Vol. 02  No. 02 Tahun 2021
e-ISSN Media Elektronik: 2722-6557

## Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
Fauziah Endri 1 , Yeni Fafika Nengsih 2 , Sabri 3 , Nasfi 4* 1, 2 Jurusan Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi
3 Jurusan Manajemen , Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi
4 Jurusan Perbankan Syariah, STES Manna Wa Salwa, Tanah Datar
1 fauziah@gmail.com , 2 yhe.ni@yahoo.com , 3 sabrisimabur@gmail.com , 4 nasfi.anwar@gmail.com * ) Corespondent author: nasfi.anwar@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015-2019. Penelitian ini merupakan  Penelitian  asosiatif.  Data  Penelitian  ini  terdiri  dari  Pertumbuhan  Ekonomi  yaitu  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  PAD,  DAU,  DAK  dan  Belanja  Modal  yang  berasal  dari  Laporan Realisasi  APBD  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2015  –  2019,  di  peroleh  dari Website Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Data diolah dengan teknik analisis Partial Least Squares (PLS) dengan menggunakan software smartPLS .
Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa:  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap Pengalokasian  Belanja  Modal.  Pendapatan  Asli  daerah  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh dan signifikan terhadap Pengalokasian Belanja  Modal,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  Pengalokasian  Belanja Modal
Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, Belanja Modal

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  economic  growth,  regional  original  income (PAD),  general  allocation  funds  (DAU)  and  special  allocation  funds  (DAK)  on  the  allocation  of  capital expenditures  in  districts  and  cities  in  West  Sumatra  province  in  2015-2019.  This  research  is  an associative research. This research data consists of Economic Growth, namely Gross Regional Domestic Product  (PDRB),  PAD,  DAU,  DAK  and  Capital  Expenditures  derived  from  the  Realization  Report  of Regency  and  City  APBD  in  West  Sumatra  Province  in  2015  –  2019,  obtained  from  the  Website  of  the Central Statistics Agency of Sumatra West. The data is processed by using Partial Least Squares (PLS) analysis technique using smartPLS software.
The results of the study show that: Economic growth has an effect and is significant on the allocation of capital  expenditures.  Regional  Original  Income  has  an  effect  and  is  significant  on  Capital  Expenditure Allocation.  The  General  Allocation  Fund  has  an  effect  and  is  significant  on  the  allocation  of  capital expenditure,  and  the  special  allocation  fund  has  an  effect  and  is  significant  on  the  allocation  of  capital expenditure.
Keywords: Economic Growth, PAD, DAU, DAK, Capital Expenditure
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . 02 No. 02 (2021)

## A. Pendahuluan
Pemerintah  pusat  melalui  UU  No.  32 Tahun  2004  telah  memberikan  kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah, maksudnya memberikan peluang untuk daerah dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan atas gagasan tersendiri menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan  potensi  daerah  setempat  (Halim,  2004). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap serta aset lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu periode  akuntansi,  terdiri  dari  belanja  modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan,  serta  aset  tak  berwujud  (Erlina, Rambe.O.S, 2015).
Belanja  modal  adalah  pengeluaran  yang digunakan  dalam  pembelian  dan  pengadaaan atau  pembangunan  aset  tetap  berwujud  yang nilai  manfaatnya  lebih  dari  setahun,  dan  atau pemakaian  jasa  dalam  melaksanakan  program dan kegiatan pemerintah (Martini et al., 2014). Belanja  modal  pemerintah  kota  dan  kabupaten di  Sumatera  Barat  berupa  pengadaan  tanah, alat-alat  angkutan,  alat-alat  berat,  alat-alat bengkel,  peralatan  dan  perlengkapan  kantor, alat-alat  pertanian,  komputer,  mebeulair, peralatan  dapur,  alat-alat  studio,  alat-alat komunikasi,  penghias  ruangan,  alat-alat  ukur, alat-alat  kedokteran,  alat-alat  laboratorium, penerangan  jalan,  konstruksi  jalan,  jaringan air,  jembatan,  taman  dan  hutan  kota,  instalasi listrik dan telepon (BPS Sumbar, 2020).
Berikut  ini  rincian  belanja  modal  data dari  Statistik  Keuangan  Pemerintah  Daerah Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  Sumatera  Barat dari  tahun  2015  hingga  tahun  2019  yang diperoleh  dari  website  BPS  Sumbar  (BPS Sumbar, 2020).
Tabel.1
Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2019 (Ribuan Rupiah) Tahun Belanja Modal % 2015 Rp. 3.442.418.870.600 46,03 2016 Rp. 4.215.504.276.480 48,89 2017 Rp. 4.298.471.477.980 49,41 2018 Rp. 3.848.183.743.090 41,14 2019 Rp. 5.026.616.647.290 45,19 Sumber : (BPS Sumbar, 2020)
Fenomena  yang  terjadi  yang  mana terdapat  perbedaan,  umumnya  belanja  modal mengalami  kenaikan  setiap  tahun,  sedangkan untuk  tahun  2018  mengalami  penurunan. Menurut  (Mentayani,  2013),  setiap  daerah mempunyai  tingkat  kemandirian  daerah  serta kemampuan  keuangan  yang  tidak  sama  saat mendanai kegiatannya, mengakibatkan ketimpangan  fiskal  antara  satu  daerah  dan daerah  lainnya.  Mengatasi  ketimpangan  fiskal, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber  dari  APBN  dalam  mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi.  Oleh  sebab  itu,  adanya  otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  karena memberikan  kebebasan  kepada  pemerintah daerah  dalam  membuat  rencana  keuangannya sendiri  serta  membuat  kebijakan-kebijakan strategis  yang  berpengaruh  pada  kemajuan daerah  (Mayasari  et  al.,  2014).  Bila  dimana ketimpangan  ini  menyangkut  pertumbuhan ekonomi pedesaan akan berpengaruh terhadap pembangunan  ekonomi  di  pedesaan  dalam rangka mengentas kemiskinan dan mempengaruhi kemajuan daerah yang berdampak kepada kesejahteraan (Nasfi, 2020).
Jumlah  pendapatan  daerah,  besarnya pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan pembangunan  daerah  merupakan  beberapa indikator  yang  mempengaruhi  kesejahteraan pada  suatu  daerah.  Dengan  meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk merupakan tanda dari pembangunan ekonomi sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan  bagi  masyarakat  tersebut  (Nasfi, Lutfi  &  Prawira,  2020).  Salah  satu  sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai dengan  peraturan  perundang-  undangan merupakan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Sabri  et al.,  2019).  Menurut  (Sabri  et  al.,  2019)  sebagai sumber  penerimaan  daerah,  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  perlu  terus  ditingkatkan  supaya dapat  menanggung  sebagian  beban  belanja yang  bisa  digunakan  untuk  penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap  tahun  meningkat  sehingga  kemandirian otonomi  daerah  yang  luas,  nyata  dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Pasal 6
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . 02 No. 02 (2021)
Undang  –  Undang  Nomor  33  Tahun  2004, disebutkan  sumber-sumber  PAD  terdiri  dari pajak  daerah,  retribusi,  hasil  pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Sabri et al., 2019).
Menurut penelitian terdahulu  (Wandira, 2013), menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh antara  variabel  PAD  terhadap  belanja  modal. Terdapat  pengaruh    negatif  antara  belanja modal  terhadap  variabel  DAU  dan  terdapat pengaruh antara variabel DAK terhadap belanja modal.  Menurut  (Syukri  &  Hinaya,  2019), secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum dan dana alokasi khusus memiliki pengaruhdengan  belanja  modal.  Sedangkan, secara  parsial,  hanya  PAD  yang  memiliki pengaruh  dengan  anggaran  belanja  modal.
Sedangkan  pertumbuhan  ekonomi,  tidak memiliki  pengaruh  antara  dana  alokasi  umum dan  dana  alokasi  khusus  terhadap  tingkat kemajuan  daerah.  Sedangkan menurut  (Aryani
& Hari, 2019) pertumbuhan ekonomi, pendapatan  asli  daerah,  serta  dana  alokasi umum  memiliki  pengaruh  positif  dengan belanja  modal  secara  simultan.  Secara  parsial, Pertumbuhan  Ekonomi  (PDRB)  memiliki pengaruh  negatif  serta  tidak  berpengaruh dengan  belanja  modal.Pendapatan  Asli  daerah memiliki pengaruh positif dan tidak berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal.  Secara parsial Dana alokasi umum berpengaruh positif dan  berpengaruh  terhadap  belanja  modal secara  parsial.  Inkonsistensi  penelitian  ini mendorong peneliti uutuk dilakukannya penelitian
Penelitian  ini  mengacu  pada  jurnal penelitian  Menurut  (Syukri  &  Hinaya,  2019). Dalam  penelitian  ini,  variabel  penelitian  yang digunakan menggunakan variabel-variabel yang  ada  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Menurut  (Syukri  &  Hinaya,  2019).  Variabel yang  digunakan  antara  lain  pertumbuhan ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  dengan  variabel  dependennya  anggaran belanja modal sedangkan peneliti menggunakan  Pengalokasian  Belanja  Modal (Syukri  &  Hinaya,  2019).  Jumlah  penduduk yang banyak ini sebagai modal penggerak roda
perekonomian  di  Sumatera  Barat.  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dapat digunakan  sebagai  salah  satu  parameter  untuk mengukur perencanaan pembangunan ekonomi  dalam  menentukan  strategi  dan kebijakan  pembangunan  dan  memonitoring perkembangan  kemajuan  perekonomian  (BPS Sumbar, 2020).
Berdasarkan data BPS Sumbar, Perekonomian  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun 2018  menurut  PDRB  atas  dasar  harga  berlaku mencapai  230,53  triliun  rupiah  dan  untuk PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai 164,00  triliun  rupiah.  Nilai  ini  mengalami perubahan  sebesar  8,02  triliun  rupiah  atau sekitar  5,14  persen  dibandingkan  tahun  2017. Ekonomi  Provinsi  Sumatera  Barat  tetap tumbuh  di  tahun  2018,  akan  tetapi  terjadi perlambatan  dibandingkan  dengan  tahun  2017 dimana  ekonomi  Sumatera  Barat  tumbuh sebesar  5,29  persen  (BPS  Sumbar,  2020). Terdapatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi,  tidak  selalu  diikuti  oleh  peningkatan belanja  modal  dan  adanya  peningkatan pendapatan asli daerah juga tidak selalu diikuti oleh  kenaikan  belanja  modal  yang  signifikan. Hal  ini  dikarenakan  pendapatan  asli  daerah tersebut  banyak  tersedot  untuk  membiayai belanja lainnya.
Suprayitno (2015) Dalam rangka perwujudan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mempunyai  kemandirian  yang  lebih  besar. Akan  tetapi,  saat  ini  terdapat  banyak  masalah yang  dihadapi  pemerintah  daerah  berkaitan dengan  upaya  meningkatkan  penerimaan daerah  (Suprayitno,  2015).  Pertama,  tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan  kapasitas  fiskal  yang  dimiliki  daerah, menyebabkan fiscal  gap .  Kemudian,  kualitas layanan  publik  yang  masih  memprihatinkan. Ketiga,  berkurangnya  dana  bantuan  dari  pusat (tidak  mencukupinya  DAU  dari  pusat). Keempat,  infrastruktur  prasarana  dan  sarana umum  yang  lemah.  Terakhir  adalah  belum diketahuinya potensi dari PAD yang mendekati kondisi riil. Berdasarkan prinsip otonomi yaitu nyata, luas dan bertanggungjawab, Pendapatan Asli  Daerah  adalah  salah  satu  faktor  penting saat  melaksanakan  roda  pemerintahan  pada
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . 02 No. 02 (2021)
sebuah  daerah  (Umam,  2014).  Peranan pendapatan  Asli  Daerah  untuk  keuangan daerah  menjadi  salah  satu  tolak  ukur  penting untuk  pelaksanaan  otonomi  daerah  (Nasfi, Nagara,  2020),    semakin  besar  suatu  daerah memperoleh  dan  menghimpun  PAD,  maka akan  semakin  besar  pula  tersedia  jumlah keuangan  daerah  yang  dapat  digunakan  dalam membiayai  penyelenggaraan  otonomi  daerah begitu  juga  DAU,  DAK  yang  mana  nantinya dapat  memajukan  pertumbuhan  ekonomi daerah.
Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi dalam  Pertumbuhan  ekonomi  Sumatera  Barat berasal  dari  masalah  PAD,  DAU  dan  DAK terhadap  pengalokasian  Belanja  Modal,  maka kerangka  konseptual  dalam  penyelesaian masalah sebagai berikut ;
Gambar. 1 Kerangka Konseptual

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan adalah  penelitian  asosiatif  yang  dipakai  untuk mengetahui  hubungan  dua  variabel  atau  lebih. Karena  untuk  mengetahui  hubungan  variabel terikat  yaitu  pengalokasian  Anggaran  Belanja Modal  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi,  PAD, Dana Alokasi Umum.
Populasi yang digunakna pada penelitianialah Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera  Barat  yang  terdiri  dari  19 Kabupaten/Kota.  Teknik  pengambilan  sampel pada  penelitian  ini  memakai  metode purpose sampling, yaitu  sampel  atas  dasar  kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel  yang  ditentukan  dan  menggunakan time series sebanyak 5 tahun dari 2016-2019.
Metode  pengumpulan  data  dari  data primer  dari  wawancaran  muapun  observasi dan  data  sekunder    diperoleh  pada  Laporan Realisasi  Anggaran  seluruh  Kabupaten  serta Kota yang ada di Sumatera Barat periode 2015- 2019, yang diperoleh Website dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

## Definisi Operasional Pengukuran
Penelitian  ini  memakai  satu  variabel terikat  dan  empat  variabel  bebas.  Definisi operasional  darimasing-masing  variabel  pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
Tabel. 2 Definisi Operasional Pengukuran No Variabel Definisi Operasional Skala Ukur 1 2 3 4 1. Belanja  Modal (Y) Belanja  Modal  adalah  pengeluaran  anggaran  untuk perolehan  aset  tetap  dan  lainnya  yang  memberi  manfaat lebih dari satu periode akuntansi (BPS Sumbar, 2020). Rasio 2 Pertumbuhan Ekonomi (X1) Pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  dicerminkan  dari angka  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  yang memilikipengertiansebagai  nilai  tambah  bruto  seluruh barang  dan  jasa  serta  tercipta  atau  dihasilkan  di  wilayah domestik  suatu  negara  yang  timbul  sebab  berbagai aktivitas  ekonomi  pada  suatu  periode  tertentu  tanpa menimbang  apakah  faktor  produksi  yang  dimiliki  residen atau non-residen (BPS Sumbar, 2020). Rasio 3 Pendapatan Asli Daerah (X2) PAD UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan “pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut Rasio Pertumbuhan
Ekonomi (X 1 )
Pendapatan Asli Daerah ( PAD) (X 2 )
Dana Alokasi Umum (DAU) (X 3 )
Dana Alokasi
Khusus ( DAK)  X 4 ) Pengalokasian Belanja Daerah (Y 1 )
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . 02 No. 02 (2021)
berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 4 Dana  Alokasi Umum (X3) DAU adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan  sebagai  pemerataan  kemampuan  keuangan antar  daerah  dalam  mendanai  kebutuhan  daerah  sebagai rangka pelaksanaan UU RI No.23 Tahun 2015. Rasio 5 Dana  Alokasi Khusus (X4) Dalam  UU  No.  33  Tahun  2004  disebutkan  bahwa  “Dana Alokasi  Khusus  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu,  untuk  tujuan membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Rasio
Analisis  data  dengan  analisis  kuantitati dan  kualitatif  serta  diolah  dengan  teknik analisis Partial  Least  Squares (PLS)  dengan menggunakan software smartPLS .
Model  Struktural  (Inner  Model) ,  pada model  struktural,  yang  disebut  juga  sebagai model  bagian  dalam (inner  model) dimana semua  variabel  laten  dihubungan  satu  dengan yang  lain  dengan  didasarkan  pada  teori substansi.  Variabel  laten  merupakan  sebuah konstruk  pada  model  persamaan  struktural yang secara langsung tidak dapat diukur (unobserved  variable) .  Variabel  laten terdiri  dari  eksogen  dan  endogen.  Variabel laten  eksogen  merupakan  variable  penyebab atau  variable  tanpa  didahului  oleh  variable lainnya  dengan  tanda  anak  panah  menuju  ke variabel lainnya (variabel laten endogen).
Pengujian inner  model atau  model structural  digunakan  dalam  melihat  hubungan antara  konstruk  atau  variabel  laten.  Hal  ini dilihat  pada  nilai R-square dari  model penelitian  dan  dengan  melihat  besar  koefisien jalur  strukturalnya.  Semakin  tinggi  nilai  R², berarti  semakin  baik  model  prediksi  pada model  penelitian  yang  diajukan.  Model  yang kuat ditunjukkan dengan nilai 0,67, model yang moderat  ditunjukkan  dengan  nilai  0,33  dan model  yang  lemah  ditunjukkan  dengan  nilai 0,19  (Ghozali,  2016).  Nilai  R²  dipakai  dalam menjelaskan pengaruh variabel laten
(independen) terhadap variabel laten (dependen)  atau  seberapa  besar  pengaruhnya. Diagram path pada model persamaan struktural digambarkan sebagai berikut ;

## Gambar. 1

## Diagram Path Pengalokasian Belanja Modal
Pertumbuhan Ekonomi PE PAD Pendapatan Asli Daerah
Ekonomi
DAU Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus DAK Pengalokasian
Belanja Modal
BM
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . 02 No. 02 (2021)

## Sumber : Hasil Pengolahan aplikasi SmartPls 2021
Dari gambar diatas, dikonversi ke dalam persamaan sebagai berikut: Pengalokasian Belanja Modal
= γ 1 Pertumbuhan  Ekonomi  +  γ 2 Pendapatan  Asli Daerah  +  γ 3 Dana  Alokasi  Umum  +  γ 4 Dana Alokasi Khusus. Variabel Y = γ 1 (Variabel X1) + γ 2 (Variabel X2) + γ 3 (Varaibel X3) + γ 4 (Variabel X4) Dimana : γ 1, γ 2, γ 3 γ 4 = nilaikoefisien path
Pengujian  hipotesis dapat  diperhatikan dari  nilai  t-statistik  untuk  menunjukkan tingkat  signifikansi.  Untuk  pengujian  hipotesis memakai  nilai  statistik,maka  untuk  alpha  5% nilai  t-statistik  yang  digunakan  adalah  1,96 melalui proses bootstrapping . Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah:
1. Jika Sig > 0,05 dan t hitung < t tabel maka H0 diterima atau H1ditolak.
2. Jika Sig < 0,05 dan t hitung > t tabel maka H0 ditolak atau H1diterima.

## C. Hasil dan Pembahasan
Pertumbuhan Ekonomi
Menurut
(Suprayitno, 2015), pertumbuhan  ekonomi  merupakan  kondisi perekonomian sebuah negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik  selama  periode  tertentu  yang  mengalami proses perubahan. Dalam mengetahui perkembangan  perekonomian  pada  sebuah daerah  untuk  suatu  periode  tertentu  adalah salah satu kategori penting dengan menggunakan PDRB (Produk Domestik
Regional Bruto). PDRB yang dipakai merupakan PDRB Konstan yang
memperlihatkan  nilai  tambah  barang  dan  jasa tersbut  yang  dihitung  memakai  harga  yang berlaku  dalam  satu  tahun  tertentu  sebagai tahun  dasar.  PDRB  Konstan  dipakai  untuk mengetahui  kemampuan  sumber  daya  dalam mendorong  pertumbuhan  ekonomi  secara  riil pada tiap tahunnya.
Berdasarkan  data  olahan  dengan  log perkembangan  PDRB  di  Kota  serta  Kabupaten se-Sumatera  Barat  pada  tahun  2015  sebesar 13,55 dan tumbuh menjadi 13,65. Pertumbuhan paling  rendah  dialami  oleh  Kepulauan
Mentawai  pada  tahun  2015  log  PDRB  sebesar 12,40 hanya tumbuh menjadi 12,48. Rata – rata pertumbuhan  laju  log  PDRB  dengan  harga konstan  ini  sebesar  12,79  dari  tahun  2015  ke tahun 2019.

## Pendapatan Asli Daerah
Untuk  memperluas potensi ekonominya setiap  daerah  mempunyai  kegiatan  ekonomi yang  berbeda-beda.  Pembangunan  daerah dilaksanakan secara terpadu, diarahkan supaya pembangunan  yang  berlangsung  di  setiap daerah  benar  sesuai  dengan  prioritas  dan potensi daerah masing-masing.
Berdasarkan  olahan  data  dengan  log menunjukkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) tahun  2015  hingga  2019  mengalami  fluktuasi peningkatan  dan  penurunan  setiap  tahunnya dimasing-masing  Kota  serta  Kabupaten.  Log Pendapatan  Asli  Daerah  Tertinggi  yaitu  Kota Padang  di tahun 2017 sebesar  11,74 sedangkan log  PAD  terendah  dimiliki  oleh  Pariaman dimana  mengalami  penurunan  PAD  dari  2015 ke 2016 menjadi log 10,48 ke log 10,47.

## Dana Alokasi Umum
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  merupakan dana yang bersumber berdasar pada pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  untuk tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan antar-Daerah  dalam  mendanai  kebutuhan Daerah untuk rangka pelaksanaan
Desentralisasi.
Dati olahan data dengan log, memperlihatkan  bahwa  Padang adalah  sebagai Kota  yang  memiliki  log  Dana  Alokasi  Umum tertinggi yakni sebesar 12,03 dan menjadi 12,07 sedangkan  sawahlunto  memiliki  log  Dana Alokasi  Umum  terendah  dari  masing-masing Kabupaten dan Kota dari 11,54 di tahun 2015 ke tahun 2019 sebesar  11,59.

## Dana Alokasi Khusus
Dana  Alokasi  Khusus  adalah  dana  yang berasal  dari  APBN  yang  dialokasikan  pada daerah  tertentu,  yang  bertujuan  dalam membantu  mendanai  kegiatan  khusus  (yang merupakan  urusan  daerah)  dan  sesuai  dengan prioritas  nasional.  DAK  berguna  untuk menutup  kesenjangan  pelayanan  publik  antar daerah  dengan  memberi  prioritas  pada  bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan,pertanian,
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . 02 No. 02 (2021)
kelautan dan perikanan,
prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.
Hasil  olahan  data  bahwa  secara  umum dari  tahun  2015  hingga  tahun  2015  Log  Dana Alokasi  Khusus  mengalami  pertumbuhan setiaptahunnya.  Hanya  saja  untuk  tahun  2017 kabupaten  serta  kota  se-Sumatera  Barat mengalami  penurunan  Dana  Alokasi  Khusus. Memperlihatkan  bahwa  Padang  Pariaman memiliki  log    Dana  Alokasi  Umum  tertinggi yakni  sebesar  11,11  menjadi  11,53  sedangkan Padang  Panjang  memiliki  log  Dana  Alokasi Khusus terendah di tahun 2019 yakni 10,74.

## Pengalokasian Belanja Modal
Belanja  modal  adalah  belanja  Pemda yang  kegunaannya  melebihi  1  tahun  anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan  selanjutnya  akan  menambah  belanja  yang bersifat  rutin  seperti  biaya  pemeliharaan  pada kelompok  belanja  administrasi  umum.  Pemda harus  bisa  menggunakan  anggaran  belanja modal  dengan  baik  karena  belanja  modal adalah  salah  satu  langkah  bagi  Pemda  dalam
menyediakan pelayanan kepada publik terkhusus  kepada  masyarakat  yang  berada disuatu daerah.
Dari  olahan  data  menunjukkan  bahwa tahun  2015  ke  tahun  2016  menghadapi peningkatan  Pengalokasian  Belanja  Modal ditahun  2017  dan  tahun  2018  mengalami penurunan  Pengalokasian  Belanja  Modal Kabupaten  serta  Kota  se-Sumatera  Barat. Memperlihatkan  bahwa  Kota  Padang  adalah daerah  yang  memiliki  log  Pengalokasian Belanja  Modal  tertinggi  11,46  dan  menjadi 11,74.  sedangkan  sawahlunto  dengan  log Pengalokasian  Belanja  Modal  terendah  11,11  di tahun 2019.

## Analisis Deskriptif  Variabel Penelitian
Data  log  Pertumbuhan  Ekonomi  berupa Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB), Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan Pengalokasian  Belanja  Modal  diolah  dengan menggunakan  statistik  deskriptif  sehingga didapati hasil sebagai berikut: Tabel. 3 Analisis Deskriptif Ukuran Deskriptif Maksimum Minimum Rata - Rata Standar Deviation Pertumbuhan Ekonomi 1,365.000 1,232.000 1,279.242 30.872 Pendapatan Asli Daerah 1,047.000 1,047.000 1,092.326 25.103 Dana Alokasi Umum 1,207.000 1,154.000 1,176.084 13.310 Dana Alokasi Khusus 1,153.000 1,043.000 1.111,663 25.606 Pengalokasian Belanja Modal 1,174.000 1,084.000 1,136,000 16.907 Sumber : Data yang diolah menggunakan SmartPLS Berdasarkan  Tabel  3  diketahui  bahwa hasil Log :
1. Log Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan  PDRB  Kabupaten  serta  Kota pada  tahun  2015-2019,  nilai  terendah sebesar  1,232.000  dan  nilai  log  terbesar sebesar 1,365.000 dengan rata-rata dari log Pertumbuhan  Ekonomi  adalah  1,279.242 dan  standar  deviasi  30.872.  Dimana  nilai standar  deviasi  lebih  kecil  dari  pada  nilai rata-rata  yang  berarti  data  ini  tersebar dengan baik dan tidak terdapat kesenjangan yang terlalu signifikan antara nilai maksimum dengan nilai minimum.
2. Log  PAD  Kabupaten  dan  Kota  tahun  2015- 2019,  nilai  log  terendah  sebesar  1,047.000 dan  nilai  log  terbesar  sebesar  1,174.000
dengan  rata-rata  dari  log  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yaitu1,092.326  dan  standar deviasi 25.103. Dimana nilai standar deviasi lebih  kecil  dari  pada  nilai  rata-rata,  artinya data  ini  tersebar  dengan  baik  dan  tidak terdapat kesenjangan yang terlalu signifikan antara  nilai  maksimum  dengan  nilai minimum
3. Log  DAU  Kabupaten  dan  Kota  tahun  2015- 2019,  nilai  log  terendah  sebesar  1,154.000 dan  nilai  log  terbesar  sebesar  1,207.000 dengan  rata-rata  dari  log  Dana  Alokasi Umum  yaitu  1,176.084  dan  standar  deviasi 13.310.  Disini  terlihat  bahwa  nilai  standar deviasi  lebih  kecil  dari  pada  nilai  rata-rata yang  berarti  data  ini  tersebar  dengan  baik dan tidak terdapat kesenjangan yang terlalu
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . 02 No. 02 (2021)
signifikan  antara  nilai  maksimum  dengan nilai minimum.
4. Log  DAK  Kabupaten  dan  Kota  tahun  2015- 2019,  nilai  log  terendah  sebesar  1,043.000 dan  nilai  log  terbesar  sebesar  1,153.000 dengan  rata-rata  dari  log  Dana  Alokasi Khusus adalah 1,111.663 dan standar deviasi 25.606.  dimana  nilai  standar  deviasi  lebih kecil  dari  pada  nilai  rata-rata  artinya  data ini  tersebar  dengan  baik  dan  tidak  terdapat kesenjangan  yang  terlalu  signifikan  antara nilai maksimum dengan nilai minimum.
5. Log Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten dan  Kota  tahun  2015-2019,  nilai  log
terendah  sebesar  1,084.000  dan  nilai terbesar sebesar 1,174.000 dengan rata-rata dari log Pengalokasian Belanja Modal adalah 1,135.358  dan  standar  deviasi  16.907. dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata artinya data ini tersebar dengan baik dan tidak terdapat kesenjangan yang terlalu signifikan antara nilai maksimum dengan nilai minimum.

## Hasil olahan data diagram jalur
Penelitian  ini  terdiri  dari  dua  variabel yang  ditantaranya  adalah  variabel  dependen dan variabel indipenden.

## Gambar. 3 Koefisien Jalur
Sumber : Hasil Pengolahan Aplikasi SmartPls 2021
Persamaan Model : Y = - 0,471 X1 + 0,377 X2 + 0,494 X3 + 0,466 X4 Gambar 3 memperlihatkan nilai koefisien jalur ( path coefficient ) antara variabel Log  Pertumbuhan  Ekonomi,  log  Pendapatan Asli  Daerah,  log  Dana  Alokasi  Umum  sertalog Dana Alokasi Khusus
terhadap log
Pengalokasian Belanja Modal.
1. Nilai  koefisien  jalur  dari  log  Pertumbuhan Ekonomi  adalah  -0.471,  yakni  bernilai negatif  pada  pengalokasian  belanja  modal. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 satuan pada pertumbuhan  ekonomi  maka  pengalokasian
belanja  modal  mengalami  penurunan  1 satuan.
2. Nilai koefisien jalur dari log Pendapatan Asli Daerah  yaitu  0.377,  yang  bernilai  positif. Setiap  kenaikan  1  satuan  pada  Pendapatan Asli  Daerah  maka  terhadap  pengalokasian belanja modal akan meningkat 1 satuan.
3. Nilai  koefisien  jalur  dari  log  Dana  Alokasi Umum yaitu 0.494 yang bernilai positif. Hal ini  memiliki  arti  dimana  pada  setiap kenaikan 1 satuan pada Dana Alokasi Umum
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . 02 No. 02 (2021)
maka terhadap pengalokasian belanja modal akan meningkat 1 satuan
4. Nilai  koefisien  jalur  dari  log  Dana  Alokasi Khusus  ialah  0.466  yang  bernilai  positif. Keadaan ini berarti setiap kenaikan 1 satuan pada  Dana  Alokasi  Khusus  maka  terhadap pengalokasian belanja modal akan meningkat 1 satuan. Berdasarkan  Gambar  3,  nilai  koefisien jalur  paling  besar  adalah  berada  pada  variabel
Dana  Alokasi  Umum,  yakni  bernilai  0.494.  Hal ini  berarti  Dana  Alokasi  Umum  berkontribusi besar  terhadap  pengalokasian  belanja  modal. Sementara nilai koefisien jalur yang paling kecil adalah  berada  pada  variabel  Pertumbuhan Ekonomi,  yakni  bernilai  -0.471.  Hal  ini  berarti Pertumbuhan  Ekonomi  berkontribusi  kecil terhadap pengalokasian belanja modal.
Pengujian Hipotesis

## Gambar. 4
Diagram Jalur Hasil Boostraping
Sumber : Hasil Pengolahan Aplikasi SmartPls 2021
Uji  hipotesis  ini  merupakan  analisis  kausalitas yang  bertujuan  dalam  mengetahui  hubungan antar  variabel.  Analisis  kausalitas  dapat digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  yang terjadi antara variabel eksogen dengan variabel endogen.  Variabel  eksogen  dinyatakan  secara
signifikan  berpengaruh  terhadap  variabel endogen jika nilai t statistik > t table dan nilai P-value  <  alpha  0.05.    Hasil  uji  hipotesis dipaparkan  pada  gambar  4  dan  Tabel  4 dibawah ini  sebagai berikut.

## Tabel. 4
Hasil Path Coefficient Model Jalur Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values Pertumbuhan Ekonomi - >Pengalokasian Belanja Modal -0.471 -0.457 0.220 2.141 0.033 Pendapatan Asli daerah - > Pengalokasian Belanja Modal 0.377 0.368 0.119 3.179 0.002 Dana Alokasi Umum  - > Pengalokasian Belanja Modal 0.494 0.473 0.202 2.450 0.015 Dana Alokasi Khusus - >
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . 02 No. 02 (2021) Pengalokasian Belanja Modal 0.466 0.476 0.109 4.298 0.000
Sumber : Hasil Pengolahan Aplikasi SmartPls 2021
Berdasarkan  Gambar  4  dan  Tabel  4  diatas menjelaskan bahwa :
1. Hipotesis  menyatakan  bahwa  terdapat pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap Pengalokasian Belanja Modal secara parsial. Berdasarkan  nilai T-statistics sebesar 2,144 lebih  besar  dari  T-table  1,96  pada  selang kepercayaan 95% dan pada taraf alpha 5%, nilai  p  values  sebesar  0,033  <  0,05. Demikian  dapat  disimpulkan  hipotesis penelitian  dapat    diterima  atau  dapat dikatakan  bahwa  secara  parsial  terdapat pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Nilai  original sample  sebesar  -0,471  maka  Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal. Semakin  naik Pertumbuhan Ekonomi maka
Pengalokasian Belanja Modal akan
menurun.
2. Hipotesis  menyatakan  bahwa  terdapat pengaruh  secara  parsial  pada  Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal.  Berdasarkan    nilai T-statistics sebesar  3,179  lebih  besar  dari  T-table  1,96 pada  selang  kepercayaan  95%  dan  pada taraf alpha 5%,  nilai p values sebesar 0,002 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis penelitian  dapat    diterima  atau  dapat dikatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  secara parsial  pada  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Nilai original  sample  sebesar  0,377  maka Pendapatan Asli Daerah  memiliki hubungan positif  terhadap  Pengalokasian  Belanja Modal.  Semakin    tinggi  Pendapatan  Asli Daerah berarti Pengalokasian Belanja Modal akan meningkat.
3. Hipotesis  menyatakan  bahwa  secara  parsial terdapat  pengaruh  Dana  Alokasi  Umum terhadap  Pengalokasian    Belanja  Modal.
Berdasarkan  nilai T-statistics sebesar 2,450 lebih  besar  dari  T-table  1,96  pada  selang kepercayaan 95% dan pada taraf alpha 5%, nilai p  values  sebesar  0,015<  0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian  dapat    diterima  atau  dapat dikatakan  bahwa  secara  parsial  terdapat pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Nilai  original sample  sebesar  0,494  maka  Dana  Alokasi Umum  memiliki  hubungan  positif  terhadap Pengalokasian  Belanja  Modal.  Semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Pengalokasian Belanja Modal akan meningkat.
4. Hipotesis  menyatakan  bahwa  secara  parsial terdapat  pengaruh    Dana  Alokasi  Khusus terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal. Berdasarkan  nilai T-statistics sebesar 4,298 lebih  besar  dari  T-table  1,96  pada  selang kepercayaan 95% dan pada taraf alpha 5%, nilai p values sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis  penelitian  dapat    diterima  atau dapat  dikatakan  bahwa  secara  parsial terdapat  pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Nilai original  sample  sebesar  0,466  maka  Dana Alokasi  Khusus  memiliki  hubungan  positif terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal. Semakin   tinggi  Dana  Alokasi  Khusus  maka Pengalokasian Belanja Modal akan meningkat.
Uji Outer Model (Measurement Model) Uji  validitas  diskriminan  dilakukan untuk  mengetahui  seberapa  jauh  perbedaan nilai  validitas  suatu  variabel  dila  dibandingkan dengan variabel lainnya.
Pengujian discriminant validity dapat terlihat dari tabel 5 dibawah ini. Tabel 5 Hasil Uji Diskriminan Validity Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum Pendapatan Asli Daerah Pengalokasian Belanja Modal Pertumbuhan Ekonomi Pengalokasian Belanja Modal 0.698 0.678 0.549 1.000 0.571 Dana Alokasi Khusus 1.000 0.743 0.430 0.698 0.632
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . 02 No. 02 (2021) Dana Alokasi Umum 0,743 1.000 0.698 0.678 0.905 Pendapatan Asli Daerah 0,430 0.678 1.000 0.549 0.795 Pertumbuhan ekonomi 0,632 0.905 0.795 0.571 1.000 Sumber : Hasil Pengolahan Aplikasi SmartPls 2021 Salah  satu  cara  untuk  melakukan pengukuran validitas diskriminan adalah dilihat pada  nilai  Cross  Loading  setiap  variabel  yang seharusnyamempunyailoading lebih tinggi untuk  setiap  variabel  laten  yang  diukur, dibandingkan  dengan  indikator  variabel  laten lainnya. Hasil output dapat terlihat dari tabel 5 variabel  pertumbuhan  ekonomi  mempunyai angka  yang  lebih  tinggi  dari  variabel  lain, menunjukkan variabel memiliki tingkat diskriminan  validity  yang  baik.  Begitupun untuk  variabel  lainnya,  dapat  disimpulkan  ke lima  variabel  memiliki  tingkat  diskriminan yang baik dan valid.
Pengujian R-Square Tabel. 5
Nilai R 2 R Square Matrix Original Sample Sample Mean Pengalokasian Belanja Modal 0.599 0.609 Sumber : Hasil Pengolahan Aplikasi SmartPls 2021 Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  nilai R 2 yang  tertera  pada  output  di  atas  dapat dijelaskan  bahwa  variabel  Pengalokasian Belanja  Modal  dijelaskan  oleh  variabel Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus  sebesar  0.599  atau  59,90%  sisanya 41,10%  lainnya  dijelaskan  pada  variabel  lain diluar model.

## Pengujian Collinearity Statistic (VIF)
Tabel. 5
Collinearity Statistic (VIF) Inner VIF Value Pengalokasian Belanja Modal Dana Alokasi Khusus 2.317 Dana Alokasi Umum 7.566 Pendapatan Asli Daerah 2.778 Pertumbuhan Ekonomi 7.761 Sumber : Hasil Pengolahan Aplikasi
SmartPls 2021
Nilai VIF Inner digunakan untuk menilai multikolinieritas pada model struktural.
Pengujian  ini  perlu  untuk  menilai  dan  meng- interpretasi  koefisien  jalur  (yaitu,  kolinearitas diantara  konstruksi  (Becker  as  cited  in SmartPLS  Forum,  2020).  Berdasarkan  Tabel 4.4 nilai VIF untuk Dana Alokasi Khusus adalah 2.317  Dana  Alokasi  Umum  nilai  VIF  7.566, Pendapatan  Asli  Daerah  yaitu  2.778  dan Pertumbuhan  Ekonomi  7.761  sehingga  tidak mengindikasikan multikolinieritas karena tidak diatas nilai 10.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Partial  Least  Square  (PLS).  PLS  adalah  model persamaan  Structural  Equation  Modeling (SEM)  yang  berbasis  komponen  atau  varian, untuk  menguji  kebenaran  hipotesis  mengenai pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja  Modal.  Dari  hasil  pengujian  hipotesis didapati seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.
Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap Pengalokasian Belanja Modal
Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh  yang  negatif  dan  signifikan  pada pengalokasian  Belanja  Modal  pada  Kabupaten dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun 2015  sampai  dengan  2019.  Hal  ini  terlihat  dari uji  hipotesis  menggunakan  Smart  PLS  nilai signifikansi  dari  nilai  t  dibawah  dari  nilai signifikan  yang  ditetapkan  adalah  0,05 sehingga hipotesa yang diajukan dapat diterima dengan  tingkat  kebenaran  95%.  Apabila pertumbuhan  ekonomi meningkat  maka Pengalokasian  Belanja  Modal  akan  Menurun pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat  tahun  2015  sampai  dengan  2019 dikarenakan bernilai negatif namun berpengaruh dan signifikan terhadap Pengalokasian  belanja    modal.  Hasil  penelitian ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh (Mayasari et al., 2014), terdapat
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . 02 No. 02 (2021)
pengaruh  yang  signifikan  dari  pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.
Semakin  baik  pertumbuhan  ekonomi yang diperoleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera  Barat  maka  Pengalokasian  Belanja Modal  pada  Kabupaten  dan  Kota  tahun  2015  - 2019  juga  akan  semakin  meningkat.  Tetapi, faktanya  pertumbuhan  ekonomi  tidak  terlalu diperhitungkan  sebagai  acuan  utama  dalam penyusunan  pengalokasian  belanja  modal. Adanya  faktor  lain  yang  mempengaruhi misalnya  proses  penyusunan  anggaran  setiap Kabupaten dan Kota yang juga mempertimbangkan  kondisi  sosial  politik  serta kebijakan  dari  masing  masih  kabupaten  dan Kota    di  daerahnya  selain  memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap pengalokasian  Belanja  Modal  pada  Kabupaten dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun 2015  sampai  dengan  2019,  hal  ini  terlihat  dari uji  hipotesis    nilai  signifikansi  dari  nilai  t dibawah  dari  nilai  signifikan  yang    ditetapkan yaitu  0,05  sehingga  hipotesa  yang  diajukan diterima  dengan  tingkat  kebenaran  95%.
Artinya  Apabila  Pendapatan  Asli  Daerah  terus meningkat  maka  Pengalokasian  Belanja  Modal akan  meningkat  pada  Kabupaten  serta  Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2015  sampai dengan  2019  juga  ikut  meningkat  karena memiliki pengaruh yang positif. Pada penelitian ini  hasilnya  sejalan  dengan  hasil  penelitian (Wertianti & Dwirandra, 2013), yang menyebutkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap terhadap alokasi belanja modal.
Semakin  baik  Pendapatan  Asli  Daerah yang diperoleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera  Barat  maka  Pengalokasian  Belanja Modal  pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Sumatera  Barat  tahun  2015  sampai  dengan tahun  2019  juga  akan  semakin  meningkat. Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  sumber pendapatan  terpenting  bagi  sebuah  daerah memenuhi belanjanya. Sumber Pendapatan Asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi, reklame,  hotel  dan  restoran  yang  diharapkan
dapat  menggali  potensi  daerah  dikarenakan Provinsi  Sumatera  Barat  Kabupaten  dan  Kota memiliki  Potensi  sebagai  sumber  Pendapatan Asli  Daerah  kerana  merupakan  Kota  dengan Aktivitas  Perdagangan  dan  alam  yang  indah sebagai  tempat  Pariwisata.  Akan  tetapi,  tidak semua  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Sumatera Barat memiliki Kontribusi yang sama karena  dipengaruhi  oleh  perbedaan  kondisi geografis,  jumlah  penduduk,  budaya  dan keadaan  lainnya.  Meningkatnya  Pendapatan Asli  Daerah  memberi  keleluasaan  kepada daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Sumatera  Barat  untuk  mengalokasikan  pada kegiatan yang dapat berdampak pada peningkatan  pembangunan  daerah  terutama pembangunan infrastruktur.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Pengalokasian Belanja Modal
Dana  Alokasi  Umum  memiliki  pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pengalokasian  Belanja  Modal  pada  Kabupaten dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun 2015  sampai  dengan  2019,  hal  ini  terlihat  dari uji  hipotesis    nilai  signifikansi  dari  nilai  t dibawah  dari  nilai  signifikan  yang    ditetapkan yaitu  0,05  sehingga  hipotesis  yang  diajukan dapat diterima dengan tingkat kebenaran 95%. Artinya  apabila  Dana  Alokasi  Umum  terus meningkat  maka  Pengalokasian  Belanja  Modal akan  Meningkat  pada  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2015  sampai tahun  2019  juga  akan  meningkat  karena berkontribusi besar. Hasil Penelitian ini sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Maslikah,  2016),  menyatakan  Dana  Alokasi Umum  berpengaruh  signifikan  terhadap anggaran belanja modal.
Semakin  baik  Dana  Alokasi  Umum  yang didapatkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  serta Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  maka Pengalokasian  Belanja  Modal  pada  Kabupaten dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun 2015  hingga  tahun  2019  juga  akan  semakin meningkat.  Apalagi  pengealokasian  dan  di Kabupaten  dan  pedesaan  dengan  menfaatkan sumber  daya  alam  yang  ada,  serta  tidak merusak  lingkungan,  maka  hasilnya  akan meningkatkan  kesejahteraan  di  pedesaan (Nasfi,  Aziz  &  Lutfi,  Yunimar,  Ahmad,  2020).
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . 02 No. 02 (2021)
Dana  Alokasi  Umum  memungkinkan  daerah mampu  memprioritaskan  sesuai  kebutuhan daerah  untuk  pelayanan  kepada  masyarakat. Dana Alokasi Umum memiliki angka yang besar dibandingkan  penerimaan  dari  daerah  lainnya yang  mengindikasikan  Belanja  Modal  masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal
Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap pengalokasian  Belanja  Modal  pada  Kabupaten serta  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun 2015 sampai tahun 2019. Hal ini terlihat dari uji hipotesis  nilai signifikansi dari nilai t dibawah dari nilai signifikan yang  ditentukan yaitu 0,05 sehingga  hipotesis    yang  ditujukan    dapat diterima  dengan  tingkat  kebenaran  95%. Artinya Apabila Dana Alokasi Khusus mengalami  peningkatan  secara  berkelanjutan maka  Pengalokasian  Belanja  Modal  akan meningkat  pada  Kabupaten  serta  Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2015  sampai tahun 2019 karena berpengaruh positif.
Semakin baik Dana Alokasi Khusus yang diperoleh  Pemerintah  Kabupaten  serta  Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat,  maka  Pengalokasian Belanja  Modal  pada  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2015  sampai tahun  2019  juga  akan  semakin  meningkat. Penelitian  ini  searah  dengan  hasil  studi  dari (Syukri  &  Hinaya,  2019),  yang  secara  simultan Pertumbuhan ekonomi, pendapatan Asli Daerah,  dana  alokasi  umum,  dan  dana  alokasi khusus  memiliki  pengaruh  terhadap  belanja modal.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dengan menggunakan  19  Sampel  dan  pengujian hipotesis  pada  penelitian  ini  maka  dapat diambil kesimpulan:
1) Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh  yang  negatif  dan  signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan 2019.
2) Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh  yang  positif  dan  signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada
Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan 2019.
3) Dana  Alokasi  Umum  mempunyai  pengaruh yang  positif  dan  signifikan  terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan 2019.
4) Dana  Alokasi  Khusus  mempunyai  pengaruh yang  positif  dan  signifikan  terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera
Barat tahun 2015 sampai dengan 2019

## Daftar Pustaka
Aryani,  P.  R.,  &  Hari,  K.  K.  (2019).  Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran
Belanja  Modal  Pada  Kabupaten/Kota Sumatera  Selatan. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 24 (2), 84–97.
BPS  Sumbar.  (2020). Badan  Pusat  Statistik Sumatera Barat . BPS Sumatera Barat.
Erlina,  Rambe.O.S,  R.  (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual . Salemba Empat.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis multivariete dengan  program  IBM  SPSS (Kedelapan).
Universitas Diponegoro.
Halim,  A.  (2004).  Bunga  Rampai  Manajemen
Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN .
Martini,  N.  L.  D.  S.,  Cipta,  W.,  &  Suwendra,  I. W.  (2014).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja  Modal Pada  Kabupaten  Buleleng  Tahun  2006- 2012. Jurnal Manajemen Indonesia , 2 (1).
Maslikah, S. H. (2016). Pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan Dana Alokasi Umum Terhadap
Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal (Study  Kasus  Pada  Kab/Kota  Di  Propinsi
Jawa Tengah) .
Mayasari, L. P. R., Sinarwati, N. K., Yuniarta, G.
A.,  &  AK,  S.  E.  (2014).  Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . 02 No. 02 (2021)
pada  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng.
JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 2 (1).
Mentayani, I. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Sisa Lebih  Pembiayaan  Anggaran  Terhadap Belanja  Modal  Pada  Kota  dan  Kabupaten Di  Pulau  Kalimantan. InFestasi , 9 (2),  91– 102.
Nasfi,  Aziz,  Z.,  &  Lutfi,  Yunimar,  Ahmad,  L. (2020).  Meningkatkan  Nilai  Ekonomis Sumberdaya  Alam  Secara  Islami  Buah Kelapa  Menjadi  Minyak  Tanak  (Studi Nagari/Desa Silungkang). Elkahfi| Journal of Islamic Economics , 1 (01), 9–14.
Nasfi,  Lutfi,  A.,  &  Prawira,  A.  (2020). Pembangunan Drainase Berakibat Kepada Hak  Pengguna,  Problem  Pengguna  Jalan Dan Perkembangan Ekonomi (Studi Kasus Di  Kota  Bukittinggi). Elkahfi|  Journal  of
Islamic Economics , 1 (01), 15–21.
Nasfi,  Nagara,  P.  (2020).  Pembangunan
Ekonomi Berkelanjutan Pedesaan Berwawasan  Lingkungan  Di  Negara Berkembang. Jurnal  Point  Equlibirium Manajemen & Akunansi , 2 (1), 55–62.
Nasfi,  N.  (2020).  Pengembangan  Ekonomi Pedesaan  Dalam  Rangka  Mengentas
Kemiskinan  di  Pedesaan. Jurnal  EL-
RIYASAH , 11 (1), 54–66.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2401
4/jel.v11i1.8818
Sabri,  S.,  Febrianti,  E.,  Asnah,  A.,  &  Nasfi,  N.
(2019). Prosedur Pencairan
dan Penerimaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) untuk  Pembangunan  Nagari  Tabek
Panjang  Kecamatan  Baso  Kabupaten Agam. JUSIE  (Jurnal  Sosial  Dan  Ilmu
Ekonomi) , 4 (02),
129–142.
https://doi.org/https://doi.org/10.36665/ jusie.v4i02
Suprayitno,  B.  (2015).  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Anggaran
Belanja  Modal  Pemerintah  Provinsi  di Pulau  Jawa. Jurnal  Riset  Akuntansi  &
Perpajakan (JRAP) , 2 (01), 106–112.
Syukri,  M.,  &  Hinaya,  H.  (2019).  Pengaruh
Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  Dan  Dana Alokasi  Khusus  Terhadap  Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi  Selatan. JEMMA  (Journal  of Economic,  Management  and  Accounting) ,
2 (2), 30–37.
Umam,  I.  K.  (2014).  Potensi  Pendapatan  Asli Daerah  Dalam  Rangka  Pelaksanaan Otonomi  Daerah. SALAM:  Jurnal  Sosial Dan Budaya Syar-I , 1 (2).
Wandira,  A.  G.  (2013).  Pengaruh  PAD,  DAU, DAK,  dan  DBH  terhadap  pengalokasian belanja  modal. Accounting  Analysis Journal , 2 (1).
Wertianti, I., & Dwirandra, A. (2013). Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi  Pada  Belanja Modal  Dengan  PAD  dan  DAU  Sebagai Variabel  Moderasi. E-Jurnal  Akuntansi ,
4 (3), 567–584.