## BAIL-IN DAN INTERCONNECTEDNESS: ISU HUKUM STRATEGIS DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM
KEUANGAN 1
Lastuti Abubakar *, Tri Handayani
Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang – Jatinangor lastuti62abubakar@gmail.com

## Abstract
Law  No.  9  /2016  on  the  Prevention  and  Resolution  of  Financial  System  Crises  regulated principles  in  the  prevention  and  handling  of  finansial  system  crises  that  are  not  previously regulated.  Therefore,  this  study  will  analyze  the  implementation  of  bail  in  principle  and, interconnectedness  in  the  prevention  and  resolution  financial  system  crises.  This  research conducted by using normative juridical method with analytical descriptive approach and data is analyzed  by  juridical  qualitative.  Based  on  the  research,  the  results  show  that  the implementation  of  bail-in  in  handling  of  systemic  bank  done  by  optimized  bank  capability through capital surcharge The interconnectedness between the financial services sector requires a macro prudential policy complementary to micro prudential policy, and integrated supervision of the financial services sector.
Keywords : Bail in; Interconnectedness; Prevention and Handling of Financial System Crisis

## Abstrak
Undang-Undang  No.  9  Tahun  2016  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Krisis  Sistem Keuangan  mengatur  prinsip-prinsip  dalam  pencegahan  dan  penanganan  krisis  sistem  keuangan yang tidak diatur sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis  implementasi prinsip bail  in dan interconnectedness dalam  pencegahan  dan  penanganan  krisis  sistem  keuangan. Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  spesifikasi  penelitian bersifat  deskriptif  analitis,  dan  data  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif.  Berdasarkan  penelitian diperoleh hasil bahwa implementasi bail-in dalam penanganan bank  sistemik dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan bank baik melalui penambahan modal ( capital surcharge ) maupun pengubahan  utang  atau  investasi  menjadi  penyertaan  ( debt  to  equity  swap ).  Saling  keterkaitan ( interconnectedness )  antara  sektor  jasa  keuangan  menuntut  adanya  kebijakan  makroprudensial yang bersifat melengkapi kebijakan mikroprudensial dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi.
Kata Kunci: Bail in ; Interconnectedness; Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
1 Artikel  ini  merupakan  bagian  dari  Riset  Kompetensi  Dosen  Unpad  (RKDU):  Kesiapan  Infrastruktur  Hukum Perbankan Nasional Dalam Rangka Asean Banking Integration Framework (ABIF) Tahun 2017.

## A. Pendahuluan
Berlakunya  Undang-Undang  No.  9 Tahun  2016  tentang  Pencegahan  dan Penanganan  Krisis  Sistem  Keuangan  (UU PPKSK)  tidak  dapat  dilepaskan  dari kebutuhan  akan    adanya  payung  hukum yang  mengatur  upaya  pencegahan  dan penanganan krisis sistem keuangan. (Fransisca  Ari  Indrawati,  2017).  Krisis keuangan  Asia  pada  tahun  1997  membawa dampak yang sangat besar terhadap aktivitas ekonomi  di  beberapa  negara  Asia.  Sebelum Juli  1997,  banyak  pihak  meyakini  bahwa kecil  kemungkinan  Indonesia  akan  terimbas krisis.  Faktanya,  sebulan  setelah  itu, ekonomi Indonesia terkena imbasnya. Gejolak  diawali  dengan  merosotnya  nilai tukar rupiah terhadap USD, yang mengakibatkan  bank  mulai  mengalami kerugian,  terutama  bank  yang  mempunyai pinjaman  dalam  mata  uang  asing  dan  tidak melakukan  lindung  nilai  ( hedging )  atas pinjamannya.
Gejolak  kurs  yang  ditambah  dengan pemburukan arus kas bank-bank menyebabkan  bank  menghadapi  kesulitan likuiditas,  yang  mengakibatkan  puluhan bank  harus  ditutup  dengan  konsekuensi perekonomian  dapat  lumpuh  total.  Oleh karena  itu  upaya  penyelamatan  bank merupakan  pilihan  yang  diambil  dengan konsekuensi  biaya  yang  harus  dikeluarkan tidak  sedikit  mengingat  banyaknya  bank yang  harus  diselamatkan  (Bank  Indonesia, 2010).
Pada  tahun  2008,  krisis  ekonomi kembali  melanda  dunia  akibat  kehancuran bisnis  properti  di  Amerika  Serikat  akibat macetnya  kredit  properti  melalui  kredit nonbank  ( sub-prime  mortgage ).  Kredit dengan  syarat  ringan;  debitor  yang  tidak memiliki  kredit  terbaik  (sub-prime  lending) dengan  bunga  tinggi;  pengetatan  kebijakan pemberian pinjaman akibat penurunan pasar sub-prime  mortgage menjadi  penyebab sulitnya mendapatkan pinjaman untuk bertahan hidup, yang akhirnya menyebabkan kredit  macet  (Moran,  Johal,  &  Williams, 2011). Akibatnya banyak institusi  keuangan mengalami kesulitan.
Lehman  Brothers,  salah  satu  institusi keuangan  besar  yang  bertindak  selaku  agen atau perantara antara para investor dan calon debitor sub-prime mortgage menyatakan diri bangkrut  setelah  gagal  mendapatkan  opsi Chapter  11  Protection ,  yaitu  mekanisme emergensi  terhadap  lembaga  keuangan  di AS  yang  mengalami  masalah  likuiditas untuk meminta pertolongan otoritas moneter (Bank  Indonesia,  2010).  Krisis  di  AS  ini memicu  terjadinya  krisis  ekonomi  dan keuangan  global,  yang  imbasnya  dirasakan kembali  oleh  negara-negara  di  dunia termasuk
Indonesia.
Dampaknya
perusahaan-perusahaan    nasional yang mengandalkan  bahan  baku  impor  dan  para pemilik  modal  harus  menanggung  beban akibat  melemahnya  nilai  tukar.  Saat    itu, transaksi  lindung  nilai  ( hedging )  sebagai upaya  antisipasi  untuk  memproteksi  nilai mata  uang  belum  populer  di  kalangan perusahaan nasional, walaupun ada perusahaan  yang  menggunakan hedging sebagai  upaya  mitigasi  risiko  fluktuasi  nilai tukar.  Mengingat  pentingnya  transaksi hedging ini,  Bank  Indonesia  kembali menerbitkan  serangkaian  kebijakan  tentang transaksi  valuta  asing  terhadap  rupiah  baik antara  Bank  dengan  Pihak  Asing  maupun antara  Bank  dengan  Pihak  Domestik  untuk mendorong pelaku usaha agar menggunakan transaksi  lindung  nilai  sebagai  upaya  untuk mengantisipasi  kerugian  akibat  perubahan nilai tukar (Bank Indonesia, 2010).
Krisis ekonomi dan keuangan global ini pun  kembali  menimbulkan  kepanikan  di pasar  keuangan  global  termasuk  perbankan. Perbankan  Indonesia  yang  saat  krisis  tidak lagi memberlakukan penjaminan dana nasabah  secara  penuh  ( blanket  guarantee ) menderita capital  outflow yang  lebih  parah dibandingkan  dengan  negara  tetangga  yang memberlakukan  penjaminan  dana  nasabah secara  penuh.  Kondisi  ini  menyebabkan bank-bank  mengalami  kesulitan  likuiditas sehingga  memaksa  bank-bank  besar  seperti PT  Bank  Mandiri  Tbk,  PT  Bank  BNI  Tbk, dan PT BRI Tbk meminta bantuan likuiditas kepada  Pemerintah  yang  digunakan  untuk memperkuat cadangan modal atau
memenuhi  komitmen  kredit  infrastruktur tanpa  harus  terganggu  likuiditasnya  (Bank Indonesia, 2010).
Langkah  yang  diambil  oleh  Pemerintah dan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan  untuk  mengantisipasi  krisis adalah  dengan  menerbitkan  regulasi  dan menyempurnakan  kebijakan.  Pemerintah telah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (PERPU)  No.  2 Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank  Indonesia  yang  memungkinkan  kredit berkolektabilitas  lancar  dijadikan  agunan guna  mendapatkan  Fasilitas  Pendanaan Jangka  Pendek  (FPJP).  Kedua,  PERPU  No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun  2004  tentang  LPS,  yang  digunakan sebagai  dasar hukum  untuk  menaikkan nilai simpanan  nasabah  yang  dijamin  dari  Rp. 100  juta  menjadi  Rp.  2  miliar.  Ketiga, PERPU  No.  4  Tahun  2008  Tentang  Jaring Pengaman  Sistem  Keuangan  (JPSK),  yang merupakan kerangka kerja melandasi pengaturan mengenai skim asuransi simpanan,  mekanisme  pemberian  fasilitas pembiayaan  darurat  oleh  bank  sentral ( lender  of  the  last  resort )  serta  kebijakan penyelesaian krisis.
Jaring  Pengaman  Sistem  Keuangan  ini pada  dasarnya  lebih  ditujukan  untuk pencegahan krisis, namun demikian kerangka kerja ini juga  meliputi  mekanisme penyelesaian  krisis  agar  tidak  menimbulkan biaya  yang  besar  kepada  perekonomian. Sasaran  JPSK  adalah  menjaga  stabilitas sistem  keuangan  sehingga  sektor  keuangan dapat  berfungsi  secara normal dan memiliki kontribusi  positif  terhadap  pembangunan ekonomi  yang  berkesinambungan  (Bank Indonesia,  n.d.)  Dalam  perkembangannya, RUU  JPSK  yang  diajukan  oleh  Pemerintah ini  mengalami  perubahan  dengan    terbitnya UU PPKSK.
Belajar  dari  penanganan  Bank  Century yang  dinyatakan  berdampak  sistemik  dan mengharuskan pemerintah melakukan penyelamatan  melalui bail  out ,  yaitu  suatu tindakan bisnis yang menyediakan uang dan sumber  daya  (yang  juga  dikenal  sebagai
suntikan modal) kepada bank yang dinyatakan  gagal  (Twin,  2019)  telah memberikan  pengalaman  berharga  bagi Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penanganan  krisis  sistem  keuangan.  Salah satu  isu  hukum  yang  mengemuka  dalam penanganan
Bank
Century adalah perdebatan mengenai kriteria bank sistemik, sehingga  perlu  di- bail  out ,  mengingat  tidak ada  regulasi  yang  dapat  dijadikan  landasan hukum  untuk  menentukan  kriteria  bank gagal  dapat  dinyatakan  sistemik  atau  tidak berdampak sistemik. Kriteria Bank Sistemik ini  menjadi  salah  satu  substansi  pengaturan dalam  UU  PPKSK  yang  memberikan definisi  tentang  bank  sistemik.  Pasal  1 Angka  5  UU  PPKSK  mendefinisikan  Bank Sistemik adalah :
“Bank yang karena ukuran aset, modal, dan  kewajiban;  luas  jaringan  atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan;  serta  keterkaitan  dengan sektor keuangan
lain dapat mengakibatkan  gagalnya  sebagian  atau seluruh  Bank  lain  atau  sektor  jasa keuangan,  baik  secara  operasional maupun  finansial,  jika  Bank  tersebut mengalami gangguan atau gagal”.
Selanjutnya, indikator untuk menetapkan  Bank  Sistemik  diatur  dalam Pasal  5  POJK  No.  2/POJK.03/2018  tentang Penetapan  Bank  Sistemik  dan Capital Surcharge ,  yaitu:  ukuran  Bank  ( size ); kompleksitas  kegiatan  usaha  ( complexity ); dan  keterkaitan  dengan  sistem  keuangan ( interconnectedness ). Selain itu, UU PPKSK menggunakan pendekatan baru dalam penanganan  krisis  sistem  keuangan,  yaitu dengan  mengutamakan  penggunaan  sumber daya  bank  itu  sendiri  dan  pendekatan  bisnis tanpa  menggunakan  anggaran  negara  ( bail in ).  Perubahan  pendekatan  dalam  UU PPKSK    yaitu bail-in dan  keterkaitan dengan
sistem keuangan ( interconnectedness ) ini menimbulkan implikasi  hukum  terhadap  metode  dan mekanisme  pencegahan  dan  penanganan krisis sistem keuangan.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober2019, Halaman 411-420
Selain  mewajibkan  perbankan  untuk memperkuat  permodalan,  penerapan  prinsip bail-in akan  mendorong  bank  untuk  lebih mengedepankan prudential banking principle dalam  setiap  aktivitasnya  sebagai upaya pencegahan kegagalan bank. Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:
1)
Bagaimanakah  implementasi bail  in dalam pencegahan  dan  penanganan  krisis  sistem keuangan,  khususnya    dalam  penanganan bank  sistemik?;  2)  Bagaimanakah  implikasi yuridis keterkaitan sistem keuangan
( interconnectedness ) terhadap kebijakan pencegahan  dan  penanganan  krisis  sistem keuangan?
Untuk mendukung penelitian ini, sebelumnya  telah  dilakukan  penelitian tentang:
1) Kesiapan Infrastruktur
Perbankan  Dalam  Rangka  Menghadapi Asean  Banking  Integration  Framework (ABIF);  2)    Transaksi  Lindung  Nilai (Hedging) Dalam  Praktik  Perbankan  dan Implikasinya  Terhadap  Pembaruan  Hukum Kontrak Nasional; dan 3) Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban  Penerapan Net  Stable  Funding Ratio  (NSFR) Sebagai  Upaya  Menciptakan Perbankan  yang  Sehat.  Penelitian  ini menganalisis  perubahan  dan  perkembangan prinsip dalam UU PPKSK dalam pencegahan  dan  penanggulangan  krisis keuangan  sebagai  upaya  untuk  menciptakan perbankan yang sehat dan berdaya saing.
B . Metode Penelitian
Sesuai  dengan  bidang  kajian  ilmu hukum,  pendekatan  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yang lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan  untuk  mengkaji  implementasi prinsip bail-in dan  keterkaitan  dengan sistem keuangan ( interconnectedness ) dalam pencegahan  dan  penanganan  krisis  sistem keuangan. Penelitian ini didukung pula oleh metode sejarah hukum, perbandingan hukum dan penafsiran hukum.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis data
yang  diperoleh  berupa  data  sekunder  yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder dan  tersier  mengenai  permasalahan    yang berkaitan  dengan  prinsip bail-in dan keterkaitan dengan sistem keuangan ( interconnectedness )  dalam  pencegahan  dan penanganan krisis sistem keuangan. Analisis data  yang digunakan di  dalam penelitian ini adalah analisis data yuridis kualitatif dengan menggunakan daya  abstraksi  dan penafsiran hukum  (interpretasi),  untuk  selanjutnya dituangkan  dalam  bentuk  uraian-uraian (deskripsi).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi Bail In dalam Pencegahan  dan  Penanganan  Krisis Sistem Keuangan, Khususnya  dalam Penanganan Bank Sistemik
Pengalaman  krisis  dan  penanganan bank  gagal  di  masa  lalu  menyadarkan pemerintah  dan  otoritas  keuangan  akan pentingnya  payung  hukum  yang  kokoh; koordinasi  yang  kuat  antar  otoritas    sistem keuangan  yang  selama  ini  menangani permasalahan berdasarkan kewenangan masing-masing;    serta  perlunya  penerapan best  practices dalam  pencegahan  dan penanganan  permasalahan  stabilitas  sistem keuangan.
Perkembangan sistem keuangan
nasional  yang  dipengaruhi  oleh  tatanan  dan regulasi  sistem  keuangan  global  turut mempengaruhi    perubahan  kebijakan  dan regulasi  dalam  pencegahan  dan  penanganan krisis  di  Indonesia.  Krisis  keuangan  global mendorong  pemimpin  negara-negara  G-20 pada  pertemuan  di  Seoul  tahun  2010 meminta  kepada Financial  Stability  Board (FSB),  International  Monetary  Fund  (IMF), dan Bank  for  International  Settlement  (BIS) untuk  mengembangkan  kerangka  kebijakan makroprudensial  guna  mencegah  risiko sistemik  pada  sektor  keuangan.  Sebagai tindak  lanjut,  bank  sentral  dan  otoritas keuangan beberapa negara turut mengembangkan pendekatan makroprudensial  dalam  menjaga    stabilitas sistem  keuangan,  antara  lain  melalui  tren perubahan
penataan kelembagaan
( institutional  arrangement )  keuangan  di beberapa  negara  (Bank  Indonesia,  2016). Dengan demikian, dapat dimengerti
mengapa kebijakan makroprudensial menjadi  salah  satu  isu  hukum  yang  penting dalam UU PPKSK.
Kebijakan  makroprudensial  menjadi relevan  dalam  pencegahan  dan  penanganan krisis  sistem  keuangan,  mengingat  sistem keuangan  tidak  cukup  apabila  hanya difokuskan  pada  tingkat  kesehatan  dan kinerja individu bank atau institusi keuangan lainnya. Hal ini sejalan dengan perkembangan pendekatan berdasarkan sifat keterkaitan ( interconectedness ), yang mengakibatkan  kegagalan  pada  satu  bank dapat  berdampak    pada  bank  lain  atau bahkan  beberapa  bank  sekaligus  yang memiliki  transaksi  keuangan  dengan  bank tersebut.  Risiko  inilah    yang  dalam Peraturan  Bank  Indonesia  No.  16/11/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial lazim disebut risiko sistemik,  yaitu  “Potensi  instabilitas  sebagai akibat  terjadinya  gangguan  yang  menular ( contagion )  pada  sebagian  atau  seluruh Sistem  Keuangan  karena  interaksi  dari faktor  ukuran  ( size ),  kompleksitas  usaha ( complexity ),  dan  keterkaitan  antar  institusi dan/atau pasar keuangan ( interconnectedness ),  serta  kecenderungan perilaku  yang  berlebihan  dari  pelaku  atau institusi  keuangan  untuk  mengikuti  siklus perekonomian ( procyclicality )”
Berdasarkan penafsiran sistematis, dapat  disimpulkan  bahwa  UU  PPKSK menggunakan  keterkaitan  dengan  sektor keuangan ( interconnectedness ) sebagai pendekatan yang digunakan dalam mekanisme  penanganan  dan  pencegahan krisis  sistem  keuangan.  Pengaturan  dalam UU  PPKSK  berfokus  pada  bank,  dan  tidak menyinggung  tentang  lembaga  keuangan nonbank, namun menekankan pada pencegahan dan penanganan Bank Sistemik, yang salah satu indikatornya adalah keterkaitan dengan sektor keuangan ( interconnectedness ).
Selain  pendekatan bail  in dan interconnectedness ,  Pasal  2  UU  PPKSK
meletakkan asas-asas dalam pencegahan dan penanganan  krisis  sistem  keuangan  yaitu asas  kepentingan  nasional;  kemanfaatan; keadilan;  keterpaduan;  efektivitas;  efisiensi; dan  kepastian  hukum.  Berdasarkan  prinsip dan  asas-asas  tersebut,  pencegahan  dan penanganan krisis sistem keuangan diharapkan  dapat  dilakukan  secara  tepat berdasarkan kerja sama yang baik, terkoordinasi  dan  saling  mendukung,  yang pada  akhirnya  dapat  bermanfaat  bagi kepentingan bangsa, negara dan mewujudkan  cita-cita  kesejahteraan  umum serta  mengutamakan  kepentingan  bangsa, negara,  dan  masyarakat  di  atas  kepentingan lainnya.
Dalam UU PPKSK, penanganan permasalahan  bank  sistemik  diutamakan menggunakan  sumber  daya  bank  itu  sendiri ( bail  in )  dan  pendekatan  bisnis  tanpa menggunakan  anggaran  negara.  Jika  upaya penanganan  ini  belum  dapat  mengatasi permasalahan, penanganan dilakukan dengan  dukungan  Bank  Indonesia  untuk penanganan  masalah  likuiditas  dan  LPS untuk  penanganan  masalah  solvabilitas. Bail-in merupakan  strategi  penyelesaian yang  diadopsi  dari    kesepakatan  anggota International  Association  Deposits  Insurers (IADI), yang mendefinisikan bail in sebagai:
“  a  mechanism  to  recapitalise  a  bank inresolution  or  effectively  capitalise  a bridge bank, under specified conditions, through  the  write-down,  conversion  or exchange  of  debt  instrument  and  other senior or  subordinated  unsecured liabilities  of  the  bank  in  resolution into/for  equity  or  other  instruments  in that  bank,  the  parent  company  of  the bank  or  newly  formed  bridge  bank,  as appropriate to the  legal framework and market capacity” (IADI, 2014).
Prinsip  ini  selanjutnya  di  elaborasi dalam  POJK  No.  14/POJK.03/2017  tentang Rencana  Aksi  ( Recovery  Plan )  Bagi  Bank Sistemik  (POJK Recovery  Plan ),  yaitu rencana  untuk  mengatasi  permasalahan keuangan  (solvabilitas  dan  likuiditas)  yang
mungkin  terjadi  di  Bank  Sistemik.  Pasal  23 POJK Recovery  Plan mengatur  tentang implementasi bail  in yang  dapat  berupa:  1) Penambahan  modal  Bank  Sistemik  ( capital surcharge )  dan  mengubah  jenis  utang  atau investasi  tertentu  menjadi  modal  Bank Sistemik, yang menjadi kewajiban
Pemegang Saham pengendali (PSP) dan/atau ultimate shareholders , dan/atau 2)
Penambahan  modal  Bank  Sistemik  dan mengubah  jenis  uang  atau  investasi  tertentu menjadi modal Bank Sistemik yang mengikutsertakan pihak lain.
Penguatan  kondisi  keuangan  bank sistemik  dengan  mewajibkan  penambahan modal  ( capital  surcharge )  berfungsi  untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan
perekonomian  dalam  hal  terjadi  kegagalan Bank Sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.  Strategi  resolusi  bank  sistemik melalui  penambahan  modal  ini  dikenal sebagai open bank bail-in atau rekapitalisasi entitas dalam penyelesaian ( a recapitalisation  of  the  entity  in  resolution ) (Financial Stability Board, 2018b).
Dalam penetapan opsi pemulihan, Bank Sistemik dapat melakukan Pinjaman Likuiditas  Jangka  Pendek  (PLJP)  atau Pembiayaan  Likuiditas  Jangka  Pendek berdasarkan  prinsip  syariah  kepada  Bank Indonesia sebagai instrumen dalam penanganan  likuiditas  bank.  Hal  ini  sejalan dengan  fungsi  Bank  Indonesia  sebagai lender of the last resort (Zaini, 2013).
Strategi bail  in lainnya  adalah closed bank  bail  in ,  yaitu  penyelesaian  bank sistemik  yang  mengalami  permasalahan solvabilitas.  Metode  ini    diadaptasi  dalam Peraturan  LPS  No.  1  Tahun  2017  tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan  Solvabilitas.  Pasal  6  PLPS tersebut  mengatur  bahwa  LPS  melakukan penanganan bank sistemik  melalui beberapa cara,  yaitu:  1) Purchase  And  Assumption (P&A),  yaitu  pengalihan  sebagian  atau seluruh  aset  dan/atau  kewajiban  bank kepada  Bank  Penerima.  Dalam  hal  nilai kewajiban  yang  dialihkan  lebih  besar
dibandingkan  aset  yang  dialihkan,  maka selisihnya  ditutup  secara cash oleh  LPS;  2) Bridge  Bank ,  yaitu  Bank  umum  yang didirikan  oleh  LPS  yang  digunakan  sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban  Bank  yang  ditangani  LPS. Apabila nilai kewajiban yang dialihkan lebih besar  dibandingkan  aset  yang  dialihkan, maka  selisihnya  ditutup  secara cash oleh LPS;  dan  3)  Sesuai  dengan  UU  LPS,  yaitu cara  penanganan  bank  sistemik  yang dilakukan  dengan  penambahan  modal  oleh LPS  ke  dalam  bank  dengan  atau  tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
Implementasi bail  in yang  memerlukan kajian lebih lanjut  adalah berkenaan dengan pengubahan  utang  atau  investasi  menjadi penyertaan  ( debt  to  equity  swap ).  Penulis berpendapat  bahwa  opsi  ini  perlu  diatur secara  seksama  karena  akan  berimplikasi terhadap  kedudukan  dan  tanggung  jawab pihak  yang  berpiutang  menjadi  pemilik, yang  akibat  hukumnya  akan  menimbulkan tanggung  jawab  yang  berbeda.  Mengingat opsi  ini  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan,  sedangkan  hubungan  hukum antara  Bank  dengan  pemilik  dana  atau investor berlandaskan pada perjanjian, maka isu  hukum  yang  muncul  adalah  apakah perjanjian  dapat  diubah  tanpa  kesepakatan, namun  cukup  merujuk  pada  ketentuan perundang-undangan yang bersifat voluntary rules . Namun  demikian, bail-in merupakan mekanisme  yang  tepat,  karena  disamping tidak  membebani  APBN,  secara  tidak langsung  akan  mendorong  perbankan  untuk memperkuat permodalan. Penguatan struktur permodalan  ini  selanjutnya  dituangkan dalam  POJK  No.  50/POJK.03/2017  tentang Kewajiban  Pemenuhan  Rasio  Pendanaan Stabil Bersih ( Net Stable Funding Ratio/NSFR )  yang  bertujuan  mengurangi risiko  likuiditas  terkait  sumber  pendanaan untuk  jagka  waktu  yang  lebih  panjang dengan sumber pendana  mensyaratkan bank untuk  mendanai  aktivitas  dengan  sumber dana  stabil  yang  memadai  dalam  rangka memitigasi  risiko  kesulitan  pendanaan  pada
masa  depan.  Melalui  kewajiban  pemenuhan NFSR,  Bank  diharapkan  mampu  mencapai tingkat  kesehatan  Bank  agar  dapat  bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional  (Handayani  &  Abubakar, 2018).
Lebih  lanjut,  perbankan  akan  terpacu untuk  lebih  inovatif  dalam  melakukan pengembangan  produk  dan  layanan  untuk meningkatkan aset dan permodalan. Perubahan  perilaku  perbankan  ini  akan mempercepat  perbankan  nasional  untuk memenuhi  persyaratan  memenuhi Qualified Asean  Banks (QABs)  untuk  menyongsong Asean  Banking  Integration  Framework (ABIF)  pada  tahun  2020  (Handayani  & Abubakar, 2016).
2. Implikasi Yuridis Penggunaan Pendekatan Interconnectedness terhadap Urgensi Kebijakan Makroprudensial  dalam  Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem
Keuangan
International  Monetary  Fund (IMF) mengakui  bahwa  sejak  pertengahan  1990, negara-negara  secara  keuangan  semakin saling terkait ( financial interconnectedness ). IMF memberikan
pengertian interconnectedness sebagai berikut: “Countries are financially interconnectedness  through  the  asset and liability management (ALM) strategies  of  their  sovereigns,  financial institutions,  and  corporations.  This financial  globalization  has  borught benefits  as  well  ass  vulnerabilities.  In particular,  the  speed  with  which illiquidity  and  losses  in  some  markets can translate into global asset recomposition  points  to  the  risks  of interconnectedness” (IMF, 2010:5).
Mengacu pada pengertian di atas, dapat ditafsirkan  bahwa  negara-negara  secara keuangan  saling  terkait  melalui  strategi pengelolaan aset dan kewajiban dari otoritas, lembaga  keuangan  dan  korporasi.  Dalam tataran  global, interconectedness ini  pun
menjadi  ukuran  untuk  mengklasifikasikan lembaga  keuangan  yang  termasuk  ke  dalam Global  Systematically  Important  Banks  (G- SIBs) yaitu Bank-bank yang sistemik secara global.  Pada  tahun  2018  Financial  Stability Board  (FSB)  telah  mengeluarkan  daftar  G- SIBs  menggunakan  data  2017  akhir  dan metodologi asesmen yangdi desain oleh the Basel  Committee  on  Banking Supervisio n (BCBS) yang  diklasifikasikan  ke  dalam  4 kategori  berdasarkan  sistem  bucket,  yaitu metodologi  yang  digunakan  oleh  Basel Commite  on  Banking  Supervisory  (BSBS). Satu bank (Group BPCE) telah ditambahkan ke  dalam  daftar  dan  2  bank  ( Nordea  dan Royal  Bank  of  Scotland )  telah  dikeluarkan dari  daftar,  sehingga  jumlah  bank  yang masuk dalam daftar G-SIBs adalah 29 Bank (Financial Stability Board, 2018a).
Berdasarkan Pasal 17 UU PPKSK, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia menetapkan  Bank  Sistemik.,  dan  penetapan pertama  kali  dilakukan  pada  kondisi stabilitas sistem keuangan normal. Selanjutnya,  pemutakhiran  data  dilakukan secara berkala 1 kali dalam 6 bulan.
Implikasi yuridis dari saling keterkaitan sektor keuangan
(financial interconnectedness) sebagai  paradigma baru dalam  penanganan  krisis  sistem  keuangan ini,  sebelumnya  sudah  dielaborasi  ke  dalam pasal-pasal  dalam  Undang-undang  No.  21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU  OJK).  Pasal  5  UU  OJK    mengatur “OJK  berfungsi  menyelenggarakan  sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.
Pengawasan  terintegrasi  ini  tidak  dapat dilepaskan  dari  latar  belakang  dibentuknya UU  OJK,  yaitu  proses  globalisasi  dalam sistem  keuangan  dan  pesatnya  teknologi informasi  serta  inovasi  finansial  yang  telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks,  dinamis,  dan  saling  terkait  antar subsektor  keuangan  baik  dalam  hal  produk maupun  kelembagaan.  Tampak  bahwa  isu saling keterkaitan ( interconnectedeness) yang    berpotensi  menyebabkan  suatu  bank menjadi sistemik tidak dapat dihindari. Oleh
karena itu, pengawasan terintegrasi merupakan salah satu upaya untuk melakukan pencegahan krisis sistem keuangan secara dini.
Selain  pengawasan  terintegrasi  pada seluruh  sektor  jasa  keuangan,  keterkaitan dengan
sektor keuangan (interconnectedness ) dalam penanganan krisis  sistem  keuangan,  menuntut  adanya koordinasi  antara  OJK  dan  BI,  mengingat penanganan  krisis  keuangan  berkaitan  erat dengan  kebijakan  makroprudensial  yang mandat  pengawasan  dan  pengaturannya merupakan  kewenangan  Bank  Indonesia. Penjelasan  Pasal  7  UU  OJK  menjelaskan bahwa  lingkup  pengaturan  dan  pengawasan makroprudensial  merupakan  tugas  dan wewenang  Bank  Indonesia.    Hal  ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 Ayat (2c) UU  PPKSK,  yang  menekankan  adanya koordinasi  pemantauan  dan  pemeliharaan Stabilitas  Sistem    Keuangan  (SSK),  antara lain  mencakup  bidang  makroprudensial  dan mikroprudensial. Baik UU OJK maupun UU PPKSK  tidak  mendefinisikan  apa  yang dimaksud
dengan kebijakan makroprudensial.  Penjelasan  Pasal  3  Ayat (2c)  menjelaskan  bahwa  makroprudensial mencakup  pengaturan  dan  pengawasan lembaga  jasa  keuangan  yang  bersifat  makro dan  berfokus  pada  risiko  sistemik  dalam rangka mendorong Stabilitas Sistem Keuangan.
Sebagai  acuan  dan  perbandingan,  IMF mendefinisikan makroprudensial  secara luas sebagai “macroprudential  policy  is  seen  as a  policy  aimed  at  maintaining  financial stability” dan secara sempit sebagai “ prundential  tools  set  up  with  a  macro (system-wide)  lens (International  Monetary Fund,  2011).  Definisi  tersebut  dapat dimaknai  sebagai  kebijakan  yang  memiliki tujuan  untuk  memelihara  stabilitas  sistem keuangan, yang difokuskan pada  penerapan prinsip kehati-hatian secara keseluruhan.
Merujuk  pada beberapa  definisi di  atas, kata kunci untuk menggambarkan kebijakan makroprudensial  sebagai  kebijakan    yang bertujuan  menjaga  stabilitas  keuangan, dengan  berorientasi  pada  sistem  keuangan
secara keseluruhan ( system-wide perpectives )  melalui  upaya  terbangunnya (build-up) risiko sistemik. Dengan kata lain, kebijakan  makroprudensial    merupakan penerapan  prinsip  kehati-hatian  ( prudential principle )  pada  sistem  keuangan  guna menjaga keseimbangan antara tujuan makroekonomi  dan  mikroekonomi  (Bank Indonesia, 2016).
Berdasarkan uraian di  atas, penanganan krisis sistem keuangan menempatkan kebijakan  makroprudensial  sebagai  bagian dalam  pencegahan  dan  penanganan  krisis sistem  keuangan.  Peran  Bank  Indonesia selaku  pemegang  mandat  pengaturan  dan pengawasan makroprudensial dapat dibedakan  ke  dalam  2  fungsi  yaitu  upaya pencegahan  krisis  sistem  keuangan  dan upaya penanganan krisis sistem keuangan.
Berdasarkan    Pasal  16,  17,  20  dan  30 UU  PPKSK  upaya  pencegahan  meliputi: pemantauan  dan  pemeliharaan  stabilitas sistem  keuangan,  koordinasi  penetapan Bank  Sistemik  dan  pemberian  Pinjaman Likuiditas  Jangka  Pendek  (PLJP)  atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan  prinsip  syariah.  Sedangkan peran  BI  dalam  rangka  penanganan  krisis sistem  keuangan  diatur  dalam    dalam  Pasal 37  yang  mengatur  tentang  PLJP  dalam kondisi  krisis  sistem  keuangan  ,  pembelian SBN  milik  LPS  dalam  kondisi  krisis  sistem keuangan  serta  dukungan  terhadap  Program Restrukturisasi  Perbankan  (PRP)  yang pelaksanaannya  dilakukan  oleh  LPS.  Selain fungsi  BI  yang  diatur  dalam  UU  PPKSK, tentu  fungsi  BI  mengacu  pada  Undang- Undang  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia,  yang  telah  diubah  terakhir kalinya  dengan  UU  No.  2  Tahun  2008. Dengan  demikian,  Fungsi  BI  sebagai otoritas moneter berdasarkan UU BI  dan  BI sebagai  pemegang  mandat  pengaturan  dan pengawasan makroprudensial sangat relevan dalam menciptakan stabilias sistem keuangan.

## D. Simpulan dan Saran
Undang-Undang  PPKSK  menggunakan pendekatan bail–in dan  meniadakan
penggunaan APBN dalam penanganan krisis sistem  keuangan,  khususnya  penanganan bank  sistemik.  Implementasi  prinsip  ini berupa open bank bail in yaitu penambahan modal  ( capital  surcharge )  atau  pengubahan utang  atau  investasi  penjadi  penyertaan ( debt  to  equity  swap );  dan closed  bank  bail in yaitu  pengalihan  sebagian  atau  seluruh aset  dan  kewajiban  bank  ( Purchase  and Assumption )  kepada  Bank  Penerima  atau Bridge Bank (Bank Perantara), atau penyertaan  modal  sementara  sesuai  dengan UU LPS.
Isu  strategis  lainnya  adalah  keterkaitan dengan
sektor
keuangan
( interconnectedness ) yang berpotensi menimbulkan  risiko  sistemik.  Keterkaitan dengan
sektor keuangan ( interconnectedness )  berimplikasi  terhadap urgensi  kebijakan  makroprudensial  dalam pencegahan  dan  penanganan  krisis  sistem keuangan. Bank Indonesia selaku pemegang mandat pengaturan dan pengawasan makroprudensial berperan dalam melakukan  pencegahan  dan  penanganan krisis  sistem  keuangan.  Dalam  upaya pencegahan,  BI  melakukan  pemantauan  dan pemeliharaan  stabilitas  sistem  keuangan serta  menjalankan  fungsi lender  of  the  last resort.
Berkaitan  dengan  strategi bail  in ini, saran  yang  harus  dapat  penulis  ajukan adalah  perlunya  pengaturan  yang  secara cermat  dapat  menerjemahkan  mekanisme debt  to  equity  swap. Selain  itu,  untuk mengotimalkan  koordinasi  antara  OJK selaku  ototitas  mikroprudensial  dan  BI selaku
otoritas moneter
dan makroprudensial,  maka  kerjasama  dan koordinasi  antara  OJK  dan  BI,  serta  antar anggota  KKSK  perlu  diterjemahkan  ke dalam Standard Operating Procedure (SOP) yang  jelas  dan  rinci  sebagai  pedoman  bagi setiap  anggota  KKSK  dalam  menjalankan fungsi dan perannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank  Indonesia.  (n.d.).  Stabilitas  Sistem Keuangan  -  Bank  Sentral  Republik
Indonesia. Retrieved from
https://www.bi.go.id/id/perbankan/Cont ent/default.aspx Bank  Indonesia.  (2010). Bank  Indonesia .
Retrieved
from
http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Med ia/Berita/buku_krisis_global_180110_b erita.htm Bank Indonesia. (2016). Mengupas Kebijakan Makroprudensial . Jakarta.
Financial Stability Board. (2018a). 2016 List of Global Systemically Important Banks . Financial Stability Board. (2018b). Principles on Bail-in Execution .
Retrieved  from  http://www.fsb.org/wp- content/uploads/P210618-1.pdf Fransisca Ari Indrawati. (2017). ISSN : 1693 - 3265. Buletin Hukum Kebanksentralan , 14 (2), 1–42.
Handayani,  T.,  &  Abubakar,  L.  (2016).
Implikasi KEsepakatan ASEAN Banking  INtegration  (ABIF)Terhadap Pembaruan Hukum Perbankan Indonesia. Rechtidee , 11 (2), 136–149.
Handayani,  T.,  &  Abubakar,  L.  (2018). Regulasi  Pengelolaan  Likuiditas  Bank melalui  Kewajiban  Penerapan  Net Stable Funding Ratio (  NSFR ) sebagai Upaya  Menciptakan  Perbankan  yang Sehat. Varia Justica .
IADI.  (2014).  Core  Principles  for  Effective Deposit Insurance Systems - International  Association  of  Deposit Insurers. International  Association  of Deposit Insured , (November), 1–7.
International Monetary Fund. (2011).
Macroprudential Policy:  An Organizing Framework.  In Monetary  and  Capital MArket .
Moran,  M.,  Johal,  S.,  &  Williams,  K. (2011).  The  financial  crisis  and  its consequences. Britain at the Polls 2010 , (December), 89–119. https://doi.org/10.4135/9781446269220. n4
Twin, A. (2019). What Is A Bailout?
Zaini, Z. D. (2013). Sentral Dengan Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  Pasca. Jurnal
Media Hukum , 20 (2), 365–383.