Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG- UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

## Eko Nurisman, Risko Fitriano
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia e-mail: {1851070.risko@uib.edu }

## Abstrak
Sesudah  Negara  Indonesia  merangkai,  menetapkan  dan  juga  mengalami  pembetulan  kedua tentang  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindakan Korupsi, hasilnya masih banyak terdapat ketidaksesuianya dalam penerapan aturannya. Banyak aturan  maupun  regulasi-regulasi  pemerintah  yang  masih  janggal  dan  menimbulkan  multitafsir dalam masyarakat awam. Sehingga masalah mengenai penyelewengan terhadap uang baik milik perorangan  maupun  Negara  menjadi  titik  utama  permasalahan  Negara  yang  menjadi  fokus pemerintah Negara. Pemerintah pun mnjadi gencar dalam merfomulasi UU KPK menjadi UU KPK baru. Tetapi faktanya dalam proses perancangan maupun pengesahannya para pihak tidak menerapkan  bahwa  tidak  memperhatikan  asas  kedayagunaan  dan  justru  malah  memperlemah kinerja dari pihak KPK.
Kata kunci: Asas Kedayagunaan; Asas Keterbukaan; Korupsi

## Abstract
After the State of Indonesia compiled, enacted and also experienced a second revision of Law Number 30 of 2002 concerning the Commission to Eradicate Corruption, the result was that there were still many inconsistencies in the application of the regulations. Many government rules or regulations  are  still  odd  and  cause  multiple  interpretations  in  ordinary  society.  So  that  the problem of misappropriation of money belonging to both individuals and the State becomes the main  problem  point  for  the  State  which  becomes  the  focus  of  the  State  government.  The government has been incessant in formulating the KPK Law into the new KPK Law. But the fact is that in the process of designing or ratifying it, the parties do not apply that they do not pay attention to the principle of efficiency and actually weaken the performance of the KPK.
Keywords: Principle of Usefulness, Principle of Openness, Corruption

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## I. Pendahuluan
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  merupakan  suatu  bentuk  aturan  dari suatu peraturan perundang undangan yang didalamnya terdapat tahapan tahapan penting dalam memberntuk suatui peraturan perundang undangan yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan,  tahap  pembahasan,  tahap  pengehasan  atau  tahap  penetapan  dan  tahap pengundangan. Peraturan Perundang-Undang merupakan suatu peraturan yang memiliki sifat  tertulis  diaman  didalamnya  harus  memuat  norma  hukum,  dimana  norma  hukum tersebut akan mengikat peratiran tersebut secara umum, instansi Negara yang berwenang membentuk dan emnetapkan peraturan perundang undangan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetepakan oleh peraturan yang telah ada
Setiap  peristiwa  maupun  tahapan  didalam  pembentukan  Peraturan  Perundang Undangan memiliki jalinan satu sama lain didalam rangkaingan nya sehingga tidak bisa dipisahkan,  maka  dari  itu  pembentukan  Perundang  undangan  disebut  sebagai  sistem. Tahapan  didalam  suatu  pemebntukan  perundang  udangan  adalah  tahap  perencanaan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan juga tahap pernyeberluasan. Pembentukan peraturan  perundang  undangan  tertuang  berbagai  norma  hukum  didalamnya,  dimana susunan  didalamnya  telah  dibentuk  sesuai  dengan  aturan  dan  juga  pemikiran  yang matang,  pembentukan  dan  juga  susunan  peraturan  perundang  undangan  ini  dibentuk untuk kepentingan bersama bukanlah keperntingan pribadi saja.
Indonesia  mengenal  adanya  sistem  pembagian  kewenangan  yang  baik  antara kewenangan dari pemerintah pusat dan juga kewenangan pemerintah daerah. Peranan dan fungsi sudah ditetapkan oleh undang undang dengan terperinci dalam proses membuat produk hukum bagi lapisan pemerintah pusat maupun daerah. Dalam Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011,  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  terkait,  Pasal  5 mengatur, “Dalam  membentuk  Peraturan  Perundang-undangan  harus  dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan,  dapat  dilaksanakan,  kedayagunaan  dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan”.
Bahwasannya  dalam  pembentukan  UU  Nomor  19 Tahun  2019 Tentang  Perubahan Kedua Atas  UU  Nomor  30 Tahun  2002 Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang justru  tidak  sesuai  dengan  asas  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan  dimana  adanya  UU KPK  yang  baru  justru  membawa  permasalahan  dalam  pelaksanaan  kinerja  di  KPK. Indonesia adalah negara hukum yang mana hal tersebut telah dituangkan dalam konstitusi Negara Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1 Maka  sebagai  Negara  hukum  segala  tindakan  dan  perbuatan  warga  negaranya  wajib didasarkan  pada  hukum,  khususnya  tindakan  –  tindakan  yang  dilakukan  oleh  para penegak  hukum  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  KPK  (Komisi  Pemberantasan Korupsi). Hal tersebut dilakukan agar tidak ada kesewenang – wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. 2
Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu  dipahami  tentang  apa  yang  dapat  disebut  sebagai  suatu  tindak  pidana  korupsi. Pemahaman terhadap definisi tindak pidana korupsi saat ini telah berkembang sehingga menciptakan  banyak  definisi,  karena  disebabkan  prespektif  yang  digunakan  dalam
1 Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 Hasil Amandemen Ke-4 Menyatakan Bahwa “ Indonesia Adalah Negara Hukum.”
2 Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
melihat suatu tindak pidana korupsi. 3 Berikut adalah pengertian atau definisi dari tindak pidana korupsi, yaitu:
a) Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan  uang  Negara  atau  perusahaan  dan  sebagainya  untuk  kepentingan pribadi. 4
b) Berdasarkan Black Law Dictionary, Korupsi merupakan Tindakan yang dilakukan oleh pejabat ataupun kepercayaan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan  juga  melakukan  kesalahan  dengan  cara  memanfaatkan  keuntungan  untuk dirinya sendiri dan merugikan banyak orang, dimana hal ini bertentangan dengan kewajiban dan kebenaran lainnya. 5
c) Berdasarkan  Transparancy  International  TI,  Korupsi  adalah  Perbuatan memperkaya  diri  dengan  cara  melakukan  pendekatan  kepada  para  penguasa negara  dengan  melakukan  perbuatan  yang  menyalahgunakan  wewenang  atau kepercayaan  dari  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  perilaku  dari  para  pejabat publik, politikus, bahwak pegawai negeri. 6
Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang – orang yang memiliki kewenangan  dan  otoritas  yang  dampak  dari  tindak  pidana  korupsi  adalah  kerugian Negara.  Oleh  karenanya  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  KPK  diberikan  kewenangan  oleh Negara  untuk  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK memiliki kedudukan dan peran masing – masing. Yang dalam hal ini akan dibahas lebih mendalam mengenai dampak disahaknnya RUU KPK terhadap kinerja KPK. 7 Korupsi sebagai kejahatan extra ordinary atau  kejahatan  yang  luar  biasa  yang  melibatkan  kerah  putih  yaitu  orang  orang  yang memiliki  intelejensi  tinggi  membutuhkan  penegakan  hukum  yang extra  ordinary pula sehingga  dalam  beberapa  point  perlua  adanya  upaya  strategis  dalam  mewujudkan  hal tersebut. Kemudian saat ini dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dipertanyakan dan dievaluasi bagaimana wajah penegakan hukum tindak pidana korupsi di  Indonesia  saat  ini.  Apakah  dengan    lahirnya  UU  KPK  yang  baru  membuat  KPK semakin  tajam  taringnya  atau  justru  malah  menghambat  kinerja  KPK  sebagai  upaya beberapa  pihak  untuk  melemahkan  instansi  KPK. 8 Pada  faktanya  dengan  disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 justru bertentangan dengan filsafat penegakan hukum dimana fungsi  Filasafat  hukum  memiliki  tugas  yang  jelas  dimana  filsafat  hukum  harus memberikan  nilai  nilai  dasar  hukum  secara  filosofis  untuk  bisa  menetapkan  keadaan
3 Firdaus,  Fahmi  Ramadhan,  And  Bayu  Dwi  Anggono.  2019. Menimbang  Kewenangan  Dpr  Dalam Penggunaan Hak Angket Pada Kasus Korupsi Ktp Elektornik . Lentera Hukum 6, No. 1.
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi Korupsi Adalah Penyelewengan Atau Penggelapan Uang Negara Atau Perusahaan Dan Sebagainya Untuk Kepentingan Pribadi.
5 Berdasarkan Black Law Dictionary, Korupsi Adalah “ Sesuatu Perbuatan Dari Suatu Yang Resmi Atau Kepercayaan Seseorang Yang Mana Dengan Melanggar Hukum Dan Penuh Kesalahan Memakai Sejumlah Keuntungan Untuk Dirinya Sendiri Atau Orang Lain Yang Bertentangan Dengan Tugas Dan Kebenaran Kebenaran Lainnya.”
6 Berdasarkan Transparancy  International Ti,  “ Korupsi Adalah  Perilaku  Pejabat  Publik,  Politikus, Atau Pegawai  Negeri Yang Secara Tidak Wajar Dan Legal Memperkaya Diri Atau Memperkaya Mereka Yang Dekat Dengan Kekuasaan Dengan Cara Menyalahgunakan Kekuasaan Public Yang Dipercayakan Kepada Mereka
7 Mahmood, Mabroor. 2005. Corruption in Civil Administration: Causes and Cures. Humanomics, Vol. 21, No. 3 / 4.
8 Dardji  Darmodihardjo,  2002 , Pokok-pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat  Hukum Indonesia , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 32
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
hukum  yang  sesungguhnya,  sehingga  mampu  merumuskan  cita  cita  keadilan  terkait pernyataan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat, fakta hukum tatanan kehidupan, hingga  fundamental.  perubahan  di  bawah  tekanan  Memenuhi  keinginan  untuk perkembangan hukum pada waktu dan tempat tertentu melalui paradigma hukum baru. Upaya dalam menyelesaikan permasalahan mengenai gagasan dalam membentuk suatu hukum  yang  sempurna  dan  dapat  kokoh  berdiri  merupakan  fungsi  utama  dari  filsafat hukum,  dimana  filasafat  hukum  bisa  memberikan  pembuktian  terhadap  masyarakat bahwa hukum sudah ditetapkan sehingga kekuasaannya tidak menjadi permasalahan lagi didalam  masyarakat.  Mencoba  memecahkan  masalah  dengan  menggunakan  abstraksi bahan hukum tingkat tinggi, menggunakan sistem hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. 9 Ideologi negara, fungsi hukum, dan juga filasafat negara, akan selalu berkaitan  dengan  penegakan  hukum  di  indonesia,  dimana  ketiga  hal  tersebut  akan menjadi patokan dalam membangun negara. Norma dasar menjadi salah satu nilai yang harus  menjadi  sumber  cita  cita  dan  juga  moral  bangsa,  dikarenakan  nilai  nila  tersebut menjadi cita cita hukum dan juga paradigma untuk keadilan nasional yang berdasarkan hukum yang berlaku atau right law. 10
Detik ini, siapa yang tidak mengenal korupsi? Korupsi. Satu kata ini telah menjadi konsumsi  sehari-hari  oleh  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  sejak  beberapa tahun terakhir korupsi telah menjadi isu utama di negeri ini. Hampir setiap hari media massa, baik lokal maupun nasional memberitakan masalah korupsi. Namun sayangnya, hal ini belum bisa menghilangkan kebiasaan korupsi di Indonesia. Bahkan pada tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-118 sebagai negara paling korup dari 176 negara dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32. 11 Di level Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Singapura (87), Brunei Darussalam (55), Malaysia (49), dan Thailand (37). 12 Semakin kecil angka indeks menunjukkan potensi korupsi negara tersebut cukup besar, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan diatas, Etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan pada penilaian baik dan buruk terhadap nilai – nilai yang ada dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 13
Jika dilihat sejarahnya korupsi memang sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno,  Babilonia,  Roma,  abad  pertengahan  sampai  abad  sekarang.  Saat  ini  modus operandi korupsi pun semakin beragam. Korupsi yang dulu dilakukan secara sederhana, sekarang ditempuh dengan beragam cara yang rumit, rapi, dan semakin sulit dibongkar. Bahkan korupsi di Indonesia saat ini menjadi semakin sistematis dan terorganisir karena melibatkan para aparat penegak hukum. 14 Persoalan mengenai kasus korupsi di negara indonesia sudah bukan suatu kasus biasa, oleh karena itu dibutuhkan suatu revolusioner agar  dapat  membasmi  para  koruptor  di  Indonesia.  Seiring  dengan  itu,  adami  chazawi
9 Bismar Siregar, 1989 , Rasa Keadilan , PT. Bina Ilmu, Tunjungan S3E, Surabaya.Hlm 51
10 Budiono Kusumohamidjojo, 1999, Ketertiban Yang Adil, Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm 87
11 Astika  Nurul  Hidayah,  2008  .  “ Analisis  Aspek  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Rangka Pendidikan Anti Korupsi” , Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2. Hlm 53
12 Jhonson  Mahendra. Transparency  International  Indeks  Peresepsi  Korupsi .  diakses  dari www.cpi.transparency.org diakses tanggal 12 Januari 2021.
13 Sri Untari. 2012. “ Pancasila dalam Kehidupan Berasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara” dalam Margono (Ed). Pendidikan Pancasila Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan . Malang: Universitas Negeri Malang. Hlm 09.
14 M. Abdul Kholik,AF. 2010. Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia , Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11. Hlm 12
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
memngemukakan bhawa golongan kejahatan yang luar biasa haruslah menerima suatu tindakan korupsi dengan penanganan yang luar biasa pula. 15
Sehingga sikap anti korupsi telah mencerminkan notion etika Pancasila dimana sikap anti korupsi adalah sikap yang menganggap bahwa tindakan korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang  mana  akibat  dari  perbuatan  korupsi  sangatlah  merugikan  banyak  pihak  sehingga korupsi adalah suatu hal yang harus diperangi dan diberantas. Sikap anti korupsi adalah sebuah sikap yang selalu konsisten dengan notion etika Pancasila karena pada dasarnya sikap anti korupsi itu sendiri bersumber pada etika pancasila dan memiliki tujuan yang sama dengan notion etika pancasila baik dalam hal pemikiran maupun diwujudkan dalam perbuatan sikap.
Indonesia adalah negara hukum 16 yang mana hal tersebut termaktub dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga memiliki konsekuensi logis bahwa setiap tindakan Pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hukum merupakan suatu instrumen yang hidup di masyarakat ubi societas ibi ius yang artinya dimana  ada  masyarakat  disitu  ada  hukum.  Sehingga  hukum  saat  ini  seolah  –  olah merupakan  suatu  kebutuhan  primer  yang  dicari  oleh  masyarakat  yang  mana  hukum digunakan untuk melindungi hak setiap orang agar tidak berbenturan dengan hak orang lain.
Menurut Arisoteles manusia merupakan mahluk sosial dengan sifat zoon politicon, dimana  yang  dalam  prakteknya  bukanlah  hak  yang  mudah  untuk  dijalankan  didalam kehidupan bermasyarakat. Manusia memiliki kepentingan dan juga kebutuhan tersendiri dimana  sertiap  kepentingannya  bisa  saja  bertentangan  dengan  kepentingan  orang  lain. Akibat  dari  adanya  perbedaan  tersebut  maka  terjadilah  ketidakseimbangan  didalam masyrakat.  Maka  dari  itu,  dalam  hal  ini  tata  kehidupan  dibutuhkan  didalam bermasyarakat  agar  tercapainya  suatu  keadilan.  Banyak  hukum  yang  telah  dibentuk dilanggar  bahwakn  dimanipulasi  kegunaan  dan  pentingannya  oleh  beberapa  orang dikarenakan tidak dianggap penting kehadiran dari hukum teresbut, hal itu biasa disebut sebagai masyarakat yang tidak memiliki kesadaran maupun kepatuhan terhadap hukum. 17 maka  dari  itu,  hukum  memiliki  tujuan  tersendiri  dalam  peran  mamberikan  kesadaran hukum terhadap masyarakat dengan menjamin kepastian dan juga keadilan hukum dalam masyarakat. Didalam ruang lingkup masyarakat terdapat beberapa elemen yanag berbeda mengenai  pola  perilaku  dan  juga  tata  kelakukan  dalam  memahami  dan  manjalankan norma  hukum.  perbedaan  tersebut  bisa  menimbulkan  kesenjangan  sosial  dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan berbagai macam konfil dan permasalah sosial sehingga dapat menggangu perkembangan hukum sebagaimana yang sudah diarahkan. Kesadaran hukum sangatlah penting didalam masyarakat sehigga hukum dapat dijadikan sebgai standart masyarakat dalam melakukan tindakan hukum secara sadar bukan malah tidak taat pada ketaatan hukum. 18
15 Bambang  Sutiyoso,  2010.“ Mencari  Format  Ideal  Keadilan  Putusan  dalam  Peradilan ”,  Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 17, Hlm. 65
16 Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
17 Sabian  Utsman, Dasar-dasar  Sosiologi  Hukum  Makna  Dialog  antara  Hukum  dan  masyarakat, (Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 12
18 Ida Bagus Ketut Weda, 2013. “ Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia ”, Jurnal Advokasi, Vol. 3, No. 2,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Sasaran  yang  hendak  dicapai  dalam  hukum,  terdapat  didalam  fungsinya  dimana adanya  perlindungan  manusia.  Hukum  sebagai  alat  utama  dalam  mencapai  tujuan perwujudan  dalam  mengatur  dan  mengarahkan  tatanan  dan  juga  tata  perilaku  dalam masyrakat. Tujuan hukum adalah untuk mencari keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum yang mana kesemuanya itu tidak akan tercapai bila dalam penegakan hukumnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Penegakan hukum yang tidak maksimal diakibatkan beberapa faktor yaitu : Pertama, 19 peraturan hukum yang ada tidak ideal, artinya peraturan hukum yang digunakan memiliki celah hukum yang dapat digunakan pelaku kejahatan untuk lepass dari jerat hukuman. Kedua, para penegak hukum yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan hukum. Praktik korupsi menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan para penegak hukum tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya  dengan  baik.  Ketiga,  budaya  hukum  saat  ini  yang  tidak  baik,  artinya masyarakat sendiri pun juga turut mengamini adanya praktik – praktik yang senyatanya jelas melanggar hukum.
Hal  tersebut  yang  mengakibatkan  penegakan  hukum  di  Indonesia  masih  jauh  dari ideal khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Korupsi. Satu  kata  ini  telah  menjadi  konsumsi  sehari-hari  oleh  masyarakat  Indonesia.  hukum terbentuk  harus  sesuai  dengan  kesadaran  masyrakat  didalam  hukum,  yang  artinya pembentukan hukum harus sejalan dengan perkembangan dan juga kehrndak yang terjadi didalam  masyarakat. 20 Hukum  yang  sesuai  dengan  perkembangan  manusia  atau perorangan  merupakan  hukum  yang  baik.  Maksudnya,  jika  melihat  perkembangan masyarakat  terhadap  kesadaran  hukum  dan  perkembangan  hukum  berkaitan  dengan kesadaran  masyarakat,  maka  dapat  dijabarkan  sebagai  kedasaran  hukum  yang sesungguhnya adalah generalisasi dari perkembangan hukum itu sendiri.
Belakangan  ini,  muncul  banyak  masalah  dengan  menurunnya  kesadaran  hukum tentang  kampanye  antikorupsi.  Pandangan  tentang  merosotnya  kesadaran  hukum terhadap  gerakan  anti  korupsi  disebabkan  karena  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran hukum  dan  ketidakpatuhan  hukum  yang  terkesan  dibiarkan  dan  tidak  dilakukan penegakan  hukum  secara  tergas.  Hal  yang  lebih  menyedihkan  adalah  hanya  sedikit masyarakat yang menajdi sorotan dan juga panutan, dan yang mengerti mengenai hukum malah  menjadi  pelaku  dari  pelanggaran  hukum.  peningkatan  dalam  kriminalitas  yang terjadi didalam masyrakat tidak hanya secara kuantitas saja tetapi juga secara kualitas dan juga jenisnya. Untuk mengetahui kenapa orang mematuhi hukum maka menurut penulis harus  dlihat  kesadaran  hukum  yang  ada  dimasyarakat  yang  mana  kesadaran  hukum merupakan  faktor  paling  penting  agar  masyarakat  mematuhi  hukum.  Suatu  peraturan dapat  ditegakkan  bila  adanyanya  dukungan  dari  masyarakat  terhadap  pentingnya kesadaran hukum, dimana kesadaran hukum menjadi dasar kelancaran dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. 21 Korupsi bukanlah budaya dari Negara dan Bangsa Indonesia karena sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 tujuan dibentuknya Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.
19 Fuller yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, 2006, Hukum dalam jagat ketertiban , dalam Acmad Ali , Ibid. Hal. 294
20 Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, 2016.  “ Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi ”, Open Journal Systems, Vol. 05, No. 02, Hlm 66
21 Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi , (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975) hlm. 89-90.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Setiap pembentukan hukum memiliki sasaran dalam pembentukannya yang hendak di gapai, dimana adnya fungsi hukum sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap keperntingannya. Tujuan hukum sendiri adalah ingin membentuk suatu  perwujudan  didalam  masyarakta  terhadap  hukum  dengan  mengatur  tatanan  dan perilaku masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mencari keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum yang mana kesemuanya itu tidak akan tercapai bila dalam penegakan hukumnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Penegakan hukum yang tidak maksimal diakibatkan  beberapa  faktor  yaitu  : 22 Pertama,  peraturan  hukum  yang  ada  tidak  ideal, artinya peraturan hukum yang digunakan memiliki celah hukum yang dapat digunakan pelaku kejahatan untuk lepass dari jerat hukuman; Kedua, para penegak hukum yang tidak melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan  peraturan  hukum.  Praktik  korupsi menjadi  salah  satu  faktor  yang  mengakibatkan  para  penegak  hukum  tidak  mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik;
Ketiga, Budaya hukum saat ini yang tidak baik, artinya masyarakat sendiri pun juga turut mengamini adanya praktik – praktik yang senyatanya jelas melanggar hukum.
Produk hukum berupa UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dianggap  bukan sebagai peraturan hukum yang ideal karena memiliki beberapa kelemahan yang justru menghambat  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  yang  salah  satunya  adalah terbentuknya  Dewan  Pengawas  dalam  tubuh  KPK.  Korupsi  sebagai  kejahatan extra ordinary atau kejahatan yang luar biasa yang melibatkan kerah putih yaitu orang orang yang memiliki intelejensi tinggi membutuhkan penegakan hukum yang extra ordinary pula sehingga dalam beberapa point perlua adanya upaya strategis dalam mewujudkan hal  tersebut.  Kemudian  saat  ini  dengan  adanya  UU  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  UU  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi perlu dipertanyakan dan dievaluasi bagaimana wajah penegakan hukum tindak pidana  korupsi  di  Indonesia  saat  ini.  Apakah  dengan  lahirnya  UU  KPK  yang  baru membuat  KPK  semakin  tajam  taringnya  atau  justru  malah  menghambat  kinerja  KPK sebagai upaya beberapa pihak untuk melemahkan instansi KPK.

## II. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative.  Jenis  penelitan  normative  merupakan  suatu  penelitian  hukum  yang menggunakan  penelitian  dengan  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Penelitian  hukum normative dapat pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam data sekunder terdapat  bahan-bahan  hukum  dalam  melakukan  penelitian  yaitu  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekuder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian akan  dikaji,  kemudian  akan  disusun  secara  sistematis,  dan  terakhir  akan  ditarik  suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematik  hukum,  taraf sinkronisasi verbal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 23 Penelitian hukum  normative  digunakan  sebagai  tujuan  memberikan  suatu  argumentasi  hukum
22 Fuller yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, 2006, Hukum dalam jagat ketertiban , dalam Acmad Ali , Ibid. Hal. 294
23 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm. 34
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
terhadap  dasar  penentu  dalam  permasalahan  yang  diangkat. 24 Menurut  Peter  Mahmud Marzuki,  penelitian  hukum  normative  adalah  suatu  proses  dalam  menentukan  sebuah aturan  hukum,  prinsip  prinsip  hukum,  dan  juga  doktrin  doktrin  hukum  dalam  hal menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. 25

## III. Pembahasan
Proses  pembentukan  undang-undang  menurut  Pasal  15  ayat  (1),  dan  Pasal  16 Undang-Undang No. 10 th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan sesuai dengan Program Legislasi Nasional, yang merupakan perencanaan penyusunan  UndangUndang  yang  disusun  secara  terpadu  antara  Dewan  Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia. Rancangan undang-undang bisa berasal dari Komite  Perwakilan  Rakyat  (Presiden)  (Ketua),  atau  bisa  juga  dari  komite  perwakilan daerah  yang  dibentuk  sesuai  dengan  rencana  legislasi  nasional  dalam  beberapa  hal. Hubungan  antara  pembentukan  pusat  dan  daerah,  pemekaran  dan  pemantapan  daerah, pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  dan  hubungan  antara  penilaian  keuangan pusat  dan  daerah. 26 Ada  7  “asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan”  yang dicantumkan dalam dalam Pasal 5 huruf a s/d g. Disamping itu, Pasal 6 ayat (1) huruf a s/d j. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan bermula dari asas negara yang berdasarkan  hukum,  artinya  ketentuan  penggunaan  kekuasaan  secara  formal  dibatasi dalam UUD 1945 dan kemudian ditegaskan kembali dalam pembentukan UUD. Regulasi.
UU  KPK  tidak  memenuhi  asas  pembentukan  perundang  udnangan  yang  baik. Pembentukan  RUU  KPK  menimbulkan  pro  dan  kontra  didalam  masyarakt,  dimana pembenukn  tersebut  dianggap  melemahkan  kedudukan  dari  KPK  sendiri  dalam melakukan pemberantasan terhadap koruptor, dimana penolakan terjadi dalam berbagai kalangan dari pakar hukum, pegiat anti korupsi, hingga mahasiswa dan juga masyarakat luas.  Jika  dilihat  dari  sisi  formalnya  pembentukan  perancangan  Perundang  undangan tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah  berlaku  dikarenakan  adanya ketidaksesuaian dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangn-Undangan.
UU KPK juga tidak memenuhi asas keterbukaan, diman terlihat jelas dalam pro dan kontra masyarakat dalam berbagai kalangan dalam pengesahan RUU KPK yang secara substansi  dianggap  melemahkan  lembaga  atau  instansi  KPK  dalam  pemberantasan penjahat  berkerah  putih.  Proses  pembentukan  RUU  KPK  tidak  mengikutsertakan masyarakat  didalamnya,  sebagaimana  yang  diatur  didalam  pasal  188  ayat  (1),  (2),  (3) Perpres Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan undangan yaitu : 27 “ (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan;  (2)  Ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsultasi publik; dan (3)  Ketentuan  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  konsultasi  publik  diatur  dengan Peraturan Menteri.” Dalam hal ini, masyarakat merasa bahwa tidak adanya pemerintah
24 Ibid, hlm.36
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35.
26 Indra Z Rayusman, dkk, Hubungan Program Legislasi Daerah Dengan Perencanaan Pembangunan Daeah  Kabupaten  Way  Kana n,  Jurnal  Kebijakan  dan  Pembangunan,  Vol.  1  No.  1  29-53,  Program Pascasarjana, Universitas Lampung, 2014. Hlm. 32
27 M.  Laica  Marzuki, Hakekat  Desentralisasi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia, Jurnal Konstitusi, Majalah Mahkamah Konstitusi RI, Volume 4 Nomor 1 Maret 2007.Hlm. 39
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
mengikutsertakan  masyarakat  dalam  pembentukan  Revisi  Perundangn  undangan membuat masyarakat marah karena tidak memenuhi asas keterbukaan.
Bila  dikorelasikan  dengan  pembentukan  UU  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  UU  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi  ternyata  tidak  menerapkan  asas  kedayagunaan  dimana  dengan  adanya  UU tersebut justru memperlemah kinerja KPK yaitu antara lain:

## 1. Pelemahan  Independensi  KPK  Sebagai  Implikasi  Disahkannya  UU  Nomor  19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
KPK sebagai lembaga penegak hokum yang khusus menangani tindak pidana korupsimemiiliki  peran  penting  untuk  melakukan  baik  pemberantasan  korupsi ataupun  penindakan  korupsi. 28 Dengan  lahirnya  KPK  memberikan  harapan  baru kepada  masyarakat  Indonesia  bahwa  negara  benar  benar  memiliki  niat  untuk memerangi  tindak  pidana  korupsi  yang  mana  akibat  dari  kejahatan  tindak  pidana korupsi mengakibatkan kerugian yang sangat besar. 29 Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menempatkan KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnnya bersifat independen dan bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun.  Independensi  KPK  diperlukan  untuk terbebas  dari  pengaruh  manapun  sehingga  KPK  dapat  melaksanakan  fungsi  dan wewenangnya tanpa untuk takut pada pihak manapun dan lebih penting lagi tidak memiliki kepentingan apapun dalam melakukan penegakan hukum khususnya adalah kepentingan politik. Mengingat tindak pidana korupsi adalah kejahatan kerah putih yang pelakunya memiliki intelejensi tinggi dan memiliki jaringan yang melakukan kejahatan  korupsi  secara  sistematis  dan  terencana  dengan  baik.  Sehingga independensi  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  oleh  KPK  menjadi  faktor kunci  agar  dalam  melakukan  penegakan  hukum  KPK  tidak  tebang  pilih  dan melakukan  penegakan  hukum  setelah  mendapatkan  pesanan.  Oleh  karenanya independsi KPK wajib untuk dijaga mengingat pada tahun 2002– 2018 KPK  telah menangkap  tokoh  tokoh  politik  nasional  yang  bahkan  menjadi  pimpinan  partai sehingga hal tersebut menjadi bukti bahwasannya KPK sebagai lembaga independen yang terhindar dari kepentingan manapun telah berhasil membuktikkan kinerjanya kepada masyarakat. 30
Adanya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki implikasi bahwa  saat  ini  Independensi  KPK  tidak  seperti  dahulu  lagi.  Berdasarkan  Pasal  1 angka  3tmenerangkan, 31 “ Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Tindak  Pidana  Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam  rumpun  kekuasaan  eksekutif  yang  melaksanakan  tugas  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidan  korupsi  sesuai  dengan  undang  –  undang  ini”.
28 Muluk, M.R. Khairul. 2006. Menggagas Tangga Partisipasi Baru dalam Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol.14, No.4
29 Bambang Waluyo . 2014. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014. Hlm 32
30 Djarot.2013. Korupsi dan peran pendidikan saat ini. Yogyakarta: Kansius.Hlm 21
31 Pasal 1 Angka 3 Uu Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Kemudian  dipertegas  kembali  dalam  Pasal  3  UU  Nomor  19 Tahun  2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi, “ Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam  rumpun  kekuasaan  eksekutif  yang  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun” Sehingga dengan  lahirnya  Pasal  baru  tersebut  menempatkan  KPK  dalam  rumpun  eksekutif sehingga  berpotensi    membuat  KPK  tak  lagi  menjadi  lembaga  yang  independen karena saat ini KPK telah menjadi bagian dari eksekutif yatu dalam hal ini adalah Pemerintah. 32
2. Perubahan  Status  Pegawai  KPK  Menjadi  ASN  Sebagai  Dampak  Dari Berlakunya  UU  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Salah  satu  kunci  keberhasilan  KPK  dalam  mengungkap  kasus  besar  dan melakukan  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  menyelematkan negara  dari  kerugian  yang  bahkan  hingga  ratusan  milyar  adalah  dukungan  dari Pegawai  KPK  yang  dipilih  berdasarkan  kriteria  dan  standar  yang  ditentukan  oleh KPK. Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menerangkan bahwa rekruitmen pegawai KPK dilakukan oleh KPK secara mandiri. 33 Sehingga  dengan  adanya  proses  rekrutmen  yang  standar  nya  disesuaikan kepentingan  KPK  membuat  lembaga  KPK  dapat  menjalankan  tugas  dan wewenangnya dengan maksimal. 34 Namun dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  membuat  status  pegawai  KPK  menjadi  ASN  yang  tentunya  proses rekruitmen  KPK  akan  berubah  dan  mengacu  pada  UU ASN.  Berdasarkan  Pasal  1 angka 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menerangkan, “ Pegawai Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  aparatur  sipil  negara  sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan mengenai aparatur sipil negara” Diperjelas  kembali  dalam    Pasal  Pasal  69B  ayat  (1)  UU  Nomor  19  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi yang menerangkan, “Pada saat undang – undang in mulai berlaku,  penyelidikatau  penyidik  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  belum berstatus menjadi aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak  undang  –  undang  in  berlaku  dapat  diangkat  sebagai  pegawai  aparatur sipilnegara  sepanjang  memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan” Sehingga dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU  Nomor  30 Tahun  2002 Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  khusus mengatur tentang status pegawai KPK mengakibatkan status pegawai KPK menjadi ASN.  Status ASN  pun  juga  berimplikasi  pada  gaji  dan  tunjangan  pegawai  yang
32 A.M Mujahidin, MH, Rubrik Pembinaan Akhlak dan Kepemimpinan : Good Governance Suatu Langkah Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa Dalam Sistem Peradilan Satu Atap di Indonesia , Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 269 Tahun ke XXIII (IKAHI, April 2008).Hlm. 43
33 Teguh  Kurniawan.  2009.    Peranan  Akuntabilitas  Publik  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, Mei–Agustus 2009, hlm. 116-121 Volume 16, Nomor 2
34 M. Abdul Kholik,AF. Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia , Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11., hlm. 21
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
tentunya  dipersamakan  dengan  ASN  sesuai  dengan  UU  ASN  sehingga  perlu dipertimbangkan bahwa bagaimana mungkin pegawai KPK yang menangani perkara ratusan  milyar  bahakan  triliun  digaji  dengan  gaji  yang  tidak  semestinya  sehingga lama kelamaan akan berdaampak kepada kinerja pegawai KPK. 35

## 3.  Dewan Pengawas KPK yang Justru Dinilai Menghambat Kinerja KPK
Dengan disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  memberikan amanat  untuk  segera  membentuk  Dewan  Pengawas  yang  ternyata  persyaratan rekrutmen  Dewan  Pengawas  lebih  mudah  dibandingkan  persyaratan  yang  harus ditempuh oleh Pimpinan KPK selaku pihak yang diawas DEWAS. 36 Pimpinan KPK memiliki  persyaratan  yang  cukup  tinggi  diantaranya  memiliki  pengalaman  paling sedikit  15  tahun  dibidang  hukum,  ekonom,  perbankan,  dan  keuangan  sedangkan persyaratan  menjadi  DEWAS  hanyalah  S1  tanpa  diminta  memiliki  pengalaman khusus. Selain daripada itu mengenai hal yang krusial, Berdasarkan Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  DEWAS  memiliki  kewenangan  untuk memberikan  izin  penyadapan,  penggeledahan,  dan  penyitaan  sehingga  kerja pimpinan KPK akan bergantung sepenuhnya kepada keinginan DEWAS dan tidak seluwes kinerja Pimpinan KPK sebelumnya. 37 Sungguh sangat disayangkan bilmana dengan hadirnya DEWAS justru semakin memperlambat penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.

## IV. Penutup
Seharusnya pemerintah bersama DPR melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan masukan – masukan dari berbagai pihak khususnya para akademisi dan masyarakat. Karena dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi justru membuat KPK tidak mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, dalam hal ini terkhusus pada status pegawai KPK. Pegawai KPK adalah penggerak yang vital untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum sehingga seharusnya status pegawai KPK tidak sebagai ASN yang kesemuanya untuk menjaga kinerja KPK agar tetap maksimal. KPK adalah lembaga penegak  hukum  yang  memiliki  angka  kepercayaan  yang  tinggi  dimata  masyarakat. Sehingga kinerja KPK tidak boleh jatuh apalagi dengan adanya DEWAS yang dengan kewenangannya terkesan dapat mengkebiri penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.  dengan  adanya  UU  KPK  yang  baru  berimplikasi  hukum  yaitu  menjadikan KPK  sebagai  lembaga  dalam  rumpun  eksekutif  memiliki  kewajiban  untuk  selalu bertanggungjawab kepada Presiden  sehingga bagaimana mungkin KPK yang dianggap independen memiliki potensi diintervensi oleh kekuasaan sehingga dengan adanya hal tersebut seharusnya Pasal yang mengatur tentang independensi KPK dalam UU Nomor
35 Hendarman Supandji, 2009, Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan , Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang. Hlm. 71
36 Klitgaard, Robert. 1998a. International Cooperation Against Corruption. Finance & Development, Vol. 35, No. 1.Hlm. 32
37 Desta, Yemane. 2006. Designing Anti-Corruption Strategies for Developing Countries : A Country Study of Eritrea. Journal of Developing societies, Vol. 22 No. 4. Hlm. 73
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  UU  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang Komisi  Pemberantasan  Korupsi  perlu  dilakukan  upaya  Judicial  Review  guna mempertahankna KPK sebagai lembaga penegak hukum independen yang terhindar dari pengaruh  dari  pihak  manapun.  Pemerintah  juga  seharusnya  memperhatiakn  asas  asas yang  harus  dipenuhi  sebgaiaman  mestinya,  sehingga  tidak  menibulkan  cacat  dalam peratiran  tersebut,  dan  juga  tidak  menimbulkan  pro  dan  kontra  didalam  masyarakat. Dimana UU KPK maupun RUU KPK menumbulkan pro dan kongra dalam masyarakat karena tidak memenuhi asas keterbukaan, asas pembentukan undang undang yang baik, dan asas kedayagunaan.

## Referensi
A.M Mujahidin, MH, Rubrik Pembinaan Akhlak dan Kepemimpinan : Good Governance Suatu Langkah Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa Dalam Sistem Peradilan Satu Atap di Indonesia, Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 269 Tahun ke XXIII (IKAHI, April 2008).
Astika  Nurul  Hidayah,  2008  .  “Analisis Aspek  Hukum Tindak  Pidana  Korupsi  dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2.
Bambang  Sutiyoso,  2010.“Mencari  Format  Ideal  Keadilan  Putusan  dalam  Peradilan”,
Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 17.
Bambang  Waluyo  .  2014.  Optimalisasi  Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia.  Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014.
Bismar Siregar, 1989, Rasa Keadilan , PT. Bina Ilmu, Tunjungan S3E, Surabaya. Budiono  Kusumohamidjojo,  1999, Ketertiban  Yang  Adil,  Suatu  Tinjauan  Problematik Filsafat Hukum Indonesia, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Dardji Darmodihardjo, 2002, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 32 Desta, Yemane. 2006. Designing Anti-Corruption Strategies for Developing Countries: A Country Study of Eritrea. Journal of Developing societies, Vol. 22 No. 4. Djarot.2013. Korupsi dan peran pendidikan saat ini. Yogyakarta: Kansius. Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika. Firdaus,  Fahmi  Ramadhan, And  Bayu  Dwi Anggono.  2019. Menimbang  Kewenangan Dpr Dalam Penggunaan Hak Angket Pada Kasus Korupsi Ktp Elektornik . Lentera Hukum 6, No.
Fuller yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, 2006, Hukum dalam jagat ketertiban, dalam Acmad Ali, Ibid.
Fuller yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, 2006, Hukum dalam jagat ketertiban, dalam Acmad Ali, Ibid.
Hendarman  Supandji,  2009,  Peningkatan  Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam Pelaksanaan  Tugas  Kejaksaan,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum  di Undip Semarang.
Ida  Bagus  Ketut  Weda,  2013.  “Korupsi  dalam  Patologi  Sosial:  Sebab,  Akibat  dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia”, Jurnal Advokasi, Vol. 3, No.
2.
Indra  Z  Rayusman,  dkk,  Hubungan  Program  Legislasi  Daerah  Dengan  Perencanaan Pembangunan  Daeah  Kabupaten  Way  Kanan,  Jurnal  Kebijakan  dan Pembangunan, Vol. 1 No. 1 29-53, Program Pascasarjana, Universitas Lampung, 2014.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Jhonson  Mahendra. Transparency  International  Indeks  Peresepsi  Korupsi.  diakses  dari www.cpi.transparency.org diakses tanggal 12 Januari 2021.
Klitgaard,  Robert.  1998a.  International  Cooperation  Against  Corruption.  Finance  & Development, Vol. 35, No. 1.
M. Abdul Kholik,AF. 2010. Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11.
M.  Abdul  Kholik,AF.  Eksistensi  KPK  dalam  Peradilan  Korupsi  di  Indonesia,  Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11.
M.  Laica  Marzuki,  Hakekat  Desentralisasi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi, Majalah Mahkamah Konstitusi RI, Volume 4 Nomor 1 Maret 2007.
Mahmood,  Mabroor.  2005.  Corruption  in  Civil  Administration:  Causes  and  Cures. Humanomics, Vol. 21, No. 3 / 4.
Muluk,  M.R.  Khairul.  2006.  Menggagas  Tangga  Partisipasi  Baru  dalam  Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol.14, No.4
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010. Putu  Ariesta  Wiryawan  dan  Made  Tjatrayasa,  2016.    “Analisis  Hukum  Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi”, Open Journal Systems, Vol. 05, No. 02. Sabian  Utsman,  Dasar-dasar  Sosiologi  Hukum  Makna  Dialog  antara  Hukum  dan masyarakat, (Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2009).
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.
Sri Untari. 2012. “Pancasila dalam Kehidupan Berasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara” dalam  Margono  (Ed).  Pendidikan  Pancasila  Topik  Aktual  Kenegaraan  dan Kebangsaan. Malang: Universitas Negeri Malang.
Sunaryati  Hartono,  Peranan  Kesadaran  Hukum  Rakyat  dalam  Pembaharuan  Hukum, Kertas  Kerja  pada  Simposium  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam  Masa Transisi, (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975)
Teguh  Kurniawan.  2009.    Peranan  Akuntabilitas  Publik  Dan  Partisipasi  Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi  Dan  Organisasi,  Mei–Agustus  2009,  Hlm.  116-121  Volume  16, Nomor 2.