Sonya.  T.G.,  Dina  Wulandary  Purba  &  Boy  Fridoanta  Ginting  (2021)  Pertanggungjawaban  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Pengedar  Obat-Obatan  Dan/Atau  Alat  Kesehatan  Yang  Ilegal. Syntax  Literate:
Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (11). http://dx.doi.org/10.36418/ Syntax-Literate.v6i11.4657
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 11, November 2021

## PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR  OBAT-OBATAN  DAN/ATAU  ALAT  KESEHATAN  YANG ILEGAL
T. Ghina Sonya, Eka Lolita Eliyanti Pakpahan, Dina Wulandary Purba, Boy Fridoanta Ginting
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Email: tghinasonyaofficial@gmail.com, ekalolitaeliyantipakpahan@unprimdn.ac.id dina.wulan25@gmail.com, fridoantaginting@gmail.com

## Abstrak
Obat  sangat  berperan  penting  didalam  kehidupan  masyarakat  yang  dimana masyarakat  sekarang  mulai  mengutamakan  kesehatannya,  dengan  tingginya dorongan  masyarakat  akan  kesehatan  terutama  pengonsumsian  obat-obat,  maka muncul  beberapa  oknum  yang  memanfaatkan  hal  ini  untuk  mencari  keuntungan sendiri  dengan  mengedarkan  obat-obatan  ilegal.  Tujuan  penelitian  ini  adalah menganalisa  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  pengedar  obat-obatan dan/atau  alat  kesehatan  yang  ilegal  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  : 154/Pid.Sus/2015/PN.Rta.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  yuridis  normatif  atau  doktrinal  research  dengan  sifat  penelitian yang  dilakukan  adalah  deskriptif  analitis,  dalam  memperoleh  bahan  hukum penulisan jurnal ini menggunakan sumber data sekunder yang merupakan data yang diperoleh  dari  sumber  yang  sudah    ada  seperti    studi  kepustakaan.  Hasil  dari penelitian  ini,  penulis  mendapatkan  kesimpulan  bahwa  pelaku  tindak  pidana pengedar  obat-obatan  ilegal  dijatuhi  pidana  yang  telah  melanggar  Pasal  197  jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pelaku tindak pidana juga dikenakan denda sesuai yang tertera dalam undang-undang.
Kata Kunci: obat; illegal; hukum kesehatan

## Abstract
Drugs play an important role in the life of society where people are now starting to prioritize  their  health.  With  the  high  encouragement  of  society  for  health, especially  the  consumption  of  drugs,  there  have  been  some  people  who  take advantage of this to find their own profit by distributing illegal drugs. The purpose of this study was to analyze the accountability of the perpetrators of criminal acts of  illegal  drug  and  /  or  medical  equipment  dealers  in  the  District  Court  decision Number:  154  /  Pid.Sus  /  2015  /  PN.Rta.  The  method  used  in  this  research  is normative juridical or doctrinal research. The research method is descriptive and analytical.  In  obtaining  legal  material,  writing  this  journal  uses  secondary  data sources  which  are  data  obtained  from  existing  sources  such  as  literature  studies. The results of this study, the authors concluded that the perpetrator of illegal drug
trafficking was sentenced to a criminal violation of Article 197 in conjunction with Article 106 paragraph (1) of Law no. 36 of 2009 concerning health, perpetrators of criminal acts are also subject to fines as stated in the law
Keywords : drugs; illegal; health law
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20

## Pendahuluan
Istilah  sediaan  farmasi  yang  tercantum  pada  UU  Nomor  36  Tahun  2009 mengenai  kesehatan,  belum  termasuk  di  dalamnya  kelompok  suplemen  makanan,  obat bahan  alam  dan  ekstrak  bahan  alam  yang  dimana  seharusnya  ketiga  kelompok  ini kadang  kala  dipakai  pada  bidang  kefarmasian  (Saragih,  2018).  Keamanan  mengenai obat-obatan  dan  makanan  digunakan  untuk  menghindari  masyarakat  dari  bahayanya dalam penggunaan obat dan makanan yang tidak memiliki standar dan keamanan mutu.
Hukum kesehatan merupakan serangkaian peraturan hukum  baik secara tertulis maupun  tidak  tertulis,  yang  dimana  juga  berkaitan  secara  langsung  maupun  tidak langsung yang berhubungan dengan kesehatan, hubungan antara pasien atau masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam upaya pelaksanaan kesehatan (Rembet, 2020).
Dalam UU Pokok Kesehatan Tahun 1960 ditetapkan bahwa setiap warga negara Republik  Indonesia  berhak  mendapatkan  tingkat  kesehatan  yang  sangat  tinggi  serta perlu  diikutkan  dalam  upaya  kesehatan  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  itu  harus dapat dicapai oleh seluruh rakyat Indonesia secara menyeluruh (Ryadi, 2016).
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan, berbunyi  “Kesehatan  adalah keadaan sehat,  baik  secara fisik,  mental,  spiritual  maupun sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan ekonomis".
Obat  memiliki  aspek  penting  karena  obat  dibutuhkan  untuk  sebagian  besar kesehatan. Tingginya tingkat  kesadaran serta pandangan masyarakat  tentang kesehatan juga ikut mendorong masyarakat menemukan pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan obat  yang semakin berkualitas dan profesional.   Obat  harus memiliki izin edar, hal  ini tercantum  dalam  Pasal  106  ayat  (1)  UU  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan (Hardjosaputra, 2008).
Maraknya  peredaran  obat-obatan  yang  dijual  secara  ilegal  sudah  banyak diinginkan konsumen, inilah yang menyebabkan obat-obatan itu gampang di jual bebas. Di  sisi  lain  seharusnya  ada  pengawasan  yang  dibuat  Pemerintah,  pengawasan  itu bermaksud supaya proses perizinan berguna dan tidak membahayakan konsumen (Bella, 2019).
Terdapat  zat  kimia  yang  berbahaya  pada  obat  ilegal.  Organisasi  Kesehatan Dunia  (WHO)  menyatakan  peredaran  obat  ilegal  yang  semakin  meluas  karena kurangnya  wawasan  masyarakat  maupun  petugas  kesehatan  tentang  info  terbaru  untuk membedakan barang legal dan ilegal (Pelealu, 2016).
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  maraknya  peredaran  obat  ilegal  di Indonesia adalah karena banyaknya permintaan dari masyarakat keadaan ekonomi yang sulit  menjadi  alasan  mengapa  masyarakat  mengambil  jenis  yang  murah  meskipun kualitasnya belum jelas (Pratama, 2017). Maraknya  permintaan masyarakat atas  obat- obatan yang murah hendaklah diimbangi dengan kesiapan obat yang banyak. Selain itu juga  banyak  obat-obat  yang  bisa  dibeli  secara  bebas  tanpa  resep  dokter  di  apotek maupun  toko  obat  dan  juga  banyak  obat-obatan  yang  bebas  untuk  dikonsumsi  sendiri atau  pengobatan  tanpa  adanya  pemeriksaan  dokter.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menganalisa  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  pengedar  obat-obatan  dan/atau alat  kesehatan  yang  ilegal  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  : 154/Pid.Sus/2015/PN.Rta  serta  untuk  menganalisa  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengedar obat-obatan dan/atau alat kesehatan yang ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor :
154/Pid.Sus/2015/PN.Rta.  Secara  teoritis  manfaat  penelitian  ini  diharapkan  dapat digunakan sebagai bahan diskusi oleh pembaca yang terkait dengan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pengedar obat-obatan dan/atau alat kesehatan yang ilegal berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009.

## Metode Penelitian
Penulisan  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian yang diperoleh dari Undang-Undang atau hukum diatur sebagai acuan dalam perilaku  manusia  (Jonaedi  Efendi,  Johnny  Ibrahim,  &  SE,  2018).  Hukum  normatif  ini berdasarkan atas sumber bahan hukum  primer  yang diperoleh dari undan-undang  yang dimana  terdapat  dalam  Undang-Undang  Pokok  Kesehatan  Tahun  1960,  Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor  154/Pid.Sus/2015/PN.Rta,  selain  itu  juga  terdapat  bahan  sekunder  yang diperoleh  dari  buku-buku  yang  terlampir  pada  penelitian  yang  digunakan  untuk memberitahu  penjelasan  pada  bahan  hukum  primer,  dan  bahan  hukum  tersier merupakan  bahan  hukum  yang  mendukung  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang biasanya diperoleh dari internet dan kamus (Ubwarin & Corputty, 2020).
Kemudian,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  deskriptif  yaitu  penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menganalisis suatu peraturan hukum yang dimana terdapat  dalam  UU  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  (Ratnasari,  2017). Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  yang  dikerjakan dengan  kegiatan  membaca,  menelaah  serta  membuat  ulasan  dari  bahan  pustaka  yang memiliki  keterkaitan  dalam  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Selanjutnya  data  yang diperoleh  dalam  penulisan  penelitian  ini  merupakan  data  kualitatif  yang  dimana  data kualitatif ini berbentuk kata-kata yang biasanya berbicara tentang peraturan perundang- undangan  dan  juga  membahas  tentang  baik  buruknya  dengan  mendeskripsikan  fakta yang dihasilkan dari penelitian yang diteliti (Hakim, 2019).

## Hasil Dan Pembahasan
A. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana    Pengedar  Obat-Obatan Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Ilegal (Studi Putusan Nomor:
154/Pid.Sus/2015/Pn.Rta)
Era sekarang semakin banyak orang atau oknum yang melakukan pengedaran obat  yang  dilarang  tanpa  izin  edar  yang  ilegal.  Kejadian  tersebut  menjadi  sangat meresahkan  untuk  masyarakat  karena  dapat  berdampak  negatif  pada  yang mengonsumsinya,  dan  sangat  berbahaya  jika  dikonsumsi  karena  tidak  memiliki standar  dan  persyaratan  keamanan  serta  mutu  sebagaimana  yang  tercantum  dalam Pasal  196  UU  No.  36  tahun  2009.  Pelaku  pengedar  obat-obatan  dan/atau  alat kesehatan  yang  ilegal  telah  melanggar  aturan  yang  berdasarkan  pada  Pasal  197  jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009.
Hukum  pidana  terdapat  pertanggungjawaban  pidana,  yangdimana  dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana bermaksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi atau tidak (Gultom, 2019).
Maka demikian Kami mengangkat kasus dari putusan nomor 154/Pid.Sus/2015/Pn.Rta  yang  sebagaimana  dimaksud  kronologinya  sebagai berikut:
1. Kronologi Kasus
Bahwa  Terdakwa  TAJUDIN  BIN  DAHLAN,  pada  hari  Senin  13  April 2015 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Desa Pandahan Kec. Tapin Tengah Kab.  Tapin  tepatnya  di  sebuah  Langgar,  atau  di  suatu  tempat  yang  termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili  perkara  ini,  yang  melakukan  dengan  sengaja  memproduksi  atau mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 198 jo Pasal 108 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Dakwaan
a. Menyatakan Terdakwa “TAJUDIN BIN DAHLAH” telah terbukti secara sah dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  “telah  dengan  sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar”.
b. Menjatuhkan pidana Terdakwa “TAJUDIN BIN DAHLAN” dengan pidana penjara  selama  1  (satu)  tahun  dikurangi  selamaTerdakwa  berada  dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan  apabila  tidak  dibayar  diganti  dengan  kurungan  selama  2  (dua) bulan.
c. Menetapkan barang bukti
Pada  penelitian  ini  terdapat  pertanggungjawaban  oleh  terdakwa  Tajudin  Bin Dahlan  yang  mampu  bertanggung  jawab,  mempunyai  fisik  yang  sehat,  dan  secara mental  mempunyai  penalaran  daya  tangkap  untuk  mampu  menerima  atas  segala sesuatu perbuatannya dan dijatuhi pidana.
B. Kebijakan Hakim Atas Tindak Pidana Pengedar Obat-Obatan Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Ilegal (Studi Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2015/Pn.Rta)
1. PertimbanganHakim
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  maka perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang meringankan terdakwa.
Keadaan yang memberatkan:
1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat- obatan terlarang;
3) Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain;

## Keadaan yang meringankan:
1) Terdakwa  Berlaku  sopan  di  persidangan  dan  mengaku  secara  terus  terang, sehingga mempercepat proses persidangan;
2) Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan  sudah  dipertimbangkan  diatas,  dikaitkan  juga  dalam  tujuan pemidanaan yang tiada semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi  kesalahannya  sehingga  menjadi  anggota  masyarakat  yang  baik  di kemudian  hari,  maka  Majelis  Hakim  memandang  adil  dan  patut  apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  dijatuhi  pidana  maka  haruslah dibebani  pula  untuk  membayar  biaya  perkara.  Memperhatikan,    Pasal  197  jo Pasal 106 ayat  (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan  Undang-undang  Nomor  8  tahun1981  tentang    HukumAcara  Pidana  serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Analisis Kasus
Kebijakan  oleh  Majelis  Hakim  telah  ditetapkan  dengan  peraturan  hukum yang  berlaku,  yaitu  berlandaskan  alat  bukti  yang  sah.  Dimana  dalam  kasus  ini, alat  bukti  yang  digunakan  Hakim  adalah  alat  keterangan  terdakwa,  keterangan saksi,  dan  diperkuat  dengan  adanya  barang  bukti  yang  dibeli  terdakwa  dalam melakukan tindak pidana.
Maka  daripada  itu  didapatkan  fakta  yang  menjadi  dasar  bagi  hakim  agar mendapatkan  keyakinan  dalam  menetapkan  putusan  tersebut.  Selanjutnya mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, kemudian berdasarkan bukti yang ditetapkan menetapkan bahwa terdakwa bisa
mempertanggungjawabkan  sesuai  dengan  perbuatan  yang  telah  dilakukan dengan  pertimbangan  bahwa  dalam  melakukan  perbuatannya  tersebut  terdakwa
sadar akan adanya akibat hukum  yang timbul atas perbuatannya. Dan terdakwa melakukan perbuatan itu  tidak berada dalam tekanan dan dalam keadaan sadar, sehat, dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.
Selain  itu,  Majelis  Hakim  tidak  mendapatkan  dan  tidak  melihat  adanya alasan  atau  pembelaan  sebagai  alat    pembenar  atau  alasan  pemaaf  serta keberatan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dari itu  terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan  tindakannya.  Begitu  juga  sama halnya  dengan  Jaksa  Penuntut  Umum,  Majelis  Hakim  dapat  melihat  apa  saja yang  memberatkan  yaitu  tindakan  terdakwa  yang  dimana  sudah  terbukti  secara sah  dan  diyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  dimana  dengan sengaja  mengedarkan  sediaan  farmasi  tanpa  izin  edar  atau  ilegal,  perbuatan terdakwa  meresahkan  masyarakat,  perbuatan  terdakwa  bertentangan  dengan program  pemerintah  yang  sedang  giat-giatnya  memberantas  penyalahgunaan pengedaran  farmasi  tanpa  izin  edar,  perbuatan  terdakwa  dapat  membahayakan orang  lain.  Adapun  beberapa  hal  yang  dapat  meringankan  hukuman  yaitu terdakwa  bisa  berlaku  sopan  di  dalam  persidangan  dan  dapat  mengakui kesalahannya  secara  terus  terang,  sehingga  dapat  mempercepat  proses persidangan serta terdakwa belum pernah dihukum.
Meyakini  Majelis  Hakim  sebagai  penegak  hukum,  dan  memutuskan perkara secara adil, maka kami Penulis sependapat dengan vonis Majelis Hakim yang  memberikan  hukuman  penjara  kepada  terdakwa  selama  10  bulan.  Yang sesuai dengan peraturan pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Kami  setuju  dengan  keputusan  oleh  Majelis  Hakim  yang  menjatuhkan hukuman  kepada  terdakwa,  Jaksa  Penuntut  Umum  juga  sudah  memberikan dakwaan  kepada  Majelis  Hakim  untuk  mengambil  keadilan.  Disini  Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa yang dijatuhkan hukuman 12 bulan pidana penjara  dan  denda  sebanyak  Rp.  2.000.000,-  (dua  juta  rupiah)  tetapi  Hakim mengadili  terdakwa  dengan  memvonis  hukuman  pidana  penjara  10  bulan  dan denda  sebanyak  Rp.  2.000.000,-  (dua  juta  rupiah).  Alasan  kami  setuju  dengan putusan  Hakim  bukan  tidak  melihat  aturan  yang  tersusun  di  Pasal  197  Jo  106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Disini  kami  melihat  terdakwa  adalah  pengedar tetapi  ada  Irud  yang  sebagai  sumber  obat-obatan  ilegal  tersebut  yang  masih belum ada proses hukum dalam putusan tersebut.
Kita  juga  harus  melihat  berat  ringannya  suatu  perbuatan  tindak  pidana  , disini kita juga melihat bahwa terdakwa menjual obat ilegal jenis obat bebas dan menjual  obat-obatan  tersebut  masih  skala  kecil  dilihat  dari  bukti-bukti  yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti. Salah satu alasan yang juga dapat menambah keringanan hukuman kepada terdakwa adalah terdakwa belum pernah di hukum.

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  kami  ambil  sesuai  dengan  pokok  permasalahan  berdasarkan uraian  dari  hasil  pembahasan  pada  bab  sebelumnya  sebagai  berikut:  1). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedar obat-obatan dan/atau alat kesehatan yang ilegal terdapat di dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor :
154/Pid.Sus/2015/PN.Rta  mampu bertanggung jawab, mempunyai fisik yang sehat, dan secara mental mempunyai penalaran daya tangkap untuk mampu menerima atas segala sesuatu  perbuatannya  dan  dijatuhi  pidana  dan  pelaku  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya  karena  “dengan  sengaja  mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat kesehatan  yang tidak  memiliki  izin edar dari pihak  yang berwenang” telah  melanggar Pasal  197  jo  Pasal  106  ayat  (1)  UU  No.  36  tahun  2009  tentang  kesehatan.  2).  Dasar pertimbangan  hakim  terhadap  tindak  pidana  terhadap  terdakwa  telah  sesuai.  Hakim Menjatuhkan  hukuman  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  bulan  dan  pidana  denda sebesar  Rp.  2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  pidana  denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

## BIBLIOGRAFI
Bella,  Fitria  Nita.  (2019). Tanggung  Jawab  Pekerjaan  Tukang  Gigi  Terhadap  Praktik Pemasangan  Kawat  Gigi  Yang  Membahayakan  Kesehatan  Pasien  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  Tahun  2014  Tentang  Pembinaan, Pengawasan  Dan  Perizinan  Pekerjaan  Tukang  Gigi .  Fakultas  Hukum  Unpas.
Google Scholar
Gultom, Johan. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 1474/Pid. Sus/2016/Pn Mdn) . Google Scholar
Hakim, Abdul. (2019). Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Barat Nomor 129/Pdt/2018/Pt.  Bdg.  Tentang  Sengketa  Pembiayaan  Murabahah  Pada  Bank Jabar  Banten  Syariah  (Bjbs)  Kcp  Sukabumi .  Uin  Sunan  Gunung  Djati  Bandung. Google Scholar
Hardjosaputra, Purwanto. (2008). Daftar Obat  Indonesia Edisi Ii, Pt. Mulia Purnajaya, Jakarta . Google Scholar
Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris . Prenada Media. Google Scholar
Pelealu,  Wira  C.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Peredaran Obat-Obatan  Ilegal  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen. Lex Et Societatis , 4 (7). Google Scholar
Pratama,  Muhammad  Aulia.  (2017). Maraknya  Penyelundupan  Barang  Ilegal  Di Wilayah  Perbatasan  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Perekonomian  Indonesia . Perpustakaan. Google Scholar
Ratnasari,  Rizkia.  (2017). Pertanggungjawaban Pidana  Terhadap  Pelaku  Usaha Yang Memproduksi  Dan  Menjual  Kosmetik  Ilegal  Yang  Berbahaya  Ditinjau  Dari Undangundang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . Fakultas Hukum Unpas. Google Scholar
Rembet,  Deo.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Dalam  Pelayanan Kesehatan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009. Lex  Et Societatis , 8 (2). Google Scholar
Ryadi,  Alexander  Lucas  Slamet.  (2016). Ilmu  Kesehatan  Masyarakat .  Penerbit  Andi.

## Google Scholar
Saragih,  Molek  Syahpitri.  (2018). Penerapan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Dalam Memproduksi/Mengedarkan  Obat-Obatan  Kesehatan  Yang  Tidak  Memiliki  Izin Edar (Studi Putusan No. 1169/Pid. Sus/2015/Pn. Mdn) . Google Scholar
Ubwarin,  Erwin,  &  Corputty,  Patrick.  (2020).  Pertangungjawaban  Pidana  Dalam Keadaan  Darurat  Bencana  Covid-19. Mizan:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 9 (1),  1–6.
Google Scholar
Copyright holder:
T. Ghina Sonya, Eka Lolita Eliyanti Pakpahan, Dina Wulandary Purba, Boy Fridoanta Ginting (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: