## Analisis Wacana Resistensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Budaya Global Oleh Pelaku Seni Indonesia Khususnya Di Bali

## I Nyoman Lodra
Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, 60213, Indonesia.
n.lodra@yahoo.co.id
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resistensi terhadap budaya global seperti HKI oleh pelaku seni Indonesia, khususnya di Bali. Sebagai negara berkembang Indonesia telah mengadaftasi budaya tersebut ke dalam Undang-Undang HKI. Implementasikan di pasar global Indonesia, khususnya di daerah Bali, masih ter- jadi resistensi oleh pelaku seni tradisional yang kerapkali abaikan, apriori terhadap HKI. Fokus permasalahan: (1) bagaimana bentuk resistensi terhadap HKI di Bali? (2) apa faktor-faktor penyebab resistensi HKI di Bali? (3) bagaimana dampak resistensi terhadap HKI di Bali?. Tujuan, (1) mendiskripsikan bentuk resistensi HKI di Bali (2) mengetahui faktor penyebab  resistensi HKI di Bali (3) mengetahui dampak resistensi terhadap HKI di Bali. Manfaat; hasil penelitian: mencarikan solusi untuk mengatasi resistensi HKI di Bali. Metode peneli- tian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis emperis. Pengumpulan data primer dan sekender, dengan pengambilan data: observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis digunakan teori wacana, teori praktik sosial, dan teori dekonstruksi. Sumber data, manusia, jurnal, buku, validitas dengan trianggulasi data, trianggulasi sumber. Hasil: ditemukan resistensi terhadap HKI oleh pelaku seni di Bali yang disebabkan oleh faktor inter- nal dan eksternal.

## Kata kunci: wacana, resistensi, budaya global, pelaku seni.

## Discourse Analysis Of Intellectual Property Rights (Ipr) Resistance As A Global Culture By Indonesian Artist Especially In Bali
This research aimed to determine resistance to global culture such as IPR by Indonesian artist, especially in Bali. As a developing country it has adapted that culture into the IPR Constitution Law. Implemented in the Indonesian global market, especially in the Bali region, there is still resistance by traditional art actors who often ignore, a priori against IPR. The focus of the problem: (1) what was the resistance form to IPR in Bali? (2) what were the factors causing IPR resistance in Bali? (3) what was the resistance impact to IPR in Bali ?. Objectives, (1) described IPR resistance form in Bali (2) found out the factors that cause IPR resistance in Bali (3) determined the resistance impact to IPR in Bali. The benefits; research results: found solutions to overcome IPR resistance in Bali. This research used descriptive qualitative with an empirical juridical approach. Prima- ry and secondary data collection used: observation, interviews, and documents. The analysis used discourse theory, social practice theory, and deconstruction theory. Data sources, humans, journals, books, validity with data triangulation, source triangulation. Results: found resistance to IPR by artist in Bali caused by internal and external factors.

## Keywords: discourse, resistence, global culture, artist
Proses Review : 18 - 31 Agustus 2020, Dinyatakan Lolos: 7 September 2020

## PENDAHULUAN
Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah hak didapat oleh individu atau sekelompok orang yang telah menghasilkan sesuatu ciptaan, hasil rekayasa berupa pro- duk atas dasar kemampuan olah rasa, olah pikir, berguna untuk kehidupan manusia. Penemu (inventor) HKI dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, desain, dan ran- cangan lain bersifat kebaharuan ( novelty ) memiliki nilai moral, ekonomis, dan sosial. Menelusuri dan menganal- isis tekstual, dan inplementasinya diketahui prinsip-prin- sip HKI lebih mengedepankan nilai ekonomis ketimbang nilai moral dan sosial. Konsep, gagasan pemikiran tersebut merupakan pola kelompok pengusaha, pedagang dari neg- ara-negara maju. HKI oleh negara maju tersebut seperti menjadikan sebuah ideologi yang diterapkan dalam pasar intenasional untuk menekan negara-negara berkembang. Beberapa negara berkembang seperti Indonesia, setelah di implementasi HKI masih menjadi pro-kontra, terutaman di daerah-daerah berbasis budaya tradisional. Ideologi dimaksudkan adalah suatu ide, gagasan untuk membuat suatu perubahan dengan proses pemikiran normatif den- gan kepentingan publik di samping memiliki kepentingan politik. Menurut Alfian ideologi adalah sebuah pandangan, sistem nilai sifatnya menyeluruh dan mendalam dalam kepentingan moral dianggap benar dan adil dalam men- gatur tingkah laku kehidupan. (https://www.maxmanroe. com/vid/umum/pengertian-ideologi.html).
HKI sebagai budaya dari negara-negara maju menjadi sebuah  kekuatan mengatur dan menekan negara berkem- bang yang ikut dalam perdagangan  internasional atau global. Lembaga  yang mewadahi perdagangan internasi- onal  membidangi HKI adalah World Intelectual Property Organization (WIPO) khusus dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana Indonesia termasuk dalam organisasi dunia tersebut. Dengan begitu secara langsung Indonesia ikut dan masuk dalam  sistem perdagangan global yang diatur oleh WIPO. Pada posisi ini HKI memi- liki arti penting dan nilai ekonomis sebagai persyaratan mutlak  kepada siapapun yang ikut dalam perdagagan global. Sistem perdagangan global dengan segala peratur- an, termasuk persyaratan penyertaan sertifikat HKI (Sard- jono, 2006: 3). Oleh Smiers, persyaratan yang digariskan oleh lembaga tersebut di atas lebih mencerminkan ideolo- gi libralis, kapitalis dari negara-negara maju dan sebagai kekuatan perangkat kontrol hukum bagi setiap kreasi ar- tistik (2009: 92). Oleh Marx, perdagangan global merupa- kan ruang bagi kelompok libralis, kapitalis menyebarkan ideologi yang lebih mengedepankan konsep individual, kelompok, ekonomis, serta petimbangan mencari keuntun- gan sebanyak-banyaknya (dalam Barker, 2006: 14).
Indonesia termasuk negara berkembang sebagai anggota WIPO, telah meratifikasi dan mengadofsi budaya  glob- al tersebut kedalam undang-undang HKI. Implementa- si atau penerapan HKI di Indonesia terjadi “kegaduhan”
atau risestensi dari pelaku seni tradisional.Hal tersebut terjadi karena masing-masing daerah di Indonesia memi- liki karakteristik budaya berbeda-beda yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HKI. Seperti halnya karakteristik budaya daerah Bali, pelaku seni tradisional dalam pen- ciptaan bersifat kolektif, kebersamaan, gotongroyong, sosial religius, dan “yadnya”. Karakteristik budaya daer- ah tersebut bertentangan dengan prinsip HKI yang lebih mengedepankan individualistik, kelompok, dan ekonomis. Maka begitu di  implementasikan undang-undang HKI terjadi “kegaduhan”, kepanikan, dan risestensi (perlawa- nan) oleh pelaku seni tradisional. Mereka memahami dan mengerti setelah karya ciptaan  dilindungi HKI, ciptaan tersebut tidak bebas lagi untuk ditiru, dijiplak tanpa sei- jin pemilik dan dikatagorikan sebagai plagiasi yang bisa dikenakan sanksi pidana dan perdata. Sedangkan peker- ja seni tradisional di Bali memiliki sifat meniru, kolektif, gotongroyong, dan anonim serta berlandaskan pada nilai- nilai agama Hindu. Sebagai penguatan ada beberapa hasil penelitian sebelum yang relevan seperti berikut.
Sigit Nugroho, 2015, Perlindungan Hak Kekayaan In- telektual Dalam upaya Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dalam penelitian tersebut pada intinya mem- persoalankan bangsa Indonesia dalam menghadapai pasar bepasar bebas. Salahsatu penyiapan  para pelaku-pelaku lokal mempersiapkan pembangunan Hak Kekayaan In- telektual yang dibutuhkan di pasar bebas ASEAN. HKI merupakan aset terpenting dalam membangun perekono- mian bangsa berbasis ilmu pengetahuan, namun dalam pelaksanaan di Indonesia banyak mengalami hambatan karena adanya  perbedaan karakteristik masyarakat lokal dengan prinsip pasar bebas. Untuk itu di indonesia per- lu adanya pembenahan pembangunan sistem HKI sesuai dengan budaya bangsa.https://ejournal.unib.ac.id/index. php/supremasihukum/article/viewFile/1199/1004
Emma Valentina, 2015, Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam melindungi Karya Seni Tradisional, ka- jian bahasan  pemahaman  dan ketrampilan masyarakat dalam pengembangan ekonomi terkait dengan keefektipan pengaturan hukum Hak Cipta dalam melindungi karya tradisional daerah. Dalam kajian karya seni tradisional dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ditemukan kelemahan dan kelebihan yang di- harapkan menjadi bahan kajian untuk perbaikan dalam pengaturan perundangan-undangan dimasyarakat.https:// ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/arti- cle/viewFile/10661/10249
Sulasi Rongiyati, 2016, Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional mengkaji persoalan  perlunya ada pengakuan dan perlindungan hukum yang mampu menjaga memelihara dan mengembangkan  sumber daya alam, seni, dan budaya sebagai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh negara berkembang seperti Indonesia.
Namun pada kenyataan dalam implementasinya oleh neg- ara –negara maju belum mengakuinya secara maksimal, hal ini disebabkan karakteristik budaya tradisional bersifat komunal, terbuka dan minim pemahaman  terhadap sistem HKI.https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/ view/214
Muhamad Arif, Rosni, 2018, Pemanfaatan dan Pengelo- laan Hak Atas kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strate- gi  Pengembangan  Kewirausahaan,  Pendidikan  Geografi fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, dengan fokus kajian kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seti- ap dosen merupakan aset bernilai ekonomis dan berman- faat untuk pengembangan nasional dan daerah.Seperti hasil penenelitian, temuan, rekayasa dan pengabdian mas- yarakat harus diimplementasikan dengan terlebih dahulu dilindungi dengan HKI, dengan tujuan agar tidak terjadi konflik kepemilikan karya ciptaan dikemudian hari.https:// jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo/article/view- File/8632/7573
Nahrowi, Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual, fokus pembahasan undang-undang Hak cipta untuk perlindungan kekayaan seni dan pengem- bangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia un- tuk membangun usaha yang dibutuhkan dalam pemban- gunan nasional. Disisi lain pekerja seni, pengusaha masih marak terjadi pembajakan atau plagiat pada karya cipta di Indonesia bahkan dibelahan negara maju..http://journal. uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1541
Mira Burri, 2019, Cultural Heritage ang Intellectual Prop- erty, University of Lucerne, Forthcoming in the Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law, (Ox- ford University Press,) .Penelitian tersebut di atas secara khusus membahas masalah institusi hukum terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual dan hubungan dengan warisan budaya khususnya takbenda. Pembahasan lebih lanjut  dengan mengekplorasi seberapa jauh kekayaan in- telektual melindungi ekspresi warisan budaya seperti pat- en, hak cipta atau merk dagang.
Lee Branstetter, 2017, Intellectual Property Rights, In- novation and Development:Is Asia Defferet?, Peneli- tian terkait dengan para pembuat kebijakkan ekonomi di negara-negara berkembang telah menolak tekanan untuk memperkuat sistem hak kekayaan intelektual (IPR) mer- eka. Tidak sedikit dari mereka menunjukan keberhasilan industri teknologi tinggi di Asia sebagai konfirmasi dalam menjaga sistem HKI yang dapat berfungsi sebagai kebija- kan industri, merangsang pertumbuhan perusahaan-peru- sahaan pribumi yang dinamis secara teknologi. https://doi. org/10.1177/0976399616686860
Kajian penelitian tersebut di atas menggambarkan bahwa negara Indonesia telah mengadaftasi, meratifikasi HKI ke dalam Undang-Undang dan tampak ada respon dari kelom-
pok pengusaha ataupun di kalangan akademis. Pengimple- mentasan Undang-Undang tersebut ke masyarakat oleh pelaku seni tradisional masih banyak mengalami ham- batan dalam bentuk resistensi. Pada sisi lain HKI menja- min kesejahteraan kreator melalui perjanjian kontrak atau lisensi. Untuk mengetahui kenapa terjadi resistensi oleh pelaku seni tersebut, perlu dilakukan penelitian mendalam dengan tema: ANALISIS WACANA RESISTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI BU- DAYA GLOBAL OLEH PELAKU SENI INDONESIA KHUSUSNYA DI BALI . Penelitian ini penting dilakukan agar diketahui secara pasti akar penyebab resistensi dan mencarikan solusi agar pelaku seni tradisional di Bali ti- dak terjebak pada pemahaman yang keliru.

## METODE
Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis emperis terkait dengan pelaksanaan HKI, khusus- nya di daerah Bali. dengan ketidakterbatasan waktu. Sum- ber data dari hasil observasi ke beberapa kelompok pen- gusaha perak, sanggar tari, wawancara dengan pelaku seni tradisional, kajian beberapa jurnal nasional, internasional, buku, dan kajian dokumen sertifikat HKI dengan pembe- dahan teori analisis wacana, pratik sosial.

## HASIL PEMBAHASAN
Resistensi HKI Tertulis dalam undang-undang HKI yang berhak mendapa- tkan mendapatkan perlindungan (proteksi) adalah karya ciptaan, rekayasa bidang seni, desain, sastra, dan teknolo- gi dari individu ataupun kelompok. Pada prinsip HKI da- lam perwujudan menggunakan kemampuan intelektual (akal, rasio) manusia. Undang-undang tersebut menyebut- kan sebagai hak alamiah dengan demikian semua orang menghormati dan menghargai. Menurut Sudaryat, Dkk (2010:15) HKI sebagai hak atau suatu benda ciptaan atas kerja otak dan nalar dalam perwujudan benda-benda yang bisa diraba, disentuh dan  tidak terwujud (immaterial), seperti alunan lagu, puisi, panton, dan karya sastra dan materisl seperti disain, kerajinan, seni lukis, patung, dan karya seni rupa lainnya. Lebih lanjut Peters dan Koesriani KI yang mendapatkan hak perlindungan melalui pencipta- an dengan kemampuan intelektual manusia. Selaras den- gan pemikiran Edi Sedyawati (2008:1) HKI sebagai peng- etahuan hasil dari pemikiran dan aktivitas manusia dalam kaitan kebudayaan yang telah digunakan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas. Lebih luas pandangan dari lembaga WIPO yang dimaksud sebagai pengetahuan tradisional yakni mencakup indigenous, knowledge, and folklor bersifat immaterial.
Dalam masyarakat ada sistem kepercayaan dimiliki oleh kelompok masyarakat bersifat kolektif, merupakan ben- tuk kekhasan dari budaya tradisional (Sardjono,2006:19). KI tradisi yang berkembang di Bali tersebut kemudian
diproteksi dengan HKI, dengan kepemilikkan  indivi- du, kelompok mendapat penolakan atau risistensi. Oleh pelaku seni tradisional, HKI hanya ditelaah dari sudut pandang yang sempit tidak mencermati ciptaan yang bisa mendapatkan proteksi ciptaan yang memiliki nilai keba- haruan. Khusus proses penciptaan karya seni pada produk ada nilai kebaharuan ( novelty ).
Pada perkembangan pengetahuan, teknologi, perdagangan global oleh kelompok negara maju yang bersifat libralis dan kapitalis menjadikan peluang bisnis yang mengun- tungkan. Oleh negara maju semua KI di proteksi dengan HKI. Kemajuan pengetahuan, teknologi digital negara maju dalam posisi lebih diuntungkan mereka dengan mu- dah bisa menguasai KI ciptaan siapa saja termasuk seni tr- adisional yang sebelum sempat di proteksi. Seperti halnya indikasi nilai-nilai budaya tradisional Bali diproteksi oleh warga negara lain (Fajar Bali,29 April 2008). Dengan de- mikian agar tidak terjadi klaim-mengklaim dasar kesada- ran moral dan kebutuhan ekonomis semua jenis KI yang diciptakan membutuhkan perlindungan atau proteksi HKI. Untuk semua itu dibutuhkan kesadaran dari pekerja seni, industri untuk memproteksi KI oleh karena selain nilai moral juga bernilai ekonomis. KI yang sudah diproteksi HKI bernilai ekonomis bagi individu atau orang lain den- gan cara memperbanyak atau memproduksi untuk kepent- ingan bisnis dengan ikatan  perjanjian kontrak atau lisensi. Keterbatasan pada pemahaman HKI oleh pelaku seni tra- disional nilai-nilai warisan budaya leluhur dianggap tidak sebagai KI, maka begitu implementasi mendapatkan reak- si penolakan atau risistensi. Bentuk risistensi seperti sikap apriori, enggan untuk mendaftarkan semua ciptaan yang bersumber dari budaya tradisi.

## HKI  Idiologi Negara Maju
Negara maju adalah sebuah negara dimana masyarakatnya hidup dengan standart relatif tinggi termasuk bidang te- knologi, perdagangan, dan ekonomi yang merata. Dengan kemajuan-kemajuan yang dimiliki tersebut kecendrungan dari mereka memiliki idiologi lebralis dengan penonjolan yang bersifat individu dan kapitalis lebih mengedepank- an ide untuk mendapatkan keutungan bagi individu (Al- thusser, Louis. 2008). Negara tersebut memiliki kondi- si lebih baik disegala bidang ketimbang dengan negara berkembang ataupun negara tertinggal. Dalam kegiatan kelompok negara maju seperti ide membentuk lembaga World Intellectual Property Organisation (WIPO), dalam pratik perdagangan global. Pada perdagangan global juga mewadahi negara-negara berkembang ataupun negara tetinggal, dengan kondisi budaya yang berbasis sosial re- ligius. Pada umumnya negara berkembang dilandasi bu- daya bersumberkan pada tradisi-tradisi yang berkembang dilingkungan masyarakat bersifat magis, religius, sosial, dan gotongroyong. Sedangkan HKI dikenal sebagai bu- daya dari negara-negara maju beratarbelakang libralis dan kapitalis yang lebih mempertimbangan keuntungan indi- vidu, kelompok. Kelompok negara maju memiliki kekua-
saan ( fower) ide, gagasan untuk menerapkan  penyertaan HKI dalam lembaga World Trade Organisation (WTO). Negara-negara berkembang termasuk Indonesia ada da- lam wadah tersebut tampak belum maksimal bisa untuk menyiapkan persyaratan tersebut. Dalam hal ini kelompok negara berkembang ataupun tertinggal yang ada dalam wadah perdagangan dunia tersebut mau tidak mau harus mengikuti persyaratan tersebut. Pada posisi  tidak bisa me- nolak dan ada pada  posisi termajinalkan atau tidak dom- inan. Hal tersebut Eriyanto, menyebut dalam kontek teks analisis wacana menunjukan kelompok mayoritas akan unggul dengan kelompok minoritas (2009:18). Memaknai pemikiran Eriyanto tersebut pelaku sini tradisional ada pada posisi termajirnalkan dalam konteks global. Gambaran kondisi perdagangan global yang dimotori oleh lembaga World Trade Organisation (WTO), oleh negara berkembang menjadi persoalan yang disebabkan oleh per- bedaan idiologi dan karakteristik budaya. Di sisi lain  pen- erapan persyaratan HKI dalam perdagangan global terse- but terkesan adanya kekuasaan yang dipertontonkan dari kelompok negara maju yang membuat ketidakberdayaan kelompok negara berkembang. Hal tersebut oleh peneliti disebut sebagai bentuk representasi sebuah  pertarungan idiologi dari kelompok negara maju dengan kelompok negara berkembang di ranah global.

## Wacana “Pertarungan” Idiologi
Analisis wacana memungkinkan untuk bisa melihat ada dan tidaknya motivasi yang tersumbunyi di balik sebuah tekstual terkait dengan pernyertaan HKI pada pasar glob- al. Hal tersebut sebagai sebuah pemaksaan sehingga ter- jadi pemaknaan sebuah “pertarungan” idiologi dari neg- ara maju dengan negara berkembang. Pasar global atau trans internasional yang di gawangi oleh lembaga World Trade Organisation (WTO) sebuah lembaga yang men- gatur  perdagangan  dunia  dengan  penyertaan  sertifikat HKI (Sardjono, 2006: 3). Untuk bisa masuk pasar global dengan penyertaan persyaratan tersebut menjadi momok atau kendala pelaku bisnis dari negara-negara berkembang seperti Indonesia khususnya oleh pelaku seni tradisional di Bali. Konsep besar pekerja seni tradisional Bali berlan- daskan pada kepentingan bersama, gotongroyong, “yadn- ya”, anonim berbeda dengan hakekat HKI adalah individu, kelompok, dan ekonomis. Penyertaan HKI dalam pasar global telah diundangkan oleh setiap negara yang menjadi anggota WTO, termasuk Indonesia yang telah diundang- kan dalam undang-undang HKI. HKI dalam bidang Hak Cipta diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, terkait dengan perlindungan Hak Cipta. (https://m. hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/un- dang-undang-nomor-28-tahun-2014).
Dalam analisis wacana tekstual dari implementasi HKI oleh negara berkembang sebagai pesan-pesan dari bentuk pradigma berpikir  dimaknai sebagai sebuah “pertarungan” idiologi atau kekuasaan negara maju berhadapan-hadapan dengan negara berkembang. Secara tekstual terjadi bentuk
dominasi, hegomoni terhadap kelompok-kelompok terma- jinalkan. Sejalan dengan Foucault wacana sebagai pratik sosial yang berperan sebagai pengontrol, menormalkan, dan mendisiplinkan individu (Eriyanto: 2009:hal 19-19). Hal tersebut lebih mencerminkan ideologi kapitalis dari bentuk  sikap,  filosofi  negara-negara  maju  dan  sebagai kekuatan perangkat kontrol hukum bagi setiap kreasi ar- tistik (Smiers, 2009: 92). HKI pada prinsipnya adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas manusia dalam bentuk KI (Sudaryat Dkk, 2010:15).
Implementasi penerapan dan pelaksanaan HKI di Indone- sia khususnya di daerah Bali, menjadi sebuah dilema oleh karena konsep kehidupan masyarakatnya lebih mengede- pankan kebersamaan, kolektif, dan sosial religius. Perha- tikan metode pengajaran seni tari, tabuh, seni lukis tradisi seperti gaya lukis Batuan, Kamasan, Ubud di Bali di awali dengan meniru (menjiplak). Pelatih, pengajar, guru merasa bangga jika anak asuh, didik mereka bisa meniru dengan persis apa yang mereka ajarkan. Sifat-sifat berbeda dengan dan kecedrungan kontraproduktif dengan idiologi HKI itu sendiri. Idiologi pekerja seni tradisional di Bali tersebut juga dilandasi memberi kesempatan orang untuk meniru di pahami sebagai bentuk “yadnya” dan diyakini membawa kebaikan bagi semua orang. Hal tersebut menjadi sebuah persoalan bagi pemerintah dalam penerapan undang-un- dang HKI di masyarakat. Konsep penciptaan pelaku seni di Bali bertolakbelakang dengan  prinsip-prinsip HKI di- maknai sebagai sebuah wacana “pertarungan” idiologi di ranah pasar global sudah pasti akan di akhiri dengan keka- lahan di pihak pekerja seni tradisional, hal itu disebabkan HKI sudah di undangkan.

## Faktor Penyebab Resistensi HKI.
Undang-Undang HKI sudah sejak lama diimplementa- sikan di seluruh daerah Indonesia, termasuk Bali. Dalam pelaksanaan di lapangan tidak semulus yang dibayangkan oleh para pemangku kebijakan. HKI  merupakan hasil adofsi  budaya  dari  negara-negara  maju  memiiki  filosofi lebralis dan kapitalis berbeda jauh dengan prinsip ker- ja pelaku seni tradisional. Pelaku seni tradisional di Bali bekerja dengan landasan sosial spritual, bersama, ekonomi dengan nilai-nilai “yadnya”. Implementasi undang-uanda- ng tersebut di masyarakat Bali menjadi sebuah “delima”, melaksanakan HKI bertentangan dengan prinsip “yadn- ya”, jika tidak melaksanakan ada semacam acaman dan ketakutan. Jika dikaji secara mendalam HKI memberi motivasi menumbuhkan kreativitas pelaku seni dan dapat memberi kesejahteraan  bersifat berkelanjutan atau perma- nen melalui “lisensi”. Tampaknya oleh pekerja seni di Bali masih sulit diterima oleh karena pijakan budaya berlan- daskan pada nilai-nilai agam Hindu yang mengedepank- an pada kolektivitas, menjaga kelestarian ysng semusnys diyakini sebagai bentuk yadnya. Hal tersebut oleh O’Dea, sebagai masyarakat yang menganut konsep ritual (dalam Sumandiyo, 2006: 31).
Resistensi merupakan suatu manifestasi dari bentuk per- lawanan dengan cara menunjukan sikap apriori, enggan dengan maksud menolak ideologi asing karenabertentan- gan dengan konsep, filosofi kehidupan masyarakat di Bali. HKI bentuk sebagai kekuatan asing yang dilawan oleh pelaku seni tradisional di Bali dengan sikap apriori (cuek), dan tidak mengindahkan dimaknai sebagai bentuk  peno- lakan. Alasan penolakan, objek kreasi kreatif  pelaku seni di Bali bersumber dari warisan budaya dan sudah ada sejak zaman dahulu yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, sehingga siapa pun boleh memakainya. Di sisi lain kul- ture pekerja seni tradisional Bali, merasa bangga karyanya ditiru oleh orang lain. Sikap-sikap tersebut jelasnya ber- dampak pada pembatasan ruang intraksi pasar lokal saja. Hal ini juga berdampak pada sulitnya pelaku seni Bali ma- suk di pasar global. Pada kesempatan lain  para penggiat seni asing di Bali, dengan mudahnya melakukan proteksi dengan perlindungan HKI, hal tersebut berpotensi mun- culkan “kegaduhan”. .
Temuan dari hasil penelitian  Lodra (Desetasi: 2011)  be- berapa faktor penyebab apriori, ketidakpedulian, keengga- nan dari pelaku seni di Bali pada implementasi HKI adalah sebagai berikut.

## 1.Faktor Internal a.Kurang Pemahan Tentang HKI
Konsep kreasi kreatif penciptaan oleh pelaku seni tra- disional di Bali, seperti karya tari, lukis, patung, keraji- nan perak bersumber pada nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur (habitus). Pemahaman mas- yarakat budaya warisan tersebut bisa dimanfaat bersama namun tidak elok diklaim menjadi milik individu ataupun kelompok. Tampak masyarakat khusus para pelaku peker- ja seni tradisi di Bali belum paham dengan bentuk objek yang bisa dan tidak dilindungi atau diproteksi dengan HKI. Warisan budaya sering dijadikan objek kreasi kreatif termasuk cagar budaya tidak bisa dilindungi dengan HKI. Hasil kreasi ciptaan bersumber budaya tradisi dengan nilai kebaharuan baru dapat dilindungi dengan HKI.

## b.Sistem Kekrabatan
Sikap keengganan, apriori pekerja seni tradisi di Bali un- tuk melindungi hasil ciptaannya karena kulture masyarakat yang dijiwai  agama Hindu, kehidupan sosial di atur  da- lam “awig-awig” yang merujuk pada konsep tri hita kara- na . Maka kekerabatan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kolektivitas, gotong royong, “yadnya” membuat mereka enggan karya-karya  ciptaan mereka un- tuk dilindungi HKI.

## c.Lemah Motivasi
Pekerja seni tradisional kebanyakan memiliki talenta da- lam pembuatan produk seperti terampil dalam penguasaan desain, teknik, dan finishing namun sangat lemah dalam pembuatan narasi konsep karya. Kelemahan tersebut menyebabkan lemahnya motivasi pelaku  seni tradision-
al untuk mengurus pendaftaran HKI pada produk ciptaan mereka.

## 2. Faktor Eksternal a.Kurang Sosialisasi
Ketidak tahuan pelaku seni tradisi di Bali tetang bagaima- na cara pelindungan, apa yang perlu disiapkan, apa kegu- naan, dan dampak jika karya-karya ciptaan tidak dilind- ungi itu perlu disosilisasikan. Menurut pengakuan dari pelaku seni dan juga mengkompermasikan ke lembaga terkait sosialisasi HKI memang sangat terbatas belum maksimal. Semestinya sebelum Undang-Undang HKI dit- erapkan terlebih dahulu lembaga terkait mensosialisasikan ke masyarakat pelaku seni di Bali.

## b. Pelayanan Pendaftaran
Pada tahun 1988, ketika terjadi komplik HKI di Bali, pe- layanan pendaftaran relatif masih sangat kurang, informasi masih sangat minim, tempat pendaftaran dilayani di beber- apa tempat seperti di kantor Disperindag Kabupaten dan di Kakanwil Hukum dan Ham Propinsi, dan lembaga swasta lainnya. Pada saat ini telah banyak dilakukan pembena- han-pembenahan untuk pendaftaran HKI dan dilakukan diregulasi dengan penyederhanaan adminstrasi, tempat pendaftaran, dan percepat masa tunggu. Seperti halnya HKI bidang Hak Cipta, telah di buka pendaftaran melalui online. Adanya deregulasi pendaftaran HKI bidang Hak Cipta direspon baik oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi, tetapi pekerja seni tradisi masih belum ada yang memanfaatkan kemudahan tersebut.

## c.Administrasi Pendaftaran
Keengganan, apriori pelaku seni pada perlindungan HKI di Bali disebabkan rumitnya mekanisme dan persyaratan pendaftaran. Hal tersebut sampai di lembaga terkait un- tuk administrasi pendaftaran di sederhanakan. Pemerintah terus mendorong pelaku seni (kelompok bisnis, seniman, pengerajin, desainer, dan kelompok profesi lain) untuk mendaftarkan dan melindungi produk-produk mereka dengan HKI. Tujuannya agar  produk ciptaan, rekayasa dikemudian hari tidak menjadi persoalan hukum. Dereg- ulasi pada sektor perlindungan dilakukan dengan penye- derhanaan kelengkapan adminitrasi pendaftaran. Den- gan kemudahan-kemudahan mekanisme dan persyaratan pendaftaran pelaku seni tradisional belum banyak juga berbuat untuk melindungi hasil ciptaan mereka.

## c.Biaya Pendaftaran
Sebelumnya tahun 2018 tersebut terjadi komplik HKI an- tara pelaku seni tradisi dengan pelaku seni asing di Bali pada waktu itu tempat pendaftaran hanya di Dinas Perda- gangan dan Perindustrian, Kanwil Hukum dan Ham,  dan lembaga swasta terkait biaya pendaftaran relatif mahal. Pengakuan dari beberapa pengerajin perak di Desa Celuk Sukawati Gianyar seperti: Desak Nyoman Suarti (60 ta- hun), Wijaya (60 tahun), Romo (55 tahun) mengaku selain kesulitan melengkapi administrasi, juga biaya pendaftaran
relatif masih mahal. Setelah ada deregulasi pendaftaran HKI seperti saat sekarang biaya pendaftaran HKI bidang Hak Cipta relatif bisa dijangkau, tetapi pekerja seni tra- disional masih belum banyak yang merespon. Pola ber- pikir pelaku seni tradisional di Bali masih pragmatis, mereka menghitung biaya dikeluarkan untuk megurus hak cipta dengan harga jual produk. Kebayakan mereka berpikir dengan hitungan setiap produk yang laku dijual dikakulasi dengan perhitungan proses produk dan pembe- lian bahan. Deregulasi pendaftaran HKI tersebut banyak dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, pengusaha, dan perguruan tinggi di Bali.
Faktor-faktor penyebab apriori, keengganan pelaku seni tr- adisional untuk pendaftaran HKI dimaknai sebagai bentuk risistensi atau perlawanan pada persyaratan perdagangan global. Sikap tersebut merugikan pelaku seni lokal yang menyebabkan “ketumpulan” kreativitas, kawatir tuduhan sebagai plagiasi, dan bebas pelaku seni asing memanfaat- kan nilai budaya tradisional. Implikasi dari dampak yang timbul akibat sikap apriori, keengganan dalam pengurusan HKI terus akan muncul komplik berkepanjangan diantara pelaku seni lokal, dan dengan pengusaha asing. Jika hal ini terus dibiarkan tidak tertutup kemungkinan terjadi ter- pasung kreatifitas pelaku seni tradisional, disharmonisasi hubungan kekrabatan, munculnya kolonialisasi budaya

## DISKUSI
Pekerja seni dari negara maju lebih rasional dalam man- faat perlindungan HKI terkait dengan deregulasi pasar global. Perlindungan pada setiap produk merupakan pel- uang besar untuk bisa masuk pasar global dan merupakan modal penting dalam memenangkan persaingan. Mereka bisa membaca keunggulan dan nilai pasar dari sebuah pro- duk, maka mau membelanjakan uangnya untuk membeli produk orang lain tanpa susah-susah melakukan proses penciptaan. Dengan modal uang mereka bisa membeli sekaligus melindungi produk yang mereka telah kuasai. Sepeti pengalaman desainner X i (60 tahun) dari Ubud Bali, bercerita tentang pengalaman buruknya. Pada tahun 1996 dia menjual kerajinan perak dengan motif desain “kelabang”(anyaman dari daun kelapa), dan motif “ke- lakat” (sebitan bambu yang di anyam) kepada orang asing. Kedua desain motif tersebut belum di lindungi HKI di beli oleh orang asing. Kedua desain motif tersebut memili- ki nilai jual tinggi dan belum diproteksi HKI, kemudian pembeli memproteksi atas nama sendiri. Ketika desainer X menjual produk dengan desain yang sama, muncul kom- plik hukum karena ada indikasi plagiasi. (wawancara tgl 5 desember 2008 dengan desainer X). Pada tahun 2008 ter- jadi hal yang sama menimpa pelaku seni desainer XX, (50 tahun) yang dituduhkan ada indikasi melakukan plagiasi desain  milik pengusaha asing ( Fajar Bali , 29/4/2008).
Kajian dari pengalaman-pengalaman dari komplik dua desainer lokal dengan pengusaha asing tersebut menan-
dakan ada klaim kepemilikan. Menghidari terjadi klaim- mengklaim kepemilikan sebaiknya pelaku seni lokal dan pengusaha asing pada setiap produk karya desainnya ter- lebih dahulu di lindungi dengan HKI sebelum dijual. Para desainer juga perlu hati-hati tidak semua nilai-nilai budaya bisa dilindungi HKI. Seperti halnya, UU Hak Cipta. pasal 10 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut.
“Ayat (1) Negara memegang hak cipta atas karya pening- galan prsejarah, sejarah dan benda nasional lainnya,ayat (2) Negara memegang hak cipta atas foklor dan hasil ker- ajinan rakyat menjadi milik bersama termasuk karya seni kerajinan (Sinar garfika,2008:6). Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang HKI, dan pasal, dan ayat-ayat tersebut di atas persoalan komplik kepemilikan tidak akan terjadi, kreativitas tumbuh dengan “subur”, kesejahteraan masyarakat tercapai.

## SIMPULAN
Hasil pembahasan terkait dengan analisis wacana Hak Kekayaan Intelektual atau disebut HKI sebagai budaya global, dimana implementasinya oleh pelaku seni di Indo- nesia khusunya di Bali dapat disimpulkan seperti berikut . 1.  Bentuk resistensi pelaku seni tradisional di Bali terh- adap HKI, seperti kulture pelaku seni tradisional Bali, merujuk pada nilai-nilai ajaran agama Hindu, dalam konsep “Tri Hitekarana” munumbuhkan budaya got- ongroyong, kolektivitas, dan kebersamaan sangat ber- tolak belakang dengan konsep HKI.
2.  Faktor-faktor penyebab resisitensi pelaku seni tra- disional di Bali terhadap HKI seperti berikut. Faktor Internal a.  Kurang pemahaman tentang pengetahuan HKI, sistem kekrabatan masyarakat di Bali masih menjunjung tinggi kebersamaan, gotogroyong, dan adanya pema- haman tentang “Yadnya”.
b.  Motivasi untuk mendaftarakan karya-karya ciptaan mereka karena mereka kurang memperhatikan dalam konsep berkarya sehingga untuk narasi karya dia- baikan.
Faktor Ekternal a.  Kurang adanya sosilaisasi kepada masyarakat  khu- susnya pelaku seni tradisional di Bali
b.  Tempat pelayanan pendaftaran masih jauh dari lingkungan, administrasi masih dianggap nyelimet, dan biaya masih dianggap memberatkan pelaku seni tradisional di Bali.
3.  Dampak resistensi terhadapa HKI, sulitnya masuk pasar global, memberi peluang pelaku usaha asing untuk mengklaim budaya lokal, mandegnya kreatif- itas, dan tidak bisa tercapainya kesejahteraan pelaku seni tradisional serta berpotensi munculkan komplik dengan pengusaha lokal ataupun  asing di Bali. Be- gitu juga terpasungnya kreativitas dan produktivitas pelaku seni tradisional karena dibayang-banyangi ketidaktahuan mereka apakah ciptaan mereka terma-
suk plagiasi atau sudah dilindungi HKI oleh orang lain.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdulah, Irwan. (2007), . Konstruksi dan Reproduksi, Yo- gyakarta: Pustaka Pelajar.
Agger, Ben. (2007), Teori Sosial Kritis, Penerapan dan Implementasinya (terjemahan), Yogyakarta: Kreasi Wa- cana.
Althusser, Louis. (2008), Tentang Ideologi . Yogyakarta: Jalasutra.
Armstrong, Karen. (2007), The Great Transformation . Bandung: Mizan.
Anonim. (2008), Undang-Undang HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual . Jakarta: Sinar Grafika.
Ardana, Gede, I Gusti. (2007), Pemberdayaan Kearipan Lokal Masyarakat Bali dalam Menghadapai Budaya Global. denpasar Tarukan Agung.
Barker,Cris. (2008), Culture Studies. Yogyakata:Kreasi Wacana.
Capra, Frijof. (2008), Titik Balik Peradaban . Yogyakar- ta:Benteng.
Damaian, Eddy. (2002), Hukum Hak Cipta . Bandung: PT Alumni.
Denzin, Norman K. Lincoln, Ynvonnas. (2009), Hand- book Of Qualitative research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dormer, Peter. (2008),  Makna Modern. Yogyakarta @ Bandung :Jalasutra.
Eriyanto. (2009), Analisis Wacana Pengatar Analisis Me- dia . Yogyakarta:LKiS Fashri, Fausi. (2007), Penyikapan Kuasa Simbol . Yogya- karta:Yuxtapose.
Kaplan, David. Allbert A. Manner. (1999), Teori Budaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Laeyendecker. (1991), Tata Perubahan dan Ketimpangan , Jakarta:Garmedia Pustaka Utama.
Lodra, I Nyoman. (2002), Kerajinan Perak Suarti Sebagai Karya Tandingan di Pasar Global (tesis) Program Pas- casarjana Universitas Udayana Denpasar.
Massudilawe & Partners. (2008), Himpunan Undang-Un- dang Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Norris. Christoper. (2008), Membongkar Teori Dekon- struksi Jacques Derrida . Ar-Ruzz. Yogyakarta: Media Group.
Putra,Wiyasa.IB.(1998), Bali Dalam Perspektif Global. Denpasar Upade Sastra.
Riswandi, Agus, Budi. (2005), Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum .Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
Samekto,Adji,Fx. (2005), Kapitalis Modernisasi dan Ker- usakan Lingkungan .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sardjono, Agus, (2006), Hak Kekayaan Intlektual dan Pengetahuan Tradiional . Bandung: PT Alumni Bandung.
Saidin. (1995), Aspek Hukum Hak Kekayaan Intlektual . Jakarta: PT RajagrafindoPersada.
Sukeni.Ni Nyoman. (2002), Konflik  Perupa  di  Bali  dan Pengendaliannya (tesis) S2 Program Pascasarjana Univer- sitas Udayana. Denpasar.
Takwin, Bagus. (2003), Akar-Akar Idiologi. Yogyakarta: Jalasutra.
Titib, I Made. (2003), Teologi dan Simbol-Simbol dalam Agama Hindu .Surabya: Pramita.
Triguna,Yudha IBG. (2008), Kebudayaan dan Modal Bu- daya Dalam Teropong Lokal,Nasional, Global .Denpas- ar:Widya Dharma.
Sedyawati,Edi (2008), Pengetahuan Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual :Tinjauan atas Penggunaannya Da- lam Industry Budaya.Naskah lengkap Seminar Nasion- al,Nusa Dua Bali.4 Desember.
Sudaryat, Dkk. (2010), Hak Kekayaan Intelektual . Band- ung: Oase Media.
Widja, I Gusti Nyoman. (2008), Upaya Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Eksprisi Budaya Tradision- al. Naskah Lengkap Seminar Nasional. Nusa Dua Bali 4 Desember.
Mira Burri, (2019), Cultural Heritage ang Intellectual Property, University of Lucerne, Forthcoming in the Ox- ford Handbook of International Cultural Heritage Law, (Oxford University Press,)
FK Philips, (2016), Intellectual Property Rights In Tra- ditional Knowledge: Enambler of Sustainable Develop-
ment,Utrecht Journal Of Internatioal and European Law.
Niken Prasetyawati. (Juni 2014), “PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM TRANSAKSI DAGANG INTER- NASIONAL”, Jurnal Sosial Humaniora , Vol 4 No.1.
Media HKI.Vol.V/N0.2. (2008), Perlindungan Hak Cipta di Era Digital Ditinjau dari Sudut Ligitasi.
Media HKI. (2007), “Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekyaaan Intelektual, Derektorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual”. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hal 11.
Fajar Bali, (29 April 2008), “Kantongi Sertifikat Hak Cip- ta, Malah Didakwa Melanggar” Fajar Bali.
Radar Bali, (8 Agustus 2006), “Penggunaan dan Peringa- tan Hak Cipta dan Desain Industri” Radar Bali.
Global Justice Update. (4 Februari 2020), Negara-Negara Berkembang Suarakan Keprihatinan terhadap Perundin- gan WTO, Global , http:/www.igj.or.id
“Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesiia Per- lu Aturan Tegas”, www.ugm.ac.id
Maxmanroe. (4 Februari 2020), Pengertian Ideologi: Arti, Fungsi, dan Jenis-Jenis Ideologi https://www.maxmanroe. com/vid/umum/pengertian-ideologi.html
Fathan Qorib. (4 Februari 2020), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 https://m.hukumonline.com /pusatdata/ detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor- 28-ta- hun-2014
Nahrowi. (4 Februari 2020), Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual http://jour- nal.uinjkt.ac.id/index.php/ salam /article/ view/ 1541
Muhammad Arif, Rosni. (4 Februari 2020), Pemanfaatan Dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan https:// jurnal.unimed.ac.id/2012 /index.php/geo /article/ viewFile /8632/7573
Lee Branstetter.  (4 Februari 2020), Intellectual Property Rights, Innovation and Development: Is Asia Different? https://doi.org/10.1177/0976399616  686860
Sulasi Rongiyati. (4 Februari 2020), Hak Kekayaan In- telektual atas Pengetahuan Tradisional https://jurnal. dpr. go.id/index.php/hukum/article/view/214
Sigit Nugroho. (4 Februari 2020), Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pem- bangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean https:// ejournal.unib.ac.id/index. php/ supremasihukum /article/
viewFile/1199/1004