak  dengan  menjadikan  orang-orang Tionghoa sebagai sasaran utama, gudang-gudang tembakau dan penjarahan toko-toko milik orang Tionghoa terjadi dimana-mana ( John, 1986 ).
Anggapan etnis Tionghoa sebagai antek PKI dan kebencian masyarakat Pamekasan ikut dibawa pada penumpasan PKI yang dilakukan oleh GP Ansor. Akhirnya terjadi gerakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Pada saat penumpasan terjadi, kondisi Pamekasan menjadi sangat menakutkan khususnya bagi masyarakat Tionghoa. Orang-orang Tionghoa Pamekasan yang ketakutan memberi sebutan kepada peristiwa ini dengan istilah Anco Amok. Pada saat penumpasan terjadi, Orang-orang Tionghoa yang menjadi sasaran adalah orang yang diduga kuat membantu PKI. Namun, tidak semua warga etnis Tionghoa menjadi sasaran. Beberapa orang Tionghoa bahkan mendapat perlindungan dan perlakuan istimewa dari GP Ansor. Hal ini karena beberapa orang-orang Tionghoa sudah memeluk agama Islam, bahkan  ada  yang  tergabung  dalam  GP  Ansor;  berdasarkan  penuturan  Garuda  Adikara diketahui  bahwa  warga  Tionghoa  yang  tergabung  dalam  GP  Ansor  diantaranya  bernama Tjong Ing dan Puy. Selain itu, warga Tionghoa yang beragama Islam juga membuat sebuah perkumpulan yang diberi nama Warga Muslimin Tionghoa Pamekasan yang juga turut aktif dalam berbagai kegiatan GP Ansor.
Dalam  hal  ini,  GP  Ansor  Pamekasan  berusaha  untuk  meminimalisir  korban  salah sasaran khususnya masyarakat etnis Tionghoa yang tengah menjadi sasaran amukan massa. Ketua  GP  Ansor  saat  itu  yakni  Kyai  Sya’roni  menjadikan  pesantrennya  yakni  Pesantren Darussalam menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Islam.
Gambar 5. Perkumpulan warga muslimin Tionghoa Pamekasan yang berfoto dengan membawa bendera GP Ansor.
(sumber: koleksi pribadi keluarga KH. RP. M. Sya’roni)

## KESIMPULAN
Kondisi sosial-politik Pamekasan pada masa Orde Lama merupakan salah satu faktor pemicu daripada  meledaknya  amarah  masyarakat  kepada  simpatisan  PKI.  Kuatnya  pengaruh seorang Kyai di masyarakat, membuat Masyarakat mau melakukan apapun untuk mentaati dan melindungi bahkan dengan taruhan nyawanya sendiri. Terbunuhnya KH. Djufri Marzuqi seorang  ulama  muda  kharismatik  pada  saat  itu,  menjadi  pukulan  yang  mendalam  bagi masyarakat  Pamekasan.  Sehingga,  amarah  masyarakat  tidak  bisa  lagi  dibendung  dan menimbulkan terjadinya tragedi penumpasan PKI di Pamekasan yang dikenal dengan Anco Amok.
Peristiwa Anco Amok terjadi pada Desember 1965, perbedaan selisih bulan dengan terbunuhnya  KH. Djufri  Marzuqi karena  GP  Ansor tidak ingin gegabah  dalam mengambil keputusan. GP Ansor Pamekasan melakukan penelusuran secara mandiri untuk menemukan pembunuh  KH.  Djufri  Marzuqi,  disamping  itu  GP  Ansor  Pamekasan  juga  melaksanakan perintah  dari  pucuk  pimpinan  GP  Ansor  pusat  untuk  mempertinggi  kewaspadaan  dan penjagaan, khususnya memberikan pengamanan lebih terhadap para kyai (Arsip Surat PP. GP Ansor Kepada Seluruh Cabang, 01 Oktober 1965).
Pada  akhirnya,  saat  GP  Ansor  yang  diketuai  oleh  KH.  RP.  Moh.  Sya’roni  bersama masyarakat Pamekasan melakukan apel akbar didepan karesidenan dengan tujuan show off force terhadap  PKI,  pada  saat  itu  masyarakat  melihat  simbol-simbol  PKI  di  dalam karesidenan,  sehingga  amarah  masyarakat  memuncak  berujung  pada  perobekan  simbol- simbol PKI dan sweeping untuk mencari simpatisan PKI untuk diberantas. Dalam hal ini, GP Ansor menjadi pemimpin gerakan penumpasan.
Pada saat peristiwa Anco Amok terjadi, masyarakat etnis Tionghoa menjadi sasaran utama. Hal ini didasari dengan adanya anggapan bahwa masyarakat Tionghoa adalah antek- antek PKI. Dalam hal ini, Kyai Sya’roni selaku ketua GP Ansor Pamekasan saat itu menjadikan Pondok Pesantren Darussalam miliknya menjadi tempat berlindung bagi masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Islam khususnya yang aktif dalam kepengurusan Ansor agar tidak terjadi salah sasaran.

## DAFTAR RUJUKAN
Achdian,  A.  (2008). Tanah  bagi  yang  tak  bertanah;  landreform  pada  Masa  Demokrasi Terpimpin. Kekal Press.
Arsip Surat PBNU Kepada PP. GP Ansor , Sekitar sikap tegas terhadap komunisme , 06 Juni 1954.
Azizah, A. N. (2017). Peran GP Ansor dalam penumpasan PKI Di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tahun 1963-1965 . (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya) Bawono, H. (2018). Ansor dalam pertarungan ideologi. In Gerakan Pemuda Ansor: Dari Era Kolonial hingga pasca reformasi . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Chandra, S. (2019). The Indonesian killings of 1965-1966: The case of Central Java, Jurnal Critical Asian Studies , Vol. 51, No.3. Damm,  M.  (2017). Lubang  Buaya,  kuburan  para  pahlawan:  abjeksi  dalam  historiografi Peristiwa 1 Oktober 1965 . Jurnal Antropologi Indonesia, No.2.
“Demonstratie in Pamekasan”. (1950). Nieuwe Courant.
Fealy, G & McGregor, K. (2012). East Java and the role of Nahdlatul Ulama in the 1965-66 Anti-communist violence. In Kammen, D. and McGregor, K. (Ed.), The Contours of Mass Violence in Indonesia . Asian Studies Association of Australia in association with University of Hawai’i Press.
Fealy, G & McGregor, K. (2010). Nahdlatul Ulama and the killings of 1965-66: religion, politics, and remembrance. Indonesia , No. 89.
Feith, H. (1971). The Indonesia election of 1955 . Southeast Asian Program Cornell University. John, T. (1986). Report from East Java. Indonesia , Vol. 41. Kartodirdjo, S. (1991). Pendekatan Ilmu dalam Metodologi Sejarah . PT. Gramedia Pustaka Utama.
Kasdi, A. (2009). Kaum merah menjarah; aksi sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965 (2nd ed.). Yayasan Kajian Citra Bangsa dan Centre Indonesian Communities Studies.
Kosim,  M.  (2007).  Kyai  dan  blater;  elite  lokal  dalam  Masyarakat  Madura. Jurnal  Karsa , Vol.12(No.2).
Leksana, G. (2020). Collaboration in mass violence: The Case of the Indonesian Anti-Leftist mass killings in 1965-66 in East Java. Journal of Genocide Research .
“ Letnan Kolonel Untung dari Tjakrabirawa Selamatkan Presiden Soekarno dan RI; Semata- mata Gerakan dalam Angkatan Darat ”. (1965). Warta Bhakti.
Minhadji, K. H. M. C. (1967). Ichtisar riwajat hidup Alustadul Alimum Dakwatul Islam K. H. M. Djufri Marzuqi Assjahidul — Kabir . The Sun.
Mufrodi, A., Sapto, A., Wisnu., Sumarno., Nasution., Alrianingrum, S., Suhartoko., Kasdi, A., N Setiawan,  N.  (2019). Sejarah  Madura;  Zaman  Kerajaan,  Kolonial,  dan Kemerdekaan . Pustaka Media Guru.
Mun’im, H. A. (2013). Benturan NU-PKI 1948-1965 . Langgar Swadaya.
Nurdiani, N. (2014). Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan. Jurnal Comtech ,
Vol. 5, No.
Robinson, G. (2017). Down to the very roots: The Indonesian army’s role in the mass killings of 1965-66. Jurnal Genocide Research , Vol. 19, No. 4.
Soejono,  R.  P  &  Leirissa,  R.  Z.  (2009). Sejarah  Nasional  Indonesia  VI;  Zaman  Jepang  dan Republik . Balai Pustaka.
Suwirta,  A.  (2000).  Mengkritisi  peristiwa  G30S  1965:  dominasi  sejarah  Orde  Baru  dalam sorotan. Jurnal Historia , Vol.1.
Tim Redaksi Koran Duta Masjarakat. (1965). Berita daerah . Duta Masjarakat.
Utsman.  H.  (n.d.). Hidup  pejuang  mati  pejuang:  Biografi  As-Syahidul  Kabir  KH.  M.  Djufri Marzuqi (1925-1965) .
“Wat er feitelijk gebeurde; Aanvaardde de regent van Pamekasan bestuur voor negara of Republiek?” (1965). De Locomotief .
Wawancara dengan Garuda Adikara (RP. M. Himam Awan Afghani, Interviewer). (16 Maret 2023).
Wawancara dengan Marzuqi Djufri (RP. M. Himam Awan Afghani, Interviewer). (26 Maret 2023).
Wawancara dengan Nadjibul Khoir (RP. M. Himam Awan Afghani, Interviewer). (15 Maret 2023).
Yakin, N. A. (2006). Ulama pejuang, pejuang ulama; Biografi KH. RP. Muhammad Sya’roni Tjokro  Soedarso  pendiri  Pondok  Pesantren  Darussalam,  Jung  Cang  Cang Pamekasan. Pukad Hali.