## PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA JUAL BELI KREDIT DI PT. PILAR SYARIAH MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Muhammad Arqam Azikin, Sohrah, Hadi Daeng Mapuna Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: arqam.azikin.13@gmail.com

## Abstrak
Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad murabahah pada jual beli kredit di PT. Pilar Syariah Makassar dalam perspektif hukum Islam? dengan  sub  masalah yaitu:  1)  Bagaimana  sistem  jual  beli  secara  kredit  pada  PT. Pilar  Syariah  Makassar?  2)  Bagaiman sistem  jual  beli  kredit  dengan  akad murabahah menurut hukum Islam?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field  research )  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan  normatif  dan  pendekatan sosiologis.  Sumber  data  didapatkan  dari  data  primer  yaitu wawancara  yang  di lakukan  di  PT.  Pilar  Syariah  Makassar.  Kedua  sumber  data  sekunder  yaitu bersumber dari buku, jurnal dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  Metode pengumpulan  data  yang  dilakukan,  yaitu  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Sedangkan teknik  pengelolaan  dan  analisis  data  dilakukan  dengan tiga tahap yaitu 1) teknik pengelolaan data 2) teknik analisis data 3) kesimpulan. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  praktik  jual  beli  kredit  dengan  akad murabahah di  PT.  Pilar  Syariah  Makassar  telah  sesuai  dengan  hukum  Islam  dan sejalan  dengan  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang murabahah.
Kata Kunci: Akad Murabahah, Jual Beli Kredit, Hukum Islam.

## Abstract
The main problem of this research is how to apply the contract murabaha on buying and selling credit at PT. Makassar Sharia Pillars in the perspective of Islamic law? with sub-problems, namely: 1) What is the system of buying and selling on credit at PT. Makassar Sharia Pillar? 2) What is the credit buying and selling system with a murabaha contract according to Islamic law? This type of research is field research ( field  research )  qualitative  descriptive  with  a  normative  approach  and  a sociological  approach.  Sources  of  data  obtained  from  primary  data,  namely interviews  conducted  at  PT.  Makassar  Sharia  Pillar.  The  second  source  of secondary data is sourced from books, journals and other references related to this research. Methods of data collection carried out, namely observation, interviews and documentation. Meanwhile, data management and analysis techniques were carried out in three stages, namely 1) data management techniques 2) data analysis techniques  3)  conclusions.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  practice  of buying and selling credit with a contract murabaha at PT. The Makassar Sharia Pillars are in accordance with Islamic law and are in line with the DSN MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabaha.
Keywords: Murabaha Contract, Credit Sale and Purchase, Islamic Law.

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  ekonomi  akan  selalu  berusaha  untuk memenuhi  berbagai  kebutuhannya . Kebutuhan  selalu  meningkat  dan  tidak terbatas, sedangkan kemampuan untuk mencapainya terbatas. Hal inilah yang menyebabkan  manusia  membutuhkan  bantuan  dana  atau  modal  untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, bantuan dana dalam bentuk tambahan modal inilah yang disebut dengan kredit.
Jual beli secara kredit sudah banyak dikenal dan sering dipraktekkan oleh  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Semakin  hari  tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat, maka tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan  tersebut  sering  dilakukan  pembelian  dengan  cara  kredit.  Cara  ini terbukti  dapat  memberikan  keuntungan  secara  ekonomi  berupa  kepemilikan barang  yang  lebih  cepat  terwujud,  barang  segera  bisa  dinikmati  dan  jumlah angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan membayar konsumen. 1 kredit dapat diberikan oleh bank konvensional dan lembaga keuangan syariah. Perbedaannya terletak pada perolehan keuntungan. Sistem pinjaman kredit yang diterapkan di perbankan konvensional menurut mayoritas ulama hukumnya  adalah  haram.  Karena  menjadikan  bunga  sebagai  sumber keuntungannya. Yusuf Qaradhawi misalnya, mempertegas keharamannya baik kredit pinjaman itu bersifat konsumtif maupun produktif dengan alasan adanya unsur riba pada pembayaran kredit itu yang mereka sebut dengan istilah bunga. Sedangkan  prinsip  syariah  memperoleh  keuntungan  dari  imbalan  atau  bagi hasil yang hukumnya boleh, selama memenuhi ketentuan yang berlaku. 2 Salah satu  lembaga  keuangan  dengan  prinsip  syariah  ialah  PT.  Pilar  Syariah Makassar.  PT.  Pilar  Syariah  Makassar  adalah  perusahaan  swasta  lembaga keuangan  yang  menyediakan  layanan  pembiayaan  bagi  yang  ingin  membeli barang secara non tunai atau jual beli yang model pembayarannya dengan cara angsuran atau kredit. 3
Jual  beli  secara  kredit  dengan  akad  murabahah  memberikan  dampak keuntungan bagi masyarakat berupa kepemilikan barang yang dapat dinikmati segera  dengan  pembayaran  tunda  secara  berangsur  pada  waktu  yang  telah ditetapkan.  Selain  dari  keuntungan  tersebut,  di  sisi  lain  kredit  memberikan dampak  mudarat  yaitu  harga  yang  bertambah  seiring  bertambahnya  masa kredit.  Dalam  kasus  tertentu  nilai  barang  dengan  harga  yang  harus  dibayar berbanding  terbalik,  yang  mengakibatkan  pembeli  sebenarnya  rugi  besar. Artinya apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran, maka diberikanlah beban  denda  berupa  tambahan  harga  kepada  debitur.  Maka  tambahan  ini disebut dengan bunga (riba), yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain dari itu, dampak yang paling berbahaya atas pembiayaan yang bermasalah yakni
1 Nurmala  Dewi,  M.  Wahyudin  Abdullah,  “Pengaruh  Permintaan  Kredit  terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Interaksi Kebijakan Moneter di Sulawesi Selatan” Assets 8, no. 1 (2019): h. 168.
2 Taufiq  Sanusi  Baco,  “Kredit  ( at-Taqsith )  dalam  Diskursus  Hadis  Nabi  Muhammad SAW.”, El-Iqtishady 2, no. 2 (2020): h. 149.
3 Solusi Kredit Tanpa Riba”, Situs Resmi Kredit Syar’i Go . http://.kreditsyarigo.com/ (20 November 2022).
tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan.  Semakin  tinggi  jumlah  pembiayaan  yang  bermasalah  dihadapi oleh  bank,  maka  akan  mengakibatkan  tingkat  kesehatan  operasional  bank tersebut  semakin  menurun.  Karena  peningkatan  jumlah  pembiayaan bermasalah  semakin  besar,  dan  semakin  besar  pula  tanggungan  bank  untuk menyediakan nasabah. 4

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan  ( field  research )  deskriptif  kualitatif,  adapun  pendekatan  yang dilakukan  yaitu  normatif  dan  pendekatan  sosiologis,  kemudian  sumber  data primer yaitu wawancara yang di lakukan di PT. Pilar Syariah Makassar, sumber data  sekunder  bersumber  dari  buku,  jurnal  dan  sumber  lainnya.  Metode pengumpulan  data  yang  dilakukan  yaitu  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN
A. Sistem Jual Beli Kredit pada PT. Pilar Syariah Makasar
1. Produk pembiayaan murabahah di PT. Pilar Syariah Makassar
Jenis  produk  pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh  PT.  Pilar  Syariah
Makassar  adalah  produk  pembiayaan  barang  dengan  akad  murabahah. Penyaluran  dana  atau  pembiayaan  barang  dengan  akad  murabahah  yaitu transaksi jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan atau margin yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dimana PT. Pilar  Syariah  Makassar  selaku  penjual  dan  nasabah  selaku  pembeli. Pembayaran  dapat  dilakukan  dengan  cara  angsuran  sesuai  dengan  akad kesepakatan bersama.
Adapun  mekanisme  dalam  pembiayaan murabahah pada  jual  beli kredit di PT. Pilar Syariah Makassar adalah sebagai berikut: 5
a. Nasabah  yang  ingin  mengajukan  pembiayaan  kredit  dalam pembelian suatu barang datang ke PT. Pilar Syariah Makassar untuk mendapatkan  informasi  pengajuan  kredit.  PT.  Pilar  Syariah
Makassar juga memberikan pelayanan secara online bisa melalui via Whatsapp. b. Memenuhi atau membawa berkas yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan kredit yang terdiri dari:
1) Foto KTP asli
2) Foto Kartu Keluarga
3) Foto  KTP  Penjamin  atau  jaminan  (BPKB  kendaraan,
Sertifikat Tanah)
4 Mayasari Mawar, dkk, “Kredit Pembiayaan Mobil dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Watanpone”, El-Iqthisady 3 no. 1 (2021): h. 46.
5 Solusi Kredit Tanpa Riba”, Situs Resmi Kredit Syar’i Go . http://.kreditsyarigo.com/ (20 November 2022).
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 302-314
c. Penjamin  tidak  boleh  serumah  dengan  pemohon.  Penjamin  bisa salah satu diantaranya yaitu saudara, orang tua, teman, tetangga, atau keluarga yang bersedia membayar hutang konsumen bila nanti tidak mampu membayar. d. Selanjutnya  survei,  data  costumer  akan  diproses  secara  tersistem melalui  tim  survei  yang  akan  melakukan  proses  survei  di  rumah costumer.
e. Setelah itu akan dianalisis oleh tim analisis layak atau tidak untuk kredit di PT. Pilar Syariah Makassar.
f. Layak, barang akan di beli oleh pihak perusahaan dan menawarkan kepada nasabah dengan harga kredit.
g. Bila  harga  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  maka  akan dilanjutkan  dengan  pengadaan  akad  transaksi  jual  beli  kredit  dan ditandatangani secara bersama.
h. Bayar sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
2. Mekanisme pembiayaan murabahah di PT. Pilar Syariah Makassar
Skema  pembiayaan murabahah jual  beli  kredit  pada  PT.  Pilar Syariah Makassar sebagai berikut: a. Nasabah  mengajukan  pembiayaan  untuk  pembelian  suatu  barang dengan  spesifikasi  tertentu  dan  melengkapi  dokumen  yang dibutuhkan  untuk  proses  pembiayaan  PT.  Pilar  Syariah  Makassar melakukan verifikasi. b. PT. Pilar Syariah Makassar melakukan tahap verifikasi, analisa dan survei ke rumah nasabah untuk memperoleh hasil apakah nasabah berhak memperoleh pembiayaan barang. c. Setelah  dianalisa  dan  memperoleh  persetujuan  untuk  pembiayaan selanjutnya PT. Pilar Syariah Makassar mencari dan membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan. d. PT. Pilar Syariah Makassar bersama nasabah melakukan penetapan besaran laba, uang muka dan jumlah angsuran serta jangka waktu angsuran. e. Setelah barang dikuasai oleh PT. Pilar Syariah Makassar, maka PT. Pilar Syariah Makassar dan nasabah membuat akad perjanjian jual beli dan serah terima barang disertai pembayaran uang muka. f. Nasabah  berkewajiban  membayar  angsuran  sesuai  yang  telah disepakati. 3. Penetapan Margin
Adapun  ketetapan  margin  dari  PT.  Pilar  Syariah  Makassar  yaitu sebagai berikut: 6 Penetapan Uang Muka sebesar 20% dari harga total jual barang. Penetapan margin untuk pembayaran angsuran kredit dalam jangka waktu  3  bulan  sebesar  10%,  untuk  jangka  waktu  6  bulan  margin  sebesar 20%,  jangka  waktu  selama  9  bulan  margin  sebesar  30%,  jangka  waktu selama 12 bulan atau satu tahun maka margin sebesar 40%, jangka waktu
6 Imran (35 Tahun), Kasir PT. Pilar Syariah Makassar, Wawancara , Makassar, 22 November 2022.
selama 18 bulan maka margin bagi perusahaan yaitu sebesar 60%, jangka waktu 2 tahun atau 24 bulan menetapkan margin sebesar 80%.

## 4. Pelunasan Pembayaran
Dalam  pelunasan  utang  pembiayaan  jual  beli  murabahah  secara kredit  tidak  selamanya  berjalan  lancar  sesuai  jangka  waktu  yang  telah disepakati atau ditetapkan oleh kedua belah pihak, karena nasabah boleh jadi mengalami  berbagai  kendala  keuangan  seperti  pendapatan  kurang  atau menurun,  bisnisnya  mengalami  kerugian  dan  lain  sebagainya.  Sehingga nasabah tidak mampu membayar utang kredit tepat waktu bahkan sampai pada kondisi nasabah tidak mampu lagi membayar utangnya. Hal ini tentu akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan pemberi pembiayaan kredit, karena akan berdampak buruk pada pendapatan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan pengkreditan harus cermat dalam mengatasi permasalahan ini.
PT. Pilar Syariah Makassar dalam hal menangani permasalahan ini melalui  wawancara  penulis  bersama  pak  Nehru  selaku  Direktur  Utama beliau  mengatakan  bahwa,  dalam  penyelesaian  keterlambatan  bayar,  PT. Pilar Syariah Makassar tidak memberlakukan sanksi berupa denda kepada nasabah  yang  terlambat  bayar,  Tetapi  memberikan  masa  tenggang  waktu sampai  nasabah  mampu  melunasi  utangnya.  Sebagaimana  sesuai  dengan informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan bapak Nehru sebagai  Direktur  Utama  PT.  Pilar  Syariah  Makassar,  bahwa  apabila  ada nasabah yang telat membayar angsuran kreditnya maka pihak pengkreditan tidak  memintai  denda  kepada  nasabah,  tetapi  pihak  pengkreditan  harus mencari tau terlebih dahulu apa penyebab sehingga nasabah telat membayar.

## B. Sistem Jual Beli dengan Akad Murabahah Menurut Hukum Islam
1. Pengertian murabahah
Perkembangan  perbankan  syariah  telah  mengalami  pertumbuhan yang  sangat  pesa,  baik  dari  sisi  pertumbuhan  aset  maupun  pertumbuhan kelembagaan atau jaringan. 7 Salah satu skim fiqih yang paling populer yang digunakan oleh perbankan syariah atau lembaga pembiayaan syariah adalah skim jual beli murabahah . Transaksi murabahah dilakukan oleh Rasulullah Saw.  dan  para  sahabatnya.  Secara  sederhana, murabahah berarti  suatu penjualan  barang  seharga  barang  tersebut  ditambah  keuntungan  yang disepakati. 8
Murabahah  dalam  kitab Tuhfah  al-Fuqaha disebutkan  bahwa  jual beli murabahah adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan  pengganti  sejumlah  dengan  harga  awal  dan  tambahan keuntungan atau laba 9
7 Mahmudah Mulia Muhammad, “Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah Melalui Manajemen Hati”, El-Iqtishady 1, no. 2 (2019): h. 29.
8 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan (Cet.  X;  Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2014) h. 113.
9 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, 2019) h. 65.
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 302-314
Berdasarkan akad jual beli bank membeli barang yang dipesan oleh dan  menjualnya  kepada  nasabah.  Harga  jual  bank  adalah  harga  beli  dari supplier ditambah  keuntungan  yang  disepakati.  Bank  harus  memberitahu secara  jujur  harga  pokok  barang  kepada  nasabah  berikut  biaya  yang diperlukan.  Murabahah  dapat  dilakukan  berdasarkan  pesanan  atau  tanpa pesanan.  Dalam  murabahah  berdasarkan  pesanan,  bank  melakukan pembelian  setelah  ada  pesanan  dari  nasabah.  Murabahah  berdasarkan pesanan  dapat  bersifat  mengikat  atau  tidak  mengikat  nasabah  untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. 10
2. Landasan Hukum Murabahah
a. Al-Qur’an Firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 275. َكِلٰ َذ  ِّسَملْا َنِم ُناَطْيَّشلٱ ُهُطَّبَخَتَي ىِذَّلٱ ُم ْوُقَياَمَك َّلاإ َنوُموُقَي َلا ا ٰوَبّرلٱ َن ْوُلُكْأَي َنيِذَّلَا ْمُهَّنَأِب ةَظِع ْوَم ۥهَءآَج  ْنَمَف ْا ٰوَب ِّرلٱ َمَّرَح َو َعْيَبلا ُللهْا َّلَحَا َو ا ٰوَب ِّرلا ُلْثِم ُعْيَبلٱاَمَّنِإ ْا ۤوُلاَق ى ٰهَتْنااَف ِهِّبَر  ْنِم َن ْوُدِل ٰخ اَهيِف ْمُه ِراَّنلا ُب ٰحْصَا َكِئ ۤل ْوُأَف َداَع  ْنَم َو ِالله ىَلِإ ۥۥهُرْمَأ َو  َفَلَساَم ۥهَلَف Terjemahnya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri,  kecuali  seperti  orang  yang  berdiri  sempoyongan  karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa sesungguhnya  jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal Allah  telah menghalalkan  jual  beli itu  sama  dengan riba.  Padahal, Allah telah menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba.  Siapa  pun  yang telah  sampai  kepadanya  peringatan  dari  tuhannya  (menyangkut riba),  lalu  dia  berhenti  sehingga  apa  yang  diperolehnya  dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” 11
b. Hadis Hadis Riwayat Abu Bakar:
Rasulullah saw bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual  beli  tidak  secara  tunai,  muqaradhah  (mudharabah),  dan mencampurkan  gandum  dengan  jemawut  untuk  keperluan  rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 12
c. Kaidah Fikih
10 Muhamad, Bisnis  Syariah:  Transaksi  dan  Pola  Pengikatnya (Depok:  Rajawali  Pers, 2018), h. 187.
11 Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya Edisi penyempurnaan 2019 . https://www.fakhroyy.com/terjemah.pdf (14 juni 2022), h. 61.
12 Ibnu Majah, S unan Ibnu Majah, Juz 2 (Kairo: Dar al-Fikr, 2010) h. 314.
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 302-314
Kaidah  fikih:  “Pada  dasarnya,  segala  macam  muamalah hukumnya adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya”. 13 Maksud dari kaidah ini yaitu bahwa setiap kegiatan transaksi atau muamalah  pada  dasarnya  hukumnya  adalah  boleh  seperti  jual  beli, gadai,  sewa  menyewa,  mudharabah,  murabahah  dan lain  sebagainya, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya tidak boleh  dilakukan  seperti  dalam  transaksi  terdapat  riba,  gharar,  maisir, judi serta hal yang mendatangkan kemudharatan.

## 3. Rukun Murabahah
Rukun  dari  akad  murabahah  yang  harus  dipenuhi  dalam  transaksi yaitu: 14
a. Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang b. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga) c. Shigat , yaitu ijab dan qabul
4. Syarat Murabahah
Syarat-syarat jual beli murabahah adalah sebagai berikut: 15
a. Pihak yang berakad 1) Cakap hukum 2) Sukarela  ( ridha ),  tidak  dalam  keadaan  dipaksa  atau  di  bawah tekanan b. Objek yang diperjualbelikan 1) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang 2) Bermanfaat 3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan 4) Merupakan hak milik pihak yang berakad 5) Sesuai  spesifikasinya  yang  diterima  pembeli  dan  diserahkan penjual c. Akad atau sighat 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad 2) Antara  ijab  kabul  harus  selaras  baik  dalam  spesifikasi  barang maupun harga yang disepakati 3) Tidak  mengandung  klausul  yang  bersifat  menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang 4) Tidak membatasi waktu, misal: saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali. 13 Dzajuli, Kaidah-kaidah  Fikih,  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2016), h. 130.
14 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 82.
15 Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoritis  dan Praktis (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 46.

## 5. Aplikasi Murabahah dalam Lembaga Pembiayaan
Kegiatan bank sebagai pengelola perjanjian antar para pihak, baik perbankan berposisi sebagai pihak investor/kreditor dan masyarakat sebagai debitur,  atau  sebaliknya  bank  hanya  berposisi  sebagai  pengelola jasa/pelayanan para pihak, kedua peran itulah selama ini dilakukan. 16
Murabahah dalam  konteks  lembaga  pembiayaan  adalah  akad  jual beli  antara  lembaga  pembiayaan  dengan  nasabah  atas  suatu  jenis  barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga pembiayaan akan mengadakan  barang  yang  dibutuhkan  dan  menjualnya  kepada  nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati. 17
Prinsip  hukum  jual  beli  (murabahah)  meliputi  prinsip  suka  sama suka,  barang  yang  diperjualbelikan  bukan  barang  yang  diharamkan,  dan prinsip jujur, karena jual beli murabahah ini merupakan jual beli amanah, yaitu  penjual  yang  dalam  hal  ini  adalah  bank  wajib  menjelaskan  dengan jujur bahwa harga jual terdiri dari harga pembelian ditambah biaya-biaya dan keuntungan yang disepakati. 18
Ketentuan terakhir yang berkaitan dengan implementasi murabahah lembaga pembiayaan ini adalah ketentuan mengenai pengakhiran transaksi murabahah sebelum jatuh tempo wajib. Pada saat mengakhirkan transaksi murabahah sebelum jatuh tempo disyaratkan memenuhi ketentuan bahwa dalam hal konsumen dalam murabahah melakukan pelunasan pembayaran lebih  cepat  dari  waktu  yang  telah  disepakati,  perusahaan  pembiayaan diperbolehkan memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan  syarat  tidak  diperjanjikan  dalam  akad murabahah .  Sedangkan besarnya  potongan  tersebut  diserahkan  pada  kebijakan  dan  pertimbangan perusahaan pembiayaan. Namun, apabila konsumen telah dinyatakan pailit dan  gagal  menyelesaikan  utang  dalam murabahah ,  maka  perusahaan pembiayaan  wajib  menunda  tagihan  utang  sampai  dengan  konsumen menjadi  sanggup  kembali  membayar  tagihan  utang  atau  adanya penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama. 19
C. Analisis Pelaksanaan Praktik Jual Beli Kredit Murabahah di PT. Pilar Syariah Makassar Menurut Hukum Islam
1. Analisis Rukun dan Syarat Murabahah pada Jual Beli Kredit di PT. Pilar Syariah Makassar
16 Hamsir, “Aspek-Aspek Tindak Pidana dalam Perbankan Syariah dan Konvensional”, El- Iqtishady 2, no. 2 (2020): h. 80.
17 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, h. 31.
18 Mayasari Mawar, dkk, “Kredit Pembiayaan Mobil dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Watanpone”, El-Iqthisady 3 no. 1 (2021): h. 48.
19 Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) h. 26.
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 302-314
Beberapa  rukun murabahah yang  harus  dipenuhi yaitu  sebagai berikut: 20 a. Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang b. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga) c. Shigah, yaitu ijab dan qabul Sedangkan dalam praktik jual beli kredit dengan akad murabahah di PT. Pilar Syariah Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pelaku Akad
Pelaku  akad  yang  melakukan  transaksi  jual  beli  harus  terdapat dua  pihak  yaitu  penjual  dan  pembeli.  Disyaratkan  bahwa  pihak  yang melakukan  transaksi  harus  berakal  atau mumayyiz, yaitu  penjual  dan pembeli adalah orang yang dapat mengetahui dan membedakan antara sesuatu yang baik dan yang buruk serta dapat dikenai hukum. Maka dalam hal ini PT. Pilar Syariah Makassar bertindak sebagai penjual  ( ba’i )  menyediakan  barang  sesuai  permintaan  nasabah kemudian  menjualnya  kepada  nasabah  dan  nasabah  atau  konsumen bertindak  sebagai  pembeli  yang  disyaratkan  bahwa  calon  nasabah penerima  pembiayaan  harus  memiliki  KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk) yang berarti calon nasabah harus berusia minimal 17 tahun. b. Mabi’ (barang dagangan)
Ketentuan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang ketentuan murabahah kepada nasabah pada poin satu  dan  dua  yaitu  nasabah  mengajukan  permohonan  dan  janji pembelian  suatu  barang  atau  aset  kepada  bank.  Jika  bank  menerima permohonan  tersebut,  ia  harus  membeli  terlebih  dahulu  aset  yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 21
Sebagai praktik yang diterapkan oleh PT. Pilar Syariah Makassar yaitu Murabahah dengan permintaan nasabah yaitu pihak pertama atau nasabah mengajukan permohonan atau permintaan kepada pihak kedua atau PT. Pilar Syariah Makassar untuk membelikan suatu barang yang dibutuhkan, kemudian pihak PT. Pilar Syariah Makassar menyediakan barang tersebut dengan membelinya melalui pihak ketiga atau supplier, setelah  barang  telah  dikuasai  oleh  PT.  Pilar  Syariah  Makassar, selanjutnya  PT.  Pilar  Syariah  Makassar  menjualnya  kepada  pihak pertama  atau  nasabah  dengan  harga  pokok  ditambah  dengan keuntungan. c. Tsaman (harga)
Ketentuan  mengenai  harga  diatur  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  pada  poin  ke  enam  tentang harga  jual  barang  yaitu,  Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut
20 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 82.
21 Muhammad Yusuf  dan Wiroso, Bisnis  Syariah, (Jakarta:  Mitra Wacana  Media,  2013) h.103.
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 302-314
(pemesan)  dengan  harga  jual  senilai  harga  beli  plus  keuntungannya. Dalam  kaitan  ini  bank  harus  memberi  tahu  secara  jujur  harga  pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 22
Sebagai praktik yang dijalankan oleh PT. Pilar Syariah Makassar yaitu  berdasarkan  harga  barang  pokok  ditambah  laba  bagi musytari (penjual).
d. Shigat (ijab dan qabul)
Dalam pembiayaan murabahah pada jual beli kredit yang terjadi di  PT.  Pilar  Syariah  Makassar  menunjukkan  bahwa  ijab  kabul dilakukan dengan adanya surat perjanjian jual beli yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dimana dalam surat tersebut berisi mengenai barang  yang  diperjualbelikan,  pihak  yang  berakad,  penjamin  atau jaminan, hak dan kewajiban, total harga, uang muka, jumlah angsuran perbulan serta jatuh tempo yang disepakati antara nasabah atau pembeli dengan PT. Pilar Syariah Makassar.

## 2. Analisis Pelunasan Pembayaran Jual Beli Murabahah di PT. Pilar Syariah Makassar
Dalam praktik murabahah apabila nasabah telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah. 23 Juga dijelaskan bahwa apabila konsumen telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utang dalam murabahah , maka perusahaan pembiayaan  wajib  menunda  tagihan  utang  sampai  dengan  konsumen menjadi  sanggup  kembali  membayar  tagihan  utang  atau  adanya penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama. 24
Hal ini telah sesuai dengan praktik yang diterapkan oleh PT. Pilar Syariah Makassar yang tidak memberatkan biaya denda bagi nasabah yang telat dalam membayar angsuran. Tetapi memberikan masa tenggang waktu sampai nasabah mampu melunasi utangnya. Sebagaimana sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan bapak Nehru sebagai  Direktur  Utama  PT.  Pilar  Syariah  Makassar,  bahwa  apabila  ada nasabah  yang  telat  membayar  angsuran  kreditnya  maka  pihak pengkreditan  tidak  memintai  denda  kepada  nasabah,  tetapi  pihak pengkreditan  harus  mencari  tau  terlebih  dahulu  apa  penyebab  sehingga nasabah telat membayar. 25
22 Muhammad Yusuf dan Wiroso, Bisnis Syariah, h.103.
23 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, h. 80.
24 Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) hal. 26.
25 Nehru (42 tahun), Direktur Utama PT. Pilar Syariah Makassar, Wawancara , Makassar, 16 November 2022.
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 302-314

## PENUTUP A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  perihal  “Penerapan  Akad  Murabahah  pada Jual Beli Kredit di PT. Pilar Syariah Makassar dalam Perspektif Hukum Islam”, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli kredit dengan akad murabahah di PT.  Pilar Syariah Makassar telah sesuai dengan hukum Islam dan  sejalan  dengan  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang murabahah. Hal ini dapat di jelaskan dalam uraian sebagai berikut:
1. Praktik jual beli kredit yang dilakukan oleh PT. Pilar Syariah Makassar yaitu  jual  beli  menggunakan  metode  akad murabahah dengan permintaan pembeli , dimana PT. Pilar Syariah Makassar menyediakan barang  sesuai  permintaan  nasabah  kemudian  menjualnya  kepada nasabah  dengan  harga  jual  yaitu  harga  pokok  ditambah  keuntungan (laba),  yang  pembayarannya  secara  berangsur  sesuai  dengan kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Kesepakatan  tersebut  tertulis  dalam surat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan atau kerusakan pada akad.
2. Ditinjau  dari  perspektif  hukum  Islam, Murabahah dalam  konteks lembaga pembiayaan adalah akad jual beli antara lembaga pembiayaan dengan  nasabah  atas  suatu  jenis  barang  tertentu  dengan  harga  yang disepakati  bersama.  Lembaga  pembiayaan  akan  mengadakan  barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah  keuntungan  yang  disepakati.  Pembayaran  dapat  dilakukan secara  tunai  atau  cicilan.  Ketentuan murabahah diatur  dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

## B. Saran
1. Diharapkan  PT.  Pilar  Syariah  Makassar  dalam  menjalankan operasionalnya  harus  tetap  berpegang  pada  prinsip  syariat  Islam sehingga  keberadaannya  sebagai  lembaga  keuangan  syariah  dapat meningkatkan  kemajuan  ekonomi  umat  yang  bebas  dari  riba  dan  hal yang diharamkan dalam syariat.
2. Hendaknya  PT.  Pilar  Syariah  Makassar  mengembangkan  dan melahirkan  layanan  inovasi-inovasi  baru  dalam  memenuhi  kebutuhan masyarakat  seperti,  sebelumnya  batas  jumlah  pengajuan  pembiayaan murabahah maksimal Rp. 10.000.000 bisa ditingkatkan lebih dari itu.
3. Bagi  pihak  nasabah  diharapkan  agar  melaksanakan  ketentuan  dalam akad perjanjian jual beli murabahah yang telah disepakati, agar tidak terjadi wanprestasi yang tidak diinginkan.
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 302-314

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
Dzajuli. Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2016.
Janwari,  Yadi. Fikih  Lembaga  Keuangan  Syariah. Cet.  II;  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2015.
Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Cet. X; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
Mustofa, Imam. Fiqh Muamalah Kontemporer. Depok: Rajawali Pers, 2019.
Muhamad. Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya. Depok: Rajawali Pers, 2018.
Majah, Ibnu. S unan Ibnu Majah, Juz 2. Kairo: Dar al-Fikr, 2010.
Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2018.
Yusuf,  Muhammad  dan  Wiroso. Bisnis  Syariah. Jakarta:  Mitra  Wacana  Media, 2013.

## Jurnal
Baco, Taufiq Sanusi. “Kredit ( at-Taqsith ) dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad SAW.”. El-Iqtishady 2, no. 2 (2020).
Dewi, Nurmala dan M. Wahyudin Abdullah. “Pengaruh Permintaan Kredit terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  dengan  Interaksi  Kebijakan  Moneter  di  Sulawesi Selatan”. Assets 8, no. 1 (2019).
Hamsir.  “Aspek-Aspek  Tindak  Pidana  dalam  Perbankan  Syariah  dan Konvensional”, El-Iqtishady 2, no. 2 (2020).
Muhammad,  Mahmudah  Mulia.  “Membentuk  Sumber  Daya  Manusia  Perbankan Syariah Melalui Manajemen Hati”, El-Iqtishady 1, no. 2 (2019).
Mawar, Mayasari dkk. “Kredit Pembiayaan Mobil dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Watanpone”, El-Iqthisady 3, no. 1 (2021).

## Wawancara
Imran  (35 Tahun),  Kasir  PT.  Pilar  Syariah  Makassar, Wawancara ,  Makassar,  22 November 2022.
Nehru  (42  tahun),  Direktur  Utama  PT.  Pilar  Syariah  Makassar, Wawancara ,
Makassar, 16 November 2022.
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 302-314

## Website
“Solusi Kredit Tanpa Riba”. Situs Resmi Kredit Syar’i Go . http://.kreditsyarigo.com/ 20 November 2022. Kementrian  Agama  Republik  Indonesia. Al-Qur’an  dan  Terjemahannya Edisi penyempurnaan  2019 .  https://www.fakhroyy.com/terjemah.pdf.  14  juni 2022.