## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 2 No. 2 Oktober 2019
P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375

## Proyeksi Perkembangan Perkoperasian 2019 Cooperative Outlook 2019
Heri Nugraha 1) ; Eka Setiajatnika 2) ; Fitriana Dewi Sumaryana 3) ; Muhammad Ardi Nupi Hasyim 4) Institut Manajemen Koperasi Indonesia 1,2,3,4 email: ziki007@yahoo.co.id 1 ) ; ekasetiajatnika@gmail.com 2 ) fitriads@yahoo.co.id 3 ) ardi.nupi@yahoo.co.id 4 ) Disubmit: 19 Juli 2019; Direvisi; 17 September 2019; Dipublish; 1 Oktober 2019

## Abstract
This  article  aims  to  determine  the  development  of  cooperatives  in  West Java  at present, projections of the development of cooperatives in West Java in 2019 and the contribution of cooperatives to the economy of West Java.    The  research  methods  used  are  explanatory  research,  data collection conducted by surveys, interviews, observations, and FGD and using a simple regression analysis approach of secondary data sourced from BPS, Kemenkop , Dinas KUKM West Java province. The results of the study show that the condition of cooperatives in terms of quantity in West Java can now be said to deteriorate. Inactive cooperatives are far more  than  active  cooperatives.  Whereas  in  previous  years,  namely  in 2015-2017  active  cooperatives  dominated  more  than  inactive cooperatives and West Java cooperative contributions to state revenues were still relatively small.
Keywords : Cooperative Outlook; Cooperative Contribution; West Java

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perkoperasian  di  Jawa  Barat  saat  ini,  proyeksi  perkembangan perkoperasian  di  Jawa  Barat  tahun  2019  dan  sumbangan  koperasi terhadap perekonomian Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah  penelitian explanatory (penjelasan),  pengumpulan  data dilakukan  dengan  survei,  wawancara,  observasi,  dan  FGD  dan menggunakan  pendekatan  analisis  regresi  sederhana  dari  data sekunder yang bersumber dari BPS, Kemenkop, Dinas KUKM Provinsi Jawa Barat. Hasil Penelitian menunjukan kondisi koperasi dilihat dari segi  kuantitas  di  Jawa  Barat  saat  ini  dapat  dikatakan  memburuk. Koperasi  yang  tidak  aktif  jauh  lebih  banyak  dari  koperasi  yang  aktif. Sedangkan  pada  tahun-tahun  sebelumnya  yaitu  tahun  2015-2017 koperasi aktif lebih mendominasi dibandingkan dengan koperasi yang tidak aktif serta Sumbangan koperasi Jawa Barat terhadap penerimaan negara masih tergolong kecil.
Kata kunci: Proyeksi Koperasi; Kontribusi Koperasi; Jawa Barat

## 1. PENDAHULUAN
Koperasi  merupakan  bentuk  perusahaan  yang  lahir  di  dalam kehidupan ekonomi bersama-sama dengan berbagai bentuk perusahaan lainnya.  Koperasi  sebagai  salah  satu  alternatif  yang  dipilih  di  antara berbagai  jenis  bentuk  perusahaan.  Koperasi  lebih  merupakan  asosiasi dari  sekelompok  individu  yang  dilembagakan  ke  dalam  bentuk  usaha formal.  Maka  koperasi  lebih  tepat  disebut  sebagai  kumpulan  kegiatan atau  kepentingan  ekonomi  yang  sama  dari  sejumlah  individu  yang bergabung di dalamnya sehingga terciptalah homogentias kegiatan atau kepentingan  ekonomi  yang  akan  meningkatkan  efisiensi  karena perhitungan skala ekonomi menyangkut suatu produk tertentu. Akhirnya, penguatan  posis  tawar  ( bargaining  power )  terbangun  melalui  organisasi koperasi. prinsip koperasi yang universal adalah self-help , berarti sasaran untuk  membangun  keswadayaan  kelompok  justru  harus  dijadikan landasan kerja kelompok yang berkoperasi.
Berbagai  kelebihan  yang  dimiliki  oleh  koperasi  seperti  efisiensi biaya serta dari peningkatan economies of scale jelas menjadikan koperasi sebagai sebuah bentuk badan usaha yang sangat prospektif di Indonesia. Koperasi  diharapkan  menjadi  aktor  dalam  pembangunan  ekonomi kerakyatan.  Koperasi  Indonesia  tidak  sekedar  sebagai  badan  usaha seperti  firma,  perseroan  terbatas,  tetapi  koperasi  Indonesia  merupakan agen  pembangunan  untuk  pengentasan  kemiskinan,  meningkatakan kesejahteraan  masyarakat,  dan  berperan  untuk  menyebarluaskan  jiwa dan  semangat  koperasi  untuk  dapat  dikembangkan  pada  perusahan swasta dan negara (Sukidjo, 2008).
Ramudi Ariffin (2013:18) mengemukakan, bahwa evaluasi terhadap kinerja koperasi sebagai unit ekonomi mikro dan sebagai gerakan koperasi secara garis besar terbagi ke dalam evaluasi mikro dan evaluasi makro. Evaluasi mikro menunjukan kinerja koperasi sebagai unit ekonomi yang bekerja  secara  efektif  dan  efisien.  Sedangkan,  evalusai  makro, menggambarkan  peran  dan  kontribusi  gerakan  koperasi  terhadap kehidupan ekonomi nasional dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi rakyat.
Menurut  data  dari  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  Jumlah koperasi aktif di Indonesia tahun 2017 ada sebanyak 153.171 unit. Dari jumlah  tersebut,  anggota  koperasi  aktif  tercatat  mencapai  sebanyak 26.535.640  orang.  Selama  2017,  juga  tercatat  ada  koperasi  yang  tidak sehat sebanyak 62.347 unit. Tahun 2018, sebanyak 4.013 koperasi juga ditutup  karena  sudah  tidak  ada  aktifitas  di  dalamnya  atau  melanggar ketentuan.  Sedangkan  data  dari  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Jawa  Barat mencatat  bahwa  Jumlah  Koperasi  di  Jawa  Barat  belum  berkembang secara  signifikan,  terlihat  pada  tahun  2017  unit  koperasi  sebanyak 25.774  unit  dengan  jumlah  koperasi  aktif  sebanyak  16.664  unit  dan jumlah koperasi tidak aktif  9.110 unit. Sebaran koperasi di Jawa Barat masih terkonsentrasi di Kota Bandung dengan jumlah 2.577 unit dengan persentasi keaktifan sebesar 84 persen.  Angka tersebut masih kecil jika melihat kontribusi koperasi di negara Eropa yang mencapai 8 persen. Saat ini,  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM  menjalankan  Reformasi  Total Koperasi  melalui  tiga  langkah  strategis,  yakni  Reorientasi,  Rehabilitasi dan Pengembangan. Tujuannya adalah mengembangkan koperasi secara berkualitas  sebagai  organisasi  yang  memberikan  kesejahteraan  kepada anggotanya dan kemanfaatan kepada masyarakat.
Dalam  penelitian  Bambang  Suprayitno  (2007)  mengungkapkan bahwa pada masa orde lama banyak sekali koperasi yang ada di Indonesia tidak dapat mensejahterakan anggotanya bahkan banyak yang mengalami
kegagalan seiring dengan waktu sehingga bubar dengan sendirinya akibat berbagai faktor.  Permasalah  tersebut  masih  belum  terpecahkan  sampai saat  ini.  Disamping  itu,  kontribusi  sektor  koperasi  terhadap perekonomian masih rendah.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1   Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory (penjelasan) yaitu apabila  data  yang  sama  peneliti  menjelaskan  hubungan  kausal  antara variabel-  variabel  melalui  pengujian  hipotesa,  maka  penelitian  tersebut tidak lagi dinamakan penelitian deskriptif melainkan penelitian pengujian hipotesa  atau  penelitian explanatory (penjelasan).  (Singarimbun  dan Effendi :1998:5).

## 2.2   Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  data  primer  dengan melakukan  wawancara,  penyebaran kuesioner,  dokumentasi    yang  berasal  dari  koperasi  di  Jawa  Barat, sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik,  Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia dan lembaga lainnya.

## 2.3   Populasi dan Sampel
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  koperasi  yang  ada  di  Jawa Barat. Sample yang akan diambil ada 30 unit Koperasi yang tersebar di daerah Jawa Barat. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu  bertujuan  untuk  dapat  mengetahui  bagaimana  manfaat  ekonomi yang dirasakan oleh anggota koperasi di Jawa Barat.

## 2.4   Metode Analisis
Variabel  dalam  penelitian  ini  meliputi  Kinerja  Koperasi  dan Kontribusi koperasi terhadap perekonomian dengan teknik analisis yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Variabel bebas (x) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode, dan variabel terikat (y) yang digunakan adalah volume usaha sebagai indikator kinerja koperasi.
Rumus untuk model regresi untuk proyeksi ( forecast ):
………………………………………………… ( 1)
…………………………………………….. (2)
Keterangan: x = periode waktu y = volume usaha koperasi
Model ini digunakan untuk membuat proyeksi ( forecast ) indikator- indikator  ekonomi.  Selain  itu  juga  menggunakan  teknik  analisis sensitivitas, suatu analisis untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kondisi Perkoperasian di Indonesia
Data  dari  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah, kontribusi sektor koperasi terhadap total Produk Domestik Bruto Nasional (PDB)  per  triwulan  III  2017  mencapai  4,48  persen.  Adapun  nilai  PDB nasional  per  triwulan  III  2017  mencapai  Rp10.096  triliun.  Dengan demikian,  kontribusi  sektor  koperasi  terhadap  PDB  Nasional,  berdasar data per triwulan III 2017, nilainya setara Rp452 triliun. Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan kontribusi koperasi terhadap PDB di periode yang sama pada 2016, yakni 3,99 persen. Artinya, kenaikan kontribusi sektor koperasi terhadap PDB pada tahun ini mengalami kenaikan sekitar 0,5 persen dibanding 2016. Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional mengalami kenaikan di sepanjang  tahun  2014  sampai  dengan  2017.  Pada  tahun  2014  besar kontribusi  PDB  Koperasi  terhadap  PDB  Nasional  sebesar  1,71  persen. Besar kontribusi anggota dan lembaga  koperasi terhadap PDB Nasional tahun 2017 adalah sebesar 30,84 persen. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya  kontribusi  anggota  dan  lembaga  koperasi  terhadap  PDB Nasional mengalami peningkatan. JIka dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami  peningkatan  sebesar  17,  28  persen.  Sedangkan  jika dibandingkan  dengan  tahun  2016,  kontribusi  anggota  dan  lembaga koperasi  terhadap  PDB  Nasional mengalami  peningkatan  sebesar  10,13 persen.  Di  tahun  2016  pada  skala  usaha  kecil,  kontribusi  anggota koperasi  terhadap  PDB  Nasional  berada  pada  angka  0,53  persen. Sedangkan  pada  skala  usaha  menengah  anggota  koperasi  memiliki kontribusi  yang  sangat  rendah  terhadap  PDB  Nasional  yaitu  hanya sebesar 0,05 persen. Pada skala usaha mikro, kontribusi anggota koperasi terhadap  PDB  Nasional  memiliki  nilai  yang  cukup  tinggi  yaitu  sebesar 43,87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dengan skala usaha mikro  memiliki  kontribusi  tertinggi  terhadap  PDB  Nasional  jika dibandingkan dengan skala usaha kecil dan menengah. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM jumlah koperasi di Indonesia berjumlah 153.171 unit  dengan jumlah anggota aktif 26,53 juta orang, sedangkan UMKM berjumlah 59,26 juta unit yang menyerap tenaga kerja lebih dari 123,2 juta orang. Ini berarti lebih dari 96,71% tenaga kerja  merupakan kontribusi  koperasi  dan  UMKM  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  di Indonesia.

## 3.2 Kondisi Perkoperasian di Jawa Barat
Jawa Barat termasuk salah satu wilayah dengan jumlah koperasi terbanyak di Indonesia. Saat ini jumlah koperasi di Jawa Barat mencapai 25.658  unit,  yang  tersebar  di  9  kota  dan  18  kabupaten  di  Jawabarat. Jumlah koperasi terbesar di Jawa Barat terdapat di Kota Bandung yaitu sebesar  2.577  koperasi  atau  10,43  persen  dari  keseluruhan  jumlah koperasi di Jawa Barat, diikuti oleh Kabupaten Sukabumi yaitu sebesar 1.765  koperasi  atau  7,15  persen  dari  keseluruhan  jumlah  koperasi  di Jawa Barat. Jumlah koperasi terendah berada di Kabupaten Pangandaran yaitu  sebesar  206  koperasi  atau  sebesar  0,83  persen  dari  keseluruhan jumlah  koperasi  di  Jawa  Barat  dan  Kota  Cirebon  yaitu  sebesar  369 koperasi  atau  sebesar  1,5  persen  dari  jumlah  keseluruhan  koperasi  di Jawa  Barat.  Berdasarkan  jenisnya  koperasi  konsumen  yang  terbanyak yaitu  sejumlah  18.515  unit,  koperasi  produsen  3.773  unit,  koperasi simpan  pinjam  2.179  unit,  koperasi  jasa  778  unit,  dan  koperasi
pemasaran 413 unit. Jumlah koperasi saat ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Tabel 1. Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenisnya
Jenis Koperasi Jumlah Koperasi Konsumen                                                      18.515 Koperasi Produsen                                                         3.773 Koperasi Simpan Pinjam                                                2.179 Koperasi Jasa                                                                  778 Koperasi Pemasaran                                                         413
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
Dari  total  koperasi  25.658  unit,  hanya  11.201unit  koperasi  yang aktif  dan  sisanya  14.457  unit  adalah  koperasi  yang  tidak  aktif,  yang berarti tidak sampai 50% koperasi yang aktif atau koperasi yang sehat di Provinsi  Jawa  Barat.    Jika  dibandingkan  dengan  tahun-tahun sebelumnya,  kondisi  koperasi  dilihat  dari  segi  kuantitas  di  Jawa  Barat saat ini dapat dikatakan memburuk. Koperasi yang tidak aktif jauh lebih banyak  dari  koperasi  yang  aktif.  Sedangkan  pada  tahun-tahun sebelumnya  yaitu  tahun  2015-2017  koperasi  aktif  lebih  mendominasi dibandingkan dengan koperasi yang tidak aktif.
Koperasi  produsen  memiliki  volume  usaha  sebesar  Rp 1.283.224.308.459,  modal  sendiri  Rp  308.349.720.984,  modal  luar  Rp 270.570.067.798,  dan  SHU  sebesar  Rp  14.981.500.347.  Koperasi konsumen memiliki volume usaha sebesar Rp 7.564.544.527.498, modal sendiri  Rp  4.135.164.038.592,  modal  luar  Rp  4.461.418.841.230,  dan SHU  Rp  404.962.839.  Koperasi  simpan  pinjam  memiliki  volume  usaha sebesar  Rp  4.843.544.952.782,  modal  sendiri  Rp  1.287.496.153.273, modal  luar  Rp  2.263.024.256.868,  dan  SHU  Rp  130.126.536.006  . Koperasi  jasa  memiliki  volume  usaha  sebesar  Rp1.016.819.199.390, modal  sendiri  Rp291.965.161.549, modal  luar  Rp555.642.353.711,  dan SHU  Rp59.552.015.501.  Koperasi  pemasaran  memiliki  volume  usaha sebesar  Rp21.675.064.589,  modal  sendiri  Rp8.615.899.377,  modal luar Rp  19.960.796.860,  dan  SHU  Rp  1.490.290.198  .    Dari  kelima  jenis koperasi tersebut, hanya koperasi produsen yang memiliki modal sendiri lebih tinggi dibandingkan modal luar yaitu dengan  modal sendiri sebesar Rp308.349.720.984  dan  modal  luar  sebesar  Rp270.570.067798. Sedangkan  untuk  volume  usaha  dan    SHU,  koperasi  konsumen  dan koperasi  simpan  pinjam  yang  memiliki  SHU  lebih  tinggi  dibandingkan volume usahanya.
Koperasi-koperasi yang ada di daerah Jawa Barat tersebar kurang merata.  Selisih  antara  daerah  dengan  koperasi  terbanyak  dan  daerah dengan koperasi paling sedikit cukup besar. Berdasarkan diagram di atas, kota  dengan  jumlah  koperasi  terbanyak  yaitu  kota  Bandung  dengan jumlah koperasi sebanyak 2.575 unit  dan kota dengan jumlah koperasi paling sedikit yaitu kota Cirebon dengan jumlah koperasi sebanyak 369 unit. Selain itu, hampir di setiap kabupaten/kota jumlah koperasi yang tidak aktif lebih banyak dibandingkan dengan  jumlah koperasi yang aktif. Untuk  jumlah  anggota,  koperasi  binaan  provinsi  dan  koperasi  binaan nasional  menjadi  koperasi  dengan  anggota  dan  terbanyak  meskipun jumlah koperasi binaan provinsi dan koperasi binaan nasional terbilang sedikit dibandingkan dengan jumlah koperasi di kabupaten/kota di Jawa Barat. Selain itu, kota Bandung juga merupakan daerah dengan jumlah
anggota terbanyak di Jawa Barat. Selain menjadi koperasi dengan jumlah anggota  terbanyak,  koperasi  binaan  provinsi  dan  koperasi  binaan nasional juga merupakan koperasi dengan jumlah karyawan dan manager terbanyak.  Sedangkan  untuk  daerah  dengan  karyawan  koperasi terbanyak di Jawa Barat yaitu kota Bandung, dan daerah dengan manager terbanyak yaitu kabupaten Tasikmalaya.

## 3.3 Proyeksi Perkembangan Perkoperasian di Jawa Barat Tabel 2. Proyeksi Perkembangan Perkoperasian di Jawa Barat
Kabupaten Kota Volume Usaha 2018 Proyeksi Volume Usaha 2019 Kenaikan 2018 Kenaikan 2019 Bogor 653.184.446.133 677.695.073.045,53 52,38 54,10 Sukabumi 245.647.896.909,00 283.010.757.260,04 29,51 38,82 Cianjur 260.276.935.878,00 341.633.491.262,22 2,67 21,78 Bandung 920.673.765.661,00 1.136.255.415.477,14   13,10 29,59 Bandung Barat 183.634.674.217,00 213.905.017.485,10 27,24 37,54 Sumedang 404.969.957.321,00 346.545.416.841,73 88,13 86,13 Garut 539.549.442.513,00 450.414.575.594,85 92,95 91,56 Tasikmalaya 289.058.543.313,00 354.325.071.280,55 14,83 30,52 Ciamis 41.989.680.820,00 54.080.315.314,80 2,05 23,95 Pangandaran  16.130.876.228,00 20.019.216.501,00 11,87 28,99 Kuningan 1.099.653.364.225,00  1.154.440.455.315,81   49,93 52,31 Cirebon 185.653.888.872,00 161.550.636.479,97 85,87 83,76 Majalengka 170.889.485.348,00 206.983.679.529,66 17,05 31,51 Indramayu 442.957.285.805,00 425.741.783.392,06 67,72 66,42 Subang 191.377.229.440,00 163.699.691.846,18 88,83 86,95 Purwakarta 463.189.286.661,00 536.779.500.875,63 28,17 38,02 Karawang 627.803.328.560,00 567.753.322.115,00 79,11 76,90 Bekasi 1.159.533.105.144,00  1.281.905.378.797,63   38,86 44,69 Kota Bogor 191.365.498.475,00 222.615.030.662,94 25,32 35,81 Kota Sukabumi 71.117.258.666,00 98.690.240.551,75 17,62 15,24 Kota Bandung 1.837.781.259.561,00  2.067.797.093.897,80   35,08 42,30 Kota Cirebon  26.389.439.139,00 34.062.740.824,07 1,74 23,87 Kota Bekasi 488.784.115.423,00 461.346.411.646,83 71,18 69,47 Kota Depok 149.044.750.594,00 163.500.927.015,55 40,62 45,87 Kota Cimahi 160.049.433.941,00 171.634.043.974,17 45,48 49,16 Kota Tasikmalaya 176.069.806.373,00 207.403.836.639,77 23,79 35,31 Kota Banjar 23.555.553.858,00 28.838.376.922,09 15,05 30,61
Sumber : Data Diolah
Berdasarkan  perhitungan  dan  tabel  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa pada tahun 2018 proyeksi kenaikan volume usaha tertinggi adalah pada Kabupaten Garut yaitu sebesar 92,95 persen dibandingkan dengan tahun 2017, diikuti oleh Kabupaten Subang yaitu sebesar 88,83 persen dan  oleh Kabupaten  Sumedang yaitu  sebesar  88,13  persen.  Sedangkan pada  tahun  2019  proyeksi  kenaikan  volume  usaha  tertinggi  adalah Kabupaten  Garut  yaitu  sebesar  91,56  persen,diikuti  oleh  Kabupaten Subang yaitu sebesar 86,95 persen serta Kabupaten Sumedang sebesar 86,13 persen.
Kontribusi  sektor  koperasi  di  Jawa  Barat  bisa  dihitungkan berdasarkan  penerimaan  pajak  sektor  koperasi.  Dengan  menghitung penerimaan  pajak  negara  dari  sektor  koperasi,  kita  dapat  menghitung berapa  besar  sumbangan  pajak  koperasi  terhadap  penerimaan  negara. Kontribusi sektor koperasi di Jawa Barat bisa dihitungkan berdasarkan penerimaan pajak sektor koperasi. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian
b  UU  No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  penghasilan    menghitung penerimaan  pajak  negara  dari  sektor  koperasi,  kita  dapat  menghitung berapa  besar  sumbangan  pajak  koperasi  terhadap  penerimaan  negara. Tabel di bawah ini merupakan hasil perhitungan proyeksi volume usaha koperasi di Jawa Barat  tahun 2019 dengan menggunakan data volume koperasi Jawa Barat dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Volume usaha koperasi digambarkan sebagai omzet koperasi , sehingga dapat dihitung secara  proksi  untuk  memproyeksikan  kontribusi  koperasi  terhadap penerimaan pajak negara tahun tersebut.  Dari hasil perhitungan tersebut kontribusi  koperasi  terhadap  penerimaan  negara  masih  terhitung  kecil sekali yaitu 0,000388 persen atau sekitar Rp551.016.515.453,90.
Tabel 3. Proyeksi Kontribusi Koperasi di Jawa Barat Terhadap Penerimaan Negara Kabupaten/ Kota Penerimaan Pajak tahun 2018 Proyeksi Penerimaan Pajak 2019 Bogor 32.659.222.306,65 33.884.753.652,28 Sukabumi 12.282.394.845,45 14.150.537.863,00 Cianjur 13.013.846.793,90 17.081.674.563,11 Bandung Barat 9.181.733.710,85 10.695.250.874,26 Sumedang 20.248.497.866,05 17.327.270.842,09 Garut 26.977.472.125,65 22.520.728.779,74 Tasikmalaya 14.452.927.165,65 17.716.253.564,03 Ciamis 2.099.484.041,00 2.704.015.765,74 Pangandaran 806.543.811,40 1.000.960.825,05 Kuningan 54.982.668.211,25 57.722.022.765,79 Cirebon 9.282.694.443,60 8.077.531.824,00 Majalengka 8.544.474.267,40 10.349.183.976,48 Indramayu 22.147.864.290,25 21.287.089.169,60 Subang 9.568.861.472,00 8.184.984.592,31 Purwakarta 23.159.464.333,05 26.838.975.043,78 Karawang 31.390.166.428,00 28.387.666.105,75 Bekasi 57.976.655.257,20 64.095.268.939,88 Kota Bogor 9.568.274.923,75 11.130.751.533,15 Kota Sukabumi 3.555.862.933,30 4.934.512.027,59 Kota Bandung 91.889.062.978,05  103.389.854.694,89 Kota Cirebon 1.319.471.956,95 1.703.137.041,20 Kota Bekasi 24.439.205.771,15 23.067.320.582,34 Kota Depok 7.452.237.529,70 8.175.046.350,78 Kota Cimahi 8.002.471.697,05 8.581.702.198,71 Kota Tasikmalaya 8.803.490.318,65 10.370.191.831,99 Kota Banjar 1.177.777.692,90 1.441.918.846,10 TOTAL 551.016.515.453,90  591.631.375.027,49 Sumber : Data Diolah

## 4. PENUTUP
Hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Perkembangan koperasi di Jawa Barat pada tahun 2019 dari sisi jumlah belum  meningkat  secara  signifikan,  jika  dibandingkan  dengan  tahun- tahun  sebelumnya,  kondisi  koperasi  dilihat  dari segi  kuantitas  di  Jawa Barat saat ini dapat dikatakan memburuk. Koperasi yang tidak aktif jauh lebih  banyak  dari  koperasi  yang  aktif.  Sedangkan  pada  tahun-tahun sebelumnya  yaitu  tahun  2015-2017  koperasi  aktif  lebih  mendominasi dibandingkan  dengan  koperasi  yang  tidak  aktif.  Tetapi  dilihat  dari perkembangan usahanya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jenis koperasi  yang  paling  banyak  terdapat  di  Jawa  Barat  adalah  koperasi konsumen,  disusul  oleh  koperasi  produsen  kemudian  koperasi  simpan pinjam.
Proyeksi perkembangan volume  usaha  perkoperasian Jawa Barat tahun  2019  diproyeksikan  akan  meningkat.  Tetapi  ada  beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat diproyeksikan mengalami penurunan volume usaha seperti dari kabupaten Sumedang, Garut, Cirebon dan Kota Bandung. Sumbangan koperasi Jawa Barat terhadap penerimaan negara masih  tergolong  kecil  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Saran kepada pemerintah dalam pengembangan koperasi adalah koperasi harus benar-benar  dikelola  secara  profesional  agar  mampu  menjadi  wadah kegiatan  ekonomi  rakyat  yang  kondusif.  Apabila  hal  ini  dapat dilaksanakan pada setiap wilayah kecamatan, niscaya kemiskinan rakyat di  seluruh  penjuru  Indonesia  secara  bertahap  akan  dapat  diperbaiki kehidupan  ekonominya.  Apabila  manajemen  koperasi  dilaksanakan secara benar dan profesional, maka rakyat yang menjadi anggota koperasi akan  meningkat  taraf  hidupnya  sesuai  dengan  tujuan  koperasi.  Dalam peningkatan  taraf  hidup  ini  berarti  terjadi  peningkatan  kemampuan ekonomi  (pendapatan/daya  beli)  dan  peningkatan  kemampuan  non ekonomi  (misalnya:  pendidikan  dan  sosial).  Dengan  peningkatan kemampuan  pendidikan  dan  sosial,  mereka  tentu  akan  lebih  mampu meningkatkan  lagi  kemampuan  ekonominya.  Dengan  demikian kemampuan  ekonomi  (pendapatan)  mereka  akan  bertambah  semakin besar.
Dengan pertambahan kemampuan ekonomi (pendapatan) tersebut diharapkan ketidakmerataan pendapatan antara masyarakat kecil dengan masyarakat  menengah  ke  atas  akan  semakin  diperkecil.  Hal  ini  berarti bahwa  ketidakmerataan  pendapatan  akan  diperkecil  dengan  adanya peningkatan  pendapatan  rakyat  kecil  yang  dibina  melalui  koperasi. Apabila  koperasi  dapat  berkembang  di  setiap  wilayah  kecamatan  di seluruh Indonesia, dan benar-benar mampu membina kegiatan ekonomi rakyat  di  sekitarnya,  tentu  koperasi  akan  dapat  menciptakan  lapangan kerja  bagi  masyarakat  di  sekitarnya.  Apalagi  jika  kegiatan  ekonomi (produksi dan distribusi) anggotanya dapat  berkembang dengan adanya pembinaan  koperasi,  niscaya  kegiatan  ekonomi  anggota  tersebut  juga akan  menciptakan  lapangan  kerja  tersendiri.  Dengan  demikian  melalui koperasi  yang  dikelola  secara  benar  dan  profesional  diharapkan  akan diikuti dengan penciptaan-penciptaan lapangan kerja, dan pada akhirnya akan mengurangi pengangguran. Koperasi merupakan salah satu badan usaha  yang  sangat  potensial  untuk  melakukan  perluasan  produksi, karena jumlah koperasi yang sangat banyak dan variasi komoditinya pun sangat  banyak.  Apabila  koperasi  dikelola  secara  benar  dan  profesional, dengan memperhatikan prinsip-prinsip koperasi (keadilan, kemandirian, pendidikan, dan kerja sama), maka tidak mustahil bahwa koperasi akan
dapat mempercepat perluasan produksi. Dengan perluasan produksi yang dibantu  oleh  koperasi  ini  diharapkan  penawaran  komoditi  akan  terus meningkat,  dan  pada  akhirnya  akan  dapat  mengendalikan  kenaikan harga komoditi (inflasi).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Dinas  UKM  dan  Jawa  Barat.  2014. Rekapitulasi  Data  Koperasi  Tingkat Provinsi . Jawa Barat.
Dinas  UKM  dan  Jawa  Barat.  2015. Rekapitulasi  Data  Koperasi  Tingkat Provinsi . Jawa Barat.
Dinas  UKM  dan  Jawa  Barat.  2016. Rekapitulasi  Data  Koperasi  Tingkat Provinsi . Jawa Barat. Dinas  UKM  dan  Jawa  Barat.  2017. Rekapitulasi  Data  Koperasi  Tingkat Provinsi . Jawa Barat.
Dinas  UKM  dan  Jawa  Barat.  2018. Rekapitulasi  Data  Koperasi  Tingkat Provinsi . Jawa Barat.
Kementerian  Perdagangan  Indonesia.  2018. GDP  Growth  2009 – 2018 . Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM. 2018. Kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional . Kementerian Koperasi dan UKM. 2018. Kontribusi Anggota dan Lembaga Koperasi terhadap PDB Nasional.
Ramudi, Ariffin. 2013. Koperasi Sebagai Perusahaan . Jatinangor: IKOPIN. Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1998. Metode Penelitian Survei . Jakarta: LP3ES.
Artikel :
Sukidjo. 2008. Membangun Citra Koperasi Indonesia . Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Volume 5 No 2. Desember Hal 193 – 203. Suprayitno, Bambang (2007). Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) sebagai  Media  Pendorong  Pertumbuhan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah (UMKM). Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Volume 4 No. 2; Hal 14-35.
Undang- undang :
Pemerintah Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian . Lembaran RI Tahun  1992
No. 25. Jakarta : Sekretariat Negara.
________.  2000.  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  17  Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan . Lembaran RI Tahun 2000 No. 17. Jakarta : Sekretariat Negara
________.  2008.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan . Lembaran RI Tahun 2008 No. 36. Jakarta : Sekretariat Negara.
________.  2008.  Peraturan  Menteri  Keuangan Tentang  Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22 . PMK No 8. Tahun 2008. ________. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- 197/PMK.03/2013 tentang  batasan  pengusaha  kecil  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) . PMK No 197. Tahun 2013.
Website : Badan Pusat Statistik. 2018. Tingkat Inflasi Indonesia . https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html. Diakses tanggal 24 November 2018 Bank Indonesia. 2018. BI-7Days Repo Rate . https://www.bi.go.id/en/moneter/bi-7day- RR/data/Contents/Default.aspx.  Diakses  tanggal  24  November 2018 Word Bank. 2018. Rupiah Per USDollar . https://data.worldbank.org/country/indonesia.  Diakses  tanggal 24 November 2018