## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3637/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Subyek Hukum Korporasi Dalam Permohonan Kepailitan Di Indonesia

## Purwanto

## Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 15 Juli 2022 Publish 6 November 2022 Insolvency in Indonesia is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Insolvency and Postponement of Debt Payment Obligations. In this case, Corporation is a term for companies in Indonesia contained in article 1 number 11 about people, namely. However, the explanation of the corporation is not detailed in regulating the meaning or regulation of corporate insolvency. So there needs to be a special arrangement regarding corporate insolvency in indonesia. The research in this journal will analyze the subject of corporate law in insolvency disputes in Indonesia.
Keywords:
Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang korporasi.
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 15 Juli 2022 Publish 6 November 2022 Kepailitan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Dalam  hal  ini  Korporasi merupakan  istilah  perusahaan  di  Indonesia  terdapat  didalam  pasal  1  angka  11  tentang orang yaitu. Akan tetapi Penjelasan mengenai korporasi tersebut tidaklah rinci mengatur tentang  pengertian  maupun  pengaturan  mengenai  kepailitan  korporasi.  Sehingga  perlu adanya  pengaturan  khusus  mengenai  kepailitan  korporasi  di  indonesia.  Penelitian  pada jurnal  ini  akan  menganalisa  subjek  hukum  korporasi  dalam  sengketa  kepailitan  di Indonesia.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Purwanto Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia Purwanto03@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut  di  atas,  maka  penulisan  ini  akan menganalisis pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimanakah  peraturan  perundang-undangan  mengatur  tentang  Subyek  Hukum  Korporasi menurut Hukum Kepailitan di Indonesia?
b. Apakah yang menjadi potensi masalah hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga dalam halnya kepailitan korporasi?
c. Bagaimanakah akibat hukum kepailitan yang dilakukan oleh Subyek Hukum Korporasi? Tujuan  penelitian  ini  adalah  sebagai  bahan  masukan  kepada  instansi  yang  terkait  dalam Hukum Kepailitan Korporasi dan peraturan terkait lainnya dengan melakukan penelitian terhadap beberapa masalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  terkait  dengan  Hukum  Kepailitan Korporasi Indonesia.
Untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi sebuah Kepailitan yang dilakukan oleh Subyek  Hukum  Korporasi  telah  mempunyai  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan Hukum Kepailitan di Indonesia.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Kepailitan  Korporasi Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Didalam  Bab  I  Bagian  Ketentuan Umum  Dalam  Pasal  1  Angka  11  Menyebutkan  Bahwa  “Dalam  Undang-Undang  Ini  Yang Dimaksud  Dengan:  11.  Setiap  Orang  Adalah  Orang  Perseorangan  Atau  Korporasi  Termasuk Korporasi Yang Berbentuk Badan Hukum Maupun Yang Bukan Badan Hukum Dalam Likuidasi.”
Bahwasanya  dalam  ketentuan  pasal  tersbeut  diterangkan  bahwa  Korporasi  disebutkan dalam  dua  bentuk  yaitu  Korporasi  yang  berbentuk  badan  Hukum  maupun  yang  bukan  badan hukum dalam likuidasi.
No. Peraturan Perundang- undangan Definisi 1. UU   tentang   Pemberantasan Tipikor (UU Nomor 31 Tahun 1999) Korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan  atau kekayaan yang       terorganisasi baik merupakan badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum (Pasal 1 angka 1). 2. UU  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang (UU Nomor 15 Tahun 2002)
Korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan/atau kekayaan yang       terorganisasi baik merupakan badan    hukum  maupun  bukan  badan  hukum. (Pasal 1 angka 2) 3. UU tentang Perikanan (UU Nomor 31 Tahun 2004) Korporasi    adalah  kumpulan  orang  dan/atau kekayaan yang       terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (pasal 1 angka 15) 4. UU  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan Orang (UU   Nomor  21 Tahun 2007) Korporasi    adalah  kumpulan  orang  dan/atau kekayaan yang       terorganisasi baik merupakan badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum. (pasal 1 angka 6)
5. UU    tentang    Penggunaan
Bahan  Kimia Dan    Larangan Penggunaan        Bahan  Kimia Sebagai   Senjata   Kimia (UU Nomor 9 Tahun 2008) Korporasi    adalah    kegiatan    usaha    yang berbentuk  badan  usaha  atau  badan  hukum (Pasal 1 angka 21) 6. UU  tentang  Penghapusan
Diskriminasi        Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau Ras Dan Etnis (UU Nomor 40 Tahun 2008)
Korporasi  adalah  kekayaan              yang terorganisasi        baik merupakan   badan  hukum maupun   bukan badan hukum. (pasal 1 angka 7) 7. UU      tentang      Surat Berharga Syariah Negara (UU Nomor 19 Tahun 2008)
Korporasi    adalah  kumpulan  orang  dan/atau kekayaan yang       terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (pasal 1 angka 22)
8. UU                tentang Pencegahan                dan Pemberantasan         Tindak
Pidana     Pencucian Uang
(UU Nomor 8 Tahun 2010)
Korporasi    adalah    kumpulan    orang  dan/atau kekayaan        yang       terorganisasi        baik merupakan      badan      hukum      maupun      bukan badan hukum. (pasal 1 angka 10) 9. UU tentang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) Korporasi   adalah   kumpulan   terorganisasi dari orang  dan/atau          kekayaan,    baik  merupakan badan   hukum   maupun   bukan badan hukum. (pasal 1 angka 21) 10.  UU tentang Hortikultura (UU Nomor 13 Tahun 2010) Korporasi    adalah  kumpulan    orang  dan/atau kekayaan yang       terorganisasi baik merupakan badan   hukum   maupun   bukan badan hukum. (pasal 1 angka 25) 11.  UU                tentang
Pencegahan                dan
Pemberantasan         Tindak Pidana          Pendanaan Terorisme  (UU  Nomor  9 Tahun 2013) Korporasi    adalah  kumpulan    orang  dan/atau kekayaan yang       terorganisasi baik merupakan badan    hukum      maupun      bukan badan hukum. (pasal 1 angka 4) 12.  UU tentang Keimigrasian (UU Nomor 6 Tahun 2011)
Korporasi    adalah  kumpulan    orang  dan/atau kekayaan  yang              terorganisasi  baik merupakan badan hukum maupun   bukan badan hukum. (pasal 1 angka 25) 13.  UU tentang Perindustrian (UU Nomor 3 Tahun 2014) Korporasi    adalah  kumpulan    orang  dan/atau kekayaan yang       terorganisasi baik merupakan badan  hukum   maupun   bukan badan hukum. (Pasal 1 angka 8) 14.  UU  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan    Perusakan Rutan ( UU Nomor 18 Tahun 2013)
Korporasi    adalah  kumpulan    orang  dan/atau kekayaan        yang       terorganisasi        baik merupakan      badan    hukum      maupun      bukan badan hukum. (Pasal 1 angka 22) 15.  UU    tentang    Surat    Utang Negara    (UU  Nomor  24 Tahun 2002) Korporasi    adalah  kumpulan    orang  dan/atau kekayaan       yang       terorganisasi          baik merupakan      badan     hukurn     rnaupun     bukan badan hukurn. (pasal 19) 16.  UU tentang Psikotropika (UU Nomor 5 Tahun 1997) Korporasi  adalah  kumpulan  terorganisasi  dari orang dan/atau     kekayaan,     baik rnerupakan badan      hukurn      rnaupun      bukan badan hukum. (pasal 1 angka 13)
Dari Beberapa Pengertian Tersebut terdapat 3 pengertian yaitu:
1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Korporasi    adalah    kegiatan    usaha    yang berbentuk  badan  usaha  atau  badan  hukum.
3.  Korporasi  adalah  kumpulan      terorganisasi  dari          orang          dan/atau          kekayaan,          baik rnerupakan   badan   hukurn   rnaupun   bukan badan hukum.
Akibat Hukum terhadap Debitur Pailit
Hak- hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya sebelum  pcmyataan  pailit  harusdihormati.  Dalam  hal  ini  harus  memperbatikan  hak- hakkontraktual  serta  kewajiban  debitur  menurut  peraturan  perundang-  undangan.  Semenjak pengadilan  mengucapkan  putusan  kcpailitan  dalam  sidang  yang  terbuka  untuk  umum  terhadap debitur, maka hakdan kewajiban si pailit beralih kepadakuratomya untuk mengurusdan menguasai boedelnya.  Akan  tetapi  si  pailit  masih  berhak  melakukan  tindakan-tindak.an  atas  harta kekayaannya,  sepanjang  tindakan  itu  mcmbawa  atau  menguntungkan  atau  bermanfaat  bagi boedelnya Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel. tidak mempcngaruhi keberadaan  boedel  terscbut.  Bahkan  sehubungan  dengan  hubungan  debitur  dan  kreditur  dalam suatu perjanjian ada kemungkinan debitur melakukan tindakan-tindakan yang merugikan seorang atau lebih krcditumya seperti dalam hal melakukan pemalsuan surat-surat yang berkenaan dengan kewajiban hutangnya dan menggunakan surat yang isinya benar atau dipalsukan itu seolah-olah benar  dan  tidak  dipalsukan  dalam  Pasal  263  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP), mengancam sebagai tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Secara umum akibat pemyataan pailit adalah sebagai berikut:
Kckayaan debitur pailit yangmasuk harta pailit merupakan sitaan umun atas barta dcbitur yang dinyatakan pailit menurut pasal l9 Undang- Undang Kepailitan, harta pailit meliputi seluruh kekayaan  debitur  pada  waktu  putusan  pailit  diucapkan  serta  segala  kekayaan  yang  diperoleh debitur pailit selama kcpailitan.
1.  Kepailitan scmata-mata hanya mengenai harta kekayaan si pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit Misalnya, seseorang dapat tetap mclangsungkan perkawinanannya meskipun ia telah dinyatakan pailit.
2.  Debitur  pailit  demi  hukum  kehilangan  hak  untuk  mengurus  dan  menguasai  kekayaannya yangtermasuk hartapailit., terhitung sejak tanggal kepailitan (Pasal 22 UUK).
3.  Perikatan-perikatan yang telah dibuat debitur yang tirnbul setelah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecual, jika menguntungkan harta pailit (Pasal 23 UUK ).
4.  Hatta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditur dan debitur dan hakim pengawas memimpin dan mengawasii pelaksanaan jalannya kepailitan.
5.  Tuntutan  dan  gugatan  mengenai  hak  dan  kewajiban  harta  pailit  harus  diajukan  oleh  atau terhadap kurator (Pasal 24 Ayat (1) UUK).
6.  Semua  tuntutan  atau  yang  bertujuan  mendapatkan  pelunasan  suatu  perikatan  dari hartapailit,dandari  harta  debitur  sendiriselama  kepailitan  harus  diajukan  dengan  cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 25 UUK.).
7.  Denganmemperhatikan ketentuanpasal 56AUUI<. kreditur yangdijamin dengan hakgadai,jaminan fiducia, hak tanggungan atau hipotik dapat melaksanakan hakanggunannya seolah-olah  tidak  ada  kepailitan  (Pasal  56  Ayat  (  l  )  UUK.).  Pihak  kreditur  yang  berhak menahan barang kepunyaandebiturhinggadibayar tagihan kreditur tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barangtersebut meskipunadaputusan pailit (Pasal 59UUK).
8.  Hak eksekutif kreditur yang dijamin sebagaimana disebut dalarn Pasal 56Ayat ( l) UUK,dan pihak  ketiga  untuk  menentukan  hartanya  yang  berada  dalam  penguasaan  debiturpailit  atau kurator  yang  berada  dalam  penguasaan  debitur  pailit  atau  kurator,  ditangguhkan  maksimum untuk 90 harisetelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56AAyat (I) UUK ).
Apabila pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan terdapat:
a.  Perjanjian  rimbal  balikyang  belumatau  baru  sebagian  dilaksanakan,  maka  pihak  dengan siapadebitur tersebut mernbuat perjanjian dapat meminta kepastian pada kurator tentang
kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam waktu yang disepakati oleh kurntor dan pihak tersebut. Jika tidak tercapaikesepakatan mengenai jangka waktu tersebut.Selanjutnya apabila  kurator  tidak  memberikan  jawaban  ataumenyatakantidak  bersedia  memenuhi, maka perjanjian tersebut berakhirdanpihak dengan siapadebitur membuat pcrjanjian dapat menuntut  ganti  rugidandiperlakukan  sebagai  kreditur  konkuren.  Namun  apabila  kurator menyanggupi  untuk  memenuhi  perjanjian  tersebut,  pihaklawannyadapat  meminta kuratormenyediakan jaminan untuk itu. Hal tersebut di atas, tidak berlaku bagi perjanjian yang mewajibkan debitur pailit melak.ukan send iri perbuatan yang diperjanjikan (Pasal 36UUK).
b.  Perjanjian dengan janji penyertaan barang di kemudian hari (future trading), yang waktu penyertaannya  akanjatuh  pada  waktu  setelah  pemyataan  pailit  atau  selama  kepailitan berlangsung,  maka  perjanjian  tersebut  menjadihapus  dan  pihak  yang  merasa  dirugikan dapat mengajukan diri sebagai debitur konkuren. Hal ini karena pasar barang komoditas mensyaratkan  suatukepastian  mengenai  berlakunya  perjanjian  masa  mendatang,  namun bilakarenahapusnya  persetujuan  tersebut  harta  pailit  akan  dirugikan,  makapihak  lawan wajib mengganti kerugian tersebut.
c.  Perjanjian sewa menyewa dengandebitur sebagai penyewa, maka pihak yang menyewakan maupun  kuratordapat  menghentikan  sewa  menyewa  tersebut  sesuai  adat  Kebiasaan setempat,  tetapi  menghentikan  (tiga)  bulans  ebelumnya  selalu  dianggap  cukup.  Untuk jangka  waktu  sewa  yang  telah  dibayar  tidak  dapat  dirnintakan  penghentian  kecuali menjelang  berakhir  jangka  waktu  yang  telah  dibayar,  sejak  putusan  pernyataan  pailit diucapkan, hutang sewa menjadi hutang harta pailit.
d.  Untuk  perjanjian  perubahan,  pihak  buruh  maupun  kurator  boleh  menghentikan  dengan mengindahkan  bunyiperjanjian  perburuhan  tersebutatau  undang-  undangyang  berlaku, tetapi6 (enam) minggu sebelumnya selalu dianggap cakap. Sejak putusan pemyataan pailit diucapkan, upah buruh rnenjadi hutang harta pailit.
Kepailitan  hanya  mengenai  harta  kekayaandan  bukan  mengenai  perorangan  debitur, debitur tetapdapat melaksanakan  hukum kekayaan  yang  lain,  seperti  hak-  hak  yang  timbul  dari kekuasaan orang tua (ouderlijke macht) pengurusan benda- benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja, diwujudkan oleh dan padanya.
Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur. Debitur tidaklah berada  di  bawah  pengampuan.  Debitur  tidaklah  kehilangan  kernampuannya  untuk  melakukan perbuatan hukum tersebut rnenyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila  menyangkut  harta  benda  yangakan  diperolehnya  itu,namunyang  diperolehnya  itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit debitur pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan- tindakannyatidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita. Dengan pemyataan  pailit,  debitur  pailit  demi  hukum  kehilangan  hak  untuk  menguasai  dan  mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu,termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pemyataannya itu sendiri.
Selanjutnya Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan menerangkan bahwa kuratorlah yang  berwenang  rnelakukan  pengurusan danpernberesan  harta  pailit.  Dengan  demikian,  debitur kehilangan hak menguasai hartayang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak. atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan.
Tentang  harta  pailit,  lebih  lanjut  dalam  Pasal  19UUK  rnenerangkan  bahwa  harta  pailit meliputi semua harta kekayaan debitur, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan sertasemua kekayaan  yang  diperolehnya  selarna  kepailitan.  Kendati  telah  ditegaskan  bahwa  dengan dijatuhkannnya  putusan  kepailitan  harta  kekayaan  debitur  pailit  akan  diurus  dan  dikuasai  oleh kurator, narnun tidak.semua kekayaan debitur pailit diserahkan kepada kurator.
Ada beberapa hartayangdengan tegas dikecualikan darikepailitan yaitu: a.  Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari b.  Alat perlengkapan dinas
c.  Alat perlengkapan kerja d.  Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan e.  Gaji, upah, pensiun, uang jasa, dan honorarium f  Hak cipta
g.  Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkah (debitur) h.  Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak- anaknya.
Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pemyaataan  pailitditetapkan,  yang  merugikan  dapat  dirnintakan  pembatalannya  Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitur dandengansiapa perbuatan hukum  itu  dilakukan  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut  merugikan  kreditur.  Dikecualikan, menurut  Imran  Natingadalah  perbuatan  debitur  yang  wajib  dilakukan  berdasarkan  perjanjian dan/atau karena undang-undang.
Akibat Hukum Bagi Kreditur Pailit
Kedudukan  para  kreditur  pailit  pada  dasarnya  adalah  sama  (paritas  creditorum).  Oleh karena  itu,mereka  mempunyai  hakyang  samaatas  hasil  eksekusi  boedel  pailit  sesuai  dengan besamya tagihan mereka masing-masing (paripassu prorate parte). Namun demikian, asastersebut rnengenal pengecualian yaitu golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan  kreditur  yang  haknya  didahulukan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan kepailitan  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Dengan  demikian,  Rachmadi  Usman menyatakan bahwa asas paritas creditorum berlaku bagi para kreditur konkuren saja
Berkenaan dengan hakkredituryang memegang hak jaminan sebagaimana dalam pasal 59 Undang  -  undang  Kepailitan,  PERPU  mengintroduksi  adanya  suatu  lembaga  baru  yaitu penangguhan  pelaksanaan  hakeksekusi  kreditur  tersebut,  untukjangka  waktu  palinglama  90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, parakreditur tersebut  dalam  Pasal  56  A  Ayat  (1)  hanya  dapat  melaksanakan  hak  mereka  selaku  kreditur separatis dengan persetujuan dari kurator atau hakim pengawas. Mak.sud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditur separatis adalah untuk memungk.inkan kurator mengurus boedel  pailit  secara  teratur  untukkepentingan  semua  pihak  yangtersangkut  dalam  kepailitan, tennasuk  kemungk.inan  tercap  ainyaperdamaian,  atau  untuk  memperbesar  kemungkinan mengoptimalkan hartapailit.
Pada  saat  berlangsungnyajangka  waktu  penangguhan,  segala  tuntutan  hukum  untuk memperoleh  pelunasan  atas  suatu  hutang  tidak  dapatdiajukan  dalam  sidangpengadilan.Baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang  menjadi  agunan,  hal  ini  sesuaid  engan  ketentuan  Pasal  56  A  Ayat  (2)  Undang-undang Kepailitan.
Penangguhan  eksekusi  tersebut  tidak  berlaku  terhadap  tagihan  kredituryang dijamindenganuang tunai dan hak kreditur untuk menjumpakan hutang.
Dari penjelasan singkat di atas, maka kreditur dapat dikelompokkan sebagai berikut: a.  Kreditur  Separatis,  adalab  kreditur  pemegang  hakjaminan  kebendaan,  yangdapat  bertindak sendiri.  Golongan  kreditur  ini  tidak terkena  akibat  putusan  pernyataan  pailit  debitur,  artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditur golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan.  Dari  hasil  penjualan  tersebut,  mereka  mengambil  sebesar  piutangnya,  sedangkan kalau ada sisanya disetorkan kekas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditur tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditur bersaing.
b.  Kreditur  preferen/istimewa,  adalah  kreditur  yang  memiliki  hak  istimewa  yangdiberikan  oleh undang-undang  semata-mata  berdasarkan  sifat  dari  piutang  tersebut.  Ada  kreditur  preferen terhadap barang-barang tertentu, artinya jika barang tertentu tersebut dijual lelang atau di bawah tangan maka basil penjualan tersebut pertama-tama untuk kreditur preferen, sebagaimana yang diatur  dalam  Pasal  1139  KUHPerdata.  Terbadap  semua  barang  yang  merupakan  harta  pailit yang tingkatnya di bawab yang tersebut di atas diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdata.
c.  K.reditur konkuren, adalah konkuren yang tidak tennasuk golongan preferen maupun separatis.
Kreditur konkuren mendapat bayaran setelah kreditur preferen mendapat bayaran.
Analisis Hukum Dan Potensi Permasalahan Kepailitan Korporasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena  telah  diperjanjikan,  karena  percepatan  waktu  penagihannya  sebagaimana  diperjanjikan, karena  pengenaan  sanksi  atau  denda  oleh  instansi  yang  berwenang,  maupun  karena  putusan pengadilan,  arbiter,  atau  majelis  arbitrase.  Pembayaran  uang  pengganti  kepada  korporasi didasarkan  atas  putusan  pengadilan  sebagai  pidana  tambahan  dalam  rangka  pengembalian kerugian keuangan negara.
Dengan demikian, korporasi maka memenuhi rumusan “tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
Terpenuhinya rumusan syarat kepailitan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka menimbulkan konsekuensi hukum bahwa kedudukan negara dalam hal ini adalah sebagai  kreditor  yang  mempunyai  hak  atas  pelunasan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan pengadilan. Selain negara yang berkedudukan sebagai kreditor, korporasi juga memiliki kreditor lain karena harta bendanya dijadikan sebagai jaminan utang kepada kreditor lain, sehingga syarat “mempunyai dua atau lebih kreditor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga terpenuhi.
Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan pembuktian permohonan kepailitan yang  harus  dikabulkan  apabila  terdapat  fakta  atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, maka korporasi yang tidak  membayar  uang  pengganti  dan  diketahui  masih  terdapat  harta  bendanya  yang  dijadikan sebagai jaminan utang kepada kreditor lain, secara keseluruhan telah memenuhi rumusan syarat kepailitan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU.  Hal  ini melahirkan hak bagi negara untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap korporasi (selaku debitor) ke Pengadilan Niaga. Permohonan kepailitan terhadap korporasi tersebut dapat diajukan oleh  Kejaksaan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  yang menyatakan bahwa: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan  untuk  kepentingan  umum”.  Tentunya,  permohonan  kepailitan  terhadap  korporasi diajukan  untuk  kepentingan  umum  sebagai  upaya  penyelesaian  tunggakan  pembayaran  uang pengganti yang nantinya dapat digunakan untuk melanjutkan pembangunan.
Putusan-putusan  pailit  ini  dianggap  aneh  dan  dikritik  oleh  negara  lain.  Akar  persoalan dibalik pailitnya perusahaan-perusahaan ini adalah persoalan konsep yang diterapkan dalam suatu UU Kepailitan. UU No. 37 Tahun 2004 menerapkan konsep likuidasi dan bahkan melebihi konsep ini  (nonconseptual).  Dari  perspektif  pergeseran  paradigma  ( shifting  of  paradigm ),  konsep  ini adalah konsep lama yang sudah tidak dipakai lagi dalam kepailitan korporasi saat ini di banyak negara. Dalam kepailitan korporasi yang diterapkan adalah konsep corporate rescue . Corporate rescue merupakan konsep dalam hukum kepailitan (insolvency law) karena masih merupakan cara menagih utang oleh para kreditor terhadap perusahaan pailit dengan cara menghindari likuidasi dan  memberikan  kesempatan  kedua,  atau  memberikan  kesempatan  kepada  debitor  melanjutkan bisnisnya  untuk  kepentingan  para  kreditor,  debitor  dan  kepentingan  1ainnya.  Penggunaan corporate  rescue dalarn  kepailitan  korporasi  dapat  dibenarkan  berdasarkan  dua  keompok  teori, yaitu teori kemanfaatan dalam penyelesaian utang utang korporasi dan teori social dimension of law dimana hukum kepailitan harus dilihat dari perspektif kepentingan sosial. Hasil penelitian ini membuktikan  bahwa  pailitnya  perusahaan-perusahaan  ini  ada  hubungamya  dengan  konsep likuidasi dalm penyelesaian utang-utang swasta sebagai akibat krisis ekonomi tahun 1998, Oleh karena  itu,  Mahkamah  Agung  mempunyai  sikap  yang  berbeda  dengan  pengadilan  niaga, Mahkamah  Agung  membatalkan  putusan-putusan  pailit  perusahaan-perusahaan  tersebut  karena perusahaan-perusahaan  tersebut  tidak  layak  untuk  dipailitkan.  Selain  itqterdapat  pula perkembangan baru dimana kreditor lebih memilih PKPU daripada mengajukan permohonan pailit
terhadap perusahaall yang tidak rnembayar utangnya. Namun jauh sebelumnya, dalam perkara PT. Citra Jimbaran Indah Hotel v Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd., Mahkamah Agung dalam putusan No. 024 PK/N/1990 telah membatalkan putusan kasasi dm pengadilan niaga yang mempailitkan  PT.  Jimbaran  Hotel  Indah  dengan  melakukan  terobosan  hukum  ( legal breakthrough )  membatalkan  putusan  pailit  tersebut  karena  PT.  Jimbaran  Hotel  Indah  masih solvable dan viable (prospektif) dan dapat melanjutkan bsinisnya berdasarkan asas kelangsungan usaha yang juga dianut UU No. 4 Tahun 1998. Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan untuk merekonstruksi UU No. 37 Tahun 2004. UU Kepailitan wajib memisahkan kepailitan korporasi dari  perseorangan  dengan  menerapkan corporate  rescue sebagai  kaedah  hukum  dalam  hukum kepailitan korporasi. Narnun demikian, sementara ini diharapkan hakim di pengadilan niaga tidak lagi menerapkan UU No. 37 Tahun 2004 secara apa adanya dalam kepailitan korporasi. Hakim pengadilan  niaga  sudah  seharusnya  menerapkan  asas  kelangsungan  usaha  ( corporate  rescue ) dalam kepailitan korporasi, dengan cara meninggalkan paradigma positivistik legalistic thinking dan menjadikan putusan PK Mahkamah Agung No. 024 PK/N/1990 sebagai kaedah hukum dalam memutus perkara kepailitan korporasi.

## 3. KESIMPULAN
Bahwa  dalam  Pasal  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Didalam Bab I Bagian Ketentuan Umum Dalam Pasal 1  Angka  11  Menyebutkan  Bahwa  “Dalam  Undang-Undang  Ini  Yang  Dimaksud  Dengan:  11. Setiap Orang Adalah Orang Perseorangan Atau Korporasi Termasuk Korporasi Yang Berbentuk Badan Hukum Maupun Yang Bukan Badan Hukum Dalam Likuidasi.”
Bahwasanya  dalam  ketentuan  pasal  tersebut  diterangkan  bahwa  Korporasi  disebutkan dalam  dua  bentuk  yaitu  Korporasi  yang  berbentuk  badan  Hukum  maupun  yang  bukan  badan hukum dalam likuidasi.
Dan  dalam  penelitian  tersebut  yang  dilakukan  oleh  penulis  dapat  disimpulkan  bahwa pengertian korporasi terbagi menjadi 3 definisi yaitu:
1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Korporasi    adalah    kegiatan    usaha    yang berbentuk  badan  usaha  atau  badan  hukum. 3.  Korporasi  adalah  kurnpulan      terorganisasi  dari          orang          dan/atau          kekayaan,          baik rnerupakan   badan   hukurn   rnaupun   bukan badan hukum.
Sehingga  dalam  kesimpulan  penelitian  tesis  saya  ini  dapat  diterangkan  bahwa  adanya sebuah  ketidakjelasan  pengertian  korporasi  didalam  Undang-Undang  Kepailitan  di  Indonesia yang dimana Hukum Indonesia menganut Konsep Perseroan dalam halnya korporasi atau badan hukum dan/atau badan usaha di Indonesia.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Kepailitan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Elijana, Penelitian hukum tentang penyelesaian sengketa melalui peradilan niaga, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 2000. lmran Nating, Peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
Rachmadi  Usman,  Dimensi  hukum  kepailitan  di  Indonesia,  Jakarta  :  Gramedia  Pustaka  Utama 2004.
Rudy A Lontoh dan Deny Kailiman, Kepailitan,2001.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).