## PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT DI ERA RESENTRALISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

## Yasser Arafat

## Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  menguraikan  implikasi  kebijakan resentralisasi  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  perikanan dan  model  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  berbasis  masyarakat  di  era  resentralisasi kewenangan  pemerintah  daerah.  Kebijakan  resentralisasi  kewenangan  pengelolaan  sumber daya  perikanan  membuat  titik  berat  otonomi  daerah  ada  pada  pemerintah  provinsi  dengan menyisakan  sedikit  kewenangan  untuk  pemerintah  kabupaten/kota.  Kebijakan  ini berimplikasi  pada  pelayanan  publik,  partisipasi  masyarakat,  dan  pengawasan  yang  kurang optimal.  Dalam  rangka  mengimbangi  kebijakan  resentralisasi  kewenangan  pengelolaan sumber  daya  perikanan,  maka  pemerintah  perlu  mengembangkan  model  pengelolaan perikanan ko-manajemen untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat.
Kata Kunci: Pengelolaan Berbasis Masyarakat, Sumber Daya Perikanan, Otonomi Daerah,

## Resentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN
Potensi  sumber daya perikanan  yang dimiliki  Indonesia begitu besar. Pemanfaatannya diharapkan  dapat  berguna  menopang  salah  satu  tujuan  negara  Indonesia  sebagaimana diamanatkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  (UUD  NRI  1945),  yakni  memajukan  kesejahteraan  umum.  Sumber  daya  alam tersebut memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia karena menjadi sumber ketahanan pangan, penghidupan dan budaya masyarakat kelautan dan pesisir.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara  tersebut,  diperlukan  upaya  pengelolaan berdasarkan  prinsip  konservasi  dan  pemanfaatan  sumber  daya  perikanan  yang  bertanggung jawab.  Selain  itu,  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  perlu  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya  berdasarkan  asas  keadilan  dan  pemerataan  dalam  proses  pemanfaatannya.  Dengan landasan  tersebut  diharapkan  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  selain  dapat  menjamin pelestarian  sumber  daya  perikanan  serta  lingkungannya  juga  dapat  meningkatkan  kualitas hidup para pelaku yang terlibat dalam kegiatan perikanan. 1
Pemanfaatan  sumber  daya  perikanan  jangka  panjang  berkaitan  erat  dengan  upaya konservasi  untuk  mempertahankan  atau  melakukan  pemulihan  terhadap  stok  sumber  daya perikanan. 2 Sumber  daya  perikanan  merupakan  sumber  daya  yang  dapat  pulih  ( renewable ) yang  berarti  bahwa  apabila  tidak  terganggu,  maka  secara  alami  kehidupan  akan  terjaga
1 Nuddin Harahab, et al., Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap untuk Mencapai Keberlanjutan, UB Press, Malang, 2021, hlm. 23.
2 Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia , Edisi Kedua (Revisi), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 80.
keseimbangannya, dan akan sia-sia bila tidak dimanfaatkan. Tetapi jika pemanfaatannya tidak seimbang  dengan  daya  pulihnya,  maka  sumber  daya  perikanan  ini  dapat  terdegradasi  dan terancam kelestariannya.
Potensi  sumber  daya  perikanan  yang  dimiliki  Indonesia  saat  ini  dihadapkan  pada rusaknya sumber daya perikanan sebagai  akibat  kesalahan dalam hal  pengelolaannya. Salah satu  persoalannya  terletak  pada  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  negara  dalam  pengelolaan sumber daya perikanan, terutama sejak masa orde baru. Selain sistem pemerintahannya yang cenderung  sentralistik,  pemerintahan  semasa  orde  baru  kurang  memprioritaskan pembangunan kelautan. 3
Menurut  S.  Saad  sebagaimana  dikutip  oleh  Akhmad  Solihin  dan  Arif  Satria 4 , setidaknya  ada  tiga  ciri  utama  kebijakan  kelautan  di  era  orde  baru,  yakni  didasarkan  pada doktrin  “milik  bersama”  ( common  property ),  sentralistik,  dan  mengabaikan  pluralisme hukum  masyarakat.  Kebijakan  kelautan  yang  didasarkan  pada  doktrin  “milik  bersama” memunculkan permasalahan seperti yang ditulis oleh Hardin dalam artikelnya yang berjudul tragedy  of  commons . Common  Property dimaknai  sebagai  sumber  daya  alam  yang  tidak dimiliki perorangan, sehingga semua orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan  mereka.  Hal  ini  membuat  setiap  orang  berusaha  dan  berlomba-lomba mengeksploitasi  sumber  daya  semaksimal  mungkin  demi  mendapatkan  keuntungan  pribadi yang sebesar-besarnya. 5 Pada akhirnya kondisi ini memporak-porandakan agenda konservasi. Tumbangnya rezim orde baru serta berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintah  Daerah  (UU  No.  22/1999),  UU  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  (UU  No.  25/1999),  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan Kewenangan  Propinsi  sebagai  Daerah  Otonom  (PP  No.  25/2000)  membawa  perubahan paradigma  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  dari  sentralistik  menjadi  desentralistik. Pemerintah  memberikan  kewenangan  pengelolaan  wilayah  laut  kepada  daerah  secara  luas, nyata,  demokratis,  dan  bertanggung  jawab  secara  proporsional  dalam  kerangka  negara kesatuan republik  Indonesia. Penerapan desentralisasi  dan otonomi  daerah diharapkan dapat memposisikan  masyarakat  tidak  hanya  sebagai  objek  kebijakan,  melainkan  sebagai  subjek yang dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan daerah, termasuk terkait pengelolaan sumber daya alam.
Dinamika pengelolaan sumber daya perikanan terus berlanjut seiring dengan perubahan regulasi.  Berlakunya  regulasi  baru  mulai  dari  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  (UU  No.  32/2004)  dan  UU  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintahan  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  (UU  No. 33/2004)  hingga  UU  Nomor  23  Tahun  2014  (UU  No.  23/2014)  sebagaimana  telah  diubah untuk  kedua  kalinya  dengan  UU  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan  Daerah.  (UU No. 9/2015).
Pasal 18 ayat (1) UU No. 32/2004 menyebutkan bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut  diberikan  kewenangan  untuk  mengelola  sumber  daya  di  wilayah  laut.  Tetapi  ketentuan
3 Rokhimin Dahuri, “Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Jurnal Mimbar, Volume XVII No. 2 April - Juni 2001, hlm. 141.
4 Akhmad  Solihin  dan  Arif  Satria,  “Hak  Ulayat  Laut  di  Era  Otonomi  Daerah  sebagai  Solusi  Pengelolaan  Perikanan Berkelanjutan:  Kasus  Awig-awig  di  Lombok  Barat,  Sodality:  Jurnal  Transdisiplin  Sosiologi,  Komunikasi,  dan  Ekologi Manusia, Vol. 01, No. 01, April 2007, hlm. 68.
5 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 7.
ini  kemudian  digugurkan  oleh  Pasal  27  ayat  (1)  UU  No.  23/2014  yang  menegaskan  bahwa Daerah  Provinsi  diberikan  kewenangan  untuk  mengelola  sumber  daya  laut  yang  ada  di wilayahnya. Selain itu, Pasal 14 ayat (1) UU No. 23/2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  provinsi.  Dengan  berlakunya  UU  No. 23/2014  kewenangan  pemerintah  daerah  provinsi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  laut menjadi  0-12  mil.  Ketentuan  tersebut  mencabut  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota dalam  pengelolaan  sumber  daya  laut.  Konsep  dekonsentrasi  lebih  ditonjolkan  oleh  UU  No. 23/2014 dimana pemerintah daerah provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber laut  termasuk  perikanan  yang  ada  di  wilayahnya,  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah pusat.
Namun  kewenangan  pengelolaan  perikanan  oleh  pemerintah  provinsi  ini  ternyata memunculkan kritikan. Kebijakan resentralisasi dalam pengelolaan perikanan dianggap tidak sejalan  dengan  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya.  Selain  itu,  dikhawatirkan  kebijakan dekonsentrasi  dalam  hal  pengelolaan  perikanan  ini  berdampak  pada  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  perikanan  guna  mewujudkan  pengelolaan  perikanan  yang  berkelanjutan dan  menyejahterakan.  Oleh  sebab  itu,  tulisan  ini  menggali  pemikiran  mengenai  implikasi kebijakan  resentralisasi  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  sumber  daya perikanan  dan  model  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  berbasis  masyarakat  di  era resentralisasi kewenangan pemerintah daerah.

## PEMBAHASAN

## A. Implikasi  Kebijakan  Resentralisasi  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
Otonomi  daerah  merupakan  amanah  dari  UUD  NRI  1945  yang  membagi  wilayah Indonesia  atas  daerah-daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  yang  masing-masing  memiliki pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1).  Pemerintahan daerah provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  tersebut  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Termasuk desentralisasi pengelolaan sumber daya perikanan.
Desentralisasi  pengelolaan  wilayah  laut  di  Indonesia  sangat  penting  dilaksanakan. Salah  satu  aspek  penting  dari  otonomi  daerah  yang  diatur  dalam  UU  No.  22/1999,  yang kemudian  diganti  dengan  UU  No.  32/2004  dan  diganti  menjadi  UU  No.  23/2014  adalah pemberian wewenang pengelolaan wilayah laut kepada daerah provinsi, kabupaten/kota.
Otonomi pengelolaan sumber daya perikanan sejalan dengan konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam sebagaimana ditegaskan pada Pasal 33 ayat (3) UU NDRI 1945. Konstitusi  mengamanatkan  bahwa  sumber  daya  alam  dikuasai  oleh  negara  dan  digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Konstruksi  penafsiran  atas  ketentuan  tersebut  bahwa  rakyat  memberikan  mandat kepada  negara  untuk  mengadakan  kebijakan  ( beleid )  dan  tindakan  pengurusan ( bestuursdaad ),  pengaturan  ( regelendaad ),  pengelolaan  ( beheersdaad )  dan  pengawasan ( toezichthoudensdaad )  untuk  tujuan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. 6 Pemerintah
6 Irfan  Nur  Rachman,  Politik  Hukum  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Menurut  Pasal  33  UUD  1945,  Jurnal  Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 205 (191-212)
hanyalah  sebagai  personifikasi  rakyat  yang  memiliki  kewenangan  mengelola  sumber  daya alam, namun pemilik sesungguhnya adalah rakyat Indonesia. 7
Desentralisasi  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  merupakan  wujud  demokratisasi lantaran membuka peluang partisipasi bagi nelayan lokal dalam pengelolaannya. Diharapkan masyarakat  dapat  terlibat  mulai  dari  perencanaan  hingga  pengawasan  terhadap  pengelolaan sumber  daya  alam  lantaran  dekatnya  jarak  antara  pengambil  keputusan  ( decision  maker ) dengan nelayan lokal.
Harapan ini mulai mendapatkan jalannya sejak rezim orde baru runtuh dan berlakunya UU  No.  22/1999.  Konsep  otonomi  daerah  yang  dikembangkan  sebagai  nuansa  baru merupakan  lompatan  jauh  ke  depan  dalam  pelaksanaan  pemerintahan.  Konsep  sentralisasi yang  dianut  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan  di  Daerah  (UU  No.  5/1974)  diganti  konsep  desentralisasi.  UU  No.  22/1999 lebih menempatkan kewenangan otonomi secara utuh di tingkat kabupaten/kota. Kewenangan yang diberikan kepada daerah didasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata  dan  bertanggung  jawab.  Kewenangan  otonomi  luas  merupakan  keleluasaan  daerah menyelenggarakan pemerintahan atas kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan  yang secara mutlak dimiliki oleh pemerintah pusat  yakni di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  wajar  jika  ada  yang  berpandangan  bahwa  UU  No. 22/1999  berisi  otonomi  daerah  yang  paling  liberal  di  dunia.  Bahkan  luasnya  kewenangan yang  diserahkan  kepada  daerah  membuat  Undang-Undang  tersebut  mendekatkan  Indonesia ke sistem federasi. 8
Setelah UU tersebut diberlakukan selama kurun waktu 2001-2004 dirasakan banyak hal yang  kurang  sesuai  dan  kurang  bermanfaat.  Sebagian  kalangan  menyatakan  menyampaikan pandangan  optimis  dan  tidak  sedikit  pula  yang  berpandangan  pesimis.  UU  ini  dianggap menjadi  penyebab  lahirnya  arogansi  kedaerahan  yang  sempit,  sekat-sekat  yang  kaku  dan menghalangi  terjalinnya  kerja  sama  antar  daerah.  Persaingan  yang  tidak  sehat  ini  akan memicu  berkembangnya  berbagai  pungutan  di  daerah  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  kontra  produktif.  UU  ini  juga  dianggap  sebagai  penyebab  maraknya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada di daerah seiring dengan meningkatnya laju eksploitasi sumber daya alam untuk mengejar peningkatan PAD.
Alasan-alasan di atas menjadi dasar bagi perubahan UU No. 22/1999 menjadi UU No. 32/2004  yang  dianggap  memulai  proses  menarik  kembali  urusan  pemerintahan  yang  sudah dilimpahkan  ke  daerah.  UU  No.  32/2004  dianggap  menghadirkan  keseimbangan  antara sentralisasi dan desentralisasi.
Semangat untuk resentralisasi kewenangan juga tergambar pada UU No. 23/2014 yang mengubah  UU  No.  32/2004  dan  dianggap  sebagai  penyempurna  proses  sentralisasi  yang sudah dimulai sejak UU No. 32/2004. UU No. 23/2014 menarik banyak urusan pemerintahan yang  pernah  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  pada  sektor  perikanan dan  kelautan.  UU  ini  telah  menghapus  mengakibatkan  titik  berat  otonomi  daerah  di
7 Slamet  Suhartono,  “Desentralisasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan Masyarakat”, DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9, No. 18, Pebruari 2013, hlm. 110 (110 – 121)
8 Rizky  Setiawan,  “Implikasi  Perubahan  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  Terhadap  Kewenangan  Tata Kelola Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Pemerintahan Daerah di Indonesia”, Jurnal Kajian Pemerintahan Volume IV Nomor 1 Maret 2018, hlm. 73 (71-86)
kabupaten/kota  dengan  menyerahkan  sebagian  besar  kewenangannya  ke  pemerintah  daerah provinsi.
UU  No.  23/2014  membangun  ruang  terpusat  baru  dengan  menempatkan  kewenangan yang lebih besar di provinsi dibanding kabupaten/kota. Bahkan dapat dikatakan, berdasarkan UU  tersebut,  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  sebenarnya  tidak  secara  utuh  memiliki kewenangan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  perikanan.  Pasal  14  ayat  (1)  UU  No.  23/2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan kelautan dibagi antara pemerintah pusat  dan  daerah  provinsi.  Oleh  sebab  itu,  pada  dasar  pemerintah  kabupaten/kota  tidak memiliki  kewenangan  dalam  mengelola  urusan  kelautan  dan  perikanan.  Pasal  12  ayat  (3) poin  (a)  menegaskan  bahwa  pemerintah  daerah  provinsi  memiliki  kewenangan  dalam pengelolaan potensi  lautnya hingga 12 mil.  Selanjutnya kewenangan daerah provinsi  di  laut sesuai Pasal 27 UU No. 23/2014  yakni daerah provinsi diberi  kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
UU  No.  32/2004  dianggap  memberikan  dampak  negatif.  Gubernur  dinilai  gagal mencegah abuse  of  power dari  pemerintah  kabupaten/kota  yang  mengakibatkan  kerusakan lingkungan  yang  parah  akibat  eksploitasi  pemerintah  daerah/kota  dalam  rangka meningkatkan PAD. Oleh sebab itu, UU  No. 23/2014  memberikan penguatan status  kepada posisi pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan kekuasaan pemerintah pusat sebagai suatu  daerah  otonomi  dengan  menarik  urusan-urusan  yang  selama  ini  ditangani  oleh pemerintah kabupaten/kota.
Regulasi  ini  pada  akhirnya  memunculkan  sejumlah  implikasi  terhadap  pengelolaan sumber  daya  perikanan.  Pemangkasan  kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota  berimplikasi pada  sejumlah  hal.  Pemerintah  kabupaten/kota  yang  sebelumnya  memiliki  kewenangan zonasi  laut  0-4  mil,  kini  kewenangan  tersebut  diambil  alih  oleh  pemerintah  provinsi  yang memiliki kewenangan 0-12 mili, dari sebelumnya 4-12 mil.
Dengan  luas  wilayah  pengelolaan  yang  kini  dimilikinya,  maka  pemerintah  provinsi berwenang untuk mengelola ruang laut seperti penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. Kewenangan lain yang dimiliki oleh provinsi yakni  penerbitan  IUP  di  bidang  pembudidayaan  ikan  yang  usahanya  lintas  daerah kabupaten/kota  dalam  1  daerah  provinsi,  penetapan  lokasi  pembangunan  serta  pengelolaan pelabuhan  perikanan  provinsi,  serta  penerbitan  izin  usaha  perikanan  tangkap  untuk  kapal perikanan, pendaftaran kapal perikanan, dan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
Di  bidang  kelautan  dan  perikanan,  pemerintah  kabupaten  kota  hanya  memiliki kewenangan  dalam  hal  pemberdayaan  nelayan  kecil  di  daerah  kabupaten/kota,  pengelolaan dan  penyelenggaraan  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI),  penerbitan  IUP  di  bidang pembudidayaan  ikan  yang  usahanya  dalam  1  (satu)  daerah  kabupaten/kota,  pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
Kewenangan  yang  begitu  besar  yang  dimiliki  pemerintah  provinsi  pada  satu  sisi  dan kewenangan  yang  begitu  kecil  yang  dimiliki  daerah  kabupaten/kota  berimplikasi  pada pelayanan  publik,  partisipasi  masyarakat,  dan  pengawasan.  Pada  aspek  pelayanan  publik tentu  akan  berdampak  pada  pelayanan  perizinan  kapal  perikanan,  khususnya  terkait kemampuan  pemerintah  provinsi  dalam  mengurus  perizinan  ratusan  ribu kapal  perikanan  di wilayahnya  serta  nelayan  yang  berada  di  pelosok  akan  mengalami  kesulitan  ketika mengajukan perizinan karena akan mengeluarkan biaya dan waktu  yang lebih besar. Hal ini
tentunya  bertentangan  dengan  prinsip  pelayanan  publik  yang  baik  dan  tidak  mencerminkan tujuan  dari  desentralisasi,  karena  salah  satu  tujuan  utama  dalam  pelaksanaan  desentralisasi adalah  memberikan  kemudahan  akses  kepada  masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  mereka butuhkan.
Resentralisasi  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  juga  dikhawatirkan  akan  mengarah pada  pengelolaan  yang  dilakukan  tanpa  memperhatikan  kondisi  riil  lingkungan  laut  serta kurang  memperhatikan  partisipasi  dan  aspirasi  masyarakat  di  sekitar  wilayah  laut  yang dikelola.  Padahal  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  begitu penting  agar  dapat  mewujudkan  pengelolaan  perikanan  yang  berkelanjutan  dan menyejahterakan.
Jika  desentralisasi  diperlukan  untuk  mengefektifkan  pengelolaan  dan  pengawasan sumber  daya  laut,  serta  menghilangkan  peminggiran  kepentingan  masyarakat  lokal,  maka resentralisasi  justru  akan  membuat  pengawasan  menjadi  kurang  optimal  karena  luasnya wilayah  yang  masuk  dalam  kewenangan  pemerintah  provinsi.  Kegiatan  pengawasan perikanan agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Pengawasan yang lemah hanya akan memicu timbulnya berbagai  permasalahan  lingkungan.  Kurangnya  pengawasan  pelaksanaan  hukum  baik  di tingkat  bawah  (masyarakat)  maupun  tingkat  atas  (pemerintah)  membuat  kecenderungan kerusakan lingkungan lebih parah.
Berbeda  halnya  jika  kewenangan  pengawasan  ada  pada  pemerintah  kabupaten/kota, maka diharapkan masyarakat dapat turut serta dalam pengawasan. Resentralisasi yang saat ini berjalan  hanya  akan  mengakibatkan  banyak  penggunaan  alat  tangkap  yang  tidak  ramah lingkungan,  yang  tidak  dapat  dikontrol  oleh  pemerintah.  Begitu  pula  penangkapan  sumber daya laut yang dilindungi.
Hasil  penelitian  di  beberapa  wilayah  di  Pantura  menunjukkan  bahwa  banyak  alat tangkap  ramah  lingkungan  yang  dimodifikasi  sedemikian  rupa  oleh  nelayan,  sehingga menjadi semi trawl. Hal itu sangat sulit dideteksi oleh aparat, karena modifikasi dilakukan di tengah laut, dengan cara yang sangat cepat. Akan tetapi, kegiatan yang tidak terdeteksi oleh aparat  itu  dapat  dilihat  dengan  mudah  oleh  masyarakat,  sehingga  sebetulnya  sangat  mudah ditanggulangi jika masyarakat diberikan wewenang untuk itu. 9
Meningkatnya  kewenangan  provinsi  juga  berdampak  pada  makin  tidak  pedulinya kabupaten/kota  atas  wilayah  lautnya.  Apabila  selama  ini  kabupaten/kota  dapat  menikmati pungutan izin penangkapan ikan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), maka dengan tidak  diberinya  kewenangan  daerah  kabupaten/kota  maka  akan  membawa  dampak menurunnya  PAD  perikanan  sehingga  bisa  berdampak  pada  penurunan  anggaran  perikanan daerah. 10
Pemangkasan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya perikanan bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi sebagaimana yang ditegaskan dalam sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan distribusi  ini  juga  diturunkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perikanan  (UU  No.  45/2009).  Pasal  2  UU  No.  45/2009  tersebut  menegaskan  bahwa  usaha pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan,
9 Masyhuri Imron, “Otonomi Daerah dan Permasalahannya dalam Pengelolaan Kelautan, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 13 No. 1 Tahun 2011, hlm. 97-116 (105)
10 Indra Yulianingsih, “Dimensi Keadilan Pengelolaan Perikanan Tangkap dalam Perspektif Otonomi Daerah”, Jurnal Yuridika, Volume 32 No. 1, Januari 2017, hlm. 79 (57-83)
asas kemitraan, asas kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi,  asas  kelestarian,  dan  asas  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Maksud  dari  asas keadilan  yakni  pengelolaan  perikanan  harus  mampu  memberikan  peluang  dan  kesempatan yang  sama  secara  proporsional  bagi  seluruh  warga  negara  tanpa  kecuali.  Prinsip  keadilan distributif  ini  akan  dapat  terwujud  jika  pemerintah  kabupaten/kota  diberi  kewenangan  yang lebih sebagaimana diatur pada UU No. 32/2004 lantaran sebagaimana diketahui bahwa basis masyarakat nelayan itu berada pada wilayah pesisir di kabupaten/kota.

## B. Model  Pengelolaan  Sumber  Daya  Perikanan  Berbasis  Masyarakat  di  Era Resentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kebijakan  resentralisasi  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  sumber daya  perikanan  menimbulkan  persoalan.  Besarnya  kewenangan  yang  kini  dimiliki  oleh pemerintah  provinsi  menjadi  tantangan  tersendiri  lantaran  luasnya  cakupan  wilayah  yang menjadi  kewenangannya  hingga  akhirnya  muncul  persoalan  berupa  tidak  optimalnya pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi.  Terlebih  kondisi  sumber  daya perikanan  yang bersifat common property (milik bersama) dengan akses yang bersifat quasi open  access mendorong  manusia  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  perikanan  secara bersama-sama  dan  bebas  berlomba-lomba  dalam  mengeksploitasi  sumber  daya  perikanan hingga  akhirnya  laut  tidak  mampu  lagi  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia  dan  menjadi rusak.
Politik  hukum  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  saat  ini  menghendaki  titik  berat pengelolaan  sumber  daya  perikanan  berada  di  pemerintah  provinsi  dengan  menyisakan sedikit  kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota.  Namun  secara  teori  dan  prinsip,  ada  satu upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengefektifkan  dan  mengefisienkan  kinerja  pemerintah provinsi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  yakni  dengan  mengembangkan  model pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat yang optimal.
Pemerintah  memang  dituntut  untuk  mengelola  sumber  daya  perikanan  secara  optimal karena  pemerintah  memiliki  keahlian  dan  dana  yang  memadai.  Akan  tetapi,  adanya keterbatasan-keterbatasan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah,  maka  tidak  mungkin  pemerintah melakukannya sendiri tanpa peran serta masyarakat.
Krisis dalam pengelolaan sumber daya perikanan sebagai akibat dari pemanfaatan yang tidak bijaksana seharusnya disikapi dengan mengubah paradigma manajemen yang selama ini bertumpu  pada  pemerintah  ( government-centred  regulation )  ke  paradigma  manajemen  yang memberikan  ruang  yang  lebih  kepada  masyarakat  pengguna  dalam  proses  perumusan  dan implementasi  kebijaksanaan.  Bentuk  manajemen  pengelolaan  yang  diharapkan  dapat mengatasi  persoalan  tidak  optimalnya  kinerja  pemerintah  provinsi  dalam  mengelola  sumber daya  perikanan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  perikanan  yang  tidak  bijaksana  adalah  ko- manajemen perikanan ( fisheries co- management ).
Menurut  Jentoft  sebagaimana  dikutip  oleh  Baino  Ali  Imron 11 ,  Ko-manajemen perikanan  merupakan  suatu  pengaturan  ( arrangement )  dimana  pengelolaan  sumberdaya merupakan  tanggungjawab  bersama  antara  pemerintah  dan  masyarakat  ( user  group )  dan dipertimbangkan  sebagai  suatu  pemecahan  atas  berkembangnya  permasalahan  eksploitasi sumberdaya perikanan yang berlebihan.
11 Baino  Ali  Imron,  “Implementasi  dan  Permasalahan  Model  Co-Manajemen  Dalam  Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan, Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan Volume 4, No. 1, Februari 2013, hlm. 46 (43-55)
Ko-manajemen  perikanan  ini  menggabungkan  antara  pengelolaan  sumberdaya  yang sentralistis  yang  selama  ini  banyak  dilakukan  oleh  pemerintah  ( government  based management )  dengan  pengelolaan  sumberdaya  yang  berbasis  masyarakat  ( community  based management ) 12 . Melalui model ini, pengelolaan sumberdaya perikanan dilaksanakan dengan mengintegrasikan  lembaga-lembaga  terkait  terutama  masyarakat  dan  pemerintah  serta stakeholder lainnya dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan.
Sevaly Sen dan Nielsen memaparkan ada 5 (lima) bentuk pengelolaan yakni instruktif, konsultatif, kooperatif, pengarahan, dan informatif. Jika digambarkan dalam bentuk diagram, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini:
Jika  dilihat  dari  gambar  di  atas,  maka  bentuk  pengelolaan  yang  paling  dasar  adalah pengelolaan  instruktif  dimana  peran  masyarakat  mendapatkan  porsi  kecil.  Dalam pengelolaannya memang melibatkan masyarakat, namun masyarakat bersifat pasif dan hanya menerima dan menjalankan keputusan  yang sudah diambil oleh pemerintah. Adapun bentuk pengelolaan  yang  memberikan  porsi  lebih  banyak  kepada  masyarakat  yakni  bentuk pengelolaan  yang  bersifat  informatif  dimana  pemerintah  sepenuhnya  mendelegasikan wewenang  pengelolaan  kepada stakeholder ,  dan stakeholder menginformasikan  kepada pemerintah tentang keputusan-keputusan yang sudah diambil.
Dari kelima bentuk pengelolaan tersebut, bentuk pengelolaan yang paling ideal adalah pengelolaan kooperatif, pemerintah bersama dengan stakeholder dalam posisi sebagai partner yang berada dalam porsi yang sama dalam membuat keputusan. Pengelolaan kooperatif inilah yang dimaksud sebagai ko-manajemen.
Dalam  pelaksanaannya,  Jentoft  membedakan  pengelolaan  yang  bersifat  kooperatif  itu dalam  tiga  bentuk,  yaitu:  (1)  Pemerintah  dan  masyarakat  duduk  bersama  untuk  membuat aturan-aturan  pengelolaan,  (2)  Pemerintah  menyerahkan  sepenuhnya  kepada  masyarakat untuk  membuat  aturan  pengelolaan  dan  mengadopsinya  dalam  peraturan  perundang-
12 A.  Muluk  Alains,  et  al.,  “Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan  Berbasis  Masyarakat  (Pspbm)  Melalui  Model  Co- Management Perikanan”,   Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.2, Desember 2009, hlm. 174. (172 – 198).
undangan,  dan  (3)  Masyarakat  mengikuti  aturan  pengelolaan  yang  sudah  ditentukan  oleh pemerintah dengan modifikasi tertentu disesuaikan dengan kondisi lokal.
Sebenarnya bentuk pengelolaan sumber daya perikanan oleh masyarakat sudah berjalan di  sejumlah  daerah  di  Indonesia  melalui  praktik-praktik  tradisional  pengelolaan  perikanan. Namun  di  era  pengelolaan  sentralistik,  banyak  sekali  praktik-praktik  tradisional  yang  pada akhirnya mati akibat homogenisasi hukum dan pemonopolian pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat.
Contoh  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  oleh  masyarakat  yakni  Awig-awig  di Lombok, sebuah kearifan lokal yang membentuk kebijakan berupa norma berisi larangan dan sanksi  mengenai  sektor  perikanan.  Awig-awig  m  erupakan  aturan  yang  dibuat  berdasarkan kesepakatan  masyarakat  untuk  mengatur  masalah  tertentu  dengan  maksud  memelihara ketertiban  dan  keamanan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Awig-awig  mengatur  perbuatan yang  boleh  dan  yang  dilarang,  sanksi,  serta  orang  dan  lembaga  yang  diberi  wewenang  oleh masyarakat untuk menjatuhkan sanksi.
Contoh  lainnya  yakni  Panglima  Laot  di  Aceh.  Panglima  Laot  merupakan  pemangku adat  yang  berperan  sebagai  penegak  hukum  adat  laot.  Hukum  adat  laot  merupakan  hukum- hukum  adat  yang  diberlakukan  oleh  masyarakat  nelayan  Aceh  untuk  menjaga  ketertiban dalam  penangkapan  ikan  dan  kehidupan  masyarakat  nelayan  di  pantai.  Hukum  adat  laot mengatur  mengenai  2  hal,  yaitu  tata  cara  penangkapan  ikan/meupayang  di  laut  dan  cara penyelesaian bila terjadi sengketa adat antar nelayan laut. 13
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  pengembangan  model  pengelolaan  perikanan  ko- manajemen  sangat  dimungkinkan  karena  sebetulnya  nilai-nilai  pengelolaan  perikanan  oleh masyarakat  sudah  hidup  di  masyarakat.  Tinggal  kemauan  politik  dari  pemerintah  untuk mewujudkannya  sebagai  bentuk  upaya  untuk  menyeimbangkan  kebijakan  resentralisasi kewenangan.

## PENUTUP
1. Kebijakan  resentralisasi  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  membuat  titik berat  otonomi  daerah  ada  pada  pemerintah  provinsi  dengan  menyisakan  sedikit kewenangan  untuk  pemerintah  kabupaten/kota.  Kebijakan  ini  berimplikasi  pada pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang kurang optimal.
2. Dalam  rangka  mengimbangi  kebijakan  resentralisasi  kewenangan  pengelolaan  sumber daya perikanan, maka perlu dikembangkan model pengelolaan perikanan  ko-manajemen untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Djoko Tribawono, 2013. Hukum Perikanan Indonesia , Edisi Kedua (Revisi), Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nuddin  Harahab,  et  al.,  2021. Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan  Tangkap  untuk  Mencapai Keberlanjutan , Malang: UB PressMalang. Takdir Rahmadi, 2016. Hukum Lingkungan di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers.
13 T. Muttaqin Mansur, “Kedudukan Hukum Adat La’ot Dalam Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Kanun No. 50 Edisi April 2010, hlm. 196. (196-205).

## SUMBER LAIN:
Akhmad  Solihin  dan  Arif  Satria,  “Hak  Ulayat  Laut  di  Era  Otonomi  Daerah  sebagai  Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat, Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol. 01, No. 01, April 2007.
A. Muluk Alains, et al., “Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (Pspbm) Melalui Model Co-Management Perikanan”,   Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Vol.  10,  No.2, Desember 2009.
Baino  Ali  Imron,  “Implementasi  dan  Permasalahan  Model  Co-Manajemen  Dalam  Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan Volume 4, No. 1, Februari 2013.
Indra  Yulianingsih,  “Dimensi  Keadilan  Pengelolaan  Perikanan  Tangkap  dalam  Perspektif  Otonomi Daerah”, Jurnal Yuridika, Volume 32 No. 1, Januari 2017.
Irfan  Nur  Rachman,  Politik  Hukum  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Menurut  Pasal  33  UUD  1945,
Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016.
Masyhuri  Imron,  “Otonomi  Daerah  dan  Permasalahannya  dalam  Pengelolaan  Kelautan,  Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 13 No. 1 Tahun 2011.
Rizky Setiawan, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Kewenangan Tata  Kelola  Pemanfaatan  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Oleh  Pemerintahan  Daerah  di Indonesia”, Jurnal Kajian Pemerintahan Volume IV Nomor 1 Maret 2018.
Rokhimin  Dahuri,  “Pengelolaan  Ruang  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan  Seiring  dengan  Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Jurnal Mimbar, Volume XVII No. 2 April - Juni 2001.
Slamet  Suhartono,  “Desentralisasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9, No. 18, Pebruari 2013.
T. Muttaqin Mansur, “Kedudukan Hukum Adat La’ot Dalam Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Kanun No. 50 Edisi April 2010.