## KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENISTAAN
PASAL 310 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA (Putusan Nomor: 219/Pid.B/2008/Pn.Lmg )
Abstrak
M. Yanto, S.H., M.H muhamadyanto622@unisla.ac.id

## Universitas islam lamongan
Fenomena kejahatan terhadap pencemaran nama baik, sering dijumpai melalui pemberitaan oleh media massa, baik media cetak maupun elektronik, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan  tindak  pidana  penistaan  menurut  hukum  pidana  positif  Indonesia,  serta  untuk  mengetahui dasar pertimbangan hakim memutus hukuman percobaan terhadap pelaku tindak pidana penistaan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Metode penelitian ini menggunakan metode Statue Approach dan Case Approach, studi  ini  dilakukan  untuk  meneliti  aturan-aturan  yang  relevan  dengan  isu  hukum  yang  dikemukakan dan  dimaksudkan  untuk  melihat  aturan  yang  relevan  dengan  putusan  hakim  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  tentang  pengertian  menghina yaitu  “menyerang  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang”,  yang  diserang  itu  biasanya  merasa  malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam  lingkungan  nafsu  birahi  kelamin.  Perbuatan  yang  menyinggung  kehormatan  dalam  lapangan seksual  ini  tidak  termasuk  kejahatan,  kesopanan  atau  kejahatan  kesusilaan  yang  tersebut  dalam  Pasal 281  sampai  dengan  Pasal  303  KUHP.  Adapun  ketentuan  dari  tindak  pidana  penistaan  tersebut  diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan, Buku I khususnya Pasal 310, 311, 315, 317 dan Pasal 318 KUHP. Oleh karena itu terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dengan vonis pidana bersyarat ini, Penulis kurang  sependapat  karena  terdakwa  telah  terbukti  melanggar  asas  legalitas  dan  terdapat  unsur kesalahan,  mencemarkan  nama  baik  saksi  korban.  Selain  itu,  dalam  pandangan  Penulis  KUHP  lebih cenderung  melindungi  hak-hak  terdakwa  dari  pada  rasa  keadilan  korban  tindak  pidana.  Dalam memeriksa  dan  mengadili  perkara  pencemaran  nama  baik  (tindak  pidana  menista),  hakim  perlu mempertimbangkan  pula  keadaan  saksi  korban,  dengan  tujuan  melindungi  martabat  dan  kehormatan korban,  sehingga  putusan  yang  dijatuhkan  memenuhi  rasa  keadilan.  Meskipun,  menjatuhkan  vonis adalah  kewenangan  hakim,  namun  juga  harus  mempertimbangkan  tuntutan  jaksa,  juga mempertimbangkan  unsur  utama  dalam  ajaran  pertanggungjawaban  pidana,  yakni asas  legalitas dan kesalahan ,  serta  tidak  adanya  alasan  pemaaf  dan  akibat  yang  diderita  korban  dari  perbuatan  yang dilakukan terdakwa.

## Kata Kunci : Pencemaran Kehormatan, Kekuatan Hukum, Pertimbangan Hukum
I. PENDAHULUAN
Tindak Pidana penghinaan
/pencemaran  nama  baik  bukanlah  jenis kejahatan  yang  baru,  dan  tindak  pidana penghinaan  ini  telah  mendapatkan  tempat pengaturan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yakni  diatur  dalam  Buku  Kedua  Bab  XVI tentang “Penghinaan”.
Tindak  pidana  penistaan/penghinaan diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :
Barangsiapa sengaja merusak
kehormatan  atau  nama  baik  seseorang, dengan  jalan  menuduh  dia  melakukan
sesuatu  perbuatan  dengan  maksud  yang nyata  akan  tersiarnya  tuduhan  itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan  bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya Rp.4.500,-.
Pasal  310  ayat  (1)  KUHP  ini memang tidak menyebutkan kata “penistaan”,  tetapi  mengingat  rumusan tindak  pidana  penistaan  yang  diberikan KUHP tersebut, maka tindak pidana penistaan dapat dikategorikan sebagai pencemaran  nama  baik  atau  dapat  juga disebut  dengan  istilah  penghinaan  terhadap kehormatan dan atau nama baik seseorang di
mata  orang  lain.  Ketentuan  Pasal  310  ayat (1)  KUHP  ini  dapat  dikelompokkan  dalam pengertian  penghinaan.  Hal  ini  dikuatkan dengan disebutkannya dalam Pasal 311, 315, 317 dan Pasal 318 KUHP.
Unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah :
1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyerang  kehormatan  atau  nama  baik seseorang;
4. Dengan  menuduh  melakukan  sesuatu perbuatan tertentu;
5. Dengan  maksud  yang  nyata  supaya tuduhan itu diketahui umum.
“Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ini, tindak  pidana  penghinaan  kehormatan  lebih tepat disebut dengan tindak pidana penghinaan,  mengingat  jika  dipandang  dari sisi ajaran atau object delicti yang merupakan  maksud  atau  tujuan  dari  pasal tersebut yakni melindungi kehormatan”.
Menurut  R.  Soesilo,  penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu:
1. Menista ( smaad );
2. Menista dengan surat ( smaadachrift );
3. Memfitnah ( laster );
4. Penghinaan ringan ( eenvoudige belediging );
5. Mengadu  secara  memfitnah  ( lasterlijke aanklacht );
6. Tuduhan  secara  memfitnah  ( lasterajke verdarhtmaking ).
Delik  yang terdapat  dalam  Pasal  310 ayat  (1)  KUHP  ini  termasuk  delik  aduan, kecuali  yang  dihina  adalah  seorang  pejabat pada waktu atau karena melakukan tugasnya yang sah sebagaimana disebutkan oleh Pasal 316 KUHP.
Untuk  mendakwa  seseorang  telah melakukan penghinaan atau penistaan tidaklah mudah, sebab harus ada pembuktian di  pengadilan  yang  dianggap  sah.  Suatu pembuktian  menurut  hukum  pada  dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi  atau  hakikat  adanya  fakta  yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran  yang  logis  sehingga  menjadi  terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.
Peran  hakim  dalam  pembuktian sesungguhnya  bukan  semata-mata  untuk keperluan  pengadilan  melainkan  untuk meyakinkan  keluarga  korban  bahwa  benar- benar  telah  terjadi  tindak  pidana  dan  untuk meyakinkan  kepada  terdakwa,  yang  atas perbuatannya  itu,  dan  apabila  diputus  oleh hakim nanti dapat menerima atau menolak/keberatan  dengan  menggunakan upaya hukum yang tersedia, yakni
mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
Untuk pembuktian perkara di pengadilan  pidana,  terdapat  teori-teori  yang dijadikan dasar pembuktian antara lain :
1. Dasar  pembuktian  terikat  alat  bukti menurut undang-undang secara positif artinya jika dalam
pertimbangan  keputusan  hakim  telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai  dengan  alat-alat  bukti  yang diatur  dalam  undang-undang  tanpa diperlukan  keyakinan  hakim  dapat menjatuhkan putusan.
2. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata
artinya  :  jika  dalam  pertimbangan keputusan  hakim  telah  menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan  keyakinan  yang  timbul  dari hati  nurani  atau  sifat  bijaksana seorang hakim, maka dapat dijatuhkan putusan. 3. Dalam pembuktian menurut keyakinan  hakim  dalam  batas-batas tertentuatas alasan yang logis.
Pembuktian menurut keyakinan yang dibatasi  dengan  alasan  menurut logika  yang  tepat  ini  dapat  juga disebut pembuktian yang memberikan  keleluasaan  yang  bebas untuk  memakai  alat bukti-bukti  yang lain dengan disertai alasan.
4. Dasar pembuktian menurut
keyakinan  hakim  yang  timbul  dari alat-alat  bukti  dalam  undang-undang secar negatif. Teori pembuktian yang didasarkan cara membuktikan berganda  pada  keyakinan  dan  alat buktikan ini sesungguhnya
merupakan pekerjaan yang sulit.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  184 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Aacara Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHAP),  yang dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  yang sah menurut hukum adalah :
1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan terdakwa.
Dari  rumusan  Pasal  184  KUHAP  di atas,  dapat  diketahui  ada  5  (lima)  alat  bukti yang dapat  dipergunakan dalam pembuktian perkara  pidana,  terlebih-lebih    dalam  proses pemeriksaan  pengadilan.  Adapun  pada
rangkaian  penyelidikan  dan  penyidikan, kemungkinan  juga  diperhatikan  adanya  alat bukti,  namun  hanya  untuk  kepentingan penyusunan berita acara pemeriksaan (selanjutnya disebut  BAP) kepolisian selaku penyelidik  dan/atau  penyidik,  sedangkan pada  lembaga  kejaksaan,  peranan  alat  bukti hanya  diperlukan  untuk  penyusunan  surat dakwaan.  Peranan  alat  bukti  sangat  nampak pada  pemeriksaan  persidangan  pengadilan, karena  lembaga  inilah  yang  berwenang memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana.
Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP,  bahwa hakim tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya. Dari  rumusan  Pasal  183  KUHAP  tersebut dapat  dipahami,  bahwa  untuk  menjatuhkan vonis  dan  memutuskan kasus  tindak  pidana, hakim  harus  memperhatikan  2  (dua)  hal, yakni  apakah  dalam  tindak  pidana  tersebut telah didukung dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang, serta  apakah  dengan  minimal  2  (dua)  alat bukti  yang  sah  tersebut  meyakinkan  hakim bahwa  benar-benar  telah  terjadi  tindak pidana  yang dilakukan oleh terdakwa.
Apabila  dikaitkan  dengan  perkara tindak  pidana  penistaan,  maka  dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut, kemudian  baru  masalah  keyakinan  hakim yang  memeriksa  perkara  tindak  pidana penistaan  yang  akan  menentukan,  apakah dengan  minimal  2  (dua)  alat  bukti  tersebut memberikan keyakinan  kepada hakim untuk memutuskan bahwa telah benar-benar terjadi tindak  pidana  penistaan  dan  terdakwalah yang  bersalah  melakukan  tindak  pidana tersebut.
Dalam  proses  penyelesaian  perkara pidana, terutama pemeriksaan persidangan di muka  pengadilan,  pembuktian  merupakan salah  satu  bagian  yang  sangat  penting,  yang menentukan  salah  atau  tidaknya  seseorang yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana, itupun  setelah  mempertimbangkan  alat-alat bukti  yang  sah  dan  berkaitan  dengan  tindak pidana  yang  dilakukan.  Penyelesaian  suatu tindak  pidana  sebagai  perkara  pidana merupakan  rangkaian  proses,  akan  tetapi selesai  atau  tidaknya  suatu  kasus  pidana,
sangat  bergantung  pada  hasil  pemeriksaan hakim di persidangan pengadilan.
Contoh  kasus  yang  berkaitan  dengan tindak  pidana  penistaan  diantaranya  adalah putusan perkara pidana Nomor : 219/Pid.B/2008/PN.Lmg.  Dalam  perkara pidana  yang berkaitan dengan tindak pidana penistaan  ini  menggunakan  ketentuan  Pasal 310  ayat  (1)  KUHP.,  majelis  hakim Pengadilan  Negeri  Lamongan  menjatuhkan pidana  kepada  terdakwa  dengan  pidana penjara  3  (tiga)  bulan  dan  menetapkan hukuman  tersebut  tidak  akan  dijalankan kecuali  kalau  kemudian  hari  ada  perintah lain  dalam  putusan  hakim,  oleh  karena terdakwa  sebelum  lewat  waktu  percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
Perlu diketahui, bahwa hukum pidana “percobaan”  merupakan  suatu  pengertian teknik  yang  banyak  segi  atau  aspeknya. Perbedaan  dengan  arti  pada  umumnya adalah  bahwa  apabila  dalam  hukum  pidana dibicarakan  hal  “percobaan”,  maka  sudah tetap bahwa tujuan yang dikejar adalah tidak tercapai.
Sehubungan dengan
itu, permasalahan  yang  perlu  diangkat  adalah apakah  dasar  pertimbangan  hakim  memutus hukuman  percobaan  terhadap  pelaku  tindak pidana  penistaan  yang  dituntut  berdasarkan ketentuan  pasal  310  ayat  (1)  KUHP,  hanya menjatuhkan  pidana  penjara  3  (tiga)  bulan kepada  terdakwa,  padahal  dalam  KUHP pidana  penjara  paling  lama  9  (sembilan) bulan.  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap terdakwa  dalam  kasus  penistaan.  Vonis pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa  perlu  dipermasalahkan,  apakah sudah  memenuhi  rasa  keadilan,  mengingat dalam tindak pidana penghinaan kehormatan yang terjadi melalui internet maupun melalui media,  baik  secara  lisan  maupun  tulisan, misalnya  dapat  menyerang  kehormatan  atau nama  baik  seseorang  supaya  diketahui  oleh umum.

## II. Metode Penelitian
Peter  Mahmud  Marzuki,  menyebut penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Oleh karena  penelitian  merupakan  sarana  ilmiah bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  maka  metode  penelitian  yang diterapkan  harus  senantiasa  disesuaikan dengan  ilmu  pengetahuan  yang  menjadi induknya,  maka  sehubungan  dengan  itu, dalam  penulisan  skripsi  ini  titik  tolak  yang
dipergunakan  adalah  disiplin  ilmu  hukum, khususnya penelitian hukum normatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konsep Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Istilah  tindak  pidana  dalam  bahasa belanda  lebih  dikenal  dengan  istilah
“ strafbaarfeit” yang setelah itu diterjemahkan  kedalam  bahasa  Indonesia yaitu :
a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
b. Peristiwa pidana;
c. Perbuatan pidana;
d. Tindak pidana. Sehubungan  dengan  istilah  diatas,
kata “tindak” (dalam tindak pidana) lebih pendek dari pada kata “perbuatan” (dalam perbuatan  pidana),  namun  kata  tindak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan,  tetapi  hanya  menyatakan keadaan konkret. Tindak adalah kelakuan, tingkah  laku,  gerak-gerik  atau  sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam  tindak  tanduk,  tindakan  dan bertindak  dan  belakangan  ini  juga  sering dipakai ditindak. Sedangkan tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan  suatu  perbuatan  yang dapat  dipidana,  bahwa  suatu  perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:
a) Melawan hukum;
b) Merugikan masyarakat;
c) Dilarang oleh aturan pidana;
d) Pelakunya diancam dengan pidana.
Istilah  lain  yang  dipakai  dalam hukum  pidana selain  yang tersebut  diatas yaitu  peristiwa  pidana,  sebagaimana halnya  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  Sementara  Tahun  1950. Peristiwa  pidana  adalah  pengertian  yang konkret,  yang  hanya  menunjuk  kepada suatu kejadian yang  tertentu  saja, misalnya  matinya  orang.  Peristiwa  ini saja tak mungkin dilarang. Hukum Pidana tidak  melarang  adanya  orang  mati,  tetapi melarang  adanya  orang  mati  karena perbuatan  orang  lain.  Jika  matinya  orang itu karena keadaan alam, misalnya karena penyakit, karena tua, atau karena tertimpa pohon  yang  roboh  ditiup  angin  puyuh, maka  peristiwa  itu  tidak  penting  sama sekali  bagi  hukum  pidana.  Juga  tidak penting,  jika  matinya  orang  itu  karena perbuatan  binatang  atau  hewan.  Baru
apabila  matinya  tersebut  ada  hubungan dengan  kelakuan  orang  lain,  disitulah peristiwa  tadi  menjadi  penting  bagi hukum pidana.
Jadi  untuk  mengetahui,  apakah suatu  perbuatan  itu  merupakan  tindak pidana  atau  bukan,  maka  harus  dilihat pada  ketentuan-ketentuan  hukum  pidana yang  ada  dan  berlaku  (hukum  positif). Ketentuan-ketentuan  hukum  pidana  yang berlaku sekarang adalah :
1) Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP),
2) Peraturan-peraturan hukum pidana lainnya  merupakan  ketentuan  hukum pidana di luar KUHP.
Dalam  KUHP  pencemaran  nama  baik diberi  istilah  sebagai  penghinaan/  penistaan terhadap seseorang, yang ketentuannya tertuang dalam  Bab  XVI,  Buku  I  khususnya  Pasal  310, 311, 315, 317 dan Pasal 318 KUHP.
Apabila dicermati pasal-pasal tersebut,  maka  tindak  pidana  penghinaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Menista ( smaad ) Pasal 310 ayat (1). 2. Menista  dengan  surat  ( smaadschrift ) Pasal 310 ayat (2)
3. Memfitnah ( laster ) Pasal 311.
4. Penghinaan ringan ( eenvoudige belediging ) Pasal 315. 5. Mengadu secara memfitnah
( lasterlijke aanklacht ) Pasal 317.
6. Tuduhan secara memfitnah ( lasterlijke  verdachtmaking) Pasal 318. “Semua jenis tindak pidana penghinaan  hanya  dapat  dituntut  apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik  aduan),  kecuali  apabila  tindak pidana  penghinaan  tersebut  dilakukan terhadap  seorang  pegawai  negeri  pada waktu  sedang  menjalankan  pekerjaan yang sah”.
Objek dari tindak pidana penghinaan  sebagaimana  disebutkan  di atas  adalah  harus  manusia  perseorangan, maksudnya  bukan  instansi  pemerintah, pengurus  suatu  perkumpulan,  segolongan penduduk, dan lain-lain.
Bila objekya bukan manusia perseorangan,  maka  dikenakan  pasal- pasal  khusus  seperti  pasal  134  dan  137 (penghinaan  kepada  presiden  atau  wakil presiden), pasal 142, 143, 144 (penghinaan  terhadap  kepala  negara asing),  pasal  156  dan  157  (penghinaan terhadap  segolongan  penduduk),  pasal
177 (penghinaan terhadap pegawai
agama),  pasal  183  (penghinaan  terhadap orang  yang  tidak  mau  duel),  pasal  207 dan 208  (penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia)
Terkait  dengan  penghinaan  Pasal 134  dan  137  KUHP,  dengan  adanya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  : 013-022/PUU-IV/2006, maka kedua pasal tersebut  tidak  lagi  mempunyai  kekuatan mengikat sebagai hukum positif.
Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1)  dan  (2)  diatas  dapat  dikecualikan (tidak  dapat  dihukum)  apabila  tuduhan atau  penghinaan  itu  dilakukan  untuk membela  “kepentingan  umum”  atau terpaksa untuk “membela diri”. Patut atau tidaknya  pembelaan  kepentingan  umum dan  pembelaan  diri  yang  diajukan  oleh tersangka  terletak  pada  pertimbangan hakim. Untuk kejahatan memfitnah menurut  Pasal  311  KUHP,  tidak  perlu dilakukan  dimuka  umum,  sudah  cukup bila  dapat  dibuktikan  bahwa  ada  maksud untuk  menyiarkan  tuduhan  tersebut.  Jika penghinaan  itu  berupa  suatu  pengaduan yang  berisi  fitnah  yang  ditujukan  kepada Pembesar/pejabat  yang  berwajib,  maka dapat dikenakan pidana Pasal 317 KUHP.
Supaya  dapat  dihukum  menurut Pasal  310  ayat  (1)  KUHP,  maka penghinaan  itu  harus  dilakukan  dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan  yang  tertentu  dengan  maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui banyak orang).
Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum  seperti  mencuri,  menggelapkan, berzina,  dan  sebagainya,  cukup  dengan perbuatan  biasa,  sudah  tentu  suatu perbuatan  yang  memalukan,  misalnya menuduh  bahwa  seseorang  pada  suatu waktu  tertentu  telah  masuk  melacur  di rumah  persundalan,  ini  bukan  perbuatan yang  boleh  dihukum,  akan  tetapi  cukup memalukan  bagi  yang  berpekentingan bila diumumkan.
Selanjutnya mengenai tindak pidana Pasal  310  ayat  (2)  KUHP,  menyatakan  : “Kalau  hal  ini  dilakukan  dengan  tulisan
atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan,  maka  yang  berbuat  itu dihukum  karena  menista  dengan  tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu  tahun  empat  bulan  atau  denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-“.
Jika  Pasal  310  ayat  (1)  KUHP dibandingkan  dengan  Pasal  310  ayat  (2) KUHP,  maka  dapat  dibedakan  bahwa menurut  Pasal  310  ayat  (1)  KUHP, tuduhan  di  atas  harus  dilakukan  dengan lisan,  apabila  dilakukan  dengan  tulisan (surat)  atau  gambar,  maka  kejahatan  atau tindak pidana tersebut dinamakan menista dengan  surat  dan  bisa  dijerat  dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP.
Kemudian tindak pidana memfitnah Pasal 311 KUHP menyebutkan:
(1) Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau  menista  dengan  tulisan,  dalam  hal  ia diizinkan untuk  membuktikan tuduhannya itu,  jika  ia  tidak  dapat  membuktikan  dan jika  tuduhan  itu  dilakukannya  sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
(2) Dapat  dijatuhan hukuman pencabutan hak yang  tersebut  dalam  pasal  35  nomor  1 sampai dengan 3.
Pasal 311 KUHP ini tidak lepas dari ketentuan  Pasal  310  KUHP,  maksudnya pada saat pemeriksaan di muka persidangan,  dalam  hal  ini  apabila  dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka  terdakwa  tidak  disalahkan  karena melakukan  tindak  pidana  menista,  akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP.
Menurut R. Soesilo,“bila penghinaan  itu  dilakukan  dengan  jalan menuduh suatu perbuatan terhadap seseorang, maka terdapat dalam Pasal 310 atau  311  KUHP.  namun,  apabila  dengan jalan lain, misalnya dengan mengatakan : anjing,  asu,  sundel,  bajingan,  dsb,  maka diatur  dalam  Pasal  315  KUHP  dan  dapat dinamakan penghinaan ringan ( eenvoudige belediging ).
Supaya  dapat  dihukum  tindak pidana  penghinaan  baik  secara  lisan maupun  tertulis,  maka  penghinaan  itu harus  dilakukan  ditempat  umum  (yang dihina tidak perlu berada disitu).
Apabila penghinaan itu tidak dilakukan  ditempat  umum,  maka  supaya dapat dihukum antara lain :
a. Dengan  lisan  atau  perbuatan,  maka orang  yang  dihina  itu  harus  ada disitu  melihat  dan  mendengar sendiri;
b. Bila  dengan  surat  (tulisan),  maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.
Penghinaan  yang  dilakukan  dengan perbuatan  misalnya  meludahi  dimukanya, memegang kepala orang indonesia,
mendorong  lepas  peci  atau  ikat  kepala orang  indonesia.  Demikian  pula  suatu sodokan, pukulan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya
merupakan penganiayaan,  tetapi  bila  dilakukan  tidak seberapa  keras,  dapat  menimbulkan  pula penghinaan.

## B. Analisis Putusan Nomor: 219/ Pid.B/
2008/ Pn.Lmg
Dalam putusan perkara pidana Nomor  :  219/Pid.B/2008/PN.Lmg,  majelis hakim  Pengadilan  Negeri    Lamongan  telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Witono Bin Suroto) dengan pidana bersyarat  (percobaan)  selama  3  (tiga)  bulan, dan  menetapkan  hukuman  tersebut  tidak akan  dijalankan,  kecuali  kalau  dikemudian hari  ada  perintah  lain  dalam  putusan  hakim karena  Terdakwa  sebelum  lewat  waktu percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan
yang dapat dihukum.
Pertimbangan  hakim  yang  menjatuhkan pidana  bersyarat  selama  3  (tiga)  bulan dengan  masa  percobaan  selama  6  (enam) bulan,  apabila  ditinjau  dari  kacamata kewenangan hakim memang tidak menyalahi ketentuan, sebab ancaman hukum dalam  Pasal  310  ayat  (1)  KUHP  adalah hukuman  penjara  selama-lamanya  sembilan bulan .
Menurut  Mohammad  Indarto,  yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutus hukuman percobaan, antara lain:
Pertama , hakim melihat akibat kejadian  atau  dapat  disebut  dengan duduk  perkara  lalu  melihat  latar belakang  masalah  kejadian,  kemudian melihat pemeriksaan saksi-saksi.
Kedua , hakim
mengadakan
perdamaian atau mediasi antara terdakwa  dengan  korban  dan  setelah perdamaian itu berhasil, maka hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  hakim terhadap  terdakwa  dengan  hukuman percobaan dan dengan hukuman percobaan  terdakwa  tidak  ditahan  di dalam  tahanan  tetapi  berada  di  luar tahanan.
Ketiga ,  apabila  terdakwa  mempunyai niat mencemarkan nama baik seseorang maka hukuman yang
dijatuhkan  terhadap  terdakwa  bukan hukuman percobaan lagi, tetapi hukuman badan/penjara
Penulis  kurang  sependapat  dengan putusan majelis menjatuhkan pidana bersyarat dalam  kasus tindak  pidana penistaan  Pasal  310  ayat  (1)  KUHP.  sebab masalah  penjatuhan  pidana  atau  penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana.  Oleh  karena  itu  perlu  dicermati apakah dalam menjatuhkan pidana bersyarat selama  3  bulan  kepada  terdakwa  yang melakukan  pidana  telah  dipertimbangkan unsur  utama  dalam  pertanggungjawaban pidana,  yakni    asas  legalitas  dan  kesalahan.
Di samping itu, juga perlu mempertimbangkan  apa  yang  diuraikan dalam tuntutan.
Hal ini dengan mendasarkan argumen sebagai berikut:

## 1. Asas legalitas
Asas legalitas ini ketentuannya terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak  dapat  dipidana  kecuali  berdasarkan ketentuan  perundang-undangan  pidana yang telah ada.
Pengertian  pokok  yang  terkandung dalam  asas  legalitas  adalah  sebagai berikut :
a.  Tidak  ada  perbuatan  yang  dilarang dan  diancam  dengan  pidana  apabila hal  itu  sebelumnya  tidak  dinyatakan dengan  tegas  dalam  suatu  ketentuan undang-undang.
b.  Untuk  menentukan  adanya  tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
c.  Ketentuan  hukum  pidana  tidak  boleh berlaku surut.

## 2. Kesalahan
Seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana tidak  selalu  dapat  dipidana.  Dengan  kata lain  dipidananya  seseorang  tidak  cukup hanya  apabila  orang  itu  telah  melakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan hukum  atau  bersifat  melawan  hukum, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan  delik  dalam  undang-undang  dan tidak dibenarkan ( an objective breach of a penal  provission )  namun  hal  tersebut
belum  menenuhi  syarat  untuk  penjatuhan pidana".
Dengan  demikian,  hal  tersebut tergantung  dari  apakah  orang  itu  dalam melakukan  tindak  pidana  mempunyai kesalahan  atau  tidak.  Sebab  untuk menjatuhkan  pidana  terhadap  seseorang tidak  cukup  telah  dilakukannya  tindak pidana  saja,  tetapi  harus  pula  memenuhi adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan
perkataan  lain,  orang  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan

## IV. KESIMPULAN
Tindak  pidana  penistaan  diatur dalam  Bab  XVI  tentang  Penghinaan, Buku  I  khususnya  Pasal  310,  311,  315, 317  dan  Pasal  318  KUHP.  Menghina yaitu  “menyerang  kehormatan  dan  nama baik  seseorang”,  yang  diserang  itu biasanya  merasa  malu.  Kehormatan  yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan  tentang  nama  baik,  bukan kehormatan  dalam  lapangan  seksual, kehormatan yang  dapat  dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam  lingkungan  nafsu  birahi  kelamin. Dikaitkan  dengan  kasus  penistaan  Pasal 310  ayat  (1)  KUHP,  maka  perbuatan tersebut  harus  memenuhi  syarat  unsur delik :
1. Barang siapa.
2. Merusak  kehormatan  atau  nama  baik seseorang  dengan  jalan  menuduh  dia melakukan suatu perbuatan.
3. Dengan  maksud  yang  nyata  akan tersiarnya tuduhan itu.
4. Dengan sengaja.
Terkait  dengan  tindak  pidana
menista  Pasal    310  ayat  (1)  KUHP,
dikemukakan contoh kasus dalam Putusan Perkara Nomor: 219/Pid.B/2008/PN.Lmg., di mana
terdakwa  (Witono  Bin  Suroto)  oleh majelis  hakim  yang  memeriksa  dan mengadili  perkara  ini  menyatakan  bahwa terdakwa  terbukti  bersalah  melakukan tindak  pidana  “menista”,  dan  dijatuhi pidana  bersyarat  selama  3  (tiga)  bulan.
Vonis pidana bersyarat didasari pertimbangan hukum hakim bahwa
meskipun  terdakwa  dinyatakan  bersalah terbukti melakukan tindak pidana “menista”,
namun majelis hakim berpendapat  bahwa  antara  terdakwa  dan saksi korban (Masluhah) telah lama saling
mengenal  dan  saling  memaafkan  yang diungkapkan dalam
persidangan.
Terhadap  dasar  pertimbangan  hukum hakim  dengan  vonis  pidana  bersyarat  ini, Penulis kurang sependapat karena terdakwa  telah  terbukti  melanggar  asas legalitas  dan  terdapat  unsur  kesalahan, mencemarkan  nama  baik  saksi  korban. Selain  itu,  dalam  pandangan  Penulis KUHP  lebih  cenderung  melindungi  hak- hak  terdakwa  daripada  rasa  keadilan korban tindak pidana.

## V. REVERENSI
Leden  Marpaung, Proses  Penanganan Perkara  Pidana  Bagian  Pertama, Sinar
Grafika, Jakarta, 1992. Mien Rukmini, Perlindungan HAM
Melalui  Asas  Praduga  Tak  Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia , Alumni, Bandung, 2003. R.Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana (KUHP) Serta Komentar-
komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal , Politeia, Bogor, 1995.
Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Bambang Poernomo, Hukum Acara Pidana, Pokok-pokok Tata Acara
Peradilan  Pidana  Indonesia  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 , Liberty, Yogyakarta, 1982.
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum Pidana  di  Indonesia ,  Refika  Aditama, Bandung,  2003.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif, Cetakan Kedua,  Bayumedia  Publishing,  Malang,
2006. Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri ,
Cetakan  Keempat,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1990. Sutandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya , HUMA, Jakarta, 2002. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian
Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2003.
Moeljatno, Azas-Azas  Hukum  Pidana ,
Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980.