Vol. 03 No. 01  Maret 2018 Page 33-26 P-ISSN: 2477-4804

## Analisis Derajat Kepatuhan Wajib Pajak (UKM) terhadap Tax Amnesty
Setu Setyawan 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Muhammadiyah Malang 1

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis derajat kepatuhan wajib pajak terhadap  tax Amnesty.   Kepatuhan wajib pajak diproxikan dengan kesadaran, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan kepercayaan  kepada  pemerintahan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  membuktikan  secara  empiris  sejauh  mana  derajat kepatuhan    wajib  pajak  atas  kebjiakan  tax  amnnesty  yang  diprogramkan  oleh  pemerintah.  Obyek  penelitian  adalah wajib  pajak  orang  pribadi  pelaku  UKM  di  Malang  Raya.  Data  diperoleh dengan  membagikan  kuesioner  kepada 96 pemilik UKM sebanyak 96 respoden. dengan teknik convenience sampling. Analisis data menggunakan regresi linier berganda,  dan  untuk  menentukan  hipotesis  digunakan  uji  F,  dan  uji  t.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  variabel kesadaran dengan nilai beta sebesar 0.289,  pengetahuan peraturan perpajakan   dengan nilai beta sebesar 0.320, dan Derajat  kepercayaan  kepercayaan  kepada  pemerintah  nilai  beta  sebesar  0.392,  ketiga  variabel  tersebut  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  tax  amnesty    pajak  wajib  pajak  Pelaku  UKM.  Sedangkan  pengetahuan  peraturan perpajakan dengan nilai beta sebesar 0.176 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax amnesty.
Kata kunci: kepatuhan; wajib pajak; tax amnety

## Pendahuluan
Kemajuan  pembangunan  infrastruktur  serta  perekonomian  suatu  negara  dapat  didukung  dari kemauan  masyarakatnya  sebagai  wajib  pajak  dengan  untuk  mengikuti  program  tax  amnesty.  Kemauan untuk mengikuti program tax amnesty (willingness to pay tax) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan  oleh  seseorang  (ditetapkan  dengan  peraturan)  yang  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi, 2009) hal tersebut sejalan dengan pengertian pajak menurut undang- undang no 36 tahun 2018 pasal 1 yang berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-  undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak pemerintah sering malukan regulasi atau paket kebijakan  ekonomi  khususnya  ber-kaitan  dengan  penerimaan  sektor  pajak  salah  satunya  adalah  tex amnesty.  Penerapan  kebijakan  tax  amnesty  (pengampunan  pajak)  setelah  pengesahan  Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan  pajak  yang  selama  ini  belum  atau  kurang  bayar,  disamping  meningkatkan  kepatuhan  untuk mengikuti  program  tax  amnesty  karena  makin  efektifnya  pengawasan,  didukung  semakin  akuratnya informasi  mengenai  daftar  kekayaan  wajib  pajak.  Dengan  kata  lain  kebijakan  ini  juga  diharapkan  dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.
Pemahaman  wajib  pajak  akan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  sangat  dibutuhkan, karena dengan pemahaman tersebut maka wajib pajak dapat menjelaskan secara benar tentang kewajiban yang harus dipenuhinya. Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak dalam untuk mengikuti program tax amnestynya, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi  yang  dikenakan  sudah  sangat  jelas.  Tetapi  di  lapangan  ada  kalanya  seorang  wajib  pajak  yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah  nominasi  pajak  wajib  pajak  tersebut.  Pihak  yang  diuntungkan  adalah  wajib  pajak  dan  oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran akan perpajakan, baik dari pihak wajib pajak maupun dari petugas pajak.
1 setyawansety@gmail.com
Disisi lain persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan juga berpengaruh pada kemauan wajib pajak untuk untuk mengikuti program tax amnesty. DJP membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu dengan adanya e-filling, e-SPT, e-NPWP, drop box dan e-banking. Sehingga dengan sistem baru tersebut diharapkan wajib pajak  mempunyai  persepsi  yang  baik  tentang  sistem-sistem  yang  dimiliki  oleh  DJP  saat  ini.  Sebelum adanya  pembaharuan  sistem  pengisian  SPT  dan  pembayaran  pajak  melalui  internet,  wajib  pajak  harus datang  ke  KPP untuk  melakukan semua proses. Pada saat ini dengan adanya e-filling, e-SPT, e-NPWP, drop box dan e-banking, diharapkan persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan meningkat, karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan dimana  saja  sehingga  kemauan  wajib  pajak  meningkat  untuk  untuk  mengikuti  program  tax  amnesty (Nugroho, 2012,Widayati 2010, Handayani 2012.).
Sejalan permasalah tersebut penelitian ini memfokuskan permasalahan  analisis  derajat kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil Menengah (UKM)  terhadap  program tax amnesty dimana kapatuhan wajib pajak diproxsikan dengan Derajat kesadaran, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan,  dan  kepercayaan  kepada  pemerintahan  dan  Hukum.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk membuktikan secara empiris sejauh mana Derajat kesadaran wajib pajak atas kebjiakan tax amnnesty yang diprogramkan oleh pemerintah. Obyek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai UKM di Malang Raya

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh derajat kesadaran, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah  dan hukum terhadap taxe amnesty  wajib pajak orang pribadi pelaku UKM. Responden dalam penelitian ini berjumlah 96 orang

## Hasil dan Pembahasan
a. Hasil Uji Regresi Berganda
Dari jawaban responden pemilik UKM telah dilakukan beberapa uji yaitu uji validitas data dan pengujian asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan untuk memenuhi penggunaan regresi linier  berganda hasil uji variable derajat kepatuhan wajiab pajak terhadap tax amnesty sebagai berikut:
Tabel 1 Hasil Uji Regresi Berganda Coefficients a
Coefficients a Model Unstandardize Coefficients Standard Coeff Beta t Sig. B Std. Error 1 (Constant)  2.574  2.002 1.286  .202 Kesadaran  .289  .111 .231 2.605  .011 Pengetahua n .176  .116 .124 1.514  .133 Presepsi .320  .123 .220 2.603  .011 keperayaan  .392  .084 .400 4.672  .000
a. Dependent Variable: Y
Berdasarkan pada Tabel 4.16 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: Y= 2,574 + 0,289 X1+0.176 X2+0.320 X3+0.392 X4.
Hasil persamaan regresi diatas, nilai konstanta sebesar 2.574 artinya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem  perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dianggap konstan maka rata-rata kemauan untuk taxe amnesty WP pribadi pelaku UKM   sebesar 2.574.
Koefisien  regresi  variabel  kesadaran  sebesar  0.289  artinya  apabila  kesadaran  taxe  amnestymengalami peningkatan satu satuan, maka kemauan untuk taxe amnesty wajib pajak orang pribadi Pelaku UKM(Y) akan meningkat sebesar 0.289 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan sebesar 0.176 artinya apabila pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan mengalami peningkatan satu satuan, maka
kemauan untuk taxe amnesty wajib pajak orang pribadi pelaku UKM (Y) akan meningkat sebesar 0.176 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
Koefisien  regresi  variabel  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  (PER)  sebesar 0.320  artinya  apabila  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  mengalami  peningkatan  satu satuan, maka kemauan untuk taxe amnesty wajib pajak orang pribadi pelaku UKM  (Y) akan meningkat sebesar 0.320 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
Koefisien regresi variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan sebesar 0.392 artinya apabila tingkat kepercayaan  terhadap Pemarintah dan  hukum  mengalami peningkatan  satu satuan,  maka kemauan  untuk  taxe  amnesty  wajib  pajak  orang  pribadi  pelaku  usaha  UKM  (Y)  akan  mengalami peningkatan sebesar 0.392 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

## b. Hasil Signifikan Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria yang digunakan adalah apabila probabilitas > 0,05 maka Ho diterima, sebaliknya jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak Tabel 2 Hasil Uji Statistik F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression  305.100 4 76.275  16.84  .000 b Residual 412.140 91 4.529 Total 717.240 95 a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant),
Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  bahwa  nilai  signifikan  sebesar  0,000  atau  lebih  kecil  dari  nilai probabilitas (p-value) 0,05 (0,000 < 0,05) ini berarti bahwa variabel independen yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum mempunyai pengaruh yang signifikan  secara  bersama-sama  (simultan)  terhadap  kemauan  untuk  taxe  amnesty  wajib  pajak  Pelaku UKM.
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kemauan untuk taxe amnesty wajib pajak Pelaku UKM. Dengan demikian semakin tinggi kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan  terhadap  pemerintahan  dan  hukum,  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  kemauan  untuk  taxe amnesty wajib pajak orang pribadi Pelaku UKM.

## Kesimpulan
Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa: 1) kesadaran berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kemauan  untuk  taxe  amnesty  wajib  pajak  Pelaku  UKM.  Hal  ini  menunjukkan  sikap wajib  pajak  tentang  kesadaran  terhadap  perpajakan  cukup  baik.  Artinya  kesadaran  wajib  pajak  untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara berkala guna pembangunan negara, telah dilaksanakan dengan tanpa ada rasa dirugikan; 2) pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemauan untuk taxe amnesty wajib pajak Pelaku UKM. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan  pemahaman  wajib  pajak  atas  peraturan  perpajakan  dapat  juga  menurunkan  kemauan  untuk  taxe amnesty wajib pajak Pelaku UKM; 3) pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas  sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan  untuk taxe amnesty wajib pajak Pelaku UKM. Adanya sistem perpajakan yang baru yakni sistem perpajakan yang berbasis online ,  sistem  ini  akan  semakin  mempermudah  wajib  pajak  untuk  melakukan  pembayaran  dan pelaporan pajaknya; 4) tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  kemauan  untuk  taxe  amnesty  wajib  pajak  Pelaku  UKM.  Hal  ini  menunjukkan bahwa semakin wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum maka akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

## Referensi
1.  Basri & Satriawan., dkk. 2012. Studi Kepatuhan Pajak: Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib  pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Tampan  Pekanbaru) .  Banjarmasin. Makalah Simposium Nasional A20kuntansi XV.
Fikriningrum,  Winda  Kurnia.  2012. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  dalam  Memenuhi  Kewajiban  Membayar  Pajak. skripsi  (S1).  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis. Universitas Diponegoro. (diunduh pada 16 November 2013). Ghozali, Imam. 2011. Ekonometrika. Semarang: Universitas Diponegoro. Handayani,  Faturokhman  dan  Pratiwi.  2012. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Membayar Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas .  Banjarmasin.  Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV.
Hardiningsih dan Yulianawati. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax) . Dinamika Keuangan dan Perbankan, Nov. 2011. (diunduh pada 16 November 2013).
James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, and Benno Torgler. 2005. Russian Attitudes Toward Paying Taxes – Before,  During,  And  After  The  Transition. Journal  of  Public  Economics.  Rusia:27 www.yale.edu/leitner/.../taxmorale-russia.pdf (diunduh pada 16 November 2013). Muljono, Djoko. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta: Andi Nugroho. 2012. Faktor-faktor Yang Mempengerahui Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Kasus  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang Melakukan  Pekerjaan  Bebas Yang  Terdaftar  Di  KPP  Pratama  Semarang  Tengah  Satu). Semarang. Universitas Diponegoro. (diunduh pada 16 November 2013).
Permadi, Nasir, dan Anisma. 2013. Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus pada KPP Pratama Tampan Pekan baru). Jurnal : Universitas Riau. (diunduh pada 16 November 2013).
Priyatno, Duwi. 2009. SPSS 17 . Yogyakarta: Andi. Rantung  dan  Hari  Adi.  2009. Dampak  Program  Sunset  Policy  Terhadap  Faktor  –  Faktor  yang Mempengaruhi Kemauan Membayar . Madura. Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.
Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Setyawati, Eka. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas . Skripsi (S1). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. (diunduh pada 16 November 2013).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (diunduh pada 16 November 2013).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan . (diunduh pada 16 November 2013).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu . (diunduh pada 16 November 2013).
Utami,  Rizki,  Andi,  dan  Norida.  2012. Pengaruh  Faktor-faktor  Eksternal  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  Di  Lingkungan  Kantor  Pelayan  Pajak  Pratama  Serang .  Banjarmasin.  Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV. Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat. Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas  (Studi  Kasus  Pada  Kpp  Pratama  Gambir Tiga . Purwokerto. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Widodo, Widi dan Dedy Djefris. 2008. Tax Payer’s Rights. Bandung: Alfabeta.