## Abu Sayyaf Group in Southern Philippines after Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao
Abu Sayyaf Group di Filipina Selatan setelah Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao

## Prakoso Permono
Universitas Indonesia

## ABSTRAK
Filipina awal tahun 2019 diwarnai referendum di Filipina Selatan yang mengantarkan pada dibentuknya  Bangsamoro  Autonomous  Region  in  Muslim  Mindanao  (BARMM).  Konflik, instabilitas kawasan, dan perkembangan ancaman terorisme di Filipina Selatan khususnya dan umumnya di seluruh Filipina diharapkan berakhir dengan sebuah konsensus damai dan demokratis  seiring  terbentuknya pemerintahan transisi  di  BARMM. Harapan terciptanya perdamaian dengan keberadaan BARMM dalam tulisan ini dikaji secara spesifik dari salah satu kelompok teror yang berkembang di kawasan Filipina Selatan, Abu Sayyaf Group (ASG). Keberadaan ASG pada mulanya merupakan dampak kekecewaan usaha perjanjian damai yang diinisiasi pemerintah dan kelompok teror terbesar saat itu Moro National Liberation Front (MNLF), seiring dengan perkembangan waktu kelompok ASG bertransformasi menjadi sebuah  kelompok  kriminal  dengan  modus  operandi  penculikan  dan  permintaan  tebusan, sekalipun tidak sepenuhnya meninggalkan posisi awalnya sebagai kelompok teror dengan kehendak separatis ideologis. Penelitian ini berusaha menjawab potensi dampak yang muncul pada ASG dengan dibentuknya BARMM di kawasan Filipina Selatan. Sayangnya opsi-opsi melemah dan bubarnya ASG yang disebabkan oleh keberadaan BARMM hanya dapat terjadi bila  tercipta  good  governance  dan  penyelesaian  persoalan  dasar  seperti  kemiskinan  dan potensi radikalisasi yang terus berkembang. Jawaban dari masa depan ancaman teror ASG di  Filipina  Selatan  akhirnya  tergantung  seberapa  besar  penguasaan  wilayah,  penegakan hukum, dan pengentasan kemiskinan di Filipina Selatan.
Kata-kata kunci: Abu Sayyaf Group, Filipina Selatan, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
Early 2019 in the Philippines was marked by a referendum in Southern Philippines which led to establishment of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Conflict,  regional  instability,  and  terrorism  threats  development  especially  in  Southern Philippines  and  generally  in  all  over  Philippines  are  expected  to  end  with  a  peaceful  and democratic consensus as transitional government has formed already in the BARMM. The hope of creating peace with the presence of BARMM in this paper is specifically examined from one of terror group in the Southern Philippines region, the Abu Sayyaf Group (ASG). The existence of the ASG was initially a result of disappointment caused by peace agreement efforts initiated by Moro National Liberation Front (MNLF) the largest terror group at that time, along with its development the ASG Group transforming into a criminal group with kidnapping and ransom as their main modus operandi, but not completely abandoned its initial position as a ideological terror group with separatism agenda. This research seeks to address the potential impacts of BARMM establishment in the Southern Philippines region to the development of ASG Group. Unfortunately, the options to weaken and to liquidate ASG caused by the presence of BARMM can only occur if good governance is created and the basic problems such as poverty in the region are resolved. The answer to the future of ASG terror threat in the Southern Philippines ultimately depends on how much territorial control, law enforcement, and poverty alleviation process in the Southern Philippines.
Keywords: Abu Sayyaf Group, Southern Philippines, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
Konflik dengan corak insurgensi dan terorisme di Filipina Selatan adalah salah satu konflik terpanjang di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Filipina sejak permulaan konflik dan terbentuknya Moro National Liberation Front (MNLF) dengan semangat memerdekakan Bangsa Moro di wilayah Sulu, Palawan, dan Mindanao telah berusaha untuk menemukan jalan keluar untuk mengakomodasi kepentingan aktor-aktor utama dalam  konflik  tersebut,  tentunya  dengan  kedaulatan  sebagai  prinsip  fundamental yang tidak dapat ditawar. Usaha pemerintah Filipina belakangan adalah referendum yang  dilaksanakan  pada  awal  tahun  2019  di  Filipina  Selatan.  Referendum  tersebut adalah dampak dari ditandatanganinya Bangsamoro Organic Law (BOL) oleh presiden Rodrigo Duterte sebagai usaha menciptakan perdamaian melalui pemberian otonomi khusus yang lebih luas dari Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) dengan nama Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

## BARMM sebagai Usaha Perdamaian
Referendum di Filipina Selatan sebagai turunan dari Bangsamoro Organic Law (BOL) telah terlaksana pada 21 Januari 2019 lalu. Ditambah lagi referendum pada beberapa kota  tambahan  seperti  Lanao  del  Norte  dan  North  Catabato  yang  akan  mengambil tempat  pada  6  Februari  2019.  Hasil  akhir  dari  referendum  tersebut  berdasarkan pemberitaan yang dirilis oleh Reuters menunjukkan sejumlah 85% pemilih memilih menyetujui bergabung dan membentuk BARMM (Petty 2019). Artinya secara resmi dan  legal  pembentukan  Bangsamoro  Autonomous  Region  in  Muslim  Mindanao telah  mendapatkan  kekuatan  hukum  berdasarkan  sistem  demokrasi  yang  terbuka dan  diikuti  oleh  masyarakat  luas  di  Filipina  Selatan.  Referendum  dan  Bangsamoro Organic Law (BOL) yang telah terlaksana diharapkan untuk membawa perdamaian di kawasan Filipina Selatan. Menarik bahwa referendum yang terlaksana didukung oleh Moro Islamic Liberation Front (MILF) partai politiknya United Bangsamoro Justice Party  dengan  turut  mengawasi  jalannya  referendum.  Hasil  dari  referendum  untuk membentuk  BARMM  secara  praktis  membawa  beberapa  perubahan  secara  formal dalam pemerintahan, yaitu dengan membentuk sebuah komite ad hoc Bangsamoro Transition  Authority  (BTA)  yang  diketuai  oleh  pemimpin  MILF  Murad  Ebrahim, dengan masa transisi 3 tahun sebelum pemilu dilaksanakan (Wersch 2019).
Menarik  untuk  melihat  bahwa  ARMM  dan  BARMM  sebagai  usaha  mencapai perdamaian di Filipina Selatan mendapat dukungan dari baik MNLF maupun MILF. Keduanya  dianggap  sebagai  organisasi  dengan  representasi  terbesar  dari  Bangsa Moro  di  Filipina  Selatan  (Adam  2018).  Kondisi  ini  secara  sederhana  seakan-akan memberikan kepastian bahwa perdamaian akan segera tercapai di Filipina Selatan, namun  demikian  penting  bagi  kita  untuk  melakukan  kajian  yang  lebih  mendalam dan komprehensif pada konflik kontemporer di kawasan tersebut, misalnya dengan banyaknya  faksi  dan  kelompok  teror  lainnya  yang  berkembang  dan  beroperasi  di kawasan yang sama maupun berdekatan. Apakah BARMM sebagai usaha perdamaian akan serta-merta diterima oleh seluruh faksi? MILF dan MNLF tentu tidak mewakili seluruh  kelompok  yang  ada  di  kawasan  tersebut,  sekalipun  berbagai  literatur menjelaskan  MNLF  sebagai  induk  awal  dari  seluruh  kelompok  yang  kemudian berkembang di Filipina Selatan. Kelompok teror yang berkembang di Filipina Selatan jelas tidak dapat dikatakan sebagai entitas tunggal baik dari sudut pandang tujuan, dasar ideologi, bahkan modus operandi (Panes 2016). Varian tujuan kelompok yang menggunakan instrumen terorisme untuk mencapai tujuannya pun cukup beragam
seperti  usaha  pendirian  negara  sendiri,  kepentingan  keuntungan  finansial, ataupun murni  kriminalitas.  Pertanyaan  yang  tersisa  dari  kondisi  faktual  dan  aktual  ini ialah  apakah  referendum  yang  telah  terjadi  di  Filipina  Selatan  sebagai  jalan  damai yang digadang-gadang pemerintah dan MILF serta MNLF tersebut akan membawa kedamaian dan berkurangnya ancaman terorisme di Filipina Selatan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya kita perlu memahami perspektif negara sebagai aktor penentu secara legal dan formal atas wilayah berdaulat negaranya.
Secara  konkret,  kebijakan  pemerintahan  Filipina  hari  ini  di  bawah  pemerintahan Rodrigo R. Duterte membagi kelompok-kelompok yang dipaparkan di atas  menjadi dua bagian. Bagian yang pertama disebut sebagai kelompok yang berkonflik dalam bentuk internal  armed  conflict dan  kelompok  lainnya  disebut  berkonflik  dalam  kerangka terorisme.  Keberadaan  NPA  yang  merupakan onderbouw Partai  Komunis  Filipina dan secara spesifik kelompok MNLF serta MILF yang disebut sebagai kelompok paling terorganisir dan terbesar akan masuk dalam rumpun kategori internal armed conflict. Sedangkan  kelompok  lainnya  termasuk  juga  Abu  Sayyaf  Group  (ASG)  sekalipun merupakan anak kandung yang memisahkan diri dari MNLF dikategorikan sebagai kelompok teroris (National Security Policy 2017). Fakta di atas secara tidak langsung memberi  jawaban  bahwa  BARMM  sudah  pasti  tidak  mengakomodasi  dan  tidak melibatkan kelompok teror seperti Abu Sayyaf Group yang akan menjadi studi dalam penelitian ini. Namun demikian, kebijakan pembentukan BARMM hasil referendum tentunya membawa pengaruh pada keadaan kawasan Filipina Selatan serta pergerakan dua kelompok besar MILF dan MNLF yang berbasis di wilayah yang beririsan dengan Abu Sayyaf Group. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian yang dijawab dalam tulisan ini  adalah  bagaimana  BARMM  dapat  menjadi  tantangan  bubarnya  kelompok  Abu Sayyaf Group di Filipina Selatan?

## Kerangka Teori
David Rapoport (dalam Schmid 2011) menyebutkan bahwa 90% kelompok teror hanya bertahan dalam kurun waktu tidak kurang dari 1 tahun, dengan 10 % sisanya dapat bertahan hingga 10 tahun. Riset Rapoport tersebut dipublikasikan pada tahun 1992. Studi  tersebut  kemudian  dimutakhirkan  oleh  Jodi  Vittori  (2009)  yang  melakukan riset pada 100 kelompok teror yang tersisa 50 kelompok teror dengan rata-rata fase kehidupan  selama  empat  tahun.  Riset-riset  tersebut  dapat  disempurnakan  dengan beberapa poin hasil penelitian yang dipublikasikan Jones dan Libicki (2008) setahun sebelumnya  pada  648  kelompok  teror  dengan  kesimpulan  bahwa  kelompok  teror dengan basis keagamaan seperti dalam gelombang keempat Rapoport memiliki potensi hidup  lebih  panjang  dari  kelompok  teror  dengan  basis  lainnya,  kelompok  dengan anggota  kombatan)  lebih  dari  10.000  memiliki  potensi  untuk  bertahan  lebih  lama ketimbang kelompok yang hanya memiliki anggota di bawah 1.000 orang. Sedangkan bila  kelompok  teror  berubah  atau  mengakar  pada  tujuan  separatis  kecenderungan 50%  kelompok  teror  berakhir  dengan  negosiasi  bersama  pemerintah,  25%  berhasil mencapai tujuan pemisahan diri, dan 19% dikalahkan oleh kekuatan bersenjata.
Secara konseptual data dan asumsi yang telah dipaparkan di atas disandarkan oleh para peneliti pada beberapa konsep yang menggambarkan faktor berpengaruh dalam bubarnya  kelompok  teror.  Weinberg  dan  Perlinger  (2011)  menjelaskan  beberapa faktor yang menjadi penyebab bubarnya kelompok teror di antaranya tekanan represif
eksternal, kehancuran internal, penolakan publik, dan keberhasilan mencapai tujuan kelompok  teror.  Opsi  paling  akhir  tentang  keberhasilan  kelompok  teror  dalam mencapai  tujuan  banyak  dibantahkan  oleh  berbagai  penelitian  misalnya  Harmon (2010)  yang  menyebutkan  bahwa  rata-rata  kelompok  teror  yang  berusia  sekitar  15 tahun sebagian besar justru bubar dengan dikalahkan baik oleh pasukan keamanan seperti kepolisian, kalah dikarenakan lenyapnya kepemimpinan kelompok, atau kalah melalui kebijakan pemerintah yang baik dalam menangani akar-akar terorisme. Riset Harmon tersebut juga menggambarkan bahwa ketika kelompok teror bertahan hingga jangka waktu dekade maka arah bubarnya kelompok teror adalah tercapainya limited gains , seperti negosiasi yang menghasilkan kompromi.
Secara lebih spesifik dan praktis Cronin menjelaskan bubarnya kelompok teror dengan sebuah tabel luaran terhadap intervensi eksternal maupun kegagalan internal suatu kelompok teror, sebagai berikut:
Tabel 1 Intervensi Eksternal dan Kegagalan Internal Kelompok Teror Fenomena Frekuensi Persentase Penangkapan/pembunuhan pimpinan kelompok 71 30.6% Tekanan otoritas pemerintah 51 21.9% Meninggalkan terorisme dan memilih taktik lain 29 12.5% Merger dengan kelompok teror lain 28 12.1% Keberhasilan mencapai tujuan terorisme 18 7.7% Kehilangan dukungan publik 10 4.3% Konflik internal ideologi dan kekuasaan 8 3.4% Kehilangan dukungan negara bagi state-supported 8 3.4% Kegagalan regenerasi kelompok teror 6 2.5% Kelompok teror memilih metode kekerasan lain 3 1.2%
Sumber: Cronin 2006. Kompilasi data oleh Weinberg dan Perlinger 2010.
Selain dari faktor-faktor yang telah dijelaskan oleh Cronin, Phillips (2011) memberikan sebuah  asumsi  tambahan  faktor  berpengaruh  terhadap  bubarnya  kelompok  teror. Faktor  tersebut  adalah  dukungan  dari  lingkungan  sekitar  akar  rumput.  Dukungan akar rumput merupakan variabel yang juga mempengaruhi argumentasi Cronin dalam hal rekrutmen anggota, dukungan akar rumput merupakan faktor yang berpengaruh terhadap rekrutmen dan secara otomatis juga kepada aktivitas terorisme. Selanjutnya Phillips berargumentasi bahwa terdapat dua buah skenario keadaan dukungan akar rumput  yaitu  skenario  kelompok  teror  dengan  dukungan  akar  rumput  yang  rapuh akan mudah dikalahkan ketika pemerintah melakukan serangan ofensif, sedangkan skenario kedua pada kelompok teror membangun dukungan akar rumput berdasarkan serangan ofensif oleh pemerintah yang mengakibatkan korban dalam berbagai aspek. Maka  pertimbangan  untuk  melakukan  serangan  ofensif  terhadap  kelompok  teror dapat  berakhir  pada  konsep game theory ,  yaitu  posisi  tidak  pasti  tergantung  pada pihak akar rumput yang kondisinya tidak selalu dapat diprediksi (Phillips 2011).
Terdapat  satu  buah  faktor  lagi  yang  justru  ditengarai  merupakan  salah  satu  faktor utama  kekuatan  sebuah  kelompok  teror  yang  sifatnya  kelompok  dan  terorganisir.
Faktor tersebut adalah faktor finansial dan sumber daya. Tak dapat dipungkiri bahwa kelompok teror tidak akan mungkin beroperasi tanpa keberadaan dukungan finansial dan sumber daya, khususnya yang bersifat teknis dan taktis. Pendanaan dan sumber daya menjadi masalah utama dalam keberlangsungan kelompok teror. Vittori (2009) menjelaskan  sebuah  konsep  otonomi,  yaitu  keberadaan  donor  yang  mendanai  dan memasok kekuatan sumber daya maupun finansial bagi kelompok teror. Keberadaan donor yang semakin kuat dari luar membuat kelompok teror amat bergantung pada tujuan dan target donor, dengan berubahnya atau dieliminasinya donor maka kelompok teror akan berangsur berakhir. Dengan kata lain sifat independen dan kemampuan mandiri adalah salah satu kunci bertahannya kelompok teror. Konsep ini juga mirip pada  konsep asymmetrical  interdependence dalam  hubungan  internasional,  donor yang kuat akan memiliki nilai tawar lebih berdasar nature saling membutuhkan yang asimetris.
Posisi pendanaan dan sumber daya tersebut kemudian berpengaruh pada kapasitas atau  kemampuan  serangan  sebuah  kelompok  teror.  Vittori  juga  menambahkan pembagian kemampuan serangan kelompok teror pada empat tahap. Tahapan amat rendah ditandai dengan serangan properti dengan korban jiwa kecil tidak disengaja, tahap rendah ditandai dengan 50 korban atau kurang dalam sekali serangan, menengah dengan 50 atau lebih korban dengan terencana ditambah dengan orang asing sipil, tingkat tinggi ditandai dengan lebih dari 150 orang korban dalam sekali serangan yang dilakukan secara terencana ditambah dengan target korban yang dilindungi (Vittori 2009). Konsep-konsep tersebut adalah konsep yang akan dipakai dalam menjelaskan dan melakukan prediksi ilmiah terhadap potensi bubarnya (ASG) setelah BARMM di Filipina Selatan.

## ABU SAYYAF GROUP (ASG)
Kelompok Abu Sayyaf Group (ASG) adalah salah satu kelompok teror yang berkembang di  kawasan  Filipina  Selatan.  Secara  historis  kelompok  ASG  terbentuk  pada  tahun 1991 sebagai reaksi pada posisi MNLF yang mengambil jalan negosiasi damai dengan otoritas  Filipina  akan  perjuangan  Bangsamoro  merdeka  dengan  dasar  kebangsaan dan sosialisme Islamnya. Reaksi ASG adalah reaksi yang sama seperti yang diambil oleh MILF pimpinan Nur Misuari yang memisahkan diri dari induk kelompok teror di Filipina. Sejak saat tersebut hingga hari ini ASG merupakan kelompok teror terkecil di Filipina, namun demikian kemampuan dan ancaman yang disebabkan oleh kelompok teror ini jelas perlu dipertimbangkan hingga mendapatkan predikat sebagai kelompok paling radikal di antara kelompok teror Filipina lainnya (Counter-extremism Project 2019).  Tujuan  kelompok  teror  ini  sebagaimana  pula  latar  belakang  pemisahan  diri MILF  adalah  membentuk  sebuah  negara  merdeka  Bangsamoro  berlandaskan  iman Islam  (Fellman  2011).  Tujuan  utama  ASG  kemudian  berubah-ubah  seiring  dengan perjalanan kelompok teror tersebut.
Abu Sayyaf yang secara bahasa berarti ‘pembawa pedang’ atau ‘ayah dari pedang’ tak lepas dari sosok guru dari Abdulrajak Janjalani selaku pendirinya (Wibisono 2016). Perjalanan  kelompok  Abu  Sayyaf  tersebut  dimulai  pula  di  bawah  kepemimpinan Abdurajak Janjalani. Ia merupakan tokoh pemimpin ASG yang pertama dan secara pribadi memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda di bawah kepemimpinan Osama bin Laden. Oleh sebab itu catatan-catatan awal pergerakan ASG mirip dengan seruan Osama bin
Laden  yang  menyerukan  untuk  “ kill  the  Americans  and  their  allies  –civilians  and military– [because it] is an individual duty for every Muslim who can do it in any country in which it is possible to do it” (Ali  2007).  Maksudnya  ialah  seruan  untuk seluruh  gerakan  teroris  berbasis  keagamaan  Islam  untuk  menyerang  segala  bentuk afiliasi Amerika Serikat dan sekutunya dalam pemaknaan luas termasuk pada nilai, agama, budaya, pengaruh, hingga pihak yang dianggap sebagai kaki tangan Amerika Serikat dan kekuatan barat. Dengan pengaruh ideologis tersebut Janjalani kembali ke Basilan dan memimpin pemberontakan dengan prinsip dasar pendirian negara Islam, menolak otonomi, menolak kemerdekaan, dan menolak revolusi (Fellman 2011).
Paling tidak terdapat tiga fase perkembangan kelompok ASG. Pada fase awal kelompok ASG instrumen utama yang digunakan oleh kelompok ASG ialah pengeboman yang menyasar penduduk sipil beragama Kristen atau Katolik yang dianggap selain sebagai penjajah bagi entitas dan wilayah Bangsamoro. Dari sini fase awal ASG merupakan kelompok  terorisme  religius  dengan  corak  jihadis  Al-Qaeda  dengan  agenda  utama separatisme negara Islam (Fellman 2011). Namun demikian agenda tersebut terhenti pasca wafatnya Janjalani, kelompok ASG kemudian terpecah menjadi dua basis yaitu Basilan  sebagai  basis  Khadaffy  Janjalani  yang  merupakan  adik  Abdulrajak  dengan ideologi dan rekam jejak pendidikan yang sama dan kelompok Sulu yang dipimpin Galib Andang atau dikenal sebagai Commander Robot. Keduanya  melahirkan instrumen baru ASG yang berbeda dengan fase awal. Pada fase ini kelompok Sulu bertransformasi sebagai kelompok kriminal sebagaimana pendapat Cronin, penculikan-penculikan dan permintaan tebusan mulai terjadi pada masa ini, tak kurang dari 140 orang menjadi korban penculikan sepanjang 2000-2001. Aksi kriminal tersebut berlangsung hingga tertangkapnya Galib Andang. Kekuatan ASG Basilan kembali pada identifikasi tinggi menurut  Vittori,  misalnya  dengan  pengeboman  Bandara  Davao  yang  menewaskan 48 orang dan korban luka sebanyak 116 orang. Namun demikian, posisi ASG sebagai kekuatan  kapasitas  tinggi  seperti  fase  pertama  kembali  berakhir  dengan  operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Filipina yang menewaskan Khadaffy Janjalani (Fellman 2011).
Pada fase berikutnya sampai dengan tahun 2017, ASG dipimpin oleh Isnilon Totoni Hapilon yang juga merupakan pimpinan Islamic State cabang Filipina, oleh sebab itu modus  operandi  kelompok  ini  memiliki  kemiripan  dengan  kelompok  Islamic  State. Kelompok ini juga menguasai sejumlah wilayah di gugus pulau paling selatan Filipina yaitu  Basilan  dan  Sulu  dan  kerap  kali  menjalankan  pembunuhan  sandera  dengan pemenggalan atau penggorokan. Analisis utama penculikan warga negara asing oleh kelompok  ini  adalah  adanya  pola  tuntutan ransom (pemerasan  atau  tebusan)  agar para tahanan dibebaskan. Seluruh korban pemenggalan oleh kelompok ini terjadi saat habis tenggat waktu permintaan uang tebusan. Pada tahun 2016 ASG menahan tak kurang dari 22 tawanan warga negara asing  (Panes 2016). Penculikan yang dilakukan ASG memiliki sebuah pola kepentingan ekonomi yang melatar belakangi aksinya, yaitu sebagai wadah mencari keuntungan materiil. Dengan kata lain telah bertransformasi menjadi  sebuah  kelompok  kriminal  dengan  modus  operandi  penculikan  dan permintaan  tebusan (Fellman  2011;  Cronin  2006). Contohnya  ASG  membebaskan seorang warga negara Norwegia dan Filipina dengan tebusan sebesar 360.000 Dollar Amerika, untuk dua nyawa dari sekian banyak nyawa tawanan kelompok ini .
Kontrol ASG atas sebagian wilayah di Sulu dan Basilan juga mendatangkan pemasukan pajak dari masyarakat sebagai jaminan keselamatan termasuk juga dari perkembangan perdagangan ganja di kepulauan Sulu. Dengan sumber pendanaan tersebut ASG dapat
menjalankan operasinya pada tak kurang dari 22 kota di seluruh Filipina. Menurut analisis  lembaga  analisis  yang  berbasis  di  Kanada  tersebut  ASG  dinyatakan  sudah cukup mandiri dalam pendanaan. Oleh sebab itu analisis Vittori tentang pendanaan dan  relasinya  dengan  kekuatan  bertahan  kelompok  teror  dapat  menggambarkan kekuatan  finansial  dan  sumber  daya  pendanaan  ASG  sekarang  cukup  untuk  terus dapat mempertahankan keberadaan kelompoknya. Berdasar analisis tersebut, maka tindakan  penculikan  yang  dijalankan  oleh  ASG  adalah  jalan  agar  ASG  dapat  terus bertahan, menculik selain secara oportunis untuk mencari keuntungan namun juga untuk kepentingan bertahan hidup.
Penulis memiliki kecenderungan untuk tidak memilih antara kedua konsep ideologis yang  menurut  Cronin  terjadi  perubahan,  dari  tujuan  ideologis  menjadi  tujuan kriminal-profit. Sebab keduanya memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dalam kasus  Filipina.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  awal  penelitian  ini  bahwa  latar belakang kemunculan gerakan terorisme di Filipina Selatan adalah usaha kebangsaan Bangsamoro yang juga beragama Islam untuk merdeka dari apa yang diklaim sebagai penjajahan Filipina. Oleh sebab itu, faktor ideologis biar bagaimanapun tidak dapat dilepaskan dari usaha ASG dalam mencapai tujuannya, yaitu tujuan ideologis ataupun tujuan keuntungan. Dalam analisis Phillips (2011), posisi dukungan grass-root yang kuat memainkan peranan dalam usia kelompok teror, dukungan grass-root pula amat berhubungan dengan kekuatan finansial lebih lagi basis rekrutmen. Faktor ideologis penting  dalam  usaha  mempertahankan  dukungan grass-root sebagaimana nature konflik Bangsamoro di Filipina. Contoh lainnya adalah kelompok ASG terus melakukan ancaman  terorisme  dan  serangan  teror  yang  terukur  sehingga  tidak  menyebabkan eskalasi serangan pemerintah untuk mempertahankan status quo martial law yang diberlakukan Duterte. Masalah ekonomi dan isolasi yang terjadi membuka beberapa opsi bagi grass-root, yaitu menjadi radikal karena berbagai persoalan sosial (berupa pengangguran,  ekonomi,  dan  kohesi  sosial),  atau  mendukung  ASG  dan  kelompok teror  dengan  tidak  melaporkannya  pada  keamanan  untuk  menjamin  keselamatan diri, mendukung ASG karena keterpaksaan demi keselamatan dan kelancaran usaha di wilayah yang dikuasai ASG, atau justru bergabung dengan ASG yang menawarkan keuntungan finansial. Berdasar argumentasi ini maka jelas bahwa motif ideologis dan motif keuntungan tidak dapat dipisahkan ketika membahas ASG.

## Potensi Dampak BARRM bagi ASG
Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao telah memasuki empat bulan pertama berjalan sejak hasil referendum awal tahun 2019. Wilayah Filipina Selatan termasuk posisi kelompok Abu Sayyaf di Sulu dan Basilan secara yuridis berada dalam kawasan BARMM. Terdapat beberapa poin utama perubahan yang terjadi atau akan terjadi setelah terbentuknya dan efektif bekerja BARMM beserta perangkatnya. Dalam sebuah sesi tanya jawab terhadap Bangsamoro Transition Comission yang dirilis oleh Institute for Autonomy and Governance (2018) terdapat beberapa poin utama gambaran arah BARMM khususnya yang berkaitan dengan usaha menciptakan perdamaian di kawasan dari ancaman terorisme. Di antaranya adalah posisi pemerintahan transisi BARMM nantinya akan mengusahakan langkah berupa pendekatan politik, kultural, sosial-ekonomi,  menegakkan  keadilan,  membentuk  pemerintahan  yang  transparan ( good governance ), sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan keamanan nasional tetap  merujuk  pada  kebijakan  pemerintah  pusat.  Kemudian  identitas  Bangsamoro
akan menjadi identitas yang diakui sebagai bagian integral dari identitas kebangsaan Filipina,  hal  ini  dianggap  penting  sebagai  usaha  menyelesaikan  konflik  dari  akar permasalahan.  Sedangkan  posisi  angkatan  bersenjata  akan  disesuaikan  dengan kebijakan  keamanan  nasional  pemerintah  pusat  dan  stabilitas  keamanan  akan diserahkan pada Philippines National Police yang akan membuka kantor mengikuti kedudukan  pemerintahan  BARMM.  Berdasarkan  poin  utama  tersebut  kita  dapat menganalisis  bahwa  BARMM  berusaha  membangun  wilayah  Filipina  Setalah  pasca konflik  dengan  pendekatan soft  approach, bahkan  secara  keamanan  dari  ancaman terorisme mengarah pada penegakan hukum alih-alih pendekatan militer.
Komponen  berpengaruh  lain  dalam  keberadaan  BARMM  adalah  komposisi Bangsamoro Transition Authority (BTA). Jelas bahwa BARMM merupakan hasil kerja negosiasi MILF dan MNLF, kedua kelompok terbesar gerakan Bangsamoro di Filipina. Oleh sebab itu otoritas yang membidani terbentuknya pemerintahan daerah Muslim Mindanao  didominasi  dua  kelompok  tersebut.  Dari  seluruh  75  anggota  otoritas tersebut 9 orang di antaranya merupakan nominasi MNLF, 26 nominasi pemerintah Filipina,  dan  sisanya  merupakan  nominasi  MILF  dengan  keseluruhan  hanya  12 orang  nominasi  perempuan.  Latar  belakang  daerah  asal  para  anggota  BTA  adalah asli dari Filipina Selatan dan berbagai latar belakang profesi baik kalangan terpelajar akademisi, pimpinan kombatan, usahawan, pengacara, dokter, pengawai pemerintah ARMM, dan tetap didominasi afiliasi kelompok MNLF (Ranada dan Tomacruz 2019). Sekalipun  seluruh  anggota  BTA  merupakan  orang  yang  asli  berasal  dari  kawasan Filipina Selatan, namun komposisi tersebut menggambarkan tantangan dari cita-cita terbentuknya BARMM sebagaimana dijelaskan sebelumnya sebagai sebuah badan yang berusaha mengonstruksi kohesi sosial, tak dapat dipungkiri faksi-faksi kepentingan dan lebih lagi kelompok teror di Filipina begitu variatif. Ide kohesi sosial ini mentah dan  gagal  dengan  kenyataan  penolakan  pemerintah  Filipina  dalam  bernegosiasi dengan kelompok apapun selain MILF dan MNLF, artinya ASG tidak akan menjadi bagian  dari  kohesi  sosial  atau  lebih  jauh  lagi  jalan  negosiasi  politik  ini.  Dari  sudut pandang  ini  sekali  lagi  tampaknya  ASG  tidak  akan  bubar  dan  berakhir  disebabkan oleh proses negosiasi politik. Artinya argumentasi bahwa kelompok teror ASG akan tertarik memasuki dunia politik dengan adanya pembagian otonomi keuangan sebesar 75% pada BARMM kemungkinan besar tidak terjadi disebabkan oleh kanal negosiasi politik yang sejak awal telah ditutup.
Dari potensi yang telah dipaparkan di atas potensi ancaman bagi ASG tersisa pada peranan  Philippine  National  Police ( PNP)  yang  lebih  diutamakan  untuk  stabilitas keamanan kawasan, demikian pula dengan kombatan MILF dan MNLF yang bersedia untuk  menurunkan  senjata  dan  kembali  menjadi  bagian  integral  masyarakat. Keduanya  sejalan  dengan  analisis  Phillpis  tentang  dukungan  akar  rumput,  ketika kelompok-kelompok  milisi  yang  ada  mulai  menurunkan  senjata  dan  keberadaan institusi  penegak  hukum  diperkuat  dan  menjadi  tonggak  utama  alat  pemerintah maka secara logis konflik di kawasan akan semakin berkurang dengan berkurangnya kelompok  milisi  dan  juga  sistem  penegakan  hukum  yang  diutamakan.  Bila  posisi PNP dan pemerintahan BARMM berhasil merebut hati publik dengan menghadirkan keamanan  dan  deeskalasi  konflik  yang  nyata  maka  amat  mungkin  dukungan  akar rumput menguat pada institusi BARMM yang jelas-jelas juga merupakan komitmen awal  hasil  referendum.  Dengan  demikian  posisi  ASG  akan  sedikit  demi  sedikit kehilangan  dukungan  akar  rumput  dengan  deeskalasi  konflik,  hadirnya  keamanan lewat penegakan hukum, tercipta keadilan, dan kesejahteraan dari good governance
dan otonomi keuangan. Tentu dengan catatan seluruhnya berjalan sesuai dengan yang dibayangkan dalam argumentasi di atas. Susunan premis argumentasi tersebut juga didukung  oleh  analisis  Harmon  (2010)  yang  menyebutkan  bahwa  kelompok  teror dengan umur lebih dari 15 tahun cenderung dikalahkan melalui kebijakan penegakan hukum oleh kepolisian dan oleh kebijakan pemerintah yang baik serta menyelesaikan masalah akar rumput. Sekali lagi bila seluruhnya berjalan dengan baik melalui fungsi sentral good  governance BARMM  maka  bubarnya  ASG  dapat  diprediksi  semakin dekat  seiring  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  ekonomi,  kohesi  sosial,  politik, dan seluruh aspek kehidupan masyarakat di kawasan BARMM.
Sayangnya  kelompok  teror  seperti  ASG  tidak  tinggal  diam  atas  potensi  ancaman- ancaman semacam itu. Pertama-tama ASG tidak tampak memiliki ketertarikan untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah dalam konteks BARMM. ASG tetap memainkan isu penjajahan oleh pemerintah Filipina dalam otonomi khusus yang dijanjikan oleh referendum dan terbentuknya BARMM. Isu tersebut diperparah dengan penyebaran isu pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh pemerintah  Filipina.  Berbagai  kelompok  termasuk  juga  ASG  melakukan  serangkai serangan sebelum dan sesudah referendum sebagai simbol komitmen pada instabilitas kawasan (Abuza 2019). Sekali lagi ketika dihadapkan pada kondisi semacam ini game theory yang digunakan dalam analisis Harmon menggambarkan posisi gambling yang dihadapkan pada pemerintah, luaran dari kebijakan ekonomi, politik, kohesi sosial, dan  sebagainya  yang  digadang-gadang  BARMM  pada  akhirnya  harus  berhadapan dengan kekuatan kelompok teror ASG dalam meradikalisasi populasi. Tentunya kunci bagi otoritas BARMM adalah menciptakan dasar good governance yang ajek untuk dapat masuk pada tahap melawan kelompok teror melalui kebijakannya.
Untuk memberikan prediksi yang lebih terukur penelitian ini juga akan menggunakan indikator yang telah ditetapkan oleh Cronin tentang bubarnya kelompok teror. Tabel yang telah dipaparkan Cronin tersebut secara kualitatif akan menggambarkan dampak BARMM mana yang memiliki feasibility paling tinggi.
Tabel II Intervensi Eksternal dan Kegagalan Internal: Analisis ASG
Fenomena Dampak BARMM Penangkapan/pembunuhan pimpinan kelompok Dapat  dilakukan  dengan  syarat  penguasaan wilayah  dan  operasi  intelijen  PNP.  ASG memiliki catatan mampu regenerasi. Tekanan otoritas pemerintah Hanya bila BARMM dan otoritas PNP dapat menjangkau seluruh wilayah Filipina Selatan (kepulauan) Meninggalkan terorisme dan memilih taktik lain ASG  dan  sebaliknya  otoritas  Filipina  tidak bernegosiasi satu dengan lainnya. Opsi poli- tik tidak mungkin. Merger dengan kelompok teror lain Mungkin, seperti yang terjadi saat pendudu- kan Marawi (ISIS Filipina). Keberhasilan mencapai tujuan terorisme Tujuan ASG adalah kriminalitas-keuntungan finansial  yang  jelas-jelas  bukan  merupakan tujuan  temporer  dan  tidak  dapat  diterima oleh otoritas Filipina.

## Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao
Kehilangan dukungan publik Mungkin,  bila  program  dan  target  good governance,  ekonomi,  politik,  kohesi  sosial BARMM  lebih  kuat  ketimbang  propaganda ASG.  Game  theory  perlu  jadi  perhatian  pe- merintah untuk tarik ulur eskalasi konflik. Konflik internal ideologi dan kekuasaan Konflik  kepentingan  (fase  kedua  ASG)  ter- bukti  tidak  berujung  pada  bubarnya  ASG, regenerasi  kepemimpinan  (karena  analisis kebutuhan  dan  keuntungan  yang  didapat- kan) menjadi catatan tersendiri. Ideologi ha- nya faktor penggalang dukungan. Membuka ruang bagi peran intelijen. Kehilangan dukungan negara bagi state-sup- ported ASG  bukan  kelompok  teror  yang  disponso- ri  negara.  Bahkan  negara  tetangga  Malaysia dan Indonesia memiliki kepentingan menga- lahkan ASG. Kegagalan regenerasi kelompok teror Membuka  peran  intelijen.  Fase  kedua  ASG membuktikan  kelompok  ini  dapat  mere- generasi  baik  kepemimpinan  maupun  basis dukungan. Kelompok  teror  memilih  metode  kekerasan lain Penculikan sudah cukup menguntungkan un- tuk mencapai tujuan keuntungan finansial. Sumber: Cronin 2006. Kompilasi analisis kualitatif berdasar penjelasan dalam penelitian ini.
Data  dalam  Tabel  II  dapat  kita  bandingkan  dengan  argumentasi  Cronin  yang dikembangkan  secara  kuantitatif  oleh  Weinberg  dan  Perlinger  pada  Tabel  I. Perbandingan  antar  keduanya  akan  menggambarkan  potensi  dampak  BARMM mana  yang  paling  tinggi  dan  mana  yang  paling  rendah  dapat  berdampak  pada potensi bubarnya kelompok teror ASG. Dalam diinventarisir empat analisis potensi bubarnya  kelompok  ASG  atas  pengaruh  eksternal  kelompok  teror  (1)  pembunuhan atau penangkapan pemimpin ASG. Secara teoretis Cronin dan analisis Weinberg dan Perlinger menyebutkan strategi ini menjadi alasan terbesar bubarnya kelompok teror. Dalam  kasus  ASG  strategi  ini  akan  menghadapi  tantangan  kemampuan  regenerasi yang  terjadi  pada  fase  pertama  (Abdulrajak  Janjalani),  fase  kedua  (faksi  Sulu  dan faksi Basilan), fase tiga (Isnilon Hapilon). (2) Tekanan otoritas pemerintah. Strategi ini  adalah  yang  paling  mungkin  dan  berdampak  pada  bubarnya  kelompok  ASG, yaitu penguasaan wilayah dengan penegakan hukum dan aparat keamanan. Dengan kehilangan  kantung lawless seluruh  kelompok  kriminal  akan  kehilangan  basis pertahanan dan persembunyian. Tantangan strategi ini tentu saja adalah menyiapkan perangkat kohesi dan dukungan akar rumput sebelum penguasaan seluruh wilayah. (3) Potensi negosiasi politik dan dorongan ekonomi 75% masuk pada daerah otonom dengan menjadi pimpinan BARMM yang sudah didominasi MILF dan MNLF bukanlah opsi  bagi  ASG.  (4)  Kehilangan  dukungan  publik.  Strategi  ini  sekali  hanya  dapat terlaksana dengan penguasaan wilayah dan terciptanya good governance BARMM.
Sedangkan terdapat enam analisis potensi yang dipengaruhi faktor internal kelompok teror.  Di  antaranya  (1)  merger  dengan  kelompok  lain.  Sekalipun  kasus  semacam ini  pernah  terjadi  dalam  kasus  Marawi  secara  teoretis  membubarkan  kelompok
ASG  namun  tidak  menghilangkan nature ancamannya.  (2)  Keberhasilan  mencapai tujuan.  Tujuan  kriminal  dan  keuntungan  finansial  bukan  merupakan  tujuan  yang memiliki konsep akhir. (3) Konflik ideologis internal. Gambaran ASG yang ideologis tidaklah sepenuhnya benar sebagaimana telah dijelaskan dalam shifting kepentingan ASG, sehingga ideologi tidak lagi menjadi persoalan utama dalam internal ASG. (4) Kehilangan dukungan state-sponsored . Posisi ini jelas tidak relevan dalam konteks ASG. Kelompok ASG sesuai analisis penelitian ini dapat mandiri secara finansial. Namun demikian konsep ini dapat dibalik menjadi mendapat dukungan usaha mengalahkan ASG dari pemerintah Malaysia dan Indonesia yang berkepentingan. Namun demikian konsep bantuan luar negeri lagi-lagi akan dihadapkan pada perdebatan kedaulatan, atau  bahkan  konflik  internal  kelompok  seperti  diketahui  bahwa  kelompok  besar MNLF akar historisnya memiliki konflik dengan Malaysia, khususnya kawasan Sabah dan  Sarawak.  (5)  Kegagalan  regenerasi.  Sayangnya  ASG  terbukti  bertahan  dengan regenerasinya. Strategi ini membuka peranan intelijen dan sekali lagi otoritas BARMM untuk merebut hati publik melalui programnya. (6) Terakhir, tidak ada analisis yang menunjukkan  bahwa  ASG  akan  memasuki  fase  lain  setelah  berbasis  serangan  bom (aliran Al-Qaeda) dan penculikan (aliran kriminal).
Namun  demikian,  hal  yang  telah  dipaparkan  di  atas  adalah  analisis  teoretis  yang dipadukan  dalam  analisis  stratejik  berdasarkan  data  yang  dapat  diakses,  minus perkembangan  BARMM  terkini.  Sayangnya  BARMM  sebagaimana  pendahulunya ARMM  dan  proses  perdamaian  yang  telah  digagas  pemerintah  Filipina  sejak  lama memiliki  catatan  kegagalan  yang  tidak  sedikit,  sekalipun  kali  ini  posisi  BARMM mendapatkan dukungan dari dua faksi gerakan Bangsamoro terbesar dan terlama di Filipina. Terdapat tantangan-tantangan yang bahkan bersifat prinsip pada keberhasilan BARMM dalam mengeksekusi seluruh analisis di atas secara praktis di lapangan. Yang pertama adalah varian kelompok Bangsamoro seperti MILF dan MNLF yang sejatinya terdapat rivalitas yang berakar panjang sejak awal masa pergerakan kedua kelompok antara pimpinan MILF dan BTA Haji Murad Ebrahim dengan pimpinan MNLF Nur Misuari  yang  juga  pernah  mengepalai  ARMM.  Kedua  adalah  tantangan  ekonomi yang  tidak  sederhana  kawasan  yang  kini  disebut  sebagai  BARMM  secara  ekonomi 66,3% keluarga berada di bawah angka kemiskinan nasional dan merupakan kawasan paling miskin di Filipina, belum lagi ditambah luasnya kawasan BARMM. Terakhir pemerintahan Filipina sebagai negara demokratis sayangnya menghadapi tantangan dukungan  pemerintah  pusat  (konsep  sentralisasi  desentralisasi).  Banyak  kebijakan terkait dengan kawasan BARMM yang berhenti dan tidak segera terselesaikan pada tingkat nasional yang memerlukan konsultasi dan persetujuan kamar legislatif (Cook 2018). Artinya potensi BARMM untuk membentuk good governance bukanlah cita- cita  yang  sederhana.  Oleh  karena  itu,  dampak  logis  dari  tidak  tercapainya  cita-cita BARMM adalah tetap kuat dan berkembangnya kelompok teror seperti ASG .

## Simpulan
Prediksi bubarnya Abu Sayyaf Group dan hubungannya dengan dampak keberadaan Bangsamoro  Autonomous  Region  in  Muslim  Mindanao  mesti  memenuhi  beberapa prasyarat prinsip. Di antara prasyarat yang secara keseluruhan harus dipenuhi adalah penguasaan wilayah Filipina Selatan termasuk kepulauan Tawi-tawi, Sulu, dan Basilan sebagai basis kelompok Abu Sayyaf adalah suatu keharusan. Penguasaan wilayah atau kontrol atas kawasan tersebut sesuai dengan amanat Bangsamoro Organic Law (BOL)
adalah tanggung jawab Philippines National Police (PNP). Artinya jalan penegakan hukum  dan  usaha  menghadirkan  keamanan  bagi  masyarakat  adalah  instrumen utama  yang  dapat  ditempuh  untuk  melemahkan  kelompok  Abu  Sayyaf.  Strategi  ini adalah pelemahan kelompok Abu Sayyaf Group dengan menghilangkan ruang gerak dan  persembunyian,  dengan  menghilangkan  kebutuhan  dasar  kelompok  ini  akan instabilitas  kawasan  secara  teoretis  dan  praktis  berdampak  logis  pada  melemah bahkan bubarnya Abu Sayyaf Group.
Penguatan kontrol, penegakan hukum, dan menghadirkan keamanan tidaklah cukup dalam melemahkan atau bahkan mengalahkan Abu Sayyaf Group.  Abu Sayyaf Group telah diketahui memiliki kemampuan regenerasi kepemimpinan yang tinggi sehingga dapat bertahan sejak kemunculannya pertama kali di bawah kepemimpinan Abulrajak Janjalani  hingga  hari  ini,  demikian  pula  dukungan grass-root yang  didasari  oleh keterpaksaan  dan  ketakutan  yang  diciptakan.  Kita  juga  telah  mengetahui  bahwa kelompok  Abu  Sayyaf  sekalipun  mandiri  dalam  pendanaan  dan  sumber  daya  amat bergantung  secara  finansial  pada  modus  operandi - nya  berupa  penculikan  dan permintaan  uang  tebusan.  Latar  belakang  persoalan  ekonomi  yang  bermuara  pada kebutuhan  mencukupi  secara  finansial  membuat  kelompok  ASG  terus  tumbuh  dan mendapat dukungan akar rumput yang memilih jalan teror dan penculikan sebagai usaha  menyambung  hidup  mengantarkan  kita  pada  strategi  yang  berikutnya  akan dijalankan  oleh  otoritas  BARMM.  Yaitu  membangun  kohesi  sosial  dan  perbaikan ekonomi melalui otonomi 75% pemasukan daerah, pendidikan, pendekatan kultural, kontra  radikalisme-propaganda  .  Dengan  dientaskannya  kemiskinan  di  kawasan Filipina  Selatan  secara  logis  aksi  kriminal  penculikan  seperti  yang  dilakukan  ASG untuk keuntungan finansial tidak perlu dilakukan lagi, oleh karenanya kelompok ASG akan melemah dan kemudian bubar.
Dengan adanya dua grand strategy yang disandarkan pada tanggung jawab BARMM tersebut sepatutnya kelompok ASG dapat dilemahkan. Grand strategy yang pertama adalah strategi kontrol, penegakan hukum, dan stabilitas. Sedangkan grand strategy kedua ialah membangun ekonomi, kohesi sosial, dan kontra radikalisasi-propaganda. Kedua strategi utama tersebut secara teoretis dapat mengalahkan Abu Sayyaf Group, tentunya  dengan  syarat  benar-benar  berjalan  dan  didasarkan  pada  prinsip good governance yang  terhindar  dari  korupsi  dan abuse of power pada  kepentingan golongan. Sayangnya justru posisi inilah yang menjadi tantangan bagi bertahannya BARMM sebagai usaha yang digadang-gadang membawa perdamaian.
BARMM jelas akan menghadapi dua tantangan besar yang mengakar jauh sebelum BARMM dibentuk berdasarkan keputusan referendum 2019. Pertama ialah masalah ekonomi yang amat pelik, kawasan Mindanao merupakan kawasan yang luas dengan kondisi  ekonomi  paling  buruk  di  Filipina,  lebih  dari  setengah  populasi  keluarga  di kawasan tersebut ada di bawah angka kemiskinan nasional. Tantangan ekonomi ini adalah  tantangan  bagi grand strategy kedua  untuk  membangun  kohesi  sosial  dan ekonomi.  Belum  lagi  tantangan  ini  diperberat  dengan  komposisi  kepemimpinan otoritas  BARMM  yang  didominasi  kelompok  MILF  pimpinan  Haji  Murad  Ebrahim dengan minoritas kelompok MNLF pimpinan Nur Misuari. Dari gambaran komposisi tersebut, proses kohesi sosial antara dua kelompok besar yang memiliki sejarah konflik tersebut sukar untuk menemukan jalan terang. Terakhir adalah tantangan dukungan penuh  pemerintah  pusat  terhadap  pembangunan  dan  kebijakan  otoritas  BARMM, bila proses pengambilan keputusan mandek pada tingkat nasional dengan lobi dan negosiasi  kamar  eksekutif  dan  kamar  legislatif  yang  berkepanjangan  maka  posisi
pengambilan kebijakan strategis praktis BARMM di lapangan akan terganggu, hal ini menjadi  tantangan  pada grand strategy pertama.  Kedua  tantangan  besar  tersebut bila berhasil diatasi maka kelompok ASG akan seiring berjalannya waktu, terciptanya pembangunan serta pemerataan ekonomi, terbentuknya kohesi sosial, dan terjaminnya stabilitas  keamanan  akan  bubar  dan  terkalahkan  oleh  kebijakan  penegakan  hukum dan penyelesaian masalah pada akar rumput. Namun demikian, bila kedua tantangan tersebut menjadi jalan buntu bagi BARMM maka status quo konflik dan instabilitas akan tetap menjadi ruang bergerak dan berkembang tidak hanya kelompok teror Abu Sayyaf Group.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Jones, S. G., dan M. C. Libicki, 2008. How terrorist groups end: Lessons for countering al Qa’ida (Vol. 741). Pittsburgh: Rand Corporation.
Schmid, A. P. (ed.), 2011. The Routledge handbook of terrorism research . New York: Taylor & Francis.
Panes, Vanessa, 2016. “The Influence of Daesh in the Philippines”, dalam Gorawantschy, Beatrice,  et  al.  (ed.), Panorama  Insights  into  Asian  and  European  Affairs: Countering Daesh Extremism Europe and Asian Responses . Singapore: Konrad- Adenauer-Stiftung Ltd.

## Jurnal dan Jurnal Daring
Adam, J., 2018. “Bringing Grievances Back In: Towards an Alternative Understanding of the Rise of the Moro Islamic Liberation Front in the Philippines”, Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 174 (1): 1-23.
Ali,  F.,  2007.  “Rethinking  US  Counter-Terrorism  Strategies:  A  Muslim Perspective”, Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 2 (2): 30- 47.
Cook,  M.,  2018.  “Three  Challenges  Facing  the  Bangsamoro  Organic  Law”,  ISEAS Perspective, 82 : 1-9.
Cronin,  A.K.,  2006.  “How  al-Qaida  ends:  The  decline  and  demise  of  terrorist groups”, International Security, 31 (1): 7-48.
Harmon, C. C., 2010. “How Terrorist Groups End: Studies of the Twentieth Century”, Strategic Studies Quarterly , 4 (3): 43-84 .
Phillips, P. J., 2011. “The life cycle of terrorist organizations”, International Advances in Economic Research, 17 (4): 369-385.
Vittori,  J.,  2009.  “All  struggles  must  end:  The  longevity  of  terrorist  groups”, Contemporary Security Policy, 30 (3): 444-466.
Weinberg, L. dan Perliger, A., 2010. “How Terrorist Groups End”, CTC Sentinel, 3 (2): 16-18.
Wibisono,  A.N.,  2016.  “Kelompok  Abu  Sayyaf  dan  Radikalisme  di  Filipina  Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara”, Ilmu Ushuluddin, 3 (1): 119-132.

## Artikel Daring
Abuza, Zachary, 2019. “Bangsamoro After the Plebiscite” [daring]. dalam https://www. policyforum.net/bangsamoro-after-the-plebiscite/  [diakses  pada  12  Oktober 2019].
Petty, Martin, 2019. “Philippine Referendum Returns Big “Yes’ Vote on Bangsamoro Self-rule”,  Reuters,  26  Januari,  [daring].  dalam  https://www.reuters.com/ article/us-philippines-politics-autonomy/philippine-referendum-returns-big- yes-vote-on-bangsamoro-self-rule-idUSKCN1PK068  [diakses  pada  12  Oktober 2019].
Ranada, Pia dan Sofia Tomacruz, 2019. “Who’s Who in the Bangsamoro Transition Authority”,  Rappler,  29  Maret,  [daring].  dalam  https://www.rappler.com/ newsbreak/iq/226874-composition-bangsamoro-transition-authority  [diakses pada 28 Mei 2019].
Wersch, Patrick van, 2019. “Will Mindanao Referendum Bring Peace to Philippines Restove Region?”, DW, 5 Februari, [daring]. dalam https://www.dw.com/en/will- mindanao-referendum-bring-peace-to-philippines-restive-region/a-47364839 [diakses pada 20 April 2019]

## Lain-Lain
2017-2022  National  Security  Policy  for  Change  and  Well-being  of  Filipino  People, 2017. Manila: The Government of the Republic of the Philippines.
Counter-extremism Project, 2019. “The Philippines: Extremisn & Counter-Extremism”. [daring]  dalam  https://www.counterextremism.com/countries/philippines [diakses pada 12 Oktober 2019].
Fellman,  Z.,  2011. Abu  Sayyaf  Group .  Washington  DC:  Center  for  Strategic  and International Studies.
Institute for Autonomy and Governance, 2018.” Q and A on The Bangsamoro Organic Law”.  [daring]  dalam  http://iag.org.ph/index.php/news/181-q-and-a-on-the- bangsamoro-organic-law [diakses pada 12 Oktober 2019].