INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1770-1784 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Implementasi Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah:

## Studi Kasus dan Implikasi Praktis
Nurjannah 1 ✉ , Nur Alisa 2 , A. M. Nur Atma Amir 3 , Lince Bulutoding 4 , Saiful Muchlis 5
UIN Alauddin Makassar
Email: 80500222048@uin-alauddin.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Mudharabah merupakan salah satu akad bagi hasil yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  mudharabah  dalam  lembaga  keuangan syariah, dengan fokus pada tantangan dan masalah yang dihadapi dalam penerapan mudharabah di lembaga  keuangan  syariah.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kualitatif  dengan  library  research  dan pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dari buku, ataupun jurnal dan sumber-sumber lainnya yang relevan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapannya masih terdapat bank syariah yang tidak memberikan ketetapan nisbah bagi hasil diawal perjanjian  antara  bank  dan  nasabah,  dan  adanya  praktik  yang  meperbolehkan  pengambilan  modal sebelum waktunya.
Kata Kunci: Mudharabah, Implementasi, Lembaga Keuangan Syariah
Abstract
Mudharabah is one of the profit sharing agreements implemented in sharia financial institutions. This research aims to analyze the implementation of mudharabah in sharia financial institutions, with a focus on the challenges and problems faced in implementing mudharabah in sharia financial institutions. This research includes qualitative research with library research and a descriptive approach, the data sources used are secondary data sources from books, journals and other relevant sources. The results of this research show that in practice there are still sharia banks that do not provide a profit sharing ratio at the beginning of the agreement between the bank and the customer, and there are practices that allow capital withdrawals before the time.
Keywords: Mudharabah, Implementation, Sharia Financial Institutions

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  sistem  keuangan  syariah  telah  mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu instrumen  keuangan  syariah  yang  populer  adalah mudharabah,  yaitu  kontrak  kemitraan bisnis di mana satu pihak menyediakan modal ( rabbul mal atau shahibul mal) dan pihak lainnya  menyediakan  tenaga  dan  keahlian  ( mudharib)  (Karim,  2016).  Prinsip  dasar mudharabah adalah bagi hasil, yang dianggap lebih adil dan sesuai dengan syariat Islam dibandingkan sistem bunga konvensional.
Namun,  meskipun  mudharabah  memegang  potensi  yang  cukup  besar  dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang inklusif, penerapannya di lapangan sering  menghadapi  berbagai  tantangan.  Berbagai  masalah,  seperti  manajemen  risiko, asimetri informasi, dan pengawasan yang ketat, menjadi kendala yang harus diatasi oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, asimetri informasi antara shahibul mal dan mudharib dapat  menyebabkan moral  hazard  dan  adverse  selection,  pada  akhirnya  akan  berakibat pada kerugian salah satu pihak. Regulasi dan pengawasan yang belum sepenuhnya matang juga sering menjadi hambatan dalam penerapan mudharabah yang efektif dan efisien.
Implementasi  akad mudharabah  dan  musyarakah  pada  lembaga  keuangan  syariah hanya mencapai nilai yang kurang dari 10% dari seluruh transaksi di  perbankan syariah. Angka  tersebut  menunjukkan  angka  yang  sangat  kecil  jika  dibandingkan  dengan  akad murabahah.  Hal  ini  dikarenakan  akad  bagi  hasil  ini  (mudharabah  dan  musyarakah) dipandang memiliki resiko yang  lebih  besar  (Mahomed, 2020), sehingga hal ini menjadi hambatan besar bank syariah dalam pengimplementasiannya.
Oleh  sebab  itu,  pada  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi mudharabah dalam lembaga keuangan syariah, dengan fokus pada tantangan dan masalah yang  dihadapi  dalam  penerapan mudharabah  di  lembaga  keuangan  syariah.  Melalui
pemahaman yang lebih mendalam tentang mudharabah dan masalah dalam penerapan mudharabah,  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan  sistem keuangan syariah yang lebih stabil dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan library research, yang menggunakan bentuk analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mudharabah dalam lembaga keuangan syariah, dengan fokus pada tantangan  dan masalah yang dihadapi  dalam  penerapan mudharabah di  lembaga keuangan  syariah.  Tahapan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mendeskripsikan pengertian, legitimasi, akad-akad terkait, unsur dan syarat, Provit Equalisation Reserve, jenis- jenis, hak dan kewajiban, masalah dalam implementasi serta penerapannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Mudarabah
Secara Etimologi (Bahasa)
Mudarabah berasal dari kata "darb" ( برض ) dalam bahasa Arab, yang berarti memukul atau  berjalan.  Makna  ini  merujuk  pada  suatu  proses  pada  seseorang  yang  dimana  ia memukul kakinya di atas tanah dalam perjalanan usaha atau dagang (Manzur, 1990). Istilah ini juga dapat diartikan sebagai "bepergian untuk suatu urusan dalam dagang" (Wahbah, 2011).

## Secara Terminologi (Istilah)
Secara terminologi, mudharabah adalah suatu jenis akad untuk kerja sama melakukan usaha atau bisnis antara dua pihak yang di mana sebagai pihak pertama (saahibul maal) menyediakan seluruh modal, adapun pihak lainnya berfungsi sebagai pengelola (mudarib). Keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil  usaha  akan  dibagi  berdasarkan  persetujuan  yang tertulis dalam kontrak bersama, sedangkan kerugian dari usaha tersebut akan ditanggung semua oleh pemilik modal selama kerugian yang terjadi itu bukan akibat kelalaian pengelola (Antonio, 2001).
1. Menurut Imam Hanafi:
Mudharabah adalah akad syirkah untuk mencari keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan pekerjaan (usaha) dari pihak lain (Al-Kasani, 1986).
2. Menurut Imam Maliki
Mudharabah adalah akad perwakilan di mana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian keuntungan yang disepakati (Al- Dasuqi, n.d).
3. Menurut Imam Syafi'i
Mudharabah  adalah  akad  yang  menentukan  seseorang  menyerahkan  hartanya kepada  orang  lain  untuk  diperdagangkan  dengan  pembagian  keuntungan  yang disepakati (Al- Syafi’i, 1990).
4. Menurut Imam Hanbali
Mudharabah  adalah  penyerahan  suatu  barang  atau  sejenisnya  dalam  jumlah  yang jelas  dan  tertentu  kepada  orang  yang  mengusahakannya  dengan  mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Qudamah, 1968).
5. Menurut Sayyid Sabiq
Mudharabah adalah akad antara dua pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah  uang  untuk  diperjualbelikan  dengan  ketentuan  syarat  keuntungan  harus dibagi dua secara adil sesuai dengan perjanjian (Sabiq, 2009).

## Legitimasi Mudarabah
Mudarabah  memiliki  legitimasi  yang  kuat  dalam  hukum  Islam.  Keabsahannya didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam utama serta  praktik yang telah ada  sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Berikut adalah dasar-dasar legitimasi Mudarabah:
1. Al-Qur'an
Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan istilah mudharabah, terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan kebolehannya, seperti:
"...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (Al- Muzzammil: 20)
Ayat ini sering ditafsirkan sebagai legitimasi untuk melakukan perjalanan bisnis dan mencari rezeki, yang merupakan esensi dari mudarabah.

## 2. Hadis
Terdapat beberapa hadits yang menunjukkan bahwa praktik mudharabah telah ada dan  disetujui  oleh  Nabi  Muhammad  SAW.  Salah  satunya  pada  hadits  yang  telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah:
"Tiga  hal  yang  di  dalamnya  terdapat  keberkahan:  jual  beli  secara  tangguh, muqaradhah  (mudharabah),  dan  mencampur  gandum  dengan  jewawut  untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (Majah, n.d)
3. Ijma' (Konsensus Ulama)
Para  ulama  telah  sepakat  tentang  keabsahan  mudharabah.  Ibnu  al-Mundzir mengatakan,  "Para  ulama  telah  sepakat  atas  bolehnya  mudharabah  secara  umum."  (al- Mundir, 1985)

## 4. Qiyas (Analogi)
Beberapa ulama menganalogikan mudharabah dengan musaqah (kerjasama dalam pertanian), yang telah disyariatkan berdasarkan Sunnah Nabi Saw. (Sarakhsi, 1993)

## 5. Praktik Sahabat
Diriwayatkan bahwa beberapa sahabat Nabi, termasuk Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, telah mempraktikkan mudharabah dengan menginvestasikan harta anak yatim sebagai modal usaha. (Al-Kasani, 1986)

## 6. Kebutuhan Masyarakat (Hajat)
Mudarabah  dianggap  sebagai  bentuk  kerjasama  yang  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Ia  mempertemukan  seorang  yang  memiliki  dana  namun  ia  tidak  memiliki pengalaman  untuk  mengelola  bisnis  dengan  orang  yang  memiliki  keahlian  akan  tetapi kekurangan modal. (Usmani, 2002)

## 7. Maslahah (Kemaslahatan)
Akad mudharabah dianggap membawa kemaslahatan bagi umat dengan mendorong produktivitas ekonomi dan mengurangi pengangguran. (Chapra, 1985)
Legitimasi mudharabah ini menjadi dasar bagi penerapannya dalam berbagai bentuk transaksi  keuangan  Islam  modern,  termasuk  dalam  perbankan  syariah  dan  lembaga keuangan Islam lainnya.

## Mudarabah dan Akad Terkait
Mudarabah  memiliki  beberapa  kesamaan  dan  perbedaan  dengan  akad-akad  lain dalam sistem keuangan Islam. Berikut adalah penjelasan tentang mudharabah dan akad- akad terkait.

## 1. Musyarakah
Musyarakah adalah akad kerjasama di mana dua pihak atau lebih berkontribusi modal dalam suatu usaha. Perbedaan utamanya dengan mudarabah adalah (Usmani, 2002):
• Dalam musyarakah, semua pihak menyertakan modal.
• Semua pihak umumnya berpartisipasi dalam manajemen usaha.
• Pembagian  keuntungan  berdasarkan  proporsi  modal  atau  kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal.
2. Qardh
Qardh adalah pinjaman kebajikan tanpa bunga. Perbedaannya dengan mudarabah (AAOIFI, 2015):
a. Qardh tidak melibatkan bagi hasil.
b. Peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman tanpa tambahan.

## 3. Murabahah
Murabahah  adalah  jual  beli  dengan  margin  keuntungan  yang  disepakati. Perbedaannya dengan mudarabah (El-Gamal, 2006):
a. Murabahah adalah transaksi jual beli, bukan kerjasama usaha.
b. Keuntungan dalam murabahah ditentukan di awal, bukan berdasarkan hasil usaha.

## 4. Ijarah
Ijarah adalah akad sewa atau jasa. Perbedaannya dengan mudarabah (Ayub, 2007):
a. Ijarah melibatkan transfer manfaat atas barang atau jasa, bukan kerjasama usaha.
b. Pendapatan dalam ijarah bersifat tetap, tidak bergantung pada hasil usaha.
5. Wadiah
Ijarah adalah akad sewa atau jasa. Perbedaannya dengan mudarabah (Iqbal & Abbas,
2013):
a. Ijarah melibatkan transfer manfaat atas barang atau jasa, bukan kerjasama usaha.
b. Pendapatan dalam ijarah bersifat tetap, tidak bergantung pada hasil usaha.
6. Salam
Salam adalah salah satu akad dalam praktik jual beli dengan sistem pembayaran di awal dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli di kemudian hari. Perbedaannya dengan mudarabah (Al-Zuhayli, 2003):
a. Salam adalah transaksi jual beli, bukan kerjasama usaha.
b. Dalam salam, harga dibayar penuh di muka.

## 7. Istisna
Istisna  adalah  akad  pemesanan  barang  dengan  spesifikasi  tertentu.  Perbedaannya dengan mudarabah (Kamali, 2000):
a. Istisna adalah kontrak manufaktur, bukan kerjasama usaha.
b. Pembayaran dalam istisna bisa dilakukan secara cicilan.

## 8. Rahn
Rahn adalah akad gadai. Perbedaannya dengan mudarabah (Hassan & Mervin, 2007):
a. Rahn adalah akad jaminan, bukan kerjasama usaha.
b. Dalam rahn, barang jaminan ditahan oleh pemberi pinjaman.
Pemahaman tentang perbedaan dan persamaan antara mudharabah dan akad-akad terkait  ini  penting  untuk  menentukan  penggunaan  akad  yang  tepat  dalam  berbagai transaksi keuangan Islam.

## Rukun dan Syarat Mudharabah
Pelaksanaan  suatu  perikatan  atau  akad  syariah  tertentu  mewajibkan  terpenuhinya seluruh rukun dan syarat secara sempurna. Rukun didefinisikan sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan apabila melakukan sesuatu pekerjaan agar  dianggap sah atau  valid. Rukun menjadi  sebuah  asbab  terlaksananya  sesuatu  pekerjaan.  Jadi  rukun  merupakan  bagian integral yang tidak dapat dilepaskan dalam sahnya sebuah akad. Adapun yang dimaksud dengan syarat yakni suatu hal yang tanpanya menyebabkan hukum syariah tidak berlaku atau  sah.  Syarat  mengandung  peraturan  atau  petunjuk  yang  harus  dilaksanakan  dan dipenuhi.
Rukun dan syarat dalam perspektif syariah menjadi tolak ukur  penetapan sah atau tidaknya suatu transaksi/akad. Yang dimaksud dengan akad yang sah yakni suatu pekerjaan atau ibadah yang telah memenuhi rukun dan syarat secara utuh. Ketika salah satu rukun tersebut tidak terlaksana dan syarat tidak terpenuhi maka akad yang dilakukan tersebut pun pasti rusak atau batal. Pada akad mudharabah, rukun dan syaratnya sebagai berikut:
1. Pihak yang melakukan akad mudharabah yang terdiri atas dua pihak yaitu  pemilik dana  ( shahibul  maal)  dan  pengelola  dana  (mudharib).  Masing-masing  orang  yang melakukan akad mudharabah hendaknya dipersyaratkan memenuhi kriteria tertentu diantaranya harus terdiri atas dua orang atau lebih yang bertindak sebagai pemilik modal  dan  pengelola,  seorang  mukallaf  yang  telah  balig  dan  berakal  sehat  yang dianggap mampu untuk dibebankan hukum syariat dan memiliki kecakapan hukum secara syar’i. (Latif, 2020)
2. Objek yang terdiri atas modal/ ra’sul  maal , pekerjaan/ al-amal dan keuntungan/ribh. Syarat  dalam  dana/modal  yang  diserahkan  pada  mudharabah  yakni  harus  berupa uang tunai, bukan hutang dan bukan barang ataupun aset yang senilai agar pada akad tersebut tidak terjadi kecurangan dalam pembagian keuntungan nantinya, mesti jelas
dan  diketahui  jumlah modalnya,  serta  dapat diserahkanterimakan secara tunai  dan langsung  kepada  mitra.  Adapun  syarat  pekerjaan  dalam  akad  mudharabah  yakni dalam bentuk keahlian, keterampilan dan lain sebagainya yang dapat mendatangkan keuntungan. Syarat keuntungan sebaiknya dalam bentuk persentasi yang jelas dan disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  yang  berakad  misalnya  keuntungan  dalam persentase seperdua atau sepertiga dari total keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. (Hidayatullah, 2020) Shohibul mal tetap memperoleh sebuah imbalan atas penyertaan modalnya dan mudharib mendapatkan imbalan atas hasil kerja yang telah dilakukan.
3. Shigat (Ijab dan Qabul) dalam akad mudharabah sebagai konsekuensi atas perjanjian yang  sepakati  bersama  dengan  syarat  kedua  pihak  harus  sama-sama  setuju/ridha untuk mengikatkan diri dalam sebuah kontrak mitra perjanjian bisnis. Shohibul mal sepakat  untuk  menyerahkan  dalam  hal  dana  miliknya  dan  mudharib  setuju  untuk menyumbangkan seluruh upaya mengembangkan usaha.

## Profit Equalisation Reserve (PER)
Risiko pengalihan atau penarikan dana oleh nasabah pada lembaga keuangan syariah mungkin saja terjadi yang disebabkan oleh imbalan yang tidak kompetitif dan proporsional. Lembaga keuangan syariah hendaknya membuat kebijakan untuk pemerataan pendapatan. Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi hal tersebut yakni menerapkan metode  cadangan  penyesuaian  keuntungan  atau  disebut Profit  Equalization  Reserve disingkat  PER.  Perbankan  syariah  yang  tidak  dapat  memberikan  kepastian  dalam  hal pendapatan,  pencadangan  maupun  simpanan  milik  nasabah  karena  terjadinya  fluktuasi maka Profit  Equalisation  Reserve  perlu  diterapkan  sebagai  wujud  investasi  konservatif. Investasi  ini  bermaksud  untuk  menghindari  kerugian  pada  pemegang  rekening  dan memperlancar sistem pengembalian berkala yang dibayarkan kepada para nasabah oleh bank syariah.(Nurul Fadhilah & Achmad Tohirin, 2021)
Profit  Equalisation  Reserve  adalah  dana  cadangan  yang  disiapkan  oleh  lembaga keuangan yang diperoleh dari penyisihan pada selisih laba lembaga keuangan syariah yang melebihi tingkat imbalan/hasil yang diproyeksikan untuk penyesuaian akad mudharabah . Apabila  disepakati  oleh  para  pihak  yang  berakad,  maka  pembentukan  cadangan penyesuaian  bagi  hasil  dapat  pula  berasal  dari  penyisihan  keuntungan  nasabah  yang melebihi  tingkat  bagi  hasil  yang  telah  disepakati.(Syarvina,  2021)  Cadangan  pemerataan keuntungan sebagai cadangan yang dibagi oleh deposan/investor dan lembaga keuangan syariah.
Instrumen Profit  Equalisation  Reserve  dapat  diterapkan  sebagai  tujuan  maslahah mursalah  karena  mengandung  nilai  kebermanfaatan  didalamnya  dengan  berusaha menegakkan  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak  yang  berakad  khususnya  pada  akad mudharabah. Profit Equalisation Reserve masuk dalam kategori maslahah mursalah sebab praktik ini tidak ada dalil yang memerintahkannya baik dari Al- Qur’an maupun hadis namun tidak  bertentangan  juga  dengan  syariat  Islam.  Penerapan Profit  Equalisation  Reserve  ini diperbolehkan,  namun  tidak  boleh  menentukan  keuntungan  dari  mudharabah dalam bentuk nominal secara tetap. Pihak lembaga keuangan syariah apabila ingin menerapkan Profit  Equalisation  Reserve  ini  harus  mendapatkan  keridhaan  atau  persetujuan  pemilik rekening terlebih dahulu untuk menerapkan mekanismenya.
Cadangan  pemerataan  keuntungan  ini  dimanfaatkan  untuk  mengantisipasi kemungkinan realisasi bagi hasil (mudharabah) bagi nasabah yang menghimpun dana di bawah  tingkat  pengembalian  yang  diharapkan.  Singkatnya,  cadangan  pemerataan keuntungan  ini  berguna  untuk  menjaga  kestabilan  keuntungan  dalam  jangka  panjang. Pembentukan dana cadangan atau Profit Equalisatioin Reserve  pada  lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dengan catatan:
1. Sistem bagi hasil aktual lebih dari pendapatan yang diharapkan
2. Mendapatkan izin dari nasabah pihak ketiga
3. Tidak memotong bagi hasil yang menjadi hak nasabah pihak ketiga
4. Pada  akad  mudharabah  muqayyah,  dana  cadangan  dibentuk  melalui  hak  nasabah yang memiliki kelebihan pendapatan yang diharapkan setelah disalurkan dengan izin nasabah
5. Lembaga keuangan membentuk dana cadangan dari penyisihan keuntungan sebelum dibagi atas pendapatan yang diharapkan.(Fatah et al., 2022)
Likuiditas bank syariah dalam hal bagi hasil lebih rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional yang bisa mengakibatkan fund flight yang terbilang cukup besar karena tingkat  suku  bunga  pada  perbankan  konvensional  yang  lebih  tinggi.  Tujuan  PER  untuk menghasilkan  pendapatan  yang  lebih  merata  kepada  pemegang  saham  dan  pemilik rekening. Profit  Equalization  Reserve  (PER)  merupakan  sebagian  pendapatan  kotor  dari pendapatan  mudharabah  yang  dikeluarkan  atau  disisihkan  sebelum  dipindahkan  ke mudharib.  Pendapatan  kotor  tersebut  digunakan  untuk  menutupi equivalent  rate  yang berada di bawah suku bunga bank konvensional.
Jenis-Jenis Mudharabah
Adapun jenis-jenis akad pada akad transaksi mudhrabah terbagi atas dua jenis:
1. Mudharabah  mutlaqah  merupakan  jenis  akad  mudharabah  yang  dimana  pemilik modal  memercayakan  dana  sepenuhnya  kepada  pihak  pengelola  yang  terpercaya tanpa memberikan ketentuan syarat apapun kepadanya, baik itu persyaratan terkait dengan cara pengelola dalam mengembangkan pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan,  lokasi  usaha,  waktu  operasional  pekerjaan,  metode  pekerjaan  dan ketentuan  lainnya.  Dinamakan  sebagai  mudharabah  mutlaqah  karena  memang sifatnya yang mutlak berdasarkan pada semua ketentuan berasal dari pengelola dana itu  sendiri  tanpa  campurtangan  pihak  lain.  Mudharib  diberikan  keleluasaan  dalam mengembangkan bisnis karena memang seharusnya sesuai dengan kemampuan atau skill yang dimiliki pengelola. Pemilik modal tidak diperbolehkan untuk mengintervensi pengelola kecuali dalam hal bentuk untuk penjagaan modal atau kepatuhan terhadap syariah. Singkatnya, mudharabah mutlaqah berarti mudharib diberikan banyak ruang berinovasi oleh pemilik modal untuk mengelola usaha yang berdasarkan bidang yang dikuasainya agar keuntungan yang dihasilkan dapat menjanjikan.
2. Mudharabah muqayyadah merupakan jenis akad mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan aturan atau batasan tertentu kepada pengelola dalam usaha yang akan dilakukan baik itu jenis usahanya, waktunya dan tempat atau lokasi usaha dan sebagainya.  Aturan  pembatasan  ini  tidak  bersifat  menimbulkan  kesukaran  bagi mudharib, akan tetapi justru mendatangkan nilai manfaat terhadap kondisi yang bisa saja memengaruhi keadaan kontrak kerja sama. Menurut ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad  pembatasan  pada  akad  mudharabah  ini  hukumnya  dibolehkan  namun bertentangan  dengan  pendapat  dari  ulama  Syafi’iyah  dan  Malikiyah  yang  justru melarangnya.(Saputra & Maulana, 2021)

## Hak dan Kewajiban Mudharib
Hak dan tanggung jawab mudharib sangat bergantung pada jenis mudharabah yang digunakan, untuk mudharabah mutlaqah menurut standar AAOIFI adalah (Mahomed, 2020):
1. Memperhatikan semua bidang investasi atau perdagangan yang diperbolehkan
2. Melaksanakan pekerjaan itu  sendiri atau menunjuk orang lain  untuk melaksanakan beberapa  pekerjaan  jika  diperlukan,  seperti  membeli  suatu  komoditas  atau memasarkannya
3. Sedapat mungkin memilih tempat dan pasar yang sesuai dan tampaknya bebas risiko
4. Mengamankan dana mudharabah atau menyimpannya dalam penitipan
5. Jual beli dengan dasar pembayaran yang ditangguhkan
6. Mudharib  dapat  kapan  saja,  menggabungkan  kontrak  mudharabah  dan  kontrak kemitraan ( sharikah)
7. Pihak mudarib boleh menerima dana dari pihak ketiga pada mudharabah
Sedangkan  dalam mudharabah  muqayyadah,  mudharib  bertanggung  jawab  untuk mematuhi semua pembatasan yang dikenakan padanya (aturan yang diberikan oleh pemilik modal),  jika  tidak  maka  ia  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  kompensasi  kepada sahibul mal.

## Masalah dalam Implementasi Mudharabah
Akad mudharabah  pada  umumnya  akan  berlaku  segera  setelah  akad  tersebut diucapkan, namun terkadang sahibul mal ingin menunda eksekusi. Misalnya pemilik modal mengatakan  “ambillah  uang  ini  dan  kerjakan  sesuai  syarat mudharabah  namun  dimulai minggu depan”. Menurut Syafi’i dan Maliki, dampak mudharabah tidak dapat ditangguhkan atau  ditunda  karena  sifat  akadnya  sendiri  mengharuskan  akad  tersebut  harus  segera berlaku.  Namun  Hanafi  dan  Kalangan  Hanbali  berpendapat  bahwa mudharabah  boleh ditangguhkan selama masih disetujui. (Mahomed, 2020)
Umumnya akad mudharabah merupakan akad yang tidak mengikat ('aqd ghayr lazim). Dengan  demikian  dapat  diakhiri  secara  sepihak  oleh  salah  satu  pihak,  salah  satu  pihak memiliki hak untuk membubarkan kontrak sewaktu-waktu. Imam Malik berpendapat bahwa putusnya  akad  dalam  keadaan  seperti  ini  dapat  merugikan  pihak  lain  dan  dapat menimbulkan kerugian, dan mencegah kerugian adalah yang paling utama. Standar AAOIFI mengenai  hal  ini  mengikuti  pendapat  dari  Maliki  “Apabila mudharib  telah  memulai usahanya,  dalam  hal  ini  akad mudharabah  menjadi  mengikat  sampai  dengan  tanggal aktual”. (Mahomed, 2020)
Mayoritas  ahli  hukum  berpendapat  bahwa mudharib  tidak  berhak  mencampurkan modal tersebut dengan modal lain, baik modal miliknya sendiri maupun modal pihak ketiga, kecuali bilamana otorisasi sahibul mal telah diperoleh. Hanafi memperbolehkan mudharib bercampur modal dengan milik orang lain, meskipun tanpa izin terlebih dahulu dari pemberi modal. Syafi'i, kecuali al-Mawardi, melarang pencampuran modal meskipun  dengan izin sahibul  mal.  Keuntungan  yang  diperoleh  dari  modal-modal  campuran  akan  dibagi sebanding dengan jumlah kedua modal tersebut. Dengan demikian, mudharib mengambil dua bagian keuntungan, satu  sebagai sahibul mal atas usaha tersebut dan yang lainnya sebagai mudarib yang mengelola usaha tersebut. Jika mudharib lalai dalam menjalankan perintah sahibul mal, maka ia wajib menanggung kerugian. Menurut Maliki dan Syafi’i serta
pendapat  Ahmad, mudarib  tidak  bertanggung  jawab  menjamin  kerugian  sehubungan dengan hal tersebut. Hanafi dan Hanbali berpendapat akad itu sah. (Mahomed, 2020)
Pada  umumnya,  penerapan  pada  akad  mudharabah  di  perbankan  syariah  dalam bentuk  deposito  berjangka  yang  telah  memenuhi  prinsip-prip  syariah.  Namun  dalam penerapannya masih terdapat bank syariah yang tidak memperhatikan aspek teknis dalam penerapan  akad mudharabah  ini,  yang  dapat  mencederai  keabsahannya.  Seperti  tidak adanya ketetapan nisbah bagi hasil diawal perjanjian antara bank dan nasabah, atau dalm hal ini nasabah tidak mengetahui berapa porsi keuntungan yang akan diperoleh. Masalah teknis lainnya adalah adanya praktik yang meperbolehkan  pengambilan modal sebelum waktunya. (Najib, 2017)

## Penerapan Mudharabah
Pendanaan berdasarkan prinsip mudharabah dibagi menjadi empat kategori dalam bank syariah, sebagai berikut (Hutagalung, 2023):

## 1. Tabungan Mudharabah
Dalam  rangka  menjaga  keamanan  dan  kemudahan  penggunaan,  perbankan  yang berfungsi  menghimpun  modal/simpanan  nasabah  dalam  rekening  tabungan  atau disebut  juga saving  account.  Deposan  atau  penyimpan  dana  berfungsi  sebagai shahibul mal  dan  bank berfungsi  sebagai  mudharib atau pengelola  dana nasabah. Dalam mudharab terdapat akad bagi hasil yang dimana pemilik dana menyerahkan seratus persen dana miliknya kepada bank untuk digunakan pada aktivitas investasi yang  sifatnya  produktif.  Persyaratannya  bahwa  keuntungan  yang  dihasilkan  dari investasi tersebut akan dibagi diantara merek asesuai dengan akad perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat kerugian yang disebabkan oleh proses normal bisnis, bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelolam maka kerugian tersebut akan  ditanggung  sepenuhnya  oleh  pemilik  modal,  sedangkan  bank  menanggung kerugian  tenaga  kerja.  Rukun  dan  syarat  yang  diperlukan  pada  akad  mudharabah harus  dipenuhi  secara  sempurna  yakni  ada  pengelola,  pemilik  dana,  usaha  yang menguntungkan sehingga ada pembagian hasil dan akad kontrak.(Karim, 2016)
2. Deposito/Investasi Umum
Bank syariah melegalkan simpanan deposito  berjangka  yang  biasanya berlangsung lebih  dari  satu  bulan  lamanya  ke  dalam  rekening  investasi  umum  atau general envestment account dengan menerapkan
prinsip pada akad mudharabahalmuthlaqah.  Salah  satu  istilah  lain  untuk  investasi  ini  adalah  investasi yang sifatnya tidak terikat. Nasabah rekening investasi akan cenderung memilih untuk
memperoleh  keuntungan  daripada  untuk  mempertahankan  uang  mereka.  Dalam situasi ini mudharib memiliki kebebasan secara mutlak untuk mengelola investasinya. Dalam  produk  ini,  akad  mudharabah  mutlaqah  digunakan,  yang  berarti  bahwa pemodal tidak menuntut pengelola untuk melakukan suatu usaha tertentu.
3. Deposito/Investasi Khusus (Terikat)
Perbankan  syariah  mempromosikan  rekening  investasi  khusus  atau  juga  dikenal dengan special  investment  account  kepada  klien  yang  hendak  menginvestasikan dananya secara langsung dalam proyek yang mereka pilih yang dilakukan oleh bank syariah  dengan  menggunakan  akad mudharabah  muqayyadah.  Jangka  waktu  dan hasil  investasi  dengan  akad mudharabah  muqayyadah  disepakati  bersama  dan hasilnya langsung berkorelasi dengan keberhasilan proyek investasi.
4. Sukuk Mudharabah
Bank  syariah  dapat  memanfaatkan  akad  mudharabah  untuk  memperoleh  dana dengan menerbitkan sukuk atau obligasi syariah. Melalui penerbitan obligasi syariah, bank  mendapatkan  sumber  dana  jangka  panjang  yang  dapat  digunakan  untuk pembiayaan berjangka panjang yang berlangsung hingga lima tahun atau lebih.

## SIMPULAN
Mudarabah  memiliki  legitimasi  yang  kuat  dalam  hukum  Islam.  Keabsahannya didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam utama serta praktik yang telah ada sejak zaman  Nabi  Muhammad  Saw.  Akad  yang  terkait  dengan mudharabah  adalah musyarakah, qardh, murabahah, ijarah, wadiah, salam, istisna dan rahn. Rukun dan syarat mudaharabah adalah adanya pihak yang berakad, objek dan shigat. Mudharabah terdiri dari  dua  jenis  yakni mudharabah  mutlaqah  dan  mudharabah  muqayyadah.    Dalam penerapannya masih terdapat bank syariah yang tidak memberikan ketetapan nisbah bagi hasil diawal perjanjian antara bank dan nasabah, dan adanya praktik yang meperbolehkan pengambilan modal sebelum waktunya.

## DAFTAR PUSTAKA
AAOIFI. (2015). Shari'ah Standards. Bahrain: Accounting and Auditing  Organization for Islamic Financial Institutions.
Adiwarman A Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan, ke-5 (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016).
Al-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad. (n.d.). Hashiyat al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir. Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
Al-Kasani, Ala al-Din. (1986). Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah.
Al-Qur'an, Surah Al-Muzzammil: 20
Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad. (1993). Al-Mabsut. Beirut: Dar al-Ma'rifah Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. (1990). Al-Umm. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
Al-Zuhayli, Wahbah. (2003). Financial  Transactions in Islamic  Jurisprudence.  Damascus: Dar al-Fikr.
Antonio,  Muhammad  Syafi'i.  (2001).  Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik.  Jakarta:  Gema Insani Press.
Ayub, Muhammad. (2007). Understanding Islamic Finance. Chichester: John Wiley & Sons. Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.
Chapra,  M.  Umer.  (1985).  Towards  a  Just  Monetary  System.  Leicester:  The  Islamic Foundation
Chefi Abdul Latif, “Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah,” Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah 2, no. 1 (2020): 13.
Dede Abdul Fatah et al., “Akad Murokab on the DSN -MUI Fatwa and Its Effect on Islamic Bank Funding Products,” Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 14, no. 1 (2022):
164, https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25620.
El-Gamal, Mahmoud A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Ferdy  Saputra  and  Amar  Maulana,  “Pemahaman  Masyarakat  Tentang  Mudharabag (Qiradh), Hiwalah Dan Syirkah Dalam Islam,” Maqasidi: Jurnal Syariah Dna Hukum 1, no. 1 (2021): 65.
Hassan,  M.  Kabir  and  Mervyn  K.  Lewis  (eds.).  (2007).  Handbook  of  Islamic  Banking. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Ibn al-Mundhir. (1985). Al-Ijma'. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
Ibn Manzur. (1990). Lisan al-Arab. Beirut: Dar Sadir.
Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad. (1968). Al-Mughni. Cairo: Maktabat al-Qahirah.
Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, Kitab at-Tijarah, Bab asy-Syirkah wa al-Mudharabah, No. 2289
Iqbal, Zamir and Abbas Mirakhor. (2011). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. Singapore: John Wiley & Sons.
Kamali, Mohammad Hashim. (2000). Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options. Cambridge: Islamic Texts Society.
Mohamad  Ainun  Najib,  “Penguatan  Prinsip  Syariah  Pada  Produk  Bank  Syariah,” Jurnal
Jurisprudence 7, no. 1 (2017): 15 – 28, https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351.
Muhammad Syarif Hidayatullah, “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan  Di  Bank  Syariah  (Kajian  Mudharabah  Dan  Musyarakah  Dalam  Hukum Ekonomi  Syariah),” Jurnal  Hadratul  Madaniyah  7,  no.  1  (2020):  36, https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613.
Muhammad  Wandisyah  R.  Hutagalung,  “Produk  Dan  Akad - Akad  Perbankan  Syariah,”
Nahdatul Iqtishadiyah 2, no. 2 (2023).
Nurul Fadhilah and Achmad Tohirin, “Comparing the Return on Mudharabah Deposit and the Return on Equity: Assessing the Fairness in Indonesian Islamic Banking Industry,” Mutanaqishah :  Journal  of  Islamic  Banking  1,  no.  1  (2021):  5, https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i1.289.
Sabiq, Sayyid. (2009). Fiqh al-Sunnah. Cairo: Dar al-Fath lil I'lam al-Arabi.
Usmani, Muhammad Taqi. (2002). An Introduction to Islamic Finance. The Hague: Kluwer

## Law International
Wahyu  Syarvina,  “Penerapan  Akad  Mudharabah  Muqayyadah  Pada  Bank  Syariah  Di Indonesia,” Studia  Economica :  Jurnal  Ekonomi  Islam  7,  no.  1  (2021):  30, https://doi.org/10.30821/se.v7i1.9806.
Ziyaad  Mahomed, The  Application  of  Mudarabah  and  Issues  in  Islamic  Deposits (International Centre for Education in Islamic Finance, 2020).