## DINaMIKa KasUs PENIstaaN aGaMa DI INDONEsIa (POLEMIK PEMaKNaaN aYat-aYat PENIstaaN DaN UU PENODaaN aGaMa)

## Irwan ahmad akbar
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga wawan.ahmad7@gmail.com

## Abstract
Bbc.com noted that there were at least 4 major cases in the past 40 years in Indonesia which included Lia Eden, Arswendo, HB Jassin and Teguh Santosa cases. Melissa Crouch noted that there were at least 120 people who were convicted of being blasphemous. However, of the many cases mentioned, the case of Ahok's speech in Kep. Seribu which gave rise to the domino effect trend related to blasphemy cases followed by Sukmawati's poetry which reaped controversy, then there were cases of Tretan Muslim and Coki Pardede who were considered to be mocking Islamic law. Why it could be happen? The author assumes that these could occur because of two things, namely the existence of certain Muslim groups who believe there is a standard rule in the Qur'an to punish religious blasphemers (in certain interpretations, they believe that blasphemers should not be forgiven or even killed) and the Blasphemy Law Religion tends to be ambiguous and biased. Based on that assumption, this study aims to find out how the public reasoning of Indonesian Muslims in forming a 'consensus' and 'discourse' in Indonesian society related to blasphemy cases. Using Habermas' theory of public space, this study concludes that: first, Indonesian Muslim public reasoning believes that there is a formal set of laws in the Koran for religious opponents. Second, given that public reasoning is dominated by Muslim communities as the majority citizens in Indonesia, the 'consensus' is colored by Muslim communities. Third, the Blasphemy Law is a 'discourse' of the Indonesian Muslim community.
Keyword: Blasphemy, public space, public rational, consensus, discourse

## abstrak
Bbc.com mencatat setidaknya terdapat 4 kasus besar dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini di Indonesia yang meliputi kasus Lia Eden, Arswendo, HB Jassin dan Teguh Santosa. Melissa Crouch mencatat setidaknya terdapat 120 orang yang dihukum karena dianggap menista agama. Namun, dari sekian kasus yang telah disebutkan, kasus pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang memunculkan tren efek domino terkait kasus penistaan agama. Disusul puisi Sukmawati yang menuai kontoversi, lalu terdapat kasus Tretan Muslim dan Coki Pardede yang dianggap mengolok-olok syariat Islam. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Penulis berasumsi hal tersebut dapat terjadi karena dua hal, yakni adanya kelompok muslim tertentu yang meyakini terdapat aturan baku di dalam Alqur’an untuk menghukum penista agama (dalam beberapa penafsiran tertentu, mereka meyakini bahwa penista tidak boleh dimaafkan bahkan boleh dibunuh) dan adanya UU Penodaan Agama yang cenderung rancu dan bias. Berdasarkan asumsi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana nalar publik muslim Indonesia dalam membentuk ‘konsensus’ dan ‘diskursus’ di tengah masyarakat Indonesia terkait kasus penistaan agama. Menggunakan metode deskriptif analitis dan teori ruang publik Habermas, penelitian ini berkesimpulan bahwasannya: pertama, nalar publik muslim Indonesia meyakini bahwa terdapat seperangkat hukum formal dalam al-Quran bagi penista agama. Kedua, mengingat nalar publik didominasi oleh masyarakat muslim sebagai warga mayoritas di Indonesia, maka ‘konsensus’ diwarnai oleh masyarakat muslim. Ketiga, UU Penodaan Agama merupakan ‘diskursus’ masyarakat muslim Indonesia.
Kata Kunci: Penistaan, ruang publik, nalar publik, konsensus, diskursus

## PENDaHULUaN
Pasca kasus penistaan agama oleh Ahok (Basuki Tjahja Purnama/BTP) yang bermula atas pidatonya di Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016, 1 muncul semacam represi dalam menyuarakan pemikiran kritis terhadap Islam. Jamaah Islam Indonesia nampak sensi . Belum lagi, pasca fenomena tersebut, banyak orang berkumpul untuk berdemo agar Ahok dihukum karena ucapannya. Selanjutnya, pembacaan puisi oleh Sukmawati juga turut menuai kontroversi pada acara Indonesia Fashion Week di Jakarta. 2 Lalu merespons kasus tersebut, beberapa laman Islam berpendapat, salah satunya nahimunkar.org, bahwa Sukmawati dianggap telah murtad dari Islam karena telah melecehkan agamanya. Konsekuensinya, merujuk pada Q.S. At- Taubah: 64-66, Sukmawati tidak boleh dimaafkan dan bahkan boleh dibunuh (apabila tidak mau bertaubat) berdasarkan Hadis riwayat al-Bukhari 3 dan Q.S. al-Baqarah: 217. 4 Selain Sukmawati, terdapat duo komika, Tretan Muslim dan Coki Pardede, yang tergabung dalam grup MLI (Majelis Lucu Indonesia) dianggap pula sebagai penista agama karena vlog mereka berjudul “Masak Babi Kurma”. 5 Adi Hidayat, Khalid Basalamah, Oemar Mita, Zulkifli dan beberapa Ustadz lain, berpendapat bahwa hukuman bagi para penista agama dengan membuat lelucon pada Islam tidak boleh dimaafkan bahkan boleh dibunuh, berdasarkan Q.S. at-Taubah: 9 dan Q.S. at-Taubah: 66. 6 Namun dalam beberapa ayat lain, terjadi paradoksal. Misalnya pada Q.S. Asy-Sura: 40, betapa Allah Swt. mencintai seorang pemaaf. Namun, penulis sendiri menemukan, bahwa ternyata beberapa Ulama dalam Islam meyakini bahwa terdapat hukum positif di dalam al-Qur’an bagi penista agama. Dan hal ini selalu digaungkan oleh beberapa Ulama betapa penista agama bahkan boleh dibunuh. Penulis melihat terjadi penggaungan narasi tertentu kepada nalar publik muslim Indonesia berupa “penista agama Islam wajib dihukum berat bahkan halal darahnya”, itu semua didasarkan pada beberapa penafsiran yang dianggap mendukung opini mereka (penjelasan lebih detail ada pada subbab selanjutnya).
Di lain sisi, terdapat UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama yang dianggap oleh beberapa tokoh, seperti Gus Dur, sebagai peraturan yang bias dan rancu. Menurut Melissa A. Crouch, setidaknya lebih dari 120 orang dalam kurun waktu antara tahun 1998 sampai dengan 2011 ditangkap karena menjadi tersangka dari pelecehan terhadap agama. 7 Apabila dilihat dari sudut pandang sejarah, pembentukan undang-undang tersebut dibuat dalam keadaan terdesak. Beberapa ormas Islam pada tahun 1960-an berhimpun mendesak Presiden Soekarno untuk mengesahkan untuk menekan aliran-aliran yang dianggap sesat. Lalu, melompat pada tahun 2009, terjadi permohonan untuk mencabut peraturan tersebut karena dianggap membatasi kebebasan ekspresi dan bertentangan dengan UUD 1945. Namun, hasilnya MK menolak ajuan tersebut karena demi menghindari konflik horizontal pada saat itu.
Dari dua fakta di atas, kita dapat melihat betapa polemisnya kasus penistaan agama Islam di Indonesia. Pertama, terdapat pembentukan nalar publik melalui narasi tertentu sehingga
1 Buka laman: https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2tahun. html diakses pada 3 Januari 2019.
2 Sumber dapat dibuka pada: https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/puisi-sukmawati- soekarnoputri-bikin-heboh-teks-lengkap-1 diakses pada 3 Januari 2019.
3 Pada artikel dalam laman nahimunkar.org , penulis artikel tidak menyebutkan secara detail mengenai sumber hadits tersebut.
4 Sumber dapat dibuka: https://www.nahimunkar.org/puisi-sukmawati-menghina-islam-bukan-sekadar- menghina-pribadi-yang-dapat-dimaafkan/ diakses pada 3 Januari 2019
5 https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-46040537 diakses pada 3 Januari 2019
6 https://www.youtube.com/watch?v=fhViFael5LY diakses pada 3 Januari 2019
7 Melissa A. Crouch, Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law , Asian Journal of Comparative Law, Vol. 7, Cet. 1, No. 3, 2012, hlm. 1.
berdampak kepada ‘konsensus’ umat muslim dalam konteks ruang publik di Indonesia. Kedua, pembentukan nalar publik tersebut menentukan ‘diskursus’ di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa kepolemikan persoalan penistaan agama Islam di Indonesia, sehingga signifikansi penelitian ini adalah untuk memberi uraian bagaimana penafsiran-penafsiran atas ayat-ayat penistaan di dalam al-Qur’an dapat mempengaruhi nalar publik muslim Indonesia dalam membentuk ‘konsensus’. Sedangkan urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberi uraian bagaimana rupa ‘diskursus’ di ruang publik muslim Indonesia pasca terbentuknya ‘konsensus’. Penelitian ini, penulis jelaskan menggunakan metode deskriptif analitis. Penulis mendeskripsikan beberapa referensi dan data-data yang didapatkan dari laman- laman berita online, koran, majalah, jurnal, outlook , dan beberapa karya ilmiah lain. Dibarengi dengan pendeskripsian tersebut, penulis pula memberikan uraian analisis bagaimana benang merah antara data satu dengan lain. Sehingga dapat menjelaskan bagaimana terbentuknya kepolemikan kasus penistaan agama Islam di Indonesia. Pada akhirnya penelitian ini memiliki manfaat, yakni dapat diketahui bagaimana penjelasan kepolemikan kasus penistaan agama Islam di Indonesia yang didasari oleh dua hal: penjelasan pembentukan nalar publik dan ‘konsensus’ melalui penafsiran ayat-ayat penistaan; selanjutnya daripada itu dapat diketahui pula bagaimana bentuk ‘diskursus’ pasca ‘konsensus’ tersebut.

## tEOrI “rUaNG PUBLIK” HaBErMas
Untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya, penulis akan menggunakan teori ‘ruang publik’ milik Habermas. Keterbukaan undang-undang dalam membebaskan warganya berpendapat telah membuka gerbang lebar-lebar terhadap ideologi yang bermacam-macam, salah satunya Islam. Habermas menjelaskan bahwasannya ruang publik merupakan sarana masyarakat untuk berdiskusi, berkomunikasi, berpendapat dan menyatakan sikap terkait isu-isu politik tertentu. 8 Bagi Habermas, ruang publik bersifat otonom, independen, bukan institusi maupun organisasi. Ruang publik tidaklah hidup di atas kekuasaan administratif maupun ekonomi kapitalis, melainkan dari civil society. Elemen inti dalam teori ruang publik Habermas adalah dua hal: konsensus dan diskursus.
Secara alami opini publik tertentu terlahir dari ruang publik yang pada akhirnya ia mewujud menjadi ‘nalar publik’. ‘Nalar publik’ lah yang pada nantinya berkumpul untuk mewadahi sekian opini publik yang bekerja untuk mengawasi kekuasaan negara. Dari sekian opini publik pastilah didasari atas pemahaman tertentu, hal ini bisa pula disebut sebagai verstandigung atau verstehen terhadap teks tertentu (dalam kasus masyarakat muslim Indonesia adalah Alquran dan Hadis). Verstehen tersebut pada nantinya membentuk persetujuan mayoritas atau bisa disebut dengan ‘konsensus’. Singkat kata, ‘konsensus’ ini dapat pula disebut sebagai proses terjadinya tindakan komunikatif.
‘Konsensus’ dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh nalar publik yang dilandasi oleh akar- akar religius. Ketika nalar ini bertemu dengan nalar lain yang bertentangan (katakanlah dengan perundang-undangan di Indonesia), maka dengan sendirinya nalar itu akan menerjemahkan dirinya ke dalam “bahasa baku” agar dapat diterima secara mayoritas. Oleh karena itu, ia melahirkan ‘diskursus’ dalam masyarakat yang menentukan tujuan/kepentingan ‘mayoritas’ (dalam kasus masyarakat Muslim Indonesia, diskursus ini yang pada nantinya mempengaruhi putusan MK dan lahirnya UU Penodaan Agama tahun 1965). Teori ‘diskursus’ ini memberikan penawaran
8 F. Budi Hardiman, Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015), hlm. 11.
atas radikalisasi prosedur komunikasi politis untuk mencapai Grundkonseni (konsensus dasar) sehingga dapat terbentuk menjadi ‘kebenaran mayoritas’ melalui kepentingan-kepentingan ini. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan langkah operasional yang meliputi: pertama, bagaimana penafsiran Ulama klasik menafsirkan ayat-ayat penistaan dalam membentuk nalar publik masyakarat Indonesia. Kedua, penulis akan memaparkan bagaimana nalar publik Islam tersebut mencapai konsensus tertentu sehingga mewarnai ruang publik di tengah masyarakat Indonesia. Ketiga, penulis akan menguraikan bagaimana konsensus masyarakat muslim Indonesia membentuk rupa diskursus tertentu di masyakarat. Pada poin keempat , penulis memberikan catatan penulis sendiri terkait analisa secara kebahasaan atas kerancuan UU Penodaan agama.
Dari langkah operasional di atas, pada akhirnya penelitian ini dapat ditemukan titik jelas bagaimana terjadinya polemik terkait penistaan agama di tengah masyakarat. Bahwasannya terdapat kelompok Islam tertentu yang berusaha mendominasi nalar publik masyarakat Indonesia sehingga dapat melahirkan konsensus. Adapun konsensus ini mewujud menjadi diskursus tertentu yang mengatur pula masyarakat non-muslim Indonesia.

## ULaMa, PENafsIraN DaN NaLar PUBLIK MUsLIM INDONEsIa
Al-Qur’an sendiri, sebenarnya melarang tindakan melecehkan simbol-simbol, ajaran, dan tokoh dari agama lain. Argumen tersebut tertuang dalam Q.S. al-An’am (6):108. 9 Tokoh seperti al- Razi menganggap bahwa ayat itu sebagai peringatan sekaligus ajakan agar tidak bertindak bodoh dalam berdakwah. 10 Adapun Zuhaili berpendapat bahwa ayat tersebut melarang adanya pelecehan terhadap sesembahan umat lain karena lebih banyak mendatangkan madharat . 11 Intinya, melecehkan agama adalah perkara terlarang karena dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Melihat persoalan tersebut, pertanyaan yang penulis ajukan menjadi lebih luas lagi, yakni ‘apakah terdapat seperangkat konsepsi mengenai hukum formal atas kasus penistaan agama di dalam al-Quran?’
Menurut Khalid Saifullah Khan, konsep hukuman mengenai penistaan di dalam Islam tidak ada. Dia mengacu pada Q.S. al-Ahza > b (33):5 12 yang menerangkan  bahwa hukuman atas penista agama adalah murni otoritas Tuhan, bukan manusia. 13 Selanjutnya menurut Iffatkhalid, hukuman terhadap penista tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Quran. Menurutnya, titik tekan ayat-ayat mengenai penistaan bukanlah pada aspek yuridisnya, melainkan sikap dukungan Allah terhadap Nabi Saw. atas para pembencinya. 14 Namun, kenyataannya yang terjadi sekarang
9 Ayat tersebut berbunyi: dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.
10 Bertindak bodoh yang dimaksud dalam hal ini adalah peringatan al-Quran ketika seseorang mendakwahkan Islam, tidak perlu meminjam bahasa yang sekiranya mendiskreditkan agama lain demi mengangungkan agamanya sendiri, Islam. Karena hal tersebut adalah ranah yang sangat sensitif bagi para pecandu keyakinan. (lihat: Fakhr al-Ra > zi, Mafa > tih al-Ghaib, Jilid 7 , (Beirut: Da > r al-Fikr, 1994), hlm. 13. 11 Wahbah Zuhaili > , al-Tafsir al-Muni > r li al-Zuhaili > , Jilid 7, (Damaskus: Da > r al-Fikr al-Mu’a > s } ir, 1418), hlm. 324.
12 Ayat tersebut berbunyi:
Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan .
13 Michael Bohlander, There Is No Compulsion in Religion: Freedom of Religion, Responsibility to Protect (R2P) and Crimes Against Humanity at the Example of the Islamic Blasphemy Laws of Pakistan . J. Islamic St. Prac. Int'l L. 8, 2012, hlm. 36.
14 Shakir, Naeem, Islamic Shariah and Blasphemy Laws in Pakistan, The Round Table 104.3, 2015, hlm. 307-317.
justru sebaliknya. Terdapat beberapa ayat yang nyatanya digunakan sebagai landasan hukum atas penista agama. Sebutlah seorang tokoh bernama Maulana Ahmad Saeed Kazmi 15 yang berpendapat bahwa satu-satunya hukuman bagi penista Nabi Muhammad adalah tidak ada jalan selain hukuman mati. 16 Ia juga menggunakan Q.S. at-Taubah (9): 65-66 sebagai dasar legitimasi untuk menghukum penista Islam. Selain nama Kazmi, terdapat nama lain yang pandangannya terasosiasi dengannya, meliputi: Maulana Subhan Mahmood, Maulana Mufti Ghulam Sarwar Qadri, Maulana Hafiz Salahuddin Yousaf, Maulana Muhammad Abdo-hu al-Falah, Maulana Syed Abdul Shakoor, dan Maulana Fazle Hadi. 17 Nama-nama tersebut merupakan ‘Ulama yang ada di Pakistan dan mereka sepakat membuat seperangkat peraturan terhadap penista agama Islam dengan hukuman mati. Kesemua nama tersebut sepakat mengenai dasar yang digunakan sebagai landasan hukuman formal mengacu ke Q.S. at-Taubah (9):65-66, Q.S. al-Ahzab (33):57 dan Q.S. al- Mujadilah (58):22, 18 berkebalikan dengan Saifullah Khan, justru mereka melihat ayat ini sebagai landasan hukuman mati bagi penista. Abir Usman mencatat bahwa ayat yang seringkali dijadikan sebagai landasan hukum atas penistaan berdasarkan Q.S. al-Maidah (5): 73 19 dilanjut dengan Q.S. al-Maidah (5): 86, 20 yang digunakan sebagai dasar dalam mempersekusi kelompok Ahmadiyah. Ia mencatat, bahwa kelompok Quadiani/Ahmadiyah dipaksa untuk bersyahadat atau dipenjara selama tiga tahun apabila menolak. 21
Lebih jauh lagi, menurut Imam Ibrahim bin Serizajaj melihat fenomena diperbolehkannya membunuh  kafir dzimmi (Yahudi dan Kristen)  berdasarkan Q.S. at-Taubah (9):12, 22 karena mereka diyakini sebagai kelompok yang berpotensi melanggar janji untuk tidak menghina Islam (Piagam Madinah). 23 Imam ibn Kathir berpandangan bahwa bentuk kritikan apapun kepada agama
15 Saeed Kazmi (1913-1986) adalah seorang sarjana muslim yang bercorak sufistik. Ia tinggal di Multan, salah satu distrik yang terletak di Punjabi, Pakistan. Ia dikenal sebagai salah satu pemrakarsa gerakan Pakistan sebagai negara Islam. Dirinya juga dikenal atas kontribusinya terkait penerjemahan al Quran beserta tafsirnya dalam Bahasa Urdu.
16 Kazmi mensitasi pendapatnya berdasarkan: QS. al-Huju > ra > t (49):2; QS. al-Ahza > b (33):57; QS. al-Muja > dilah (58):22; QS. at-Taubah (9):12 dan 65-66. Lihat: Muhammad Ismail Qureshy, Muhammad –The Messenger of God and the Law of Blasphemy in Islam and the West , (Lahore: Nuqoosh, 2008), hlm 173.
17 Muhammad Ismail Qureshy, Muhammad –The Messenger of God, hlm. 200. 18 Ayat tersebut berbunyi:
kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang- orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara- saudara ataupun keluarga mereka. meraka Itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. ketahuilah, bahwa Sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.
19 Ayat tersebut berbunyi:
Sesungguhnya kafirlah orang0orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.
20 Ayat tersebut berbunyi:
dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami, mereka Itulah penghuni neraka.
21 Abir Usman, Pakistan’s Blasphemy Laws as a Totem , Creating Knowledge,  DePaul University, Vol. 5, No. 68, hlm. 72-73.
22 Ayat tersebut berbunyi: jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.
23 Imam Abu Ibrahim bin Serizajaj, Ma’a > ni al-Qur’a > n wa A’ra > buha > , Jilid 4 (Kairo: Da > r al-Hadi > t } , tt), hlm. 351.
Islam merupakan bentuk penistaan. 24 Sedangkan menurut al-Qurthubi menyatakan, berdasarkan ayat tersebut, bahwa mayoritas Ulama sepakat atas pihak siapapun dengan keyakinan apapun yang menggunakan kalimat ofensif (menghujat, melecehkan) sosok Muhammad Saw. harus dihukum gantung. 25 Begitupun dengan al-Baghawi, ayat tersebut secara lantang ditafsirkan sebagai hukuman formal atas para penista Islam dengan bentuk hukuman mati. 26 Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa hal ini merupakan bentuk ketegasan Islam agar wibawanya tetap terjaga, dan juga menjaga kestabilan perjanjian Piagam Madinah yang telah disepakati pada saat itu dengan kaum Yahudi dan Kristen. 27
Dalam konteks sarjana Islam Indonesia sendiri pun bervariasi, katakanlah dari kubu kiri, terdapat Abdurrahman Wahid bersama Musdah Mulia dan Maman Imanul Haq yang sama-sama menolak keberadaan konsepsi hukuman formal dalam al-Quran atas kasus penistaan agama, dibuktikan dengan permohonan penghapusan UU Penodaan Agama. Tidak tertinggal salah seorang tokoh bernama Ulil Abshar Abdalla ikut mengamini penghapusan ini. Ia berpandangan bahwa apabila UU tersebut tidak dihapus maka mayoritas bisa seenaknya menodai yang minoritas. 28 Memang, nama-nama tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bagaimana penafsiran mereka atas ayat-ayat penistaan, namun penulis melihat dari sikap yang tercermin dengan melakukan penolakan tersebut, secara tidak langsung mengakui bahwa di dalam al-Quran tidak ada seperangkat konsepsi hukuman atas penista agama. Quraish Shihab dan Syafi’i Ma’arif sendiri ketika melihat kasus Ahok, mereka berpandangan bahwa Ahok tidak menistakan agama. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa Shihab dan Ma’arif sama-sama tidak mengakui keberadaan konsepsi hukuman formal dalam al-Qur’an terkait kasus penistaan agama.
Sedangkan dari kubu kanan, terdapat beberapa tokoh seperti Riziq Shihab, Adi Hidayat, Khalid Basalamah, Syafiq Riza, Hanan Attaki, Abdul Shomad dan beberapa nama lainnya yang notabene menyandarkan pendapat mereka kepada sejumlah sarjana Islam klasik. Seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Kathir, al-Baghawi dan al-Qurtuby yang kesemuanya berpandangan bahwa hukuman atas penista agama telah diatur oleh al-Quran. Namun, penulis di sini meragukan penyematan mereka sebagai sarjana-sarjana Islam karena sulit sekali bagi peneliti untuk menemukan karya-karya yang dibuat mereka. Pada kenyataannya, peneliti berpendapat kalau mereka ikut andil besar dalam mempolemiskan kasus penistaan agama di Indonesia. Belum lagi, UU Penodaan agama, membuka peluang untuk melegitimasi mereka dalam judge perilaku pihak lain yang dianggap melakukan penistaan agama.
Melihat pola gerakan Islam kiri yang cenderung tidak seaktif kubu Islam kanan, dalam kontestasi narasi di Indonesia, kubu Islam kanan cenderung diterima, terutama oleh kalangan muslim perkotaan. Karena Islam kanan ini cenderung diterima oleh masyarakat muslim Indonesia yang urban, sehingga lambat laun ia mewarnai rasionalitas beragama di Indonesia. 29 Sebenarnya, NU tidak terlalu mengamini gerakan Islam kanan tersebut, namun karena demo
24 Isma’i > l bin ‘Umar Kat } i > r, Tafsi > r Qur’a > n al-‘Az } i > m , Jilid 4 (Madinah: Da > r at-T } aybah, 1999), hlm. 116. 25 Abu Abdullah bin Ahmad Al-Qurthubi, Imam al-Jam’i li Ahka > m al-Qur’a > n , Terj. Dr. Hafiz Ikram al-Haqq, Jilid 8, (Islamabad: International Islamic University, 2004), hlm. 54
26 Imam Abu Muhammad al-Husain ibn Mas’ud al-Bagha > wi, Tafsi > r Ma’a > lim at-Tanzi > l, Jilid 4 (Multan: Idarah Talifat Ashrafiyyah, tt), hlm. 474.
27 Imam Taqi > al-Din Ahmad Ibn Taimiyyah, al-S } a > rim al-Maslu > l  ‘ala  Sya > tim al-Rasu > l , Terj. Muhammad Ijaz Janjua,
(Lahore: Nuriyah Rizwiyah Publications, 2010), hlm. 33.
28 http://www.gusdur.net/id/berita/uji-nalar-penodaan-agama diakses pada 6 Januari 2019.
29 Pola rasionalitas ini adalah standar kebenaran datang hanya dari pendapat yang dianggap oleh Islam kanan memiliki level otoritatif. Contoh kasus pendapat Riziq yang menganggap Ahok korupsi Reklamasi, sekalipun belum terbukti secara benar, namun banyak pengikutnya yang mengikuti pendapat ini, sehingga menambah kuota citra Ahok yang semakin salah (selain bukan warga pribumi dan nasrani).
yang terjadi didominasi oleh muslim perkotaan, maka media memberitakan secara umum saja, tidak ada kecenderungan penjelasan dari muslim kota ataukah bukan. Mengingat, warga NU sendiri cenderung pasif, tidak ayal, narasi didominasi oleh Islam kanan sehingga berpengaruh pada warna nalar publik yang nampak didominasi Islam kanan. Selain itu NU sendiri masih kental dengan Islam kultural yang cenderung sulit diterima oleh muslim perkotaan. Sekalipun PBNU sendiri sudah menyuarakan untuk tidak ikut demo 212 misalnya, narasi PBNU tetap sulit diterima oleh kalangan muslim perkotaan, sebab PBNU sendiri telah dianggap melenceng dari ajaran Islam. Alasan ini dilandasi karena kalangan yang lahir dari PBNU banyak yang dianggap sebagai Islam liberal dan lain sebagainya, sebutlah Gus Dur, Saiq Aqil Siradj, Ulil Abshar (yang pernah mencalonkan diri sebagai ketua umum), dan lain sebagainya. Hal tersebut mendorong bagi kalangan Islam yang awam, ketika mengetahui berita-berita yang didominasi oleh Islam kanan, ikut terpengaruhi. Ditambah, cyber army yang dimiliki oleh kubu Islam kanan yang teramat masif dalam media sosial untuk memberikan informasi berbentuk gambar, meme, dan video singkat, entah itu berita benar atau bohong. Gencaran ini semakin menambah informasi terkait adanya hukuman bagi penista di dalam al-Qur’an. Dari sinilah, nalar publik muslim Indonesia didominasi oleh Islam kanan. Sehingga pada nantinya akan membentuk suatu ‘konsensus’ tertentu terkait judgement terhadap pihak yang dianggap menista Islam.

## KONsENsUs: trEN KasUs PENIstaaN aGaMa DI INDONEsIa
Penistaan berasal dari kata nista, dalam kbbi.web.id bermakna rendah dan hina. Maka menistakan berarti menganggap rendah atau hina. Asosiasi dari kata nista yakni kata aib, cela dan noda. Dengan demikian, kata penistaan maupun penodaan sebenarnya memiliki makna sama, yaitu anggapan seseorang yang menunjukkan sesuatu itu rendah, hina atau ternoda. Adapun kata-kata ini, dimungkinkan akan keluar dari mulut seseorang ketika dalam keadaan marah dan benci. Dalam bahasa Arab dikenal istilah al-istihzai yang berkonotasi sakhira (melecehkan) dengan kandungan pelecehan atas pihak yang dilecehkan disertai i’tiqad (keyakinan, maksud). 30 Sedangkan dalam kamus Munawwir lafal haza’ dan sakhir diberi arti mengejek, mengolok-olok dan mencemooh. 31 Hal tersebut diamini oleh kamus al-Muhit bahwa al-huz’u berarti menghina dan mengejek pihak tertentu. 32 Sedangkan di dalam bahasa Inggris, penistaan disebut dengan blasphemy . Namun, kemudian dalam kasus delik agama mengenai hukuman atas kasus penistaan agama mengalami polemik.
Bbc.com mencatat bahwa dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun terakhir dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, kasus penistaan agama selalu diawali dengan demonstrasi massal dan penegak hukum selalu menjadikan alasan keresahan masyarakat sebagai akibat dari fenomena penistaan tersebut. 33 Melissa Crouch mencatat bahwa fenomena penistaan agama dari tahun 1998 sampai dengan 2011 setidaknya terdapat 120 orang yang diadili karena dianggap melecehkan agama di Indonesia. 34 Sedangkan Amnesty International mencatat setidaknya
30 Muhammad bin Ahmad al-Azhari, Tahz } i > b al-Lug } ah, Vol. 6 (Beirut: Da > r Ihya’ al-Tura > t } al-‘Ara > bi, 2001), hlm. 196; lihat juga: Abu Nasr Ismail bin Hammad al-Jawhari, al-S } ih } ah Taj al-Lug } oh wa Syiha > b al-‘Ara > biyyah , Vol. 1 (Beirut: Da > r al-‘Ilm li al-Mala > yin, 1407 H), hlm 82-83; lihat juga: Abu al-Fadl Jamal al-Din bin Manzur, Lisa > n al-‘Arab , Vol. 1 (Beirut: Da > r al-S } a > dir, 1414 H), hlm. 183; baca: Abu Hilal al-‘Askari, al-Furu > q al-Lug } o > wiyyah (Kairo: Da > r al-‘Ilm wa al-T } aqa > fah, tt), hlm. 254. 31 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1977), hlm 37.
32 Ismail bin Ibad al-Sahih, al-Muh } i >{ t } fi al-Lughah , Vol. 4 (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1994), hlm. 37. 33 https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552 diakses pada 4 Januari 2019.
34 Melissa A. Crouch, Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law , Asian Journal of Comparative Law, Vol 7, No. 1, 2012, hlm. 1.
terdapat 5 orang yang dipenjara karena pilihan keyakinan mereka yang dianggap oleh hukum sebagai perilaku yang menyimpang. 35
Jika ditarik ke belakang, sebenarnya kasus penistaan agama di Indonesia sudah ada sejak 1965. 36 Setara Institute mencatat pada 13 Januari 1965, dua sayap PKI, yaitu Pemuda Rakyat dan Barisan Tani Indonesia, menyerang dan menyiksa peserta pelatihan Pelajar Islam Indonesia di Kabupaten Kediri. Dalam serangan ini, terjadi perampasan sejumlah mushaf al-Quran yang dirobek dan diinjak. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Setara Institute, Amnesty International  serta penelusuran Tirto.co.id , dapat dilihat bahwa tren kasus penistaan agama mulai meningkat pada 2003. 37 Pada periode ini, ditemukan 3 kasus yang terjadi, yaitu tafsiran dua kalimat syahadat pada buku karya Mas'ud yang berjudul ‘Kutemukan Kebenaran Sejati dalam al-Quran’, konflik internal gereja, serta pelafalan bacaan salat yang dilakukan oleh Yusman Roy dengan menambahkan bahasa Indonesia.
Kemudian, dari 2004 hingga 2008, terdapat 19 kasus penistaan agama dengan jumlah kasus paling banyak terjadi pada 2006, yakni 7 kasus. Pada 2009, tren kasus penodaan agama kembali tinggi, dengan jumlah sama seperti 2006. Pada tahun 2010, kasus penistaan agama kembali meningkat. Setidaknya terdapat 10 kasus yang terjadi pada saat itu. 38 Tahun setelahnya, kasus penistaan agama yang terjadi sebanyak 3 kasus. Jumlah ini meningkat hingga mencapai 14 pada 2012, 10 kasus pada 2013 dan 6 kasus pada 2014. Pada masa pemerintahan Jokowi, kasus penistaan agama paling banyak dilakukan pada 2016. Pada periode ini, sebanyak 14 kasus yang terjadi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pidato Ahok saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu yang disertai kutipan surat al Maidah ayat 51. Video dari pidato ini viral melalui jejaring Facebook milik Buni Yani. 39
Melihat trennya, kasus penistaan agama terlihat erat kaitannya dengan tahun politik di Indonesia. Kasus ini mulai meningkat sejak pemilihan presiden secara langsung digelar pertama kali di Indonesia, yaitu pada 2004. Pada masa transisi pemerintahan pun, kasus penistaan agama kembali meningkat. Pada 2016 misalnya, yang merupakan transisi kursi kepala pemerintahan di sejumlah daerah, khususnya DKI Jakarta. Marzena Romanowska pernah menuliskan fenomena ini dalam tesisnya yang berjudul Religious Offences as a Political Tool . 40 Ia menyatakan bahwa agama kerap dijadikan alat politik yang digunakan oleh suatu kelompok atau negara demi kepentingan tertentu. Selama tidak ada batasan yang jelas mengenai kebebasan berpendapat dan pelanggaran terhadap agama, membawa agama ke ranah politik menjadi mungkin, terutama di negara yang tidak memisahkan antara kebebasan beragama dan dunia politik.
Selain penistaan agama, Romanowska menyebutkan hate speech juga banyak dipakai sebagai alat politik sejak zaman dahulu. Bahkan hingga sekarang, ini merupakan elemen politik yang
35 5 kasus tersebut meliputi: Tajul Muluk yang dipenjara karena menjadi pemimpin Syiah di Jawa Timur; Andreas Guntur yang dipenjara karena menjadi Pemimpin sekte agama “menyimpang”; Herison Riwu dipenjara karena dianggap melakukan ‘perilaku tidak layak’’ di sebuah gereja; Sebastian Joe dipenjara karea dituduh menghina Islam, dan; Alexander An dipenjara karena keyakinan atheisnya. Lihat: Amnesty International, Mengadili Keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama Indonesia , (London: Amnesty International Ltd., 2014), hlm. 19-23.
36 https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html diakses pada 7 Januari 2019.
37 Amnesty International, Mengadili Keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama  Indonesia , hlm. 10-29.
38 Salah satunya yang terjadi pada 22 Agustus 2010, saat Gregory Luke, seorang warga negara AS yang tinggal di Lombok Tengah, mendatangi masjid untuk memprotes suara dari pengeras suara.
39 https://news.detik.com/berita/d-3573568/buni-yani-tuding-saksi-yang-bikin-viral-posting-annya-di-facebook diakses pada tanggal 5 Januari 2019.
40 Sylvia Tamale, Exploring The Contours Of African Sexualities: Religion, Law And Power , African Human Rights Law Journal, Vol. 14, No.1, 2012, hlm. 150-177.
penting dalam membicarakan perpolitikan regional, maupun internasional. Ia juga menjelaskan penggunaan agama sebagai alat politik dapat dilakukan karena nilai absolut dalam agama. Agama dilihat sebagai kebenaran mutlak dan ada pemeluknya yang meyakini bahwa tidak ada ruang untuk dialog. Hal ini kemudian menjadi alat yang digunakan dalam politik dan membatasi kebebasan berpendapat. Ilham Manea juga menyatakan kritik yang pedas dalam karyanya yang berjudul " In the Name of Culture and Religion: The Political Function of Blasphemy in Islamic States ". 41 Ia menyoroti bagaimana undang-undang penodaan agama sering digunakan di negara Islam otoriter untuk membungkam kritik atas perintah politik, sosial, dan agama yang melanggar hak-hak dasar manusia.
Menariknya, sejak 2011, penistaan agama tidak hanya melibatkan Pasal 156(a) dan Pasal 157 KUHP saja, melainkan juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dari sekian data yang peneliti ungkap, uniknya peneliti menemukan satu pola menarik bahwa kebanyakan kasus penistaan agama timbul karena sikap “alergi” umat Islam atas ekspresi pihak tertentu yang dianggap meyimpang. Di sinilah terjadi polemik yang kian pelik atas judgement penista agama, ditambah oleh negara yang seakan memberi fasilitas melalui peraturannya.
Melihat data-data di atas, beberapa kejadian terkait kasus penistaan agama sering terjadi khususnya Islam. Telah disebutkan dalam subbab sebelumnya, bahwa nalar publik didominasi oleh narasi Islam kanan. Dari beberapa tren kasus  tersebut, nampaknya Islam kanan selalu memiliki andil dalam beberapa demo yang terjadi. Belum lagi, tren di tahun politik yang sering terjadi demo menolak pemimpin tertentu. Setiap kasus ini membentuk satu ‘konsensus’ yang lambat laun menjelaskan terkait standar seseorang menista agama tertentu berdasarkan rasionalitas mereka. Bahwa, seseorang yang menista wajib dihukum, apabila hukum lengah, desak terus sehingga pihak berwenang menghukum mereka. ‘konsensus’ ini berdampak pada kekuatan yang dapat dihimpuan dalam bentuk pengerahan masa untuk mendesak keputusan hakim. Hal ini sudah barang tentu, menjadi fenomena menarik karena hukum pada dasarnya independen, namun pada kesempatan tertentu, keputusan hakim dapat terpengaruh oleh people power . Konsensus ini menghimpun kekuatan Islam kanan yang semakin padu dalam menggerus setiap pihak yang dianggap menista Islam.

## UU PENODaaN aGaMa sEBaGaI sEBUaH DISKURSUS?
Amandemen kedua UUD 1945, yang disahkan pada tahun 2000, menjamin kebebasan warganya untuk berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama. 42 Hak tersebut pula dilindungi oleh UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. 43 Ditambah lagi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama terakui sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ( non-deligible rights ) dalam Pasal 28I(1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 39/1999. Namun, jangkauan jaminan hukum ini condong pada berbagai batasan dan uniknya dapat ditafsirkan lebih luas lagi berdasarkan batasan tersebut, dibanding dengan apa yang telah hukum dan
41 Elham Manea, In the Name of Culture and Religion: The Political Function of Blasphemy in Islamic States , Islam and Christian–Muslim Relations, Vol. 27, No. 1, 2016, hlm. 117-127.
42 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.
43 Aliran  kepercayaan  sebenarnya  definisi  dari  berbagai  keyakinan  lokal  di  Indonesia.  Pada  1952,  Departemen Agama  mengembangkan  definisi  agama  menjadi  ‘kepercayaan  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  seperti  memiliki seorang nabi, kitab suci dan diakui secara internasional’. Tidak ada angka resmi mengenai kuantitas penganut aliran  kepercayaan  dalam  konteks  masyakarakat  di  Indonesia  http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/ kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.html diakses pada 6 Januari 2019.
standar HAM internasional perbolehkan, misalnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Melihat dari penetapan UU mengenai hak berekspresi dan berkeyakinan saja sudah ditemui persoalan sendiri, belum lagi pada aturan yang akan penulis jelaskan selanjutnya.
Semuanya bermula pada 1965 ketika Pemerintah Indonesia memproduksi Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan “Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama” yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Penodaan Agama. 44 Penetepan yang dilakukan oleh Presiden ini kemudian disahkan oleh Soekarno, Presiden pertama Indonesia, untuk mengakomodir permintaan dari organisasi-organisasi Islam yang ingin melarang Aliran Kepercayaan 45 yang ditakutkan dapat menciderai agama yang ada di Indonesia. 46 Pada 27 Januari 1965, Soekarno menandatanganinya, namun perubahan terjadi yang semula ketetapan Presiden menjadi Undang-Undang. UU tersebut baru dilaksanakan pada tahun 1959 (UU No.5/1969) yaitu pada masa pemerintahan Soeharto.
Setidaknya Undang-Undang Penodaan Agama mencakup dua jenis tindakan penodaan agama yakni pertama, terjadinya penyimpangan enam agama yang terakui resmi 47 oleh negara. Adapun penodaan atas keenam agama tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 dan 4 dari Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965. 48 Kedua, mengenai tindakan penodaan agama ini merupakan prosedur hukum yang berbeda untuk diajukan ke proses penuntutan. Pasal 1 UU Penodaan Agama menyatakan:
Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengesahkan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. 49
Setidaknya, ketika seseorang dapat dituntut atas tindakan penodaan agama, sebelumnya mereka harus mendapat peringatan administratif berdasarkan Pasal 2(1), Pasal 2(1) yang menetapkan bahwa Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dapat mengeluarkan keputusan bersama untuk memperingatkan orang yang telah melanggar Pasal 1 karena mendukung ajaran sesat. Jika tindakan itu dilakukan oleh ormas tertentu, maka Presiden berwenang penuh untuk melarang kelompok tersebut, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh tiga Lembaga tersebut. Jika dengan peringatan, pelanggar masih bersikeukeuh, maka ormas tersebut dianggap telah melanggar Pasal 1, sehingga Pasal 3 menetapkan kalau mereka dapat dituntut. Apabila terbukti bersalah, dapat dipenjarakan maksimal lima tahun.
Sekalipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun sebagai negara demokrasi berlandaskan Pancasila, Indonesia tidak menggunakan hukum Islam sebagai aturan perundang- undangannya. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 warganya dijamin untuk memeluk agama yang berlandaskan Tuhan yang Maha Esa. Aturan ini menimbulkan konsepsi mengenai “Hukum
44 Crouch, Law and Religion in Indonesia: , hlm. 3 dan 5.
45 Berdasarkan Penjelasan Keputusan Presiden No. 1/PNPS/1965, agama-agama tersebut adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu. Keputusan Presiden tidak melarang agama atau kepercayaan lain semisal Yudaisme, Majusi, Shintoisme, Shikh dan Taoisme ataupun kepercayaan lain. Pernyataan ini diperkuat dalam Keputusan MK No. 140/PUU-VII/2009 terkait permohonan Uji Materi Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, 19 April 2010, hlm. 290.
46 Zainal Abidin Bagir, Defamation of Religion Law in Post-Reformasi Indonesia: Is Revision Possible? , hlm. 3.
47 Pasal 1 UU Penodaan Agama
48 Pasal 4 UU Penodaan Agama
49 Pasal 157 KUHP dipakai pula sebagai tuntutan pihak tertentu yang memiliki keyakinan yang terakui di Indonesia dengan tetap mengacu pada ‘mempertahankan ketertiban umum’. Lihat: Uli Parulian Sihombing, Ketidakadilan dalam Beriman; Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia , (Jakarta: ILRC, 2012), hlm. 30-33.
Penistaan” yang diatur dalam UU Penodaan Agama No. 1/PNPS/1965. Peraturan tersebut diyakini oleh sebagian pihak dilatarbelakangi oleh keberadaan PKI (Partai Komunis Indonesia), di mana UU tersebut diyakini sebagai bentuk penekanan terhadap partai tersebut. 50 Selain itu, peraturan tersebut juga dimaksudkan untuk menekan keberadaan aliran-aliran sesat yang dapat membahayakan agama-agama yang telah mapan pada saat itu. Uniknya, peraturan tersebut sangat bias dalam menjelaskan perbedaan antara blasphemy, defamation of religion dan hatred speech dimana telah dikonsepsikan dewan-dewan HAM Internasional di Jenewa dan Pakistan, ataupun pula dengan heresy yang entah kenapa memiliki persoalan pelik yang terjadi di tubuh Kristen sendiri. UU Penodaan Agama telah gagal memilah kawasan-kawasan tersebut, tidak ayal, banyak terjadi tuntutan untuk mencabut UU tersebut. Misalnya, pada tahun 2009 terdapat judicial review yang diajukan oleh beberapa kalangan dan individu 51 atas undang-undang tersebut. Hasilnya, pada 19 April 2009, MK menolak semua permohonan yang diajukan agar undang-undang tersebut dicabut. 52 Mengapa terdapat permohonan pada MK untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut? Dikarenakan undang-undang tersebut dianggap melanggar prinsip-prinsip kebebasan beragama yang dilindungi secara tegas dalam UUD 1945. Dari sudut pandang MK, dalam Amar Putusan No. 140/PUU-VII/2009, bahwa UU Penodaan Agama, sekalipun dibuat untuk situasi darurat pada tahun 1965, UU tersebut masih dianggap relevan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 terutama berkaitan dengan HAM (Hak Asasi Manusia), kebebasan beragama dan berkeyakinan. MK menguatkan bahwa dengan pencabutan UU Penodaan Agama justru akan menimbulkan konflik horizontal. 53 Uniknya, pertimbangan MK untuk memutuskan keputusannya ini, tidak semata karena alasan konstitusional, namun terdapat pertimbangan sosiologis-politis. Pertimbangan tersebut antara lain argumen MK yang menyatakan jika UU Penodaan agama dicabut maka akan terjadi kekacauan dan permusuhan dalam masyakarat karena kekosongan hukum. 54 Uniknya lagi, MK mengutip Majalah Media Dakwah No. 258/Desember 1995 untuk menjelaskan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang mewajibkan sekolah umum memberi pelajaran agama kepada anak didiknya. Selanjutnya MK juga mengutip Suara Hidayatullah No. 02/IX/Juni 1996 untuk menjelaskan
50 Sihombing, Menggungat Bakor Pakem: , hlm. 28-30.
51 Permohonan tersebut diajukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyakarat di mana pergerakannya di seputar isu kebebasan beragama dan HAM, di antaranya Imparsial (Perkumpulan Inisiatif Masyakarat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia), Setara Insitute (Perkumpulan Masyakarat Setara), Yayasan Desantara, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Adapun pemohon individu meliputi: Gus Dur (Abdurrakhman Wahid) di mana ajuannya dianggap gugur karena meninggal dunia sebelum sidang selesai, Siti Musdah Mulia, M. Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq. Sumber: https://tirto.id/upaya-menghapus-pasal-penistaan-agama-b5HE diakses pada 4 Januari 2019
52 Baca selanjutnya dihttps://nasional.kompas.com/read/2010/04/19/18434764/MK.Tolak.Uji.Materi. UU.Penodaan.Agama-4 diakses pada 4 Januari 2019.
53 Demi perlindungan umum, MK menyatakan bahwa ini merupakan bentuk antisipasi terjadinya konflik di tengah masyarakat yang notabene mayoritas Islam. Lebih jauh lagi MK berpendapat bahwa hakikatnya ide pengujian konstituasionalitas oleh sejumlah pemohon adalah untuk mencari tafsir kebebasan beragama di Indonesia dan bagaimana bentuk pencegahan atas penodaan terhadap agama, selain itu pengujian UU tersebut dilakukan agar dapat terlihat relevansi UU Penodaan Agama apabila dikontekskan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/04/100419_mktolak diakses pada 4 Januari 2019
54 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170510073740-12-213686/kontroversi-pasal-penodaan-agama- ahok
ketidakbolehan pemerintah Amerika Serikat melarang mengajarkan agama di sekolah-sekolah negeri. 55
Dari beberapa data di atas dapat disimpulkan bahwa UU Penodaan Agama dan Keputusan MK merupakan hasil dari ‘konsensus’ masyarakat muslim Indonesia sehingga melahirkan ‘diskursus’. Diskursus ini untuk selanjutnya dapat mengatur setiap individu/kelompok dalam menyuarakan pendapatnya, sekalipun dalam beberapa kesempatan dianggap rancu dan bias. Namun karena hal ini telah menjadi diskursus, sudah barang tentu hal tersebut tidak lagi menjadi masalah. Dampaknya, sekalipun diskursus ini diciptakan melalui ‘konsensus’ masyarakat muslim Indonesia, umat non-muslim pun mau tidak mau harus tunduk. Hal ini lah yang menjadi kekuatan polemis tambahan terjadinya kerancuan dalam kasus penistaan agama di Indonesia, khususnya Islam.

## aNaLIsIs KrItIs POLEMIK PENIstaaN aGaMa DI INDONEsIa
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin memberi evaluasi terhadap polemik kasus penistaan agama di Indonesia. Evaluasi ini akan ditunjukkan ke dalam analisa bahasa secara pragmatis historis terkait polemik kebahasaan yang digunakan oleh undang-undang di Indonesia terkait penistaan agama. Pada bagian ini, penulis akan mempresentasikan kerancuan bahasa yang digunakan oleh undang-undang terkait penistaan agama.
Pertama,  ‘Blasphemy’ berasal dari kata dalam Yunani Kuno yakni blasphemein , lalu dalam bahasa Inggris abad pertengahan menyebut blasphemen , dalam istilah Prancis Kuno disebut blafemer , dalam Latin disebut blasphemare , yang merupakan gabungan dari 2 kata yakni, blaptein (merusak) dan pheme (reputasi). Umumnya, blasphemy bisa berupa tulisan dan ucapan dalam ranahp penghujatan atas hal-hal yang dianggap suci dalam agama tertentu. Dalam catatan sejarah, di Eropa abad ke-17 khususnya di Inggris yang menjadikan Kristen sebagai panglima tertinggi pada saat itu. Setiap perbuatan dan tindakan yang sedikit saja menyinggung agama Kristen makan dapat dijatuhi hukuman tindak pidana. Selanjutnya pada abad ke-20, penistaan agama sedikit demi sedikit mulai terhapuskan dari hukum pidana di berbagai negara Eropa semisal Inggris. Hanya saja, di negara tersebut pemberlakuan hukum hanya pada Gereja Anglikan (1938) sehingga tidak berlaku pada agama lain seperti, Islam, Yahudi ataupun Kristen non-Anglikan. Tujuan dari pemberlakuan ini dimaksudkan untuk menjaga marwah dan supremasi hukum Anglikan yang notabene kasus penistaan terakhir terjadi pada abad 19. Lambat laun, pada abad 20 praktek pemidanaan atas kasus penistaan sudah mulai hilang. Kemudian kasus penistaan bergeser menjadi hukum perdata (yang semula pidana), namun sangat jarang dijumpai sepanjang abad ke-20. Sepanjang abad tersebut hanya dijumpai 4 kasus perdata penghujatan agama Kristen. 56 Layaknya di Inggris, Australi pun memperlakukan aturan yang sama persis dengan Inggris. Kasus terakhir yang terjadi pada tahun 1971 mengenai ucapan William Lorando Jones mengenai Perjanjian Lama yang menurutnya penuh dengan immoralitas dan tidak cocok untuk perempuan. Ia dihukum denda 100 pounds dan penjara 2 tahun. 57 Dalam bab 11 KUHP Jerman menyebutkan bahwa penistaan agama didefinisikan sebagai tindakan penghinaan terhadap ajaran lain atau pandangan hidup yang berakibat pada ketidaktertiban. Jika melanggar maka terancam penjara paling lama
55 R. Rumadi, Antara Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek “Jalan Tengah” Mahkamah Konstitusi RI tentang UU Penodaan Agama , JURNAL INDO-ISLAMIKA, Vol 1, No. 2, 2012, hlm.  248.
56 Salah satu kasus tersebut yakni Whitehouse vs Lemon (1979), bermula atas puisi di majalah Gay News yang menggambarkan sosok Yesus sebagai sosok gay. Konsekuensinya, penerbit majalah didenda 500 pounds dan hukuman percobaan selama 9 bulan. Adapun majalah yang telah terbit didenda 1000 poundsdan musti membayar pengganti penjara sebesar 10.000 pounds, selain itu terdapat pula kasus Salman Rushdie melalui novelnya yang berjudul Satanic Verse yang oleh Inggris sendiri tidak digugat karena dianggap tidak menyepelekan agama Kristen.
57 https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/5843257 diakses pada 7 Januari 2019
tiga tahun atau denda. Jerman sendiri menempatkan kasus ini sebagai hukum pidana. Pada tahun 2006 terdapat seorang aktifis politik bernama Jeran Manfred van H karena menyebarkan tisu toilet yang dicetak ayat-ayat al-Quran dan dibagi-bagikan ke masjid serta media. Di negara Amerika Serikat sendiri pun mengenal aturan blasphemy ini. Dalam sejarah, Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara demokrasi dunia ternyata memiliki hukuman yang keras bagi para penghujat agama, bahkan hukuman maksimal sampai dihukum mati. 58 Akhirnya aturan tersebut dicabut karena banyaknya desakan karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi.
Kedua, Sejak 1999, masalah Defamation of Religion (penistaan agama) menjadi perhatian PBB. Beberapa kali Sidang Umum PBB menerbitkan resolusi tidak mengikat  yang  mengecam ‚penghinaan      terhadap    agama‛    (defamation  of  religion).  Resolusi  tersebut  disponsori  oleh Pakistan atas nama OKI, dan Mesir atas  nama Afrika, dalam Durban Conference, sebagai upaya untuk menghentikan polarisasi, diskriminasi, ekstrimisme dan misintepretasi terhadap Islam. Hal ini merupakan respon terhadap perkembangan pasca perisitiwa 11 September dimana Islam sering dinistakan dan senantiasa dikaitkan dengan terorisme dan pelanggaran HAM. Namun demikian, dalam Konferensi Durban review II di Jenewa, resolusi- resolusi mengenai defamation of religion dinilai bertentangan  dengan hak asasi manusia, karena terlalu sempit pada perlindungan Islam (awal mula draftnya berjudul defamation of Islam ), konsep tersebut melindungi agama (yang esensinya adalah ideologi) bukannya melindungi hak individu, terlalu mempertentangkan agama, mengancam hak atas kebebasan berekspresi, ditulis dengan bahasa yang terlalu umum dan tidak jelas, termasuk dalam penggunaan istilah penistaan ( defamation ). Berdasarkan evalusi yang disampaikan oleh beberapa pelapor khusus PBB, penerapan konsep defamation of religion di beberapa negara, seperti Pakistan, Iran dan Mesir, justru menimbulkan masalah hak asasi manusia, seperti pembungkaman kebebasan berekspresi, xenophobia dan  ketegangan  antar umat  beragama.  Sehingga,  konsep defamation  of religion kembali dipertanyakan. Ujaran kebencian ( hate speech ) didefinisikan sebagai ujaran, tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut kekerasan atau prasangka terhadap seseorang atas dasar karakteristik kelompok tertentu yang dianggap ia wakili, seperti kelompok ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, dan lain. finisi legal dari ujaran kebencian sebenarnya bervariasi di antara berbagai negara. Namun, kita dapat menelaah jejak upaya konsolidasi makna ujaran kebencian dalam beberapa perjanjian internasional.  Salah satunya adalah perjanjian multilateral tentang hak-hak sipil dan politis individu, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang diterapkan oleh Majelis Umum PBB sejak 1976. 59 Termasuk di antara 169 negara yang terlibat dalam perjanjian ini adalah Indonesia, yang telah meratifikasi perjanjian ini pada 23 Februari 2006. Perjanjian ini dipandang sebagai salah satu “kutukan terkeras terhadap ujaran kebencian”, meski ia tidak pernah secara khusus menggunakan istilah tersebut. Sejak era pencerahan, kebebasan berbicara dianggap penting dalam demokrasi. Demi sebuah sistem pemerintahan dimana rakyat memerintah diri mereka sendiri, rakyat harus terinformasi dengan baik. Maka, arus informasi dan pemikiran tidak boleh dikekang oleh kekuasaan. Jika kekuasaan menentukan apa yang boleh dibicarakan dan apa yang tidak, tirani akan lahir. Apakah ini berarti bahwa kebebasan berbicara tidak memiliki batas? Dalam On Liberty (1859), 60 John Stuart Mill berargumen bahwa diskusi dan argumen apapun harus diberi kebebasan dan didorong hingga batas-batas nalar logika, bukan batas-batas emosional atau moral. Suatu argumen tidak boleh dihentikan hanya karena ia menyinggung atau kontroversial selama ia mungkin mengandung kebenaran. Namun, Mill juga memperkenalkan
58 http://centreforinquiry.ca/blasphemy-laws-still-exist-in-the-united-states/ diakses pada tanggal 7 Januari 2019.
59 Linda Camp Keith, The United Nations International Covenant On Civil And Political Rights: Does It Make A Difference In Human Rights Behavior, Journal of Peace Research, Vol. 36, No. 1, 1999, hlm. 95-118.
60 Stuart Mill, On Liberty and Other Essay, (Oxford: Oxford University Press, 1991), hlm. 50-59.5
“prinsip kerusakan” ( harm principle ), sebuah bentuk pembatasan atas kebebasan berbicara yang berbunyi: “satu-satunya saat dimana kekuasaan boleh digunakan untuk menekan suatu individu, adalah untuk mencegah kerusakan pada individu-individu lain.”
Prinsip kerusakan inilah yang menjadi dasar logika dari Artikel 19 & 20 ICCPR. 61 Diskusi rasional tanpa kekangan memang menjadi tulang punggung demokrasi, namun ketika ujaran tertentu ternyata dianggap menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada manfaat, ia tidak lagi perlu dilindungi. Hak berbicara juga berhenti berlaku ketika ia melanggar hak dan reputasi orang lain tanpa justifikasi, yang diwujudkan dalam konsep pencemaran nama baik. Contoh nyatanya: jika saya mengucapkan fitnah atau perkataan yang merusak reputasi Anda tanpa dasar yang kuat, saya dapat diserang dengan pasal pencemaran nama baik. Namun ujaran kebencian adalah istilah yang lebih khusus lagi: jika saya mengucapkan hasutan kekerasan atau diskriminasi atas kelompok tertentu, atau mengujarkan serangan terhadap seseorang atas dasar identitas kelompok, maka saya dapat dikatakan melakukan ujaran kebencian. Konsep ujaran kebe  ncian dikembangkan dengan latar gelombang semangat anti-diskriminasi dan gerakan hak sipil yang menyapu Eropa dan Amerika Serikat sejak tahun 1920an hingga 1990an. Kesadaran dan perubahan pandangan ini berjalan secara perlahan; banyak negara Barat (Eropa Barat dan Amerika Serikat) memandang kebebasan berbicara sebagai sesuatu yang sakral, dan segala upaya regulasi atasnya dipandang dengan penuh kecurigaan sebagai upaya tirani. 62 Meskipun berbagai peristiwa sejarah, seperti Holocaust, kekerasan rasial dan gerakan Hak Sipil di Amerika, serta globalisasi secara umum perlahan mendorong mereka untuk menyikapi ujaran kebencian secara lebih serius.

## PENUtUP
Berdasarkan pemaparan di atas penulis berkesimpulan: pertama, nalar publik muslim Indonesia didominasi oleh Islam kanan yang meyakini bahwa terdapat seperangkat hukum formal dalam Alquran bagi penista agama. Keyakinan ini terbentuk melalui pemaknaan yang polemis atas penafsiran ayat-ayat tertentu di dalam Alquran yang dianggap sebagai hukuman positif bagi penista Islam. Kedua, mengingat nalar publik didominasi oleh masyarakat muslim sebagai warga mayoritas di Indonesia, maka ‘konsensus’ diwarnai oleh masyarakat muslim. Konsensus ini mengatur standar seseorang dalam menista agama. Proses terbentuknya konsensus ini penulis anggap sebagai fenomena objektifikasi subjektifitas muslim kanan Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan poin selanjutnya. Ketiga, UU Penodaan Agama dalam Keputusan Presiden No. 1/ PNPS/1965 dan Keputusan MK dalam Amar Putusan No. 140/PUU-VII/2009 merupakan hasil ‘diskursus’ masyarakat muslim Indonesia. Sehingga dampaknya, masyarakat non-muslim tetap harus taat terhadap keputusan tersebut, karena ‘diskursus’ ini mengikat rakyat Indonesia seluruhnya dengan bungkus UU Penodaan Agama dan Keputusan MK tersebut.
61 Artikel 19: 1)  setiap orang berhak memiliki opini tanpa diganggu; 2) setiap orang memiliki hak kebebasan berekpsresi, hak ini mencakup kebebasan mencari, menerima dan menyebarluaskan informasi dan pemikiran dalam segala jenis, dalam segala batasan,  baik secaraoral maupun dalam bentuk tulisan atau cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media papun yang dipilih; 3) penggunaan hak dalam paragraf 2 artikel ini membawa tugas dan kewajiban khusus. Ia dapat dikenakan pembatasan tertentu, namun pembatasan ini harus didasari hukum dan dianggap perlu: a. Untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, b. Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan publik dan moral. Artikel 20: 1) segala propaganda perang dilarang secara hukum; 2) segala jenis advokasi terhadap kebencian yang berlandaskan kebangsaan, ras, atau agama yang menghasut diskriminasi, kebencian atau kekerasan dilarang secara hukum. (Mohamed Saeed M. Eltayeb, The Limitations on Critical Thinking on Religious Issues under Article 20 of ICCPR and Its Relation to Freedom of Expression, Religion & Human Rights Vol.5, No. 2, 2010, hlm. 119-135)
62 Ikhwan Matondang, Universalitas dan Relativitas HAM, MIQOT : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 32, No. 2, 2008, hlm. 16-19.
Pada akhirnya, penelitian ini telah diketahui 3 kesimpulan di atas yang mendasari terjadinya kepolemisan kasus penistaan agama di Indonesia, bahwa dua hal yakni penafsiran yang polemis dan undang-undang yang rancu yang mendorong terjadinya tren kasus penistaan agama di Indonesia. Sehingga banyak terjadi kasus-kasus penistaan agama yang bias apabila dicermati secara logis dan etis.

## Daftar PUstaKa
‘Askari > , Abu Hila > l al-. al-Furu > q al-Lugha > wiyyah. Kairo: Dar al-‘Ilm wa al-Thaqa > fah. tt.
Ahnaf, Mohammad Iqbal dan Suhadi Suhadi. Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi. Harmoni. Vol. 13. No. 3. 2014.
Ali, A. Mukti. Universitas dan Pembangunan . Bandung: IKIP Bandung. 1971.
al-Ra > zi, Fakhr. Mafa > tih al-Ghai > b. Jilid 7 . Beirut: Da > r al-Fikr. 1994.
Aminah, Siti dkk. Pemantauan Kasus-Kasus Penodaan Agama di Indonesia Periode 2012-2014. Jurnal Keadilan Sosial. Vol. 5. 2015.
Azhari, Muhammad bin Ahmad al-. Tahz } i > b al-Lughah. Vol. 6. Beirut: Da > r Ihya’ al-Tura > ts al-‘Ara > bi. 2001.
Bagha > wi, Imam Abu Muhammad al-Husain ibn Mas’u > d al-. Tafsi > r Ma’a > lim at-Tanzi > l, Jilid 4. Multan: Ida > rah Talifat Ashrafiyyah. tt.
Bakker dan Charris. Metodologi Penelitian Filsafat . Yogyakarta: Kanisius. 1990.
Bohlander, Michael. There Is No Compulsion in Religion: Freedom of Religion, Responsibility to Protect (R2P) and Crimes Against Humanity at the Example of the Islamic Blasphemy Laws of Pakistan . J. Islamic St. Prac. Int'l L. 8. 2012.
Brandenburg v Ohio. "395 US 444." Supreme Ct. of the US 29. 1969.
Carlberg, Carly. Freedom of Expression in Modern Age: an Obscure Blasphemy Statute and Its Effect on Business Naming . Rutger Journal of Law and Religion. Vol. 2. 2009.
Crouch, M. A. Law And Religion In Indonesia: The Constitutional Court And The Blasphemy Law . Asian Journal of Comparative Law. Vol. 7. 2011.
Crouch, Melissa A. Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law . Asian Journal of Comparative Law. Vol 7. No. 1. 2012.
Eltayeb, Mohamed Saeed M. The Limitations on Critical Thinking on Religious Issues under Article 20 of ICCPR and Its Relation to Freedom of Expression. Religion & Human Rights. Vol.5. No. 2. 2010.
Haqqi, Halifa. Analisa Partisipasi Politik di Amerika Serikat. Transformasi. Vol. 14. 2012.
International. Amnesty. Mengadili Keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama Indonesia . London: Amnesty International Ltd. 2014.
Janah, Nasitotul. Merumuskan Kembali Teologi Hubungan Lintas Agama Di Tengah Pengalaman Kemajemukan (Sebuah Pendekatan Terhadap Ayat Makkiyyah dan Madaniyyah. Tarbiyatuna. Vol.
7 . No.1. 2016.
Jawhari, Abu > Nasr Ismail bin Hammad al-. al-S } ih } h } ah Ta > j al-Lughah wa Syiha > b al-‘Ara > biyyah . Vol. 1. Beirut: Da > r al-‘Ilm li al-Mala > yi > n. 1407 H.
Keith, Linda Camp. The United Nations International Covenant On Civil And Political Rights: Does It Make A Difference In Human Rights Behavior. Journal of Peace Research. Vol. 36. No. 1. 1999. Keputusan Presiden No. 1/PNPS/1965
Khatsir, Isma’il bin ‘Umar Tafsir Qur’an al-‘Adzim . Jilid 4. Madinah: Dar at-Taybah. 1999.
Manea, Elham. In the Name of Culture and Religion: The Political Function of Blasphemy in Islamic States . Islam and Christian–Muslim Relations. Vol. 27. No. 1. 2016.
Manzu > r, Abu > al-Fad } l Jama > l al-Di > n bin. Lisa > n al-‘Arab , Vol. 1. Beirut: Da > r al-S } a > dir, 1414 H.
Marpaung, Leden. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1977.
Matondang, Ikhwan. Universalitas dan Relativitas HAM. MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. Vol. 32. No. 2. 2008.
Mill. Stuart. On Liberty and Other Essay. Oxford: Oxford University Press. 1991.
MK No. 140/PUU-VII/2009
Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir . Surabaya: Pustaka Progresif. 1977.
Qureshy, Muhammad Ismail. Muhammad –The Messenger of God and the Law of Blasphemy in Islam and the West . Lahore: Nuqoosh. 2008.
Qurthubi > , Abu > Abdulla > h bin Ahmad al-. Ima > m al-Jam’i li Ahka > m al-Qur’a > n , Terj. Dr. Hafiz Ikram al- Haqq. Jilid 8. Islamabad: International Islamic University. 2004.
Rumadi, R. Antara Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek “Jalan Tengah” Mahkamah Konstitusi RI tentang UU Penodaan Agama . JURNAL INDO-ISLAMIKA. Vol. 1. No. 2. 2012.
Sahi > h, Ismail bin Ibad al-. al-Muh } i > t } fi al-Lughah . Vol. 4. Beirut: ‘Ala > m al-Kutub. 1994.
Serizajaj, Ima > m Abu > Ibra > him bin. Ma’a > ni al-Qur’a > n wa A’ra > buha > . Jilid 4. Kairo: Da > r al-Hadi > t } . tt.
Shakir, Naeem. Islamic Shariah and Blasphemy Laws in Pakistan. The Round Table 104.3. 2015. Sihombing, Uli Parulian. Ketidakadilan dalam Beriman; Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia . Jakarta: ILRC. 2012.
_____________________________. Menggungat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia . Jakarta: ILRC. 2008.
Taimiyyah, Imam Taqi al-Din Ahmad Ibn. al-Sarim al-Maslul ‘ala Syatim al-Rasul . Terj. Muhammad Ijaz Janjua. Lahore: Nuriyah Rizwiyah Publications. 2010.
Tamale. Sylvia. Exploring The Contours Of African Sexualities: Religion, Law and Power . African Human Rights Law Journal. Vol. 14. No.1. 2012.
Usman, Abir. Pakistan’s Blasphemy Laws as a Totem . Creating Knowledge. DePaul University. Vol. 5. No. 68. tt.
Zuhaili > , Wah } bah. al-Tafsi > r al-Muni > r li al-Zuhaili > . Jilid 7. Damaskus: Da > r al-Fikr al-Mu’a > s } ir. 1418 H. sumber Internet
http://centreforinquiry.ca/blasphemy-laws-still-exist-in-the-united-states/
http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index. html
http://www.gusdur.net/id/berita/uji-nalar-penodaan-agama
https://nasional.kompas.com/read/2010/04/19/18434764/MK.Tolak.Uji.Materi.UU.Penodaan. Agama-4
https://news.detik.com/berita/d-3573568/buni-yani-tuding-saksi-yang-bikin-viral-posting- annya-di-facebook
https://tirto.id/upaya-menghapus-pasal-penistaan-agama-b5HE https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/5843257 https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/04/100419_mktolak https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552 https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-46040537
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170510073740-12-213686/kontroversi-pasal- penodaan-agama-ahok
https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/puisi-sukmawati-soekarnoputri-bikin- heboh-teks-lengkap-1
https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun. html
https://www.nahimunkar.org/puisi-sukmawati-menghina-islam-bukan-sekadar-menghina- pribadi-yang-dapat-dimaafkan/
https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan- agama-/3848448.html
https://www.youtube.com/watch?v=fhViFael5LY https://www.youtube.com/watch?v=PK12js4Ib9M&t=48s