## ANALISIS KINERJA PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA  CATUR MANDIRI DESA CATURHARJO

## Dimas Satrio Wibowo, Selamat Riauwanto dan Lukia Zuraida
Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Email: wdimasatrio@gmail.com

## Abstract
Village  Owned  Enterprises  (BUM  Desa)  are  economic  institutions  in  rural  areas  that are  fully  managed  by  village  communities  aiming  at  the  welfare  of  the  village community.  This  study  aims  to  find  out  the  performance,  performance  inhibiting factors,  and  conceivable  efforts  to  improve  the  performance  of  BUM  Desa  Catur Mandiri  managers.  The  study  design  used  descriptive  qualitative.  To  find  out  the performance  of  the  managers  BUM  Desa  using  performance  indicators  of productivity,  service  quality,  responsiveness,  responsibility,  and  accountability.  The results  of  the  study  show  that  the  performance of  the  managers  of  BUM  Desa  is  still low  because  three  of  the  five  indicators  have  not  been  met  (productivity,  service quality,  and  responsiveness).  The  factors  hampering  the  performance  of  the managers  of  BUM  Desa  Catur  Mandiri  are  human  resources,  internal  coordination, lack  of  initiative  to  innovate  products  and  marketing,  mastery  of  technology, services  that  are  not  yet  customer-oriented,  lack  of  ability  to  explore  community aspirations  in  doing  business,  lack  of  government  support,  and  low  village community  participation.  Efforts  that  must  be  made  by  the  managers  of  BUM  Catur Mandiri  Village  to  improve their  performance  include  increasing  the  quality  of  human resources,  affirming  the  Standard  Operating  Procedure,  developing  the  concept  of social  entrepreneurship  and  empowering  community-based  participation  in  running their business activities.
Keywords:  Performance,  Managers  of  BUM  Catur  Mandiri  Village,  inhibiting factor

## PENDAHULUAN
Berlakunya  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  menjadi  awal  dari pergeseran paradigma pemerintahan desa dalam tatanan sistem pemerintahan negara Indonesia.  Pergeseran  paradigma  dari  Indonesia  membangun  desa  menjadi  desa membangun  Indonesia.  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  memberikan otonomi kepada pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya dan pemerintahannya.
Berdasarkan  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014,  pemerintah    desa diberi keleluasaan untuk mendirikan kelembagaan ekonomi di pedesaan yang dikelola sepenuhnya  oleh  masyarakat  desa.  Lembaga  ekonomi  pedesaan  tidak  lagi  didirikan atas  dasar  prakarsa  pemerintah,  tetapi  didasarkan  pada  keinginan  masyarakat  desa yang berdasar dari adanya potensi desa setempat.
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha Vol.1, No.1, Juli 2021, 158 – 170 ISSN 2808-1617 DOI 10.32477/jrabi.v1i1.xxx
Menurut  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  disinggung kelembagaan  ekonomi  pedesaan  yaitu  Badan  Usaha  Milik  Desa,  yang  selanjutnya disebut BUM Desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya  dimiliki  oleh  desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Disebutkan dalam Peraturan Daerah Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang  BUM Desa  bahwa  pendirian  BUM    Desa  dimaksudkan  sebagai  upaya  menampung  seluruh kegiatan  di  bidang  ekonomi  dan  atau  pelayanan  umum  yang  dikelola  oleh  Desa  dan atau  kerja  sama  antar  Desa  dan  adapun  tujuan  pendirian  BUM  Desa  adalah  :  a. meningkatkan  perekonomian  Desa;  b.  mengoptimalkan  aset  Desa  agar  bermanfaat untuk  kesejahteraan  Desa;  c.  meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam  pengelolaan potensi  ekonomi  Desa;  d.  mengembangkan  rencana  kerja  sama  usaha  antar  desa dan/atau  dengan  pihak  ketiga;  e.  menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang mendukung  kebutuhan  layanan  umum  warga;  f.  membuka  lapangan  kerja;  g. meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan    umum, pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi  Desa;  dan  h.  meningkatkan  pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. BUM Desa diharapkan memiliki peranan strategis dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa  dan  pengembangan  ekonomi  desa.  BUM  Desa  adalah  poros  utama  penggerak perekonomian di desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya.
BUM  Desa  Catur  Mandiri  merupakan  BUM  Desa  milik  Desa  Caturharjo, Kecamatan  Pandak,  Kabupaten  Bantul.  Berdasarkan  Laporan  Pertanggung  Jawaban 2018  dan  Laporan  semester  1  tahun  2019  diketahui  bahwa  Pengelola  BUM  Desa Catur  Mandiri  belum  mampu  merencanakan  dan  mengelola  modal  dengan  maksimal sehingga belum dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Kinerja pengelola  BUM  Desa  masih  rendah  kemungkinan  disebabkan  kondisi  tata  kelola, posisi manajerial, keuangan BUM Desa yang belum stabil, SDM yang belum memadai sehingga  masih  dalam  proses  menata  kelembagaan  dan  menstabilkan  kondisi  usaha (Pratama dan Pambudi, 2017).
Kinerja  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  belum  optimal  disebabkan  oleh faktor-faktor  penghambat  kinerja  dalam  pengelolaan  BUM  Desa  Catur  Mandiri. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk  melakukan  penelitian  tentang  kinerja  pengelola  BUM  Desa  di  Desa  Caturhajo Kecamatan  Pandak  Kabupaten  Bantul,  faktor-faktor  yang  menyebabkan  kinerja pengelola  rendah  serta  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  kinerja pengelola.  Peneliti  akan  menggunakan  indikator  kinerja  pengelola  BUM  Desa  yang mengacu kepada  Dwiyanto  (2008)  yaitu  produktivitas, kualitas  layanan,  responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  Deskriptif dengan  pendekatan  Kualitatif.  Desain  ini  digunakan  untuk  menggambarkan  dan mendeskripsikan  kinerja  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  menggunakan  indikator kinerja  menurut  Dwiyanto  (2008).  Penelitian  ini  mengacu  kepada  penelitian  yang dilakukan oleh Pratama dan Pambudi (2017).

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  BUM  Desa  Catur  Mandiri  di  Desa  Caturharjo Kecamatan  Pandak  Kabupaten  Bantul.  Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  satu  bulan pada bulan Juli-Agustus pada tanggal 25 Juli 2019-13 Agustus 2019.

## Subjek dan Objek Penelitian
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri Desa  Caturharjo  yang  difokuskan  pada  tingkat  pelaksana  operasional  yaitu  pada jabatan  Direktur,  Sekertaris,  Bendahara,  hingga  kepala/manager  unit  usaha,  Tenaga Pendamping  Desa  Pemberdayaan  P3MD  Kemendesa  untuk  kecamatan  Pandak  dan Tenaga  Ahli  P3MD  Pendamping  bidang  pengembangan  ekonomi  desa  dari Kemendesa  Kabupaten  Bantul.  Seluruh  populasi  dijadikan  sampel  penelitian,  dengan demikian penelitian ini menggunakan total sampling. Objek penelitian dalam penelitian ini  adalah  kinerja  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  yaitu  produktivitas,  kualitas layanan, responsivitas,  responsibilitas,  dan  akuntabilitas.

## Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data
Data  primer  pada  penelitian  ini  berupa  kinerja  pengelola  berupa  produktivitas, kualitas  layanan,  responsivitas,  responsibilitas,  dan  akuntabilitas  melalui  kuisioner, FGD  dan  wawancara  dengan  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri,  Tenaga Pendamping  Desa  Pemberdayaan  P3MD  Kemendesa  untuk  kecamatan  Pandak  dan Tenaga  Ahli  P3MD  pendamping  bidang  pengembangan  ekonomi  desa  dari Kemendesa Kabupaten Bantul. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jumlah BUM Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Pandak  dan  Kabupaten  Bantul,  data  laporan pertanggungjawaban  BUM  Desa,  Standar  Operating  Procedure  (SOP),  peraturan desa,  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  (AD  ART),  keputusan  lurah  desa tentang  pengelola  BUM  Desa  dan  dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan  BUM  Desa. Instrumen  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri.  Peneliti  datang  langsung  ke lapangan  menggunakan  alat  bantu  yaitu  pedoman  wawancara,  pedoman  observasi serta dokumen-dokumen yang didapatkan dari data sekunder.

## Teknik Analisis Data
Pengecekan  keabsahan  data,  peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber. Peneliti  membandingkan  hasil  FGD,  wawancara,  observasi,  kuisioner  dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  model
interaktif  yang  dikembangkan  oleh  Milles  dan  Huberman.  Teknik  ini  meliputi pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan (Herdiansyah, 2010).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Permasalahan  yang  dihadapi dalam pengembangan  BUM Desa adalah sulitnya mencari  SDM  unggul  di  desa  untuk  menjadi  pengelola  BUM  Desa.  Perekrutan pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  pada  awal  pembentukannya  dilakukan  dengan sistem penunjukan di masing-masing dusun di desa Caturharjo yang selanjutnya akan mengikuti  tes.  Semua  peserta  seleksi  terpaksa  harus  diterima  oleh  panitia  seleksi menjadi pengelola BUM Desa karena terbatasnya peserta tes. Dari segi usia, rentang usia  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  berada  dikisaran  30-46  tahun.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  BUM  Desa  mengalami  persoalan  krisis  Sumber  Daya  Manusia (SDM).  Rentang  usia  pengelola  BUM  Desa  yang  berada  dikisaran  30-46  tahun berpotensi menyebabkan penurunan semangat kerja.
Menurut Eben (2013) semakin bertambahnya umur seorang karyawan semangat kerjanya  akan  mulai  menurun.  Dari  segi  latar  belakang  pendidikan,  semua  pengelola BUM  Desa  Catur  Mandiri  memiliki  latar  belakang  pendidikan  sarjana.  Latar  belakang pendidikan  mayoritas  pengelola  BUM  Desa  adalah  sarjana  lulusan  ekonomi manajemen  yang  sangat  sesuai  dengan  BUM  Desa  sebagai  organisasi  bisnis.  Dari segi pengalaman kerja, pengelola BUM Desa diketahui bahwa tidak terdapat pengelola BUM Desa Catur Mandiri yang memiliki pengalaman di bidang usaha atau wirausaha. Artinya  pengelola  BUM  Desa  belum  memiliki  pengalaman  dalam  menjalankan  bisnis atau  usaha.  Dilihat  dari  segi  gaya  kepemimpinan,  Direktur  BUM  Desa  Catur  Mandiri adalah  seorang  perempuan  dan tentunya  memiliki  gaya kepemimpinan yang  berbeda dengan  kaum  laki-laki.  Robbins  (1998)  mengemukakan  bahwa  apa  yang  menjadi perbedaan  antara  perempuan  dan  laki-laki  adalah  bahwa  perempuan  memiliki  gaya kepemimpinan  yang  lebih  democratic,  sedangkan  laki-laki  merasa  lebih  nyaman dengan  gaya  yang  bersifat  directive  (menekankan  pada  cara-cara  yang  bersifat perintah).
Kinerja  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  Desa  Caturharjo  diukur menggunakan  lima  indikator  kinerja  menurut  Dwiyanto  (2008)  yaitu  produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

## a.  Produktivitas
Setiap  tahun  terjadi  tren  penambahan  modal  BUM  Desa  Catur  Mandiri.  Tahun 2018  sebesar  20  juta  dan  tahun  2019  sebesar  150  juta.  Permodalan  tersebut bersumber dari penyertaan modal pemerintah desa Caturharjo.
Produktivitas  juga  dapat    dilihat    dari  pengembangan  usaha  BUM    Desa  Catur Mandiri.  Usaha  BUM  Desa  pada  tahun  2018  adalah  unit  catering,  kemudian  di  tahun 2019  telah  dikembangkan  usaha  kantin  desa  yang  sudah  berjalan  dan  unit pengelolaan sampah.
Dari  segi  pengembangan  produk,  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  belum melakukan pengembangan produk. Pengembangan produk yang belum dilakukan oleh pengelola  BUM  Desa  merupakan  indikasi  rendahnya  kemampuan  pengelola  untuk mengembangkan  produk  produk  inovatif  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan pasar.
Kemudian  dari  segi  pengembangan  kapasitas  usaha  yaitu  jumlah  pelanggan, pelanggan  unit  catering  BUM  Desa  sebesar  90  persen  lebih  berasal  dari  instansi pemerintah  desa  dan  sisanya  berasal  dari  luar  instansi.    Di  unit  usaha  pengelolaan sampah,  belum  terdapat  potensi  pengembangan  kapasitas  usaha  karena  unit usahanya  sedang  dirintis  yang  pada  awal  perintisannya  telah  memiliki  pelanggan sebanyak  14  rumah  tangga.  Jumlah  pelanggan  yang  masih  terbatas  berakibat terhadap  perolehan  laba  usaha  yang  belum  signifikan.  Sepanjang tahun 2018 laba usaha  (kurang  dari  1  juta)  sehingga  BUM  Desa  pada  tahun  2018  belum  dapat berkontribusi  terhadap  pendapatan  asli  desa.  Sedangkan  Tenaga  kerja  yang  telah diserap  oleh  BUM  Desa  Catur  Mandiri  pada  unit  catering  sebanyak  3  orang  tenaga kerja  dan  unit  pengolahan  sampah  sebanyak  2  orang.  Berdasarkan  hal  tersebut diketahui bahwa BUM Desa masih  belum berperan dalam penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan  uraian  diatas  diketahui  bahwa  kinerja  pengelola  BUM  Desa  Catur Mandiri  dari  indikator  produktivitas  masih  rendah  dan  belum  terpenuhi.  Terdapat beberapa  faktor  baik  internal  maupun  eksternal  yang  menyebabkan  rendahnya produktivitas  BUM  Desa  Catur  Mandiri.  Menurut  pengelola  BUM  Desa  Catur Mandiri  beberapa  kendala  internal  yang  terjadi  yaitu  minimnya  sarana  prasarana pendukung,  kualitas  SDM,  dan  koordinasi  antar  unit.  Apabila  diurutkan  kendala internal  yang  paling  berpengaruh  adalah  kualitas  SDM,  sarana  prasarana pendukung  dan  koordinasi  antar  unit.  Faktor  eksternal  lain  yang  berpengaruh terhadap  produktivitas  adalah  pemerintah,  mitra  bisnis,  partisipasi  masyarakat, pesaing,  dan  potensi  desa.  Mitra  bisnis  menjadi  paling  berpengaruh  dalam perkembangan  awal  BUM  Desa  Di  Caturharjo.  Kendala  eksternal  lain  adalah dukungan  dari  pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa.  Upaya  yang  dapat  dilakukan pengelola  BUM  Desa  untuk  mengatasi  kurangnya  dukungan  dan  partisipasi masyarakat yaitu pengelola BUM Desa Catur Mandiri dalam menjaring  dukungan  dan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  harus  menjalankan  prinsip  pemberdayaan berbasis partisipasi dalam setiap kegiatan bisnis.

## b.  Kualitas Layanan
Indikator  kualitas  layanan  BUM  Desa  Catur  Mandiri  dilihat  dari  kepastian pelayanan,  kondisi  internal  pengelola  BUM  Desa,  kepuasan  pelanggan  terhadap pelayanan  dan  kemudahan  akses  pelayanan.  BUM  Desa  Catur  Mandiri  belum memiliki  kepastian  pelayanan  karena  pengelola  belum  melaksanakan  jam  kerja yang  jelas.  Meskipun  dalam  operasionalnya  telah  dilakukan  oleh  tenaga  kerja yang  ada,  jam  kerja  yang  jelas  bertujuan  agar  pengelola  dapat  terus  mengontrol, monitoring dan melakukan pengawasan dalam rangka menjaga kualitas layanan.
Kualitas layanan juga dilihat dari kondisi internal pengelola BUM Desa yaitu ada tidaknya  pekerjaan  sampingan  masing-masing  pengelola  BUM    Desa,  adanya ketidakjelasan  pembagian  wewenang,  adanya  inkonsistensi  pembagian  kerja,  dan
adanya  ketidakjelasan  pemberian  tugas.  Berdasakan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  secara  umum,  seluruh  pengelola  BUM  Desa  memiliki  pekerjaan  sampingan selain menjadi pengelola BUM Desa. Idealnya pengelola BUM Desa seharusnya tidak memiliki kegiatan atau pekerjaan lain, sehingga kinerja kualitas pelayanan akan dapat maksimal apabila semua waktu dan konsentrasi benar-benar fokus untuk memberikan dan menjaga kualitas layanan BUM Desa. Adanya pekerjaan lain sampingan pengelola BUM Desa dapat mengakibatkan pengelolaan BUM Desa tidak fokus.
Ketidakjelasan pembagian wewenang kadang-kadang terjadi dalam pengelolaan BUM  Desa  Catur  Mandiri,  meskipun  pembagian  wewenang  sudah  dituangkan  dalam AD  ART  dan  SOP.  Inkonsistensi  pembagian  kerja,  pemberian  tugas  dari  pimpinan tanpa  mempertimbangkan  aspek  sifat  pekerjaan,    urgensi  pekejaan,  dan  dampak pemberian  tugas  terhadap kualitas  layanan  dan ketidakjelasan  pola  pembagian tugas antara  urusan  administratif,  tugas  pimpinan  dan  tugas  pelayanan  kepada  konsumen tidak  terjadi  dalam  pengelolaan  BUM  Desa  Catur  Mandiri  dan  hanya  sebatas  saling backup pekerjaan. Dalam prakteknya, pengelola BUM Desa Catur Mandiri yang terdiri dari  3  orang  jajaran  direksi  dan  2  orang  kepala  unit.  Bendahara  membackup  kepala unit  catering  dan  Sekertaris  membackup  kepala  unit  pengelolaan  sampah.  Saling backup  berpotensi  menimbulkan  ketidakjelasan  pola  pembagian  tugas  meskipun ketidakjelasan  pola  pembagian  tugas  menurut  pengelola  belum  terjadi  di  BUM  Desa Catur  Mandiri.  Dalam  rangka  mencegah  dan  mengatasi  adanya  ketidakjelasan wewenang dan pembagian tugas perlu dilakukan penegasan SOP.
Dari  sisi kepuasan  pelanggan, pelanggan masih  belum  puas  dengan  pelayanan BUM  Desa  Catur  Mandiri  khususnya  untuk  unit  catering.  Unit  catering  masih mendapatkan  banyak komplain  terkait keterlambatan  pengantaran  dan  cita rasa  yang belum  pas.  Sedangkan  komplain  yang  diterima  oleh  unit  usaha  pengelolaan  sampah adalah  masih  adanya  penolakan  terhadap  TPS  yang  dikhawatirkan  warga  sekitar dapat menimbulkan pencemaran lingkungan khususnya bau tidak sedap. SOP tentang kualitas layanan harus disusun dengan matang dan di laksanakan dengan tertib. Imbal balik  dari  BUM  Desa  kepada  pelanggan  seperti  fee  marketing,  bantuan  sosial  (CSR) dan  program  lain-lain  untuk  kesejahteraan  masyarakat  yang  dapat  dilakukan  untuk tujuan  memberikan  kepuasan  pelanggan.  Hal  ini  perlu  diingat  bahwa  BUM  Desa adalah bisnis atau kewirausahaan sosial. Dengan strategi pengembangan bisnis sosial oleh BUM Desa, BUM Desa tidak hanya akan mendapatkan dukungan masyarakat tapi juga  memberikan kepuasan  pelayanan  yang  menjadi  tujuan  dari  peningkatan kualitas layanan  BUM  Desa.  Kemudahan  akses  masyarakat  atau  konsumen  terhadap  produk BUM Desa masih belum dapat dipenuhi.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  pengelola BUM Desa Catur Mandiri pada indikator kualitas layanan belum terpenuhi seperti jam kerja  yang  jelas,  kepuasan  pelanggan,  pekerjaan  sampingan  pengelola,  dan  belum terpenuhinya kemudahan akses pelanggan.

## c.  Responsivitas
Responsivitas  merupakan  kemampuan  organisasi  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  dan  mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat
(Dwiyanto, 2008). Hasip penelitian menunjukkan bahwa unit usaha yang dilaksanakan telah sesuai dengan hasil usulan usaha dan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa  pada  saat  pembentukan  BUM  Desa.  Usulan-usulan  usaha  dianalisa  secara sederhana  dengan  analisa  SWOT  dan  studi  kelayakan  usaha.  Tapi  belum  sampai pada  penyusunan  bisnis  plan  atau  analisa  usaha  secara  detil  atau  rincian  anggaran biaya  (RAB).  Penentuan  prioritas  usaha  dilakukan  oleh  pengelola  BUM  Desa  setelah menyusun bisnis plan dan RAB usaha. Usaha prioritas di paparkan kepada pemerintah desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Pada  tahap  selanjutnya  dalam  rangka penggalian  unit  usaha  prioritas  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat pengelola BUM Desa belum menetapkan SOP yang jelas.
Responsivitas  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  juga  dapat  diketahui  dari bagaimana  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  dalam  merespon  keluhan  dari pengguna  jasa  BUM  Desa.  Kurun  waktu  satu  tahun  terakhir    masih  terdapat  keluhan terhadap  unit  catering.  Keluhan  terhadap  unit  catering  adalah  cita  rasa  dan keterlambatan pengiriman. Keluhan terhadap unit pengelola sampah yaitu masyarakat sekitar  belum  dapat  menerima  keberadaan  Tempat  Pengolahan  Sampah  (TPS) organik  diwilayahnya.  Pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  dalam  merespon  keluhan hanya  sebatas  menampung  keluhan  dan  menjanjikan  adanya  perubahan.  Pengelola BUM  Desa  Catur  Mandiri  belum  memiliki  SOP  yang  jelas  dalam  merespon  dan mengelola  keluhan.  Belum  ada  respon  dan  tindakan  konkrit  terhadap  keluhan  yang diterima seperti kompensasi, ganti rugi  ataupun  sebagainya.
Komunikasi  yang  interaktif  antara  pengelola  BUM  Desa  dengan  pelanggan  dan mitra  sudah  dilakukan  melalui  whatsapp.  Namun,  pengelola  BUM  Desa  belum memanfaatkan  whatsapp  untuk  menawarkan  produk  baru  dan  produk  unggulan  BUM Desa kepada pelanggan serta dalam rangka menggali usaha baru. Hal ini juga terlihat dari  penyebaran  informasi  produk  yang  masih  menggunakan  brosur  yang  tidak memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif dengan pelanggan.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  pengelola BUM  Desa  Catur  Mandiri  pada  indikator  responsivitas  belum  terpenuhi  yaitu  seperti masih  adanya  keluhan,  respon  terhadap  keluhan  belum  konkrit,  belum  terjadi komunikasi interaktif antara BUM Desa dengan pelanggan, dan penyebaran informasi masih konvensional dan belum maksimal.

## d.  Responsibiltas
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  responsibilitas  pengelola  BUM Desa  Catur  Mandiri  telah  sesuai  dengan  hukum  atau  peraturan  yang  berlaku. Kejelasan  hukum  atau  peraturan  perundangan  BUM  Desa  Catur  Mandiri  dalam beroperasi ditunjukkan dengan disahkanya Peraturan Desa Caturharjo Nomor 4 Tahun 2018  tentang  Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa  Desa  Caturharjo  yang  merupakan tindak  lanjut  Pemerintah  Desa  Caturharjo  terhadap  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa yaitu pada pasal 88. AD-ART BUM Desa Catur Mandiri ditetapkan dan  disahkan  melalui  Peraturan  Lurah  Desa  Nomor  3  tahun  2018  tentang  AD  ART BUM  Desa  Catur  Mandiri  desa  Caturharjo.  AD  ART  yang  telah  disahkan  tersebut menjadi landasan dan pedoman bagi semua pengelola dan karyawan BUM Desa Catur Mandiri  dalam  menjalankan  operasionalnya.  AD-ART  merupakan  panduan  dan
batasan  yang  dilakukan  oleh  pengelola  dan  karyawan  BUM  Desa  Catur  Mandiri.  AD ART  harus  dipahami  dengan  baik  oleh  masing-masing  pengelola,  karena  dalam  AD ART  tersebut  terdiri  atas  kewenangan  masing-masing  pengelola,  jenis  usaha  yang  di perbolehkan  dan  bagi  hasil  usaha.  Pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  ditetapkan dengan  Keputusan  Lurah  Desa  Nomor  39  dan  berlaku  selama  3  tahun  dan  dapat diperpanjang.
Standart  Operating  Procedure  (SOP)  BUM  Desa  Catur  Mandiri  telah  ada  tetapi belum  diterapkan  secara  penuh  dan  masih  berupa  form-form.  Minimal  SOP  memuat tugas  dan  wewenang,  job  desk,  mekanisme  pengelolaan  usahanya,  jam  kerja, mekanisme  pelaporan.  Saat  ini  SOP  BUM  Desa  Catur  Mandiri  telah  memuat  struktur organisasi BUM Desa; tugas, kewenangan, hak dan kewajiban masing masing jabatan; memuat      teknis  seperti  pembukuan,  mekanisme  pertanggungjawaban,  pelaporan, pembinaan, pertanggungjawaban, waktu operasional, prosedur kerja, laporan kegiatan, mekanisme controlling. SOP belum memuat  beberapa hal penting seperti mekanisme penanganan keluhan  pelanggan, Quality  Control  produk  dan  SOP  penggalian  potensi usaha  prioritas  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  desa.  SOP  tersebut  perlu  dan bertujuan meningkatkan kualitas layanan.
Pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  sudah  membuat  rencana  kerja  tahunan. Rencana  kerja  tahunan  BUM  Desa  Catur  Mandiri  minimal  juga  memuat  tentang  cash flow.  Rencana  kerja  tahunan  terdiri  atas  cash  flow  dalam  satu  tahun  memuat pengeluaran  biaya  operasional  dan  pendapatannya,  tentang  pengembangan  unit usaha,  penambahan  modal  dan  dan  pengembangan  unit  menjadi  rencana  kerja kedepan termasuk menambah sumberdaya.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  pengelola BUM  Desa  Catur  Mandiri  pada  indikator  responsibilitas  sudah  terpenuhi  seperti kejelasan hukum, AD ART, SOP dan rencana kerja tahunan.

## e.  Akuntabilitas
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa akuntabilitas pengelola BUM Desa  Catur  Mandiri  ditunjukkan  dengan  pengelola  BUM  Desa  telah  memberikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholders yaitu Lurah Desa Caturharjo sebagai penasihat BUM Desa dan pengawas BUM Desa. Pengelola BUM Desa Catur Mandiri  memberikan  pertanggungjawaban  berupa  laporan  semesteran  dan  tahunan kepada  kedua  pihak  tersebut.  Penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  BUM  Desa Catur Mandiri sudah disusun dan dibahas bersama penasehat dan pengawas. Namun dalam  penyusunannya  belum  melibatkan  penasihat  dan  pengawas  BUM  Desa  turun langsung  ke  masing-  masing  unit  usaha  sebagai  wujud  monitoring  dan  evaluasi sehingga  kedua  pihak  tersebut  dapat  mengetahui  dan  memahami  keadaan  yang sesungguhnya di lapangan untuk dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat terhadap  perkembangan  usaha  dan  permasalahan  masing-masing  unit  usaha. Koordinasi  antara  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  dengan  pengawas  dan penasehat  cukup  baik  dan  intens  sebagai  wujud  dari  akuntabilitas  pengelola  BUM Desa Catur Mandiri. Hal ini terlihat dari pelibatan penasehat dan pengawas tidak hanya terkait dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tapi juga terkait keputusan strategis BUM Desa. Pada tahap selanjutnya LPJ dipaparkan melalui musyawarah desa, namun
hingga semester pertama berjalan belum diadakan musyawarah desa untuk LPJ tahun 2018  sedangkan  musyawarah  desa  yang  sudah  dilakukan  adalah  musyawarah  desa penggalian  potensi  usaha  di  awal  pembentukan,  proposal  penyertaan modal  dan  hal- hal  strategis  yang  dibahas  dalam  musyawarah  desa.  Musyawarah  desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.
Dalam  pengelolaan  keuangan,  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  sudah terkomputerisasi.  Mulai  dari  pencatatan  keluar  masuk  kas,  transaksi  usaha,  dan pelaporannya.  Di  unit  usaha  catering  sudah  dilakukan  pencatatan  keuangan  manual secara  detil,  yaitu  mulai  dari  order,  proses  produksi,  pembayaran  atau  transaksi, sampai  laporan  laba  rugi.  Namun  dalam  prakteknya  belum  menggunakan  aplikasi akuntansi  khusus  untuk  pengelolaan  keuangan  dan  masih  menggunakan  Microsoft Excel.  Penggunaan  Microsoft  Excel  oleh  pengelola  BUM  Desa  atas  dasar pertimbangan  perhitungan  akuntansi  masih  sedikit  dan  pengelola  BUM  Desa  belum memahami  secara  mendalam  aplikasi  akuntansi  khusus.  Meskipun  demikian, penggunaan  Microsoft  Excel  dianggap  tidak  efisien  mengingat  kedepan  aset  BUM Desa  berpontesi  terus  meningkat,  berisiko  munculnya  kesalahan  human  eror, kecurangan  atau  fraud  dalam  bentuk  penyalahgunaan  aset  BUM  Desa.  Mencegah terjadinya,  hal  tersebut,  sama  halnya  pemerintah  desa  dengan  SISKEUDES  (Sistem keuangan  Desa),  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  harus  memfasilitasi pembuatan  program  pengelolaan  keuangan  bagi  pengelola  BUM  Desa.  Mengingat BUM Desa adalah bagian dari pemerintah desa yang juga menggunakan Dana Desa. Penggunaan program pengelolaan keuangan bagi BUM Desa menjadi prioritas, namun hingga saat ini pemerintah pusat atau daerah belum memfasilitasi hal tersebut.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  pengelola BUM  Desa  Catur  Mandiri  pada  indikator  akuntabilitas  sudah  terpenuhi    yaitu  sudah melaporkan LPJ 2018 kepada stakeholder seperti penasehat dan pengawas,  pelibatan penasehat  dan  pengawas  tidak  hanya  terkait  dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tapi juga terkait keputusan strategis BUM Desa dan pencatatan keuangan sudah terkomputerisasi.

## Faktor-faktor penghambat Kinerja
Faktor  penghambat  kinerja  yang  ditemukan  yaitu  dari  penerapan  dan penguasaan  teknologi.  Kegiatan  unit  sampah  belum  menerapkan  teknologi  dan merencanakan  program  yang  akan  datang  akan  menggunakan  teknologi  untuk mengelola  sampah  plastik  untuk  menjadi  plastik  cacah  atau  biji  plastik.  Untuk  unit catering  sendiri  sudah  menerapkan  teknologi  tapi  belum  maksimal  khususnya penerapan  teknologi  untuk  marketing  melalui  media  sosial  seperti Whatsapp , Instagram , dan aplikasi pelayanan dari desa Caturharjo.
Menurut  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri,  dukungan,  partisipasi    dan pengetahuan  masyarakat  setempat  tentang  kegiatan  BUM  Desa  masih  menjadi hambatan  perkembangan  BUM  Desa  karena  pada  umumnya  masyarakat  belum mendukung dan berpartisipasi tehadap kegiatan BUM Desa Catur Mandiri.Hal ini juga terlihat  dari  kapasitas  usaha  dari  sisi  pelanggan  masih  terbatas  pada  pelanggan instansi  pemerintah  desa.  Akses  pasar  catering  masih  sangat  terbatas,  dan  pesanan
hanya  terbatas  dari  pihak  desa  dan  dari  lainnya  belum  terlalu  banyak.  Keterbatasan dalam  pemasaran  atau  marketing,  karena  sudah  banyak  warga  yang  terjun  dalam usaha catering. Persaingan harga dan pelayanan menjadi salah satu  penyebab alasan konsumen  memilih  catering.  Fokus  pada  lingkungan  desa  menjadi  alternatif  langkah awal untuk mengakses pasar yang lebih besar lagi. Untuk sampah terutama anorganik sementara  akses  pasar,  terkendala  dengan  partisipasi  masyarakat  masih  rendah. Keterbatasan akses pasar dapat diatasi dengan upaya berkejasama dengan Lembaga Di  tingkat  kabupaten  yang  membantu  di  pemasaran.  Sesuai  dengan  produk  masing masing. Produk wisata misal dinas pariwisata dan umkm di dinas koperasi dan umkm.
Segi  permodalan  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  tidak  mengalami hambatan.  Permodalan  yang  diterima  sudah  sesuai  yang  diharapkan.  Dalam  kasus BUM  Desa  Catur  Mandiri  lebih  berharap  dengan  mekanisme  penuh  diawal  dalam  arti memperhatikan  kebutuhan  usaha  BUM  Desa  yang  diajukan.  Prakteknya  pencairan modal dari desa dibagi atas beberapa termin sehingga menurut pengelola BUM Desa Catur  Mandiri  mengakibatkan  unit  usaha  tidak  dapat  beroperasi  bersama  dan  harus saling menopang antar unit usaha. Pencairan modal dari desa untuk membangun unit usaha  BUM  Desa  yang  bertahap-tahap  juga  mengakibatkan  proses  membangun  unit usaha berjalan tidak lancar bahkan terhenti. Prinsip manajemen bisnis sangat berbeda dengan  manajemen  pengelolaan  sistem  pemerintahan.  Prinsip  kehati-hatian  memang penting  karena  dana  desa  yang  digunakan  harus  dipertanggungjawabkan.  Prinsip tersebut  tidak  bisa  diterapkan  pada  proses  pembangunan  bisnis.  Sistem  keuangan dalam  bisnis,  terutama  terkait  usaha  untuk  meraih  pasar  harus  dijalankan  secara profesional.
Penggalian  potensi  usaha  menjadi  hal  yang  krusial  dalam  pengelolaan  BUM Desa. Usaha BUM Desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak boleh ada  persaingan  dengan  usaha  dimasyarakat.  Penggalian  potensi  usaha  pada  awal pembentukan di susun oleh tim perumus BUM Desa sebagai patokan awal. Pengelola BUM  Desa  Catur  Mandiri  belum  memiliki  SOP  untuk  penggalian  potensi  usaha  baru. Namun  dari  segi  pembuatan  break  event  point  (BEP)  dan  analisis  usaha,  pengelola BUM Desa Catur Mandiri telah mampu menyusun dengan baik.
Inovasi  dalam  meningkatkan  kinerja  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  masih terbatas  dan  bertujuan  hanya  untuk  marketing  saja  dan  belum  melakukan  inovasi lainnya.  Unit  usaha  BUM  Desa  harus  inovatif  dan  solutif.  BUM  Desa  dan  usaha  lain harus  mampu  berinovasi  artinya  tidak  merupakan  usaha  yamg  ikut-ikutan  dan  harus punya ciri khas dan keunikan tersendiri untuk menjadi produk yang dilirik masyarakat. Inovasi sangat penting. BUM Desa yang berjalan bagus yang punya inovasi kuat.
Kapasitas  dan  kompetensi  pengelola  BUM  desa  Catur  Mandiri  masih  relatif rendah  dalam  pengelolaan  BUM  Desa.  Pelatihan  yang  diadakan  untuk  peningkatan kapasitas  pengelolaan  BUM  Desa  masih  sedikit.  Pelatihan  yang  sudah  dilakukan adalah  pelatihan  penyusunan  SOP,  penyusunan  Proposal  Penyertaan  Modal  dan marketing, pelatihan penyusunan LPJ dan keuangan, pelatihan tentang kewirausahaan,  pelatihan  tentang  analisa  usaha  yang  matang  dan  perencaan keuangan.
Pemahaman  tata  kelola  yang  baik  dapat  meningkatkan  kinerja  pengelola  BUM Desa  Catur  Mandiri.  Pemahaman  mengenai  tata  kelola  BUM  Desa  dapat  mengakses referensi  kepada  pendamping  desa,  lembaga-lembaga  yang  fokus  untuk  pelatihan BUM Desa misal SINCOR,  berdesa.com, elvira, sekolah desa dan lain-lain. Selain itu juga  buku  tentang  BUM  Desa  dari  pengalaman  BUM  Desa  dari  Panggungharjo  juga sudah mengeluarkan buku dan buku dari kemendesa.
Pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  merasa  dukungan  yang  diberikan pemerintah  desa,  daerah  dan  pusat  masih  kurang  tetapi  dari  sisi  pendampingan  dari pemerintah  daerah  sudah  ada  dan  cukup  baik.  Wujud  dukungan  pemerintah  desa, daerah dan pusat antara lain; bentuk fasilitasi atau dukungan Pemerintah desa adalah memberikan  permodalan  sesuai  dengan  kebutuhan  BUM    Desa.  Pemerintah  daerah fasilitasi dari proses pembentukan dan pengembangannya. Pemerintah pusat memiliki alokasi bantuan yang dialokasikan menjadi penyertaan BUM Desa.
Faktor lain yang menjadi penghambat kinerja pengelola BUM Desa Catur Mandiri adalah  sistem  penggajian  belum  jelas  dan  sinergitas  antara  pemerintah  desa, masyarakat dan pihak lainnya. Ketentuan tentang gaji pengelola AD ART sudah jelas namun dalam prakteknya masih sulit direalisasikan sesuai dengan yang termuat dalam AD  ART  mengingat  BUM  Desa  Catur  Mandiri  belum  menghasilkan  laba  yang  cukup untuk  operasional  BUM  Desa.  Hal  ini  berpotensi  membuat  motivasi  pengelola  BUM Desa menurun. Menurut AD ART BUM Desa Catur Mandiri, gaji pengelola berasal dari pembagian  hasil  usaha  sejumlah  60  persen  dari  omset  bersih.  Upaya  yang  harus dilakukan  BUM  Desa  untuk  mengatasi  hal  tersebut  yaitu  meningkatkan  pemahaman bahwa  besaran  gaji  tidak  masuk  di  dalam  AD  ART  tetapi  AD  ART  hanya  memuat pembagian  laba.  Besaran  gaji  dimuat  di  SOP  nya  yang  didasarkan  atas  cash  flow rencana  keuangan.  Cash  flow  memuat  besaran  pengeluaran  termasuk  operasiional sehingga  pendapatan  BUM  Desa  akan  minimal  sama  dengan  biaya  operasional. Pengurus  harus  punya  rencana  keuangan  perbulan  besaran  pendapatan,  sumber pendapatan dan besaran pengeluaran. Rencana keuangan menjadi target pendapatan perbulan. Rencana keuangan sebagai dasar acuan untuk mencapai target.
Sinergitas  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  dengan  pihak  lain  menjadi  salah satu  kendala  lainnya  yang  dihadapi  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri.  Dalam mewujudkan  sinergitas  perlu  adanya  partisipasi  masyarakat.  Kelompok  masyarakat yang terlibat dalam usaha BUM Desa Catur Mandiri menjadi daya dukung keberadaan BUM Desa itu sendiri.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  kesimpulan  dari  penelitian ini adalah:
1.  Faktor  penghambat  kinerja  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  adalah  SDM, koordinasi  internal  belum  padu,  kurangnya  inisiatif  untuk menginovasi produk  dan
pemasarannya,  penguasaan  teknologi,  pelayanan  belum  berorientasi  kepada pelanggan,  kurangnya  kemampuan  untuk  menggali  aspirasi  masyarakat  dalam menjalankan  usaha  dan  dukungan  pemerintahan  serta  partisipasi  masyarakat masih rendah.
2.  Kinerja  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  belum  sesuai  dengan  indikator  yang ada.  Dari  kelima  indikator  tersebut,  indicator  produktivitas,  kualitas  layanan,  dan responsivitas dinilai masih kurang dan belum dapat terpenuhi oleh pengelola BUM Desa Catur Mandiri
3.  Upaya  yang  harus  dilakukan  oleh  pengelola  BUM  Desa  Catur  Mandiri  untuk meningkatkan  kinerja  salah  yaitu  dengan  menyusun  Standar  Operating  Procedure (SOP)  yang  memuat  jam  kerja,  pelayanan  yang  berorientasi  pelanggan,  Quality Control  produk,  penanganan  keluhan,  mitra  bisnis  dan  menggali  aspirasi  serta partisipasi  masyarakat.  Pengelola  BUM  Desa  harus  meningkatkan  kualitas  SDM melalui  pelatihan  dan  perekrutan  tenaga  muda  potensial  di  desa.  Pengelola  BUM Desa  harus  mengembangkan  konsep  kewirausahaan  sosial  dan  pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat  dalam menjalankan usahannya.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis menyarankan:
1.  Pengelola  BUM  Desa  harus  meningkatkan  kinerja  melalui  pemenuhan  5  indikator kinerja. Pengelola BUM Desa harus berpikir kreatif dan solutif, menjalankan  prinsip kewirausahaan    sosial    dan    terus    menjalankan    konsep  pemberdayaan  berbasis partisipasi masyarakat untuk meningkatkan  dukungan dan partisipasi masyarakat.
2.  Pemerintah  desa  harus  berkomitmen  penuh  dalam  mengembangkan  BUM  Desa. Komitmen  Pemerintah  melalui  dukungan  penuh  terhadap  pemberdayaan masyarakat  melalui  unit  usaha  BUM  Desa.  Sistem  penyaluran  modal  dari pemerintah desa ke  BUM  Desa  disesuaikan  dengan kebutuhan  usaha  BUM  Desa dan tidak dibagi pertahap.
3.  Pemerintah  daerah  dan  pusat  perlu  melakukan  pendampingan  langsung  yang intens,  permodalan,  referensi  yang  jelas  terkait  tata  kelola  BUM  Desa,  lembaga khusus  yang  membantu  pemasaran  produk  BUM  Desa,  dan  aplikasi  akuntansi keuangan BUM Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Dubrin  Andrew  J.,  (2005), Leadership  (Terjemahan) ,  Edisi  Kedua,  Jakarta:  Prenada Media
Dwiyanto,  Agus,  (2008),  Reformasi  BirokrasiPublik  di  Indonesia,  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Eben,  Pandapotan Tua, (2013),  Pengaruh  variabel  pendidikan,  upah, masa kerja  dan usia  terhadap  produktivitas  karyawan  (Studi  kasus  pada  PT.  Gandum  Malang), Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Brawijaya Malang.
Herdiansyah,  Haris,  (2010), Metodologi  penelitian  Kualitatif  untuk  ilmu-ilmu  sosial , Jakarta: Salemba Humanika.
Peraturan Daerah Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang BUM Desa
Pratama,  Riswanda  Nanda  dan  Pambudi  Argo,  (2017),  Kinerja  Badan    Usaha  Milik Desa  Panggung  Lestari  Dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  Di  Desa Panggungharjo  Kecamatan  Sewon  Kabupaten  Bantul,  Jurnal,  Universitas  Negeri Yogyakarta.
Robbins, S.P., (1998), Organizational behavior, Prentice Hall. 675 hal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa