## S iNDANG JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
LP4MK & PRODI PENDIDIKAN SEJARAH STKIP PGRI LUBUKLINGGAU

## Vol 3 No. 1 (Januari-Juni 2021)
Perjuangan Ken Arok Menjadi Raja Kerajaan Singosari Tahun 1222-1227

## Agus Susilo, Sarkowi
Pengaruh Model Pembelajaran Time Token terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas VIII di SMP Qur’aniah 1 Palembang
Hesti Rahayu, Dina Sri Nindiati

## Raden Mattaher sebagai Tonggak Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Jambi
Nirwan II Yasin, Miftahul Jannah
Pergulatan Tradisi, Agama, Negara: Analisis Sosio-Kultural Keturunan Tionghoa dan Perkembangan Gereja Tionghoa Indonesia (1950-1999)

## Samudra Eka Cipta

## Bentuk Pelaksanaan Demokrasi Pertama di Indonesia

## Teguh Dias Arestu
Perbedaan Hasil Belajar IPS dengan Menggunakan Model Pembelajaran Pair Check dan Cooperative Script pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 41 Rejang Lebong
Elva Susanti, Isbandiyah, Sarkowi

## Perkembangan Pesantren di Indonesia
Bella Almira, Yunani Hasan, Aulia Novemy Dhita
Pengaruh Penaklukan Konstantinopel terhadap Kemajuan Turki Usmani Tahun 1453 (Kajian Politik Ek- spansi Sultan Muhammad Al-Fatih)
Rulianto, Altin Dokopati

## Situs Sendang Duwur di Kabupaten Lamongan Jawa Timur
Izza Ainun Nurkholishoh, Wiwin Hartanto, Rully Putri Nirmala Puji
Tempat Bersejarah di Alas Ketonggo Srigati Ngawi dan Nilai Budaya yang Terkandung di dalamnya
Dian Rahma Nur Afifah

## Dewan Redaksi

## SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

## Editor in Chief
Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)
Section Editor
Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Guest Editor
Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya) Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

## Reviewer/Mitra Bestari
Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta) Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan) Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran) Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

## Administrasi
Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Alamat:
Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626 Website: http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index Email: jurnalsindang@gmail.com

## SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

## Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2021)
Halaman Dewan Redaksi  ....................................................................................................................... i Daftar Isi  ................................................................................................................................. ii 1. Perjuangan Ken Arok Menjadi Raja Kerajaan Singosari Tahun 1222-1227 Agus Susilo, Sarkowi ................................................................................................. 1
2. Pengaruh Model Pembelajaran Time Token terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas VIII di SMP Qur’aniah 1 Palembang Hesti Rahayu, Dina Sri Nindiati ............................................................................... 11 3. Raden Mattaher sebagai Tonggak Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Jambi Nirwan II Yasin, Miftahul Jannah ........................................................................... 17
4. Pergulatan Tradisi, Agama, Negara: Analisis Sosio-Kultural Keturunan Tionghoa dan Perkembangan Gereja Tionghoa Indonesia (1950-1999) Samudra Eka Cipta .................................................................................................... 25 5. Bentuk Pelaksanaan Demokrasi Pertama di Indonesia Teguh Dias Arestu ...................................................................................................... 37
6. Perbedaan Hasil Belajar IPS dengan Menggunakan Model Pembelajaran Pair Check dan Cooperative Script pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 41 Rejang Lebong Elva Susanti, Isbandiyah, Sarkowi ............................................................................ 42
7. Perkembangan Pesantren di Indonesia Bella Almira, Yunani Hasan, Aulia Novemy Dhita .................................................. 52
8. Pengaruh Penaklukan Konstantinopel terhadap Kemajuan Turki Usmani Tahun 1453 (Kajian Politik Ekspansi Sultan Muhammad Al-Fatih) Rulianto, Altin Dokopati ............................................................................................ 62
9. Situs Sendang Duwur di Kabupaten Lamongan Jawa Timur Izza Ainun Nurkholishoh, Wiwin Hartanto, Rully Putri Nurmala Puji ................ 69 10. Tempat Bersejarah di Alas Ketonggo Srigati Ngawi dan Nilai Budaya yang Terkandung di dalamnya Dian Rahma Nur Afifah ............................................................................................ 82
ISSN-P: 2684-8872 ISSN-E: 2623-2065 Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2021): 37-41

## BENTUK PELAKSANAAN DEMOKRASI PERTAMA DI INDONESIA
Teguh Dias Arestu Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Alamat korespondensi: diasteguh52@gmail.com
Diterima: 9 Mei 2020; Direvisi: 3 November 2020; Disetujui: 2 Desember 2020

## Abstract
Liberal democracy began when Indonesia held a session at the KMB forming a parliamentary. With the ongoing cabinet, the policy pattern depends on the prime minister  in charge of his time. For example, the cabinet of Burhanudin Harentuk which made the work program for the first election in Indonesia so that it shocked many surrounding countries
Keywords : Implementation, Democracy, Indonesia.

## Abstrak
Demokrasi liberal bermula Ketika Indonesia telah melakukan sidang di KMB membentuk parlementer.  Dengan  berlangsungnya  kabinet  maka  pola  kebijakan  tergantung  dari perdana mentri yang menguasi pada masanya. Seperti kabinet burhanudin harahap yang membuat  program  kerja  pemilu  pertama  di Indonesia  sehingga mengemparkan banyak negara sekitar
Kata Kunci : Pelaksanaan, demokrasi, Indonesia.

## A. Pendahuluan
Melalui  putusan  bahwa  sistem pemerintahan
Indonesia
pasca proklamasi  yang  bertepatan  setalah sidang  KMB  di  mana  pengesahan pengakuan  kedaulatan  Indonesia  oleh Belanda.  Adanya  kedaulatan  yang dimaksut menjadikan menjadikan kekuasan  Indonesaia  telah  seutuhnya dikelola  oleh  pemerintahan  Indonesia sendiri.  Sebab  demiklah  pemerintahan Indonesia  perlu  membuat  sistem  untuk mengatur  negara.  Dengan  demikian bentuk  negara  Indonesia  kembali  pada NKRI  dengan  membentuk  demokrasi liberal.  Demokrasi  liberal  merupakan demokrasi yang menempatkan kalangan sipil  sebagai  pelaksana  kedaulatan rakyat  dan  pemerintahan  (Matroji, 2002:66).  Maka  dari  itu  pemerintah membentuk  sistem  yang  terkandung pada  UUDS  1950  yakni  kabinet parlementer  di  mana  setiap  kabinet yang berkuasa harus mendapat dukungan seebagian besar dari parlemen (Medjanto, 1992:77).
Dengan adanya sistem parlementer ini,  Indonesia  melakukan  kebijakan demokrasi  liberal  yang  berjarak  antara 1950-1959  dengan  diawali  Kabinet Natsir  (Sepetember  1950-Maret  1951), Kabinet  Sukiman(  April  1951-April 1952),  Kabinet  Wilopo  (April  1852-  Juni 1953,  Kabinet  Ali  I  (Juli  1953- Agustus1955),      Kabinet  Burhannudin (Agustus  1955-  Maret  1956)  Kabinet Ali II  (1956-1957)  dan  Kabinet  Djuanda (1957-  1959)  (Zulkarnian,  2012:104). Dari  berbagai  kebijakan  setiap  kabinet saat  berjalanya  pemerintahan  kabinet tidak  liput  dengan  timbulnya  berbagai permasalahan  yang  terjadi  di  wilayah NKRI.  Permasalahan yang terjadi tidak hanya  meliputi  faktor  pada  sistem pemerintahan  yang  tampak  pada dijalankanya  demokrasi  liberal  yang banya mendirikan berbagai partai. Oleh karenya setiap partai politik memperjuangkan  kepentingan  partai sehingga  menjatuhkan  partai  lain  yang mengakibatkan  pergulingan  kabinet.  Di sisi luar pemerintahan timbul
pergolakan  tentan  ketahanan  negara seperti  masalah  ganguan  keamanan dalam  negeri.  (Poesponegoro,  2010). Berfokus pada masa kabinet Burhanudin  tentang pemilu pertama di Indonesia.  Keinginaan  akan  pemilu sudah  ada  sejak  tiga  bulan  setelah kemerdekaan  Indonesia.  Hingga  sistem demokrasi liberal pemilu dapat dilaksanaakan  pada  tahun  1955  tanggal 29 September dan 15 Desember. Pemilu 1955  bahkan  mendapatkan  pujian  dari berbagai  pihak  hingga  negara  asing. Karena  negara  yang  baru  saja  merdeka sudah  melaksanakan  sistem  demokrasi melalui tingginya kesadaran berkompetisi  dengan  sehat.  Oleh  sebab itu  penulis  ingin  mengkaji  bagaimaan keadaan  pelaksaan  pemilu  pertama  di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah
sistematis    untuk  menyusun  ilmu pengetahuan  yang  biasanya  mengacu pada bentuk-bentuk penelitian (Suryana,  2010).    Penggunaan  metode penelitan  dilakukan  untuk  memahami peristiwa  sejarah  dan  masalah  yang dihadapi  dalam  sidang  Konfrensi  Meja Bundar
Dalam  pencarian  sumber  sejarah peneliti menggunakan metode penulisan  deskriptif. Suyana  (2010) menjelaskan  metode  deskriptif  atau mendeskripsikan  merupakan  metode yang  digunakan  untuk  mencari  unsur, ciri-ciri,  dan  sifat  suatu  fenomena  yang ada.  Dengan  demikian  pemahaman tentang  kabinet  burhanudin  perlu mencari pentingnya pola kebijakan yang sedang terjadi.

## C. Pembahasan
Konsepsi Demokrasi dengan Bentuk Pemilu 1955
Pemilihan  umum  merupakan  bentuk dari proses pemilihan orang-orang yang mengisi  tanggung  jawab  dalam  sebuah jabatan.  Penserahan  jabatan  yang  sah yakni  lelai  pemungutan  suara  dengan cara  proses  penghitungan  dimulai. Sehingga suara terbanyak dapat ditetapkan  terpilihnya  sebuah  serah jabatan  oleh  kandidat  yang  memiliki suara  terbanyak.  Menurut  UU  no  08 tahun 2009 pasal 1 Pemilu yakni sarana pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang dilaksanakan  secara  langgsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam NKRI  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945.   Menjelaskan  sejarah  pemilihan umum  pertama  di  Indonesia  pad tahun 1955  dapat  dikatakan  sebagai  negara yang  baru  memulai  untuk  menjadi negara demokrasi. Pengertian demokrasi  adalah  pemerintahan  dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat di mana rakyat berperan langsung dalam pemerintahan  dan  kekuasan  tertinggi dipegang  oleh  rakyat  (Hadi,  Wiyono, 2007:101).  Bentuk  dari  demokrasi  ini yakni  pemilu  yang  bertujuan  untuk menampung  aspirasi  rakyat  dalam pemerintahan. Mekanisme politik dalam pemilu  yakni  dengan  harapan  aspirasi politik yang berbeda akan menyalurkan aspirasi  mereka  melewati  partai  politik yang  terdapat  kandidat  dari  masing masing parpol (Maarif, 1996:41). Berbicara  tentang  keberadaan  pemilu tercatat  di  karesidenan  Kediri  dan Surakarta yang cakupanya lokal sedangkan sekala nasional masih belum bisa teralisasikan (Feith, 1999:2).  Pemilu terdapat  pada  tanggal  29  September 1955  untuk  memilih  anggota  DPR  dan dewan  konstituante.  Pemilihan  anggota tersebut  tercatat  dalam  UU  nomer  7 tahun  1953  tentang  Pemilihan  Umum. Konteks  pemilu  ini  terdapat  dalam sistem ketatanegaraan kabinet
parlementer dengan sistem multi partai.
Berlangsungnya  pemilu  1955  dengan sistem
proposional yang dikombinasikan dengan sistem daftar di mana 30 lebih partai memiliki wakil dari berbagai daerah. Oleh sebab tersebut lah dengan banyaknya partai ini mengakibatkan rakyat
memiliki kekuasaan  untuk  melaksanakan  pemilu seperti yang terkandung dalam pasal 35 UUDS  1950    yakni  kemauan  dakam pemilihan  berkala  yang  jujur  dan dilakukan bersifat umum dan berkesamaan yang menjamin kebebeasn mengeluarkan suara. Pasal ini memerintahakan dilaksanakan
pemilihan  umum dalam waktu tertentu (Ibrahim, 1981:79).

## Kabinet Burhanuddin Sang Pelaksana Pesta Demokrasi
Prestasi  suksesi  kabinet  Burhanudin menunjukan  pada  tercapainya  pemilu yang  demokratis  yang  mengakibatkan Indonesia  unggul  dalam  diplomasi perjuangan Irian Barat dengan pembubaran  Uni  Indonesia  (Hakiki, 2014).  Pada  cabinet  sebelumnya  Ketika demokrasi  parlementer  sejak  1950  yang mencontoh  masa  demokrasi  liberal. Indonesia kala itu mengalami perubahan-perubahan  kabinet  yang mengakibatkan  ketidak  stabilan  hingga berakhir  pada  tanggal  5  Juli  1959. Demokrasi liberal disebut juga demokrasi  parlementer,  tapi  tanpa parlemen  yang  sesungguhnya  sampai diselengarakanya  pemilihan  umum pertama  tahun  1955  (Maarif,  1996:198). Sebelum  Kabinet  Burhanudin  kebijakan pemilu  sebenarnya  sudah  direncanakan pada  kabinet  sebelumnya.  Kabinet  Ali Sastroamidjojo
1 terjadi ketidak setabilan  tatanan  negara.  Adapun kabinet  Ali  merupakan  kabinet  terakhir sebelum pemilihan
Umum (Poesponegoro  dkk,  1993:526).    Namun kabinet  ini  tidak  berlanggsung  lama karena  keadaan  politik  yang  tidak
setabil.  Sebenarnya  situasi  politik  yang tidak setabil di Indonesia dialihkan pada suatu pertistiwa yang dikatakan mampu mengangkat  nama  Indonesia  (Kunto, 1996:288).  Sehingga  banyak  peristiwa yang  mendorong  dan  mempercepat adanya  pemilu  1955  yakni  peristiwa  17 Oktober 1952 yakni terjadinya demontrasi di depan istana Negara dan pengrusakan  gedung  parlemen  oleh para demonstran dengan tujuan meminta pembubaran parlemen (Suhadi, 1981:6)
Penyelengaraan  Pemilu  pada  tanggal 31  Juli  1954,  panitia  pemilihan  umum pusa  terbenuk  yang  diketuai  oleh Hadikusumo. Pelaksanaan pemilu membentuk  badan  penyelngaraan  yang dinamakan panitia dari setiap daerah di Indonesia. Paniti tersebut pada awalnya terdiri  atas  pejabat  pemerintahan  yang dibantu  parati  politik  dengan  tangung jawab oleh mentri dalam negeri (Suhadi, 1981:22).  Sebenarnya  kepanitian  pemilu sudah  dibentuk  semenjak  kabinet wilopo namun dapat terealisasikan pada kabinet  Burhanudin  ini.  Pada  pemilu 1955  tidak  memilih  badan  eksekutif pemerintah,  namun  badan  eksekutif  ini hanya  bertindak  sebagi  penangung jawab. Adapun peserta yang berpartisipasi  dalam  pemilu  yakni Parpol  36,  organisasi  34,  perorangan  48 untuk memilih Angota DPR. Sedangkan untuk  memilih  anggota  Konstituasi terdiri  atas  Parpol  39,  organisasi  23, perorangan  sebanyak  29.  Secara  garis besar  tergolong  menjadi  partai  besar hingga  partai  menengah  baik  nasional mapun cakupanya daerah.

## Seluk Beluk Pemilu 1955
Kampanye  merupakan  tahapan  yang dilakukan  oleh  partai  politik  untuk mendaptakan  dukungan  masyarakat. Kampanye  pemilu  1955  bermula  sejak tahun  1853  sampai  tahun  pemilihan
yakni  2  tahun  hingga  kabinet  Ali  I. Bentuk  kampanye  yang  dilakukan yankni  bersuasana  tentang  perluasan pengaruh  ideologi  dari  masing  masing partai  guna  memberi  solusi  tentang masalah  dasar  negara.  Tanggal  31  Mei Ketika  1954  bias  dianggap  awal kampanye  ketika  tanda  gambar  partai disahkan oleh Panitia pemilihan Indonesia (Feith, 1999:10).
Gambar 1 Bendera partai politik (sumber: Googel/10 foto jadul pemilu)
Pada berlanggsungnya kampanye nama partai yang dipilih menonjolkan kandidat  sesuai  urutan  nama  mereka. Oleh sebab itu setiap partai besar seperti PKI, Masyumi, dan PSI menonjolkan ciri khas kepartainya dari pribadi pemimpin yang  akan  dijadikan  sebagai  pemimpin kelak.  Prosedur  pencalonan  yang mudah  tanpa  adanya  Batasan  daftar pencalon mendorong banyak yang tidak mungkin  akan  terpilih.  Hal  inilah  yang mengakibatkan  pemenang  dari  calon yang  terpilih  hanya  orang  terpenting dari kelompok tersebut. Metode pelaksanaan  kampanye  beragam  dari berbagai  partai  yang  ada  di  daerah- daerah.  Pertemuan  antara  calon  dan masyarakat diselengarakan dari berbagai  tingkat  lapisan  daerah  seperti alun-alun kota hingga balai desa dengan pembicara  dari  anggota  partai  yang bersangkutan.  Kala  itu  demi  pemilihan umum  banyak  orang  yang  senang  hati berjalan kaki sejauh lima kilometer atau lebih  untuk  menuju  ke  tempat pemungutan  suara.  Terdapat  pula  para
oaring  yang  akan  ke  tempat  pemilihan umum naik perahu (Wardaya, 2004:12).
Setelah  parade  kampanye  dan pemilihan  telah  berlangsung  hasil pemilihan  umum  pertama  pada  tahun 1955 sangat menarik perhatian masyarakat  terutama  ahli  hukum  Tata Negara baik dalam maupun luar negeri karena pengaruh besar terhadap kehidupan kenegaraan. Pemilihan umum  tahun  1955  di  Indonesia  sangat menarik dan merupakan suatu ekperimen dalam pelaksanaan demokrasi menarik perhatian mengenai mekanisme  politik  yang  menentukan dasar  politik  di  Indonesia  serta  bahan analisa  masyarakat  (Suhadi,  1981:26). Dari hasil pemilihan umum tercata lebih dari  39  juta  orang  Indonesia  datang  ke tempat pemungutan suara. Pemungutan suara  tepat  pada  29  September  dapat sekurangnya  85%  dari  lebih  kuarang 93%  tempat  pemungutan  suara  dan diselesaikan seluruhnya pada 29 November  (Feith,  1999:57).  Tidak  dapat dipungkiri  semua  tempat  pemilu berjalan  secara  mulus,  khususnya  di tempat-tempat  yang  jalur  komunkiasi dan  transportasinya  belum  lancar. Tetapi  setelah  pemilu  terlaksanan tekanan  politisi  maupun  psikologis menurun  drastis.  Rakyat  dengan  bebas menentukan  pemilihan  mereka  pada akhirnya  nasib  tidak  lagi  ditentukan oleh  faktor  luar.  Pada  umumnya maskarayat  merasa  bangga  bahwa mereka  baru  saja  ikut  berperan  serta dalam  momen  bersejarah  menentukan masa depan bangsa (Wardaya, 2004:12).
Akibat  pemilihan  umum  ini menambhakan  kursi  partai  politik  di DPR yang membuat partai politik tidak memperoleh  wakil  secara  mayoritas. Sebab  tersebutlah  terpaksa  membentuk koalisi  dari  berbagai  macam  parpol. Ditinjau dari sudut pandang pelaksanaan  pemilu  semua  pihak
merasa  telah  dilaksanakan  secara tertulis  seperti  kampanye  sampai pemberitahuan  suara.  Namun  nyatanya banyak yang terjadi aksi ketidak jujuran akibat melangar hak asasi warga negara (Ibrahim, 1981:89). Berkacamata stabilisasi  politik,  dan  kenyataan  ini menimbulkan  kekecewaan  yang  besar terhadap Lembaga-lembaga politik yang ada.  Hingga  kalangan  militer  terutama Angkatan  darat  menangaapi  karena mengakibatkan  negara  dalam  bahaya perpecahan.  Alasan  ini  dikarenakan negara  sedang  menghadapi  masalah keamanan yang berat.

## D. Kesimpulan
Pemilihan  umum  merupakan  bentuk dari proses pemilihan orang-orang yang mengisi  tanggung  jawab  dalam  sebuah jabatan.  Penserahan  jabatan  yang  sah yakni  lelai  pemungutan  suara  dengan cara  proses  penghitungan  dimulai. Sehingga suara terbanyak dapat ditetapkan  terpilihnya  sebuah  serah jabatan  oleh  kandidat  yang  memiliki suara  terbanyak.  Pemilihan  umum merupakan bentuk dari proses pemilihan  orang-orang  yang  mengisi tanggung  jawab  dalam  sebuah  jabatan. Penserahan jabatan yang sah yakni lelai pemungutan  suara  dengan  cara  proses penghitungan  dimulai.  Sehingga  suara terbanyak  dapat  ditetapkan  terpilihnya sebuah serah jabatan oleh kandidat yang memiliki  suara  terbanyak.  Pemilu terdapat  pada  tanggal  29  september 1955  untuk  memilih  anggota  DPR  dan dewan konstituante. Kampanye merupakan  tahapan  yang  dilakukan oleh  partai  politik  untuk  mendaptakan dukungan  masyarakat.  Tetapi  setelah pemilu  terlaksanan  tekanan  politisi maupun  psikologis  menurun  drastis. Rakyat  dengan  bebas  menentukan pemilihan  mereka  pada  akhirnya  nasib tidak lagi ditentukan oleh factor luar.

## Daftar Referensi
Moedjanto, G. 1992. Indonesia Abad 20 Jilid II . Yogyakarta: Kanisius Matroji. 2002. Sejarah . Jakarta : Erlangga
Noer, D. 1987. Partai Islam Di Tengah Pentas Nasional¸ Jakarta: Grafiti Press. Poesponegoro. 2010. SNI Jilid VI . Jakarta: Balai Pustak
Redaksi  Great  Publisher.  2009. Buku Pintar  Politik:  Sejarah,  Pemerintahan,
dan Ketatanegaraan . Yogyakarta:
GalangPress
Simanjuntak,  P.  N.  H.  2003. Kabinet- Kabinet Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi . Jakarta:
Djambatan Suprapto,  B.  1985, Perkembangan  Kabinet dan pemerintahan di Indonesia, , Jakarta: Ghalia Indonesia Suryana.  2010. Metodoologi  Penelitian Model  Praktis  Penelitian  Kualitatif  dan Kuantitaif . Bandung:UPI Zulkarnain.  2012. Jalan  meneguhkan Negara : Sejarah Tata Negara Indonesia . Yogyakarta: Pujanggaa Press Hakiki, P., 2014, Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959 – PhD thesis, Riau University . Maarif, A. S. 1996 . Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) . Jakarta: Gema Insani Press Herbert, F. 1999. Pemilihan Umum 1955 di Indonesia , a.b Nugroho Katjasungkana, dkk. Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia Kunto, H. 1996. Balai Agung di Kota Bandung . Bandung: Granesia. Suhadi, I. 1981. Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977; Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi . Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.