## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 3, (2023), September : 232 - 244
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3325 P-ISSN:2089-5771 E-ISSN:2684-7973

## ANALISIS PENERAPAN PRINSIP HARDSHIP DI JERMAN DENGAN INDONESIA DALAM URGENSI PANDEMI COVID-19
Annisa Adelya Serawai Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Corresponding Author: annisa.adelya@ui.ac.id
History: Received  : 25 Februari 2023 Revised : 10 Maret 2023
Accepted  : 23 April 2023
Published  : 28 Juli 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Penelitian  ini  untuk  mengetahui  serta  menganalisis  perbandingan  penerapan hardship di Jerman dengan Indonesia agar terlihat urgensi penerapan prinsip dalam menghadapi masa sulit , salah  satunya  kondisi  Pandemi  Covid-19.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  Indonesia belum  mengakomodir  prinsip hardship yang  mana  prinsip  tersebut  bertujuan  untuk memberikan  opsi  berupa  renegosiasi  perjanjian  yang  dapat  menghindari  para  pihak terhadap  kerugian  yang  lebih  parah  daripada  terkena  dampak,  dalam  hal  ini  Covid-19. Negara Jerman sudah menerapkan prinsip tersebut, terlihat pada  Pasal 313 ayat (1) yang pada  intinya  menyatakan  bahwa  kontrak  harus  berprinsip  dapat  dinegosiasi  ulang  jika terjadi  peristiwa  yang  secara  fundamental  mengubah  kontrak  dan  menempatkan  beban berlebih  pada  salah  satu  pihak.  Sebagaimana  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang memiliki  tujuan  untuk  mensejahterakan  rakyatnya,  tentu  menjadi  kewajiban  bagi pemerintah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  para  pihak  dalam  suatu perjanjian.  Maka  dapat  diketahui  konsep  prinsip hardship diperlukan  dalam  berjalannya suatu  perjanjian  di  Indonesia.  Berangkat  dari  isu  tersebut,  penelitian  ini  akan menggunakan  penelitian  yuridis  normatif.  Tipologi  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  preskriptif  serta  menggunakan  jenis  data  sekunder  dengan pengumpulan  data  studi  kepustakaan  serta  metode  analisis  yang  digunakan  adalah kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan adalah analisis penelitian preskriptif.
Kata Kunci: Prinsip Hardship , Covid-19

## Abstract
This research is to find out and analyze a comparison of the application of thorns in Germany and  Indonesia  in  order  to  see  the  urgency  of  applying  the  thorns  principles  in  dealing  with difficult  times,  one  of  which  is  the  condition  of  the  Covid-19  pandemic.  As  it  is  known  that Indonesia  has  not  accommodated  the  principle  of  hardship,  in  which  the  principle  aims  to provide  an  option  in  the  form  of  renegotiating  agreements  that  can  prevent  the  parties  from suffering more severe losses than being affected, in this case, one of them is Covid-19. In this case  the  German  state  has  implemented  this  principle  as  seen  in  article  313  paragraph  1 which  basically  states  that  the  contract  must  be  renegotiated  in  principle  if  an  event  occurs that fundamentally changes the contract and places an excess burden on one of the parties. As Indonesia is a constitutional state that has the goal of welfare for its people, of course it is the  obligation  of  the  government  in  this  case  to  provide  legal  certainty  for  the  parties  to  an agreement.  So  it  can  be  seen  that  the  concept  of  the  principle  of  hardship  is  needed  in  the implementation of an agreement in Indonesia. So departing from this issue, this research will use  normative  juridical  research.  The  research  typology  used  is  prescriptive  legal  research and the type of data used in this research is secondary data by collecting library study data and the analytical method used is qualitative. The form of the results of the research carried out is in the form of analytical prescriptive research.
Keyword: Principle of Hardship, Covid-19

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  berpedoman  pada  hukum
Annisa Adelya Serawai, Analisis Penerapan Prinsip Hardship Di Jerman Dengan Indonesia…
romawi yang biasa dikenal dengan sebutan civil law system . Salah satu ciri sistem civil  law tersebut  adalah  kodifikasi  di  mana  peraturan  perundang- undangan  atau  kitab  hukum  dijadikan  sebagai  rujukan  hukum  utama (Pramono  &  Agung  Pramono,  2023).  Selain  dikenal  sebagai  negara  hukum yang  menganut  sistem civil  law, Indonesia  juga  terkenal  dengan keragamannya yang diakibatkan oleh berbagai faktor, salah satunya faktor geografis, di mana Indonesia adalah negara yang dilalui oleh Sirkum Pasifik (Cincin  Api  Pasifik)  sehingga  Indonesia  tergolong  mudah  terkena  bencana alam,  dan  hal  tersebut  tentu  turut  mewarnai  kondisi  masyarakatnya, seperti  corak  kebutuhan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  khususnya dalam  ranah  hukum  perdata.  Hukum  perdata  sendiri  menurut  Prof.  Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., merupakan hukum yang mengatur kewajiban antara  orang  yang  satu  dengan  yang  lain  dalam  hubungan  keluarga  dan pergaulan masyarakat.
Sebagaimana terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak dalam hukum perdata,  maka  sangat  dibutuhkan  peraturan  untuk  menjamin  keadilan yang  merupakan  tujuan  dari  negara  Indonesia.  Salah  satu  contoh  dari cerminan Indonesia sebagai negara hukum adalah Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  dalam  mengakomodir  hal  keperdataan tersebut.  Namun,  tentu  akan  menjadi  persoalan  apabila  kitab  tersebut belum  mampu  memberikan  kepastian  hukum  demi  tercapainya  keadilan untuk  masyarakat  Indonesia.  Selain  segala  risiko  alam  yang  menghantui Indonesia,  sejak  tahun  2020  lalu  Indonesia  dan  dunia  digemparkan  oleh wabah  Covid-19  yang  akhirnya dinyatakan  sebagai  pandemi  secara  global, di  mana  masyarakat dunia  terpaksa  harus  melakukan  isolasi  mandiri  dan membatasi interaksi sosial. Banyak kegiatan perekonomian yang terhambat akibat pandemi tersebut, yang tentu dapat mencederai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian selama masa pandemi.
Di  Indonesia  sendiri  dalam  ranah  hukum  hal  tersebut  dikenal  sebagai keadaan  memaksa.  Keadaan  memaksa  yang  dimaksudkan  adalah  sebuah kondisi yang menghalangi debitur memenuhi prestasinya setelah dibuatnya suatu  perjanjian.  Indonesia  menerapkan  prinsip force  majeure yang  mana debitur  tidak  dapat  dipersalahkan  dan  tidak  menanggung  risiko  karena debitur  tidak  menduga  terjadinya  kejadian  tersebut  saat  awal  perjanjian dibuat (Febriana et al., 2023). Force majeure yang ada dapat menjadi alasan untuk  bebas  dari  kewajiban  membayar  ganti  rugi.  Maka  dapat digarisbawahi  bahwa  prinsip force  majeure membawa  dampak  hukum berupa  dilepaskannya  hak  dan  kewajiban  debitur  daripada  perjanjian tersebut.  Hal  itu  tentu  akan  memberikan  dampak  kerugian  pada  pihak kreditur.
Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi negara yang menerapkan prinsip hardship dalam  menghadapi  keadaan  memaksa.  Secara  singkat, hardship dengan  kondisi  yang  sama  seperti force  majeure memberikan  opsi renegosiasi  bagi  para  pihak  terhadap  perjanjian  yang  mereka  perjanjikan dan  itu  artinya  tidak  melepaskan  kewajiban  pihak  debitur  sebagaimana dalam  dampak  hukum  yang  terjadi  akibat force  majeure .  Dalam  hal hardship , suatu kontrak masih dapat dilaksanakan dikarenakan terhalang sesuatu  keadaan.  Keadaan  tersebut  ialah  keadaan  yang  tidak  dapat diperkirakan  pada  saat  kontrak  dibuat.  Salah  satu  negara  yang menerapkan prinsip hardship ialah negara Jerman. Hal tersebut tercermin pada  Pasal  313  ayat  (1)  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  kontrak
Annisa Adelya Serawai, Analisis Penerapan Prinsip Hardship Di Jerman Dengan Indonesia…
harus berprinsip dapat dinegosiasi  ulang  jika terjadi peristiwa yang secara fundamental  mengubah  kontrak  dan  menempatkan  beban  berlebih  pada salah  satu  pihak.  Tentu  hal  tersebut  sangat  menarik  untuk  dikaji  dengan membandingkannya dengan kondisi pandemi global Covid-19 saat ini yang banyak memberikan dampak besar dalam hal perjanjian.

## A. Tinjauan Umum tentang Hardship
Dalam dunia bisnis, penting untuk suatu kontrak mencapai kesepakatan antara  para  pihak  agar  tercapainya  hak  dan  kewajiban  yang  proporsional, sehingga  hubungan  kontraktual  yang  ada  bisa  adil  dan  saling menguntungkan  (Prasnowo  &  Badriyah,  2019).  Kesepakatan  pembuatan suatu kontrak, para pihak berharap tujuan dari kontrak yang telah dibuat. Namun,  ada  kalanya  kontrak  tidak  dapat  dipenuhi  di  tengah  jalan  dan berakhir  dengan  konflik  antara  kedua  belah  pihak.  Maka  dari  itu  dalam suatu  kontrak  perlu  dicantumkan  klausul  antisipatif  agar  dapat menghadapi konflik yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.
Berkaitan  dengan  hak  para  pihak,  hak  dari  kreditur  menerima pemenuhan  prestasi  dari  debitur,  pembubaran  dan  ganti  rugi  dari  debitur dalam  hal  terjadi  wanprestasi.  Ketika  debitur  dianggap  lalai  dapat dimintakan kepadanya agar diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela  diri  dengan  mengajukan  beberapa  alasan  untuk  membebaskan dirinya  dari  hukuman  atas  tuduhan  wanprestasi  yang  telah  dilakukan terhadap dirinya.
Mengenai force  majeure ,  sebagai  salah  satu  klausul  dalam  sebuah kontrak  mengenai  ketidakmampuan  salah  satu  pihak  dalam  pemenuhan kewajiban  kontraktual  antara  debitur  dan  kreditur  yang  disebabkan keadaan  di  luar  kemampuan  para  pihak,  yang  terjadi  setelah  penutupan kontrak  (Arini,  2020).  Apabila  terjadi force  majeure ,  maka  beban pembuktian terjadi keadaan tersebut bukan merupakan kesalahan debitur, maka  debitur  harus  membuktikan  keadaan  tersebut  tergolong  sebagai keadaan memaksa sehingga ia dapat dibebaskan dari tanggung gugat.
Namun klausul force majeure hanya dapat diterapkan terhadap keadaan- keadaan  yang  membuat  pelaksanaan  prestasi  menjadi  tidak  bisa dilaksanakan.  Klausul  mengenai force  majeure juga  merugikan  pihak kreditur  yang  telah  melaksanakan  prestasi,  serta  akibat  hukum  yang ditimbulkan  dari  penerapan  klausul force  majeure sendiri  menyebabkan batalnya  sebuah  kontrak.  Sedangkan  dalam  hukum  kontrak  di  Indonesia perlu  diatur  sebuah  ketentuan  antisipatif  dalam  menghadapi  keadaan  di luar  kendali  para  pihak  hingga  menyebabkan  kerugian  karena  nilai  dari pelaksanaan kontrak sangat berkurang, yang memperbolehkan para pihak untuk  secara  lebih  fleksibel  memberikan  kesempatan  untuk  melakukan renegosiasi guna mengembalikan keadaan keseimbangan kontrak.
Sebagai  akibat  hukum hardship ,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat mengajukan  negosiasi  kembali  untuk  tujuan  memperoleh  pertukaran  hak dan  kewajiban  yang  sesuai  dengan  kontrak  karena  terjadi  peristiwa  yang mempengaruhi keseimbangan kontrak. Berbeda dengan force majeure yang diatur dalam ketentuan Buku III Burgerlijk Wetboek (BW), untuk hardship belum terdapat peraturannya dalam Hukum Kontrak Indonesia.
Keadaan sulit ( hardship ) dalam hal ini secara langsung sudah mengubah keseimbangan  kontrak  yang  ada.  Dalam  menjalankan  bisnis  dapat mempertimbangkan  penggunaan  klausul hardship sebagai  “ escape  clause ”
Annisa Adelya Serawai, Analisis Penerapan Prinsip Hardship Di Jerman Dengan Indonesia…
untuk  memecahkan  masalah  yang  muncul  dari  suatu  peristiwa  adanya kontrak yang tidak seimbang. Dalam Hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai asas rebus sic stantibus atau prinsip hardship hanya diakui pada Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian I nternasional  yang  menyatakan  bahwa  “Perjanjian  internasional  berakhir apabila  terdapat  perubahan  mendasar  yang  mempengaruhi  pelaksanaan perjanjian”.
Dengan  adanya  asas  ini  pemerintah  bisa  menyatakan  akhir  dari  suatu Perjanjian  Internasional  yang  telah  dibuat  oleh  negara  lain,  akan  tetapi pada  praktiknya  Hukum  Perdata  Indonesia  belum  mengakui  adanya  asas rebus  sic  stantibus atau  prinsip hardship .    Terdapat  12  prinsip  hukum kontrak yang dipakai dalam UNIDROIT, yaitu:
1. Prinsip  Kebebasan  Kontrak  yaitu  bebas  dalam  menentukan  isi  serta bentuk  dari  kontrak  mengikat  sebagai  perundang-undangan, pengecualian  untuk  aturan  yang  bersifat  memaksa,  selain  itu  dalam penafsiran  kontrak  harus  mempertimbangkan  sifat  internasional  dan tujuan prinsip UNIDROIT;
2. Prinsip  Itikad  Baik  dan  Transaksi  Wajar/Jujur  adalah  prinsip  dasar yang  melandasi  setiap  proses  kontrak  yang  dimulai  dari  proses negosiasi,  pembuatan,  pelaksanaan  sampai  berakhir  masa  kontrak yang  sifatnya  memaksa  dan  ditekankan  dalam  praktik  perdagangan internasional;
3. Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat;
4. Prinsip  kesepakatan  melalui  penawaran  ( offer )  dan  penerimaan ( acceptance ) atau melalui perilaku ( conduct );
5. Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk;
6. Prinsip  kewajiban  menjadi  kerahasiaan  atas  informasi  yang  diperoleh pada saat negosiasi;
7. Prinsip perlindungan pihak yang lemah dari syarat-syarat baku;
8. Prinsip syarat sahnya kontrak;
9. Prinsip  dapat  dibatalkannya  kontrak  bila  mengandung  perbedaan besar ( gross disparity );
10. Prinsip contra proferentem dalam penafsiran kontrak baku;
11. Prinsip menghormati kontrak ketika terjadi keadaan sulit (hardship);
12. Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (force majeure).

## B. Tinjauan Umum tentang Force Majure
Sebelum  berbicara  lebih  lanjut  mengenai  urgensi  daripada  hardship, perlu  ditekankan  kembali  bahwa  antara hardship dan force  majeure memiliki  kemiripan  tetapi  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lainnya (Shomad  &  Thalib,  2020).  Akan  menjadi  suatu  kekeliruan  apabila  masih terdapat  kebiasan  dalam  melihat force  majeure dan hardship ini.  Sudah sewajarnya  apabila  manusia  tidak  bisa  hidup  sendiri  dan  saling membutuhkan  karena  manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  saling berinteraksi dalam kehidupan. Hal tersebut dikarenakan manusia memiliki keinginan untuk selalu hidup secara bersama ( appetitus societatis ).
Manusia  hidup  dengan  ikatan  dengan  manusia  lain  dan  terjadi hubungan  untuk  memenuhi  kebutuhan,  keselamatan,  dan  kelangsungan hidupnya.  Dalam  hal  ini,  hubungan  berkembang  dalam  berbagai  bidang, seperti  dalam  bidang  pemerintahan,  ekonomi,  perdagangan,  dan  lainnya.
Annisa Adelya Serawai, Analisis Penerapan Prinsip Hardship Di

## Jerman Dengan Indonesia…
Adanya hubungan antar individu menyebabkan terbentuknya suatu ikatan dengan  yang  lain,  sehingga  perlu  dibuat  perjanjian  antara  satu  sama  lain. Pengaturan  mengenai  perjanjian  diatur  dalam  Buku  III  Pasal  1313  KUH Perdata.  Buku  III  KUHP  mengikuti  sistem  terbuka  ( open  system ),  yaitu setiap  pihak  bebas  dalam  membuat  perjanjian  dengan  siapa  saja,  bebas dalam  menentukan  isi,  bentuk,  dan  bagaimana  pelaksanaannya  selama tidak  bertolak  belakang  dengan  kepatuhan,  ketertiban  umum,  dan kesusilaan.  Berdasarkan  kebebasan  itu  maka  semua  pihak  dapat menentukan  sendiri  isi  atau  klausul-klausul  perjanjian,  salah  satunya adalah  tentang    hak  dan  kewajiban  setiap  pihak  demi  memberikan tanggung  jawab  dan  kepastian  hukum  dari  perjanjian  tersebut.  Perjanjian yang  sudah  dibuat  diberlakukan  sebagai  undang-undang  untuk  semua pihak  yang  terlibat  dalam  pembuatannya  sesuai  dengan  asas Pacta  Sunt Servanda di  mana  hal  tersebut  sesuai  dengan  isi  Pasal  1338  KUHP  yang berbunyi  “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai Undang- Undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Pengertian  mengikat secara  sah  memiliki  pengertian  bahwa  perjanjian  tersebut  mengatur  hak dan kewajiban untuk pihak yang diakui dalam hukum, sehingga perjanjian tersebut mengikat semua pihak dan wajib melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan.
Semua  pihak  wajib  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  perjanjian. Prestasi  adalah  kewajiban  debitur  dalam  memenuhi  apa  yang  dijanjikan. Kemudian yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ketika terdapat salah satu pihak yang mengingkari apa yang sudah dijanjikan. Terdapat beberapa peristiwa  yang  menyebabkan  pelaksanaan  perjanjian  tidak  berjalan  sesuai dengan  kehendak  atau  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dijanjikan sebelumnya.  Selain  itu,  timbulnya  kesalahan  atau  kelalaian  dalam perjanian dapat disebabkan karena salah satu atau kedua belah pihak atau karena keadaan di luar kuasa para pihak ( force majeure ).
Force  majeure berasal  dari  bahasa  Perancis  yaitu  “Kekuatan  yang  lebih besar”. Selain itu menurut Black’s Law Dictionary, force majeure juga dapat diartikan  sebagai  “ an  event  or  effect  that  can  be  neither  anticipated  nor controlled ”. Sedangkan menurut Prof. Subekti, force majeure adalah sebuah pembelaan  yang  dilakukan  oleh  debitur  guna  menunjukkan  bahwa  tidak terlaksananya  sebuah  perjanjian  disebabkan  karena  hal-hal  yang  tidak dapat  diduga  dan  tidak  dapat  berbuat  apa-apa  untuk  mencegah  keadaan yang  tidak  dapat  diduga  tersebut,  dan force  majeure merupakan  alasan untuk  membebaskan  debitur  dari  kewajiban  ganti  rugi  dari  wanprestasi yang dikatakan kreditur.
Keadaan  memaksa  adalah  sebuah  keadaan  yang  menghalangi  debitur melaksanakan  prestasi  karena  adanya  keadaan  atau  peristiwa  yang  tidak terduga  saat  kontrak  dibuat,  keadaan  atau  peristiwa  tersebut  tidak  bisa dilakukan  pertanggungjawaban  ke  debitur,  dan  debitur  tidak  memiliki itikad  buruk. Force  majeure adalah  klausa  yang  umumnya  berada  dalam sebuah  perjanjian  karena  besarnya  kemungkinan  situasi  atau  keadaan force  majeure .  Klausul  yang  menyebutkan  tentang force  majeure adalah klausul  yang  memiliki  tujuan  agar  semua  pihak  bisa  mendapatkan kepastian hukum dengan menuliskan klausula dengan daftar.
Force  majeure adalah  keadaan  yang  terjadi  setelah  sebuah  perjanjian dibuat dan menyebabkan terhambatnya debitur dalam memenuhi prestasi, dalam hal ini debitur tidak dapat disalahkan dan tidak menanggung risiko,
Annisa Adelya Serawai, Analisis Penerapan Prinsip Hardship Di Jerman Dengan Indonesia…
selain  itu  hal  ini  tidak  dapat  diprediksi  pada  saat  perjanjian  dibuat. Menurut  KUHP  terdapat  tiga  unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  keadaan memaksa, yaitu: (a)  Tidak memenuhi prestasi;  (b) Terdapat  penyebab yang ada  di  luar  kesalahan  debitur;  (c)  Faktor  penyebab  tidak  dapat  diprediksi sebelumnya  dan  tidak  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  ke  debitur. Apabila  terjadi  keadaan  memaksa  ( force  majeure )  dan  memenuhi  unsur  a dan  c,  maka force  majeure/overmacht ini  disebut absolute  overmacht atau keadaan memaksa yang bersifat objektif.

## C. Tinjauan Umum tentang Covid-19
Pada  31  Desember  2019,  Negara  China  melaporkan  adanya  temuan penyakit  baru  pada  kantor  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  di  China, diberitahukan  bahwa  terdapat  sejenis  pneumonia  yang  penyebabnya  tidak diketahui.  Infeksi  pernapasan  akut  yang  menyerang  paru-paru  itu  mulai terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dimulai 3 Januari, China secara  teratur  menginfokan  WHO  dan  negara-negara  terkait  seperti  Hong Kong,  Makau,  dan  Taiwan,  tentang  wabah  pneumonia  tersebut. Perkembangan  dan  pelaporan  secara  teratur  tersebut  telah  menjadi perhatian  WHO,  yang  kemudian,  lembaga  kesehatan  dunia  tersebut mengumumkan  darurat  kesehatan  masyarakat  global  pada  30  Januari 2020. Kemudian pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama untuk virus  tersebut  ialah  ”COVID - 19”.  Virus  ini  kemudian  merebak ke  seluruh dunia dan hingga penelitian ini dibuat tercatat telah tersebar di 216 negara, 9.296.202  orang  dinyatakan  terinfeksi,  dan  menyebabkan  kematian sebanyak  479.133  jiwa  di  seluruh  dunia.  Hingga  akhirnya  pada  11  Maret 2020,  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  akhirnya  menetapkan  Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi Global.
Di  Indonesia  sendiri,  kasus  penyebaran  penyakit  COVID-19  tercatat pertama  kali  pada  2  Maret  2020  dan  pada  9  April  2020  tercatat  telah tersebar ke 34 Provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Kasus positif COVID- 19 di Indonesia pertama kali dideteksi ketika dua orang wanita berusia 64 tahun  dan  31  tahun  terkonfirmasi  tertular  dari  seorang  Warga  Negara Jepang  yang  tinggal  di  Malaysia  yang  datang  ke  Indonesia.  Warga  Jepang itu terdeteksi Corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Hingga pada 13 April 2020, Presiden Jokowi menetapkan COVID-19 sebagai bencana  nasional  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020 tentang  Penetapan  Bencana  Non-alam  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19) Sebagai bencana nasional.
Upaya  penanganan  pandemi  COVID-19  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia,  salah  satunya  melalui  PSBB  yang  digelar  di  seluruh  wilayah Indonesia,  PSBB  dilakukan  dengan    cara  membatasi  kapasitas  hingga menutup  pusat-pusat  keramaian seperti  mall,  instansi  pendidikan,  tempat ibadah,  dan  kantor.  Pembatasan  tersebut  tentunya  menghambat  laju ekonomi  masyarakat.  Hasil  survey  yang  dilakukan  Saiful  Mujani Research and  Consulting (SMRC)  tentang  dampak  COVID-19  terhadap  Penghasilan Masyarakat  menunjukan  bahwa  sebanyak  70%  responden  mengatakan pendapatan kotor rumah tangganya turun dalam satu bulan terakhir akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, sisanya masih punya pendapatan yang sama (27%), bahkan ada yang mengalami kenaikan (1%).
Kebijakan berupa pembatasan aktivitas masyarakat rupanya memberikan  dampak  yang  signifikan.  Banyak  pengusaha  kesulitan
Annisa Adelya Serawai, Analisis Penerapan Prinsip Hardship Di Jerman Dengan Indonesia…
terpaksa  menutup  atau  mengurangi  kegiatan  operasionalnya  sehingga pendapatan  yang  diterima  pun  menurun.  Namun,  pemenuhan  kewajiban kontraktual pengusaha tetap harus dipenuhi. Salah satu hal sebagai contoh adalah  kewajiban  kontraktual  pengusaha  dengan  hubungan  kerja  para pekerjanya.  Kewajiban  kontraktual  pengusaha  dalam  hubungan  kerja terkait  dengan  pemberian  upah  dan  pembayaran  bentuk  lainnya  kepada pekerja.  Pembayaran  upah  pekerja  ini  penting  karena  menyangkut  hajat hidup  pekerja  beserta  keluarganya.  Pandemi  Covid-19  menyebabkan pemenuhan  kewajiban  kontraktual  dalam  hubungan  kerja  menjadi tersendat.  Kondisi  ini  secara  nyata  menempatkan  pengusaha  dan  pekerja pada  situasi  yang  sulit.  Berkaitan  dengan  pemenuhan  kewajiban kontraktual, ilmu hukum perjanjian mengenal adanya istilah force majeure (overmacht) dan diartikan sebagai keadaan memaksa atau keadaan kahar. Force  majeure merupakan  keadaan  yang  melepaskan  debitur  yang  tidak dapat  memenuhi  kewajibannya,  dari  tanggung  jawab  untuk  melakukan prestasi  atau  kewajibannya  tersebut.  Hal  tersebut  timbul  akibat  peristiwa yang  tidak  dapat  diduga  sebelumnya  serta  di  luar  kesalahan  debitur,  dan kemudian peristiwa itu menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi yang dijanjikan. Force majeure tersebut dikenal pula dalam KUHP, yang termuat dalam  Pasal  1244  dan  1245  KUHP.  Ketentuan  kedua  pasal  tersebut menyebutkan,  apabila  terjadi force  majeure ,  tidak  berprestasinya  debitur tidaklah  menimbulkan  akibat  hukum  berupa  penggantian  biaya,  rugi  dan bunga kepada kreditur.
Selain  itu  pada  praktik  kontrak  perdagangan  internasional  dikenal  juga hal  yang  berkaitan  dengan  timbulnya  suatu  peristiwa  yang  tidak  diduga saat  pelaksanaan  kontrak.  Hal  tersebut  dikenal  dengan hardship atau keadaan  sulit. Hardship didefinisikan  sebagai  peristiwa  yang  secara fundamental  telah  mengubah  keseimbangan  kontrak  yang  mengakibatkan pelaksanaan  kontrak  menjadi  lebih  berat  bagi  salah  satu  pihak.  Hal tersebut menyerupai force majeure dalam KUHP, di mana saling membahas upaya  untuk  menyelesaikan  peristiwa  yang  tidak  diduga  dan  di  luar kesalahan  debitur  dalam  pelaksanaan  perjanjian,  yang  membuat  debitur terhalang  untuk  berprestasi.  Dalam  prinsip hardship peristiwa  yang dimaksud  adalah  peristiwa  yang  fundamental  sifatnya,  yang  kemudian mengakibatkan keseimbangan perjanjian menjadi berubah. Berbeda dengan force  majeure ,  penyelesaian  jika  terjadi hardship ini  justru  diarahkan menggunakan metode renegosiasi untuk memulihkan keseimbangan dalam perjanjian tersebut.
Pada  Hukum  Kontrak  Indonesia  dapat  dikatakan  terjadi  kekosongan hukum terkait dengan pengaturan tentang prinsip hardship . Pada dasarnya prinsip  ini  memiliki  kemiripan  dengan force  majeure ,  tetapi  akibat  hukum dan  penerapan  hukumnya  berbeda.  Klausul hardship lebih  tepat  untuk digunakan  bagi  kontrak-kontrak  bisnis  yang  terdampak  COVID-19  karena prinsip hardship mencakup  perubahan  keadaan  yang  disebabkan penurunan nilai ekonomis dari suatu kontrak yang menyebabkan kerugian bagi  salah  satu  pihak  dan  memberi  dasar  hukum  bagi  para  pihak  untuk melakukan renegosiasi kontrak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  (hukum kepustakaan)  dengan  langkah  pengerjaan  dimulai  dari  penelitian  terhadap
Annisa Adelya Serawai, Analisis Penerapan Prinsip Hardship Di Jerman Dengan Indonesia…
bahan  pustaka  atau  data  secara  berkala.  Penulisan  penelitian menggunakan penelusuran hukum secara preskriptif yang memiliki tujuan untuk memberi gambaran dari suatu masalah yang sesuai dengan sebuah keadaan atau fakta yang terjadi dengan tujuan mendapatkan saran tentang hal-hal  yang  seharusnya  dilakukan  untuk  mengatasi  permasalahan tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data sekunder dengan  cara  meneliti  dan  menelaah  isu  yang  ada  melalui  undang-undang, literatur, dan bahan pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif  dengan  analisa  dan  pengolahan data  sesuai  pemahaman  peneliti terkait dengan data atau informasi yang didapatkan lalu dirumuskan untuk mendapatkan kesimpulan dari sebuah penelitian.

## HASIL dan PEMBAHASAN

## A. Penerapan Hardship di Jerman dengan Indonesia
Negara  Jerman  menerapkan hardship dengan  mengkodifikasikannya dalam  peraturan  nasional  mereka,  berdasarkan  Pasal  313  (1)  BGB  yang berbunyi, “ Haben sich Umstände, die zur  Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den  Vertrag  nicht  oder  mit  anderem  Inhalt  geschlossen,  wenn  sie  diese Veränderung  vorausgesehen  hätten,  so  kann  Anpassung  des  Vertrags verlangt  werden,  soweit  einem  Teil  unter  Berücksichtigung  aller  Umstände des  Einzelfalls,  insbesondere  der  vertraglichen  oder  gesetzlichen Risikoverteilung,  das  Festhalten  am  unveränderten  Vertrag  nicht  zugemutet werden kann. ” Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kontrak harus  berprinsip  dapat  dinegosiasi  ulang.  Jika  negosiasi  ulang  dianggap mungkin,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  menegosiasikan  kembali kontrak  tersebut  dengan  catatan  terdapat  kondisi  yang  mengubah  dasar kontrak  tersebut.  Klausul  tersebut  datang  dari  itikad  baik  pada  Pasal  242 BGB yang ber isi, “ Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern .” Yang artinya  debitur  berkewajiban  untuk  melakukan  kinerja  dengan  itikad  baik sehubungan  dengan  perjanjian  yang  dijalankan,  yang  dapat  dikatakan pasal  tersebut  membatasi  prinsip  dasar Pacta  Sunt  Servanda dan  lebih menekankan pada itikad baik dalam hal perjanjian.
Maka  dapat  diketahui  bahwa  dalam  hukum  perdata  Jerman,  apabila terjadi  suatu  kondisi  yang  dapat  mengubah  suatu  kontrak  (keadaan  yang menjadi  dasar  suatu  kontrak)  maka  kontrak  tersebut  dapat  disesuaikan dengan  mempertimbangkan  keadaan  dari  para  pihak.  Apabila  dikaitkan dengan  kondisi  pandemi  saat  ini,  tentu  akan  menjadi  suatu  keuntungan bagi  negara-negara  yang  memiliki  prinsip hardship dalam  regulasinya, dikaitkan  dengan  kondisi  pandemi  beberapa  tahun  belakangan.  Prinsip hardship akan  sangat  menguntungkan  para  pihak  dalam  suatu  kontrak, dikarenakan kontrak masih dapat terus berjalan tanpa harus membatalkan kontrak  tersebut.  Kondisi  pandemi  yang  mengubah  kondisi  dasar  suatu kontrak  tentu  dapat  merugikan  para  pihak  dalam  menjalankan  suatu perjanjian.  Dengan  adanya  prinsip hardship negara  Jerman  diuntungkan karena  dapat  melakukan  negosiasi  ulang  terhadap  perjanjian/kontrak bisnis  yang  sedang  berjalan  tanpa  harus  menggugurkan  kewajiban  salah satu pihak selayaknya prinsip force majeure yang berlaku di Indonesia. Di negara Indonesia, apabila terjadi suatu keadaan memaksa atau kahar dikenal  sebuah  prinsip  yang  dapat  berlaku  yaitu  prinsip force  majeure di
Annisa Adelya Serawai, Analisis Penerapan Prinsip Hardship Di Jerman Dengan Indonesia…
mana  pada  prinsip  tersebut  debitur  dapat  dilepaskan  dari  tanggung jawabnya  akibat  kondisi  kahar.  Keadaan  memaksa  sendiri  dibagi  menjadi dua  yaitu  absolut  dan  relative,  sebagai  contoh  untuk  keadaan  memaksa absolut  di  mana  debitur  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  sama  sekali seperti  gempa  bumi,  banjir  bandang,  dan  lain-lain.  Sedangkan  untuk relative masih memungkinkan untuk menjalankan prestasinya. Dilihat dari Pasal  1244  KUHP yaitu,  “ Dalam  hal  debitur  tidak  dapat  memenuhi prestasinya seperti biaya ganti rugi, bunga, dan sebagainya, maka ia harus mampu  membuktikan  bahwa  kondisi  yang  menyebabkan  tidak  dapat dipenuhinya  prestasi  tersebut  akibat  keadaan  tidak  terduga.”  Dan  pada P asal  1245,  “ Tidaklah  biaya  rugi  dan  bunga,  harus  digantinya,  apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau  lantaran  hal-hal  yang  sama  telah  melakukan  perbuatan  yang terlarang.”
Apabila dikaitkan dengan kondisi pandemic yang terjadi, tentu kontrak di Indonesia  cenderung  akan  dibatalkan  dengan  hanya  adanya  prinsip  force majeure tersebut atau dapat dilanjutkan  perjanjian setelah keadaan kahar tersebut  telah  selesai.  Tidak  hanya  sampai  di  situ,  mengingat  Indonesia merupakan negara yang berada di daerah cincin api yang memiliki potensi bencana alam yang begitu banyak, seperti gunung meletus dan gempa bumi tentu  hal  tersebut  dapat  dijadikan  alasan  bagi  debitur  untuk  tidak memenuhi  prestasinya.  Sebagaimana  kedua  hal  tersebut  termasuk  pada force  majeure absolut  maka  debitur  dapat  berkelit  dalam  pemenuhan prestasi  tersebut  dan  akan  membuat  pihak  lain  dirugikan.  Walaupun perjanjian  tetap  dapat  dijalankan  setelah  keadaan  tersebut  telah  berlalu, tetapi  waktu  jeda  selama  masa  kahar  tentu  akan  menyebabkan  kerugian bagi para pihak dan juga mengakibatkan ketidakpastian hukum.
Jauh  berbeda  dengan hardship yang  pada  dasarnya  memang memberikan  opsi  renegosiasi  terhadap  keadaan  tersebut, hardship memberikan  dasar  hukum  untuk  tindakan  yang  dapat  diambil  di  masa tersebut.  Pada  masa  pandemi  di  Indonesia,  diterapkan  pembatasan  sosial untuk  mengurangi  aktivitas  masyarakat  dalam  rangka  penurunan  dan pencegahan  Covid-19,  yang  tentunya  turut  menghambat  perekonomian  di negara  Indonesia.  Banyak  yang  terimbas  dari  adanya  pembatasan  akibat pandemi tersebut, salah satunya dari sektor bisnis, di mana para pedagang mulai sepi pembeli. Ketika daya beli turun, perputaran uang dalam ekonomi akan  terhambat  dan  itu  dapat  mempengaruhi  jalannya  suatu  kontrak. Dalam  hal  ini  semua  jenis  kontrak  dapat  terkena  dampaknya,  karena perekonomian  yang  sulit  dan  situasi  pembatasan  sosial  sehingga pemenuhan  prestasi  tersendat  bahkan  sulit  atau  mungkin  mustahil dilakukan para pihak dalam suatu kontrak. Dan kemudian kondisi tersebut dikaitkan  dengan  prinsip  yang  ada  di  Indonesia  yaitu force  majeure yang tidak  memiliki  opsi  renegosiasi  maka  akan  sangat  merugikan  para  pihak dalam melakukan suatu kontrak.

## B. Urgensi Penerapan Hardship di Indonesia
Berdasarkan jawaban dari pada rumusan masalah pertama maka dapat diketahui  bahwa  di  Indonesia  hanya  dikenal  prinsip force  majeure ,  apabila para pihak dalam suatu perjanjian di Indonesia dihadapkan dengan kondisi keadaan  memaksa  dalam  hal  ini  pandemi  dan  bencana  yang  tidak  dapat
Annisa Adelya Serawai, Analisis Penerapan Prinsip Hardship Di Jerman Dengan Indonesia…
diperkirakan  maka  para  pihak  dapat  mengambil  langkah force  majeure . Terdapat  2  jenis force  majeure yaitu  absolut  dan  relatif. Force  majeure absolute mengatur apabila terjadi keadaan kahar tersebut maka perjanjian antara  para  pihak  dibatalkan  atau  pihak  debitur  dibebaskan  daripada kewajibannya, sedangkan relatif perjanjian tetap dilanjutkan  tetapi setelah masa kahar tersebut berakhir.
Kedua hal tersebut memberikan dua akibat hukum yang berbeda, apabila terjadi force  majeure secara  absolut  dapat  merugikan  para  pihak  karena perjanjian dibatalkan yang tentu merugikan dari segi ekonomi.  Sedangkan dari force  majeure relatif  walaupun  para  pihak  terkesan  diuntungkan karena  tetap  dapat  mempertahankan  perjanjian  tersebut,  tentu pelaksanaan  yang  tertunda  akibat  menunggu  masa  kahar  selesai  turut menambah kerugian yang seharusnya diterima para pihak daripada perihal yang  telah  disepakati.  Selain  itu,  kemungkinan  ketidaktahuan  kapan berakhirnya  masa  kahar  turut  membuat  ketidakpastian  hukum  bagi  para pihak  dalam  perjanjian.  Sebagaimana  hukum  harus  bermanfaat,  adil  dan memberikan kepastian hukum tentu praktis force majeure relatif tidak bisa dijadikan solusi apabila terjadi suatu keadaan kahar tersebut.
Prinsip hardship yang  berlandaskan  itikad  baik,  memberikan  opsi renegosiasi.  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  contoh  penerapan  di  beberapa negara,  salah  satunya  seperti  yang  sudah  dibahas  sebelumnya  pada rumusan  masalah  pertama  yaitu  negara  Jerman.  Apabila  terjadi  suatu keadaan  memaksa  sebagaimana  pandemi,  prinsip  tersebut  dapat memberikan  opsi  renegosiasi  bagi  para  pihak  yang  berbeda  dengan  opsi pemenuhan  kewajiban  setelah force  majeure berakhir  sebagaimana  yang telah  diatur  oleh force  majeure relatif.  Prinsip hardship memberikan kepastian  hukum  kepada  para  pihak  yang  menjalankan  perjanjian  pada kondisi tertentu.
Dengan  diberlakukannya force  majeure di  Indonesia,  para  pihak  yang melakukan  perjanjian  di  negara  ini  mengalami  ketidakpastian  hukum dalam hal kondisi tidak menentu seperti pandemi Covid-19. Tentu hardship dapat  menjadi  salah  satu  opsi  dalam  memenuhi  kebutuhan  hukum Indonesia,  karena  memberikan  opsi  renegosiasi  yang  berangkat  dari  itikad baik.  Maka  dapat  disimpulkan,  Negara  Indonesia  membutuhkan  prinsip hardship demi  tercapainya  kepastian  hukum  itu  sendiri,  implikasi diterapkannya prinsip force majeure di kondisi pandemi terutama di Negara Indonesia  akan  sangat  merugikan  para  pihak  dalam  melakukan  suatu kontrak.
Dianggap  merugikan  dikarenakan  para  pihak  tidak  dapat  melakukan renegosiasi atas kontrak yang berlangsung dalam kondisi kahar, dalam hal ini  pandemi.  Berbagai  masalah  seperti  pembatasan  aktivitas  sosial  pada masyarakat  dan  daya  beli  yang  menurun  turut  memberatkan  para  pihak dalam  kontrak  untuk  melakukan  pemenuhan  prestasi  sesuai  yang diperjanjikan  dalam  kontrak  dalam  kondisi  pandemi  karena  mengubah keseimbangan kontrak, di mana hal tersebut mengurangi nilai dari kontrak sehingga  tidak  mungkin  untuk  melaksanakan  seluruh  bahkan  sebagian dari perjanjian yang sudah disepakati.
Hal  tersebut  berbeda  dengan  negara  yang  menerapkan  prinsip hardship dikarenakan  dalam  penerapan  prinsip hardship para  pihak  dapat melakukan  renegosiasi  ulang  terhadap  perjanjian/kontrak  yang  mereka selenggarakan  dalam  kondisi  sulit  atau  kahar.  Prinsip hardship yang
Annisa Adelya Serawai, Analisis Penerapan Prinsip Hardship Di Jerman Dengan Indonesia…
berlandaskan  itikad  baik  menjadi  kunci  pada  negara-negara  yang menerapkannya dalam menghadapi krisis pada saat kondisi pandemi. Pada saat kondisi kahar terjadi maka alasan untuk berlakunya prinsip hardship sudah  terpenuhi  sedangkan  prinsip force  majeure membebaskan  debitur untuk  memenuhi  prestasinya  yang  tentunya  merugikan  pihak  kreditur dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan  Negara Indonesia  yang  secara  geografis  terletak  di  daerah  cincin  api  yang  riskan akan  bencana  dan  juga  mengalami  pandemi  tentu  harus  dipertimbangkan dan  bahkan  menerapkan  prinsip hardship sebagaimana  yang  dilakukan oleh Negara Jerman.
Dengan  diterapkannya  prinsip  tersebut  tentu  Indonesia  akan  memiliki kepastian hukum yang lebih melindungi para pihak dalam hal keperdataan kontrak  karena  para  pihak  bisa  menegosiasikan  ulang  kontrak  mereka dibandingkan melepaskan kewajiban debitur dalam pemenuhan prestasinya.  Tentu  hal  tersebut  menjadi  penting  bagi  negara  Indonesia untuk  memiliki  prinsip  tersebut  demi  mencapai  cita-cita  bangsa  yang ditorehkan  dalam  Pancasila  yaitu  Keadilan  Sosial,  dalam  hal  ini  keadilan dalam  pemenuhan  prestasi  bagi  para  pihak  perjanjian  agar  tidak  terjadi kerugian  baik  itu  dikarenakan  kondisi  pandemi  maupun  karena  bencana alam  yang  mungkin  saja  terjadi  mengingat  Negara  Indonesia  rentan  akan bencana.

## SIMPULAN
Maka berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa negara yang  menjalankan  prinsip hardship lebih  diuntungkan  dibandingkan dengan  negara  yang  hanya  menerapkan  prinsip force  majeure karena prinsip hardship memberikan  opsi  untuk  melakukan  renegosiasi  terkait dengan perjanjian yang diadakan. Kemudian, penerapan hardship di Negara Jerman  dapat  dijadikan  contoh  Negara  Indonesia  dalam  menerapkan prinsip hardship .  Indonesia  selain  mengalami  Covid-19  tetapi  juga  sebagai negara  dengan  risiko  bencana  alam  yang  tinggi,  membutuhkan  penerapan prinsip hardship untuk  menjamin  keadilan  rakyatnya.  Negara  Indonesia dapat  mencontoh  negara-negara  yang  mengaplikasikan  penerapan  prinsip hardship agar  dapat  memberikan  kesejahteraan  dan  keadilan  yang  lebih baik  untuk  rakyat,  sebab  perjanjian  yang  terhenti  akibat  suatu  kondisi yang  tidak  terprediksi  dapat  merugikan  para  pihak  dalam  perjanjian. Sebagaimana  negara  penerap hardship lebih  diuntungkan  dibandingkan dengan  negara  yang  hanya  menerapkan  prinsip force  majeure karena prinsip hardship memberikan  opsi  untuk  melakukan  renegosiasi  terkait dengan perjanjian yang diadakan  masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Umry,  (2020)  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Jakarta,  Inteligensia  Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).
Arini,  A.  D.  (2020).  Pandemi  Corona  Sebagai  Alasan  Force  Majeur  Dalam Suatu Kontrak Bisnis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .
Daryl John Rasuh, (2016). “KAJIAN HUKUM KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) MENURUT PASAL 1244 DAN PASAL 1245 KITAB UNDANG- UNDANG  HUKUM  PERDATA”  Lex  Privatum,  Vol.  IV/No.  2.  Kajian Hukum  Keadaan  Memaksa  (Force  Majeure)  Menurut  Pasal  1244  Dan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata - Neliti
Annisa Adelya Serawai, Analisis Penerapan Prinsip Hardship Di Jerman Dengan Indonesia…
Dirk  Witteveen,  (2020).  “Economic  hardship  and  mental  health  complaints during  COVID- 19”.  Economic  hardship  and  mental  health  complaints during COVID-19 | PNAS
Febriana,  A.  N.,  Rolina,  D.  A.,  Sukmawati,  I.  A.,  &  Sujianto,  A.  E.  (2023). Analisis  Pada  Force  Majeure  Dalam  Akad  Murabahah  Dan  Dampak Implementasi  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah. Journal  of  Creative Student Research , 1 (3), 46 – 58.
Imron  Rizki  A,  (2020)  Pengantar  Ilmu  Hukum  Sebuah  Tinjauan  Teoritis, Bandung, CV. Social Politic Genius (SIGn).
N,  Ike  Kusmiati.  (2017)  “KEDUDUKAN  UNIDROIT  SEBAGAI  SUMBER HUKUM  KONTRAK  DALAM  PEMBAHARUAN  HUKUM  KONTRAK INDONESIA  YANG  AKAN  DATANG”  Vol:18  (1).  DAFTAR  PUSTAKA (core.ac.uk)
Nenden  Herawaty,  (2018).  “PERBANDINGAN  PERTANGGUNGAN  JAWAB
DALAM TINDAK PI DANA INDONESIA DAN JERMAN”
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=57e2dbc5baed2506JmltdHM9MTY3 NDc3NzYwMCZpZ3VpZD0wOGY5Y2U0Zi1jNDI0LTZkYzItMzViYy1kYzE4Y zUxYzZjOTgmaW5zaWQ9NTIzMg&ptn=3&hsh=3&fclid=08f9ce4f-c424- 6dc2-35bc-
dc18c51c6c98&psq=Penerapan+Hardship+di+Jerman+dengan+Indonesi a&u=a1aHR0cHM6Ly9qb3VybmFsLmlhaW4tbWFuYWRvLmFjLmlkL2luZ GV4LnBocC9KSVMvYXJ0aWNsZS9kb3dubG9hZC8yNjIvMjMy&ntb=1 Nindry  Sulistya  Widiastiani,  (2021)  “Pnademi  Covid -19  Force  Majeure  dan Hardship Pada Perjanjian Kerja” : Vol 51. PANDEMI COVID -19: FORCE MAJEURE DAN HARDSHIP PADA PERJANJIAN KERJA (ui.ac.id)
Nugraha.  R,  (2017)  “Analisis  Pandemi  Coronavirus  Disease  2019  sebagai Alasan  Keadaan  Memaksa  (Force  Majeure)  Menurut  Hukum  Perdata  di Indonesia.”  Jurnal  Lex  Generalis  2,  no.  3.  Force  Majeure  or  H ardship Principle In Termination of Employment During The Covid-19 Pandemic | Junaidi | SASI (unpatti.ac.id)
Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2008  tentang  Pengesahan  Statute  of The International Institute For The Unification of Private Law Pramono,  B.,  &  Agung  Pramono,  S.  H.  (2023). PERBANDINGAN  SISTEM HUKUM  DALAM  KONTEKS  GLOBAL  CIVIL  LAW,  COMMON  LAW, SOCIALIST  LAW,  ISLAMIC  LAW,  CUSTOMARY  LAW,  INDONESIAN  LAW . SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
Prasnowo,  A.  D.,  &  Badriyah,  S.  M.  (2019).  Implementasi  Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8 (1), 61 – 75. Shomad,  A.,  &  Thalib,  P.  (2020). Pengantar  Filsafat  Hukum .  Airlangga University Press.
Takako Utsumi, (2021). “Seroepidemiological study of SARS -CoV-2 infection in  East  Java,  Indonesia”.  Seroepidemiological  study  of  SARS -CoV-2 infection in East Java, Indonesia | PLOS ONE
Tirza,  Tania,  Henry,  (2022)  “URGENSI  PENGATURAN  HARDSHIP  SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DI ERA COVID- 19” URGENSI  PENGATURAN  HARDSHIP  SEBAGAI  UPAYA  PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI  PARA  PIHAK  DI  ERA  COVID-19  |  Kumpulan  Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (ub.ac.id)