## MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MELALUI PERAN KEPALA DESA

## Ibrahim Ahmad

## Abstrak
Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan sikap hidup rukun, maka penyelesaian sengketa diupayakan selalu melalui musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian  secara  damai  lebih  diutamakan  oleh  Kepala  Desa/Ayahanda  untuk menjaga keseimbangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
Penyelesaian  secara  damai  juga  dimaksudkan  untuk  menghilangkan  rasa dendam  akibat  persengketaan  yang  timbul.  Penyelesaian  secara  damai  dalam kehidupan  di  desa  dipandang  sebagai  hal  yang  perlu  dan  merupakan  keharusan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Semangat  kekeluargaan  dan  kerukunan  inilah  yang  harus  tetap  dipegang  dalam penyelesaian  sengketa  dengan  perantaraan  Kepala  Desa/Ayahanda  sehingga persaudaraan  diharapkan  tidak  sampai  renggang  atau  terputus  dan  permasalahan dapat diselesaikan secara damai
Kata Kunci: Sengketa, Pembagian, Harta Warisan, Kepala Desa

## Pendahuluan
Dalam  kehidupan  masyarakat  desa  yang  penuh  dengan  kekerabatan  dan kekeluargaan tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan  dengan  kepentingan  mereka  sendiri  di  lingkungan  perdata  seperti  masalah pembagian  tanah  warisan,  pembagian  warisan  lain  yang  sering  menimbulkan  sengketa dalam  lingkungan  keluarga  mereka  sendiri. Kekerabatan  dan  suasana  hidup  yang  penuh kekeluargaan  tidak  akan  dapat  memberikan  jaminan  dalam  lingkungan  tersebut  dapat terjaga  untuk  selalu  hidup  dengan  suasana  nyaman  dan  tentram.  Hal  ini  disebabkan perkembangan  dan  kebutuhan  yang  semakin  hari  makin  menuntut  bagi  siapapun masyarakat  desa  untuk  selalu  siap  berkompetisi  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  rumah tangganya sendiri.
Beragam permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat desa tersebut sudah  pasti  menghendaki  pemcahan  atau  solusi  yang  secepat  dan  sesegera  mungkin dalam  rangka  menjaga  kenyamanan  dan  ketentraman  desa  itu  sendiri.  Tanggung  jawab terhadap  berbagai  permasalahan  yang  timbul  menyangkut  kepentingan  masyarakat  desa tentu melakat pada diri Kepala Desa itu sendiri. Dengan demikian berbagai permasalahan yang  timbul  di  desa  tersebut  idealnya  Kepala  Desa  bertindak  terlebih  dahulu  sebagai penengah atau wasit dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi.
Khusus sengketa warisan yang sering muncul sebagai salah satu permasalahan yang  terjadi  di  desa  merupakan  masalah  yang  menarik  untuk  dikaji,  lebih-lebih  sudah
menyangkut  tentang  pembagian  warisan,  karena  umumnya  warisan  mempunyai  nilai ekonomis  dan religius yang  tinggi.  Dengan  kata  lain  warisan  dapat  menimbulkan kebahagian satu pihak dan di pihak lain dapat menimbulkan kesengsaran, apabila dalam pengaturan  dan  pembagian  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  seharusnya  diikuti bersama.
Persoalan  pembagian  dan  sengketa  warisan  di  kalangan  masyarakat  desa merupakan  hal  yang  biasa  dan  sering  terjadi.  Namun  demikian  apapun  model permasalahan  yang  terjadi  menyangkut  sengketa  warisan,  tetap  saja  dapat  diselesaikan secara  kekeluargaan.  Hal  ini  tentu  merupakan  suatu  keunggulan  tersendiri  bagi masyarakat  desa  dalam  menghadapi  setiap  masalah  di  sesa  di  banding  dengan permasalahan yang terjadi di wilayah kota yang lebih mengadalkan permasalahan model kapitalis.  Keunggulan  dalam  penyelesaian  setiap  sengketa  yang  terjadi  di  desa  dengan hasil  yang  lebih  baik  tersebut,  tentunya  dipengaruhi  juga  oleh  faktor  panutan  atau  yang memimpin desa itu sendiri.
Untuk  mengatur  soal  warisan  yang  sering  menjadi  masalah  di  desa,  kiranya perlu dibuat atau ditetapkan ketentuan sebagai patokan dan pedoman baik dalam bentuk hukum  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis  demi  terselenggaranya  pembagian  harta warisan yang adil bagi setiap pihak. Hal ini disebabkan rasa keadilan pada masing-masing orang  adalah  tidak  sama.  Karakteristik  kepentingan  yang  berbeda-beda  dalam  setiap kehidupan masyarakat desa itulah yang mulai dirasakan oleh Kepala Desa dalam rangka menyelesaikan setiap sengketa warisan.
Pada  dasarnya  setiap  sengketa  warga  desa  tidak  selamanya  harus  berakhir  di pengadilan. Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa yang  muncul yang melibatkan warga desa  idealnya  dapat  diselesaikan  sesegera  mungkin  di  tingkat  desa  saja.  Apalagi  kalau sengketa  tersebut  masih  merupakan  sengketa  yang  bersifat  kekeluargaan,  maka penyelesaiannya  pun  seharusnya  diselesaikan  secara  kekeluargaan  melalui  perantaranya seorang  kepala  desa.  Tugas  untuk  menyelesaikan  setiap  permasalahan  yang  timbul  di desa tersebut kiranya bukan merupakan beban berat yang baru bagi seorang kepala desa, melainkan  merupakan  suatu  kewajiban  dan  juga  merupakan  wewenang  yang  melekat pada dirinya sebagai kepala desa sekaligus kepala pemerintahan desa.
Beragam  hak  dan  kewenangan  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan seperti  undang-undang  otonomi  daerah  (UU  No  32  tahun  2004)  kepada  desa  maupun Kepala  Desa  itu  sendiri  untuk  mengelola  desa  dan  mengatur  warga  desa.  Ketentuan mengenai kewenangan dan hak yang telah diberikan oleh Kepala Desa tersebut tentunya
harus  dapat  dimanfaatkan  secara  baik  dan  tepat  dalam  rangka  mewujudkan  suatu pemerintahan desa yang dapat memberikan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat desa.
Apapun yang selama ini dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengelola/memanegement  desa  dan  mengatur  warganya  sudah  tentu  diharapkan membawa  perubahan  yang  berarti  dalam  rangka  kemajuan  desa  itu  sendiri. Perkembangan  era  reformasi  saat  ini  telah  memberikan  kewenangan  yang  lebih  kepada Kepala  Desa  dan  perangkat-perangkat  yang  ada  di  dalam  desa  dalam  menata pemerintahannya  yang  sesuai  dengan  semangat  dan  harapan  dari  peraturan  perundang- undangan itu sendiri terutama yang berhubungan dengan pemerintahan desa.

## Demokrasi Desa
Warga  desa  memaknai  demokratisasi  pemerintahan  desa  dengan  menitik beratkan  kepada  tujuan  dan  cita-cita  ideal  dibentuknya  masyarakat  desa/yaitu  keadaan yang  tenang/aman,  tidak  ada  hambatan  dalam  mencari  nafkah.  Hambatan  utama  proses demokratisasi  pemerintahan  desa  berupa  hambatan  kultural  terjadi  akibat  tidak  adanya akses perekonomian rakyat desa, hambatan kelembagaan akibat kekhawatiran aparat desa atas  konsekuensi  material  dari  pemberlakuan  UU  Otonomi  daerah/dan  hambatan  politis berupa  keengganan  pemerintah  yang  lebih  atas,  untuk  melepas  kekayaan  desa  yang selama  ini  dinikmatinya.  Faktor  penunjang  demokratisasi  pemerintahan  desa  adalah karakter Human  Development  Project dari  warga  desa/pola  hidup  sederhana  serta banyaknya potensi ekonomi dan politik desa yang belum terkelola secara maksimal.
Pada  dasarnya  masyarakat  desa  yang  masih  memegang  teguh  adat  ternyata menerima dan menginginkan desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi di desanya. Oleh karena itu dimungkinkan faktor lingkungan adat pada masyarakat desa akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tentang Pemerintahan Desa.
Pada  dasarnya  pemerintahan  Desa terdiri  atas  Pemerintah  Desa (yang  meliputi Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa)  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Kepala Desa  merupakan  pimpinan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berdasarkan  kebijakan yang  ditetapkan  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Sementara  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  merupakan  lembaga  perwujudan  demokrasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Anggota  BPD  adalah  wakil  dari  penduduk  desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

## Hukum Pembagian Warisan
Dalam hukum adat waris dikenal tentang sistem pewarisan. Hal ini seperti yang dikatakan  oleh  Suryo  Wignjodipuro  (1992:  105)  bahwa  sistem  pewarisan  dalam  hukum adat waris yakni sebagai berikut: Pertama, Sistem pewarisan individual. Ciri dari sistem individual  ini  adalah  bahwa  harta  peninggalan  dapat  dibagi-bagikan  di  antara  para  ahli waris.  Sistem  ini  pada  umumnya  sering  kami  jumpai  pada  masyarakat  jawa.  Kedua, Sistem  pewarisan  kolektif.  Cirinya  adalah  bahwa  harta  peninggalan  diwarisi  oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama  merupakan semacam badan hukum,  di mana harta tersebut pada umumnya tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris,  melainkan  hanya  boleh  dibagi-bagikan  pemakaiannya  saja.  Sistem  ini  dapat dijumpai  dalam  masyarakat  yang  menganut  sistem  kekeluargaan  materiil  seperti minangkabau.  Ketiga,  Sistem  pewarisan  mayoret.  Cirinya  adalah  bahwa  harta peninggalan  diwariskan  keseluruhannya  atau  sebagian  besar  kepada  seorang  anak  saja, yakni pada anak laki-laki paling tua saja, seperti di Bali atau pada anak perempuan tertua saja seperti pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.
Walaupun  hukum  adat  waris  mengenal  asas  kesamaan  tidak  berarti  bahwa setiap akan mendapat bagian dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut  banyaknya  bagian  yang  tertentu.  Pada  umumnya  ada  dua  kemungkinan  cara pembagian harta warisan yakni sebagai berikut: Pertama, Cara segendong sepikul, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Kedua, Cara dum-dum kupat, artinya bagian anak laki-laki dan perempuan sama.
Pada  umumnya  hukum  adat  waris  tidak  menentukan  kapan  waktu  diadakan pembagian.  Menurut  ada  kebiasaan  waktu  pembagian  setelah  pewaris  wafat  dapat dilaksanakan setelah upacara selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari atu seribu hari. Hal ini dimaksudkan para ahli waris berkumpul pada saat itu.
Dalam hukum waris Islam, cara pembagian harta warisan disebut dengan istilah ilmu faraidl yaitu ilmu tentang cara pembagian harta warisan, suatu cara yang cukup unik. Perkembangan  hukum  waris  Islam  terdapat  beberapa  hukum  adat  waris  yang  telah dituangkan menjadi hukum waris Islam yang dimuat di dalam Kompilasi Hukum  Islam. Misalnya  tentang  harta  gono  gini,  anak  angkat,  harta  kekayaan  berupa  lahan  pertanian yang  tidak  dapat  dibagi-bagi,  karena  kurang  dari  2  ha,  pembagian  secara  musyawarah (damai/ishlah). Hal ini dapat dlihat dalam Pasal 183, Pasal 190 dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam atau KHI.

## Sengketa Warisan dan Pemecahannya
Salah  satu  sumber  obyek  sengketa  dalam  kehidupan  sehari-hari  antar  manusia satu  dengan  manusia  yang  lain,  terutama  dalam  suatu  keluarga  yang  dulunya  bersatu kemudian  bercerai-berai  adalah  persoalan  pembagian  warisan  yang  tidak  proporsional sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  warisan  merupakan bentuk  harta  yang  dapat  saja  membuat  orang  menjadi  kaya  raya  karena  hal  tersebut. Sebaliknya  juga  orang  atau  setiap  manusia  dapat  menjadi  miskin  karena  tidak mendapatkan  harta  warisan  tersebut,  bahkan  dapat  saja  membuat  setiap  orang  menjadi gila sampai meninggal dunia akibat tidak mendapatkan harta warisan.
Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam  prosesnya  dapat  berlangsung  tanpa  sengketa  atau  dengan  sengketa.  Pada prinsipnya  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  berlangsung  secara  musyawarah. Musyawarah  dilakukan  oleh  keluarga  secara  internal  untuk  menentukan  bagian  masing- masing  ahli  waris.  Apabila  musyawarah  tidak  dapat  menyelesaikan  sengketa,  maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan.
Pada  dasarnya  prosedur  penyelesaian  sengketa  disini  adalah  prosedur penyelesaian  sengketa  mengenai  pembagian  harta  warisan.  Apabila  seorang  Kepala Desa/Ayahanda  menangani  suatu  perkara  perdata  yang  diajukan  kepadanya  oleh warga/penduduknya  adalah  dibenarkan  menurut  hukum  atau  secara  hukum  tindakan demikian adalah sudah tepat dan benar. Ketentuan pasal ini pulalah yang  menjadi dasar hukum bagi Kepala Desa menjalankan fungsinya sebagai Hakim Perdamaian Desa.
Ada dua macam penyelesaian perkara mengenai pembagian harta warisan yang diajukan oleh penduduk kepada Kepala Desanya, yakni sebagai berikut: Pertama, Perkara pembagian  warisan  yang  diajukan  tanpa  didahului  sengketa  antara  pihak-pihak  (ahli waris)  yang  bersangkutan.  Kedua,  Perkara  pembagian  warisan  yang  diajukan  oleh penduduk  Desa  kepada  Kepala  Desa  dengan  didahului  sengketa  antara  ahli  waris  yang bersangkutan.
Kedua macam perkara ini agak berbeda prosedur penyelesaiannya. Sebab antara keduanya  mempunyai  sifat  dan  karakteristik  yang  berbeda  yang  dalam  penyelesaiannya mempunyai kelemahan dan keunggulan. Untuk perkara pembagian warisan yang diajukan kepada  Kepala  Desa/Ayahanda  didahului  terjadinya  sengketa  antara  pihak  (ahli  waris) yang  bersangkutan.  Untuk  perkara  ini  pada  umumnya  prosedur  agak  mudah  dan sederhana,  pada  umumnya  setelah  terjadinya  kematian  seseorang,  maka  para  ahli warisnya  berkumpul  untuk  merundingkan  pembagian  atas  harta  warisnya  yang  ada.
Dalam perundingan itu biasanya ada atau ditunjuk seseorang juru bicara berwibawa dan dianggap mampu menangani masalah yang sedang dihadapinya.
Biasanya  orang  yang  seperti  ini  diambilkan  salah  satu  diantara  mereka  sendiri (ahli waris) akan tetapi sering pula terjadi harus mengambil orang luar (bukan ahli waris) yaitu dalam hal mereka sendiri kurang mampu memahami terhadap masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dengan demikian mereka terpaksa mencari orang lain yang dianggap perlu. Mereka menganggap bahwa apa yang telah disetujui itu berlaku sebagai ketentuan yang harus dijalankan. Keadaan semacam ini apabila dikaitkan dengan model yang diatur dalam KUHPeradat adalah sesuai dengan ketetapan Pasal 1338 yang mengatakan semua persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik.
Kalaupun  model  penyelesaian  seperti  ini  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  dalam KUHPerdata,  namun  hukum  yang  digunakan  untuk  penyelesaian  model  seperti ini tetap mengacu pada hukum  Islam dan hukum adat. Kalaupun ada kesamaan dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata hanyalah faktor kebetulan saja. Artinya hukum yang dipakai tetap mengacu pada hukum adat dan hukum Islam.
Kebanyakan  yang  ada  di  lapangan  rendahnya  kualitas  pendidikan  di  desa  ini membuat peran tokoh  masyarakat sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat desa, untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  penduduk desa  sendiri.  Begitu  juga  dengan  sengketa  harta  warisan,  masyarakat  lebih mempercayakan penyelesaian dengan bantuan Kepala Desa

## Tuntutan Fungsi Kepala Desa Dalam Sengketa Warisan
Salah bentuk wujud untuk menyelesaikan persoalan sengketa warisan di tingkat masyarakat  terkecil  seperti  desa  adalah  dengan  melibatkan  peran  Kepala  Desa  dalam menyelesaikan  sengketa  warisan  tersebut.  Penyelesaian  sengketa  warisan  dengan menggunakan tenaga Kepala Desa dianggap lebih mencerminkan semangat kekeluargaan dan  kekerabatan  dalam  keluarga.  Cara  penyelesaian  yang  melibatkan  Kepala  Desa dianggap dapat menjaga keutuhan keluarga itu sendiri. untuk itu akan diuraikan di bawah ini  bagaimana  peran  Kepala  Desa  dalam  menyelesaikan  sengketa  warisan  di  mayarakat tingkat desa.
Pada  dasarnya  menjadi  pengetahuan  umum  bahwa  pemerintahan  Desa  terdiri dari Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala Dusun. Istilah Kepala  Desa  sendiri  khusus  di  Provinsi  Gorontalo  mempunyai  makna  yang  sepadan dengan  istilah  Ayahanda.  Antara  kedua  istilah  tersebut  tidak  mempunyai  perbedaan makna,  namun  mempunyai  satu  pengertian  yakni  sebagai  pimpinan  dalam  masyarakat desa.
Kepala  Desa  sebagai  salah  satu  unsur  dalam  Pemerintahan  Desa  adalah merupakan  orang  pertama  yang  memegang  pimpinan  pemerintahan  desanya.  Dengan demikian  dalam  kedudukannya  yang  demikian  ini  seorang  Kepala  Desa  memiliki kewajiban  untuk  menampung  dan  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang  timbul dalam masyarakat serta harus memimpin dalam usaha pengembangan dan pembangunan desanya  di  samping  harus  menghadapi  arus  dan  tuntutan  pengembangan  kehidupan masyarakat  secara  menyeluruh.    Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  10  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979  tentang  Desa,    yang  mengatakan  bahwa  Kepala Desa  menjalankan  hak,  wewenang  dan  kewajiban  pimpinan  pemerintahan  desa,  yaitu menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri  dan  merupakan  penyelenggaraan  dan penanggung  jawab  utama  di  bidang  pemerintahan  pembangunan  dan  kemasyarakatan dalam  rangka  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  desa,  urusan  pemerintahan  umum termasuk  pembinaan  ketentraman  dan  ketertiban  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  menumbuhkan  serta  mengembangkan  jiwa  gotong-royong masyarakat  sebagai  sendi  utama  pelaksanaan  pemerintahan  Desa.  Undang-undang  ini sendiri  sekarang  ini  sudah  tidak  berlaku  lagi  seiring  dengan  arus  reformasi  yang  telah melahirkan  undang-undang  otonomi  daerah  yakni  UU  No  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Mengingat cukup beratnya tugas yang diemban oleh Kepala Desa selaku Kepala pemerintahan  desa,  maka  kepadanya  dituntut  suatu  kemampuan  yang  tangguh  dalam menjalankan  tugas  kewajiban  itu.  Sebagai  kepala  pemerintahan  desa  yang  berada  di bawah  kekuasaan  camat,  Kepala  Desa  bertanggung  jawab  kepada  yang  mengangkatnya melalui camat yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dari Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1979  ayat  (2),  yang  mengatakan  dalam  menjalankan  hak, wewenang  dan  kewajiban  pimpinan  pemerintahan  desa  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) undang-undang tersebut, di mana rumuskan bahwa   Kepala Desa: Pertama Bertanggung jawab  kepada  pejabat  yang  berwenang  mengangkat  melalui camat.  Kedua, Memberikan
keterangan  tersebut  kepada  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  sebagai  mitranya  dalam melaksanakan tugas di desa.
Apabila  diperhatikan  ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  tersebut  di  atas  maka  secara terperinci  dapat  penulis  kemukakan  bahwa  hak,  wewenang  dan  kewajiban  Kepala  Desa selaku  Kepala  Pemerintahan  desa  tersebut  meliputi  bidang-bidang:  Pertama, Pemerintahan.  Kedua,  Pembangunan.  Ketiga,  Kemasyarakatan.  Keempat,  Ketentraman dan ketertiban.
Dalam  bidang  pemerintahan,  Kepala  Desa  memiliki  hak  wewenang  dan kewajiban  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  desanya  sendiri.  sementara dalam  bidang  pembangunan,  Kepala  Desa  memiliki  hak  wewenang  dan  kewajiban menciptakan  masyarakat  yang  maju  serta  menjalin  keakraban  hubungan  antara  warga atau  golongan  yang  ada  dalam  Desanya.  Berikutnya  dalam  bidang  ketentraman  dan ketertiban,  Kepala  Desa  memiliki  hak,  wewenang  dan  kewajiban  untuk  menciptakan ketentraman  dan  ketertiban  dalam  masyarakat  desanya.  Hal  ini  semua  adalah  sesuai dengan  bunyi  Pasal  10  ayat  (1)  yang  mengatakan  dalam  bidang  menumbuhkan  dan mengembangkan  jiwa  gotong  royong  masyarakat  Desa,  Kepala  Desa  antara  lain melakukan usaha pemantapan koordinasi melalui lembaga Sosial Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa.
Kepala  Desa  ikut  campur  dalam  masalah  yang  timbul  dalam  perkawinan  baik golongan  Islam,  Kristen,  maupun  golongan  agama  yang  lain,  agar  perkawinan  tersebut menjadi  terang  dan  syah.  Di  samping  itu  apabila  ada  perceraian,  Kepala  Desa  campur tangan dalam mencari jalan keluarnya untuk menghindari terjadinya perceraian tersebut. Kemudian  sedapat  mungkin  berusaha  mendamaikannya.  Dalam  bidang  lainnya  Kepala Desa  selalu  ikut  campur,  misalnya  seperti  bila  terjadi  peralihan  hak  atas  tanah  antara sesama  warga  desanya,  juga  antara  warga  desa  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  atau dalam  hal  mengurus  anak  yatim  piatu  serta  mengurus  hartanya  agar  tidak  terlantar  dan sebagainya.
Kegiatan  lain  menyelenggarakan  hukum  sebagai  pembetulan  hukum  setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif ). Dalam bidang ini Kepala Desa campur tangan  dalam  segala  hal  dalam  lapangan  pergaulan  hidup,  bilamana  hal  tersebut dibutuhkan untuk memelihara ketertiban, perdamaian dan keseimbangan lahir batin, demi kesejahteraan rakyatnya. Searah dengan aktivitas-aktivitasnya yang harus dilakukan oleh Kepala  Desa,  maka  disini  dapat  dapat  dikatakan  bahwa  Kepala  Desa  tidak  saja  sebagai
kepala pemerintahan desa, dan sebagai Bapak Masyarakat akan tetapi juga sebagai Hakim Perdamaian Desa.
Dalam  melaksanakan  perannya  sebagai  hakim  perdamaian  desa,  maka  Kepala Desa  melakukan  tugasnya  dengan  mendasarkan  pada  pembagian  harta  warisan  dengan membagikan kepada masing-masing pihak  yang benar-benar berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Pada umumnya hukum adat dan hukum Islam tidak menentukan kapan Kepala Desa mengadakan pembagian harta warisan.
Seorang  Kepala  Desa  di  desa  lebih  dipercaya  oleh  masyarakat  desa  dari  pada penyelesaian masalah yang dilakukan di Pengadilan Negeri. Terdapat penghormatan oleh masyarakat  terhadap  segala  keputusan  yang  diambil  oleh  Kepala  Desa  mengenai  segala permasalahan yang diajukan oleh masyarakat kepadanya.
Berdasarkan  kenyataan  yang  ada  dalam  menjalankan  tugasnya  menjaga ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat desa, Kepala Desa telah mendamaikan perselisihan  batas  tanah  dan  perselisihan  harta  warisan.  Dengan  bantuan  Kepala  Desa peristiwa  tersebut  dapat  diselesaikan  secara  perdamaian.  Perselisihan  mengenai  batas tanah  yang  dimiliki  masyarakat  yang  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  kedua  belah  pihak, dengan  bantuan  Kepala  Desa  akhirnya  perselisihan  tersebut  terselesaikan  secara  damai dengan pembuatan bukti surat kesepakatan batas tanah yang ditanda tangani kedua belah pihak.  Persengketaan  harta  warisan  yang  dimintakan  bantuan  penyelesaiannya  kepada Kepala Desa.

## Kesimpulan
Pada  dasarnya  menurut  hukum  adat  dan  hukum  Islam  telah  memberikan kesempatan  kepada  pihak  pewaris  untuk  menentukan  sendiri  siapa  yang  mau melaksanakan  pembagian  harta  warisan.  Kehadiran  Kepala  Desa  sebagai  orang  yang dipercayai  untuk  melakukan  pembagian  harta  warisan  semata-mata  hanya  dilakukan apabila pihak-pihak tersebut lebih mempercayakan kepada Kepala Desa.
Apa yang dimainkan oleh meraka yang diberi hak dan kewenangan oleh hukum adat  dan  hukum  Islam  dapat  melakukan  pembagian  harta  warisan  dimaksudkan  untuk mengatasi persengketaan yang muncul timbul dalam pembagian harta warisan. Kehadiran meraka  yang  ditunjuk  oleh  hukum  adat  dan  hukum  Islam  mempunyai  hak  dan kewenangan  untuk  melakukan  pembagian  harta  warisan  semata-mata  agar  dalam pembagian  harta  warisan  dapat  dilaksanakan  dengan  cara  lancar,  tertib,  adil  dan  damai. Hakekatnya  kehadiran  mereka  ini  untuk  menekan  sedini  mungkin  timbulnya  sengketa
atau  konflik  atau  hubungan  yang  tidak  harmonis  dalam  diri  keluarga  yang  berhak mewaris tersebut. Artinya jangan sampai terjadi perpecahan dalam keluarga pewaris harta warisan  hanya  karena  adanya  pembagian  harta  warisan  yang  dianggap  tidak  sesuai  atau kepantingan masing-masing pewaris.

## Daftar Pustaka
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka Indonesia .
Hadikusuma, Hilman, 1993, Hukum Adat Waris . Penerbit Alumni Bandung
Prodjodikoro, Wiryono, 1990, Hukum Waris Indonesia . Penerbit Sumur. Bandung
Soepomo, 1999, Bab-Bab Tentang Hukum Adat . Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta
Wignjodipuro,  Surojo,  1992,  Pengantar  Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat.  Penerbit  Gunung Agung. Jakarta
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
Peraturan Pemerintah  Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
Kompilasi Hukum Islam (KHI).