## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021

## Research & Learning in Primary Education

## Penyediaan Fasilitas Aksesbilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Indonesia
Iqbal Rafi’ Athallah 1, Mitro Subroto 2
Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politekik Ilmu Pemasyarakatan Email : iqbalrafi.ir67@gmail.com 1 , subrotomitro07@gmail.com 2

## Abstrak
Disabilitas  adalah  bahasa  atau  isu  yang  paling  familiar  diantara  semua  yang  pernah  kita  dengar dalam kehidupan sehari-hari disabilitas adalah seseorang manusia yang memiliki keterbatasan dalam fisik,  Psikologi,  Inelektual,  dan  dalam  pemikirannya.  Dalam  hal  ini  Indonesia  telah  berperan  dan melakukan  pemenuhan  terhadap  setiap  masyarakat  yang  ada  terutama  masyarakat  disabilitas dengan membuat peraturan yang mengatur tentang pemenuhan hak disabilitas. Dalam kondisi saat ini  para  penyandang  disabilitas  dalam  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  selayaknya  dan  tidak mendapatkan  perlindungan  yang  lain  layak  seperti  penyandang  disabilitas  adalah  suatu  kelompok yang  termasuk  kelompok  perintah  untuk  dijadikan  alat  produksi  yang  murah  semisal  penyandang disabilitas  dipekerjakan  sebagai  buruh  dan  diberikan  bayaran  yang  sangat  murah.  Penyediaan fasilitas dan aksesibel bagi para penyadang disabilitas sangat diperlukan di setiap tempat yang ada. Aksesibel  sendiri  diasumsikan  bahwa  suatu  penyediaan  atau  pemberian  perlakuan  khusus  kepada para penyandang disabilitas atau yang memiliki kekurangan. Penyediaan aksesibeleitas dan fasilitas bagi para penyadang disabilitas juga harus disedaiakan di dalam lapas dan rutan baik itu untuk para pengunjung  lapas  dan  rutan  atau  para  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  sedang  melaksanakan pembinaan dan menjalani pidananya di dalam lapas dan rutan.  Narapidana penyandang  disabilitas sangat berhak mendapatkan hak-hak mereka seperti narapidana pad umumnya yang mendapatkan haknya  seperti  dalam  pasal  14  undang-undang  nomor  12   tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan. Lapas  serta  Rutan  di  Indonesia  dalam  melakukan  perubahan  perubahan  dan  penyempurnaan  di dalam  lapas  dan  Rutan  di  Indonesia  seperti  lapas  dan  Rutan  di  Indonesia  menyediakan  fasilitas- fasilitas  yang  mendukung  bagi  para  penyandang  disabilitas  baik  narapidana  maupun  tahanan. Penyediaan  aksessibilitas  dan  juga  fasilitas  di  lapas  dan  rutan  seperti  :  Kursi  roda,  Toilet  khusus disabilitas, ramp, kursi prioritas.
Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Fasilitas, Lapas, Rutan

## Abstract
Disability is a language or issue that is most familiar among all that we have heard in everyday life, disability  is  a  human  being  who  has  limitations  in  physical,  psychological,  intellectual,  and  in  his thinking. In this case, Indonesia has played a role and fulfilled every existing community, especially people with disabilities by regulating the fulfillment of disability rights. In the current condition, for persons with disabilities to receive undeserved treatment and do not get proper protection, such as persons with disabilities, it is a group that is included in the command group to be used as a cheap means of production for persons with disabilities as workers and given very cheap wages. Provision of  facilities  and  accessibility  for  persons  with  disabilities  is  urgently  needed  in  every  place. Accessibility  itself is a provision  or special  gift  to  people  with  disabilities  or  those  with  disabilities.
The  provision  of  accessibility  and  facilities  for  persons  with  disabilities  must  also  be  provided  in prisons  and  remand  centers,  both  for  visitors  to  prisons  and  remand  centers  or  for  Correctional Assisted Citizens who are carrying out coaching and serving their sentences in prisons and remand centers.  Prisoners, persons with disabilities have the right  to get  their rights as in general who get their rights as stated in Article 14 of Constitution No. 12 of 1995 concerning Corrections. Prisons and detention  centers  in  Indonesia  in  making  changes  and  improvements  in  prisons  and  detention centers  in  Indonesia  provide  facilities  that  support  persons  with  disabilities,  both  prisoners  and detainees.  Provision  of  accessibility  and  also  facilities  in  prisons  and  detention  centers  such  as: wheelchairs, special toilets for disabilities, ramps, priority seats.
Keywords: Persons with Disabilities, Facilities, Prisons, Jail

## PENDAHULUAN
Disabilitas adalah bahasa atau isu yang paling familiar diantara semua yang pernah kita dengar  dalam  kehidupan  sehari-hari  disabilitas  adalah  seseorang  manusia  yang  memiliki keterbatasan dalam  fisik, Psikologi, Inelektual,  dan  dalam  pemikirannya.   Disabilitas  merupakan suatu  isu  yang  seharusnya  sering  didengar  oleh  para  manusia  di  dunia  ini  dan  terutama  bagi masyarakat  umum  karena  disabilitas  adalah  bagian  dari  kondisi  manusia  yang  memiliki  valensi atau perlakuan yang khusus atau pelayana yang lebih (Syafi'ie, 2014) (Pujiono, 2021).  Faktanya dalam  masyarakat  umum  pasti  di  dalam  keluarga  besarnya  memiliki  salah  satu  atau  beberapa orang  yang  mengalami  disabilitas  baik  itu  keluarga  dekat  atau  keluarga  jauh.  Dalam  data  yang diambil  dari  Kementerian  Sosial  yang  ada  didalam  Sistem  Informasi  Manajeman  Penyandang Disabilitas  atau  SIMPD  Pada  2021  tanggal  13  Januari  total  jumlah  penyandang  disabilitas  yang ada  dan  terdata    di  Indonesia  sejumlah  209.604  Individu.  Sedangkan  pada  Awal  tahun  2021 jumlah  penduduk  Indonesia mencapai 271.349.889  jiwa.  Jumlah  penyandang  disabilitas  pada  3 Provinsi terbanyak adalah yang pertama provinsi Jawa Barat yang kemudian yang kedua  adalah provinsi Jawa Timur dan yang ketiga adalah provinsi Jawa Tengah ketiga provinsi ini menjadi di 3 teratas masyarakat yang menjadi penyandang disabilitas bisa dari beberapa faktor yang pertama di Jawa terutama di Jawa Tengah Jawa Barat dan Jawa Timur adalah 3 Provinsi dengan penduduk yang banyak dan padat oleh karena itu penyandang disabilitas di ketika provinsi tersebut menjadi jumlah  yang tinggi.  Peraturan tentang penyandang  disabilitas  telah  dibuat  dan  diterbitkan  oleh Indonesia dan konferensi internasional Adapun konvensi internasional yang membahas  tentang hak-hak  penyandang  disabilitas  yang  telah  diratifikasi  oleh  negara  Indonesia  sebagai  undang- undang nomor 19 tahun 2011 yang mengatur tentang berbagai Hak yang harus dipenuhi Negara (Syafi'ie,  2014).   Dalam  hal  ini  Indonesia  telah  berperan  dan  melakukan  pemenuhan  terhadap setiap  masyarakat  yang  ada  terutama  masyarakat  disabilitas  dengan  membuat  peraturan  yang mengatur tentang pemenuhan hak disabilitas.
Disabilitas adalah  seseorang yang menghadapi suatu keterbatasan dalam hidup mereka dalam raga mental dan intelektual  maupun  dalam hal sensorik dalam tubuh dan hidup mereka yang  dimana  memiliki  kesulitan  dalam  melakukan  interaksi  dengan  lingkungan  sekitarnya Sehingga  membuat  hambatan  dalam  berkomunikasi  dan  bersosialisasi  dengan  orang-orang disekitarnya.  Penyandang  disabilitas  adalah  manusia  yang  tergolong  dalam  kelompok  Rentan Adapun  kelompok  rentan  adalah  kelompok  masyarakat  yang  memiliki  resiko  tinggi  yang dikarenakan berada dalam situasi atau kondisi yang dimana menurut orang normal mereka lebih mudah  untuk  terkena  ancaman  dalam  kondisi-kondisi  yang  dianggap  orang  normal  bisa  diatasi
dan kelompok rentan ini adalah kelompok yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang  termasuk  dalam  kelompok  rentan  dalam  masyarakat  ada  beberapa  yaitu  antara  lain perempuan, anak-anak, lansia, dan  penyandang disabilitas (Wirawan, 2021).
Dalam kondisi saat ini para penyandang disabilitas dalam mendapatkan perlakuan yang tidak  selayaknya  dan  tidak  mendapatkan  perlindungan  yang  lain  layak  seperti  penyandang disabilitas  adalah  suatu  kelompok  yang  termasuk  kelompok  perintah  untuk  dijadikan  alat produksi yang murah  semisal penyandang  disabilitas  dipekerjakan  sebagai  buruh  dan  diberikan bayaran  yang sangat murah.  Penyandang  disabilitas  juga  sering  dan  sangat  rentan  mengalamai tindakan  yang  bersifat  diskriminatif  ganda  yaitu  Ketika   seorang  penyandang  disabilitas  Adalah seorang  perempuan,   anak-anak,     dan  seseorang  yang  memiliki  usia  yang  lanjut  atau  sudah tua. (Nursyamsi, Arifianti, Aziz, Bilqish, &  Marutama,  2015).  Dalam  kajian  universal  di  sebutkan bahwa suatu sikap yang melakukan diskriminatif sangat bertentanggan dengan hak hak  mereka sebagai manuasia yang di akui oleh dunia (Ollerton & Horsfall, 2013 ).
Dalam dunia ini kurnag lebih  15% dari seluruh jumlah penduduk dunia merupakan penyandang disabilitas,   penyandang  disabilitas  sendiri  Tergolong  ke  dalam  kelompok  rentan  yang  menjadi minoritas  di  sebagian  besar  masyarakat  dunia.  Sebagian  besar  dari  para  disabilitas  tersebut adalah  mereka  yang  berada  di  garis  kemiskinan  dan  juga  sebagian  besar  di  antara  mereka merupakan penduduk atau warga negara yang memiliki status negaranya masih berkembang dan hidup  dalam  Keterbatasan  akses  serta  kesehatan,  pendidikan,  pelatih  yang  kurang  layak  bagi mereka. (Purnomosidi, 2017)
Aksesibel  adalah  suatu  kemudahan  yang  disediakan  dan  diberikan  kepada  para  orang- orang yang memiliki kekurangan atau cacat untuk mewujudkan kesetaraan serta pelayanan bagi kehidupan  mereka  dan  penghidupan  mereka.  Aksesibel  sendiri  diasumsikan  bahwa  suatu penyediaan  atau  pemberian  perlakuan  khusus  kepada  para  penyandang  disabilitas  atau  yang memiliki  kekurangan  yang  tidak  seperti  orang  normal  pada  umumnya  untuk  memudahkan mereka dalam melakukan kehidupan sehari-hari. (Jefri, 2016)
Di dalam negara Indonesia terutama di Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara  tak  luput  dari  kelompok  rentan  yang  melaksanaan  pidnaannya  untuk  dilakukan Pembinaan dan penahanan.  yang saja disebut narapidana adalah seseorang yang ditempatkan Di lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan dan narapidana tersebut sudah melewati proses hukum dan menjalani proses pidananya setelah ditetapkan oleh pengadilan.   Sedangkan tahanan  adalah  orang yang masih menjalani proses hukum dan ditempatkan di rumah tahanan negara apabila sudah melalui proses hukum dan sudah final maka tahanan tersebut akan disebut narapidana dan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.  Saat melaksanakn pidananya didalm tak luput dari para tahanan atau narapidana yang memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas baik dari segi raga mental maupun sensorik.
Narapidana  penyandang  disabilitas  sangat  berhak  mendapatkan  hak-hak  mereka  seperti narapidana  yang  lain  yang  tercantum  dalam  pasal  14  undang-undang  nomor  12   tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan.  Oleh  karena  itu  narapidana  penyandang  disabilitas  harus  diberikan perlakuan khusus yang membuat mereka mendapatkan kaedilan oleh negara karena kebutuhan mereka berbeda dengan orang normal pada biasanya seperti halnya adanya jalan-jalan di dalam lembaga  pemasyarakatan  yang  harus  disediakan  aksesibel  seperti  jalan  yang  rata  atau penyediaan toilet yang khusus bagi narapidana penyandang disabilitas.
Peraturan  yang  menjadi  jawaban  dari  para  disabilitas  Atas  perlakuan  dan  kesetaraan terhadap  orang-orang  normal  yang  non  disabilitas  adalah  Ah  Bunda  ngundang  nomor  8  tahun 2016  yang  di  mana  kondisi  penyandang  disabilitas  adalah  yang  yang  memiliki  kehidupan  yang renta,   keterbelakangan  dan  atau  merasakan  adanya  kemiskinan  di  dalam  kehidupan  mereka yang  menjadikan  kehidupan  mereka  menjadi  penuh  dengan  pembatasan,  hambatan,  serta kesulitan  dan  pengurangan  atau  penghilangan  hak  bagi  penyandang  disabilitas  dibandingkan orang-orang  normal.   Untuk  memberikan  kesetaraan  serta  keadilan  bagi  para  penyandang disabilitas  dengan  para  orang-orang  normal  yang  non  disabilitas  maka  pemerintah  dan  DPR  RI melakukan kesepakatan dan mengesahkan UU No 8 Tahun 2016 . (Ndaumanu, 2020)
Dalam pasal 9 undang-undang nomor 8 tahun 2016 yakni tentang penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana baik perdata maupun pidana dapat dihukum seperti orang normal pada  umumnya  dan  tidak  ada  perlakuan  khusus  yang  di  mana  Berarti  semua  orang  yang diperlakukan  sama  dihadapan  hukum  (Pujiono,  2021).   Dalam  melakukan  proses  hukum penyandang  disabilitas  harus  tetap  diperhatikan  kekurangannya  karena  berbeda  dengan  orang normal  penyandang  disabilitas  bagi  narapidana  atau  tahanan  harus  tetap  menciptakan perlindungan  yang  berdasarkan  atas  kekurangan  yang  yang  didapatkan  mereka. Penyandang disabilitas lebih sering atau biasa melakukan kejahatan dan terlibat hukum yang berawal menjadi korban Dan kemudian pada saat beberapa waktu menjadi pelaku Hal ini dikarenakan karena para penyandang disabilitas terutama disabilitas secara mental memiliki gangguan terhadap pola pikir mereka (Kristiandy, 2021).
Atas  dasar  kesamaan  yang  telah  ada  maka  para  penyandang  disabilitas  harus  diperlakukan dengan saat di akhirnya dan memiliki kesetaraan perlakuan dengan orang-orang normal lainnya yang  non  disabilitas  tidak  hanya  di  tempat  umum  tetapi  juga  di  dalam  lapas  dan  Rutan  yang dimana di dalam lapas dan Rutan bertempat para narapidana dan tahanan yang Menjalani masa pidana  mereka  untuk  menebus  kesalahan  mereka  ketika  di  luar  lapas  dan  Rutan  tersebut. Persamaan  perlakuan  yang  diberikan  adalah  perlakuan  yang  tidak  diskriminatif  terhadap  para penyandang disabilitas.   serta Demi keadilan  maka  para  penyandang  disabilitas  harus  diberikan perlakuan  khusus  atas  kekurangan-kekurangan  yang  mereka  alami  demi  untuk  memberikan keadilan  yang  setara  karena  mereka  memiliki  kekurangan  yang  secara  manusiawi  harus  di dibantu  dan  diberikan  perlakuan  khusus  .  Istilah  bagi  para  penyandang  disabilitas  pun  ada berbagai  macam  yang  sampai  saat  ini  berkembang  baik  formal  maupun  nonformal  diantara istilah  dan  definisi  yang  ada   ini  hingga  saat  ini  istilah  yang  digunakan  yaitu  cacat,  anak berkebutuhan khusus (ABK),  Difabel, dan Tuna. Tuna Sendiri ada beberapa istilah atau sebutan yang  digunakan  yaitu  Tuna  Netra,  Tuna  Rungu,  Tuna  Wicara,  Tuna  Daksa  dan  Tuna Grahita. (Widinarsih, 2019)
Lapas dan Rutan di Indonesia dalam melakukan perubahan perubahan dan penyempurnaan di dalam lapas dan Rutan di Indonesia seperti lapas dan Rutan di Indonesia menyediakan fasilitas- fasilitas  yang  mendukung  bagi  para  penyandang  disabilitas  baik  narapidana  maupun  tahanan. Seperti  pada  sekarang  ini  lapas  dan  Rutan  di  Indonesia  terutama  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan melakukan  inovasi-inovasi  yang  mendukung  untuk  mengembangkan  lapas  dan
rutan  di  Indonesia  dalam  memiliki  akomodasi  dan  fasilitas  bagi  para  penyandang  disabilitas. Dalam beberapa bulan yang lalu Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah menerbitkan Peraturan atau tutorial unit layanan disabilitas di Lapas atau rutan yang diterbitkan atau dirilis melalui akun resmi humas Direktur Jenderal Pemasyarakatan di akun Youtube.  Lapas dan Rutan di Indonesia harus melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam  meberikan fasilitas lebih serta khusus bagi narapidana atau tahanan penyandang disabilitas,  fasilitas-fasilitas tersebut antara lain adalah :
1. Kursi  roda  sebagai  fasilitas  yang  utama  dalam   pemberian  fasilitas  bagi  para  disabilitas yang  dimana  kursi  roda  dapat  memudahkan  para  penyandang  disabilitas  baik  para narapidana atau tahanan atau bahkan tamu atau pengunjung yang  akan berkunjung ke lapas  Rutan  tersebut  agar  akses  atau  mobilitas  berjalan  lebih  cepat  dan  waktu  yang ditempuh lebih optimal
2. WC  Khusus  Disabilitas  :   WC  khusus  disabilitas  harus  disediakan  pada  setiap  lapas  dan Rutan  baik  WC  khusus  disabilitas  di  blok  narapidana  atau  tahanan  dan  juga  di  kamar mandi umum yang disediakan untuk para tamu atau pengunjung yang ingin berkunjung ke lapas atau rutan
3. Kursi  Prioritas  :   Kursi  Prioritas  disediakan  untuk  para  penyandang  disabilitas  dapat Memiliki ruang Tempat khusus apabila kondisi sedang ramai
Fasilitas-fasilitas  tersebut  harus  disediakan  dan  dimiliki  oleh  lapas  dan  Rutan  di  Indonesia dalam hal pemenuhan hak bagi masyarakat terutama penyandang disabilitas agar dapat memiliki rasa kesetaraan dengan yang lainnya serta dapat melakukan segala kegiatan dengan mudah dan melakukan hal-hal yang menjadi keseharian mereka lebih efisien terutama bagi para narapidana dan  tahanan  disabilitas  apabila  di  dalam  blok  sudah   memiliki  fasilitas  disabilitas  akan memudahkan  narapidana  atau  tahanan   penyandang  disabilitas  lebih  Mandiri  dan  lebih merasa puas akan perlakuan yang setara bagi dirinya dengan Narapidana atau tahanan normal.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pada penelitian ini peneliti mengambil  data yang diambil secara primer dan sekunder yang didapatkan  langsung  dari  observasi  lapangan  yang  telah  peneliti  lakukan  sebelumnya,   data lapangan yang diambil secara observasi pada lapangan diambil dengan mengambil sampel secara acak di beberapa lapas dan Rutan di Indonesia.
Penelitian ini adalah penelitian berjenis penelitian lapangan yang di mana penelitian ini mendapatkan  informasi  dan  juga  data  melalui  terjun  langsung  ke  lapangan  baik  memperoleh data  secara  primer  dan  data  secara  sekunder  untuk  dilakukan  analisis  dan  diteliti  sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat diterima, Informasi dan bahan data yang diambil dari penelitian atau observasi yang dilakukan adalah bahan atau data yang terfokus pada fasilitas dan pemenuhan hak dari para narapidana dan tahanan  disabilitas di Lapas Rutan di Indonesia.
Data  yang  didapatkan  oleh  peneliti  melalui  observasi  lapangan  dengan  terjun  langsung  ke lapangan  dan  secara  cara  mengambil  data  primer  dan  sekunder  akan  mendapatkan  hasil  yang jelas  yang  kemudian  dapat  diambil  informasi  terbaru  atau  kesimpulan  tentang  yang pemenuhannya  fasilitas  dan  hak  narapidana  dan  tahanan  disabilitas  di  Lapas  dan  Rutan Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam UU yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia dalam UU nomor 12 tahun 1999 telah  ditetapkan  bahwa  dalam  mengulas  tentang  Pemasyarakatan  yang  terdiri  dari  sistem kelembagaan, Pembinaan para narapidana, tahanan,  serta anak didik Pemasyarakatan di dalam lembaga  pemasyarakatan,  rumah  tahanan  negara,  serta  di  lpka.   yang  di  mana  bagi  seorang penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus apabila masuk ke dalam salah satu unit pelaksana teknis di Pemasyarakatan untuk menjalani pembinaan dan menjalani pidananya harus diperlakukan  sama  dengan  para  narapidana  dan  tahanan  serta  anak  didik  Pemasyarakatan lainnya  di  setiap  UPT  Pemasyarakatan.   tindakan  diskriminatif  yang  terjadi  kepada  para penyandang  disabilitas  sangat  tidak  diperkenankan  dan  tidak  diperbolehkan  terjadi  di  unit pelaksanaan teknis Pemasyarakatan dan di Indonesia baik itu Lapas maupun rutan.
Dalam UU nomor 8 tahun 2016 yang pada tahun 2016 disahkan oleh Presiden ke-7 bapak Joko Widodo,  UU  ini dibentuk dengan tujuan bagi penderita disabilitas dalam mendapatkan hak serta perannya dalam menjadi bagian dari NKRI. Dari undang-undang nomor 8 ini dapat diketahui diam diambil kesimpulan bahwa para penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan dan pelayanan  yang  sama  dengan  warga  negara  Indonesia  lainnya  atau  warga  Negara  yang  non disabilitas.   Akan  teteapi  bagi  penyandang  disabilitas  perlu  diberikan  perlakukan  yang  berbeda atau  lebih  serta  khusus  untuk  membantu  mereka  dalam  mengatasi  kekurangan  yang  terjadi dalam diri mereka sendiri.
Dari beberapa sampel lapas dan Rutan yang diteliti secara acak mendapatkan hasil yaitu lapas  dan  Rutan  di  Indonesia  telah  mulai  melakukan  perkembangan  dan  pembenahan  tentang perlakuan dan pelayanan setiap orang WNI baik yang berkunjung ke lapas dan Rutan di Indonesia maupun  WBP  yang  berada  di  Lapas  dan  Rutan  Indonesia  untuk  mendapatkan  perlakuan  yang sama merata antar sesama warga negara Indonesia baik warga negara tersebut mengalami atau menyandang  disabilitas  dan  secara  normal.   lapas  dan  Rutan  di  Indonesia  telah  melakukan pembaharuan  dari  segi  fasilitas  dan  dan  pelayanan  untuk  para  penyandang  disabilitas dikarenakan  para  penyandang  disabilitas  tidak  boleh  dilakukan  diskriminasi  dan  harus mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama dengan warga negara yang normal atau non disabilitas  .  Penyandang  disabilitas  diberikan  perlakuan  khusus  Seperti  hal  contohnya  apabila salah satu warga binaan Pemasyarakatan yang masuk ke dalam lapas dan Rutan adalah seorang penyandang disabilitas maka pihak Rutan atau Lapas memberikan fasilitas yaitu :
1. Penyediaan  toilet  jongkok  bagi  para  penyandang  disabilitas  agar  pada  saat  melakukan kesehariannya  bisa  melakukan  secara  mandiri  dan  secara  normal.  Toilet  bagi  para penyandang disabilitas juga harus memenuhi kriteria yang diantaranya harus lebih besar daripada  toilet  lainnya  atau  toilet  yang  untuk  orang  normal,   serta  untuk  toilet  harus disediakan  pegangan  agar  memudahkan  pergerakan  bagi  para  penyandang  disabilitas. dan juga material yang digunakan dalam pembuatan dan juga lantai yang digunakan bagi laki-lakinya disabilitas harus menggunakan material yang anti licin.
2. Penyediaan Pegagan untuk akses ke beberapa tempat bagi para penyandang disabilitas. penyediaan  pegangan  dimaksudkan  untuk  memudahkan  akses  dari  satu  tempat  ke tempat lainnya bagi para penyandang disabilitas agar lebih aman dan lebih cepat proses perpindahannya.
3. Jalur  pemandu  khusus  bagi  para  difabel (guiding  block) .   jalur  pemandu  ini  sangat berguna bagi para penyandang disabilitas Karena jalur ini dapat membantu  Akses para disabilitas untuk melakukan perjalanan baik dari blog ke ke kantor maupun dari blog ke kamar hunian lainnya
4. Penyediaan  buku  di  perpustakaan  yang  menggunakan  braille.  Fasilitas  ini  untuk memberikan bahan bacaan bagi para penyandang disabilitas terutama tunanetra apabila ingin  membaca  atau  menyerap  informasi  dari  buku  atau  media  cetak  yang  telah disediakan  oleh  lapas  dan  rutan.  Namun  penyediaan  buku  atau  bahan  bacaan  yang memiliki  braille     sangat  sedikit  bahkan  sangat  jarang  dijumpai  di  Lapas  dan  Rutan Indonesia,   Oleh  karena  itu  untuk  memberikan  pelayanan  dan  juga  pembinaan  yang merata  dan  juga  sama  kepada  setiap  warga  binaan  Pemasyarakatan  harus  disediakan buku yang memiliki format braille.
5. Penyediaan  jalan  yang  rata.   penyediaan  jalan  yang  rata  sangat  membantu  bagi  para disabilitas yang ingin melakukan akses dari satu tempat ke tempat lainnya seperti Apabila ada tangga di samping tangga tersebut harus memiliki jalan yang rata atau menurun yang tidak terlalu curam untuk membantu para pengguna kursi roda untuk melewatinya.
Tidak  hanya  bagi  warga  binaan  Pemasyarakatan  yang  berada  di  dalam  lapas  dan  Rutan  di Indonesia  tetapi  dari  direktur  jenderal  Pemasyarakatan  sendiri  memberikan  perintah  bahwa lapas  dan  Rutan  di  Indonesia  harus  memenuhi  kriteria  yang  tidak  mengesampingkan  perilaku diskriminatif terhadap  para penderita disabilitas  bagi  para  pengunjung  yang  ingin  mengunjungi Lapas atau rutan.  aksesibilitas yang diberikan oleh pihak lapas dan Rutan Untuk para pengunjung atau para tamu yang berkunjung ke lapas dan Rutan untuk melakukan kunjungan terhadap warga binaan Pemasyarakatan disediakan fasilitas sebagai berikut ini :
1. Toilet  yang  berstandar  kan  bagi  para  penyandang  disabilitas.   Toilet  ini  sendiri  hampir sama  seperti  toilet  yang  ada  di  dalam  lapas  dan  Rutan  bagi  para  warga  binaan Pemasyarakatan.  toilet dengan standar ini diharuskan memiliki kriteria yang di antaranya adalah  toilet  yang  digunakan  adalah  toilet  duduk  yang  lebih  tinggi  agar  memudahkan para  pengguna  kursi  roda  untuk  memudahkan  akses  nya,   pemberian  pegangan  yang berbentuk  L  terbalik  di  samping  toilet  agar  ketiga  ingin  berjalan  menuju  ke  toilet  lebih muda,   pintu  yang  terbuka  keluar  agar  memudahkan  pengguna  toilet  untuk  akses  nya kedalam  maupun keluar  ter khusus  bagi  para  pengguna  kursi  roda,   serta  ukuran  toilet yang digunakan untuk disabilitas harus toilet yang lebih besar ukurannya.
2. Disediakannya  Ramp.   Ini  digunakan  di  dalam  bangunan  atau  dealer  bangunan  tidak boleh  lebih  dari  7  derajat  tingkat  kemiringan  nya  agar  para  pengguna     dapat mengaksesnya dengan mudah dan terhindar dari kecelakaan.  penyediaan ramp Sendiri harus dibangun baik di sebelah maupun di antara tangga yang berada di setiap ruangan atau di luar ruangan yang mempermudah akses
3. Penyediaan  kursi  prioritas.   Penyediaan  kursi  prioritas  sangat  dianjurkan  pada  setiap lapas dan Rutan di Indonesia karena mengingat kunjungan atau tamu yang ada di Lapas Rutan  Indonesia  setiap  harinya  sangat  banyak  karena  setiap  harinya  apabila  tidak  ada pandemi  pasti  ada  kunjungan  terhadap  warga  binaan  Pemasyarakatan  Oleh  karena  itu harus disediakan kursi tunggu yang memiliki prioritas bagi para disabilitas agar memiliki ruang untuk beristirahat .

## SIMPULAN
Dalam  pembahasan  yang  telah  di  bahas  dan  diuraikan  sebelumnya  dapat  di  Tarik kesimpulan  bahwa  penyediaan  aksesibilitas  fasilitas  bagi  para  disabilitas  di  Lapas  dan  Rutan sudah memenuhi dengan kriteria dan memenuhi perlakuan yang adil bagi kesetaraan antara non disabilitas dan disabilitas karena dari disabilitas sama-sama mendapatkan fasilitas dan aksebilitas yang  layak  bagi  mereka  untuk  digunakan.   fasilitas  yang  disediakan  oleh  lapas  dan  Rutan  di Indonesia  sangat  mumpuni  dan  sangat  baik  untuk  digunakan  oleh  para  pengunjung  yang  ingin berkunjung ke lapas dan Rutan dan juga para warga binaan Pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan  dan  melaksanakan  atau  menjalani  pidananya  di  dalam  lapas  dan  rutan.   fasilitas- fasilitas  yang  disediakan  oleh  lapas  dan  Rutan  antara  lain  adalah  toilet  untuk  penyandang disabilitas,     disediakan  Ramp,  disediakan  Kursi  Prioritas,  jalan  yang  rata  bagi  pengguna  kursi roda,  penyediaan  buku  Braille,  jalur  khusus  bagi  disabilitas,  disediakan  pegangan  untuk memudahkan akses.
Bagi lapas dan Rutan di Indonesia masih ada beberapa lapas dan hutan di Indonesia yang belum  memiliki  perpustakaan  yang  lengkap  bukan  lengkap  dari  fasilitas  buku  yang  disediakan akan tetapi lengkap dalam arti penyediaan buku bagi para disabilitas terutama bagi penyandang tunanetra yaitu dengan menyediakan buku dengan braille.

## DAFTAR PUSTAKA
Jefri, T. (2016). Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyadang Tunadaksa di Universitas Brawijaya. IJDS , 16-25.
Kristiandy, F. (2021). ANALISIS KESEJAHTERAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS : SITUASI, KONDISI,
PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN SEKITAR DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN. WIDYA YURIDIKA : Jurnal Hukum .
Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. Jurnal HAM .
Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS. jAKARTA: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Ollerton, J., & Horsfall, D. (2013 ). Right to research : Utilising the Convention on the Rights of Persons with Disabilities as an inclusive participatory action research tool. Disability & Society , 616-630.
Pujiono, D. W. (2021). PENYEDIAAN FASILITAS BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS PADA LAPAS KELAS IIA BEKASI. NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial .
Purnomosidi, A. (2017). Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Jurnal Refleksi Hukum , 1-4. Syafi'ie, M. (2014). PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS. INKLUSI . Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi .
Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial .
Wirawan, H. F. (2021). PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN KHUSUS DISABILITAS DI LAPAS KELAS I MADIUN. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial .