Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research) Vol.  6, No. 2, Agustus 2023, pp. 158~165
ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.266 ║ 158
Waqf dimensions in the context of improving the mosque prosperity board's economy based on law number 41 of 2004 regarding waqf
Dimensi  Wakaf Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Badan Kemakmuran Mesjid Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Jumadiah 1* , Faisal 2 , Hamdani 3*, Sutriani 4 1,2 Faculty of Law, Malikussaleh University, Lhokseumawe, Indonesia. 3,4 Faculty of economic, Malikussaleh Universty, Lhokseumawe, Indonesia.
Email : 1 jumadiah@unimal.ac.id, 2 Faisal@unimal.ac.id, 3 hamdani.ukm@unimal.ac.id 4 sutriani@unimal.ac.id
*Corresponding Author: jumadiah@unimal.ac.id / hamdani.ukm@unimal.ac.id

## ABSTRACT
Waqf  has  potential  and  economic  benefits  if  the  management  system  is  carried  out  with  good management. Waqf assets will also develop and achieve their goals of the creation of the welfare of the people for the sake of worship if managed (Nazhir) by human resources who are credible and professional.  This  study  uses  the  Normative  method,  namely  legal  materials  through  library research, examines waqf laws, articles relating to the prosperity of the ummah, reinforced by legal sources from books, legal journals, the internet, it is found that the legal dimensions of waqf from the  Sharia  dimension, that  is  what  Allah  has  stipulated  in  the  Al-Quran  and  Al  Hadiat, the  Fiqh dimension as according to Abu Hanifah, the waqf is the principal custody of a property in the hands of  a  Waqf  owner  and  uses  the  proceeds  for  pious  charitable  purposes,  the  legal  dimension  as outlined in Article 22 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf.

## Keywords: Dimensions of waqf, economic improvement, mosque prosperity agency

## ABSTRAK
Wakaf  memiliki  potensi  dan  manfaat  ekonomi,  apabila  sistem  pengelolaan  dilakukan  dengan manajemen  yang  baik  maka  pengembangan  harta  wakaf  akan  tercapai  tujuannya  jika  dikelola (Nazhir) oleh sumber daya manusia yang memiliki kredibelitas, profesionalitas, demi terciptanya kesejahteraan umat untuk kepentingan ibadah. Untuk terpenuhinya maksud tersebut Pemerintah melahirkan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dan PP  No.  42/2006. Penelitian  ini  menggunakan  metode  Normatif  yaitu  bahan  hukum  melalui  studi  kepustakaan ( library  research ),  mengkaji  tentang  undang-undang  wakaf,  pasal-pasal  yang  berkenaan  dengan kemakmuran  ummah,  diperkuat  dengan  sumber  hukum  dari  buku,  jurnal  hukum,  internet, ditemukan bahwa Dimensi hukum wakaf dari dimensi Syariah, yaitu apa yang telah Allah tetapkan dalam  Al-Quran  dan  Al  Hadiat,  dimensi  Fiqih  sebagaimana  menurut  Abu  Hanifah,  wakaf  itu merupakan  penahanan  pokok  sesuatu  harta  dalam  tangan  pemilikan  Wakif  dan  menggunakan hasilnya  untuk  tujuan  amal  saleh,  dimensi  undang-undang,  apa  yang  digariskan  dalam  Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Kata Kunci: Dimensi wakaf, peningkatan Ekonomi, badan kemakmuran mesjid
1. PENDAHULUAN
Umat  manusia  terlepas  dari  agama  dan  kepercayaan  yang  mereka  anut,  sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang subtansinya tidak jauh  beda  dengan  batasan  makna  wakaf  dikalangan  umat  Islam.  Hal  ini  disebabkan  pada dasarnya, seluruh umat manusia di dunia ini sebelum dan sesudah Islam menyembah Tuhan melalui  ritual  keagamaan  sesuai  dengan  kepercayaan  mereka.  Hal  inilah  yang  kemudian menjadi  faktor  pendorong  bagi  setiap  umat  beragama  untuk  mendirikan  bangunan peribadatannya masing-masing (Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi, 2003: 13).
Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi maka perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan  kesejahteraan umat. Pada Tahun 2004 Pemerintah Indonesia melahirkan undang-undang untuk memberikan harapan  bagi  perkembangan  wakaf di  Indonesia  khususnya  bagi  umat  Islam yaitu  Undang- Undang  (UU)  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dan PP  No  42/2006 , diarahkan  untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam.
Wakaf  bertujuan  memanfaatkan  harta  benda  wakaf  sesuai  dengan  fungsinya,  dengan mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat. Lahirnya undang-undang  wakaf serta memuat beragam aturan  formal  menjadi  landasan  dalam  pengembangan  wakaf  produktif,  wakaf  produktif adalah wakaf yang menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.
Tanah wakaf merupakan suatu potensi sumber daya ekonomis untuk lebih dikembangkan guna  membantu  menyelesaikan  krisis  ekonomi,  sayang tanah wakaf  yang  berjumlah  begitu banyak, pada umumunya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Suatu kenyataan terlihat bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa Mesjid, Mushalla, Madrasah, Sekolah, Makam dan rumah yatim piatu. Dilihat dari segi sosial dan  ekonomi,  wakaf  yang  ada  memang  belum  dapat  berperan  dalam  menanggulangi permasalahan umat, khsususnya masalah sosial dan ekonomi.
Keberadaan harta wakaf harus mempunyai kekuatan hukum yaitu melalui pendaftaran tanah. Pendaftaran harta benda wakaf akan dibuat sebuah akta wakaf yang diserahkan oleh wakif  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW),  pejabat  yang  diangkat  oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Pasal 47 ayat 1 dan 2 UU wakaf menyatakan bahwa dalam  rangka  memajukan  dan  mengembangkan  perwakafan  nasional  dibentuklah  Badan Wakaf Indonesia. Badan ini merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Pendayagunaan  harta  wakaf  dan  pengurusannya  harus  diserahkan  kepada  ahlinya,  dengan kata  lain  harus  ada pengurus  harta tersebut  yaitu Nazhir . Nazhir yang  akan  mengurus  dan mendayagunakan harta wakaf untuk pengebangan dan kemakmuran masjid.

## 2. METODELOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat yuridis  normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  (Soerjono  Soekanto,  2013:  14),  Bahan  hukum dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer terdiri  atas  perarturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  permasalahn  yang  akan dikaji.  Bahn  hukum  sekunder  terdiri  atas  referensi-referensi  seperti  jurnal-jurnal,  buku, prosiding, dan seterusnya yang terkait dengan permaslahan yang diteliti.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dasar Hukum Wakaf
a) Al- Qur’an
Dalam Al- Qur’an Surat Al - Imran yang berbunyi: “Perbuatlah oleh kamu kebaikan agar kamu  mendapat  kemenangan”.  (Al -  Imran:  92).  Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada kebajikan (yang sempurna) sebulum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa  saja  yang  kamu  nafkahkan  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui.  (QS  Ali  Imran 3;92). Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usaha
mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Para ulama  berpendapat  bahwa  Allah  memakai  istilah  menafkahkan  sebagai  ganti  dari  sedekah, infak, dan wakaf (A. Djazuli, 2004: 375).
b) Al-Hadist
Adapun Hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu Hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khathab ketika menerima tanah di Khaibar yang artinya: "Dari Ibnu Umar ra  (radiallah  huanhu).  berkata: “ Bahwa  sahabat  Umar  ra.  memperoleh  sebidang  tanah  di Khaibar,  kemudian  Umar  ra.  menghadap  Rasulullah  SAW.  untuk  meminta  petunjuk.  Umar berkata: "Ya Rasulullah SAW, saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, belum pernah saya  mendapatkan  harta  yang  lebih  saya  cintai  daripada  tersebut,  apakah  perintahmu berkenaan  dengan  tanahku  itu?"  Rasulullah  SAW.  bersabda:  "Bila  engkau  suka,  tahanlah (pokoknya)  tanah  itu,  dan  engkau  sedekahkan  manfaatnya  (hasilnya).  "kemudian  Umar mensedekahkan  (tanahnya  untuk  dikelola),  tidak  dijual,  tidak  di  hibahkan  dan  tidak  di wariskan (A. Djazuli, 2004: 375).

## 2. Tiga Dimensi Hukum Wakaf.

## 1) Dimensi Syariah
Imam  Syaukani  berkata.”  Barang  siapa  mewakafkan  barang  yang  dapat membahayakan ahli waris, maka wakafnya batal”. Shadiq Hasan Khan berkomentar tentang hal ini, beliau berkata.”Kesimpulannyan bahwa wakaf yang bertujuan memutuskan apa yang Allah  perintahkan  untuk  menyambungnya  serta  bertentangan  dengan  ajaran-ajaran  Allah Subhanahu wata’ala, maka wakaf nya batal.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dimensi hukum wakaf dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Waqif tidak boleh membiarkan keluarga dalam keadaan lapar demi mencari keridhaan Allah;
b) Hanya mewakafkan sesuatu kepada anak lelakinya saja, maka oleh karena itu oleh waqif apa  yang  telah  diwakafkan  dalam  keluarga  dibolehkan  menarik  kembali  wakafnya, sebagaimana ia diperbolehkan mengikat wakaf dengan syarat-syarat tertentu; kemudian keabsahan  wakafnya  yang  diperlukan  sehingga  adanya  suatu  kepastian  hukum (Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi: 184).
Oleh karena itu kehendak hukum oleh waqif terhadap harta benda wakaf harus jelas kepemilikannya  dan  waqifnya  sehat  jasmani  dan  rohani.  Harta  benda  wakaf  hanya  dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Waqif secara sah, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda yang tidak bergerak yaitu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar dan  juga  yang  berkaitan  dengan  tanah,  hak  milik  satuan  rumah  susun  serta  benda  tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari’ah, oleh karena itu secara syari’ah yang lebih banyak  manfaat  adalah  untuk  kemakmuran  masjid,  ini  salah  satu  syi’ar  karena  apabila pengembangan pembanguna n dan manajemen kemasjidan berjalan dengan baik maka jama’ah merasa tenteram apabila berada dalam masjid, salah satunya adalah BKM Masjid Jogokariyan, Yogyakarta  yang  telah  dan  mampu  menjadikan  harta  wakaf  secara  produktif  sehingga manfaatnya dirasakan oleh jamaah masjid khususnya dan umat pada umumnya.

## 2) Dimensi Fiqih
Secara  etimologis,  kata waqf adalah  bentuk mashdar  (noun  verbal) dari  kata  kerja waqafa - yaqifu, yang artinya diddu istamarr, berhenti (Ahmad Warson, 1984:  1683).  Secara lexicografis, kata al-waqfu sama artinya dengan at-tahbisu dan attasbilu, yaitu al- habsu anit- tasharrufi (mencegah agar tidak mengatur) (Wahbah Az-Zuhaily, 1989:  153).  Kata waqofa bisa berbentuk muta > addy dan  bisa  juga berbentuk lazim. Dalam bentuk muta > addy seperti
pada  ungkapan waqoftusy- syai’a, yang  berarti habastu  fi  sabilillahi (mewakafkan sesuatu). Sedang dalam bentuk lazim seperti pada ungkapan waqoftu (saya berhenti) (Ahmad Warson, 1984: 1683). Kata habs, seperti juga kata waqf adalah bentuk mashdar dari kata kerja habasa -  yahbisu, yang  artinya  menahan.  Namun  demikian,  keduanya  mempunyai  perbedaan. Perbedaan  itu  ialah  bahwa  kata habasa dapat  dijadikan  bentuk tsulatsi  mazid, sehingga menjadi ahbasa , tetapi bukan habbasa. Sementara kata waqafa bila dijadikan bentuk tsulatsi mazid menjadi waqqafa, bukan awqafa. Sebab,  kata habbasa maupun awqafa merupakan ungkapan yang tidak lazim dipergunakan dalam linguistik bahsa Arab, kecuali untuk hal-hal yang berkonotasi  negatif, rendah, atau hina. Misalnya ungkapan al-mauqifu li habsin nasifihi lil-hisabi (tempat untuk menahan orang, guna diadakan perhitungan).  Kemudian, kata waqf dibatasi penggunaanya hanya  pada  obyek  tertentu,  yakni  benda  wakaf, sehingga kata al- waqfu disamakan  pengertiannya  dengan al-habsu. Oleh  karena  itu,  di  Marokko  ada  suatu jabatan  yang  dinamakan waziru  al-habsi, yang  berarti  Menteri  Wakaf  (Wahbah  Az- Zuhaily,1989: 153).
Dalam   perspektif    hukum   Islam ( fiqh ) wakaf   adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki  rujukan  ekplisit  dalam al-Quran  dan al-Sunnah.  Ulama  berpendapat  bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan al- Khayr (secara harfiah berarti kebaikan).  Allah berfirman yang artinya: “ Hai  orang-orang  yang  beriman  rukulah, dan sujudlah,  serta beribadahlah  kamu sekalian  kepada Tuhanmu,  dan berbuatlah  kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan”. (QS. Al-Baqarah: 43)
Arti wakaf dilihat dari segi hukumnya banyak menimbulkan pandangan terutama dari para ahli hukum Islam seperti Abu Hanifah, Qadli Abu Jusuf dan Imam Muhammad (pengikut Abu Hanifah) dan pandangan dari golongan Syi’ah . Menurut Abu Hanifah, wakaf itu merupakan penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan Wakif (orang yang berbuat wakaf) dan menggunakan hasilnya untuk tujuan amal saleh. Pandangan yang dikemukakan oleh Abu Hanifah ini memberikan pengertian bahwa benda yang dinyatakan sebagai wakaf akan tetap dikuasai  oleh  pemberi  sedangkan  hasil  yang  diberikan dari  benda  atau  kegunaannya  dapat dinikmati oleh setiap orang yang memerlukannya (Hasbi Ash-Shiddieqy: 184).
Taqiy  al-Din  Abi Bakr  Ibn Muhammad  al-Husaini  al- Dimasqi   menafsirkan   bahwa perintah  untuk  berbuat  baik  ( al- khayr ) berarti perintah untuk melakukan waqaf (Taqiyah al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad  al-Husaini  al-Dimasqi,  tt.: 319). Penafsiran Taqiy   al-   Din Abi      bakr      Muhammad      al-Husaini      al-Dimasqi  tersebut  relevan  apabila  dihubungkan ( munasabat ) dengan firman Allah tentang wasiat (QS. Al- Baqarah: 180). Dalam ayat tersebut, kata al- khayr diartikan dengan “harta benda”. Oleh karena itu, perintah  melakukan al-khayr berarti  perintah  untuk  melakukan ibadah bendawi.
Dalam  hadis  dikatakan  bahwa  wakaf  disebut  dengan  sedekah  jariah  ( shadaqat jariyat ) dan al-habs (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan) (Imam Muslim, tt.: 14). Oleh karena itu, nomenklatur wakaf dalam kitab- kitab hadis dan fiqih tidak seragam. Al-Syarkhasi dalam kitab al-Mabsuth , memberikan nomenklatur wakaf dengan Kitab al-Waqf (Abi  Bakr  Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn  Sahl  al-Syarkhasi,  2001:  33-34),  Imam  Malik menuliskannya  dengan nomenklatur  Kitab al-Habs wa al-Shadaqat (Imam Malik Ibn Anas, tt.: 417), Imam al- Syafi’i dalam al-Umm memberikan  nomenklatur  wakaf  dengan al-Ahbas (Muhammad Ibn Idris al- Syafi’i , tt.: 51), dan bahkan Imam Bukhari menyertakan hadis-hadis tentang  wakaf dengan  nomenklatur  Kitab al-Washaya (Imam   Bukhari,   1981:   185-199). Oleh  karena  itu,  secara  teknis wakaf disebut dengan al-ahbas , shadaqat jariyat , dan al-waqf . Secara normatif  idiologis dan sosiologis perbedaan  nomenklatur  wakaf  tersebut  dapat
dibenarkan,  karena landasan normatif perwakafan secara ekplisit tidak terdapat dalam al- Quran  atau al-Sunnah  dan kondisi  masyarakat  pada waktu  itu menuntut  akan adanya  hal tersebut.  Oleh  karena  itu,  wilayah Ijtihadi dalam  bidang  wakaf lebih  besar  dari pada wilayah Tauqifi -nya. Pembahasan  mengenai pengembangan  objek wakaf menunjukan  dua hal: Pertama, objek wakaf  itu sudah  ada ketentuannya  dalam  berbagai  kitab fiqih dengan pendapat yang beragam dan dalam berbagai peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh pemerintah, dan Kedua, perkembangan  teknologi dan peradaban manusia mendorong adanya  perubahan  cara pandang  yang berimbas  pada  perluasan pemaknaan    harta   ( al- amwal ),    sehingga    pengembangan    objek wakaf  dipahami  sebagai  perluasan  cakupan benda  wakaf  yang sudah dijelaskan oleh ulama sebelumnya.

## 3) Pendaftaran Tanah Wakaf
Dalam  rangka  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  Hak  Milik Wakaf sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah, Pemerintah wajib mendaftar seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia termasuk pendaftaran tanah wakaf. Dalam proses pendaftaran tanah diperlukan adanya kepastian data fisik objek tanahnya (letak, batas, luas, pengguna), maupun kepastian data yuridis subjek tanah (riwayat, penguasaan  dan  kepemilikannya  serta  pihak  yang  memberi  keterangan  kebenaran penguasaan tanah tersebut). Kepastian data fisik dan data yuridis akan menentukan kualitas produk sertifikat dan jaminan dari gugatan pihak lain yang merasa memiliki tanah.
Gambaran dari ketiga dimensi hukum wakaf di atas bahwa mempunyai pemahaman yang berbeda-beda namun tujuan yang sama yaitu menahan harta benda miliknya secara sah kejalan  yang  disyari’atkan  agar  menjadi  sarana  mendekatkan  diri  k epada  Allah Subhanahu wata’ala . Oleh karena itu, wakaf harus diberikan kepada pihak yang akan selalu ada sampai hari kiamat. Badan kemakmuran masjid merupakan salah satu pihak yang berkompeten untuk mengelola  dan  mengembangkan  harta  wakaf  secara  produktif  sehingga  memiliki  nilai ekonomis  yang  pemanfaatannya  adalah  untuk  kepentingan  pengembangan  pembangunan masjid,  menajeman  kemasjidan  berjalan  dengan  baik,  sehingga  mampu  memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi jamaah masjid khususnya dan kepada umat umumnya.

## 3. Dimensi Wakaf Indonesia.
Kehadiran  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  merupakan  perwujudan  amanat  yang digariskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  wakaf.  Kehadiran  BWI, sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  47,  adalah  untuk  memajukan  dan  mengembangkan perwakafan  di  Indonesia.  Dalam  Undang-Undang  Wakaf  ditetapkan  bahwa  BWI  adalah lembaga  yang  berkedudukan  sebagai  media  untuk  memajukan  dan  mengembangkan perwakafan  Nasional.  Disamping  itu,  dalam  Undang-undang  wakaf  juga  ditetapkan  BWI bersifat Independen dalam melaksanakan tugasnya. BWI berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia  dan  dapat  membentuk  perwakilan  di  Provinsi  atau  bahkan  Kabupaten  atau  Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam penjelasan Undang-undang ditetapkan bahwa pembentukan perwakilan  BWI  didaerah  dilakukan  setelah  BWI  berkonsultasi  dengan  Pemerintah  daerah setempat. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh oleh satu orang  ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan dewan pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.
Secara yuridis undang-undang wakaf  kohern dengan teori ekonomi produktif  yang bertujuan  meningkatkan  kemaslahatan  yang  bisa  diwujudkan  dalan  berbagai  bentuk  di antaranya  pemenuhan  kebutuhan  manusia  pada  tingkat  moderat,  menemukan  kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyediakan persediaan barang dan jasa di masa depan dan pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Hal ini sesuai dengan fungsi
wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
Jika  dikaitkan  dengan  ekonomi  produktif    suatu  usaha  mencakup  empat  hal  yaitu, sumber daya alam, pengelola/pekerja, skill dan modal, faktor sumber daya alam sebagai salah satu  pengembangan  ekonomi  produktif  kohern  dengan UU  Wakaf  yaitu  objek  wakaf  dalam bentuk tanah, bangunan atau benda tidak bergerak lainnya. Faktor produktifitas dalam bentuk pengelola atau pekerja yang mengurus dan menjalankan harta benda wakaf adalah nazir yang meliputi  perseorangan,  organisasi  atau  badan  hukum.  Skill  merupakan  faktor  produktifitas yang  sangat  penting  dalam  mengelola  harta  benda  wakaf.  Faktor  modal  dalam  kontek pengelolaan harta wakaf adalah objek wakaf.  Dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, maka benda tidak  bergerak  menjadi  modal  penting  dalam  pengembangan wakaf  produktif.  Harta  benda bergerak yang tidak bisa habis karena dikosumsi meliputi uang, logam mulia surat berharga, kendaraan,  hak  atas  kekayaan  intelektual,  hak  sewa  dan  neda  bergerak  lain  seusia  dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang  atau  kelompok  orang  atau  badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari  benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yan g memiliki daya tahan  yang  tidak  hanya  sekali  pakai  dan  bernilai  menurut  ajaran  Islam.  Wakaf  bersifat langsung, mengikat (tidak dapat ditarik kembali), dan selama-lamanya tanpa ada pembatasan wakaf.  maka  dalam  uraian  wakaf  tersebut  terdapat  tiga  dimensi  hukum  wakaf  antara  lain adalah sebagai berikut Dimensi Syari’ah, bahwa waqif tidak boleh membiarkan keluarga dalam keadaan lapar demi mencari keridhaan Allah; Kedua hanya mewakafkan sesuatu kepada anak lelakinya  saja,  maka  oleh  karena  itu  oleh  waqif  apa  yang  telah  diwakafkan  dalam  keluarga dibolehkan  menarik  kembali  wakafnya.  Dimensi  Fiqh,  dari  segi  hukumnya  banyak menimbulkan pandangan terutama dari para ahli hukum Islam seperti Abu Hanifah, Qadli Abu Jusuf  dan  Imam  Muhammad  (pengikut  Abu  Hanifah)  Dalam  pandangan  al-Maududi  (1985) sebagaimana dikutip oleh Imam Suhadi, bahwa pemilikan harta dalam Islam itu harus disertai dengan  tanggung  jawab  moral.  Artinya,  segala  sesuatu  (harta  benda)  yang  dimiliki  oleh seseorang  atau  sebuah  lembaga,  secara  moral  harus  diyakini  secara  teologis  bahwa  ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang  secara  ekonomi  kurang  atau  tidak  mampu,  seperti  fakir  miskin,  yatim  piatu,  manula, anak-anak terlantar dan fasilitas sosial.

## 5. SARAN
Wakaf  Sebagai  salah  satu  lembaga  Islam,  telah  menjadi  penunjang  perkembangan Badan Kemakmuran Mesjid. Sebagian besar rumah ibadah, lembaga pendidikan dan lembaga- lembaga keagamaan Islam lainya di bangun di atas tanah wakaf, maka oleh karena itu apabila jumlah tanah wakaf yang diperoleh oleh badab kemakmuran masjid, selain untuk mendirikan bangunan agar dipergunakan sebaik-baiknya.
Dalam rangka pembinaan wakaf agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan, khususnya pemerintah, lembaga kenadziran, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan  wakaf  dan  pihak  terkait  lainnya  adalah; Pertama ,  mengimplementasikan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua , membenahi kemampuan Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  duduk  dalam  lembaga-lembaga  kenadziran. Ketiga, memastikan dalam  pengurusan  benda  wakaf  sesuai  dengan  peruntukkan  dari  si  pewaqif  dan memperhatikan  dimensi-dimensi  wakaf  dalam  pengelolaannya,  selanjutnya  nazhir  dalam pengelolaan benda-benda wakaf berusaha semaksimal mungkin untuk memberdayakan aset wakaf menjadi produktif dan berkembang, sehingga tujuan utama dari wakaf akan tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Abdul Haris Naim, Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Zakat, dan Wakaf, Volume. 4, Nomor 2, Desember 2017.
A  Kasdi, Peran  Nazhir  Dalam  Pengembangan  Wakaf, Jurnal  Zakat  dan  Wakaf,  2016, journal.iainkudus.ac.id
Asep  Dadang  Hidayat,  Mulyadi,  Akfah  Zakiah,  Gita  Yusril, Wakaf  Dalam  Tinjauan Sosiologi Hukum, Journal of Islam, 2022 – e-journal.arraayah.ac.id
Ghina Hani Imania, Arofah, Eva Fauziyah, Analisis Fikih Wakaf dan UU Wakaf  No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2022, journals.unisba.ac.id
Humaira,  Chadijah  Rizki  Lestari, Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Terhadap Tanah  Wakaf  yang  Dilepaskan  Demi  Kepentingan  Umum ,  Jurnal  Geuthee: Penelitian Multidisiplin, Vol. 04, No. 03 (Desember, 2021).
Muhammad  Idham  Kholis  Lubis,  Mustamah,  Adil  Akhyar, Analisis  Yuridis  Gerakan Nasional Wakaf Uang (Gnwu) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jurnal Ilmiah METADATA, 2022.
Nasrul  Fahmi  Zaki  Fuadi, Wakaf  Sebagai  Instrumen  Ekonomi  Pembangunan  Islam, Jurnal Ekonomi Islam, 2018 - journal.walisongo.ac.id
Solikhul Hadi, Dimensi Ekonomi Produktif Dalam Regulasi Wakaf di Indonesia, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 3, Nomor 2, September 2020.
Sahmiar  Pulungan, Tinjauan  Fiqh  Terhadap  Wakaf  Produktif  Menuju  Kesejahteraan Umat, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2022.
Ummi Salamah, Ruislag Harta Wakaf , Jurnal Ilmu Hukum, 2021 - jurnal.umsu.ac.id

## Buku
A.Djazuli,  2003, Fiqh  Siyasah  Implementasi  Kemaslahan  Umat  dalam  Rambu-rambu Syari’ah , Kencana, Jakarta.
Abdul  Manan,  2008, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia ,  Kencana, Jakarta.
Fiqih  Wakaf,  2006. Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  Direktoran  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat pemberdayaan Wakaf, Jakarta.
Farida Prihatin, 2006, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf , Jakarta.
Hasbullah Bakry, 1986, Pedoman Islam Di Indonesia , Universitas Indonesia, Jakarta. Ibrahim., 1996, Pengantar Hukum Islam , Garda,  Jakarta.
Muhammad  Abid,  Abdullah  Al-kabisi,  2003, Hukum  Wakaf,  Kajian  Kontempores Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelola Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf , Dompet Dhuafa Republika, Jakarta.
Manan  Abdul,  2008, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia, Kencana, Jakarta.
Mujieb, M. Abdul dkk, 2002, Kamus Istilah Fiqih , cet III, Jakarta, Pustaka Firdaus.
M. Zein, Satria Effendi, 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer , cet I, Kencana, Jakarta.
R. Abdul Djamali, 2002, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung.
Soerjono  Soekanto,    2013, Penelitian  hukum  Normatif  (suatu  tinjauan  singkat) ,  PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Taufiq  Kamil,  2005, UU  No  41  Tahun  2006  tentan  Wakaf,  Departemen  Agama  RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji.
Wahbah Al-Zuhaili, 2010, Fiqih Imam Syafi’i, (mengupas  masalah fiqhiyah berdasarkan Al- Qur’an  dan  Hadis) ,  penerjemah  Muhammad  Afifi,  Abdul  Hafiz,  Almahira, Jakarta.