Pocut Ismyati Vonda & Cut Dian Fitri

## Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh
Pocut Ismyati Vonda & Cut Dian Fitri
Pocut Ismyati Vonda adalah Dosen FISIP dan Cut Dian Fitri Dosen FEBI UIN Ar Raniry Banda Aceh

## Abstrak
Anak merupakan pewaris masa depan. Pentingnya perlindungan anak ditunjukkan melalui komitmen Indonesia secara internasional dengan ikut menandatangani Konvensi Hak Anak 27  tahun  lalu  di  New  York,  Amerika  Serikat.  Namun,  fakta  menunjukkan  bahwa  angka kekerasan terhadap anak di Indonesia, khususnya di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh masih sangat memprihatinkan. Tulisan ini berusaha memaparkan pelaksanaan perlindungan anak di Banda Aceh sebagai  manifestasi dari konvensi Hak Anak pada level pemerintah daerah dengan  tujuan  melihat  bagaimana  perlindungan  terhadap  anak  di  Kota  Banda  Aceh,  apa saja  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam  mengatasi  tingginya kasus  terkait  anak,  juga  dalam  memenuhi  komitmen  terhadap  Konvensi  Hak  Anak  pada level Pemerintah Daerah.
Kata Kunci   : Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Banda Aceh

## A. Pendahuluan
Anak  merupakan  pewaris  masa  depan.  Oleh  karena  itu,  berbagai kebijakan, program,  dan  kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan  negara  dan  masyarakat kepada anak-anak Indonesia saat ini akan sangat menentukan masa depan.
Indonesia  sendiri  menunjukkan  keseriusannya  dalam  perlindungan  anak  dengan menandatangani  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (CRC)/Konvensi  Hak Anak  (selanjutnya  KHA)  pada  26  Januari  1990  yang  kemudian  diratifikasi  pada tanggal 5 september 1990 1 melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Ratifikasi tersebut adalah  salah  satu  bentuk  nyata  kepedulian  dan  komitmen  Indonesia  terhadap perlindungan hak anak yang juga sesuai dengan mandat UUD 1945.
Dengan  diratifikasinya  KHA,  artinya  Indonesia  siap  menjadikan  konvensi tersebut  panduan  hukum  dan  kebijakan  bagi  Pemerintah  Indonesia  dalam menangani  isu-isu  anak.  Dalam  ratifikasi-nya  Indonesia  menambahkan  beberapa catatan  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945
1 United Nations, Treaty Collection https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV- 11&chapter=4&lang=en

## Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh
(selanjutnya  UUD  RI  1945)  menjamin  hak-hak  dasar  anak  terlepas  dari  jenis kelamin,  etnis  atau  ras  mereka.  Konstitusi  menetapkan  hak-hak  yang  akan dilaksanakan  oleh  undang-undang  dan  peraturan  nasional.  Ratifikasi  Konvensi Hak-hak Anak oleh Republik Indonesia tidak menyiratkan penerimaan kewajiban yang  melampaui  batas-batas  Konstitusional  atau  penerimaan  kewajiban  untuk memperkenalkan  hak  di  luar  yang  ditentukan  berdasarkan  Konstitusi.  Dengan mengacu  pada  ketentuan  pasal  1,  14,  16,  17,  21,  22  dan  29  dari  Konvensi  ini, Pemerintah  Republik  Indonesia  menyatakan  akan  menerapkan  pasal-pasal  ini sesuai dengan Konstitusinya. 2
Kini,  setelah  27  tahun  sejak  Indonesia  meratifikasi  konvensi  hak  anak berbagai  kebijakan  dibidang  perlindungan  anak  dan  pemenuhan  hak  anak  telah dilahirkan  oleh  Pemerintah  Indonesia,  diantaranya  tertuang  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  28  B  (2),  dan  operasionalnya  pada  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Namun,  faktanya  hingga kini  perlindungan  anak  masih  menjadi  masalah  di Indonesia,  salah  satunya  dapat  dilihat  dari  masih  tingginya  angka  kekerasan terhadap anak. 3 Di Aceh saja selama 2012 hingga 2015 tingkat kekerasan terhadap anak  cukup  memprihatinkan.  Menurut  data  Badan  Pemberdayaan  Perempuan Aceh,  tercatat  1.326  kasus  kekerasan  terhadap  anak  terjadi  merata  di  23 kakbupaten/kota. 4 Sementara,  kasus  yang  ditangani  oleh  unit  PPA  jajaran  Dit Reskrimum  Polda  Aceh  juga  cukup  mengkhawatirkan.  Kasus  perbuatan  cabul terhadap anak misalnya, pada 2012 tercatat sebanyak 13 kasus, pada 2013 sebanyak 52  kasus,  2014  sebanyak  66  kasus  dan  2015  sebanyak  81  kasus.  Sementara  kasus pelecehan seksual pada 2012 tidak tercatat, namun pada 2013 tercatat 3 kasus, dan 8  kasus di 2014, dan 1 kasus pada 2015.
Yang  paling  mengejutkan  di  Ibukota  Provinsi  Aceh,  Banda  Aceh,  angka  korban pelecehan  seksual  terhadap  anak  terus  mengalami  peningkatan  dalam  beberapa
2 Ibid
3 Radio Republik Indonesia. KPAI: Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Masih Tinggi. Retrieved from http://www.rri.co.id/post/berita/382090/daerah/kpai_kasus_kekerasan_terhadap_anak_di_indonesia_masi h_tinggi.html
4 Yusuf, M. Nasir. Kekerasan Terhadap Anak di Aceh Capai 1.326 Kasus. Retrieved from http://aceh.tribunnews.com/2015/10/15/kekerasan-terhadap-anak-di-aceh-capai-1326-kasus
Pocut Ismyati Vonda & Cut Dian Fitri
tahun terakhir. Catatan Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  (selanjutnya  P2TP2A)  Kota  Banda  Aceh  menunjukkan  pada  tahun  2014 jumlah  kasus  pelecehan  seksual  terhadap  anak  hanya  25  kasus,  pada  tahun  2015 meningkat menjadi 50 kasus, kemudian naik menjadi 81 kasus pada 2016. 5
Merujuk  pada  fakta  tersebut  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat bagaimana perlindungan terhadap anak  di Kota Banda Aceh, apa saja yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  untuk  mengatasi  tingginya  angka kekerasan terhadap anak dan juga dalam memenuhi komitmen terhadap konvensi hak anak pada level Pemerintah Daerah.

## B. Kajian literatur
Menurut  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Anak,  Bab  I  Pasal  1  disebutkan bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Sementara  perlindungan  anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi.
Kebijakan  adalah  arah  tindakan  yang  mempunyai  maksud  yang  ditetapkan  oleh seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor  dalam  mengatasi  suatu  masalah  atau  suatu persoalan. 6 Sedangkan  implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  dari  proses kebijakan  segera  setelah  penerapan  undang-undang.  Secara  luas  berarti pelaksanaan  undang-undang  di  mana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan teknik  bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan  dalam  upaya  untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. 7

## 1. Hasil dan Diskusi
Menurut  data  BPS  Aceh  pada  2016  lebih  dari  30%  penduduk  Aceh  adalah  anak- anak,  dengan  rincian  usia  0-4  tahun  sebanyak  10.15%,  usia  5-9  sebanyak  11.48%,
5 Usman, Azhari. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat di Kota Banda Aceh. Retrieved from http://www.modusaceh.co/news/kekerasan-seksual-terhadap-anak-menikat-dikota-banda-aceh/index.html
6 Anderson, James E. 1969. Public Policy Making. New York; Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed. hlm. 4.
7 Lester, James P. And Joseph Stewart. 2000. Public Policy: An Evolutionary Approach. Australia: Wadsworth, Second Edition., hlm.104.

## Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh
usia 10-14 sebanyak 9.81% dan usia 15-19 sebanyak 8.91%. 8 Demikian pula di Kota Banda Aceh, dimana menurut data statistik 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Banda Aceh, sepetiga penduduk kota ini adalah anak-anak, dengan rincian jumlah  anak  usia  0-4  tahun  adalah  sebanyak  26.950,  usia  5-9  tahun  sekitar  18.633 orang,  usia 10-14 sebanyak 15.853 orang,  dan usia 15-19 adalah 24.095 orang  dari total penduduk sebanyak 250.303 orang.
Dalam aspek regulasi, Provinsi Aceh telah memiliki regulasi mengenai anak sejak 9 tahun  lalu  yaitu  Qanun  Aceh  No.  11  tahun  2008  tentang  Perlindungan  Anak. Sementara di Pemerintah Kota Banda Aceh, regulasi memiliki kaitan dengan anak sejauh  ini,  yang  dapat  diakses  secara  elektronik  pada  Jaringan  Dokumen  dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Banda Aceh di situs resmi Pemerintah Banda Aceh, adalah satu produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda/Qanun) No. 17 Tahun  2011  tentang  Kesehatan  Ibu,  Bayi  Lahir  dan  Anak  Balita,  dan  tiga  produk hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal), diantaranya Perwal No. 7 Tahun 2010 tentang  Rincian  Tugas  Jabatan  Struktural  dan  Non  Struktural  di  Lingkungan Kantor  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  anak  dan  Keluarga  Berencana Kota Banda Aceh, Perwal No. 12 Tahun 2015 Standar Operasional Prosedur Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh. Terakhir, Perwal No. 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata  Kerja  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.
Dari ke-empat dokumen hukum tersebut 2 diantaranya adalah perwal yang fokus pada  aturan  struktural  pada  lingkungan  Kantor  PPKB,  satu  perwal  fokus  pada aturan  kerja  satuan  PAUD  dinas  Pendidikan.  Sedangkan  satu  qanun  yang  ada fokus  pada  aspek  kesehatan  dan  bukan  pada  perlindungan  anak  secara  khusus  . Hal ini menunjukkan bahwa dari segi regulasi perlindungan anak di Banda Aceh masih sangat lemah. Perda Perlindungan anak  ini diperlukan untuk memperkuat pencegahan kekerasan terhadap anak.
Merujuk  pada  aturan  yang  ada,  penanggung  jawab  perlindungan  anak  di  Banda Aceh  ada  pada  Dinas  Pemberdayaan  perempuan,  perlindungan  anak,
8 BPS ACEH, https://aceh.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/160
Pocut Ismyati Vonda & Cut Dian Fitri
pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana  (selanjutnya  disebut  kantor PPKB).  Visi  kantor  ini  adalah    mewujudkan  kondisi  perempuan  dan  anak  yang bermartabat  dan  keluarga  yang  berkualitas  sesuai  syariat  islam  yang  kemudian diturunkan  dalam  6  misi  yang  tiga  diantaranya  memperjelas  peran  dalam perlindungan anak yaitu misi 2 yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  dan  pembangunan,  misi  3  memperkuat pengarusutamaan  gender  dan  anak  dalam  pembangunandan,  dan  ke  4 meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.
Kehadiran kantor ini menunjukkan bahwa telah ada penetapan kewenangan yang jelas  bagi  pelayanan  perlindungan  anak  di  tingkat  Kota  Banda  Aceh  yang memungkinkan  berbagai  program  dapat  dilaksanakan  dan  dikoordinasi  dengan baik.
Sejauh  ini  kantor  PPKB  telah  menangani  sejumlah  kasus  dan  menerima  laporan dari masyarakat melalui P2TP2A kota Banda Aceh. Sejak Januari hingga September 2015  saja  sebanyak  41  kasus  anak  telah  didata,  yang  diantaranya  terdiri  dari  1 kasus  eksploitasi  anak,  1  kasus  diskriminasi  terhadap  anak,  11  kasus  kekerasan terhadap anak (KTA) yang disebabkan oleh penganiayan, psikis dan penelantaran, 5 kasus kekerasan seksual (pelecehan dan pemerkosaan), 2 kasus KDRT (fisik dan psikis). 9 Tugas  P2TP2A  dalam  hal  ini  adalah  bertanggung  jawab  memberikan sejumlah  pelayanan  yaitu  pemberian  pendampingan  oleh  pengacara  dan psikolog. 10
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tugas  P2TP2A  yang  dijalankan  dalam  perlindungan anak  cenderung  berfokus  pada  permasalahan,  terbatas  pada  rehabilitasi  korban dan kurang fokus pada pencegahan.
Lebih  lanjut,  dalam  melakukan  upaya  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak, Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  berupaya  mewujudkan  Banda  Aceh  sebagai Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (KLA),  yang  difasilitasi  oleh  Badan  Pemberdayaan
9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Laporan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh dari Januari sampai September 2015. http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2015/10/03/laporan-pencegahan- dan-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kota-banda-aceh-dari-januari-sampai- september-2015/
10 Ibid

## Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Aceh  dan  Kementrian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sejak Tahun 2013.
kebijakan  KLA  ini  sebenarnya  sudah  muncul  sejak  tahun  2006  oleh  Pemerintah Indonesia  melalui  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak. 11 KLA merupakan wujud dari komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak dan World Fit for Children (WFC) dan merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Program  KLA  ditargetkan  dapat  melekatkan  hak  anak  ke  dalam  proses pembangunan  dan  menjelaskan  pentingnya  percepatan  implementasi  Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik  bagi  kepentingan  anak.  Upaya-upaya  untuk  pemenuhan  hak  dasar  dan perlindungan  anak  sesuai  dengan  Konvensi  Hak  Anak  dijabarkan  dalam  31 indikator Kota Layak Anak.
Sejauh  ini  upaya  implementasi  Kota  Layak  Anak  yang  telah  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  diantaranya  adalah  melalui  kebijakan  pemberian akta kelahiran gratis, yang merupakan salah satu hak dasar anak untuk dicatat dan diakui  identitasnya  oleh  Negara.  Diikuti  dengan  pelaksanakan  program-program inovatif untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran, diantaranya penandatanganan kesepakatan dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh, sosialisasi Banda  Aceh  menuju  Kota  Layak  Anak  di  9  Kecamatan  dan  pembentukan kelompok forum anak sebagai upaya membuka ruang partisipasi bagi anak. 12
Pembentukan  forum  anak  sebagai  wadah  bagi  peningkatan  partisipasi  dan kapasitas serta menyalurkan aspirasi dan suara anak yang difasilitasi oleh Kantor PPKB.  Anggota  forum  anak  ini  merupakan  perwakilan  dari  berbagai  kelompok anak,  kelompok  anak  disabilitas,  perwakilan  forum  anak  kecamatan,  kelompok
11 Herawati, Erni. Upaya Pemerintah Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. http://business- law.binus.ac.id/2017/04/30/upaya-pemerintah-mewujudkan-kabupatenkota-layak-anak/
12 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Strategi dan Upaya menuju Kota Layak Anak. http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2016/05/12/strategi- dan-upaya-menuju-kota-layak-anak/
Pocut Ismyati Vonda & Cut Dian Fitri
anak  korban  kekerasan,  kelompok  anak  jalanan  serta  kelompok  anak  yang bermasalah  dengan  sosial  lainnya.  Forum  ini  juga  berfungsi  sebagai  media  bagi intansi terkait, lembaga maupun individu agar memperoleh informasi yang benar dalam mewujudkan pembagunan berdasarkan perspektif anak. 13
Komitmen  untuk  mewujudkan  Banda  Aceh  menuju  kota  layak  anak,  juga tergambar dari sudah  terpenuhinya  26 dari  31 indikator (80%) Kota Layak Anak, sebagai hasil dari kerjasama lintas sektor. Dimana, Kantor PPKB berperan sebagai instansi kesektrariatan yang bertugas untuk merangkum dan mengkompilasi data pemenuhan indikator kota layak anak.  Namun, faktanya  meskipun telah berhasil memenuhi  80%  indikator  KLA,  Banda  Aceh  belum  memiliki  Perda  Anak  yang merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam  penentuan  Kota  Layak  Anak (KLA). 14 Hal  ini  menunjukkan  belum  optimalnya  upaya  perlindungan  anak  yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

## C. Kesimpulan
Situasi dan kondisi anak- anak hingga saat ini masih jauh dari harapan, meskipun cukup  banyak  upaya  perlindungan  anak  telah  dilakukan  oleh  pemerintah.  Salah satu penyebab kondisi ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik,  integratif,  dan  berkelanjutan,  serta  aturan  yang  kuat.  Selama  ini pembangunan  anak  dilaksanakan  secara  parsial  dan  sektoral,  sehingga  masih banyak anak yang belum terlindungi dan terpenuhi hak-haknya.
Akhirnya,  keberhasilan  dalam  perlindungan  anak  tidak  dapat  dicapai  dengan optimal  tanpa  adanya  peran  serta  dari  berbagai  stakeholder  dan  bantuan  lintas sektor  karena  perlindungan  anak  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  saja,  tapi  juga  masyarakat  dan  dunia  usaha.  Partisipasi  aktif masyarakat dan dunia usaha sangat penting dalam mendorong tercapainya kondisi kehidupan anak  yang  berkualitas, dimana  pada saat yang  bersamaan pemerintah juga  terus  berupaya  menjalankan  tanggung  jawabnya  dalam  perlindungan  anak dengan  berbagai  upaya  yang  inovatif  dan  proaktif,  tidak  hanya  fokus  pada penanganan  namun terutama pada pencegahan.
13 Ibid
Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh

## Daftar Pustaka
Anderson, James E. 1969. Public Policy Making. New York; Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed.
Lester,  James  P.  And  Joseph  Stewart.  2000.  Public  Policy:  An  Evolutionary Approach. Australia: Wadsworth, Second Edition.
https://aceh.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/160 http://aceh.tribunnews.com/2015/10/15/kekerasan-terhadap-anak-di- aceh-capai-1326-kasus http://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/upaya-pemerintah- mewujudkan-kabupatenkota-layak-anak/ http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2016/05/12/strategi-dan-upaya- menuju-kota-layak-anak/
http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2015/10/03/laporan-pencegahan- dan-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak- di-kota-banda-aceh-dari-januari-sampai-september-2015/
http://www.modusaceh.co/news/kekerasan-seksual-terhadap-anak- menikat-dikota-banda-aceh/index.html http://www.rri.co.id/post/berita/382090/daerah/kpai_kasus_kekerasan_t erhadap_anak_di_indonesia_masih_tinggi.html https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV- 11&chapter=4&lang=en