MEMAKSIMALKAN PERAN TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA 1976 (TAC) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ASEAN
Endah Rantau Itasari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak E-mail : itafira@yahoo.com

## ABSTRAK
ASEAN  merupakan  organisasi  regional  yang  beranggotakan  10  negara,  tujuan dibentuknya  ASEAN  adalah  menjaga  stabilitas  kawasan  serta  perdamaian  di kawasan  Asia  Tenggara.  Jika  terjadi  suatu  sengketa  antara  anggota-anggotanya maupun  dengan  negara  di  luar  anggota  ASEAN  dihimbau  menggunakan  jalan damai  sesuai  dengan  yang  tertuang  dalam  TAC  1976.  Hal  ini  untuk memaksimalkan  apa  yang  telah  dituangkan  di  dalam  TAC  seperti  :  Saling menghormati  kemedekaan,  kedaulatan,  dan  intergritas  wilayah  semua  bangsa; Setiap  negara  berhak  memelihara  keberadaanya  dari  campur  tangan,  subversi, kekerasan  dari  kekuatan  luar;  Tidak  mencampuri  urusan  dalam  negara  lain; Menyelesaikan  perbedaan  pendapat  dan  pertikaian  dengan  jalan  damai;  serta Menolak  ancaman  penggunaan  kekerasan.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  yaitu  kepustakaan  dimana  metode  pengumpulan  data  dari  buku, artikel  dan  bacaan  lain  sebagai  bahasa  analisis.  Data  akan  dianalisis  secara kualitatif berdasarkan teori kemudian disajikan sistematis secara deskriptif.
Kata Kunci : ASEAN, Peran Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia 1976 (TAC), Penyelesaian Sengketa Internasional.

## ABSTRACT
ASEAN  is  a  regional  organization  comprising  10  countries  ,  the  establishment  of ASEAN's goal is to maintain regional stability and peace in the region . In the event of a  dispute  between  its  members  and  with  countries  outside  ASEAN  members  are encouraged to use the path of peace in accordance with the TAC set out in 1976. This is  to  maximize  what  has  been  stated  in  the  TAC  as  :  Mutual  respect  for  the independence  ,  sovereignty  and  territory  integrity  of  all  nations  ;  Each  country  is entitled to maintain the existence of interference , subversion , violence from outside forces  ;  Do  not  meddle  in  the  affairs  of  other  countries  ;  Resolving  differences opinions and disputes by peaceful means , as well as the threat of use of force Refuse . The method used in this study , the literature where the method of data collection of books , articles and other readings as language analysis . The data will be analyzed qualitatively by theory then systematically presented descriptively .
Keywords : ASEAN, the role of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia in 1976 ( TAC) , International Dispute Settlement.
Pendahuluan Association of South East Asian Nations (ASEAN)  diresmikan  pada tanggal  8  Agustus  1967  oleh  lima negara  pendiri  yaitu  :  Indonesia,
Malaysia,  Filipina,  Thailand  dan Singapura. Dengan disahkanya organisasi internasional ini, membuat di kawasan Asia Tenggara mulai  menata  diri  untuk  menjadi kawasan  yang  aman  dan  kondusif, sebelum  berdirinya  ASEAN  banyak jalan  terjal  yang  tengah  dihadapi oleh  negara  pendiri  pada  saat  itu. Masih  ingat  dibenak  kita,  negara- negara  di  kawasan  Asia  Tenggara pernah  mencoba  untuk  mendirikan organisasi  internasional  seperti South East Asia Treaty Organization (SEATO) misalnya adalah organisasi regional  di  kawasan  Asia  Tenggara yang ternyata tidak saja melibatkan negara-negara  Thailand,  Filipina, Singapura  saja,  tetapi  melibatkan juga  negara-negara  luar  kawasan seperti Australia, Amerika, dan New Zealand,  akan  tetapi  organisasi internasional  tidak  bertahan  lama dan bubar.
Pada  awal  tahun  1960-an tumbuh berturut-turut dua organisasi  regional  yang  untuk pertama  kalinya  dibatasi  hanya untuk  negara-negara  Asia  Tenggara dan  betul-betul  merupakan  ide  dan inisiatif dari regional Asia Tenggara sendiri,  artinya  bukan  ide  yang datang  dari  negara  luar.  Organisasi yang  dimaksud  adalah  pertama disebut Association of Southeast Asia (selanjutnya  dalam  penelitian  ini disingkat  menjadi  ASA),  asosiasi  ini dibentuk secara resmi pada pertemuan  Bangkok  tanggal  31  Juli 1961  dengan  anggotanya  terdiri dari  tiga  negara  yaitu  Malaysia,
Filipina,  dan  Thailand  (Ranjit  Gill, 1987).
Walaupun sebenarnya negara- negara  anggota  ini  telah  berupaya semaksimal  mungkin  untuk  dapat memenuhi  maksud  dan  tujuan  dari organisasi  ASA,  akan  tetapi  sama seperti organisasi yang lain akhirnya ASA mengalami kegagalan. Ada dua hal yang menyebabkan ASA mengalami  kegagalan  yaitu  (Ilien Halina, 1988) : 1) Jumlah  anggota  yang  sangat terbatas,  yang  hanya  terdiri dari  tiga  negara,  Malaysia, Filipina dan Thailand. Padahal kawasan  Asia  Tenggara  cukup luas  meliputi  selain  tiga negara  tersebut  tadi  juga termasuk di dalamnya negara- negara  Indonesia,  Singapura, Birma,  Kamboja,  Vietnam  dan Laos. 2) Penyebab yang datangnya dari dalam  organisasi  itu sendiri, yang  menyebabkan  kegiatan ASA  tidak  terkontrol,  kacau- balau bahkan kemudian terhenti  tidak  mampu  lagi melaksanakan program- programnya, hal ini disebabkan  karena  kurang harmonisnya  hubungan  di antara negara-negara anggotanya sendiri. Dalam  suasana  kawasan  yang tidak  menguntungkan  ini,  Filipina mencoba  mengembangkan  suatu gagasan  baru  untuk  membentuk Greater Malay Confederation . Diskusi-diskusi  kemudian  diadakan dari  sekitar  bulan  Juli  sampai dengan  bulan  Agustus  1963  di Manila.  Walaupun  diskusi-diskusi ini  lebih  banyak  menekankan  pada sikap  dan  tanggapan  yang  berbeda terhadap  Pembentukan  Federasi
Malaysia, tetapi diskusi ini akhirnya berhasil membentuk suatu organisasi  regional  baru  dengan nama Malaysia,  Filipina,  Indonesia
(selanjutnya  dalam  penelitian  ini disingkat  menjadi  MAPHILINDO ) yang  merupakan  nama  singkatan dari  tiga  negara  yang  menjadi anggotanya,  dan  organisasi  ini  pun mengalami kegagalan. Terlepas dari kegagalannya, sesungguhnnya bagaimana MAPHILINDO yang menekankan sifat keanggotaan yang terbatas  hanya  tiga  negara  saja, merupakan  dasar  bagi  pemikiran selanjutnya untuk membentuk organisasi regional di kawasan Asia Tenggara.  Ide-ide  dasar  ini  telah mampu  membangkitkan  kembali para  negarawan-negarawan  yang pada gilirannya berhasil membentuk  organisasi  regional yang lain di kawasan ini. Relasi  antara  subjek  hukum internasional  sangat  rentan  untuk terjadinya suatu sengketa. Sengketa dapat  lahir  dari  beragam  sumber potensi, seperti perbatasan, sumber daya  alam,  kerusakan  lingkungan, perdagangan,  hak  asasi  manusia, terorisme  dan  lain-lain.  Pada  saat sengketa  tersebut  timbul  maka hukum  internasional  memainkan peran  yang  tidak  kecil  dalam penyelesaiannya (Huala Adolf, 2006). Pada  awalnya  negara  selalu menyelesaikan  sengketa  dengan cara peperangan. Hal ini dikarenakan perang masih dianggap sebagai  alat  diplomasi  yang  ampuh. Namun  sering  timbulnya  kesadaran masyarakat  internasional  bahwa peperangan  hanya  menimbulkan kesengsaraan, maka dibuatlah ketentuan  hukum  positif  yang menyatakan  bahwa  penggunaan kekerasan dalam hubungan antarnegara  dilarang  (Boer  Mauna; 2005;  193).  Kesadaran  tersebut menumbuhkan keyakinan masyarakat  internasional  bahwa setiap  sengketa  harus  diselesaikan secara damai. Apa  yang  dikemukakan  oleh Severino  tersebut  memang  dapat dijustifikasi  dengan  melihat  tujuan ASEAN yang terdapat dalam Deklarasi  Bangkok  adalah  untuk (Direktorat  Jenderal  Kerjasama ASEAN  Departemen  Luar  Negeri Republik Indonesia) : 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi,  kemajuan  sosial serta pengembangan kebudayaan  di  kawasan  ini melalui  usaha  bersama  dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah  masyarakat  bangsa- bangsa  Asia  Tenggara  yang sejahtera dan damai; 2.   Meningkatkan perdamaian dan  stabilitas  regional  dengan jalan  menghormati  keadilan dan  tertib  hukum  di  dalam hubungan antara negara- negara  di  kawasan  ini  serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam  Perserikatan  Bangsa- Bangsa; 3.   Meningkatkan kerjasama yang aktif  dan  saling  membantu dalam  masalah-masalah  yang menjadi  kepentingan  bersama di  bidang-bidang  ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi; 4.   Saling  memberikan  bantuan dalam  bentuk  sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan,
profesi, teknik dan administrasi; 5.   Bekerjasama secara lebih efektif  guna  meningkatkan pemanfaatan  pertanian  dan industri  mereka,  memperluas perdagangan  dan  pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana  pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan  taraf  hidup rakyat mereka; 6.   Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; 7.   Memelihara  kerjasama  yang erat  dan  berguna  dengan berbagai organisasi internasional  dan  regional yang mempunyai tujuan serupa,  dan  untuk  menjajagi segala  kemungkinan  untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri. Prinsip utama dalam kerjasama ASEAN antara lain adalah persamaan kedudukan dalam keanggotaan ( equality ), tanpa mengurangi  kedaulatan  masing- masing  negara  anggota.  Negara- negara  anggota  ASEAN  sepenuhnya tetap memiliki kedaulatan ke dalam maupun  ke  luar  ( sovereignty ), sedangkan  musyawarah  ( consensus and consultation ), kepentingan bersama  ( common  interrest ),  dan saling membantu ( solidarity ) dengan semangat ASEAN merupakan ciri kerjasama ini. Kata “dispute” ,  menurut  John
G.  Merrills  (1;1991),  mengandung pengertian pertikaian atau sengketa dimana keduanya yang dipergunakan  secara  bergantian. John G. Merrills memahami persengketaan  sebagai  terjadinya perbedaan  pemahaman  akan  suatu
keadaan  atau  obyek  yang  diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan  dipihak  lainnya.  Karena itu,  sengketa  internasional  adalah perselisihan,  yang  tidak  secara eksklusif  melibatkan  negara,  dan memiliki  konsekuensi  pada  lingkup internasional. Persoalan yang timbul  adalah  apa  yang  bisa dijadikan sebagai subjek persengketaan.  Menurut  John  G. Merrills  (529;2003)  subyek  dari persengketaan  dapat  bermacam- macam, mulai dari sengketa mengenai  kebijakan  suatu  negara sampai  persoalan  perbatasan.  Pada umumnya metode-metode penyelesaian  sengketa  digolongkan dalam  dua  kategori  yaitu  cara-cara penyelesaian  secara  damai  dan cara-cara penyelesaian secara paksa atau  dengan  kekerasan  (A.A.S.P.
Dian Saraswati,19; 2007). Cara-cara penyelesaian sengketa  secara  damai  dapat dilakukan  apabila  para  pihak  telah menyepakati  untuk  menemukan solusi  yang  bersahabat.   J.  G.  Starke mengklasifikasikan metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional  secara  damai  atau bersahabat  sebagai  berikut  (J.  G. Starke,  646;  2007)  :  arbitrase, penyelesaian  yudisial,  negosiasi, jasa-jasa baik ( good offices ), mediasi,  konsiliasi,  penyelidikan, dan  penyelesaian  dibawah  naungan organisasi  PBB.  Sementara  itu,  F. Sugeng Istanto (88; 1998), menyatakan  bahwa  penyelesaian secara  damai  dapat  dilakukan melalui beberapa cara yakni : rujuk, penyelesaian  sengketa  di  bawah perlindungan  PBB,  arbitrasi  dan peradilan.
Menurut  F.  Sugeng  Istanto, pertikaian  bersenjata  atau  perang
adalah  pertentangan  yang  disertai penggunaan  kekerasan  angkatan bersenjata  masing-masing  pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. Sementara itu, menurut J. G. Starke, keseluruhan  tujuan  dari  perang adalah  untuk  menaklukkan  negara lawan  dan  untuk  membebankan syarat-syarat  penyelesaian  di  mana negara  yang  ditaklukkan  itu  tidak memiliki  alternatif  lain  selain mematuhinya.
a) Retorsi Menurut  J.  G.  Starke,  retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan  dendam  oleh  suatu negara  terhadap  tindakan-tindakan tidak  pantas  atau  tidak  patut  dari negara  lain,  balas  dendam  tersebut dilakukan  dalam  bentuk  tindakan- tindakan sah yang tidak bersahabat di  dalam  konferensi  negara  yang kehormatannya  dihina,  misalnya merenggangnya hubungan- hubungan  diplomatik,  pencabutan privilege-privilege diplomatik,  atau penarikan  diri  dari  konsensi- konsensi fiskal dan bea.
Sementara  itu,  menurut  F. Sugeng Istanto (100; 1998), keadaan yang membenarkan penggunaan  retorsi  hingga  kini belum dapat secara pasti ditentukan karena  pelaksanaan  retorsi  sangat beranekaragam. Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota PBB nampak  terikat  oleh  ketentuan Piagamnya. Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB  menetapkan  bahwa  anggota PBB  harus  menyelesaikan  sengketa yang  mereka  hadapi  dengan  cara damai  sehingga  tidak  mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan. b) Tindakan-Tindakan Pembalasan ( Reprisal )
Menurut  Richard  B.  Lilich (130;  1980),  pembalasan  adalah metode-metode  yang  dipakai  oleh negara-negara untuk mengupayakan  diperolehnya  ganti rugi dari negara-negara lain dengan melakukan  tindakan-tindakan  yang sifatnya  pembalasan.  Sementara  itu F.  Sugeng  Istanto,  memberikan definisi  reprisal  adalah  pembalasan yang  dilakukan  oleh  suatu  negara terhadap  tindakan  yang  melanggar hukum  dari  negara  lawan  dalam suatu  sengketa.  Reprisal  berbeda dengan  retorsi  karena  perbuatan retorsi hakikatnya merupakan perbuatan  yang  tidak  melanggar hukum sedangkan perbuatan reprisal pada hakikatnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Reprisal  di  masa  perang adalah perbuatan pembalasan antara  pihak  yang  berperang dengan  tujuan  untuk  memaksa pihak lawan menghentikan perbuatannya yang melanggar hukum perang. Misalnya pada tahun 1939 sampai 1940 Inggris menahan barang-barang eksport Jerman yang dimuat kapal netral sebagai pembalasan  atas  perbuatan  tidak sah  yang  penenggelaman  kapal dagang  oleh  ranjau  yang  dipasang angkutan laut Jerman.
c) Blokade Secara Damai
( Pacific Blockade )
Pada  waktu  perang,  blokade terhadap  pelabuhan  suatu  negara yang  terlibat  perang  sangat  lazim dilakukan  oleh  angkatan  laut. Namun,  blokade  secara  damai adalah suatu tindakan yang dilakukan  pada  waktu  damai.
Sementara  itu  menurut  F.  Sugeng Istanto,  blokade  adalah  suatu pengepungan  wilayah,  digolongkan sebagai suatu pembalasan, tindakan itu  pada  umumnya  ditujukan  untuk memaksa negara yang pelabuhannya  diblokade  untuk menaati  permintaan  ganti  rugi kerugian  yang  diderita  oleh  negara yang memblokade.
Blokade  secara  damai  untuk pertama  kalinya  dilakukan  pada tahun  1872,  karena  pada  tahun  itu telah  dilakukan  sekitar  20  tindakan demikian  (Walter  R.  Thomas,  198; 1980).  Blokade  secara  damai  pada umumnya  digunakan  oleh  negara- negara  lemah,  meskipun  karena  itu besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan  dalam  sebagaian besar  kasus  blokade  secara  damai dipakai  oleh  negara-negara  besar yang  bertindak  secara  bersama- sama  untuk  tujuan  kepentingan negara-negara  yang  bersangkutan, misalnya untuk mengakhir kerusuhan  atau  untuk  mencegah terjadinya perang.
d) Intervensi Perkataan  intervensi  kerap kali  dipakai  secara  umum  untuk menunjukkan hampir semua tindakan  campur  tangan  oleh  suatu negara  dalam  urusan  negara  lain. Menurut  suatu  pengertian  yang lebih  khusus  intervensi  itu  terbatas pada  tindakan  mencampuri  urusan dalam  negeri  atau  luar  negeri  dari negara lain yang melanggar kemerdekaan  negara  itu,  bukanlah satu  intervensi  suatu  pemberian nasehat  oleh  suatu  negara  pada negara  lain  mengenai  beberapa  hal yang  terletak  di  dalam  kompetensi dari  negara  yang  disebut  kemudian untuk  mengambil  keputusan  untuk
dirinya,  walaupun  pada  umumnya orang  mengangap  itu  sebagai  suatu intervensi.  Campur  tangan  harus berbentuk  suatu  perintah,  yaitu bersifat memaksakan atau ancaman kekerasan  berdiri  dibelakangnya  (J.
L.  Brierly,  256;  1996),  campur tangan  itu  hampir  selalu  disertai dengan  bentuk  atau  implikasi tindakan untuk mengganggu kemerdekaan politik negara bersangkutan. Melihat  tujuan  didirikannya ASEAN  salah  satunya  adalah menjalin persaudaraan dan perdamaian  diantara  anggotanya, tentu  hal  ini  hal  yang  sangat  positif bagi organisasi regional ini. Kerangka  hukum  yang  dapat mewujudkan  itu  adalah  dengan adanya  TAC  dalam  ASEAN,  dalam tulisan  ini  akan  dibahas  tentang bagaimana cara untuk memaksimalkan  TAC  di  dalam penyelesaian  sengketa  yang  tengah dihadapi oleh para anggotanya serta diluar anggota ASEAN.
Metode Penelitian Metode  yang  digunakan  yaitu kepustakaan dimana metode pengumpulan data dari buku, artikel dan  bacaan  lain  sebagai  bahasa analisis. Data akan dianalisis  secara kualitatif berdasarkan teori kemudian disajikan sistematis secara deskriptif.
Hasil Penelitian dan Pembahasan ASEAN  hanya  merupakan sebuah  asosiasi  yang  longgar, terbukti  dengan  tidak  ada  satu  pun kesepakatan  yang  mengikat  secara hukum diantara  anggotanya  selama kurang  lebih  sembilan  tahun  sejak terbentuknya  ASEAN.  Instrumen yang  mengikat  secara  hukum
pertama kali di ASEAN baru tercipta pada saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN) yang dilaksanakan  di  Bali  pada  tahun 1976,  yaitu  dengan  disahkannya Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in
South  East  Asia (TAC)  yang  telah diratifikasi  oleh  seluruh  anggota ASEAN.  Perihal  yang  mendasari lahirnya  TAC  tersebut  adalah perbedaan atau perselisihan kepentingan  diantara  anggota  yang mulai  mucul  ke  permukaan  harus dapat diatur secara rasional, efektif, dan  prosedur  yang  memadai  untuk menghindari  dampak  yang  akan membahayakan kerjasama antarnegara anggota. Dalam TAC tersebut kemudian diatur mengenai tujuan dan prinsip- prinsip  dasar  dalam  hubungan persahabatan dan kerjasama sesama  negara  anggota  ASEAN. Mekanisme  penyelesaian  sengketa secara  damai  juga  diadopsi  dalam perjanjian tersebut. Dengan terbentuknya  perjanjian  tersebut diharapkan setiap perselisihan yang terjadi antara negara-negara anggota  ASEAN  dapat  diselesaikan dalam kerangka TAC. Untuk melengkapi TAC maka telah disusun aturan  dan  prosedur  ( Rules  and
Procedure  of  High  Council  of  the Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in South East Asia ) pada tanggal 23 Juli 2001  di  Hanoi,  Vietnam.  Dinamika baik  internal  maupun  eksternal  di ASEAN pada akhirnya telah membuat  para  pemimpin  ASEAN bekerja untuk memperkuat organisasi guna menghadapi tantangan  yang  akan  dihadapi dikemudian hari. Preambul pada Deklarasi Bangkok  memuat  tujuan  ASEAN yaitu meletakkan dasar atau fondasi
yang kokoh untuk memajukan kerja sama regional, memperkuat stabilitas  ekonomi,  dan  sosial  serta memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara  (Faustinus  Andrea;  2006; hlm.  183).  Termasuk  dalam  tujuan tersebut adalah keinginan menyelesaikan  sengketa  di  antara anggotanya  secara  damai  tanpa menggunakan  cara-cara  kekerasan atau perang. Salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan dan menciptakan  stabilitas  politik  dan keamanan di kawasan Asia Tenggara adalah the Treaty of Amity and  Cooperation  in  Southeast  Asia 1976 (TAC).  Pada dasarnya prinsip- prinsip  yang  terkandung  di  dalam TAC juga tercermin di dalam Piagam PBB  antara  lain  prinsip “non- interference” (non-intervensi)  dan penggunaan  cara-cara  damai  dalam menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan kekerasan yang timbul diantara negara-negara penandatangan TAC.
Sementara itu, Second protocol amending  the  Treaty  of  Amity and Cooperation  in  Southeast  Asia 1998
(Protokol  ke-2  amandemen  TAC) yang  ditandatangani  para  Menteri Luar Negeri ASEAN dan Papua New Guinea  di  Manila,  25  Juli  1998 menjadi titik awal perluasan TAC ke luar  ASEAN.  Upaya  ASEAN  untuk mempertahankan  perdamaian  dan stabilitas regional mengalami kemajuan pesat pada bulan Oktober 2003 dengan aksesi  yang dilakukan oleh  Pemerintah  China  dan  India terhadap TAC pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003. Pemerintah  Jepang  dan  Pakistan mengaksesi TAC pada tanggal 2 Juli 2004  saat  AMM  ke-37  di  Jakarta.
Sedangkan  Pemerintah  Rusia  dan Korea  Selatan  mengaksesi  pada Pertemuan  Tingkat  Menteri  (PTM) ASEAN-Rusia  dan  PTM  ASEAN
Korsel  pada  bulan  Nopember  2004 di  Vientiane,  Laos.  Selandia  Baru dan  Mongolia  pada  AMM  ke-38 mengaksesi  TAC  pada  bulan  Juli 2005 di Vientiane. Australia mengaksesi TAC pada bulan Desember  2005  di  Kuala  Lumpur sebelum penyelenggaraan KTT ASEAN ke-11. Pada  KTT  ASEAN  yang  ke-12, Pemerintah  Perancis  dan  Timor
Leste  mengaksesi  TAC.  Aksesi Perancis  ke  dalam  TAC  merupakan pengakuan  penting  salah  satu negara  Uni  Eropa  (UE)  terhadap eksistensi  ASEAN  dan  pentingnya pengembangan  kerjasama  dengan ASEAN.  UE  juga  telah  menyatakan niatnya untuk mengaksesi TAC yang menandakan kemajuan ASEAN sebagai  organisasi  regional  yang signifikan, khususnya bagi perkembangan  kerjasama  kedua kawasan.  Proses  lebih  lanjut menyangkut  aksesi  ini  masih  terus berkembang.  Aksesi  Pemerintah China,  Rusia,  dan  Perancis  yang merupakan  negara  anggota  tetap Dewan Keamanan PBB menandakan dukungan  yang  signifikan  terhadap TAC  sebagai  suatu  tata  tertib  ( code of  conduct )  dalam  menjalankan hubungan  antar  negara  di  dalam dan  luar  kawasan  ASEAN.  ASEAN terus  mendorong  negara-negara lain  di  luar  kawasan  untuk mengaksesi TAC.
Mukadimah  di  dalam  TAC menyatakan bahwa setiap pertikaian  atau  sengketa  yang timbul  antarnegara  anggota  ASEAN harus  menghindari  penggunaan kekerasan  yang  mungkin  dapat membahayakan  dan  menghambat kerjasama di kawasan Asia Tenggara.  TAC  juga  memuat  tujuan dan  prinsip-prinsip  yang  dianut dalam  kerangka  persahabatan  dan kerjasama  antarnegara  anggota ASEAN. Tujuan dari TAC sebagaimana yang tercantum dalam bab  I  Pasal  1  yang  menyatakan bahwa untuk mempromosikan perdamaian  secara  terus  menerus, menjalin persahabatan serta kerjasama  yang  baik  di  antara negara anggota-anggota ASEAN. TAC yang ditandatangani pada pertemuan  puncak  ASEAN  pertama di  Bali,  pada  tanggal  24  Februari 1976  sering  disebut  sebagai  wujud dari nilai-nilai global yang mendasari  pembentukan  organisasi regional. Dalam  pertemuan  di  Bali tersebut,  negara-negara  ASEAN sepakat  untuk  (Bambang  Cipto, 2007): a) Saling menghormati kemedekaan,  kedaulatan,  dan intergritas wilayah semua bangsa; b) Setiap negara berhak memelihara  keberadaanya  dari campur tangan, subversi, kekerasan dari kekuatan luar; c) Tidak mencampuri urusan dalam negara lain; d) Menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian dengan jalan damai; e) Menolak  ancaman  penggunaan kekerasan. Apabila dilihat antara pembukaan dan ketentuan- ketentuan  mengenai  tujuan  dan prinsip-prinsip  dasar  yang  dianut maka salah satu isu yang diutamakan  dalam  perjanjian  TAC ini  adalah  mengenai  penyelesaian pertikaian  atau  sengketa  yang
terjadi antarnegara anggota- anggota  ASEAN  agar  dilakukan dengan  cara-cara  damai  tanpa menggunakan kekerasan atau perang untuk menjaga persahabatan  dan  kerjasama  yang sudah  terjalin.  Pada  bab  IV  dalam TAC mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai yang  terdiri  dari  5  (lima)  pasal, yakni Pasal 13-17. Berdasarkan bab IV TAC, terdapat 3 (tiga) mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa  yang  dikenal  negara- negara  anggota  ASEAN,  yang meliputi  :  penghindaran  timbulnya sengketa  dan  penyelesaian  melalui negosiasi secara langsung, penyelesaian  sengketa  melalui the High Council , dan cara-cara
penyelesaian  sengketa  berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.
Simpulan TAC merupakan suatu kerangka  hukum  dalam  tubuh ASEAN dalam menyelesaikan sengketa  secara  damai  antara anggota-anggota ASEAN yang sedang  bertikai  maupun  anggota- anggota  ASEAN  dengan  negara  lain yang  bukan  negara  anggota  ASEAN. TAC sangat mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai dan  sangat  melarang  menggunakan kekerasan  di  dalam  menyelesaian sengketa yang tengah dihadapi oleh anggota  ASEAN  hal  ini  tidak  lepas dari Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.
Daftar Pustaka Adolf, Huala, 2006, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional,  Sinar  Grafika, Jakarta. Andrea, Faustinus, 2006, Perimbangan  Kekuatan  di Myanmar  Faktor  ASEAN  dan Kepentingan Indonesia, Volume.  35  No.  2  Juni  2006, Analisis  Centre  for  Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, hlm. 183 Brierly,  J.  L,  1996, Hukum  Bangsa- Bangsa Suatu Pengantar Hukum Internasional , Bharatara, Jakarta. Cipto,  Bambang,  2007,  Hubungan Internasional di Asia Tenggara,  Teropong  Terhadap Dinamika,  Realitas,  dan  Masa Depan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 23 Dian  Saraswati,  A.A.S.P.,  2007, Simplikasi Pengaruh Pelaksanaan Putusan Mahkamah Internasional Dalam  Memperluas  Wilayah Laut  Suatu  Negara  (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat  Antara  Indonesia Dengan Malaysia), Tesis Program  Studi  Ilmu  Hukum Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial, Program  Pascasarjana  UGM, Yogyakarta. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri  Republik  Indonesia, 2007, ASEAN Selayang Pandang,  Departemen  Luar Negeri  Republik  Indonesia, Jakarta, hlm. 4 Ilien  Halina,  1988,  ASEAN,  Pusat Antar Universitas (PAU), Studi Sosial  Asia  Tenggara  (PSSAT), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 9 Mauna,  Boer,  Hukum  Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi  Dalam  Era  Dinamika Global,  PT.  Alumni,  Bandung, hlm. 193
Merrills, John G, 1991, International Dispute  Settlement ,  Cambridge
:  Cambridge  University  Press. Peneterjemah Achmad Fausan, Penyelesaian Sengketa Internasional , Tarsito, Bandung. Ranjit  Gill,  1987,  ASEAN,  PT.
Gramedia, Jakarta, hlm. 12
Starke, J. G, 2007, Pengantar Hukum
Internasional (edisi kesepuluh, Buku 1), Penerjemah Bambang
Iriana  Djajaatmadja,  PT.  Sinar Grafika, Jakarta.
Sugeng  Istanto,  F,  1998, Hukum Internasional , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Thomas,  Walter  R,  1980, Pacific Blokade,  A  Lost  Opportunity  of the  1930’s, dalam  US  Naval War College International Law Studies.