## KEPEMIMPINAN NASIONAL, BUDAYA POLITIK, DAN PARTISIPASI PUBLIK

## NATIONAL LEADERSHIP, POLITICS CULTURE, AND PUBLIC PARTICIPATION
Muslimin 1 dan Sorni Paskah Daeli 2
1 Center for Policy Analysis (CEPSIS) Makassar Komp.Graha Sentosa Sudiang Blok B/34, Makassar e-mail : musliminbputra@yahoo.com
2 Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya No. 132, Senen – Jakarta Pusat e-mail : sornipaskah@yahoo.com Diterima: 4 Juli 2012; direvisi: 26 Juli 2012; disetujui: 10 Agustus 2012

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gagasan  baru  mengenai  sosok  kepemimpinan  tahun  2014. Wacana  yang  muncul  saat  ini  hanya  terkesan  bagi-bagi  kekuasaan  antara  satu  partai  dan  partai  lainya dalam satu koalisi, sementara perdebatan tentang cita-cita nasional masih menempati ruang-ruang sempit. Pertarungan gagasan-gagasan besar seharusnya yang harus dijadikan budaya politik dalam setiap kegiatan politik  seperti  pemilu.  Sehingga  kesan  pemilu  hanya  kepentingan  segelintir  orang  yang  mengakibatkan merebaknya apatisme politik dalam bentuk golongan putih dapat dihindari dan berubah menjadi partisipasi politik.
Kata kunci : kepemimpinan, gagasan, politik, pemilu.

## Abstract
This paper aims to provide new ideas about leadership figure in 2014. The discourse that emerged today only  seem  to divide  power  between  the parties  and other  parties  in  a coalition,  while  the  debate  about national ideals still occupy cramped spaces. The fight should have great ideas that should be a political culture in any political events such as elections. So the impression only the interests of the few elections that resulted  in  widespread  political  apathy in the form of  white  group can be avoided  and  turned  into political participation.
Keywords: leadership, ideas, politics, elections.

## PENDAHULUAN
Partisipasi publik dalam perspektif ilmu politik merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan  karena  terkait  dengan  legalitas  kontrak politik  antara  pemimpin  politik  dengan  publik. Partisipasi publik  tercermin dari keikutsertaan rakyat memberikan suaranya pada fase pelaksanaan pemilihan  umum  digelar  maupun  pada  fase pembuatan kebijakan publik.
Tingkat  partisipasi  publik  dalam  politik  akan sangat  menentukan  tingkat  aspirasi  rakyat  dalam menentukan  pemimpin-pemimpin  politik.  Partisipasi publik  yang  rendah  dapat  menyebabkan  rendahnya pula  tingkat  keabsahan  seseorang  yang  terpilih menjadi  pemimpin  politik,  sebaliknya  partisipasi publik  yang  tinggi  berarti  pemimpin  politik  yang bersangkutan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi pula sebagai pengemban amanah suara rakyat.
Partisipasi publik dan partisipasi politik dalam pembahasan  ini  merupakan  satu  kesatuan.  Konsep partisipasi publik selama ini banyak digunakan dalam literatur ilmu administrasi publik, sementara partisipasi  politik  adalah  konsep genuine dari  ilmu
politik.  Meski memiliki perbedaan cabang ilmu, tetapi dalam  konteks  tulisan  ini  akan  digunakan  secara bergantian tanpa membedakan maknanya.
Sebelum  membahas  pengertian  partisipasi publik,  terlebih    dahulu  dikupas  pengertian  ”publik”. Secara  umum  publik  diartikan  sebagai  semua  warga negara  non  pemerintah.  Dalam  literatur  pelibatan publik,  kelompok  yang  perlu  dilibatkan  dinyatakan sebagai  publik  relevan.  Thomas  J  Clayton  (1995) menyatakan  bahwa  publik relevan terhadap  suatu  isu adalah  semua  representasi  group  atau  individu masyarakat,  baik  yang  terorganisir  maupun  tidak terorganisir,  sebagai  publik  yang  dapat  menyediakan informasi  yang  dapat  digunakan  untuk  penyelesaian suatu isu (Putra, 2005:35).
Dalam  perspektif  ilmu  administrasi  publik, konsep  partisipasi  publik  lebih  banyak  dikaitkan dengan  konsep governance atau good  governance . Lembaga internasional yang pertama kali mempopulerkan  istilah governance adalah  Bank Dunia  melalui  publikasinya  yang  diterbitkan  pada tahun  1992  berjudul Governance  and  Development . Defenisi Governance menurut  Bank  Dunia  adalah ”… the  manner  is  which  power  is  exercised  in  the
management  of  a  countrie’s  social    and  economic resources  for  development ”.  Sedang  lembaga internasional lainnya  seperti  Asia Development  Bank (ADB)  mengartikulasikan  4  (empat)  elemen  esensial dari good governance yaitu accountability, participation, predictability and transparency . Sementara  pendapat  lain  menyebutkan  bahwa Garry  Stocker  (1998)  sebagai  penggagas  pertama Good Governance dengan konsepnya “ Five Proposotion ”. Konsep tersebut adalah: (1) pemanfaatan  seperangkat  institusi  dan  aktor,  baik dalam  maupun  luar  pemerintahan;  (2)  menyatu- padunya  kekuatan  pemerintah,  sektor  swasta  dan masyarakat;  (3)  kesalingtergantungan  antara  ketiga kekuatan tersebut; (4) terbentuknya jaringan tersendiri antara  ketiga  kekuatan  tersebut;  dan  (5)  pemerintah cukup  sebagai catalytic  agent yang  memberikan arahan, tidak perlu menjalankan sendiri.
Prof. Sadu Wasistiono juga mengaitkan istilah “Partisipasi”  dengan good  governance dengan merujuk  pada  good  governance  versi  UNDP  yang memiliki  9  karakteristik  yakni: participation,  rule  of law, transparency, responsiveness, concensus orientation,  equity,  effectiveness  and  efficiency, accountability,  strategic  vision .  Dari  karakteristik tersebut,  kemudian  Prof  Sadu  memberi  batasan tentang partisipasi: sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga  negara  mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan  dan  bermasyarakat.  Partisipasi tersebut  dapat  dilakukan  secara  langsung  maupun melalui  institusi  mediasi  seperti  DPRD,  LSM  dan sebagainya. Partisipasi yang diberikan dapat terbentuk buha  pikiran,  dana,  tenaga  maupun  bentuk-bentuk lainnya  yang  bermanfaat.  Partisipasi  warga  negara dilakukan  tidak  hanya  pada  tahapan  implementasi, tetapi  secaar  menyeluruh  mulai  dari  tahapan penyusunan  kebijakan,  pelaksanaan,  evaluasi  serta pemanfaatan hasil-hasilnya (Wasistiono, 2005:57).
Prof  Sadu  juga  memberi  syarat  utama  warga negara  berpartisipasi  dalam  kegiatan  berbangsa, bernegara  dan  berpemerintahan  yaitu:  (1)  ada  rasa kesukarelaan  (tanpa  paksaan);  (2)  ada  keterlibatan secara  emosional;  (3)  mmemperoleh  manfaat  secara langusng maupun tidak langsung dari keterlibatannya (Ibid, hal. 51-63).
Demikian  halnya  dengan  S.H.  Sarundajang yang  jug  amengacu  pada  UNDP  dan  lembaga internasional  tentang good  governance menyebut  10 prinsip good governance yakni: partisipasi, penegakan hukum,  transparansi,  kesetaraan,  daya  tanggap, wawasaan  ke  depan,  akuntabilitas,  pengawasan, efesiensi dan efektifitas dan profesionalisme (Sarundajang, 2005:275-280).
Konsep  partisipasi  dalam  konteks  ini  menurut Sarundajang  adalah  bahwa  partisipasi  mendorong setiap  warga  untuk  mempergunakan  hak  dalam menyampaikan  pendapat  dalam  proses  pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.
Partisipasi  itu  dimaksudkan  untuk  menjamin  agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.  Dalam  rangka  mengantisipasi  berbagai isu, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi  agar  masyarakat  dapat  mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi itu meliputi pertemuan umum,  temu  wicara,  konsultasi  dan  penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang  keterlibatan  masyarakat  adalah  melalui perencanaan  partisipatif  untuk  menyiapkan  agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara  partisipatif  dan  mekanisme  konsultasi  untuk menyelesaikan isu sektoral (Ibid. hal. 275-6).
Menurut Hetifah Sumarto, governance diartikan  sebagai  mekanisme  praktek  dan  tata  cara pemerintah  dan  warga  mengatur  sumber  daya  serta memecahkan masalah-masalah  publik. Dalam  konsep governance ,  pemerintah  hanya  menjadi  salah  satu aktor  dan  tidak  selalu  menjadi  aktor  paling menentukan. Governance menuntut  redefenisi  peran negara, dan berarti adanya redefenisi pula pada peran warga.  Ada  tuntutan  yang  lebih  besar  pada  warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintah itu sendiri (Sumarto, 2003:1-2).
Sebuah  defenisi lain  tentang partisipasi publik diberikan  Migley  (dalam  Muluk,  2007:48-49)  yang mengacu  pada  Resolusi  PBB  pada  awal  tahun  1970- an.  Dalam  resolusi  tersbeut,  partisipasi  publik  (biasa juga disebut dengan partisipasi masyarakat) berkonotasi ” the direct involvement of ordinary people in  local  affairs ”.  Resolusi  ini  menyatakan  bahwa partisipasi  membutuhkan  keterlibatan  orang-orang secara  sukarela  dan  demokratis  dalam  hal:  (a) sumbangsihnya  terhadap  usaha  pembangunan,  (b) penerimaan  manfaat  secara  merata,  (c)  pengambilan keputusan  yang  menyangkut  penentuan  tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan serta penerapan program pembangunan sosial dan ekonomi. Mengacu  pada  pandangan  ini,  partisipasi  dapat dibedakan  menjadi  dua  hal:  partisipasi  otentik (authentic participation) yang merujuk pada terpenuhinya  ketiga  kriteria  tersebut.  Jika  criteria tersebut  tidak  dipenuhi  seluruhnya maka hal ini akan disebut partisipasi semu (pseudo-participation).
Partisipasi  publik  dalam  proses  kebijakan publik  adalah  keterlibatan  masyarkat  dalam  forum pengambilan keputusan dan bukannya sebatas dengan pendapat  ataupun  konsultasi  semata.  Hal  inilah  yang dimaksud  Charles  Lindbloom  sebagai Partisan Mutual Adjusment (PMA) yaitu penyesuaian pandangan  kebijakan  dengan  realitas  yang  berjalan, serta pada proses negosiasi antar kepentingan dari para stakeholder kebijakan (Putra, 2005:36).
Dengan partisipasi publik, yang  ingin dicapai sesungguhnya  adalah  transparansi  dalam  proses kebijakan  publik.  Akuntabilitas,  transparansi  dan partisipasi  adalah  prinsip  yang  tidak  dapat  berjalan sendiri-sendiri,  ada  hubungan  yang  sangat  erat  dan saling mempengaruhi. Masing-masing adalah instrument  yang  diperlukan  untuk  mencapai  prinsip
yang  lainnya,  dan  ketiganya  adalah  instrument  yang diperlukan  untuk  mencapai  manajemen  publik  yang baik (Ibid.).
Operasionalisasi  konsep  partisipasi  menurut konsep Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah : (1)  tindakan  bersama  (collective  action).  Keinginan pemerintah  untuk  memonopoli  proses  kebijakan publik dan dalam melaksanakannya harus ditinggalkan  dan  diarahkan  kepada  proses  kebijakan yang  lebih  inklusif,  demokratis  dan  partisipatif;  (2) Masing-masing  aktor  akan  berinteraksi  dan  saling memberikan pengaruh (mutually inclusive). Kebijakan publik  yang  paling  efektif  dari  sudut  pandang  teori governance adalah  produk  sinergi  interaksional  dari beragam  aktor  atau  institusi;  (3) Governance  as  a socio  cybernetic  system ,  artinya  dampak  hasil kepemerintahan  (kebijakan  pemerintah)  bukanlah produk  dari  apa  yang  dilakukan  (tindakan  ) pemerintah  pusat  melainkan  keseluruhan  produk  (the total  effect)  dari  intervensi  dan  interaksi  dari  banyak aktor (pemerintah, legislatif, LSM, swasta, masyarakat dan  sebagainya)  dalam  menangani  masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi, dan sebagainya; (4) peran pemerintah cukup sebagai “ catalytic agent ”, “ enabler ” dan “ commissioner ”, yang memberikan arahan (more steering)  dan  tidak  perlu  menjalankan  sendiri  (less rowing) proses kebijakan publik (ibid, hal. 75-81).
Hampir  semua  pakar  ilmu  politik  kenamaan memberikan batasan tentang partisipasi politik, seperti Norman H Nie dan Sidney Verba, Samuel Huntington dan Joan M. Nelson, dan Mirriam Budiardjo. Menurut Nie  dan  Verba,  partisipasi  politik  adalah  kegiatan pribadi  warganegara  yang  legal  yang  sedikit  banyak langsung  bertujuan  untuk  mempengaruhi  seleksi pejabat-pejabat  negara  dan  atau  tindakan-tindakan yang diambil  oleh mereka.  Sementara itu  Huntington dan  Nelson  memberi  batasan  tentang  partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai  pribadi-pribadi,  yang  dimaksud  untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi  bisa  bersifat  individual  atau  kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.
Lain  halnya  dengan  pakar  ilmu  politik Indonesia,  Mirriam  Budiarjo.  Menurut  guru  besar FISIP UI tersebut, partisipasi politik adalah seseorang atau  sekelompok  orang  untuk  ikut  serta  secara  aktif dalam  kegiatan  politik,  yaitu  dengan  jalan  memilih pimpinan  negara  dan  secara  langsung  atau  tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah ( public policy ).  Kegiatan  ini  mencakup  tindakan  seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik  atau  kelompok  kepentingan,  mengadakan hubungan  dengan  pejabat  pemerintah  atau  anggota parlemen dan sebagainya.
Merujuk  pada  Huntington  dan  Nelson  (dalam Pahlevi,  2005:102-103),  ada  empat  model  dalam menghubungkan  partisipasi  politik  dengan  variabel-
variabel  pembangunan  yakni  :  model  borjuis,  model otokratis, model  populis dan model teknokratis.  Pada model  pertama,  terdapat  dua  pilihan  perluasan partisipasi  :  tahap  perluasan  partisipasi  politik  yang diperuntukkan  kepada  kelas  menengah  di  daerah perkotaan,  kemudian  perluasan  partisipasi  kepada golongan rendah di kota dan pedesaan.
Pada  model  otokratis  kekuasaan  di  pusatkan dan  partisipasi  politik  golongan  menengah  ditindas, pertumbuhan  ekonomi  ditingkatkan  dan  pemerataan sosial ekonomi digairahkan sebagai upaya memperoleh dukungan dari golongan rendah. Sedang model  teknokratis  memiliki  ciri  utama    adalah partisipasi  politik  yang  rendah,  penanaman  modal (khususnya  asing)  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi  dan  meningkatnya  keitmbapngan  pendapatan. Model  ini  mengasumsikan  partisipasi  politik  perlu ditekan minimal untuk sementara guna menggairahkan  pembangunan  ekonomi.  Sedang model  populis  kebalikan  dari  model  teknokratis dimana  tingkat  partisipasi  politik  tinggi  yang  diikuti dengan perluasan kebijakan jaminan dan kesejahteraan sosial. Efeknya adalah adanya peningkatan  konflik  sosial  dan  polarisasi  dalam masyarakat untuk memperoleh ”kue ekonomi”.
Dalam konteks partisipasi politik tipikal sistem politik  Indonesia,  dikenal  satu  kelompok  yang  tidak memberikan  partisipasi  politik  secara  sadar  yakni golongan putih (golput). Istilah ini sangat kental pada masa  Orde  Baru  yang  dikenal  sebagai  rezim otoritarian.  Keberadaan  golput  pada  masa  Orde  Baru selalu  dikaitkan  sebagai  bentuk  resistensi  masyarakat kelas menengah terpelajar terhadap praktek otoritarian yang  dipraktekkan  pemerintah  Orde  Baru  dibawah tokoh  sentral  Presiden  Soeharto  yang  memerintah selama tiga dekade sejak 1968-1998.
Fenomena  golput  masih  terjadi  dalam  era pasca Orde Baru, meski kondisi politik telah berubah drastis  dimana  telah  terjadi  liberalisasi  politik  terjadi yang  berdampak  pada  partisipasi  politik  yang berlangsung  massif  bahkan  destruktif  pada  beberapa kasus.  Tabel  dibawah  ini  membuktikan  bahwa  pada Pemilu  2004  masih  terjadi  aksi  golput  di    kalangan masyarakat pemilih.
Tingkat  partisipasi  pemilih  juga  dipengaruhi oleh  para  kandidat  yang  bertarung  karena  terkait dengan  etnisitas,  golongan  politik  dan  golongan agama.  Dibading  ketiga  kalsifikasi  sosial  diatas, kesamaan  etnis  jauh  lebih  berpengaruh  dibanding golongan  politik  dan  golongan  agama.  Apalagi golongan agama, selama ini semua kandidat presiden adalah  menganut  agama  Islam  yang  menjadi  agama mayoritas rakyat Indonesia.
Beberapa  survei  dan  polling  digelar  berkaitan dengan pemilihan presiden (pilpres) 2009 mendatang. Salah  satu  survei  terbaru  adalah  survei  politik  yang digelar  Lembaga  Survei  Nasional  (LSN)  yang dipimpin  Umar  S  Bakry.  Hasil  survei  yang  paling menyolok  adalah  keunggulan  SBY  (50,0%)  bila berpasangan  dengan  Sri  Sultan  Hamengkubuwono  X
dibanding  bila  SBY  (43,8%)  mempertahankan  duet dengan  Jusuf  Kalla  (JK).  Survei  yang  dilakukan selama  bulan  Januari-Februari  tersebut  memiliki responden  sebanyak  2.178  dengan  menggunakan metode  penarikan  sampel multistage  random sampling dengan margin  error 2.1%,  pada  tingkat kepercayaan  95%.  Teknik  pengumpulan  data  adaah wawancara  tatap  muka  dengan  menggunakan kuisioner.  Selain  itu,  survei  LSN  juga  menanyakan tokoh alternatif kepada responden dan hasilnya adalah Sri Sultan menempati tempat teratas dengan dukungan (14,7%),  kemudian  Prabowo  Subianto  (7,7%)  dan Sutiyoso (5,4%) (Sindo, 26 Maret 2008 hal. 6).
Survei  politik  sebelumnya  pernah  dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2008 dengan komposisi:  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (34%), Megawati Soekarnoputri (24%), Sri Sultan Hamengkubuwono  (7%),  Wiranto  (4%),  Amien  Rais (3%),  Jusuf  Kalla  (2%)  dan  Sutiyoso  2%).  Angka tujuh  persen  bagi  Sri  Sultan  Hamengkubuwono  X kurang  lebih  sama  dengan  popularitas  SBY  setahun sebelum pemilihan presiden 2004. Menurut Lembaga ini, Sri Sultan berpeluang menang pada 2009 (Majalah Tempo, Edisi 30 Maret 2008, hal.27-28).
Sementra  itu,  pada  Oktober  2007  jajak pendapat  yang  dilakukan  Lembaga  Survei  Indonesia menemukan bahwa mayoruitas pemilih (49,5%) masih mengingingkan  SBY  sebagai  presiden  berikutnya (2009-2014),  sementara  yang  tidak  menginginkan 33,4%, dan tidak tahu/tidak menjawab 17,1%.
Meski  SBY  masih  banyak  diunggulkan  oleh pemilih,  survei  Indo  Barometer  yang  dipimpin  M Qodari  menunjukkan  SBY  yang  pernah  menjadi President  Idol pada  pilpres  2004  lalu  menunjukkan penurunan popularitas. Popularitas SBY dibawah 50% dapat  menjadi  lampu  kuning  bagi  SBY.  Jika  pulbik mendapatkan figur alternatif, maka dapat menjadi batu sandungan  bagi  SBY  pada  pilpres  2009  mendatang. Dari sejumlah nama yang muncul sekarang iini seperti Megwati  dan  Wiranto  masih  merupakan  ”stok  lama” sehingga  SBY  masih  diatas  angin.  Figur-figur alternatif  seperti  Sri  Sultan  Hamengkubowono  X dan Sutiyoso  dapat  menjadi  figur  alternatif  pesaing  SBY pada pilpres 2009.
Calon  presiden  (capres)  yang  paling  dikenal menurut    Indobarometer  pada  survei  November- Desember  2007  adalah  SBY  (97,7%)  dan  Megawati (97,4%)  sementara  Wiranto  (79,8%)  dan  Sutiyoso
(63,9%).  Sementara  tingkat  kesukaan  pada  capres yang  tertinggi  pada  SBY  (89,2%)  dan  Megawati (82,7%)  sementara  Wiranto  (75,4%)  dan  Sutiyoso (69,2%).
Survei  lain  yang  dapat  menjadi  bahan  diskusi adalah  survei  yang  dilakukan  Pusat  Studi  Demokrasi dan HAM (Pusdeham) yang dilakukan pada Agustus- September  2007.  Temuan  survei  tersebut  adalah responen  yang  memilih  pasangan  SBY-JK  pada pilpres  2004  lalu  hanya  26%  yang  memastikan  akan memilih  kembali  pasangan  ini  (incumbent)  pada pilpres 2009, sementara 36% responden yang memilih SBY-JK  pada  putaran  pertama  Pilpres  2004  yang kembali  memastikan  memilih  incumbent.  Sementara pemilih  terhadap  Megawati  Sukarno  Putri  tergolong loyal  karena  respondne  yang  memilih  putri  pertama Bung Karno tersebut sebanyak 47% sudah menyatakan  akan  kembali  memilih  Megawati  pada pilpres  2009.  Namun  demikian,  ternyata  publik  tetap merindukan  hadirnya  pemimpin  baru/calon  alternatif yang ditunjukkan oleh responden yang mencapai 70%.
Sementara  itu  survei  yang  dilakukan  pada Februari  2007  oleh  Lingkaran  Survei Indonesia  yang dipimpin Denny J.A. menunjukkan pesimisme publik atas  pemerintahan  SBY-JK.  Kinerja  pemerintahan SBY-JK  hanya  diapresiasi  oleh  publik  pada  bidang keamanan,  sementara  bidang  ekonomi  tingkat kepuasan  publik  hanya  29,7%.  Penilaian  buruk dibidang  ekonomi  pemeirntahan  SBY-JK  justru datang dari pemilih Partai Demokrat (51%) dan Partai Gokar (45,1%). Sedang bidang pemberantasan korupsi yang  pernah  membawa  hasil  postifi  pada  tahun pertama  pemerintahan  SBY-JK  sebesar  97,9%,  kini hanya diapresiasi positif oleh 33,3% publik.
Penurunan tingkat popularitas SBY berdasarkan  beberapa  survei  berkorelasi  postifi dengan kemorosotan tingkat kepercayaan publik pada kinerja pemerinahan. Ketidakpercayaan pada pemerintahan SBY dapat diartikan sebagai delegitimasi pada satu sisi, sedang pada sisi lain dapat menjadi  bahan  evaluasi  bagi  SBY  untuk  menggenjot kinerjanya  dalam  sisa  masa  pemerintahannya  agar lebih  mendapat  apresiasi  dari  publik.  Dagradasi kepercayaan  publik  pada  pemerintahan  SBY  karena beberapa  kebijakan  instan  yang  anti  populis  seperti kebijakan  bidang  energi  menyangkut  subsidi  BBM yang  banyak  mendatangkan  keresahan  masyarakat luas.
Tabel 1. Jumlah Pemilih, Suara Sah dan Golput pada Pemilu Legislatif 2004
Identifikasi Jumlah Persentase (%) Penduduk 216.948.359 100 Pemilih terdaftar 148.000.369 68,22 Pemilih Terdaftar yang Tidak Menggunakan Hak Pilih 23.580.030 15,93 Pemilih Sah yang Menggunakan Hak Pilih 124.420.339 84.07 Suara Sah 113.462.414 91,19 Suara Tidak Sah 10.957.925 8,81 Golput 34.537.955 23,34
Sumber: Kompas, 6 Mei 2004

## PEMBAHASAN
Profil Kandidat Presiden 2009
1. Susilo Bambang Yudhoyono Meski terjadi penurunan popularitas, ekspektasi  publik  terhadap  SBY  masih  lebih  tinggi dibanding  capres-capres  lainnya  seprti  ditunjukkan survei Indo Barometer sebesar 49,5%, sementara yang tidak  menginginkan  hanya  33,4%.  Bagi  partai Demokrat,  ketokohan  SBY  masih  yang  terbaik sehingga  dapat  diprediksi  akan  tetap  menjadikannya sosok  kandidat  presiden  bagi  Partai  yang  baru ”seumur jagung” tersebut.
SBY  adalah  lulusan  terbaik  Akabri  1973 dengan menerima penghargaan  Adhi Makasaya  yang satu  angkatan  dengan  Prabowo  Subianto,  Agus Wirahadikusumah  dan  Ryamizard  Ryacudu.  Lahir  di Pacitan,  Jawa  Timur,  19  September  1949  adalah tunggal  dari  pasangan  Raden  Sukotjo  dan  Siti Habibah.  Setelah  lulus  SMA  pada  ahir  1968,  SBY tidak  langsung  masuk  AKABRI  yang  menjadi  cita- citanya  sejak  masa  kecil  tetapi  sempat  menjadi mahasiswa  Teknik  Mesin  pada  Institut  Teknologi  10 November  (ITS)  Surabaya.  Pada  1970,  SBY  muda diterima  di  Akabri  Magelang,  Jawa  Tengah  setelah dinyatakan  lulus  pada  ujian  akhir  penerimaan  di Bandung.
Pendidikan militernya  di luar negeri adalah  di Airbone and Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS  pada  1976,  Infantry  Officer  Advanced  Course  di tempat  yang  sama  pada  1982-1983  dengan  meraih honor  graduate.  Kemudian  Jungle  Warffare  Training di  Panama pada  1983,  Anti Tank  Weapon  Course  di Belgia dan Jerman pada 1984, Command and general Staff  College  di  Fort  Leavenworth,  di  Kansas,  AS pada  1990-1991.  Sementara  didalam  negeri  adalah mengikuti  Kursus  Komandan  Batalyon  di  Bandung pada 1985, Seskoad di Bandung pada 1988-1989.
Jabatan pertamanya adalah Dan Tonpan Yonif Linud  330  Kostrad  sebagai  Komandan  Peleton  III  di Kompi Senapan A, Batalyon Infantri Lintas Udara 330 Tri  Darma  Kostrad  pada  tahun  1974-1976  dengan membawahi  langsung  sekitar  30  prajurit.  SBY memimpin  peleton  ini  bertempur  ke  Timor  Timur. Sepulang  dari  Timor  Timur,  SBY  menjadi  Konadan Peleton  Mortir  81  Yonif  Linud  330  Kostrad  pada 1977,  setelah  itu  ditempatkan  sebagai  Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad pada 1977-1978, Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad pada 1979-1981 dan Paban Muda Sops SUAD pada 1981-1982.
Ketika  bertugas  di  Mabes  TNI  AD,  SBY mendapat kesempatan sekolah ke AS yakni mengikuti Infantry Officer Advanced Course pada 1982-1983 di Fort Benning sekaligus praktek on the job training di 82-nd  Airbone  Division,  Fort  Bragg,  AS  pada  1983. pada  1983-1985,  SBY  menjabat  sebagai  Komandan Sekolah  Pelatih  Infantri.  Pada  1989-1992  sempat menjadi  dosen  Seskoad  dan  ditempatkan  pada  Dinas Penerangan  TNI  AD  dengan  tuggas  antara  lain membuat naskah pidato KSAD Jenderal Edi Sudrajat.
Ketika  Edy  Sudrajat  menjadi  Panglima  ABRI,  SBY ditarik  ke  Mabes  ABRI  sebagai  Koordinator  Staf Pribadi Pangab pada 1993.
Pada  1993-1994,  SBY  kembali  bertugas  ke kesatuan tempur sebagai Komandan Brigade Linud 17 KujangI/Kostrad  bersama  dengan  Letkol  Ryamizard Ryacudu.  Kemudian  pada  1994  menjabat  Asops Kodam  Jaya  dan  Danrem  072/Pamungkas  Kodam IV/Diponegoro  pada  1995.  pada  tahun  ini  juga  SBY ditugaskan  ke  Bosnia  Herzegovina  menjadi  perwira PBB  sebagai  Kepala  Pengamat  Militer  PBB  (Chief Military  Observer  Nation  Protection  Force)  yang bertugas mengawasi genjatan  senjata di  bekas negara Yugoslavia  berdasarkan  kesepakatan  Dayton,  AS antara  Serbia,  Kroasia  dan  Bosnia  Herzegovina. Setelah  kembali  dari  Bosnia,  menjabat  Kepala  Staf Kodam  Jaya  pada  1996  dan  menjadi  Pangdam II/Sriwijaya pada 1996-1997 sekaligus Ketua Bakorstanasda. Pada 1998-1999 menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI sekaligus Ketua Fraksi ABRI MPR pada Sidang Istimewa MPR 1998.
Karir politik pertamanya pada 27 Januari 2000 ketika  dipercayakan  sebagai  Menteri  Pertambangan dan  Energi  dalam  kabinet  masa  pemerintahan  KH Abdurrahman  Wahid.  Kemudian  SBY  dipindahkan menjabat Menko Polkam pada 10 Agustus 2001. Pada masa pemerintahan Megawati, SBY tetap dipercayakan menjabat Menko Polkam dan mengundurkan  diri  pada  11  Maret  2004  agar  dapat leluasa  menjalankan  hak  politiknya  diantaranya mendirikan  Partai  Demokrat  yang  akan  menjadi kendaraan politiknya menuju kursi RI 1. pada pilpres 2004,  pasangan  SBY-JK  terpilih  sebagai  pemenang pilpres  yang  digelar  secara  langsnung  dan  mulai bertugas  pada  20  Oktober  2004.  pada  2005,  SBY mendapat julukan sebagai Indoensia’s Crisis Manager dari majalah ekonomi Businessweek Edisi 11 Juli dan menduduki  urutan  pertama  diantara  25  pemimpin yang  paling  berpengaruh  di  kawasan  Asia  (Sindo, 13/01/2008).
Dalam  pemilu  presiden  2009,  SBY  memilih menggandeng  Boediono,  seorang  dari  kalangan profesional menjadi cawapres dan memilih meninggalkan  JK  yang  telah  berhasil  mendongkrak popularitasnya  selama  lima  tahun  terakhir.  JK  yang telah  berhasil  menyelesaikan  agenda  pemerintahan SBY  justru  dijadikan  seteru,  sehingga  Partai  Golkar memilih  mengusung  sendiri  ketua  umumnya  sebagai calon  presiden  dan  siap  berhadap-hadapan  dengan SBY  dan  mitra  koalisinya  yakni  PD,  PKB,  PKS  dan PAN serta 19 partai kecil lainnya.

## 2. Jusuf Kalla
Meski  belum  menyatakan  secara  resmi  akan menjadi calon presiden pada pilpres 2009, JK banyak dipersepsikan akan menjadi capres karena merupakan pemenang pemilu legislatif dan meraih suara terbesar. Keberadaan  Partai  golkar  sebagai  pemenang  pemilu legislatif  2004  lalu  menjadikannya  sebagai  pemilik suara  terbesar  di  DPR.  Berbagai  survei  politik  juga
tetap menempatkan JK sebagai kandidat presiden yang layak diperhitungkan.
Jusuf  Kalla  (JK)  dibesarkan  didalam  keluarga Nahdiyin,  lahir  Watampone,  Kabupaten  Bone, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1942. JK adalah putra kedua dari 17 bersaudara. Ayahnya Haji Kalla adalah seorang  tokoh  Nahdatul  Ulamadi  Sulawesi  Selatan dan  seroang  pengusaha.  Ibunya,  Hajjah  Atirah  juga berwirausaha dengan berjualan sarung sutra Bugis. JK menyelesaikan  pendidikan  sarjana  pada  Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin pada 1967 dan The Eropean Institute of Business Administration Founrainebleu, Prancis pada 1977.
Usaha  perdangan  yang  dirintis  orang  tua  JK diserhakan  kepemimpinannya  sesaat  setelah  JK diwisuda  menjadi  sarjana  ekonomi  pada  akhir  1967 dan  sejak  1982  seluruh  bisnis  Grup  Hadji  Kalla dipimpin JK. Disamping meneruskan usaha lama yang dirintis  orang  tuanya  seperti  ekspor  hasil  bumi,  JK mulai mengembangkan jenis bisnis baru seperti usaha pembangunan  jalan,  jembatan  dan  irigasi.  Hingga sekarang,  Grup  Hadji  Kalla  dibawah  pimpinan  JK telah  menjelma  menjadi  grop  konglomerasi  bisnis yang  memiliki  banyak  bidang  usaha  seperti perdaganan  mobil,  konstruksi  bangunan,  jembatan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakanudang, perikanan, kelapa sawit dan telekomunikasi.
Kesuksesan menakhodai grub bisnis NV Hadji Kalla,  JK  terpilih  menjadi  Ketua  KADIN  Daerah Sulawei  Selatan  dari  tahun  1985  hingga  1997  dan Ketua  Dewan  Pertimbngan  KADIN  Indonesia  1997- 2002,  disamping  Ketua  Umum  Ikatan  Sarjana Ekonomi  Indonesia  (ISEI)  Sulawesi  Selatan  1985- 1995 hingga menjadi Wakil Ketua ISEI Pusat (1987- 2000) dan Penasehat ISEI Pusat (2000-sekarang).
Pada  masa  mahasiswa,  JK  pernah  menjadi ketua  HMI  Cabang  Makassar  pada  1965-1966  serta menjabat  Ketua  Dewan  Mahasiswa  Universitas Hasanuddin pada tahun yang sama dan menjadi Ketua KAMI  (Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Indonesia) Sulawesi  Selatan  pada  1966  dan  Ketua  Presidium KAMI  1967-1969.  pada  tahun  1965,  sesaat  setelah pembentukan Sekretariat Bersama Golkar, JK terpilih sebagai  Ketua  Pemuda  Sekber  Golkar  Sulawesi Selatan dan Tenggara (1965-1968) sehingga menghantarkannya  terpilih  menjadi  anggota  DPRD Provinsi  Sulawesi  Selatan  periode  1965-1968 mewakili  Sekber  Golkar.  JK  menikah  dengan  Hj Mufidah  pada  1967  dan  dikarunia  satu  putra  dan empat putri serta sembilan cucu.
Dalam  bidang  kemasyarakatan,  JK  menjadi Ketua  Yayasan  Pendidikan  Hadji  Kalla  yang mewadahi  TK,  SD,  SLTP,  SLTA  Athirah,  serta menjadi  Ketua  Yayasan  Pendidikan  Al  Ghazali  yang mebawahi Universitas Islam Makassar.  Selain itu, JK menjabat  Ketua  Dewan  Penyantun  pada  bberapa perguruan  tinggi  seperti  Universitas  Hasandduin Makassar,  Institut  Pertanian  Bogor,  Univesitas  Islam Negeri (UIN) Makassar, Univeresitas Negeri Makassar  (UNM)  disamping  sebagai  ketua  Ikatan
Alumni UNHAS dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina.
JK  memasuki  dunia  politik  nasional  mulai 2001  ketika  Presiden  Abddurahman  Wahid  menjadi Presiden  dan menjabat  sebagai  Menteri  Perindustrian dan  Perdagangan  merangkap  Kepala  Bulog.  Pada masa  pemerintahan  Megawati,  JK  kembali  masuk kabinet dengan jabatan Menteri Koordinator Kesejahteraan  Rakyat  (Menko  Kesra).  JK  kemudian mundur dari  kabinet  Megawati  dan memilih  bersaing dengan Megawati. Dengan kesediaaannya berpasangan  dengan  SBY  dalam  pilpres  2004.  pada Oktober  204,  JK  dilantik  sebagai  Wakil  Presiden  RI ke  10  menjadi  wakil  presiden  RI  yang  pertama  kali dipilih rakyat secara langsung.
Pada  Musyawarah  Nasional  (Munas)  Partai Golkar  di  Bali  Desember  2004,  JK  terpilih  menjadi Ketua  umum  Partai  Golkar  setelah  mengalahkan Akbar  Tanjung.  Sebelumnya  JK  adalah  Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Golkar sempat menjadi Anggota  MPR  pada  1982-1987  utusan  Golkar  dan Anggota  MPRI  RI  utusan  daerah  pada  1997-1999 (Sindo, 6/01/2008).
Seiring  perubahan  politik,  pada  pemilu presiden 2009 JK justru berbalik arah menjadi pesaing SBY.  Dengan  menggandeng  Wiranto  sebagai cawapres, JK tampil dengan jargon ”lebih cepat lebih baik”. Jargon tersebut berhasil menjadi slogan politik mengiringi  keduanya  dalam  melakukan  sosialisasi politik menjelang pilpres 8 Juli 2009 mendatang.

## 3. Megawati Soekarnoputri
Sosok  Megawati  Soekarnoputri  sebelumnya adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang diperistri oleh  Taufik  Kemas  yang  berasal  dari  Palembang. Megawati  mulai  memasuki  dunia  politik  pada  era 1990-an  ketika  Soerjadi  menjadi  Ketua  Umum  PDI untuk  menarik  dukungan  dan  membangun  spirit kejuangan  Soekarno  pada  PDI  kala  itu  untuk menghadapi Pemilu.
Setelah  memasuki  era  reformasi  PDI  pecah, Megawati  memiliki  mendirikan  blok  politik  sendiri bernama  PDI-Perjuangan  dan  berhadap-hadapan dengan  Soerjadi  yang  telah  mengajaknya  terjun  ke dunia  politik.  Pada  pemilu  1999,  PDI-P  tampil menjadi  pemenang  pemilu  berkat  kepopuleran Megawati Soekarnoputri.
Namun meski menjadi pemenang pemilu tidak serta  merta  mengantarkan  Megawati  ke  kursi kepresidenan. Sistem pemilihan presiden yang kala itu masih dilakukan MPR memaksa Megawati mengakui Abdurrahman  Wahid  tampil  sebagai  Presiden  yang diusung  koalisi  partai-partai  Islam  dalam  Poros Tengah. Tetapi ditengah jalan pada 2001 Abdurrahman  Wahid  diberhentikan  disebabkan  sifat otoriter dan kinerja pemerintahan  yang  sangat  buruk. Megawati  yang  sebelumnya  menduduki  posisi  Wakil Presiden  kemudian  tampil  menggantikannya  hingga periode pemerintahannya selesai pada 2004.
Pada  pemilu presiden 2004,  sistem pemilihan presiden  dirubah  menggunakan  sistem  pemilihan langsung. Megawati tampil menjadi konstestan pilpres berpasangan  dengan  Ketua  Umum  PBNU,  Hasyim Muzadi.    Pada  putaran  pertama  tampil  lima  calon presiden  pada  pilpres:  Megawati,  SBY,  Amien  Rais, Wiranto  dan  Hamzah  Haz.  Karena  kelimanya  tidak satupun  yang  memperoleh  suara  diatas  50  persen+1, selanjutnya Megawati dan SBY yang berhak lolos ke putaran kedua sebagai peraih suara terbanyak pertama dan  kedua.  Akhirnya  pemilu  presiden    berhasil dimenangkan  SBY  yang  berpasangan  dengan  Jusuf Kalla.
Kini  pemilu presiden  2009  kembali  Megawati tampil  sebagai  kontestan  menggandeng  Prabowo Subianto.  Prabowo  Subianto adalah sosok  fenomenal karena  berhasil  mengantarkan  partai  baru  yang didirikannya  (Partai  Gerindra)  masuk  dalam  sepuluh besar partai yang lolos parlementary treshold .

## PENUTUP
Wacana pemilu presiden 2014 yang memenuhi ruang-ruang  publik    masih  sepi  dari  perdebatan gagasan  model  dan cara  mencapai cita-cita pembanguan  bangsa  dengan  tujuan  mensejahterakan rakyat. Wacana yang muncul hanya terkesan bagi-bagi kekuasaan  antara  satu  partai  dan  partai  lainya  dalam satu  koalisi,  sementara  perdebatan  tentang  cita-cita nasional  masih  menempati  ruang-ruang  sempit. Terhitung  hanya  Prabowo  yang  mensosialisasikan gagasan-gagasan  besarnya  untuk  mensejahterakan rakyat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Pertarungan gagasan-gagasan besar seharusnya yang  harus  dijadikan  budaya  politik  dalam  setiap event  politik  seperti  pemilu.  Sehingga  kesan  pemilu hanya kepentingan segelintir orang yang mengakibatkan  merebaknya  apatisme  politik  dalam bentuk  golongan  putih  dapat  dihindari  dan  berubah menjadi partisipasi politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo,  Miriam. Partisipasi  dan  Partai  Politik , Jakarta: Gramedia. Kompas . Edisi 6 Mei 2004 Muluk, M Khairul. 2007. Desentralisasi dan
Pemerintahan  Daerah ,  Malang:  Bayu  Media Publishing. Putra,  Fadillah.  2005. Kebijakan  Tidak  Untuk  Publik , Yogyakarta: Resist Book. Seputar  Indonesia ,  Harian.  Edisi  06  Januari  2008.  13 Januari  2008,  20  Januari  2008dan  27  Januari 2008. Tempo , Majalah. Edisi 30 Maret 2008. Wasistiono, Sadu, Prof. Dr., MM. 2005. ”Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good
Governance ”,  dalam  Syamsuddin  Haris,  Ed.. 2005. Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah ,
Jakarta: LIPI-AIPI-Partnership.