## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami  yang Tidak Memberi Nafkah Prespektif Hukum Positif dan  Hukum Islam

## Vita Firdausiyah
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo E-mail: vitalovers92@gmail.com

## Pendahuluan
Salah  satu  bentuk  perbuatan  yang  suci  adalah  perkawinan,  karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada
Abstrak: Dalam  sebuah  ikatan  perkawinan,  banyak  suami istri  bahkan  belum  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, dimana  permasalahan  yang  sering  muncul  dalam  suatu perkawinan  yang  sering  menyebabkan  istri  mengajukan gugatan cerai kepada suaminya tidak lain karena suami tidak memberikan  nafkah  kepada  istri.  Oleh  karena  itu  kasus  ini merupakan  kasus  yang  paling  sering  terjadi  di  Pengadilan Agama Kraksaan setelah dispensasi perkawinan, oleh karena itu penulis ingin membahas bagaimana putusan hakim agama dalam perkara perceraian yang digugat bagi suami yang tidak mencari  nafkah  di  lingkungan  agama  Kraksaan.  pengadilan dalam perspektif hukum  Islam  dan  hukum  positif.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif/penelitian lapangan  ( field  research )  dimana  penelitian  ini  bersifat deskriptif.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  melalui observasi,  dan  wawancara.  Disimpulkan  bahwa  tata  cara pelaksanaan  gugatan  di  Pengadilan  Agama  Kraksaan  harus memenuhi  persyaratan  antara  lain  buku  nikah  dan  KTP. Masalah  cerai  gugat  pada  suami  yang  tidak  memberikan nafkah  kepada  istri  menurut  hukum  positif  telah  diatur didalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI Pasal 116  (f).  Menurut  hukum  Islam  yaitu  memperhatikan  qoidah fiqhiyyah  dan  juga  dalam  Al-Qur'an  surah  al  Baqoroh  ayat 229  jika  dikuatirkan  keduanya  tidak  dapat  menjalankan hukum  Allah,  maka  istri  tidak  bersalah  menebus  dirinya kepada suaminya sehingga bahwa dia dapat dipisahkan dari suaminya.
Kata  Kunci: Hukum  positif,  hukum  Islam,  putusan  hakim, perceraian.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
ikatan  lahiriyah  semata,  melainkan  juga  ikatan  bathiniyah.  Perkawinan merupakan  hal  yang  penting  dalam  realita  kehidupan  manusia. Perkawinan  adalah  salah  satu  sunnatullah  yang  umum  berlaku  pada semua  mahluk  Tuhan,    baik  pada  manusia,  hewan,  maupun  tumbuh- tumbuhan. 1
Perkawinan  adalah  suatu  ikatan  hukum  antara  pria  dan  wanita untuk  bersama-sama  menjadikan    kehidupan    rumah    tangga   secara teratur.    Di    dalam      hukum    Islam,    suatu    perkawinan  sudah dianggap  sah  yaitu  apabila  perkawinan  tersebut  telah  memenuhi  rukun- rukun    dan    syarat-syarat    nikah    sebagaimana    ditetapkan    di    dalam syariat    Islam.    Menurut  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang Perkawinan,  bahwa  perkawinan  diisyaratkan    supaya  manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan  bahagia di    dunia  dan  akhirat,  di  bawah  naungan  cinta  kasih  dan  ridha  Illahi. Sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan    “Perkawinan  ialah  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa”. 2
Tujuan  utama  dari  perkawinan  adalah  membina  kehidupan  rumah tangga  yang  kekal    dan    bahagia    di    antara    suami    istri    dengan maksud    melanjutkan    keturunan.    Mengingat    perkawinan  itu merupakan  tuntutan  naluriah  manusia  untuk  berketurunan  guna kelangsungan    hidupnya  dan  memperoleh  kedamaian  hidup  serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang  insani.  Keharmonisan  yang ada  di  antara  dua  jiwa  akan  membuat  mereka  terpadu  dalam  dunia cinta dan kebersamaan. 3 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa  prinsip  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  bahagia,  kekal, perkawinan  adalah  perikatan  yang  sacral  sesuai  dengan  prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam penjelasan umum UUP poin 4 huruf a, diyatakan suami istri perlu saling membantu agar bisa tercapai
1 Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, Problematika Hukum Islam Kontemporer , (Jakarta: Pustaka Firdaus,  2002), hlm. 56
2 Titik  Triwulan  Tutik  dan  Trianto, Poligami  Perspektif  Perikatan  Nikah, (Jakarta:  Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 40
3 Sayyid  Mujtaba  Musavi  Lari, Psikologi  Islam;  Membangun  Kembali  Moral  Generasi  Muda, (Jakarta: Pustaka Hidayah,  1993), hlm. 15

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
kesejahteraan rumah tangga dalam material dan spiritual. 4
Pernikahan  bagi  umat  manusia  adalah  sesuatu  yang  sangat  sakral dan  mempunyai    tujuan    yang    sakral    pula,    dan    tidak    terlepas    dari ketentuan  ketentuan    agama.    Orang    yang    melangsungkan  sebuah pernikahan  bukan  semata-mata  untuk  memuaskan  nafsu  birahi  yang bertengger  dalam  jiwanya,  melainkan  untuk  meraih  ketenangan, ketentraman dan sikap saling  mengayomi  di  antara  suami  istri  dengan dilandasi  cinta  dan  kasih  sayang    yang  dalam.    Di    samping    itu untukmenjalin  tali  persaudaraan  di  antara  dua  keluarga  dari  pihak  suami dan    pihak  istri  dengan  berlandaskan  pada  etika  dan  estetika  yang bernuansa  ukhuwah  basyariyah    dan  Islamiyah. 5 Akan  tetapi,  kadang sesuatu  yang  sakral  tersebut  dijadikan  sebuah  permainan    bagi  segilintir orang  sehingga  mengkaburkan  makna  pernikahan  itu  sendiri  sebagai suatu  yang agung, indah dan suci.
Perkawinan  bagi  setiap  pasangan  pasti  mendambakan  kehidupan yang  ahrmonis,  bahagia  dan  tentram.  Untuk  menwujudkan  itu  semua tidaklah  mudah.  Setiap  pasangan  akan  mengalami  berbagai  rintangan, maslah akan muncul  satu persatu sesuai dengan usia pernikahan. Mulai dari  permasalahan  ekonomi,  anak,  pekerjaan,  kesehatan  maupun  diuji dengan tidak setianya salah satu pasangan. 6
Dalam    membina    kehidupan    berumah    tangga    ada    hak    dan kewajiban    yang    harus  dipenuhi    oleh    masing-masing    suami    dan istri    Kewajiban    suami    kepada    istri    adalah  mempergaulinya  secara ma’ruf,    memberinya    nafkah,    lahir    dan    batin,    mendidik    istri,    dan menjaga  kehormatan  istri  dan  keluarga.  Adapun  kewajiban  istri  kepada suami,  adalah  taat  kepada suami, menjaga amanat sebagai istri/ibu dari anak-anak,  rabbatu  al-bayt  atau  manajer    rumahtangga,  menjaga kehormatan  dan  harta  suami  dan  meminta  izin  kepada  suami  ketika hendak bepergian dan puasa sunnah. 7
4 Aufi  Imaduddin,  Konstitusionalitas  Perceraian  sebab  Perselisihan  dan  Pertengkaran antara  Suami  Isteri  (Analisis  Pasal  39  Ayat  2  Huruf  F  UU  No  1  Tahu  n  1974  Tentang Perkawinan),  The  Indonesian  Journal  of  Islamic  Law  and  Civil  Law  Vol  1  No  1  April 2020, hlm 3.
5 Muhammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 114 6 Fashihatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, dkk, Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi  Pasangan  LDM  (Long  Distance  Marriage),  The  Indonesian  Journal  of  Islamic  Law and Civil Law Vol 2 No 2 2021, hlm 211.
7 https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Terkadang    sebagian    orang    tidak    dapat    menjalankan    hak    dan kewajiban    sebagai  pasangan  suami  istri,  salah  satu  permasalahan  yang sampai  sekarang  masih  sering  menajdi    alasan    istri    menggugat    cerai suami  karena  suami  melalaikan  kewajibannya,  dengan  tidak  memberi nafkah    kepada    istri.    banyak    faktor    yang    memicu    adanya perceraian    namun    dilapangan  kasus  perkara  terbanyak  di  Pengadilan Agama  Kraksaan  adalah  dispensasi  nikah    dan    cerai    talak    yang    di ajukan    oleh    istri    kepada    suami    karena    suami    tidak    menjalankan kewajibannya  kepada    istri  dalam    memberikan    nafkah.  Dari    masalah diatas  penulis  tertarik    untuk  menganalisis  putusan  hakim  di  beberapa putusan  cerai  gugat  tentang  suami  yang  tidak    memberi  nafkah  di Pengadilan Agama Kraksaan dengan judul “Putusan Hakim Agama dalam masalah  cerai  gugat  pada  suami  yang  tidak  memberi  nafkah  Prespektif Hukum  Positif  dan  Hukum Islam di Pengadilan Agama Kraksaan”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  yang  bersifat  deskriptif kualitatif.    Metode    deskriptif    adalah    pencarian    fakta    berdasarkan interprestasi    yang    tepat. 8 Metode    penelitian    kualitatif  adalah  metode penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang alamiah  dimana  peneliti  sebagi  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan data  dilakukan  secara    triangulasi    (gabungan),    analisis    data    bersifat induktif  ,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna dari pada generalisasi. 9
Deskriptif  kualitatif  adalah  untuk    memberikan  data  yang    seteliti mungkin    tentang    manusia,  keadaan  atau  gejala    lainnya. 10 Dalam penelitian  ini  deskriptif  kualitatif  digunakan  untuk menganalisis putusan hakim  dalam  memutus  perkara  di  Pengadilan  Agama  Kraksaan terhadap  kelalaian  suami  tidak  memberi  Nafkah  di  tinjau  dari  Hukum Islam.  Jenis  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kasus pada    putusan    hakim    agama    Pengadilan    Agama    Kraksaan  tentang suami    yang  tidak    memberi    nafkah  prespektif  Hukum  Positif  dan Hukum Islam.
kehidupanrumah-tangga . di akses 31 Agustus  2021
8 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Edisi 7 , (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54
9 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D ,  (Bandung:  Alfabeta,  2012), hlm. 9
10 Soejono  Soekamto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Universitas  Indonesia,  2000), hlm. 10

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai instrument utama, maksud  dari  instrument utama  yaitu sebagai pengamat sekaligus pengumpul data,  maksudnya adalah   peneliti    terjun    langsung    dalam pelaksanaan    penelitian    mendapatkan    data    dari    sumber  penelitian. Oleh  karena  itu,  kehadiran  peneliti  di  tempat  atau  dilokasi  penelitian mutlak  diperlukan.  Peneliti  sebagai  pengumpul  data  hendaknya  dapat menciptakan  hubungan  baik    dengan  panitera  yang  mempunyai  data kasus-kasus  gugat  cerai  tersebut.Hubungan  baik  ini  diciptakan sejak dari awal  dilakukannya  penelitian  sampai  penelitian  tersebut  selesai.  Karena hal    ini    merupakan  salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam    melakukan penelitian    kualitatif,    artinya  dalam  proses  pengumpulan  data  peneliti mengadakan pengamatan.

## Pembahasan
Perceraian    adalah    berakhirnya    suatu    pernikahan.    Perceraian merupakan  terputusnya    hubungan  antara  suami  istri,  disebabkan  oleh kegagalan  suami  atau  istri  dalam  menjalankan    obligasi    peran masingmasing.    Perceraian    dipahami    sebagai    akhir    dari ketidakstabilan    perkawinan    antara    suami    istri    yang    kemudian hidup    terpisah    dan    diakui    secara    sah    berdasarkan  hukum  yang berlaku. 11
Dalam    syari ’ at    Islam    peceraian    disebut    dengan    talak,    yang mengandung    arti    pelepasan    atau    pembebasan    (pelepasan    suami terhadap    isterinya).  M e n g e n a h i   p e r c e r a i a n   a t a u   t a l a k W a h b a h
Z h u h a i l i m e m b e r i k a n k o m e n t a r , k e t i k a s e o r a n g   s u a m i   b e r u c a p   t a l a k   k e p a d a   i s t r i n y a   m a k a j a t u h l a h   t a l a k   t a n p a   m e n u n g g u   p u t s a n   h a k i m . 12 Dalam fikih    Islam,    perceraian  atau  talak  berarti  “bercerai  lawan  dari berkumpul”.  Kemudian  kata  ini  dijadikan    istilah  oleh  ahli  fikih  yang berarti perceraian antar suami isteri. 13
Talak  dalam  pengertian  ini  adalah  hilangnya  ikatan  atau  membatasi geraknya  dengan   kata-kata   khusus,    sedangkan    makna    izalah   adalah
11 Fachrina,  Rinaldi  Eka  Putra, Upaya  Pencegahan  Perceraian  Berbasis  Keluarga  Luas  dan Institusi  Lokal  dalam    Masyarakat  Minangkabau  di  Sumatera  Barat ,  (Surabaya:  Antropologi Indonesia, 2013), hlm.  34
12 Ihda  Shofiyatun  Nisa’,  Talak  diluar  Pengadilan  (menurut  Teori  Maslahat),  The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol 1 No 1 Tahun 2020, hlm 63.
13 Kamal  Mukhtar, Asas-asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1993), hlm. 6

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
hilangnya    ikatan    perkawinan    sehingga    tidak    halal    lagi    suamiistri bercampur.  Berdasarkan  beberapa  pengertian  di  atas,  dapat  di  pahami perceraian    adalah    putusnya    ikatan    perkawinan    antara    suami-isteri dalam    rangka  membina  rumah  tangga  yang  utuh,  kekal  dan  abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi  bergaul sebagaimana layaknya suami isteri.
Perceraian  berdasarkan  pasal  114  KHI  yaitu  putusnya  perkawinan yang  disebabkan  karena perceraian dapat terjadi karena talak.
Permasalahan  perceraian  atau  talak  dalam  hukum  islam  dibolehkan dan  diatur  dalam    dua  sumber  Islam,  yakni  menurut  undang-  undang, komplikasi Hukum Islam secara tersirat,  dasar    hukum    perceraian    juga terdapat    dalam    pasal    116    Komplikasi    Hukum    Islam    di  Indonesia.
Perkawinan dapat  putus  karena
kematian,perceraian,  dan atas   putusan    Pengadilan,  Al-  Quran  dan  Hadist.    Secara    tidak langsung,  Islam  memperbolehkan  perceraian  namun  di  sisi  lain  juga mengharapkan  agar  proses  perceraian  tidak  dilakukan  oleh  pasangan suami  isteri.  Hal   ini    seperti  tersirat  dalam  tata  aturan  Islam  mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan  melakukan   perceraian   atau dalam   proses   perselisihan   pasangan  suami  isteri,   Islam  mengajarkan agar    dikirim    hakam    yang    bertugaskan    mendamaikan    keduanya. Dengan  demikian, Islam lebih menganjurkan perbaikan hubungan suami- isteri dari pada memisahkan  keduanya.
Namun  apabila  sudah  tidak  dapat  di  damaikan  kembali  maka  pintu terakhir  adalah  Perceraian  ,  Apabila  kita  menelaah  dalam  hukum  islam, hak  cerai  sebenarnya  terletak  pada    suami,  dan  istilah  yang  digunakan umumnya  talak.  Namun  apabila  seorang  isteri  memiliki    keinginan untuk  diceraikan  dengan  alasan  tidak  di  beri  nafkah  yang  dibenarkan agama  dan  undang-undang,  maka  istilah  yang  di  gunakan  adalah  cerai- gugat    atau    khulu ’ fasakh.    ini    adalah  bukti  bahwa  islam  tetap mengakomodasi  hak-hak  wanita  (Isteri),  walaupun  hak  dasar    talak  ada pada  suami,  namun  dalam  keadaan  tertentu,  isteri  juga  mempunyai  hak yang  sama,    yaitu  dapat  melakukan  gugatan  cerai  terhadap  suaminya melalui khulu ’ maupun fasakh.
Jenis  Perceraian  yang  pertama,  Cerai  hidup  :  Perceraian  dikarenakan suatu  putusan  pengadilan  yang sudah  berkekuatan  hukum tetap.  Atau biasa disebut dengan talak murni. Talak murni ini merupakan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
hak yang ada di tangan suami. 14 Yang kedua, Cerai mati : Perceraian yang    diakibatkan  salah  satu  pasangan  telah  meninggal  dunia.  Dan berdasarkan pasal 114 KHI yaitu  putusnya perkawinan yang disebabkan karena  perceraian  dapat  terjadi  karena:  a).  talak  (talak    adalah    ikrar suami  dihadapan  pengadilan  agama  di  sebut  juga  permohonan  cerai yang  diajukan  oleh  suami).  b).  gugatan  perceraian  (Gugatan  perceraian diajukan  oleh  isteri  atau    kuasanya    pada    pengadilan    agama,    yang daerah    hukumnya    mewilayahi    tempat    tinggal    penggugat,  kecuali meninggal  kan  tempat  kediaman  bersama  tanpa  izin  suami.  (Dalam  hal gugat  bertempat  kediaman  di  luar  negeri,  ketua  pengadilan  agama  mem beritahukan  gugatan    tersebut  kepada  ter  gugat  melalui  perwakilan republik indonesia setempat).
Tata cara perceraian jika dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang  mengawali    terjadinya  perceraian  dapat  dibagi  menjadi  dua  aspek, yaitu sebagai berikut:
pertama, cerai    talak    apabila    suami    yang    mengajukan permohonan    ke    pengadilan    untuk  menceraikan  isterinya, kemudian sang  isteri  menyetujuinya di  sebut cerai talak,  hal  ini  di atur dalam pasal 66  UUPA  dan  KHI  pasal  6  ayat  (1). 15 Menurut  istilah,  seperti  yang dituliskan al-jaziri talak adalah melepaskan ikatan (hall al-qaid) atau biasa juga  disebut    mengurangi  pelepasan  ikatan  dengan  menggunakan  kata- kata yang telah ditentukan.
Talak    merupakan    sebuah    institusi    yang    digunakan    sebuah pelepasan    perkawinan.  Dengan  demikian  ikatan  pernikahan  sebenarnya dapat  putus  dan  tata  cara  telah  diatur    baik    dalam    fiqih,    Undang- Undang    Perkawinan    maupun    KHI    (Komplikasi    Hukum    Islam) walaupun    pernikahan    adalah    perbuatan    ikatan    yang    suci    namun tidak    bisa    dipandang  secara  mutlak  atau  tidak  dapat  dianggap  tidak dapat diputuskan apabila ada  mafsadat (kerugian/kerusakan).
Islam  tidak  boleh  dipandang  sebagai  sakramen  seperti  yang  terdapat dalam  agama  hindu    dan    kristen,    sehingga    tidak    dapat    diputuskan. Pernikahan    harus    dipandang    sebagai    sesuatu  yang  alamiah,  bisa bertahan  sampai  ajal  menjemput  dan  juga  ada  yang  putus    ditengah
14 Ihda  Shofiyatun  Nisa’,  Talak  diluar  Pengadilan  (menurut  Teori  Maslahat),  The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol 1 No 1 Tahun 2020, hlm 62.
15 Zainuddin Ali, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta, sinar Grafika, 2006), hlm. 80

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
jalan.  Talak  itu  hukumnya  diperbolehkan  ketika  berada  dalam  keadaan darurat,  baik atas inisiatif suami (Talak) atau inisiatif isteri (Khulu).
Ketika seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ada beberapa kewajiban yang melekat kepada suami dan itu merupakan hak istri yang di talak, yaitu;
1. Pemberian mut’ah yang layak
2. Pemberis nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah
3. Pelunasan nafkah terhutang oleh suami
4. Pelunasan mahar terhutang oleh suami
5. Hadhonah bagi anak-anak yang belum dewasa. 16
Maka ketika hakim memutuskan sebuah perkara dalam permasalahan cerai talak, maka ada beberapa pertimbangan hakim yang akan digunakan penilaian dalam memutus perkara.
Kedua, cerai  gugat  gugatan  perceraian  diajukan  isteri  atas  kasanya kepada pengadilan  Agama  yang  daerah hukumnya   mewilayahi tempat tinggal penggugat   kecuali isteri  meninggalkan
tempat  kediaman  bersama  tanpa  izin  suami.  Jika  isteri  meninggalkan tempat  kediaman  bersama  tanpa  izin  suami,  gugatan  harus  ditujukan kepada  pengadilan    yang    daerah    hukumnya    mewilayahi    tempat kediaman    suaminya,    dia    atur    dalam    Komplikasi  Hukum  Islam (KHI)Pasal  132  ayat  1  yang  berbunyi  “gugatn  perceraian  yang  telah diajukan  oleh  pihak  isteri  maupun  kuasanya  mewilayahi  tempat  tinggal pihak  isteri  (Penggugat)  kecuali  telah  meninggalkan  tempat  tinggalnya bersama pihak suami tanpa izin dari suami tersebut”. Dalam hukum islam cara  ini  disebut    dengan    Khulu’,  dalam  istilah  Bahasa  adalah menggalkan.  Pengertian  khulu’  secara  istilah  yaitu    perceraian atas  keinginan  pihak  isteri  sedang  suami  tidak  menghendaki 17
Jika terjadinya perceraian antara suami  isteri,  baik karena  cerai gugat maupun  cerai  talak,  biasanya  akan  timbul  masalah  sekitar  penguasaan anak,  nafkah   anak,  nafkah   isteri    selama    ditinggal,    nafkah    iddah, dan    harta    bersama.    Gugatan    tersebut    dapat    diajukan  bersamasama dan  sekaligus  dengan  gugatan  perceraian,  dapat  juga  diajukan  secara terpisah  sesudah  perceraian  dilaksanakan  dan  putusan  perceraian  itu
16 Zahro,  Fatimatuz,  and  Salsabila  Annisa  Rohmah .  "Studi  Putusan  Hakim  Pada  Perkara Cerai  Gugat  Nomor  474/Pdt.  G/2020/Pa.  Js  Terhadap  Hak  Nafkah  Iddah." Masadir:  Jurnal Hukum Islam Volume 2 No 1 (2022): 379-392 .
17 Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyatim, Hukum Perdata Islam , (Bandung:Mandar majy 1997), hlm. 33

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
telah    mempunyai    kekuatan    Hukum  tetap.  Apabila  salah  satu  pihak meninggal  dunia,  sedangkan  perkara  gugatan    yang    diajukan  ke pengadilan  agama  belum  mendapatkan  putusan,  maka  gugatan  tersebut gugur. 18
Maka  disini  sesuai  prosedur  proses  gugat  cerai  telah  diatur  didalam Undang-undang  No  7  Tahun  1989  Tentang  Tata  Cara  Peradilan  Agama kemudian  diubah  dengan  Undang-undang  No  3  Tahun  2006,  diubah dengan  Undang-undang  No  50  Tahun  2009  tentang  perubahan  Pada Undang-undang No 7 tahun 1989.
Dalam  kaca  mata  fiqh  nikah  Istri  boleh  mengajukan  cerai  gugat pada  suami  yang  kesulitan  memberi  nafkah  (tidak  mampu  memberi nafkah).    gugatan    cerai    dari    istri    untuk    suami  dalam  islam  di  sebut dengan  fashun  nikah.  Islam  sudah  mengatur  segala  permasalahan    yang ada  baik  dalam  ibadah  dmaupun  nikah,  sampai  sikap  sikap  yang  harus dilakukan pun  sudah islam atur .
Seorang Suami yang kesulitan/ tidak memberi nafkah pada istri maka istri di anjurkan  untuk  bersabar  atas  nafkah  terhadap  dirinya  atau  istri berhutang  terlebih  dahulu  sebelum    mengambil  keputusan.  kemudian jika  istri  sudah  tidak  dapat  sabar  istri  dapat  Isteri  boleh  mengajukan Fasakh  yang  (rusaknya  pernikahan;  membatalkan  nikah),  di  mana  istri harus    mengadukan    kepada    hakim    atas    masalah    yang    sedang dihadapinya,  mengapa  dia  ingin  membatalkan nikahnya.
Sedikit    menyinggung    dalam    pandangan    Empat    Madzhab    pada masalah  ini  bahwa  diantaranya  yaitu  mazhab  Syafi’i  membolehkan  istri menggugat  cerai  suami  karena  tidak    terpenuhinya  nafkah,  sedangkan dalam  mazhab  Hanafi  istri  harus  mengerti  keadaan  ekonomi    suami  dan tidak ada pengajuan perceraian dalam masalah ini.
Dalam  Kitab  Fathul  Qorib  karya  Syekh  Abi  Abdillah  Muhammad
Bin    Qosim    As-  syafi’i  sudah  sesuai  dengan  Hukum  Positif  yang  di berlakukan di Indonesia.  Karena dalam  Islam  ketika  Suami  itu  Kesulitan memberi  Nafkah  sesuai  dengan  syarat-syarat  diatas  tadi  maka seorang Isteri  di  anjurkan  untuk  sabar  terlebih  dahulu,  dan  Isteri  boleh  untuk berhutang    kepada  dirinya  sendiri  (memakai  uang  pribadi  Isteri)  atau meminjam  kepada  orang  lain  untuk    menafkahi  keluarganya,  namun hutang  itu  menjadi  tanggungan  suami.  bila  Isteri  sudah  bisa    sabar
18 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Rajawali  Pers 2013), hlm. 223

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
maka    Isteri    boleh    Memfasakh    Nikah    ,    dengan    cara    mengadukan permasalahan    (i ‟ sar;kesulitan  dengan  sebab  nafaqoh)  kepada  Qodhi (Hakim)  yang  ada  di    daerah  tersebut    untuk  kemudian  Hakim  yang memutuskan  bahwa  Isteri  sudah  tidak  dapat  lagi  meneruskan Kehidupan  Rumah  tangganya  bersama  Suami,(Fasakh  Nikah),  Fasakh  ini bisa    terjadi    jika    nanti  suami  mengakui  tentang  ketidakmampuannya atau  dia  tidak    memberi    nafkah  kepada    Isteri    atau    dengan    Saksi Kemudian  Hakim  akan  memberikan  jangka  waktu  3  hari  kepada  Suami, walaupun  suami  tidak  meminta  masa  senggang  3  Hari,tapi  Hakim  tetap memberikan masa  3  Hari  itu  gunanya  untuk  membuktikan  bahwa  suami masih  bisa  memberi  nafaqoh  kepada    Isteri.    dan    pada    hari    ke    4 waktu    Shubuh    jika    suami    benar-benar    tidak    bisa    memberikan Nafkah  kepada  Isteri  maka  Isteri  melaporkan  kembali  kepada  Hakim sehingga    setelah  melaporkan  kembali  bahwa  Suami  benar  tidak  mampu maka  Hakim  bisa  memfasakh    nikah  (dalam  Indonesia;  Mengabulkan Cerai  Gugat)  kepada  Suami.  Atau  yang  memfasakh  Nikah Isteri sendiri tapi dengan izin Hakim. 19
Secara keseluruhan baik itu cerai talak atau gugat cerai majlis hakim mempunyai  hak  dan  kebebasan  secara  mutlak  dengan  berdasar  pada pertimbangan-pertimbangan  yang  sesuai  diperkuat  dengan  fakta-fakta didalam  persidangan  dalam  memberikan  putusan  bahwa  kewajiban seorang  suami  itu  aalah  memberikan  biaya  penghidupan  kepada  isteri dan  memberikan  kewajiban  biaya  penghipuna  kepada  bekas  isteri. 20 Sesuai  dengan  KHI  Pasal  80  ayat  1  jika  terjadi  perceraian  maka  suami berkewajiban  menyediakan  tempat  tinggal  bagi  isteri  dan  anak-anaknya atau  bekas  isteri  yang  masih  dalam  masa  iddah.  Menyediakan  disini bukan  berarti  memberi,  tetapi  menyediakan  tempat  untuk  kumpul keluarga. Dalam perkara cerai gugat, jika istri yang mengajukan gugatan itu melakukan nusyuz akan kehilangan hak-haknya ketika diceraikan oleh sang suami.
Prespektif  Islam  demikian  ,  karena  sesuai  dengan  Ijtihad  Ulama ’ . dimana    masalah    Qodhi  memfaskh  nikah  ini  memang  tidak  ada  Nash seperti  halnya  Thalak  dan  Khulu ‟ .  Alasan    Ijtihad    Ulama    untuk
19 Abi  Abdillah  muhammad  bin  Qosim  Assyafii, Tawassikh  ala  Fathul  Qorib  mujib (Haromain: t.t), hlm. 271
20 Zahro, Fatimatuz, and Salsabila Annisa Rohmah . "Studi Putusan Hakim Pada Perkara Cerai Gugat Nomor 474/Pdt. G/2020/Pa. Js Terhadap Hak Nafkah Iddah." Masadir: Jurnal Hukum Islam Volume 2 No 1 (2022): 379-392 .

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
melindungi    hak-hak    perempuan    serta    menuntut    hak    Suami    untuk menunaikan kewajibannya. Alasan faskh ini sama dengan alasan khulu’. 21 Dilihat dari Hak dan kewajiban suami istri Dalam pasal 30-40 Undang- undang  Nomer    1    Tahun    1974    tentang    perkawinan    tersebut dikemukakan    bahwa    suami    isteri    memikul  kewajiban    yang    luhur untuk    menegakkan    rumah    tangga    yang    sakinah,    mawaddah,    dan warohmah yang menjadi sendi dasar dari susnan masyarakat. Suami isteri wajib saling cinta  mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan batin satu dengan yang lain.  Suami  isteri  juga  harus  memikul kewajiban  untuk  mengasuh  dan  memelihara  anak-anak  mereka. Suami istri  harus  mempunyai  tempat  yang  ditentukan  bersama.  Dalam  rumah tangga.    hak    dan    kewajiban    istri    adalah    simbang    dengan    hak kedudukan  suami  dalam  kehidupan  rumah tangga dan pergaulan hidup dalam  masyarakat.  Kewajiban  suami  dalam  rumah  tangga    adalah: Membimbing    istri    dan    rumah    tangganya,    Melindungi    istri    dan memberikan    segala    keperluan    rumah    tangga    sesuai    dengan kemampuannya,    Memberikan    pendidikan    agama    kepada  istrinya agama,  nusa,  dan  bangsa.  Sesuai  penghasilannya,  suami  menanggung nafkah,  pakaian    dan    tempat    kediaman    bagi    istri,    biaya    rumah tangga,    biaya    perawatan    dan    pengobatan  bagi  istri  dan  anak  serta membiayai pendidikan anak. 22

## Penutup
Setelah   dilakukan   penelitian   di   Pengadilan    Agama   Kraksaan untuk   Prosedur   perceraian  Bahwasanya  untuk  seorang  istri  yang  akan mengajukan    perkara    gugatan    cerai    kepada    suaminya langkahlangkahnya  adalah  Mengajukan  permohonan  secara  tertulis  atau lisan  kepada  Pengadilan  Agama  (Pasal  118  HIR,  142  R.Bg  jo  Pasal  66  UU No.  7  Tahun  1989);    Kemudian  Pemohon    atau  penggugat  dianjurkan untuk    meminta    petunjuk    kepada  Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR,146 R.Bg jo.  Pasal 58 UU No.7 Tahun 1989); pemohon atau penggugat dapat mengajukan gugatan secara mandiri    atau    dibantu    dengan    POSBAKUM    (Pos    Bantuan
21 Syeh  Ahmad  Aljarjawi, Hikmatut  tasyri’  Wal  Falsafah  Juz  2 ,  (Bairut:  Dar  Alfikr,  1997), hlm.53
22 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 33-34

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Hukum).    kemudian      harus    Melengkapi  dokumen-dokumen    berupa Foto  copy  KTP  &  Foto  copy  Buku  Nikah,  Setelah  lengkap dengan matrai Rp.10.000 . setelah berkas-berkas dilengkapi , gugatan sudah ada baru  bisa mendaftar ke Pengadilan Agama.
Putusan  hakim  agama  dalam  masalah  cerai  gugat  pada  suami  yang tidak    memberi    nafkah    yakni    Dalam    Hukum    Islam    tentang putusan    Hakim    Pengadilan    Agama    yang  mengabulkan cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah: Kacamata fiqh munakahat  telah menjelaskan    98    bahwasannya    Bagi    Suami    yang    kesulitan    memberi nafkah    /    tidak    memberi  nafkah  pada  Isteri  boleh  bagi  isteri  untuk memfasakh  nikah  (di  Indonesia  di  sebut  dengan cerai gugat) yang  mana permasalahan  itu  harus  diajukan  kepada  hakim  (Qodhi),  dan    yang  bisa menjatuhkan  gugatan  atau  keputusan  fasakh  nikah  (rusaknya pernikahan)  adalah    Hakim  Agama.  Hakim  mengabulkan  Fasakh  Nikah karena  berdasar  pada  Ijtihad  para  Ulama    pada    Khulu ‟ .    karena    untuk melindungi    hak-hak    perempuan    serta    menuntut    suami    untuk menunaikan  kewajibannya.  Yang  mana  nafkah  adalah  kewajiban  suami sesuai dalam Nash Al Qur’an surah  An Nisa’:34, At-Talaq:7, An-Nisa’:65 , juga  berdasar dari  ijtihad ulama’  yang   sudah dikemas dalam kitab-kitab madzhab imam syafi ‟ i.
Sedang    menurut    Hukum    Positif    memandang    suami    yang    tidak memberi   nafkah  kepada  istri,  hakim  dapat  mengabulkan  gugata  cerai dari  Isteri  memakai  dasar  Undang- undang Pasal 19 huruf (f) PP Nomer 9 Tahun 1975 , Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 (f)  dalam penyelesaian cerai gugat suami tidak memberikan nafkah kepada isteri, dalam pasal ini menyatakan bahwa perceaian dapat terjadi Karen alasan; antara suami dan istri trus menerus  terjadi  perselisishan  dan  pertengkaran  dan  harapan untuk    hidup    rukun    lagi    dalam    rumah    tangga.  dimana  asal  mula pertengkaran nya karena suami yang tidak memberi nafkah kepada  istri.
Dalam  Hukum  Positif  yang  berlaku  di  Indonesia,  sudah  sangat  sesuai dengan  apa  yang    di  ajarkan  oleh  Islam.  Hanya  saja  di  Indonesia menggunakan  dasar  hukum  Undang-Undang    di  mana  Isteri  dapat mencerai Gugat suami yang tidak menunaikan kewajiban nya.

## Daftar Pustaka Undang-undang
Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang  No  7  Tahun  1989  Tentang  Tata  Cara  Peradilan  Agama

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
kemudian  diubah  dengan  Undang-undang  No  3  Tahun  2006,  diubah dengan  Undang-undang  No  50  Tahun  2009  tentang  perubahan  Pada Undang-undang No 7 tahun 1989 Kompilasi Hukum Islam
Buku dan Jurnal Abdul  Manan. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Aufi  Imaduddin,  Konstitusionalitas  Perceraian  sebab  Perselisihan  dan Pertengkaran  antara  Suami  Isteri  (Analisis  Pasal  39  Ayat  2  Huruf  F UU No 1 Tahu n 1974 Tentang Perkawinan),  The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 1 No 1 April 2020.
Fachrina, Rinaldi Eka Putra. Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas  dan    Institusi  Lokal  dalam  Masyarakat  Minangkabau  di  Sumatera Barat , Surabaya: Antropologi  Indonesia, 2013.
Fashihatul  Lisaniyah,  Mira  Shodiqoh,  dkk,  Manajemen  Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage), The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 2 No 2 2021.
Ihda Shofiyatun Nisa’, Talak diluar Pengadilan (menurut Teori Maslahat), The  Indonesian  Journal  of  Islamic  Law  and  Civil  Law,  Vol  1  No  1 Tahun 2020.
Kamal Mukhtar. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang , 1993.
Muhammad Asmawi. Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan .  Yogyakarta: Darussalam,  2004.
Muhammad  Abi  Abdillah  bin  Qosim  Assyafii. Tawassikh  ala  Fathul  Qorib Mujib. Haromain, t.t.
Moh. Nazir. Metode Penelitian Edisi 7 . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
Nasution Bahder Johan dan Sri Warjiyatim. Mandar majy . Bandung, 1997.
Sayyid  Mujtaba  Musavi  Lari. Psikologi  Islam,  Membangun  Kembali  Moral Generasi Muda Hukum Perdata Islam .  Jakarta: Pustaka Hidayah,1993. Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D .  Bandung: Alfabeta, 2012.
Soejono  Soekamto. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Universitas Indonesia, 2000.
Syeh  Ahmad  Aljarjawi. Hikmatut  tasyri’    Wal  Falsafah  Juz  2 .  Bairut:  Dar Alfikr, 1997.
Tamami, Ahmad. Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif  Dan  Fiqih  (Studi  Putusan  No.  1496/Pdt.  G/2021/Pa.  Cbn) .  Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Titik  Triwulan  Tutik  dan  Trianto. Poligami  Perspektif  Perikatan  Nikah . Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Zahro,  Fatimatuz,  and  Salsabila  Annisa  Rohmah .  "Studi  Putusan  Hakim Pada  Perkara  Cerai  Gugat  Nomor  474/Pdt.  G/2020/Pa.  Js  Terhadap  Hak Nafkah Iddah." Masadir: Jurnal Hukum Islam Volume 2 No 1 (2022):
Zainuddin Ali. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2006. https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri- dalam-kehidupanrumah- tangga.