PANDANGAN HAKIM TERHADAP ISBAT NIKAH SIRI PRA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADLAN AGAMA MALILI KELAS II
Hakiki 1 , Qadir Gasing 2 , Siti Nurul Fatimah Tarimana 3 123 Hukum Keluarga Islam FakultasSyariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : hkikihsnuddin12@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap kasus isbat nikah  siri  pra  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  di  Pengadilan Agama Malili kelas II. Masalah yang akan dikaji ialah latar belakang alasan permohonan isbat nikah siri  pra undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan  serta pertimbangan hakim dalam memberi keputusan terhadap kasus isbat nikah siri pra undang-undang nomor 1 tahun  1974  tentang  perkawinan.  Jenis  penelitian  yang  di  gunakan  yaitu  kualitatif  dengan metode memperoleh data secara langsung melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu, alasan  dari  permohonan  isbat  nikah  siri  pada  putusan  perkara  52/Pdt.G/2020/PA.Mll  yaitu semata-mata  si  pemohon  ingin  mendapatkan  sebuah  legalitas  akan  perkawinannya  dan mendapatkan akta nikah dengan tujuan untuk pengurusan uang pensiunan suami yang dulu bekerja  sebagai  PNS  di  Dinas  Kehutanan  Maros,  selain  dari  pada  itu  pertimbangan  hakim dalam  memutuskan  perkara  isbat  nikah  siri  tersebut  dengan  menyatakan  bahwa pernikahannya  yang  dilangsungkan  sebelum  adanya  undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang perkawinan, tidak bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan yang telah di tentukan. Impilkasi dari penelitian ini yakni saran untuk hakim yang menangani permohonan isbat nikah siri agar lebih mempertimbangkan dalam mengabulkan perkara tersebut karena dengan  hal  itu  dapat  membuat  masyarakat  tidak  akan  semena-mena  dalam  melakukan pernikahan siri.
Kata Kunci: Pandangan Hakim, Isbat Nikah, Nikah Siri.

## Abstract
This study aims to find out how the judges view the case of isbat nikah siri before Law Number 1 of 1974 concerning marriage, at the Class II Malili Religious Court. The problem that will be studied is the background of the reason for the application for the siri marriage certificate pre-law number 1 of 1974 concerning marriage and the judge's considerations in making a decision on the siri marriage certificate case pre-law number 1 of 1974 concerning marriage. The  type  of  research  used  is  qualitative  with  data  acquisition  methods  directly  through interviews.  The results  of  this  study are, the reason for  the application for a siri  marriage certificate in the case decision 52/Pdt.G/2020/PA.Mll is that the applicant simply wants to get a  legality  of  his  marriage  and  get  a  marriage  certificate  with  the  aim  of  managing  the
Hakiki, Qadir Gasing, Siti Nurul Fatimah Tarimana
husband's pension money Previously worked as a civil servant at the Maros Forestry Service. In  addition,  the  judge's  considerations  in  deciding  the  case  of  unregistered  marriage  by stating that the marriage which took place prior to the existence of Law Number 1 of 1974 concerning marriage did not conflict with the pillars and conditions of marriage that had been determined. The implications of this study are suggestions for judges who handle requests for siri marriages to be more considerate in granting the case because doing so can make people not arbitrary in carrying out siri marriages.
Keywords: Judge's View, Marriage Isbat, Siri Marriage.

## A. Pendahuluan
Manusia termasuk  makhluk  sosial yang tidak mampu hidup  dalam keterasingan, maksudnya manusia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan keharmonisan  dalam  kehidupan. 1 Perkawinan  memiliki  arti  dan  status  yang  sangat  penting dalam tatanan kehidupan manusia. Karena melalui pernikahan, dua orang yang berlainan jenis dapat secara resmi membentuk hubungan suami istri dan menjadi sebuah keluarga. Selain itu, keluarga dapat terus berkembang sebagai kelompok masyarakat. Tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. 2
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  1,  perkawinan adalah  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan tujuan membentuk keluaraga (rumah tangga) yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3 Pernikahan bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga fikiran, cita- cita, langkah-langkah, dan nilai-nilai yang di anut keduanya. Nikah juga berarti suatu budaya yang  penting  untuk  dilakukan  oleh  laki-laki  dan  juga  perempuan  yang  ingin  hidup  bersama serta melahirkan keturunan. 4
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  perkawinan  merupakan  akad  yang  miitsaqan  ghaliizhan
1 Alwiah, Lomba Sultan,  “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri’ (Studi Kasus di KUA kec. Pallangga, Kab. Gowa)”, Jurnal Al-Qadauna Volume 2 Nomor 2 (April, 2021), hlm.409
2 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”, Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1 (2015), hlm.1
3 Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”
4 Kurnia  Munir,  Zulfahmi,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pengaruh  Perkawinan  Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan”, Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 3 (September, 2021), hlm.490
Pandangan Hakim terhadap Isbat Nika Siri Pra Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Mallili Kelas II
Hakiki, Qadir Gasing, Siti Nurul Fatimah Tarimana
(sangat  kuat)  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakan  dan  melaksanakannya merupakan ibadah. 5 Pernikahan juga dapat dilihat menjadi dua, yaitu pernikahan sebagai suatu perintah  untuk  dilakukan  oleh  agama,  dan  pernikahan  seabagai  jalur  penyalur  sex  yang  sah dalam agama Islam. 6 Dan dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang ini disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dirumuskan sebagai ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 buku 1 Hukum perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dirumuskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat  atau  mistaqan  galidan  untuk  mentaati  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah. Mengenai tujuan perkawinan, pasal 3 Buku 1 hukum perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia  dirumuskan  sebagai  berikut;  Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahma. 7 Berdasarkan  pasal  2  ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  berarti  bahwa  pencatatan  perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan. karena pencatatan itu merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang di muat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. 8
Perkawinan  memiliki  arti  dan  status  yang  sangat  penting  dalam  tatanan  kehidupan  manusia. Karena  melalui  pernikahan,  dua  orang  yang  berlainan  jenis  dapat  secara  resmi  membentuk hubungan suami istri dan menjadi sebuah keluarga. Selain itu, keluarga dapat terus berkembang sebagai kelompok masyarakat. Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dalam
5 Sudarto, Fikih Munakahat , (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), hlm.3.
6 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”, Jurnal Al-Qadau Volume 1 Nomor 1 (Juni, 2014), hlm.37
7 Hartini Tahir, “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia”, Jurnal Al-Qadāu Volume 1 Nomor 2 (2014), hlm.86-87
8 Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”
Pandangan Hakim terhadap Isbat Nika Siri Pra Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Mallili Kelas II
Hakiki, Qadir Gasing, Siti Nurul Fatimah Tarimana
kehidupan  ini  dan  kehidupan  yang  akan  datang. 9 Dengan  demikian,  diharapkan  dalam perkawinan  dilakukan  atas  kesungguhan  antara  kedua  belah  pihak  yang  tentunya  dengan persiapan yang matang untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. 10
Keluarga  merupakan  unit  terkecil  dari  suatu  negara,  dan  yang  dicita-citakan  dalam  suatu perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang senantiasa dapat ridha Allah  Swt. 11 Setiap  keluarga  tentunya  mendambakan  untuk  mewujudkan  keluarga  yang sakinah,  mawadah,  warahmah,  keluarga  yang  sejahtera,  bahagia,  harmonis,  penuh  cinta  dan kasih  sayang.  Untuk  melakukan  hal  tersebut  tidak  semudah  membalikkan  telapak  tangan, namun  membutuhkan  kerjasama  yang  baik.  Keluarga  seperti  itu  tidak  akan  mungkin  terjadi tanpa tindakan kolektif dari seluruh keluarga. 12
Islam  telah  mengakui  perkawinan  sebagai  mίtsqan  ghalίzhan  (perjanjian  yang  sangat  kuat) karena hukum syariat perkawinan dalam Islam berkaitan dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis.  Demikian  pula  UU  Perkawinan  menganut  asas  mempersulit  perceraian  dengan mewajibkan  pengadilan  untuk  menceraikan. 13 Islam  memberikan  tempat  yang  tinggi  kepada akal  karena manusia memiliki  kemampuan untuk  mempertimbangkan baik  dan buruk, dapat menentukan  kehendaknya  sendiri  dan  mewujudkan  apa  yang  dikehendakinya. 14 Seorang manusia  pasti  memiliki  keinginan  untuk  melangsungkan  pernikahan  dengan  pasangan  yang diinginkannya.  Perkawinan  harus  dilandaskan  pada  rasa  saling  mengasihi  antara  kedua
9 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Dibawah Umur (dini)”, Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1 (2015), hlm.1.
10 Rahmawati, Patimah dan Musyfikah Ilyas. “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)” Jurnal Qaḍāunā Volume 3 Nomor 1 (Desember 2021), hlm.30
11 Husna Sulfiyah dan Hartini Tahir, “Konsep Kafaa’ah pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Qadauna Volume 2 Nomor 1 (2020), hlm.2
12 Muhammad  Saleh  Ridwan, Keluarga  Sakinah  Mawaddah  Warahmah (Cet.  I;  Makassar:  Alauddin University Press, 2012), hlm.5.
13 Asni, “Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, Jurnal Ahkam Volume 14 Nomor 1 (2014), hlm.105
14 Muh.  Rasywan  Syarif, “Rational  Ideas  Harun  Nasution  Perspective  of  Islamic  Law” , Jurnal  Al- Risalah Volume 21 Nomor 1 (2021), hlm.14-15
Pandangan Hakim terhadap Isbat Nika Siri Pra Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Mallili Kelas II
Hakiki, Qadir Gasing, Siti Nurul Fatimah Tarimana
mempelai dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. 15
Ikatan  perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  erat  yang  menyatukan  antara  seorang  laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. 16
Menurut syariat Islam, ada dua pengertian nikah siri, pertama; pernikahan tanpa wali, dan yang kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan sipil  Negara. 17 Karena  hal  ini  perkawinan  siri  banyak  menimbulkan  dampak  buruk  bagi kelangsungan rumah tangga akibat tidak memiliki akta nikah, secara yuridis suami atau istri serta  anak  yang  dilahirkan  tidak  dapat  melakukan  tindakan  hukum  keperdataan  berkaitan dengan rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap perkawinan diharuskan untuk dicatatkan di Kantor  Urusan  Agama  agar  tercatatkan  pernikahannya.  Seperti  dalam  pasal  7  ayat  (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Isbat  nikah  menjadi  satu-satunya  jalan  keluar  bagi  pelaku  pernikahan  siri,  isbat  nikah memberikan kelegala, maka di  dalam Kompilasi  Hukum Islam pasal  7 memberikan peluang untuk  bisa  mendapatkan  akta  nikah  dengan  beberapa  syarat  tertentu. 18 Islam  memandang sebagai sesuatu yang luntur dan sacral yang berarti beribadah kepada Allah SWT, menjalankan Sunnah Rasulullah dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atas dasar keikhlasan dan tanggung  jawab,  bahkan  dari  sudut  pandang  masyarakat  perkawinan  bertujuan  untuk membangun, membina serta memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah, mawaddah dan warahmah. 19
15 Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah” , Jurnal Al-Qadauna Volume 1 Nomor 1 (2019), hlm.4-5
16 Haerul dan Rahmatiah HL, “Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar”, Jurnal Shautuna Volume 2 Nomor 1 (2021), hlm.147
17 Wahyuni Retnowilandari, Hukum Keluarga Islam di Indonesia , (Cet I; Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013).
18 Musfira,  Jamal  Jamil,  Istiqamah,  “Analisis  Pelaksanaan  Isbat  Nikah  Terhadap  Pernikahan  Siri  di Pengadilan Agama Bantaeng”, Jurnal Ilmiyah Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 (Januari 2021), hlm. 63
19 Subaebatul Khaerah, Supardin, Hamzah Hasan, “Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah”, Jurnal Al-Qadauna Volume 1 Nomor 1 (Agustus 2021), hlm.121
Pandangan Hakim terhadap Isbat Nika Siri Pra Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Mallili Kelas II
Hakiki, Qadir Gasing, Siti Nurul Fatimah Tarimana

## B. Metode Penelitian
Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  yakni  penelitian  atau  pengkajian  yang mengumpulkan  data  primer  dari  lapangan  secara  langsung.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  dengan  pihak-pihak  yang bersangkutan  di  Pengadilan  Agama  Malili.  Adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakan adalah pendekatan yuridis, teologi normativ dan sosiologis. Sedangkan analisis yang digunakan adalah  analysis  deskriptif.  Metode  analisis  ini  di  gunakan  dalam  penelitian  untuk menggambarkan  karakteristik  bidang  penelitian,  informan  dan  distribusi  faktor  dari  masing- masing variable.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Alasan Permohonan Isbat Nikah Siri
Pengadilan  Agama  Malili  merupakan  salah  satu  penyelenggara  kekuasaan  kehakiman yang  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  yang  beragama  islam  yang  mencari keadilan  mengenai  perkara-perkara  perdata  tertentu  yang  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  di  ubah  dengan  Undang- undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009.  Kekuasaan kehakiman  di  lingkungan  Peradilan  Agama  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Agama  dan Pengadilan Negara Tertinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Islam  telah  mengakui  perkawinan  sebagai  mίtsqan  ghalίzhan  (perjanjian  yang  sangat kuat) karena hukum syariat perkawinan dalam Islam berkaitan dengan dimensi teologis, filosofis  dan  sosiologis.  Demikian  pula  UU  Perkawinan  menganut  asas  mempersulit perceraian  dengan  mewajibkan  pengadilan  untuk  menceraikan.  Namun,  kenyataan belakangan  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  kasus  perceraian  masih  terus  meningkat. Kasus perceraian di hampir seluruh wilayah Indonesia semakin meningkat dari tahun ke
Pandangan Hakim terhadap Isbat Nika Siri Pra Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Mallili Kelas II
Hakiki, Qadir Gasing, Siti Nurul Fatimah Tarimana
tahun. 20
Menurut  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  “Perkawinan  adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang Maha  Esa. 21 Dalam sebuah perkawinan  terdapat  suatu  kewajiban dan hak bagi suami, istri, dan anak. Apabila perkawinan tersebut di laksanakan dengan  sah sesuai dengan syariat islam dan juga perundang-undangan yang ada di Indonesia, terdapat perkara pelanggaran hak atau kewajiban dalam kehidupan keluarga tersebut mendapatkan perlindungan  hukum  yang  sesuai  dengan  syariat.  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan telah menentukan bahwa:
1. Perkawinan  sah  apabila  dilakukan  menurut  masing-masing  Agamanya  dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1)
2. Tiap-tiap  perkara  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (pasal 2 ayat 2).
Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat dipahami bahwa bagi umat Islam, perkawinan yang sah  dan  sekaligus  mendapat  pengakuan  serta  perlindungan  hukum  adalah  perkawinan yang  dilakukan  sesuai  dengan  syari’ah  Islam  yakni  memenuhi  syarat  dan  rukunnya perkawinan  yang  dilaksanakan  dihadapan  pegawai  pencatat  Nikah  dan  dicatat  sesuai perlindungan yang berlaku. Sehingga suami istri memperoleh akta nikah (buku nikah). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (pasal 7 ayat 1 KHI).
Perkawinan  yang  hanya  dilakukan  menurut  ketentuan  syari’at  Islam  tanpa  di  catatkan sebagaimana di kehendaki oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka disebut sebagai perkawinan liar atau perkawinan di bawah tangan atau yang disebut sekarang yaitu nikah siri. Dan pernikahan siri seperti ini tidak mendapatkan perlindungan hukum oleh hukum Negara.
20 Asni, “Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, Jurnal Ahkam Volume 14 Nomor 1 (2014), hlm.105
21 Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”
Hakiki, Qadir Gasing, Siti Nurul Fatimah Tarimana
Dalam putusan perkaran 52/Pdt.G/2020/PA.Mll bahwa pemohon dengan suaminya yang bernama Manga Saleh melangsungkan pernikahan menurut islam pada tanggal 4 Juli 1969 di Desa Lampenai, yang dimana pada saat menikah, pemohon berstatus perawan dan juga suami berstatus perjaka. Diantara pemohon dengan suaminya tidak ada pertalian nasab, pertalian  kerabat  semenda  dan  persusuan,  serta  juga  memenuhi  syarat  dan  tidak  ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan  perundang-undangan.  Pernikaha  kedua  belah  pihak  berlangsung  selama  41 tahun dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang menggangu pernikahan mereka.
Pada saat pernikahan sampai pengajuan pengisbatan nikah, pemohon dengan suaminya belum mempunyai akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan bahwa pemohon dan suaminya lalai dalam mengurus hal tersebut. Dan pada saat ini pemohon membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah guna mengurus buku  nikah  dan  untuk  kepentingan  pengurusan  uang  pensiunan  suami  yang  dulunya bekerja  sebagai  PNS  di  Dinas  Perhutanan  Maros.  Akan  tetapi  pada  saat  pemohon mengajukan pengisbatan nikah tersebut, suami dari pemohon telah meninggal dunia pada tahun  2019  yang  telah  di  buktikan  oleh  pencatatan  sipil.  Maka  dari  itu  penggugat memohon  kepada  majelis  hakim  untuk  mengabulkan  dan  menetapkan  sah  pernikahan pemohon dengan suaminya.
Hukum  islam  dalam  konteks  keindonesiaan  menurut  Ahmad  Rofiiq  adalah  peraturan- peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum, yakni fiqih, keputusan pengadlan, dan undang-undang yang dipedomani dan di berlakukan bagi umat islam di Indonesia. 22 Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia sebab perkawinan yang dibentuk ikatan  hubungan  pergaulan  antara  insan  yang  berlainan  jenis  secara  resmi  dalam  suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga. 23
22 Musyfika Ilyas, “Peran Perempuan Bugis Perspektik Hukum Keluarga Islam Al-Risalah”, Jurnal Al- Qadau Volume 19 Nomor 1 (Mei 2019), hlm.80
23 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”, Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1 (2015), hlm. 15
Pandangan Hakim terhadap Isbat Nika Siri Pra Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Mallili Kelas II
Hakiki, Qadir Gasing, Siti Nurul Fatimah Tarimana

## 2. Hasil dan Pembahasan Kedua
Pengadilan agama mengacu pada peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 dalam mengabulkan isbat nikah. Adapun pertimbangan hukum  yang  digunakan  hakim  dalam  putusan  perkara  52/Pdt.G/2020/PA.Mll  adalah kedudukan  para  pihak  pemohon,  posita,  kesaksian  pada  saat  pembuktian,  dan  alasan pemohon melakukan pengajuan isbat nikah.
Tabel 1. Jumlah Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Malili Kelas II
Tahun Jumlah Perkara 2020 22 2019 22 2022 18
Sumber: data panitera Pengadilan Agama Malili Kelas II
Dalam pasal 7 ayat 3 (e) yang isinya “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai  halangan  perkawinan  menurut  undang-undang  nomor  1  tahun  1974”  hal tersebut yang digunakan hakim sebagai alasan dalam mengabulkan perkara isbat nikah siri  yang  masuk  dipengadilan.  Hakim  beranggapan  bahwa  tersebut  dapat  berlaku  bagi semua pasangan nikah siri yang ingin mengisbatkan nikahnya baik itu dilakukan sebelum atau sesudah terbitnya undang-undang nomor 1 tahun 1974.
Pandangan hakim terhadap isbat nikah pada perkara putusan nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mll bahwa alasan pokok dari pemohon mengajukan isbat nikah agar memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan yang di lakukan pemohon dengan suami tidak tercatat  di  Kantor Urusan Agama. Pemohon  juga menguatkan gugatan sah nikahnya dengan mengajukan saksi-saksi yang menghadiri pada saat pernikahan tersebut berlangsung  dan  bersedia  melakukan  ikrar  sumpah  dimuka  siding  serta  tidak  terdapat halangan untuk  diterimanya kesaksian tersebut.  Maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil- dalil gugatan si pemohon.
Adapun fakta hukum yang sesuai dengan tuntutan perkara 52/Pdt.G/2020/PA.Mll, majelis hakim yang menangani kasus perkara tersebut menyatakan bahwa pernikahan pemohon
Pandangan Hakim terhadap Isbat Nika Siri Pra Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Mallili Kelas II
Hakiki, Qadir Gasing, Siti Nurul Fatimah Tarimana
(Nurcaya) dengan suami (Manga Saleh) ternyata dilangsungkan sebelum adanya undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kemudian perkawinannya pun tidak bertentangan dengan rukun syarat perkawinan yang telah ditentukan sebagaimana dalam pasal 14 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya, jika perkawinan tidak dapat  dibuktikan  dengan  adanya  akta  nikah,  maka  dapat  pengajuan  isbat  nikah  ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni: perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  yang  sesuai  dengan  perkara  tersebut,  majelis  hakim berpendapat bahwa gugatan pemohon patut untuk di kabulkan karena perkawinan tersebut terbukti sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana mestinya. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 59, sebagai berikut:
ٰٓ  ي َمٰا َنْيِذَّلا اَهُّ يَا
ُ ْوُّهُرَ ا َ ْ َ  ي ِْْ ُْْۚمْتَعاَنَ َ ْ ِاَا ف ُْْۚمْنِم ِرْمََْا  ِ وُاَو  َ ْوُ  سَّرلا اوُعْ يِطَاَو َٰٰللّا اوُعْ يِطَا آْْوُ ن
ِ ْوُ  سَّرلاَو ِٰٰللّا  َ ِا
الًْيِوَْتَ ُنَسْحَاَّو ٌْيَْخ َكِلٰذ  ِِۗرِخَْٰا ِمْوَ يْلاَو ِٰٰللِّبِ َ ْوُ نِمْؤُ َ ُْْۚمْ نُك ْ ِا
Terjemahnya:
“Wahai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nabi Muhammad)  serta  ululamri  (pemegang  kekuasaan)  di  antara  kamu.  Jika  kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul  (sunahnya)  jika  kamu  beriman  kepada  Allah  dan  hari  Akhir.  Yang demikian  itu  lebih  baik  (bagimu)  dan  lebih  bagus  akibatnya  (di  dunia  dan  di akhirat).”
Dalam  pengajuan  isbat  nikah  terdapat  pengulangan  ijab  qabul,  tidak  tertuang  dalam penetapan  akan  tetapi  masih  dalam  rangai  yang  satu  yaitu  isbat  nikah.  Hal  tersebut dilakukan  guna  menghindari  keraguan  serta  berhati-hati  dalam  menetapkan  perkara pengesahan  nikah.  Pengulangan  ijab  qabul  yang  di  maksudkan  disini  dianggap  boleh karena  tidak  melanggar  hukum  yang  ada,  serta  dalam  fiqih  telah  diatur  yang  terdapat dalam kitab Fathul Bahri.
Pandangan Hakim terhadap Isbat Nika Siri Pra Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Mallili Kelas II
Hakiki, Qadir Gasing, Siti Nurul Fatimah Tarimana

## D. Penutup
Faktor yang melatar belakangi alasan dari permohonan isbat nikah ini yaitu perkawinan yang hanya di lakukan sepasang suami dan istri sebelum adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ingin mendapatkan kelegalitasan dari hukum yang berlaku di Negara ini. Pada putusana kasus nomor  52/Pdt.G/2020/PA.Mll  ini  sendiri  memliki  alasan  yaitu  istri  (Nurcaya)  ingin mendapatkan sebuah akta nikah dengan tujuan untuk pengurusan uang pensiunan suami (Alm. Manga Saleh) yang dulu bekerja sebagai PNS di  Dinas Perhutanan di Maros. Di Pengadilan Agama  Malili  sendiri  terdapat  62  perkara  isbat  nikah  dari  tahun  2020  sampai  2022.  Dalam memutuskan  suatu  perkara  isbat  nikah  (siri)  majelis  hakim  juga  mempunyai  beberapa pertimbangan  dalam  mengabulkan  pengisbatan  tersebut,  hakim  mempunyai  ketakutan  akan masyarakat yang akan semena-mena melakukan pernikahan siri karena akan tahunya mereka persoalan  isbat  nikah  yang  dapat  di  ajukan  ke  Pengadilan  Agama  Malili,  seperti;  adanya masyarakat yang sangat meremehkan akan pentingnya pembuatan akta nikah dan pendaftaran nikah yang dimana hal tersebut sudah menjadi hukum perkawinan di Negara kita. Selain itu juga dalam hal ini bisa menimbulkan pernikahan dini yang dimana pernikahan dini kebanyakan dilakukan  secara  siri  karena  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat  perkawinan  oleh  calon  kedua mempelai.
Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  penting  untuk  hakim  yang  menangani  permohonan  isbat nikah siri agar lebih mempertimbangkan dalam mengabulkan perkara permohonan isbat nikah siri  kare  dengan  dilakukannya  hal  tersebut  masyarakat  tidak  akan  semena-mena  dalam melakukan pernikahan siri. Perlu bagi DEPAG, KUA, PA, serta pemerintah daerah menerima saran dan juga menindaklanjuti persoalan penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan nikah di  Kantor  Urusan  Agama  terlebih  bagi  masyarakat  desa  yang  tabu  akan  hal  itu.  Pemerintah pusat ataupun daerah seharusnya lebih memperhatikan lagi masyarakatnya agar hal seperti itu
Hakiki, Qadir Gasing, Siti Nurul Fatimah Tarimana
tidak selalu terjadi berulang-ulang kali. Terlebih perundang-undangan yang selama ini dipakai sudah seharusnya diamandemenkan karena sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

## Daftar Pustaka

## Buku
Retnowilandari,  Wahyuni. Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia .  Cet  I;  Jakarta:  Penerbit Universitas Trisakti, 2013.
Ridwan,  Muhammad  Saleh. Keluarga  Sakinah  Mawaddah  Warahmah. Cet.  I;  Makassar: Alauddin University Press, 2012.
Sudarto. Fikih Munakahat . Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019.

## Jurnal
Alwiah dan Lomba Sultan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri’ (Studi Kasus di KUA kec. Pallangga. Kab. Gowa)”. Jurnal Al-Qadauna Volume 2 Nomor 2 (April. 2021). Hlm.409
Asni.  “Pertimbangan  Maslahat  dalam  Putusan  Perceraian  Akibat  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga di Pengadilan Agama”. Jurnal Ahkam Volume 14 Nomor 1 (2014). Hlm.105
Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial  Agreement  atau  Perjanjian  Pra  Nikah”. Jurnal  Al-Qadauna  Volume  1  Nomor  1 (2019). Hlm.4-5
Haerul dan Rahmatiah HL. “Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala. Kota Makassar”. Jurnal Shautuna  Volume 2 Nomor 1 (2021). Hlm.147
Ilyas,  Musyfika.  “Peran  Perempuan  Bugis  Perspektik  Hukum  Keluarga  Islam  Al-Risalah”. Jurnal Al-Qadau Volume 19 Nomor 1 (Mei 2019). hlm.80
Khaerah, Subaebatul, Supardin dan Hamzah Hasan. “Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian  Atas  Anak  Perempuan  Yang  Lahir  Akibat  Hamil  Di  Luar  Nikah”. Jurnal  Al- Qadauna Volume 1 Nomor 1 (Agustus 2021). Hlm.121
Muhammad Saleh Ridwan. “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”. Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1 (2015). Hlm.1
Munir, Kurniadan Zulfahmi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan  Strata  Sosial  Pada  Masyarakat  Sulawesi  Selatan”. Jurnal  Al-Qadau  Volume  2 Nomor 3 (September. 2021). Hlm.490
Pandangan Hakim terhadap Isbat Nika Siri Pra Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Mallili Kelas II
Hakiki, Qadir Gasing, Siti Nurul Fatimah Tarimana
Musfira, Jamal Jamil dan Istiqamah. “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri  di  Pengadilan  Agama  Bantaeng”. Jurnal  Ilmiyah  Hukum  Ekonomi  Syariah  Volume  2 Nomor 2 (Januari 2021). hlm. 63
Rahmawati, Patimah dan Musyfikah Ilyas. “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019  Terhadap  Permintaan  Dispensasi  Nikah  (Studi  Kasus  Pengadilan  Agama Takalar)”. Jurnal Qaḍāunā Volume 3 Nomor 1 (Desember 2021). Hlm.30
Ridwan,  Muhammad  Saleh.  “Perkawinan  Mut’ah  Perspektif  HukumIslam  dan  Hukum Nasional”. Jurnal Al-Qadau Volume 1 Nomor 1 (Juni. 2014). Hlm.37
Sulfiyah, Husna dan Hartini Tahir. “Konsep Kafaa’ah pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Al-Qadauna Volume 2 Nomor 1 (2020). Hlm.2
Syarif, Muh. Rasywan. “Rational Ideas Harun Nasution Perspective of Islamic Law”. Jurnal Al-Risalah Volume 21 Nomor 1 (2021). Hlm.14-15
Tahir, Hartini. “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia”. Jurnal Al-Qadāu Volume 1 Nomor 2 (2014). Hlm.86-87

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia.HUndang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan