## PENERAPAN E-COURT DALAM ADMINISTRASI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BELOPA
Arina Putri 1 , Kasjim Salenda 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 10400116025@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Penerapan e-Court Dalam  Administrasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Belopa, telah terlaksana, namun, masih terdapat kendala –  kendala,  bagi  masyarakat  yang  perkaranya  menggunakan e-Court. kendala  paling  umum adalah  salah  mengupload  file  berkas,  membayar  biaya  perkara  di  hari  libur,  tidak  mengerti alur  layanan e-Court sehingga  masyarakat  tetap  harus  ke  pengadilan  untuk  bertanya  kepada pegawai  di  pengadilan  itu  sendiri  dan  akses  jaringan  yang  kurang  memadai.  Tidak  semua masyarakat  mampu  untuk  menggunakan  layanan e-Court terutama  untuk  masyarakat  yang kurang  mampu.  Hal  ini  kemudian  telah  menyalahi  Tujuan e-Court yang  merujuk  Kepada Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
Kata Kunci: Penerapan, Administrasi Perkara, e-Court

## Abstract
The  results  of  this  study  usethat  the  application  of e-Court in  the  civil  case administration in belopa district court, has been implemented, but, there are stillobstacles, for the  people  whose  cases  use e-Court. the  most  common  obstacles  are  mis-uploading  files, paying litigation fees on holidays, not understanding the flow of e-ourt services so people still have to go to court themselves and inadequte network access. Not all communities can afford to use e-Court service especially for under- unders, this has then violated the purpose of the e- Court which refers to theprinciple of simple, fast, and light – cost judicial.
Keywords: Application, Case Administration, e-Court

## PENDAHULUAN
Mahkamah  Agung  (MA)  telah  meluncurkan  aplikasi  pengadilan  elektronik  ( e-Court ) pada  Jum’at  13  Juli  2018  di  Balikpapan.  Aplikasi  administrasi  perkara  berbasis  online  ini merupakan  implementasi  Peraturan  MA  No.13  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Administrasi Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  tertanggal  29  Maret  2018  dan  resmi  di  undangkan pada 04 April 2018.
e-Court  ini  mengatur  mulai  dari  pengguna  layanan  administrasi  perkara  ,  pendaftaran administrasi  perkara,  pemanggilan  para  pihak,  penerbitan  salinan  putusan,  dan  tata  kelola administrasi,  pembayaran  biaya  perkara  yang  seluruhnya  dilakukan  secara  elektronik  atau
online  saat  mengajukan  permohonan  atau  gugatan  Perkara  Perdata,  Agama,  Tata  Usaha Negara yang berlaku di masing – masing lingkungan peradilan.
Adanya e-Court ini  untuk  memperlancar  proses  administrasi  dan  pelayanan  peradilan bagi pencari keadilan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An- Nahl ayat 90 :
ِءآَشْحَفْلا  ِنَع ى ٰهْنَی  َو ىٰب ْرُقْلا یِذ ِئآَتْیِا  َو ِناَسْحِ ْلْا  َو ِلْدَعْلاِب  ُرُمْاَی َ هاللّٰ َّنِا ِیْغَبْلا  َو  ِرَكْنُمْلا  َو - ( َن ْو ُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ْمُكُظِعَی
۹۰ Terjemahannya :
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan  berbuat  kebajikan,  memberi bantuan  kepada  kerabat,  dandia  melarang  (melakukan)  perbuatan  keji,  kemungkaran,  dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 1
Selama  ini  untuk  mendaftarkan  perkara  setiap  pemohon  atau  penggugat  ataupun diwakili  advokat  harus  datang  ke  pengadilan.  Sekarang  dari  kantor  atau  rumah  bisa melakukan pengiriman pendaftaran gugatan secara elektronik. Sistem ini di buat  agar tercipta Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan. Pembayaran perkara punsemakin ringkas karena  terhubung  dengan  sistem  e-Payment  yang  pembayaran  ditujukan  ke  rekening pengadilan  pada  bank  melalui  saluran  pembayaran  elektronik  yang  dapat  dilakukan  melalui bank-bank pemerintah.
Setelah  pendaftaran  perkara  diverifikasi,  para  pemohon  atau  penggugat  dapat mengetahui nomor registrasi perkara dan waktu sidang pertama. Selama ini kita hanya banyak mendengar keluhan para pencari keadilan saat sidang penyampaian  jawaban, replik, duplik, atau  kesimpulan  yang  menunggu  berjam  –  jam  di  pengadilan  karena  hakim  menyidangkan perkara lain. Kini, penyampaian berkas itu tidak perlu datang ke pengadilan, cukup di kirim secara online.
Tidak hanya itu , selanjutnya terdapat pula pemanggilan elektronik (e-Summons) yang sangat  ringkas  dan  menghemat  biaya  hingga  nol  rupiah.  Sebab,  sistem  pemanggilan  para pihak yang berperkara bisa dilakukan secara langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan  kebutuhan  prosedur  delegasi  dalam  hal  para  pihak  ada  bertempat  tinggal  di wilayah  berbeda.  Khusus  untuk  e-Summons,  sesuai  Perma  No.  3  Tahun  2018,  prosedur  ini hanya bisa di tempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan pemanggilan secara elektronik
1 Kementrian Agama. Al- Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: AL-Qalam, 2014), h.266.
untuk  mengantisipasi  kesenjangan  yang  mungkin  terjadi  dalam  masa  awal  pengenalan aplikasi ini.
Melalui  Surat  Sekertaris  MA  No.305/SEK/SK/VII/2018,  telah  menunjuk  32 Pengadilan  Umum,  Agama,  dan  TUN  untuk  melaksanakan  uji  coba  implementasi  e-Court sebagai  tahap  awal.  Ia  juga  mengingatkan  bagi  Advokat  yang  kerap  menjadi  kuasa  hukum para pencari keadilan harus lebih dahulu  meregistrasi dan terdaftar dalam sistem aplikasi e- Court . Namun, hanya cukup satu kali registrasi  dengan mencantumkan berita acara sumpah advokat.  “Satu  user  name  untuk  terdaftar  selamanya  di  empat  lingkungan  peradilan  seluruh Indonesia”  .  Bagi  lembaga  bantuan  hukum    yang  bukan  advokat,  saat  ini  masih  dapat melakukan  pendaftaran  perkara  secara  manual  kemudian  petugas  pengadilan  yang  akan mendaftarkannya secara online.
Lahirnya  aplikasi  e-Court  tidak  terlepas  dari  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 Tahun  2018.  Aplikasi  e-Court  merupakan  perwujudan  dari  implementasi  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administraasi  perkara di pengadilan secara elektronik.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  merupakan  inovasi  sekaligus komitmen bagi Mahkama Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan  indonesia  (justice  reform)  yang  mengsinergikan  peran  teknologi  informasi  (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary). 2
E-Court  adalah  layanan  bagi  pengguna  terdaftar  untuk  pendaftaran  perkara  secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.  Dasar Hukum dalam Pelaksanaan e-Court adalah Peraturan Mahkama Agung RI Nomor 1 Tahun 2019.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan  (field  research),  normatif (hukum),  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( Statuta  approach )  apakah  pelaksaan  dan pola  pelaksaannya  sudah  sesuai  dengan  peraturan  dan  perundang-undangan  atau  malah sebaliknya.  Selain  itu,  penulis  juga  menggunakan  pendekatan  empiris  yang  dimana merupakan  pendekatan  yang  melihat  kenyataan  dan  fakta-fakta  yang  konkrit  mengenai putusan pengadilan yang akan penulis teliti serta guna mencari informasi yang lebih efektif
2 Ditjen  Mahkamah  Agung  RI,  e-Court,  Era  Baru  Beracara  di  Pengadilan, https://www.pt- bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan
terkait dengan peraturan hukum bagaimana penerapan e-Court di laksanakan.
Penulis  mendapatkan data dari dua sumber yaitu sumber data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan wawancara terhadap pegawai dan advokat  serta  masyarakat  sesuai  dengan  judul  yang  penulis  teliti,  dan  sumber  data  sekunder yang  merupakan  sumber  data  yang  diperoleh  dari  putusan,  buku-buku,  dokumen-dokumen, karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet dan lain sebagainya
Metode  dalam  pengumpulan  data  yaitu  wawancara  dan  dokumentasi.  Metode pengolahan  dan  analisis  data  yang  di  gunakan  adalah  reduksi  data,  penyajian  data, pengambilan kesimpulan serta analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
A. Bagaimana  Pendaftaran  Administrasi  Perkara  Perdata  melalui  Media  Elektronik (e-Court) di Pengadilan Negeri Belopa.
Secara  umum  alur  pendaftaran  perkara  menggunakan  layanan  e-Court  menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1 Tahun 2019: 3

## 1. Pengguna Terdaftar dan Pengguna lainnya
Advokad selaku pengguna terdaftar dan para pencari keaadilan(Non-Advokad) selaku pengguna  lainnya  yang  sudah  terdaftar  dapat  beracara  di  seluruh  pengadilan  yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru.

## 2. Pendaftaran Perkara (e-Filing)
Pendaftaran  perkara  dilakukan  setelah  terdaftar  sebagai  pengguna  terdaftar  dengan memilih  Pengadilan  Negeri  ,  Pengadilan  Agama,  atau  Pengadilan  TUN  yang  sudah aktif  melakukan  pelayanan  e-Court.  Semua  berkas  pendaftaran  dikirim  secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkama Agung RI.

## 3. Taksiran Panjar Biaya (e-Skum)
Dengan  melakukan  pendaftaran  perkara  secaraa  online  melalui  e-Court,  pendaftaran akan  secara  otomatis  mendapatkan  taksiran  panjar  biaya  (e-Skum)dan  nomor pembayaraan  (akun  virtual)  yang  dapat  diakses  melalui  saluran  elektronik  (Multi Channel) yang tersedia.

## 4. Terima Nomor Perkara
Setelah  pendaftar  melakukan  pembayaran  sesuai  taksiran  panjar  biaya  (e-Skum), pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-
3 E-Court Mahkamah Agung RI https://ecourt.mahkamahagung.go.id
Pengadilan  akan  memberikan  notifikasi  /  pemebritahuan  tentang  perkaraa  yang  telah diumumkan di pengadilan.

## 5. Online (e-Summons)
Panggilan  sidang  dan  panggilan  putusan  disampaikan  kepada  para  pihak  melalui saluran  elektronik  ke alamat email  para pihak serta informasi yang dapat  dilihat pada aplikasi e-Court.

## 6. Persidangan Secara Elektronik (e-Legitasi)
Aplikasi  mendukung  dalam  hal  persidangan  elektronik  (online)  dapat  dilakukan pengiriman  dokumen  persidangan  seperti  replik,  duplik,  jawaban  dan  kesimpulan secara elektronik.

## 7. Putusan Secara Elektronik
Aplikasi  memberitahukan  informasi  putusan  yaitu  tanggal  putusan,  amar  putusan, tanggal minutasi dan pembahasan putusan elektronik dapat di unduh melalui aplikasi e- Court.
Dengan  e-Court  baik  Pengguna  Terdaftar  (Advokat)  maupun  Pengguna  Lain  (Non- Advokat)  dapat  mendaftarkan  perkaranya  secara  elektronik  (e-Filing),  memperoleh  rincian panjar  biaya  perkara  yang  di  daftarkan  secara  elektronik  (e-Skum)  ,  melakukan  melakukan pembayaranpanjar biaya perkara secara elektronik (e-Payment) , menerima panggilan sidang secara elektronik (e-Summon) , dan dapat beracara secara elektronik (e-Litigasi) jika seluruh pihak  yang  terlibat  dalam  perkara  menyatakan    persetujuannya  untuk  beracara  secara elektronik.
1. Jenis  Perkara  Yang  Dapat  di  Daftarkan  Melalui  e-Court  di  Pengadilan  Negeri Belopa.
a. Perkara Perdata Gugatan
b. Perkara Perdata Bantahan
c. Perkara Perdata Gugatan Sederhana
d. Perkara Perdata Permohonan
2. Siapa Saja Yang Dapat Memanfaatkan e-Court di Pengadilan Negeri Belopa.
a. Pengguna Terdaftar (Advokat)
Pengguna  terdaftar  mendapat  akun  secara  daring  (Online)  melalui  aplikasi  e-Court dengan tahapan :
1) Mengakses  aplikasi  e-Court    dengan  menggunakan  peramban  (web  browser)  melalui perangkat komputer , tablet/ ponsel pintar.
2) Melakukan  registrasi  dengan  mengisi  nama  lengkap,  alamat  email  dan  kata  kunci (password) yang di inginkan.
3) Melakukan  aktivasi  akun  pada  alamat  email  yang  terdaftar  sekaligus  persetujuan sebagai domisili elektronik.
4) Melakukan login ke dalam aplikasi e-Court.
5) Melengkapi data – data advokat.
6) Pengadilan tinggi melakukan melakukan verifikasi atas data advokat.
7) Setelah terverifikasi, pengguna terdaftar dapat menggunakan layanan e-Court.
b. Pengguna  lain  mendapat  akun  melalui  meja  e-Court  pada  layanan  PTSP  Pengadilan. Kecuali atas izin Ketua Pengadilan, akun pengguna lain hanya berlaku untuk satu perkara dalam waktu yang bersamaan.
3. Persyarata Dokumen dan Data Untuk  Pendaftaran Akun Pengguna Lain.
a. Perorangan
1) Dokumen Wajib
Kartu  tanda  penduduk  dan/atau  surat  keterangan  pengganti  KTP  atau passport.
2) Data Wajib
a) Nama
b) Nomor Induk Kependudukan c) Rekening Bank (Nama Bank, Nomor, dan Nama Rekening) d) e-Mail e) alamat
f) pekerjaan
3) Data Pelengkap (tidak wajib)
a) Tempat dan Tanggal Lahir
b) Umur / usia c) Nomor telepon atau handphone d) Jenis kelamin
e) Agama f) Berkebutuhan khusus atau tidak
g) Status kawin
h) pendidikan
b. Pemerintah
1. Dokumen Wajib
a) Kartu  tanda  penduduk  atau  Surat  keterangan  pengganti KTP
b) Kartu pegawai
c) Surat kuasa / surat tugas
2. Data Wajib
a) Nama instansi b) Alamat instansi c) e-Mail instansi d) Nama yang mewakili / yang dikuasakan e) Alamat yang mewakili / yang di kuasakan 3. Data Pelengkap (tidak wajib) Nomor telepon/ handphone
c. Badan Hukum
1. Dokumen Wajib
a) Kartu tanda penduduk atau surat keterangan pengganti KTP
b) SK sebagai karyawan
c) Surat kuasa khusus
2. Data Wajib
a) Nama perusahaan atau organisasi
b) Tanggal dan nomor akta pendirian c) Tanggal dan nomor SK Menkumham d) Alamat badan hukum e) e-Mail badan hukum f) Nama yang mewakili atau yang dikuasakan g) Nomor  induk  kependudukan  yang  mewakili  atau  yang dikuasakan h) Rekening Bank (Nama Bank, Nomor, dan Nama Rekening) i) e-Mail yang mewakili atau yang dikuasakan j) alamat yang mewakili atau yang dikuasakan
3. Data Pelengkap (tidak wajib) Nomor telepon / handphone
d. Kuasa Insidentil
1. Dokumen Wajib
a) Kartu tanda penduduk atau surat pengganti KTP
b) Surat kuasa khusus
c) Izin insidentil dari Ketua Pengadilan
2. Data Wajib
a) Nama
b) Nomor induk kependudukan c) Rekening Bank (Nama Bank, Nomor dan Nama Rekening) d) e-Mail e) Alamat
f) Pekerjaan
3. Data Pelengkap (tidak wajib)
a) Tempat dan tanggal lahir b) Umur atau usia
c) Nomor telepone / handphone d) Jenis kelamin e) Agama f) Berkebutuhan khusus atau tidak
g) Status kawin
h) Pendidikan.
Dari rangkaian di atas mulai dari perkara apa saja yang dapat di daftarkan, siapa saja yang  bisa  mendaftar,  dan  dokumen  apa  yang  perlu  atau  harus  di  persiapkan  untuk meggunakan  layanan    e-Court  di  Pengadilan  Negeri  Belopa.  Oleh  karena  itu  Pengadilan Negeri  Belopa  menyediakan  meja  khusus  untuk  pelayanan  e-Court  itu  sendiri.  Yang  di samping nya di buatkan benner yang menjelaskan secara singkat tentang e-Court  dan di bantu dengan  penyediaan  sebuah  lembaran  kertas  yang  memuat  informasi  tentang  e-Court. Tujuannya tak lain adalah untuk mensosialisasikan layanan e-Court kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan perkaranya.
Layanan  e-Court    itu  juga  di  sosialisasikan  di  dalam  Website  Pengadilan  Negeri Belopa  yang  dapat  di  muat  dalam http://pn-belopa.go.id .  Pada  informasi  perkara  terdapa pilihan  “  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  secara  Elektronik”.  Pada  pilihan  tersebut memuat  tentang  situs  e-Court  ,  video  informasi  e-Court,  vidio  cara  pendaftaran  gugatan online.
Uraian di atas adalah langkah – langkah yang diambil oleh Pengadilan Negeri Belopa untuk  mengsosialisasikan  Layanan  e-Court.  Perkara  pertama  yang  di  daftar  menggunakan layanan  e-Court  terdaftar  pada  tanggal  01  November  2019  perkara  tentang  Perceraian. Perkara  yang  terdaftar  hingga  tanggal  12  Mei  2020  terdapat  16  perkara. 4 Dari  16  perkara tersebut di temukan beberapa kendala –kendala dalam pelaksanaannya yaitu :
1. Peggugat yang salah upload file, dimana saat melakukan pendaftaran di hari yang sama  penggugat  diharuskan  untuk  mengupload  file  gugatan  hingga  pukul  15.00  . contohnya  yang  pernah  terjadi  di  Pengadilan  Negeri  Belopa  yaitu  saat  perkara gugatan sederhana yang di ajukan  kemudian mengupload gugatan perceraian.
2. Membayar biaya perkara di hari libur.
3. Pemanggilan para pihak yang lokasinya minim jaringan.
4. Kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  alur  pendaftaran  perkara  secara  e-
4 Ridwan, Jurusita Pengadilan Negeri Belopa, Wawancara, Belopa, 12 Mei 2020
Court  yang  membuat  masyarakat  tetap  harus  ke  pengadilan  untuk  bertanya  di pegawai pengadilan.

## 4.  Dampak Sistem Layanan e-Court Terhadap Advokad
Penerapan  administrasi  perkara  di  pengadilan  secara  elektronik  atau  yang  sering  di sebut  e-Court  telah  menimbulkan  dampak  langsung  bagi  advokat  di  Indonesia.  Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih pelayanan e-Court menjadi sebuah kebutuhan dalam  proses  penyelesaian  perkara.  Advokat  diharuskan  memiliki  akun  resmi  dengan mendaftar dalam sistem e-Court  sehingga keberadaannya di akui secara formil. Namun para advokat  yang  tidak  memiliki  akun  resmi  akan  terhalang  apa  bila  klienya  memilih menggunakan  sistem  e-Court.  Sesuai  dengan  pasal  6  ayat  2  Perma  Nomor  3  Tahun  2018 tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  yang  berbunyi  :  Mahkamah Agung berhak untuk  menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak  dapat  di  verifikasi. Bukti  dari  keanggotaan  organisasi  advokat  dan  bukti  berita  acara  sumpah  oleh  pengadilan tinggi menjadi syarat kunci untuk terdaftar sesuai dengan pasal 4 ayat 3 yang berbunyi.
Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah :
a. KTP
b. Kartu Keanggotaan advokat, dan
c. Bukti berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi
Ketua  Perhimpunan  Bantuan  Hukumdan  HAM  Indonesia  (PBHI)  wilayah  Sulawesi Selatan  Abdul  Aziz  Saleh  mengatakan  bahwa  dengan  adanya  sistem  pendaftaran  perkara secara  elektronik  atau  e-Court  ini  sangat  membantu  kemajuan  hukum,  namun  belum memberikan kepuasan bagi seluruh pihak, karena tidak sedikit masyarakat umum yang  tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan suatu perkara dan tentu memerlukan orang yang ahli di bidangnya yaitu advokat. 5
Advokat  kemudian  dituntut  atau  di  haruskan  mengusai  IT  terhkusus  pada  bidang penyelesaian  perkara  di  pengadilan  yang  sekarang  diberlakukan  sistem  e-Court    .  lalu  tidak menuntut  kemungkinan  sistem  e-Court  belum  dikatakan  sempurna  dalam  implementasinya. Sehingga advokat yang sudah terdaftar dalam data keanggotaan organisasi advokat yang tiap tahuannya  di  laksanakan  pengucapan  sumpah  oleh  para  advokat  di  pengadilan  tinggi  dan
5 Abdul Aziz Saleh, Ketua PBHI Wilayah Sul Sel, Wawancara , Makassar, 18Juli 2020
kemudian  menerima  saalinan  berita  acara  sumpah  dengan  di  berikan  nomor  penerbitan  oleh pengadilan  tinggi  harus  melakukan  pendataan  ulang  dengan  meregister  kembali  kedalam sistem e-Court.
B. Apakah  Kendala-  Kendala  Pendaftaran  Administrasi  Perkara  Perdata  melalui Media Elektronik  (e-Court ) terhadap Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan
Pasal  2  ayat  4  Undang  –  Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  menyebutkan  bahwa  Peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan.  Yang  dimaksud  dengan  sederhana  adalah  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara dilakukann  secara  efisien  dan  efektif.  Sementara  yang  di  maksud  dengan  biaya  ringan adalah  biaya  yang  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat.  Walaupun  demikian  dalam  hal pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  harus    tetap  teliti  dan  cermat  dalam mencari  kebenaran  dan  keadilan.  Dalam  standar  pelayanan  peradilan  di  katakan  bahwa pengadilan  wajib  menyelenggarakan  pemeriksaan  perkara  dan  diselesaikan  dalam  jangka waktu selambat – lambatnya 6 bulan semenjak perkara di daftarkan. 6
Mukti  Arto  menjelaskan  bahwa  yang  di  maksud  dengan  asas  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan  adalah  proses  acara  persidangan  yang  jelas  ,  mudah  di  pahami  dan  tidak berbelit  –  belit  ,  tidak  terlalu  banyak  formalitas  yang  merupakan  halangan  bagi  jalannya peradilan  sehingga  penyelesaian  perkaratidak  memakan  waktu  yang  lama  dan  tidak  di butuhkannya  biaya  lain  kecuali  benar  –  benar  di  perlukan  secara  rill  untuk  penyelesaian perkara. Biaya yang di keluarkan harus ada tarif yang jelas dan seringan – ringannya, segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannyadan di beri tanda terima uang. 7 Namun jika dikaji lebih lanjut mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan, tidak hanya seputar persidangan  saja  namun  mencakup  keseluruhan  pelayanan  proses  berperkara  sehingga dalam pelayanan dapat berjalan maksimal.
Hadirnya  Perma  Nomor  3  Tahun  2018  menjadi  jawaban  bagi  masyarakat  yang selama ini terkendala waktu, jarak dan biaya. Waktu dan jarak bukan lagi menjadi kendala dikarenakan pada saat ingin melakukan pendaftaran masyarakat cukup mendaftarkan secara Online melalui e-Filing via website yang telah disediakan. Pasal 19 ayat 2 bahwa informasi perkara  yang  ada  disistem  informasi  pengadilan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama
6 Surat Keputusan KMA Nomor : 026/KMA/SK/II/2012
7 A. Mukti Arto, “Mencari Keadilan”(Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2001 ) h.67.
dengan  buku  register  perkara  sebagaimana  di  maksud  dalam  peraturan  perundang  – undangan. 8 kemudian  dengan  melalui  e-Payment  pembayaran  panjar  uang  perkaradan penambahannya  cukup  melaluipembayaran  elektronik  (SMS  banking,  internet  banking, maupun tranfer Via ATM) tanpa perlu datang ke kasir. Jika terdapat pengembalian sisa uang perkara,  maka  akan  langsung  masuk  ke  rekening  kembali.  Masyarakat  tidak  perlu  datang mengantri di pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, dan tidak perlu membayar panjar uang perkara di kasir melalui bank yang di tunjuk.
Namun  dapat  di  bandingkan  dengan  situasi  dan  kondisi  saat  ini  dimana  jumlah penduduk Negara Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2020 sebanyak 269 juta jiwa, sementara pengguna internet hanya mencapai 63 juta jiwa . 9 Hal ini kemudian membuktikan bahwa tidak semua wilayah ruang lingkup Peradilan Indonesia dapat menggunakan e-Court.
Sementara  situasi  dan  kondisi  Yurisdiksi  Pengadilan  Negeri  Belopa  yang membawahi  wilayah  Kabupaten  Luwu  Raya.  Untuk  wilayah  seluas  3.343.97  km2  dengan Kecamatan  yang  memiliki  jarak  yang  cukup  jauh  yaitu  Kecamatan  Lamasi  Timur, Larompong  Selatan  ,  Lantimojong  ,dan  Walendrang.  Beberapa  Kecamatan  tersebut  belum sepunuhnya  dapat  Mengakses  Internet.  Sehingga  sulit  untuk  mendaftarkan  perkara  melalui e-Court.

## KESIMPULAN
Perma Nomor 3 Tahun 2018 mengandung Asas Sederhana,Cepat dan Biaya Ringan, karena  dapat  memangkas  waktu  dan  meminimalisir  biaya  yang  dikeluarkan.  Namun  perlu juga  di  tunggu  efektivitas  dan  efesiensi  aplikasi  tersebut,  kemudahan  pelayanan  di  atas dengan menggunakan pelayanan elektronik dapat menjadi alternatif dan menjadi solusi bagi masyarakat  yang berkepentingan. Karena selain  dapat  memangkas jarak  tempuh yang jauh juga  dapat  memangkas  biaya  panggilan,  sehingga  proses  penyelesaian  perkara  dapat berjalan dengan efektif dan efesien.
Namun  dengan hadirnya Perma Nomor 3 Tahun  2018 bukan berarti tidak memiliki kekurangan.  Dengan  hanya  mengandalkan  jangkauan  jaringan  seluler  maupun  internet, maka hal tersebut tentu belum menjangkau daerah – daerah terpencil dan terluar. Belum lagi masyarakat daerah yang belum mengenal teknologi. Setidaknya kelemahan tersebut dapat di
8 Perma Nomor 3 Tahun 2018
9 Kominfo.go.id
lihat  hingga  saat  ini,  mengigat  Kominfo  Melalui  Badan  Aksesbilitas  Telekomunikasi  dan Informasi (BAKTI) merancang program Indonesia Merdeka sinyal 2020 . 10 Dengan adanya program tersebut, kedepannya aplikasi ini dapat efektif dan efisien, tentunya juga di dukung dengan  sumber  daya  manusia  yang  mampu  dalam  menangani  manajemen  administrasi perkara di Pengadilan, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmar, A. R., Nurdin, R., Arbani, T. S., Syam, F., Fuady, M. I. N., & Lukita, F. H. (2021). The  Patterns  and  Influences  of  Women's  Legislative  in  Simultaneously  General Elections  in  Indonesia. International  Journal of Criminology and Sociology , 10 , 912- 920.
Kementrian Agama.  Al-Qur’an dan Terjemahnya Jakarta: AL-Qalam, 2014
Ditjen  Mahkamah  Agung  RI,  e-Court,  Era  Baru  Beracara  di  Pengadilan, https://www.pt- bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan
E-Court Mahkamah Agung RI https://ecourt.mahkamahagung.go.id
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas
Kriminalitas Geng Motor.
Ridwan, Jurusita Pengadilan Negeri Belopa, Wawancara, Belopa.
Abdul Aziz Saleh, Ketua PBHI Wilayah Sul Sel, Wawancara , Makassar.
Surat Keputusan KMA Nomor : 026/KMA/SK/II/2012
Mukti Arto, Mencari Keadilan Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2001
Perma Nomor 3 Tahun 2018
Kominfo.go.id
10 https://kominfo.go.id/content/detail/13596/bakti-kominfo-targetkan-indonesia-merdeka  -    sinyal- 2020/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/content/detail/13596/bakti-kominfo-targetkan-indonesia-merdeka - sinyal-2020/0/sorotan_media