Nabila, L. M., & Laut, L. T. (2021) Determinan Ketimpangan Pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2020, Syntax Idea, 3 (8) , https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v6i8.1410 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 8, Agustus 2021 DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2012-2020

## Luluk Miftakhurrohmah Nabila, Lorentino Togar Laut
Universitas Tidar (UNTIDAR) Magelang Jawa Tengah, Indonesia Email: luluknabila88@gmail.com, lorentino@untidar.ac.id

## Abstrak
Kesejahteraan  suatu  masyarakat  bukan  hanya  diukur  berdasar  tingkat  besaran pendapatan  nasional  maupun  pendapatan  perkapitannya  saja  tetapi  juga  dilihat menurut  alur  pendistribusian  pendapatan  nasional  itu  sendiri  mengalami ketimpangan  atau  tersebar  secara  merata.  Bagi  negara  Indonesia,  masalah ketimpangan sulit diatasi karena terdapat perbedaan pendapatan antara  masyarakat perkotaan  dan  perdesaan.  Di  daerah  perkotaan  pendapatan  yang  diperoleh masyarakatnya  jauh  lebih  besar  dibanding  di  perdesaan  dikarenakan  adanya sokongan  dari  instansi  maupun  perusahaan  besar  sehingga  bisa  memperoleh  upah yang  didapat  sebanding  dengan  roda  perekonomiannya.  Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  hubungan-hubungan  antar  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat pengangguran  terbuka  dan  bantuan  sosial  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2012-2020.  Penelitian  ini menggunakan  data  sekunder  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan RKPD  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Berdasarkan  analisis  data  panel dengan  menggunakan  bantuan Eviews  10,  penggunaan metode  pada  penelitian  ini memakai  metode random  effect  model (REM).  Hasil  penelitian  menyatakan variabel  yang  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  pendapatan  merupakan  variabel tingkat pengangguran terbuka, variabel  bansos tidak berpengaruh positif signifikan dan  variabel  pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap  ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 – 2020.
Kata  Kunci : ketimpangan  pendapatan;  tingkat  pengangguran  terbuka;  pertumbuhan ekonomi; bantuan sosial

## Abstract
The welfare of a society is not only measured based on the level of national income and per capita income alone but also seen according to the flow of national income distribution  itself  is  inequality  or  spread  evenly.  For  the  Indonesian  state,  the problem  of  inequality  is  difficult  to  overcome  because  there  is  a  difference  in income  between  urban  and  rural  communities.  In  urban  areas  the  income  earned by  the  community  is  much  greater  than  in  rural  areas  due  to  the  support  from agencies  and  large  companies  so  that  they  can  earn  wages  that  are  earned  in proportion  to  the  wheels  of  the  economy.  This  study  aims  to  find  out  the relationships  between  economic  growth  variables,  open  unemployment  rate  and social  assistance  to  income  inequality  in  the  Province  of  Yogyakarta  Special Region  in  2012  -  2020.  This  study  uses  secondary  data  sourced  from  the  Central
Statistics Agency (BPS) and RKPD of Yogyakarta Special Region Province. Based on the analysis of panel data using the help of Eviews 10, the use of methods in this study using random effect model (REM) method. The results of the study stated that variables  that  affect  income  inequality  are  open  unemployment  rate  variables, bansos variables have no significant positive effect and economic growth variables have no effect on income inequality in the Province of Yogyakarta Special Region in 2012 - 2020.

## Keywords: income inequality; open unemployment rate; economic growth; social assistance

## Pendahuluan
Ketimpangan  merupakan  suatu  masalah  yang  sangat  kompleks  sampai  menjadi suatu  realita  serta  isu  yang  sangat  penting  untuk  segera  ditinjau  dan  diatasi  oleh kelompok  negara  maju  ataupun  berkembang.  Ketimpangan  itu  sendiri  di  negara berkembang selama 70 tahun yang lalu telah menjadi topik utama sebagai bahan dasar dalam  menentukan  arah  kebijakan  yang  telah  terjadi.  Hal  ini  dimaksudkan  karena terjadinya  tendensi  bahwa  dengan  ketentuan-ketentuan  pembangunan  yang memprioritaskan  pertumbuhan  ekonomi  sudah  banyak menimbulkan maraknya  tingkat disparitas dalam masyarakat (Cahya Saputri, 2017).
Secara teoritis, tingginya pertumbuhan ekonomi nantinya akan beresiko terhadap perbedaan  distribusi  pendapatan  dalam  suatu  wilayah.  Ketimpangan  atau  disparitas pendapatan  itu  erat  kaitannya  dengan  pemerataan  dalam  hal  penyaluran  pendapatan yang diberikan oleh masing-masing masyarakat dalam satu daerah atau negara. Apabila ketimpangan  pendapatan  semakin  meningkat  maka  distribusi  pendapatan  masyarakat suatu  daerah  akan  mengalami  timpang  atau  ketidakmerataan.  Hal  itu  menimbulkan adanya  disekuilibrium  (gap)  yang  semakin  melebar  antara  masyarakat  baik  dari kelompok kaya dengan pendapatan tinggi maupun kelompok miskin dengan pendapatan rendah (Amri, 2017).
Kuznets  merupakan  ahli  ekonomi  pertama  yang  merumuskan  bahwa  terdapat keterkaitan diantara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pendapatan perkapita, biasa  kita  kenal  dengan  “Hipotesis  Kuznets  (U-terbalik) (Kuznet,  1955). Hipotesis  ini menyatakan  hasil  pemikirannya  bahwa  dalam  hubungan  antara  ketimpangan  dan pembangunan,  yang  mana  ketika  proses  pembangunan  dimulai,  ketimpangan  itu  akan melebar  dan  meningkat  sampai  di  titik  maksimum,  namun  ketika  memasuki  tahap terakhir  dari  proses  pembangunan  maka  akan  terjadi  penurunan  dalam  ketimpangan. Maka  dari  itu,  hubungan  tersebut  kemudian  dinyatakan  pada  pendapatan  perkapita beserta ketimpangan yang berbentuk kurva U-terbalik (Safitri, 2018).
Hasil  penelitian  ini  juga  bertentangan  dengan  penelitian  terdahulu  yang menemukan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  signifikan  terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat (Nadhifah & Wibowo, 2021).
Ketimpangan  pendapatan  terjadi  tidak  hanya  pada  daerah  perkotaan  yang cakupannya  besar  dan  luas.  Akan  tetapi,  di  provinsi  DI  Yogyakarta  yang  hanya memiliki 5 daerah yang terbagi atas 4 kabupaten dan 1 kota justru merupakan wilayah
dengan  tingkat  ketimpangan  pendapatan  tertinggi  di  Indonesia.  BPS  menghitung ketimpangan pendapatan menggunakan indeks gini ratio sebagai tolak ukur. Indeks gini ini  dalam  perhitungannya  menggunakan  skala  angka  yaitu  antara  0  -  1.  Pemerataan pendapatan  dikatakan  baik  apabila  bernilai  0,  yang  mana  jika  koefisien  gini  semakin besar maka tingkat pemerataan pendapatan menjadi semakin tidak sempurna (Istikharoh et  al.,  2018). Hal  itu  menandakan  bahwa  kesenjangan  ekonomi  yang  terjadi  antar kelompok  wilayah  tersebut  menjadi  semakin  besar (Khoirudin  &  Musta’in,  2020). Dalam  mengukur  rasio  ini  BPS  hanya  menghitung  melalui  jumlah  dari  pengeluaran konsumsi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  tiap  tahunnya.  Nilai  indeks  gini  di  DI Yogyakarta menurut perhitungan BPS lebih tinggi dari pada indeks gini Indonesia yaitu mencapai  0.432  sementara  indonesia  dengan  angka  0.393.  Dimana  itu  menandakan bahwa  ketimpangan  di  Yogyakarta  itu  melebihi  dari  kota  besar  lainnya  yang  ada  di Indonesia  ialah  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Timur,  Sumatera  Utara,  Bali  serta Banten.

## Grafik 1

## Perkembangan Gini Ratio Kabupaten/ Kota Provinsi DI Yogyakarta Periode 2012 – 2020
Sumber : BPS DIY, 2020 (diolah)
Berdasar grafik 1, diketahui di tahun 2012 kabupaten Sleman adalah daerah yang menempati  urutan  pertama  dimana  angka  indeks  gini  nya  lebih  tinggi  dari  kabupaten/ kota lain yaitu sebesar 0, 44 persen, kemudian kulon progo menyusul dengan berada di urutan kedua dimana angka indeks gini nya mencapai 0,33. Dan begitu pula sebaliknya daerah  yang  memiliki  angka  gini  ratio  terendah  yaitu  kabupaten  bantul  yaitu  sebesar 0,24.  Sampai  pada  tahun  2020  daerah  dengan  gini  ratio  tertinggi  adalah  Kota Yogyakarta  dengan  angka  0,487  dan  di  urutan  kedua  yaitu  ada  Kabupaten  Sleman dengan gini ratio sebesar 0,45. Dan Kabupaten Gunungkidul memiliki gini ratio paling rendah  diantara  daerah  lain  yaitu  sebesar  0,337.  Hal  itu  berarti  menandakan  bahwa semakin  tinggi  ketimpangan  pendapatan  yang  terjadi  maka  kesejahteraan  masyarakat nya  menjadi  menurun  begitu  pula  sebaliknya  apabila  ketimpangan  pendapatan  yang terjadi rendah maka kesejahteraan masyarakatnya semakin membaik atau meningkat.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  komponen  paling  pokok  dalam  suatu  proyek pembangunan.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  diharapkan  dapat  meminimalisir terjadinya    masalah  pembangunan  seperti  ketimpangan  pendapatan.  Namun  demikian, mutu  kehidupan  masyarakat  belum  mampu  untuk  berubah  secara  otomatis  hanya
0 0,2 0,4 0,6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kulon Progo Bantul Gunungkidul Sleman Yogyakarta
dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara cepat. Atau bisa disebut “trickle down  effect” yang  mana  penduduk  miskin  tidak  bisa  berharap  lebih  dari  adanya pertumbuhan ekonomi. Sampai apabila tidak terjadi distribusi pendapatan yang merata maka hanya penduduk kaya yang akan menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu. Trade off atau yang biasa disebut perubahan diantara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan selalu terjadi di berbagai wilayah. Kuznets mengemukakan bahwa seiring  berjalannya  maka  antara  distribusi  pendapatan  dengan  pertumbuhan  ekonomi dapat meningkat (Sukirno, 2006).
Grafik 2

## Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Provinsi DI
Yogyakarta Periode 2012 – 2020 Sumber : BPS DIY, 2020 (diolah)
Berdasar  grafik  2,  diketahui  pertumbuhan  ekonomi  berdasarkan  kabupaten/  kota Provinsi  DIY  tahun  2012-2020  relatif  signifikan  setiap  tahunnya  di  masing-masing wilayah.  Namun  di  tahun  2020  masing-masing  kabupaten/  kota,  pertumbuhan ekonominya  mengalami  kemerosotan  sampai  pada  di  titik  angka  negatif  dimana  salah satu  hal  yang  paling  berdampak  bagi  pertumbuhan  ekonomi  yaitu  disebabkan  karena masalah  pandemi  covid-19  di  Indonesia, terutama  yang terjadi  di  Provinsi  DIY  belum sepenuhnya teratasi dan hilang di kalangan masyarakat.
Menurut (Kurniawan & Sugiyanto, 2013) dalam penelitiannya memperoleh hasil yang  menggambarkan  bahwa  pengaruh  hubungan  positif antara  pertumbuhan ekonomi dengan  ketimpangan  itu  terjadi  sebab  pada  daerah  yang  maju  pertumbuhan  ekonomi memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada daerah di berkembang yang mana akhirnya akan  mampu  melahirkan  serta  memperlebar  ketimpangan  diantara  berbagai  daerah. Namun  hal  itu  bertentangan  dengan (Astuti,  2015) yang  dalam  penelitiannya menyimpulkan  terjadinya  keterkaitan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan pendapatan  tetapi  kearah  negatif.  Semakin  meningkatnya  Pertumbuhan  ekonomi maka akan dapat menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan dalam satu wilayah.
Faktor  lain  yang  diduga  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  pendapatan  yakni tingkat  pengangguran  terbuka. (Efriza,  2014) menyimpulkan  apabila  tingkat pengangguran terbuka  mengalami  peningkatan  dalam  suatu  wilayah, maka  pendapatan per  kapita  yangi  diterima  oleh  sekelompok  pihak  menjadi  semakin  menurun.  Begitu pula  sebaliknya,  jika  tingkat  pengangguran  menurun,  maka  akan  terjadi  peningkatan pendapatan  per  kapita,  yang  mana  hal  itu  mungkin  dapat  menurunkan  tingkat ketimpangan pendapatan disuatu wilayah itu juga (Syamsir, A., & Rahman, 2018).
-5 0 5 10 15 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kulon Progo Bantul Gunungkidul Sleman Yogyakarta

## Grafik 3

## Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota Provinsi DI
Yogyakarta Periode 2012 – 2020
Sumber : BPS DIY, 2020 (diolah)
Grafik  3  diatas  menunjukkan  bahwa  perkembangan  TPT  tiap  kabupaten/kota provinsi  DIY  dari  tahun  2012-2020  cenderung  berfluktuatif.  Dimana  tingkat pengangguran  tertinggi  selama  hampir  9  tahun  ditempati  Kota  Yogyakarta  dan  paling rendah  terletak  di  kabupaten  Gunungkidul.  Itu  menandakan  bahwa  terpusatnya  3 kegiatan    perekonomian  yang  relatif  tinggi  dalam  suatu  daerah tertentu  dapat memacu tingkat pertumbuhan daerah itu menjadi cenderung lebih cepat, sedang daerah lain yang kegiatan  perekonomiannya  rendah  dapat  menimbulkan  tingginya  angka  pengangguran serta  menjadikan  rendah  dan  menurunnya  pendapatan  yang  akan  menyebabkan ketimpangan di daerah itu sendiri (Todaro & Smith, 2013).
Selanjutnya  faktor  terduga  lain  yang  dapat  mempengaruhi  ketimpangan pendapatan  yaitu  bantuan  sosial.  Bantuan  sosial  merupakan  salah  wujud  penyaluran tunjangan  atau  donasi  dari  pemerintah  daerah  berupa  uang,  barang,  atau  jasa  kepada sekelompok masyarakat maupun keluarga yang sedang dalam kondisi keuangan kurang mampu  serta  mudah  terkena  resiko  sosial.  Maka  karenanya,  sesuai  Peraturan  Menteri Dalam Negeri No. 32 Thn. 2011 maka perlu adanya pengeluaran dalam bentuk bantuan sosial  yang  dapat  digunakan  untuk  mengurangi  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi  dan mendorong  kegiatan  ekonomi  sampai  dapat  mengurangi  atau  menahan  adanya  resiko sosial.

## Grafik 4

## Perkembangan Bantuan Sosial Di Kabupaten/ Kota Provinsi DI Yogyakarta Periode  2012 – 2020
Sumber : BPS DIY, 2020 (diolah)
Berdasarkan  grafik  4  diatas,  menunjukkan  bahwa  tingkat  bantuan  sosial  antar kabupaten/  kota  Provinsi  DIY  dari  tahun  pertama  sampai  tahun  terakhir  berfluktuasi.
0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kulonprogo Bantul Gunungkidul Sleman Yogyakarta
0 2 4 6 8 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kulon Progo Bantul Gunungkid ul
Penyumbang bantuan sosial tertinggi dari tahun 2012 sampai 2020 berada di kabupaten sleman  dengan  rata-rata  Rp.  35.302.805,00.  Pada  2012  sampai  tahun  2017  Kota Yogyakarta  penyumbang  bantuan  sosial  terendah  namun,  di  tahun  2018  sampai  2019 berganti menjadi kabupaten gunungkidul sebagai penyumbang bantuan sosial terendah. Dan  2020  Kota  Yogyakarta  kembali  menjadi  penyumbang  bantuan  sosial  terendah dengan nilai sebesar Rp. 1.384.850,00.
Adanya  pengalokasian  belanja  bantuan  sosial  yang  diarahkan  sebagaimana mestinya diharapkan bisa mengurangi maupun menurunkan terjadinya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di suatu daerah (Yasni, 2020).
Telah  dijelaskan  lebih  rinci  oleh  peneliti  terdahulu  mengenai  pengaruh  TPT, Pertumbuhan  Ekonomi,  serta  Bantuan  Sosial  terhadap  Ketimpangan  Pendapatan. (Todaro  &  Smith,  2013) dan (Hassan  et  al.,  2015) melalui  penelitiannya  di  pakistan menyatakan  jika  saat  jangka  pendek  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan pendapatan mempunyai keterkaitan positif, sedang dalam jangka panjang berhubungan negatif. (Risso  &  Carrera,  2012) dan (Amri,  2017) menyatakan  bahwa  kedua  variabel tersebut  mempunayi  hubungan  positif  dan  signifikan  dalam  jangka  panjang.  Penelitian oleh (Sukirno,  2011) dan (Hindun;Soejoto,  2019) mengungkapkan  TPT  dan ketimpangan  pendapatan  berpengaruh  negatif.  Makin  banyaknya  pengangguran membuat  pendapatan  upah  yang  diterima  oleh  masyarakat  golongan  rendah  akan semakin  berkurang  sampai  dapat  mengakibatkan  ketimpangan  pendapatan  yang semakin  tinggi.  Sementara (Efriza,  2014) menyimpulkan  jika  diantara  kedua  variabel pengangguran  terbuka  dengan  ketimpangan  pendapatan  itu  berhubungan  positif. Menurut (Habibov & Fan, 2013) pemberian bantuan sosial belum bisa menangkat taraf hidup  masyarakat  dari  jurang  kemiskinan  serta  tingginya  ketimpangan.  Berdasarkan penelitian di negara yang memiliki penghasilan rendah dan sedang dalam tahap transisi, membuktikan  bahwa  pengentasan  kemiskinan  dan  pengurangan  ketimpangan  tidaklah cukup  hanya  dengan  pemberian  bantuan  sosial.  Hal  itu  dapat  ditimbulkan  lantaran manfaat  yang  diperoleh  kelompok  miskin  sangat  kecil  dari  manfaat  yang  seharusnya, dilihat  berdasar  rancangan  kebijakannya  bantuan  sosial  bukan  untuk  mengangkat kemiskinan  maupun  meminimalisir  ketimpangan  di  negara  sedang  dalam  tahap perpindahan  karena  itu  hanya  akan  memberatkan  pemerintah  dalam  mencatat masyarakat golongan miskin dan permasalahan tingkat ketimpangan.
Maka  dengan  ini,  penelitian  ini  akan  membahas  dan  mempelajari  lebih  lanjut mengenai  hubungan-hubungan  antar  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat pengangguran terbuka dan bantuan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2020. Penggunaan variabel-variabel tersebut dimaksudkan supaya kita bisa menggali dan mengkaji lebih dalam mengenai  pengaruh faktor-faktor  yang  menjadi  permasalahan  ketimpangan  pendapatan  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat ditemukan solusi maupun kebijakan yang terbaik untuk  menanggulangi  permasalahan  tersebut  dikarenakan  melalui  kebijakan  yang diambil akan mempengaruhi pihak pemerintah lokal maupun nasional.

## Metode Penelitian
Model  analisis  data  memanfaatkan  penelitian  kuantitatif  deskriptif,  data  yang diperoleh  dan  diaplikasikan  berbentuk  angka.  Studi  empiris  dalam  penelitian  ini memanfaatkan  data  sekunder  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  serta  RKPD  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Bentuk  data  berupa  data  panel  yakni  kombinasi  antara data time  series selama  9  tahun  (2012-2020)  dengan  data cross-section (5  kabupaten/ kota Provinsi DI Yogyakarta).
Metode analisis penelitian ini memakai analisis regresi linear berganda data panel yaitu  perpaduan  dari  data cross  section dengan  data time  series yang  saat  proses pengerjaannya  dibantu  menggunakan  aplikasi  Eviews  10.  Menurut (Widarjono,  2018), analisis regresi linear berganda berfungsi sebagai metode untuk mengkaji apakah antar variabel  dalam  penelitian  ini  memiliki  pengaruh  baik  parsial  maupun  simultan.  Model dalam penelitian ini yaitu:
Keterangan: KP  : Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) α : konstanta
TPT  : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (persen/ %) PE : Tingkat Pengangguran Terbuka (persen/ %) BANSOS: Bantuan Sosial (ribuan) β1,β2,β3: Koefisien
i : Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
t : Tahun (2012-2020)
ε : error term
Model  diatas  bertujuan  mengetahui  elastisitas  diantara  variabel  terikat  terhadap variabel    bebas (Abdulah,  2013). Model  untuk  estimasi  dalam  data  panel  dibedakan menjadi  3  macam  pendekatan.  Pendekatan  itu  dipilih  berdasar  model  terbaik  untuk diapilkasikan yaitu dengan Common Effect , Fixed Effect , atau Random Effect . Sebelum menggunakan  3  model  itu  diperlukan  beberapa  langkah-langkah  terlebih  dahulu  untuk mengestimasi  model  terbaik  yaitu  dengan  menggunakan  uji  Chow  yang  bertujuan membuktikan  ketika  mengestimasi  data  panel  lebih  baik  menggunakan common  effect ataukah fixed effect dengan nilai probability < α = 5% (0,05). Uji Hausman digunakan untuk  menentukan  lebih  tepat  menggunakan  model fixed  effect  model atau random effect , apabila nilai probability <  α = 5% (0,05) berarti penggunaan model terbaik yakni fixed effect . Uji Lagrange Multiplier berguna membuktikan model terbaik dari random effect ataupun ordinary least square saat nilai probability > chi-square.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
Berikut pemilihan model paling tepat, yakni melalui uji chow untuk menetapkan model fixed effect atau model common effect .
Tabel 1 Hasil Chow Test Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 1.625023 (4,37) 0.1885 Cross-section Chi-square 7.283033 4 0.1217 Sumber: Data Diolah, E-views 10
Hasil estimasi chow test tabel 1, nilai probability (p-value) cross-section Chi- square  =  0.1217  dengan  tingkat  signifikansi  error  (α=0.05),  diperoleh  kesimpulan terima Ho dan tolak H1, maka common effect model (CEM) ialah model terbaik.
Berikutnya  ialah  model  Uji  Hausman.  Uji  Hausman  untuk  menetapkan  lebih tepat menggunakan model fixed effect (FEM) atau random effect (REM).

## Tabel 2
Hasil Hausman Test Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 6.003233 3 0.1115 Sumber: Data Diolah, E-views 10
Hasil estimasi hausman test tabel 2, diperoleh hasil yakni nilai probability (p- value)  cross-section  random  =  0.1115  dengan  tingkat  signifikansi  error  (α=0.05) maka  terima  Ho  dan  tolak  H1,  jadi  model  terbaik  untuk  digunakan  ialah random effect model (REM).
Setelah  melalui  uji  model  estimasi,  uji  chow  dan  uji  hausman  diperoleh kesimpulan  akhir  untuk  penggunaan  model  terbaik  dan  tepat  yakni  berupa random effect . Hasil regresi data panel random effect dinyatakan dalam tabel berikut :
Tabel 3 Hasil Regresi Data Panel REM Variable Random Effect Model TPT 0.0002 PE 0.6339 BANSOS 0.2568 C 0.0000 R-squared 0.312178 Adjusted R-squared 0.261849 F-statistic 6.202813 Prob(F-statistic) 0.001420 Sumber: Data Diolah, E-views 10
Dibawah ini adalah hasil uji estimasi random effect model :
1. Uji F (Simultan)
Hasil uji random effect model menunjukkan nilai f-hitung = 6.202813 dan nilai probabilitas  =  0.001420  signifikan  pada  α  =  5%,  diperoleh  kesimpulan  yaitu menolak  H0  dan  menerima  H1.  Dari  pernyataan  tersebut  bisa  ditarik  kesimpulan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan Bantuan Sosial secara bersamaan (simultan) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.
2. Uji t (Parsial)
Uji  t  dipergunakan  menganalisis  adakah  pengaruh  signifikan  secara  parsial antara  2  variabel  dalam  penelitian  yaitu  variabel  bebas  dan  terikat.  Pengujian terfokus  pada  membandingkan  antara  t hitung dengan  t tabel serta  membandingkan antara nilai probability terhadap tingkat signfikasi α = 5%.
Hasil pengujian regresi dari tabel 3 diketahui bahwa :
a. Tingkat  pengangguran  terbuka.  Dari  uji  statistik  yang  telah  dilakukan menujukkan  bahwa  nilai  t hitung =  4.076782  >  nilai  t tabel =  1.683  dan  nilai probabilitas  =  0.0002  <    (taraf  nyata  =  5%).  Kesimpulannya  berupa  ada pengaruh  positif  signifikan  dari  variabel  tingkat  pengangguran  dan ketimpangan  pendapatan  DI  Yogyakarta.  Hasilnya  terlihat  dalam  gambar berikut:

## Gambar 1 Hasil Uji t
b. Pertumbuhan  ekonomi.  Dari  uji  statistik  yang  telah  dilakukan  menujukkan bahwa  nilai  t hitung =  -0.479768  <  nilai  t tabel =  1.683  dan  nilai  probabilitas  = 0.6339 > (taraf nyata = 5%). Kesimpulannya berupa ada pengaruh negatif tak signifikan dari variabel pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan DI Yogyakarta. Hasilnya terlihat dalam gambar berikut :
Ha ditolak Ha ditolak t-hitung 4.076 t-tabel = 1.683 t-tabel = 1.683 Ho ditolak t-hitung = -0.479 t-tabel = 1.683
Gambar 2

## Hasil Uji t
c. Bantuan sosial. Dari uji statistik yang telah dilakukan menujukkan bahwa nilai t hitung =1.150026  <  nilai  t tabel =  1.683  dan  nilai  probabilitas  =  0.2568  >  (taraf nyata = 5%). Kesimpulannya berupa ada pengaruh positif tidak signifikan dari variabel  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  DI  Yogyakarta. Hasilnya terlihat dalam gambar berikut :
Gambar 3 Hasil Uji t
3. Koefisien Determinasi (R 2 ) Hasil uji koefisien determinasi tabel 3 REM, didapatkan nilai R-square (R 2 ) = 0.312178  atau  sebesar  31,22%.  Hal  itu  menandakan  jika  31,22%  ketimpangan pendapatan  telah  dipengaruhi  oleh  variabel  tingkat  pengangguran  terbuka, pertumbuhan  ekonomi,  dan  bantuan  sosial  yang  terdapat  dalam  model  penelitian ini.  Sedang  sisanya  68,78%  dijabarkan  melalui  variabel  lain  diluar  model  dalam penelitian ini.

## B. Pembahasan
Dari  pengolahan  data  sekunder  dengan  menggunakan  E-views  10,  diperoleh persamaan regresi panel random effect model seperti berikut :
Persamaan diatas akan membahas dan menjelaskan bagaimana pengaruh antara masing-masing  variabel  terhadap  variabel  ketimpangan  pendapatan  yaitu  seperti berikut:
1. Pengaruh  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  Terhadap  Ketimpangan Pendapatan
Hasil uji regresi membuktikan ketika TPT menghadapi kenaikan sebesar 1%  lalu  akan  meningkatkan  ketimpangan  sebanyak  0.017614%.  Sedangkan  nilai probablitas  TPT  sebesar  0.0002  yang  berarti  berpengaruh  baik  dari  segi  secara parsial  maupun  secara  simultan  terhadap  ketimpangan  pendapatan.  Namun, penelitian (Damarjati,  2010) mengatakan  bahwa  tidak  ada  hubungan  pengaruh signifikan dari TPT dengan kesenjangan pendapatan yang terjadi di Jawa Tengah
t-hitung = 1.150 t-tabel = 1.683 t-tabel = 1.683 Ho ditolak Ha ditolak
pada  tahun  2004-2008.  Penelitian (Masruri,  2016) menjelaskan  hal  berbanding terbalik bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) serta kesenjangan pendapatan Jawa  Tengah  pada  2011-2014  berpengaruh  secara  signifikan.  Hasilnya menunjukkan bahwa Pengangguran itu bisa mengganggu penurunan ketimpangan di  Jawa  Tengah  karena  penduduk-penduduk  yang  menganggur  tidak  dapat menghasilkan  produk-produk  ekonomi.  Situasi  itu  diperjelas  pula  bahwasannya urbanisasi  menuju  daerah  yang  lebih  maju  perekonomiannya  menyebebkan munculnya  pengangguran  terbuka  sampai  banyak  kota  besar  terbebani  oleh angkatan  kerja  yang  semakin  banyak  namun  lapangan  kerjanya  terbatas  dan memunculkan ketimpangan yang semakin besar.
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan
Hasil  uji  regresi  membuktikan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak mempengaruhi  ketimpangan  pendapatan  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  tahun  2012- 2020.  Pertumbuhan  Ekonomi  memiliki  koefisien  -0.001185  dengan  nilai probabilitas 0.6339 artinya setiap terjadi kenaikan 1% dari pertumbuhan ekonomi tidak  akan  mampu  merendahkan  ketimpangan  pendapatan  sebanyak  0.001185%. Hasil uji analisis ini sama dengan penelitian (Permana, 2016) yang menyimpulkan jika  diantara  ketimpangan  pendapatan  dan  pertumbuhan  ekonomi  ada  pengaruh negatif  tidak  signifikan.  Itu  juga  sejalan  dengan  penelitian (Ogus  Binatli,  2012) yang  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak  berhubungan  dengan ketimpangan  pendapatan.  Hal  itu  disebabkan  karena  pengaruh  data  sebelumnya yang  hanya  sampai  pada  tahun  tertentu.  Perbandingan  2  periode  tersebut mempunyai  hubungan  yang  berbeda  diantara  kedua  variabel  tersebut  yang  mana pertumbuhan  ekonomi  itu  memiliki  efek  lebih  besar  dari  pada  ketimpangan pendapatan.
Hasil  ini  berbanding  terbalik  dengan  penelitian (Masruri,  2016) yang mengatakan  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  ekonomi yang  mana  jika  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  naik  turun  justru  membuat ketimpangan ikut meningkat. Tingginya ketimpangan pendapatan diiringi dengan trend yang menurun dimana penurunan itu tidak diikuti dengan pertumbuhan yang meningkat  maka  hasilnya  pertumbuhan  ekonomi  akan  berpengaruh  signifikan akan  tetapi  pada  tingkat  level  terjadi  penghambatan  sampai  ketimpangan mengalami penurunan secara non maksimal dan selaras dengan teori neo marxist yang  menerangkan  pertumbuhan  ekonomi  akhirnya  menjadi  satu  faktor  yang menyebabkan  jurang  ketimpangan  kalangan  berkecukupan  serta  berkekurangan meluas lalu kian melonjak.
3. Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hasil  uji  regresi  menunjukkan  bantuan  sosial  tidak  memberikan  pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Bantuan Sosial memiliki nilai koefisien 3.07E- 10  dengan  nilai  probabilitas  0.2568  yang  berarti  setiap  terjadi  kenaikan  1% bantuan  sosial  akan  meningkatkan  ketimpangan  pendapatan  sebesar  3.07E-10%. Hasil  penelitian  itu  seperti  penelitian  yang  dilakukan (Yasni,  2020) yang
menyimpulkan  bahwa  belanja  bantuan  sosial  mempunyai  pengaruh  tidak signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  Nasional. Terjadi  peningkatan  pada masyarakat  yang  berpendapatan  rendah  saja  belum  tentu  akan  menurunkan ketimpangan  pendapatan  itu.  Akita  et al (1999)  dalam  penelitiannya  mendukung pernyataan  diatas  yang  mengatakan  bahwa  diantara  pengeluaran  rumah  tangga/ pendapatan  rumah  tangga  dengan  ketimpangan  pendapatan  tidak  ada  pengaruh signifikan. Riau adalah provinsi yang pendapatannya tertinggi ketiga di indonesia namun ketimpangannya kecil. Sebaliknya, nusa tenggara barat termasuk provinsi yang  berpendapatan  rendah  dan  ketimpangannya  masuk  kategori  tinggi.  Hal  itu berarti bahwa dengan pendapatan yang tersu bertambah tidak selalu berpengaruh terhadap berkurangnya ketimpangan.

## Kesimpulan
Dapat  diambil  kesimpulan  dari  hasil  dan  pembahasan  mengenai  Determinan Ketimpangan  Pendapatan  Provinsi  D.I.Yogyakarta  Tahun  2012-2020  yaitu:  Tingkat pengangguran  terbuka  mempengaruhi  ketimpangan  pendapatan  secara  signifikan  di Provinsi  DI  Yogyakarta  tahun  2012-2020.  Itu  menandakan  setiap  peningkatan  dalam tingkat pengangguran terbuka dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan begitu pula sebaliknya. Namun, pengaruh dari tingkat pengangguran terbuka signifikan. Pertumbuhan  ekonomi  tak  mempengaruhi  ketimpangan  pendapatan  di  Provinsi  DI Yogyakarta  tahun  2012-2020.  Itu  menandakan  setiap  peningkatan  dalam  pertumbuhan ekonomi  tidak  akan  menyebabkan  ketimpangan  pendapatan  begitu  pula  sebaliknya. Bantuan  sosial  mempengaruhi  ketimpangan  pendapatan  secara  tidak  signifikan  di Provinsi  DI  Yogyakarta  tahun  2012-2020.  Itu  menandakan  setiap  peningkatan  dalam bantuan  sosial  akan  menyebabkan  terjadinya  ketimpangan  pendapatan  begitu  pula sebaliknya.  Namun,  pengaruh  dari  bantuan  sosial  tidak  signifikan.  Ketimpangan pendapatan  di  Provinsi  DI  Yogyakarta  tahun  2012-2020  secara  bersama-sama dipengaruhi  oleh  Tingkat  pengangguran  terbuka,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  bantuan sosial.
Rekomendasi  dari  hasil  dan  pembahasan  mengenai  Determinan  Ketimpangan Pendapatan  Provinsi  D.I.Yogyakarta  Tahun  2012-2020  yaitu:  Dari  pihak  Pemerintah Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  diperlukan  adanya  suatu  bentuk  kepedulian seperti  perluasan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  untuk  memperoleh  kesempatan kerja yang lebih baik agar tingkat pengangguran terbuka dapat berkurang sedikit demi sedikit sampai ketimpangan pendapatan juga akan mengalami penurunan. Perlu adanya evaluasi  lebih  dalam  mengenai  anggaran  dan  penyaluran  belanja  bantuan  sosial  yang diberikan oleh Pemerintah supaya hal itu nantinya tersalurkan sesuai sasarannya sampai diharapkan  dengan  hal  itu  bisa  sedikit  demi  sedikit  mampu  mengurangi  ketimpangan pendapatan  yang  ada.  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  diharapkan  mampu mengambil langkah kebijakan yang tepat guna baik dari segi perekonomian ataupun non perekonomian supaya ketimpangan menurun dan distribusi pendapatan dapat terlaksana secara merata.

## BIBLIOGRAFI
Abdulah,  R.  (2013).  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi  Ketimpangan  Pendapatan  Di Jawa  Tengah. JEJAK:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan , 6 (1),  42–53. Google Scholar
Amri, K. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan : Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT) , 1 (1), 1–11. Google Scholar
Astuti,  R.  D.  (2015).  Analisis  Determinan  Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan  di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2013. Tirtayasa Ekonomika , 15 (1), 17– 30. Google Scholar
Cahya Saputri, R. G. (2017). Pengaruh Produktivitas Sektoral Dan Laju Pdrb Terhadap Tingkat  Ketimpangan  Pendapatan  Di  Jawa  Tengah  Pada  Tahun  2006  –  2015.
Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) , 2 (1), 103–112. Google Scholar
Damarjati,  A.  G.  (2010). Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kesenjangan pendapatan di propinsi jawa tengah . Google Scholar
Efriza,  U.  (2014).  Analisis  Kesenjangan  Pendapatan  Antar  Kabupaten  /  Kota  Di Provinsi  Jawa  Timur  Di  Era  Desentralisasi  Fiskal. Jurnal  Universitas  Brawijaya Malang . Google Scholar
Habibov, N. N., & Fan, L. (2013). Social assistance and the challenges of poverty and inequality in Azerbaijan, a low-income country in transition. Journal of Sociology and Social Welfare , 33 (1), 203–226. Google Scholar
Hassan,  S.  A.,  Zaman,  K.,  &  Gul,  S.  (2015).  The  Relationship  between  Growth- Inequality-Poverty  Triangle  and  Environmental  Degradation:  Unveiling  the Reality. Arab Economic and Business Journal , 10 (1), 57–71. Google Scholar
Hindun;Soejoto,  A.  (2019).  Pengaruh  Pendidikan  ,  Pengangguran  ,  dan  Kemiskinan terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Bisnis  Dan Kewirausahaan , 8 (3), 250–265. Google Scholar
Istikharoh,  Prijanto,  W.  J.,  &  Destiningsih,  R.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Tingkat Pendidikan  ,  Upah  Minimum  Dan  Tingkat  Pengangguran  Terhadap  Ketimpangan Pendapatan  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2008  -. Directory  Journal  of Economic , 2 (1). Google Scholar
Khoirudin, R., & Musta’in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Tirtayasa  Ekonomika , 15 (1),  17–30. Google Scholar
Kurniawan, B. R. A., & Sugiyanto, F. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share
Sektor Industri Dan Pertanian Serta Tingkat Jumlah Orang Yang Bekerja Terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2002-2010. Diponegoro Journal of Economics , 2 (1), 1–14. Google Scholar
Kuznet,  S.  (1955).  Growth  and  Income  Inequality. The  American  Economic  Review .

## Google Scholar
Masruri.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Ipm,  Tpak  Dan Pengangguran  Terbuka  Terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  Antar  Daerah  Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Jurnal Ilmiah , 1–13. Google Scholar
Nadhifah,  T.,  &  Wibowo,  M.  G.  (2021).  Determinan  Ketimpangan  Pendapatan Masyarakat  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis , 24 (1),
39–52. Google Scholar
Ogus  Binatli,  A.  (2012).  Growth  and  Income  Inequality:  A  Comparative  Analysis.
Economics Research International , 2012 , 1–7. Google Scholar
Permana,  R.  (2016).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kemiskinan  di Provinsi  Kalimantan  Timur. Forum  Ekonomi:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  Dan Akuntansi , 18 (2), 111–129. Google Scholar
Risso,  W.  A.,  &  Carrera,  E.  J.  S.  (2012).  Inequality  and  economic  growth  in  China. Journal  of  Chinese  Economic  and  Foreign  Trade  Studies , 5 (2),  80–90. Google Scholar
Safitri, D. (2018). Analisis Ketimpangan Dan Dispersi Pertumbuhan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2018 . Google Scholar
Sukirno, S. (2006). Teori Pengantar Ekonomi Makro. In Jakarta . Google Scholar
Sukirno, S. (2011). Teori Pengantar Makroekonomi. Rajawali Press . Google Scholar
Syamsir,  A.,  &  Rahman,  A.  (2018).  Menelusuri  Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan Kabupaten  dan  Kota. EcceS (Economics,  Social,  and  Development  Studies) , 5 (1),
22. Google Scholar
Todaro,  M.  P.,  &  Smith,  S.  C.  (2013).  Pembangunan  ekonomi  edisi  kesembilan.  In Erlangga .
Widarjono,  A.  (2018).  Ekonometrika :  Pengantar  dan  Aplikasinya.  In Jakarta : Ekonosia .
Yasni, R. (2020). Peran Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  Di  Indonesia. Substansi:  Sumber  Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi , 4 (1), 39–63. Google Scholar
Copyright holder:

## Luluk Miftakhurrohmah Nabila, Lorentino Togar Laut (2021)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: