## PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE
di Wilayah Hukum Polres Mataram

## SANCTIONS IMPLEMENTATION ON CHILD AS CRIMINAL ON RESTORATIVE JUSTICE PERSPECTIVE (POLRES MATARAM JURISDICTION)

## Fahrurrozi
Dosen Tetap Hamzar Lombok Timur-NTB email     : fahrurrozish@yahoo.co.id
Naskah diterima : 02/02/2015; direvisi : 30/03/2015; disetujui : 05/04/2015

## Abstract
This research aims are to analyze the implementation of sanction on children as criminal in restorative justice perspective. Legal issues that arise on this research are, how is the sanction implementation on children as a criminal on restorative justice perspective in Polres Mataram Jurisdiction and how the effectivity of sanction implementation on children as criminal on restorative justice perspective in Polres Mataram Jurisdiction.  This research is normative-empirical legal research beside the use of statute this research also use the data on the field related to the issues on this research. Can be concluded that the sanction implementation against children as criminal on restorative justice perspective in Polres Mataram Jurisdiction is be returned according to article  11 and 71 paragraph (1) letter b number 3 Law Number 11 Year 2012. And the effectiveness on sanctions implementation against children on restorative justice perspective in Polres Mataram Jurisdiction is quite effective because of victim, criminal and society feel satisfied with the restorative justice settlement.
Kay Word : Sanctions, Children, Restorative Justice.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram, serta Bagaimana efektivitas penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris berdasarkan pertimbangan bahwa selain berangkat dari Undang-undang maka peneliti juga menggali apa yang ada di lapangan terkait dengan judul yang peneliti angkat. Dapat disimpulkan, bahwa penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram adalah dikembalikan kepada orang tuanya sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Sedangkan efektivitas penerapan sanksi terhadap anak dalam perspektif restorative jusitce di Wilayah Hukum Polres Mataram adalah cukup efektif karena korban, pelaku dan masyarakat puas dengan penyelesaian secara restorative justice dan mengingat lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kata Kunci : Sanksi, Anak, Restorative Justice.

## PENDAHULUAN
a nak adalah bagian yang tidak ter- pisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi indo- nesia, anak memiliki peran strategis yang
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,
189~206
secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas ke ber- langsungan hidup, tumbuh, dan ber kembang serta atas perlindungan dari keke rasan dan diskriminasi. 1
Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mem- buat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru se- makin kompleks. Perilaku demikian apa- bila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma.
Perilaku yang tidak sesuai dengan norma inilah yang dapat menimbul- kan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat, sehingga oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pe- langgaran, bahkan sebagai suatu kejahatan. 2
Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, ke- langsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan
1 Konsep Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.
hukum, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 3
Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana,sehingga dalam proses hukum apalagi dalam mem- berikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara.
Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini juga dikenai sanksi pidana. Berbicara mengenai pemidanaan ter hadap anak sering menimbulkan per- debatan, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik me- nyangkut diri prilaku maupun masya rakat. Pemidanaan merupakan unsur dari hukum pidana,dimana pemidanaan itu mempunyai akibat negatif bagi orang yang diberikan sanksi pidana.
Seiring dengan perkembangan zaman, dan dengan mendasarkan pada kovenan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Anak. Berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak kemudian muncullah istilah “Restorative Justice” (RJ) yang merupakan hal baru dan akhir-akhir ini dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum atau yang biasa diistilahkan dengan ABH.
Restorative Justice merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya Restorative Justice , maka penyelesaian perkara pidana
3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Ten- tang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Ta- hun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Fahrurrozi | Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif ....... anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus melalui jalur peradilan. Dalam perkembangannya kemudian disusun RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya menyebutkan mengenai istilah keadilan restoratif yang diartikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.
Di Indonesia ajaran tentang restorative justice baru mulai diperhatikan semenjak dirancangnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terutama dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana anak atau dalam istilah asing dikenal dengan istilah Juvenile Justice System (JJS) .
Adanya undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif . 4
Lahirnya pemikiran tentang model restorative justice diharapkan anak akan mendapat hak yang semestinya. Dalam ke- adilan  restoratif ini fokusnya adalah pada penyelesaian masalah, tanggungjawab, ke- wajiban dan masa depan apa yang harus dilakukan, dengan melakukan dialog dan negosiasi normal, sebagai cara untuk mem- berikan pemulihan kepada dua belah  pihak “ rekonsiliasi/restorasi ” sebagai tujuan  akhir.
Konsep restorative justice pada dasarnya merupakan ukuran sederhana dari keadilan, yang tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman),
4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan pemberian dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.
Berdasarkan latar belakang di atas, mendorong penyusun untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Mataram . Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian tesis ini adalah penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram, dan efektivitas penerapan sanksi terhadap anak dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram.
Dalam penelitian ini, jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian dimana hukum dikonsep- sikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books ) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan prilaku manusia yang dianggap pantas. 5 Namun, untuk memperkaya hasil penelitian ini, maka peneliti juga me- nempatkan pendekatan hukum empiris sebagai upaya untuk menggali berbagai kasus-kasus yang terjadi secara faktual, khususnya dengan penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice .
Pendekatan ini dilakukan karena dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya dikotonomi antara penelitian normatif dan empiris. Hal ini tergambar dalam ungkapan Peter Mahmud Marzuki, bahwa :

## Dikotonomi dalam penelitian hukum
5 Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Pene- litian Hukum, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,

## 189~206
normatif dan penelitian hukum empiris adalah menyesatkan karena tidak mempunyai dasar hukum berpijak. Dapat diketahui bahwa yang membuat dikotonomi semacam itu tidak paham terhadap ilmu hukum, begitu juga dikotonomi antara penelitian normatif dan penelitian empiris tidak dikenal, baik di negara-negara common law system maupun civil law system. 6
Dalam penelitian ini di- tekankan untuk dilaku kan penelitian yang terkait den- gan asas-asas hukum, sebab tidak setiap pasal dalam suatu perundang-undangan mis- alnya,  me  ngandung  kaidah- kaidah hukum, Menurut So- erjono Soekanto, “. ..ada pasal- pasal yang hanya merupakan batasan saja sebagaimana lazimnya ditemukan pada bab- bab ketentuan umum dari pe- rundang-undangan tersebut . 7
Berdasarkan pendeka tan penelitian ini, maka pe nelitian menitik beratkan pada asas- asas hukum, per aturan perundang-undan- gan yang terkait dengan penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice , serta menemukan aturan-aturan tentang anak se- bagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice.
Selain itu, pendekatan penelitian empiris ini juga mengungkap berbagai kasus-kasus yang faktual terkait dengan adanya berbagai kasus-kasus anak.
6 Mukti Fadjar & Yulianto Ahmad, Dualisme Peneli- tian Hukum Normatif dan Empiris , (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.
7 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta Rajawali Pers, 2010), hlm. 62.

## PEMBAHASAN
1. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Mataram
Data Tindak Pidana Anak Di Unit PPA Polres Mataram Tahun 2012-2014adalah sebagai berikut :
NO JENIS TP TAHUN KET 2012 2013 2014 1 PENGANIAYAAN 7 13 3 23 2 PENGEROYOKAN 1 3 2 6 3 PENCABULAN 3 - 3 6 4 BERSETUBUH 1 2 1 4 5 PERKOSAAN 1 3 - 4 6 BAWA LARI 1 - - 1 7 PENCURIAN 3 - - 3 8 PORNOGRAFI - 1 - 1 9 PENGANCAMAN - 1 - 1 JUMLAH 17 23 9
Sumber : Unit PPA Polres Mataram
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada tahun 2012 anak yang melakukan tindak pidana sebanyak 17 anak, jenis tindak pidana yang dilakukan anak tersebut seperti penganiayaan, pengeroyokan, pencabulan, bersetubuh, perkosaan, bawa lari (membawa anak orang tanpa persetujuan orang tua), dan pencurian. Dari 7 jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, maka kasus anak yang diselesaikan secara res- torative justice sebanyak 14 kasus anak dengan kasus penganiayaan, pengeroyokan, pencabulan, bersetubuh, dan pencurian. Pada tahun 2013 anak yang melakukan tindak pidana sebanyak 24 anak, jenis tindak pidana yang dilakukan anak tersebut seperti
Fahrurrozi | Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif ....... penganiayaan, pengeroyokan, bersetubuh, perkosaan, pornografi, dan pengancaman. Dari 6 jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, maka kasus anak yang diselesaikan secara restorative justice sebanyak 18 anak dengan kasus pe- nganiayaan, pengeroyokan, bersetubuh, perkosaan, dan pengancaman. Sedangkan Pada tahun 2014 anak yang melakukan tindak pidana sebanyak 9 anak, jenis tindak pidana yang dilakukan anak tersebut seperti  penganiayaan, pengeroyokan, pen- cabulan, dan bersetubuh. Dari 4 jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, maka kasus anak yang diselesaikan secara restorative justice sebanyak 6 anak dengan kasus penganiayaan, pengeroyokan, pen- cabulan, dan bersetubuh.
Berdasarkan data statistik kriminal di atas, terlihat bahwa jumlah anak yang melakukan tindak pidana dan ditangani oleh Satuan Kriminal Polres Mataram cukup tinggi dengan rata-rata 40% dari seluruh jumlah kasus yang ditangani, dalam penyelesainnya pun cukup tinggi dengan rata-rata penyelesaian sebesar 70%. Dalam proses penyelesaian kasus, baik pelaku maupun korban cenderung memilih penerapan konsep restorative justice dengan jalan kesepakatan untuk berdamai dari pada harus melalui jalur pengadilan.
Sehubungan dengan hal tersebut, kasat PPA Polreas Mataram mengatakan bahwa: Memang dalam beberapa perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya, ter utama kasus-kasus yang kerugian materiilnya kecil, antara korban dan pelaku lebih memilih penyelesaiannya melalui jalan perdamaian, karena mereka merasa lebih memperoleh kemudahan dan tidak berlarut- larut. 8
8 Wawanara dengan Kasat PPA Polres Mataram tgl 12 januari 2015
Salah satu contoh konkret perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh unit PPA Polres Mataram, dikemukakan perkara pidana yang dilakukan Bintang (bukan nama asli) telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum terhadap Feb- riatun yang mengakibatkan luka di bagian kepala dan punggung.
Dari kasus di atas selanjutnya telah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan berupa:
a. Saudara Bintang (bukan nama aslinya) yang merupakan anak disangka melakukan tindak pidana penganiayaan yang di- lakukan secara bersama-sama dimuka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan atau Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dikembalikan kepada orang tuanya sesuai surat pernyataan terlampir demi mendapatkan pembinaan lebih lanjut oleh orang tuanya, BAPAS, dan LPA agar anak tersebut mendapatkan haknya untuk melanjutkan pendidikan yang pelaksanaannya dalam pengawasan instansi-instansi terkait di atas.
b. Pembinaan terhadap saudara Bintang (bukan nama aslinya) dilakukan dirumah orang tuanya sesuai kesepakatan (surat pernyataan terlampir).
c.  Bahwa    diversi  ini  dilakukan karena sau- dara Bintang (bukan nama aslinya) hanya baru kali ini melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,

## 189~206
bersama-sama dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan atau Pasal 351 ayat (1) KUHP  menyatakan Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan diversi ini tidak berlaku apabila saudara bintang mengulangi  perbuatannya tersebut.
d. Pihak terlapor mengakui telah memukul kepala belakang korban menggunakan helm sebanyak satu kali dan memukul punggung dengan tangan terkepal kepada korban pada haru kamis tanggal 29 mei 2014 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di laundri yang beralamat di jalan dewanata No.14 Lingkungan. Wanasara, kelurahan cilinaya, kecamatan cakranegara kota mataram.
e. Pihak korban memaafkan perbuatan ter lapor dan perkara terlapor saudara Bin tang (bukan nama aslinya) tidak akan dilanjutkan ke tingkat pengadilan mengingat terlapor masih dibawah umur.
f.  Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 11 hurup  b, hasil kesepakatan diversi terhadap terlapor Bintang diserahkan kembali kepada orang tua wali.
Konsep perdamaian bahwa pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan korban me- maafkan pelaku. Berdasarkan perdamaian ini, selanjutnya korban mencabut Laporan Polisi di atas, akan tetapi penerapan konsep restorative justice tetap harus selektif, untuk anak-anak yang sudah berulangkali melakukan tindak pidana, menimbulkan
kerugian yang besar, menyebabkan luka berat apalagi menimbulkan kematian pe- midanaan tentunya tetap menjadi bentuk penyelesaian yang utama.
Sesuai dengan tanggapan dari Kasat PPA polres Mataram,yang mengatakan bahwa: Mengingat kasus yang ditangani oleh penyidik Polres Mataram cukup banyak, maka untuk efisiensi dan kecepatan pe- nanganan perkara, memang ada beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pe- laku, penyidik menerapkan konsep ke- adilan  restoratif yang tentunya dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dari berbagai aspek, misalnya kerugian yang ditimbulkan kecil, tidak menimbulkan korban jiwa, dan yang paling penting kedua belah pihak sepakat untuk diselesaiikan secara kekeluargaan. 9
Melihat kasus anak yang diselersaikan secara restorative justice maka anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:
a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
b. Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali
c. Keikut sertaan dalam pendidikan atau pelatihann di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3(tiga) bulan; atau
d. Pelayanan masyarakat 10
Pihak-pihak yang dilibatkan dalam resto- rative justice, yaitu antara lain :
a.  Korban dan keluarga korban
Keterlibatan korban dan keluarga korban dalam penyelesaian secara res-
9 Wawancara Dengan Kasat PPA Polres Mataram tanggal 12 januari 2015
10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Fahrurrozi | Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif .......
torative justice sangat penting, hal ini dikarenakan selama ini dalam sistem peradilan pidana korban kurang di- libatkan padahal korban adalah pihak yang terlibat langsung dalam konflik (pihak yang menderita kerugian). Dalam menyelesaikan kasus secara restorative justice suara atau kepentingan korban sangat penting untuk di dengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil.  Selanjutnya keterlibatan keluarga korban di dalam pelaksanaan restorative justice sangat penting karena dalam masyarakat Indonesia, konflik pidana sering menjadi persoalan keluarga, apalagi keluarga masih di bawah umur.
b.  Pelaku dan keluarga
Pelaku merupakan pihak yang mut- lak dilibatkan, karena keluarga pelaku dipandang perlu untuk dilibatkan lebih disebabkan karena usia pelaku yang belum dewasa (anak). keterlibatan keluarga pe- laku juga di dalam penyelesaian secara restorative justice sangat penting karena keluarga adalah bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian seperti halnya dalam hal pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan kompensasi lainnya.
c.  Wakil masyarakat
Wakil masyarakat penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan di mana peristiwa pidana itu terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepenti- ngan  yang  bersifat   publik   diharap- kan   tetap dapat terwakilkan dalam pe- ngambilan putusan. 11
Menurut Kay Pranis, dalam rangka mem- berikan pemahaman mengenai jalan nya proses restorative justice di area pilot projek, ada beberapa langkah untuk membangun
11 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice , Re- fika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 208.
keterlibatan masyarakat dalam mengambil inisiatif pelaksanaan restorative justice. Langkah-langkah tersebut seperti:
a. Pelatihan dan informasi tentang res- torative justice dan model apa yang dapat diterapkan dalam masyarakat.
b. Memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat pelaksana restorative justice tentang kondisi masyarakat tempat pilot projek tersebut dilaksanakan.
c. Mengidentifikasi pemimpin yang ber- kemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi- informasi atau catatan-catatan mengenai orang-orang tersebut.
d. Memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan untuk diajak kerja- sama.
e. Menjelaskan kepada masyarakat tujuan pelaksanaan restorative justice secara jelas dan terbuka pada masyarakat.
f.  Merangkul pendukung potensial dalam sistem peradilan pidana dan memberikan pendidikan terhadap para pemimpinnya tentang restorative justice .
g. Kerjasama yang baik antara dengan pimpinan masyarakat untuk menjelajahi keinginan yang ada dan berkembang dan mengundang partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dijalankan.
h. Setiap perekrutan mediator diusahakan untuk melibatkan anggota masyarakat.
i.  Tetap melakukan pertukaran informasi dengan anggota masyarakat dan me- nampung pendapatnya terutama dari kom- ponen kelompok masyarakat yang tidak selamanya terlibat dalam pengambilan keputusan saat pembuatan restorative justice .
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,

## 189~206
j. Berusaha semaksimal mungkin me- libatkan anggota masyarakat dalam setiap proses terutama pihak yang diperlukan dalam proses seperti korban, pelaku, organisasi pemuda, organisasi masjid atau organisasi lainnya.
k. Menyediakan training dasar mengenai keadilan, restorative justice penyelesaian konflik dan pembangunan lingkungan masyarakat kepada staf sistem peradilan pidana dan anggota masyarakat serta membuat acuan sistem dan tata tertib pelaksanaannya.
l. Menjelaskan tanggung jawab masing- masing pihak yang terlibat pelaksanaan restorative justice . 12
Restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu ber- sama-sama untuk menyelesaikan per soalan secara bersama-sama menyelesai kan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. 13
Konsep restorative justice , proses pe- nyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama- sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. 14
Pihak pelaku yang memberikan pen- jelasan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian kepada korban.
12 Kay Pranis, Engaging the Community in Restorative Justice. Balance and Restorative Justice. Minnesota , Flori- da, 1998, hlm. 14.
13 Marlina , Op.cit , hlm. 85.
14 Ibid , hlm. 180.
Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah di- lakukannya. Selama pihak pelaku me- mapar kan tentang tindakan yang telah di  laku kannya  dan  sebab-sebab  mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas pen jelasan pelaku. Disamping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili ke- pentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Dalam penjelasannya tersebut masya- rakat mengharapkan agar pelaku melaku- kan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusa- kan yang telah terjadi karena perbuatannya. Di Indonesia praktek secara restorative justice telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara ke keluargaan. Praktek-praktek yang ada tetap mempunyai dasar prinsip restorative justice yang telah diakui di banyak negara yang mana dalam pelaksanaanya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara. Bentuk praktik restorative justice yang telah berkembang di negara Eropa,  Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktek yang menjadi pioner penerapan restorative justice di beberapa negara yaitu:
a. Victim Offender Mediation
Proses restorative justice terbaru yang pertama adalah victim offender mediation. Victim  offender mediation pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.
Fahrurrozi | Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif .......
Victim offender mediation adalah satu proses yang menyediakan kemauan korban sebagai pokok dari kejahatan dan kekerasan untuk bertemu dengan pelaku, dalam suasana aman dan teratur dengan tujuan membuat tanggung jawab langsung dari pelaku dengan adanya bentuk kompensasi kepada korban.
Tujuan dilaksanakannya victim of- fen  der  mediation adalah memberi pe- nye lesaian terhadap peristiwa yang ter jadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius.
Sasaran victim offender mediation yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari per buatannya dan mengambil tanggung jawab langsung atas perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.
Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban (secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orang tua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan.
b. Family Group Conferencing
Conferencing dikembangkan per- tama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991. Conferencing pada mulanya me- rupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat bangsa Maori ini
terkenal dengan sebutan wagga-wagga dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tra- disional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Minat negara yang besar untuk mencari alternatif bentu penyelesaian perkara, maka tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk diteliti dan dibuat pilot projectnya bagi penyelesaian perkara pidana di negara tersebut. Pada kesempatan be- rikut nya bentuk penyelesaian secara tra disional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan conferencing . Conferencing adalah konferensi, perundingan atau musyawarah.
Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi kepadanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Ke- mudian meningkatkan kepedulian pe- laku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas per buatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama- sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban. Orang yang ikut serta dalam family group conferencing adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,
punya perhatian terhadap permasalahan anak.
Tata cara pelaksanaan family group conferencing adalah diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu: korban, pelaku, anggota masyarakat, serta lembaga yang bersimpati melalui telepon.
c. Circles
Pelaksanaan circles pertama kali seki- tar tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaanya memperluas parti- sipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutser- takan sebagai peserta peradilan pidana. Disamping itu, dalam pelaksanaan proses circles ada beberapa anggota masyarakat sebagai pihak yang ikut serta. Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa ter tarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi.
Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masy- a rakat dan pihak lainnya yang ber ke- pentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.
Sasaran yang ingin dicapai melalui proses circles adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk mem- perbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masya- rakat digubah untuk peduli terhadap permasalahan anak yang ada disekitarnya dan mengawasi penyebab tindakan yang dilakukan oleh anak. Orang yang menjadi
peserta dalam circles adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat, untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses sesuai dengan prinsip restorative justice dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan
Tata cara pelaksanaan circles pada awalnya diambil dari praktik pelak- sana an yang ada di negara canada dengan tetap menjaga kemurniannya. Se belum  pelak sanaan circles yang se- benarnya, maka mediator melakukan per temuan secara terpisah dengan korban dan pelaku sebagai prioritas utama kehadirannya  untuk menjelaskan proses yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuannya. Dalam praktek pe laksanaan circles , semua peserta duduk secara melingkar. Caranya pelaku memulai dengan men jelaskan tentang semua yang dilakukannya.  Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara untuk menyampaikan apa yang menjadi harapannya.
d. Reparative Board
Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.
Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan
Fahrurrozi | Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif ....... pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah  peran  serta  aktif  ang- gota  masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Dalam pertemuan yang dilakukan tersebut pe- laku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya. 15
Perbandingan   antara retributive justice dengan restorative justice sebagai berikut: 16
a. Retributive justice
1)  Memfokuskan pada perlawanan ter- hadap hukum dan negara.
2) Berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur tindakan hukumannya.
3)  Melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal.
b. Restorative justice
1) Memfokuskan pada pengerusakan atau kekerasan terhadap manusia dan yang berhubungan dengannya.
2) Berusaha membela korban dengan mem perhatikan perasaan sakitnya dan memperhatikan pelaku dengan menetapkan kewajiban  per tang- gungjawabannya kepada korban dan memberikan peran masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan haknya masing- masing.
15 Ibid., hlm. 194
16 Ibid., hlm. 26.
3) Melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.
K arakteristik pelaksanaan restorative justice sebagai berikut:
a. Pelaksanaan restorative justice dituju- kan untuk membuat pelanggar ber- tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh ke- salahannya.
b. Memberikan kesempatan kepada pe langgar untuk membuktikan ke- mam puan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.
c. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban, pe laku, orang tua korban dan pelaku, masyarakat, pihak sekolah.
d.  Penyelesaian dengan konsep restorative justice ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerja sama dalam me- nyelesaikan masalah yang terjadi.
e.  Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dan reaksi sosial.
Berdasarkan karakteristik restorative justice tersebut di atas maka ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ter- laksananya restorative justice , yaitu:
a. Harus ada pengakuan bersalah dari pelaku.
b. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan pe nye- lesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku.
c.  Harus ada persetujuan dari kepolisian atau kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,
189~206
d.  Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak.
Adapun kasus yang bisa diselesaikan me lalui  konsep restorative justice adalah: 17
a.  Kasus tersebut bukan kasus anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas.
b.  Kenakalan anak tersebut tidak meng- akibatkan hilangnya nyawa orang, luka berat dan cacat seumur hidup.
c. Kenakalan anak tersebut bukan ke- jahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.
Sedangkan Menurut IPDA TIB- NAS NUR  selaku  Penyidik  PPA  Polres Mataram, kasus anak yang bisa di sele- saikan melalui konsep  restorative justice salah satunya adalah kasus penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP. 18
Penyelesaian yang dilakukan secara restorative justic di polres mataram adalah dengan cara bermusyawarah dengan keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat guna untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah di- akibatkan oleh si pelaku tersebut.
2. Efektivitas Penerapan Sanksi Dalam Perspektif Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Mataram
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan responden penelitian ini, yang terdiri dari inrorman: 2 orang penyidik PPA Polres Mataram dan responden terdiri dari: 3 orang korban, 3 orang pelaku penganiayaan, dan 3 orang keluarga korban, menunjukkan
17 Ibid ., hlm. 206.
18 Wawancara dengan Penyidik PPA Polres Mataram Tanggal 13 Januari 2015.
penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud di atas, cukup efektif dalam :
a. Mendorong menyelesaikan suatu tindak pidana dengan cara yang lebih informal dari pada penyelesaian dengan cara beracara yang formal.
b. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan yang dimaksud adalah tindak pidana yang hukumannya dibawah tujuh tahun seperti penganiayaan ringan, pengeroyokan dan pengancaman.
c.  Memprevensi pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai.
Diversi yang didasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah me- lindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. 19
Roescoe Pound, mengartikan diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan ke- putusan nuraninya. 20
Restorative Justice Menurut  Fruin J.A sebagaimana dikutip oleh Paulus Hadi- suprapto, peradilan anak restoratif be- rangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani,
19 Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak , PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 135.
20 http://restorative justice/tindakan diskresi polisi_ dalam pelaksanaan tugas= penyidikan pidana. Diakses pada tanggal 9 Februari 2015
Fahrurrozi | Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif ....... apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak. 21
Konvensi internasional yang men jadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksana- kan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana, yaitu:
a. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration Of Human Rights ),Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 yang mengatur tentang:
1) Setiap orang tidak boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan hukuman yang menghinakan.
2) Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
3) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang- wenang.
4) Setiap orang berhak mendapatan persamaan di dengar pendapatnya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak untuk menetapkan hak dan kewajibannya di dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan terhadapnya.
5) Setiap orang dituntut karena disangka karena melakukan pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai di- buktikan kesalahannya menurut Undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan diberikan segala jaminan untuk pembelaan.
21 Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak, Pemaha- man dan Penanggulangannya , (Malang, Ayumedia Pub- lishing, 2008), hlm.53
6) Setiap orang tidak boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut Undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. 22
b.  Konvenan    Internasional   tentang    Hak- Hak Sipil dan Politik ( International Conv- enan on Civil and Political Right ) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 mengatur tentang:
1) Setiap orang tidak boleh ditahan tanpa alasan dan menurut prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.
2) Setiap orang yang ditahan, saat pe- nahanan harus diberitahukan alasan- nya dan secepat mungkin di beri tahu tentang segala tuduhan terhadapnya dan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya.
3)  Setiap orang yang ditahan atas tuduhan kejahatan secepatnya disidangkan dan diperiksa.
4) Setiap orang yang ditahan berhak me nuntut ke pengadilan agar segera memutuskan tentang keabsahan pe- nahanannya dan memerintahkan pem- bebasannya jika penahanan tidak sah dan berhak mendapatkan ganti rugi.
5) Setiap anak yang dituduh melakukan tindak pidana penahanannya harus dipisahkan dari tertuduh dewasa dan secepat mungkin untuk diadili.
6) Setiap narapidana berhak men dapat- kan perbaikan dan rehabilitasi sosial.
7) Setiap orang mempunyai kedudukan yang  sana  di hadapan pengadilan dan majelis  hakim,   berhak  atas pemeriksaan yang adil oleh majelis
22 Marlina, Op., Cit . Hlm. 43
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,
hakim yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak menurut hukum.
8) Setiap orang yang dituduh melakukan pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum di sidang pengadilan.
9) Setiap orang dalam proses menunggu keputusan memiliki persamaan hak untuk diberi jaminan.
10)  Prosedur pemeriksaan anak dibawah umur disesuaikan dengan usia dan diutamakan untuk direhabilitasi.
11) Setiap orang yang telah dihukum atau suatu kejahatan berhak ditinjau kembali keputusan dan hukumannya oleh majelis hakim lebih tinggi menurut hukum.
12)Setiap orang yang diputus bersalah oleh pengadilan, kemudian ditemukan fakta baru karena telah terjadi ke- salahan penerapan hukuman, maka orang tersebut harus diberikan ganti rugi menurut hukum kecuali atas kesalahannya sendiri. 23
c. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia ( Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degranding Treatment or Punishment ) Resolusi 39/46 Tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 1998. Beberapa pasal yang memberikan perlindungan orang yang berkonflik dengan hukum, yaitu:
1) setiap negara peserta menjamin bahwa semua perbuatan penganiayaan merupakan hukum pidana.
23 Ibid , hlm. 44.
2) Setiap negara peserta menjamin bahwa pendidikan dan informasi me - ngenai larangan penganiayaan di- masukkan dalam pelatihan personil pe  negakkan hukum, sipil atau militer, personal kesehatan, pejabat-pejabat pe- merintahan, interogasi atau perlakuan terhadap individu mana pun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan atau apapun, penahanan atau pe- menjaraan.
3) Setiap negara harus memasukkan larangan ini dalam peraturan atau intraksi yang dikeluarkan mengenai setiap kewajiban dan fungsi orang tersebut.
4) Setiap negara melakukan peninjauan kembali secara sistematis peraturan- peraturan interogasi, metode, praktik dan peraturan penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap ditahan/dipenjarakan dalam wilayah manapun yang berada di bawah yuridiksinya dengan tujuan mencegah setiap kasus penganiayaan.
5) Setiap negara peserta menjamin segera memulai penyidikan bila ada alasan yang layak bahwa suatu perbuatan penganiayaan telah dilakukan.
6) Setiap negara peserta menjamin setiap individu korban penganiayaan berhak mengadukan kasusnya dengan segera dan secara adil diperiksa oleh para penguasa yang berwenang.
7)  Setiap negara peserta menjamin  dalam sistem hukumannya bahwa korban pe- nganiayaan memperoleh ganti rugi dan punya hak mendapatkan konpensasi yang adil, termasuk sarana rehabilitasi. 24
Fahrurrozi | Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif .......
d. Konvensi tentang Hak-Hak Anak ( Con- vention on the Right of the child ), Resolusi No. 109 Tahun 1990.
Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi internasional tentang Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, dengan meratifikasi ketentuan tersebut maka me wajibkan negara yang meratifikasi ketentuan untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Hak anak yang wajib diberikan perlindungan oleh negara ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum, yaitu:
1) Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiyaan,  atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan.
2) Anak tidak dapat dirampas kebebasan- nya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Pe nang- kapan, penahanan atau pe menjara an sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin.
3)  Anak yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati mar- tabat manusianya dan pemenuhan kebutuhannya.
4) Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali pe nem- patannya itu dianggap demi ke- pentingan si anak  dan harus mem- punyai hak untuk memper tahankan kontak dengan ke luarga melalui  surat menyurat    dan kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa.
5) Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk mendapat penjelasan tentang
penahanan terhadap dirinya dihadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan mendapatkan keputusan segera terhadap tindakan yang dilakukannya.
6) Anak harus mendapat penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi sosial kembali oleh negara guna me- ngembalikan martabat anak.
7)  Anak tidak boleh dituduh atau disangka melanggar hukum pidana karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan- perbuatan itu dilakukan.
8) Anak yang dituduh melanggar hukum pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.
9) Anak yang dituduh melanggar hukum harus diberi informasi dengan segera dan langsung tuduhan terhadap diri nya kepada orang tuannya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya.
10) Proses pemeriksaan dan pengadilan terhadap anak dilakukan tanpa pe- nundaan  oleh badan yang berwenang, mandiri dan adil, dihadiri oleh bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, kecuali demi kepentingan anak.
11)Anak tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengaku bersalah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat- syarat keadilan.
12) Setiap orang yang dianggap telah melanggar hukum pidana berhak
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,

## 189~206
mengajukan upaya hukum untuk ditinjau kembali keputusan ter hadap- nya oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum.
13)  Anak berhak mendapatkan bantuan seorang penerjemah dengan cuma- cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan.
14) Kerahasiaan seorang pelaku anak dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan. 25
e. Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tanggal 13 Mei 1977). Menurut ketentuan tersebut ada beberapa hak yang harus diperhatikan terhadap tahanan anak, diantaranya:
1) Tidak seorang pun dapat diterima dalam satu lembaga tanpa perintah pemenjaraan yang sah.
2) Adanya pembedaan penempatan ter- sangka pelaku anak di lembaga dan klasifikasi: pria dan wanita, narapidana yang belum diadili dan narapidana yang telah terhukum, orang yang di- hukum penjara karena utang dan para narapidana sipil lainnya lainnya terpisah dari orang-orang yang di- penjara karena alasan pelanggaran pidana, narapidana anak-anak dan narapidana dewasa.
3) Setiap narapidana malam hari harus masuk sel sendiri.
4)  Setiap narapidana harus disediakan air dan peralatan toilet untuk keperluan kesehatan dan kebersihan.
5) Setiap narapidana tidak diperkenan- kan memakai sendiri harus disediakan
25 Ibid , hlm. 46
pakaian lengkap yang layak dengan iklim memadai untuk menjaganya dalam kesehatan yang baik dan pakaian yang  diberikan  tidak  boleh  menu- runkan martabat atau penghinaan.
6) Setiap narapidana harus tidur terpisah dan dengan selimut yang bersih.
7) Setiap narapidana harus diberi ma   ka  nan,  minuman  bergizi,  air minum,rekreasi dan latihan jasmani.
8) Petugas kesehatan secara teratur me- meriksa dan memberi nasihat kepada direktur lembaga pemasyarakatan.
9) Setiap  narapidana   tidak   boleh    di- hukum dua kali atas pelanggaran yang sama dan berhak mendapatkan pemberitahuan atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya dan berhak me- nyampaikan pembelaan.
10)Hukuman badan, hukuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan mar tabat harus dilarang sebagai hukuman untuk pelanggaran disiplin.
11)Setiap narapidana harus diberikan informasi tertulis mengenai peraturan perlakuan terhadap narapidana saat masuk lembaga mengenai ke waji ban dan haknya termasuk cara pe nyam- paiannya keluhan dan ber komunikasi.
12)Personil narapidana memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang me- madai.
f. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak ( The Beijing Rules ), Resolusi No. 40/33, 1985. Pada prinsipnya setiap anak yang berhadapan dengan peradilan anak berhak mendapatkan perlakuan sebagai berikut:
Fahrurrozi | Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif .......
1) Pelaksanaan peradilan pidana anak harus efektif, adil, dan manusiawi tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi.
2) Penentuan batas usia pertanggungja- waban pelaku anak berkisar 7 tahun hingga 18 tahun atau lebih tua.
3) Pelaku anak memiliki hak praduga tak bersalah, diberitahu akan tuntutannya, tetap diam, didampingi pengacara, kehadiran orang tua atau wali, menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi, dan naik banding ke tingkat berikutnya serta perlindungan privasi.
4) Pemberitahuan penangkapan anak pelaku tindak pidana secepatnya kepada orang tua atau walinya.
5) Saat penangkapan pelaku anak harus dihindarkan tindakan kekerasan fisik, bahasa kasar.
6)  Anak pelaku tindak pidana diupayakan untuk dilakukan pengalihan dari proses formal ke informal oleh pihak berwenang yang berkompeten.
g. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 ( United Nation Gui delines for the Preventiveof Juvenile Delinquency, “Riyadh Guidelines” ), Resolusi No. 45/112. 1990, antara lain:
1) Keberhasilan pencegahan terhadap anak pelaku tindak pidana memerlukan upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah proses dewasa secara harmonis dengan menghormati dan mengembangkan keperibadian mereka sejak masa ka- nak-kanak.
2) Anak harus mempunyai peran dan kerja sama aktif dengan masyarakat dan agar tidak semata-mata menjadi objek sosialisasi atau pengawasan.
3) Program dan pelayanan masyarakat untu pencegahan tindak pidana anak agar dikembangkan, terutama dalam hal badan pengawasan sosial yang resmi agar dipergunakan sebagai upaya terakhir.
4) Penegak hukum dan petugas lain agar dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan se- maksimal mungkin mengalihkan anak dari proses sistem peradilan pidana. 26
5) Berdasarkan hal di atas maka dapat saya simpulkan bahwa dalam menjamin keberhasilan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana masya- rakat mempunyai peranan penting, dan penegak hukum harus bisa me- ngupayakan untuk dilakukan peng- alihan proses formal ke informal terhadap anak yang melakukan tindak pidana/berhadapan dengan hukum.

## SIMPULAN
Penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Mataram diterapkan dalam bentuk dikembalikan kepada orang tua/wali sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan bahwa: hasil kesepakatan Diversi dapat berupa:
1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2) Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali;
3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau  pe- latihan di lembaga pendidikan atau  LPSK paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4) Pelayanan masyarakat.
26 ibid , hlm. 51
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,

## Daftar Pustaka
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012).
Mukti Fadjar & Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010).
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta Rajawali Pers, 2010).
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice , Refika Aditama, Bandung, 2012.
Kay Pranis, Engaging the Community in Restorative Justice. Balance and Restorative Justice. Minnesota , Florida, 1998.
Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak , PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya , (Malang, Ayumedia Publishing, 2008).
http://restorative justice/tindakan diskresi polisi_dalam pelaksanaan tugas= penyidikan pidana. Diakses pada tanggal 9 Februari 2015
Efektivitas penerapan sanksi terhadap anak dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram terhadap kasus tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud di atas, cukup efektif dalam :
1) Mendorong menyelesaikan suatu tindak pidana dengan cara yang lebih informal, dari pada penyelesaian dengan cara beracara yang formal.
2) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan yang dimaksud adalah tindak pidana yang hukumannya dibawah tujuh tahun seperti penganiayaan ringan, pengeroyokan dan pengancaman.
3)  Memprevensi pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai.