## KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS PEMBERITAAN PERS DI KOTA PALANGKA RAYA

## Oleh

## Sirojul Rahman
Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

## ABSTRAK
Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.
Pihak yang merasa kebebasan pers sudah dibelenggu dengan perangkat peraturan hukum pidana di  luar  UU  Pers  mengusung  istilah  "kriminalisasi  pers".  Artinya,  jurnalis  (pers)  yang  bersaksi  dalam melaksanakan  tugas  jurnalistiknya  diarahkan  (direkayasa)  lewat  jalur  hukum  untuk  dapat  dipidana penjara.  Istilah  ini  juga  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  ketidakadilan  yang  dialami  oleh  pers akibat pemaksaan (perekayasaan) penggunaan pasal-pasal hukum pidana (KUHP). Insan pers merasa bahwa  ada  upaya  sengaja  untuk  memberangus,  mengobok-obok,  menjerat,  dan  bahkan  mematikan kehidupan dan kebebasan pers. Sebaliknya, pihak yang merasa bahwa pers sudah "kebablasan"
Gambaran kejahatan pencemaran nama baik atas pemberitaan pers di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:
Akibat  minimnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap  keberadaan  undang-undang  tentang  pers menyebabkan  adanya  ketidaktahuan  mengenai  langkah  apa  yang  harus  di  tempuh  ketika  terjadi pemberitaan  yang  merugikannya,  hal  ini  memicu  pemecahan  masalah  pers  melalui  jalur-jalur  diluar mekanisme  undang-undang  Nomor  40  tahun  1999  tentang  pers,  seperti  jalur  pidana  dan  atau premanisme  baik  kepada  wartawan  yang  bersangkutan  atau  kepada  pihak  sumber  berita  yang mengakibatkan munculnya pemberitaan tersebut. Disamping itu pola kemitraan antara perusahaan pers dengan  pihak  Kepolisian  sering  menimbulkan  pelayanan  yang  tidak  kooperatif  terhadap  pengaduan masyarakat  dalam  hal  adanya  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  mekanisme  hak  jawab,  sehingga masyarakat cenderung memilih untuk tidak memperpanjang perkara pers.
Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Pers.

## PENDAHULUAN
Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjamin kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul, mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik  dan  media  lainnya  merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan  lisan  dan  tulisan  tersebut. Agar  pers berfungsi  secara  maksimal  sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945  maka  perlu  dibentuk  Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena  kemerdekaan  pers  adalah  salah  satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam
kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara yang demokratis.
Kemerdekaan  pers  merupakan  salah satu  wujud  kedaulatan  rakyat  dan  menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  yang  demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal  28  Undang-Undang  Dasar  1945  harus dijamin.  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  yang  demokratis, kemerdekaan  menyatakan  pikiran  dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan
untuk  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran, memajukan  kesejahteraan  umum,  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa  pers nasional
Berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Karena  mengingat  betapa  pentingnya permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat topik
dengan judul
“KEJAHATAN  PENCEMARAN  NAMA

## BAIK ATAS PEMBERITAAN PERS DI KOTA

## LANDASAN TEORI Pengertian Kejahatan
Kejahatan  adalah  suatu  nama  atau  cap yang  diberikan  orang  untuk  menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan  jahat.  Dengan  demikian  maka  si pelaku  disebut  sebagai  penjahat.  Pengertian tersebut  bersumber  dari  alam  nilai,  maka  ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung  pada  manusia  yang  memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain  sebagai  suatu  kejahatan  pula.  Kalaupun misalnya  semua  golongan  dapat  menerima sesuatu  itu  merupakan  kejahatan  tapi  berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan  pendapat.  Tentang  definisi  dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat  diantara  para  sarjana  berpendapat sebagai berikut :
R.  Soesilo  membedakan  pengertian kejahatan  secara  juridis  dan  pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis,  pengertian  kejahatan  adalah  suatu perbuatan  tingkah  laku  yang  bertentangan dengan  undangundang.  Ditinjau  dari  segi sosiologis,  maka  yang  dimaksud  dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah Pengertian Pers
Kemerdekaan  pers  merupakan  salah satu  wujud  kedaulatan  rakyat  dan  menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  yang  demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam
Pasal  28  Undang-Undang  Dasar  1945  harus dijamin,  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  yang  demokratis, kemerdekaan  menyatakan  pikiran  dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran, memajukan  kesejahteraan  umum,  dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
Selanjutnya  pers  nasional  sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan  asas,  fungsi,  hak,  kewajiban, dan  peranannya  dengan  sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional,  sehingga  harus  mendapat jaminan  dan  perlindungan  hukum,  serta bebas  dari  campur  tangan  dan  paksaan  dari manapun;  Kemerdekaan  pers  adalah  salah satu  wujud  kedaulatan  rakyat  yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Kemungkinan  bahwa  pihak  yang merasa  dirugikan  melanjutkan  persoalannya ke  pengadilan,  mengingat  UU  Pers  ini  tidak melarang hal ini. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan  di  dalam  UU  Pers  yang menegaskan bahwa apabila hak jawab sudah dilaksanakan,  tidak  boleh  lagi  mengajukan tuntutan ke pengadilan. Sekalipun demikian, pengadilan  pernah  memutus  perkara  yang mengakui  eksistensi  Hak  jawab  sehingga dapat  diangkat  menjadi  yurisprudensi. Putusan  pengadilan  tersebut  berdasarkan perkara harian Garuda, Medan, yang digugat oleh  PT  Anugerah  karma  berita  yang  ditulis oleh media tersebut dianggap telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige  daad) berdasarkan  Pasal  1365 KUHPer,  dengan  tuntutan  ganti  rugi  Rp  5 miliar.  Kasus  ini  muncul  setelah  harian Garuda dalam berita edisi 14 November 1998 berjudul  "Buat  Masalah"  antara  lain menuliskan: "PT Anugerah dalam operasinya melakukan  penyimpangan  yang  merugikan rakyat,  penggusuran-pemindahan  gedung sekolah-SMA-Stasiun  Kereta  Api,  dan  kini merambah  pula  ke  Langkat  Masyarakat
mengirim delegasi ke DPRD Sumatera Utara mengenai  penggusuran  tanahnya.  Atas perkara  No.  3173.K/Pdt/1991  tersebut, Pengadilan  Negeri  Medan  menghukum harian  Garuda  membayar  ganti  rugi  Rp  50 juta.  Putusan  ini  kemudian  diperkuat  oleh Pengadilan  Tinggi.  Namun,  pada  tingkat kasasi,
Mahkamah Agung yang
mengeluarkan  putusan  bertanggal  28  April 1993  telah  membatalkan  putusan judex  facti (Pengadilan  Tinggi  dan  Pengadilan  Negeri) dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya

## METODE PENELITIAN Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penulisan  Skripsi  ini  adalah  metode Yuridis  Empiris,  yaitu  penelitian  yang menekankan pada data Primer yakni dengan cara  mempelajari  dan  mengkaji  secara langsung  data-data  yang  didapat  dari penelitian  di  lapangan  mengenai  Gambaran kejahatan  pencemaran  nama  baik  atas pemberitaan  pers  dan  upaya  hukum  yang dapat ditempuh oleh masyarakat  dalam hal mengalami  kerugian  akibat  terjadinya kejahatan  pencemaran  nama  baik  atas pemberitaan pers di Kota Palangka Raya Sumber Data
Ada  dua  jenis  data  yang  dijadikan sumber, yaitu :
Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh langsung dari sumbernya. seperti wawancara langsung dengan :
a. Kepala  Kantor  Berita  Antara  Kota Palangka Raya,
b. Ketua  Persatuan  Wartawan  Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya
c. Kepala Kepolisisan Resort Kota Palangka Raya, serta
d. Masyarakat
Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Seperti  buku- buku  literatur,  makalah  para  pakar  yang berhubungan dengan masalah yang di bahas terdiri dari :
Bahan  Hukum  Primer  merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat  mengikat,
dalam bentuk Peraturan Perundang- undangan  seperti  ;  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  1999  Tentang  Pers  serta  Peraturan Perundang-Undangan  lain  yang  berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Bahan  Hukum  sekunder  merupakan bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan dan  pemahaman  mengenai  bahan  hukum primer, dan diperoleh melalui pendapat para ahli hukum, diperoleh juga berdasarkan hasil penelitian hukum yang telah dilaksanakan sebelumnya,  hasil  karya  ilmiah karangan  para  pakar  hukum  maupun ditunjang  oleh  buku-buku  hukum  yang mempunyai kesesuaian dengan masalah yang diangkat.
Bahan  Hukum  tersier  merupakan bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan dan  pemahaman  mengenai  bahan  hukum sekunder,  yang  diperoleh  melalui  pendapat para  ahli  hukum  dari  kamus  hukum  dan kamus bahasa Indonesia.
Lokasi Penelitian Yaitu tempat dilakukannya penelitian. Adapun  lokasi  yang  penulis  ambil  sebagai tempat  penelitian  Skripsi  ini  yaitu  Kota Palangka Raya. Sedangkan Objek Penelitiannya adalah sebagai berikut : 1. Kantor Berita Antara Kota Palangka Raya, 2. Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 3. Kepolisian Resort Kota Palangka Raya.

## PEMBAHASAN
Dari berbagai kasus pers yang selama ini muncul, kita tidak mendapatkan gambaran yang  jelas  dan  pasti  mengenai  kedudukan pers di mata hukum, termasuk yang berujung di  pengadilan.  Pada  satu  kasus  adakalanya hakim  memvonis  berdasarkan  pawl-pawl KUHP  dan  KUHPer;  namun  pada  kasus lainnya  digunakan  UU  Pers.  Akibatnya, muncul kesan bahwa seolah-olah hukum pers
dipakai tergantung selera: mana hukum yang berkenan  dan  mana  yang  tidak  untuk  dapat menjerat  pers.  Maka  wajar  pula  jika  pers merasakan adanya ketidakadilan.
Memperjelas kedudukan pers di mata hukum ini menjadi sangat penting. Sebabnya tidak  lain  adalah  bahwa  hal  ini  dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi insan  pers  dan  masyarakat.  Tidak  akan  ada lagi  kerancuan  dalam  interpretasi  hukum: baik  pada  pihak  pers  maupun  pada  pihak masyarakat  yang  merasa  dirugikan  oleh  isi pemberitaan  pers  yang  dalam  hal  ini umumnya  diwakili  oleh  negara  sebagai representasi publik.
Dalam menyikapi perbedaan pandangan ini, ada kalangan yang menginginkan  agar  Mahkamah  Agung mengeluarkan  Perma  (Peraturan  Mahkamah Agung) yang mengatur penggunaan UU No. 40/1999  tentang  Pers  dalam  penanganan kasus  pers  di  pengadilan.  Namun,  juga  ada pandangan yang mengatakan bahwa mengeluarkan  Perma  saja  tidaklah  cukup untuk  memaksa  pengadilan  menggunakan UU Pers tersebut  dalam  menangani  perkara- perkara hukum pers. Akan lebih strategic jika pemerintah  dan  DPR  mengkaji,  meninjau kembali,  dan  menyempurnakan  UU  Pers tersebut  dalam  mengatur  perkara-perkara yang  menyangkut  hukum  pidana  dan perdata,  Berta  memastikannya  sebagai undang-undang  yang  lex  specialis.  Dengan demikian,  kebebasan  pers  sebagai  bagian esensial  dari  kehidupan  yang  demokratis dapat terjamin pelaksanaannya.
Sebetulnya, di sini kita juga harus jujur melihat  bahwa  besar  kemungkinan  muncul ketidakadilan  yang  akan  diderita  oleh  insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya jika  tidak  diberlakukan  UU  No.  40/1999 terlepas dari  kelemahan UU Pers itu sendiri. Dalam  kaitan  ini,  ada  beberapa  alasan  yang dapat dikemukakan :
1. Terlalu  banyak  undang-undang  yang dapat  digunakan  untuk  menjerat  pihak pers dalam menjalankan tugas jurnalistik- nya. Tidak saja sebatas KUHP (sedikitnya
ada  36  pasal)  dan  KUHPer,  tetapi  juga undang-undang lainnya, seperti  UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya  Pasal  XIV  dan  XV  yang mengatur  hal  berita  bohong  (seperti dialami oleh Tempo), UU
Penanggulangan  Keadaan  Bahaya,  UU Perseroan  Terbatas,  UU  Antimonopoli, UU  Perlindungan  Konsumen,  UU Kepailitan,  dan  UU  Hak  Cipta. Singkatnya,  terlalu  banyak  undang- undang  yang  dapat  direkayasa  untuk menghukum pers.
2. Pasal-pasal  KUHP  dapat  ditafsirkan secara  luas  untuk  menjerat  pers. Misalnya,  pasal  tentang  barang  cetakan yang  dapat  ditafsirkan  bahwa  pers termasuk  di  dalamnya.  Selain  itu,  juga ada pasal 137, 144, 160, 163, 310 ayat (2), 315,  321,  483,  dan  485,  pasal  tentang penyebaran kebencian (haartzaai- artikelen)  yakni  pasal  154  sampai  157 KUHP,  dan  sebagainya.  Pendek  kata, pengertian  "delik  pers"  menjadi  sangat luas  untuk  diberlakukan  kepada  pihak pers.
3. Penerapan delik formil dalam pasal-pasal KUHP  untuk  insan  pers  kurang  tepat. Dengan delik formil, itu berarti, sekalipun tidak  ada  pengaduan  dari  orang  yang merasa dirugikan terhadap isi pemberitaan pers, aparat penegak hukum dapat langsung memproses sang wartawan secara pidana. Padahal, bukan tidak  mungkin  pihak  yang  merasa dirugikan atas pemberitaan pers itu tidak menginginkan  kasusnya  ditangani  oleh Kepolisian.
Persatuan  Wartawan  Indonesia  (DK- PWI) sebagai salah satu mekanisme dalam hal terjadi  pemberitaan  pers  yang  merugikan masyarakat.  Tata  cars  ini  berdasarkan  pads peraturan Rumah Tangga PWI pasal 24 Dewan Kehormatan dapat :
a. Menerima atau menolak pengaduan
b. Mengeluarkan  keputusan  bahwa  telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik -Mempersilahkan pengadu untuk menempuh jalur hukum ;
c. Mengumumkan atau tidak mengumumkan  keputusan  yang  telah diambil oleh Dewan Kehormatan. Keputusan Dewan Kehormatan
tidak dapat  diganggu gugat.
a. Hukuman yang dapat dijatuhkan Dewan Kehormatan adalah
b. Peringatan biasa ;
c. Peringatan keras ;
d. Skorsing  dari  keanggotaan  PWI  untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun.
Peringatan  biasa  maupun  peringatan keras  disampaikan  oleh  Dewan  Kehormatan langsung
kepada media/wartawan bersangkutan,  dengan  tembusan  kepada Pengurus  Pusat  PWI  dan  Pengurus  PWI Cabang, serta kepada pengadu.
Keputusan  skorsing  keanggotaan disampaikan oleh Dewan Kehormatan kepada Pengurus PWI Pusat untuk dilaksanakan.
Anggota PWI yang terkena hukuman karena  petanggaran  Kode  Etik  Jumalistik dapat membela diri di Kongres

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil di diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
Gambaran kejahatan pencemaran nama baik atas pemberitaan pers di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :
Akibat
minimnya pengetahuan masyarakat  terhadap  keberadaan  undang- undang  tentang  pers  menyebabkan  adanya ketidaktahuan  mengenai  langkah  apa  yang harus  di  tempuh  ketika  terjadi  pemberitaan yang  merugikannya,  hal  ini  memicu pemecahan  masalah  pers  melalui  jalur-jalur diluar mekanisme undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, seperti jalur pidana dan atau premanisme baik kepada wartawan yang bersangkutan atau kepada pihak sumber berita  yang  mengakibatkan  munculnya pemberitaan  tersebut.  Disamping  itu  pola kemitraan  antara  perusahaan  pers  dengan pihak  Kepolisian  sering  menimbulkan pelayanan  yang  tidak  kooperatif  terhadap pengaduan  masyarakat  dalam  hal  adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme  hak  jawab,  sehingga  masyarakat
cenderung memilih untuk tidak memperpanjang perkara pers.
Sedangkan  upaya  hukum  yang  dapat ditempuh  oleh  masyarakat    dalam  hal mengalami  kerugian  akibat  terjadinya kejahatan  pencemaran  nama  baik  atas pemberitaan  pers  di  Kota  Palangka  Raya adalah sebagai berikut :
Dalam  hal  terjadi  pemberitaan  yang merugikan  masyarakat,  mereka  dapat menempuh  jalur  hukum  sebagaimana  yang diatur  dalam  undang-undang  Nomor  40 tahun  1999  tentang  pers,  yaitu  melalui mekanisme  Hak  jawab  sebagai  salah  satu mekanisme  standar  yang  secara  normatif ditekankan  sebagai  satu  upaya  penyelesaian perkara  pers  atas  berita  yang  dinilai merugikan nama seseorang. Dengan demikian hak jawab itu sebenarnya tidak ada hubungannya  dengan  kebenaran  atau ketidakbenaran  fakta  yang  di  sajikan,  hak jawab  hanya  mengakomodir  keberatan  dari masyarakat  atas  berita  yang  merugikannya, dengan demikian ketika sebuah pemberitaan pers diturunkan, kemudian pihak yang terkait di dalam pemberitaan tersebut merasa bahwa pemberitaan yang dimaksudkan itu merugikan  dirinya  maka  ia  mempunyai  hak jawab.

## SARAN
Atas  dasar  uraian  secara  menyeluruh  pada bab-bab  diatas  serta  kesimpulannya,  maka disarankan hal-hal sebagai berikut : Untuk  menjunjung  tinggi  sportifitas  dan profesionalisme pers dalam rangka mewujudkan  hak-hak  masyarakat  sebagai konsumen  dan  sumber  berita,  maka perusahaan-perusahaan  pers  dan  organisasi pers sebaiknya membantu pemerintah untuk memberikan  informasi  dan  pemahaman secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada masyarakat berkaitan dengan isi dan bagian- bagian  penting  dalam  undang-undang tentang  pers  yang  mengatur  proses pemberitaan,  perlindungan  hukum  terhadap masyarakat,  dan  mekanisme  penyelesaian sengketa pers. Lembaga-lembaga pers beserta seluruh  elemen  yang  terlibat  dalam  proses pemberitaan  diharapkan  lebih  kooperatif
dalam membantu dan memberikan pelayanan terhadap  keberatan  masyarakat  atas  suatu pemberitaan,
serta
bersama-sama mewujudkan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan pers.
Apabila  terjadi  pemberitaan  yang merugikan  masyarakat,  mereka  dapat menempuh  jalur  hukum  sebagaimana  yang diatur  dalam  undang-undang  Nomor  40 tahun  1999  tentang  pers,  yaitu  melalui mekanisme  Hak  jawab  sebagai  salah  satu mekanisme  standar  yang  secara  normatif ditekankan  sebagai  satu  upaya  penyelesaian perkara  pers  atas  berita  yang  dinilai merugikan nama seseorang. Dengan demikian hak jawab itu sebenarnya tidak ada hubungannya  dengan  kebenaran  atau ketidakbenaran  fakta  yang  di  sajikan,  hak jawab  hanya  mengakomodir  keberatan  dari masyarakat  atas  berita  yang  merugikannya, dengan demikian ketika sebuah pemberitaan pers diturunkan, kemudian pihak yang terkait di dalam pemberitaan tersebut merasa bahwa pemberitaan yang dimaksudkan itu merugikan  dirinya  maka  ia  mempunyai  hak jawab.
Mengenai  pola  kemitraan  antara perusahaan  pers  dengan  pihak  Kepolisian harus  selalu  disinergikan  selalu  sehingga tidak  menimbulkan  pelayanan  yang  tidak kooperatif  terhadap  pengaduan  masyarakat dalam hal adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap  mekanisme  hak  jawab,  sehingga masyarakat  cenderung  memilih  untuk  tidak memperpanjang perkara pers.
Peran masyarakat atas pemahamannya terhadap keberadaan
undang-undang  tentang  pers  harus  teru ditingkatkan  sehingga  dapat  meminialisir adanya ketidaktahuan mengenai langkah apa yang  harus  di  tempuh  ketika  terjadi pemberitaan  yang  merugikannya,  selain  itu juga hal ini memicu pemecahan masalah pers melalui jalur-jalur diluar mekanisme undang- undang  Nomor  40  tahun  1999  tentang  pers, seperti jalur pidana dan atau premanisme baik kepada  wartawan  yang  bersangkutan  atau kepada pihak sumber berita yang
mengakibatkan  munculnya  pemberitaan tersebut  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan lancar

## REFERENSI
lrmansyah.S Budi, Pers Jujur dan Demokratis, www.hukumonline.com, Jakarta, 2006 Kansil  C.S.T, Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005 Kompas, Sabtu 02 April 2005 Kusuma  Willy,  Aspek  Kultural  Teknologi,
Pustaka Salman ITB Bandung 1983 Lubin Mulya, Realitas Hak Untuk Mendapatkan Informasi dan Berkomunikasi  di  Indonesia,  Jurnal Hukum  dan  Pembangunan  No.  4
Tahun XVI, Dewan Pers Nasional dan Lembaga  Informasi  Nasional,  Jakarta, 1998. Majalah Tempo, Edisi  No. 3 – 9 Mares 2003.
Ombudsmen, Jawa Pos, 11  April 1998 Pidato  pengukuhan  guru  besar  Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998. Saleh Ismail, Wajah Pers, www.hamline.edu, Jakarta, Desember 1997 Syah  Sirikit,  Media  Massa  Di  bawah Kapitalisme, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1999.
Tim  lembaga  Informasi  Nasional,  Delik  Pers Dalam  Hukum  Pidana,  Dewan  Pers Dan  Lembaga  Informasi  Nasional, Jakarta 2002.
Lchrowi zaim, Hak Jawab Dalam UU Pokok Pers,  pustaka  semesta,  Jakarta,  1996 Undang-undang  Nomor  40  tahun 1999 tentang pers.