## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Valentino Ohoiwirin 1 , Ahmad Sholikhin Ruslie 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: valentinovalen14@gmail.com

## Abstrak
Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang”.1 Pajak sendiri merupakan kon tribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang. Spesifikasi tindak pidana perpajakan dan mekanisme penerapan sanksi pidana.  Sistem  pajak  yang  menggunakan self  assessment system  sebenarnya  memperlunak  sifat memaksa  dari  pajak  ini,  dengan  harapan  masyarakat  akan  memenuhi  kewajiban  perpajakannya dengan benar. Akan tetapi permasalahan yang terjadi justru sebaliknya sistem yang sudah baik ini dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk  melakukan  penyimpangan  karena  masyarakat  menganggap pajak  adalah  beban  yang  akan  mengurangi  pendapatan  mereka.  Sehingga  mereka  melakukan penghindaran  pajak  yang  bertujuan  untuk  meminimalkan  beban  pajak.  Ancaman  sanksi  pidana terhadap  tindak  pidana  perpajakan  sebenarnya  cukup  berat  dan  jelas.  Jika  keduanya  sama-sama mengatur tentang tindak pidana yang “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” atau “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, maka sesuai dengan asas penerapan hukum  pidana  terhadap  undang-undang  yang  mengatur  tindak  pidana  dengan  objek  yang  sama, diberlakukan hukum yang secara khusus mengatur materi tindak pidana tersebut.
Kata Kunci : Pidana Perpajakan, Sanksi Pidana, Administratif

## ABSTRACT
The highest tax legal basis is Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia was reads that "taxes and the other levies that are coercive for the state by law". Specifications for tax crimes and the mechanism for applying criminal sanctions. The tax system that uses a self-assessment system  softens  the  coercive  nature  of  this  tax,  with  the  prospect  that  people  will  fulfil  their  tax obligation properly. However, the problem that occurs is, on the contrary, it's a good system to use by the community to make deviations because people think that taxes are a burden that will reduce their income.  So  they  do  tax  avoidance  which  aims  to  minimize  the  tax  burden.  The  threat  of  criminal sanctions against tax crimes is quite heavy and clear. If both of them regulate criminal acts that "may cause  losses to state revenues" or "may harm state finances or the state economy" and follow the principle of applying criminal law to laws governing criminal acts with the same object, they will be enforced. Law that specifically regulates the subject matter of the crime.
Key Words : Tax Crimes, Criminal Sanctions, Administrative

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  utama  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang”.1 Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
digunakan  negara  untuk  membangun  seluruh  wilayah  yang  ada  di  Indonesia.  Untuk  itu diperlukan partisipasi warga negara dengan patuh membayar pajak agar ikut berpartisipasi dan  berperan  serta  terhadap  pembiayaan  negara  dan  pembangunan  nasional.  Dalam melaksanakan  kewajibannya  wajib  pajak  diberikan  kepercayaan  untuk  menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas self assessment system.2  Namun,  bukan  hal  yang  mudah  bagi  negara  untuk  melakukan pemugutan pajak kepada wajib pajak walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat dan di sertai dengan sanksi yang tegas.
Penyelesaian  hukum  pidana  pajak  juga  bisa  diselesaikan  melalui  jalur  administratif seperti dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan tata  cara  perpajakan  Pasal  1  huruf  J.  Surat  Tagihan  Pajak  adalah  surat  untuk  melakukan tagihan  pajak  dan,/atau  sanksi  berupa  bunga  dan  denda  administrasi;  K.  Surat  Ketetapan Pajak  adalah,  surat  keputusan  yang  menentukan  besarnya  jumlah  pajak  yang  terhutang, jumlah  pengurangan  pembayaran  pajak,  jumlah  kekurangan  pembayaran  pokok  pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar; L. Surat Ketetapan Pajak  Tambahan  adalah  Surat  keputusan  yang  menambah  jumlah  pajak  yang  telah ditetapkan; M. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan yang menentukan pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong  dan/atau  dipungut,  karena  jumlah  pajak  yang  telah  dibayar  dan/atau  dipotong dan/atau dipungut lebih besar dari pajak yang terhutang.
Gambaran pentingnya sektor pajak seperti dikemukakan diatas membutuhkan adanya suatu perlindungan bagi pemasukan pajak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan  memperkuat  hukum  pajak  dengan  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana.  Hal  itu bertujuan  untuk  mendorong  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  kewajiban  untuk  membayar wajib pajak.
Walaupun  hukum  pajak  tergolong  ke  dalam  hukum  administrasi  negara,  namun diperkuat  dengan  diaturnya  ketentuan  pidana  didalam  Undang-undang  perpajakan. Penempatan  ketentun  pidana  dalam  hukum  pajak,  melahirkan  proses  kriminalisasi  dalam sektor pajak yang sangat terkait dengan politik hukum pidana yang menentukan pilihan, arah dan  implementasi  hukum  pidana.  Dua  hal  besar  dalam  kebijakan  hukum  pidana  dengan menggunakan sarana hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah pertama, perbuatan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
apa  yang  seharusnya  dijadikan  tindak  pidana  dan  kedua  sanksi  apa  yang  seharusnya digunakan  kepada  pelanggar.  Kedua  kriminalisasi  akan  membutuhkan  penegakan  hukum yakni melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana (SPP).
Dengan  potensi  kerugian  negara  disektor  tersebut,  pemerintah  perlu  mengupayakan mekanisme penyelesian administratif dan pidana dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana perpajakan  secara  proporsional.  Mengingat  tindak  pidana  perpajakan  tergolong  sebagai kejahatan  yang  terorganisir  ( organized  crime )  dan  biasanya  dilakukan  melalui  korporasi ( corporate crime ), serta dapat juga melibatkan petugas pajak diperlukan suatu penanganan yang juga yang beebeda dari tindak pidana umum lainnya.
Mengingat  terdapat  dualisme  dalam  penyelesaian  dugaan  tindak  pidana  perpajakan, maka  tentu  harus  ada  kejelasan  dan  kepastian  hukum  dalam  penerapannya.  Kepastian tersebut  berkaitan  dengan  konsistensi  penegakan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  itu  sendiri.  Terkait  dengan  konsistensi  tersebut  juga  harus  memperhatikan perlakuan yang sama ( equal treatmen ), dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan baik dengan memperhatikan kepastian hukum  maupun  pemasukan  bagi  keuangan  negara. Dari uraian  yang  dikemukakan  sebelumnya,  maka  pembahasan  yang  hendak  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah  pertama  bagaimana  spesifikasi  tindak  pidana  bidang  perpajakan  dan mekanisme penerapan saknsi pidana melalui peradilan pajak. Yang terdapat dalam Undang- undang perpajakan  khususnya tentang  Ketentuan  Umum  Tata  Cara  Perpajakan  bagaimana penyelesaian  terhadap  tindak  pidana  perpajakan.  Pembahasan  yang  akan  dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagimana spesifikasi pengaturan tindak pidana perpajakan dan bagaimana pengaturan penerapan sanksi-sanksi pidana melalui peradilan pajak.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  dengan  pendekatan  Perundang-undangan (statute  approach ),  dan  pendekatan  studi  kasus (case  approach). Pendekatan statute approach digunakan  untuk  mengetahui ratio legis dan  dasar  antologis  suatu  perundang- undangan  untuk  dapat  memahami  kandungan  filosofis  yang  ada  didalamnya.  Sementara pendekatan case approach digunakan  untuk  melihat  pertimbangan  pengadilan  untuk mencapai suatu keputusan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam Undang-Undang Tindak Pidana di bidang Perpajakan secara tegas menyatakan bahwa  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  adalah  “dapat  menimbulkan  kerugian  pada pendapatan  negara”  yang  maknanya  adalah  tercakup  dalam  pengertian  “dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Sementara tindak pidana korupsi sebagaimana yang  dimuat  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  juga  merumuskan  timbulnya  akibat  yaitu “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.
Jika keduanya sama- sama mengatur tentang tindak pidana yang “dapat menimbulkan kerugian  pada  penda patan  negara”  atau  “dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara”,  maka  sesuai  dengan  asas  penerapan  hukum  pidana  terhadap undang-undang yang mengatur tindak pidana dengan objek yang sama, diberlakukan hukum yang secara khusus mengatur materi tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, keuangan negara yang  menjadi  objek  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  adalah  keuangan  dalam  bidang perpajakan, maka diberlakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun keuangan negara yang  bersumber  dari  dana  pajak  yang  telah  masuk  ke  dalam  inventaris  keuangan  negara (APBN/APBD) adalah  keuangan  negara  (berarti sudah  tidak  ada  sengketa  pajak  lagi),  maka keuangan negara tersebut sudah tidak lagi menjadi domain dalam tindak pidana perpajakan. Jadi, keuangan negara tersebut menjadi domain hukum pidana lain, misalnya tindak pidana KUHP dan tindak pidana khusus lainnya sesuai dengan jenis dan bentuk tindak pidananya. a Bagaimana Spesifikasi Tindak Pidana Bidang Perpajakan?
Berikut  adalah  uraian  tentang  bagaimana  spesifikasi  tindak  pidana  pada  bidang perpajakan dan mekanisme penerapan sanksi pidana melalui peradilan pajak di Indonesia.

## 1. Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Yaitu terkait keuangan negara yang sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak dan sudah keluar dari inventaris Wajib Pajak yang bersangkutan, tetapi tidak masuk ke dalam kas atau daftar inventaris keuangan negara, karena terjadi penyalahgunaan oleh Wajib Pajak (oknum pribadi atau  oknum  pejabat  pada  korporasi)  atau  oleh  oknum  pejabat  pada  kantor  pajak  yang mengakibatkan setoran pajak dari wajib pajak tidak dibayarkan sebagian atau seluruhnya ke kas  atau  inventaris  Negara.  Mengenai  hal  ini  menurut  penulis,  tidak  lagi  menjadi  domain hukum  perpajakan  saja, tetapi  juga  menjadi domain hukum pidana  lain, baik  yang bersifat umum  maupun  yang  khusus.  Atas  dasar  pemikiran  tersebut,  tindak  pidana  terhadap
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
keuangan negara yang sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak dan tidak dibayarkan seluruhnya atau sebagian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pengertian “kerugian keuangan negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Sehubungan dengan hal tersebut, dengan menggunakan argumen hukum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 14 dikutip selengkapnya: Pasal 14 Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  Undang-undang  yang  secara  tegas  menyatakan bahwa  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Undang-undang  tersebut  sebagai  tindak  pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 tersebut untuk menunjukkan perluasan cakupan tindak pidana  korupsi  dipersyaratkan  a danya  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  “pelanggaran terhadap  ketentuan  Undang- Undang  ini  sebagai  tindak  pidana  korupsi”  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Secara acontrario, tindak pidana yang diatur dalam undang-undang lain tidak dapat menjadi tindak pidana korupsi apabila dalam undang-undang tersebut tidak mencantumkan  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  “pelanggaran  terhadap  ketentuan Undangundang tersebut sebagai tindak pidana korupsi”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.  Pemberlakuan  Pasal  14  tersebut  adalah  baik  hukum  pidana  materiil  maupun  hukum pidana  formil  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  dimuat  ketentuan  yang  isinya  sama  dengan  materi  yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi yaitu dimuat dalam Pasal 43A, dikutip selengkapnya:
Pasal 43A
(1) Direktur  Jenderal  Pajak  berdasarkan  informasi,  data,  laporan,  dan  pengaduan berwenang  melakukan  pemeriksaan  bukti  permulaan  sebelum  dilakukan  penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
(2) Dalam  hal  terdapat  indikasi  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  yang  menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal  di  lingkungan  Departemen  Keuangan  untuk  melakukan  pemeriksaan  bukti permulaan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
(3) Apabila  dari  bukti  permulaan  ditemukan  unsur  tindak  pidana  korupsi,  pegawai Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  tersangkut  wajib  diproses  menurut  ketentuan  hukum Tindak Pidana Korupsi.
(4) Tata  cara  pemeriksaan  bukti  permulaan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur  dengan  atau  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terkait dengan Tindak Pidana Perpajakan
Berbeda  dengan  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  umum,  tindak  pidana  pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana perpajakan terjadi setelah adanya tindak pidana di bidang perpajakan atau setelah adanya dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan oleh pelaku Wajib Pajak atau korporasi, petugas/pejabat Direktorat Jenderal Pajak, dan pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak dan bukan pejabat pajak.
Tindak pidana pencucian uang terkait dengan dana pajak yang bersumber dari Wajib Pajak yang wajib disetorkan ke kas negara. Potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya  dengan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  adalah  Wajib  Pajak  (individu  atau korporasi) yang tidak mememuhi kewajibannya untuk membayar pajak atau pajak terutang, kemudian  dana  tersebut  dialihkan  atau  disembunyikannya,  sehingga  Wajib  Pajak  tidak memenuhi  kewajibannya.  Dapat  pula  terjadi  Petugas/pejabat  pajak  yang  bekerja  sama dengan  Wajib  Pajak  yang  menyalahgunakan  wewenangnya  (atau  melakuan  perbuatan melawan  hukum)  yang  mengurangi  jumlah  pajak  yang  menjadi  kewajiban  wajib  pajak  dan dana  tersebut  kemudian  dialihkan  atau  disembunyikannya.  Dapat  juga  terjadi petugas/pejabat pajak yang tidak menyetorkan dana pajak yang bersumber dari Wajib Pajak ke  dalam  kas  atau  inventaris  negara,  kemudian  mengalihkan  atau  menyembunyikannya. Tindak  pidana  pidana  pencucian  uang  adalah  perbuatan  menempatkan,  mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 3) atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana  di bidang perpajakan (Pasal 4).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022

## 3. Pengaturan  Hubungan  Antara  Tindak  Pidana  di  Bidang  Perpajakan  dengan  Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus
Pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan  yang termasuk  kategori  tindak  pidana  pajak  telah  melahirkan  kontroversi,  terutama  mengenai pelanggaran  hukum  pajak  dengan  sanksi  pidana  administrasi  di  bidang  pajak  dengan penggunaan  hukum  pidana  umum  atau  hukum  pidana  khusus  terhadap  perbuatan  pidana yang terkait dengan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
1. Terkait  dengan  kewenangan  dalam  melakukan  penyidikan  antara  tindak  pidana  di bidang perpajakan yang bercorak administratif dengan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang merupakan tindak pidana murni ( generic crimes). Jika tindak pidana di bidang perpajakan dipergunakan dengan hukum pidana umum atau hukum pidana khusus, bertentangan dengan corak hukum pidana perpajakan yang termasuk hukum pidana administrasi.
2. Terkait  dasar  hukum  pengenaan  sanksi  pidana  yaitu  tindak  pidana  administrasi  di bidang perpajakan yang bersumber dari UndangUndang Pajak yang termasuk sebagai hukum  administrasi  dan  sanksi  pidana  di  bidang  hukum  administrasi  ( dependent crimes), sedangkan tindak pidana umum dan khusus yang diatur dalam undang-undang yang  mengatur  hukum  pidana  umum  dan  hukum  pidana  khusus  yang  bercorak kejahatan  yang  bersifat  independen  ( independent  crimes). Atas  dasar  corak  hukum perpajakan  tersebut,  maka  dugaan  terjadinya  tidak  pidana  perpajakan  dapat diselesaikan  melalui  mekanisme  administrasi,  yaitu  membayar  kewajiban  pajak  yang terutang  beserta  dendanya  dapat  dijadikan  alasan  untuk  tidak  melanjutkan  perkara pidana.
3. Pelanggar  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak, petugas/pejabat  pada  Direktorat  Jenderal  Pajak,  atau  pihak  ketiga,  sedangkan penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana di bidang pajak hanya dapat dilakukan oleh Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang diberi  wewenang  khusus  sebagai  penyidik  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan.  Sejak dimulainya  penyidikan,  memberitahukan  kepada  penuntut  dan  menyampaikan  hasil penyidikannya  kepada  penuntut  umum  melalui  penyidik  pejabat  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
b Bagaimana Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Peradilan Pajak?
1. Pemeriksaan di Bidang Pajak
Yaitu “ self assessment ”, dimana kepada wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang dan menyetor ke kas negara. Dalam sistem ini tentu diperlukan kejujuran, dan tetap ada yang tidak jujur dalam menghitung pajaknya melalui  pengisian  Surat  Pemberitahuan.  Untuk  fiskus  diberi  wewenang  untuk melakukan  pemeriksaan  terhadap  kebenaran  dari  Surat  Pemberi  Tahuan  (SPT)  dari Wajib  Pajak  yang  bersangkutan.    Mengenai  dasar  hukum  tindakan  pemeriksaan dibidang perpajakan adalah:
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986, Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.
Tujuan  pemeriksaan  terutama  adalah  untuk  memperoleh  /  mengumpulkan bahan-bahan  yang  dijadikan  dasar  untuk  menerbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak,  Surat Ketetapan  Pajak  Tambahan,  Surat  Pemberitahuan,  Surat  Keputusan  Kelebihan Pembayaran  Pajak,  dan  lain-lain  yang  berhubungan  dengan  administrasi  perpajakan. Untuk  keperluan  pemeriksaan,  petugas  pemeriksa  harus  dilengkapi  dengan  Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Wajib Pajak yang diperiksa harus:
1. Memperlihatkan  dan  meminjamkan  pembukuan  atau  catatan,  dokumen  yang menjadi dasarnya, atau dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha pekerjaan beban Wajib Pajak.
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang di pandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
3. Memberikan keterangan yang diperlukan.
Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa berwenang:
a. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, bukti-bukti, pembukuan dan dokumen- dokumen pendukung lainnya;
b. Meminjam  buku-buku,  catatan-catatan,  bukti-bukti  pembukuan  dan  dokumen- dokumen pendukung lainnya sepanjang diperlukan;
c. Meminta keterangan lisan /atau tertulis dari Wajib Pajak;
d. Memasuki  tempat  atau  ruangan  tertentu  yang  diduga  merupakan  tempat penyimpanan  dokumen,  uang,  barang,  yang  dapat  memberi  petunjuk  tentang keadaan  usaha  Wajib  Pajak  dan/  atau  tempat-tempat  lain  yang  dianggapnya penting serta melakukan pemeriksaan fisik di tempat-tempat tersebut;
e. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf d, apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memeriksa tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksan dilakukan.
f. Meminta  keterangan  dan/  atay  bukti-bukti  yang    diperlukan  dari  pihak  ke  tiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa;
Pemeriksa  yang  melakukan  pemeriksaan  terhadap  wajib  pajak  ada  kewajiban untuk membuat laporan hasil pemeriksaan.
Berpedoman pada PP Nomor 31 Tahun 1986, maka:
a. Hasil  pemeriksaan  yang  disetujui  Wajib  Pajak,  dibuatkan  surat  pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan (pasal 5 huruf c).
b. Laporan  hasil  pemeriksaan  harus  dibuat  oleh  Pemeriksa  dengan  menggunakan keahliannya secara cermat dan saksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan  keadaan  sebenarnya  kegiatan  usaha  atau  pekerja  bebas  Wajib  Pajak (pasal 8 butir 3).
Pemeriksaan dalam membuat laporan berpijak kepada Pedoman Laporan Pemeriksaan,

## 2. Keberatan
Keberatan  dan  Banding  dari  wajib  pajak  atas  sesuatu  ketetapan  pajak  adalah merupakan  jaminan  bagi  wajib  pajak  untuk  menggunakan  haknya  yang  dijamin  oleh Undang-undang  pajak.  Keberatan  dan  banding  ini  adalah  termasuk  peradilan administrasi  karena  peradilan  pada  keberatan  dan  banding  ini  disamping  memenuhi unsur-unsur peradilan biasa, juga ditammbah dengan unsur lainnya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Unsur-unsur yang  diperlakukan supaya dapat dikatakan adanya suatu peradilan (biasa) ialah:
a. Adanya suatu hukum yang abstrak yang mengikat umum yang  dapat diterapkan pada suatu persoalan;
b. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit;
c. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
d. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan. Agar  suatu  peradilan  dapat  merupakan  suatu  peradilan  administrasi,  maka disamping unsur-unsur tersebut diatas dipenuhi harus ada unsur-unsur lainnya, yakni: a. Bahwa salah satu pihak berselisih harus administrasi yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya;
b. Diberlaku kan  “Hukum  Publik”  atau  Hukum  Administrasi  Negara  terhadap persoalan yang diajukan.
Guna  sistematika  selanjutnya  baiklah  dikemukakan  beberapa  persoalan  yang berhubungan dengan masalah “keberatan” yaitu:
1. Pokok Perselisihan
2. Pemasukan Surat Keberatan
3. Isi Surat Keberatan
4. Keputusan Surat Keberatan

## 4.Banding
Bagi  wajib  pajak  yang  merasa  belum  mendapat  perlakuan  adil  karena  surat keberatannya ditolak sebagian atau seluruhnya oleh fiskus, maka dalam jangka waktu tiga  bulan  setelah  diterimanya  surat  keputusan  penolakan,  ia  dapat  mengajukan banding pada Majelis Pertimbangan Pajak.
Surat  minta  banding  itu  harus  dibubuhi  materai,  bilamana  tidak  maka  surat banding itu dikembalikan dengan permintaan untuk dibubuhi materai.
Kata naik banding menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Kurang tepat karena kata ini seolah-olah memberi gambaran bahwa Majelis memberikan keputusan dalam instansi kedua. Padahal tidak demikian. Putusan Majelis adalah Putusan Peradilan Pajak murni dalam instansi pertama dan terakhir.
5. Syarta-Sayarat yang Harus Dipenuhi untuk Surat Minta Banding
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
a Syarat harus diajukan secara tertulis kepada sekretaris majelis. Mereka yang tidak pandai menulis dapat mengajukan secara lisan kepada Kepala Daerah, yang untuk keperluan  itu  akan  diperintahkan  membuat  surat  tertulis  yang  ditandatangani olehnya dan kemudian diteruskan kepada Sekretaris Majelis.
b Surat minta banding harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan, terhitung dari saat diterimanya salinan keputusan penolakan keberatannya.
c Surat  minta  banding  harus  disusun  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  sehinggaa dapat  diratik  kesimpulan  jumlah  yang  menurut  pemohon  banding  harusnya dikenakan pajak.
d Surat minta banding harus dibubuhi bea materai
e Apabila  Surat  minta  banding  ditujukan  kepada  suatu  ketetapan  pajak,  harus disusun sedemikian rupa sehingga dari itu dapat ditarik kesimpulan jumlah yang menurut pemohon banding seharusnya dikenakan pajak.

## 6. Prosedur Banding
Jalannya penyelesaian banding di muka Majelis melalui prosedur sebagai berikut :
a. Pemasukan Surat Minta Banding
b. Penelitian Surat Minta Banding
c. Surat Bantahan
d. Surat Uraian
e. Keterangan Lisan Kepala Direktorat Pajak
f. Keputusan.

## 7. Pembuktian Muka Majelis
Yang  dibebani  pembuktian  dimuka  Majelis,  ada  kalanya  wajib  pajak  da  nada kalanya inspeksi keuangan (fiskus).
Bila  seorang  wajib  pajak  dikenakan  pajak,  kemudian  ia  mengajukan  keberatan atau surat minta banding dimuka Majelis karena ketetapan pajak yang teralalu tinggi, sedangkan  wajib  pajak  sudah  memenuhi  kewajibannya  yakni  memasukan  Surat Pemberitahuan (SPT), maka yang harus di buktikan bahwa ketetapan pajak itu benar, adalah inspeksi keuangan (fiskus).
Sebaliknya  bila  wajib  pajak  mengajukan  keberatan  atau  surat  minta  banding karena  ketetapan  pajaknya  terlalu  tinggi,  sedangkan  wajib  pajak  tidak  memenuhi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
kewajibannya  berupa  memasukan  Surat  Pemberitahuan  (SPT),  maka  yang  harus membuktikan bahwa ketetapan pajak itu tidak benar, adalah wajib pajak.
Alat-alat bukti yang digunakan adalah berupa:
1. Bukti Surat
2. Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.
Disamping itu juga dapat digunakan dua alat bukti seperti:
1. Ketetapan Ahli
2. Pengetahuan Hakim

## 8. Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak
Sebelum  memberikan  putusan  atas  perselisihan,  Majelis  pertimbangan  pajak berhak meminta keterangan dari para ahli, juru Bahasa dan pegawai yang ditunjuk oleh Kepala  Inspektorat  Pajak.  Para  ahli,  juru  Bahasa  dan  pegawai  tersebut  diatas  harus melakukan sumpah sebelum melakukan tugasnya.
Keputusan Majelis Pertimbanngan Pajak atas banding wajib pajak dapat berupa:
1. Menyatakan tidak dapat menerima Surat Minta Banding, karena tidak memenuhi syarat-syarat formil, misalnya surat minta banding diajukan setelah lewat waktu yang ditentukan dalam undang-undang;
2. Menyetakan dirinya tidak berwenang memberi putusan;
3. Menolak surat minta banding
4. Menerima sebagian surat minta banding
5. Menerima seluruhnya surat minta banding
9. Majelis  Pertimbangan  Pajak  (MPP)  dalam  Kaitannya  dengan  Peradilan  Tata Usaha Negara (PTUN)
Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bila keberatan wajib pajak  ditolak,  maka  wajib  pajak  bisa  mengajukan  banding  administratif  pada  Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) di Jakarta.
Keputusan  yang  diambil  oleh  Majelis  adalah  adalah  keputusan  yang  bersifat administratif  belaka.  Sebelum  berlakunya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986
Tentang peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), keputusan Majelis Pertimbangan Pajak adalah bersifat final, artinya tidak ada upaya hukum lagi yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk membatalkan keputusan tersebut.
Dengan diterapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  Negara,  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1991  tentang Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka timbul pertanyaan, bagaimana hubungan hukum Majelis Pertimbangan Pajak dengan Peradilan Tata Usaha Negara. (H, 1995)

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada bab-bab diatas sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:
1. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi (administrative criminal law atau dependent crimes) yang dikenal sederhana dan lentur  dalam  penegakan  hukumnya,  sepanjang  tujuan  dari  hukum  tersebut  tercapai,  yaitu wajib  pajak  mau  membayar  pajak  sesuai  dengan  kewajibannya.  Sebagai  corak  hukum administrasi dan tindak pidana administrasi (yang dikriminalisasi), maka penggunaan hukum pidana pidana umum atau hukum pidana khusus terhadap tindak pidana di bidang perpajakan adalah  tidak  tepat  dan  dapat  menimbulkan  problem  hukum  dan  keadilan.  Oleh  sebab  itu, tindak  pidana  umum  atau  tindak  pidana  khusus  yang  berkaitan  dengan  terjadinya  tindak pidana  perpajakan  adalah  berdiri  sendiri.  Kecuali  jika  di  masa  datang  diadakan  perubahan bahwa  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  adalah  tindak  pidana  umum  yang  bersifat kejahatan atau independen (independent crimes atau generies crimes) seperti halnya tindak pidana yang dimuat dalam KUHP.
2. Bahwa  terhadap  Keputusan  Majelis  Pertimbangan  Pajak  masih  dapat  diajukan kepada  pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Jakarta.  Hal  tersebut  berdasarkan  pemikiran penulis, bahwa Majelis Pertimbangan Pajak berkedudukan di Jakarta, maka pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970,  Tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang- undang Darurat No.27 tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (KUP)