## Kontribusi National Endowment for Democracy (NED) dalam Aksi Protes Domestik di Thailand Tahun 2020-2021

## Elfa Aulia Rahmah Universitas Airlangga
Abstrak
Thailand  merupakan  negara  yang  memiliki  sejarah  panjang  konflik  militer dan politik sehingga pada beberapa tahun terakhir masih terjadi aksi protes domestik. Para demonstran menuntut reformasi konstitusi, mundurnya Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha serta perubahan pada monarki. Tulisan ini mengulas kontribusi National Endowment for Democracy (NED) dalam aksi protes domestik pada tahun 2020-2021 di Thailand untuk menuntut pemerintah Thailand untuk merubah konstitusi. Secara khusus, penulis berusaha melihat bagaimana respon, peran, dan strategi yang dilakukan oleh organisasi non- pemerintah (NGO) kemanusiaan National Endowment for Democracy (NED) sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kaitannya dengan mempengaruhi protes domestik di Thailand untuk menuntut pemerintah Thailand untuk merubah konstitusi. Argumen utama penulis adalah kontribusi NED pada memberikan pengaruh terhadap protes domestik di Thailand untuk mengubah konstitusi dengan menggunakan strategi Shaming & Blaming Strategy. NED melakukan kontribusi untuk mempengaruhi protes domestik tidak langsung dengan mempengaruhi aktor lain seperti NGO Thailand Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), iLaw dan media online.
Keywords: Thailand, INGO, National Endowment for Democracy (NED), Hak Asasi Manusia, Demokrasi

## Abstract
Thailand is a country that has a long history of military and political conflicts, so that in recent years there have been domestic protests. The demonstrators demanded constitutional reform, the resignation of Prime Minister Prayut Chan- o-cha and changes to the monarchy. This essay reviews the contribution of the National Endowment for Democracy (NED) in domestic protests in 2020-2021 in Thailand to demand the Thai government to change the constitution. Specifically, the author seeks to see how the responses, roles, and strategies carried out by the humanitarian non-governmental organization (NGO) National Endowment for Democracy (NED) as one of the stakeholders in relation to influencing domestic protests in Thailand to demand the Thai government to change the constitution. The  author’s  main  argument  is  the  contribution  of  the  NED  in  influencing domestic protests in Thailand to change the constitution by using the Shaming & Blaming Strategy. NED contributes to influencing domestic protests indirectly by  influencing  other  actors  such  as  the  Thai  NGO  Thai  Lawyers  for  Human Rights (TLHR), iLaw and online media.
Kata Kunci: Thailand, INGOs, National Endowment for Democracy (NED), Human Rights, Democracy

## Kontribusi National Endowment for Democracy (NED) dalam Aksi Protes Domestik di Thailand Tahun 2020-2021

## Pendahuluan
Istilah NGO pertama kali digunakan tahun 1945. NGO merupakan asosiasi berbasis warga yang beroperasi secara independen dari pemerintah, biasanya memberikan sumber daya atau melayani beberapa tujuan sosial. Adapun karakteristik NGO diantaranya organisasi yang dilembagakan, non-profit,  independent  dan  terpisah  dari  pemerintah,  dan  berprinsip sukarela (Korten 1990; Salamon dan Anheier 1992; Lewis dan Kanji 2009). Sedangkan INGO merupakan NGO internasional yang tidak dibentuk oleh pemerintah tetapi dibentuk oleh individu dan kelompok. Banyak INGO yang berorientasi pada: (1) non-profit/nirlaba yang mana mereka butuh uang tetapi pekerjaan mereka bukan menghasilkan uang; (2) non religius dimana mereka mungkin memiliki dasar agama tetapi aktivitas mereka bersifat  sekuler);  dan  (3)  pasifist  dimana  kekhawatiran  mereka  adalah mencoba agar negara-negara menghadapi masalah dengan cara non- militer (Lewis dan Kanji 2009). Kebangkitan INGO merupakan fenomena yang relatif baru dan jumlah INGO meningkat secara drastis dalam beberapa dekade terakhir. Maraknya INGO di setengah abad terakhir ini diakibatkan oleh dekolonisasi, globalisasi hingga peningkatan jumlah isu global (Turner 2010). INGO menjadi aktor baru yang membawa solusi baru untuk masalah pembangunan yang kompleks dan sudah berlangsung lama (Lewis dan Kanji 2009).
INGOs yang bergerak di bidang isu hak asasi manusia merupakan pemeran utama dalam lingkup global (Bell & Carens 2004). Dalam hal ini, Bell dan Carens (2004) menyebutkan bahwa mereka dapat mendanai proyek-proyek HAM, aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan, serta mereka juga dapat mengkritik kasus pelanggaran HAM. INGO hak asasi manusia terlibat dalam pembelaan dan mempromosikan hak-hak sipil dan politik secara global. Beberapa hak asasi manusia adalah norma di bawah hukum internasional seperti demokrasi, kekerasan seksual dan human security sehingga adanya pelanggaran hak asasi manusia tidak bisa dianggap sepele. Sangatlah penting bagi INGO untuk mengenali dan menarik perhatian terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia ketika negara melakukannya, atau tidak sadar, untuk menghentikannya. INGO mampu mengadvokasi mereka yang mungkin tidak memiliki sarana untuk melakukannya, itulah sebabnya mengapa mereka sangat penting untuk kebijakan nasional. Dengan pemerintah yang represif, INGO bekerja untuk melobi dan menarik perhatian pada pelanggaran hak asasi manusia, melaporkan fakta, dan mempromosikan perubahan.
INGO hak asasi manusia juga bisa memberikan pengaruh terhadap protes anti-pemerintah domestik. Humanitarian INGO menciptakan perubahan seperti dalam hal kemampuan INGO mempengaruhi kemunculan
protes domestik yang kemudian diharapkan mempengaruhi perubahan kebijakan (Murdie & Bhasin 2011). Dalam hal ini, The National Endowment for Democracy (NED), sebagai salah satu INGO yang meyakini bahwa kebebasan adalah aspirasi universal manusia yang dapat diwujudkan melalui pengembangan institusi, prosedur, dan nilai-nilai demokrasi. NED merupakan organisasi non-pemerintah nirlaba independen yang didirikan pada tahun 1983 dan didedikasikan untuk pertumbuhan dan penguatan institusi demokrasi di seluruh dunia. Setiap tahun, NED memberikan lebih dari 2.000 hibah untuk mendukung proyek-proyek kelompok non- pemerintah di luar negeri yang bekerja untuk tujuan demokrasi di lebih dari 100 negara (NED 2022).
Di dunia saat ini, perdamaian dan pembangunan merupakan  perkembangan zaman, kecenderungan menuju demokrasi yang lebih tinggi  dalam hubungan internasional tidak dapat dihentikan. Sebagai contoh kasus di Thailand pada tahun 2020 aksi menentang pemerintah, turun ke jalan, dan menyerukan perubahan dalam sejumlah aksi protes pro-demokrasi (BBC 2020). Demonstrasi ini merupakan aksi terbesar yang pernah terjadi di Thailand sejak beberapa tahun terakhir. Pemberlakuan dekrit darurat yang melarang demonstrasi semacam itu telah dikeluarkan oleh pemerintah Thailand. Hal tersebut sebagai upaya untuk menekan demonstrasi yang sebagian besar berjalan damai dengan menjadikan monarki sebagai target. Thailand yang merupakan monarki konstitusional dimana raja berada di luar proses politik secara resmi. Namun pada kenyataannya, istana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan negara dan terus-menerus berusaha mengubah wacana politik hingga memegang kendali tertinggi selama beberapa dekade (DW 2021). Sekitar 2.000 orang demonstran turun ke jalan di pusat kota Bangkok Thailand yang dipimpin anak muda dan membela HAM selama berbulan-bulan dan menuntut reformasi konstitusi, pencopotan perdana menteri, serta perubahan pada monarki agar lebih transparan dan akuntabel.
Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini lantas membahas bagaimana INGO hak asasi manusia National Endowment for Democracy (NED) berkontribusi dalam protes anti-pemerintah domestik di Thailand. Secara khusus, penulis berusaha melihat bagaimana respon, peran, dan strategi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah (NGO) kemanusiaan National Endowment for Democracy (NED) sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kaitannya dengan mempengaruhi protes domestik di Thailand untuk menuntut pemerintah Thailand untuk merubah konstitusi. Tulisan ini berargumen bahwa National Endowment for Democracy (NED) telah berkontribusi pada memberikan pengaruh terhadap protes domestik di Thailand untuk mengubah konstitusi dengan menggunakan strategi Shaming & Blaming Strategy . Hal tersebut terlihat dari cara yang digunakan NED untuk

## Kontribusi National Endowment for Democracy (NED) dalam Aksi Protes Domestik di Thailand Tahun 2020-2021
mempengaruhi aktor lain seperti NGO Thailand Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), iLaw dan media online. Ini dilakukan untuk mendukung adanya protes tersebut secara tidak langsung dan mempengaruhi aktor eksternal untuk menekan pemerintah Thailand.

## INGO dan Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi (United Nations 2022). Setiap orang berhak atas hak-hak ini tanpa diskriminasi. Maraknya pelanggaran hak asasi manusia telah mempengaruhi demokrasi di dalam masyarakat. Dalam hal ini demokrasi sebagai bentuk penegakan HAM di dalam tatanan pemerintahan dan partisipasi masyarakat (OHCHR 2022). Untuk memajukan demokrasi suatu negara terdapat beberapa aktor yang terlibat seperti NGO. NGO Internasional telah berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam membangun tatanan hukum internasional. Secara khusus, ini berkontribusi pada implementasi norma-norma hak asasi manusia dan efektivitasnya. Dukungan dari beberapa organisasi antar pemerintah dan nasional telah memperkuat posisi INGO dalam hubungan sosial dan internasional. Sebagai norma hukum kebiasaan internasional, kerjasama dalam struktur organisasi merupakan salah satu prasyarat bagi tatanan nasional yang demokratis. Keterlibatan masyarakat sipil oleh perwakilan INGO yang mewakili masyarakat sipil merupakan alternatif advokasi masyarakat sipil untuk perlindungan korban hak asasi manusia. INGO juga percaya bahwa karena keterbatasan kapasitas masing-masing entitas, masalah hak asasi manusia internasional dapat dikaitkan dari lokal ke nasional dan nasional ke masyarakat dan sebaliknya sebagai siklus atau rantai kepentingan lokal. Ketahanan dan kapasitas teknis INGO dan kemampuan mereka untuk mengintegrasikan semua elemen masyarakat sipil di tingkat nasional, regional dan internasional menjadikan perlindungan efektif hak asasi manusia sebagai tujuan universal.
Di Thailand yang memiliki sejarah panjang konflik militer dan sipil telah memberikan dampak pada kasus hak asasi manusia yang menjadikan krisis demokrasi. Pemerintah Thailand meningkatkan upaya untuk membatasi kebebasan berbicara dan pertemuan damai. Polisi menggunakan kekuatan berlebihan dalam hal KUHP Thailand untuk melindungi hak atau reputasi Raja, Ratu, keturunannya atau Wali Raja hingga mengerahkan banyak pasukan untuk menembakkan gas air mata dan menyemprotkan meriam air terhadap para demonstran. Pihak berwenang melecehkan dan menangkap secara sewenang-wenang para aktivis demokrasi dan pembela
asasi manusia. Undang-undang Penyiksaan dan Penghilangan Paksa melanggar kewajiban hak asasi manusia internasional Thailand. Setelah lima tahun kediktatoran militer, Thailand beralih ke pemerintahan semi- terpilih yang didominasi militer pada 2019. Kombinasi kelesuan demokrasi dan ketidakpuasan dengan peran monarki dalam memerintah Thailand menyebabkan demonstrasi massa. Sebagai tanggapan, pemerintah terus menggunakan taktik otoriter seperti penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, penistaan, dan pelecehan terhadap aktivis. Kebebasan pers dibatasi, proses hukum tidak dijamin, dan para aktivis dibebaskan dari kejahatan mereka.
Pada tahun 2021, pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayut Chan-ocha telah membatasi hak-hak dasar, terutama kebebasan berbicara dan berkumpul, secara sewenang-wenang menangkap aktivis demokrasi dan kritikus monarki, dan menyatakan keadaan darurat nasional atas nama pandemi Covid-19. Kadang-kadang, pihak berwenang dengan keras menekan oposisi terhadap demokrasi yang dipimpin oleh kaum muda. Pemerintah telah memberlakukan undang-undang untuk secara ketat mengontrol semua organisasi masyarakat sipil, membatasi pendanaan asing untuk organisasi non-pemerintah (NGO), dan mewajibkan pendaftaran. Permasalahan sistem politik pemerintahan di Thailand telah menarik perhatian aktor non-pemerintah yang berfokus pada isu hak asasi manusia seperti The National Endowment for Democracy (NED).

## INGO Hak Asasi Manusia dan Protes Domestik
Adanya protes domestik di suatu negara tidak lepas dengan adanya kelompok domestik dan aktor-aktor lain seperti humanitarian INGO (Murdie & Bhasin 2011) . Hubungan langsung antara kelompok domestik dan organisasi hak asasi manusia, telah memiliki interaksi ini terjadi dalam pengaturan politik yang lebih besar dan lebih kompleks yang mencakup negara dan suatu pengambilan keputusannya. Kelompok domestik dan organisasi hak manusia biasanya memiliki tujuan yang sama yakni perubahan kebijakan atau perilaku negara bagian. Kelompok protes domestik berusaha mempengaruhi perilaku negara di seluruh area masalah, mulai dari perlindungan kebebasan sipil atau masalah terkait upah hingga menuntut otonomi yang lebih besar dari negara. Menurut Murdie dan Bhasin (2011) terdapat dua argumen yang digagas terkait kontribusi dalam munculnya protes domestik di suatu negara yakni significan  role atau yang berpengaruh dan insignifican  role atau tidak berpengaruh tinggi terhadap kemunculan protes domestik.
Untuk mencapai tujuan tersebut, argumen kelompok domestik dan humanitarian INGO yang mempengaruhi domestik protes ada dua tipe

## Kontribusi National Endowment for Democracy (NED) dalam Aksi Protes Domestik di Thailand Tahun 2020-2021
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023
kemungkinan yakni pertama, protes domestiknya itu dalam bentuk kekerasan dan kedua, bentuk protesnya non-kekerasan atau protes domestiknya dengan mengambil cara-cara advokasi. Protes domestik tanpa kekerasan mencakup semua klaim yang dibuat oleh kelompok domestik terhadap pemerintah secara terorganisir, aktif, tanpa ancaman atau penggunaan kekuatan (Schock 2005; Bhasin 2008). Tindakan ini akan mencakup pemogokan, dan demonstrasi. Sebaliknya, protes domestik dengan kekerasan mencakup ancaman atau penggunaan kekuatan yang ditujukan kepada kantor atau agen negara, seperti serangan fisik terhadap pejabat pemerintah atau pengeboman kantor pemerintah. Dalam hal ini, kelompok domestik berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka dan memilih strategi yang paling cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih jelasnya mengenai pengaruh kelompok domestik dan humanitarian INGO terhadap protes domestik dapat digambarkan sebagai berikut (gambar 1.).

## Gambar 1. Pengaruh Kelompok Domestik dan Humanitarian
INGO Terhadap Protes Domestik
Source: Murdie & Bashin 2011.
Human Right Organization juga memiliki strategi berbeda yang mereka coba untuk mempengaruhi perilaku negara. HRO sendiri "tidak memiliki kemampuan langsung untuk mengubah kebijakan" atau perilaku (Schepers 2006). Sebaliknya, seperti disebutkan, HRO harus bekerja dengan aktor lain, seperti komunitas internasional dan kelompok domestik, untuk menyebabkan aktor pemerintah mengubah perilaku. HRO mendidik individu, menengahi antara pusat kekuasaan lokal dan global, menarik perhatian media internasional, dan yang paling penting, mencoba untuk mendapatkan rasa hormat lokal dan internasional sebagai ahli dalam isu advokasi. Dalam rangka meningkatkan komitmen yang dibuat oleh HRO untuk populasi domestik dan mempengaruhi policy change yaitu Shaming & Blaming Strategy dan Direct Engagement Strategy . Strategi Shaming & Blaming Strategy merupakan strategi yang dilakukan INGO yang tidak langsung selamanya mempengaruhi aktor tetapi kemudian INGO itu
‘berputar’ dalam artian bahwa yang dilakukan adalah mempengaruhi aktor-aktor lain atau eksternal untuk memberikan tekanan kepada aktor yang dituju. Sehingga dia mempengaruhi INGO lain atau mempengaruhi negara lain untuk menekan pemerintahan negara yang dituju tapi tidak secara langsung. Sedangkan strategi Direct Engagement Strategy merupakan strategi dengan cara terlibat dengan penduduk lokal di negara yang ditargetkan. Pertama, mencari partisipasi penduduk lokal, mengajak penduduk lokal untuk masuk ke dalam organisasi INGO tersebut. Kedua, dengan cara INGO kemudian mendirikan kantor permanen di negara target, mereka bisa memberikan resources dan hanya jadi membership.
Gambar 2. Strategi HRO Mempengaruhi Perubahan Kebijakan
Source: Murdie & Bashin 2011
Argumen mengenai aktivitas HRO—Efek pada Protes Non-Kekerasan dan Kekerasan tentu berhubungan tindakan masyarakat sipil yang lebih luas dengan protes kelompok etnis (Olzak dan Tsutstui 1998; Tsutsui 2004; Olzak 2006). Adanya penyebaran norma-norma global pelindung oleh aktor transnasional (termasuk INGO) memiliki pengaruh positif pada mobilisasi kelompok-kelompok baru, khususnya gerakan etnis baru, di tingkat lokal. Dengan meningkatkan kondisi hak asasi manusia dalam suatu negara, INGO juga menyebabkan meningkatnya persaingan antar kelompok etnis dan berlanjut pada tingkat protes etnis yang lebih tinggi dengan kekerasan dan tanpa kekerasan. Dengan demikian, meningkatnya protes etnis dengan kekerasan dan tanpa kekerasan adalah konsekuensi tidak langsung dan tidak disengaja dari aktivitas INGO yang luas.
Berdasarkan dua strategi yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian Murdie dan Bhasin (2011) memunculkan kemungkinan tiga hipotesa yakni: (1) Bahwa semakin tinggi aktivitas human organization yang ditunjuk negara kemudian memunculkan / meningkatkan protes domestik tapi dalam wujud non kekerasan sehingga semakin tinggi aktivitasnya, semakin tinggi protes domestinya tapi dalam bentuk non kekerasan;

## Kontribusi National Endowment for Democracy (NED) dalam Aksi Protes Domestik di Thailand Tahun 2020-2021
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023
(2) Bahwa semakin tinggi aktivitas human organization , semakin tinggi protes domestiknya tapi itu dalam bentuk kekerasan; (3) Bahwa jika aktivitas INGO itu mengambil permanent  office biasanya memiliki resources dan kemampuan untuk memberikan pengaruhnya berarti protes domestinya dalam bentuk non-kekerasan, dan jika aktivitasnya dalam bentuk local membership saja berarti biasanya tidak dengan mudah mendapat resources, tidak ada yang mengawasi, dan tidak ada kontrol maka protes domestinya dalam bentuk kekerasan.
Kondisi Politik dan Aksi Anti-Pemerintahan di Thailand
Hak asasi manusia di Thailand telah lama menjadi isu yang diperdebatkan. Konflik  militer  dan  politik  di  Thailand  memberikan  pengaruh  terhadap demokrasi Thailand. Sejarah panjang yang terjadi di Thailand sehingga menjadi negara yang tidak henti akan konflik demokrasi yang berdampak pada hak asasi manusia masyarakat Thailand. Negara ini termasuk yang pertama menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 dan tampaknya berkomitmen untuk menegakkan ketentuannya. Akan tetapi dalam prakteknya, mereka yang berkuasa sering menyalahgunakan hak asasi manusia bangsa Thailand dengan impunitas (pembebasan dari hukuman). Sedikit mengulik sejarah Thailand dari abad 14 hingga sekarang. Pada periode Ayutthaya, abad 14-18, sistem perbudakan diterapkan sehingga budak menjadi peringkat terendah dalam sistem hierarki sosial yang dikenal dengan Sakdina (Freedom House 2020). Kemudian pada masa pemerintahan Raja Chunglalokorn, penghapusan perbudakan di Thailand terjadi dengan secara bertahap menerapkan reformasi selama beberapa dekade, dimulai pada tahun 1874, dengan undang-undang kerajaan yang menetapkan bahwa mereka yang lahir dalam perbudakan sejak tahun 1868 bebas setelah mencapai usia dua puluh satu tahun. Undang-undang terakhir tahun 1905 yang memperkenalkan penurunan batas harga kebebasan dan batasan usia, akhirnya mengakhiri praktik tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Sejarah dari tahun 1911–13 memperluas cakupan undang-undang sebelumnya, hingga pada akhirnya perbudakan berakhir secara hukum dihentikan pada tahun 1915 (Klein 1993).
Pada tahun 1932 akhir dari monarki absolut telah meningkatkan hak-hak rakyat di bawah pengaruh demokrasi sosial. Demokrasi dan konstitusi pertama di Thailand diperkenalkan oleh Pridy Banomyung. Pemilihan pertama dimulai pada tahun 1937, dengan setengah dari parlemen yang dipimpin oleh Raja Ananda Mahidol selama sembilan tahun. Dari tahun 1977 hingga 1988, Amnesty International melaporkan bahwa ada 1.436 penahanan sewenang-wenang, 58 penghilangan paksa, 148 penyiksaan dan 345 eksekusi super-legal di Thailand. Hal ini dikarenakan adanya transisi dari kekuasaan monarki absolut menjadi monarki konstitusional
dimana mulai pengenalan terhadap demokrasi dan konstitusi pertama. Pemicu revolusi disebabkan oleh ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap krisis ekonomi, kurangnya pemerintahan yang kompeten, dan munculnya rakyat jelata yang berpendidikan dari barat sehingga mulai bermunculan pelanggaran hak asasi manusia di Thailand. Amnesty International telah menunjukkan sedikit perubahan sejak itu, secara keseluruhan hak asasi manusia di Thailand masih bermasalah (AI 2018). Banyak dari hak-hak baru yang diperkenalkan dalam Konstitusi 1997 mencapai 40, dibandingkan dengan hanya sembilan dalam Konstitusi 1932, dan disetujui dalam Konstitusi 1997. Konstitusi itu menguraikan hak atas kebebasan pers, pertemuan damai, asosiasi, agama, gerakan nasional dan internasional.
Laporan HRW 2019 memperluas tinjauan AI karena berfokus secara khusus pada kasus Thailand, sebagai negara yang baru pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengambil alih kekuasaan pada pertengahan 2019, catatan hak asasi manusia Thailand tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Pada tahun 2020, survei dan laporan tahunan Freedom in the World oleh Freedom House yang berbasis di AS, yang mencoba mengukur tingkat demokrasi dan kebebasan politik di setiap negara, meningkatkan peringkat Thailand dari Tidak Bebas menjadi Bebas Sebagian karena sedikit penurunan pembatasan pada majelis dan pemilihan yang dikontrol dengan ketat, meskipun ada kekurangan yang  signifikan,  mengakhiri  periode  junta  militer  langsung  (Freedom House 2020). Namun, diturunkan lagi dari Partly Free menjadi Not Free karena pembubaran partai oposisi populer, Future Forward Party, yang tampil baik dalam pemilihan umum Thailand 2019, dan pemerintahan yang didominasi militer, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, tindakan keras terhadap protes Thailand 2020–2021 yang menyerukan reformasi demokrasi (Freedom House 2021). Pada tahun 2021, Monarki dan pemerintah otoriter memperburuk kebebasan sipil dengan menggunakan hukum Lèse-majesté yang keras terhadap para aktivis, sistem peradilan yang tidak dapat dipercaya, kebebasan berekspresi yang dibatasi, dan kurangnya kebebasan berserikat.
Menurut Human Rights Watch dalam World Report 2022, Pemerintah Thailand semakin menekan hak-hak dasar dan menindak gerakan demokrasi yang dipimpin oleh pemuda pada tahun 2021 (HRW 2022). Pihak berwenang Thailand telah menuntut pembangkang, membubarkan protes damai dengan kekerasan, dan menyensor berita dan media sosial. Penghormatan terhadap hak asasi manusia di Thailand telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk sementara janji reformasi pemerintah tetap tidak terpenuhi. Dalam Laporan Dunia 2022 edisi ke-32, Human Rights Watch mengulas praktik hak asasi manusia di hampir 100 negara. Di Thailand, sejumlah besar orang turun ke jalan, bahkan dengan risiko

## Kontribusi National Endowment for Democracy (NED) dalam Aksi Protes Domestik di Thailand Tahun 2020-2021
ditangkap atau ditembak, menunjukkan bahwa daya tarik demokrasi tetap kuat. Sementara itu, para otokrat merasa lebih sulit untuk memanipulasi pemilihan yang menguntungkan mereka. Namun, para pemimpin demokratis harus melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan nasional dan global dan memastikan bahwa demokrasi memberikan hasil yang dijanjikan.
Dinamika pemberontakan demokrasi di Thailand ditandai dengan sapaan tiga jari para pengunjuk rasa, disertai pelecehan, penumpasan dengan kekerasan, dan pengejaran para pengunjuk rasa oleh pihak berwenang. Pemerintah secara teratur menyensor, termasuk platform media sosial. Sejak Perdana Menteri Prayut Chan-Ocha melanjutkan penuntutan penistaan agama pada November 2020, setidaknya 154 orang telah didakwa "menghina monarki" berdasarkan Pasal 112 KUHP. Kritikus monarki juga telah didakwa di bawah bagian penghasutan, hukum kejahatan komputer dan ketentuan undang-undang lainnya. Pemerintah tidak dapat menjamin bahwa para pembela hak asasi manusia akan bekerja di lingkungan yang aman dan terbina serta terkena serangan fisik dan pembalasan hukum. Investigasi terhadap serangan pembela hak asasi manusia, penghilangan paksa, dan pembunuhan hanya menghasilkan sedikit kemajuan. Pemerintah telah memperkenalkan undang-undang yang secara ketat mengontrol semua organisasi masyarakat sipil dan memberlakukan pendaftaran wajib.
Adanya  konflik  yang  terjadi  menimbulkan  protes  dan  demonstrasi di Thailand pada tahun 2020 yang berlangsung pecah di jalan-jalan Thailand. Protes ini berawal dari para demonstran menuntut mundurnya Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Adanya gerakan pro-demokrasi yang berkembang menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha, mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2014 dan kemudian diangkat menjadi perdana menteri setelah pemilihan kontroversial. Selama bertahun-tahun dikecewakan oleh pemerintahan militer, menyebabkan adanya tuntutan dari para demonstran tentang amandemen konstitusi, pemilihan baru, dan diakhirinya pelecehan terhadap aktivis hak asasi dan pengkritik negara (BBC 2020). Para demonstran juga menuntut reformasi monarki Thailand dengan membatasi kekuasaan raja.
Tuntutan tersebut memicu debat publik yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena lembaga tersebut telah lama terlindung dari kritik hukum, dengan mengumumkan perintah darurat yang mencakup larangan keramaian dan pembatasan media.  Ratusan orang turun ke jalan di ibu kota Bangkok, bahkan ada yang menyerang kediaman resmi Perdana Menteri. Demonstrasi tersebut menimbulkan banyak korban. Selain demonstrasi jalanan, demonstrasi berlanjut hingga November 2020,
ketika ribuan pengunjuk rasa Thailand berkumpul di luar markas polisi Bangkok, menyiram cat di bagian depan gedung, dan menembakkan bom asap dan kantong cat ke polisi. Puluhan orang kemudian terluka karena meriam air dan gas air mata sehari setelah kekerasan itu.

## Kontribusi NED Dalam Protes Anti-Pemerintah Domestik di Thailand
NED didedikasikan untuk mendorong institusi demokrasi di luar negeri, termasuk partai politik, serikat pekerja, pasar bebas dan organisasi bisnis, dan banyak elemen masyarakat sipil yang dinamis yang menjamin hak asasi manusia, media independen, dan peraturan hukum. Tetapi faktanya, NED yang berasal dari Amerika Serikat ini telah bergantung pada perintah dari pemerintahan Amerika Serikat dan dukungan keuangan berkelanjutan dari Gedung Putih dan Kongres AS. Melalui pemberian  dana, NED telah mengarahkan NGO di seluruh dunia untuk mengambil nilai-nilai Amerika, dengan menerapkan nilai demokrasi di negara atau wilayah sasaran. Selain menerapkan nilai demokrasi, NED melayani kepentingan strategis AS sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Amerika Serikat. NED membantu memperkuat ikatan antara gerakan demokrasi pribumi di luar negeri dan rakyat Amerika Serikat, berdasarkan komitmen bersama terhadap pemerintahan perwakilan dan kebebasan sebagai cara hidup (NED 2022).
INGO telah bekerja dengan kelompok politik lokal untuk ikut campur agenda politik negara lain.  NED telah campur tangan dalam urusan internal negara lain, termasuk Thailand, dengan menyusup ke negara-negara target, membangun pemberontak lokal dan mengagitasi ketegangan sosial. Dalam kasus demonstrasi yang terjadi di Thailand, terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk melihat bagaimana kontribusi NED ini dalam protes domestik di Thailand. Seperti yang dikemukakan Murdie dan Bhasin (2011) bahwa protes domestik non kekerasan mencakup tindakan pemogokan dan demokrasi, sedangkan protes domestik dengan kekerasan mencakup tindakan menggunakan kekuatan ditujukan kepada kantor atau agen  negara  seperti  seperti  serangan  fisik  terhadap  pejabat  pemerintah atau pengeboman kantor pemerintah. Kaitannya dengan apakah protes ini bersifat non kekerasan atau kekerasan bisa dilihat bahwa protes domestik di Thailand sebagai bentuk protes demokrasi yang dipimpim pemuda ini terdapat ribuan protes demokrasi di seluruh Thailand pada tahun 2020 dan 2021.
Demokrasi, masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah merupakan elemen yang saling terkait dalam kehidupan bernegara di Thailand. Masyarakat sipil dapat memberikan dampak positif bagi demokrasi yang berperan dalam perubahan politik dari otoritarianisme ke demokrasi.

## Kontribusi National Endowment for Democracy (NED) dalam Aksi Protes Domestik di Thailand Tahun 2020-2021
Masyarakat sipil juga bisa berdampak negatif demokrasi dan demokratisasi apabila memiliki sifat seperti etnosentrisme, radikalisme, dan berorientasi pada kekuasaan. Hal ini membutuhkan peran aktif masyarakat sipil sebagai saluran partisipasi alternatif untuk menekan kepentingan masyarakat. Upaya demokrasi oleh masyarakat sipil di tahun 2020 dan 2021 memiliki tujuan untuk menuntut reformasi politik.
Pemberontakan yang dipimpin oleh pemuda menjadi dikenal luas karena penghormatan tiga jari ikoniknya yang ditunjukkan oleh puluhan ribu orang di jalan-jalan menuntut konstitusi demokratis baru diperkenalkan dengan reformasi monarki. Motivasi ribuan pemuda adalah aksi masyarakat sipil yang menginginkan Thailand pro-demokrasi. Momentum protes sangat terganggu oleh pandemi dan tindakan penguncian berikutnya, serta penuntutan pidana, tindakan keras dengan kekerasan, dan pelecehan terhadap pengunjuk rasa. Protes jalanan tanpa pemimpin dan diwakili oleh masyarakat miskin perkotaan yang sebagian besar kurang mampu, terkena dampak berat. Para pengunjuk rasa ini, beberapa di antaranya berusia 12 tahun, menuntut Perdana Menteri Prayut mundur sebagai langkah pertama untuk mengakhiri pemerintahan otoriter, kronisme, korupsi, dan inefisiensi pemerintah.
Garis depan konfrontasi yang semakin sengit ada di distrik Din Daeng Bangkok. Demonstran menghancurkan dan membakar pos polisi lalu lintas, kendaraan polisi, dan potret kerajaan. Polisi anti huru hara menggunakan meriam air dengan pewarna kimia dan gas air mata, granat gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa. Pihak berwenang mengklaim mematuhi standar manajemen kerumunan internasional, tetapi dalam kenyataannya polisi anti huru hara secara rutin menggunakan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa dan dalam beberapa kasus terluka parah. Para pengunjuk rasa, yang biasa disebut oleh media sebagai Gastaloo (gas penghancur), menggunakan ketapel, petasan, dan bom molotov untuk menyerang polisi. Jika dilihat dari keadaan yang terjadi dalam protes tersebut, ternyata untuk mengutarakan aspirasi mereka menggunakan cara non kekerasan dan kekerasan. Ketika demonstrasi yang dilakukan tidak diperhatikan oleh pihak wewenang, maka para demonstran juga melakukan tindak kekerasan dengan menyerang kantor pihak-pihak yang berwenang dengan berbagai benda berbahaya. Aksi tersebut bisa dikatakan bahwa protes domestik yang dilakukan dalam bentuk kekerasan.

## Strategi Shaming & Blaming Strategy
Dalam strategi ini, strategi yang dilakukan INGO tidak langsung mempengaruhi target tetapi dengan mempengaruhi aktor-aktor lain seperti negara lain atau INGO lain untuk memberikan tekanan kepada
aktor yang dituju. Hal ini kemudian bisa dilihat bagaimana INGO bekerjasama dengan grassroots. Siapa saja kelompok domestik yang melakukan kerjasama dengan NED, apa saja bentuk pendukungnya dan bagaimana bentuk penyaluran dananya. Untuk melihat perbedaan kondisi kekerasan dan non-kekerasan bergantung pada jenis grup yang didekati oleh INGO. Jika INGO kolaborasi dengan gerakan akar rumput yang bersifat radikal biasanya berujung pada kekerasan atau jika INGO memilih mendekati grup moderate biasanya protes dalam bentuk non- kekerasan. Dalam hal ini NED telah melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi lokal di Thailand. NED telah mempengaruhi aktor lain yakni organisasi Thailand Thai Lawyers for Human Rights untuk menekan pemerintahan Thailand dengan cara mendanai dan secara terbuka mendukung dan meghasut protes yang terjadi. TLHR sendiri merupakan organisasi Thailand yang bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan dukungan hukum gratis kepada orang-orang yang haknya telah dilanggar (TLHR 2022). Organisasi yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum dan litigasi kepada individu-individu yang telah dipanggil, ditangkap, dan ditahan oleh militer ini dikategorikan sebagai grup moderate karena tidak mempunyai keyakinan ideologis dan secara fanatik berjuang untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung.
NED telah mendanai organisasi Thailand TLHR dimana TLHR sendiri adalah organisasi Thailand yang bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan dukungan hukum gratis kepada orang-orang yang haknya telah dilanggar. Peran TLHR sendiri sangat penting disini dalam mempengaruhi protes domestik, sehingga membuat NED dengan secara terbuka mendukung dan menghasut protes di jalan tersebut. The Bangkok Post mengungkapkan bahwa TLHR telah menerima dana dari NED. Selain itu NED juga mempengaruhi aktor lain seperti yang sudah dijelaskan pada salah satu surat kabar Thailand, The Nation yang melaporkan bahwa NED juga telah mendanai platform media termasuk Prachatai sebuah outlet media online, dan berbagai NGO seperti iLaw sebagai sebuah NGO hukum berbasis internet. Menurut pelopor dan kritikus internet dan Janor Lanier, media sosial di Thailand pada dasarnya terpolarisasi. Mereka memperburuk konflik dan mencegah perbedaan ketika informasi sepihak dan provokatif disebarluaskan lebih lanjut. Pengguna media sosial menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjelajahi berbagai platform, sejalan dengan tujuan perusahaan yang hanya mengejar kepentingan ekonomi (DW 2020). Selain itu, kelompok aktivis hukum iLaw menjalankan perannya dengan meluncurkan kampanye pertama dengan menghapus Pasal 112 KUHP melalui petisi inisiatif (iLaw 2021). Petisi tersebut mendapat perhatian dati pelanggan lebih dari 100.000 dalam semalam, meskipun hukum Thailand hanya membutuhkan 10.000 tanda tangan untuk mengajukan petisi ke parlemen

## Kontribusi National Endowment for Democracy (NED) dalam Aksi Protes Domestik di Thailand Tahun 2020-2021
Mendanai platform media dan kelompok aktivis hukum sebagai cara NED untuk menjalankan misinya. NED melakukan kolaborasi dengan Media dan iLaw juga dikategorikan sebagai grup moderate tntuk memperkuat keterlibatan akar rumput dalam mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dan mengejar strategi dengan non kekerasan. Jika dikaitkan dengan indikator bahwa INGO memilih mendekati grup moderate biasanya protes dalam bentuk non-kekerasan. Kelompok domestik seperti TLHR, media Prachatai dan iLaw sendiri mengumpulkan sumber daya yang lebih besar karena dukungan selektif mereka dari organisasi yang lebih besar salah satunya dengan cara mendapatkan sumber dana dari NED. Hal ini berlaku baik untuk ranah hak asasi manusia. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, yayasan dan donor mengontrol agenda dan strategi humanitarian INGO.
Oleh sebab itu, dalam strategi Shaming & Blaming Strategy kasus ini NED telah ikut campur dalam urusan internal Thailand melalui platform dan organisasi tersebut untuk menuntut pemerintah Thailand untuk mengubah konstitusi. Hal yang dilakukan yakni dengan memberikan pengaruh kepada aktor lain seperti kelompok domestik, media dan NGO setempat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, NED ini memberikan pengaruhnya dengan memberikan sejumlah dana atau sebagai donor kepada para kelompok domestik di Thailand seperti TLHR, media Prachatai dan iLaw. Sejalan dengan kinerja NED bahwa bekerja di luar negeri berupa hibah kepada organisasi lokal dan independen yang mempromosikan kebebasan politik dan ekonomi, masyarakat sipil yang kuat, media independen, hak asasi manusia, dan supremasi hukum (NED 2022). Ini membuktikan bahwa yang dilakukan NED untuk mempengaruhi protes domestik di Thailand dengan cara mempengaruhi aktor-aktor lain terutama kelompok domestik untuk memperjuangkan agenda demokrasi yang dibawa di Thailand.
Untuk mengetahui bentuk protes domestiknya dalam bentuk non kekerasan atau kekerasan, penulis menganalisis yang dikaitkan dengan indikator yang ada, maka terdapat beberapa kemungkinan hipotesa yang terjadi sesuai dengan yang dikemukakan Murdie dan Bhasin (2011). Dalam kasus di Thailand bentuk protes domestik yang terjadi adalah dalam bentuk kekerasan. Kerjasama yang dilakukan oleh NED adalah dengan melakukan kerjasama dengan grup moderate yang seharusnya tidak menimbulkan protes domestik dalam bentuk kekerasan. Hal ini kemudian berbanding terbalik dengan hipotesa yang dikemukakan oleh Murdie dan Bhasin. Murdie dan Bhasin mengatakan bahwa semakin tinggi aktivitas human organization yang ditunjuk negara, semakin tinggi protes domestiknya dalam bentuk non kekerasan karena INGO melakukan pendekatan dengan grup moderate. Hipotesa kedua bahwa semakin tinggi aktivitas human organization yang ditunjuk negara, semakin tinggi protes
domestiknya dalam bentuk kekerasan karena INGO melakuk an kolaborasi dengan gerakan akar rumput radikal. Ini kemudian tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di Thailand melihat bahwa NED sebagai human organization telah melakukan pendekatan dengan grup moderate tetapi protes domestik yang terjadi masih menggunakan kekerasan.

## Strategi Direct Engagement Strategy
Sedangkan jika dilihat dari strategi Direct Engagement Strategy yang mana merupakan strategi dengan cara terlibat dengan penduduk lokal di negara yang ditargetkan. Pertama, mencari partisipasi penduduk lokal, mengajak penduduk lokal untuk masuk ke dalam organisasi INGO tersebut. Kedua, dengan cara INGO kemudian mendirikan kantor permanen di negara target, mereka bisa menarik keanggotaan lokal. Strategi ini memiliki banyak aspek jika dikaitkan dengan kasus di Thailand, masih banyak hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi. Pertama, untuk mencari partisipasi penduduk lokal, NED tidak mengajak penduduk lokal untuk masuk ke dalam NED. Ini dikarena fokus utama NED adalah dengan melakukan kolaborasi dengan organisasi lokal untuk mempermudah dalam mempengaruhi protes domestik maupun perubahan kebijakan. Kedua, terkait kantor permanen yang dimiliki NED.
NED sendiri bekerja di seluruh penjuru dunia, mendukung para aktivis demokrasi di enam benua dan di 100 negara. Beberapa dari organisasi ini beroperasi di negara-negara transisi di mana tujuannya adalah untuk mengkonsolidasikan perolehan demokrasi, sementara beberapa beroperasi di negara-negara otoriter di mana tujuannya adalah liberalisasi dan perlindungan hak asasi manusia (NED 2022). NED terus memfokuskan banyak sumber dayanya pada negara-negara komunis dan otoriter yang tersisa seperti Cina, Korea Utara, Kuba, Serbia, Sudan, dan Burma. Akan tetapi untuk mengatakan lebih jelas apakah memang NED memiliki kantor permanen di Thailand, sejauh penulis mencari data belum ada kantor permanen NED di Thailand. Karena tidak memiliki kantor permanen di Thailand, tentu NED juga tidak menarik keanggotaannya dari penduduk lokal dan hanya menjadi member lokal. Oleh sebab itu pada strategi Direct Engagement Strategy , NED tidak memenuhi beberapa indikator yang disebutkan.  Sehingga NED sebagai INGO yang turut serta dalam protes domestik Thailand telah berkontribusi dengan menggunakan strategi Shaming & Blaming Strategy karena NED tidak langsung terjun dalam mempengaruhi Thailand untuk mengubah konstitusi.
Dari beberapa indikator yang disebutkan sebelumnya seperti bentuk protes domestiknya dalam bentuk non kekerasan atau kekerasan, berdasarkan analisis penulis yang dikaitkan dengan indikator yang ada, maka terdapat beberapa kemungkinan hipotesa yang terjadi sesuai dengan yang dikemukakan Murdie dan Bhasin (2011). Kemudian pada hipotesa

## Kontribusi National Endowment for Democracy (NED) dalam Aksi Protes Domestik di Thailand Tahun 2020-2021
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023
terakhir mengatakan bahwa jika aktivitas INGO itu mengambil kantor permanen biasanya memiliki sumber daya dan kemampuan untuk memberikan pengaruhnya berarti protes domestinya dalam bentuk non- kekerasan. Kemudian jika aktivitasnya dalam bentuk keanggotaan lokal saja berarti biasanya tidak dengan mudah mendapat sumber daya, tidak ada yang mengawasi, dan tidak ada kontrol maka protes domestinya dalam bentuk kekerasan. Kasus protes domestik di Thailand menjelaskan bahwa NED tidak ada kantor permanen di Thailand sehingga hipotesa tersebut sejalan dengan keadaan yang ada. Tidak adanya kantor permanen NED di Thailand memberikan pengaruh pada protes domestik yang dalam bentuk kekeraasan karena tidak dengan mendapatkan sumber daya dari negara, tidak ada yang mengawasi, dan tidak ada kontrol sehingga kurang dalam kemampuan untuk memberikan pengaruhnya.

## Kesimpulan
Kasus di Thailand pada tahun 2020 aksi menentang pemerintah, turun ke jalan, dan menyerukan perubahan dalam sejumlah aksi protes pro- demokrasi. Demonstrasi ini merupakan aksi terbesar yang pernah terjadi di Thailand sejak beberapa tahun terakhir yang mendapatkan perhatian dari beberapa aktor salah satunya INGO hak asasi manusia yakni National Endowment for Democracy (NED). Hal ini berawal dari masyarakat atau para demonstran menuntut mundurnya Perdana Menteri Prayut Chan- o-cha, mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2014 dan kemudian diangkat menjadi perdana menteri setelah pemilihan kontroversial. Melihat bagaimana protes domestik itu berjalan tentu terdapat beberapa aktor yang terlibat dibelakangnya dalam mempengaruhi protes domestik. NED sebagai INGO kemanusiaan telah memberikan pengaruhnya dengan melakukan misinya dalam agenda demokrasi di berbagai negara.
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melihat bahwa National Endowment for Democracy (NED) telah berkontribusi pada memberikan pengaruh terhadap protes domestik di Thailand untuk mengubah konstitusi dengan menggunakan strategi Shaming and Blaming Strategy . Hal tersebut terlihat dari cara yang digunakan NED untuk mempengaruhi protes domestik yakni dengan mempengaruhi aktor lain seperti NGO Thailand Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), iLaw dan media online Prachatai. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung adanya protes tersebut secara tidak langsung dan mempengaruhi aktor eksternal untuk menekan pemerintah Thailand. Dengan cara memberikan dana untuk mendukung aktor eksternal telah membuat aktor tersebut semakin gencar dalam melakukan aktivitas. Adanya hipotesa yang dikemukanan oleh Murdie dan Bhasin bahwa semakin tinggi aktivitas INGO hak asasi manusia, semakin tinggi protes domestiknya tapi itu dalam bentuk
kekerasan itu lantaran INGO berkolaborasi dengan gerakan akar rumput radikal. Dalam kasus ini NED tidak bekerja sama dengan gerakan akar rumput radikal akan tetapi protes domestik yang dilakukan tetap dengan meggunakan kekerasan.
Protes domestik yang terjadi di suatu negara perlu dilihat dari beberapa aspek yang ada. INGO ternyata juga bisa memberikan kontribusi terjadinya protes domestik di suatu negara. Terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan INGO untuk mempengaruhi target baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus protes domestik di Thailand untuk menuntut reformasi konstitusi, mundurnya Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha serta perubahan pada monarki ini menunjukkan bahwa hipotesa yang dikemukan Murdie dan Bhasin (2011) tidak selalu sesuai, tergantung pada strategi yang digunakan. Oleh sebab itu, dari beberapa kemungkinan hipotesa yang ada, jika dikaitkan dengan kasus dan indikator yang sudah dianalisis terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dan memenui hipotesa. Akan tetapi tulisan ini tidak membahas bagaimana peran NED dalam merubah konstitusi di Thailand melainkan hanya melihat bagaimana NED bisa mempengaruhi protes domestik.

## Kontribusi National Endowment for Democracy (NED) dalam Aksi Protes Domestik di Thailand Tahun 2020-2021

## Referensi

## Buku dan Buku Daring
Kanji, Nazneen & Lewis, David, 2009. Non-Governmental Organizations and Development , Routledge, Chapter 2.
Klein, Martin A, 1993. "The Demise of Corvée and Slavery in Thailand". Breaking the Chains: Slavery, Bondage, and Emancipation in Modern Africa and As ia. University of Wisconsin Press.

## Jurnal dan Jurnal Daring
Aphornsuvan, Thanet, 2008. “The Search for Order: Constitutions and Human Rights in Thai Political History”. Thammasat University, Bangkok Thailand.
Bell. Daniel A. and Carens, Joseph H, 2004. “The Ethical Dilemmas of In- ternational Human Rights and Humanitarian NGOs: Reflections on a Dialogue between Practitioners and Theorists”, Human Rights Quarterly , 26(2):300-329.
Macarchuk, Ashley, 2018. “The Effect of International NGOs on Influenc - ing Domestic Policy and Law.”
Murdie, Amanda & Bhasin, Tavishi, 2011. “Aiding and Abetting: Human Rights INGOs and Domestic Protest”, The  Journal  of  Conflict Resolution , 55(2), 163-191.
Turner, Edward A. L., 2010. “Why Has the Number of International Non-Governmental Organizations Exploded since 1960?”, Clio- dynamics: the Journal of Theoretical and Mathematical Histo- ry , 1(1):81-91.

## Artikel Online
Amnesty International, 2021. “Thailand 2021” [Online]. dalam https:// www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east- asia-and-the-pacific/thailand/report-thailand/ [diakses pada tanggal 28 Juni 2022].
Anonymous, 2022. “Lembar Fakta tentang National Endowment for De- mocracy” [Online]. dalam http://id.china-embassy.gov.cn/indo/ xwdt/202205/t20220511_10684567.htm [diakses pada tanggal 15 Mei 2022].
Baker, Chris, 2018. “Getting Away with It” [Online]. dalam https://www. bangkokpost.com/life/arts-and-entertainment/1580846/getting- away-with-it. [diakses pada tanggal 28 Juni 2022].
BBC, 2020. “Demonstrasi Thailand: Mengapa kaum muda memimpin aksi besar-besaran dan bersedia melawan hukum?” [Online]. dalam https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54566339 [diakses pada tanggal 15 Mei 2022].
BBC, 2020. “Demonstrasi Thailand: Pengunjuk Rasa Siram Markas Polisi Di Bangkok Dengan Cat Setelah Bentrokan” [Online]. dalam https:// www.bbc.com/indonesia/dunia-54997243 [diakses pada tanggal 15 Mei 2022].
DW, 2020. “Masa Depan Politik di Thailand Ditentukan Lewat Amande- men Konstitusi” [Online]. dalam https://www.dw.com/id/parlemen- thailand-bahas-amandemen-konstitusi/a-55624129 [diakses pada tanggal 15 Mei 2022].
DW, 2021. “Tuntutan Reformasi Monarki Thailand Sulit Tercapai?” [Onli- ne]. dalam https://www.dw.com/id/thailand-apakah-reformasi-mo - narki-sulit-tercapai/a-58684584 [diakses pada tanggal 15 Mei 2022].
Ebbighausen Rodion, 2020. “Seberapa Penting Gerakan di Medsos dalam Protes Thailand?“ [Online]. dalam https://www.dw.com/id/perdeba - tan-politik-di-medsos-dan-protes-thailand/a-55319773 [diakses pada tanggal 15 Mei 2022].
Fenn Mark, 2015. “Thailand’s Culture of Impunity” [Online]. dalam https://thediplomat.com/2015/01/thailands-culture-of-impunity/ [diakses pada tanggal 28 Juni 2022].
Freedom House, 2020. “Freedom In The World 2020 Thailand” [On- line]. dalam https://freedomhouse.org/country/thailand/free - dom-world/2020 [diakses pada tanggal 28 Juni 2022].
Freedom House, 2021. “Freedom In The World 2021 Thailand’’ [On- line]. dalam https://freedomhouse.org/country/thailand/free - dom-world/2021 [diakses pada tanggal 28 Juni 2022.
Freedom House, 2022. “Freedom In The World 2022 Thailand” [On- line]. dalam https://freedomhouse.org/country/thailand/free - dom-world/2022 [diakses pada tanggal 28 Juni 2022].

## Kontribusi National Endowment for Democracy (NED) dalam Aksi Protes Domestik di Thailand Tahun 2020-2021
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023
HRW, 2022. “World Report 2022” [daring]. dalam https://www.hrw.org/ world-report/2022/country-chapters/thailand [diakses pada tanggal 28 Juni 2022].
ILaw, 2021. “Open the draft "Cancellation 112", one section, one point” [Online]. dalam https://www.ilaw.or.th/node/6000 [diakses pada tanggal 15 Mei 2022].
NED, 2022. “About The National Endowment for Democracy” [Online]. dalam https://www.ned.org/about/ [diakses pada tanggal 15 Mei 2022].
NED, 2022. “How We Work” [daring]. dalam https://www.ned.org/ about/how-we-work/ [diakses pada tanggal 28 Juni 2022].
OHCHR, 2022. “About Democracy and Human Rights” [Online]. dalam https://www.ohchr.org/en/about-democracy-and-human-rights [di- akses pada tanggal 15 Mei 2022].
TLHR, 2022. “TLHR Profile” [Online]. dalam https://www.frontlinedef - enders.org/en/profile/tlhr [diakses pada tanggal 15 Mei 2022].