Copyright © 2021, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara
This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Fenomena Konstruksi Politik Dinasti pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Batang Hari
Hatta Abdi Muhammad 1 , Dony Anggara 2
hattaabdimuhammad@gmail.com; donyanggara29@gmail.com 1 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi
2 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi DOI: 10.22219/sospol.v7i2.15160

## Abstract
This  study  focuses  on  examining  the  phenomenon  of  dynastic  political construction  in  Batang  Hari,  especially  at  the  momentum  of  the  2020 simultaneous  regional  elections.  There  are  efforts  to  perpetuate  the  power  of two  political  elite  figures  through  their  representation  with  the  pattern  of political kinship. Descriptive qualitative method is used to analyze in depth the phenomena  that  occur  by  utilizing  secondary  data  and  primary  data  from various informants. Various data were analyzed interactively and their validity was  confirmed  and  then  presented  analitical  descriptive.  The  results  showed that  the  dynasty  construction  in  Batang  Hari  Regency  was  easily  formed  not only  due  to  economic  factors  but  also  due  to  the  characteristics  of  the community  that  were  still  traditional.  The  apprehensive  socio-economic condition of the community for approximately 20 years indirectly supports the perpetuation of  political localization.  During  this period,  it  had an impact on the  formation  of  a  pragmatic  political  culture  in  society.  Matters  related  to rationality (vision and mission, work programs, development) in choosing are forced  to  be  neglected  due  to  socio-economic  conditions  that  make  people prefer practical things (money politics) that can meet their needs directly.

## Abstrak
Tulisan  ini  berfokus  mengkaji  fenomena  konstruksi  politik  dinasti  di  Batang Hari, khususnya pada momentum Pilkada serentak tahun 2020. Terdapat upaya pelanggengan kekuasaan dari dua tokoh elit politik melalui representasi mereka dengan pola kekerabatan politik.  Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis  secara  mendalam  terhadap  fenomena  yang  terjadi  dengan memanfaatkan data sekunder dan data primer dari berbagai informan. Berbagai data  dianalisis  secara  interaktif  dan  dikonfirmasi  keabsahannya  kemudian disajikan  secara  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa konstruksi  politik  dinasti  di  Kabupaten  Batang  Hari  mudah  terbentuk  bukan saja  disebabkan  faktor  ekonomi  namun  juga  disebabkan  karakteristik masyarakat  yang  masih  tradisional.  Keadaan  sosial  ekonomi  masyarakat  yang memperihatinkan  selama  kurang  lebih  20  tahun  secara  tidak  langsung mendukung  kelanggengan  pelokalan  politik.  Dalam  kurun  waktu  tersebut berdampak pada terbentuknya budaya politik masyarakat yang pragmatis. Hal- hal  yang  menyangkut  rasionalitas  (visi  misi,  program  kerja,  pembangunan) dalam  memilih  dipaksa  diabaikan  karena  kondisi  sosial  ekonomi  sehingga menjadikan masyarakat lebih menyukai hal-hal yang praktis (politik uang) yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara langsung.

## Keywords
Kabupaten Batang Hari, Perilaku Pemilih, Pilkada Serentak, Politik Dinasti

## Article History
Received March 12, 2021 Revised June 6, 2021 Accepted November 10, 2021 Published November 16, 2021

## Corresponding Author
Hatta Abdi Muhammad. Jl. Kemas Somad Lorong Masjid No. 90A, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. 36361.
Copyright © 2021, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara
This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Pendahuluan
Pasca  berakhirnya  pemerintahan  Soeharto  pada  1998,  sistem  politik  Indonesia bertransformasi  dari  rezim  sentralistik  otoriter  menjadi  pemerintahan  yang  sentralistik demokratis.  Kunci  utama  proses  desentralisasi  di  Indonesia  di  landasi  oleh  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  menstimulus  percepatan pengimplementasian desentralisasi dimana pada akhirnya transfer politik, kekuasaan finansial dan administrasi  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  daerah,  kemudian  di  jelaskan  kembali mengenai regulasi terbaru dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kepala daerah sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Hamid, 2015).
Desentralisasi  kemudian  menghasilkan  sebuah  produk  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  secara  langsung  dilakukan  pertama  kali  pada  tahun  2005  yang  menjadi  sarana  bagi masyarakat untuk memilih pemimpin di daerah dimana mereka tinggal tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat sebagaimana sebelumnya pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan oleh segelintir  elit  partai  politik  lewat  lembaga  DPRD.  Pilkada  langsung  merupakan  kerangka kelembagaan  baru  dalam  rangka  mewujudkan  proses  demokratisasi  di  daerah.  Proses  ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya pembajakan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD (Hanafi, 2014). Pada awalnya, Pilkada langsung diharapkan dapat menjadi tonggak demokratisasi masyarakat ditingkat grass root serta peningkatan kesadaran partisipasi politik untuk menentukan masa depan daerah mereka sehingga stabilitas politik bisa tercapai.
Pilkada langsung yang diharapkan tidak ada lagi intervensi dari pihak manapun ternyata pada faktanya masih terjadi  fenomena penetapan pasangan calon kepala daerah oleh elit partai politik  di  tingkat  pusat,  sehingga  yang  terjadi  adalah  hasil  dari  penunjukan  tersebut  cenderung oligarkis. Senada dengan Hanafi, pada praktiknya kuasa partai politik tersebut kerap menuai kritik publik.  Diantaranya,  proses  pengusungan  kandidat  kerap  terlihat  elitis,  rekrutmen  calon  yang buruk,  semaraknya  isu  mengenai  keharusan  menyediakan  uang  sebagai  mahar  politik  oleh kandidat agar memperoleh tiket pencalonan dari partai politik, abainya partai politik pada suara publik  terhadap  persoalan  yang  menyangkut  politik  dinasti  di  daerah,  sampai  bagaimana  partai politik  bisa  bekerja  dalam  mengawal  pengusungan  kandidat  sebagai  sebuah  mesin  politik  yang efektif agar tidak sekedar menjadi pemberi tiket.
Berdasarkan pola seperti yang dijelaskan oleh Hanafi diatas, pada akhirnya menempatkan calon  kandidat  yang  tidak  memiliki  jumlah  kapital  besar  dan privilege secara  otomatis  akan tersingkir.  Sedangkan  calon  kandidat  yang  mempunyai  modal  kapital  dalam  jumlah  besar  serta privilege bisa  dengan  mudah  untuk  dicalonkan.  Sehingga  fenomena  yang  terjadi  saat  ini  banyak kepala daerah yang berasal dari golongan elit dan juga kepala daerah yang kembali mencalonkan diri  sebagai incumbent untuk  memenuhi  batasan  dua  periode  jabatan.  Setidaknya  terdapat  290 calon  kepala  daerah  petahana  yang  maju  kembali  di  236  daerah  (CNN  Indonesia,  2020) Sebagaimana  Dal  Bó  et  al,  dalam  temuannya  bahwa  lamanya  jabatan  berkuasa  cenderung memungkinkan  seseorang  untuk  memulai  atau  melanjutkan  kekerabatan  Politik  (Dal  Bó  et  al., 2009).
Lamanya berkuasa kemudian berimplikasi kepada orientasi sebagaimana Beny Geys dan Daniel M. Smith menjelaskan bahwa elit mungkin ingin mempertahankan cengkeraman keluarga
Copyright © 2021, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara
This is an open access article under the CC – BY-SA license
yang erat pada jabatan politik, terutama jika keuntungan pribadi dari jabatan melebihi apa yang dapat  diperoleh  di  luar  politik.  Secara  lebih  umum,  kekayaan,  pendidikan,  dan  koneksi  yang dinikmati dalam keluarga elit terkemuka dapat membantu mereka mempertahankan cengkeraman kekuasaan,  bahkan  ketika  dihadapkan  pada  persaingan  elektoral  (Geys  &  Smith,  2017). Sebagaimana  yang  ditunjukkan  oleh  Dal  Bó,  bahwa  legislator  yang  menjabat  untuk  beberapa masa jabatan meningkatkan kemungkinan bahwa kerabat mereka dipilih untuk jabatan yang sama di masa depan. Ini sebagian karena modal politik, seperti pengakuan nama dan hubungan dengan mesin politik, dapat diwarisi dalam keluarga (Dal Bó et al., 2009).
Brian  D.  Feinstein  menemukan  bahwa  keunggulan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh anggota  dinasti  memberi  mereka  keunggulan  elektoral  yang  substansial  dibandingkan  kandidat lainnya (Feinstein, 2010). Fenomena kekerabatan politik dinilai berpotensi menghambat jalannya sirkulasi  politik  yang  terbuka  dan  partisipatif  (Prianto,  2016).  Sehingga  menjadi  hal  yang  wajar apabila kekuasaan  politik di  tingkat  lokal  seolah  menjadi  warisan  turun  temurun  oleh  elit  lokal kemudian menjadi sebuah kekerabatan politik atau istilah Dal Bó et al disebut “ kekuasaan akan melahirkan kekuasaan ” (Dal Bó et al., 2009).
Sebagai  pisau  analisa  dalam  artikel  ini,  Timothy  Besley  dan  Marta  Reynal  Querol mengklasifikasikan  Politik  Dinasti  adalah  apabila  seorang  pemimpin  tersebut  memiliki  koneksi dengan keluarga yang pernah memegang posisi politik apapun (ayah, ibu, kakek, paman, saudara laki-laki,  sepupu,  ipar  dan  lain-lain)(Besley  &  Reynal-Querol,  2013).  Pablo  Querubin  melihat politik dinasti sebagai satu atau jumlah kecil keluarga yang mendominasi distribusi kekuasaan di wilayah  geografis  tertentu  (Querubin,  2013).  Disisi  lain,  Yoes  C.  Kenawas  dalam  kajiannya menjelaskan  politik  dinasti  diartikan  sebagai  pejabat  publik  terpilih  (Gubernur  /  Walikota  / Bupati  /  Legislator)  yang  memiliki  hubungan  kekeluargaan  dengan  petahana  di  tingkat  yang sama, lebih rendah, atau lebih tinggi (Kabupaten ke Provinsi) berdasarkan hubungan perkawinan, garis keturunan vertical, atau keluarga besar (Kenawas, 2015).
Berdasarkan beberapa pandangan pakar di atas, terlihat bahwa sebab-sebab politik dinasti dari  perspektif  hegemoni  atau  dominasi  elit,  adalah  sebagai  berikut:  1.  Petahana  atau  elit  yang sempat menjabat sebelumnya sebagai kelas elit ( governing elite ) memiliki peluang yang lebih besar mendominasi  proses  pemilihan  umum  atau  pemilihan  kepala  daerah  sehingga  politik  dinasti menjadi sulit dihindari; 2. Patahana atau elit yang sempat menjabat sebelumnya sebagai kelas elit menjalankan  semua  fungsi  politik,  memonopoli  kekuasaan,  dan  menikmati  keuntungan  yang diberikan oleh kekuasaan; 3. Masyarakat pemilih (non-governing elite ) diatur dan dikendalikan oleh kelas elit.
Penjelasan  diatas  kemudian  menginspirasi  artikel  ini  dengan  melihat  fenomena  politik dinasti  pada  pemilihan  Bupati  di  Kabupaten  Batang  Hari  pada  Pilkada  Serentak  Tahun  2020 (Lihat Tabel 1) . KPU Kabupaten Batang Hari kemudian telah menetapkan tiga pasangan calon bupati  dan  wakil  bupati.  Pasangan  nomor  urut  1  yakni  Yunninta  Asmara  dan  M.  Mahdan. Keduanya  merupakan  anggota  aktif  DPRD  Kabupaten  Batang  Hari  periode  2019-2024. Yunninta  Asmara  menjabat  sebagai  wakil  ketua  1  sekaligus  istri  Bupati  Batang  Hari  aktif  dua periode  yakni  Syahirsyah.  Mahdan  tergabung  dalam  komisi  1  dari  fraksi  PAN  dan  juga  pada periode  sebelumnya  pernah  menjabat  sebagai  ketua  DPRD  Kabupaten  Batang  Hari.  Mahdan juga merupakan adik ipar wakil Bupati Batang Hari periode 2013-2016, Sinwan yang berpasangan
Copyright © 2021, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara
This is an open access article under the CC – BY-SA license
dengan  Abdul  Fattah.  Mahdan  juga  pernah  terpilih  sebagai  Pengganti  Antar  Waktu  (PAW) Sinwan di DPRD Batang Hari (Tribun, 2013)
Kemudian Pasangan nomor urut 2 yakni Firdaus Fattah dan Camelia Puji Astuti. Firdaus sebelumnya  menggantikan  Hafiz  yang  gagal  mencalonkan  diri  sebagai  bupati  (Ekspres,  2020). Namun  keduanya  merupakan  putra  dari  mantan  Bupati  Batang  Hari  dua  periode  yakni  Abdul Fattah (2001-2013). Sama halnya dengan Firdaus, Camelia juga merupakan Putri mantan Bupati Batang  Hari  periode  1980-1991  dan  Wakil  Gubernur  Jambi  periode  1994-2004,  Hasip Kalimuddin Syam. Camelia juga tercatat sebagai anggota DPRD Batang Hari aktif Periode 2019- 2024  Dari  fraksi  Demokrat.  Pasangan  nomor  urut  3  yakni  Muhammad  Fadhil  Arief  dan Muhammad  Bakhtiar.  Keduanya  memiliki  latar  belakang  birokrat  dengan  jabatan  sekretaris daerah  (Sekda).  Fadhil  Arief  menjabat  sebagai  Sekda  Kabupaten  Muaro  Jambi  dan  Bakhtiar menjabat sebagai Sekda Aktif Kabupaten Batang Hari. Fadhil Arief dan Bakhtiar ini merupakan satu-satunya pasangan calon yang dianggap bebas dari politik dinasti.
Tabel 1. Latar Belakang Politik Dinasti Tiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Batang Hari Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Nama Status Keluarga Jabatan Politik Yunninta Asmara - Istri Syahirsyah (Bupati Batang Hari Periode 2006-2011 dan 2016-2021) - Wakil ketua DPRD Batang Hari (2009-2014, 2014-2019, 2019-2024) - Ketua DPC Partai Bintang Reformasi - Ketua Harian Partai Golkar Batang Hari 2014 - Calon Bupati Batang Hari (2020- 2025) M. Mahdan - Adik Ipar Sinwan (Wakil Bupati Batang Hari 2011-2013 dan Bupati Batang Hari 2013-2016) - Komisi 1 DPRD Batang Hari (2019- 2024) - Ketua DPRD Batang Hari (2014- 2019) - Calon Wakil Bupati Batang Hari (2020-2025) Firdaus Fattah - Anak Abdul Fattah (Bupati Batang Hari Periode 2001-2006 dan 2011- 2013) - Anak Hj. Sofia Joesoep (Wakil Bupati Batang Hari Periode 2016- 2021)
- Kakak kandung Hafiz Fattah
(Ketua DPC PAN Batang hari)
- Kakak Ipar Anita Yasmin ( Ketua DPRD Batang Hari 2019- 2024) - Calon Bupati Batang Hari (2020- 2025) Camelia Puji Astuti - Anak Hasip Kalimuddin Syam (Bupati Batang Hari periode 1980- 1991 dan Wakil Gubernur Jambi 1994-2004) - Ketua DPC Demokrat Batang Hari - Komisi 1 DPRD Batang Hari (2019- 2024)
- Calon Wakil Bupati Batang Hari
Copyright © 2021, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara
This is an open access article under the CC – BY-SA license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik
Vol 7 No 2 (2021), pp.161-175
(2020-2025) Fadhil Arief - Cucu Ulama Besar Batang Hari Jambi Haji Syukur - Camat Maro Sebo Ilir - Sekretaris dinas Perkebunan Batang Hari - Kepala Dinas Pendapatan Daerah Batang Hari - Kepala Dinas PMD Batang Hari - Plt Sekda Batang Hari - Sekda Muaro Jambi - Calon Bupati Batang Hari (2020- 2025) Bakhtiar - - Sekda Batang Hari - Calon Wakil Bupati Batang Hari
(2020-2025)
Sumber : diolah dari berbagai sumber
Setidaknya  terdapat  beberapa  alasan  dalam  mengkaji  politik  dinasti  pada  pilkada Kabupaten Batang Hari. Pertama, Kabupaten Batang Hari telah lama didominasi oleh dua orang tokoh elit politik lama yang menjadi tonggak terbentuknya politik dinasti, keduanya ialah Abdul Fattah dan Syahirsyah. Batang Hari kemudian perlahan menjadi daerah lazim politik dinasti oleh Abdul Fattah dan Syahirsah, selain suksesi jabatan eksekutif setelah menjadi Bupati dua periode pada masanya, selama itu juga mereka telah memiliki variasi perluasan kekuasaan oleh keluarga dinasti dimana setidaknya hingga sampai saat ini anggota keluarga (anak, menantu dan istri) dua orang mantan Bupati menduduki jabatan politik hingga jabatan legislatif . Keadaan ini kemudian sesuai sebagaimana konsepsi Timothy Besley dan Marta Reynal Querol  mengenai politik dinasti yakni  apabila  seorang  pemimpin  tersebut  memiliki  koneksi  dengan  keluarga  yang  pernah memegang  posisi  politik  apapun,  dalam  kajian  ini  hanya  mencakup  istri,  anak,  dan  menantu (Besley & Reynal-Querol, 2013).
Kedua, terdapat upaya ingin kembali membangun dan memperluas dinasti politik melalui representasi  politik  mereka.  Dalam  tradisi  politik  dinasti,  anggota  keluarga  yang  sudah  pernah menjadi  penguasa  atau  menduduki  jabatan  publik  pada  umumnya  akan  melakukan  praktik nepotisme  dengan  memberikan  berbagai  perlakuan  istimewa  kepada  anggota  keluarga  atau kerabatnya,  bukan  untuk  mensejahterakan  rakyat  dan  memajukan  daerahnya,  melainkan  dalam rangka membangun dan memperkuat jejaring kekuasannya. Dari sinilah kemudian embrio dinasti politik itu muncul (Sutisna, 2017). Dalam kajian ini terdapat upaya konstruksi dinasti politik lama dengan  tujuan  memperluas  dinasti  melalui  pilkada  Batang  Hari  2020  dengan  pola  kekerabatan politik dengan berkolaborasi bersama keluarga elit politik lainnya dimana pasangan calon Yuninta Asmara  (istri  Syahirsyah)  berkolaborasi  dengan  Mahdan  (Sinwan)  dan  pasangan  calon  Firdaus Fattah (anak Abdul Fattah) dengan Camelia Puji Astuti (anak Hasip Kalimuddin Syam). Ketiga, kondisi kultural serta sikap politik masyarakat Kabupaten Batang Hari.
Literatur terdahulu  telah  banyak  membahas  mengenai  awal  mula  munculnya  politik dinasti. Asako  dan  McCoy  dalam  Winda Rosalina yang  menganalisis  tumbuhnya  politik  dinasti disebabkan  karena  adanya  kolusi  bisnis-politik  ditingkat  lokal.  Dalam  hal  ini,  jejaring  keluarga telah  menguasai  berbagai  proyek  pembangunan  daerah  yang  kemudian  dibagi-bagikan  kepada
Copyright © 2021, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara
This is an open access article under the CC – BY-SA license
kroni-kroninya. Politik dinasti berperan sebagai patron dalam menjaga stabilitas kolusi tersebut dengan  menempatkan  sanak-familinya  ke  dalam  jajaran  perusahaan  maupun  pemerintahan. Konsep  seperti  ini  kemudian  yang  menjadi  awal  mula  terbentuknya  raja-raja  kecil  dan mempertajam iklim kekerabatan Politik kedaerahan (Effendi, 2018).
Kemudian  Winda  Roselina  Effendi  Mencatat  politik  dinasti  di  Banten  sebelum menempatkan Ratu Atut sebagai Gubernur dua periode, semuanya diawali dari faktor sejarah dan ekonomi politik dimana elit politik Chasan Sochib yang merupakan pengusaha biasa kemudian menjalin  hubungan  erat  dengan  perwira  militer  dan  petinggi  Golkar  Banten  yang  dulunya merupakan penguasa lokal Banten. Pasca keruntuhan orde baru, Chasan Scohib juga merupakan aktor utama terbentuknya Provinsi Banten (Effendi, 2018).
Senada dengan Winda, Penelitian Suaib dan Zuada yang membahas bagaimana hegemoni politik  Nur  Alam  (Gubernur  Sultra  dua  Periode)  di  Sulawesi  Tenggara  yang  kemudian membentuk sebuah dinasti politik. Sosok Nur Alam yang men jelma menjadi “bos lokal” sebelum menjadi  politisi  dan  membentuk  sebuah  politik  dinasti,  ia  sebelumnya  merupakan  seorang pengusaha yang merintis pekerjaannya sejak zaman orde baru dan menjadikannya sebagai ketua Gapensi dan Kadinda Sultra yang memuluskan karir politik Nur Alam semakin melejit. Sebagai ketua DPW PAN ia memiliki pengaruh dan mendukung kakak kandungnya sebagai calon bupati konawe  periode  2015-2020  dan  mempersiapkan  istrinya  Asnawati  Hasan  untuk  Maju  sebagai Gubernur Sultra 2018 (Suaib & Zuada, 2015).
Kedua literatur di  atas  menjelaskan  munculnya  politik  dinasti  karena  faktor  sejarah  dan ekonomi politik yang dibentuk oleh individu yang menguasai sektor ekonomi dan berpengaruh di berbagai  bidang  di  wilayah  tersebut.  Kealpaan  dari  penelitian  di  atas  adalah  tidak  membahas munculnya  politik  dinasti  (selain karena  faktor  ekonomi  politik  dan  sejarah),  bahwa setidaknya iklim dinasti Politik juga disebabkan melalui faktor cultural, dalam hal ini adalah masyarakat yang cenderung  masih  tradisional.  Kemudian  dalam  konteks  Kabupaten  Batang Hari,  politik  dinasti itu  muncul  dan  langgeng  bukan  hanya  karena  strategi  politik  disaat  pencalonan,  kampanye sebagai  moda  memperoleh  kemenangan,  akan  tetapi  juga  karena  keadaan  ekonomi  dan Pendidikan  masyarakat  Kabupaten  Batang  Hari  yang  cukup  rendah  sehingga  memaksa  mereka untuk mengabaikan sisi objektifitas pasangan calon dan cenderung lebih pragmatis.

## Metode
Guna  memahami  kontestasi  kekuasaan  di  Batang  Hari,  penelitian  kualitatif  deskriptif  ini mengandalkan  kombinasi  informasi  sekunder  dari  berbagai  sumber  dan  data  primer  dari  hasil observasi, wawancara terhadap informan untuk memahami secara dalam mengapa faktor cultural masyarakat  yang  menjadi  penyebab  munculnya  kekerabatan  Politik  di  Batang  Hari.  Penggalian informasi  menggunakan  kuesioner  terbuka  semi  terstruktur  dalam  sejumlah  kecil  kasus  untuk mengungkap  fakta  tentang  fenomena  yang  ada  (Joubish,  M.  F.,  Khurram,  M.  A.,  Ahmed,  A., Fatima, S. T., 2011).
Penentuan  informan  berdasarkan  pemahaman  terhadap  data  yang  diperlukan  yang diambil dari berbagai level lapisan infrastuktur politik (Kecamatan dan Desa), berbagai kalangan serta pemangku kepentingan di level masyarakat. Berbagai level tersebut hanya diambil beberapa perwakilan  yang  dianggap  memiliki  kemampuan  dalam  memberikan  informasi  yang  objektif. Penggunaan  metode  ini  dianggap  tepat,  karena  dianggap  mampu  menjawab  munculnya
Copyright © 2021, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara
This is an open access article under the CC – BY-SA license
fenomena  konstruksi  politik  dinasti  pada  pemilihan  Bupati  Batang  Hari  2020  dalam  perspektif kedaerahan.
Berbagai  data  primer  dan  sekunder  digunakan  untuk  memahami  gejala-gejala  atas fenomena  yang  terjadi.  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan interactive  model  analysis , dimana pada tahap awal dilakukan proses koding yang tersistematis untuk menemukan konsep, kategori serta membuktikan hipotesa awal (Miles, H., & Huberman, 2014). Kemudian dilakukan analisis membandingkan dengan temuan penelitian terdahulu untuk menunjukkan kebaruan atau mengkonfirmasi  teori  yang  ada.  Disamping  itu,  dilakukan  konfirmasi  keabsahan  data  secara berulang melalui penelusuran informasi dengan cermat.

## Hasil dan Pembahasan
Kabupaten  Batang  Hari  sejak  era  reformasi  hingga  saat  ini  telah  mengalami  dinamika kontestasi  politik  pemilihan  kepala  daerah  yang  kemudian  menarik  untuk  di  kaji.  Era desentralisasi  justru  memperkuat  kekuatan  politik  lama  untuk  kembali.  Kekuatan  reformasi mengalami  demobilisasi  dan  domestikasi.  Tidak  ada  perbedaan  gagasan  yang  substantif ditawarkan elit-elit lama yang bertarung di era desentralisasi (Hutabarat, 2012). Dinamika tersebut memunculkan  fenomena  dimana  kekuasaan  politik  di  Kabupaten  Batang  Hari  dijalankan  oleh dua  orang  tokoh  yang  memimpin  dan  mendominasi  pemerintahan  daerah  Batang  Hari  sejak tahun 2001 hingga tahun 2020, yakni H. Abdul Fattah dan Ir. Syahirsah, Sy. Meskipun Sinwan sempat  menjadi  Bupati Batang  Hari  2013-2016  menggantikan  posisi  Fattah pada  saat  ditengah kepemimpinannya  harus  divonis  bersalah  atas  kasus  korupsi  pengadaan  mobil  pemadam kebakaran Pemerintah kabupaten Batang Hari tahun 2004 (Tempo, 2014).
Tabel 2. Daftar Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari (2001-2021)
Bupati Wakil Bupati Periode H. Abdul Fattah Ir. Syahirsah, Sy 2001-2006 Ir. Syahirsah, Sy H. Ardian Faisal 2006-2011 H. Abdul Fattah Sinwan S.H 2011-2013 Sinwan S.H - 2013-2016 Ir. Syahirsah, Sy Hj. Sofia Joesoef S.H 2016-2021
Sumber: Situs Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Diskominfo, 2012)
Pada  Awal  kepemimpinan  Fattah  dan  Syahirsah  di  tahun  2001,  beberapa  tahun  setelah krisis  ekonomi  1998,  Batang  Hari  dihadapkan  dengan  permasalahan  kemiskinan.  Batang  Hari menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua di Provinsi Jambi dengan persentase 19,10% dengan pendapatan perkapita masyarakat Batang Hari Sebesar Rp. 3.686.618 (BPS, 2002). Kekuasaan mereka gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat karena jika dilihat dari persentase  jumlah  penduduk  miskin  di  Batang  Hari  tidak  mengalami  perubahan  yang  terlalu signifikan dalam kurun waktu empat tahun kepemimpinan mereka.
Copyright © 2021, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara
This is an open access article under the CC – BY-SA license
Pada pilkada berikutnya tahun 2005 keduanya memutuskan berpisah dan saling bertarung untuk  kembali  mencalonkan  diri  sebagai  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dengan  pasangan  baru. Syahirsah  keluar  sebagai  pemenang  bersama  Ardian  Faisal  yang  merupakan  putra  dari  Saman Chatib  Bupati  Batang  Hari  Periode  1991-2001  mengalahkan  Abdul  Fattah  yang  berpasangan dengan Ali Redo.
Pada  masa  kepemimpinannya  Syahirsah  dan  Ardian  Faisal  belum  mampu  mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dengan dilihat dari banyaknya jumlah pengangguran di Batang Hari dan  menjadi  yang  terbanyak  ketiga  di  Provinsi  Jambi.  Sebanyak  9.057  penduduk  Batang  Hari belum  mendapat  pekerjaan  atau  menganggur  dijumlahkan  berdasarkan  pendidikan  yang ditamatkan  (BPS,  2007). Jika  dilihat  dari  laju  pertumbuhan  pendapatan  perkapita  selama  tahun 2005-2009,  Kabupaten  Batang  Hari  menempati  urutan  ke  delapan  dari  10  kabupaten/kota  di provinsi Jambi. Selama tahun 2005 – 2009 pertumbuhan perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2005  dan  terendah  terjadi  pada  tahun  2006  sebesar  2.92  persen  dari  tahun  sebelumnya (Nurhayani, 2011).
Berlanjut  Pada  pilkada  2010,  Syahirsah  dan  Abdul  Fattah  kembali  mencalonkan  diri sebagai  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Batang  Hari  untuk  periode  2011-2016.  Pilkada  di  ikuti  5 pasangan  calon  yakni,  Syahirsah-Erpan,  Abdul  Fattah-Sinwan,  Hamdi  Rachman-Juhartono, Ardian Faisal-Apani. Abdul Fattah keluar sebagai pemenang dan terpilih kembali sebagai Bupati Batang  Hari  untuk  Periode  keduanya  (2011-2016)  mengalahkan  Incumbent  Syahirsyah  dengan jumlah perolehan suara terbanyak kedua.
Pasca  ditetapkan  sebagai  Bupati  terpilih,  masa  jabatan  Abdul  Fattah  tidak  berlangsung lama  setelah  dirinya  di  tetapkan  sebagai  tersangka  dan  dinyatakan  terbukti  bersalah  melakukan tindak  pidana  korupsi  pengadaan  mobil  pemadam  kebakaran  sebesar  Rp  1,1  miliar  pada  2004 oleh  majelis  hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor)  Jambi  di  Pengadilan  Negeri Jambi,  Selasa,  26  November  2013.  Abdul  Fattah  dijatuhi  vonis  hukuman  14  bulan  penjara subsider  dua  bulan  kurungan  dan  denda  Rp  50  juta  (Tempo,  2013).  Abdul  Fattah  kemudian digantikan oleh Sinwan.
Jika dilihat dari Visi dan Misi yang di tawarkan oleh Fattah bersama Sinwan, Ekonomi Rakyat  menjadi  hal  yang  utama.  Namun  faktanya  hal  tersebut  kembali  gagal  terwujud  dalam rentang  waktu  2011-2016  masa  jabatan,  terjadi  peningkatan  persentase  penduduk  miskin  di Kabupaten Batang Hari dan menjadi yang terburuk ketiga dari 11 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.  Tahun  2011-2013  persentase  penduduk  miskin  Batang  Hari  sebesar  9,56%  -  10,42%, Sedangkan  tahun  2014-2016  sebesar  10,50% – 10,79%  (BPS,  2011,  2014).  Setelah  habis  dua periode  masa  jabatan,  Abdul  Fattah  kemudian  mendampingkan  istrinya  Sofia  Joesoep  sebagai wakil Syahirsah pada Pilkada Tahun 2015.
Setelah  secara  resmi  terpilih,  Syahirsah  telah  memasuki  periode  keduanya  dalam memimpin  Kabupaten  Batang  Hari.  Banyak  masyarakat  yang  menaruh  kembali  harapan  besar kepada  Syahirsyah  setelah  di  masa  kepemimpinannya  (2006-2011)  serta  kepemimpinan  bupati sebelumnya  (2011-2015)  terbukti  belum  mampu  menyelesaikan  masalah  yang  selama  ini dirasakan  oleh  masyarakat  yakni  kemiskinan  yang  lagi-lagi  tidak  terjadi  mengalami  perubahan yang signifikan, ketimpangan pembangunan, lapangan pekerjaan dan lain-lain sehingga pada pada akhirnya  seperti  Survey Public  Trust  Institute (Putin)  terbaru  menunjukan  sebanyak  53% masyarakat Batang Hari tidak puas dengan kepemimpinan Syahirsah (Putin, 2020).
Copyright © 2021, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara
This is an open access article under the CC – BY-SA license
Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang memprihatinkan selama kurang lebih 20 tahun secara tidak langsung mendukung kelanggengan pelokalan politik. Dalam kondisi ini para calon yang  akan  bertarung  pada  pilkada  Batang  Hari  2020  memanfaatkannya  sebagai  alat  untuk mendulang suara. Jika dilihat dari latar belakang pekerjaan masyarakat Batang Hari yang rata-rata bekerja  sebagai  petani  atau  peternak  dengan  rata-rata  penghasilan  yang  cukup  rendah dibandingkan  dengan  Upah  Minimum  Regional  (UMR)  dan  pendidikan  mayoritas  tamatan SLTA,  hal-hal yang  berkaitan  dengan  objektifitas  (pendekatan  Rasional)  terkait  pasangan  calon yang  akan  memimpin  daerahnya  cenderung  teralihkan.  Masyarakat  Batang  Hari  cenderung menyukai hal-hal praktis yang akan didapat sesuai kebutuhan mereka seperti mahar politik atau politik uang. Mayoritas 67% masyarakat Batang Hari menerima (dengan pertimbangan) adanya pemberian  mahar  politik  atau  politik  uang  pada  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dan  33% tidak menerima karena tidak setuju dengan politik uang (Putin, 2020).
Gambar 1. Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Batang Hari
Sumber: Public Trus Institute (Putin) (Putin, 2020)
Copyright © 2021, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara
This is an open access article under the CC – BY-SA license
Gambar 2. Data Rata-rata Pendapatan Masyarakat Batang Hari
0 10 20 30 40 50 Dibawah Rp.1000.000 Rp. 1.000.000-1.999.999 Rp. 2.000.000-Rp. 2.999.999 Rp. 3.000.000-Rp. 4.999.999 Rp. 5.000.000-Rp. 10.000.000 Diatas Rp. 10.000.000
Sumber: Public Trus Institute (Putin) (Putin, 2020)
Gambar 3. Data Persepsi Masyarakat Batang Hari mengenai Politik Uang
Sumber: Public Trust Institute (Putin) (Putin, 2020)
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa Pertama ,  dari  fenomena kepemimpinan selama hampir 20 tahun oleh dua orang tokoh yang sama, tidak terjadi perubahan secara  signifikan  akan  tetapi  masyarakat  masih  terus  menerima  untuk  memilih  salah  salah  satu diantara mereka ketika masa pemilihan Bupati dilaksanakan. Kedua , sebagaimana yang dijelaskan diawal, masyarakat setempat yang merawat politik dinasti di Batang Hari sehingga tumbuh dan
Copyright © 2021, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara
This is an open access article under the CC – BY-SA license
berkembang  hingga  saat  ini  dan  juga  dilihat  dari culture masyarakat  telah  membentuk  perilaku memilih  masyarakat  yang  notabene  cenderung  masih  tradisional. Ketiga, Persoalan  ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian utama untuk ditingkatkan diiringi dengan kualitas pendidikan formal maupun pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat.
Pewarisan  kekuasaan  dan  perluasan  basis  kekuasaan  untuk  jabatan  terpilih  melalui mekanisme demokrasi sangat dimungkinkan dengan mengandalkan nama keluarga, serta jejaring kekuasaan  politik  untuk  memenangkan  sebuah  pemilihan.  Kemampuan  keluarga  dinasti  untuk membangun  dan  memperkuat  jaringan  keluarganya,  mengumpulkan  kekayaan,  dan  akhirnya menciptakan  ketidakmerataan  lapangan  bermain  (proses  elektoral),  sangat  penting  dalam menentukan keberhasilannya dalam membangun dinasti politik (Kenawas, 2015).
Realitas yang telah dipaparkan sebelumnya membuat penulis berargumen bahwa Pilkada Batang  Hari  2020  secara  tidak  langsung  kembali  menjadi  ajang  pertarungan  dua  tokoh  dinasti (Abdul Fattah dan Syahirsah) melalui representasi masing-masing dari mereka ( Lihat Tabel 1 ) dengan pola kekerabatan politik dan terdapat upaya membangun dan memperluas dinasti politik di  Batang  Hari.  Sebenarnya,  pada  pilkada  Batang  Hari  2020  terdapat  tiga  pasang  calon  yang berkontestasi.  Hal  ini  secara  prosedural  tidak  menjadi  masalah  karena  terdapat  peluang  bagi semua  pihak  untuk  berkompetisi,  dan  di  satu  sisi  memberi  kesempatan  rakyat  untuk  memilih kandidat  yang  diinginkannya.  Akan  tetapi,  terlihat  jelas  bahwa  sirkulasi  elit  lokal  tidak  berjalan secara maksimal karena kursi kepemimpinan hanya berputar pada dua tokoh lama.
Selanjutnya,  Berbagai  uraian  di  atas  menunjukkan  adanya  dimensi  rasionalitas  yang cenderung berbicara pada sisi negative soal pragmatisme untung dan rugi yang didapatkan secara praktis  sehingga  melupakan  apa  yang  sebenarnya  menjadi  poin-poin  rasionalitas  (visi  misi, program  kerja,  pembangunan)  yang  berperan  dalam  membentuk  perilaku  memilih  masyarakat Batang Hari.
Masyarakat  akan  lebih  memilih  kandidat  yang  memberikan  uang  sehingga kedatangan  mereka  ke  tempat  pemilihan  suara  (TPS)  dengan  meninggalkan pekerjaan  tidak  sia-sia.  Mereka  beranggapan  bahwa  biasanya  butuh  waktu kurang lebih dua minggu penuh untuk menikmati hasil panen lalu ketika diberi uang banyak dalam satu hari hanya untuk memilih, mereka bersedia untuk libur bertani. Hal tersebut di dorong juga oleh kelemahan dalam hal perekonomian dan  pendidikan  masyarakat  (Wawancara  dengan  Mansur,  27  September  2020 (Lihat Gambar 1-2 ).
Studi  oleh  Camp  di  Meksiko  dan  Mendoza  dalam  catatan  Yoes  C.  Kenawas  tentang politik dinasti Filipina menunjukkan bahwa kebangkitan politik dinasti dapat dikaitkan sebagian kepada  masyarakat  tradisional  dan  kondisi  ekonomi  yang  memprihatinkan  dimana  pemilih dengan ekonomi rendah status cenderung memilih politisi dinasti (Kenawas, 2015).
Dalam konteks dinamika politik dinasti Batang Hari, Konsepsi Pendekatan Rasional yang cenderung  berbanding  terbalik  dan  mengarah  kepada  persoalan  untung  dan  rugi  soal  materi secara praktis dengan pendekatan rasional pada umumnya yang menurut Mas'udi, Qodarsasi, & Dewi,  2018  soal  perilaku  memilih  dimana  yang  dipertimbangkan  adalah  orientasi  visi  misi, prestasi  kandidat,  kedudukan  informasi  dan  popularitas  pribadi  kandidat,  kedudukan  informasi
Copyright © 2021, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara
This is an open access article under the CC – BY-SA license
dan popularitas pribadi. Masyarakat dengan mayoritas latar belakang pekerjaan adalah petani atau peternak misalnya cenderung pragmatis dan tidak memperhatikan poin-poin utama pendekatan rasional dalam memilih (Mas’udi et al., 2018) .
Fenomena ini akan memperburuk kualitas demokratisasi di Kabupaten Batang Hari, baik dari segi sirkulasi kepemimpinan maupun kesadaran partisipasi publik secara nyata dalam konteks pembangunan daerah. Masyarakat seolah tidak peduli siapa, dari kalangan mana calon pemimpin daerah  mereka  di  masa  yang  akan  datang.  Latar  belakang  ekonomi  yang  selama  ini  menjadi permasalahan memaksa masyarakat untuk tidak peduli figure pasangan calon. Kemudian mengenai konsepsi rational choice atau Pilihan rasional dimana pilihan pemilih adalah  keputusan  rasional  pemilih  dimana  yang  dipertimbangkan  adalah  orientasi  visi  misi, prestasi  kandidat,  kedudukan,  informasi  dan  popularitas  pribadi (Mas’udi  et  al.,  2018) .  Pada dasarnya  masyarakat  Batang  Hari  sadar  bahwa  politik  dinasti  telah  berdiri  lama  di  daerahnya, Akan  tetapi  mayoritas  tidak  setuju  dengan  adanya  politik  dinasti  di  Batang  Hari.  Berdasarkan survey terbaru Putin (2020), sebanyak 50,7% Masyarakat Batang Hari tidak setuju dengan adanya dinasti politik.
Gambar 4. Data Persepsi Masyarakat Batang Hari Terhadap Dinasti Politik
0 10 20 30 40 50 60 Setuju Tidak Setuju TT/TM Dinasti Politik
Sumber: Public Trust Institute (Putin) (Putin, 2020)
Politik dinasti melalui kekerabatan Politik mengabaikan prinsip-prinsip pemilihan umum yang  adil.  Para  kerabat  yang  menggantikan  posisi incumbent ataupun  ingin  mengambil  kembali posisi  lama  (Bupati/Wakil  Bupati)  yang  pernah  di  tempatkan  oleh  istri,  anak,  ataupun  saudara sudah pasti akan mengambil manfaat, sekurang-kurangnya popularitas. Seperti misalnya pasangan Firdaus- Camelia  yang  menonjolkan  nama  ‘Fattah’  dan  ‘Hasip’  dibelakang  nama  mereka  dan tentunya  tidak  asing  lagi  di  telinga  masyarakat  Batang  Hari.  Sementara  nama  Yuninta  dan
Copyright © 2021, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara
This is an open access article under the CC – BY-SA license
Mahdan  dengan  sendirinya  telah  ter- branding sebagai  istri  dan  adik  ipar  Bupati  Batang  Hari sebelumnya.
Lebih  lanjut  Aninda  mencatat  bahwa  politik  dinasti  dalam  proses  pencalonan  juga  bisa merusak  sistem  kaderisasi  partai  politik.  Penguatan  institusionalisasi  politik  kepartaian  menjadi terhambat karena peluang kader-kader terbaik partai diambil alih para kerabat yang baik dari segi kuantitas kaderisasi maupun kualitas sebenarnya bisa saja belum memenuhi persyaratan. Firdaus yang berasal dari latar belakang seorang Dokter harus maju sebagai calon Bupati menggantikan adiknya yang merupakan ketua DPD PAN Batang Hari, Sedangkan Camelia di usung oleh partai yang ia pimpin yakni partai Demokrat. Adapun Pasangan Yuninta-Mahdan selain diusung oleh partai  PDI,  Gerindra  dan  perindo  juga  diusung  oleh  salah  satu  partai  besutan  suami  Yuninta yakni partai Golkar. Jika realitas seperti ini terus berkembang dan meluas di Batang Hari, maka kedepannya Batang Hari akan mengalami kemandegan sirkulasi kepemimpinan yang memberikan kemajuan daerahnya.

## Kesimpulan
Politik dinasti yang dibangun antara sesama keluarga elit politik Batang Hari yang telah mengakar lama kemudian terus berupaya untuk di perluas pada pilkada serentak di Kabupaten Batang  Hari  selain  karena  beberapa  faktor  yang  telah  dijelaskan  diatas,  juga  disebabkan  oleh kondisi sosio-culture yang  merupakan  buntut  dari  keadaan  ekonomi  masyarakat.  Rencana pelanggengan  politik  dinasti  menjadi  salah  satu  implikasi  yang  disebabkan  oleh  kedua  hal tersebut.  Keadaan  seperti  ini  tentu  saja  akan  membuat  aspek  kapabilitas  dan  kualitas  dalam memilih pemimpin cenderung terabaikan.
Mayarakat  Batang  Hari  yang  mayoritas  secara culture masih  tradisional  cenderung pragmatis  dalam  hal  menggunakan  hak  memilih.  Pendekataan  perilaku  memilih  model Rasionalitas  sangat  menggambarkan  realitas  masyarakat  Batang  Hari  pada  proses  pergantian kepemimpinan.  Hal-hal  yang  secara  praktis  menguntungkan  mereka  secara  individu  menjadi alasan  untuk  seseorang  memilih.  Perlu  adanya  upaya  dari  pemerintah  setempat  untuk  lebih intensif dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia baik dari segi pendapatan per kapita dan juga pendidikan masyarakat.
Selain itu, politik dinasti juga disebabkan oleh kegagalan partai politik dalam melakukan proses  kaderisasi  kepemimpinan.  Perlu  adanya  perhatian  khusus,  desakan  publik  serta  evaluasi pada  proses  rekrutmen  oleh  partai  politik  yang  seharusnya  sesuai  dengan  merit  system  tanpa melihat  latar  belakang  mereka  sehingga  nantinya  memang  muncul  calon  pemimpin  yang kompeten  dalam  politik  sebagaimana  mestinya.  Kemudian  juga  pendidikan  politik  terhadap masyarakat Batang  Hari harus  secara  massif  di sosialisasikan  hingga  ke  akar  rumput  kelompok masyarakat.

## Referensi
Aninda,  R.  D.  (2010).  Pelanggengan  Politik  Dinasti  “Samawi”.  Sebuah  studi  perilaku  pemilih model psikologis pada pilkada Bantul 2010. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 3 (2), 15 – 28.
Besley, T., & Reynal-Querol, M. (2013). Selection via Dynasties: Theory and Evidence. Working Paper .
BPS. (2002). Persentase Penduduk Miskin tahun 2002-2004. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
Copyright © 2021, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara
This is an open access article under the CC – BY-SA license
BPS.  (2007). Pengangguran  terbuka  menurut  Kabupaten/Kota  dan  pendidikan  yang  ditamatkan .  Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
BPS. (2011). Persentase Penduduk Miskin 2011-2013 . Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
BPS. (2014). Persentase Penduduk Miskin tahun 2014-2016 . Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. CNN Indonesia. (2020). 290 Calon Petahana Maju Pilkada di 236 Daerah .
Dal Bó, E., Dal Bó, P., & Snyder, J. (2009). Political dynasties. Review of Economic Studies , 76 (1),
115 – 142. https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2008.00519.x Diskominfo.  (2012). Sejarah  Singkat  Kabupaten  Batang  Hari .  Situs  Pemerintah  Kabupaten  Batang Hari.
Effendi,  W.  R.  (2018).  Dinasti  Politik  Dalam  Pemerintahan  Lokal  Studi  Kasus  Dinasti  Kota Banten. Jurnal Trias Politika , 2 (2), 233. https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471 Ekspres,  J.  (2020). Batal  Maju  di  Pilbup  Batang  Hari,  Hafizh  Fattah:  Saya  Digantikan  M  Firdaus  - Berita Jambi Ekspres - JAMBIEKSPRES.CO.ID .
Feinstein, B. D. (2010). The dynasty advantage: Family ties in congressional elections. Legislative Studies Quarterly , 35 (4), 571 – 598. https://doi.org/10.3162/036298010793322366
Geys, B., & Smith, D. M. (2017). Political Dynasties in Democracies: Causes, Consequences and Remaining Puzzles. Economic Journal , 127 (605), F446 – F454. https://doi.org/10.1111/ecoj.12442
Hamid,  A.  (2015). Observation  of  Democratic  Decentralization  in  Indonesia  during  2009 – 2014:  Political Dynasty in Banten Province and Populism in Jakarta Province . Doshisha University. Hanafi, R. I. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. Jurnal Penelitian Politik , 11 (2), 1 – 16.
Hutabarat, M. P. (2012). Fenomena “Orang Kuat Lokal” Di Indonesia Era Desentralisasi (Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi). Fisip Ui , 1 – 95.
Joubish, M. F., Khurram, M. A., Ahmed, A., Fatima, S. T. (2011). Paradigms and characteristics of a good qualitative research. World Applied Sciences Journal , 12 (11), 2082 – 2087.
Kenawas, Y. C. (2015). The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society. EDGS Working Paper - Arryman Fellow , 22 , 1 – 58.
Mas’udi, M., Qod arsasi, U., & Dewi, N. R. (2018). Perilaku Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018. JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) , 2 (2), 169 – 188. https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.2.3038
Miles, H., & Huberman, A. M. S. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook . A methods sourcebook.
Nurhayani.  (2011).  Analisis  Pendapatan  dan  Pengeluaran  Perkapita  di  Kabupaten. Jurnal Paradigma Ekonomika , 1 (4), 48 – 61.
Prianto,  B.  (2016).  Partai  Politik,  Fenomena  Dinasti  Politik  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah,
Dan Desentralisasi. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 1 (2). https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.436
Putin. (2020). Perilaku memilih dalam menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari 2020 . Querubin, P. (2013). Dynasties in the Philippines ∗ . In APSA 2012 Annual Meeting Paper .
Suaib,  E.,  &  Zuada,  L.  H.  (2015).  Fenomena  ‘Bosisme  Lokal’  Di  Era  Desentralisasi:  Studi Hegemoni Politik Nur Alam Di Sulawesi Tenggara. Jurnal Penelitian Politik , 12 (2), 51 – 69. Sutisna,  A.  (2017).  Gejala  Proliferasi  Dinasti  Politik  di  Banten  Era  Kepemimpinan  Gubernur
Copyright © 2021, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara
This is an open access article under the CC – BY-SA license
Ratu  Atut  Chosiyah. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political  Science  Review , 2 (2),  100. https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9329
Tempo. (2014). Korupsi, Bupati Batang Hari Divonis 14 Bulan Bui . Tribun, J. (2013). Pengganti Sinwan Dilantik Akhir Maret - Tribun Jambi .
Wawancara
Mansur (2020). Batang Hari, 27 September 2020