Vol. 10 No. 2 April 2024 p-ISSN : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 Tersedia online di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/

## Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

## Hasriani
Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Pepabri Makassar E-mail correspondence : hasrianihaslim2@gmail.com

## ABSTRAK
Di Indonesia Good Governance didefinisikan sebagai cara pemerintahan yang demokratis di mana sumber  daya  sosial  dan ekonomi  dapat  dikelola  dengan baik  untuk  kepentingan  bersama rakyat Indonesia melalui musyawarah dan mufakat. Kesempatan ini diberikan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang bagaimana pemerintah menjalankan urusannya dapat membantu  mereka  menilai  seberapa  baik  pemerintah  memperhatikan  kepentingan  publik. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, serta teknik  analisis  data  terdiri  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan . kesimpulan  dan . verifikasi  data.  Informan  yang  dilibatkan  terdiri  dari  berbagai  latar  belakang . jabatan  dan  lembaga.  Hasil  penelitian  dengan  fokus  1)  Pelaksanaan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas  di  kelurahan  Parangloe:  (a)  Pelaksanaan  prinsip  transparansi  dengan . indikator  (i) Penyediaan  informasi  yang  jelas  tentang  prosedur  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  (ii) Keterbukaan informaasi tentang keuangan (iii) Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat; (b) Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dengan indikator (i) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat  terhadap  pengelolaan  keuangan  oleh  pemerintah  kelurahan  (ii)  Timbulnya  kesadaran masyarakat tentang hak untuk . menilai penyelenggaraan pemerintahan pada kelurahan. 2) Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  di  kelurahan Parangloe: (a) Faktor yang mempengaruhi transparansi dengan indikator (i) komunikasi (ii) sumber daya. (b) Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dengan indikator (i) keterbukaan dan kejelasan (ii)  pemimpin  teladan  (iii)  kemampuan  penyusaian.  Pelaksanaan  prinsip  transparansi  dalam melayani  masyarakat  di  Kelurahan  Parangloe  sudah  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan tersedianya  informasi-informasi  yang  jelas  terkait  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  mudah diperoleh dan dipahami oleh masyarakat.
Kata Kunci : Implementasi good governance , Transparansi, Akuntabilitas

## ABSTRACT
Good  Governance  in  Indonesia  is  defined  as  a  democratic  way  of  government  in  which social  and  economic  resources  can  be  managed  well  for  the  common  interests  of  the  Indonesian people  through  deliberation  and  consensus.  This  opportunity  is  given  to  the  public  to  find  out various  information  about  how  the  government  runs  its  affairs  which  can  help  them  assess  how well the government pays attention to the public interest. This research uses descriptive qualitative data  collection  techniques,  namely  interviews,  observation  and  documentation.  The  data  sources
used are primary data and secondary data, as well as data analysis techniques consisting of data collection,  data  reduction,  data  presentation,  withdrawal.  conclusion  and.  data  verification.  The informants  involved  came  from  various  backgrounds.  positions  and  institutions.  Research  results with  a  focus  on  1)  Implementation  of  the  principles  of  transparency  and  accountability  in  the Parangloe  sub-district:  (a)  Implementation  of  the  principles  of  transparency  with.  indicators  (i) Provision of clear information about implementation procedures and accountability (ii) Openness of  information  about  finances  (iii)  Implementation  of  activities  involving  the  community;  (b) Implementation  of  the  principle  of  accountability  with  indicators  (i)  Increased  public  trust  and satisfaction  with  financial  management  by  sub-district  governments  (ii)  Increased  public awareness regarding the right to assess government administration in sub-districts. 2) Factors that influence  the  implementation  of  the  principles  of  transparency  and  accountability  in  Parangloe sub-district:  (a)  Factors  that  influence  transparency  with  indicators  (i)  communication  (ii) resources.  (b)  Factors  that  influence  accountability  with  indicators  (i)  openness  and  clarity  (ii) exemplary  leadership  (iii)  adaptability.  The  implementation  of  the  principle  of  transparency  in serving  the  community  in  Parangloe  Village  has  been  carried  out  well.  This  is  due  to  the availability of clear information related to government  administration that is easily obtained and understood by the public.
Keywords: Implementation of Good Governance, Transparency, Accountability
1. PENDAHULUAN
Indonesia menganut prinsip desentralisasi untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya, artinya memberikan  daerah  kesempatan  dan keleluasaan  untuk  menjalankan  otonomi mereka sendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi
daerah provinsi menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa daerah provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota  memiliki  pemerintahan  daerah sendiri, yang diatur oleh Undang-undang.
Otonomi  daerahh  merupakan  hak daerah untuk mengatur dan mengembangkan  potensi  daerah  atau sumber  daya  yang  ada  di  daerahnya sendiri. Keberhasilan  otonomi  daerah juga  tidak  terlepas  dari  faktor  tata  kelola yang  baik  dan  benar. Tata  kelola  yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang dapat  membuat  makmur  dan  sejahtera masyarakat.  Output  dari  tata  kelola  yang
baik dan benar adalah sistem pemerintahan . yang good  governance . (Putra HS, 2017)
Sejak awal  tahun 2001,  kebijakan otonomi  daerah  dianggap  sebagai  bagian dari  proses  perubahan.  Namun,  jika proses  tersebut  hanya  berfokus  pada kebijakan  otonomi  daerah  seperti  yang tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor 22  Tahun  1999,  yang  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004, dan  diubah  lagi  dengan  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2008,  demokrasi  tidak akan  terwujud.  Sangat  mungkin  bahwa setiap  kebijakan  yang  dibuat  oleh  para pemimpin  politik  mengandung  manfaat yang  bertentangan  dengan  keadilan  dan demokrasi.
Desentralisasi memungkinkan otonomi  daerah  untuk  meningkatkan pemerataan dan pembangunan. Ini merupakan  sarana  untuk  memungkinkan masyarakat  lokal  untuk  meningkatkan kualitas  hidup  mereka  sesuai  dengan kemampuan  mereka.  Pemerintah  harus
memberikan pelayanan publik yang lebih cepat kepada masyarakat, itulah sebabnya ide  desentralisasi  muncul.  Seperti  yang dinyatakan  dalam  Pembukaan  UUD 1945,  alinea  ke-IV  menyatakan  bahwa "Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian yang  abadi,  dan  keadilan  sosial",  konsep negara  kesejahteraan  (welfarestaat)  akan dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah daerah.
Pengawasan,  pengendalian,  dan
pemeriksaan sangat penting untuk mendorong berkembangnya tata
pemerintahan  yang  baik.  Memberikan otonomi yang  lebih  besar  kepada pemerintah  daerah  akan  menguntungkan masyarakat  di  daerah,  tetapi  hal  itu  akan memaksa  pemerintah  tersebut  untuk memikirkan  kembali  pendekatan  mereka terhadap segala hal mulai dari pembuatan kebijakan .. dan perencanaan hingga administrasi dan pengawasan administratif. Sesuai dengan persyaratannya,  pelayanan  publik  dapat didefinisikan  sebagai  setiap  kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan umum secara keseluruhan, termasuk memberikan  pelayanan  esensial  kepada anggota masyarakat. Pemerintah menetapkan  sistem  pelayanan  publik untuk mengkomodir kebutuhan
masyarakat.
Jasa, barang, atau
manajemen  yang  baik  dan  kompeten diberikan  kepada  masyarakat  untuk memenuhi tuntutannya. Persetujuan publik  terhadap  layanan  pemerintah
tergantung  pada kualitasnya  (Sitti  Rafa, 2022).
Fenomena-fenomena  yang  terjadi tentang aparatur birokrasi, bisa dikatakan tidak  berkualitas  dalam  memberikan pelayanan. Karena Kecenderungan rendahnya kualitas yang diberikan aparatur  pemerintah  terjadi  disetiap tahapan organisasi pemerintahan (Yasshinta Eka Kurnia, 2018).
Good  governance atau  yang sering  diartikan  sebagai  kepemerintahan yang  baik  merupakan  suatu  perubahan paradigma  dalam  pemerintahan  pasca reformasi  yang  cenderung  lebih  efektif dan  lebih  demokratis  dengan  menuntut adanya  praktek  pemerintahan  yang  lebih baik, yang membuka peran serta masyarakat.  Tujuan  utama  dari  good governance  ialah  tercapainya  kondisi pemerintahan  yang  dapat  menjamin kepentingan  pelayanan  publik  secara seimbang  dengan  melibatkan  kerjasama antar negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga  masyarakat  dan  pihak swasta. Salah satu wujud tata kepemerintahan yang baik (good governance) . adalah  terciptanya  citra pemerintahan  yang  demokratis  dimana setiap  masyarakat  diberikan  kebebasan berpendapat (Ahmad Yani, 2022).
Istilah governance bukan  hanya berarti  kepemerintahan  sebagai  suatu kegiatan,  melainkan  juga  mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan,  pembinaan  penyelenggaraan dan  bisa  juga  diartikan  pemerintahan. Oleh  karena  itu  tidak  mengherankan  jika terdapat istilah public governance,
private governance, corporate governance dan banking  governance . Governance sebagai  terjemahan  dari
pemerintahan  kemudian  berkembang  dan menjadi popular dengan sebutan kepemerintahan, sedangkan praktik terbaiknya  disebut  kepemerintahan  yang baik (good  governance) (Aguswan,
2023).
Konsep “Good  Governance (tata kelola pemerintahan yang baik)”
hakikatnya menunjukkan suatu perbedaan secara signifikan antara berbagai kelompok perilaku
dalam .
berpemerintahan (Susanto S.N.H, 2019).
Good  governance adalah  suatu sikap yang kekuasaan pemerintah dipegang  oleh  masyarakat  dengan  tetap berada  dibawah  pengawasan  dan  diatur oleh pemerintah. Dalam
hal pelaksanaannya,  pola  kerja  pemerintahan harus berjalan secara efektif dan efisiensi, transparansi, responsif dan adanya partisipasti  dari  masyarakat.  Pemerintah bersinergi dengan masyarakat,  senantiasa menampakkan  dirinya  menjadi  pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat, . maka
pemberian  pelayanan  publik  merupakan sebuah hal  yang wajib dilaksanakan oleh setiap  instansi  pemerintahan  mengingat .
bahwa kualitas pelayanan publik merupakan nilai pondasi dalam
terwujudnya  good . governance  (Shafira Zalsabilah Arifah, 2022).
Good governance dapat dianggap . sebagai  suatu  konsep  ideologi  politik yang memuat seluruh kaidah pokok yang harus  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam menyelenggarakan  kehidupan  berbangsa dan  bernegara (Muhammad  Mudhofar,
2022).
Penerapan good governance
adalah merupakan suatu kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya
sebuah  sistem  politik  pemerintahan  yang lebih  berpihak  pada  kepentingan  rakyat sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi secara  universal.  Hal  ini  dapat  pula menjadi suatu faktor pendorong terwujudnya political  governance yang menghendaki  bahwa  berbagai  proses pemerintahan  baik  itu  dari  segi  proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan  agar  dapat  berjalan  secara transparan,  efektif  dan  efisien  untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat (Tomuka, 2013).
Tuntutan  masyarakat  terhadap penerapan Good  Governance didorong oleh  fenomena  karena  ketidakmaksimal kinerja  pemerintahan  disebabkan  oleh beberapa faktor diantaranya ketidakcermatan pemerintahan dalam melakukan  pemantauan  dan  perencanaan strategis. Selain itu, terjadinya pelanggaran  terhadap  etika  pemerintahan juga  menjadi  penyebab  menurunnya kinerja aparat pemerintahan (Indah Wahyu Utami, 2017).
Pelayanan  publik  tidak  terlepas dari  tercapainya good  governance . Good governance atau  tata  pemerintahan  yang baik  telah  lama  menjadi  mimpi  banyak orang  Indonesia.  Penerapan  konsep good governance di  Indonesia  belum  diatur dalam  Peraturan  Perundang-undangan dan  istilah good  governance tidak  ada dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia (Dika Kurnia Sari, 2022).
Pelaksanaan  otonomi  pemerintahan pada  tingkat  kelurahan  tidak  akan  kuat dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  jika tidak ditopang oleh prinsip-prinsip
transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi, dan responsivitas (Rustiarini, 2016).
Transparansi berhubungan dengan akuntabilitas  publik,  yang  menunjukkan tanggung jawab aparat atas kebijakan dan proses  pelayanan  publik  yang  dilakukan oleh  birokrasi  pemerintah.  Transparansi juga  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yang mempermudah  upaya  masyarakat  untuk menilai keberpihakan pemerintah terhadap  kepentingan  publik.  Selain  itu, praktik pemerintahan yang baik menuntut sistem  pelayanan  birokrasi  pemerintah yang  akunntabel.  (Melani  Dwiyanti Selamat, 2013).
Prinsip Good Governance
dijadikan alat untuk mencegah terjadinya tindak  pidana  korupsi  dan  diharapkan mampu  merubah  tata  cara  pengelolaan pemerintahan . ke  arah  yang  lebih  baik. Ketaatan  terhadap  aturan  perundang- undangan merupakan salah satu implementasi yang penting dalam menjalankan  kewenangan  transparansi keuangan,  fungsi  pengawasan,  audit keuangan  dan  audit  kinerja . (Citranu,
2022).
Di Kelurahan Parangloe, Kecamatan  Tamalanrea,  Kota  Makassar, sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat, diharapkan agar bisa menerapkan beberapa prinsip-prinsip good  governance ,  diantaranya  prinsip akuntabilitas  dan  transparansi.  Sebagai tingkat  paling  rendah  didalam  struktur pemerintahan,  kelurahan  harus  mampu memberikan  pelayanan  yang  maksimal kepada masyarakat."

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Implementasi
Para  ahli  dan  akademisi  memiliki perspektif  yang  berbeda  tentang  definisi implementasi. Untuk mendapatkan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang implementasi,  konsep  penelitian  harus disesuaikan dengan kebijakan atau undang-undang  yang  menjadi  fokus utama penelitian ini. Karena
implementasi  merupakan  bagian  penting dari proses perencanaan  kebijakan secara keseluruhan. Menurut pendapat Mulyadi
(2015:12),  "Implementasi"  adalah  istilah yang  digunakan  untuk  menggambarkan tindakan  yang  diambil  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan  selama proses  pengambilan  keputusan.  Tindakan ini  berusaha  untuk  mengubah  keputusan tersebut  menjadi  pola-pola  operasional dan  mencapai  perubahan  yang  telah diputuskan sebelumnya, baik besar maupun kecil. Pada dasarnya, implementasi  juga  berarti  mencari  tahu apa  yang  seharusnya  terjadi  setelah program diterapkan. Gordon (Mulyadi, 2015:24)
menyatakan,  “Implementasi  merupakan sesuatu  yang  bersinggungan  dengan berbagai macam kegiatan yang diarahkan pada suatu implementasi program”.
Berdasarkan  berbagai  pendapat  para ahli  di  atas,  pengertian  implementasi dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  proses yang melibatkan penerapan kebijakan dan program  oleh  suatu  organisasi  atau institusi,  terutama  institusi  negara,  serta penyediaan  sarana  dan  prasarana  untuk mendukung program tersebut.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik adalah  salah  satu  pilihan  strategis  untuk menerapkan  praktik  good  governance  di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa penyelenggaraan pelayanan publik menjadi  pilihan  strategis  untuk  mulai menerapkan good governance di Indonesia.
Semua  pihak  yang  terlibat  dalam komponen good governance menganggap pelayanan  publik  sebagai  penggerak utama.  Perbaikan  kinerja  pelayanan publik  adalah  sesuatu  yang  diinginkan oleh  pejabat  publik,  anggota  masyarakat sipil, dan dunia usaha.
Pembaruan  pelayanan  publik  dapat mendorong  praktik  pemerintahan  yang baik  di  Indonesia  karena  tiga  alasan penting. Pertama, stakeholder— pemerintah,  warga,  dan  sektor  usaha— merasa  perbaikan  kinerja  pelayanan publik  sangat  penting.  Kedua,  pelayanan publik  merupakan  salah  satu  dari  ketiga elemen  interaksi  yang  intensif  dari  good governance.  Ketiga,  prinsip-prinsip  yang menunjukkan good  governance dapat diterjemahkan  lebih  mudah  dan  lebih nyata melalui pelayanan publik.
Pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi  pemerintah  memiliki  banyak masalah,  seperti  waktu  yang  tidak  jelas, harga  yang  tinggi,  dan  prosedur  yang bertele-tele. Semua masalah ini menyebabkan  pelayanan  menjadi  sulit dijangkau  secara  wajar  oleh  setiap masyarakat. Ini karena birokrasi menimbulkan  ketidakpercayaan  kepada pemberi  pelayanan  dalam  hal  ini, sehingga  masyarakat  mencari  cara  lain untuk  mendapatkan  pelayanan,  seperti membayar lebih banyak. Dalam memberikan pelayanan publik, ada
masalah  lain  selain  masalah  yang disebutkan  di  atas,  yaitu  bagaimana pelayanan tersebut diterima oleh masyarakat,  yang  seringkali  membuat martabat  mereka  sebagai  warga  Negara dilecehkan. Selanjutnya, masyarakat dianggap sebagai klien yang membutuhkan  bantuan  pejabat  birokrasi, dan  mereka  harus  tunduk  pada  peraturan dan  keinginan  pejabat  birokrasi.  Ini disebabkan  oleh  fakta  bahwa  budaya yang  telah  berkembang  dalam  birokrasi selama  ini  bukanlah  budaya  pelayanan, tetapi mengarahkan pada budaya kekuasaan atau penguasa.
Mungkin  sudah  lama  ada  hubungan antara  tata-pemerintahan  yang  baik  dan pelayanan  publik.  Namun,  logika  publik sepenuhnya  memahami  hubungan  antara gagasan  tentang  tata  kepemerintahan yang  baik  (tata  kepemerintahan  yang baik)  dan  gagasan  tentang  pelayanan publik.
Argumentasi  atau pendapat  tambahan yang  menunjukkan  bahwa  pelayanan publik terkait dengan tingkat kesejahteraan  masyarakat  Ini  tampaknya harus  diperhatikan  karena  kesadaran birokrat  untuk  memberikan  pelayanan terbaik  kepada  masyarakat  masih  rendah di negara-negara berkembang.

## 2. Pelayanan Publik
Dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  hendaknya  berpedoman  pada standar  pelayanan  sebagai  tolak  ukur, yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan  pelayanan  dan  sebagai tolak  ukur  untuk menilai  kualitas pelayanan  sebagai  komitmen  dan  janji pengelola  kepada  pengelola.  komunitas
layanan berkualitas tinggi, cepat, sederhana, terjangkau dan terukur.
Pelayanan  publik  diatur  dengan Undang-Undang  Pelayanan  Publik  No. 25  Tahun  2009,  yang  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  hukum  dalam hubungan  antara  masyarakat  dengan penyelenggara  pelayanan  publik.  Istilah lain  yang  setara  dengan  layanan  ini adalah  komitmen  dan  perlindungan.
Administrator diharapkan memiliki keterampilan untuk memberikan pelayanan  publik,  melayani  kepentingan publik  dan  melindungi  masyarakat  yang lemah dan kecil. Pengelola lebih
mengutamakan mengutamakan kepentingan  masyarakat  atau  umum  dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat  daripada  kepentingan  sendiri (Thoha, Hardiansyah, 2019:11).
Karena  mereka  terkait  langsung dengan  pelayanan,  salah  satu  fungsi negara,  aparatur  sipil  negara  mewakili eksistensi  birokrasi  negara.  Akibatnya, tingkat  pelayanan  publik  mencerminkan tingkat  birokrasi  negara.  Paradigma pelayanan  publik  di  masa  lalu  memberi pemerintah  peran  yang  sangat  besar sebagai satu-satunya penyedia layanan.
Partai  non-pemerintah  tidak  akan pernah  melakukan  sesuatu.  Layanan publik  hanya  memiliki  peran  kecil  yang dimainkan  oleh  masyarakat  dan  sektor swasta.  Sebagai  contoh,  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  terlihat  dalam sistem pelayanan pemerintah kota
Yogyakarta.  Pertama,  pemerintah  kota menyusun program kebijakan
pembangunan  secara  transparan,  dan pelayanan  mendengarkan  saran  warga selama  proses  pembentukan  kebijakan yang difokuskan pada kepentingan warga
negara.  Anggaran  dialokasikan  untuk memberikan  kekuatan  kepada  anggota masyarakat.  Alat  komunikasi  seperti UPIK membantu pemerintah kota memenuhi  kebutuhan  dan  menjalankan pemerintahan  yang  transparan.  Kedua, dari segi tanggung jawab untuk membantu  masyarakat  dan  bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah  kota,  Lupapalvelu  adalah tempat  warga  mengajukan  izin  usaha, yang  dilayani  secara  online  dengan teknologi modern.
Dalam  hal  ini,  pelayanan  dapat  lebih efisen  dan  mengurangi  praktik  rent- seeking  (penyuapan/pemerasan)  dalam pengurusan  dokumen  perizinan.  Ketiga, tanggung jawab pemerintah kota mengubah  sistem  pelayanan  tunggal menjadi  suatu  semangat  birokrasi  yang kuat dalam penyediaan pelayanan publik.
Bahkan  sikap  walikota  yang  menyebut dirinya sebagai “pengawas” menunjukkan komitmen terhadap kelanjutan sistem pelayanan yang responsif  sebagai  sarana  untuk  umpan balik dalam mengambil keputusan. Keempat,  tujuannya  selalu  mendekatkan partisipasi dalam pelayanan publik kepada pemerintah.
Partisipasi  dalam  evaluasi  kinerja pemerintah  kota  melalui  banding  dan pengaduan.  Partisipasi  masyarakat  dalam hal  penyelenggaraan  pemerintah  kota harus menciptakan transparansi, tanggung jawab dan akuntabilitas kepada pemerintah.  Untuk  dapat  mengetahui kepuasan  masyarakat  ataupun  pelanggan dengan  mengukur  kepuasan  masyarakat atau  pelanggan,  agar  dapat  mengetahui sejauh  mana  sebuah  pelayanan  mampu memenuhi harapan/keinginan atau
melayani pelanggan maka suatu organisasi  harus  mengetahui  tingkat harapan  pelanggan  atau  atribut  tertentu. Harapan pelanggan ini kemudian dibandingkan  dengan  kinerja  aktualnya, mmenghasilkan indeks kepuasan pelanggan yang menggambarkan kualitas pelayanan.

## 3. Pemerintahan
Pemerintahan  adalah  suatu  organisasi atau  wadah  orang  yang  mempunyai kekuasaan  dan  lembaga  yang  menangani masalah  kenegaraan  dan  kesejahteraan rakyat.  Pemerintahan  juga  merupakan sekelompok orang yang mengelola kewenangan-kewenangan,  melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan, serta memastikan
pembangunan  masyarakat  dari  lembaga- lembaga yang mereka tempatkan.
Pemerintahan  dalam  arti  luas  adalah semua  kegiatan  badan-badan  publik untuk  mencapai  tujuan  negara,  termasuk kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti sempit adalah  semua  kegiatan  badan-badan publik yang hanya mencakup kewenangan atau kekuasaan eksekutif.
Menurut  Dr.  H.  Rachmat  Maulana S.Sos,  M.Si,  pemerintahan  berasal  dari kata  dasar  "perintah",  yang  berarti melakukan  apa  yang  diminta.  Dengan menambah  awalan  "pe",  "pemerintah" berarti  badan  yang  memegang  otoritas pemerintah.
Pengertian pemerintahan dibahas dalam  literatur  ahli  dari  perspektif  luas dan  sempit.  Pemerintahan  berarti  segala kegiatan badan-badan publik yang memiliki  kekuasaan  eksekutif,  tetapi
pemerintahan  berarti  segala  kegiatan badan-badan publik yang memiliki kekuasaan  legislatif.  Baik  eksekutif maupun yudikatif.

## 4. Kelurahan
Kelurahan terdiri dari beberapa Rukan  Warga  (RW),  menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2008 tentang  Kelurahan.  Pemerintahan  di tingkat  desa  dan  kelurahan  memiliki hubungan  langsung  dengan  masyarakat. Kelurahan di Indonesia adalah pembagian wilayah  administratif  dengan  kecamatan sebagai naungan. Di Indonesia, kelurahan berfungsi  sebagai perangkat daerah kabupaten  atau  kota  dan  dipimpin  oleh seorang  lurah  yang  berstatus  Pegawai Negeri  Sipil.  Kelurahan  adalah  unit pemerintahan  terkecil  yang  setingkat dengan desa. Kelurahan memiliki otoritas yang lebih terbatas daripada desa. Sebuah desa  dapat  berkembang  menjadi  sebuah kelurahan seiring berjalannya waktu.
Berdasarkan  Permendagri  31/2006 tentang  pembentukan,  penghapusan,  dan penggabungan kelurahan, dan Permendagri  28/2006  tentang  perubahan status dari desa menjadi kelurahan, maka syarat-syarat pembentukan suatu kelurahan adalah:
⁻ Wilayah  Jawa  dan  Bali  sedikitnya terdapat  4.500  jiwa  atau  900  kepala keluarga, dengan luas minimal 3 km 2
⁻ Wilayah  Sumatera  dan  Sulawesi dengan  jumlah  penduduk  sedikitnya 2.000  jiwa  atau  400  kepala  keluarga, dengan  luas  wilayah  minimal  5  km 2 , dan yang terakhir,
⁻ Wilayah  Kalimantan,  NTB,  NTT, Maluku,  Papua  sedikitnya  terdapat
900  jiwa  atau  180  kepala  keluarga, dengan luas minimal 7 km 2 .
Serta  memiliki  kantor  pemerintahan, memiliki  jaringan  perhubungan  yang lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan  fasilitas  umum  yang  memadai. Kelurahan yang tidak lagi dapat memenuhi  kondisi  diatas  maka  dapat dihapuskan  atau  digabungkan  dengan kelurahan  yang  lain,  yang  berdasarkan hasil  penelitian  dan  pengkajian  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota.
Sedangkan pemekaran kelurahan dapat  dilakukan  setalah  mencapai  paling sedikit  lima  tahun  penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan tersebut.

## 5. Kerangka Konsep
Berikut  ini  dikemukakan  kerangka yang berfungsi sebagai penuntun, mencerminkan alur pikir, dan merupakan dasar  analisis,  berdasarkan  tinjauan literatur  yang  sudah  dibahas  pada  bab- bab sebelumnya.
Lebih lanjut, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dievaluasi menggunakan prinsip-prinsip good governance , termasuk transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas
(pertanggungjawaban).
Prinsip-prinsip  ini  digunakan  sesuai dengan  pemahaman  Kashi  Nisjar  tentang good  governance,  yang  menyatakan bahwa  “secara  umum good  governance mengandung  unsur  utama  yang  terdiri dari akuntablitas, transparansi, dan aturan hukum”.
Penerapan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas  merupakan  bagian  yang penting dari menciptakan
tata pemerintahan  yang  baik.  Kristianten
(2014:73) mengatakan bahwa transparansi dapat diukur dengan beberapa  cara.  Ini  termasuk  memberikan informasi  yang  jelas  tentang  prosedur pelaksanaan  dan  pertanggung  jawaban, memberikan  informasi  tentang  dana (keuangan),  dan  melakukan  tindakan yang melibatkan masyarakat.
Selain itu, ada dua indikator keberhasilan akuntabilitas, menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2013:17): Peningkatan kesadaran
masyarakat  tentang  hak  mereka  untuk menilai  penyelenggaraan  pemerintahan dan peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan  keuangan  oleh  pemerintah kelurahan.
Selain  hal  itu,  menurut  pendapat  dari
Arifin Tahir (2012) faktor yang memengaruhi implementasi atau penerapan  prinsip  transparansi  yaitu komunikasi  dan  sumber  daya.  Kemudian menurut  Rahardjo  (2011)  faktor  yang memengaruhi pelaksanaan prinsip akuntabilitas  yaitu  keterbukaan  dan kejelasan,  pemimpin  yang  teladan  dan kemampuan untuk melakukan penyusaian.
Tabel 1. Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintah

## Sumber: Data peneliti, 2024

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
pendekatan  deksriptif  kualitatif  terhadap fenomena  sosial  yang  sedang  terjadi. Data  yang  digunakan  didalam  penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  metode  observasi, wawancara, studi kepustakaan dan penelusuran  data  online.  Teknik  analisis data  pada  penelitian  ini  dilakukan  secara cermat dimana data diseleksi
menggunakan teknik analisis data
deskriptif  yaitu  data-data  yang  telah dihimpun  dan  dikumpulkan  baik  primer maupun  sekunder,  kemudian  diambil kesimpulan  sebagai  jawaban  masalah yang  diteliti.  Pengolahan  data  dilakukan melalui  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Sementara  itu  kreadibilitas  data  dalam penelitian ini dilakukan melalui perpanjangan  pengamatan,  meningkatkan ketekunan, triangulasi data, analisis kasus negatif,  menggunakan  bahan  referensi dan mengadakan member check .

## 4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Seluruh informasi yang dikumpulkan selama penelitian penulis di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea  Kota  Makassar  adalah  dasar dari  pembahasan  bab  ini.  Data  primer yang dimaksud dalam hal ini berasal dari jawaban  informan  yang  dikumpulkan melalui pedoman wawancara atau wawancara  secara  langsung  sebagai metode pengumpulan data yang digunakan  untuk  keperluan  penelitian.
Penulis  telah  melakukan  observasi  di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi dan keadaan di sana.
Pembahasan hasil penelitian merupakan pemaparan data dan informan yang  peneliti  dapatkan  dari  lapangan yang kemudian disesuaikan dengan grand theory yang gunakan dalam penelitian ini. 1) Pelaksanaan Prinsip Transparansi dan
Akuntabilitas dalam Melayani Masyarakat di Kelurahan Parangloe a) Prinsip Transparansi, terdapat beberapa indikator diantaranya
sebagai berikut.
1. Penyediaan Informasi Yang Jelas
Penyediaan  informasi  menjadi  suatu hal  yang  penting  dilaksanakan  dalam pelaksanaan  prinsip  transparansi  agar dapat  berjalan  dengan  efektif  dan efisien.
2. Keterbukaan  informasi  tentang  dana, menunjukkan  seberapa  baik  prinsip transparansi diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Parangloe. Informasi tentang  pengelolaan  keuangan  dan sumber  dana  yang  terbuka  sangat memengaruhi tingkat transparansi.
3. Pelaksanaan Kegiatan Yang Melibatkan  Masyarakat:  Keterlibatan masyarakat  dalam  program  atau
kegiatan  kelurahan  Parangloe  sangat memengaruhi  pelaksanaan  prinsip transparansi. Untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan, masyarakat bertanggung jawab.
b) Prinsip  Akuntabilitas,  diantaranya sebagai berikut.
1. Meningkatnya
Kepercayaan dan
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Salah satu aspek penting dari penerapan prinsip akuntabilitas adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan
keuangan dan tingkat kepuasan mereka.  Oleh  karena  itu,  pemerintah kelurahan harus mencoba meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. 2. Timbulnya  Kesadaraan  Masyarakat Tentang Hak Untuk Menilai Penyelenggaraan Pemerintahan: Masyarakat  memiliki  hak  untuk menilai  kinerja  aparat  pemerintahan karena  masyarakatlah  yang  tahu  apa yang baik dan buruk.
2) Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi
Pelaksanaan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas a) Faktor yang mempengaruhi
transparansi diantaranya:
1. Komunikasi
Komunikasi  dengan  publik  dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan  Parangloe  terjadi  secara langsung dan tidak langsung.
Komunikasi  langsung  terjadi  melalui sosialisasi,  dan  komunikasi  tidak langsung  terjadi  melalui  penyebaran informasi  kepada  masyarakat  dari berbagai sumber yang tersedia.
2. Sumber Daya Suksesnya pelaksanaan prinsip transparansi  tidak  lepas  dari  adanya kontribusi  konkrit  dari  implementor kebijakan  transparansi,  disamping daya  dukung  fasilitas  dan  anggaran yang jelas dari pemerintah daerah.
b) Faktor yang mempengaruhi
akuntabilitas
1. Keterbukaan Dan Kejelasan
Keterbukaan  dan  kejelasan  berarti bahwa  semua  orang  memiliki  akses ke  informasi  sehingga  mereka  dapat mengetahui proses pembuatan, pelaksanaan,  dan  hasil  kebijakan publik.
2. Pemimpin Teladan Pemimpin harus menjadi teladan bagi orang  lain  atau  masyarakat  yang mereka pimpin. Seperti peran ibu dan ayah  bagi  anak  dalam  keluarga, seorang  pemimpin  juga  seolah-olah menjadi  orang  tua  bagi  masyarakat yang mereka pimpin.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  di  Kelurahan  Parangloe
Kecamatan  Tamalanrea  Kota  Makassar,
maka diperoleh kesimpulan yakni
Pelaksanaan  prinsip  transparansi  dalam melayani masyarakat di Kelurahan Parangloe  sudah  terlaksana  dengan  baik. Hal ini dikarenakan tersedianya informasi-informasi  yang  jelas  terkait penyelenggaraan pemerintahan yang mudah  diperoleh  dan  dipahami  oleh masyarakat.  Pemerintah  di  kelurahan Parangloe  juga  sangat  terbuka  terkait sumber  dana  dan  pengelolaan  keuangan
sehingga  masyarakat  bisa  mengetahui dengan  jelas  dari  mana  sumber  dana  dan bagaimana  penggunaannya.  Pemerintah kelurahan juga selalu melibatkan masyarakat  dalam  pelaksanaan  program- program  dan  kegiatan-kegiatan  yang diadakan  oleh  pemerintah  di  kelurahan Parangloe. Selanjutnya, pelaksanaan prinsip  akuntabilitas  dalam  melayani masyarakat di kelurahan Parangloe sudah terlaksana  namun  belum  bisa  dikatakan berjalan  dengan  baik  atau  belum  bisa dikatakan  sepenunya  bertanggung  jawab. Pemerintah  kelurahan  Parangloe  sudah berupaya  meningkatkan  kepercayaan  dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan  keuangan.  Namun  terkait keluhan-keluhan  masyarakat,  sebagian masyarakat  menilai  bahwa  pemerintah belum  melakukan  tindakan  terhadap keluhan-keluhan  mereka  tentang  dampak limbah  perusahaan  yang  menyebabkan pencemaran  lingkungan.  Lebih  lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi adalah komunikasi  dan  sumber  daya.  kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi
akuntabilitas  adalah  keterbukaan  dan kejelasan, pemimpin teladan dan kemampuan penyusaian.
6. DAFTAR PUSTAKA
Aguswan., Mirad, A., Sufi, W., Herlinda,
D., & Nielwaty, E. (2023).
Perwujudan Good Governance Pasca Pemekaran  Kecamatan  Binawidya
Kota  Pekanbaru. Jurnal  Niara, 15 (3), 525-533 Arifah,  S.  Z.  (2022).  Strategi  Penerapan Good Governance Pada Pemerintahan Kota Makassar. Jurnal Al Tasyri’iyyah, 2(2), 84-95
Citanu.  (2002).  Implementasi  Prinsip Good Governance dalam
Pemerintahan  Desa  untuk  Mencegah Penyalahgunaan  Dana  Desa. Belom Bahadat:  Jurnal  hukum  Agama Hindu, 12(1), 27-45 Grindle,  Merilee  S.  (2015). Politics  and
Policy  Implementation  in  the  Third World. New Jersey: Princeton
University Press.
Hardiansyah. (2019). Kualitas Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gava Media Kurnia,  Y.  E.,  Surya,  I.,  &  Budiman.
(2018).  Penerapan  Prinsip-Prinsip
Good  Governance                    Dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Mugirejo Kota                    Samarinda. e-Journal
Ilmu Pemerintahan, 6(4), 1551-1564
Mudhofar, M. (2002). Analisis Implementasi Good Governance Pada  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 10(1), 21-30
Mulyadi,  D.  (2015). Studi  Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta. Putra, H.S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good  Governance di Desa  Kalibelo  Kabupaten  Kediri. Jurnal Politik Muda, 6(2), 110-119 Rafa,  S.,  Kurniawan,  I.  A.,  &  Rantau, M.I.  (2022).  Implementasi  Prinsip Good  Governanve dalam  Pelayanan E-KTP  dan  Kartu  Keluarga  di Kecamatan Benda Kota  Tanggerang. Jurnal  Birokrasi  dan  Pemerintah Daerah, 14(3), 95-102 Rustiarini, N.W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan
Dana  Desa. Simposium  Nasional Akuntansi , 19, 1–18
Sari,  D.K.,  &  Hasrul.  (2022).  Persepsi Masyarakat  Tentang  Implementasi Prinsip  Tata  Pemerintahan  Yang Baik  Dalam  Pelayanan  Pengurusan Dokumen  di  Kelurahan  Sidomulyo
Barat Pekanbaru. Journal of Education,  Cultural  and  Politics (JECCO) , 2(1), 32-45 Sedarmayanti. (2010). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi,  dan  Kepemimpinan  Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan
Prima  dan  Kepemerintahan  yang baik). Bandung: PT. Refika Aditama Bandung. Selamat,  M.D.  (2013).  Penerapan Good
Governance dalam  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. Governance, 15 (1), 1-10
Susanto, S.    N.    H.    (2019).    Good Governance        Dalam        Konteks Hukum  Administrasi. Administrative
Law and Governance Journal , 2 (2), 205–217.
Syahida,  B.A.  (2014).  Implementasi
Perda  Nomor  14  Tahun  2009 Tentang Pengelolaan          Sampah di Kota Tanjungpinang (Study Kasus
Di  Kelurahan  Tanjung  Unggat).
Jurnal Umrah , 1(1): 1-10.
Taufik,
Mhd., & Isril. (2013). Impelementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal  Kebijakan  Publik ,  4(2),  119- 218 Tomuka,  S.  (2013) . Penerapan  Prinsip-
Prinsip Good  Governance dalam Pelayanan  Publik  Di  Kecamatan Girian  Kota  Bitung  (Studi  Tentang Pelayanan  Akte    Jual  Beli). Jurnal
Politico , 2(2), 1-15 Usman,  H.  (2014). Metode  Penelitian
Sosial . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Utami,  I.  W.,  &  Nugrahaningsih,  W.
(2017). Penerapan Good Governance di  Kelurahan Manahan  Kecamatan Banjarsari Surakarta. PROBANK:
Jurnal    Ekonomi  dan  Perbankan, 2(1), 2-8 Yani,  A.,  &  Arnianti.  (2022).  Penerapan Prinsip Good  Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
di Kantor  Kelurahaan  Jawa  Kecamatan
Samarinda Ulu. Formosa Journal Of
Applied (FJAS) , 1(3), 157-164