## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA UMKM

## IMPLEMENTATION OF CASH SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMS FOR MSME
Lidya Britania Putong * , Kalvin Edo Wahyudi 1 Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya *Koresponden email: britanialbp@gmail.com

## ABSTRAK
Pandemi Covid-19 di Indonesia menyebabkan kesulitan bagi banyak pihak termasuk UMKM. Pemerintah Kota Balikpapan mewujudkan peran sosial dalam bentuk program untuk membantu masyarakat yaitu program Bantuan Sosial Tunai ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Bantuan Sosial Tunai pada UMKM di Kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan sumber data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan obesrvasi dengan menggunakan indikator pengukuran teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menyatakan jikalau implementasi program Bantuan Sosial Tunai pada UMKM di Kota Balikpapan cukup berhasil diimplementasikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan : Standar kebijakan dan sasaran program, sasaran program memiliki arah yang jelas namun untuk standar keijakan tidak ada. Sumber daya, mengenai sumber daya manusia serta sarana dan pra sarana sudah terpenuhi dengan baik namun masih terdapat kekurangan dana. Komunikasi dan Karakteristik sudah terimplementasi dengan baik. Keterlibatan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari segi ekonomi dan politik sudah mendukung namun dari segi sosial masyarakat meresahkan mengenai ketidakmerataan bantuan. Disposisi sudah baik. Aspek Lain yaitu bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tidak diberi tahu mengenai alasan tidak mendapatkan sehingga dalam hal ini dinyatakan masih kurang.

## Kata kunci: Implementasi; Bantuan Sosial Tunai; UMKM

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic in Indonesia has caused difficulties for many parties, including MSMEs.The Balikpapan City Government has realized its social role in the form of program to help the community, namely the Cash Social Assistance program. This study intend to describe the implementation of the cash sosial assistance program for micro small and medium enterprises in Balikpapan City. This study uses a qualitative methode by using primary and secondary data sources and data collection techniquws used were interviews and observations by using measurement indicators of the implementation theory by Van Meter and Van Horn. The results of the study stated that the implementation of the cash social assistance program for the MSMEs in Balikpapan City was quite successfully implemented. This can be proven by Policy standards and program targets, program targets have aclear direction but there is no policy standard. Resources, regarding human resources as well as the facilities and infrastructure have been fulfilled properly but there is still a shortage of funds. Communication dan characterictics are well implemented. The involvement of the economic social and political environment, from an economic and political perspective has been supportive, but from a social perspective, the community is concerned about inequality of aid. The disposition is good. Another aspect is that people who do not receive assistance are not informed the reasons, so in this case it is stated that is is still lacking.
Keywords : Implementation; Cash Social Assistance; MSME
PENDAHULUAN Kebutuhan masyarakat semakin meningkat seiring dengan berkembangnya zaman. Pemenu- han kebutuhan hidup di dalam masyarakat sa- ngatlah penting dan menjadi hal yang sangat utama. Manusia harus bersaing dengan berbagai cara untuk bisa tetap bertahan hidup demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan bekerja. Dalam bekerja, manusia akan mendapatkan banyak pengalaman serta relasi yang lebih luas karena
dapat bertemu dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang. Bukan hanya itu, dalam bekerja manusia juga menjalin interaksi antar pegawai maupun dengan orang luar. Namun ada musibah yang datang diluar kemampuan manusia yang menghalangi menusia untuk memenuhi kebutuhannya dan beraktifitas dengan bebas seperti sebelumnya yaitu Coronavirus Diseases 2019 atau biasa disebut Covid-19 .
Berdasarkan data dari World Health Orga- nization kasus Covid-19 di dunia sudah mencapai
627.573.579 kasus ( Worldometers , 2022). Ne- gara maju maupun negara berkembang ikut terseret arus sulitnya menangani pandemi ini. Para pemimpin negara di seluruh dunia bahkan kewa- lahan menghadapinya karena bukan saja kesehatan tetapi banyak sektor yang terdampak seperti sek- tor pendidikan, sektor sosial, dan sektor eko-nomi dal hal ini tak terkecuali juga terjadi di Indonesia. Pandemi menyebabkan pemerintah mem- buat berbagai kebijakan untuk mengurangi ter- tularnya virus tersebut dan untuk mengurangi mata rantai penyebaran Covid-19 . Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM merupakan kebijakan Pemerintah Indo- nesia untuk menangani Covid-19 yang dibuat sejak awal tahun 2021. Pandemi ini menyebabkan banyak sektor usaha jatuh merosot, banyak menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan lowongan tenaga kerja baru. Jika kondisi ini tidak segera diantisipasi dengan, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antarwilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi (Maun, 2020).
Sudah sepantasnya menjadi tugas peme- rintah pusat untuk membuat kebaharuan program dalam menyesuaikan keadaan yang sedang terjadi seperti pandemi ini. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 men- jelaskan adanya Program Pemulihan Nasional yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk menanggulangi dampak pandemi dalam sektor perekonomian khususnya sektor informal atau umkm. Program ini bertujuan untuk melin- dungi, mempertahankan, dan meningkatkan usaha ekonomi para pelaku usaha dalam menjalani usa- hanya selama pandemi.
Seperti yang tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Peme- rintah kota wajib memperjuangkan kesejahteraan masyarakatnya (Presiden Republik Indonesia, 2014). Maka dari itu, Pemerintah Kota Balikpapan merencanakan berbagai program bantuan untuk masyarakat salah satunya adalah Program bantuan Sosial Tunai. Bantuan Sosial Tunai ini bertujuan untuk membantu masyarakat Kota Balikpapan yang terdampak dari segi ekonomi dikarenakan adanya pandemi ini. Sasaran dari bantuan ini adalah kepada pelaku UMKM, PKL, ojek online , sopir bandara, hingga karyawan PHK. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai lebih diutama- kan sebagai upaya agar perputaran ekonomi di
Kota Balikpapan tetap baik khususnya bagi pelaku UMKM. Dalam pola pendataan, pemerintah Kota Balikpapan menggunakan Data Terpadu Kesejah- teraan Sosial (DTKS) yang selama ini telah terdaftar. Sementara untuk mereka yang belum terdaftar dan masuk terdampak, dapat mendaftar di dinas masing-masing. Bantuan Sosial Tunai yang diselenggarakan memiliki jumlah bantuan yang berbeda-beda sesuai waktu pelaksanaan mu- lai dari Rp.300.000,- sampai dengan Rp.460.000,-. Sumber dana dalam program ini adalah dari APBD Kota Balikpapan.
Namun berdasarkan penelitian awal yang kami lakukan pada bulan Januari 2022 kepada beberapa pelaku UMKM yang berada di kota Balikpapan melalu aplikasi whatsapp dengan pa- nggilan suara terdapat kekurangan dalam program penyaluran Bantuan Sosial Tunai ini. Dari sekian banyaknya tahap yang di lakukan pemerintah Kota Balikpapan dalam penyaluran bantuan, masih ada masyarakat terlebih khusus UMKM yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan ter- sebut dari awal program ini dilakukan, padahal menurut ketentuan seharusnya UMKM yang ter- daftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bisa mendapatkan bantuan tersebut. Peneliti juga tertarik mengambil topik penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang men- jadi penyebabnya. Oleh karena itu peneliti merasa perlu adanya penelitian atau kajian lebih men- dalam dan peneliti tertarik untuk meneliti Im- plementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada UMKM Di Kota Balikpapan.
METODE Metode yang peneliti gunakan dalam pene- litian ini adaalah kualitatif. penelitian kualitatif itu cenderung pada penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial dari perpektif manusia atau bisa dikatakan juga lebih kompatibel untuk meneliti suatu kondisi atau situasi pada objek yang akan diteliti (Sugiyono, 2014). Dalam hal ini akan mendeskripsikan implementasi program Bantuan Sosial Tunai pada UMKM di Kota Balikpapan dengan menggunakan indikator pengukur dari teori implementasi Van Meter dan Van Horn yaitu: standar kebijakan & sasaran kebijakan,sumber daya, komunikasi, karakteristik, keterlibatan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, dan disposisi. Peneliti juga memberi ruang bila mana adanya aspek lain diluar 6 indikator tersebut. Lokus penelitian ini dilaksanakan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang meliputi mel- iputi Dinas Sosial Kota Balikpapan, Dinas Kope-
rasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan, Bappeda Litbang Kota Balikpapan, dan PT POS Indonesia cabang Balikpapan serta perwakilan masyarakat UMKM pada bulan September 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara (Moleong, 2018) dan dalam menentukan informan menggunakan teknik purposive, informan yang dipilih oleh peneliti antara lain dari Dinas Sosial Kota Balikpapan yaitu kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan yaitu kepala bi- dang Koperasi dan UMKM, Kantor PT. Pos Kota Balikpapan yaitu kepala kantor, Bappeda Litbang Kota Balikpapan yaitu Kepala Bidang Pengem- bangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan, serta dari pihak UMKM perwakilan masyarakat yang memiliki UMKM. Teknik analisis data yang digunakan dari penelitian ini adalah dari Miles, Huberman & Saldana (2014) yangberisi beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mengenai keabsahan data, dalam pene- litian ini menggunakan dua uji yaitu credibility dan transferability .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan publik menurut Leo Agustino adalah suatu prosedur atau sistem ke- giatan yang bergerak dan ujungnya dapat menca- pai tujuan maupun sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan merupakan berbagai tindakan yang dilakukan oleh para pe- jabat yang berfokus pada pencapaian tujuan yang sudah ditata sebelumnya (Herdiana dkk., 2021). Bantuan Sosial merupakan pemberian sokongan yang berbentuk donasi ataupun barang baik me- lalui pemerintah ataupun suatu kelembagaan ke- pada individu, keluarga, komunitas, dan masya- rakat umum lainnya yang bersifat tidak tetap serta ketat dan selektif yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan dari kemungkinan dialaminya suatu ancaman sosial (Noerkaisar, 2021). Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah bantuan sosial yang berbentuk tunai atau bantuan uang tunai yang diberikan pada masyarakat pelaku UMKM di Kota Balikpapan.
Penelitian ini memiliki tujuan hasil yaitu ter- deskripsinya Implementasi Bantuan Sosial Tunai Pada UMKM Di Kota Balikpapan. Berikut me- rupakan uraian pembahasan dari data hasil pene- litian yang telah penulis yang melihat dari kaca- mata teori dari Van Meter dan Van Horn yang memiliki 6 fokus yaitu standar kebijakan &
sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik, keterlibatan lingkungan sosial, eko- nomi, politik, dan disposisi.
Standar Kebijakan & Sasaran Kebijakan Mengenai standar kebijakan, standar suatu kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di implementasikan dengan baik. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi sehingga mudah menimbulkan konfilk diantara implementor (Subarsono, 2006). Program ini dibentuk melalui tim internal dari pemerintah kota sendiri yang mana termasuk disitu yaitu Walikota. Dasar dari diadakannya program bantuan sosial ini hanya dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yaitu dalam penanggu- langan Covid-19 , pemerintah memiliki fokus penanganan pada 3 hal yaitu kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dalam penelitian bagian ini tidak ada satupun narasumber yang menyebutkan suatu acuan standar tertulis manapun dari walikota, sehingga program ini memang tidak memiliki aturan standar kebijakan yang tersusun dan juga tidak memiliki juklat juknis selama pelaksanaan program. Dalam hal ini berarti tidak adanya pijakan aturan resmi yang dipakai implementor dalam menjalankan program ini dan menurut Subarsono (2006) hal ini dapat menimbulkan multi interpretasi bagi para implementor karna acuannya saja tidak jelas dan hal ini juga yang menyebabkan mengapa masih banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, betapa pentingnya standar kebijakan dan juklak juknis dibentuk untuk mengarahkan keberlangsungan program ini secara tepat dan benar. Menurut Purnamasari & Perdana yang di- kutip dari (Kusmayadi & Hertati 2022) selain kebijakan itu diimplementasikan dengan tepat, tetapi ukuran serta tujuan dari implementasi itu sendiri juga harus jelas bukan semata-mata hanya diterima. Seperti yang telah dikemukakan dalam teori Van Meter dan Van Horn, pemahaman pan- dangan umum mengenai suatu standar dan tujuan kebijakan itu penting. Implementasi suatu kebija- kan yang berhasil bisa menjadi gagal ketika para agen pelaksana tidak sepenuhnya paham mengenai standar serta tujuan kebijakan. (Agustino, 2006). Dalam hal ini, jika tujuan kebijakan tidak jelas maka kebijakan tersebut akan sulit untuk di- wujudkan. Pada penelitian ini para implementor memiliki mengerti dan satu suara dalam menyam- paikan tujuan utama program ini yaitu untuk membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM yang terkena dampak dalam pandemi Covid-19
dan juga menjadi perwujudan instruksi Menteri Dalam Negeri dalam penanganan pandemi untuk masyarakat ada 3 fokus antara lain kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pada program ini mewujud- kan bagian sosialnya. Kita tahu bersama bahwa pandemi ini sungguh meresahkan masyarakat dan dengan adanya program ini dapat mengambil pe- ran serta berdampak untuk masyarakat.
Sumber Daya Selanjutnya adalah sumber daya, sumber da- ya memiliki pengaruh besar yang patut dipertim- bangkan dalam mencapai suatu tujuan, dalam menentukan tujuan harus disesuaikan dengan daya dukung yang ada (Farouk, 2009). Implementasi suatu kebijakan perlu didukung dengan sumber daya baik manusia ataupun non manusia. Dalam program Bantuan Sosial Tunai ini sudah memiliki sumber daya manusia yang baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Semua agen pelaksana yang terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan, Bappeda Litbang, hingga PT Pos Indonesia mereka memiliki tenaga- tenaga sumber daya manusia yang mempuni dan tidak mengalami kekurangan selama pelaksanaan program. tugas dan tanggung jawab masing- masing dapat dikerjakan serta diselesaikan dengan baik hal ini dilihat dari pernyataan setiap imple- mentor yang mengatakan bahwa semuanya mum- puni dan juga latar belakang jabatan implemetor yang sesuai dengan tugas yang diembankan.
Selain sumber daya manusia yang harus me- madai, ada juga sumber daya lain yang harus memadai yaitu ekonomi. Ketersediaan sumber daya ekonomi merukakan hal yang krusial dalam program ini karena bentuk utama dalam program ini adalah penyaluran uang. Sumber dana dari program BST ini adalah dari Anggaran Penda- patan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari anggaran biaya tak terduga. Berdasarkan hasil penlitian, sumber daya ekonomi pada program ini tidak tercukupi. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pernyataan dari salah satu implementor yaitu target awal penyalurannya itu 30% menjadi 14% saja bahkan tidak sampah separuh nya. Hal ini dikarenakan pemerintah menyesuaikan jumlah penerima berdasarkan ketersediaan ekonomi yang ada. Hal ini membuat keterbatasannya imple- mentor dalam melakukan penyaluran bantuan sosial tunai tersebut karena menurut (Lestari, 2018) budget akan menjadi alat bagi manajemen untuk mengetahui dari awalnya sejauh mana pencapaian tujuan dan tanpa budget, efisiensi akan sulit tercapai dan tujuan akan sulit digapai.
Mengenai sarana dan prasarana, sarana me- rupakan segala macam peralatan yang memiliki fungsi sebagai alat utama atau alat langsung untuk mencapai suatu tujuan (Moenir, 2006). Prasarana juga memiliki arti yang sama yaitu fasilitas untuk mempermudah dalam usaha memperlancar suatu pekerjaan demi mencapai tujuan. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pada progam Bantuan Sosial yang dilaksanakan ini sudah baik. Implementor memanfaatkan serta memaksimalkan tempat-tem- pat yang dimiliki oleh pemerintah kota seperti gedung kelurahan, gedung kecamatan, GOR, serta gedung kesenian kota. Hal ini memiliki maksud agar masyarakat tidak berdesak-desakan jika dikumpulkan hanya pada 1 titik, jadi pada prog- ram ini diinisiasikan untuk memakai beberapa tempat agar masyarakat merasa nyaman.
Komunikasi Selanjutnya adalah komunikasi. Sebagaimana yang dikutip dalam Mangkunegara (2017) komu- nikasi merupakan suatu proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari satu orang ke orang lainnya dengan harapan orang lain tersebut dapat menangkap sesuai dengan maksud dan tujuannya. Menurut Mangkunegara (2017) faktor yang mem- pengaruhi komunikasi itu terdapat pada kedua pihak yang pertama yaitu pihak sender atau bisa disebut pihak komunikator yang meliputi keteram- pilan, sikap, pengetahuan, serta media yang digunakan. Begitu pula dengan yang kedua yaitu pihak receiver atau bisa disebut penerima yang juga harus memiliki kemampuan yang sama de- ngan sender (Fachrezi, 2019). Sama halnya pula dengan mengimplementasikan program BST ini para implementor harus melakukan komunikasi secara maksimal dan saling mengerti dengan apa yang mau disampaikan dan yang diterima.
Dalam program Bantuan Sosial Tunai ini, para implementor mengaku bahwa mereka semua memiliki komunikasi yang baik dan tidak meng- alami kesulitan. Timbal balik dalam memberikan informasi juga mereka lakukan dengan baik de- ngan memanfaatkan media seperti surat menyurat sampai ke media digital yaitu aplikasi zoom meeting. Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn yang dikutip dalam (Widodo, 2007) yaitu perkembangan implementasi kebija- kan yang efektif, sangat ditentukan oleh ko- munikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Dalam hal ini juga im- plementor melakukan komunikasinya dengan baik dan dilakukan secara berjenjenjang itu sendiri artinya merupakan komunikasi langsung dari atasan ke bawahan maupun bawahan ke atasan
dan kumunikasinya langsung tanpa perantara. komunikasi yang para implementor lakukan juga melaui surat menyurat, untuk hal-hal yang sudah diputuskan atau hal-hal yang akan dilakukan itu juga disampaikan melalui surat kepada imple- mentor lainnya.
Karakteristik Selanjutnya adalah karakteristik. Karakteris- tik merupakan hal yang penting dalam mengim- plementasikan suatu kebijakan. Menurut Van Me- ter dan Van horn sebagaimana yang dikutip dalam (Subarsono, 2005) karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. oleh karena itu adanya agen pelak- sana dapat mepengaruhi implementasi suatu kebijakan karena organisasi perlu membetuk gam- baran kegiatan secara umum yang akan dilak- sanakan.
Pada bagian ini, karakteristik yang difokus- kan yaitu mengenai kewenangan masing-masing implementor dalam keterlibatannya dengan prog- ram ini. Perangkat daerah sudah tahu tugasnya masing-masing saat diinstruksikan untuk melak- sanakan program ini. Seperti, Dinas sosial me- miliki peran sebagai penghimpun data bersih yang diberikan oleh berbagai dinas terkait lalu dari Dinas Sosial yang menyerahkan ke bidang hukum untuk dilalui proses penetapan. Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan itu tugasnya adalah melakukan pembinaa terhadap UMKM dan juga memiliki data-data tentang UMKM. Untuk Bap- peda Litbang memiliki tugas sebagai koordinator untuk memeriksa, memverifikasi, serta mengesah- kan jumlah semua data penerima bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih data masyarakat pada dinas satu dan dinas yang lainnya, supaya pe- nyaluran bantuan merata ke masyarakat dan tidak ada yang menerima dua kali ataupun lebih. Untuk PT Pos sendiri berfungsi sebagai penyalur Ban- tuan tersebut dalam bentuk tunai pada masyarakat.
Keterlibatan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Selanjutnya akan dibahas mengenai kondisi sosial ekonomi dan politik selama pelaksanaan program ini. Bagian ini perlu diperhatikan karena menjadi salah satu aspek perhitungan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Mengenai lingkungan eksternal dalam penelitian ini terarah pada lingkungan sosial dari program ini yang termasuk didalamnya adalah pejabat politik hi- ngga kepada masyarakat.
Mengenai keadaan sosial, Dalam hal ini, pendapat publik atau masyarakat mengenai kinerja program bantuan yang dijalankan ini baik yang mendapatkan bantuan maupun yang tidak men- dapatkan bantuan mengatakan kinerja nya baik dengan meilhat berlangsungnya pemberian ban- tuan ini. Namun, masyarakat khususnya pelaku UMKM menyayangkan ketidakmerataan program ini ada yang dapat ada pula yang tidak dapat. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih untuk pemerintah karena menurut (Yunita & Agustang, 2021) salah satu dampak yang ditimbukan dari ketidak merataan program bantuan sosial tunai adalah rasa kepercayaan masyarakat pada pemerintah ber- kurang, karena dalam hal ini kenyataan yang diharapkan oleh masyarakat berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Selanjutnya mengenai keadaan politik di Kota Balikpapan, selama dilaksanakannya prog- ram ini semua berkoordinasi dengan baik dan aman sehingga dapat dikatakan pemerintah Kota Balikpapan justru pencetus dilaksanakannya prog- ram ini karena efek dari pandemi kepada masya- rakat yang benar-benar mendorong pemerintah kota harus melakukan sesuatu untuk masyara- katnya karena kesejahteraan masyarakat juga menjadi salah satu tanggung jawab dari peme- rintah khususnya pemerintah daerah setempat. Pemerintah Kota Balikpapan dengan sepenuhnya mendukung dengan dilaksanakannya program ini sehingga OPD yang terkait juga bekerja dengan baik. Selanjutnya mengenai kondisi ekonomi yang mana hal ini menyangkut kondisi ekonomi masyarakat yang terkait dalam program ini. Dalam penelitian ini masyarakat memberikan tanggapan yang positif untuk pemerintah dari segi ekonomi mereka. Dengan adanya program ini, sedikit ba- nyaknya yang mereka dapat itu sangat berdampak bagi perekonomian mereka dikala masa pandemi sendiri itu merupakan masa yang baru dihadapi dan dengan ini pemerintah datang dengan ban- tuannya yang tentu membuat masyarakat khu- susnya pelaku UMKM merasakan dampak baik untuk perputaran modal dan lain sebagainya.
Disposisi Disposisi merupakan suatu faktor penting dalam sebuah pelaksanaan suatu kebijakan karena hal ini menyangkut tentang perilaku implementor. Dalam teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Febriadi, 2019) sikap atau dis- posisi implementor ini meliputi tanggapan imple- mentor dan juga pemahaman implementor ter- hadap suatu kebijakan.
Dalam penelitian ini implementor merespons program ini dengan baik. Para implementor men- dukung dan menerima sehingga mampu men- jalankannya dengan baik. Dalam hal ini para implementor juga menjalankan program ini tanpa adanya bentuk penolakan mengingat program ini memiliki mempunyai dampak untuk masyarakat. Tanggapan positif dari implementor ini sangat mendukung terhadap pelaksanaannya program Bantuan Sosial Tunai ini sama halnya menurut (Wahab, 2010) bahwa apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka diprediksi kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimung- kinkan proses pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif dan efisien. Dalam hal ini berarti dalam hal sikap pelaksana program ini baik sehingga pelak- sanaan program juga berjalan dengan baik. Imple- mentor dengan teliti mengurus semua keperluan program dari penyortiran data penerima hingga pada penyalurannya. Implementor memastikan tidak adanya data yang tumpang tindih sehingga tidak ada masyarakat yang menerima dua kali atau lebih. Mengenai pemahaman implementor ter- hadap program ini, hasil penelitian mengung- kapkan bahwa para implementor menjelaskan SOP dari masing-masing wewenang kerja mereka. Dalam hal ini mengartikan bahwa para imple- mentor tahu benar mengenai tupoksi masing- masing dalam keterlibatannya dengan program Bantuan Sosial Tunai.
Aspek Lain Aspek lain dalam penelitian ini adalah me- ngenai komunikasi yang dilakukan antara imple- mentor dengan masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kota Balikpapan. Pada bagian ini ber- beda dengan aspek komunikasi sebelumnya ka- rena ini merupakan komunikasi dari implementor kepada masyarakat. Dalam hal ini komunikasi yaang dilakukan implementor untuk mensosia- lisasi tentang Bantuan Sosial Tunai ini berjalan dengan baik dengan memaksimalkan sosial media yang dimiliki, disitulah tempat implementor mem- beritahukan informasi-informasi mengenai penya- luran bantu ini kepada masyarakat. Mengenai komunikasi implementor kepada masyarakat ten- tang pemberitahuan pada masyarakat tentang pengambilan, lokasi pengambilan, serta siapa saja yang mendapatkan juga dilakukan implementor dengan baik. Hal ini sama hal nya dengan yang diungkapkan oleh Edward III yang dikutip dalam (Winarno, 2016) yaitu Implementasi kebijakan
akan efektif jika keputusan kebijakan itu diko- munikasikan dengan efektif kepada para pelaksana kebijakan dan para kelompok sasaran kebijakan itu sendiri. Namun pada kasus kali ini, peneliti menemukan bahwa pelaku UMKM yang tidak mendapatkan bantuan ada yang tidak mengetahui alasan tidak mendapatkannya jadi langsung tidak mendapatkan undangan untuk pengambilan se- dangkan alasannya tidak didapatkan oleh mereka pelaku UMKM yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini yang justru patut menjadi per- hatian implementor karena seperti yang tertera dalam UU Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di sana me- nyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mem- peroleh informasi sebagai perwujudan dari kehi- dupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
Tabel 1 . Hasil Penelitian No Fokus Hasil 1 Standar Kebijakan & Sasaran Program Sasaran jelas, Standar kebijakan tidak ada 2 Sumber Daya SDM terpenuhi, sarana pra sarana terpenuhi, ekonomi kurang 3 Komunikasi Antar implementor baik 4 Karakteristik Tim khusus program ada 5 Keterlibatan Lingkungan Politik Sosial Ekonomi Politik terpenuhi, sosial terpenuhi, ekonomi terpenuhi 6 Disposisi Implementor mendukung dan memahami 7 Aspek Lain Komunikasi kepada masyarakat baik dan kurang

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai pada UMKM di Kota Balikpapan menurut teori dari Van Meter dan Van Horn adalah Standar kebijakan & sasaran kebijakan kurang terimplementasi, dalam hal sasaran kebijakan pada program ini sudah baik dan jelas arahnya. Akan tetapi, standar kebijakan pada program ini yang tidak ada. Sumber daya kurang terimplementasi, dalam hal ini untuk sum- ber daya manusia serta sarana dan pra sarananya sudah baik. Namun, dalam hal ekonomi atau dana dalam program ini masih kekurangan. Komuni- kasi sudah terimplementasi dengan baik, dalam hal ini proses komunikasi serta fasilitas yang
digunakan dalam komunikasi antar implementor berjalan dengan baik dan terpenuhi dengan baik. Karakteristik sudah terimplementasi dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tim kerja yang dapat bekerja sama dengan baik dan dapat memperoleh keputusan bersama dengan baik. Keterlibatan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sudah terimplementasi dengan baik dari segi politik pemerintah mendukung penuh de- ngan adanya program ini serta dari segi ekonomi masyarakat juga terbantukan. Namun, masih terdapat kekurangan pada aspek sosial mengenai kemerataan penyaluran Bantuan Sosial Tunai tersebut. Disposisi sudah terimplementasi dengan baik, dalam hal ini implementor menanggapi positif akan program ini serta mereka memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Aspek lain yaitu komunikasi implementor kepada mas- yarakat pelaku UMKM sudah cukup baik. Hal yang masih terdapat kekurangan yaitu padakomu- nikasi masyarakat yang tidak mendapatkan ban- tuan karena mereka tidak tahu alasan spesifik mengenai tidak mendapatkannya program ter- sebut. Gagasan yang bisa penulis sampaikan yang sekiranya dapat menjadi saran yang bermanfaat guna mewujudkan implementasi program ban- tuan sosial tunai yang lebih baik lagi adalah perlu dibuatnya standar kebijakan program serta di- buatnya juklak juknis untuk program ini untuk meminimalisasi terjadinya mispersepsi bagi para implementor selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya standar ke- bijakan yang jelas juga agar program yang dilak- sanakan sejalan dengan arah kebijakan. Perlu adanya ketersediaan dana yang lebih agar prog- ram ini seperti melakukan alokasi dana yang se- suai dengan peraturan perundang-undangan agar memiliki anggaran yang cukup dan kemerataan penyaluran yang optimal dalam implementasinya. Perlu dilakukanya perhatian dalam bentuk pem- beritahuan pada pelaku UMKM yang tidak mendapatkan bantuan, hal ini bermaksud agar mereka mengetahui alasan tidak mendapatkannya bantuan agar pada bantuan selanjutnya mereka dapat memperbaiki letak kekurangan mereka.
DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Fachrezi, Hakim. (2019). Pengaruh Komunikasi Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Kualanamu. Medan; Program Pascasarjana-UMSU.
Febriadi, H. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Dikelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah. Administraus , 3 (3), 211-226 . Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. Jurnal Inspirasi , 12 (1), 1-16. Kusmayadi, N. W., & Hertati, D. (2022) Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv/Aids. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (2), 122-129. Lestari, Meta. (2018). Pengarus Kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja menejerial. Skripsi, dipublikasi. Tangerang: Program Sarjana-UBD Mangkunegara, Anwar Prabu. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan , Bandung : Remaja Rosdakarya. Hal. 145 . Maun, Carly Erfly Fernando. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid- 19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Politico 9(2): 1–16. Miles, Matthew B, Michael Huberman, and Johnny Saldana. (2014). Qualitative Data Analysis . 3rd ed. United Stated of America: SAGE Pubkications. Moenir. (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara. Moleong, Lexy J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. Jurnal Manajemen Perbendaharaan , 2 (1), 83-104. Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: 1–43. Subarsono, AG. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Wahab, Solichin Abdul. (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik . Bumi Aksara.
Widodo. (2007). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta : Bayu Media. Winarno, B. (2016). Kebijaka Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Komparatif , Yogyakarta: Center of Academik Publishing Service. Worldometers. (2021). Covid-19 Coronavirus Pandemic. https://www.worldometers.info/co ronavirus/. Yunita, I., & Agustang, A. (2022).
Ketidakmerataan Bantuan Langsung Tunai Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu di Desa Carawali Kabupaten Sidrap. Pinisi Journal of Sociology Education Review , 1 (2), 181-191