Abstract: Corruption is a violation of the social, economic and political rights of the wider community. In addition to an environment that still does not have good legal awareness, the typology  of  corruption  is  considered  a  crime  that  has  a  high  social  level  so  that  the perpetrators  do  not  feel  deterred  even  though  they  have  been  threatened  with  serious imprisonment. Therefore, a new type of punishment is needed to tackle corruption. In the cultural determinism approach, the environment is one of the things that plays a big role so it needs attention. So that in this study will describe social work as an alternative concept of new  punishment  on  the  basis  of  cultural  determinism.  As  with  cultural  determinism,  the implementation of the Social Work Crime can place corruptors like street crime perpetrators and  make  the  perpetrators  unite  with  society.  The  implication  is  that  the  status  of  the perpetrators who have so far been classified as high in social status will erode into crimes with a lower caste in society. Apart from that, social work punishment will be able to create good moral values for the perpetrators and society. The method used is juridical-normative. The  approach  used  is  a  statutory  approach,  a  comparative  approach  and  a  conceptual approach.
Keywords: Corruption; Community Service Order; Determination Cultural
Abstrak: Korupsi  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial,  ekonomi  dan  politik masyarakat luas. Selain lingkungan yang masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik, tipologi korupsi dianggap sebagai kejahatan yang memiliki level sosial tinggi menyebabkan para pelaku tidak merasa jera meskipun telah diancam dengan pidana penjara berat. Oleh sebab  itu  diperlukan  sebuah  jenis  pemidanaan  yang  baru  guna  menanggulangi  korupsi. Dalam pendekatan determinisme kultural, lingkungan menjadi salah satu hal yang berperan besar  sehingga  perlu  diperhatikan.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  akan  mendeskripsikan Pidana  kerja  sosial  menjadi  salah  satu  alternatif  konsep  pemidanaan  baru  dengan  basis
Vol. 9, No. 2, Mei 2023

## Article History
Received: 16/03/2023 Revised: 21/03/2023 Accepted: 30/03/2023
Citation Suggestion: Kurnianingsih, Marisa. Setiawan, Wiranto Tri. (2023). Menakar Pidana Sosial Sebagai Paradigma Baru Konsep Pemidanaan Perkara Korupsi Berbasis Determinisme Cultural. JUSTISI. Vol 9, No 2. Hal 116-132

## MENAKAR PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PARADIGMA BARU KONSEP PEMIDANAAN PERKARA KORUPSI BERBASIS DETERMINISME CULTURAL
Marisa Kurnianingsih 1 , Wiranto Tri Setiawan 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
Email : Wirantotrisetiawan@gmail.com
*surel korespondensi ( email correspondence): Wirantotrisetiawan@gmail.com
determinisme  kultural.  sebagaimana  determinisme  kultural,  pemberlakuan  Pidana  Kerja Sosial bisa menempatkan pelaku korupsi layaknya pelaku street crime dan membuat pelaku menyatu  dengan  masyrakat .  Implikasinya,  status  pelaku  yang  selama  ini  tergolong  tinggi dalam  status  sosial  akan  tergerus  menjadi  kejahatan  dengan  kasta  yang  rendah  di lingkungan masyarakat. Selain itu dengan pidana kerja sosial akan dapat menciptakan nilai- nilai moral yang baik bagi pelaku maupun masyrakat. Adapun metode yang digunakan ialah yuridis-normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  ialah  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan perbandingan atau comparative approach serta pendekatan konseptual.
Kata Kunci: Korupsi; Pidana Kerja Sosia;, Determinasi Kultural

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  kehidupan  bermasyarakat  di  Indonesia  terdapat  masalah-masalah  yang ikut  berkembang  seiring  berkembangnya  zaman  salah  satunya  adalah  permasalahan mengenai hukum. 1 Salah satu masalah hukum yang mengalami perkembangan ialah korupsi. Korupsi  dapat  dipecah  menjadi  tiga  model  yang  berbeda  dari  sudut  pandang  sosiologis. Pertama,  orang  melakukan  korupsi  karena  pengaruh  keadaan  atau  kondisi,  yang  disebut “korupsi karena kebutuhan”. Kedua, korupsi berbasis keserakahan, di mana individu terlibat dalam  perilaku  tidak  jujur  meskipun  memiliki  sumber  daya  yang  cukup,  Ketiga,  korupsi kebetulan,  di  mana  kesalahan  terjadi  sebagai  akibat  dari  kesempatan. 2 Selain  itu, berkembang  pesat  nalar feodalisme  dan  kultur  patrimonial  dalam  kehidupan  bersosial masyarakat di Indonesia. Sehingga budaya sosial seperti itu memberikan implikasi terhadap kompleksitas pemberantasan korupsi. 3
Korupsi  merupakan  masalah  serius  yang  dapat  membahayakan  pembangunan, ekonomi,  sosial-politik  dan  menghancurkan  nilai  yang  hidup  dan  moralitas  demokrasi. Namun yang paling terkenal di masyarakat dan menjadi fokus perhatian hanya pada aspek materil yang terwujud dalam bentuk uang diambil untuk keuntungan pribadi. Pada akhirnya korupsi akan menjadi bagian dari budaya. 4 Aliran positivisme dalam ilmu kriminologi yang didasari  atas  pemikiran  Lambroso  dikatakan  bahwa  suatu  kejahatan  terjadi  dikarenakan natural  factor    atau  yang  dibawa  individu  dan  dunianya  yang  sebagian  bersifat  biologis ( Determine  biologic)  dan  faktor  bagian  lainnya  adalah  dikarenakan  dampak  lingkungan dimana  ia hidup ( Determine cultural). 5 Oleh karenanya banyak  kalangan yang  menyatakan bahwa  diperlukan  penegakan  hukum  yang  tepat  guna  memberantas  korupsi  sehingga
1 Ahmad  Rofiq  et.al.  (2019). “Criminal  ObjectivesIntegrality  in  the  Indonesian  CriminalJustice  System”, jurnal  Al-Risalah, 19(2). p. 181
2 Brian Lemuel Rachman. (2018). “ Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia”, Lex Et Societatis, VI(2). p. 63
3 Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawti . (2015). “Model Strategi Kebudayaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Jurnal Review Politik . (5). p. 9
4 Sukmareni.  (2018). “Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  menurut  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia”, Pagaruyuang Law Journal, 1(2).p. 160
5 Kholiq,  M.  A.  (2000) .  “Urgensi  Pemikiran  Kritis  dalam  Pengembangan  Kriminologi  Indonesia di  Masa Mendatang”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 7(15). p. 164
menimbulkan efek jera dan lingkungan yang baik dalam masyarakat. 6
Persoalan  mengenai  pidana  dan  pemidanaan  dalam  realitanya  kerap  kali  menjadi suatu problem  yang  selanjutnya  seringkali  mengalami  perubahan.  Perdebatan  mengenai tujuan  penjatuhan  pidana  atau  pemidanaan  yang  menjadi  bagian  dari  dasar  moral pemberlakuan  pidana  seringkali  menjadi  pembahasan  dari  para  ahli  hukum.  Penerapan hukuman pidana yang berat seringkali dijadikan opsi dalam rangka penanggulangan tindak pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime. Selain itu upaya untuk meminimalisir terjadinya kasus korupsi telah banyak dilakukan baik dari aspek yuridis formal namun melalui upaya non penal melalui kampanye anti korupsi lewat poster maupun pamflet. 7 Namun dengan melihat realita yang terjadi saat ini dirasa perlu metode lain guna mengefektifkan  penanggulangan  tindak  pidana.  Alternatif  skema  pemidanaan  yang  dapat dikatakan  baru  guna  menanggulangi  terjadinya  tindak  pidana  ialah  mengenai  penerapan pidana kerja sosial ( Community Service Order) yang dikehendaki akan mampu menjadi salah satu opsi atau jawaban dari penegakan hukum di Indonesia.
Pengenaan pidana kerja sosial saat ini telah ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia. Pidana kerja sosial dalam KUHP dimasukan ke dalam jenis Pidana Pokok sebagaimana yang tertera dalam Pasal 65 KUHP baru. 8 Penambahan jenis pidana ini pula dapat diterapkan hanya kepada delik yang tergolong  ringan  atau  delik  yang  memiliki  ancaman  pidana  penjara  singkat.  Menurut Sudarto sebagaimana yang dikutip oleh  M.  Hasbi dikatakan bahwa  alasan yang  mendasari dilakukannya  pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia  terdapat  tiga  alasan  penting  yaitu alasan  politik,  sosiologis  dan  praktis.  Dari  pendapat  yang  disampaikan  Sudarto  tersebut dapat dilihat bahwa alasan yang bersifat sosiologis menjadi alasan yang cukup mendominasi dikarenakan  produk  hukum  yang  dihasilkan    oleh  setiap  negara  merupakan  cerminan  dari budaya negara tersebut. 9
Posisi  dari  tindak  pidana  korupsi  sebagai extra  ordinary  crime  atau  kejahatan  level atas yang berbeda dengan street crime, menjadi salah satu faktor ketidak jeraan para pelaku untuk melakukan perbuatan serupa kembali. Sehingga dengan penerapan pidana kerja sosial sebenarnya  dapat  menjadi  opsi  tidak  hanya  penanggulangan  tindak  pidana  ringan
6 Bambang  Waluyo.  (  2017). “Upaya  Taktis  dan  Strategis  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia”,  Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia,IV (1). p. 627- 628
7 Fakhruddin.  (2020) .  “Perspektif  Budaya  Hukum  Dalam  Perkembangan  Kasus  Korupsi  Di  Indonesia”, Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1(1). p. 186
8 Pidana Pokok dalam Pasal 65 KUHP meliputi :
a. Pidana penjara;
b. Pidana tutupan;
c. Pidana pengawasan;
d. Pidana denda; dan
e. Pidana kerja sosial
9 M. Hasbi Ash-Shiddiqqi et.al. (2021). “Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Islam”, Alqisthu jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum. 19(1).p. 40
melainkan dapat pula diterapkan terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan agar pelaku  dapat  mendapatkan  efek  jera  dikarenakan  dengan  pidana  kerja  sosial  dapat menempatkan  pelaku  layaknya  pelaku  kejahatan  jalanan  atau street  crime  meskipun perbuatan  korupsi  tergolong  sebagai white  collar  crime.  Adanya  pergeseran  paradigma tersebut  dapat  dijadikan  opsi  dalam  hal  pemidanaan  perkara  tindak  pidana  korupsi. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis ingin menggali dan menganalisis lebih dalam mengenai  pergeseran  paradigma  pemidanaan  tindak  pidana  korupsi  melalui  pidana  kerja sosial.
Didalam  pembahasan  artikel  ini  akan  memulai  dengan  membahas  mengenai bagaimana  konsep  pemidanaan  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  menurut  Hukum Positif  Indonesian  saat  ini.  Kemudian  pembahasan  akan  dilanjutkan  dengan  menguraikan mengenai  bagaimana  konsep  Pidana  kerja  sosial  dalam  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi perspektif Determinisme.  Pada  bagian  ini  akan  diuraikan  bagaimana  terdapat  pergeseran paradigma  pemidanaan  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  didasari  oleh  paham determinisme. Pada akhir bagian dari artikel ini akan disampaikan sebuah kesimpulan yang akan  menjawab  tentang  bagaimana  konsep  pemidanaan  dalam  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia saat ini serta seperti apa konsep pidana kerja sosial sebagai suatu paradigm baru dalam tindak pidana korupsi berbasis determinisme.

## METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis  normative.  pendekatan  yuridis-normatif  adalah  jenis  pendekatan  yang mempertimbangkan  ketentuan  undang-undang  suatu  negara  atau  metode  pendekatan hukum doktrinal,  seperti teori dan pendapat para ilmuwan hukum,  khususnya yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. 10

## PEMBAHASAN
A. Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Positif Indonesian saat ini
Menurut laporan tahun 2002 tentang negara gagal oleh Study World Economic Forum  dan  Universitas  Harvard,  Indonesia  merupakan  salah  satu  dari  59  negara  yang menunjukkan ciri negara gagal karena tingginya tingkat kejahatan, korupsi yang meluas, kekerasan dan suasana ketidakpastian yang tinggi. 11 Korupsi telah sedemikian merusak tubuh  penyelenggara  negara  sehingga  bangsa  Indonesia  memiliki  potensi  besar
10 Soemitro. (1998) . Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. p. 24 11 Cindy  Rizka  Tirzani  Koesoemo.  ( 2017).  “Eksistensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi” Lex Crimen,VI(1). p.64
menghadapi zona negara gagal. Mengingat Korupsi lebih dari sekedar masalah hukum, itu  juga  masalah  ekonomi,  budaya,  dan  politik.  Maraknya  korupsi  telah  menimbulkan malapetaka tidak hanya pada kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan, tetapi  berpotensi  juga  memberikan  dampak  negatif  bagi  kehidupan  generasi mendatang.
Apabila  ditelaah  berdasarkan  sudut  pandang  doktrin,  Romli  Atmasasmita berpendapat  bahwa  tidak  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  korupsi  di  Indonesia  sudah termasuk  kejahatan  luar  biasa  jika  kita  memperhatikan  perkembangan  tindak  pidana korupsi baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan melakukan kajian yang mendalam. Lebih  jauh  lagi,  ternyata  perbuatan  korupsi  merupakan  perampasan  hak-hak  ekonomi dan  sosial  warga  negara  Indonesia  bila  ditinjau  dari  dampak  atau  akibat  negatif  yang ditimbulkannya terhadap tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru hingga saat ini. 12
Aturan  pidana  untuk  korupsi  sudah  ada  sejak  lama  dimana  korupsi  sebagai perbuatan  salah,  sudah  ada  sejak  zaman  perintis  Belanda.  Ada  13  Pasal  dalam  KUHP yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  umum  yang  termasuk  dalam  kategori  tindak pidana korupsi yaitu :
1) Rumpun delik penyuapan yang terdiri dari beberapa Pasal yaitu Pasal 209, 210, 418, 419, serta Pasal 420 kitab undang-undang hukum pidana.
2) Rumpun  delik penggelapan yang terdiri berdasarkan Pasal 415, 416, dan Pasal 417 kitab undang-undang hukum pidana.
3) Rumpun  delik  kerakusan  yang  terdiri  dari  beberapa  pasal  diantaranya  ialah  Pasal 423 serta Pasal 425 kitab undang-undang hukum pidana.
4) Rumpun  delik  yang  berkaitan  dengan  pemborongan, leveransir  dan  relasi  yang terdiri dari Pasal 387, 388, & Pasal 435 kitab undang-undang hukum pidana Seiring  berjalan  nya  waktu,  pengaturan  regulasi  mengenai  delik  korupsi  dalam KUHP dianggap menemui permasalahan dan tidak efektif. Hal ini dikarenakan tidak bisa menjangkau  aspek-aspek  lain  dalam  penegakan  hukum  korupsi  yang  semakin kompleks. Berangkat dari hal tersebut maka kemudian dibentuk suatu undang-undang khusus  mengenai  tindak  pidana  korupsi  yang  saat  ini  eksis  dengan  istilah  undang- undang tipikor. Undang-undang ini dijadikan sebagai undang-undang khusus yang ada diluar KUHP guna penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
Terdapat  beberapa  pasal  yang  mengatur  mengenai  sanksi  pidana  yang  dapat dijatuhkan  kepada  pelaku  korupsi.  Beberapa  pasal  tersebut  diantaranya  ialah  dalam rumusan  Pasal  2  dijelaskan “bahwa  setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum
12 Ermansjah Djaja. (2010). Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006. Jakarta: Sinar Grafika.p.30
melakukan  perbuatan  memperkaya  dirisendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi yang yang dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan  paling  banyakRp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Kemudian  dalam  Pasal  3  UU  Tipikor  mengatur  mengenai  penyalahgunaan wewenang  guna  menguntungkan  diri  sendiri,  orang  lain  sehingga  merugikan  negara maka dapat dihukum dengan pidana penajara seumur hidup dan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan dikenai denda sebanyak Rp 1000.000.000,00 / Satu Miliar Rupiah. Selain itu terdapat pasal gratifikasi dalam Pasal 12B yang mengatur pula mengenai  pidana  penjara  serta  denda  yang  dapat  dikenakan  bagi  pelakunya.  Dari rumusan-rumusan  pasal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  subyek  dalam  tindak  pidana korupsi yang dilakukan oleh orang dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman mati, seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan bagi subjek korporasi yang pidana pokok yang dapat dikenakan ialah pidana denda.
Konsep pemidanaan yang berat dalam hukum positif dapat dikatakan berpedoman pada  suatu  teori  pembalasan.  Menurut  Karl.  O  Christiansen  dikatakan  bahwa  ciri  dari teori pembalasan ialah :
a. Pembalasan tujuan utama pidana;
b. Pembalasan  merupakan  tujuan  utama  yang  didalamnya  tidak  mengandung  nilai- nilai lain;
c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
d. Hukuman harus didasarkan pada kesalahan pelaku.;
e. Pidana  tidak  ditujukan  untuk  memperbaiki  atau  mendidik  namun  murni  untuk pencelaan. 13
Menyimak  informasi  yang  diberikan  Kejaksaan  Agung  dan  KPK  terkait  proses pemberantasan  korupsi  yang  mereka  lakukan.  Hasil  kinerja  tahun  2016  dijelaskan Kejaksaan Agung RI yang mengaku berhasil menghemat Rp. 20,5 triliun dan USS 263,9 ribu,  selain  itu  berhasil  memulihkan  keuangan  negara  senilai  Rp.  49,2  triliun  Secara total.  Sedangkan  Komisi  Pemberantsan  Korupsi  (KPK)  telah  melakukan  96  kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan dan 77 kegiatan penuntutan dari kasus baru maupun kasus yang telah ditangani pada tahun sebelumnya. Selain itu, KPK telah melakukan eksekusi terhadap 81 putusan pengadilan yang inkracht. Akibat penanganan kasus korupsi, lebih dari 497,6 miliar rupiah telah disetorkan ke kas negara dalam bentuk PNBP oleh KPK. 14
Dan pada laporan tahunannya Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan di tahun
13 Dwi Priyatno . (2009). Sistem  Pidana Penjara di Indonesia. Bandung : PT. Refka Aditama. p. 23 14 Priyanto, Sistem Pidana Penjara, p 162.
2020 telah tercatat sebanyak 1298 kasus korupsi yang merugikan negara sebanyak 56,7 Triliun. 15
Jika dilihat kinerja kejaksaan dan KPK sebagai lembaga yang memiliki wewenang menegakkan hukum yang telah menyelesaikan banyak kasus merupakan suatu prestasi. Namun disisi lain, hal ini memperlihatkan bahwa pemberian sanksi pidana yang berat sekali  pun  masih  belum  bisa  mengurangi  terjadinya  kasus  korupsi  yang  terjadi  di Indonesia.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief  pidana  penjara  diakui  pula  sebagai  sebuah sanksi  yang  pantas  diterapkan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  dan  pelanggaran tertentu.  Pengakuan  akan  penerapan  pidana  sebagai  salah  satu  pidana  yang  dapat diterapkan  telah  diakui  dalam  pertimbangan  resolusi  kedelapan  PBB  yang menyebutkan bahwa pidana penjara tidak dapat dibuang secara keseluruhan meskipun diperlukan pengembangan alternative dari sanksi pidana penjara. 16

## B. Pidana  Kerja  Sosial  sebagai  Paradigma  baru  dalam  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi Berbasis Paham Determinisme
Hukum  sebagai  suatu  produk  antara  hubungan  dan  perimbangan  dalam masyarakat dalam proses formulasi hingga implementasinya dipengaruhi sejumlah aspek yang  mempengaruhi  perkembangan  hukum. 17 Sudut  pandang  sosiologis  melihat kejahatan  adalah  suatu  perbuatan  yang  menjauhi  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat.  Norma  sebagai  suatu  consensus  dari  anggota  masyarakat  menyebabkan penjatuhan  sanksi  dari  pelanggaran  norma  tersebut. 18 Sedangkan  Sutherland mengungkapkan  bahwa  kejahatan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh negara dikarenakan merugikan sehingga negara melakukan upaya untuk mencegah dan memberantas melalui pemberian sanksi. 19
Kejahatan  yang  timbul  adalah  suatu  hal  yang  telah  diperhitungkan  oleh  setiap orang  yang  melakukan  baik  kesenangan  dan  rasa  sakit  yang  diperoleh  dari  perbuatan tersebut.  Pandangan  tersebut  dikatakan  oleh  Beccaria  sebagai  salah  satu  tokoh  dalam aliran teori klasik.  Sedangkan  menurut Bentham dikatakan  bahwa the act which I think
15 https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa- kasuskorupsi-kerugian-negara-rp-567 (di akses 11 Juni 2022).
16 Barda  Nawawi  Arief.  (2002).  Kebijakan  Legislatif  dalam  Menanggulangi  Kejahatan  dengan  Pidana Penjara, Semarang  : UNDIP. p.43
17 Arfin  dan  Leonarda  Sambas  K.  (2016). Teori-Teori  Hukum  Klasik  dan  Kontemporer,  (Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia. p. 1
18 Anang Priyanto. (2012). Kriminologi. Yogyakarta : Penerbit Ombak. p.77
19 Yermil Anwar Adang, Kriminologi. (2010). Bandung : PT. Refika Aditama,.p.179
will give me most plesseru, sehingga dapat dikatakan bahwa pidana yang berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan diperoleh. 20
Berbeda  dari  aliran  klasik,  terdapat  pandangan  bahwa  kejahatan  timbul dikarenakan  adanya  faktor  penting  yang  mendasarinya.  Pandangan  yang  sedemikian sering  disebut  sebagai  pandangan  determinisme.  Paham determinisme  menyatakan bahwa  manusia  sama  sekali  tidak  mampu  secara  bebas  memilih  kehendak  mereka melainkan  terdapat  faktor milleu  atau  lingkungan  dan  individu  manusia  yang bersangkutan. Dalam memilih kehendaknya manusia seringkali tunduk terhadap hal-hal yang sebelumnya telah terjadi sehingga tidak dapat dikendalikan olehnya. 21 Bertolak dari aliran determinisme  kemudian  terdapat  aliran  modern  yang  dipelopori  oleh  Lombroso,
Lasagne  dan  Ferri.  Aliran  ini  berkarakteristik  bahwa  terhadap  suatu  perbuatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  tidak  dapat  dilihat  hanya  secara  abstrak  dari  sudut  yuridi semata  melainkan  harus  dilihat  secara  konkrit.  Hal  ini  dikarenakan  perbuatan  yang dilakukan  tersebut  dipengaruhi  oleh  watak,  faktor  biologis  serta  lingkungan masyarakat. 22
Pada  paham  aliran  klasik  yang  dittikberatkan  ialah  terhadap  kodifikasi  hukum pidana  sebagai  sarana  pengamanan  kepentingan  penguasa  sebagaimana  dikatakan George Goldwin,. Pada zaman dimana aliran klasik yang sedemikian sangat berkembang, hukum  pidana  pada  zaman  tersebut  kerapkali  mengalami  ketidakpastian  hukum  dan banyaknya ketidakadilan. Paham indeterminisme seperti ini menghendaki hukum pidana perbuatan  dan  bukan  diletakkan  pada  si  pelakunya (daad-strafrecht). 23 Namun  dalam aliran  modern  yang  berdasar  pada  paham determinisme  dikatakan  bahwa  kejahatan dapat dicegah dengan efektif tidak melalui kerasnya hukuman yang diberikan melainkan lebih berfokus kepada kepastian. 24
Pemahaman  yang  dipelopori  oleh  Lambroso  tentang  aliran  modern  tersebut menurut  hemat  penulis  sangat  relevan  dengan  kondisi  hukum  pidana  yang  saat  ini
20 Made Darma Weda, Kriminologi. (1996). Jakarta : PT Raja Grafindo. p.15
21 Topo Santoso. (2001). Kriminologi. Jakarta : PT. Raja Grafindo. p.23
22 Syaiful  Bakhri .  (2010).  “Pengaruh  Aliran-Aliran  Falsafat  Pemidanaan  dalam  Pembentukan  Hukum Pidana Nasional”, Jurnal Hukum, 18(1). p.147
23 Sholehudin.  (2004).  Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  PIdana  :  Ide  Dasar  Double  Track  System  & Implementasinya, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. p.25
berkembang.  Hal  ini  dikarenakan  pada  saat  ini  hukuman  penjara  atau  pemberian hukuman  yang  disesuaikan  dengan  apa  yang  diperbuat  tidak  lagi  relevan  serta  tidak menjamin untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Dalam proses pengembangan produk legislasi di Indonesia, sanksi pidana saat ini telah banyak dimanfaatkan. Bahkan Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  dalam  hukum  tata  negara,  hukum  administrasi  negara dan hukum perdata, hukum pidana mempunyai posisi yang istimewa. 25 Namun dengan kondisi  seperti  saat  ini  diperlukan  suatu  konsep  atau  model  baru  dalam  pemberian hukuman terhadap suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.
Pencarian  alternatif  konsep  pemidanaan  dengan  tidak  mengedepankan pemenjaraan dapat dilihat sebagai  cara  yang ditempuh untuk mencapai  sebuah  tujuan dari pemidanaan yang tidak diperoleh dari penjatuhan sanksi pidana penjara atau pidana perampasan  kemerdekaan.  Dari  aspek  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  pidana perampasan  kemerdekaan  tersebut  perlu  diubah  menggunakan  sistem non-punitive measure. 26 Salah  satu  bentuk  alternative  yang  dapat  diterapkan  adalah  sanksi  pidana kerja sosial atau yang dikenal sebagai community Service Order. Adapun pekerjaan sosial diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  professional  untuk  membantu  individu-individu, kelompok-kelompok serta masyarakat tanpa upah.Konsep sanksi pidana kerja sosial jika dilihat memang belum pernah dikenal dalam sistem hukum Indonesia.
Konsep pidana sosial sendiri sering ditemui dalam negara yang menganut sistem hukum common law. Hal ini terlihat dari akhir abad 19 (Sembilan belas) dimana pidana kerja  sosial  mulai  dirumuskan  dalam  perundang-undangan  pidana  di  beberapa  negara eropa  seperti  Belanda  dan  Portugal  sebagai  alternative  pidana  perampasan kemerdekaan. 27 Pemberian hukuman pidana kerja sosial dalam KUHP Belanda berdurasi tidak  boleh  melebihi  240  (dua  ratus  empat  puluh)  jam  dan  harus  diselesaikan  dalam waktu  12  (dua  Belas)  bulan  serta  dapat  diperpanjang  12  bulan  oleh  penuntut  umum. sedangkan  pemberian  pidana  kerja  sosial  di  Belanda  dikecualikan  pengenaannya
25 Eman Sulaeman.  (2014). “ Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana dalam Perundang-undangan Hukum Administrasi”, Wahana Akademika, 1(1).p.138
26 Nadia  Utami  Larasati.  (  2018). “Efek  Prisonisasi  Dan  Urgensi  Pemberian  Pidana  Alternatif  Bagi  First Offender‟, Deviance: Jurnal Kriminologi, 2(1). p.59
27 Yolanda  Islamy,  Elis  Rusmiati,  Erika  Magdalena  Chandra.  (2022).  “ Analisis  PElaksanaan  PIdana  Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019”. Jurnal Ilmu Hukum, 18(1). p. 5
terhadap residivis, delik kekerasan serius dan kejahatan seksual. 28
Di  negara  Portugal  penerapan  sanksi  pidana  kerja  sosial  kurang  lebih  sama dengan apa yang diatur dalam KUHP Belanda. Pidana sanksi kerja sosial diterapkan bagi tindak pidana yang ancaman pidana nya tidak lebih dari satu tahun. Kemudian apabila dalam penerapannya terpidana tidak melakukan dengan baik atau melanggarnya maka pidana kurungan dapat menggantikan pidana kerja sosial atas perintah pengadilan. Hal ini dapat dilakukan apabila terpidana sengaja menghalangi untuk tidak bekerja, menolak bekerja  tanpa  alasan  atau  melanggar  secara  berat  serta  menunjukkan  bahwa  tujuan pidana kerja sosial tidak dapat tercapai. 29 Sanksi pidana kerja sosial di Indonesia sendiri telah  ada  dalam  perumusan  KUHP  baru.  Lebih  lanjut  dalam  pasal  85  KUHP  baru dijelaskan  bahwa  terdakwa  yang  melakukan  perbuatan  pidana  yang  diancam  dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun, hakim menjatuhkan hukuman maksimal enam bulan penjara  atau  denda  kategori  II  dapat  dikenakan  melakukan  pidana  pekerjaan  sosial. Kemudian pidana kerja sosial dijatuhkan dalam waktu tertentu saja yaitu paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
Pidana Kerja sosial dalam KUHP baru dapat dilihat bahwa diletakkan atau masuk ke dalam klasifikasi jenis pidana pokok. Hal ini menjadi suatu hal yang berbeda dengan konsep pidana pokok dalam KUHP yang saat ini masih digunakan. Dikarenakan dalam KUHP  yang  masuk  ke  dalam  klasifikasi  pidana  pokok  adalah  pidana  mati, penjara,kurungan,  denda  serta  pidana  tutupan. 30 Dari  formulasi  yang  ada  di  dalam KUHP  baru  mengenai  pidana  kerja  sosial  itu  pula  dapat  dikatakan  bahwa  pemberian hukuman  pidana  kerja  sosial  sebagai  pidana  pokok  hanya  dapat  dikenakan  terhadap tindak  pidana  tertentu  saja.  Terhadap  tindak  pidana  yang  ancaman  nya  lebih  dari  5 (lima) tahun maka tidak dapat diterapkan.
Dalam konteks tindak pidana korupsi yang bersifat sebagai kejahatan luar biasa atau  suatu  kejahatan  dengan  kelas  atas  maka  penerapan  pidana  kerja  sosial  dapat dijadikan  salah  satu  solusi  sebagai  upaya  pemberian  efek  jera  terhadap  koruptor.
28 Erasmus  A  T  Napitupulu.  Genoveva  A  K  S  M.  (2019)  .  „Hukuman  Tanpa  Penjara:  Pengaturan, Pelaksanaan  Dan  Proyeksi  Alternatif  Pemidanaan  Non  Pemenjaraan  Di  Indonesia‟,  Institute  For  Criminal  Justice Reform (ICJR).p. 22
29 Chandra, “ Analisis Pelaksanaan Pidana”, p.7 30 Pasal 10 KItab Undang-undang Hukum Pidana
Sejauh ini penerapan sanksi pidana penjara yang berat pun masih belum efektif dalam menanggulangi  korupsi.  Predikat  sebagai  terpidana  kasus  korupsi  seringkali  masih membuat para pelaku tidak jera meskipun telah dihukum. Hal ini terjadi didasari pada asumsi  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  berbeda  dengan  tindak  pidana  jalanan atau street crime  sehingga tidak menimbulkan rasa malu bagi diri mereka. Kondisi ini dipengaruhi  pula  dari  budaya  patrimonial  dengan  sifat  kekerabatan  yang  kental sehingga  membangun budaya patron atau atasan-majikan (bawahan-pesuruh).  Dalam hal  yang  demikian  itu  elit  birokrat  yang  sering  menjadi  pelaku  korupsi  akan  merasa menjadi  patron  dan  karyawan  atau  masyarakat  menjadi  bawahannya  adalah  klien.
Mekanisme  yang  seperti  ini  kemudian  melahirkan  suatu  mekanisme  kerja  balas  budi yang  dikarenakan  elit  telah  memberikan  budi  baik  kepada  bawahan  sehingga  kontrol terhadapnya pun menjadi lemah. 31
Menurut  Kresno  Aldi  lemahnya  kontrol  dari  masyarakat  yang  disebabkan  oleh sikap  masyarakat  yang  mengganggap  kasus  korupsi  sebagai  angin  lalu  dan  sikap masyarakat  yang  mempercayai  bahwa  dalam  hal  penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi tidak akan sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten. 32 Akibatkan korupsi sulit untuk  dibendung  dikarenakan  lingkungan  atau  budaya  dari  masyarakat  sudah mentoleransi perbuatan tersebut dengan sikap masyarakat yang mengganggap korupsi sebagai suatu kejadian yang angin lalu. Akibatnya meski telah dijerat dengan hukuman pun para pelaku korupsi tidak merasa malu atas apa yang telah diperbuat.
Rasa  malu  muncul  akan  muncul  dikarenakan  seseorang  berada  pada  suatu lingkungan yang baik sehingga dari lingkungan tersebut mendorong seseorang untuk tidak melaku perbuatan yang salah ataui menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  paham  aliran  modern  yang  berdasar  dari  paham determinisme yang mengatakan bahwa suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah lahir dari beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal yang berada dalam dirinya atau biologis dan faktor eksternal yaitu lingkungan.
Faktor internal dalam paham determinisme dapat dikatakan sebagai suatu faktor yang  terdapat  dalam  pribadi  seseorang  yang  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan
31 Fakhrudin, “ Perspektif Budaya hukum”, p.189
kejahatan. Sedangkan faktor eksternal ialah suatu kondisi eksternal dari diri seseorang yang  dapat  mempengaruhinya  untuk  melakukan  suatu  kejahatan.  Dapat  dikatakan bahwa dalam paham determinisme penyebab kejahatan ialah bersifat biologis atau dari diri seseorang namun keadaan sosiologis diluar juga tidak bisa dilupakan dikarenakan memiliki peran untuk mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.
Melalui  pandangan  salah  satu  tokoh  aliran determinisme  yaitu  Enrico  Ferri mengatakan  bahwa  seseorang  memiliki  keinginan  untuk  melakukan  suatu  kejahatan namun apabila orang tersebut hidup dalam suatu lingkungan yang baik maka ia tidak akan  melakukan  kejahatan  tersebut. 33 Sehingga  faktor  eksternal  menjadi  cukup dominan terhadap timbulnya suatu kejahatan. Maka dari itu paham determinisme lebih melihat suatu kejahatan  dilihat dari sudut pandang pelaku yang perlu didekati secara nyata dan persuasive bukan terhadap perbuatan yang dilakukan. Sehingga penggunaan sanksi  terhadap  suatu  tindak  pidana  perlu  menitikberatkan  kepada  aspek  pembinaan layaknya pidana kerja sosial.
Salah  satu  bentuk  pemberian  sanksi  sosial  ialah  seperti  melakukan  kegiatan pembersihan  sampah  di  lingkungan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  pelaku  koruptor dengan  diberikan  label  bahwa  hal  itu  dilakukan  karena  sedang  menjalani  hukuman pidana.  Masyarakat  diminta  untuk  menekankan  sikap  tidak  toleransi  terhadap  suatu kejahatan  yang  terjadi  seperti  pencelaan  terhadap  pelaku  menjadi  penting.  Apabila proses  pencelaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  ini  berjalan  secara  sinergik  dalam kebijakan  hukum  pidana  maka  akan  dapat  memberikan  daya  tangkal  yang  efektif dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana secara formal dan berat.
Menurut Barda Nawawi Arief kritik terhadap pidana penjara dibedakan menjadi 3  kritik  yaitu  kritik  dari  sudut strafmodus  yang  menitikberatkan  kepada  sistem pembinaan atau treatment dan kelembagaan institusi, kritik dari sudut Strafmaat yang lebih  melihat kepada  sudut  lamanya pidana penjara, serta kritik dari  sudut  straftshort yang  lebih  menekankan  kepada  Penempatan  atau  pemenjaraan  seseorang  dianggap sebagai  bentuk  pemidanaan  yang  cenderung  mengurangi  atau  membatasi
33 Rizanizarli.(2004).“ Teori-teori  Pemidanaan  dan  Perkembangannya”,  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum. 38(XIV).p. 183
pemenjaraan selektif . 34 Sanksi pidana kerja sosial yang digagas perlu dipertimbangkan kembali dalam upaya melakukan pembaharuan hukum pidana. Hal ini dikarenakan jika melihat dari KUHP  baru  maka sanksi  pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan  bagi tindak  pidana  yang  ancamannya  dibawah  5  tahun.  Sedangkan  jika  melihat  ancaman yang  terdapat  dalam  undang-undang  tipikor  bagi  pelaku  korupsi  dapat  diancam dengan pidana penjara diatas 5 tahun atau bahkan seumur hidup.
Terdapat  opsi  yang  dapat  dilakukan  guna  pembaharuan  hukum  pidana khususnya  dalam  hal  tindak  pidana  korupsi.  Opsi  yang  dapat  dilakukan  dalam  upaya pembaharuan  hukum  pidana  ini  yaitu  : pertama,  pembahasan  kembali  mengenai formulasi pasal pidana kerja sosial pada KUHP baru yang memberikan pengecualian jika terhadap  tindak  pidana  korupsi  sebagai  tindak  pidana  luar  biasa  maka  dapat  pula diterapkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Kedua, perlu dilakukan perubahan kembali undang-undang tipikor yang kemudian memformulasikan ulang sanksi pidana yang diterapkan dengan mengadopsi sanksi pidana kerja sosial. Akan tetapi jika dengan dilakukan perubahan terhadap undang-undang tipikor sebagai konsekuensi nya  perlu menyelaraskan dengan formulasi yang ada di KUHP baru.
Penerapan pidana kerja sosial terhadap koruptor untuk melakukan kerja sosial di masyarakat  dapat  menempatkan  koruptor  sejajar  dengan  masyarakat  umum  atau sejajar dengan street crime serta masyarakat dapat secara langsung menjadi pengawas.
Dengan  metode  yang  sedemikian  maka  setidaknya  dapat  memberikan  efek  malu ( Shame)  dan  rasa  salah  (Guilt)  bagi  koruptor  sekaligus  dapat  menjadi  perhatian  bagi individu  lain  agar  menjauhi  atau  tidak  berprilaku  sedemikian.  Dengan  demikian  maka akan terciptanya suatu budaya hukum yang baik dalam masyarakat. Mengingat budaya hukum  juga  menjadi  faktor  penting  dalam  sistem  hukum  selain  pada  struktur  dan substansi hukum. 35 Penerapan pidana kerja sosial dalam tindak pidana korupsi menurut Nyoman  Serikat  pada  dasarnya  dikarenakan  oleh  ketidakefektifan  penerapan  pidana penjara  maupun  denda  yang  selama  ini  diterapkan  serta  sebagai  suatu  penegasan terhadap  korupsi  yang  sudah  bersifat  sistemik  dan  endemic  yang  berimbas  kepada
34 Barda Nawawi Arief. (2003). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti. p.34
35 Mura  P.  Hutagalung,  “ Budaya  Malu,  Budaya  Salah,  dan  Budaya  Hukum”,  jurnal  Hukum  dan Pembangunan, l. 37(3). p. 374
timbulnya  kerugian  keuangan  negara  hingga  terlanggarnya  hak  sosial-ekonomi masyarakat luas. 36
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  maka  upaya  reformasi  hukum  pidana  mulai dilakukan  untuk  meninjau  dan  menilai  kembali  sesuai  dengan  nilai-nilai  sentral sosiopolitik,  sosiofilosofis  dan  sosiokultural  masyarakat  Indonesia  yang  melandasi kebijakan  sosial,  kriminal  dan  penegakan  hukum  Indonesia. 37 Oleh  sebab  itu  sangat diperlukan pembaharuan dalam bidang hukum pidana sebagai upaya meninjau kembali aturan-aturan  yang  tidak  relevan. 38 Adanya  perubahan  pandangan  dalam  penegakan hukum  delik  korupsi  dengan    mengadopsi  sanksi  pidana  kerja  sosial  sebagai  upaya untuk  membentuk  moral  yang  baik  dari  masyrakat    merupakan  implementasi  dari reformasi  hukum  yang  mencerminkan  nilai  masyarakat  Indonesia.  Selain  itu  dapat menjadi  alternative  dari  pidana  perampasan  kemerdekaan  seperti  pidana  penjara, pidana  kurungan  serta  pidana  tutupan  yang  memiliki  banyak  dampak  negatif. 39 Serta sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tetap dijunjung tinggi guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

## KESIMPULAN
Korupsi sebagai suatu perbuatan yang diancam pidana sudah terdapat sejak zaman penjajahan  Belanda.  mengenai  tindak  pidana  korupsi  sudah  diatur  pada  kitab  undang- undang  hukum  pidana  yang  mana  termasuk  dalam  beberapa  rumpun  diantara  nya  ialah Rumpun  tindak  pidana  penyuapan,  penggelapan,  kerakusan  serta  pemborongan.  Namun seiring  dengan  perkembangan  waktu  dan  kompleksitas  serta  maraknya  korupsi  yang dilakukan  maka  dibentuk  Undang-undang  20  Tahun  2001  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi yang  hingga  saat  ini  berlaku.  Dalam  undang-undang  tipikor  konsep  pemidanaan  yang ditekankan adalah pembalasan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan dengan pemberian sanksi pidana yang berat sebagai ganjaran terhadap apa yang dilakukan.
Konsep pidana sosial  dapat  ditemui di beberapa negara eropa seperti Belanda dan Portugal  sebagai  alternative  pidana  perampasan  kemerdekaan.  Penerapan  sanksi  pidana kerja sosial bertujuan untuk memberikan efek jera melalui rasa malu. Rasa malu muncul akan
36 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  (2008).  Beberapa  Pemikiran  ke  Arah  Pengembangan  Hukum  Pidana  , Bandung : Citra Aditya Bakti. p. 57
37 Barda Nawawi  Arief. (2010). Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta  : PT. Kencana  Prenada Media Group. p. 30
38 Ratna  Kumala  Sari,  &  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya .  (2019).  "Pertanggungjawaban  Pidan  Perusahaan Teknologi  atas  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  oleh  Pengemudi  Ojek  Online”,  Jurnal  Magister  Hukum Udayana (Udaya Master Law Journal). 8(1). p. 39
39 C.I Harsono. (1995). Sistem Baru Pembinaan Narapidana . Jakarta : Djambatan.p. 60
muncul  dikarenakan  seseorang  berada  pada  suatu  lingkungan  yang  baik  sehingga mendorong seseorang untuk tidak melaku perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai yang hidup  dalam  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  paham  aliran  modern  yang  berdasar  dari paham determinisme.  Perubahan  pandangan  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi  dari  pemberian  sanksi  pidana  penjara  yang  berat  kemudian  beralih  dengan mengadopsi  sanksi  pidana  kerja  sosial  sebagai  upaya  untuk  membentuk  moral  yang  baik dari  masyrakat    merupakan  suatu  pengimplementasian  dari  pembentukan  hukum  yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Selain itu pergeseran paradigm pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi melalui pidana kerja sosial merupakan salah satu alternatif mengurangi penerapan pidana perampasan kemerdekaan.

## REFERENSI BUKU
Adang Yermil Anwar. (2010). Kriminologi. Bandung: PT. Refika Aditama.
Barda  Nawawi  Arief.  (2010). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana.  Jakarta,  PT.  Kencana Prenada Media Group.
Barda  Nawawi  Arief.  (2002). Kebijakan  Legislatif  dalam  Menanggulangi  Kejahatan  dengan Pidana Penjara. Semarang  : UNDIP.
C.I Harsono. (1995). Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta : Djambatan.
Djaja  Ermansjah .  (2010).  Mendesain  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Implikasi  Putusan Mahakamah  Konstitusi  Nomor  012-016-019/PPU-IV/2006.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Leonarda  Sambas  K,  Arfin.  (2016). Teori-Teori  Hukum  Klasik  dan  Kontemporer. Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia.
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  (2008).  Beberapa  Pemikiran  ke  Arah  Pengembangan  Hukum PIdana , Bandung : Citra Aditya Bakti.
Priyatno Dwi, (2009). Sistem  Pidana Penjara di Indonesia. Bandung : PT. Refka Aditama. Priyanto Anang. (2012). Kriminologi . Yogyakarta : Penerbit Ombak,. Soemitro. (1998). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia,. Santoso Topo. (2001). Kriminologi. Jakarta : Raja Grafindo.
Sholehudin, (2004). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
Weda Made Darma. (1996). Kriminologi. Jakarta : PT Raja Grafindo.

## Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
A Kholiq, M. (2000).  “ Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 7(15).
Bakhri  Syaiful.  (2010). “Pengaruh  Aliran-Aliran  Falsafat  Pemidanaan  dalam  Pembentukan
Hukum Pidana Nasional”, Jurnal Hukum, 1(18).
Dewi  Meyrasyawti,  Listiyono  Santoso.  (2015). “Model  Strategi  Kebudayaan  Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Jurnal Review Politik (5).
Erika Magdalena Chandra, Yolanda Islamy, Elis Rusmiati. (2022). “ Analisis PElaksanaan PIdana Kerja SOsial Berdasarkan RKUHP 2019”, Jurnal Ilmu Hukum, 18(1).
Fakhruddin.  (2020). “Perspektif  Budaya  Hukum  Dalam  Perkembangan  Kasus  Korupsi  Di Indonesia”, Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1(1).
Genoveva A K S M., Erasmus A T Napitupulu. (2019). “Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan  Dan  Proyeksi  Alternatif  Pemidanaan  Non  Pemenjaraan  Di Indonesia‟” Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).
Hutagalung  Mura  P., Budaya  Malu,  Budaya  Salah,  dan  Budaya  Hukum,  jurnal  Hukum  dan Pembangunan, 37(3).
Koesoemo  Cindy  Rizka  Tirzani.  (2017). “Eksistensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) Dalam  Penanganan  Penyidikan  dan  Penuntutan  Tindak  Pidana  Korupsi”  . Lex Crimen, I(1).
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  Ahmad  Rofiq,  Hari  Sutra  Disemadi.  (2019). “Criminal ObjectivesIntegrality  in the Indonesian CriminalJustice System”, jurnal  Al- Risalah, 19(2).
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya  ,  Ratna  Kumala  Sari .  (2019).  "Pertanggungjawaban  Pidan Perusahaan  Teknologi  atas  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  oleh Pengemudi Ojek Online”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udaya Master Law Journal), 8(1).
Nadia Utami Larasati. (2018). „Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender‟, Deviance: Jurnal Kriminologi, 2(1).
Rachman Brian Lemuel. (2018). “ Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia”, Lex Et Societatis,  VI(2).
Rizanizarli.  (2004).  “ Teori-teori  Pemidanaan  dan  Perkembangannya”,  Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum, 38(XIV).
Sukmareni.  (2018). “Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  menurut  Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Pagaruyuang Law Journal, 1(2).
Sulaeman Eman. (2014). “Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana dalam Perundang-undangan Hukum Administrasi”, Jurnal Wahana Akademika, 1(1).
Waluyo Bambang. (2017). “Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, IV(1).
Yudi  Armansyah, M.  Hasbi  Ash-Shiddiqqi,  Alhusni.  (2021). “ Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial  dalam  Perspektif  Hukum  Islam”,  Alqisthu  jurnal  Kajian  Ilmu-ilmu Hukum, 19 (1).
Internet
https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298- terdakwa-kasuskorupsi-kerugian-negara-rp-567  di  akses  pada  jam  15.00 pada tanggal 11 Juni 2022.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2019