## MEKANISME GANTI  RUGI TERHADAP  KORBAN KECELAKAAN  LALU LINTAS  MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  LALU  LINTAS DAN ANGKUTAN  JALAN

## Budimah
Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Palu Email  : Budimah_imah@yahoo.com

## Abstract
According  to  the  development  of  the  era  and  the  increase  of  the  population,  the human  need  for  transportation  will  also  increase  from  day  to  day  rapidly,  so  that public roads that are already available are becoming more crowded. It carries a very high  risk  for  motorists  and  other  public  road  users.  In  its  development,  the perpetrators of road traffic accidents are many who give compensation to the victim as  a  form  of  accountability.  This  is  in  accordance  with  the  principle  of  absolute responsibility  in  which  the  perpetrator  is  accountable  to  the  victim  because  of  the result  of  the  negligence  committed  by  the  offender  causing  harm  to  the  victim. However, compensation to victims of traffic accidents provided by perpetrators does not  abolish  corporal  punishment  (imprisonment  or  confinement).  Because  for  the victims  who  have  died, life can not be replaced by anything even with money worth trillions  of rupiah
Keywor ds : compensation, Victim, Traffic accident

## A. PENDAHULUAN
Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam  mendukung pembangunan  dan  integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sebagai  bagian  dari  sistem  transportasi  nasional, Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  harus  dikembangkan  potensi  dan  perannya  untuk mewujudkan  keamanan,  kesejahteraan,  ketertiban  berlalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu
pengetahuan  dan  teknologi,  otonomi  daerah,  serta  akuntabilitas  penyelenggaraan Negara 1 .
Sesuai  perkembangan  jaman  dan  pertambahan  jumlah  penduduk,  maka kebutuhan  manusia  akan  transportasi  bertambah  pula  dari  hari  ke  hari  secara  pesat, sehingga  jalan  umum  yang  telah  tersedia  semakin  padat.  Hal  tersebut  mengandung risiko  yang  sangat  tinggi  bagi  pengendara  kendaraan  maupun  pengguna  jalan  umum lain.  Hampir  setiap  hari  media  masa  baik  elektronik  maupun  media  cetak memberitakan  kasus  kecelakaan  lalu-lintas.  Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh Kepolisian  Republik  Indonesia  bahwa  sepanjang  tahun  2015  angka  kecelakaan  lalu lintas  yang  mengakibatkan  korban  meninggal  dunia  mencapai  31.234  jiwa  pertahun, luka  berat  mencapai  450.000  orang  pertahun,  luka  ringan  mencapai  2.100.000  orang pertahun  dan kerusakan  properti  sebanyak  13.515.000 unit  pertahunnya 2
Tingginya  angka  kecelakaan  lalu  lintas  ini  disebabkan  antara  lain  faktor manusia  ( human  error ),  faktor  sarana  seperti  kelaikan  kendaraan,  rusaknya  jalan, terlampauinya  beban  jalan  serta  sarana  penunjang  lainnya  memiliki  andil  terhadap terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas 3 .  Semua  pengguna  jalan  raya  dapat  mengalami kecelakaan  dalam  berlalu  lintas.Kecelakaan  merupakan  suatu  yang  tidak  dapat dielakkan  oleh  semua  orang,  sesuatu  yang  tidak  diharapkan  untuk  terjadi  namun dapat  menimpa  siapa  saja.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  24Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang menyebutkan  bahwa  :
“ Kecelakaan  Lalu  Lintas  adalah  suatu  peristiwa  di  Jalan  yang  tidak  diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”
1 Apri Listianto, Ambiguitas Penerapan Restoratif Justice Terhadap Kasus Kecelak aan Lalu Lintas  Yang  Menimbulk an  Korban  Jiwa, Jurnal  Rechtsvinding,  Media  Pembinaan  Hukum Nasional. Volume  2 Nomor  2 tahun 2013,  hlm  1
2 Institut  Studi  Transportasi, Kecelak aan  Lalu  Lintas di Indonesia Rengut 31 Ribu Jiwa, di akses di  www.instran.org/index.php/en/news -room.home/25-front-page/1627-kecelakaan-lalu-lintas- di-indonesia-rengut-31-ribu-jiwa  tanggal 3 Februari 2016
3 Adi  Andojo  Soetjipto, “Penerapan  Undang-Undang  Lalu  lintas  di  Indonesia” ,  Varia Peradilan  Nomor  124,  IKAHI.  2010.  Hlm  6
Beberapa  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang  menyita  perhatian  publik  pada tahun  2013  yang  menimpa  anak  Menteri  Koordinator  Perekonomian  Hatta  Rajasa pada  Selasa,  1  Januari  2013,  dengan  Pelaku  M.  Rasyid  Amrullah  yang  mengendarai mobil  BMW  X5  dengan  nomor  polisi  B  272  HR  menabrak  mobil  Daihatsu  Luxio  F 1622  CY    di  Tol  Jagorawi.  Dua  orang  meninggal  dunia,  sedangkan  tiga  korban lainnya  menderita  luka-  luka 4 .Kemudian  kejadian  yang  menimpa  Putra  Musisi Ahmad  Dhani  dan  Maia  Estianti  yakni  Abdul  Qodir  Djailani  (Dul)  terjadi  pada tanggal  16  Juli  2014  di  Tol  Jagorawi,  dengan  mengendarai  mobil  Lancer  bernomor polisi  B  80  SAL.  Dalam  peristiwa  tersebut,  tujuh  orang  meninggal  dunia  akibat tertabrak  mobil  yang   dikendarai. 5
Kasus  kecelakaan  lalu  lintas  di  atas  hanya  sebagian  kecil  dari  banyaknya peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  di  negeri  ini  yang  telah  mengakibatkan  jatuhnya korban  jiwa,  upaya  penyelesaian  perkaranya  pun  beragam,  ada  yang  melalui  proses hukum  dan  ada  pula  menempuh  jalur  perdamaian  perdamaian  antara  pelaku  dan korban  serta  pihak  kepolisian  sebagai  mediator  dengan  cara  memberi  ganti  rugi kepada keluarga  korban.
Rujukan  mengenai  ganti  rugi  telah  diatur  dalam  Undang  -  Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  dimana  pelaku  dapat  pula disertai  tuntutan  perdata  atas  kerugian  material  yang  ditimbulkan  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  236  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  menyatakan  bahwa
“ Pihak  yang  menyebabkan  terjadinya  Kecelakaan  Lalu  Lintas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  229  wajib  mengganti  kerugian  yang  besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. ”
4 Kompas.com. Penanganan Perkara Anak Meteri Koordinator, Di akses di http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/04/1740468/     tanggal 3 Februari  2016
5 Liputan  6.com. Kronologis  Kecelak aan  Lancer  Maut  Versi  Dul di  akses  di m.liputan6.com/news/read/726689/   di akses tanggal 3 Februari  2016
Besaran  nilai  penggantian  kerugian  dapat  ditentukan  berdasarkan  putusan pengadilan  atau  dapat  juga  dilakukan  diluar  pengadilan  jika  terjadi  kesepakatan damai  di  antara  para  pihak  yang  terlibat  dengan  catatan  kerugian  tersebut  terjadi  pada kecelakaan  lalu  lintas  ringan.  Namun  apabila  korban  kecelakaan  lalu  lintas  meninggal dunia  maka  berdasar  Pasal  235  ayat  (1)  Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  menyatakan  bahwa  “Pengemudi,  pemilik,  dan/atau perusahaan  angkutan  umum  memberikan  ganti  kerugian  wajib  kepada  ahli  waris korban  berupa  biaya  pengobatan  dan/atau  biaya  pemakaman”.  Hal  senada  juga disebutkan  dalam  pasal  1365  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang menyebutkan  bahwa  barang  siapa  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  dan terbukti  bersalah  wajib  mengganti  kerugian.
Ganti  rugi  tersebut  harus  dinilai  menurut  kedudukan  dan  kekayaan  kedua  belah pihak  serta  menuntut  keadaan.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  keadaan,  yaitu didalam  memberikan  ganti  rugi  harus  diperhatikan  juga  kemungkinan  warisan  yang akan  diterima  oleh  janda  atau  ahli  warisnya,  sekalipun  warisan  tersebut  baru  akan diterima  beberapa  waktu  setelah  meninggalnya  korban.  Berdasarkan  kedudukan  dan kekayaan,  artinya  harus  pula  dipertimbangkan  baik  kedudukan  dan  kekayaan  pihak yang  mendapatkan  ganti  kerugian, maupun  kedudukan  dan  kekayaan  orang  yang harus  dipertanggung  jawabkan 6
Dalam  praktiknya  ganti  kerugian  sekarang  ini  banyak  dilakukan  hanya berdasarkan  tenggang  rasa  atau  hanya  rasa  kemanusiaan  saja  tanpa  melalui  prosedur hukum  yang  ada,  hal  itu  terbukti  sedikitnya  gugatan  yang  diajukan  ke  Pengadilan dibanding  dengan  kerugian  yang  diderita  sebenarnya.Pihak  korban  seharusnya mendapat  perlindungan  yang  adil  mengingat  tingginya  biaya  pengobatan  dan perawatan  serta  mahalnya  harga  kendaraan  bermotor  saat  ini.  Di  lain  pihak  terkadang kasus  kecelakaan  ini  di  manfaatkan  oleh  ahli  waris  korban  yang  tidak bertanggunjawab  yang  menuntut  ganti  kerugian  melebihi  kesanggupan  dari  pada
6 Abdulkadir  Muhammad, Pok ok -Pok ok   Huk um    Pertanggungan ,  Alumni  :Bandung.  1983. Hlm  31
pelaku.  Untuk  itu  perlu  adanya  kepastian  hukum  baik  bagi  korban  kecelakaan  lalu lintas  maupun  bagi  pelaku  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  penulis  menarik  permasalah  sebagai berikut  :
1. Bagaimanakah  Penetapan  Ganti  Kerugian  Bagi  Korban  Kecelakaan  Lalu  Lintas Menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  ?
2. Bagaimanakah  Ganti  Kerugian  Yang  Pantas  Bagi  Korban  Kecelakaan  Lalu Lintas  Menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas Dan  Angkutan  Jalan  ?

## B. PEMBAHASAN
1. Penetapan  Ganti  Kerugian  Bagi  Korban  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Menurut Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan
Masalah  kecelakaan  lalu  lintas  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang Nomor  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  menggantikan Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1992  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan. Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional.Dimana  Undang-Undang  ini  melihat  bahwa  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan mempunyai  peran  strategis  dalam  mendukung  pembangunan  dan  integrasi  nasional sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan  kesejahteraan  umum.
Undang-undang  ini  berlaku  untuk  membina  dan  menyelenggarakan  Lalu  Lintas dan  Angkutan  Jalan  yang  aman,  selamat,  tertib,  dan  lancar  melalui  kegiatan  gerak pindah  Kendaraan,  orang,  dan  atau  barang  di  Jalan,  kegiatan  yang  menggunakan sarana,  prasarana,  dan  fasilitas  pendukung  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  dan kegiatan  yang  berkaitan  dengan  registrasi  dan  identifikasi  Kendaraan  Bermotor  dan
Pengemudi,  pendidikan  berlalu  lintas,  Manajemen  dan  Rekayasa  Lalu  Lintas,  serta penegakan  hukum  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan.
Perkembangan  lalu  lintas  saat  ini  di  satu  pihak  akan  memberikan  kemudahan- kemudahan  bagi  masyarakat  pengguna  jalan.  Namun  di  lain  pihak  akan  membawa akibat-akibat permasalahan yang  paling  kompleks  antara  lain  meningkatnya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kemacetan-kemacetan, serta meningkatnya angka  kecelakaan  tiap  tahunnya  yang  mengakibatkan  kerusakan  terhadap  fasilitas- fasilitas  umum  bahkan  tidak  jarang  menimbulkan  korban jiwa.
Pada  umumnya  ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  kecelakaan  lalu lintas  adalah  karena  kelalaian  dari  manusia  itu  sendiri,  kondisi  jalan  yang  rusak, kelayakan  kendaraan  yaitu  yang  tidak  sesuai  dengan  Standar  Nasional  Indonesia (SNI) sehingga  menyebabkan  ketidakstabilan  ketika  kendaraan  tersebut  digunakan.
Pada  dasarnya  kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  peristiwa  yang  tidak diinginkan  atau  tidak  disengaja  baik  dari  pihak  korban  maupun  dari  pihak  tersangka, namun  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  tetap  harus  diselesaikan.  Penyelesaiaan kasus  kecelakaan  lalu  lintas  pada  umumnya  diselesaikan  sesuai  dengan  proses  acara peradilan  pidana.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  230  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  menyebutkan  bahwa “perkara  kecelakaan  lalu  lintas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  229  ayat  (2),  ayat (3)  dan  ayat  (4)  diproses  dengan  acara  peradilan  pidana  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-  undangan”.
Berdasarkan  ketentuan  diatas  maka  proses  pidana  dapat  pula  disertai  tuntutan perdata  atas  kerugian  material  yang  ditimbulkan  kepada  korban  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  236  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  menyatakan  bahwa
“ Pihak  yang  menyebabkan  terjadinya  Kecelakaan  Lalu  Lintas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  229  wajib  mengganti  kerugian  yang  besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. ”
Lebih  lanjut  Pasal  236  ayat  (2)  Undang  -  Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  menyebutkan  bahwa  “kewajiban  ganti kerugian  itu  dapat  dilakukan  di  luar  pengadilan  jika  terjadi  kesepakatan  damai  di antara  para  pihak  yang  terlibat”.Hal  senada  juga  disebutkan  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata  yang  menyebutkan  “barang  siapa  melakukan  perbuatan  melanggar hukum  dan  terbukti  bersalah  wajib  mengganti  kerugian”.  Menurut  Andi  Hamzah Dalam  berbagai  macam  kesalahan,  dimana  orang  yang  berbuat  salah  menimbulkan kerugian  pada  orang  lain,  maka  ia  harus  membayar  ganti  kerugian.  Inilah  yang  sering disebut  dengan  perlindungan  hukum  bagi  korban kecelakaan  lalu  lintas.
Dilihat  dari  kepentingan  korban,  dalam  konsep  ganti  kerugian  terkandung  dua manfaat,  yaitu  pertama  untuk  memenuhi  kerugian  materiil  dan  segala  biaya    yang telah    dikeluarkan  dan  kedua  merupakan  perumusan  emosional  korban.  Sedangkan dilihat  dari  sisi  kepentingan  pelaku,  kewajiban  mengganti  kerugian  dipandang sebagai  suatu  bentuk  pidana  yang  dijatuhkan,  dan  dirasakan  sebagai  sesuatu  yang kongkrit  dan langsung  berkaitan  dengan  kesalahan  yang  diperbuat  pelaku 7 .
Gelaway  merumuskan  lima  tujuan  dari  kewajiban  mengganti  kerugian,  yaitu:
1. Meringankan  penderitaan  korban.
2. Sebagai  unsur  yang  meringankan  hukuman  yang  akan dijatuhkan.
3. Sebagai  salah  satu cara merehabilitasi  terpidana.
4. Mempermudah  proses peradilan.
5. Dapat  mengurangi  ancaman,  atau  reaksi  masyarakat  dalam  bentuk  tindakan balas  dendam. 8
Dari  tujuan  yang  dirumuskan  Galeway  di  atas,  bahwa  pemberian  ganti  kerugian harus  dilakukan  secara  terencana  dan  terpadu.Artinya,  tidak  semua  korban  patut diberikan  ganti  kerugian,  yang  perlu  dilayani  dan  diayomi  adalah  korban  dari golongan  masyarakat  kurang  mampu  baik  secara financial  maupun  sosial. 9
7 Chaerudin, & Syarief Fadillah, Korban Kejahatan dalam Prespek tif Vik timologi, & Huk um Pidana  Islam ,  Garhadika  Press,  Jakarta,  2004.  hlm  21  Dalam  Yulia  Rena,  2010,  Viktimologi Perlindungan Hukum  Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: Graha  Ilmu.  Hlm  59.
8 Ibid 9 Ibid
Tujuan  inti  dari  pemberian  ganti  kerugian  tidak  lain  untuk  memberikan keadilan  dan  kesejahteraan  korban  sebagai  anggota  masyarakat  dan  tolak  ukur pelaksanaanya  adalah  dengan  diberikannya  kesempatan  kepada  korban  untuk mengembangkan  hak  dan  kewajibannya  sebagai  manusia.  Atas  dasar  itu,  maka penerapan  pemberian  ganti  kerugian  kepada  korban  seharusnnya  merupakan perpaduan  usaha  dari  berbagai  pendekatan,  baik  pendekatan  dalam  bidang kesejahteraan  sosial  dan pendekatan  kemanusian.
Perlu  penulis  tekankan  bahwa  ganti  kerugian  kepada  korban  kecelakaan  lalu lintas  yang  diberikan  oleh  pelaku  tidak  menggugurkan  hukuman  badan  (penjara  atau kurungan).Bagi  korban  yang  telah  meninggal  dunia,  nyawa  tidaklah  dapat  digantikan oleh  apapun  bahkan  dengan  uang  yang  nilainya  triliunan  rupiah.  Dalam  banyak  kasus dan pengalaman yang penulis jumpai, keluarga korban akan merasakan ketersinggungan  jika  ranah  ini  dimasuki,  bahkan  ada  yang  langsung  marah  bahkan mengancam "nyawa dibayar nyawa", sebab ganti rugi apapun tak  bisa membangunkan  orang  yang  telah  mati  atau  seketika  memulihkan  kedukaan.  Tetapi sepakat  tidak  sepakat  kehidupan  teruslah  berlanjut,  selalu  ada  hikmah  besar  dibalik kematian  seseorang  apalagi  kematian  tersebut  akibat  kecelakaan  yang  tidak  disengaja atau  diinginkan  pelaku  atau  korban  sendiri,  namun  jika  ada  niatan  baik  dari  pelaku, atau  keluarga  untuk  meminta  maaf,  memberikan  bantuan  duka  dan  ganti  rugi  maka tentu  saja  akan  menjadi  pertimbangan  hakim  didalam  putusannya.  Misalnya  untuk kecelakaan  lalu  lintas  karena  kealpaan  yang  menyebabkan  korban  meninggal  dunia, maka  hukuman  maskimal  sesuai  amanat  Pasal  359  ayat  (1)  KUHP  yang  menyebutkan bahwa  “Paling  lama  lima  tahun,  atau  kurungan  paling  lama  satu  tahun”.
Namun  pertimbangan-pertimbangan  lain  bisa  mengubah  hukuman  menjadi dibawah  lima  tahun,  atau  dibawah  satu  tahun,  bahkan  bisa  hanya  dikenakan  wajib lapor.  Hal  ini  tetap  disesuaikan  dengan  fakta-fakta  lapangan,  berita  acara  pemeriksaan (BAP)  dan  faktor-faktor  lain  seperti  telah  terjadi  upaya  damai  dari  pihak  pelaku tindak  pidana,  ganti  rugi  dan  pihak  korban  dengan  tangan  terbuka  dapat  menerima kenyataan  pahit  atas meninggalnya  korban.
Selain  itu  kasus  kecelakaan  yang  mengakibatkan  kematian  diatas  bukanlan Delik  Aduan  tetapi  Delik  Kulpa.  Delik  Kulpa  adalah  perbuatan  tersebut  dilakukan karena  kelalaiannya,  kealpaannya  atau  kurang  hati-hatinya  atau  karena  salahnya seseorang  yang  mengakibatkan  orang  lain  menjadi  korban.  Sementara  Delik  Aduan yakni  delik  yang  dapat  dilakukan  penuntutan  delik  sebagai  syarat  penyidikan  dan penuntutan  apabila  ada pengaduan  dari  pihak  yang  dirugikan/korban.
2. Ganti  Kerugian  Yang  Pantas  Bagi  Korban  Kecelakaan  Lalu  Lintas Menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan
Salah  satu  penyebab  yang  paling  sering  terjadinya  kecelakaan  adalah  kealpaan dari  manusia  itu  sendiri.Kealpaan  yang  menimbulkan  kecelakaan  lalu  lintas,  misalnya pengemudi  kehilangan  konsentrasi,  lelah  dan  mengantuk,  pengaruh  alkohol  dan  obat- obatan,  kecepatan  melebihi  batas,  kondisi  kendaraan  bemotor  yang  kurang  baik  serta kurang  pahamnya  pengemudi  tentang  aturan  berlalu  lintas.
Menurut  Soerjono  Soekanto  Kecelakaan  lalu  lintas  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor utama  yaitu:
1. Faktor  Manusia,  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  terjadi  karena  pengemudi kendaraan  yang  melanggar  rambu-rambu  lalu  lintas.  Pengemudi  mengemudikan kendaraan  dengan  semaunya  sendiri,  ketidaktauhan  terhadap  peraturan  yang berlaku,  tidak  terampil  dalam  berkendaraan  dan  rendahnya  tingkat  kesadaran pengendara.  Tidak  sedikit  angka  kecelakaan  lalu  lintas  diakibatkan  karena membawa  kendaraan  dalam  keadaan  mengantuk,  mabuk  dan  mudah  terpancing oleh  ulah  pengguna  jalan  lainnya.
2. Faktor  Kendaraan,  faktor  kendaraan  yang  paling  sering  terjadi  adalah  ban kendaraan  yang  pecah,  rem  tidak  berfungsi  sebagaimana  seharusnya,  peralatan yang  udah  tidak  layak  pakai,  tidak  diganti  dan  berbagai  penyebab  lainnya sehingga  menimbulkan  kecelakaan  lalu  lintas.
3. Faktor  Jalan,  faktor  jalan  yang  dimaksud  antara  lain  adalah  kecepatan  rencana jalan,  geometrik  jalan,  pagar  pengaman  di  daerah  pegunungan  ada  tidaknya median  jalan,  jarak  pandang  dan  kondisi  permukaan  jalan.  Jalan  yang  rusak
atau belubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan  pemakai  jalan  terutama  bagi  pengguna  jalan 10
Selain  tiga  faktor  utama  tersebut,  ada  juga  faktor  lain  yang  ikut  menyebabkan kecelakaan  lalu  lintas.  Seperti  cuaca  yang  juga  bisa  berkontribusi  terhadap  terjadinya kecelakaan,  faktor  cuaca  yang  dimaksud  menjadi  penyebab  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas  adalah  faktor  cuaca  hujan  yang  dapat  mempengaruhi  jarak  pandang  pengendara dan  kinerja  kendaraan.Asap  dan  kabut  pun  dapat  mengganggu  jarak  pandang, khususnya  di daerah  pegunungan.
Dari  faktor  diatas,  penyebab  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  semuanya  tergantung pada  kesigapan  dari  manusianya.Selain  itu  pentingnya  ada  kerjasama  pengemudi, pemerintah dan kepolisian dalam hal menanggulangi kecelakaan lalulintas. Pengemudi waspada  dalam  mengemudikan  kendaraannya,  pemerintah  mau memperbaiki  jalan-jalan  yang  rusak  atau  kurang  layak  untuk  dilalui  kendaraan  dan pihak  polisi  untuk  selalu  siaga  di area yang  selalu  terjadi  kecelakaan.
Kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  suatu  peristiwa  di  jalan  yang  tidak  diduga dan  tidak  disengaja  melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain yang  mengakibatkan  kerugian  harta  benda  bahkan  mengakibatkan  jatuhnya  korban jiwa.  Berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  perbuatan  yang menimbulkan  kerugian  pada  pihak  korban  dapat  diproses  menurut  hukum  baik  secara perdata maupun  secara pidana.
Pengaturan  kecelakaan  lau  lintas  sudah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  yang  mana  sesuai dengan  Pasal  230  yang  menyebutkan  bahwa  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  baik  yang ringan,  sedang  maupun  yang  berat  harus  diproses  sesuai  dengan  acara  peradilan pidana.  Namun  terdapat  pengecualian  pada  kecelakaan  ringan,  apabila  dalam kecelakaan  tersebut  di  antara  para  pihak  yang  terkait  sepakat  untuk  berdamai  atau
10 Soerjono Soekanto, Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang -undangan Lalu Lintas, Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Tarumanegara,  CV.  Rajawali, Jakarta, 1984,  hlm.  21
tidak  ingin  melanjutkan  perkaranya  sampai  ke  pengadilan  maka  bisa  saja  hal  tersebut dilakukan  sesuai  dengan  penjelasan  pasal  236  ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa kewajiban  mengganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pada  kecelakaan lalu  lintas  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  229  ayat  (2)  dapat  dilakukan  di  luar pengadilan  jika  terjadi  kesepakatan  damai  di  antara  para pihak  yang  terlibat.
Dengan  begitu  jelas  bahwa  yang  dapat  diselesaikan  di  luar  pengadilan  hanyalah kecelakaan  jenis  ringan  saja.  Namun  pada  realitanya  banyak  kasus  kecelakaan  yang bukan  tergolong  ringan  diselesaikan  di  luar  pengadilan,  karena  mayoritas  masyarakat yang  menginginkan  hal  tersebut  mereka  beranggapan  bahwa  ketika  perkara kecelakaan  lalu  lintas  dapat  diselesaikan  secara  perdamaian  di  antara  para  pihak  akan lebih  menguntungkan  karena  dalam  proses  perdamaian  atau  kekeluargaan  tersebut akan  ditemukan  win-win  solution,  yang  mana  dengan  win-win  solution  tersebut  akan dapat menguntungkan  kedua belah  pihak.
Di  sinilah  pentingnya  aparat  penegak  hukum  yang  seharusnya  tidak  hanya berpatokan  pada  asas  kepastian  hukum  saja  melainkan  juga  harus  melihat  pada keadilan  yang  sebenarnya  yang  mana  keadilan  tersebut  tidak  selamanya  didapatkan lewat  jalur  proses  acara  pidana.  Kita  perlu  mengajak  para  penegak  hukum  kita  untuk menggunakan  mata  hati  nurani  untuk  menjalankan  undang-undang  itu  secara  cerdas dan  bermakna.  Tidak  terkungkung  oleh  cara  berfikir  yang  positivis  dogmatis  yang sangat  kental  sifat  formal  dan  legalistiknya  hanya  mengotak-atik  undang-undang secara  rasional,  dengan  paradigma  yang  lebih  realistik  yang  sesuai  dengan  struktur sosial  bangsa  Indonesia.
Pada  perkembangannya,  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  ini  banyak  yang memberikan ganti kerugian kepada korbannya sebagai bentuk pertanggungjawaban.Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  tanggungjawab  mutlak  dimana pelaku  bertanggungjawab  kepada  korban  karena  akibat  dari  kelalaian  yang  dilakukan
oleh  pelaku  mengakibatkan  kerugian  kepada  pihak  korban. 11 Sebagaimana  dipertegas dalam  Pasal  234  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu  lintas angkutan  jalan  yang  menyebutkan  bahwa  :
“Pengemudi,  pemilik  Kendaraan  Bermotor,  dan/  atau  Perusahaan  Angkutan Umum  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”
Namun,  ketentuan  tersebut  di atas tidak  berlaku  jika
a. Adanya  keadaan  memaksa  yang  tidak  dapat  dielakkan  atau  di  luar  kemampuan Pengemudi;
b. Disebabkan  oleh  perilaku  korban sendiri  atau pihak  ketiga;  dan/atau;
c. Disebabkan  gerakan  orang  dan/atau  hewan  walaupun  telah  diambil  tindakan pencegahan. 12
Ganti  rugi  bagi  korban  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  pada  saat  ini  seperti  sudah menjadi  kewajiban  dalam  perdamaian,  apalagi  jika  pelaku    adalah  orang  yang mempunyai  kedudukan  ekonomi  kuat  atau  mempunyai  uang  yang  berlebih  seperti kasus  kecelakaan  yang  menimpah  anak  Ahmad  Dhani  yang  hanya  dihukum  dengan hukuman  wajib  lapor  serta  kasus  kecelakaan  yang  menimpa  anak  mantan  menteri perekonomian  Hatta  Rajasa  juga  dihukum  dengan  hukuman  wajib  lapor  karena  telah memberikan  ganti  rugi.
Adapun  besaran  ganti  rugi  bagi  korban  kecelakaan  lalu  lintas  ditentukan  oleh putusan  pengadilan.Akan  tetapi,  untuk  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  ringan  dapat dilakukan  di  luar  pengadilan  jika  terjadi  kesepakatan  damai  di  antara  para  pihak  yang terlibat,  sehingga  menurut  pendapat  penulis  bahwa  besaran  ganti  kerugian  khusus untuk  kecelakaan  ringan  yang  diberikan  kepada  korban  kecelakaan  tergantung  dari kesepakatan  bersama  dan tidak  saling  memberatkan  diantara  para pihak  yang  terlibat.
11 Jumardi, Pendidik an dan Huk um, di akses di http://pendidikandanhukum.blogspot.co.id/2011/06/tanggung-jawab-mutlak-strict-liability.html tanggal 12 juni 2016
12 LIhat  Pasal  234  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas Angkutan Jalan

## C. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  uraikan  diatas,  maka  penulis menarik  kesimpulan  sebagai  berikut  :
1. Penetapan  ganti  kerugian  bagi  korban  kecelakaan  Lalu  lintas  diatur  dalam  Pasal 236  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  namun  ganti  kerugian  kepada  korban  kecelakaan  lalu  lintas yang  diberikan  oleh  pelaku  tidak  menggugurkan  hukuman  badan  (penjara  atau kurungan).  Karena  bagi  korban  yang  telah  meninggal  dunia,  nyawa  tidaklah dapat  digantikan  oleh  apapun  bahkan  dengan  uang  yang  nilainya  triliunan rupiah.
2. Besaran  ganti  rugi  bagi  korban  kecelakaan  lalu  lintas  ditentukan  oleh  putusan pengadilan.  Akan  tetapi,  untuk  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  ringan  dapat dilakukan  di  luar  pengadilan  jika  terjadi  kesepakatan  damai  di  antara  para  pihak yang  terlibat,  sehingga  besaran  ganti  kerugian  khusus  untuk  kecelakaan  ringan yang  diberikan  kepada  korban  kecelakaan  tergantung  dari  kesepakatan  bersama dan tidak  saling  memberatkan  diantara  para pihak  yang  terlibat.

## 2. Saran
Bertitik  tolak  dari  kesimpulan  penelitian  di  atas,  maka  penulis  menyarankan sebagai  berikut:
1. Hendaknya  dalam  penetapan  ganti  kerugian  kepada  korban  kecelakaan  lalu lintas  hakim  juga  harus  mempertimbangkan  kondisi  ekonomi  dari  pelaku sehingga  tidak  memberatkan  pihak  pelaku.
2. Hendaknya  dalam  penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang  melalui proses  ganti  rugi,  pada  saat  pertemuan  antara  pihak-pihak  yang  terkait  dalam rangka  membahas  kesepakatan  damai  polisi  dapat  menjadi  mediator  tentunnya polisi  harus  berada  di  kubu  yang  netral,  agar  dalam  musyawarah  polisi  dapat memastikan  tidak  adanya  pihak  yang  merasa  dipaksa  atau  terpaksa  dan  hasil
dari  musyawarah  tersebut  membuat  kedua  belah  pihak  dapat  merasakan keadilan.

## DAFTAR  PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Abdulkadir  Muhammad, Pokok-Pokok Hukum  Pertanggungan , Alumni  :Bandung.
1983.
Adi  Andojo  Soetjipto, “Penerapan Undang-Undang Lalu lintas di Indonesia” , Varia Peradilan  Nomor  124, IKAHI. 2010
Chaerudin,  & Syarief  Fadillah, Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi, & Hukum Pidana Islam , Garhadika  Press, Jakarta, 2004
Soerjono  Soekanto, Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas, Pusat Penelitian dan Pengembangan , Fakultas  Hukum  Universitas Tarumanegara,  CV. Rajawali,  Jakarta, 1984
Yulia  Rena, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan , Jakarta: Graha  Ilmu,  2010

## B. Jurnal  Hukum
Apri  Listianto, Ambiguitas Penerapan Restoratif Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu  Lintas  Yang  Menimbulkan  Korban  Jiwa, Jurnal  Rechtsvinding,  Media Pembinaan  Hukum  Nasional.  Volume  2 Nomor 2 tahun  2013
C. Situs Internet
Institut  Studi  Transportasi, Kecelakaan  Lalu  Lintas  di  Indonesia  Rengut  31  Ribu Jiwa, di  akses  di  www.instran.org/index.php/en/news-room.home/25-front- page/1627-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-rengut-31-ribu-jiwa tanggal 3 Februari  2016 Jumardi, Pendidikan dan Hukum, di akses di http://pendidikandanhukum.blogspot.co.id/2011/06/tanggung-jawab-mutlak- strict-liability.html   tanggal  12 juni  2016
Kompas.com. Penanganan  Perkara  Anak  Meteri  Koordinator ,  Di  akses  di http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/04/1740468/        tanggal  3  Februari 2016
Liputan  6.com. Kronologis  Kecelakaan  Lancer  Maut  Versi  Dul di  akses  di m.liputan6.com/news/read/726689/   di akses tanggal  3 Februari  2016