1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-

## 1702

## PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERLANTAR ATAS HAK ANAK MENDAPATKAN JAMINAN KESEHATAN

## Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email: Khoirunnisa1488@gmail.com

## Abstract
Street children is a child who spends most of his time to make money or wandering in the streets or other public places. Article 28 B of the 1945 Law states that the state guarantees every child to live, grow and develop and is entitled to protection from violence and discrimination. Children also have the right to obtain proper health services according to their physical and mental spiritual needs. This research  uses  a  juridical-empirical  legal  approach  (socio-legal  research).  Adequate  child  health services are guaranteed in article 8 of the Child Protection Act and Article 62 of Law number 39 of 1999  concerning  Human  Rights,  both  for  children  who  have  families  and  abandoned  children without families. This study discusses how abandoned children who do not have an identity self and it  is  unknown  who  the  family  can  get  legal  guarantees  in  terms  of  health  insurance  because  in Article 34 paragraph (1) of the 1945 Law that the poor and neglected children are looked after by the state.

## Keyword : street children; protection ; health

## Abstrak
Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran  di  jalanan  atau  tempat  umum  lainnya.  Pasal  28  B  Undang–undang  1945  disebutkan bahwa  negara  menjamin  setiap  anak  untuk  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskiminasi.  Anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara  layak  sesuai  dengan  kebutuhan  fisik  dan  mental  spiritualnya.  Artikelini  menggunakan pendekatan  hukum  yuridis–empiris (sosio-legal  research). Pelayanan  kesehatan  anak  secara  layak dijamin  dalam  pasal  8  Undang  –  undang  Perlindungan  anak  maupun  Pasal  62  Undang–undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, baik bagi anak yang memiliki keluarga maupun anak  terlantar  tanpa  keluarga  Artikelini  membahas  bagaimana  anak  terlantar  yang  tidak  memiliki identitas  diri  dan  tidak  diketahui  siapa  keluarganta  dapat  memperoleh  jaminan  hukum  dalam  hal jaminan  kesehatan  karena  dalam  Pasal  34  ayat  (1)  Undang–undang  1945  bahwa  fakir  miskin  dan anak–anak terlantar dipelihara oleh negara.
Kata kunci : anak jalanan; perlindungan; kesehatan.

## A. Pendahuluan
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih  dalam  kandungan.  Pasal  2  (Kitab  Undang  -Undang  Hukum  Perdata)atau  Burgerlijk Wetbook menyatakan “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah lahir, setiap kali kepentingan anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap  tidak  pernah  ada”  dapat  disimpulkan  bahwa  anak  adalah  subjek  hukum  yang  hak-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
haknya  harus  terpenuhui  sejak  dalam  kandungan  hingga  terlahir  ke  dunia,  tetapi  apabila  anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal maka dianggap tidak pernah ada.
Secara Psikologis, anak jalanan adalah anak – anak yang pada suatu taraf tertentu belum memiliki cukup mental dan emosional yang kuat, Sementara mereka harus bergelut dengan dunia jalanan  yang  keras  dan  cenderung  berpengaruh  negatif  bagi  perkembangan  dan  pembentukan kepribadiannya. (Suyanto, 2013).
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak –  haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesusai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Perlindungan anak merupakan bagian dari masalah penegakan hukum,  yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan  antara  wsistem  hukum  dan  sistem  sosial,  polotik  ekonomi  dan  politik  dan  budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi yan interdevensi dengan fak tor – faktor yang lain. Demikian juga dalam hal perlindungan anak.(Rahardjo, 2009)Anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus kita jaga dan  membutuhkan  perlindungan  oleh  lingkungan  sekitarnya  terutama  orang  tua.  Lingkungan tempat  berkembang  seorang  anak  akan  sangat  menentukan  bagaimana  karakter  anak  tersebut terbentuk.
Tidak  semua  anak  beruntung  mempunyai  keluarga  yang  utuh  dan  dibesarkan  di lingkungan  yang baik  bahkan ada dan  masih banyak  anak  – anak  yang terlantar disekitar kita. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi  kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.(Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang  - Undang)yang  dimaksud  dengan  anak  terlantar  adalah  anak  yang  tidak  terpenuhi  kebutuhannya secara  wajar  baik  fisik,  mental,  spiritual,  maupun  sosial.Istilah-istilah  tersebut  secara  tidak langsung  menggambarkan  posisi  anak  jalanan  dalammasyarakat.  Meskipun  memiliki  hak penghidupanyang  layak  seperti  anak-anak  pada  umumnya,tetapi  realitanya  berbeda  dan  hampir semua anakjalanan mengalami marginalisasi pada aspek-aspekkehidupannya.(Astri, 2014)
Akibat  pengaruh  lingkungan  sosial,  dalam  hal  ini  pengaruh  teman  sebaya  terhadap kecenderungan  anak  turun  ke  jalan,  adalah  dimana  seorang  anak  kemudian  mulai  mempelajari keahlian  –  keahlian  tertentu  dari  teman  sebayanya  dan  merasakan  bagaimana  kehidupan dijalanan  sebenarnya.  Remaja  yang  turut  mempelajari  secara  aktif  kepentingan  –  kepentingan
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702 dan perspektif teman sebaya dalam rangka memuluskan integrasi dirinya dalam aktivitas teman sebaya yang berkelanjutan.(Desmita, 2009)
Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang – undang 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang  bersifat  internasional.  Jaminan  ini  dikuatkan  melalui  ratifikasi  konvensi  internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun  1990  tentang  Pengesahan  Convention  On  The  Rights  Of  The  Child  (Konvensi  Tentang Hak – hak anak).
Pasal 28 B Undang – undang 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup,  tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskiminasi. Pasal  ini  mempunyai  korelasi  dengan  pasal  28  G  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  dibawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi.  Bertentangan  dengan  fakta  yang  ada,  anak  –  anak  terlantar yang tidak memiliki keluarga justru tidak mendapat haknya seperti jaminan kesehatan.
Jaminan kesehatan adalah hak semua anak, dimana setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal.  Anak  juga  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Hal ini dijamin dalam pasal 8  Undang  –  undang  Perlindungan  anak  maupun  Pasal  62  Undang  –  undang  nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, baik bagi anak yang memiliki keluarga maupun anak terlantar tanpa keluarga, semua  anak memiliki hak  yang sama dan tidak dapat  dirampas oleh siapa saja. Kenyatannya  anak  terlantar    dan  fakir  miskin  tidak  memiliki  jaminan  kesehatan  yang  layak, termasuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  secara  layak  sesuai  dengan  kebutuhan  fisik  dan mental spiritualnya.
Artikel  ini  membahas  bagaimana  anak  terlantar  yang  tidak  memiliki  identitas  diri  dan tidak  diketahui  siapa  keluarganya  dapat  memperoleh  jaminan  hukum  dalam  hal  jaminan kesehatan karena dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 1945 bahwa fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara.
Penulis menemukan adanya kemiripan dengan artikel lainnya dalam bentuk jurnal,  yang dapat    menjadi  referensi  dalam  artikel  ini.  Menghindari  adanya  plagiatisme  dalam  artikel  ini berikut perbedaan artikel ini dan artikel lainnya  yaitu:
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
1. Damanhuri  Warganegara,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Jalanan”,  Jurnal  Ilmu Hukum,  2017.  Jurnal  ini  membahas  masalah  –  masalah  yang  terjadi  pada  anak  jalanan  dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak jalanan.  (Warganegara, 2017)
2. Herlina Astri, “Kehidupan Anak Jalanan di  Indonesia :  Faktor penyebab, tatanan hidup  dan kerentanan  berprilaku  menyimpang”,  2014.  Jurnal  ini  membahas  penyebab  munculnya  anak jalanan, dan kerentanan anak jalanan terhadap perilaku menyimpang.(Astri, 2014)
3. Pipin Armita, “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori Self Esteem” , 2016.  Jurnal  ini  membahas  pendekatan  sosial  yang  dilakukab  oleh  komunitas  atau  lembaga sosial  berupa  teori  self  esteem  yang  dimiliki  anak  jalanan,  untuk  memberikan  solusi  yang mendasar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan.(Armita, 2016)
Terdapat beberapa hal yang membedakan artikel ini dan artikel-artikel sebelumnya yaitu artikel  ini  membahas  hak  –  hak  anak  yang  wajib  didapatkan  walaupun  anak  jalanan  tidak memiliki keluarga, salah satunya jaminan kesehatan.

## B. Metode
Metode  penelitian  adalah  cara  utama  yang  digunakan  oleh  para  peneliti  untuk  mencapai tujuan  dan  menentukan  jawaban  masalah  yang  diajukan.  Artikel  ini  menggunakan  pendekatan hukum  yuridis  –  empiris (sosio-legal  research). Pendekatan  yuridis  adalah  suatu  pendekatan yang  mengacu  pada  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sedangkan pendekatan  normative  adalah  penelitian  terhadap  data  sekunder  bidang  hokum  (Amiruddin, 2004).  Data  sekunder  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum  tersier,  sehingga  dalam  mengolah  dan  menganalisis  bahan  hukum  tersebut  tidak  bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Spesifikasi penelitian yang  digunakkan  dalam  artikel  ini  adalah  deskriptif  analitis.Jenis  penelitian  hukum  empiris merupakan  jenis  artikelyang  menganalisa  suatu  permasalahan  hukum  atau  isu  hukum berdasarkan  suatu  permasalahan  yang  ada  dalam  masyarakat  itu  sendiri  dengan  cara mendapatkan data lapangan (Burhan, 2001). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  kepustkaan,  yang  didukung  data  lapangan melalui observasi.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## C. Hasil Dan Pembahasan
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini tercantum dalam Pasal 1 (Undang - Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan  Anak).  Anak  adalah  potensi  dan  generasi  muda  penerus  cita  –  cita  bangsa  yang memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai  harapan  pembentuk  karakter  negara  di  masa  depan. Setiap anak kelak akan memikul tanggung jawab yang berbeda – beda, maka semua anak perlu mendapat kesempatan  yang seluas – luasnya untuk tumbuh, berkembang, dan mengekspresikan semua  potensi  atau  bakat  yang  mereka  miliki.  Anak  –  anak  juga  mepunyai  hak  untuk berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Menurut  Kementerian  Sosial  RI,  anak  jalanan  adalah  anak  yang  menghabiskan  sebagian besar  waktunya  untuk  mencari  nafkah  atau  berkeliaran  di  jalanan  atau  tempat  umum  lainnya. Anak  jalanan  dalam  konteks  ini  adalah  anak  yang  berusia  antara  enam  sampai  dengan  delapan belas  tahun.  Sosok  anak  jalanan  bermunculan  dikota-kota,  baik  itu  di  emper-emper  toko,  di stasiun,  terminal,  pasar,  tempat  wisata  bahkan  ada  yang  dimakam-makam,  anak-anak  jalanan menjadikan tempat mangkalnya sebagai tempat berteduh, berlindung, sekaligus mencari sumber kehidupan, meskipun ada juga yang masih tinggal dengan keluarganya. Jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan (Armita, 2016).
Fenomena  anak  jalanan  berhubungan  dengan  masalah-masalah  lain,  baik  secara  internal maupun  eksternal,  seperti  ekonomi,  psikologi,  sosial,  budaya,  lingkungan,  pendidikan,  agama, dan keluarga. Mereka korban dari kondisi yang dialami individu, baik internal, eksternal maupun kombinasi keduanya. Munculnya anak jalanan, tidak bisa dilihat dari faktor ekonomi saja, tetapi banyak faktor  yang menjadi  pemicu, seperti kemiskinan, perhatian keluarga, kenakalan remaja, pola asuh yang salah.
Munculnya  fenomena  anak  jalanan,  yaitu  sejumlah  kebijakan  makro  dalam  bidang  sosial ekonomi  telah  menyumbang  munculnya  fenomena  anak  jalanan.  Modernisasi,  industrialisasi, migrasi  dan  urbanisasi  menyebabkan  terjadinya  perubahan  jumlah  anggota  keluarga  dan  gaya hidup  yang  membuat  dukungan  sosial  dan  perlindungan  terhadap  anak  menjadi  berkurang. Kekerasan  dalam  keluarga  menjadi  latar  belakang  penting  yang  menyebabkan  anak  keluar  dari rumah  yang  mengalami  tekanan  ekonomi  dan  jumlah  anggota  keluarga  yang  besar.  Terkait permasalahan  ekonomi,  sehingga  anak  terpaksa  ikut  membantu  orang  tua  dengan  bekerja  di
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 jalanan.  Orang  tua  “mengaryakan”  sebagai  sumber  ekonomi  keluarga  pengganti  peran  yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa.
Tidak tuntasnya penanganan anak jalanan selama ini disebabkan karena beberapa hal yaitu program  penanganan  anak  jalanan  yang  selama  ini  dilakukan  cenderung  hanya  bersifat  parsial, tidak  tepatsasaran,  kurang  sinergisnya  penyelenggara  penanganan  anak  jalanan  baik  di  internal pemerintah  maupun  antara  pemerintah  dengan stakeholder lainnya  (rumah  singgah,swasta, Lembaga  Swadaya  Masyarakat),  tidak  adanya  keberlanjutan  dari  program  program  yang dilakukan dan sebagainya. Kondisi inilah yang menyebabkan program program penanganan anak jalanan yang dilakukan tidak pernah mampu menyentuh akar persoalan.(Suyatna, 2011)
Perlindungan  anak  merupakan  upaya  penting  dan  segera  harus  dilakukan,  karena perlindungan  anak  merupakan  usaha  membangun  investasi  terbesar  peradaban  suatu  bangsa, sebab  apabila  fenomena  berbagai  bentuk  kekerasan  terus  menimpa  kaum  anak,  bukan  tidak mungkin  ketika  mereka  mencapai  usia  dewasa,  akan  menjadi  penyumbang  terbesar  kejahatan disebuah negara, demikian juga sebaliknya jika sedari muda mereka mendapat kasih sayang dan perlakuan  yang  benar,  maka  paling  tidak  cengkraman  patologis  dan  psisko-sosial  tidak  begitu kuat mempengaruhi mereka untuk berbuat jahat.
Perlindungan  anak  sudah  semestinya  tetap  berpedoman  pada  upaya  yang  holistik  yang menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Dalam konteks ini Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara,  mantan  Ketua  Komnas  HAM  RI  mengatakan,  bahwa masalahnya  tidak  semata-mata  bisa  didekati  secara  yuridis,  tetapi  perlu  pendeatan  yang  lebih luas yaitu, ekonomi, sosial dan budaya. Sejalan dengan itu Shanti Dellyana mengatakan, bahwa perlindungan  merupakan  satu  usaha  yang  mengadakan  kondisi  di  mana  setiap  anak  dapat melaksanakan hak dan kewajibannya(Nasution, 2006).
Perlindungan  anak  merupakan  bagian  dari  masalah  penegakan  hukum  yang    tidak sederhana, karena rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi  dan  budaya  masyarakat.  Sebagai  suatu  proses,  penegakan  hukum  pada  hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai hubungan dan interdevendensi dengan faktor – faktor yang lain, demikian juga dlam hal perlindugan anak.
Permasalahan  anak  harus  diatasi  secara  kompleks.  Proses  untuk  mengantisipasi perkembangan fisik,  jiwa dan mental  maupun kehidupan sosiologis  yang  lebih baik.  (Undang  - Undang Nomor 4 Tahun 1979  tentang kesejahteraan anak)  mengatur mengenai  hak  – hak anak yang terdapat dalam Pasal 2.
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
Pasal  tersebut  menjelaskan  adanya  perlindungan  anak  dalam  rangka  mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap mereka. Hal ini penting demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang  membawa akibat negatif yang tidak  diharapkan  dalam  upaya  perlindungan  anak.  Adanya  suatu  rasa  tanggung  jawab  dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga rasa keadilan yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan  dalam  upaya  pelaksanaan  perlindungan  anak  tersebut.  Tanggung  jawab  dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga rasa keadilan yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak tersebut.
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  dinyatakan  bahwa  perlindungan  anak bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan  sejahtera.  Namun  dalam  hal  ini  fakta  menunjukkan  lain terhadap  kehidupan  anak,  terutama  anak  jalanan.  Fenomena  anak  jalanan  di  Indonesia  adalah masalah  sosial  yang  kompleks.  Hidup  menjadi  anak  jalanan  sesunggunya  bukanlah  merupakan pilihan  yang  menyenangkan,  karena  mereka  berada  pada  kondisi  yang  tidak  memiliki  masa depan  yang  jelas.  Keberadaan  anak  jalanan  sering  dianggap  sebagai  biang  persoalan  oleh berbagai  pihak,  mulai  dari  keluarga,  masyarakat,  dan  Negara.  Namun  yang  patut  disayangkan adalah bahwa selama ini kita belum memberikan pehatian yang besar kepada mereka.
Anak  terlantar  sendiri  pada  umumnya  merupakan  anak  –  anak  yang  berasal  dari  latar belakang keluarga  yang  berbeda  –  beda,  ada  yang berasal  dari keluarga tidak mampu sehingga memaksa  mereka  untuk  turun  kejalan  dan  membantu  perekonomian  keluarga,  ada  juga  yang memang  tidak  diketahui  asal  usul  orang  tua  dan  keluarganya  sehingga  hilangnya  kasih  sayang dan memberatkan jiwa yang berakibat terbentuknya karakter yang negatif.
Penanganan  anak  jalanan  yang  dilakukan  haruslah  mengacu  pada  pada  tiga  tujuan  utama perlindungan  sosial  yaitu  mencegah  dan  mengurangi  resiko  yang  dialami  manusia  sehingga terhindar  dari  kesengsaraan  yang  parah  dan  berkepanjangan  meningkatkan  kemampuan kelompok – kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan, dan ketidaksamaan  sosial  ekonomi  serta  memungkinkan  kelompok  –  kelompok  miskin  untuk memiliki standar hidup yang bermartabat (Suharto, 2009).
Beberapa masalah yang paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kesehatan dan  pendidikan.Program  pendidikan  dapat  digunakan  untuk  mengajarkan  anak  mengatasi  dan mengelola stress, membangun hubungan sosial positif, bertanggung jawab dan belajar mengurus
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
- 1702 kesehatan  fisik  dan  psokologis.(D.  Geldard,  2012)  Hal  ini  sejalan  dengan  gagasan  Tilaar  yang mengatakan bahwa pendidikan mempunyai hakikat sebagai pembebasan manusia.(HAR, 2009). Selain itu esehatan anak anak terlantar sangat tidak terjamin karena mereka hidup disembarang tempat  yang  kadang  tidak  layak  untuk  dihuni  dan  tidak  ada  yang  memperhatikan  kesehatan mereka.  Setiap  anak  berhak  dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  termasuk didalamnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan  mental  spiritualnya.  Hal  ini  dijamin  dalam  Pasal  62  (Undang  -  Undang  Nomor  39  Tahun 1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia),  baik  bagi  anak  yang  memiliki  keluarga  maupun  anak terlantar  tanpa  keluarga,  semuanya  memiliki  hak  yang  sama  dan  tidak  dapat  dirampas  oleh siapapun.
Pemerintah  wajib  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang  komprehensif  bagi  anak. Namun  dimata  hukum,  seorang  anak  belum  cakap  melakukan  perbuatan  hukum  seperti  untuk membuat  persyarataan  administrasi  yang  diperlukan  atau  mengambil  jaminan  kesehatan  apa yang  di  butuhkan.  Oleh  karena  itu  untuk  mengakses  manfaat  dari  penyelenggaraan  jaminan kesehatan  yang  telah  disediakan  pemerintah,  anak  perlu  berada  dalam  pengasuhan  (Gibson, 2011).
Pasal  1  angka  2  (Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  21  Tahun  2013  tentang  Pengasuhan Anak)  menjelaskan  bahwa  pengasuhan  anak  adalah  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan kasih  sayang,  kelekatan,  keselamatan,  dan  kesejahteraan  yang  menetap  dan  berkelanjutan  demi kepentingan  terbaik  anak,  yang  dilaksanakan  baik  oleh  orang  tua  atau  keluarga  sampai  derajat ketiga  maupun  orang  tua  asuh,  orang  tua  angkat,  wali  serta  pengasuhan  berbasis  residensial sebagai  alternatif terakhir. Hal  ini juga dijelaskan dalam Pasal  55 ayat  (1) Undang  –undang  35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak,  dimana  pemeliharaan,  perawatan  dan  rehabilitasi  sosial  anak  terlantar  wajib diselenggarakan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  baik  dalam  lembaga  (melalui sistem panti pemerintahan dan panti swasta)  maupun di luar lembaga (sistem asuhan keluarga / perseorangan).
Apabila anak didapati di jalanan tanpa memiliki keluarga yang dapat dihubungi atau dituju, petugas  yang  berwenang  akan  membawanya  ke  panti  sosial  sementara  dimana  akan  dilakukan pendataan dan asesmen terhadap anak. Lalu anak diberi pembinaan baik fisik, spiritual dan sosial selama  kurang  lebih  1  bulan.  Setelah  waktu  tersebut,  anak  akan  diserahkan  kepada  Lembaga Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  sampai  diperolehnya  pengasuhan  berbasis  keluarga  yang permanen  (orang  tua  asuh,  wali,  atau  orang  tua  angkat).Pasal  57  (Peraturan  Pemerintah
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak)juga memberikan kemungkinan  bagi  lembaga  yang  menyelenggarakan  pemeliharaan  anak  terlantar  atau  pejabat yang berwenang dapat  mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak  terlantar.  Penetapan  pengadilan  tersebut  nantinya  sekaligus  menetapkan  tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

## D. Simpulan
Anak  jalanan  adalah  anak  yang  menghabiskan  sebagian  besar  waktunya  untuk  mencari nafkah  atau  berkeliaran  di  jalanan  atau  tempat  umum  lainnya.  Anak  jalanan  dalam  konteks  ini adalah  anak  yang  berusia  antara  enam  sampai  dengan  delapan  belas  tahun.  Fenomena  anak jalanan  berhubungan  dengan  masalah-masalah  lain,  baik  secara  internal  maupun  eksternal, seperti ekonomi, psikologi, sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, agama, dan keluarga.  Tidak tuntasnya  penanganan  anakjalanan  selama  ini  disebabkan  karenabeberapa  hal  yaitu  program penanganananak  jalanan  yang  selama  ini  dilakukan  cenderung  hanya  bersifat  parsial,  tidak tepatsasaran, kurang sinergisnya penyelenggarapenanganan anak jalanan baik di internalpemerintah maupun antara pemerintahdengan stakeholder lainnya (rumah singgah,swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat)
Beberapa masalah yang paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kesehatan dan pendidikan . Pemerintah wajib menyelenggarakan upaya kesehatan  yang komprehensif bagi anak.Pasal  1  angka  2  (Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  21  Tahun  2013  tentang  Pengasuhan Anak)menjelaskan bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang,  kelekatan,  keselamatan,  dan  kesejahteraan  yang  menetap  dan  berkelanjutan  demi kepentingan  terbaik  anak,  yang  dilaksanakan  baik  oleh  orang  tua  atau  keluarga  sampai  derajat ketiga  maupun  orang  tua  asuh,  orang  tua  angkat,  wali  serta  pengasuhan  berbasis  residensial sebagai  alternatif  terakhirApabila  anak  didapati  di  jalanan  tanpa  memiliki  keluarga  yang  dapat dihubungi  atau  dituju,  petugas  yang  berwenang  akan  membawanya  ke  panti  sosial  sementara dimana akan dilakukan pendataan dan asesmen terhadap anak. Lalu anak diberi pembinaan baik fisik, spiritual dan sosial selama kurang lebih 1 bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin, A. (2004). Pengantar Metode ArtikelHukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Armita,  P.  (2016).  Meningkatkan  Kesejateraan  Sosial  Anak  Jalanan  dengan  Teori  Self  Esteem.
PKS , 15 Nomor 4 .
Astri,  H.  (2014).  Kehidupan  Anak  Jalanan  Di  Indonesia:  Faktor  Penyebab,  Tatanan  Hidup  Dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang. P3DI , 1 .
Burhan, A. (2001). Metode ArtikelHukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Desmita,  D.  (2009). Psikologi  Perkembangan  Peserta  Didik  (Panduan  bagi  Orangtua  dan  Guru dalam  Memahami  Psikologi  Anak  Usia  SD,  SMP,  SMA) .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Geldard, D. (2012). Konseling Remaja Intervensi Praktis Bagi Remaja Beresiko (K. Geldard, ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gibson, R. L. (2011). Bimbingan dan Konseling . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
HAR,  T.  (2009). Kekuasaan  dan  Pendidikan  Manajemen  Pendidikan  Nasional  Dalam  Pusaran Kekuasaan . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Nasution, A. H. G. (2006). Prospek Perlindungan Anak . Jakarta: Rajawali.
Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis . Yogyakarta: Genta Publishing.
Suharto, E. (2009). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia . Bandung: Alfabeta.
Suyanto, B. (2013). Masalah Sosial Anak . Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
Suyatna,  H.  (2011).  Revitalisasi  Model  Penanganan  Anak  Jalanan  di  rumah  Singgah. Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik, 15 Nomor 1(Sosial).
Warganegara, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan . Hukum .

## Artikel Jurnal
Armita,  P.  (2016).  Meningkatkan  Kesejateraan  Sosial  Anak  Jalanan  dengan  Teori  Self  Esteem. PKS , 15 Nomor 4 .
Astri,  H.  (2014).  Kehidupan  Anak  Jalanan  Di  Indonesia:  Faktor  Penyebab,  Tatanan  Hidup  Dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang. P3DI , 1 .
Suyatna,  H.  (2011).  Revitalisasi  Model  Penanganan  Anak  Jalanan  di  rumah  Singgah. Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik , 15 Nomor 1 (Sosial).
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## Undang-undang dan Peraturan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang  -  Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang.
Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perlindungan Anak.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.