## Mengentaskan Kemiskinan: Multidimensional Approaches

## Hisnuddin Lubis
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo sosiologi.trunojoyo@gmail.com

## Abstrak
Kemiskinan merupakan persoalan krusial dalam pembangunan nasional. Terdapat beberapa tipologi kemiskinan  dari  berbagai  perspektif.  Sesungguhnya  persoalan  kemiskinan  ini  bukan  sekedar permasalahan ekonomi, melainkan permasalahan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Oleh karena terdapat  relatifitas  dalam  memahami  kemiskinan,  maka  kemiskinan  dapat  dipahami  dan dikategorikan  sebagai  kemiskinan  berdimensi  ekonomi  yaitu  kemiskinan  absolut  dan  kemiskinan relatif. Kemiskinan berdimensi sosial-budaya yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan berdimensi struktural  yaitu  kemiskinan  struktural.  Pengentasan  kemiskinan  tidak  selamanya  berdimensi ekonomi, berikut dibahas melalui pendekatan peran, fungsional struktural, kapabilitas sistem politik dan  partisipatif.  Dimana  pokok  persoalan  adalah  bagaimana  stakeholder  menjalankan  fungsi  dan peran  masing-masing.  Pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  merupakan  tiga  elemen  kunci  dalam program  pengentasan  kemiskinan.  Program  pengentasan  kemiskinan  di  Indonesia  diklasifikasikan menjadi  dua, program delivery  approach dan emergency ,  yang  sifatnya  mendesak, jangka  pendek dan  program  yang  bersifat capacity  building dan sustainability ,  yaitu  program  strategis  jangka panjang  yang  mengedepankan  peningkatan  kapasitas  masyarakat  dan  keberdayaan  masyarakat. Masing-masing  program  dan  strategi  pengentasan  kemiskinan  mempunyai  kelebihan  dan kelemahan,  tidak  ada  yang  sempurna.  Oleh  karena  itu  diperlukan  efektifitas  dan  efisensi  program pengentasan  kemiskinan  dalam  implementasinya.  Untuk  mencapai  efektifitas  dan  efisiensi diperlukan  langkah  strategis,  pemetaan  masalah,  pemetaan  kelompok  sasaran,  implementor  dan monitoring.
Kata  Kunci:  kemiskinan,  program  pengentasan  kemiskinan, capacity  building ,  pendekatan partisipatif, delivery approach

## Abstract
Poverty  is  a  crucial  issue  in  national  development.  There  are  several  typologies  from  different perspectives. In fact this is not an economic barrier, the release of social, economic, cultural and political  issues.  Because  there  is  a  relative  importance  in  understanding  poverty,  poverty  can  be understood  and  categorized  as  economic  dimensionless  poverty,  namely  absolute  poverty  and relative criticism. Social-cultural dimension of poverty. Poverty alleviation is not always economic dimension,  following  example  above  role,  structural  functional,  political  and  participative  system capability.  Where  the  main  problem  is  how  stakeholders  perform  their  respective  functions  and roles. Government, private and public are the three key elements in poverty alleviation programs. Poverty  alleviation  programs  in  Indonesia  are  classified  into  two,  urgent,  short-term  and emergency programming and delivery approaches that require capacity building and sustainability, a  long-term  strategic  program  that  promotes  community  capacity  building  and  community empowerment. Each poverty reduction program and strategy has its advantages and disadvantages, nothing  is  perfect.  Therefore,  the  effectiveness  and  efficiency  of  poverty  reduction  program  is needed.  To  achieve  the  effectiveness  and  efficiency  required  strategic  steps,  problem  mapping, target group mapping, implementing and monitoring.
Keywords: poverty, poverty alleviation program, capacity building, participatory approach, delivery approach.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  telah  menjadi  permasalahan sejak  orde  lama  namun  karakteristiknya berbeda  dengan  kemiskinan  saat  ini.  Masa orde  lama  kemiskinan  bersifat  gradual  dan
menjadi  determinan  karena  memang  negara baru  saja  merdeka  terlepas  dari  penjajah. Masa orde baru kemiskinan lebih disebabkan oleh  faktor  struktural.  Dalam  perspektif pembangunan kemiskinan orde baru disebabkan  oleh  adanya  kesenjangan  dan
ketidakmerataan
hasil pembangunan, sehingga hasil pembangunan hanya dinikmati  oleh  sebagian  kecil  masyarakat, sedangkan sisanya semakin tenggelam dalam kemiskinan (Sulistiyani, 2004: 4)
Jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin pada  periode  1996-2009  berfluktuasi  dari tahun  ke  tahun.  Pada  periode  1996-1999 jumlah  penduduk  miskin  meningkat  sebesar 13,96  juta  karena  krisis  ekonomi,  yaitu  dari 34,01  juta  pada  tahun  1996  menjadi  47,97 juta  pada  tahun  1999.  Persentase  penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43  persen  pada  periode  yang  sama.  Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung  menurun  dari  38,70  juta  pada tahun  2000  menjadi  35,10  juta  pada  tahun 2005.  Secara  relatif  juga  terjadi  penurunan persentase  penduduk  miskin  dari  19,14 persen  pada  tahun  2000  menjadi  15,97 persen pada tahun 2005.  Namun pada tahun 2006,  terjadi  kenaikan  jumlah  penduduk miskin  yang  cukup  drastis,  yaitu  dari  35,10 juta  orang  (15,97  persen)  pada  bulan Februari  2005  menjadi  39,30  juta  (17,75 persen) bulan Maret 2006. Penduduk miskin di  daerah  perdesaan  bertambah  2,11  juta, sementara  di  daerah  perkotaan  bertambah 2,09  juta  orang.    Peningkatan  jumlah  dan persentase penduduk miskin selama Februari 2005-Maret  2006  terjadi  karena  harga barang-barang  kebutuhan  pokok  selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan  oleh  inflasi  umum  sebesar 17,95  persen.  Akibatnya  penduduk  yang tergolong tidak miskin namun
penghasilannya  berada  di  sekitar  garis kemiskinan  banyak  yang  bergeser  posisinya menjadi miskin Persoalan  kemiskinan  kemudian  tidak cukup hanya diselesaikan secara
kelembagaan  yang  difasilitasi  oleh  negara.
Sejauh ini pemerintah telah memprogramkan kurang lebih lima belas program pengentasan  kemiskinan,  diantaranya  Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program
Pengembangan  Kecamatan  (PPK),  Program Kredit  Pendayagunaan  Teknologi  Tepat
Guna,  Kredit  Usaha  Tani  (KUT),  Padat Karya  Perkotaan  (PKP),  Program  Dana Bergulir Subsidi Bahan Bakar Minyak untuk Usaha Kecil Menengah, Program Pendidikan dan sebagainya (Hendriawan, dalam Sunartiningsih  et  all,  2004:32).  Sejauh  ini dalam  prakteknya  program-program  di  atas dalam
implementasinya cenderung berprinsip delivery  approach kejar  target, yang  terpenting  bagaimana  dalam  masa tertentu  input  program  telah  sampai  pada kelompok  sasaran  tanpa  memperhatikan peningkatan  kapasitas  kelompok  sasaran. Dalam  perpektif  ini,  penyelesaian  masalah sosial  kemiskinan  tidak  dibarengi  dengan peningkatan  kapasitas  masyarakat  sebagai upaya  keluar  dari  rantai  kemiskinan.  Hal demikian  akan  semakin  membebani  negara, karena  dana  program  semakin  membengkak akan  tetapi  kemandirian  dan  peningkatan kapasitas  tidak  ada.  Oleh  karena  itu,  secara konseptual  teoritis  pendekatan  pengentasan kemiskinan  seharusnya  difokuskan  pada peningkatan  kapasitas  masyarakat  ( capacity building ).  Sehingga  masyarakat  mampu mandiri  meskipun  dana  bantuan  dari pemerintah  dikurangi  bahkan  dihapuskan (Soetomo, 2008:57-58).
Pendekatan program pengentasan kemiskinan  pada  dasarnya  tidak  ada  yang sempurna.  Namun  demikian,  ada  hal  urgen yang  sifatnya  makro  yang  menurut  penulis mendasari  tingkat  keberhasilan  program pengentasan  kemiskinan.  Berangkat  dari paradigma  fakta  sosial,  bahwa  kekuatan sistemik  akan  mengendalikan  perilaku,  cara berfikir dan bertindak individu yang tergolong  dalam  sistem  tersebut.  Artinya keberhasilan program pengentasan
kemiskinan, apapun bentuknya akan ditentukan  oleh  sistem  secara  simultan. Mulai  dari  kebijakan,  aktor  fasilitator  serta monitoring  dari  sistem  tersebut.  Dalam tulisan  ini  digunakan  beberapa  pendekatan yang  akan  digunakan  dalam  menganalis efektifitas dan efisiensi program penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia, yaitu  pendekatan  fungsionalisme  struktural,
peran,  serta  pendekatan  sistem  politik  dan pendekatan partisipatif.

## PERMASALAHAN
Berbagai  upaya  pengentasan  kemiskinan telah  dilakukan,  mulai  dari  penguatan ekonomi  kerakyatan  yang  diprakarsai  oleh Bung Hatta dengan Koperasi-nya, paradigma developmentalism dan  industrialisasi  pada masa orde baru, program-program pemberdayaan, baik  yang delivery approach maupun capacity  building yang  dikonversi dalam berbagai program di lapangan. Namun semua itu pada kenyataannya belum mampu menyelesaikan masalah  kemiskinan. Banyak hal  yang  harus  dikaji,  tulisan  ini  berusaha memaparkan  strategi  makro  sebagai  salah satu  upaya  pengentasan  kemiskinan,  tanpa mengesampingkan urgensitas program- program yang sudah ada.

## PEMBAHASAN

## Kemiskinan dan Arah kebijakan Nasional Pengentasan Kemiskinan
Untuk  mempermudah  dalam  memahami kemiskinan,  kiranya  diperlukan  diferensiasi dalam kategorisasi kemiskinan.
Sesungguhnya  persoalan  kemiskinan  ini bukan  sekedar  permasalahan  ekonomi, melainkan  permasalahan  sosial,  ekonomi, budaya  dan  politik.  Oleh  karena  terdapat relatifitas  dalam  memahami  kemiskinan, maka  kemiskinan  dapat  dipahami  dan dikategorikan sebagai kemiskinan berdimensi ekonomi yaitu kemiskinan absolut  dan  kemiskinan  relatif.  Kemiskinan berdimensi  sosial-budaya  yaitu  kemiskinan kultural dan kemiskinan berdimensi struktural yaitu kemiskinan struktural (Sunartiningsih et al, 2004:80). Kemiskinan absolut merupakan ketidakmampuan seseorang dalam
memenuhi  kebutuhan  pokoknya,  seperti sandang,  pangan,  papan,  kesehatan  dan pendidikan. Ukurannya jelas materi, ekonomi. Namun apabila dirunut lebih lanjut permasalahan  tidak  hanya  sampai  pada persoalan  ekonomi,  akan  tetapi  melibatkan
interaksi sosial, budaya dan politik. Kemiskinan  relatif  merupakan  kemiskinan yang pengukurannya didasarkan pada proporsi  distribusi  dalam  suatu  daerah. Kemiskinan  dalam  kategori  ini  belum  tentu dapat  dikatakan sebagai  kemiskinan absolut. Karena  bisa  jadi  ketimpangan  distribusi terendah  dalam  suatu  daerah  ataupun kelompok  sosial  tertentu  telah  cukup  untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan,  papan,  kesehatan  dan  pendidikan). Oleh karenanya kemiskinan demikian disebut kemiskinan relatif (Nugroho, 2001:188). Kemiskinan kultural merupakan
kemiskinan  yang  disebabkan  karena  adanya budaya,  tradisi  dan  kebiasaan  masyarakat yang  kurang  produktif.  Misalnya  kurang menghargai  waktu,  etos  kerja  rendah  serta sikap  apatis,  yang  cenderung  menghambat pembangunan dan produktifitas. Kemiskinan ini  membutuhkan  pendekatan  sosio  kultural untuk  menguranginya.  Apabila  masalah budaya  tidak  mendapat  perhatian  yang serius, maka kemiskinan ekonomi akan sulit dientaskan.
Sedangkan kemiskinan struktural merupakan  kemiskinan  yang  disebabkan karena  adanya  ketimpangan  struktural, Dominasi  struktural  dan  ketidakadilan  serta keberpihakan  struktural  maupun  bersifat politis  (Sunartiningsih  et  al,  2004:  80). Dalam banyak hal, kemiskinan ini seringkali dialami oleh kelompok powerless , kelompok yang  tidak  berdaya.  Misalnya  kemiskinan petani  sebagai  akibat  dari  ketidakadilan tataniaga  hasil  pertanian,  ketidakadilan kebijakan pertanian. Kemiskian ini bisa juga disebabkan  oleh  monopoli  pihak  tertentu dalam praktek ekonomi.
Kelompok
powerless tidak mempunyai kemampuan dan keberdayaan  untuk  melepaskan  diri  dari monopoli tersebut.
Adapun  indikator  kemiskinan  secara internasional  seperti  yang  terdefinisi  miskin dalam  kategori  Millenium  Development Goals  (MDGs)  adalah  warga  miskin  yang berpendapatan di bawah satu dolar AS setiap harinya,  bisa  jadi  data  itu  akan  bertambah
menjadi  tiga  kali  lipat  dari  yang  kita  miliki saat ini. Kemudian Asian Development Bank memberikan informasi  data warga miskin  di Indonesia  tahun  1999  totalnya  sebanyak 23,4%  (Poperty  Statistic,  2005:1).  Bahkan bila  menggunakan  dasar  garis  kemiskinan yang  ditetapkan  Bank  Dunia  sebesar  $US2 perkapita perhari (Suharto, 2005: 19), setelah dikonversi  ke  dalam  rupiah  menjadi  sekitar Rp. 540.000 maka tentunya jumlah penduduk  miskin  di  Indonesia  diperkirakan mencapai lebih dari 60% dari total penduduk saat ini.
Diskursus mengenai  kemiskinan memang tiada  habis-habisnya.  Definisi,  batasan  dan kategori  kemiskinan  yang  berbeda-beda menjadikan  semakin  sulitnya  memberikan batasan  dan  kategori  warga  miskin  dalam program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah.  Oleh  karena  itu  tidak  jarang digunakan  ukuran  subyektif  masyarakat untuk  lebih  memudahkan  pencakupan  dan jangkauan program untuk kepentingan akurasi sasaran program pengentasan kemiskinan.  Ukuran  kemiskinan  demikian disebut  dengan self  poverty  indeks dimana warga masyarakat dimintai untuk memberikan  definisi  dan  batasan  atas  apa yang dimaksud warga miskin. Cara demikian akan melahirkan definisi teknis yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

## Arah  Kebijakan  Nasional  Pengentasan Kemiskinan
Merespon  kondisi  aktual  kemiskinan,  di Indonesia  setidaknya  terdapat  beberapa pendekatan yang ditujukan untuk mengentaskan
kemiskinan.
Pertama
mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah. Upaya  ini  diawali  dengan  dilaksanakan otonomi daerah melalui Undang-Undang No 32  tahun  2004.  Secara  tidak  langsung pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi  daerah  dengan  pemberian  bisa dikatakan  pengembalian  hak  pemerintah daerah  untuk  mengelola  sektor  ekonomi secara  mandiri.  Dalam  masa  Orde  Baru diarahkan  untuk  transfer  pembangunan  dari pusat ke daerah.
Kedua
meningkatkan assebilitas kelompok  miskin,  hal  ini  nampak  dalam peningkatan  dalam  pelayanan  sosial  dalam bidang  pendidikan,  kesehatan,  keluarga berencana, air bersih dan sebagainya. Ketiga penyediaan fasilitas kredit untuk masyarakat miskin,  pembentukan  kelompok  mandiri, misalnya KUBE (Kelompok Usaha Bersama),  bantual  modal  bergulir  dan sebagainya. Keempat peningkatan  infra struktur  ekonomi  desa,  khususnya  dalam bidang  pertanian  dan kelima pengembangan kelembagaan, misalnya pengembangan wilayah,  pengembangan  kawasan  terpadu, dan  program  peningkatan  pendapatan  petani kecil (Nugroho,182-185).
Secara garis besar pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan beberapa  pendekatan  baik  yang  bersifat karikatif, emergency maupun  yang capacity building dan sustainability .    Pendekatan pengentasan  kemiskinan  dapat  dilakukan dengan
Sosial Savety Net (SSN), Compentation  programme (CP)  dipadu dengan Program Penanggulangan Kemiskinan ( Poverty Allevation ). Pendekatan  tersebut  di  Indonesia  telah diterjemahkan dalam Program Jaring pengaman Sosial (JPS). Pada prinsipnya JPS ini  ditujukan  agar  orang  miskin  tidak semakin  miskin  dan  semakin  terpuruk  serta dapat  hidup  dengan  layak.  Namun  demikian program  ini  membutuhkan  dana  yang  tidak sedikit  yang  sangat  memberatkan  bagi negara sedang berkembang semacam Indonesia.  Oleh  karena  itu  Indonesia seringkali harus mengikuti Standard Operational  Procedure (SOP)  yang  telah ditentukan  oleh  lembaga  sumber  dana  asing semacam  IMF  dan  Bank  dunia.  Misalnya Strategi  Penyesuaian  Struktural  ( Structural Adjusment Programme ) dari Bank Dunia dan IMF. Hal demikian sering kali menyebabkan program  pengentasan  kemiskinan  tidak berjalan efektif karena tidak didasarkan pada nilai-nilai lokalitas.
Program penanggulangan kemiskinan yang  dinilai  lebih  komprehensif  juga  telah dicanangkan  pemerintah  sejak  tahun  80an.
Program  ini  seringkali  disebut  dengan Gerakan  Terpadu  Pengentasan  Kemiskinan (Gardu  Taskin).  Program  ini  merupakan upaya pengentasan kemiskinan yang melibatkan  pemerintah,  swasta,  Lembaga Swadaya,  masyarakat  luas  dan  kalangan miskin itu sendiri. Program-program pengentasan kemiskinan telah diterjemahkan dalam  banyak  program  teknis,  misalnya Proyek  Peningkatan  Pendapatan  Petani  dan Nelayan  Kecil  (P4K),  Kelompok  Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Belajar  Usaha (KBU),  Usaha  Peningkatan  Pendapatan Keluarga (UP2K) Takesra, Kukesra.
Reorientasi program penanggulangan kemiskinan  sudah  sepatutnya  dilakukan. Permasalahan  ekonomi  tidak  lagi  dijadikan tujuan, melainkan sebagai cara ( means ) yang digunakan  untuk  mencapai  tujuan  yaitu kesejahteraan  dan  peningkatan  kualitas hidup manusia. Dengan demikian peningkatan kapasitas masyarakat dan keberdayaan  masyarakat  dapat  dijadikan paradigma  baru  dalam  upaya  pengentasan kemiskinan. (Hikmat, 2006: 127-129).
Upaya Maksimalisasi Program Pengentasan Kemiskinan: Tinjauan Sistemik dan Substansial
Sebagaimana  kita  ketahui,  pengentasan kemiskinan  merupakan  tanggung  jawab bersama  antara  pemerintah  swasta  dan masyarakat  secara  bersamaan.  Penanganan masalah  kemiskinan  tidak  dapat  dilakukan dengan  dominasi  salah  satu  elemen  saja, akan  tetapi  membutuhkan  kerjasama  yang intens  dalam  pelaksanaannya.  Pemerintah sebagai otoritas penentu kebijakan mempunyai peran dalam menentukan langkah,  strategi  dan  implementasi  program tentunya dengan mempertimbangkan masukan  dan  partisipasi  pihak  swasta  dan masyarakat.  Dalam  sub  bahasan  ini  akan dibahas bagaimana memaksimalkan program yang sudah ada, dan bagaimana menempatkan  program  tersebut  agar  dapat efektif dan efisien sebagai upaya menanggulangi  masalah  kemiskinan  di Indonesia. Dalam ulasan ini akan digunakan
pendekatan fungsionalisme struktural termasuk didalamnya pendekatan peran, dan pendekatan partisipatif.
Pendekatan fungsionalisme struktural digunakan dalam memahami bahwa masyarakat  merupakan  kesatuan  subsistem yang  membentuk  satu  kesatuan  dimana terjadi interdependensi antara elemen masyarakat  yang  satu  dengan  lainnya. Masyarakat  (warga  negara),  pemerintah  dan swasta  merupakan  unit  analisis  dalam pendekatan  ini.  Pendekatan  peran  ( role teory)  digunakan  melihat  bagaimana  peran masing-masing elemen dalam upaya maksimalisasi, efisiensi dan efektifitas program pengentasan kemiskinan. Pendekatan  sistem  politik  digunakan  untuk mengukur keberhasilan pemerintah berkaitan dengan  kapabilitas  sistem  politik  Indonesia serta fungsi input politik dalam mengkonversi raw  material pengambilan keputusan berkaitan dengan program pengentasan  kemiskinan  di  Indonesia.  Dan terakhir pendekatan partisipatif ini digunakan  untuk  menganalisis  bagaimana partisipasi  masing-masing  elemen  (sub sistem) dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Adapun pendekatan peran dapat dipahami dari  apa  yang  disampaikan  oleh  Goffman dalam Kuper&Kuper, bahwa peran merupakan  sebuah  lingkungan  yang  mana terdapat  beberapa  individu  yang  secara sengaja  dikumpulkan  dan  dipisahkan  dari masyarakat  pada  umumnya  atas  dasar  status tertentu  dengan  tujuan  dan  maksud  tertentu pula  (Kuper&Kuper,  2000:503).    Secara relatif peran berarti pembakuan posisi  sosial dalam  masyarakat,  meliputi  hak-hak  dan kewajiban  yang  mana  individu  mempunyai keberanian  untuk  melakukannya,  karena setiap  peran  dalam  masyarakat  mempunyai kewajiban  tersendiri.  Secara  fungsional peran  lebih  ditekankan  pada  harapan- harapan  yang  selalu  melekat  pada  posisi- posisi  tertentu  dalam  masyarakat.  Artinya seseorang  yang  mempunyai  posisi/status tertentu  diharapkan  dapat  melakukan  fungsi dan kewajibannya. Pelaksanaan dari harapan
dan  kewajiban  tersebut  adalah  representasi dari peran seseorang dalam masyarakat (Jary & Jary, 1991: 538). Namun untuk kepentingan  analisis,  individu  ( actor )  dapat diganti dengan lembaga/organisasi.
Kemiskinan  merupakan  permasalahan yang  melahirkan  adanya  tuntutan  dan keinginan serta dukungan masyarakat kepada pemerintah untuk menanggulanginya.  Pluralitas  masyarakat menuntut  pemerintah  untuk  melakukan agregasi kepentingan
dan mengartikulasikannya guna menetapkan program dan strategi yang tepat dan nantinya dituangkan  dalam  kebijakan  pemerintah. Keputusan dan peraturan yang telah ditetapkan akan implementasikan di lapangan  secara  teknis  oleh  pihak-pihak yang  mempunyai wewenang  didukung dengan  partisipasi  masyarakat  dan  swasta. Keberhasilan  program  menjadi  tolak  ukur kemampuan
pemerintah dalam mengekstraksi sumberdaya yang ada, mendistribusikannya kepada masyarakat dan membuktikan responsibilitas pemerintah atas tuntutan  dan  dukungan  masyarakat.  Namun demikian  sirkulasi  ini  juga  dipengaruhi  oleh stabilitas  dalam  negeri  dan  intervensi  dunia internasional.
Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan kontemporer dalam penanggulangan  kemiskinan.  Pendekatan  ini merupakan  ciri  utama  dalam  pemberdayaan sebagai
pengganti paradigma developmentalisme .  Partisipasi  masyarakat merupakan  elemen  penting  dalam  program pengentasan  kemiskinan.  Craig  dan  Mayo dalam  Hikmat  (2006)  menjelaskan  bahwa partisipasi  masyarakat  merupakan  elemen esensial  dalam  pengentasan  kemiskinan. Partisipasi  masyarakat  dinilai  sebagai  motor penggerak yang mampu meningkatan akselerasi  pembangunan  terutama  di  negara sedang  berkembang.  Berbagai  referensi menunjukkan urgensitas
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan pengentasan  kemiskinan.  Kemiskinan  yang diakibatkan  oleh  pembangunan  itu  sendiri
dapat diselesaikan melalui pendekatan partisipasi.  Partisipasi  masyarakat  ini  juga dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan sikap  kemandirian.  Implementasinya  dapat berupa  kerjasama  antar  elemen  antara pemerintah,  swasta  dan  masyarakat.  Tentu saja  hal  ini  sejalan  dengan  pendekatan fungsionalisme  struktural  dan  pendekatan lainnya (Hikmat, 2006: 4-5).
Sesungguhnya  pendekatan  dalam  analisis ini  saling  melengkapi  dan  saling  berkaitan antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya. Mengawali  analisis  dalam  sub  bab  ini  kita analogikan  masyarakat  sebagai  kesatuan antara  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat sipil,  baik  yang  dalam  kategori  miskin maupun  tidak  miskin.  Program  pengentasan kemiskinan  dapat  digulirkan  atas  inisiatif masyarakat yang kemudian diteruskan kepada pemerintah untuk diputuskan dengan legal  sebagai  sebuah  kebijakan.  Sub  sistem politik  mempunyai  peran goal  attainment (pencapaian tujuan) yang kemudian diadaptasikan  oleh  sub  sistem  ekonomi  dan diintegrasikan oleh sub sistem hukum.
Merujuk  pada  pola  kerja  fungsionalisme diatas, fenomena kemiskinan di Indonesia di identifikasi  oleh  masyarakat  yang  kemudian dijadikan  basis  penyusunan  kebijakan  oleh pemerintah  dan  kemudian  diterjemahkan dalam  program  teknis  di  lapangan.  Dalam program  pengentasan  kemiskinan  yang sifatnya deliveri  approach dan emergency pemerintah  menerapkan  Jaring  Pengaman Sosial  (JPS)  dan  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT)  dan  program  lain  yang  sifatnya charity guna  melindungi  warga  miskin  agar tidak  semakin  terperosok  dalam  kemiskinan yang  lebih  parah.  Dalam  pendekatan  ini kinerja  masing-masing  sub-sistem  sangat menentukan keberhasilan program ini. Bagaimana  komitmen  pemerintah  dalam melaksanakan program yang sudah dicanangkan  serta  bagaimana  respon  dan reaksi  masyarakat  dalam  menerima  program tersebut.  Badan  pusat  statistik,  departemen sosial dan lembaga lain sebagai personifikasi sub sistem pemerintah mempunyai tanggung jawab  dalam  keberhasilan  program  tersebut.
Kerhasilan  ini  dapat  dilihat  dari  akurasi sasaran  (warga  miskin)  distribusi  dan pemerataan  sasaran  program.  Hal  ini membutuhkan  komitmen  dan  kejujuran pelaksana program.
Pendekatan  kapabilitas  sistem  politik menunjukkan
bahwa
kemampuan pemerintah  dalam  ekstraksi  sumberdaya yang ada masih sangat lemah, terlebih dalam regulasi yang mengendalikan perilaku masyarakat secara umum. Distribusi pengentasan  kemiskinan  juga  masih  sangat rendah apabila kita melihat ketidak- mampuan  pemerintah  dalam  pemerataan bantuan kemiskinan. Banyak kasus
ditemukan  bahwa  penerima  bantuan  tidak tepat  pada  sasaran,  artinya  yang  tercover sebagai  penerima  bantuan  adalah  mereka yang dalam kategori tidak miskin. Kelemahan ini juga mendera kapabilitas luar negeri kita, program dalam negeri (pengentasan kemiskinan)
seringkali
dipengaruhi  oleh  kebijakan  luar  negeri lembaga  penyandang  dana  bagi  Indonesia semisal  IMF  dan  Bank  Dunia.  Sehingga tidak  jarang  program  yang  digulirkan seringkali  tidak  tepat  sasaran  karena  tidak didasarkan pada nilai-nilai lokalitas masyarakat miskin.
Kelemahan  pemerintah  dalam  kapabilitas ini ditunjukkan dominasi dan intervensi IMF dan  lembaga  donatur  pemberi  pinjaman kepada  Indonesia.  Dibalik  pinjaman  dana untuk  pengentasan  kemiskinan  dilekatkan kebijakan yang “memiskinkan” dan menyengsarakan warga miskin. Pengurangan subsidi,  menaikkan  harga  bahan  bakar minyak merupakan sebagian contoh pemiskinan  dan  pemberatan  pada  warga miskin.  Oleh  karena  itu,  diatas  telah dijelaskan  program  bantuan  langsung  tunai dan  bantuan  lainnya  tidak  akan  maksimal apabila  tidak  disertai  kemampuan  adaptif sistem ekonomi dan regulasi secara nasional.
Program  pengentasan  kemiskinan  yang sifatnya capacity  building dan sustainability juga mulai diterapkan di Indonesia. Program ini  diterjemahkan  dalam  program  teknis yang  berupa  pemberdayaan  masyarakat.
Secara teoritis program ini lebih mengedepankan partisipasi masyarakat. Upaya  sustainabilitas  dan  meningkatkan kapasitas  masyarakat  dapat  kita  lihat  dalam Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan  Kecil  (P4K),  Kelompok  Usaha Bersama  (KUBE),  Kelompok  Belajar  Usaha (KBU)  dan  Usaha  Peningkatan  Pendapatan Keluarga  (UP2K).  Kebijakan  program  ini sudah mengarah pada paradigma baru dalam pengentasan  kemiskinan.  Dengan  kebijakan ini diharapkan program pengentasan kemiskinan  tidak  sekedar  mengatasi  efek kemiskinan, melainkan mengatasi kemiskinan itu sendiri.
Efisiensi  dan  Efektifitas  Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa program penanggulangan masalah kemiskinan  pada  dasarnya  dibagi  menjadi dua  bagian.  Program  yang  sifatnya delivery approach ,  karikatif  yang  berupa  program bantuan  tunai  dan  program  yang  sifatnya capacity  building dan sustainability yaitu program jangka panjang yang
mengedepankan  peningkatan  kapasitas  dan keberdayaan masyarakat.
Implementasi  masing-masing  program seharusnya  didasarkan  pada  diferensiasi terminologi  kemiskinan.  Selain  dilihat  dari penyebabnya, kemiskinan juga dapat dipahami  dari  ragam  dan  jenisnya. Pertama adalah  kemiskinan  yang  menimpa  golongan tua,  tidak  punya  keterampilan  dan  golongan lemah  serta  rentan  lainnya.  Golongan  ini tidak  mempunyai  kemampuan  produktifitas, baik karena usia maupun rendahnya kapasitas. Kedua kemiskinan  yang menimpa golongan  yang  produktif,  yang  mempunyai kemampuan  produktif  namun  karena  faktor eksternal mereka menjadi miskin.
Program  pengentasan  kemiskinan  yang sifatnya delivery approach maupun emergency , jangka pendek seharusnya diperuntukkan  bagi  golongan  pertama  dari kaum  miskin,  yaitu  golongan  miskin  yang tidak produktif agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar. Namun
demikian,  dalam  jangka  panjang  golongan ini juga perlu diberikan pelatihan keterampilan  sehingga  mereka  mempunyai kemampuan  produktif,  seiring  dengan  itu bantuan  tunai  yang  diberikan  dikurangi secara  bertahap.  Implementasi  program dengan cara tersebut membutuhkan identifikasi  masalah  dan  pendataan  yang rumit.  Oleh  karena  itu  diperlukan  kerjasama antara pemerintah, masyarakat  dan kalangan akademisi.  Dalam  strategi  ini,  menurut hemat penulis, peran perguruan tinggi sangat strategis.  Peran  tersebut  adalah  membantu pemerintah  dalam  identifikasi  masalah, menyediakan  data  bila  diperlukan  meskipun hal  tersebut  sudah  menjadi  tanggung  jawab Badan  Pusat  Statistik.  Artinya  hal  ini merupakan tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi dalam kesediaannya bekerjasama dan berpartisipasi dalam program  penanggulangan kemiskinan. Tentu saja harus siap dengan segala konsekuensinya  termasuk  pendanaan  yang minim,  karena  seharusnya  peneliti  tentang kemiskinan selayaknya mendapatkan fasilitas  sebagaimana  yang  mereka  teliti. Selain  peran  perguruan  tinggi  juga  dapat berupa  perumusan  keterampilan  yang  akan diberikan  kepada  sasaran  program.  Dimana pelatihan  tersebut  didasarkan  pada  usia, resourses setempat,  gender  dan  basis  lokal lainnya.
Adapun  strategi  pengentasan  kemiskinan yang bersifat capacity building dan sustainability diperuntukkan golongan miskin  kedua,  yaitu  golongan  miskin  yang produktif.  Substansi  bantuan  yang  diberikan kepada  mereka  berbeda  dengan  bantuan tunai  yang  diberikan  kepada  warga  miskin golongan pertama. Pada program ini bantuan difokuskan
bagaimana mereka mengembangkan  produktifitasnya.  Apabila bantuan berupa bantuan tunai, maka didesain bantuan modal pengembangan dan peningkatan  prduktifitas  yang  sudah  ada. Dengan demikian bantuan dalam program ini dapat  berupa  pendampingan  dan  pelatihan, fasilitasi jaringan pemasaran hingga fasilitasi kerjasama dengan investor.

## SIMPULAN
Kemiskinan  sebagai  masalah  sosial  dalam masyarakat  mempunyai  banyak  dimensi, tidak  terbatas  pada  dimensi  ekonomi sebagaimana    digunakan  tolak  ukur  oleh mayoritas  negara.  Dalam  perspektif  tersebut kemiskinan  dapat  digolongkan  menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Dalam pendangan lain, kemiskinan juga divariasikan sebagai kemiskinan karena pembangunan, kemiskinan yang disebabkan
ketidakmerataan hasil pembangunan.
Program  pengentasan  kemiskinan  di Indonesia  diklasifikasikan  menjadi  dua, program delivery  approach dan emergency , yang  sifatnya  mendesak,  jangka  pendek  dan program  yang bersifat capacity building dan sustainability , yaitu program strategis jangka panjang  yang  mengedepankan  peningkatan kapasitas masyarakat  dan  keberdayaan masyarakat.  Masing-masing  program  dan strategi pengentasan kemiskinan mempunyai kelebihan  dan  kelemahan,  tidak  ada  yang sempurna.  Oleh  karena  itu  diperlukan efektifitas dan efisensi program pengentasan kemiskinan dalam implementasinya.
Efektifitas dan efisiensi ini membutuhkan kerjasama dan partisipasi semua  pihak, baik pemerintah,  swasta,  masyarakat  luas  dan masyarakat  miskin  itu  sendiri.  Dalam perspektif  fungsionalisme  struktural,  peran masing-masing  subsistem  akan  berpengaruh pada keberhasilan sistem secara keseluruhan. Oleh  karena  itu  diperlukan  sinergi  integratif antar subsistem pemerintah, swasta, masyarakat luas dan masyarakat miskin.
Untuk  mencapai  efektifitas  dan  efisiensi diperlukan  langkah  strategis,  pemetaan masalah, pemetaan kelompok sasaran, implementor dan monitoring. Diatas digambarkan sinergi kerjasama antara pemerintah  dan  perguruan  tinggi  sangat diperlukan  dalam  identifikasi  masalah,  dan identifikasi  kelompok  sasaran.  Tahapan  ini akan sangat menentukan keberhasilan program.  Sebagaimana  digambarkan  diatas, bahwa  masing-masing  program  diterapkan
pada  kelompok  sasaran  yang  berbeda. Program  yang  sifatnya charity ,  jangka pendek  dan  mendesak  diterapkan  pada kelompok  miskin  yang  tidak  produktif disertai dengan pelatihan
untuk meningkatkan  produktifitas,  sehingga  dalam jangka  waktu  tertentu  bantuan  tunai  dapat dikurangi bahkan dihilangkan dan kemudian mereka dimasukkan dalam kelompok sasaran  berikutnya  dalam  program  yang capacity building dan sustainability . Sedangkan  program  yang  sifatnya capacity building dan sustainability diperuntukkan kelompok  sasaran  yang  sudah  produktif, sehingga  dalam  jangka  waktu  tertentu mereka  dapat  mandiri  dan  bahkan  saling membantu diantara mereka.
Implementasi program dapat dilaksanakan oleh  pemerintah  sendiri,  perguruan  tinggi maupun  swasta  dan  masyarakat  sendiri. Untuk mengawasi program, selain melibatkan  institusi  formal,  juga  melibatkan masyarakat,  misalnya  LSM  atau  organisasi sosial  lainnya.  Dengan  langkah-langkah tersebut  diharapkan  program  pengentasan kemiskinan  akan  lebih  efektif  dan  efisien. Satu  hal  terpenting  yang  perlu  diperhatikan, adalah masalah Disposisi kebijakan program. Dalam  perspektif  kebijakan  disposisi  adalah watak  dari  implementor,  khususnya  dari jajaran birokrasi pemerintahan, kapasitas dan sifatnya.  Menyikapi  hal  ini  diperlukan reformasi  birokrasi  sebagai  langkah  awal untuk  mencapai output dan outcome dari masing-masing program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Berita  Resmi  Statistik  No.  43/07/Th.  XII,  1 Juli 2009 Jary,  david  &  Jary,  Julia.  1991. Dictionary Of Sociology . Harper Collins Manufacturing Glaslow Kuper  &  Kuper,  diterjemahkan  oleh  Haris Munandar  (et,all)  2000. Ensiklopedi Ilmu–Ilmu  Sosial .  Rajagrafindo  Persada: Jakarta Nugroho,  Heru,  2001. Negara,  Pasar  dan Keadilan Sosial . Pustaka Pelajar:
Yogyakarta Soetomo,  2008. Masalah  Sosial  dan  Upaya Pemecahannya. Pustaka Pelajar: Yogyakarta Soetrisno,  Loekman  et  all,  1997. Pikiran- Pikiran Alternatif Pengentasan Kemiskinan Dalam Dinamika Masyarakat Menjelang Abad 21. P3PK UGM
Yogyakarta Suharto, Edi, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan  Rakyat. Refika  Aditama Bandung Sulistiyani,  AT,  2004. Kemitraan  dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media Yogyakarta Sunartiningsih, Agnes et all, 2004. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal. Aditya Media yogyakarta -----------------------------------,  2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Aditya
Media Yogyakarta