Volume 4 Issue 2, 2020 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru).
Sry wahyuni 1 , Elwidarifa Marwenny 2
1. Faculty of Law, Universitas Dharma Andalas. E-mail: sryunidha@gmail.com
2. Faculty of Law, Universitas Dharma Andalas. E-mail: elwidarifamarwenny@gmail.com
Abstract: The subject matter of this research is the Juridical Review of the Crime of Threats in the Information and Electronic Transactions Law (Case Study of the Koto Baru District Court). This issue is divided into two sub-discussions, first, how is the application of material crimes against criminal acts of threats in the Law on Information and Electronic Transactions, second, how are judges' legal considerations in imposing crimes against threats of threats in the Law on Electronic Information and transactions. The method used in this research  is  to  use  a  normative  juridical  problem  approach,  namely  conceptualizing  law  as  norms,  rules, principles, by using a statutory approach which is described descriptively based on problems with various legal and legal rules, and seeking a legal opinion. about the problem that is the object of the problem. The results showed that efforts to apply sanctions were made to overcome the perpetrators of extortion and threats, namely: firmly enforcing the existing positive laws. For subjective positive law enforcement, it may be necessary to have instruments or law enforcers who have the instinct of justice, namely "Judges" who decide all existing cases. The research implication is: it is hoped that the inculcation of social values  and norms  in  society  in  using  social  media  and  in  UUITE  is  not  trapped  in  behavior  that  plunges  them  into criminal acts / crimes, it is also hoped that the Panel of Judges in deciding cases must consider more The facts  of  the  trial,  the  elements  of  the  offense,  and  the  consideration  of  the  severity  of  the  crime  with reference to the defendant's situation and the victim's loss.
Keywords: criminal act, threat, UUITE .

## 1. Pendahuluan
Berkembangnya  teknologi  informasi  dewasa  ini  yang  semakin  significant  dari  tahun- ketahun.  Seiring  dengan  itu  membentuk  pola  perilaku  baru  bagi  masyarakat.  Dengan kemajuan  informasi  tekhnologi  yang  semakin  pesat  dan  tanpa  batas.  Siapapun  dapat mengakases  informasi  apa  saja  yang  mereka  inginkan.  Sehingga  kemajuan  teknologi sangat  potensial  terhadap  munculnya  berbagai  bentuk  tindak  pidana,  internet  dapat menjadi  media  yang  dapat  memudahkan  seseorang  untuk  melakukan  berbagai  tindak pidana berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah cybercrime . 1
Perkembangan    aspek-aspek  telematika  bergerak  begitu  cepat  mengikuti  perubahan dunia  hari  ini.  Aspek-aspek  tersebut  menyesuaikan  dalam  praktik  secara  substansi, sementara dari sisi aturan main tidaklah signifikan. 2 Sebenarnya perkembangan teknologi
1 Ach  Tahir, Cyber  Crime,  Akar  Masalah  Solusi  Dan  Penanggulangannya, (YogyaKarta:  Suka  Pers, 2010).hlm. 3
2 Nudirman  Munir, Pengantar  Hukum  Siber  Indonesia ,  Edisi  Ketiga  (Depok:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2017).
banyak membawa dampak perubahan dalam masyarkat. Perubahan sosial yang timbul sebagai implikasi berkembangnya ranah telematika haruslah mendapat sandaran hukum bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  jika  perubahan  hendak  dilakukan  dengan  tertib  dan teratur, maka hukum adalah sarana yang tidak dapat diabaikan. 3
Dalam kenyaataannya dapat dilihat manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu akan  selalu  hidup  berdampingan  dengan  manusia  lain  dan  bahkan  membentuk  suatu kelompok  yang  disebut  dengan  masyarakat.  Hubungan  itu  terjadi  berkenaan  dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. 4
Norma  hukum  mempunyai  ciri  khusus  tersendiri,  yakni  melindungi,  mengatur  serta memberikan  keseimbangan  sebagaimana  fungsinya  menjaga  kepentingan  umum. Pelanggaran  ketentuan  hukum  dalam  arti  merugikan,  melalaikan  atau  menganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dalam masyarakat. 5
Dekatnya masyarakat dengan teknologi informasi dan bisa mengakses internet dengan menggunakan  smartphone,  dimana  semua  orang  memiliki  benda  tersebut  bahkan sampai  ke  anak-anak  sekalipun.  Tidak  hanya  dinikmati  oleh  masyarakat  perkotaan, masyarakat dipedesaan juga menikmati fasilitas internet dengan tawaran dari berbagai provider dengan harga yang sangat terjangkau yang begitu mudah masyarakat sudah bisa mengakses internet lewat smarphonenya.
Informasi  dengan  mudah  ada  di  genggaman  masing – masing  individu  yang mengaksesnya, juga berdampak negative untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang itu bisa terjadi pencemaran nama baik, pengancaman yang akan disebarkan melalui media elektronik, baik whatsapp, facebook,  youtube ,  maupun  konten  media  sosial  lainnya  yang  dapat  dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik No. 19 Tahun 2016.
Pasal  29  UU  ITE  “  Setiap  orang  yang  sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi.”
Pasal  45  ayat  (3)  UU  ITE  “Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  29  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Koto  Baru  merupakan  wilayah  yang  masyarakat  pedesaan  yang  dekat  dengan  sumber teknologi  dan  informasi,  yang  memungkinkan  masyarakatnya  melakukan  perbuatan melawan  hukum  terakit  tindak  pidana  pengancaman  dalam  UUITE.  Pada  saat  penulis melakukan observasi ke Pengadilan Negeri Koto Baru, di dapat informasi bahwa saat ini sedang ada perkara pengancaman yang didakwakan Pasal 29 UUITE.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  merumuskan  beberapa  pokok  permasalahan  yang  sesuai dengan judul diatas sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan hukum materil terhadap tindak pidana pengancaman dalam UUITE? Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pengancaman dalam UUITE?
3 Ibid .Munir. Hlm. 29
4 R. Abdul Jamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. 1
5 Ibid. Jamali. Hlm.3

## 2. Metode Penelitian.
Peter  Mahmud  Marzuki  mengatakan,  bahwa  penelitian  hukum  digunakan  untuk menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi,  sehingga  jawaban  yang  diharapkan  didalam penelitian penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate atau wrong . Dengan demikian  dapat  dikatan  bahwa  hasil  yang  diperoleh  didalam  penelitian  hukum  sudah mengandung  nilai. 6 Setiap  kegiatan  dalam  melaksanakan  penelitian  harus  ditentukan dengan  jelas  pendekatan  dan  penelitian  apa  yang  akan  diterapkan. 7 Untuk  melakukan penelitian,  disiplin  ilmu  membutuhkan  cara  atau  metode  yang  merupakan  upaya  atau cara  untuk  mendapatkan  suatu  cara  untuk  mendapatkan  kebenaran  ilmiah  melalui melalui  suatu  prosedur  yang  sistematis,  dan  bekerjanya  pikiran  secara  logis  dan sistematis.  Dengan  demikian,  metode  penelitian  hukum  harus  juga  tunduk  kepada prinsip-prinsip  metode  ilmiah  ( scientific  methode ).  Beranjak  dari  hal  tersebut,  dapat diartikan bahwa dalam usaha memecahkan masalah penelitian, diperlukan metode atau tata caranya yang dibuat secara sistematis.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan pendekatan  masalah  yuridis  normatif  yakni  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  norma, kaidah,  asas,  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yang  dijelaskan secara  secara  deskriptif  berdasarkan  permasalahan  dengan  berbagai  aturan-aturan hukum dan lieteratur, serta mencari suatu opini hukum tentang masalah yang menjadi objek permasalahannya. Ketika suatu penelitian hukum normative dapat dimulai dengan suatu masalah/kasus hukum factual (lalu disebut penelitian hukum doktriner), kemudian dicari  hukum  yang  tepat  diterapkan  terhadap  masalah  hukum  tersebut,  sehingga ditemukan kategori hukum, kaidah hukum, prinsip hukum, sampai kemudian teori hukum untuk dapat diterapkan terhadap masalah tersebut. 8
Dapat  dikatakan  bahwa  penelitian  hukum  normatif  mengkaji  hukum  kemudian dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  dan  menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu dapat berupa norma hukum positif  tertulis  bentukan  lembaga  perundang-undangan  (undang-undang  Dasar, kodifikasi,  undang-undang,  Peraturan  Pemerintah  dan  seterusnya),  dan  norma    atau dokumen hukum. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berangkat dari norma yang erat kaitannya dengan Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengancaman dalam UU ITE.

## 3. Tinjauan Pustaka
Pengertian Tindak Pidana,Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit , di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang  dimaksud strafbaarfei t  itu  sendiri.  Biasanya  tindak  pidana  disinonimkan  dengan delik,  yang  berasal  dari  bahasa  Latin  yakni  kata delictum .  Dalam  kamus  hukum pembatasan  delik  tercantum  sebagai  berikut: “ Delik adalah  perbuatan  yang  dapat
6 Marzuki Ali Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2009).
7 Suteki and Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik) (Depok: Rajawali Pers, 2018). Hlm 148
8 Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep (Depok: Rajawali Pers, 2018). Hlm 159
dikenakan hukuman karena merupakan   pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).” 9
Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum  untuk istilah strafbaar feit dalam Bahasa  Belanda  walaupun  secara  resmi  tidak  ada  terjemahan  resmi strafbaar  feit. Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana ,delik, peristiwa pidana , perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, strafbaar feit , dan sebagainya. Strafbaar feit menurut para ahli:  Menurut  Pompe  “ strafbaar  feit” secara  teoritis  dapat  dirumuskan  sebagai  suatu: “suatu  pelanggaran  norma  (gangguan  terhadap  tertib  hukum)  yang  dengan  sengaja ataupun    dengan  tidak  disengaja  telah    dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  di  mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu  demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
Van Hamel merumuskan “ strafbaar feit” itu sebagai “ suatu serangan atau suatu ancaman terhadap  hak – hak  orang  lain”.  Menurut  Simons,  “ strafbaar  feit” itu  sebagai  suatu  “ tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
Sementara  itu,  Moeljatno  menyatakan  bahwa  bahwa  tindak  pidana  adalah  perbuatan yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana,  terhadap  barang  siapa  yang  melanggar larangan  tersebut.  Perbuatan  itu  harus  pula  dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai  suatu hambatan tata pergaulan yang dicita – citakan oleh masyarakat.
Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang  masing-masing  termuat  dalam  buku  III  dan  Buku  II  KUHP.  Pelanggaran  sanksinya lebih  ringan  daripada  kejahatan.    Banyak  istilah  yang  digunakan  untuk  menunjuk pengertian strafbaarfeit , bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para  pakar  dilatarbelakangi  oleh  alasan  dan  pertimbangan  yang  rasional  sesuai  sudut pandang masing-masing pakar. Unsur-unsur Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana menurut beberapa  teoritis  Menurut  Moeljatno,  unsur  tindak  pidana  :  Perbuatan;  Yang  dilarang (oleh aturan hukum); Ancaman pidana (bagi yang melanggar). Dari rumusan, R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni: Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia), Yang  bertentangan  dengan  peraturan  perUndangan-Undangan,  Diadakan  tindakan penghukuman.
Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah: Kelakuan manusia; Diancam dengan pidana; Dalam peraturan perundang-perundangan. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU:
Unsur Tingkah Laku. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif  ( bandelen ),  juga  dapat  disebut  perbuatan  materil  ( materieelfeit ).  Dalam  hal pembentuk Undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, yaitu dalam bentuk yang abstrak, dan dalam bentuk tingkah laku kongkrit.
Unsur  Sifat  Melawan  Hukum.  Lamintang  menjabarkan  sifat  melawan  hukum  sebagai berikut: “menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat
9 Sudarsono, Kamus Hukum , Cetakan Kelima (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007). Hlm.92
dipandang  sebagai  bersifat Wederrechtelijk apabila  perbuatan  tersebut  memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut  ajaran Wederrechtelijk dalam  arti  meteriil,  apakah  suatu  perbuatan  itu  dapat dipandang  sebagai Wederrechtelijk atau  tidak,  masalahnya  buka  harus  ditinjau  dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. 10
Melawan  hukum    merupakan    suatu  sifat  tercelanya  atau  terlarangnya  dari  suatu perbuatan,  di  mana  sifat  tercela  tersebut  dapat  bersumber  pada  undang-undang (melawan hukum formil/ formellewederrechtelijk ) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan  hukum  materil /materiel  wederrechtelijk ).  Dari  sudut  undang-undang,  suatu perbuatan  tidak  mempunyai  sifat  melawan  hukum  sebelum  perbuatan  itu  diberi  sifat terlarang  ( wederrechtelijk )  dengan  memuatnya  sebagai  dilarang  dalam  peraturan perundang-undangan,  artinya  sifat  terlarang  itu  disebabkan  atau  bersumber  pada umumnya dalam peraturan perundang-undangan.
Unsur Kesalahan. Kesalahan ( schuld ) merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana,maka  kesalahan  juga  memiliki  dua  segi,  yaitu  segi  psikologis  dan  segi  yuridis. Ditinjau  dari  psikologis  kesalahan  itu  harus  dicari  dalam  batin  pelaku,yaitu  adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.
Tindak  Pidana  Pengancaman,  Tindak  pidana  pengancaman    diatur  dalam  Pasal  369 adapun unsur- unsurnya antara lain: Unsur objektif, memaksa orang dengan ancaman: menista;  menista  dengan  surat;  atau  membuka  rahasia.  Agar  orang  itu  :  memberikan kepadanya suatu barang miliknya atau milik orang lain; menghapuskan utang; membuat utang;  Unsur  subjektif,  yaitu  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain dengan secara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir sama dengan perbuatan  memaksa  pada  pemerasan  yaitu,  seseorang  memperoleh  suatu  barang  dan barang  itu  didapat  karna  suatu  perbuatan  memaksa  dengan  ancaman  dibandingkan dengan memperoleh suatu  barang dengan kekerasan. Perbedaanya cara memperoleh barang terletak pada “alat yang  dipakai memaksa”. Jika pada pengancaman digunakan dengan  ancaman  menista,    menista  dengan  surat  dan  membuka  rahasia,  sedangkan dalam Pasal 368 menggunakan kekerasan atau ancama kekerasan.
Dalam  pasal  369  ayat  (2)  KUHP  ini  menyatakan  bahwa,  kejahatan  ini  merupakan  delik “aduan”  yang  mutlak  yaitu  perbuatan  itu  dituntut  atas  pengaduan  oleh  yang  terkena kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan merupakan kejahatan “biasa” yang tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian d alam pasal 368 ayat (2) ini  penegak  hukum  dapat  bertindak  tanpa  adanya  pengaduan  oleh  yang  terkena kejahatan.
Selain  itu,  jika  seseorang  melawan  hak  memaksa  orang  lain  untuk  melakukan,tidak melakukan  atau  membiarkan  sesuatu,  dengan  memakai  kekerasan,  atau  dengan ancaman  kekerasan,  dapat  dikenakan  Pasal  335  KUHP  tentang  perbuatan  tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan  (meski
10 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana , Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm.44
belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

## 4. Pembahasan
Penerapan Hukum Materil Terhadap Tindak Pidana Pengancaman UUITE di Pengadilan Negeri Koto Baru.
Sebelumnya penulis akan menguraikan data dalam bentuk Tabel mengenai Tindak Pidana Pengancaman  dalam  UUITE  yang  ada  di  Pengadilan  Negeri  Koto  Baru  dalam  rentang waktu 2016 sampai dengan 2019 data yang penulis dapatkan.
Tabel 01
Tindak Pidana Pengancaman dalam UUITE yang ada di Pengadilan Negeri Koto Baru
No. Tahun Kasus di Pengadilan Negeri Koto Baru 1 2017 2 ( pencemaran nama baik dan judi) 2 2018 - 3 2019 - 4 2020  (  sampai  dengan pertengahan tahun data yang didapatkan) 4 kasus Terdiri dari: Pemerasan  dan  pengancaman,  asusila  (pornografi), pencemaran nama baik, pornografi Jumlah 6 kasus
Sumber : Pengadilan Negeri Kotobaru
Berkaitan  dengan  table  diatas  dapat  terlihat  dalam  kurun  tahun  2017  sampai  dengan pertengahan tahun 2020 bahwa hanya ada 1 kasus yang berkaitan dengan Tindak Pidana pengancaman dalam UUITE.  Selebihnya yang berkaitan atau yang didakwakan berkaitan dengan pencemaran nama baik, judi, pornografi (asusila).
Mengingat demikian memungkinkan pada tahun 2020 merupakan kasus pertama yang ditangani oleh hakim di pengadilan. kemudian ini menjadi perhatian dalam menerapkan hukum materil terhadap kasus pemerasan yang dikaitkan dengan UUITE ini.
Tindak pidana mengandung  pengertian dalam Kitab undang Hukum Pidana biasa dikenal dengan istilah strafbaar feit atau disebut dengan delik. Tindak pidana sendiri mempunyai artian  merupakan  peristiwa  yang  abstrak  dari  peristiwa-peristiwa  yang  sifatnya  nyata yang terjadi pada lapangan hukum pidana itu sendiri.
Menurut moeljatno dikutip dari bukunya Asas-asas Hukum Pidana menerjemahkan istilah perbuatan  pidana  adalah  Perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum  larangan mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa melanggar  larangan  tersebut.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa  perbuatan  pidana  adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu 11 .
11 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). Hlm 54
Untuk mengetahui hukum Materil terhadap tindak pidana pengancaman UUITE ini dalam hasil penelitian diperoleh data yang terkait Perkara Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Kbr perlu dilihat dan diketahui terlebih dalam dalam bentuk penjatuhan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, dalam mengadili dan memeriksa perkara ini, dalam hal ini berkaitan dengan identitas terdakwa tidak bisa ditampilkan karena berkaitan dengan tulis ini akan di publikasikan dan akan dibaca oleh banyak orang.
Dalam  kasus  ini  penuntut  umum  memakai  dakwaan  tunggal.  sebagai  Dakwaannya merupakan  hanya  satu/tunggal  dan  tindak  pidana  yang  digunakan.    Berdasarkan  hasil penelitian  ini terhadap materi perkara tindak pidana pengancaman terkait UUITE hanya satu tindak pidana yang didakwakan.

## 5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  maka  didapatkan  kesimpulan  sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 27 ayat ( 4 ) jo. Pasal ( 4 ) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan dapat terlihat dalam hukum materil yang  diterapkan  sangat  memenuhi  dari  ketentuan  hukum  pidana  materil  terhadap pengancaman dalam UUITE.
Hasil  dari  putusan  itu  menunjukkan  bahwa  hakim  dalam  melaksanakan  putusan berdasarkan Pasal 27 ayat ( 4 ) jo. Pasal 45 ayat ( 4 ) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang UUITE dilaksanakan  di bawah ancaman maksimal, pada kasus ini sudah tepat. Putusan hakim yang dijatuhkan yakni 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Apabila dilihat lagi ini lebih rendah dari tuntutan jaksa 4 (empat) bulan, hal ini disarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang di dapat oleh hakim pada saat persidangan.

## References
Fuady, Munir. Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep . Depok: Rajawali Pers, 2018.
Jamali, R. Abdul. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Marpaung, Leden. Asas Teori Praktik Hukum Pidana . Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
Munir, Nudirman. Pengantar Hukum Siber Indonesia . Edisi Ketiga. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
Peter Mahmud, Marzuki Ali. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2009.
Sudarsono. Kamus Hukum . Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
Suteki, and Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik) .
Depok: Rajawali Pers, 2018.
Tahir, Ach. Cyber Crime, Akar Masalah Solusi Dan Penanggulangannya, . YogyaKarta:
Suka Pers, 2010.
Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik