## PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PERTANIAN BAGI KETAHANAN PANGAN PETANI INDONESIA
1 Hasanawi Masturi, 2 Asyrafinafilah Hasanawi, 3 Neti Kesumawati
1 Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia.
2 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia.
1 Dosen Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia.
Email: hasanawimasturi@gmail.com

## ABSTRAK
Kemiskinan  dan  kelaparan  yang  ekstrim  didominasi  di  kawasan  perdesaan,  dengan proporsi keluarga petani yang sangat signifikan termasuk dalam masyarakat tidak mampu (miskin)  dan  mengalami  kelaparan.  Dengan  demikian,  pemberantasan  kemiskinan  dan kelaparan  secara  integral  terkait  dengan  peningkatan  produksi  pangan,  produktivitas pertanian dan pendapatan perdesaan. Selain itu, kondisi iklim yang tidak menentu secara langsung mempengaruhi keberlangsungan pertanian di Indonesia. Indonesia harus mampu menyediakan  pangan  yang  cukup  bagi  seluruh  rakyat  dan  akses  pangan  dengan  harga terjangkau  dengan  perubahan  yang  berisiko  tinggi.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, pengetahuan  mengenai  klimatologi  penting  dilakukan  untuk  mengantisipasi  seperti perubahan iklim. Saat beradaptasi dengan perubahan iklim, kegiatan pertanian dibarengi dengan  kegiatan  perlindungan  dan  penguangan  risiko  hingga  level  yang  paling  rendah. Sehingga muncul asuransi usahatani yang bertujuan untuk melindungi pertanian, berbagi risiko, dan memihak petani. Asuransi usahatani, khususnya, berlaku untuk berbagi risiko gagal panen yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit. Penelitian  ini  menggunakan  analisis  pada  data  sekunder  tentang  ekonomi  dan  sistem keuangan Indonesia dan informasi yang dikumpulkan dalam wawancara dengan individu- individu  kunci  ( keypersons )  di  Kementerian  Pertanian,  Jakarta.  Untuk memperjelas  data tersebut,  dipilih  satuKabupaten  di  provinsi  Jawa  Barat,  Kabupaten  Cirebon,  dan  dua Kabupaten  di  provinsi  Jawa  Tengah,  Kabupaten  Boyolali  dan  Kabupaten  Semarang. Ketiga wilayah tersebut dipilih karena memiliki perkembangan sistem keuangan terutama pertanian  daerah  yang  dinamis,  dukungan  pemerintah  untuk  memberikan  subsidi pertanianyang  aktif.  Namun,  dikarenakan  tidak  adanya  bank  pertanian  di  Indonesia, lembaga  keuangan  mikro  eksisting  diharuskan  menyediakan  dana  yang  cukup  untuk menutupi  biaya  produksi.  Untuk  tindak  lanjut  jangka  pendek,  Program  Pengembangan Agribisnis Pedesaan (PUAP) saat ini diharapkan dapat membantu petani melalui lembaga keuangan  mikro  dalam  mendanai  kegiatan  pertanian.  Peran  keuangan  mikro  merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan dan sangat penting untuk membantu petani dalam meminimalisir  efek  risiko  gagal  panen.  Praktik  pertanian  berkelanjutan  dan  sistem pangan, termasuk produksi dan konsumsi, sebaiknya dilaksanakan dalam perspektif yang holistik dan terintegrasi.
Kata kunci : asuransi pertanian, perlindungan pertanian, risiko gagal panen.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Perubahan  iklim  saat  ini dikenal  sebagai  masalah  dunia.  Ini adalah  salah  satu  faktor  eksternal yang  sulit  diprediksi  dan  berdampak serius.  Peningkatan  konsentrasi  CO 2 telah  menghasilkan  gas  rumah  kaca yang menyebabkan pemanasan global.  Dampak  negatif  akan  sangat parah  terjadi  di  negara  berkembang karena  kerentanan  dalam  banyak aspek.
Pertanian  merupakan  sektor ekonomi  yang  mengalami  dampak negatif dari perubahan iklim. Kondisi banjir  dan  kekeringan  yang  tidak terduga  merupakan  faktor  utama penyebab  gagal  panen.  Kerusakan infrastruktur,  seperti  sarana  irigasi dan  jalur  pertanian,  merupakan contoh dampak langsung dari ancaman  global  tersebut.  Dampak negatif perubahan iklim yang teridentifikasi  adalah:  (a)  perubahan kalender/masa  tanam,  (b)  terjadinya serangan  hama  dan  wabah  penyakit, (c) masalah penanganan pasca panen, akibat  intensitas  curah  hujan  yang tinggi, dan (d) gagal panen.
Demikian pula, pasokan pangan tetap bergantung pada pertanian  konvensional  yang  sangat ditentukan  dengan  iklim.  Iklim berada  di  luar  kendali  manusia  dan oleh karena itu petani harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.  Sejauh  ini,satu-satunya  cara untuk  mengurangi  dampak  negatif ketidakpastian  yang  disebabkan  oleh perubahan  iklim  adalah  penyesuaian mekanisme  petani  atau  manajemen risiko. Mekanisme petani  melakukan penyebaran  risiko  atau  manajemen kerugian  sangat  mahal  di  daerah berisiko  tinggi  seperti daerah kering, semi-kering  dan  tropis  (Binswanger, 1980). Para petani di daerah ini telah melakukan disinvestasi (menjual ternak  atau  aset  lainnya)  untuk menutupi  biaya  produksi,  membayar hutang  dan  melindungi  kepemilikan tanah (Walker dan Jodha, 1986).
Padi merupakan tanaman penting  yang  menempati  sekitar  60 persen  dari  total  lahan  subur  (20,5 juta hektar) di Indonesia. Sejak beras menjadi  makanan  pokok  masyarakat Indonesia, pertumbuhan  produksinya sangat  penting  untuk  mengurangi
ketergantungan  pada  impor.  Artinya,
menghemat devisa dan
meningkatkan  akses  masyarakat  ke pasar  beras.  Ketersediaan  beras dengan  harga  yang  wajar  juga membantu mengurangi stabilitas politik  dan  ekonomi  dalam  negeri. Beras adalah ketahanan pangan, oleh karena  itu  pemerintah  harus  terus mendorong  pencapaian  swasembada beras.  Meskipun  menjadi  negara penghasil  beras  terbesar  ketiga  di dunia, Indonesia tetap menjadi negara pengimpor beras. Ini berlangsung  hingga  tahun  2004 dengan  keputusan  yang  tidak  teratur yang  mengizinkan  beberapa  impor beras  untuk  menjaga  stok  nasional pada  tingkat  yang  aman.  Setelah peningkatan  produksi  beras  dalam negeri  yang  signifikan,  impor  beras diabaikan sejak tahun 2008.
Petani,  pejabat  pemerintah, dan stakeholders lainnya  membawa perspektif  baru  tentang  bagaimana merespon  perubahan  iklim  global saat  ini.  Dengan  uraian  tersebut  di atas,  maka  penelitian  ini  merupakan upaya  untuk  membahas  adaptasi petani  terhadap  perubahan  iklim dalam kaitannya dengan peran lembaga  keuangan  mikro  dalam
mendukung produksi beras di Indonesia.

## TINJAUAN LITERATUR
Pencapaian  Produksi  dan  Risiko Pertanian
Produktivitas (hasil per hektar) padidi Indonesia terus meningkat  selama  empat  dekade terakhir.  Meningkat  dari  rata-rata 2,65  ton  per  hektar  pada  1970-an menjadi 3,86 ton pada 1980-an, 4,34 ton  pada  1990-an  dan  selanjutnya menjadi 4,61 ton selama 2000 hingga 2008.  Pada  2018,  rata-rata  produksi padi  nasional  mencapai  5,7  ton  per hektar.
Risiko menunjukkan
kemungkinan terjadinya suatu
peristiwa atau kondisi, yang mungkin memiliki  konsekuensi  merugikan pada  tahap  mana  pun  dalam  jalur rantai produksi. Risiko ini berdampak  buruk  pada  keputusan petani saat ini maupun di masa depan dan  sangat  mengganggu  produksi dan  pendapatan  pertanian,  ketika risiko tersebut melewati batas penyerapan dari mekanisme penanganan  penyesuaian  diri.  Risiko produksi dan harga merupakan risiko
utama  dalam  pertanian,  termasuk pertanian  padi.  Sumber  utama  risiko harga adalah ketidakseimbangan permintaan dan
penawaran, ketidaksempurnaan  pasar,  kerugian pasca panen, dan kurangnya produksi atau  sistem  pendukung  stabilisasi pendapatan pertanian.
Risiko  terkait  dengan  proses produksi  beras  serta  penanganan beras  hingga  mencapai  konsumen akhir.  Jelas,  risiko  dihadapi  oleh produsen/petani beras serta pemangku  kepentingan  lainnya  yang menjalankan  fungsi  produksi  dan pasokan  input,  penyaluran  kredit, pengolahan  dan  pemasaran  beras. Namun,  kelompok  yang  paling rentan terhadap risiko tersebut adalah petani  padi,  terutama  mereka  yang bertani  dalam  sistem  pertanian  skala kecil. Strategi manajemen risiko bagi petani padi skala kecil harus berbeda dengan  petani  lain.  Selama  beberapa generasi, orang telah peduli dan telah mengembangkan  cara  dan  strategi untuk mengurangi risiko dan
mengurangi ketidakpastian. Ini termasuk diversifikasi, pertanian
campuran,  penanaman  campuran, tumpangsari,  dan  rotasi  tanaman. Para  petani  di  Indonesia  juga  telah
melakukan diversifikasi untuk mencegah  kegagalan  panen  yang timbul  dari  pertanaman  tunggal (Hadi  et  al.,  2000;  Susilowati  dkk., 2002; Sumaryanto, 2006; Saliem dan
Supriyati, 2006). Meskipun keutamaan  mekanisme  manajemen risiko  tradisional  diakui  secara  luas, mekanisme tersebut memiliki
keterbatasan.
Kegagalan panen akibat banjir,  kekeringan,  dan  serangan hama  dan  penyakit  merupakan  hal yang  biasa  terjadi  di  Indonesia. Frekuensi dan intensitas risiko semacam  itu  tidak  sama  di  tempat yang  berbeda  tetapi  pengaruhnya terakumulasi  dalam  jumlah  besar ketika seluruh
negara dipertimbangkan.  Hadi  dkk.  (2000) memperkirakan  bahwa  selama  tahun 1989-2008, besarnya kegagalan panen  padi  akibat  ketiga  jenis  risiko tersebut  di  atas  adalah  masing- masing 0,21 persen, 0,50 persen, dan 0,06  persen  luas  tanam.  Data  terkini menunjukkan  bahwa  luas  areal  padi yang  terkena  banjir,  kekeringan,  dan hama penyakit masing-masing adalah  333  ribu,  319  ribu,  dan  428 ribu  hektar  dengan  masing-masing sebesar  997  ribu,  984  ribu,  dan  352
ribu  ton  (2018).  Total  kerugian produksi  akibat  banjir,  kekeringan, serta  serangan  hama  dan  penyakit adalah 2,33 juta ton, atau 4,31 persen dari  total  produksi  tahun  2018.  Bagi sebagian  besar  petani  padi  yang menggarap  lahan  kecil  (kurang  dari 0,3  ha  di  Jawa/  Bali),  kerugian tersebut  sangat  signifikan.  Kerugian tak terduga ini menjadi masalah bagi rumah tangga petani. Hama serangga dan  tikus  merupakan  hama  dan penyakit  utama  yang  biasa  dihadapi petani di semua sentra penghasil padi di tanah air.
Ketahanan pangan telah lama menjadi prioritas rencana pembangunan  nasional  Indonesia.
Upaya  peningkatan  produksi  pangan diarahkan  melalui  inovasi  teknologi serta implementasi program
perbaikan  pengelolaan  usahatani. Namun,  belakangan  ini,  pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang tidak terduga di sektor tanaman pangan dalam negeri akibat
kekurangan pasokan yang menyebabkan tingginya
harga beberapa  bahan  makanan  pokok. Kekurangan  pasokan  terjadi  karena fluktuasi  produksi  tanaman  pangan utama  (beras,  jagung,  dan  kedelai).
Ketergantungan  yang  tinggi  pada impor  menyebabkan  ketidakstabilan ekonomi di seluruh negeri.
Sementara  itu,  permintaan  akan tanaman semacam itu terus meningkat  di  dalam  negeri  karena peningkatan  populasi.  Oleh  karena itu,  meningkatnya  frekuensi  gagal panen dan kehilangan hasil memerlukan  respon  kebijakan  yang mendesak sebagai bagian dari program pembangunan pertanian dan ketahanan  pangan.  Dalam  konteks ini,  asuransi  tanaman  dapat  menjadi respons  kebijakan  strategis  terhadap skenario produksi pangan saat ini. Ini adalah salah satu instrumen keuangan  untuk  mentransfer  risiko produksi  petani,  terkait  dengan pertanian, kepada pihak ketiga (perusahaan  swasta  atau  lembaga pemerintah) melalui pembayaran premi dalam jumlah tertentu. Asuransi  pertanian  sangat  penting untuk  membantu  mencegah  petani kecil  kehilangan  panen  dan  untuk memastikan  bahwa  mereka  memiliki modal  kerja  minimum  untuk  musim tanam berikutnya.
Mengingat masalah ketahanan pangan  Indonesia saat  ini, peran  lembaga  keuangan  mikro
untuk  mendukung  asuransi  pertanian padi  menjadi  sangat  penting.  Risiko
iklim beradaptasi dapat dibagi
dengan  pihak  ketiga  (perusahaan asuransi)  untuk  melindungi  petani sejalan dengan tujuan pembangunan.
Gambar 1. Grafik Production Loss Akibat Banjir, Kekeringan dan Hama dan Penyakit Pertanian, 2000-2008 (Sumber: Pasaribu et al., 2009)

## METODE PENELITIAN
Analisis  ini  didasarkan  pada data  sekunder  tentang  ekonomi  dan sistem  keuangan  Indonesia  dan informasi  yang  dikumpulkan  dalam wawancara dengan individu-individu kunci  ( Keyperson )  di  Kementerian
Pertanian,
Jakarta. Untuk memperjelas  data  tersebut,  dipilih
tiga  wilayah  studi  yakni,  Kabupaten
Cirebon di Jawa Barat dan Kabupaten  Boyolali,  dan  Kabupaten Semarang di Jawa Tengah. Meskipun perekonomian  wilayah  studi  sangat mirip,  lembaga  keuangan  mereka telah  berkembang  dengan  sangat
berbeda dari waktu ke waktu. Skema asuransi  skala  mikro  dalam  bentuk pilot project telah disiapkan sepenuhnya untuk memastikan kelanjutan  skema  di  wilayah  yang lebih  luas.  Dalam  konteks  ini, langkah yang lebih baru diambil oleh pemerintah adalah pengenalan proyek percontohan oleh Kementerian Pertanian. Proyek serupa  lainnya  adalah  program all- risk atau Program Pengembangan Agribisnis  Pedesaan  (PUAP) (gagal panen  akibat  ledakan  hama  dan penyakit)  untuk  input  usahatani  di Kabupaten  Semarang  Provinsi  Jawa
Tengah  mencakup  100  hektar  sawah
dengan 600 peserta/ penerima manfaat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Lembaga Keuangan Miro Pertanian Kelembagaan pendukung sangat  penting  untuk  menuntun keberhasilan petani dalam melakukan  adaptasi  dan  antisipasi
terhadap  risiko  iklim  dan  kegagalan panen.  Kelembagaan  petani,  seperti kelompok tani, memungkinkan
petani  bekerja  lebih  efisien  dalam pembelian input, pengendalian hama, penanganan pasca panen, menghimpun dan memasarkan
produk mereka bersama-sama. Lembaga non-petani, seperti lembaga keuangan mikro, penyuluhan, dan lain-lain, memegang  peranan  penting  dalam
keberhasilan  petani  dalam  bertani. Begitu pula dengan institusi pemerintah  yang  berurusan  dengan kebijakan  pendukung  (Pasaribu  et al., 2009).
Asuransi Pertanian untuk Pembagian Resiko Hampir  38%  rumah  tangga pedesaan bermatapencaharian
sebagai  petani  padi.  Padi  atau  beras juga  merupakan  komponen  penting makanan sehari-hari masyarakat Indonesia.  Padi  atau  beras  memasok 50%  dari  kebutuhan  energi  rata-rata orang Indonesia.
Menyadari pentingnya  beras  dalam  ketahanan pangan  makro  dan  rumah  tangga dengan  memenuhi  kebutuhan  energi masyarakat dan sebagai sumber mata pencaharian  utama  petani  subsisten skala  kecil,  kebijakan  dalam  negeri pemerintah Indonesia diarahkan untuk  mencapai  swasembada  beras. Namun,  meskipun  menjadi  negara penghasil  beras  terbesar  ketiga  di dunia, Indonesia tetap menjadi importir beras.
Ada  kemungkinan  besar  untuk meningkatkan hasil padi lebih lanjut, karena  sekitar  80%  padi  ditanam dengan  sistem  irigasi.  Peningkatan hasil padi penting untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional  dan  rumah  tangga  serta meningkatkan pendapatan petani
padi subsisten skala kecil.
Pengalaman di  Indonesia dan negara berkembang lain yang serupa menunjukkan bahwa lingkungan
pendukung  yang  diperlukan  bagi
petani untuk
meningkatkan
produktivitas beras terdiri dari evolusi  dan  peningkatan  teknologi peningkat  hasil  yang  sesuai  untuk lokasi  tertentu  ke  petani  padi; menciptakan  sistem  yang  efisien untuk  menyediakan  input  modern (bibit unggul, pupuk, praktik agronomi,  bahan  kimia  pelindung tanaman,  dll.)  untuk  petani  pada waktu  dan  tempat  yang  tepat  serta harga yang wajar; dan jaminan pasar yang  terjamin  untuk  surplus  beras yang  muncul  bersama  petani  setelah penerapan teknologi baru. Hal ini ini membutuhkan  investasi  baik  dari pemerintah maupun petani.
Antusiasme petani untuk berinvestasi pada teknologi baru bergantung pada risiko  yang  dirasakan  oleh  mereka dalam  melakukan  investasi  tersebut. Risiko  yang  dihadapi  petani  padi  di Indonesia  hingga  saat  ini  masih bersifat  alami  dan  ada  pula  yang buatan  manusia.  Kegagalan  panen dan hilangnya produksi akibat kekeringan,  banjir  dan  hama  dan penyakit  sering  terjadi  di  beberapa daerah di Indonesia. Menurut Nurmanaf  dkk.  (2007),  pertanian
padi  layak  untuk  dicakup  oleh asuransi pertanian.
Tujuan  dari  kebijakan  asuransi tanaman  padi  di  Indonesia  harus dipertimbangkan  dengan  ketentuan sebagai berikut: (a) Untuk mendorong petani untuk meningkatkan produksi dengan mengurangi risiko yang terkait dengan  biaya  yang  lebih  tinggi terkait dengan penggunaan teknologi modern  baru  yang  lebih  baik;  (b) Memberikan  perlindungan  kepada petani padi dari kerugian panen yang disebabkan oleh faktor alam sehingga mampu memenuhi kebutuhan  pokok,  termasuk  pangan untuk keluarga; (c) Untuk
memberikan  stabilitas  keuangan  dan kepercayaan  di  sektor  pertanian,  dan dengan demikian mengurangi migrasi  petani  atau  pekerja  ke  pusat kota; (d) Untuk memastikan pemulihan pinjaman pemerintah atau lembaga  pemberi  pinjaman  lainnya pada saat gagal panen; dan (e) Untuk memfasilitasi pemerintah dalam menganggarkan bantuan kepada petani  sebagai  bagian  dari  program tahunan  yang  berkelanjutan  daripada dihadapkan pada program  darurat  ad hoc,  yang  seringkali  direncanakan
dan  dibiayai  dengan  terburu-buru, yang  sulit  untuk  dijalankan  dan rentan  terhadap  ketidakadilan  dan tekanan lokal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa alternatif kebijakan untuk meningkatkan kapasitas  petani  dalam  beradaptasi dan  mengantisipasi  perubahan  iklim harus mempertimbangkan:
(a) pengembangan praktek tanaman  pangan  dan  sekolah lapang iklim;
(b) peningkatan pelayanan penyuluhan serta pembangunan  dan  renovasi infrastruktur perdesaan;
(c) pengembangan  varietas  yang toleran  terhadap  cekaman biotik, dan
(d) peningkatan akses petani terhadap  informasi  iklim  dan pasar, serta intervensi pemerintah  dalam  pemasaran hasil pertanian . Sharing pengetahuan mengenai
klimatologi dan iklim sangat penting dan  berguna  bagi  penyuluh  dan kelompok  tani.  Peningkatan  arus
informasi kondisi iklim dan cuaca,seperti dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ke Dinas Pertanian  Provinsi  dan  Kabupaten hingga  ke  petani  sangat  penting dalam menanggulangi dampak perubahan iklim. Pengetahuan ilmiah bersama  dengan  kearifan  lokal  yang dikembangkan  daerah  harus  secara signifikan  memperkaya  pengalaman petani  untuk  beradaptasi  dengan perubahan iklim.
Kondisi risiko usahatani sangat  signifikan  untuk  melindungi kepentingan petani dan, untuk tujuan yang  lebih  luas,  untuk  menjaga produksi  dan  produktivitas  beras. Untuk  itu,  skema  asuransi  menjadi penting dan peran lembaga keuangan mikro sangat strategis untuk mendukung skema tersebut.
Mengingat  rendahnya  kemampuan finansial para petani skala kecil, pada tahap awal skema asuransi usahatani, intervensi pemerintah menjadi sangat vital.  Pemerintah  dihimbau  untuk berinisiatif  dalam  memperkenalkan, mengadvokasi dan mensosialisasikan skema tersebut hingga tahap penerapan  dan  implementasi.  Pada tahap  awal  ini,  khususnya  dalam
melaksanakan proyek percontohan di beberapa  lokasi,  pemerintah  harus memberikan  dukungan  dana  untuk pembayaran premi dan biaya operasional lapangan.
Pada tahap pelaksanaan,
biaya  asuransi  akan  dibayarkan secara bertahap oleh petani dan dapat dimasukkan ke dalam biaya produksi.  Lembaga  keuangan  mikro di  bawah  Program  Pengembangan Agribisnis Pedesaan (PUAP) saat ini yang  tersebar  di  seluruh  negeri  akan memenuhi  syarat  untuk  membiayai skema  asuransi  bersama  dengan biaya  produksi  lainnya,  terutama bagi  petani  yang  tidak bankable .
Komitmen  yang  konsisten  untuk adaptasi pemangku kepentingan terhadap risiko iklim melalui
asuransi pertanian
akan meningkatkan produksi tanaman pertanian dan meningkatkan
pendapatan petani.

## DAFTAR PUSTAKA
Binswanger, H. P. (1980). “Attitudes towards  Risk:  Experimental Measurement  in  Rural  India”,
American Journal of Agricultural Economics 62 (3): 174-82. Boer,  R.  (2009).  Sekolah  Lapangan Iklim: Antisipasi Risiko Perubahan Iklim. Majalah Salam,  No.  26,  January  2009. pp. 8-10.
www.salam.leisa.info.
Hadi,  P.  U.,  C.  Saleh,  A.  S.  Bagyo,
R.  Hendayana,  Y.  Marisa,  and I. Sadikin. (2000). Studi
Kebutuhan  Asuransi  Pertanian Pada  Pertanian  Rakyat  (Study on Agricultural Insurance Requirements  for  Smallholder Farms). Research Report, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Nurmanaf, A.R.,Sumaryanto, S.Wahyuni, E.Ariningsih, andY.Supriyatna. (2007). Analisis Kelayakan dan Perspektif Pengembangan Asuransi Pertanian pada Usahatani  Padi  dan  Ternak
Potong (Feasibility  Analysis and  Development  Perspective of  Agricultural  Insurance  for Rice Farm and Beef Production). Research  Report, Pusat  Analisis  Sosial  Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian, Bogor.
Pasaribu, S. M., H. P. Saliem, and E.
Ariningsih. (2009). Agricultural Insurance for Rice Farming in Indonesia. Research  Report.  Pro-Poor
Policy  Formulation,  Dialogue, andImplementationatCountryL evel:Indonesia(CGP/RAS/214/I FA).  ICASEPS,  Bogor  and FAO-RAP, Bangkok.
Pasaribu, S.M.,  H. Mayrowani,  D.K. Swastika,  M.  Iqbal,  A.K. Zakaria, T. Nurasa, V. Darwis, and J. Hestina. (2008). Peningkatan Kapasitas Adaptasi  Petani  di  Daerah Marginal  TerhadapPerubahan Iklim.Research Report,PusatAnalisisSosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor. Pusat Pembiayaan Pertanian.(2009).Asuransi Pertanian:KasusPilotProjectAs uransi  Tanaman  Padi  dan Ternak (Agricultural
Insurance:  The  Case  of  Pilot Project  of  Rice  Farm  and Livestock  Insurance)”,  Paper presented at a seminar held by IFC  on  18  February  2009  in Jakarta, Pusat Pembiayaan
Pertanian,  Sekretariat  Jenderal Departemen Pertanian, Jakarta.
Saliem,  H.  P.  and  Supriyati.  (2006).
Diversifikasi  Usahatani  dan
Tingkat  Pendapatan  Petani  di
Lahan Sawah (Farm Diversification  and  Farmer’s Income  Level in Wetland Areas). In AGRIDIV In- Country Seminar: Poverty Alleviation through Development of Secondary Crops, Bogor, 23 March. Sumaryanto.  (2006).  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan  Petani  Menerapkan Pola Tanam Diversifikasi:
Kasus  di  Wilayah  Pesawahan
Irigasi  Teknis  DAS  Brantas (Factors  Affecting  Farmers’ Decision to Apply Diversification of Crop Pattern).  In  AGRIDIV  In- Country Seminar: Poverty Alleviation through Development of Secondary
Crops, Bogor, 23 March 2008.
Susilowati,  S.  H.,  Supadi,  and  C.
Saleh.  (2002).  “Diversifikasi Sumber  Pendapatan  Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Barat
(Diversification  of  Farmers’ Income  Sources  in  Rural  Area of  West  Java)”. Jurnal  Agro
Ekonomi 20 (1): 85-109.
Walker,  A.  S.  and  N.  S.  Jodha.
(1986).  How  Small  Farm Households  Adopt  to  Risk?  In Hazell  et  al.  (Eds):  Crop
Insurance for Agricultural
Development.  John  Hopkins University  Press.  Baltimore and London.