## PENGEMBANGAN MODEL STANDAR BELANJA KECAMATAN DI KABUPATEN LEBAK
*)Juliannes Cadith,  **)Rina Yulianti
*), **)Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Email : *) juliannes.cadith@untirta.ac.id , *) rina.yulianti@untirta.ac.id

## ABSTRACT
State  budget  planning  has  gone  through  many  developments  and  changes  in line with  the dynamics of public sector management and demands that arise in the community which resulted in the  development  of  performance-based  budgeting  systems. Budgeting  based  on  work  performance  is  done  based  on  performance  achievements, performance  indicators,  analysis  of  spending  standards,  unit  price  standards  and  minimum service  standards.  Spending  Standards  Analysis  (ASB)  is  a  standard  used  to  analyze  the reasonableness of the workload or cost of each program or activity to be carried out by a work unit  within  one  fiscal  year.  This  study  uses  secondary  data  used  in  the  form  of  Budget Realization in 2012, 2013 and 2014 from 28 sub-districts in Lebak Regency and then verified / clarified with FGD (Focussed Group Decision). The preparation of ASB for the sub-districts in  Lebak  Regency  conducted  in  this  research  was  carried  out  with  the  following  stages: Inventory, Identification, Classification, Clarification, Formulation and Due Deligent.
Keywords: Budget Planning, Cost Standard Analysis, Instruments
1. Pendahuluan
Transparasni dan akuntabilitas publik  merupakan  tuntutan  masyarakat  di era  global,  komitmen  terhadap  perbaikan pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas di Indonesia  mulai  disuarakan  sejak  era reformasi  di  tahun  1998.    Otonomi  dan desentralisasi  fiskal  merupakan  buah  dari reformasi  yang  diperjuangkan  oleh  semua komponen  anak  bangsa.  Penciptaan  tata pemerintahan  yang  baik  yang  ditandai dengan  adanya  transparasi,  akuntabilitas
publik, partisipasi, efesiensi dan efektivitas serta  kepastian  hukum    merupakan  cita  – cita  yang  harus  diperjuangkan  bersama  – sama semua komponen masyarakat.
Akuntabilitas dan transparasi dalam pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  mendapatkan ruang  yang  cukup  memadai      dengan lahirnya      Undang – undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, menetapkan  bahwa  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah    disusun  berdasarkan
pendekatan prestasi kerja. Untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja diperlukan  tolak  ukur  kinerja  setiap  unit kinerja  yang  kemudian  diterjemahkan melalui  berbagai  program  dan  kegiatan yang  dapat  ditentukan  satuan  ukur  dan target  kinerja  serta  analisa  standar  belanja (ASB).
Analisis  Standar  Belanja  (ASB) sudah  diperkenalkan  kepada  pemerintah daerah dalam peraturan pemerintah No. 105 Tahun  2000  tentang  pengelolaan  dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dikenal dengan istilah Standar Analisa Belanja  (SAB)  yang  mempunyai  makna sebagai  suatu  instrumen  untuk  penilaian kewajaran  atas  beban  kerja  dan  biaya terhadap suatu kegiatan. Berbagai peraturan pendukung  telah  di  keluarkan  dan  direvisi seperti  penyempuraan  PP  tersebut  dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah  begitu  juga  peraturan turunannya  yang  terus  di  sempurnakan seiring  perkembangan  jenis  objek  belanja mulai  dari    Kepmendagri  No.  29  Tahun 2002  sampai    Permendagri  No.  21  Tahun 2011.
Undang-Undang tentang
pemerintahan  daerah  mengatur    belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah  selain  yang  diprioritaskan  untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang
terkait  pelayanan  dasar  berpedoman  pada analisis  standar  belanja  dan  standar  harga satuan  regional  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja  Pemerintah    Kabupaten Lebak  yang  memiliki  27  kecamatan   terus meningkat  secara  dinamis,  tetapi  tidak diikuti dengan adanya standarnisasi pengunaan  anggaran  yang  terlihat  masih adanya kerancuan penyusunan suatu kegiatan  yang  sifatnya  sejenis  namun terjadi  ketimpangan  nominal  anggaran  di beberapa  kecamatan      sehingga  terjadi ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan  antar  kecamatan,  yang  diindikasikan disebabkan  oleh    tidak  jelasnya  definisi suatu kegiatan, perbedaan output kegiatan, perbedaan  lama  waktu  pelaksananaan, perbedaan kebutuhan sumberdaya, beragamnya  perlakuan  objek  atau  rincian objek  belanja.  Dampaknya    pengalokasian dana  yang  tidak  efisien  dan  efektif mengakibatkan  terjadinya overfinancing dan underfinancing dalam  pelaksanaan suatu  kegiatan  yang  dapat  mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas.
Berdasarkan latar belakang masalah di  atas  maka  permasalahan  yang  ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:
penyusunan Model Analisis Standar Belanja  (ASB)    kecamatan  di  Kabupaten Lebak.
2. Metode
Penelitian ini menggunakan data Sekunder yang digunakan berupa realisasi Anggaran tahun 2012,  2013 dan 2014 dari 28    OPD  Kecamatan    dan  data  Standar Satuan Harga yang ada di peraturan bupati tentang standar harga satuan serta data  data primer  diperoleh  dengan  FGD (Focussed Group  Disscussion. Dalam  penyusunan ASB  ini    mengunakan  tiga  pendekatan utama,  yaitu  pendekatann  ABC  (    yaitu: Activity Based Costing (ABC), pendekatan
Ordinary  Least  Square (regresi)  dan pendekatan metode diskusi ( focused group discussion ).
Pendekatan  ABC  bertujuan  untuk meningkatkan  akurasi  biaya  penyediaan barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  dengan menghitung  biaya  tetap  ( fixed  cost )  dan biaya  variabel  ( variable  cost ),  sehingga total biaya dengan pendekatan ABC adalah: Total  Biaya  =  Biaya  Tetap  +  Biaya Variabel.
Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan  2  metode,  yaitu pertama, metode  statistik  deskriptif  ( mean dan standar  deviasi)  untuk  menentukan  nilai rata-rata (tengah), nilai  batas atas dan nilai batas  bawah  setiap  jenis  biaya. Kedua, metode  statistik  induktif  dengan  metode regresi linear sederhana (simple regression analysis) .  Regresi  dilakukan  sebanyak  2 kali  yaitu  menentukan  proyeksi  nilai
besaran  total  belanja  kegiatan  tahun berikutnya  dan  menentukan  proporsi jumlah  biaya  tetap  kegiatan  dan  biaya variabel  untuk  setiap  model.  Metode  ini menganggap  bahwa  hubungan  antara cost dan volume  of  activity berbentuk  garis lurus/linier  (Y  =  a  +  bX),  di  mana  Y merupakan  variabel tak  bebas (dependent) dan X merupakan variabel bebas

## (independent)
Teknik  Penentuan  Biaya  Tetap  Dan

## Biaya Variabel
Kebanyakan kasus kegiatan yang dilaksanakan  di  lingkungan  pemerintah daerah,  pada  dasarnya  susah  untuk mengelompokkan  biaya  tetap  dan  biaya variabelnya. Biaya-biaya tersebut cenderung bersifat campuran (mixed cost) . Untuk  dapat  memisahkan  biaya  total menjadi  biaya  tetap  dan  biaya  variabel, dapat digunakan metode regresi (method of least squares) ,seperti tersebut dibawah ini:
Estimasi Koefisien
Untuk melakukan penaksiran
intercept(fixed cost) dan slope (avaragevarbiable cost) , digunakan metode kuadrat terkecil  biasa (method  of  ordinary least  squares,  OLS) .  Metode  OLS    dapat dijelaskan dengan model regresi 2 variabel berikut ini:
u X Y    1
1 0  
Sedangkan  untuk  lebih  dari  2  variabel, bentuk persamaan seperti berikut ini:
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431 u iXi Y n     1 0   n menunjukkan banyaknya variabel penjelas yang dalam hal ini adalah volume of activity .
Y
= total cost
X 1 ,X 2 ,…  = volume of activity
0  = total fixed cost
,... , 2 1   = tarif  of  variable cost
u = residual
Regresi  dengan  2  variabel  dapat  dihitung dengan menggunakan persamaan sederhana, seperti di bawah ini:
       2 2 1 ) ( X X n Y X XY n  n X Y     1 0  

## Standar Error Estimasi
Untuk  menghitung  standar  error  dari  hasil estimasi digunakan formula sebagai
berikut: k n Y Y SE i     ) ˆ ( SE = standard error of estimation
Y i = cost sesungguhnya  yang diamati
Y ˆ = cost hasil estimasi k = jumlah keseluruhan variabel
Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  merupakan  ukuran yang  menunjukkan  persentase  perubahan variabel  tak  bebas  yang  disebabkan hubungan  linier  dengan  variabel  bebas. Cost tidak hanya berubah dalam hubungannya  dengan volume  of  activity , tetapi  masih  ada  faktor  lain  (misalnya harga) yang berpengaruh terhadap perilaku cost . Dengan menghitung koefisien determinasi  dapat  diketahui  berapa  persen perubahan suatu cost yang disebabkan oleh volume  of  activity .  R 2 dapat  dihitung dengan formula di bawah ini:
     2 2 ) ( ) ˆ ( Y Y Y Y R i Y adalah  rata-rata  Y  observasi (sesunguhnya).
Uji Signifikansi Variabel Bebas (Independet  Variable  )uji  signifikasi dilakukan dengan mengunakan uji F Uji ini digunakan untuk mendeteksi signifikansi  semua  variabel  independen secara  bersama  mempengaruhi  variabel dependen.  Dan  uji  t    Uji  ini  digunakan untuk  mendeteksi  signifikansi  variabel independen  (secara  individual)  terhadap variabel  dependen  yang  digunakan.  Untuk melihat apakah variabel bebar berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  tak  bebas digunakan  uji  beda  rata-rata  koefisien terhadap nol. Jika sama dengan nol berarti
tidak signifikan dan jika tidak sama dengan nol berarti signifikan berpengaruh.
Terdapat 2 macam uji, yaitu Uji F dan Uji t. Kedua  uji  tersebut  menggunakan  dasar hipotesis sebagai berikut:
H o : 0  i  H A : 0  i 
3. Pendekatan Metode Diskusi ( focused group discussion )
Pendekatan metode diskusi dalam penyusunan ASB digunakan untuk memperoleh  masuk-masukan  dari  SKPD tentang  aktivitas  dan  output  dari  suatu kegiatan,  dan  juga  masukan-masukan tentang cost driver dari suatu kegiatan.Hasil yang  diharapkan  dari  pendekatan  metode diskusi  ini  adalah  kesepahamantentang aktivitas, output dan cost driver dari suatu kegiatan antara penyusun dan SKPD dalam penyusunan ASB.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pembentukan model ASB kecamatan  di  Kabupaten  Lebak  dilakukan melalui  lima  tahapan  yang  saling  terkait satu  dengan  yang  lain,  proses  ini  dimulai dari inventariasasi dan identifikasi berbagai program  dan  kegiatan  yang  dilakuan kecamatan.  Inventarisasi  dan  identifikasi dilakukan  dengan  membedah  realisasi anggaran Kab Lebak  tahun 2012, 2013 dan 2014      proses  ini  menghasilkan  data perkegiatan, alokasi anggaran (pagu
anggran) dan ouput dari kegiatan- kegiatan yang  dilakukan  semua  kecamatan  di  Kab Lebak.
kedua  mengklasifikasikan  berbagai kegiatan-  kegiatan    yang  mempunyai rumput  desian  kegiatan  yang  sama  yang memiliki kesamaan nama kegiatan,  output dan  cost  drivernya  yang  kemudian dikelompokan  menjadi  satu    ASB.  Pada proses  klasifikasi    di  hasilkan  kegiatan- kegiatan  apa  saja  yang  perlu  dan  akan dibuatkan ASBnya. Prinsip dasar pengelompokkan  kegiatan  berdasarkan jenis  kegiatannya  dengan  melihat  apakah kegiatan  yang  dilaksanakan  memiliki kesamaan  nama  kegiatan, output yang dihasilkan dan kesamaan cost driver untuk melaksanakannya. Dengan demikian, sekalipun  memiliki  nama  kegiatan  yang berbeda-beda,  namun  jika  dilihat  dari kesamaan output yang  dihasilkan  dan cost driver nya, sesungguhnya kegiatan dimaksud  merupakan  jenis  kegiatan  yang sama. Di tahap ketiga dilakukan klarifikasi dan kesepakatan dengan stakeholder terkait terhadap  klasifikasi  awal  yang  dilakukan pada tahap sebelumnya.   Tahap klarifikasi dilakukan dengan melalui  FGD (Focussed Group  Disscussion) atas  pengelompokan awal terkait aktivitas, output dan cost driver dari  suatu  kegiatan.  Lalu  menyepakati penyempurnaan  atas  kelompok-kelompok ASB tersebut. Berdasarkan tahapan
tersebut  dihasilkan  pengelompokan  4 kegiatan yang perlu dibuatkan ASB seperti terlihat pada tabel berikut ;

## Tabel I
ASB kegiatan kecamatan di Kabuapten Lebak
Sumber : Hasil Penelitian
Pada tahap keempat,  disusun model regresi masing  –  masing  kelompok  ASB.  Model regresi    dibentuk  untuk  memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak.  . Tahap ini mencakup tiga langkah utama yaitu:
1. Penentuan  Pengendali  Belanja  (Cost
Driver) dari Tiap  – tiap Jenis Kegiatan. Pada  Tahap  di  hasilkan  pengendali belanja  (Cost  Driver)  untuk  masing- masing  ASB
Tabel 2 Pengendali Biaya (Cost Driver) ASB
Sumber : Hasil Penelitian
2. Penentuan  Nilai  Belanja  Tetap  (fixed cost)  dan  Belanja  Variabel  (variable cost) untuk Setiap Jenis Kegiatan. Teknik yang digunakan untuk menentukan  belanja  tetap  dan  belanja variabel terdiri dari:
a.  Metode  Scatterplot,  tujuannya adalah  untuk  melihat  apakah asumsi  hubungan  linier  wajar atau tidak.
b.  Metode  High-low,  tujuannya untuk  menentukan  persamaan suatu  garis  lurus  dengan  lebih dahulu  memilih  dua  titik  (titik tertinggi dan titik terendah) yang akan digunakan untuk menghitung  parameter  pemintas dan  kemiringan.  Titik  tertinggi didefinisikan sebagai titik dengan  tingkat  output  atau aktivitas tertinggi. Titik terendah didefinisikan sebagai titik
dengan  tingkat  output  atau aktivitas terendah.
c.  Metode  Least  Square,  tujuannya untuk menentukan prediksi
persamaan garis terbalik
berdasarkan jarak/perbedaan vertikal    terkecil  antara  belanja aktual  dengan  belanja  yang diprediksi oleh persamaan garis. Metode  least  Square  dapat dilakukan dengan bantuan
software  berupa  SPSS  dengan menggunakan model regresi sederhana.
Dari  tahapan  ini  dihasilkan  Fixed cost  dan  Variabel  Cost  untuk masing  –  masing  ASB  yang kemudian di hasilkan Formula ASB untuk  masing  Kegiatan  sebagai berikut :
a. Formula ASB: Untuk  Penyusunan Dokumen  Rutin  Kecamatan
Y= Rp 7.064.134 + (Rp 108.016
X1) + (Rp 12.866 X2) + Uang Lembur  + Belanja Jasa Konsultan Di mana:
Y : Prediksi Total Belanja a : Belanja Tetap = Rp. 7.064.134,- b1 : Belanja Variabel 1 = Rp.
108.016,-
b2 : Belanja Variabel 2 = Rp.
12.866,-
X1 : Jumlah Tim dan Lama Waktu Penyusunan (OB) X2 : Jumlah Dokumen
Di  mana  dalam  rumusan  ini  dihasilkan belanja  tetap,  belanja  variabel  serta belanja  uang  lembur  dan  belanja  jasa konsultasi  (khusus  untuk  belanja  jasa konsultasi  ditambahkan  bila  kecamatan tidak  memiliki  tenaga  ahli  serta  biaya lembur dianggarkan bila kegiatan tersebut membutuhkan tambahan waktu. Rumusan  formula  tersebut  sebagai berikut ;

## Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa konsultansi dapat dianggarkan  jika  dalam  hal  instansi pelaksana proyek/kegiatan tidak memiliki tenaga ahli dan atau kemampuan yang cukup untuk mengerjakannya sendiri.

## Uang Lembur
Uang  lembur  hanya  dianggarkan  jika kegiatan dimaksud membutuhkan tambahan waktu ekstra (melebihi waktu kerja  normal)  dalam  menyelesaikan pekerjaan.Tambahan waktu ekstra dapat terjadi  jika  sifat  pekerjaan  sangat mendesak  untuk  diselesaikan  (a).  Sifat pekerjaan yang mengharuskan bekerja di luar  jam  kerja  normal;  (b)  Adanya batasan  waktu  untuk  menyelesaikan pekerjaan  dan/atau  (c).  Karena  beban kerja  yang  melebihi  kapasitas  tenaga
penyelenggara  yang  tersedia  untuk melaksanakannya.
Uang  lembur  dihitung  dengan  cara mengalikan  jumlah  pegawai  yang lembur  dengan  jumlah  jam  lembur dengan  standar  biaya  lembur  yang berlaku  (Biaya  lembur  =  ΣPegawai  x ΣJam Lembur x Standar Biaya Lembur).
b. Formula  ASB: Penyelenggaraan MUSRENBANGDES dan

## MUSRENBANGCAM  oleh    SKPD
Kecamatan
Y= Rp 16.687.650 + ((53,353
X) + Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Di mana:
Y : Prediksi Total Belanja a : Belanja Tetap = Rp.
16.687.650,- b : Belanja Variabel = Rp. 53.353,- X  :  Jumlah  Peserta  x  Lama  Waktu (OH)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam

## Daerah:
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
hanya dianggarkan jika kegiatan dimaksud dilaksanakan di dalam wilayah  kota  Kab.  Lebak  atau  kegiatan dimaksud memerlukan koordinasi dengan  kecamatan  lain  di  dalam  Kab.
Lebak.
Besarnya nilai Belanja Perjalanan Dinas Dalam  Daerah  dihitung  dengan  cara mengalikan jumlah orang dengan standar  perjalanan  dinas  dalam  daerah sesuai  ketentuan  yang  berlaku  (ΣOrang x Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah).
c. Formula ASB: Peningkatan
Pelayanan Kepada Organisasi Kemasyarakatan

## Y= Rp 57.333.792 X
Di mana:
Y : Prediksi Total Belanja b : Belanja Variabel = Rp. 57.333.793,- X  :  Jumlah  Organisasi  Kemasyarakatan yang Dibina
d. Formula ASB: Penunjang
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
Y= Y= Rp 33.570.349 X
Di mana:
Y : Prediksi Total Belanja b : Belanja Variabel = Rp.
33.570.349,-
X : Jumlah Desa dalam Kecamatan
3. Penentuan Nila Rata-rata (Mean, Batas Atas, dan Batas bawah untuk Masing- Masing Sebaran Belanja) Nilai  rata-rata,  batas  atas  dan  batas bawah  dicari  untuk  memperoleh gambaran  awal  atas  rata-rata  dari pengalokasian  belanja  setiap  jenis kegiatan dan pengendalian belanjanya.
Menghitung  nilai  minimum  dan maksimum  belanja  dari  model regresi  sederhana  dari  masing- masing kelompok ASB.Cara menentukan  nilai  rata-rata,  batas atas,  dan  batas  bawah  adalah sebagai berikut :
a. Nilai rata-rata : Total
Nilai/Jumlah Data
b. Nilai Batas Bawah : (Nilai Rata- rata – Standar Deviasi)/Total Nilai Rata-rata
c. Nilai Batas Atas : (Nilai Rata-rata
+ Standar Deviasi)/Total Nilai Rata-rata Penentuan nilai rata- rata dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS dengan analisis deskriptif statistik.
Pada tahap ini dihasilkan nilai rata – rata  (mean,  batas  atas,  dan  batas bawah untuk masing-masing sebaran belanja)
a. Rata – Rata  (mean, batas atas, dan
batas  bawah  untuk  masing-masing
sebaran belanja) untuk ASB: Penyusunan  Dokumen    Rutin Kecamatan
Tabel 3  Proporsi Alokasi Belanja Perkegiatan
Sumber : Hasil penelitian
b. Rata – Rata  (mean, batas atas, dan batas  bawah  untuk  masing-masing sebaran belanja) untuk ASB Penyelenggaraan    Musrembangdes dan  Musrembangcam OLEH OPD Kecamatan
Tabel  4 Proporsi Alokasi Belanja Perkegiatan
Sumber : Hasil Penelitian
c. Rata – Rata  (mean, batas atas, dan batas  bawah  untuk  masing-masing
sebaran belanja) untuk ASB:
Peningkatan pelayanan kepada
organisasi kemasyarakatan.
Tabel 5 Proporsi Alokasi Belanja Perkegiatan
Rata  –  Rata    (mean,  batas  atas,  dan batas  bawah  untuk  masing-masing sebaran belanja) untuk ASB: Peningkatan pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan.
Tabel 6  Proporsi Alokasi Belanja Perkegiatan
Kelima ,    Due  deligent  Dalam  tahapan  ini dilakukan  simulasi  formula  terhadap sebuah  kegiatan  dan  melakukan  evaluasi terhadap kewajaran Biaya yang di hasilkan.

## 4. Simpulan
a. Model penyusunan Analisis Standar Belanja  (ASB)  yang  dihasilkan berupa model prediksi yang bermanfaat dalam menunjang proses  perencanaan,  penganggaran dan pengawasan terhadap Anggaran Pemerintah kecamatan yang dilakukan melalui tahapan –tahapan : a). Inventarisasi,identifikasi, Klasifikasi,Klarifikasi,  Pembuatan Model dan Due diligent.
b. Hasil  analisis  kewajaran  belanja berdasarkan persentase batas bawah dan  batas  atas  yang  diperoleh  dari pengolahan  data  dapat  diketahui kewajaran  belanja  kegiatan,  dan untuk pengendalian besaran belanja agar  tidak  terlalu  besar  persentase batas  bawah  dan  batas  atasnya, digunakan estimasi persentase batas bawah dan batas atas sewajarnya.

## Daftar Pustaka
Bastian,  Indra.  2010. Akuntansi  Sektor Publik:  Suatu  Pengantar. Edisi
Ketiga. Jakarta: Erlangga. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan
Manajemen  Keuangan  Daerah ,  Penerbit Andi, Yogyakarta.
Pohan, Adolp, 2007, Penyusunan Anggaran  Berbasis  Kinerja ,  dalam
Pengelolaan  Keuangan  Darah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Penyunting: Abdul Halim dan Theresia
Damayanti,  UPP  STIM  YKPN,
Yogyakarta.
Ritonga,  Irwan  Taufiq,  2010, Analisis Standar  Belanja : Konsep,  Metode Pengembangan, dan Implementasi di
Pemerintah Daerah , Sekolah
Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
Universitas  Gadjah  Mada  (UGM),  2000,
“Standar  Analisa  Belanja  Anggaran Daerah”, Executive  Summary ,  Kerja Sama Antara Setwilda Propinsi Jawa Tengah  Dengan  PAU  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.