Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol.11, No. 2, 2016, Hal. 43-61
Memotret Akuntabilitas Wakaf Aulad Di Minangkabau : Studi Kasus Praktik Wakaf Aulad Di Kabupaten Agam Sumatera Barat
Annisa Ramadhani 1 , Eliyanora 2 , Yossi Septriani 3
1 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang
Email: annisa.ramadhani@gmail.com
2 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang
Email: norabuan93@gmail.com
3 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang
Email: yseptriani@gmail.com

## Abstract
Waqf is one of the economic mechanisms of Islam that has the potential to increase economic strength and welfare of the people. Waqf for the welfare of the family and closest family (waqf aulad) is highly recommended in Islam. Asset ability of aulad waqf to be potentially productive cannot  be  separated  from  the  hands  of  a  nadzir  as  a  waqf  manager.  To  realize  optimal management  of  waqf  aulad,  management  is  needed  based  on  the  principle  of  accountability. This  study  aims  to  see  how  accountability  of  Nadzir  as  a  manager  of  waqf  aulad  in Minangkabau.  Then,  Nadzir's  accountability  seen  from  the  accountability  mechanism summarized by Roberts (1996) is a sense of self accountability, representative accountability, individual  management  and  accounting  for  independence.  The  author  observes  the  form  of waqf  aulad  accountability  by  using  a  qualitative  research  case  study  approach  in  Lubuk Basung  sub-district,  Agam  Regency,  West  Sumatra.  The  author  analyzes  the  findings  using inductive data analysis and checks the validity of the data using data triangulation techniques. Judging  from  the  accountability  mechanism  summarized  by  Roberts,  the  sense  of  self accountability, representative accountability, individual management is good. Judging from the accountability  mechanism  summarized  by  Roberts,  the  sense  of  self  accountability, representative accountability, individual management is good. The weakness of Nadzir is the implementation of accounting for independence.
Keywords : Accountability, Nadzir, and Self Accountability.

## Abstrak
Wakaf  merupakan  salah  satu  mekanisme  ekonomi  Islam  yang  berpotensi  untuk meningkatkan  kekuatan  ekonomi  dan  kesejahteraan  umat.  Wakaf  untuk  kesejahteraan keluarga  dan  kerabat  terdekat  ( wakaf  aulad )  sangat  dianjurkan  dalam  Islam.  Kemampuan aset wakaf aulad untuk berpotensi produktif tidak lepas dari tangan seorang nadzir sebagai pengelola wakaf .  Demi  mewujudkan  pengelolaan wakaf  aulad yang  optimal  maka dibutuhkan  pengelolaan  yang  berbasis  pada  prinsip  akuntabilitas.  Penelitian  ini  betujuan untuk  melihat  bagaimana  akuntabilitas  n adzir sebagai  pengelola  wakaf  aulad  di
Minangkabau.  Kemudian  akuntabilitas nadzir dilihat  dari  mekanisme  akuntabilitas  yang dirangkum  oleh  Roberts  (1996)  yaitu sense  of  self  accountability,  representative accountability, individual management and accounting for independence . Penulis mengamati bentuk akuntabilitas wakaf aulad ini dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi  kasus  di  kecamatan  Lubuk  Basung,  Kabupaten  Agam,  Sumatera  Barat.  Penulis menganalisis  hasil  temuan  dengan  menggunakan  analisis  data  induktif  dan  sebagai pengecekan  keabsahan  data  menggunakan  teknik  triangulasi  data.  Dilihat  dari  mekanisme akuntabilitas  yang  dirangkum  oleh  Roberts, sense  of  self  accountability,  representative accountability,  individual  management sudah  baik.  Yang  menjadi  kelemahan  dari  nadzir tersebut yaitu dari sisi penerepan accounting for independence.
Kata kunci : Akuntabilitas , Nadzir, dan Self Accountability.
Pendahuluan Sebuah hadist Nabi Muhammad. SAW berbunyi:
Jika  seseorang  meninggal  dunia,  maka  terputuslah  amalannya  kecuali tiga  perkara  yaitu;  sedekah  jariah,  ilmu  yang  berguna,  dan do’a  anak yang saleh (Hadist Riwayat Muslim).
Hadist ini menyebutkan bahwa sedekah jariah merupakan salah satu amal yang akan  selalu  mengalir  manfaat  dan  pahalanya.  Para  ulama  menafsirkan  bahwa sedekah  jariah  yang  dimaksud  dalam  hadist  tersebut  adalah  wakaf,  karena manfaatnya  berlangsung  lama  dan  bisa  diberdayakan  oleh  masyarakat  umum (Ma’luf, 1986 dalam Tanti, n.d).
Menurut  UU  no.  41  tahun  2004  pasal  satu  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan  atau kesejateraan umum menurut Syari’ah.
Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam  masuk  ke  Indonesia.  Bahkan  pengelolaannya  sudah  semakin  berkembang dalam bentuk lembaga wakaf yang diatur dalam Undang-undang no. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah no. 42 tahun 2006. Sebagai suatu  lembaga Islam,  wakaf telah  menjadi  salah  satu  penunjang  perkembangan  masyarakat  Islam  di  Indonesia. Sebagian  besar  rumah  ibadah,  perguruan  tinggi  Islam  dan  lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf (Depag, 2005).
Ditinjau  dari  aspek  peruntukkan, wakaf dalam  Islam  terbagi  atas  tiga.  Pertama wakaf  khairy yaitu  hak  pakai  hasil  wakaf  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  publik. Kedua, wakaf ahli atau disebut juga dengan wakaf alal aulad adalah hak pakai wakaf dan  hasilnya  digunakan  untuk  individu  tertentu  seperti  anak-anak,  cucu,  dan keturunan  wakif.  Ketiga,  wakaf mustharaq (wakaf  campuran)  wakaf  ini  sering  di pakai di negara negara Timur Tengah (Abdul Rahim et al., 1999 dalam Rokyah dan Rahim, 2006).
Praktik  wakaf  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  saat  ini  sangat berpotensi  untuk  meningkatkan  kekuatan  ekonomi  dan  memajukan  kesejahteraan umum,  apabila  dikelola  dengan  tertib  dan  efisien.  Pengelolaan  dan  pengembangan harta  wakaf  tersebut  tidak  lepas  dari  tangan nadzir (pengelola  wakaf).  Undang- Undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 11 mengatakan bahwa Nadzir adalah individu atau perorangan yang ditunjuk Badan Wakaf Indonesia untuk bertanggung
jawab atas penggelolaan aset wakaf. Pernyataan Undang-Undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf ini, hanya mengatur bagaimana nadzir dalam sebuah organisasi yang terdapat pada wakaf khairy . Sebagai  pihak  yang  dipercaya  untuk  mengelola  aset  wakaf,  maka nadzir harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan aset yang diamanahkan kepadanya. Budiman  (2011)  mengatakan  bahwa  untuk  mewujudkan  pengelolaan  wakaf  yang profesional diperlukan pengelolaan wakaf yang berbasis pada prinsip akuntabilitas.
Undang-Undang  no.  41  tahun  2004  dan  PP  no.  42  tahun  2006  hanya  mengatur tentang wakaf  khairy ( wakaf untuk  kepentingan  umum),  sedangkan  untuk wakaf aulad ( wakaf untuk  kepentingan  keluarga)  hampir  tidak  tersentuh  sama  sekali bagaimana cara pengelolaannya. Padahal praktik wakaf aulad sendiri sudah banyak diterapkan di Indonesia, termasuk di daerah Minangkabau. Wakaf bukanlah ibadah yang asing lagi bagi kebanyakan orang Minangkabau. Meskipun wakaf yang banyak dilakukan terbatas untuk wakaf keluarga sendiri ( wakaf aulad ). Aset wakaf aulad yang telah ada di Minangkabau berasal dari harta pusako tinggi . Harta  pusaka  tinggi  merupakan  harta  yang  diperoleh  secara  turun-temurun.  Harta pusaka  tinggi  itu  tidak  boleh  dijual  dan  tidak  boleh  digadaikan.  Harta  tersebut dipergunakan  dan  dimanfaatkan  oleh  anggota  kaum  untuk  kesejahteraan  keluarga, terutama sekali para anak kemenakan.
Dalam  pengawasan  harta  pusaka  tinggi,  fungsi  dan  peranan  mamak  sangatlah penting  demi  kelansungan  harta  pusaka  tinggi  bagi  kehidupan  anak  kemenakan  di kemudian  hari.  Mamak  kepala  waris  adalah  nama  jabatan  dalam  suatu  kaum  yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum mengurus, mengatur, serta bertanggung jawab  atas  hal-hal  yang  terkait  dengan  pusaka  kaum.  Oleh  sebab  itu  sangat dibutuhkan  sekali  akuntabilitas  mamak  selaku nadzir ,  untuk  mampu  menjadikan harta pusaka tinggi tersebut agar tetap produktif.
Belum  adanya  undang-undang  yang  mengatur  menyebabkan  praktik  wakaf  di lapangan  banyak  terjadi  kesimpangsiuran  antara nadzir dengan  keturunan wakif (pertentangan  antara  kerabat  keluarga)  dalam  wakaf aulad .  Hal  ini  dikarenakan akuntabilitas  dari  waqaf  aulad  itu  sendiri  tidak  sepenuhnya  dilakukan  oleh nadzir . Seharusnya  pengelolaan  wakaf  aulad  juga  menjadi  sebuah  amanah  yang  akan dipertanggungjawabkan  didunia  dan  diakhirat  nantinya.  Disebabkan nadzir yang mengelola wakaf aulad adalah nadzir  secara individu, maka sangat dibutuhkan self accountability (akuntabilitas diri).
Rizal (2003), mengatakan bahwa Islam memiliki perspektif tersendiri berkaitan dengan  pertanggungjawaban  (akuntabilitas)  karena  dalam  Islam  semua  yang dititipkan  kepada  manusia  adalah  amanah.  Konsep  amanah  merupakan  bagian universal yang kemudian ditutunkan menjadi pertanggunjawaban. Allah SWT dalam Al- Qur’an  surat  Fathir  ayat  39  berfirman  bahwa,  “dialah  yang  menjadikanmu khalifah  dimuka  bumi  ini”.  Ayat  tersebut  men gandung  makna  bahwa  si  penerima amanah  (khalifah)  harus  melakukan  tugasnya  di  bumi  dengan  penuh  tanggung jawab.  Maka  dari  itu,  selaku  pengelola  dalam  wakaf  aulad,  nadzir  dituntut  untuk menjaga  amanah  waqif  karena  akan  dipertanggungjawabkan  nanti  di  akhirat  apa yang ia kerjakan.
Berkaitan  dengan  akuntabilitas  individu  untuk  nonorganisasi,  Roberts  (1996) dalam  bukunya  juga  merangkum  mengenai self  accountability (akuntabilitas  diri).
Dalam  hal  akuntabilitas  diri  ini  ada  empat  parameter  yang  disebutkan  Roberts (1996), yaitu; Sense of self, Representative Accountability, Individual Management, dan Accounting for Independence.
Penelitian tentang akuntabilitas dalam manajemen wakaf aulad masih jarang di jumpai. Oleh sebab itu Peneliti ingin meneliti bagaimana akuntabilitas wakaf aulad di Minangkabau menurut keluarga wakif dan nadzir dalam pengelolan wakaf keluarga. Melalui  berbagai  pemikiran  dan  kajian  dari  masyarakat  Minangakabau  khususnya wilayah Agam.
Landasan Teori 1. Wakaf
Kata  “ wakaf ”  atau  “ waqf ”  berasal  dari  bahasa  arab  “ waqafa ”  yang  artinya “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat”. Kata “ waqafa (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari)-  waqfan  (isim  masdar) sama  artinya  dengan “habasa -yahbisu- tahbisan” artinya mewakafkan (Munawir, 2002). Kata al-waqf dalam bahasa Arab mengandung pengertian  yaitu:  “Menahan  harta  untuk  diwakafkan,  tidak  dipindahmilikkan” (Depag, 2007).
Basir  (1987)  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  wakaf  ialah  menahan harta  yang  dapat  diambil  manfaatnya  tidak  musnah  seketika  dan  untuk penggunaanya yang diperbolehkan dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah. Wakaf dalam perspektif ekonomi menurut Hasan (1984) dalam Rokyah dan Rahim (2006) bahwa  wakaf  merupakan  penahanan  aset  produktif  atau  memberikan  propertinya, sifatnya,  kemudian  adanya  pemisahan  hak  pakai  hasil  yang  bersumber  dari  aset terlepas dari nama pemilik sebenarnya.
Dari  berbagai  rumusan  pengertian  tentang  wakaf  dapat  disimpulkan  bahwa wakaf  adalah  menyerahkan  suatu  hak  milik  yang  tahan  lama  zatnya  kepada seseorang atau nadzir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu  badan pengelola  dengan  ketentuan  bahwa  hasil  atau  manfaatnya  dipergunakan  sesuai dengan  ajaran  Islam.  Benda  yang  diwakafkan  tidak  lagi  menjadi  hak  milik  yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.
Secara etimologi, rukun bisa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya, kata rukn al sy’I kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang m enjadi tempat bertumpu  (Al-kabisi,  2004  dalam  Mulyani,  2012).  Dalam  terminologi  fiqih,  rukun merupakan  sesuatu  yang  dianggap  menentukan  suatu  disiplin  tertentu  yang merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Ada 5 rukun waqaf menurut fiqih Islam  yang  diulas  oleh  Praja  (1997)  dalam  Mulyani  (2012)  yaitu  Orang  yang berwakaf (wakif), Barang  atau  harta  yang diwakafkan  (Mauquf  bih), Tujuan  atau Sasaran Wakaf ( Mauquf ‘alaih) , Ikrar Wakaf/ pernyataan lafadz penyerahan wakaf (sighat.
Salah satu rukun wakaf adalah maukuf alaih yaitu harta yang diwakafkan. Tentu harta  yang  akan  diwakafkan  tersebut  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Di Ranah  Minang  ada  keunikan  adat-istiadat  berdasarkan  peneliti  Jepang  pada  tahun 1982  Tsuyoshi  Kato  dalam  Beckman  (1983),  bukunya  Nasab  Ibu  dan  Merantau Tradisi  Minangkabau  yang  Berterusan  di  Indonesia,  mengungkapkan  bahwa  ada  3 ciri  utama  masyarakat  Minangkabau.  Menurut  peneliti  berkebangsaan  Jepang  yang
melakukan penelitian di Minangkabau tahun 1972 ini, ketiga hal itu adalah; pertama taat kepada agama Islam, kedua berpegang kuat pada sistem kekeluargaan nasab ibu, dan ketiga kecenderungan untuk pergi merantau.
Pedoman Islam yang menjadi dasar dan sumber adalah Al-quran dan Assunnah. Dua  pedoman  tersebut  merupakan  dasar  pokok  syariat  Islam.  Pemahaman  wakaf dalam  al-quran  dikategorikan  sebagai  amal  kebaikan  dan shadaqah  jariyah .  Jika dilihat dari kekuatan hukum Islam, wakaf merupakan ajaran yang hukumnya sunnah atau dengan artian dianjurkan. Namun demikian wakaf mempunyai kekuatan untuk diimplementasikan  bagi  kesejahteraan  masyarakat  baik  dibidang  ekonomi,  sosial, dan budaya.

## 2. Wakaf Aulad
Wakaf  aulad disebut  juga wakaf ahli  yang  ditujukan  kepada  orang  pribadi  baik untuk seorang ataupun lebih, baik untuk keluarga si wakif atau bukan (Sabiq, 1971 dalam  Gunawan,  2007). Wakaf  aulad ini  diperuntukan  bagi  kepentingan  jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan hanya untuk pihak keturunan ahli waris.
Menurut Khaf (1999) dikutip oleh Hasan (2007), wakaf aulad merupakan wakaf pribadi  yang  penerimanya  adalah  orang-orang  tertentu,  termasuk  penerimanya orang  pendiri  dan  keturunan  pendiri  serta  orang  lain.  Wakaf  keluarga  tersebut memungkinkan wakif untuk menerima penghasilan abadi selamanya dan kehidupan keturunannya. Wakaf  aulad dalam  ketetapannya  merupakan  milik  pendiri  dan diwariskan dengan ahli waris atau menjadi milik penerima atau milik Allah SWT. Selama berabad-abad belum ada aturan khusus tentang wakaf aulad . Fenomena yang  terjadi  adalah  dokumentasi  dari  wakaf  tersebut  masih  dalam  manual  dan ikrarnya  lama  kelamaan  bisa  memudar.  Sehingga  wakaf  yang  ditujukan  untuk kepentingan keluarga wakif bisa saja memudar. Mohsem (2010) mengatakan bahwa, “If the beneficiaries specified by the founder are no longer alive, then only in this case will  the  waqf  property  be  given  for  public  welfare  purposes” .  Jadi  apabila  penerima manfaat dari wakaf yang ditentukan wakif tidak hidup lagi maka properti wakaf akan dilimpahkan kepada masyarakat.
Shadique  (2014)  mengatakan  bahwa  masyarakat  Islam  di  Asia  pada  umumnya menganut  Mahzab  Syafi’i.  Menurut  Imam  Syaf’i,  wakaf  adalah  suatu  ibadah  yang disyari’atkan,  wakaf  telah  berlaku  sah  bila  mana  wakif  telah  menyatakan  dengan perkataan  waqaftu  (telah  saya  wakafkan),  sekalipun  tanpa  di  putus  hakim.  Wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah dipindah kepada Allah  SWT  dan  tidak  juga  menjadi  milik  penerima  wakaf,  akan  tetapi,  wakif  tetap boleh  mengambil  manfaatnya.  Pada  umumnya,  di  Minangkabau  khususnya kabupaten  Agam  men ganut  mahzab  Syafi’i  untuk  mengatur  tatacara  wakaf  aulad berdasarkan hukum Islam (fiqih).
Jika dilihat potret wakaf keluarga di negara Timur Tengah saat ini sungguh sangat memprihatinkan.  Pemerintah  Mesir  telah  menyita  dan  menghapuskan  wakaf keluarga.  Pada  tahun  1952  hukum  pertama  no.  180  telah  diterbitkan  untuk menghapuskan wakaf keluarga. Kementrian wakaf mencabut hak wakaf keluarga dan menggantikannya  dengan  uang.  Pada  tahun  1958  hukum  lain  no.  122  departemen wakaf  di  Mesir  memberikan  kewanangan  untuk  mengelola  semua  properti  wakaf. Karena  penyalahgunaan  wakaf  keluarga  oleh  endowment  (nadzir),  lantas
negaranegara  Islam  lainnya,  seperti  Maroko,  Turki,  dan  Aljazair  juga  menghapus praktik wakaf keluarga.

## 3. Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  bentuk  dari  pertanggungjawaban  dari  seseorang  atau sekelompok  orang  yang  diberi  amanat  untuk  menjalankan  tugas  tertentu  kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun horizontal.
Budiman (2011) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu proses manajemen  yang  vital.  Dalam  pengelolaan  wakaf,  akuntabilitas  memainkan  peran yang signifikan sebagai parameter prosfesionalitas penanganan wakaf. Syafii (2008) dalam  Budiman  (2011)  mengatakan  bahwa  dalam  pengelolaan  wakaf  secara profesional  terdapat  tiga  filosofi  dasar,  yaitu;  Pertama,  pola  manajemennya  harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Kedua, mengedepankan azas kesejahteraan nadzir . Ketiga asas transparansi dan akuntabilitas.
Menurut  Islam,  bentuk  akuntabilitas  artinya  pertanggungjawaban  seorang manusia  kepada  sang  Pencipta  Allah Subhanahu  wa  Ta’ala. Setiap  individu  dan aktivitasnya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah.
Roberts (1996) merangkum bahwa ada empat parameter akuntabilitas individu sebagai berikut :
a. Sense of Self
Secara  umum  akuntabilitas  berhubungan  dengan  aturan  dalam  diri  pribadi seseorang.  Hal yang difokuskan terhadap  pribadi tersebut  adalah kesadaran yang sudah ada pada dasar diri manusia (Robert, 1996). Manusia merupakan individu yang terlahir atas dasar kehidupan yang berpenampilan kuat untuk mengatasi  konflik  dan  membutuhkan  relasi  dengan  sesamanya.  Dalam  diri individu  tersebut  ada  sebuah  mesin  penggerak  yang  mendorong  untuk melakukan sesuatu yang baik, demi menjalin relasinya dengan individu yang lain. Dorongan itu disebut dengan sense of self yang sudah ada sejak manusia dilahirkan (Merlaeu Ponty,1964 yang dikutip oleh Roberts, 1996).
Selanjutnya kesadaran yang mendasar menurut Ponty tersebut diartikan bahwa  individu  apabila  diberikan  suatu  amanah  atau  kepercayaan,  maka  ia akan  komitmen  untuk  menjaga  integritas  dan  amanah  tersebut.  Namun  ada juga  individu  ketika  mendapatkan  tekanan  atau  pandangan  evaluasi  dari seseorang,  ia  baru  bergerak  untuk  menjalani  apa  yang  menjadi  tanggung jawabnya.  Dalam  konsepnya  manusia  ibarat  sebuah  mesin  yang  berjalan secara sadar dengan dua sifat refleksive dan rerefleksive (Roberts, 1996). Akuntabilitas individu inijuga harus didasari dengan pengalaman sosial dan pemikiran yang logis. Diungkapkan oleh Mead (1934) yang dikutip oleh Roberts (1996) ”…individuals self is constituted simply by an organizationof the particular attitudes of other toward himself and toward one another in specific social acts in which which h e participates with them”. Berdasarkan hal tersebut setiap  diri  individu  dalam  hal  bekerjasama  harus  memiliki  motivasi  untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain.
Adapun  Islam  mengkomunikasikan  bahwa  konsep  kesadaran  untuk bertanggung  jawab  berasal  dari  dalam  diri  manusia  yang  disebut  dengan amanah,  yaitu  manusia  secara  sadar  harus  bertanggung  jawab  atas  yang
sudah ada dimuka bumi untuk mengolah dan memanajemen secara maksimal. Dalam kaitannya dengan wakaf aulad, pada diri nadzir apakah terdapat suatu motivasi diri yang baik bertanggung terhadap aset yang diamanahkan kepadanya.

## b. Representative Accountability
Bentuk  akuntabilitas  adalah  bagaimana  individu  sebagai  wakil  amanat, bertanggung jawab terhadap sesuatu yang diamanahkan kepadanya dan tidak hanya  didasarkan  pada  tuntutan  kewajiban  (Roberts,  1996).  Habermars (1971),  dikutip  oleh  Roberts  (1996)  menyatakan  bahwa  ada  dua  orientasi dari  akuntabilitas  informal  yaitu work  and  interaction .  Pertama,  menurut Habermars  (1971)  yang  dikutip  oleh  Roberts,  (1996),  bahwa: “…by  work  or purposive  rational  action  I  understand  either  instrumental  action  or  rational choice or their conjunction. Instrumental action is governed by thecnical rules based  on  empirical  knowledge”. Dimana work disini  berarti  Individu mendasarkan  pertimbangan  rasional,  pengetahuan  dan  peraturan  yang  ada dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian hasil kerjanya diungkapkan dalam bentuk bukti pendukung yang menunjukan keberhasilannya. Kedua, menurut Habermars (1971) yang dikutip oleh Roberts (1996), bahwa: “Communicative action,  symbolic  interaction.  It  is  governed  by  binding  consensual  define reciprocal  expectations  about  behavior,  and  which  must  be  understood  and recognized  by  at  least  two  acting  subjects”. Interaksi  disini  artinya  suatu aktivitas  komunikasi  berupa  perilaku  individu  untuk  menerima  dan memahami apa yang dilakukannya untuk kepentingan masyarakat.

## c. Individual Management
Akuntabilitas  individu  terlihat  pada  proses  aktivitas  rutin  yang  dilakukan. Menurut  Roberts  (1996)  mentalitas  disiplin  sangat  menunjang  untuk keberhasilan  dalam  bekerja.  Dari  kedisiplinan  tersebut,  individu  dapat menahan diri dari kesibukan dirinya sendiri dan simpati kepada kepentingan orang  lain.  Hal  ini  ditujukan  dalam  rangka  memangku  harapan  orang  lain yang berdiri diatas diri mereka.
Disiplin  merupakan  kekuatan  dari  manajerial  individu,  yang  berasal dalam diri manusia. Disiplin bisa diciptakan oleh siapapun untuk membangun kekuatan  karir,  karena  rencana  yang  yang  telah  dirancang  dan  terprogram tanpa dijalankan dengan disiplin tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Dikaitkan dengan nadzir sebagai individual, maka nadzir harus memiliki sikap disiplin yang kuat untuk membangun bentuk keberhasilan yang memberikan kepuasan diri dan orang lain.
Jadi  dalam waqaf  aulad ,  aturan  main  yang  diterapkan nadzir akan terlihat berbeda-beda, namun tidak lepas dari perencanaan, pembagian tugas, kesungguh-sungguhan dan kedisiplinan dalam pengelolaan aset. Dalam hal ini akan  dilihat  bagaimana nadzir mengatur  pemanfaatan  aset  agar  tetap berproduktif  dan  mengahasilkan  nilai  ekonomis  untuk  mensejahterakan keluarga wakif.

## d. Accounting for Independence.
Menurut  Roberts  (1996)  Akuntabilitas  secara  hirarki  diwujudkan  atau dinyatakan  dalam  akuntansi.  Merujuk  pada  analisis  Focault  (1979)  tentang cara  kerja  disiplin  dan  analisis  Habermars  (1971)  mengenai  tata  cara  kerja, Robert menyarankan untuk menerapkan akuntabilitas yang didasarkan pada praktik-praktik akuntansi individu.
Untuk  menjaga kewibawaan  individu  dalam  integritasnya  maka  sistem akuntansi  sepenuhnya  menentukan  rasa  percaya  diri  individu  tersebut. Pengetahuan  dan  kecerdasan  dalam  hal  manajemen  menjadi  penunjang kinerja  seorang  nadzir.  Secara  formal  akuntansi  individu  untuk  wakaf keluarga  belum  diatur  dalam  Standar  Akuntansi  Keuangan.  Meskipun demikian  sangat  penting  untuk  diketahui  bahwa  setiap  individu  melakukan kegiatan  akuntansi,  seperti  dalam  hal  menghitung  secara  tepat  biaya  dan modal untuk mengolah aset wakaf.

## Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1: Kerangka Berpikir

## Metodologi Penelitian
Adapun bentuk metode yang Peneliti ambil adalah case study dengan pendekatan yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif  berusaha  mengungkap  gejala  secara  menyeluruh  sesuai  dengan  konteks melalui  pengumpulan  data  dari  latar  ilmiah  dengan  memanfaatkan  diri  Peneliti sebagai instrumen kunci.
Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  data  secara  langsung melalui  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  ada  di  lapangan.  Pihak- pihak  yang  berkaitan  dengan  dalam  penelitian  ini  adalah  orang-orang  yang berkecimpung  dalam  pengelolaan  wakaf  yaitu  nadzir  sebagai  penanggung  jawab pengelolaan  harta  wakaf,  orang  yang  berwakaf  (wakif),  pihak  yang  merasakan manfaat  ekonomi  secara  langsung  dan  beberapa  orang  keluarga  sekitar  yang  ikut terlibat. Adapun jenis penelitian yaitu kualitatif dengan studi kasus.
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lubuk Basung, Kabupaten Agam pada aset wakaf  aulad  Almarhumah  Nenek  Nina  (keturunan  suku  melayu)  dan  aset  wakaf aulad almarhumah Nenek Syamsiar (keturunan suku chaniago).
Berikut daftar pihak yang dijadikan sumber daftar primer :
Nadzir  merupakan  responden  utama  dimana  beliau  adalah  responden  kunci yang mengetahui seluk-beluk aset wakaf keluarga. Peneliti mengambil kasus praktik wakaf keluarga yang dikelola oleh nadzir Bapak Datuk Banso Dirajo yaitu aset wakaf keluarga Alm. Nenek Nina dan wakaf keluarga yang dikelola oleh Bapak Delfian yaitu aset harta pusaka Nenek Syamsiar.
Creswell (2010) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan  data  yang  Peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara mendalam dan observasi pada objek.
Analisis data kualitatif menurut Bagdan dan Biklen dan Moleong (2003) adalah upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan  data, memilah50 milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang didapatkan kemudian diceritakan kepada orang lain.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian  ini adalah teknis analisis data induktif. Teknik analisis data induktif adalah proses yang berangkat dari fakta-fakta yang  khusus  atau  peristiwa-peristiwa  yang  kongkrit  kemudian  ditarik  generalisasi yang  mempunyai  sifat  umum.  Data  yang  sudah  terkumpul  selanjutnya  dianalisis sesuai dengan tahap-tahap analisis data untuk memperoleh kesimpulan.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Wakaf Aulad Almarhumah Nenek Nina Keturunan Suku Melayu
Aset  wakaf aulad keturunan  nenek  Nina  merupakan pusako  randah berupa sawah 1 hektar dan perkebunan sawit yang terletak di Desa Labu Pacah, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Almarhumah nenek Nina mengamanahkan kepada Bapak Martias Datuk Banso Dirajo untuk mengelola harta pusako randah agar tidak sampai  berpindah  tangan  atau  terjual.  Dalam  hal  ini  Bapak  Martias  Datuk  Banso Dirajo  tersebut  merupakan nadzir yang  bertanggung  jawab  atas  harta  pusaka  dari keluarga Almarhumah nenek Nina yang berjumlah sembilan orang yaitu tujuh orang anak  laki-laki,  dua  orang  anak  perempuan.  Aset pusako  randah tersebut  ditahan untuk keperluan kesejahteraan keluarganya.

## a. Persepsi Wakaf Aulad
Pada  waktu interview ,  Bapak  Martias  Datuk  Banso  Dirajo  selaku nadzir memberikan  penjelasan  mengenai  pandangan  wakaf  yang  dianggap  masyarakat selama  ini.  Ada  dua  persepsi  bahwa  masyarakat  membenarkan  wakaf  untuk kepentingan  umum  dan  wakaf  untuk  kepentingan  keluarga.  Seperti  yang diungkapakan oleh Bapak Martias Datuk Banso Dirajo dibawah ini:
Partamo,  tujuan  untuak  umum,  biasonyo  kronologis  harta  wakaf  tuak umum ko berasal dari pusako tinggi, dimana…ooo garis keturunannyo sulit  kito  mancari  tau.  Nah…itu  nyo  yang  kaduo,  wakaf  aulad  tu  di Minangkabau menurut apak, yaitu manahan harto sacaro khusus untuak kepentingan  kaum  matrilineal  maupun  kaum  dalam  suku  tersebut (Dirajo, wawancara, 8 Agustus 2015).
[Pertama,  tujuan  untuk  umum,  biasanya  kronolgis  harta  wakaf  untuk umum  ini  berasal  dari  harta  pusaka  tinggi,  dimana..ooo  garis keturunannya sulit diketahui. Nah..itu dia yang kedua, wakaf aulad itu di Minangkabau menurut bapak, yaitu menahan harta secara khusus untuk kepentingan kaum matrilineal maupun kaum dalam suku tersebut].
Dari pembicaraan Bapak Martias Datuk Banso Dirajo di atas, jelaslah bahwa adat  Minangkabau  telah  menganut  konsep wakaf  aulad seperti  halnya  yang diungkapkan  oleh  Shadique  (2012),  wakaf  aulad  bertujuan  untuk  kesejahteraan keluarga turun-temurun dan harta tersebut ditahan manfaatnya untuk kesejateraan keluarga  dimasa  depan.  Ungkapan  Bapak  Martias  tersebut  juga  menggambarkan bahwa ketika sumber harta pusaka sudah samar-samar maka sebaiknya aset wakaf aulad  di  wakafkan  dalam  bentuk  wakaf  khairy.  Supaya  masyarakat  juga  dapat merasakan  manfaat  dari  asset  tersebut  dan  keluarga  ataupun  orang  yang mewakifkan mendapatkan pahala dari Allah SWT.
Selanjutnya,  praktik  wakaf  aulad  juga  tidak  lepas  dari  wasiat,  amanah,  ikrar ataupun  pernyataan  dari  seorang  wakif.  Berdasarkan  pertanyaan  yang  Peneliti ajukan  mengenai  wakif,  maka  Bapak  Martias  Datuk  Banso  Dirajo  memberikan penjelasan sebagai berikut:
Menurut  apak..wakif  harus  yang  benar-benar…  dalam  keadaan  sehat jasmani  dan  pikiran  saat  mewakafkan.  Tahu  dengan  seluk  beluk  harto nan nyo punyo (Dirajo, wawancara, 8 Agustus 2015).
[Menurut  bapak..wakif  harus  yang  benar-benar…  dalam  keadaan  sehat jasmani  dan  pikiran  saat  mewakafkan.  Mengetahui  seluk-beluk  harta yang ia miliki]
Pernyataan  Bapak  Martias  Datuk  Banso  Dirajo  tentang wakif sesuai  dengan teori yang dikemukan oleh Praja (1997) dalam Mulyani (2012), bahwa orang yang berwakaf  disebut wakif yaitu  pihak  yang  mewakafkan  harta  benda  miliknya.
Sebagai  subjek  wakaf, wakif harus  memiliki  otoritas  penuh  terhadap  harta  yang ingin diwakafkan.
Orang yang mewakafkan hartanya ( wakif) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan  hartanya.  Kecakapan  bertindak  meliputi  empat  kriteria  yaitu, merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), dan tidak berada di bawah pengampuan (Praja, 1997 dalam Mulyani, 2012).
Ditinjau dari cara wakif menyerahkan aset harta wakaf kepada orang yang ia percayai,  dapat  berupa  amanah  lisan  dan  tulisan.  Dalam  hal  ini  Almarhumah Nenek  Nina  mengamanahkan  hartanya  seperti  dalam  pernyataan  Bapak  Datuk Banso Dirajo dibawah ini:
waktu  itu  sekitar  10  tahun  silam…..apak  masih  ingek  ,  amak  bapasan “ambo titipkan tanah sawah ladang ko . tolong engkau kelola dan bagi hasilnyo  samo  anak  cucu  ambo  nantinyo”(Dirajo,  wawancara,  8 Agustus 2015).
[waktu  itu  sekitar  10  tahun  silam…bapak  masih ingat,  Amak  berpesan “saya  titipkan  tanah  sawah  ladang  ini,  tolong  engkau  kelola  dan  bagi hasilnya kepada anak cucu saya nantinya”]
Uraian  Bapak  Martias  Datuk  Banso  Dirajo  di  atas  mengatakan  bahwa  wakif mewasiatkan  hartanya  sebagai nadzir wakaf  keluarga  dalam  bentuk  komunikasi lisan.  Dan  orang  yang  menerima  amanah  secara  tidak  langsung  menjadi pengelola  serta  bertanggung  jawab  atas  harta  juga  saksi  bahwa  harta  tersebut meupakan wakaf keluarga.

## b. Persepsi Akuntabilitas
Di  Minangkabau,  dalam  hal  pertanggungjawaban  harta  berada  di  pundak seorang mamak.  Seperti  yang  di  ungkapkan  Bapak  Martias  Datuk  Banso  Dirajo sebagai berikut :
Yang  bertanggung  jawab  atas  harta…  kalau  di  Minang  itu  adalah mamak dalam rumah gadang. Mamak adalah saudara laki-laki dari keluarga biologis ayah dan ibu (Dirajo, wawancara, 8 Agustus 2015).
Diungkapkan  juga  bahwa  pribadi  seorang  mamak  yang  bertanggung jawab harus mempunyai atitude (tingkah laku) dan softskill (keterampilan) sebagaimana  diungkapkan  oleh  Ibu  Mahdalena  selaku  keluarga  wakif  di bawah ini:
Menurut  ante,  nisa  haa…..  Mamak  tu  nan  bisa  dipacik  keceknyo, dewasa urangnyo, Tau seluk beluk harto pusako. Tau samo tanggung jawabanyo. Dan ndak piliah kamanakan (Mahdalena, wawancara, 9 agustus 2015)
[Menurut  tante,  nisa..Mamak  itu  yang  bisa  dipercaya  kata-katanya, dewasa.  Tau  seluk-beluk  harta  pusaka.  Tau  dengan  tanggung jawabnya. Dan tidak membedakan keponakan] Menurut  pandangan  masyarakat  Minangkabau  yang  juga  mengetahui benar  tentang  masalah  tanggung  jawab  seorang  mamak,  di  Minangkabau
mamak  tidak  hanya  bertanggung  jawab  terhadap  harta,  namun  juga terhadap  sikap  dan  perilaku  kemenakannya  dalam  bermasyarakat.  Jika keponakannya  terkenal  baik,  maka  nama  mamak  akan  ikut  baik  di  mata masyarakat.  Namun  apabila  kemenakannya  berperangai  buruk,  mamak reputasi mamakpun buruk dalam pandangan masyarakat (Sidiq, wawancara, 20 agustus 2015)
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  mamak  adalah  orang  yang  mempunyai pemikiran  dewasa,  mampu  bersikap  dan  berjiwa  sosial  yang  baik.  Mamak juga harus cerdas dan mengetahui seluk-beluk aset wakaf aulad.
Kemudian  Peneliti  melanjutkan  untuk  mewawancarai  lebih  intens mengenai  empat  parameter  akuntabilitas  individu  yang  dirangkum  oleh Roberts (1996).
1. Sense of Self Accountability
Nadzir  yaitu  mamak  yang  mengemban  tanggung  jawab  dalam  hal pengelolaan harta wakaf aulad keluarga Almarhumah Nenek Nina sudah menunjukan kesadaran yang baik. Sense of self yang ada pada diri nadzir tersebut  telah  ada  sejak  beliau  kecil.  Akuntabilitas  nadzir  dimotivasi karena  keluarga  merupakan  bagian  dari  kehidupan  pribadinya.  Dari pernyataan nadzir menyatakan bahwa “ada kebahagiaan tersendiri ketika melihat  saudara  kita  juga  bahagia”.  Secara  psikologis  potret  mamak selaku  nadzir  merupakan  orang  yang  sangat  penyayang  dan  peduli terhadap lingkungannya. Hal ini juga didukung dengan pernyataan salah seorang cucu wakif yang merasa telah dibantu untuk pendidikan.

## 2. Representative Accountability
Jabatan mamak yang diemban Bapak Martias Datuk Banso Dirajo tersebut tidak hanya sekedar kewajiban. Melihat potret dirinya dari seorang cucu wakif bahwa Ia tergolong kepada pribadi bijaksana dan penuh perhatian. Sebenarnya  bisa  saja  beliau  melakukan  sesuatu  untuk  kepentingan pribadinya, namun sebagai penguasa beliau tidak leluasa terhadap harta wakaf aulad.
Habermars  (1971)  dikutip  oleh  Roberts  (1996)  menyatakan  bahwa  ada dua  orientasi  yang  dari  akuntabilitas  informal  yaitu work  and  interaction . Work secara  rasional  mengerti  apa  yang  mereka  kerjakan  dan interaction secara  simbolik  mereka  bersikap  dan  bersosialisasi  dengan  prilaku.  Fokus tanggung jawab individu tersebut adalah orientasi kesuksesan dalam bekerja. Work  and  orientation yang  difokuskan  mamak  dalam  hal  ini  adalah bagaiamana asset ini tetap produktif. Hanya saja untuk pertanggungjawaban  asset  tersebut  telah  dilakukan  pengolahan,  mamak selaku  manager  tidak  memerlukan  informasi.  Harusnya  jika  tidak  ada laporan  tertulis,  sebaiknya  diwajibkan  kepada  keluarga  memberikan informasi apa saja yang mengenai pengolahan aset wakaf aulad.
3. Individual Management
Akuntabilitas individu terlihat pada proses aktivitas rutin yang dilakukan oleh  individu.  Menurut  Roberts  (1996)  mentalitas  disiplin  sangat menunjang keberhasilan. Dari kedisiplinan tersebut individu secara sadar menahan  diri  dari  kesibukan  dirinya  sendiri  dan  mengutamakan
kepentingan  orang  lain.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  harapan  orang  lain yang berdiri diatas diri mereka.
Bapak  Martias  Datuk  Banso  Dirajo  berpedoman  kepada  aturan  adat Minangkabau  dalam  tatacara  pengelolaan  aset  wakaf  keluarganya.  Oleh sebab  itu  beliau  mempercayai  adik  perempuan  (keturunan  matrilineal) beserta  keponakannya  untuk  mengolah  lahan  aset  wakaf  aulad  serta mengambil manfaatnya. Dilihat dari sisi pribadinya Bapak Martias Datuk Banso Dirajo ini adalah seorang wakil kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri  4  Lubuk  basung,  juga  seorang  Datuk  (kepala  suku)  dalam  suku Melayu, namun dari sekian banyak kesibukannya beliau mampu menahan diri  untuk  kepentingan  keluarga  wakif  atau  keponakannya.  Tercermin bahwa  beliau  mampu  mencapai  karir  sebagai  pemimpin  karena bertanggung jawab dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi.
4. Accounting for Independence
Secara  terperinci  perhitungan  dalam  mengolah  aset  wakaf  aulad  nenek Nina  tidak  dilakukan  pencatatannya  oleh  pihak  pengolah  aset.  Pengolah hanya  memakai  catatan  kertas  kecil  sebagai  pengingat  agar  tidak  lupa berapa  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  mengolah  aset  wakaf  keluarga tersebut,  namun  catatan  kecil  tersebut  digunakan  disaat  periode pengolahan saja tidak disimpan layaknya sebuah arsip keluarga.
Kelemahan  dari  pengelolaan  wakaf  aulad  ini  adalah,  Bapak  Martias Datuk  Banso  selaku  manajer  tidak  membutuhkan  laporan  khusus terhadap  pengelolaan  aset  wakaf.  Sehingga  yang  mengelola  aset  seperti Ibuk  Mahdalenapun  enggan  melakukan  pencatatan  secara  rinci.  Padahal dalam  Islam  dikatakan  bahwa  sangat  diperlukan  akuntansi  dalam aktivitas perekonomian.
2. Wakaf Aulad Almarhumah Nenek Syamsiar Keturunan Suku Chaniago Almarhumah Nenek Syamsiar ( wakif ) memiliki aset wakaf aulad sebagai berikut :
Tabel 2 :
Aset  tersebut merupakan harta pusaka tinggi yang diwasiatkan turun temurun oleh nenek moyang terdahulu kepada keluarga Nenek Syamsiar. Tidak ada dokumen dalam  bentuk  secarik  kertas  yang  menyatakan  bahwa  semua  aset  wakaf  keluarga Nenek  Syamsiar  tersebut  ditahan  dzatnya  dan  hanya  manfaatnya  saja  yang  boleh digunakan.  Namun,  dinyatakan  dalam  bentuk  wasiat  kepada  nadzir  yang  ditunjuk mampu  mengelola  aset  tersebut.  Menurut  keterangan  dari  keluarga  wakif  ,  aset tersebut  diwasiatkan  dengan  disaksikan  semua  anggota  keluarga  pada  sebuah pertemuan keluarga. Kemudian wakif  menyatakan wasiatnya  dalam keadaan sadar
tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semua aset wakaf keluarga tersebut terletak beralamat  di  Labu  Pacah  Geragahan  Timur  Kecamatan  Lubuk  Basung,  Kabupaten Agam.
Wakif menyatakan dalam wasiatnya bahwa yang menikmati manfaat dari harta wakaf  keluarga  beliau  adalah  semua  keturunan  anak  ,  cucu,  cicit  dan  cicit dibawahnya  secara  turun  temurun.  Serta  nadzir  yang  ditunjuk  adalah  mamak  laki- laki  yang  berada  dekat  dengan  wilayah  aset  wakaf  keluarga  tersebut.  Dari  hasil interview  Peneliti  dengan  nadzir  bahwa  jumlah  anggota  keluarga  wakif  saat  ini adalah 56 orang.

## a. Pandangan Terhadap Akuntabilitas
Berdasarkan  pertanyaan  yang  Peneliti  ajukan  terhadap  akuntabilitas terhadap aset wakaf aulad, Bapak Delfian sebagai nadzir memberikan pernyataan di bahwa ini:
Tanggung jawab tu memang ado bagi seorang mamak, Karano beliau mandapek kan amanah dan harus dipertanggungjawabkan kabakek sanak family, dan paliang utamo Allah SWT (Delfian, wawancara, 23
Agustus 2015) [Tanggung  jawab  tersebut  memang  ada  bagi  seorang  mamak, Karena beliau mendapatakn amanah dan harus dipertanggungjawabkan kepada sanak family dan yang paling utama kepada Allah SWT].
Dari  pernyataan  mamak  diatas  tergambar  bahwa  akuntabilitas  adalah suatu  bentuk  pertanggungjawaban  manusia  kepada  Tuhan  dan  manusia lainnya. Bapak Delfian sebagai seorang mamak yang dipercayakan atas harta tersebut, maka Ia harus bisa berlaku adil dan independen terhadap keluarga wakif. Ia tidak ingin membedabedakan siapa saja yang membutuhkan manfaat dari aset keluarganya. Bapak Delfian meyakini bahwa apa yang beliau lakukan nantinya diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan.
Bapak Delfian (nadzir) juga mengatakan bahwa ketika aset tersebut telah dikelola maka sebagai mamak wajib memberitahukan kepada keluarga wakif jumlah berapa keuntungan yang dihasilkan. Selanjutnya laporan dari mamak telah  diterima  oleh  keluarga  wakif  barulah  mamak  (nadzir)  membagikan keuntungan  kepada  anggota  keluarga  wakif.  Biasanya  keluarga  wakif  tidak mengambil  seluruh  keuntungan  aset  wakaf  keluarga  dan  hanya  menyimpan dalam bentuk emas kepada salah seorang anggota keluarga perempuan yang dipercaya untuk menyimpan emas tersebut.
b. Parameter Akuntabilitas pada Wakaf Aulad Keluarga Nenek Syamsiar Parameter  akuntabilitas  disini  adalah sense  of  self,  representative accountability; individual management; dan accounting for independence.
1. Sense of Self Accountability
Setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kesibukan yang berbeda-beda setiap harinya, sehingga menimbulkan cara yang  berbeda untuk menyikapi tanggung jawabnya sebagai nadzir. Hal paling utama Peneliti bahas dengan
nadzir  yaitu  kesadaran  akan  melakukan  tanggung  jawab  sebagai  nadzir disamping adanya  tanggung jawab sebagai kepala keluarga beliau sendiri (anak dan istri). Peneliti menanyakan bagaimana cara wakif mewasiatkan aset wakaf aulad kepada beliau dan seperti apa bentuk akuntabilitas yang tersirat dalam amanah wakif tersebut. Bapak Del mengungkapkan sebagai berikut:
Rang gaek apak tu cuman ngecek an “ amak picayo ka ang..tolong ang uruih harto ko, jan sampai ang pulo nan maurak pusako ko, “ model  tu nisa…ingek  apak  wasiat  rang  gaek  apak  tu (Delfian, wawancara, 23 Agustus 2015).
[Orang tua bapak berpesan, “amak percayakan kamu, tolong kamu urus harta  ini,  jangan  sampai  kamu  yang  menghancurkannya” Begitu nisa..ingat bapak wasia orang tua]
Dari  pernyataan  Bapak  Delfian  (nadzir),  bahwa  beliau  ditunjuk langsung  oleh  wakif.  Bapak  Delfian  mengakui  ada  tanggung  jawab tersendiri  yang  memang  harus  ia  lakukan  karena  amanah  yang diembannya.  Bapak  Delfian  sebagai  nadzir  juga  mengetahui  bahwa ketika  beliau  salah  langkah  dalam  mengambil  tindakan  untuk mengelola  harta  pusako  tinggi  tersebut,  maka  ada  hukum  karma terhadap  perbuatannya.  Keyakinan  Bapak  Delfian  yang  kuat  pada agama  Islam  membuat  Ia  sadar  sebagai  mamak  ( nadzir )  untuk melakukan tanggung jawab atas pengelolaan harta.
Menurut  pernyataan  dari  salah  seorang  keluarga  wakif  yaitu keponakannya bahwa Bapak Delfian sebagai mamak (nadzir) mereka memang  sangat  dihormati  karena  beliau  mempunyai  pribadi  yang baik, bijaksana, dan sangat hati-hati.
Kesadaran  untuk  menjadi  seorang  yang  akuntabel  bukan  dari dorongan  oleh  pihak  manapun.  Bapak  Delfian  sebagai  mamak (nadzir) bertangungjawab atas pemeliharaan harta wakaf aulad atas keinginan  sendiri.  Beliau  berkomitmen  atas  harta  warisan  tersebut untuk  kesejahteraan  keponakannya  (keluarga  wakif).  Kendatipun tidak  sepenuhnya  kehidupan  keponakan  tergantung  kepada  harta warisan.
2. Representative Accountability
Bentuk akuntabilitas ini mengupas tentang potret nadzir dalam mengelola aset  wakaf  keluarganya  dan  orientasi  kinerjanya  ditujukan  kepada  siapa, serta siapa saja yang membutuhkan informasi mengenai hasil  pengolahan aset wakaf keluarga tersebut. Hal ini melihat bagaimana fokus kerja mamak (nadzir)  saat  ini  menghasilkan  keuntungan  yang  setiap  periode pengolahannya.  Hasil  keuntungan  aset  tersebut  disimpan  dengan  tujuan suatu  saat  nanti  akan  ada  keponakan  (keluarga  wakif)  yang  sangat membutuhkan  manfaat  aset  wakaf  keluarga  tersebut.  Bapak  Delfian (nadzir)  memfokuskan  pengelolaan  harta  wakaf  keluarganya  untuk pendidikan keponakan dan keturunannya (keluarga wakif) nanti.
Maisalfi  mengungkapkan  bahwa  dalam  hal  membuktikan  hasil  kerja orang yang mengolah sawah dan kebun tidak ada dokumen secara khusus. Hanya berupa laporan lisan kepada Bapak Delfian selaku manajer dari aset wakaf  keluarga.  Biasanya  yang  mengolah  aset  diserahkan  kepada keponakan  setali  adat  yang  mau  berinisiatif  untuk  mengolahnya. Keponakan  setali  adat  disini  yaitu  anak  dari  saudara  perempuan  seibu (secara garis keturunan matrilineal).
Habermars (1971) dikutip oleh Roberts (1996) menyatakan bahwa ada dua  orientasi  akuntabilitas  informal  yaitu  work  and  interaction.  Work secara  rasioanal  mengerti  apa  yang  mereka  kerjakan  dan  interaction  dan secara  simbolik  mereka  bersikap  dan  bersosialisasi.  Sepaham  dengan Habermars, Bapak Delfian selaku nadzir mengharuskan agar ada pelaporan walaupun  secara  lisan  tentang  hasil  pengolahan  aset  wakaf  keluarga tersebut. Nadzir pada kasus yang kedua ini mempunyai ketegasan sendiri dalam  mengelola  aset  wakaf  keluarga,  karena  aset  yang  dikelola merupakan harta pusaka tinggi dan mempunyai luas lahan yang cukup luas untuk dapat dikelola dengan baik.

## 3. Individual Management
Uniknya  adat  Minangkabau,  pengolahan  aset  wakaf  aulad  dipercayakan kepada keponakan  setali  adat  menurut  garis  keturunan  matrilineal.  Ibaratnya pelaku  yang  menjalankan  program  dari  manajer  (mamak)  adalah keponakan. Sedangkan posisi mamak (nadzir) adalah sebagai manajer yang tugasnya  memantau  dan  mengawasi  kinerja  keponakan.  Cara  mamak (nadzir)  mengelola  harta  pusaka  hampir  sama  pada  setiap  suku  di Minangkabau.
Manajemen  Bapak  Delfian  selaku  nadzir  terhadap  aset  wakaf  yaitu dengan  menerapkan  sistem  pengolahan  giliran  kepada  keponakannya. Keponakan yang bertali  adat akan mendapat giliran sesuai urutan bagian ibunya.  Anak  perempuan  dari  wakif  ada  tiga  orang  maka  ke-tiga  orang tersebut  mendapat  giliran  masing-masing  untuk  mengolah  sawah  dan parak (kebun). Selanjutnya keuntungan bersih dari hasil olahan aset wakaf keluarga tersebut dibagi hasilnya untuk yang mengolah dan sebagian lagi untuk disimpan sebagai simpanan keluarga wakif.
Bapak  Delfian  (nadzir)  mengatur  pengolahan  aset  wakaf  aulad  cukup baik  dan  tidak  merugikan  pihak  keluarga  wakif.  Kebijakan  yang  dibuat Bapak Delfian berdasarkan ketentuan adat yang menganut azas matrilineal dan azas kebersamaan antar keluarga secara garis keturunan.
Dari uraian Bapak Delfian dapat disimpulkan bahwa ketika keponakan bertali  adat  dirasa  hidupnya  sudah  berkecukupan,  mereka  boleh membantu sanak saudaranya yang lain dengan aset wakaf aulad tersebut. Karena  pada  dasarnya  harta  pusaka  tersebut  kegunaanya  untuk mensejahterakan keturunan. Rasa sosial dan tingkat peduli yang dibangun keluarga  Nenek  Syamsiar  sangat  tinggi  kepeduliannya.  Kesadaran  untuk
menyelamatkan  sesama  keluarga  dari  kemiskinan  juga  ditanamkan  oleh masing-masing individu.
Akuntabilitas  individu  terlihat  pada  proses  aktivitas  rutin  yang dilakukan. Menurut Roberts (1996) mentalitas  disiplin sangat menunjang keberhasilan.  Ditengah  kesibukan  nadzir  mengurus  keluarganya,  beliau juga  mampu  mengatur  bagaimana  agar  wakaf  aulad  ini  agar  tetap menghasilkan keuntungan yang diharapakan.

## 4. Accounting for Independence
Maisalfi  (Keponakan Wakif )  menyatakan  pengolah  aset  wakaf  tetap  ada melakukan  pencatatan  pada  secarik  kertas  biasa  dan  ditunjukan  kepada Peneliti.  Pencatatan  terseebut  dilakukan  secara  manual  dengan  seni pencatatan sendiri. Sayangnya, catatan singkat terebut tidak disimpan dan hanya digunakan sebatas saat periode pengolahan aset wakaf saja.
Menurut  Roberts  (1996),  bahwa  kuntabilitas  secara  hirarki diwujudkan atau dinyatakan  dalam  akuntansi.  Seni  menghitung  yang  dibuat  oleh  pelaku ekonomi  yaitu  keluarga  wakif  dikategoriakan  masih  lemah  dalam  sistem pengendaliannya.  Catatan  akuntansi  yang  dibuat  tidak  disimpan  sebagai arsip  pengolahan  aset  wakaf  keluarga.  Kesan  yang  sangat  bagus  pada catatan  akuntansi  wakaf  aulad  keluarga  Nenek  Syamsiar  yaitu  adanya perhitungan  zakat  satu nisab .  Hal  ini  menunjukkan  kepedulian  mereka kepada  orang  lain,  sebagai  umat  muslim  yang  harus  saling  membantu dengan  sesamanya  dengan  mengeluarkan  hak  orang  lain  dalam  harta mereka.

## Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  Peneliti  jabarkan  diatas  maka  disimpulkan bahwa potret wakaf aulad di Minangkabau secara syari’at Islam sudah baik. Dari sisi akuntabilitas  pada  kedua nadzir wakaf aulad tersebut  yaitu  mereka  hanya  sebatas mengawasi dan sesekali membantu untuk memodali pengelolaan aset wakaf aulad . Dilihat  dari sense  of  self accountability, bahwa nadzir wakaf  aulad nenek  Nina  dan nadzir wakaf aulad nenek Syamsiar sudah dikategorikan sangat baik, karena mereka benar-benar  ingin  menjaga  amanah  dari wakif. Nadzir menyadari  bahwa  segala sesuatu aktivitas manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
Selanjutnya  individual  management nadzir sedikit  berbeda  antara  kedua keluarga pada kasus tersebut. Manajemen yang dilakukan nadzir wakaf aulad nenek Nina terhadap aset wakaf, penerapannya benar-benar mengikuti adat Minangkabau. Sedangkan nadzir wakaf aulad nenek Syamsiar memanajemen aset wakaf sesuai adat basandi syarak, beliau mengkombinasikan aturan adat dengan agama Islam. Kemudian  dari  segi accounting  for  independence ,  baik nadzir atau  pihak  yang ditunjuk  nadzir  untuk  mengolah  aset  mereka  mempunyai  kelemahan  yang  sama dalam  hal  pencatatan.  Mereka  sekedar  mencatat  namun  tidak  menjadikan  catatan tersebut  sebagai  pedoman  dan  bukti  pengolah  aset  wakaf.  Terkadang  mereka  juga tidak  melakukan  pencatatan  akuntansi  yang  sederhana.  Padahal  dalam  Al- Qur’an
surat  Al- Baqarah  ayat  282  telah  disebutkan  bahwa..”dalam  bermuamalah  maka catatlah…”.
Keterbatasan  dalam  melakukan  penelitian  ini  terkait  dengan  jangka  waktu penelitian yang relativ singkat yaitu selama 3 bulan sehingga Peneliti hanya mampu mengeksplor  sebagian  isu-isu  akuntabilitas  pada  praktif  wakaf  aulad  di Minangkabau.  Selain  itu  masalah  jarak  dan  peluang  untuk  meneliti  terhadap  objek penelitian  juga  menjadi  salah  satu  kendala  bagi  Peneliti.  Karena  person  juga mempunyai kesibukan tersendiri sehingga Peneliti sulit untuk mengobservasi setiap kegiatan  yang  terkait  dengan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  wakaf  aulad  jadwal yang telah ditentukan.
Terkait dengan akuntabilitas individu pada praktik akuntabilitas wakaf aulad di Minangkabau,  ada  dua  hal  yang  menjadi  rekomendasi  :  Pertama,  sebaiknya  nadzir memantapkan lagi manajemen individu dan manajemen  terhadap  pengelolaan aset wakaf. Kedua, terkait dengan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebaiknya lebih ditunjukan lagi partisipasi kerabat dan keturunan, tidak hanya menerima hasil dari aset tersebut.

## Referensi
Almilia, Luciana Spica dan Dwi Sulistiyowati. 2007. Analisa terhadap Relevansi Nilai Laba,  Arus  Kas  Operasi  dan  NIlai  Buku  Ekuitas  pada  Periode  Disekitar  Krisis Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di BEJ. Proceeding Seminar Nasional , 9 Juni. Jakarta: Universitas Trisakti
Anshori,Abdul  Ghofur.2006. Hukum  dan  Praktik  Wakaf  di  Indonesia .  Pilar Media. Yogyakarta
Al-Fatih.1987. Al-Qur’an dan Terjemahan . Pustaka Al-Fatih
Azzabidi,2012. Ringkasan Sahih Bukhori .Jabal.Bandung Azzabidi,2013. Tafsir Hadist Sahih Muslim .Jabal.Bandung Anwar,Charul.1997. Hukum  Adat  Indonesia  Meninjau  Hukum  Adat  Minangkabau .Rineka Cipta Jakarta
Basir,Ahmad Azhar.1987. Wakaf Izarah dan Syirkah . Pustaka Al- Ma’rif. Bandung Beckman, Franz von Benda. 1983. Propety in social continuity : continuity and change in the maintenance of property relationship through time in minangkabau . West Sumatra
Budiman,  Achmad  Arief.2011. Akuntabilitas  Lembaga  Pengelola  Waqaf. IAIN Walisongo Semarang. Walisongo Vol-19 No.1 Mei 2011
Creswell,  John  W.2010. Research  Design  Pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantitatif dan Mixed . Thousand Oaks California DEPAG.2005. Klasifikasi  Pemanfaatan  Tanah  Waqaf  Se  Sumatera  dan Kalimantan .Jakarta DEPAG.  2008. Direktortat  Pemberdayaan  Wakaf  ,  panduan  pemberdayaan  tanah wakaf produktif strategis Indonesia . Jakarta Devi,Efa.2003. Fungsi dan Peranan Mamak Kepala Waris Terhadap Kelansungan Harta Tinggi pada Kaum Caniago Supanjang Aro di Nagari Solok Sumatera Barat.Tesis Magister Kenotariatan . Universitas Diponegoro.
Febriana, Indah Nina. 2012. Pengelolaan Waqaf tunai dan Peran Lembaga Keuangan Syariah . Ahkam.Volume ½ November . Hal 139
Gunawan,  Noor.  2007. Fiqih  Zakat  dan  Wakaf.  Education  academic akses: www.academia.edu/6476278/Makalah_Wakaf Hasan, Samiul. 2007. Philantropy and Social Justice in Islam.University of Technology Sidney. Zafar Sdn.Bhd.Kuala Lumpur
Hamka.2015.Tafsir Al-Azhar.Jaya Insani.Jakarta Huda, Miftachul. 2012. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus mesjid Al-Muslimin Tulungangung. STAIN Tulungagung Vol .7 Kompasiana,  2012.  Hak  waris  dalam  Islam  dan  pusaka  tinggi  diranah  Minang. Ditelusuri tanggal: 13 Agustus 2015
http://www.kompasiana.com/sangpemenangpembelajar/hak-waris-dalam-islam- danpusaka-tinggi-di-ranah-minang_550ba4c5a333110a1b2e3957 Moleong.2003. Metodologi Penelitian Kulaitaitif. Bandung. Rosda Karya Mulyani.2012. Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Surakarta. STAIN Kalijaga. Surakarta
Munawir,  Ahmad  Warson,  2002.  Kamus  Al-Munawir  Arab  Indonesia.  Surabaya: Pustaka Progresif
Munro,Rolland.1996. Accountability  power,  ethos  and  the  technologies  of managing .quote John Roberts:40-61.International Thomson Business Press.UK Manggopoh alam saiyo.2011. media centers silsilah rang manggopoh. Agam Muzayin, Alwy Musa (2012). Tafsir ekonomi QS Al-baqarah 261-264. Ekonomi Islam. Ditelusuri 6/26/2015
Mentri  Hukum  dan  HAM.(2006).Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  tahun  2006 Pelaksana undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Lembaran Negara RI Tahun 2006 no. 105
Mohsem, Magda  Ismail Abdel.2010.Family waqf its origin,Law and  prospect.Islamic Economic Pedia
Rizal,  Muhammad.2003.  Akuntabilitas  dalam  perspektif  islam.  Ditelusuri  senin,  14 Sepember 2015.
http://www.larispa.or.id/berita/127-akuntabilitas-dalam-presfektif-islam-.html Rokyah and Rohim.2006..Determination of Financial Reporting Practices on Waqf by Malaysian State Islamic Religious Councils. Conference Proceding. International Islamic  University.  Kuala  Lumpur.  Malaysia  Robert.1996.Individualizing  and Socializing form of accountability.International Thomsom Business Press.UK Shadique,Muhammad  Abdurrahman.2014.Familiy  Waqf  Deserves  a  Better  Deal. Tanti, Tjek (n.d.) Wakaf Ahli Dalam Konsep Fiqih Tradisional.
Institut  Agama  Mentri  Sekretari  Negara  RI.  (2004).  Undang – undang  RI  Nomor  41 Tahun 2004 Tentang Waqaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159
Wardhani,  Latifah  K.2011.  Pengelolaan  Wakaf  Uang  dalam  Bentuk  Reksadana Syariah. Universitas Indonesia
Yahya,  Idhar.  2006.  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Staf  Pengajar  Jurusan  Akuntansi.  Fakultas  Ekonomi  USU  vol  7.  Akses: http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21134/1/sti-okt2006- 7%20%285%29.pdf