## Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah di BNU’26 Syariah Magelang
M. Robit Nailal Fadli 1 , Purwanto 2 , Yeny Fitriyani 3 , M. Pudail 4 , Achmad Labib 5
1 STAI Islam Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: robitnailal843@gmail.com
2 STAI Islam Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: purwanto@staia-sw.or.id
3 STAI Islam Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: yenyfitriyani@staia-sw.or.id
4 STAI Islam Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: mpudail@staia-sw.or.id
5 STAI Islam Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: achmadlabib@staia-sw.or.id
Histori Naskah ABSTRACT Diserahkan: 01-02-2024 Direvisi: 18-03-2024 Diterima: 17-04-2024 One  of  the  obstacles  in  the  Musyarakah  Mutanaqisah  contract  is  that  two contracts must be carried out, namely cooperation (Syirkah) and rent (Ijarah). In implementing musyarakah mutanaqishah, two types of transactions are involved in one agreement. Therefore, capital goods are not only the object of transactions in musyarakah mutanaqishah but also function as objects in ijarah transactions for  business  development  and  as  objects  in  buying  and  selling  transactions  to protect  ownership  of  capital  goods.  This  research  aims  to  determine  how  the implementation  of  the  musyarakah  mutanaqisah  contract  at  Bank  BNU'26 Syariah  Magelang  is  implemented.  Mutanaqisah  musyarakah  contract  is  an agreement or arrangement between two or more people that is derivative and in the  form  of  an  agreement.  This  study  uses  qualitative  methods  with  two approaches, namely interviews and observations. The results of this study confirm that  BNU'26  Syariah,  implementing  the  mutanaqisah  musyarakah  contract  to customers, is there is cooperation between the bank and the customer in an effort based  on  mutual  agreement.  The  contract  can  be  agreed  upon  if  the  customer agrees to the requirements that Bank BNU'26 Syariah Magelang has determined. Keywords : Contract; Musyarakah mutanaqisah; BNU’26 Syariah.

## ABSTRAK
Salah  satu  kendala  dalam  akad  Musyarakah  Mutanaqisah  adalah  adanya  dua kontrak  yang  harus  dilakukan,  yaitu  kerjasama  (Syirkah)  dan  sewa  (Ijarah). Dalam  implementasi  musyarakah  mutanaqishah,  terjadi  keterlibatan  dua  jenis transaksi  dalam  satu  kesepakatan.  Oleh  karena  itu,  barang  modal  tidak  hanya menjadi objek transaksi dalam musyarakah mutanaqishah, tetapi juga berfungsi sebagai  objek  dalam  transaksi  ijarah  untuk  pengembangan  usaha,  dan  sebagai objek dalam transaksi jual beli untuk peralihan kepemilikan barang modal. Tujuan dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  akad musyarakah mutanaqisah di Bank BNU’26 Syariah Magelang. Akad musyarakah mutanaqisah adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua orang ataupun lebih yang bersifat turunan dan berbentuk kesepakatan. Dalam penelitian ini digunakan metode  kualitatif  dengan  dua  cara  pendekatan  yaitu  wawancara  dan  observasi. Hasil  dari  penelitian  ini  mengkonfirmasi  bahwa  BNU’26  Syariah  dalam menerapkan implementasi akad musyarakah mutanaqisah kepada nasabah yaitu dengan  adanya  kerjasama  yang  dilakukan  antara  pihak  bank  dengan  nasabah dalam suatu usaha berdasarkan kesepakatan bersama-sama. Kesepakatan tersebut bisa disepakati apabila nasabah menyetujui persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Bank BNU’26 Syariah Magelang. Kata Kunci : Akad; musyarakah mutanaqisah; BNU’26 Syariah.

## Corresponding
Author
: M. Robit Nailal Fadli, e-mail: robitnailal843@gmail.com

## PENDAHULUAN
Dalam memastikan kesuksesan perkembangan industri perbankan syariah, kerjasama dan dukungan yang komprehensif dari berbagai elemen, termasuk para aktor bisnis perbankan dan  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan,  menjadi  sangatlah  penting  untuk  terciptanya industri  perbankan  syariah  yang  sehat  (Sukarnoto,  2020).  Sistem  keuangan  dan  perbankan Islam merupakan suatu komponen dari konsep ekonomi Islam yang lebih besar, yang bertujuan menerapkan  nilai-nilai  Islam  dalam  konteks  ekonomi  (Ilyas,  2021).  Saat  ini,  perkembangan perbankan  syariah  di  Indonesia  tengah  mengalami  pertumbuhan  yang  sangat  signifikan. Perbankan  syariah  memberikan  pilihan  alternatif  kepada  masyarakat  Indonesia  yang berkeinginan  untuk  melakukan  transaksi  keuangan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam  dan menjauhi transaksi yang berbasis riba (Zuhirsyan  Nurlinda, 2021). Sementara itu, kemajuan pelaksanaan ekonomi syariah, terutama dalam menggunakan lembaga keuangan, dipicu oleh kesadaran  dari  komunitas  Muslim  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  Islam  dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ranah ekonomi (Rafsanjani, 2021),  contohnya adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  adalah  lembaga  keuangan  yang mengoperasikan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  (Utama,  2018). Prinsip-prinsip  ini  bersumber  dari  hukum  ekonomi  Islam,  yang  dikenal  sebagai  fiqih muamalah.  Salah  satu  prinsip  umum  dalam  fikih  muamalah  adalah  prinsip  kebolehan (al- ibahah), yang menyatakan bahwa semua transaksi muamalah (transaksi bisnis) dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum  syariah Islam (Soualhi   Djafri, 2021).  Beberapa contoh perjanjian tersebut antara lain 1) Mudharabah: Bentuk kerja sama antara pemilik modal ( shahibul  mal )  dan  pengelola  usaha  ( mudharib ),  di  mana  keuntungan  dibagi  sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Purwanto  Yanuar, 2017). 2)  Bai  ( Murabahah,  Salam,  Istishna’ ).  Jenis-jenis  perjanjian  jual  beli  yang  sesuai  dengan prinsip  syariah, seperti  jual beli dengan margin  keuntungan (murabahah), pembelian barang dengan  pembayaran  tunai  di  muka  (salam),  atau  pembelian  barang  yang  akan  diproduksi dengan  cara  pemesanan  ( istishna’ ).  3) Musyarakah .  Bentuk  kerja  sama  dan  kepemilikan bersama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha. 4) Ijarah. Perjanjian sewa-menyewa yang  dapat  digunakan  dalam  berbagai  transaksi,  seperti  sewa  properti  atau  peralatan.  5) Hiwalah,  Kafalah,  Rahn,  Qard ,  dan  sejenisnya:  Jenis-jenis  perjanjian  atau  jaminan  lainnya yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan transaksi (Muhamad, 2018).
BPRS  Meru  Nusantara  atau  lebih  dikenal  dengan  BNU’26  Syariah  Magelang merupakan  perbankan  syariah  pertama  di  Indonesia  yang  secara  resmi  ‘dimiliki’  oleh jam’iyyah Nahdlatul  Ulama.  Pemegang  saham  mayoritas  pada  BNU’26  adalah  jajaran struktural Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Magelang. Dalam kegiatan rutin BNU’26 Syariah Magelang, sebagaimana layaknya kegiatan BPRS pada umumnya, yaitu melakukan pengelolaan dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan (tabungan dengan konsep wadī’ah dan muḍārabah )  dan  deposito muḍārabah ,  untuk  kemudian  menyalurkan kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pembiayaan.  Pembiayaan  yang  disajikan  oleh BNU’26 Syariah di antaranya ada akad mudharabah , akad musyarakah, akad murabahah, akad istishna’, akad ijarah, akad hawalah, akad al qardh, akad ijarah multijasa ibn musa. Salah satu akad  yang  akan  peneliti  lakukan  yaitu  akad  pembiayaan musyarakah  mutanaqisah dimana kedua belah pihak saling kerjasama berdasarkan kesepakatan sesuai kontribusi bersama.
Salah satu kendala dalam akad Musyarakah Mutanaqisah adalah adanya dua kontrak yang  harus  dilakukan,  yaitu  kerjasama  (Syirkah)  dan  sewa  (Ijarah).  Dalam  implementasi musyarakah  mutanaqishah,  terjadi  keterlibatan  dua  jenis  transaksi  dalam  satu  kesepakatan. Oleh  karena  itu,  barang  modal  tidak  hanya  menjadi  objek  transaksi  dalam  musyarakah
mutanaqishah, tetapi juga berfungsi sebagai objek dalam transaksi ijarah untuk pengembangan usaha, dan sebagai objek dalam transaksi jual beli untuk peralihan kepemilikan barang modal. Transaksi  jual  beli  yang  terjadi  memuat  unsur gharar karena  sifatnya  yang  berorientasi  ke depan. Hal ini berarti terdapat janji untuk pembelian di masa depan yang dapat menimbulkan ketidakpastian  terutama  dalam  penetapan  harga  barang,  karena  harga  barang  disesuaikan dengan  nilai  pasar  yang  cenderung  fluktuatif  (Nurjaman,  Sofie,    Istianah,  2022).  Dalam pelaksanaan pembiayaan kepemilikan toko/kios, misalnya, terdapat dua perjanjian yang harus dilakukan  agar  akad  Musyarakah  Mutanaqisah  dapat  berjalan.  Perjanjian  pertama  adalah Perjanjian  Kerjasama  (Musyarakah)  antara  Bank  dengan  nasabah,  untuk  bersama-sama memiliki sebuah kios dengan sama-sama menanamkan modal. Secara bertahap, nasabah akan membayarkan  sejumlah  dana  yang  disepakati  untuk  membeli  status  kepemilikan  kios  yang dimiliki  oleh  Bank.  Perjanjian  kedua  adalah  Perjanjian  Sewa-menyewa  (Ijarah),  di  mana nasabah membayar biaya sewa setiap bulannya kepada pemilik kios. Karena pemilik kios di sini  adalah  Bank  dan  nasabah,  maka  uang  sewa  (upah)  tersebut  harus  dibagi  sesuai  dengan kesepakatan,  dan  aktivitas  ini  dilakukan  sampai  nasabah  memiliki  proporsi  kepemilikan sebesar 100%. (Wawancara dengan Bagian Pembiayaan, 2024).
Sudah  banyak  penelitian-penelitian  yang  mengkaji  persoalan  akad musyarakah mutanaqisah antara  Bank  dengan  nasabah.  Sejauh  ini  penelitian  terdahulu  sudah  mengkaji persoalan  kendala-kendala  yang  mungkin  muncul  pada  pelaksanaan  akad  musyarakah mutanaqisah  dalam  pembiayaan  kredit  pemilikan  rumah  (KPR)  syariah  di  Bank  Danamon Kantor  Cabang  Gunung  Agung  Denpasar  (Iswahyuni,  2022).  Selain  itu,  dalam  penelitian Sugito  et  al.  (2020)  mengkaji  persoalan  penyebab  rendahnya  tingkat  realisasi  penyaluran pembiayaan musyarakah, serta untuk  melakukan  analisis SWOT terhadap pelaksanaan  akad musyarakah  tersebut.  Dalam  penelitian  yang  di  lakukan  oleh  Nastiti  (2022)  mengevaluasi pelaksanaan  akad  musyarakah  pada  produk  pembiayaan  perbankan  Syariah.  Penelitian  lain mengkaji implementasi akad musyarakah mutanaqishah pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan  tinjauan  maqasid  Syariah  (Yarmunida,  2020).  Penelitian  ini  termasuk  dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik studi literatur.
Penelitian  ini  memiliki  perbedaan  dengan  penelitian  sebelumnya,  khususnya  terkait subjek penelitian yaitu BNU’26 Syariah Magelang dan tujuan penelitian yaitu implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada BNU’26 Syariah Magelang. Penelitian yang dilakukan di BNU’26 Syariah Magelang sudah di pertimbangan, bahwa bank tersebut adalah satu-satunya Bank komunitas Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Tujuan dari penelitian di BNU’26 yaitu supaya mengetahui implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada BNU’26 Syariah Magelang.  Keterbatasan  penelitian  ini  belum  menggunakan  metode  kuantitatif  dan  hanya meneliti di Bank BNU’26 Syariah Magelang saja. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan metode analisis yang diterapkan, sekaligus memberikan tambahan pemahaman untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian yang dipilih oleh  peneliti  adalah  Komisaris  di  BNU’26  Syariah  Magelang.  Data  untuk  penelitian  ini diperoleh  melalui  wawancara  dan  observasi.  Wawancara  dilakukan  oleh  peneliti  dengan Komisaris dan Pegawai yang menangani pembiayan di BNU’26 Syariah Magelang. Selain itu, peneliti  melakukan  observasi  terhadap  transaksi  yang  terkait  dengan  akad musyarakah mutanaqisah di  BNU’26  Syariah  Magelang.  Metode  pengumpulan  data  juga  dilakukan menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan landasan teori dan menyusun kerangka penelitian.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  analisis  kualitatif  merupakan  suatu  pendekatan  yang digunakan  untuk  memahami  dan  menginterpretasi  data  secara  mendalam.  Berbagai  teknik kualitatif  diterapkan  untuk  merinci  dan  menggali  makna  dari  data  yang  terkumpul.  Berikut adalah tahapan-tahapan analisis kualitatif yang umumnya dilibatkan dalam penelitian:
1. Pengumpulan Data. Proses awal melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti  wawancara,  observasi,  atau  analisis  dokumen.  Data  yang  dikumpulkan  dapat berupa  kata-kata,  narasi,  atau  gambaran  deskriptif  dari  partisipan  atau  situasi  yang diteliti.
2. Reduksi  Data.  Setelah  data  terkumpul,  langkah  selanjutnya  adalah  mereduksi kompleksitas data tersebut. Ini melibatkan penyederhanaan data agar dapat lebih mudah dielaborasi. Teknik-teknik reduksi data dapat mencakup pengkodean, kategorisasi, atau pengelompokan data yang serupa.
3. Penyajian  Data.  Data  yang  telah  direduksi  kemudian  disajikan  secara  sistematis.  Ini dapat  melibatkan  penyusunan  temuan  utama,  pola-pola,  atau  temuan  tematik  yang muncul dari analisis. Presentasi data dapat menggunakan metode seperti tabel, grafik, atau narasi deskriptif.
4. Penarikan Kesimpulan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari temuan yang ditemukan  melalui  analisis  kualitatif.  Kesimpulan  ini  bersifat  interpretatif  dan  dapat menggambarkan pola-pola umum, variabilitas, atau makna dalam konteks penelitian.
Analisis  kualitatif  memungkinkan  peneliti  untuk  menyelidiki  aspek-aspek  kompleks dari suatu fenomena atau situasi, menangkap variasi dalam perspektif partisipan, dan menggali makna-makna  yang  mungkin  tidak  dapat  diukur  secara  kuantitatif.  Metode  ini  memberikan kedalaman dan pemahaman kontekstual yang kaya terhadap subjek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Akad Musyarakah Mutanaqisah
Akad Musyarakah  Mutanaqisah merupakan  hasil  inovasi  dari  ulama  dan  pengusaha yang  menggabungkan  prinsip musyarakah sesuai  dengan  syariah  Islam  dengan  kebutuhan instrumen bisnis  yang sedang berkembang dengan cepat.  Akad ini pertama kali dirumuskan dan diperkenalkan oleh ulama pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1997, dalam diskusi yang dipimpin oleh Majma’ al-Fiqhi . Para ulama telah melakukan identifikasi terhadap Musyarakah Mutanaqisah untuk memahami asal-usulnya secara tepat (Kadir, Lufti, Sapa,  Hafid, 2022). Akad musyarakah  mutanaqisah adalah  bentuk  perjanjian  kerjasama  ( musyarakah )  di  dalam dunia  keuangan  syariah,  di  mana  dua  pihak  atau  lebih  sepakat  untuk  bermitra  dalam kepemilikan suatu aset atau proyek tertentu. " Musyarakah " berarti kemitraan atau kerjasama, sementara " mutanaqisah " berarti berkurang atau menurun (Katili  Rojali, 2023). Dalam akad musyarakah mutanaqisah , kepemilikan suatu aset atau proyek dibagi antara pihak-pihak yang terlibat. Awalnya, salah satu pihak mungkin memiliki hak kepemilikan yang lebih besar, tetapi seiring waktu, hak kepemilikan ini dapat berkurang melalui pembayaran yang dilakukan oleh pihak  lain  (Yarmunida,  2020).  Sementara  itu  dalam  Fatwa  DSN-  MUI  No.  73  Tahun  2008 tentang  musyarakah  mutanaqisah  disebutkan  bahwa Musyarakah  mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak ( syarik ) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
Akad Musyarakah terbagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu musyarakah permanen  dan musyarakah menurun. Musyarakah permanen merujuk  pada perjanjian di  mana setiap mitra memiliki bagian dana yang telah ditetapkan sesuai dengan akad, dan jumlahnya tetap hingga akhir  periode  akad.  Sedangkan musyarakah menurun  ( musyarakah  mutanaqisah )  adalah
bentuk kerjasama di mana terdapat pengurangan secara bertahap terhadap porsi kepemilikan salah  satu  mitra  kepada  mitra  lainnya,  yang  disebabkan  oleh  pembelian  porsi  kepemilikan secara bertahap dan melibatkan unsur (Kadir et al., 2022). Perjanjian yang menggunakan akad MMQ  harus  mematuhi  beberapa  rukun,  yang  melibatkan  (1)  Pihak  yang  berakad;  (2)  Baik Bank maupun Nasabah berperan sebagai penyedia dan penyerta modal ( Shahibul Maal ) serta pemilik  properti  yang  akan  disewakan  ( Mu'jir ),  sementara  Nasabah  juga  dapat  bertindak sebagai  pemilik  modal  dan  penyewa  properti  bersama  ( Musta'jir ).  (3)  Modal;  Bank  dan Nasabah  masing-masing  menyertakan  modal  dengan  tujuan  membeli  properti  tertentu  yang akan disewakan kepada Nasabah atau pihak lain. (4) Obyek akad; properti yang akan dimiliki bersama,  disewakan,  dan  menghasilkan  keuntungan  bagi  semua  pihak.  Ijab  Qabul;  (5) pernyataan penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan  kesediaan  mereka  dalam  membuat  perjanjian  (akad).  (6)  Nisbah  Bagi  Hasil; pembagian keuntungan yang diperoleh oleh para pihak dalam bentuk persentase, bukan jumlah uang yang tetap (Imronah, 2018).

## B. Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah
Implementasi akad musyarakah mutanaqisah yang di terapkan pada BNU’26 Syariah kepada para nasabah yaitu melibatkan kerjasama antara bank dan nasabah dalam suatu usaha, di mana kedua belah pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bentuk dari kerjasama perpindahan hak dari satu pihak ke pihak yang lain sebagaimana disampaikan oleh Komisaris BNU’26 (Wawancara dengan Komisaris BNU'26, 2024) sebagai berikut:
Bagan alur pembiayaan musyarakah mutanaqisah .
1. Negosiasi angsuran dan penyewaan.
2. Kesepakatan untuk kerja sama
3. Beli barang (Bank/nasabah)
Bank Syariah Nasabah Developer 1 2 3 3 4 4 5 6
4. Memperoleh suatu dokumen
5. Nasabah membayar secara mengangsur
6. Pihak perbankan menyerahkan hak milik
Langkah-langkah  pemberian  biaya  akad musyarakah  mutanaqisah sebagaimana dijelaskan oleh bagian pembiayaan BNU’26  (Wawancara dengn Bagian Pembiayaan, 2024) dalam mengadakan suatu barang meliputi:
1. Pengajuan  pembiayaan.  Nasabah  mengajukan  permintaan  pendanaan  kepada  lembaga perbankan sebagai mitra untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dalam pembelian atau pembiayaan  suatu  barang.  Pengajuan  ini  melibatkan  penjelasan  data  nasabah,  termasuk informasi  tentang  penghasilan,  sumber  dana  yang  akan  digunakan  untuk  melunasi kewajiban, dan tujuan serta tingkat kepentingan nasabah terkait barang tersebut.
2. Pihak perbankan melakukan analisa mengenai kemampuan nasabah untuk mendapatkan suatu barang.
3. Jika pengajuan yang diajukan oleh nasabah telah mendapatkan persetujuan dari lembaga pembiayaan, maka bank akan mengeluarkan surat kesepakatan biaya atau surat tawaran ( offering letter ). Hal ini dijelaskan oleh bagian pembiayaan BNU’46 bahwa surat tersebut berisikan tentang: (Wawancara dengan Bagian Pembiayaan, 2024)
a. Spesifikasi suatu barang yang disetujui
b. Tarif barang
c. Total dana perbankan dan nasabah
d. Lama waktu dalam melunasi biaya
e. Pelunasan secara mengangsur
f. Besar angsuran dan penyewaan yang ditanggung nasabah
4. Apabila nasabah menyetujui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam surat kesepakatan biaya, maka pihak bank maupun nasabah dapat memberitahu agen atau distributor bahwa pasokan barang telah disesuaikan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
5. Perjanjian  musyarakah  mutanaqisah  yang  dijalankan  oleh  bank  bersama  nasabah mencakup  persyaratan  seperti  partisipasi  modal  atau  mitra,  sewa,  dan  juga  melibatkan penjaminan barang yang diperdagangkan, serta unsur-unsur tambahan lainnya.
Dalam  praktik  implementasi  akad musyarakah  mutanaqisah yang  diadopsi  oleh BNU’26  Syariah  sudah  sesuai  dengan  Dalam  Fatwa  DSN  MUI  No:  73/DSN-MUI/XI/2008 tentang  akad musyakah  mutanaqisah .  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kesesuaian  komponen  yang diterapkan pada BNU’26 Syariah dengan materi akad musyarakah mutanaqisah, yang mana dalam  akad musyarakah  mutanaqisah terdapat  komponen shahibul  mal yang  dipegang langsung  oleh  BNU’26  Syariah.  Sedangkan,  komponen musta’rib dalam  akad musyarakah mutanaqisah pada  BNU’26  Syariah  diistilahkan  sebagai  nasabah  yang  menggunakan  akad tersebut    (Wawancara  dengan  Komisaris,  2024).    Dalam  Fatwa  DSN  MUI  No:  73/DSN- MUI/XI/2008, dijelaskan bahwa dalam musyarakah mutanaqisah mensyaratkan adanya Syarik yaitu  mitra,  yang  melakukan  akad  syirkah  (musyarakah).  Selain  itu  juga  harus  dijelaskan tentang  adanya Hishshah yang  merupakan  porsi  atau  bagian  syarik  dalam  kekayaan musyarakah  yang  bersifat  musya’. Musya’ adalah  porsi  atau  bagian  syarik  dalam  kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.
Kesesuaian  dalam  proses  penggunaan  akad musyarakah  mutanaqisah dapat  dilihat dalam pembentukan kesepakatan perjanjian. Dalam akad musyarakah mutanaqisah , perjanjian dapat disetujui dengan melihat pembagian keuntungan dan kerugian, tanggung jawab dalam manajemen  serta  kesanggupan  dalam  pengembalian  dana.  Sedangkan  penerapan  dalam
BNU’26 Syariah, kesepakatan akad musyarakah mutanaqisah dapat disetujui dengan adanya berbagai  syarat  dan  ketentuan  yang  sesuai  dengan  prosedur  akad musyarakah  mutanaqisah, sebagaimana hasil Obervasi Penulis (2024) yang terdiri dari:
1. Negosiasi angsuran dan penyewaan
Dalam  negosiasi  angsuran  dan  penyewaan,  pihak  BNU’26  Syariah  akan  menganalisa tingkat keuntungan dan kerugian serta pengelolaan usaha dari perusahaan yang mengajukan dana.
2. Kesepakatan untuk kerjasama Dalam hal ini, pihak Bank dan perusahaan akan membuat sebuah perjanjian yang meliputi nominal dana, jangka waktu pengembalian, serta jaminan ganti rugi.
3. Pembuatan dokumen perjanjian
Dalam  menjaga  kesepakatan  perjanjian  akad musyarakah  mutanaqisah yang  diterapkan pada BNU’26 Syariah yaitu dengan menyertakan beberapa dokumen sebagai bukti adanya kesepakatan  perjanjian  yang  sudah  disepakati  bersama,  dengan  harapan  salah  satu  pihak tidak menyalahi perjanjian yang telah disepakati.

## PENUTUP
Akad musyarakah  mutanaqisah merupakan  bentuk  kesepakatan musyarakah yang bersifat turunan dan berwujud dalam bentuk perjanjian kerja sama atau kesepakatan bersama antara dua orang atau lebih. Dalam praktik implementasi akad musyarakah mutanaqisah yang diadopsi oleh BNU’26 Syariah, terdapat kolaborasi antara bank dan nasabah dalam suatu usaha berdasarkan  kesepakatan  bersama.  Kerjasama  ini  menjadi  kenyataan  ketika  nasabah menyetujui  persyaratan-persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  Bank  BNU’26  Syariah Magelang.  Kesepakatan  ini  mencakup  berbagai  aspek,  termasuk  pembagian  laba  dan  rugi, tanggung jawab atas manajemen usaha, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu,  persyaratan-persyaratan  ini  dapat  melibatkan  perincian  terkait  modal  yang  diperlukan, peran serta aktif dari kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan, dan lainnya.
Dalam  konteks  akad musyarakah  mutanaqisah ,  perlu  adanya  pemahaman  yang  jelas dan transparan antara bank dan nasabah mengenai mekanisme kerja sama, termasuk dampak dari setiap keputusan yang diambil terhadap hasil usaha dan keuntungan yang akan dibagikan. Selain itu, pendekatan edukasi dan penyuluhan terhadap nasabah dapat menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya perincian dan konsekuensi dari akad musyarakah mutanaqisah . Dengan demikian, pemahaman yang baik antara kedua belah pihak, transparansi  dalam  perjanjian,  serta  pendekatan  edukatif  dapat  membantu  meningkatkan keberhasilan implementasi akad musyarakah mutanaqisah , menciptakan hubungan yang sehat dan saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ilyas,  R.  (2021).  Peran  Dewan  Pengawasan  Syariah  Dalam  Perbankan  Syariah. Jurnal Perbankan Syariah , 2 (1), 42–53.
Imronah, ’ainul. (2018). Musyarakah Mutanaqisah. Jurnal Perbankan Syariah , 4 (1), 34–50.
Iswahyuni.  (2022).  Implementasi  Akad  Musyarakah  Mutanaqisah  Pada  Pembiayaan  Kredit Pemilikan  Rumah  Di  Bank  Danamon  Syariah  KC  Gunung  Agung  Denpasar. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi , 7 (1), 339–344.
Kadir,  S.,  Lufti,  M.,  Sapa,  N.  Bin,    Hafid,  A.  (2022).  Implementasi  Akad  Musyarakah Mutanaqisah di Lembaga Keuangan Islam. Islamic Economics and Business Journal , 4 (2), 1–19.
Katili,  A.  M.,    Rojali,  A.  (2023).  Musyarakah  Mutanaqishah. Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin , 2 (11), 5481–5491.
Muhamad,  K.  (2018).  Prinsip-prinsip  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Undang-undang Tentang Perbankan Syariah. Asy-Syari‘Ah , 20 (2), 145–161.
Nastiti, A. S. (2022). Implementasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 7 (1), 1–19.
Nurjaman, M. I., Sofie, H. M.,  Istianah, I. (2022). Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts:  Analisis  Akad  Musyarakah  Mutanaqishah  (MMQ)  di  Lembaga  Keuangan Syariah. TAWAZUN :  Journal  of  Sharia  Economic  Law , 5 (1),  92–106. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13871
Obervasi  Penulis.  (2024). Observasi  terhadap  Kegiatan  Pembiayan  di  BNU’26  Syariah Magelang, pada tanggal 3 Januari 2024 . Magelang.
Purwanto,    Yanuar,  F.  (2017).  Kontribusi  Pembiayaan  yang  Diberikan  oleh  Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa Dan Sumatera Tahun 2012-2016. Iqthishadia: Jurnal Ekonomi Syariah , 4 (2), 214–234.
Rafsanjani,  H.  (2021).  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  Pada  Lembaga  Keuangan Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 6 (1), 267–278.
Soualhi,  Y.,    Djafri,  F.  (2021).  Sharī’ah  framework  for  pricing  family  takāful  products.
Intellectual Discourse , 29 (1), 89–116. Retrieved from https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85109667546partnerID=40md5=78a3876e4f4276d1bfc7c3d864f10167
Sugito, Wahid, N. A.,  Zulhilmi, M. (2020). Analisis Implementasi Akad Musyarakah pada BPR Syariah di Provinsi Aceh. Jurnal Perbankan Syariah , 1 (1).
Sukarnoto, T. (2020). Atribut Produk Syariah Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah. Jurnal Perbankan Syariah , 1 (1), 1–25.
Utama, A. S. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. Jurnal Perbankan Syariah , 2 (2), 187–200.
Wawancara  dengan  Bagian  Pembiayaan.  (2024). Wawancara  dengan  Bagian  Pembiayan  di BNU’26 Syariah Magelang, pada tanggal 3 Januari 2024 . Magelang. Wawancara  dengan  Komisaris.  (2024). Wawancara  dengan  Komisaris  di  BNU’26  Syariah Magelang, pada tanggal 3 Januari 2024 . Magelang.
Yarmunida, M. (2020). Musyarakah Mutanaqisah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 5 (2), 216–224.
Zuhirsyan,  M.,    Nurlinda.  (2021).  Pengaruh  Religiusitas,  Persepsi  dan  Motivasi  Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah. Perbankan Syariah , 2 (2).