DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 6, Nomor 1, Maret 2024

## PENTINGNYA MENGGUNAKAN HAK PILIH OLEH PEMILIH PEMULA PADA PEMILU SERENTAK 2024 DI LINGKUNGAN KAMPUNG ILMU KABUPATEN BOJONEGORO
Dodi Jaya Wardana 1 , Muhammad Roqib 2 , Aura Fauziyatur Rahmah 3 , Hafidz Riza 4 1,2,3,4 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik
Email: dodijayawardana@umg.ac.id

## ABSTRAK
Pemilihan  Umum  atau  pemilu  merupakan  sarana  kedaulatan  rakyat  dalam memilih  wakil  rakyat  dan  pemimpinnya.  Dalam  mewujudkan  pemilu  yang demokratis, maka diperlukan pengaturan pemilu yang berintegritas demi menjamin konsistensi  dan  kepastian  hukum,  agar  pemilu  bisa  berjalan  secara  efektif  dan efisien. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut  pemilu  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Generasi muda sebagai pemilih pemula saat ini cenderung aktif terlibat dalam perkembangan politik dalam negeri namun kepedulian  generasi  muda  tersebut  hanya  pada  media  media  sosial  seperti Facebook,  Twitter,  dan  lainnya.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  tingkat partisipasi  generasi muda hanya berada di permukaan saja, belum ada partisipasi aktif terlibat untuk ikut serta sebagai pengawas penyelenggara pemilu dan lainnya.
Kata Kunci: Pentingnya; Hak Pilih; Pemilih Pemula; Pemilu Serentak
Volume 6, Nomor 1, Maret 2024

## 1. PENDAHULUAN
Yayasan Kampung Ilmu Bojonegoro mulai dirintis sejak 01 Juni 2011. Semula sejumlah penggerak  literasi  di  Bojonegoro  mendirikan  komunitas  yang  disebut  Komunitas  Kampung Sinau  di  Dusun  Korgan,  Desa/Kecamatan  Purwosari,  Kabupaten  Bojonegoro.  Yayasan Kampung  Ilmu  Bojonegoro  fokus  pada  bidang  pendidikan.  Kegiatan  yang  dilakukan  di antaranya  bimbingan  belajar  bagi-anak  di  sekitar  Sungai  Bengawan  Solo,  membuka  rumah belajar,  membuka  perpustakaan,  menyelenggarakan  kajian  keilmuan,  pelatihan  pendidikan, dan pelatihan keterampilan.
Pemilihan Umum atau pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam memilih wakil rakyat  dan  pemimpinnya.  Dalam  mewujudkan  pemilu  yang  demokratis,  maka  diperlukan pengaturan pemilu yang berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum, agar pemilu  bisa  berjalan  secara  efektif  dan  efisien.  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  menjelaskan bahwa  “Pemilihan Umum  yang  selanjutnya  disebut  pemilu  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Pemilu  yang  berlangsung  setiap  lima  tahun  sekali  merupakan  sebuah  amanat  dari konstitusi  UUD  1945  pasal  22E  yang  menyebutkan  bahwa  Pemilu  diselenggarakan  untuk memilih  Presiden,  Wakil  Presiden,  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  Provinsi  dan Kabupaten/Kota berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Atas dasar hal  itulah,  Pemilu  Serentak  2024  kembali  diselenggarakan  untuk  memenuhi  hak-hak  politik dari  warga  negara  di  sebuah  pemerintahan  demokratis.  Setiap  lima  tahun  sekali,  Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik tanpa adanya satu tindakan yang mencederai pelaksanaan hak warga negara tersebut (Bawaslu, 2016).
Pemilihan  umum  merupakan  wujudnya  nyata  penerapan  demokrasi  di  Indonesia  yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan “ qonditio sine qua non” , the one can not exist without the others . Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau
Volume 6, Nomor 1, Maret 2024
merupakan  prosedur  untuk  memindahkan  kedaulatan  rakyat  kepada  kandidat  tertentu  untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Amir, 2020).
Kini, kita telah memulai Tahapan Pemilu 2024. Pelaksanaan pemilu serentak di Tahun 2024  masih  menggunakan  UU  Pemilu  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  Pemilu  2019. Berdasarkan  pengalaman  pemilu  di  tahun  2019,  terdapat  beberapa  problema  yang  harus diantisipasi dengan memperbaiki atau menyempurnakan regulasi untuk Pemilu 2024. Namun, kita  ketahui  bersama,  belum  ada  revisi  yang  dilakukan  untuk  mengantisipasi  dan  mencegah kelemahan dan permasalahan yang akan timbul pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 (Rundengan, 2022).
Hilangnya  kepercayaan  rakyat  untuk  tidak  lagi  menyalurkan  hak  pilihnya  atau  hak suaranya sering terjadi akibat kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Tetapi  satu  hal  yang  tidak  disadari  yaitu  keadaan  tersebut  merupakan  buah  dari  suara  yang mereka salurkan pada momentum pemilihan umum. Disebutkan demikian karena suara yang tersalur  menjadi  awal  datangnya  masalah  jika  rakyat  salah  dalam  memilih  para  pemangku kebijakan yang akan menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun kedepan. Hal ini dapat terjadi karena adanya politik uang yang mempengaruhi proses pemilihan seseorang. Salah satu cara  yang  dapat  ditempuh  dalam  meningkatkan  partisipasi,  pemahaman,  dan  kesadaran berpolitik  seseorang  yaitu  melalui  pendidikan  politik,  yang  bertujuan  untuk  menumbuhkan kesadaran politik masyarakat (Gurning et al., 2023).

## 2. PERMASALAHAN MITRA
Kegiatan  pengabdian  dilakukan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  intens  tentang urgensi nilai-nilai dan eksistensi pancasila sebagai dasar negara. Sebab Studi awal yang kami temukan dilapangan saat mengadakan kegiatan kepada pelajar sebelumnya, menggambarkan bahwa:
a. Peserta  didik  kampung  Pelajar  Kabupaten  Bojonegoro  belum  memahami  urgensi memberikan hak suara dalam pemilu serentak 2024.
b. Oleh karena itu, Perlunya pemahaman yang intens tentang pentingnya memberikan hak suara dalam pemilu serentak 2024 bagi pemilih pemula pada khusunya dan pada umumnya bagi masyarakat yang berada pada sekitaran lingkungan kampung ilmu bojonegoro.
c. Perlunya  motivasi  dan  dukungan  para  guru  untuk  memberikan  pemahaman  tentang pentingnya memberikan hak suara dalam pemilu serentak 2024.

## DedikasiMU (Journal of Community Service)

## Volume 6, Nomor 1, Maret 2024

## 3. METODE
Metode  pelaksanaan  dalam  Sosialisasi  Bagi  Pemilih  Pemula  Dan  Pentingnya Menggunakan  Hak  Pilih  Pada  Pemilu  Serentak  2024  Di  Lingkungan  Kampung  Ilmu Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan para guru dan pimpinan yayasan kampong belajar Bojonegoro. Selain itu, mengundang juga para orang tua wali atau wali murid para pelajar tentang pentingnya memberikan pemahaman akan Pentingnya Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Serentak 2024.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian yang dilakukan Tim dosen Prodi Hukum UMG di Lingkungan Kampung  Pelajar  Kabupaten  Bojonegoro.  Tema  Pengabdian  yang  dilakukan  yaitu Sosialisasi  Bagi  Pemilih Pemula Dan Pentingnya  Menggunakan Hak Pilih  Pada Pemilu Serentak  2024  Di  Lingkungan  Kampung  Ilmu  Kabupaten  Bojonegoro.  Pengabdian dilaksanakan  dua  bulan  mulai  tanggal  2  Januari  hingga  8  Februari  2024.  Semua  tahap pengabdian mulai pembuatan rencana (Proposal), implementasi, dan pembuatan laporan pengabdian dilakukan pada rentang waktu itu. Dokumentasi hasil pengabdian juga akan diambil pada kurun waktu tersebut. Pengabdian dilakukan saat ini menggunakan system daring ( online) disebabkan Covid-19 masih melanda Indonesia.
Pelaksanaan  pengabdian  di  Lingkungan  Kampung  Pelajar  Kabupaten  Bojonegoro disampaikan  oleh  pemateri  yaitu  Dodi  Jaya  Wardana  di  moderator  oleh  Muhammad Roqib.  Adapun  materi  yang  di  sampaikan  adalah  membahas  tentang  Pentingnya Menggunakan  Hak  Pilih  Pada  Pemilu  Serentak  2024  Di  Lingkungan  Kampung  Ilmu Kabupaten  Bojonegoro.  Kemudian  menjelaskan  juga  pengertian  pemilu  dan  prinsip- prinsip dalam pemilu.
Perihal  Pemilu  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017. Pasal  1  angka  1  UU  itu  memuat  tentang  pengertian  Pemilu.  "Pemilihan  Umum  yang selanjutnya  disebut  pemilu  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian bunyi Pasal tersebut. Sederhananya, pemilu

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 6, Nomor 1, Maret 2024
merupakan  sarana  bagi  rakyat  untuk  memilih  pemimpinnya  sesuai  dengan  asas  yang berlaku. Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" (KPU, 2024).
Sebagaimana  penjelasan  umum  UU  Pemilu,  makna  dari  "kedaulatan  berada  di tangan  rakyat"  yaitu  bahwa  rakyat  memiliki  kedaulatan,  tanggung  jawab,  hak  dan kewajiban  untuk  secara  demokratis  memilih  pemimpin  yang  akan  membentuk pemerintahan  guna  mengurus  dan  melayani  seluruh  lapisan  masyarakat,  serta  memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karenanya, pemilu menjadi perwujudan  kedaulatan  rakyat  karena  melalui  pemilu  rakyat  diberi  keleluasaan  untuk memilih  pemimpin  yang  nantinya  akan  menjalankan  fungsi  pengawasan,  menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut .
Pemilih  pemula  yang  baru  akan  melakukan  pemilihan  pertama  kali  cenderung memiliki  kesadaran  politik  yang  rendah  dan  tidak  mengikuti  perkembangan  politik, akhirnya banyak pemilih pemula yang memberikan hak suaranya dengan arahan orang yang  lebih  tua,  mengikuti  pilihan  orang-orang  disekitarnya  atau  bahkan  tidak  memilih sama sekali alias golongan putih (Humas UPI, 2023). Oleh karena itu, pendidikan politik perlu dilakukan agar hal tersebut  tidak terjadi lagi.Pentingnya mengadakan pendidikan politik bagi pemilih pemula selain demi kepentingan politik, pemilih pemula harus mulai sadar  bahwa  sudah  saatnya  diusia  tersebut  pemilih  menjadi  bagian  untuk  bertanggung jawab terhadap negara (I Gede Suka Astreawan, 2022).
Kemudian  asas  dalam  pemilu,  sebagaimana  Pasal  2  UU  Nomor  7  Tahun  2017, pemilu memiliki enam asas penting yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber  jurdil).  Penjabarannya  sebagai  berikut:  Langsung:  Masyarakat  sebagai  pemilih memiliki  hak  untuk  memberikan  suaranya  secara  langsung  dalam  pemilu  sesuai keinginan  sendiri  tanpa  perantara;  Umum:  Pemilu  berlaku  untuk  semua  warga  negara yang  memenuhi  syarat.  Pemilu  tidak  membedakan  agama,  suku,  ras,  jenis  kelamin, golongan, pekerjaan, dan lainnya; Bebas: Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai  pemilih  pada  pemilu  bebas  menentukan  siapa  saja  yang  akan  dipilih  untuk membawa  aspirasinya tanpa tekanan;  Rahasia:  Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin  kerahasiaan.  Pemilih  memberikan  suara  pada  surat  suara  dengan  tidak  dapat

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 6, Nomor 1, Maret 2024
diketahui  oleh  orang  lain  kepada  siapa  pun;  Jujur:  Semua  pihak  yang  terkait  dengan pemilu  harus  bertindak  dan  bersikap  jujur  sesuai  peraturan  yang  berlaku;  Adil:  Dalam penyelenggaraan pemilu,  baik  pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan  yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun (KPU, 2024).
Kemudian, pada Pasal 3 UU yang sama dikatakan, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 prinsip yang meliputi: Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian hukum; Tertib; Terbuka; Proporsional; Profesional; Akuntabel; Efektif; dan Efisien. Sementara, tujuan penyelenggaraan  pemilu  termaktub  dalam  Pasal  4  yaitu:  memperkuat  sistem ketatanegaraan  yang  demokratis;  mewujudkan  pemilu  yang  adil  dan  berintegritas; menjamin  konsistensi  pengaturan  sistem  pemilu;  memberikan  kepastian  hukum  dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.  Adapun  pakar  ilmu  politik  Arbi  Sanit  pernah  mengungkapkan,  pemilu  pada dasarnya  memiliki  4  fungsi  yakni  membentuk  legitimasi  penguasa  dan  pemerintah, membentuk perwakilan politik rakyat, sirkulasi elite penguasa, dan pendidikan politik.

## 5. KESIMPULAN
• Kesimpulan  dari  program  kerja  kali  ini  adalah  bahwa  pentingnya  Menggunakan Hak  Pilih  Pada  Pemilu  Serentak  2024  Di  Lingkungan  Kampung  Ilmu  Kabupaten Bojonegoro merupakan suatu keharusan untuk menentukan ataupun memilih pemimpin Indonesia 5 tahun kedepan.
• Pemilih  pemula  yang  baru  akan  melakukan  pemilihan  pertama  kali  cenderung memiliki  kesadaran  politik  yang  rendah  dan  tidak  mengikuti  perkembangan  politik, akhirnya banyak pemilih pemula yang memberikan hak suaranya dengan arahan orang yang  lebih  tua,  mengikuti  pilihan  orang-orang  disekitarnya  atau  bahkan  tidak  memilih sama sekali alias golongan putih. Oleh karena itu, pendidikan politik perlu dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi lagi.
• Pentingnya  mengadakan  pendidikan  politik  bagi  pemilih  pemula  selain  demi kepentingan  politik,  pemilih  pemula  harus  mulai  sadar  bahwa  sudah  saatnya  diusia tersebut  pemilih  menjadi  bagian  untuk  bertanggung  jawab  terhadap  negara.  Salah  satu bentuk  tanggung  jawab  pada  periode  pemilu  adalah  ikut  menyuarakan  atau  memilih pemimpin bangsa dengan penilaian yang adil.
Volume 6, Nomor 1, Maret 2024

## DAFTAR PUSTAKA
Amir,  M.  (2020).  Keserentakan  Pemilu  2024  yang  Paling  Ideal  Berdasarkan  Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum , 23 (2), 115– 131. https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41
Bawaslu. (2016). Pemilu Dan Pemilihan Serentak . 1–23.
Gurning, F. L., Simangunsong, M., Sihombing, A. F., Tobing, D. L., Pasaribu, A., Ritonga, N. S., Siregar, D. S., & Prayetno. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Menjelang  Pemilu  Eksekutif  Tahun  2024. Journal  of  Teaching  and  Science  Education (JOTASE) , 1 (1), 34–39.
Humas UPI. (2023). Perilaku Pemilih Pemula dalam Menghadapi Pemilu 2024 . Universitas Pendidikan Indonesia. https://berita.upi.edu/perilaku-pemilih-pemula-dalam- menghadapi-pemilu-2024/
I  Gede  Suka  Astreawan.  (2022). Peran  Pemilih  Pemula  Dalam  Pemilu  2024 .  KPU. https://www.kpu.go.id/berita/baca/10700/peran-pemilih-pemula-dalam-pemilu-2024 KPU. (2024). Kilas Pemilu Tahun 2024 . https://www.kpu.go.id/page/read/1136/kilas-pemilu- tahun-2024
Rundengan, S. (2022). Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi. Buku Huku KPU .