## ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TENTANG AKTA DIBAWAH TANGAN TANPA TANGGAL
Ardi 1 , Tri Suhendra Arbani 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ardiyugos@gmail.com

## Abstrak
Pokok Pembahasan dari penelitian  ini adalah  Analisiis Putusan Pengadilan Tinggi  Makassar No. 156/  Pdt/ 2018/ PT. Mks Tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal, Pokok permasalahan dibagi dua yaitu: 1.Bagaimana Kekuatan  Pembuktian  Akta  Dibawah  Tangan  Tanpa  Tanggal  Dalam  Perkara  Perdata.  2.Bagaimana  Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Putusan No.156/pdt/ 2018/ PT. Mks. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan pihak yang terkait,  kepustakaan  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kekuatan  pembuktian  akta  dibawah tangan  tanpa  tanggal  sempurna  apabila  isi  dan  tanda  tangannya  diakui  oleh  masing  –  masing  pihak.  Akan  tetapi karena pembuatannya tidak  melibatkan pihak ketiga dalam  hal  ini  pejabat  yang   berwenang,  bisa saja tanda tangan dan  isi  dalam  akta  dibawah  tangan  tersebut  disangkal  di  kemudian  hari  oleh  salah  satu  pihak  yang  berjanji. Pembuktian  akta  dibawah  tangan  dalam  persidangan  harus  ditambah  dengan  alat  bukti  lain  untuk  menguatkan  akta dibawah  tangan  tersebut.  Akta  dibawah  tangan  dalam  Putusan  No.156/Pdt/2018/PT.Mks  dianggap  oleh  Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak memiliki nilai pembuktian dan dianggap tidak sah serta tidak bisa dijadikan sebagai bukti permulaan karena dari penambahan alat bukti yang diajukan penggugat/ terbanding untuk menguatkan akta dibawah tangan, semua alat bukti tersebut menurut hakim tidak dapat mendukung akta dibawah tangan tersebut. Implikasi dalam penelitian ini yaitu diperlukannya peraturan perundang – undangan yang jelas yang mengatur tentang pembuatan akta dibawah tangan agar kedepannya senantiasa tercapai kepastian hukum dan masyarakat kiranyaa teliti dalam melakukan sebuah perjanjian
Kata kunci :Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 156/Pdt/2018/PT. Mks Tentang Akta Dibawah Tangan

## Abstract
The subject matter of this study is the analysis of Makassar High Court decision No. 156/PDT/2018/PT. Mks about the deed under the hands of no date, the subject matter is divided into two: 1. How the power of proof of deed under  the  hands  of  no  date  in  the  civil  lawsuit.  2.  What  is  the  consideration  of  Makassar  High  Court  judge  on  the power of proof of deed under hand without date as a tool of evidence at the Court of Judgment No. 156/PDT/2018/PT. Mks.  This  type  of  research  is  field  research  with  the  method of  data  collection  used  in  this  research,  namely  direct interviews with related parties, libraries and documentation. The results showed that the power of proof of deed under the hands without the perfect date when the content and signatures are recognized by each party. However, because the manufacture does not involve a third party in this case the competent officer, it may be the signature and content in the deed under the hand is denied at a later date by one of the promising parties. Proof of deed under the hands of the trial  must  be  supplemented  by  other  evidence  to  strengthen  the  deed  under  the  hand.  Deed  under  the  hands  of  the verdict No. 156/PDT/2018/PT. Mks considered by the Supreme Court of judges Makassar has no proof of proof and is considered  invalid  and  can  not  be  used  as  a  proof  of  commencement  because  of  the  addition  of  evidence  proposed instruments/appeals to strengthen the deed under the hands, all such evidence according to the judge can not support the  deed  under  the  hand.  The  implications  in  this  research  are  the  needs  of  the  legislation  –  a  clear  invitation  that governs the creation of the deed under hand so that the future is always achieved legal certainty and the community is careful in conducting a treaty.
Keywords:Verdict of Makassar High Court No. 156/PDT/2018/PT. Mks about Under- hand deeds .

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  populasi  penduduk  kurang  lebih  sebanyak 265 juta jiwa, ini merupakan penduduk terbesar ke 4 menurut data The Spectator Index. Populasi penduduk  yang  banyak  ini  tentu  sangat  berpengaruh  terhadap  kualitas  hubungan  sosial masyarakat dimana di lingkungan masyarakat muncul interaksi – interaksi sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya atau muncul suatu hubungan hukum antara masyarakat lainnya.
Hubungan  hukum  yang  lahir  di  lingkungan  masyarakat  melahirkan  suatu  hubungan hukum  yang  bisa  menimbulkan  hubungan  baik  dan  juga  bisa  melahirkan  suatu  permasalahan antara subjek hukum tersebut. Suatu permasalahan hukum bukan hanya marak terjadi pada kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan tetapi juga biasa terjadi pada kasus mengenai harta benda, misalnya pemalsuan dokumen, penipuan dan penggelapan.
Penyelesaian dari pelanggaran  – pelanggaran hukum tersebut tentu tidak semuanya bisa diselesaiakan  secara  damai  melainkan  pelanggaran  hukum  tersebut  diselesaikan  di  rana pengadilan.  Berbagai  permasalahan  di  lingkungan  masyarakat  yang  tidak  dapat  diselesaikan secara  damai  akan  diselesaikan  di  pengadilan,  dimana  pengadilan  diberi  hak  oleh  undang  – undang untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Sistem  hukum  di  Indonesia  mempunyai  dua  tingkatan  peradilan  berdasarkan  cara pengambilan  keputusannya  yaitu judex  facti dan judex  juris .  Pengambilan  keputusan  pada tingkatan judex  facti yaitu  tingkatan  peradilan  yang  berwenang  memeriksa  perkara  berdasarkan bukti dan menentukan fakta – fakta dari suatu perkara, sedangkan tingkatan peradilan judex juris yaitu tingkatan peradilan yang memeriksa penerapan hukum yang dijatuhkan pada suatu perkara. Tingkatan  peradilan  pada judex  facti terdiri  atas  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi sedangkan pada tingkatan judex juris terdiri dari Mahkamah Agung.
Dalam  hukum  acara  perdata,  hakim  perdata  selalu  terikat  pada  kepentingan  – kepentingan perorangan, karena hukum perdata melindungi kepentingan dan hukum perorangan, antara  penggugat  dan  tergugat  merupakan  atau memilki  batas  –  batas  sendiri,  untuk  diadili  oleh hakim  perdata.  Sehingga  hakim  perdata  dibolehkan  mengabulkan  apa  yang  digugat,  dan  tidak diperkenankan untuk memenuhi apa yang tidak digugat. Maka pembuktian dalam acara perdata, hanyalah  meyakinkan  hakim  tentang  kebenaran  dalil  –  dalil  yang  dikemukakan  dalam  suatu
persengketaan. 1 Hakim  dalam  peradilan  perdata  memutus  perkara  berdasarkan  fakta  –  fakta  di persidangan  sehingga  para  pihak  dalam  persidangan  baik  penggugat  ataupun  tergugat  harus membuktikan atau mengajukan alat bukti yang bisa meyakinkan hakim bahwa gugatannya adalah benar.
Berdasarkan  Pasal  1866  KUHPerdata  alat  bukti  yang  sah  dalam  Hukum  Acara  Perdata dan  diakui  oleh  hukum  salah  satunya  yaitu  alat  bukti  tulisan  atau  surat.  Bukti  tulisan  atau  surat merupakan alat bukti yang pertama disebutkan dalam undang – undang dan merupakan alat bukti paling utama dari yang lain.
Alat bukti tertulis sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, hal ini telah  diutarakan  sebelumnya  bahwa  alat  bukti  tertulis  yaitu  akta  dan  surat  sengaja  dibuat  untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa. 2
Bukti secara tulisan atau surat dibagi menjadi dua  yaitu akta dan bukan akta. Akta adalah alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar dari  suatu  perikatan,  sehingga  menjadi  dasar  bahwa  akta  sengaja  dibuat  untuk  pembuktian sedangkan  yang  termasuk  bukan  akta  adalah  semua  alat  bukti  tertulis  namun  tidak  memenuhi unsur – unsur sebagai akta yaitu tidak adanya tanda tangan. Contoh surat bukan akta adalah karcis, tiket, surat pribadi, surat rumah tangga dan sebagainya.
Akta  sendiri  terbagi  atas  dua  macam  yaitu  akta  otentik  dan  akta  dibawah  tangan.  Akta otentik merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat  yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat  surat  tersebut  sedangkan  akta  dibawah  tangan  merupakan  akta  yang  dibuat  tanpa perantara pejabat umum melainkan akta tersebut cuma dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang akan melakukan perjanjian.
Faktor  penting  dalam  akta  dibawah  tangan  adalah  tanda  tangan.  Kekuatan  pembuktian akta dibawah tangan melekat pada tanda tangan, benar tidaknya akta  yang bersangkutan di lihat dari  pengakuan  tanda tangan  para  pihak, sehingga  akta  dibawah  tangan  memerlukan  pengakuan dari para pihak yang bersangkutan, agar mempunyai kekuatan pembuktian.
Pasal  1876  KUHPerdata  atau  Pasal  189  RBg  menegaskan,  barang  siapa  yang
1 Syaiful Bakhri. Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan. Cetakan Pertama. PT. Rajagrafindo Persada. Depok: 2018, h.111.
2 H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Huku, Acara Islam dan Hukum Positif .  Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2004, h. 70-71.
terhadapnya  diajukan  akta  dibawah  tangan  diwajibkan  secara  tegas  mengakui  atau  mengingkari tanda  tangannya.  Berarti  kalau  diakui  oleh  pihak  lawan,  maka  penandatanganan  akta  dibawah tangan dapat dikatakan untuk keuntungan pihak lain, akan tetapi apabila dipungkiri, yang terjadi bukan menguntungkan , bahkan dapat mendatangkan kerugian.
Apabila  tanda  tangan  dalam  akta  dibawah  tangan  diingkari  atau  tidak  mendapat pengakuan  dari  salah  satu  pihak  maka  pembuktian  dibawah  tangan  runtuh  dan  anjlok  menjadi bukti  permulaan  tulisan,  sehingga  untuk  membenarkan  akta  di  bawah  tangan  tersebut  harus ditambah alat bukti lain seperti saksi.
Berbeda  dengan  akta  otentik,  pada  akta  dibawah  tangan  tidak  ada  aturan  secara  tegas mengenai syarat – syarat formil pembuatan akta dibawah tangan, misalnya tidak ada aturan yang tegas tentang pencantuman tanggal dan tempat pada akta dibawah tangan melainkan dalam aturan perundang – undangan dan KUHperdata cuma menitikberatkan pada penandatanganan oleh kedua belah pihak atau lebih.
Menurut Yahya Harahap pada bukunya Hukum Acara Perdata, kelalaian menyebut tempat dan tanggal dalam pembuatan akta dibawah tangan tidak mengurangi keabsahannya sebagai akta dibawah tangan karena undang – undang tidak menyebut tempat dan tanggal sebagai syarat akta dibawah  tangan,  berbeda  dengan  akta  otentik,  Pasal  25  huruf  d  PJN  menentukan  dengan  tegas pencantuman  tempat,  hari,  bulan,  dan  tahun  pembuatan  akta,  merupakan  syarat  yang  harus dipenuhi,  sehingga  apabila  lalai  mencantumkan  tanggal  dan  tempat  pembuatan  mengakibatkan akta otentik tidak sah sebagai akta otentik, tetapi hanya berkekuatan sebagai ABT. 3
Dalam Al-Qur’an dikatakan:
“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Jadilah  kamu  penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah, walaupun  terhadap  dirimu  sendiri  ataiu  terhadap  ibu  dan  bapak  kersbstmu.  Jika  (dia  yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikan (kata-kata)  atau  enggan  menjadi  saksi,  maka  ketahuilah  Allah  Maha  teliti  terhadap  segala  yang kamu kerjakan”. 4
3 Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan . Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta: 2017, h.672
4 Kementrian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: AL-Qalam, 2014), h.100.
Salah satu contoh kasus pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal dan materai terjadi di  Pengadilan  Negeri  Bantaeng  dan  berlanjut  di  Pengadilan  Tinggi  Makassar  dimana  masing  – masing  mengeluarkan  putusan  yang  berbeda.  Para  pihak  ahli  waris  almarhum  H.  MUH  SAID BADDU yaitu Hj. NIRNA SAID sebagai “Penggugat I”, H. Nirwan Said, S.T sebagai “Penggugat II”, Firman Said sebagai “Penggugat III”, H. Adytiawan, S. E sebagai “Penggugat IV”, dan Siska Putri Utami Said, S.K.G sebagai “Penggugat V”, yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bantaeng  terhadap  Hj.  Suwarni  Binti  H.  Abd.  Halim  Qallabo  sebagai  “Tergugat  I”,  Nuraeny Kurnia  Alias  Mantang  sebagai  “Tergugat  II”,  Anwar  Kurnia  sebagai  “Tergugat  III”,  Nurmala Kurnia, Amd. Keb. Sebagai “Tergugat IV”, dan Nursyam Kurnia sebagai “Tergugat V”.
Kasus  itu  bermula  ketika  para  pihak  ahli  waris  almarhum  H.  MUH  SAID  BADDU mempunyai  kwitansi  transaksi  jual  beli  tanah  dengan  nomor  PBB-73.03.010.011.011-0143.0. dengan HJ. SUWARNI sebagai “Tergugat I” selaku pemilik tanah tersebut. Namun HJ. SUWARNI menyangkal atas tanda tangan di kwitansi tersebut, tetapi saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat tidak  ada  pernah  menyangkal  bahwa  tanda  tangan  dari  HJ.  SUWARNI  dalam  akta  itu  bukanlah tandatangannya. Adapun saksi yang dihadirkan penggugat di persidangan mengatakan bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara almarhum H. MUH SAID BADDU dengan HJ. SUWARNI. Dari peristiwa  –  peristiwa  yang  terjadi  di  persidangan  tersebut  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri Bantaeng  memutus  perkara  itu  dengan  menerima  gugatan  dan  menyatakan  bahwa  kwitansi  yang berbentuk surat dibawah tangan tanpa tanggal dan materai dinyatakan sah dan mengikat.
Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng tidak diterima oleh  HJ  SUWARNI  BINTI  ABD  HALIM  QALLABU,  dkk,  sehingga  melakukan  permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 6/ Pdt. G/ 2017/ PN. Ban, tanggal 04 Januari 2018 untuk diperiksa dalam tingkat banding.
Adapun  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Makassar  yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 6/ Pdt.  G/ 2017/  PN.  Ban, tanggal 04 Januari  2018.  Kedua  lembaga  peradilan  tersebut  masing  –  masing  mengeluarkan  putusan  yang berbeda namun dengan proses pembuktian yang sama yaitu judex facti .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  normatif.  Adapun pendekatan  penelitian  yang  digunakana  ialah  pendekatan  penelitian  secara  syar’i  dan  pendekatan yuridis  formal.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder serta  data  tersier  (Bahan  tambahan).  Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  pengolahan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  identifikasi data,  reduksi  kata,  dan  editing  data.  Dan  untuk  melakukan  pengujian  keabsahan  data  dan  materi yang akan disajikan dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, deskriktif dan komperatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Dalam Perkara Perdata
Akta  dibawah  tangan  yaitu  akta  yang  dibuat  secara  tertulis  dan  ditandatangani  oleh  para pihak  tanpa  melalui  perantara  pejabat  umum.  Akta  dibawah  tangan  mengikat  para  pihak  yang bertanda tangan di dalam akta tersebut.
Kekuatan akta dibawah tangan sempurna dan mengikat apabila tanda tangan dan isi dalam akta  tersebut  tidak  dipungkiri  oleh  salah  satu  pihak  dalam  akta  dibawah  tangan  tersebut. Pemungkiran tanda tangan dalam akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 1876 KUHPerdata atau Pasal  189  RBg  menegaskan,  barang  siapa  yang  terhadapnya  diajukan  akta  dibawah  tangan diwajibkan  secara  tegas  mengakui  atau  mengingkari  tanda  tangannya.  Berarti  kalau  diakui  oleh pihak lawan, maka penandatanganan akta dibawah tangan dapat dikatakan untuk keuntungan pihak lain,  akan  tetapi  apabila  dipungkiri,  yang  terjadi  bukan  menguntungkan  ,  bahkan  dapat mendatangkan kerugian.
Apabila isi atau tanda tangan dalam akta dibawah tangan dipungkiri atau tidak diakui oleh salah satu  pihak maka hakim memerintahkan pihak  yang memiliki alat bukti akta dibawah tangan untuk  menambah  alat  bukti  lain  seperti  alat  bukti  saksi.  Namun  walaupun  ada  penambahan  alat bukti  saksi,  hakim  bisa  saja  tetap  menganggap  bahwa  akta  dibawah  tangan  tersebut  tidak  benar adanya  atau  tidak  sah  apabila  kesaksian  para  saksi  dianggap  tidak  benar  atau  fakta  –  fakta  yang terungkap  dalam  persidangan  menganggap  bahwa  akta  dibawah  tangan  tersebut  tidak  sah  dan mengikat.
Salah  satu  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Makassar  khususnya  yang  menangani  perkara
No.156/Pdt/2018/PT.Mks tentang akta dibawah tangan mengatakan bahwa kekuatan akta dibawah tangan  tidak  sesempurna  akta  otentik.  Akta  otentik  apabila  diajukan  didalam  persidangan dinyatakan  sah  dan  mengikat  tanpa  penambahan  alat  bukti  lain,  berbeda  dengan  akta  dibawah tangan biasa terjadi hal pemungkiran tanda tangan atau isi yang ada didalam akta dibawah tangan tersebut  sehingga  kekuatan  pembuktiannya  lemah  dan  harus  ditambah  alat  bukti  lain.  Mengenai pencantuman tanggal dalam sebuah akta dibawah tangan tidak mengurangi keabsahan sebuah akta dibawah tangan, namun apabila dibantah oleh salah satu pihak maka pihak lain harus membuktikan bahwa memang telah terjadi perjanjian akta dibawah tangan. 5
Menurut analisis penulis syarat – syarat pembuatan akta dibawah tangan tidak diatur didalam undang – undang sehingga pembuatannya cuma menitikberatkan pada persoalan penandatanganan oleh masing – masing pihak, berbeda dengan akta otentik dimana diatur  dalam
Pasal  25  huruf  d  PJN  menentukan  dengan  tegas  pencantuman  tempat,  hari,  bulan,  dan  tahun pembuatan  akta,  merupakan  syarat  yang  harus  dipenuhi,  sehingga  apabila  lalai  mencantumkan tanggal  dan  tempat  pembuatan  mengakibatkan  akta  otentik  tidak  sah  sebagai  akta  otentik,  tetapi hanya  berkekuatan  sebagai  akta  dibawah  tangan.  Namun  pencantuman  tanggal  dalam  sebuah kontrak/  perjanjian  diharuskan  agar  terjadi  sebuah  kepastian  hukum  terhadap  masing  –  masing pihak.
Pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal dalam persidangan bisa saja dianggap kuat apabila isi dan tanda tangan dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang berjanji namun apabila isi atau tanda tangan dalam akta dibawah tangan tersebut dipungkiri maka pihak yang mempunyai akta dibawah tangan harus menambah alat bukti lain yang bisa memperkuat akta dibawah tangan. B. Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Makassar  Terhadap  Kekuatan  Pembuktian Akta  Dibawah  Tangan  Tanpa  Tanggal  Sebagai  Alat  Bukti  di  Persidangan  Dalam Putusan No.156/Pdt/ 2018/ PT. Mks.
Kronologi  kasus  perkara  perdata  tentang  akta  dibawah  tangan  tanpa  tanggal  ketika  para pihak ahli waris almarhum H. MUH SAID BADDU mempunyai kwitansi transaksi jual beli tanah dengan nomor PBB-73.03.010.011.011-0143.0 dengan HJ. SUWARNI sebagai “Tergugat I” selaku pemilik tanah tersebut. Namun HJ. SUWARNI menyangkal atas tanda tangan di kwitansi tersebut.
5 I Wayan Supartha (64 Tahun), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar. Wawancara. Makassar 20 Januari 2020.
Dari  peristiwa  –  peristiwa  yang  terjadi  di  persidangan  tersebut  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri Bantaeng  memutus  perkara  itu  dengan  menerima  gugatan  dan  menyatakan  bahwa  kwitansi  yang berbentuk  surat  dibawah  tangan  tanpa  tanggal  dan  materai  dinyatakan  sah  dan  mengikat  dengan pertimbangan bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh penggugat dapat
menguatkan  akta  dibawah  tangan  tersebut  atau  membuktikan  bahwa  jual  beli  tanah  dengan  bukti akta dibawah tangan tersebut benar – benar peristiwa itu terjadi.
Pemeriksaan perkara perdata ini berlanjut di Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan yang berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bantaeng, dimana Majelis Hakim  Pengadilan  Tinggi  Makassar  yang  mengadili  dan  memeriksa  perkara  perdata  tentang  akta dibawah  tangan  menganggap  bahwa  akta  dibawah  tangan  tanpa  tanggal  tersebut  tidak  memiliki nilai pembuktian atau dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat.
Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Makassar  terhadap  kekuatan  pembuktian  akta dibawah  tangan  tanpa  tanggal  dalam  putusan  No.  156/Pdt/2018/PT.Mks  akta  dibawah  tangan tersebut  tidaklah  memiliki  nilai  pembuktian  karena  majelis  hakim  meneliti  bukti  bukti  yang diajukan  oleh  Para  Terbanding  semula  Para  Penggugat  konvensbaik  bukti  suratnya  maupun keterangan saksi-saksinya, ternyata hanya bukti surat dibawah tangan saja yang menerangkan kalau tanah  yang  terletak  di  Kampung  Kaili,  Kelurahan  Bonto  Lebang  Bissappu  sudah  dibayar  oleh  H Muh. Said Baddu kepada HJ. Suwarni Binti H.  Abd  Halim Qallabo, sedangkan bukti- bukti surat yang  diajukan  oleh  para  terbading  semula  Para  Penggugat/  Terbanding  tidak  satupun  ada  yang menerangkan yang terkait dengan proses jual beli tanah yang didalamnya termasuk tanah sengketa tersebut  dapat  mendukung  bukti  surat  jual  beli  akta  dibawah  tangan  tersebut.  Sehingga  hakim mengenyampingkan alat bukti surat lain yang diajukan penggugat/ terbanding sebagai penguat akta dibawah tangan tersebut.
Mengenai  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Para  Terbanding  semula  Para  Penggugat menurut  hakim  juga  tidak  ada  yang  mengetahui  secara  jelas  tentang  jual  beli  tanah  yang didalamnya termasuk tanah sengketa tersebut, sehingga hakim hakim menilai akta dibawah tangan tersebut tidak benar adanya.
Saksi  Romlah  Alias  Mantang,  saksi  Muhammad  Idrus,  dan  Saksi  Endi  Budi  Utomo,  SE yang  merupakan  saksi  yang  dipanggil  oleh  penggugat/  terbanding  mengetahui  kalau  tanah  yang seluas  15.572  m2  (lima  belas  ribu  lima  ratus  tujuh  puluh  dua  meter  persegi)  yang  didalamnya
termasuk tanah sengketa tersebut, telah dibeli/ dibayar oleh H Muh. Said Baddu, karena diberitahu oleh  H  Muh.  Said  Baddu  sendiri,  sedangkan  saksi  Syahrir  mengetahui  kalau  tanah  yang  seluas 15.572  m2  (lima  belas  ribu  lima  ratus tujuh  puluh  dua meter  persegi)  yang  didalamnya  termasuk tanah sengketa tersebut, sudah dibeli oleh, H Muh. Said Baddu karena diberitahu oleh warga yang berada ditanah tersebut.
Hakim yang menangani perkara perdata No. 156/Pdt/2018/PT. Mks tentang akta dibawah tangan menilai bahwa akta dibawah tangan yang diajukan penggugat/ terbanding tidaklah memiliki nilai  pembuktian,  karena akta  dibawah tangan  tersebut  tidaklah  didukung  oleh  bukti  –  bukti lain. Jadi hakim memutuskan bahwa akta dibawah tangan tersebut tidak sah dan tidak mengikat.
Pembuktian  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  sebuah  persidangan  agar  hakim  dapat memutus  suatu  perkara  dengan  sebenar  -  benarnya.  Pembuktian  memegang  peranan  yang  sangat penting karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk  mengemukakan  kebenaran  dari  dalil  –  dalil  yang  dikemukakannya.  Sehingga  berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat,  benar,  adil,  atau  dengan  kata  lain  putusan  hakim  yang  tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhadap akta dibawah tangan dalam  Putusan  No.  156/Pdt/2018/PT.Mks  menganggap  bahwa  akta  dibawah  tangan  tanpa  tanggal tidak  memiliki  nilai  pembuktian  karena  semua  alat  bukti  yang  diajukan  Penggugat/  Terbanding tidak dinilai kuat oleh hakim untuk menguatkan akta dibawah tangan tanpa tanggal tersebut.
Dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Makassar  dengan  No.156/  Pdt/  2018.  PT.Mks  terjadi perbedaan  pendapat  dalam  menilai  alat  bukti  surat  dibawah  tangan  dengan  Pengadilan  Negeri Bantaeng,  dimana  Pengadilan  Negeri  Bantaeng  menganggap  bahwa  akta  dibawah  tangan  yang diajukan  penggugat  dianggap  sah  dan  mengikat  karena  akta  dibawah  tangan  tersebut  dikuatkan oleh  keterangan  saksi  dalam  persidangan  perkara  perdata  tersebut  dan  sebaliknya  Pengadilan Tinggi  Makassar  menganggap  bahwa  akta  dibawah  tangan  tersebut  tidak  memiliki  nilai pembuktian  sehingga  dianggap  tidak  sah  dan  tidak  mengikat  dengan  pertimbangan  bahwa  semua alat  bukti  yang  diajukan  Penggugat/  Terbanding  baik  bukti  surat  ataupun  alat  bukti  saksi kesemuanya  tidak  dapat  mendukung  maupun  menguatkan  akta  dibawah  tangan  tersebut.  Adapun
alat  bukti  saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat/  Terbanding  semuanya  hanya  mengetahui  atau mendengar  bahwa  telah  terjadi  jual  beli  tanah  dengan  akta  dibawah  tangan  dari  H.  Muh.  Said Baddu. Semua saksi tersebut tidak melihat terjadinya perjanjian akta dibawah tangan. Jadi dengan persangkaan  hakim  Majelis  Hakim  Pengadilan Tinggi  Makassar  mengnggap  bahwa  akta  dibawah tangan tanpa tanggal tersebut tidak benar – benar terjadi.
Menurut  analisis  penulis  terhadap  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Tinggi Makassar  sudah  tepat  dengan  membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Bantaeng  No.  6/  Pdt.G/ 2017/  PN.  Ban  yang  menganggap  bahwa  akta  dibawah  tangan  tanpa  tanggal  sah  dan  mengikat karena  kesemua  alat  bukti  surat  yang  diajukan  oleh  Para  Penggugat,  hanya  bukti  surat  dibawah tanganlah yang menerangkan bahwa telah terjadi jual beli tanah antara H. Muh Said Baddu dengan H. Suwarni.
Mengenai  persangkaan  hakim  dalam  putusan  tersebut  menurut  penulis  sudah  tepat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1922  KUHPerdata  bahwa  persangkaan  hakim  diserahkan  kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim. Menurut Pasal tersebut  yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan hakim ialah dari saksi, bantahan atau surat.
Saksi  yang dihadirkan Penggugat/ Terbanding  yaitu Romlah Alias Mantang,  Muhammad Idrus, dan Saksi Endi Budi Utomo dalam kesaksiannya menyatakan bahwa mengetahui telah terjadi jual beli tanah dengan akta dibawah tangan karena diberitahu oleh H. Muh Said baddu sendiri dan tidak pernah melihat surat dibawah tangan tersebut, sedangkan saksi yang keempat  mendengar  telah  terjadi  jual  beli  tanah  dengan  akta  dibawah  tangan  karena  mendengar dari  warga  setempat.  Dari  keempat  saksi  tersebut  cuma  memperkirakan  bahwa  telah  terjadi  jual beli tanah dengan akta dibawah tangan karena diberitahu sendiri oleh H. Muh Said Baddu,sehingga tidak  melihat  langsung  transaksi  jual  beli  tanah  dengan  akta  dibawah  tangan  oleh  H.  Muh  Said Baddu dengan H. Suwarni.
Dari  keterangan  saksi  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  kesaksian  yang  kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap kesaksian harus disertai  keterangan  tentang  bagaimana  saksi  mengetahui  kesaksiannya,  Pendapat  maupun  dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

## KESIMPULAN
1. Kekuatan  pembuktian  akta  dibawah  tangan  tanpa  tanggal  sempurna  apabila  isi  dan  tanda tangannya diakui oleh masing – masing pihak. Namun apabila dipungkiri tanda tangan dan isi dalam akta dibawah tangan maka dapat merugikan pihak dalam akta dibawah tangan tersebut, sehingga  didalam  persidangan  pembuktian  akta  dibawah  tangan  harus  ditambah  dengan  alat bukti lain untuk menguatkan akta dibawah tangan tersebut.
2. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan No.156/Pdt/2018/PT.Mks  tentang  akta  dibawah  tangan,  dianggap  tidak  memiliki  nilai pembuktian  serta  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  bukti  permulaan  karena  dari  penambahan  alat bukti yang diajukan penggugat/ terbanding untuk menguatkan akta dibawah tangan, semua alat bukti  tersebut  menurut  hakim  tidak  dapat  mendukung  akta  dibawah tangan  tersebut  sehingga dalam persangkaan hakim akta dibawah tangan tersebut dianggap tidak sah dan mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA
Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 13.3 (2019): 241-254.
H.  Anshoruddin, Hukum  Pembuktian  Menurut  Hukum  Acara  Islam  dan  Hukum  Positif .  Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2004.
I Wayan Supartha (64 Tahun), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar. Wawancara. Makassar 20 Januari 2020
Kementerian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: AL-Qalam, 2014).
Nur  Fuady,  Muhammad  Ikram.  "Moderasi  Beragama  Pada  Diskresi  Kepolisian  Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor." (2020).
Syaiful  Bakhri. Dinamika  Hukum  Pembuktian  Dalam  Capaian  Keadilan. Cetakan  Pertama.  PT. Rajagrafindo Persada. Depok: 2018.
Yahya  Harahap. Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian dan Putusan Pengadilan . Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta: 2017.