## PENDAHULUAN
Perkembangan   daerah   di   Indonesia   semakin pesat,   seiring   dengan   adanya   era   baru   dalam pelaksanaan otonomi daerah dan disentralisasi fiskal. Salah   satu   ketetapan   MPR   yaitu   Tap   MPR   No. XV/MPR/1998   tetang   penyelenggaraan   otonomi daerah,   pengaturan,   pembagian,   dan   pemanfaatan sumber   daya   nasional   yang   berkeadilan   serta perimbangan   keuangan   pusat   dan   daerah   dalam kerangka   Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia “Merupakan   landasan   hukum   bagi   dikeluarkannya UU   No.  22  tahun  1999  tentang   pemerintah  daerah dan   UU   No.   25   tahun   1999   tentang   perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar   penyelenggaraan   otonomi   daerah”.   Di   satu pihak   otonomi   daerah   yang   ditandai   dengan dikeluarkannya   UU   No.   22   tahun   1999   tentang pemerintah   daerah   dan   UU   No.   25   tahun   1999 tentang   perimbangan   keuangan   antar   pemerintah pusat   dan   daerah,   yang   sekarang   telah   diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah   dan   UU   No.   33   tahun   2004   tentang perimbangan   keuangan   antar   pemerintah   pusat   dan daerah,   memberikan   harapan   baru   terhadap tumbuhnya   kesadaran   untuk   membangun   daerah secara lebih optimal, tidak lagi terkosentrasi di pusat. Namun dipihak lain, otonomi daerah menghadirkan kekhawatiran munculnya “desentralisasi masalah”
dan “desentralisasi kemiskinan”. Artinya pelimpahan masalah   dan   kemiskinan   yang   selama   ini   tidak mampu ditangani  dan diselesaikan oleh pemerintah pusat.
Kewajiban   pemerintah   pusat   dalam   negara kesatuan   untuk   menjamin   sumber   keuangan   untuk membiayai   otonomi   tersebut.   Untuk   menjamin sumber   keuangan   bagi   daerah   otonom,   pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan pusat dengan daerah.   Perimbangan   ini   dapat   ditempuh   melalui salah   satu   dari   dua   metode   berikut   :   pertama, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara penetapan   persentase   tertentu   bagi   daerah   otonom dari   jenis   penerimaan   pusat.   Dan   metode   kedua, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara pembagian kewenangan mencari sumber pendapatan antar   pusat   dan   daerah   otonom   (Ulum   2004:51). Pemerintah daerah dapat terselanggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam   rangka   pencapaian   tujuan.   Faktor   keuangan merupakan   faktor   utama   yang   merupakan   sumber daya   finansial   bagi   pembiayaan   penyelenggaraan roda pemerintah daerah.
Berdasarkan   latar   belakang   di   atas   maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan yaitu : 1. Apakah Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh

## Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat

## PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PADA  KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI TENGAH

## AKHMAD *)

## ABSTRAK
Tujuan   dari  penelitian  ini   adalah   (1).  Untuk  mengetahui   dan  menganalisis  Dana   Alokasi   Khusus  dan Pendpatan Asli Daerah (PAD)  terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah. (2). Untuk mengetahui   dan   menganalisis   Dana   Alokasi   Khusus   terhadap   Belanja   Daerah     pada   Kabupaten/Kota   Se- Sulawesi Tengah. (3). Untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah  terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah. Adapun hasil penelitian yang di dapatkan dilapangan bahwa  nilai adjust (R-Square/R 2 ) sebesar 0.393 menunjukkan bahwa dana alokasi khusus sebagai (X 1 ) dan pendapatan asli daerah sebagai (X 2 ) mempunyai pengaruh sebesar 39% terhadap belanja daerah, sedangkan   selebihnya 61% dijelaskan variabel - variabel lainnya diluar dan variabel dalam model penelitian. Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan   Asli   Daerah   (PAD)   secara   simultan   berpengaruh   signifikan   terhadap   Belanja   Daerah   pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, sehingga hipotesis pertama dinyatakan terbukti. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah , sehingga hipotesis kedua   dinyatakan terbukti. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, sehingga hipotesis ketiga dinyatakan terbukti
Kata Kunci : Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Daerah
signifikan   terhadap   Belanja   Daerah   pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah?
2. Apakah   Dana   Alokasi   Khusus   berpengaruh signifikan   terhadap   Belanja   Daerah   pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah?
3. Apakah   Pendapatan   Asli   Daerah   (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah? Tujuan Penelitian yaitu
1. Untuk   mengetahui   dan   menganalisis   Dana Alokasi   Khusus   dan   Pendpatan   Asli   Daerah (PAD)     terhadap   Belanja   Daerah   pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah?
2. Untuk   mengetahui   dan   menganalisis   Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah  pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli   Daerah     terhadap   Belanja   Daerah     pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah

## Pengertian Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Daerah
Pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari satu hasil kerja di bidang keuangan   daerah   dengan   menggunakan   indikator keuangan   yang   ditetapkan   melalui   suatu   kebijakan atau   ketentuan   perundang-undangan   selama   satu periode anggaran.   Bentuk dari pengukuran   kinerja tersebut   berupa   pengukuran   dalam   rasio   keuangan. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan   masyarakat   wajib   menyampaikan pertanggungjawaban   keuangan   daerahnya   untuk dinilai   apakah   pemerintah   daerah   berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.   Hal ini juga disampaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.
Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan   kepada   daerah   tertentu   dengan   tujuan untuk   membantu   mendanai   kegiatan   khusus   yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.   DAK   dikhususkan   untuk   membiayai kebutuhan   sarana   dan   prasarana   pelayanan   dasar masyarakat    yang belum  mencapai  standar  tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan .
Untuk   mendukung   terciptanya   akuntabilitas publik   Pemda   dalam   rangka   otonomi   dan desentralisasi     diperlukan     sistem     pengelolaan keuangan     daerah     dan     anggaran     daerah     yang berorientiasi    pada   kinerja   (Mardiasmo;   2002b). Anggaran   yang   merupakan   blue   print organisasi (Mahmudi;    2011)     memberi     gambaran     tentang pengalokasian  dan  sumberdaya yang  dimiliki  suatu
organisasi    dalam    jangka   waktu   tertentu   untuk mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Anggaran sektor  publik  yang  dipresentasikan  dalam  APBN dan     APBD   menggambarkan     tentang     rencana keuangan     di     masa     datang     mengenai     jumlah pendapatan,   belanja,   surplus/defisit,   pembiayaan, serta   program   kerja   dan   aktivitas   yang   akan dilakukan (Mahmudi, 2011).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kausal.   Menurut   Travers   (dalam   Umar,   2001:22) metode   deskriptif   merupakan   suatu   metode   yang bertujuan untuk menggambarkan sifat  sesuatu yang tengah   berlangsung   pada   saat   riset   dilakukan   dan memeriksa   sebab-sebab   dari   suatu   gejala   tertentu. Penelitian   kausal   adalah   penelitian   untuk   menguji hubungan   kausalitas   antara   variabel   yang dihipotesiskan   sebagaimana   dalam   penelitian   ini yaitu   Dana   Alokasi   Khusus   dan   Pendapatan   Asli Daerah   terhadap Belanja Daerah pada  Se-Sulawesi Tengah .
Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pada   Dinas   Pendapatan   Daerah   serta   kantor-kantor dinas   lain   yang   berkaitan   dengan   penelitian   ini dimana   lokasinya   adalah   Kabupaten/Kota   Se- Sulawesi Tengah.
Definisi operasional dalam penelitian ini perlu dikemukakan   untuk   menghindari   kesalahpahaman antara   penulis   dan   pembaca   dalam   menafsirkan istilah   yang   digunakan   dalam   judul   penelitian. Berikut definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu sebaga berikut:
a. Dana   Alokasi   Khusus  Berdasarkan     Undang- undang  No.  33  Tahun  2004,  Dana  Alokasi Khusus merupakan  dana  yang  bersumber  dari APBN     yang     dialokasikan     kepada     daerah tertentu     dengan     tujuan     untuk     membantu mendanai   kegiatan   khusus   yang   merupakan urusan   daerah   dan   sesuai   dengan   prioritas nasional. Pemanfaatan   DAK   diarahkan   pada kegiatan   investasi   pembangunan, pengadaan, peningkatan,     dan     perbaikan     sarana     dan prasarana  fisik  dengan  umur ekonomis  yang panjang,    termasuk   pengadaan    sarana    fisik penunjang.     Dengan   adanya     pengalokasian DAK     diharapkan     dapat     mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK   cenderung   akan   menambah   aset   tetap yang   dimiliki   pemerintah   guna   meningkatkan pelayanan publik.
b. PAD  merupakan  sumber  penerimaan  daerah yang     harus     terus     menerus     dipacu pertumbuhannya.     Pendapatan     asli     daerah bertujuan     memberikan     kewenangan     kepada
2 Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat
Pemerintah     daerah     untuk     mendanai pelaksanaan   otonomi   daerah   sesuai   dengan potensi   Daerah     sebagai     perwujudan desentralisasi.  PAD  dapat   dijadikan   sebagai indikator   dalam menilai   tingkat   kemandirian suatu     daerah     dalam     mengelola     keuangan daerahnya,     makin   tinggi   rasio   PAD dibandingkan   dengan   total   pendapatan   makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.
c. Belanja  Daerah  adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi   kekayaan   pemerintah   daerah. Dalam   struktur   anggaran   daerah   dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk menguji Pengaruh dana alokasi khusus (X 1 ) dan pendapatan asli daerah (X 2 ) terhadap belanja daerah (Y) maka digunakan analisis regresi berganda dengan   cara   menguji   makna   dari   koefisien regresinya. Berikut hasil pengujian regresi  dapat di lihat pada uraian tabel di bawah ini :
Pengujian   hipotesis   uji   F   digunakan   untuk melihat   apakah   secara   keseluruhan   variabel   bebas mempunyai   pengaruh   yang   bermakna   terhadap variabel   terikat.   Tabel   4.4   menunjukkan   hasil perhitungan statistik uji F sebesar 9.727 dengan nilai probabilitas signifikan   sebesar   0.00, yang dimana 0.00   <   α   0.05   maka     dapat   disimpulkan   bahwa seluruh   variabel   independen   yaitu   dana   alokasi khusus   dan   pendapatan   asli   daerah     berpengaruh signifikan   terhadap   belanja   daerah   kabupaten/kota
Se-Sulawesi   Tengah.     Dengan   demikian   model regresi ini dapat menjelaskan yaitu dana alokasi
khusus   dan   pendapatan   asli   daerah   secara bersama-sama   berpengaruh   signifikan     terhadap belanja daerah kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah.
Uji   t   digunakan   untuk   menguji   pengaruh masing   -   masing   variabel   yang   dimasukkan   dalam model,   apakah   mempunyai   pengaruh   signifikan parsial terhadap varibel dependen. Untuk menetukan masing-masing   variabel   bebas   terhadap   variabel tergantung digunakan uji t. Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut yaitu   dana   alokasi   khusus   sebagai   variabel   (X 1 )
3 Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Berganda Variabel Standardized Coefficients Beta t hitung Sig Dana Alokasi Khusus (X 1 ) .325 2.274 .030 Pendapatan Asli Daerah  (X 2 ) .506 3.540 .001 Konstanta Koefisien Korelasi (R) Koefisien Determinasi (R 2 ) F hitung Signifikansi = =
= = = 2.766 0.627 0.393 9.727 0.000
Sumber; data diolah
menunjukkan   nilai   t hitung sebesar   2.273   dan   nilai probabilitas   signifikansi   sebesar   0.03   dan   variabel pendapatan   asli   daerah   sebagai   variabel   (X 2 ) menunjukkan   nilai   t hitung sebesar   3.540   dan   nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.00. Kedua variabel tersebut mempunyai nilai signifikansi 0.00 <  α 0.05 maka   dapat   disimpulkan   bahwa   masing-masing variabel tersebut mempunyai pengaruh secara parsial atau   masing-masing   terhadap   belanja   daerah kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah sebagai variabel (Y).
Berdasarkan   data   yang   telah   disajikan   pada tabel 4.4  di atas maka dapat dibentuk model estimasi dengan menulis persamaan yaitu sebagai berikut :
Adapun   asumsi   dari   hasil   model   estimasi persamaan   dalam   regresi   berganda   yaitu   sebagai berikut :
 Nilai konstanta sebesar 2.766 dapat dijelaskan bahwa   apabila   dana   alokasi   khusus   sebagai variabel   (X 1 )   dan   pendapatan   asli   daerah sebagai   variabel   (X 2 )   diasumsikan   bernilai   0 maka belanja daerah   (Y) pada kabupaten/kota Se-Sulawesi  Tengah akan naik 2.766   apabila variabel lain dianggap konstan.
 Nilai   koefisien   regresi   variabel   dana   alokasi khusus   sebagai   variabel   (X 1 )   sebesar   0.325 berpengaruh positif terhadap belanja daerah  (Y) pada   kabupaten/kota   Se-Sulawesi   Tengah, sehingga jika dana alokasi khusus     meningkat sebesar   satu   persen   maka   nilai   dari   belanja daerah meningkat sebesar 0.325.
 Nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah   sebagai   variabel   (X 2 )   sebesar   0.506 berpengaruh positif terhadap belanja daerah  (Y) pada   kabupaten/kota   Se-Sulawesi   Tenga, sehingga jika pendapatan asli daerah  meningkat sebesar   satu   persen   maka   belanja   daerah meningkat  sebesar 0.506.
Adapun   Hasil   nilai R-square dari   regresi digunakan   untuk   mengetahui   besarnya     belanja daerah   yang   dipengaruhi   oleh   variabel-variabel bebasnya.   Pada   tabel   4.4     menunjukkan   bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai R- Square sebesar 0.393   menunjukkan   bahwa   dana alokasi   khusus   sebagai   (X 1 )   dan   pendapatan   asli daerah   sebagai   (X 2 )   mempunyai   pengaruh   sebesar 39% terhadap belanja daerah, sedangkan  selebihnya 61% dijelaskan variabel - variabel lainnya diluar dan variabel dalam model penelitian.
Berdasarkan   hasil   pengujian   secara   simultan menunjukkan   bahwa   dana   alokasi   khusus   dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan   terhadap   belanja   daerah,   hal   ini menunjukkan bahwa kedua dana tersebut mempunyai manfaat   untuk   membiayai   belanja   daerah.   Dana
alokasi khusus adalah dana yang merupakan transfer pemerintah pusat ke daerah dimana setiap tahunnya masuk   kedalam   anggaran   belanja   negara,   dimana dana   ini   dapat   dimanfaatkan   oleh   daerah   untuk membiayai   belanja   daerah   ketika   pendapatan   asli daerah   tidak   mencukupi,   akan   tetapi   mempunyai dampak negatif juga kepada daerah khususnya bahwa daerah tidak bisa mengurangi ketergantungan mereka terhadap   pemerintah   pusat   secara   tidak   langsung. Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pndapatan yang berasa dari daerah sendiri, dimana hendaknya pemerintah   mampu   mengidentifikasi   pendapatan daerah itu sendiri seperti pemerintah daerah mampu menetapkan target yang sesuai dengan potensi yang terjadi   pada   daerahnya   sehingga   dengan   tingginya pendapatan   asli   daerah   itu   sendiri   maka   dapat mengurangi   ketergantunga   terhadap   pemerintah pusat.
Belanja   daerah   terdiri   dari   belanja   langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan  salah satunya adalah  belanja gaji pegawai negeri   sipil/pejabat   daerah   sedangkan   belanja langsung   adalah   belanja   yang   berkaitan   langsung dengan   kegiatan   yang   terdiri   dari   belanja   pegawai (honorarium kegiatan), belanja  barang dan jasa dan belanja modal.
Berdasarkan   hasil   pengujian   regresi menunjukkan   bahwa   secara   parsial   dana   alokasi khusus   berpengaruh   signifikan   terhadap   belanja daerah pada kabupaten/kota se-sulawesi tengah. Hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus adalah salah   dana   yang   berasal   dari   dana   perimbangan dimana   dana   tersebut   dimanfaatkan   oleh   daerha untuk membiayai belanja tidak langsung khususnya belanja   pegawai   seperti   pembayaran   gaji   pegawai negeri   sipil   yang   dilakukan   setiap   bulannya. Berdasarkan   hasil   temuan   dilapangan   menunjukkan bahwa dana alokasi khusus setiap tahun mengalami peningkatan. Salah satu meningkatnya dana tersebut dikarenakan   setiap   tahun   jumlah   pegawai   yang berada   pada   pemerintah   daerah   meningkat   secara signifikan   selain   itu   juga   dana   alokasi   khusus digunakan   untuk   program-program   yang   bersifat nasional   dalam   mendukung   keberhasilan   program pemerintah   pusat   seperti   pembiayaan   belanja pendidikan   dan   kesehatan.   Belanja   pendidikan biasanya   dikeluarkan   untuk   membiayai   belanja operasional   sekolah   (BOS)   sedangkan   belanja kesehatan   dikeluarkan   untuk   membiayai   pegawai tenaga medis/fungsional kesehatan.
Berdasarkan   Peraturan   Pemerintah   Nomor 55   tahun   2005   tentang   Dana   perimbangan   bahwa DAK  untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan   daerah   dan   merupakan   prioritas   nasional, sesuai   dengan   fungsi   yang   merupakan   perwujudan
4

## Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat
tugas ke pemerintahan  dibidang tertentu khususnya dalam   upaya     pemenuhan   kebutuhan   sarana   dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.
Berdasarkan   Peraturan   Menteri     Dalam Negeri   Nomor   30   Tahun   2007     Penggunaan   Dana perimbangan Khususnya DAK   dialokasikan kepada daerah   tertentu   untuk   mendanai   kebutuhan   fisik, sarana   dan   prasarana   dasar   yang   menjadi   urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang     ditetapkan   oleh  menteri  teknis  terkait   sesuai dengan peraturan - peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda menunjukkan   bahwa   secara   parsial   pendapatan   asli daerah   berpengaruh   signifikan   terhadap   belanja daerah pada kabupaten/kota se-sulawesi tengah. Hal ini   menunjukan   bahwa   potensi   pendapatan   asli daerah sangat besar khususnya pada belanja langsung yang   dilakukan   oleh   pemerintah   daerah.   Dimana pembiayaannya   dilakukan   terhadap   keberhasilan program-program   yang   ditetapkan   oleh   pemerintah daerah,   salah   satu   manfaat   dari   pendapatan   asli daerah adalah pembiayaan kebutuhan barang dan jasa kegiatan.     Penerimaan   Pendapatan   Asli   Daerah merupakan   akumulasi   dari   Pos   Penerimaan   Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos   Penerimaan   Non   Pajak   yang   berisi   hasil perusahaan  milik daerah,  Pos Penerimaan  Investasi serta   Pengelolaan   Sumber   Daya   Alam.   Pendapatan Asli   Daerah   (PAD)   merupakan   semua   penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut   Elita   Dewi,   dalam   Maemunah   2006   yang membahas   tentang   identifikasi   sumber   pendapatan daerah,   dijelaskan   bahwa   identifikasi   adalah pengenalan  atau pembuktian sama,  jadi  identifikasi sumber   pendapatan   asli   daerah   adalah   :   meneliti, menentukan   dan   menetapkan   mana   sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara   meneliti   dan   mengusahakan   serta   mengelola sumber pendapatan  tersebut  dengan benar sehingga memberikan   hasil   yang   maksimal.   Sedangkan pendapatan   asli   daerah   adalah   pendapatan   yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan, maka   peneliti   dapat   menarik   suatu   kesimpulan berdasarkan data empris yang di dapatkan dilapangan yaitu sebagai berikut:
1. Dana   Alokasi   Khusus   dan   Pendapatan   Asli Daerah   (PAD)   secara   simultan   berpengaruh signifikan   terhadap   Belanja   Daerah   pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, sehingga hipotesis pertama dinyatakan terbukti.
2. Dana   Alokasi   Khusus   berpengaruh   signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah , sehingga hipotesis kedua dinyatakan terbukti.
3. Pendapatan   Asli   Daerah   (PAD)   berpengaruh signifikan   terhadap   Belanja   Daerah   pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, sehingga hipotesis ketiga dinyatakan terbukti Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Pemerintah   Daerah   harus  meningkatkan   target terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah     agar   mempunyai   manfaat   besar   baik bagi   Penerimaan   Pendapatan   Asli   Daerah maupun   mempunyai   manfaat   untuk   Belanja Daerah khususnya Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah   daerah   harus   dapat   mengurangi tingkat   ketergantungan   terhadap   Pemerintah Pusat   untuk   mendapatkan   dana   transfer. Olehnya itu dalam pembiayaan pembangunan di daerah   Pemerintah   daerah   harus   dapat menyediakan kebutuhan dana sendiri.
3. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial   harus   ditingkatkan   penagihannya yakni   meninjau   kembali   besaran   penetapan Pajak dan masing – masing objek Pajak Daerah dan jika nilainya tidak sesuai lagi dengan fakta dilapangan   segera   dilakukan   perhitungan penetapan kembali.

## DAFTAR  PUSTAKA
Basry,   Faisal.   2002.   Perekonomian   Indonesia. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Boediono.   1985.   Teori   Pertumbuhan   Ekonomi. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
Bratakusuma,   Sholikin.   2003.   Perencanaan Pembangunan   Daerah.   Penerbit   PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Darwanto  &  Yulia  Yustikasari.  2006.  “Pengaruh Pertumbuhan     Ekonomi,   Pendapatan     Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) terhadap   Pengalokasian   Anggaran   Belanja Modal”. Simposium Nasional Akuntansi  X.
Editorial   Media   Indonesia.   Menggenjot   Belanja Modal. 25 Agustus 2008.
Ghozali,   Imam.2006.   Statistik   Multivariat   SPSS. Penerbit  BP  Universitas  Diponegoro.

## Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat
Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah (Bunga   Rampai).   Penerbit   UPP   AMP YKPN. Yogyakarta.
___________.   2002.   Akuntansi   Keuangan   Daerah. Penerbit Salemba Empat.
Hamzah,     2007.     “Pengaruh     Belanja     dan
Pendapatan     terhadap     Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan
dan Pengangguran”.  Simposium  Akuntansi  & Keuangan   Sektor   Publik   Pertama   Pasca Sarjana UPN Veteran. Surabaya.
Hari   Adi,   Priyo.   2006.   ”Hubungan   Antara Pertumbuhan   Ekonomi   Daerah,   Belanja Pembangunan     dan     Pendapatan     Asli Daerah”.   Simposium   Nasional Akuntansi IX.
Indriantoro,  Supomo.  2002.  Metodologi  Penelitian Bisnis    untuk    Akuntansi    &   Manajemen. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
Keefer,     Philip     &     Stuti     Khemani.     2003.     The Political  Economy  of  Public Expenditures.
Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People. The World
Bank.
Kuncoro,     Mudrajad.     2004.     Otonomi     dan Pembangunan  Daerah.  Penerbit Erlangga.
Lin,   Justin   Yifu   dan   Zhiqiang   Liu.   2000.   Fiscal Desentralization   and   Economic   Growth   in China. Economic Development and Cultural Change Chicago. Vol. 49.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Nordhaus,     Samuelson.     1992.     Mikro     Ekonomi. Edisi     Keempatbelas.     Penerbit   Erlangga. Jakarta.
Oates, Wallace E. 1995. Comment on “Conflict and Dillemas   of   Decentralization”   by   Rudolf Holmes.   The   World   Bank   Research Observer.
Peraturan     Menteri     Keuangan     Nomor 91/PMK.06/2007     tentang     Bagan     Akun Standar.
Peraturan     Pemerintah     Nomor    24    Tahun     2005 tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Santoso, Singgih.2002. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik.   Penerbit   Elex Media Komputindo, Jakarta
Saragih,   Juli   Panglima.2003.   Desentralisasi   Fiskal dan   Keuangan   Daerah   dalam   Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
Sidik,  Macfud  &  Robert  Simanjutak.  2002.  Dana Alokasi     Umum-Konsep,     Hambatan   dan Prospek   di   Era   Otonomi   Daerah.   Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
Stine,   William   F.   1994.   Is   Local   Government Revenue   Response   to   Federal   Aid Symetrical?   Evidencefrom   Pensylvania Country   Government   in   an   Era   of Retrenchment.   National   Tax   Journal,   Vol. 47 No. 4.
Sukirno,   Sadono.   1991.   Ekonomi   Pembangunan Proses     Masalah     dan     Kebijaksanaan. Penerbit FE2UI dan Bina Grafika. Jakarta.
UU   Nomor   32   Tahun   2004   tentang   Pemerintah Daerah.
UU   Nomor   33   Tahun   2004   tentang   Perimbangan Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan Pemerintah Daerah.
Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth   and   Development   on   Local Government   Capacity,   Journal   of   Public Budgeting,   Accounting   and   Financial Management. Fall.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No.   13   Tahun   2006   tentang   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan   Pemerintah   No.   55   Tahun   2005   tentang Perimbangan Keuangan Daerah www.depkeu.go.id
*   Penulis   adalah   Staf   Pengajar   pada   Fakultas Ekonomi Universitas Alkhairaat Palu
Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat