INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1995-2003 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah pada Pendapatan Asli Daerah di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang
Reva Maria Valianti 1 ✉ , Ninin Non Ayu Salmah 2 , Yon Vicki 3
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang Email: revavalianti@univpgripalembang.co.id 1 ✉ \

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak air tanah  pada Pendapatan Asli Daerah di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang periode  2019-2022. Populasi dari penelitian ini yaitu laporan target dan  realisasi pajak air tanah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi pajak air tanah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang periode 2019-2022. Pendekatan penelitian  ini berupa pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode yang menampilkan perhitungan yang memakai rumus  efektivitas  dengan  menggunakan  data  realisasi  dan  target  dari  pajak  air  tanah  untuk menentukan  tingkat  efektivitasnya.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif dengan menggunakan rasio efektivitas. Hasil dari penelitian ini adalah selama pada periode 2019-2022 realisasi penerimaan pajak air tanah pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sudah  mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tingkat efektivitas penerimaan pajak air tanah selama 4(empat) periode ini digolongkan dikategori efektif karena telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Kata Kunci : Pajak air tanah, efektivitas

## Abstract
This study aims to analyze the effectiveness of groundwater tax revenue on Regional Own Revenue at the  Palembang  City  Regional  Original  Revenue  Agency  Office  for  the  2019-2022  period.  The population of this study is reports on the target and realization of groundwater tax at the Palembang City  Regional Original  Revenue  Agency  and  the  sample  in  this  study  is  reports on  the  target  and realization of groundwater tax at the Palembang City Regional Original Revenue Agency for the 2019- 2022 period. This research approach is in the form of a qualitative descriptive approach, which is a method that displays calculations that use the effectiveness formula by using realization and target data from groundwater taxes to determine the level of effectiveness. The data analysis technique used is descriptive qualitative using the effectiveness ratio. The results of this study are that during the 2019- 2022 period the realization of groundwater tax revenue in Palembang City Regional Original Revenue has reached the target set by the Regional Government. The level of effectiveness of groundwater tax revenue during this 4 (four) period is classified as effective because it has reached the set target. Keywords: groundwater tax, effectiveness

## PENDAHULUAN
Pajak  sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  terus  dipacu  agar  menjadi penerimaan  negara  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur  dan  bertanggung  jawab.  Sebagai  upaya  agar  target  pajak  dapat  tercapai  sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan  kepada  wajib  pajak  dengan  meningkatkan  pelayanan  dan  melakukan pengawasan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Kegiatan  pengawasan  ini dilaksanakan  melalui  pengawasan  administratif,  penerapan  sanksi,  penagihan  dan penyedikan-penyidikan pajak.
Pajak merupakan kebutuhan wajib pajak yang harus dibayar oleh setiap warga negara atau digunakan sebagai pembayaran atas penggunaan suatu negara oleh pemerintah dan masyarakat luas. Persyaratan ini menjadi satu-satunya sumber pendapatan pemerintah saat melaksanakan proyek pembangunan yang lebih ambisius, baik di kota maupun di pedesaan. Sekalipun  masyarakat  umum  tidak  secara  konsisten  merasakan  manfaat  pajak  karena digunakan  untuk  kebutuhan  pokok,  pembayaran  pajak  telah  ditetapkan  dalam  undang- undang dan karena itu diwajibkan.
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapat  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2019:3)
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  ditujukan  dan  yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Pajak juga bertujuan untuk pembangunan nasional yang bersifat merata pada seluruh wilayah di Indonesia, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah  (PDRD)  yaitu  Undang-Undang  nomor  28  Tahun  2009  Pajak  daerah  itu  adalah kontribusi wajib untuk daerah terutang oleh suatu individu atau badan pemaksa berdasarkan hukum tanpa mendapatkan hadiah langsung yang digunakan secara luas demi kebutuhan suatu daerah dan bagi masyarakat di daerah tersebut.
Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh  orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Taufik dkk., 2020)
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  dibagi  menjadi  dua  yaitu  pajak  Provinsi  dan  Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi dibagi menjadi beberapa yaitu: pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan dan pajak air permukaan. Pajak Kabupaten/kota memiliki beberapa diantaranya pajak bumi dan bangunan, pajak parkir, pajak hiburan, bea perolehan, pajak sarang  burung walet, pajak mineral bukan logan batuan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak air tanah.
Pajak air tanah menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 33 menjelaskan bahwa pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, sedangkan yang dimaksud air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan  di  bawah  permukaan  tanah.  Berdasarkan  statistik  Badan  Pendapatan  Asli  Daerah (BAPENDA)  Kota  Palembang,  penerimaan  pajak  air  tanah  di  Kota  Palembang  mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Akibatnya, penerimaan Pajak Air Tanah harus memenuhi tujuan dengan meningkatkan jumlah industri dan bisnis yang menggunakan air tanah sebagai sumber yang dapat diandalkan. Mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak air  tanah  yang  ada  di  Kota  Palembang  adalah  satu-satunya  konteks  terpenting  untuk memahami  ambang  batas  efektivitas  pajak  air  tanah,  penerimaan  pajak  air  tanah  Kota Palembang yang mengalami naik turun atau terkadang tidak memenuhi target pemerintah daerah merupakan fenomena aktual yang terjadi di sana.
Berikut ini penelitian terdahlu yang dilakukan oleh Ashari (2018). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas pajak air tanah mengalami naik turun, yang sangat efektif yaitu pada tahun 2015. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lubis & lusiana (2019). Hasil  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  penerimaan  pajak  daerah  belum  signifikan  dan
belm terealisasi dengan baik terbukti dari tahun katahun selalu naik dan pada tahun 2018 mengalami penurunan. Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Wijayanti & Zulfa (2020). Hasi penelitiannya menyimpulkan bahwa efektivitasnya dari tahun 2011-2016 sangat efektif, karena efektivitas yang diberikan terhadap target yang dicapai lebih dari 100%.
Berikut ini data target dan realisasi pajak air tanah pada badan pendapatan asli daerah di Kota Palembang periode tahun 2019-2022 :
Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kota Palembang Tahun 2019-2022 Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun Target Realisasi Penerimaan 2019 Rp.62.400.000,00 Rp. 42.652.800,00 2020 Rp.75.000.000,00 Rp. 28.813.800,00 2021 Rp.50.000.000,00 Rp. 53.480.700,00 2022 Rp.57.000.000,00 Rp. 61.776.200,00
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang 2023
Dari data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya data target dan realisasi pajak air tanah Kota Palembang tahun 2019-2022 selalu mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya.
Berdasarkan fenomena dan masalah-masalah yang ada maka peneliti mengganggap perlunya melakukan penelitian mengenai pajak air tanah pada badan pendapatan asli daerah di  Kota  Palembang  dengan  judul  “Analisis  Efektivita s  Penerimaan  Pajak  Air  Tanah  Pada Pendapatan Asli Daerah di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  di  uraikan,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerimaan pajak air tanah pada pendapatan asli daerah di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak air tanah pada  pendapatan asli daerah di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

## METODE PENELITIAN

## Metode Penelitian
Metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan  tertentu  (Sugiyono,  2015).  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  deskriptif  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen
kunci.  Metode  deskriptif  adalah  metode  penelitian  yang  menyajikan  data  dan  dijabarkan secara deskriptif.

## Populasi dan Sampel

## 1) Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi pajak air tanah pada Pendapatan Asli Daerah di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

## 2) Sampel
Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu target dan realisasi pajak air tanah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang tahun  2019-2022.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber Data
Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Pada data sekunder peneliti  mendapatkan  data  dari  Badan  Pendapatan  Asli  Daerah  yaitu  berupa  laporan penerimaan pajak air tanah di Kota Palembang  pada tahun 2019-2022.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  wawancara  dan  observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pegawai berkaitan dengan sumber pajak air tanah di Badan Pendapatan Asli Daerah  Kota Palembang. Observasi dilakukan oleh peneliti di Badan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif  kualitatif yaitu dengan  menggunakan  rasio  efektivitas.  Rasio  efektivitas  adalah  hubungan  antara  realisasi penerimaan pajak air tanah terhadap target penerimaan pajak air tanah. yang dimana teknik analisis  datanya  dapat  dihitung  menggunakan  rumus,  sehingga  bisa  mengetahui  hasil perhitungan secara akurat.
Berikut ini rumus  rasio efektivitas :
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑥 100 %
Dalam penilaian efektif atau tidaknya penerimaan pajak air tanah dapat  dilihat pada tabel dibawah ini, berikut ini menjelaskan kriteria efektifitas :
Tabel Kriteria Efektivitas Persentase Kriteria >100% Sangat Efektif >90% - 100% Efektif >80% - 90% Cukup Efektif >60% - 80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 2006

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Hasil  dari  perhitungan efektivitas  data realisasi dan data target pajak air tanah pada pendapatan asli daerah di kantor badan pendaapatan asli daerah kota Palembang yaitu:
Tabel Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2019-2022 Tahun Target Realisasi Penerimaan Efektivitas % Kategori Efektivitas 2019 Rp.62.400.000,00 Rp.42.652.800,00 68,35% Kurang Efektif 2020 Rp. 75.000.000,00 Rp. 28.813.800,00 38,42% Tidak Efektif 2021 Rp. 50.000.000,00 Rp. 53.480.700,00 106,96% Sangat Efektif 2022 Rp. 57.000.000,00 Rp. 61.776.200,00 108,38% Sangat Efektif
Sumber : Data diolah (2023)
Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat dari tabel 4.3 pada tahun 2019 dengan data  realisasi  sebesar    Rp.  42.652.800,00  dan  targetnya  sebesar  Rp.  62.400.000,00 menunjukkan  bahwa  diperoleh  tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak  air  tanah  di  Kota Palembang  sebesar  68,35%.  Sehingga  hasil  ini  meenunjukkan  bahwa  untuk  penilaian kriterianya digolongkan pada kategori kurang efektif karena tidak mencapai target yang telah ditetapkan atau  masih berada dibawah 100%.
Pada tahun 2020 dengan data realisasi sebesar Rp. 28.813800,00 dan targetnya sebesar Rp. 75.000.000,00 menunjukkan bahwa diperoleh tingkat efektivitas pajak air tanah di Kota Palembang  sebesar  38,42%.  Sehingga  hasil  ini  menunjukkan  bahwa  untuk  penilaian
kriterianya digolongkan pada kategori tidak efektif karena tidak mencapai suatu target yang telah ditetapkan atau masih berada dibawah 60%. Penurunan ini dikarenakan masih dalam masa  pandemi dan juga terdapat adanya tunggakan pajak air tanah sehingga mengalami penurunan yang signifikan sehingga tidak mencapai target.
Pada tahun 2021 dengan data realisasi sebesar Rp. 53.480.700,00 dan targetya sebesar Rp. 50.000.000,00 menunjukkan bahwa diperoleh tingkat efektivitas pajak air tanah di Kota Palembang  sebesar  106,3%.  Sehingga  hasil  ini  menunjukkan  bahwa  untuk  penilaian kriterianya digolongkan pada kategori sangat efektif karena telah mencapai target yang telah ditetapkan atau di atas 100%
Pada tahun 2022 dengan data realisasi sebesar Rp. 61.776.200,00 dan data targetnya sebesar Rp. 57.000.000,00 menunjukkan bahwa diperoleh tingkat efektivitas pajak air tanah di Kota Palembang sebesar 108,38%. Sehingg hasil ini menunjukkan bahwa untuk penilaian kriterianya  digolongkan  padaa  kategori  sangat  efektif  karena  telah  mencapai  target  yang telah di tetapkan atau d iatas 100%.
Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat dari tabel 4.3 bahwa persentase penerimaan pajak air tanah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang  yang tertinggi terdapat pada tahun 2022 dengan persentase  mencapai sebesar 108,38% sehingga untuk penilaian kriterianya dilogongkan pada kategori sangat efektif dan  persentase penerimaan pajak air tanah yang terendah  terdapat pada tahun 2020 dengan persentase 38,42% sehingga untuk penilaian kriterianya digolongkan pada kategori tidak efektif.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dari  penerimaan  pajak  air  tanah  pada  Badan Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Palembang  periode  2019-2022  setiap  tahunnya  mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019-2020 pajak air tanah di Kota Palembang tidak mencapai target yang telah di tetapkan namun pada tahun 2021-2022 penerimaan pajak air tanah di Kota Palembang mengalami kenaikan yang paling tinggi dengan kategori sangat efektif.
Pada tahun 2019 pajak air tanah di Kota Palembang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase efektivitasnya sebesar 68,35% dengan kategori kurang efektif, Pada tahun 2020 pajak air tanah di Kota Palembang  mengalami penurunan yang  signifikan dengan persentase efektivitasnya 38,42% dengan kategori tidak efektif dikarenakan masih dalam masa pandemi dan banyak perusahaan tidak beroperasi sehingga banyak mereka tidak membayar pajak sehingga mengalami penurunan yang signifikan.
Pada tahun 2021 pajak air tanah  di Kota Palembang mengalami  kenaikan   dengan persentase  efektivitasnya  sebesar  106,96%  sehingga  hasil  ini  menunjukkan  bahwa  untuk penilaian kriterianya digolongkan  pada kategori sangat efektif  karena telah  mencapai target yang  telah  di  tetapkan,  dan  pada  tahun  2022  diketahui  bahwa  pajak  air  tanah  di  Kota
Palembang mengalami kenaikan  kembali dengan persentase efektivitasnya sebesar 108,38% sehingga hasil ini menunjukkan bahwa untuk penilaian kriterianya digolongkan  pada kategori sangat efektif dikarenakan semakin pahamnya masyarakat dalam membayar pajak air tanah serta banyak perusahaan sudah beroperasi sehingga pajak air tanah Kota Palembang telah mencapai  target  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  demikian  efektivitas  pajak  air  tanah  Kota Palembang dengan tingkat efektivitas tertinggi terdapat pada tahun 2022 dengen  persentase efektivitasnya sebesar 108,42% dan tingkat efektivitas terendah terdapat pada tahun 2020 dengan persentase efektivitasnya sebesar 38,42%.
Secara  keseluruhan  efektivitas  penerimaan  pajak  air  tanah  pada  4(empat)  tahun pengamatan, 2(dua) tahun tergolong sangat efektif, 1(satu) tahun tergolong kurang efktif dan 1(satu)  tahun  tergolong  tidak  efektif.  Efektivitas  penerimaan  pajak  air  tanah  pada  Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang pada periode 2019-2022 menunjukkan trend efektif dimana pada tahun 2019 kategori efektivitas penerimaan pajak air tanah adalah kurang efektif dengan persentase sebesar 68,35% lalu mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2020  dengan  kategori  menjadi  tidak  efektif    sebesar  38,42%  tetapi  pada  tahun  2021 mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 106,96% atau sangat efektif dan di ikuti di tahun  2022  kembali  meningkat  secara  signifikan  menjadi  sebesar  108,38%.  Hal  ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Sumsel khususnya Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dinilai sudah cukup efektif dalam melakukan pengelolaan pajak air tanah.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas yang dicapai pajak air tanah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun periode 2019-2022 setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019-2022 pajak air tanah kota Palembang memperoleh nilai rata-rata dari 4 tahun periode menunjukkan hasil yang cukup efektif  karena telah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan pajak air tanah menunjukkan hasil kurang efektif dengan persentase sebesar 68,35%, Pada tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan sebesar 38,42% menunjukkan hasil tidak efektif yang disebabkan karena masih dalam masa pandemi, namun pada  tahun  2021  dan  2022  mengalami  kenaikan  secara  signifikan  dan  digolongkan  pada kategori sangat efektif atau di atas 100%.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashari, F. A. (2018). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta (Tahun 2013-2017). Skripsi, 1 – 14.
Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996
Lubis,  F.  K.,  &  Lusiana,  D.  O.  (2019).  Analisis  Potensi  Pajak  Air  Tanah  dan  Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan (Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah). Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), 6(2),
87 – 92.
Republik Indonesia. (2009) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
Sugiyono. (2022). Metodelogi Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
Taufik, F. M., Llat, V., & Wangkar, A. (2020). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Ternate. Jurnal Riset Akuntansi, 15(2), 251 – 259.
Wijayanti, I., & Zulfa, K. (2020). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah dan Pajak Air Tanah. Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen Dan Bisnis, 3(1), 42 – 56. https://doi.org/10.24269/asset.v3i1.2733.