IDJ , Volume 4, Issue 2 (2023), pp. 138-154 doi: 10.19184/idj.v4i2.44144 © University of Jember, 2023 Published online November 2023

## Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Andi Muhammad Resky Kalo
Universitas Surabaya, Indonesia

## Wafia Silvi Dhesinta Rini
Universitas Surabaya, Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika perubahan pengaturan   pengaturan jenis  retribusi  perizinan  tertentu  setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022 tentang  Hubungan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bawa Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) mencabut  Undang-Undang  existing  sebelumnya  yakni  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah .  Kedua, UU  HKPD  mengatur  retribusi  Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA), dan Pengelolaan Pertambangan. Ketiga, politik hukum perubahan pengaturan retribusi  perizinan tertentu dilatarbelakangi beberapa alasan diantaranya adalah: (a) adanya upaya sinkronisasi antara UU Cipta Kerja dan UU HKPD; (b) Naskah  Akademik  UU  Cipta  Kerja  dan  UU  HKPD  yang  tidak  komprehensif;    (c)  kebijakan penyederhanaan  mekanisme  dan  syarat  perizinan  untuk  memperkuat  iklim  investasi. Legal  policy penerbitan  UU  HKPD  menimbulkan  implikasi  yuridis  terhadap  daerah  seperti  adanya  reduksi kewenangan  otonomi  daerah  karena  beberapa  izin  yang  menjadi  dasar  pungutan  retribusi  daerah ditarik oleh pemerintah pusat. Demikian menjadikan kewenangan dalam pengenaan retibusi perizinan bersifat sentralistik dan berakibat terhadap pengurangan potensi Pendapatan Asli Daerah.
Kata Kunci: Retribusi Perizinan, Politik Hukum, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

## Abstract
This research aims to determine the dynamics of changes in the regulation of certain types of licensing fees after the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations. The results of this research show that first, Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations (UU HKPD) revokes the previous law, namely Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. Second, the HKPD Law regulates levies for Building Approval (PBG), Use of Foreign Workers (PTKA), and Mining Management. Third, the legal politics  of  changes  to  certain  licensing  levy  regulations  are  motivated  by  several  reasons,  including:  (a)  efforts  to synchronize the Job Creation Law and the HKPD Law; (b) Academic texts of the Job Creation Law and the HKPD Law which are not comprehensive; (c) policy of simplifying licensing mechanisms and requirements to strengthen the investment climate. The legal policy of issuing  the HKPD Law has had juridical implications for regions, such as a reduction in regional autonomy authority because several permits which are the basis for regional levies have been withdrawn by the central government. This makes the authority to impose licensing fees centralized and results in a reduction in the potential for Regional Original Income . Keywords: Licensing Levy, Legal Politics, Central and Regional Financial Relations.

## I. PENDAHULUAN
Hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  sering  kali  tidak  bisa dilepaskan dengan pembicaraan mengenai keuangan. Hal ini sejalan dengan adanya pelimpaan urusan pemerintahan konkuren yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Sebelumnya,  hal  mengenai  hubungan  keuangan  pusat  dan daerah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  PDRD).  Mutakhir,  pada  tahun  2022, pemerintah  dan  DPR  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut dengan  UU  HKPD).  Undang-undang  ini  dikeluarkan  sebagai  penyempurnaan  dari pelaksanaan  hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  yang bertujuan untuk mengatur alokasi sumber daya nasional secara efisien, transparan, akuntabel, dan  berkeadilan  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  seluruh  Negara Kesatuan Republik Indonesia . 1
Otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian  paling  baru  diganti  dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Otonomi  Daerah.  Secara  yuridis, beleid ini memberikan  kewenangan  kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengawasi kepentingan  masyarakat  sesuai  dengan  keinginannya  sendiri.  Pemerintahan  daerah  dapat menyelenggarakan  urusan  selain  enam  (enam)  urusan  absolut  secara  mandiri  melalui  asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, tugas pembantuan dapat digunakan untuk  mendanai  urusan  selain  urusan  absolut  melalui  belanja  APBN.  Pemerintah  memberi daerah  dan/atau  desa  tugas  pembantuan,  dimana  kepala  daerah  harus  melaporkan  dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada pemerintah yang menugaskan.
Salah  satu  tujuan  utama  otonomi  daerah  adalah  memberikan  kepada  daerah kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masing- masing daerah. Oates dalam Astuti menyatakan bahwa desentralisasi  fiskal akan  membuat alokasi  sumber  daya  lebih  efisien  dan  ekonomis  karena  pemerintah  daerah  akan  lebih memahami  apa  saja  kebutuhan  daerahnya  sendiri. 2 Hal  Ini  akan  membuat  pengelolaan keuangan  lebih efisien dan tepat sasaran. Daerah dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka  miliki  sesuai  dengan  kebutuhan,  karena  mereka  memahami  kebutuhan  masing- masing. Dalam sistem sentralisasi fiskal, pemerintah pusat bertanggung jawab atas keuangan daerah.  Hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  harus  diatur  sebagai akibat dari otonomi daerah.
Menurut  UU  HKPD,  pemerintah  daerah  berhak  untuk  mengatur  pendapatan  dan pengeluaran  yang  dibutuhkan  untuk  memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat sebagai  konsekuensi  yuridis  atas  dianutnya  sistem  desentralisasi  .  Agar  pemerintah  daerah dapat memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien, APBD harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai. Untuk itu, selain mengandalkan Pendapatan Asli  Daerah  (selanjutnya  disebut  dengan  PAD),  Pemerintah  pusat  juga  memberikan  dana
1 Desain Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , PSHK FH UII (2022) h.2.
2 Astuti W, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan” (2015) 6:1 Jurnal EBBANK. .
perimbangan  kepada  daerah  untuk  mendukung  otonomi  daerah.  Hal  ini  bertujuan  untuk mengurangi  perbedaan  fiskal  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Guna mencegah  ketimpangan  antara  daerah,  pemerintah  pusat  memberikan  dana  perimbangan kepada  pemerintah  daerah  karena  perbedaan  kemampuan  keuangan  daerah.  Dana perimbangan  dimaksudkan  untuk  mendorong  pembangunan  daerah  dengan  tujuan menyeimbangkan  keuangan  antar  pemerintahan  dan  secara  bertahap  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan memberikan dana perimbangan kepada daerah, pemerintah pusat  dapat  meningkatkan  ekonomi  daerah,  yang  pada  gilirannya  akan  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  dari  pajak,  retribusi,  hasil  pengelolaan  kekayaan  dareah  yang dipisahkan,  dan  pendapatan  lainnya  yang  sah.  Beberapa  bentuk  dana  perimbangan  yang diberikan oleh pusat kepada daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) 3
Ketiga  jenis  dana  perimbangan  ini  memiliki  karateristik  yang  berbeda.  Pemerintah daerah  menerima  DAU  dari  pemerintah  pusat  dalam  bentuk  gelondongan  yang  dapat digunakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  memberikan  pelayanan  publik.  Berbeda  dengan DAK yang mana diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan ditetapkan oleh pemerintah pusat dan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni DAK yang diperuntukkan guna pembangunan infrastruktur (disebut dengan DAK fisik) dan DAK non- fisik yang digunakan selain untuk Pembangunan infrastruktur. . Pemerintah juga memberikan DBH kepada daerah selain DAU dan DAK. Bagi Hasil Pajak (DBH-Pajak) dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH- SDA)  adalah  dana  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  dalam  proporsi tertentu sebagai imbal jasa atas pendapatan pemerintah pusat yang bersal dari daerah. 4
Pemberian  dana  perimbangan  kepada  pemerintah  daerah  diharapkan  dapat mewujudkan  adanya  otonomi.  Dana  perimbangan  yang  diberikan  ke  pemerintah  daerah diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di daerah dan secara bertahap  pemerintah daerah  dapat  mandiri  dan  menutup  pengeluarannya  dengan  pendapatan  yang  berasal  dari pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan kehendak konstitusi khususnya dalam Pasal 18A aayat (2) yang secara expressive verbis menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan  daerah  diatur  dan  dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras  berdasarkan undangundang. Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia melengkapi  penyelenggaraan negara  dan  perbaikan  masyarakat  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan tidak memihak. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki hak dan komitmen untuk mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya  untuk  memastikan  produktivitas  dan kelangsungan hidup organisasi pemerintahan dan pemerintahannya. 5
Ratio  legis  pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan  sala  satunya  dapat diketahui melalui penyusunan naskah akademik. Naskah akademik pembentukan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya mengatur mengenai landasan secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Melalui naskah akademik pula tergambar suasana kebatinan dalam pembentukan
3 Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
4 Ibid.
5 Agustina  Oesi,  “Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Tingkat  Kemandirian  Daerah  di  Era Otonomi  Daerah:  Studi  Kasus  Kota  Malang  (Tahun  Anggaran  2007- 2011)”  (2013)  Jurnal  Ilmu  Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.
sebuah  undang-undang.  Oleh  karena  itu,  tujuan-tujuan  dari  pembentukan  hukum  dapat ditelaah yang mana tidak menutup kemungkinan ada unsur politik yang masuk dalam proses tersebut. Hukum atau yang secara lebih spesifik lagi peraturan perundang-undangan adalah produk politik. 6 Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari politik  hukumnya.  Arah  kebijakan  hukum  suatu  negara  ditentukan  oleh  politik  hukum tersebut. Dengan demikian, politik hukum merupakan serangkaian  konsep, asas,  kebijakan dasar,  dan  pernyataan  kehendak  penguasa  negara  yang  mengandung  politik  pembentukan hukum,  politik  penentuan  hukum,  dan  politik  penerapan  serta  penegakan  hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk,  maupun  isi  hukum  yang  akan  dibentuk,  hukum  yang  berlaku  di  wilayahnya  dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara. 7 Tak lain, dengan penerbitan dari UU HKPD pasti ada alasan logis mengapa undang-undang tersebut diterbitkan.
Salah  satu  pergeseran  pengaturan  dalam  UUHKPD  adalah  mengenai  pengaturan retribusi  perizinan  tertentu.  Retribusi  merupakan  pungutan  resmi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  yang  berbeda  secara  filosofis  dengan  pajak  ataupun  sumbangan.  Karakteristik utama  dari  retribusi  adalah  adanya  prestasi  berupa  jasa  timbal  balik  yang  langsung  dapat dirasakan. Hasil dari pungutan retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi  yang  bersangkutan  dan  pelaksanaannya  umumnya  bersifat  ekonomis. 8 Retribusi menjadi  salah  satu  sumber  PAD  di  samping  pajak  daerah  sehingga  keberadaan  retribusi menjadi  hal  yang  penting  guna  peningkatan  pelayanan  jasa  public  di  daerah.  Menariknya, pasca  pengundangan  UUHKPD,  terdapat  pergeseran  pengaturan  mengenai  retribusi khususnya  pada  bidang  perizinan  tertentu  yang  berdampak  pada  kapasitas  fiscal  daerah. Tulisan  ini  hendak  menganalisis  perubahan  pengaturan  retribusi  perizinan  tertentu  yang termuat  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  Bagaimana  politik  hukum perubahan  pengaturan  jenis  retribusi  perizinan  tertentu  pasca  diterbitkannya  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adala  yuridis  normative  dengan menggunakan  studi  kepustakaan.  Telaah  dilakukan  terhadap    bahan  hukum  primer  dan sekunder  sebagai  basis  data  sekunder.  Penulis  berfokus  pada  kajian  untuk  telaah  berbagai literatur  berkenaan  dengan  konsep  dalam  hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang dielaborasi dengan peraturan-peraturan mengenai keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan  daerah.  Langkah  analisis  digunakan  dengan  terlebih  dahulu  menguraikan politik  hukum  pembentukan  UUHKPD  dengan  mengkaitkannya  dengan  aturan  pada retribusi  perizinan  tertentu.  Selanjutnya,  pengaturan  retribusi  perizinan  tertentu  dalam UUHKPD akan dianalisis dengan konsep-konsep dalam perspective otonomi daerah.
6 Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 2009) h. 4.
7 Ibid.
8 Taniya Setiarni Putri, “Pelanggaran Hukum Dalam Pemungutanretribusi Imbyang Tidak Sesuai Dengan Uu Nomor  28 Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah” (2023)  2:1 Jurnal Klasula: Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana , h. 2.

## III. PEMBAHASAN

## A. Politik Hukum Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Konstruksi Otonomi Daerah
Hubungan  keuangan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  pada  umumnya  terefleksi melalui intergovernmental  fiscal  relations . 9 Artinya  bahwa  dalam  pelimpahan  tugas  kepada pemerintahan  daerah  dalam  otonomi  daerah  harus  disertai  dengan  pelimpahan  keuangan ( money follow functions ). Urusan pemerintahan di daerah harus didasarkan pada sumber-sumber keuangan. Sumber keuangan bagi pemerintahan daerah dapat berasal dari PAD maupun dari transfer  pusat  ke  daerah  (selanjutnya  disebut  dengan  TKD).  Transfer  antar  pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia bahkan sudah menjadi ciri yang  paling  menonjol  dari  hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah. 10 Tujuan  utama  dari implementasi  transfer  adalah  untuk  menginternalisasikan  eskternalitas  fiscal  yang  muncul lintas daerah, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan dan pemerataan fiscal antardaerah. 11 Pendelegasian  pengeluaran (expenditure  assignment) sebagai  konsekuensi diberikannya  kewenangan  yang  luas  serta  tanggungjawab  pelayanan  public  yang  tentunya arus  diikuti  dengan  adanya  pendelegasian  pendapatan  ( revenue  assignment ). 12 Tanpa pelimpahan  ini,  otonomi  menjadi  tidak  bermakna. 13 Hal  ini  selaras  dengan    pendapat.  KJ. Davey  sebagaimana  dikutip  dalam  Rahmatullah  mengatakan  bahwa  hubungan  keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan pembagian tanggung jawab untuk  melaksanakan  tugas-tugas  tertentu  dan  pembagian  sumber  penerimaan  untuk mengurangi biaya yang disebabkan oleh tugas-tugas tersebut. 14 Tujuan hubungan keuangan tersebut selain berfokus terhadap dana pembagian, juga terdapat potensi dan sumber daya di daerah yang harus dikelola dengan baik agar bisa mendorong sumber pendapatan di daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah kepada pusat. 15
Keuangan  negara  dan  daerah  terkait  erat  satu  sama  lain.  Dikatakan  demikian  karena pemerintahan  daerah  merupakan  bagian  integral  dari  pemerintahan  negara,  dan pembangunan di daerah merupakan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat dan merupakan  bagian  penting  dari  prinsip  otonomi  daerah.  Pemerintah  pusat  menganggap keuangan  daerah  sebagai  salah  satu  indikator  keberhasilan  dan  tolok  ukur  untuk meningkatkan  pelayanan  publik. 16 Oleh  karena  itu,  keuangan  daerah  menunjukkan bagaimana daerah mengatur keuangan otonomnya.
9 Proborini  Hastuti,  “Desentralisasi  Fiskal  Dan  Stabilitas  Politik  Dalam  Kerangka  Pelaksanaan  Otonomi Daerah Di Indonesia” (2018) 1:1 Si mposium Nasional Keuangan Negara , h. 785.
10 Kuncoro  Haryo,  “Pengaruh  Transfer  Antar  Pemerintah  Pada  Kinerja  Fiskal  Pemerintah  Daerah  Kota  Dan Kabupaten Di Indonesia” (2004) 9:1 Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang , h. 47.
11 Anwar  Shah,  Theresa  Thompson  &  Heng- Fu  Zou,  “Decentralising  the  public  sector:  The  Impact  of Decentralisation  on  Service  Delivery,  Corruption,  Fiscal  Management  and  Growth  in  Developing  and Emerging Market Economies: A Synthesis of Empirical Evidence” (2004 ) 2:1 CESifo DICE, h. 10 – 14 .
12 Proborini Hasturi, supra note 9, h. 786.
13 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009).
14 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Makassar, 2013) h. 19.
15 La  Ode  Agus  Said,  “Strategi  Mengatasi  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe  Utara terhadap Dana Perimbangan Pusat” (2019) 1:4 Jurnal Publicuho , h. 45 .
16 Nuryanto  A  Daim, Hukum Administrasi: Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha (Surabaya: Penerbit Laksbang Justitia).

## 143 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Upaya  untuk  membuat  daerah  yang  mampu  membiayai  sendiri urusan  pemerintahan menunjukkan  bahwa  autonomi  daerah  adalah  hak  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat.  Ciri-ciri keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  pemenuhan  masyarakatnya  atas terselenggaranya  otonomi  daerah  meliputi:  (1)  menurunkan  ketergantungan  pembiayaan terhadap  keuangan  negara/pusat;  dan  (2)  sumber  daya  lokal  mendorong  pertumbuhan ekonomi  lokal. 17 Oleh  karena  itu,  keberhasilan  otonomi  daerah  didasarkan  pada  tindakan pemerintah daerah sendiri dalam menentukan urusan ruma tangganya daripada pemerintah pusat.
Keterangan di atas menunjukkan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bersinergi. Semua pemerintahan memiliki hak dan kewajiban keuangan yang adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Tidak peduli bagaimana pemerintah pusat dan daerah membagi kewenangan, hubungan yang erat antara kegiatan pemerintahan dan sumber pembiayaan menunjukkan bagaimana hubungan keuangan  diatur. 18 Daerah  otonom  harus  dapat  mengatur  dan  mengurus  sumber  daya keuangan  mereka  sendiri,  sekaligus  mengurangi  ketergantungannya  terhadap  pemerintah pusat. Kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD),  sumber  keuangan  terbesar,  sehingga  daerah  harus  meningkatkan  PAD  untuk membiayai urusan rumah tangga. Dengan tujuan meningkatkan tata pemerintahan, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 19
Retribusi  daerah  adalah  salah  satu  sumber  PAD.  Retribusi  daerah  adalah  pengutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  izin  khusus  yang  diberikan  atau  diberikan  oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. 20 Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Pada ketentuan dalam UUHKPD retribusi perizinan tertentu ditentukan yakni: (1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); (2) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan (3) Retribusi  pengelolaan  pertambangan  rakyat. 21 Teori  hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah bertujuan untuk menentukan apakah UU HKPD yang menyerahkan urusan retribusi kepada daerah telah memberikan kemandirian dan kebebasan kepada mereka atau tidak. Jika sistem penyerahan  wewenang  pemerintah  pusat  berjalan  dengan  benar,  daerah  akan  mendapat manfaat, dan sebaliknya. Dibandingkan dengan pengaturan retribusi perizinan tertentu yang diatur  pada  UUPDRD,  objek  retribusi  perizinan  tertentu  relative  cukup  beragam  jika dibandingan  dengan  UUHKPD.  Dalam  UUPDRD  jenis  retribusi  perizinan  tertentu diantaranya  adalah:  (1)  retribusi  izin  mendirikan  bangunan;  (2)  retribusi  izin  tempat penjualan minuman beralkohol; (3) retribusi izin gangguan; (4) retribusi izin trayek; dan (5) retribusi izin usaha perikanan.
Pergeseran  jenis  objek  pada  retribusi  perizinan  tertentu  ini  menarik  untuk  diliat bagaimana  politik  hukum  pembentukan  UUHKPD.  Politik  hukum,  menurut  Moh  Mahfud
17 Yusnani Hasyimzoem, Hukum Pemerintahan Daerah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) h. 62.
18 Dian  Puji  Simatupang, Paradoks Rasionalitas: Perluasan Ruang Lingkup Keuangan  Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (JAKARTA: Badan Penerbit FH UI, 2011) h. 216.
19 M Husni Mubarok Rita Martini, Septian Bagus Pambudi, “Analisis Kontribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang” (2019) 2 J urnal Publ Penelit Terap dan Kebijak, h. 91.
20 Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuanngan Pusat dan Daerah.
21 Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuanngan Pusat dan Daerah.
MD,  adalah  kebijakan  hukum  (arah  kebijakan)  tentang  hukum  yang  akan  digunakan  atau tidak untuk mencapai tujuan negara. 22 Hukum digunakan untuk mencapai tujuan negara, jadi membuat  hukum  baru  atau  mencabut  hukum  lama  adalah  langkah  pertama  menuju pencapaian  tujuan  tersebut.  Politik  hukum  adalah  kebijakan  dasar  yang  akan,  sedang,  dan telah berlaku untuk menjalankan negara dalam bidang hukum. Kebijakan ini berasal dari nilai- nilai  yang  berlaku  di  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  negara.  Politik  hukum  nasional adalah  sarana  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  membangun  sistem  hukum nasional yang diinginkannya untuk mewujudkan tujuan nasional yang lebih besar. 23 Dengan keluarnya  UU  HKPD,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  (UU  PDRD)  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  dihapus.  Dalam  hal  hubungan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  tentu  saja  tidak  akan  terpengaruh  oleh  sistem negara kesatuan yang ada di Indonesia. Negara kesatuan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, menggabungkan provinsi, kabupaten, dan kota menjadi pemerintah pusat  yang  padu.  Pemerintah  negara  kesatuan  memiliki  tiga  tugas  keuangan:  alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Pemerintah  dapat  bertindak  sebagai  regulator  dan  fasilitator  dalam  menindaklanjuti kebijakannya. Pemerintah bertindak sebagai regulator untuk mencegah persaingan yang tidak sehat  dan  tidak  adil.  Sementara  itu,  ketika  mereka  bertindak  sebagai  fasilitator,  mereka memastikan  penyediaan  barang  dan  jasa  publik.  Begitu  pula  dengan  hubungan  keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dianggap perlu untuk menjamin keseimbangan sumber daya ekonomi. Dimungkinkan untuk menggambarkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai sistem  yang  mengatur  jumlah  dana  yang  dapat  dibagi  antara  elemen  pemerintahan  serta mencari sumber pembiayaan daerah untuk mendukung operasi sektor publik. 24 Membangun masyarakat yang adil dan makmur adalah tujuan dari gagasan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah telah mencapai banyak hal selain meningkatkan  kemakmuran  dan  memastikan  bahwa  ada  keadilan  dalam  pembagian keuangan.  Untuk  mencapai  keadilan,  masyarakat  harus  memiliki  kesetaraan  pendapatan, menghindari ketimpangan sosial, terutama di bidang ekonomi, dan mencegah perbedaan yang semakin  besar  antara  orang  kaya  dan  miskin. 25 Dengan  demikian,  UU  HKPD  lahir  untuk menciptakan  keseimbangan  dan  proporsionalitas  di  bidang  keuangan  antara  pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Munculnya istilah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai memunculkan legal policy karena berubah dari penamaan perimbangan. Menurut data yang  didokumentasikan  secara  menyeluruh,  pendekatan  inovatif  terhadap  hubungan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  berdasarkan  proporsionalitas menunjukkan  bahwa  pemerintah  pusat  memiliki  daya  tawar  yang  lebih  besar  daripada pemerintah daerah. Terdapat tiga alasan mengapa pemerintah pusat memiliki otoritas yang
22 Moh Mahfud MD., supra note 6,  hlm. 9.
23 K  F  Prasetyo,  “Politik  Hukum  di  Bidang  Ekonomi  dan  Pelembagaan  Konsepsi  Welfare  State  di  Dalam Undang- Undang Dasar 1945” (2016) 9:3 Jurnal Konsitusi, h. 495-514 .
24 Proborini Hasturi, supra note 9, h. 787.
25 Nuryanto A. Daim, supra note 16 , hlm. 19.
jauh lebih besar dan berdampak pada keuangan daerah: Pertama, pilihan negara kesatuan yang dihormati dan dilaksanakan di Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatakan bahwa Provinsi dan Kabupaten/Kota "dibagi atas" pemerintah pusat; namun, Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 memberikan daerah otonomi yang luas; Kedua, Pasal 33 UUD NRI 1945 menetapkan bahwa  negara  memiliki  kekuasaan  atas  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya.  Pengaturan  ini  berdampak  pada  keuangan,  perekonomian  nasional,  dan kesejahteraan  lebih  banyak  dikelola  oleh  pemerintah  pusat.  Ini  karena  pemerintah  pusat memiliki  wewenang  untuk  mengatur,  mendistribusikan,  dan  stabilisasi. Ketiga, alasan kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah tersebut. Ketidaksesuaian regional masih terjadi. Selain itu, karena daerah kepulauan dan perbatasan tidak mungkin beradaptasi secara cepat, keadaan sosial, ekonomi, politik, dan budaya 175 masih memerlukan pengawasan dan evaluasi  peran  pemerintah  pusat  melalui  hubungan  keuangan  pusat-daerah  yang proporsional 26
Dikaitkan  dengan  pengaturan  retribusi  perizinan  tertentu  pada  UU  HKPD,  penulis menemukan bahwa terdapat perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu yang dimuat dalam  rezim  UU  PDRD  dan  UU  HKPD.  Argumentasi  yang  menguatkan  alasan  dibalik perubahan  jumla  objek  retribusi  perizinan  tersebut  adalah  dilatarbelakngi  oleh  kehadiran Undang-Undang  Nomor  6  Taun  2023  tentang  Cipta  Kerja.  Secara  lebih  rinci,  penulis menguraikan  ergeseran  perubahan  pengaturan  tersebut  diantaranya  adalah: Pertama, UU Cipta Kerja dengan prosedur omnibus law diterbitkan sebagai obat untuk menciptakan iklim investasi.  Indonesia  memiliki  target  tahun  2045  akan  menjadi  negara  dengan  pendapatan tinggi dan 5 (lima) negara terkaya di dunia. Salah satu hal yang menjadi konsen pemerintah untuk  meningkatkan  perekonomian  nasional  yakni  melalui  penyediaan  investasi  besar- besaran di Indonesia. Disharmonisasi materi regulasi, dan prosedur perizinan berusaha yang berbelit. Hal ini menimbulkan daya saing investasi yang rendah dan lemahnya pertumbuhan swasta  di  Indonesia.  Pemerintah  mengatasi  daya  saing  investasi  dengan  menyederhanakan perizinan melalui UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah mengubah sistem izin dengan menyederhanakan jenis izin, persyaratan untuk mendapatkan izin, proses penerbitan izin, dan biaya pengendalian biaya pengurusan izin. 27 Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi  jumlah  izin  yang  dikeluarkan.  Metode  perizinan  berbasis  risiko  bahkan digunakan  dalam  sistem  perizinan  yang  ada  sebelum  UU  Cipta  Kerja  dihapus.  Akibatnya, sebagian  besar  urusan  kewenangan  juga  ditarik  oleh  pemerintah  pusat  untuk mengintegrasikan  perizinan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  sehingga memudahkan  investor  untuk  melakukan  usahanya.  Beberapa  bisnis  hanya  membutuhkan persetujuan tanpa proses perizinan. 28
Salah satu pengaturan yang diubah dalam UU Cipta Kerja adalah mengenai pembayaran perizinan  tertentu.  Objek  retribusi  ini  mencakup  pemberian  izin  tertentu  oleh  pemerintah daerah  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengatur  dan mengawasi kegiatan pemanfataan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,  atau  fasilitas  tertentu  dalam  rangka  melindungi  kepentingan  umum  dan  menjaga
26 Ibnu Syamsi, Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, 1983 .
27 Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
28 Al Sentot Sudarwanto, “Omnibus Law dan Izin Lingkungan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan” (2020) Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional 9:1.
kelestarian  lingkungan.  Orang  pribadi  atau  badan  yang  menerima  izin  tertentu  dari pemerintah  daerah  juga  dianggap  sebagai  subjek  retribusi  perizinan  tertentu.  Persetujuan bangunan  gedung,  izin  tempat  penjualan  minuman  beralkohol,  izin  trayek,  dan  izin  usaha minuman beralkohol adalah retribusi yang diberikan oleh UU Cipta Kerja.
Retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu pendapatan asli yang akan diterima oleh pemerintah daerah (PAD). Selama tahun tertentu, hak ini diakui sebagai penambah nilai kekayaan  bersih  pemerintah  daerah.  Retribusi  juga  dilakukan  untuk  mencapai  otonomi daerah.  Pemerintah  pusat  mempercayai  daerah  untuk  mengelola  keuangan  daerah  sebagai salah satu faktor keberhasilan dan tolak ukur untuk meningkatkan pelayanan publik. Prinsip dasar  dari  The  Liang  Gie  adalah bahwa setiap  daerah  otonom  harus  memiliki  kemampuan untuk  membiayai  sendiri  semua  kebutuhannya  secara  rutin.  Autonomi  daerah  hilang  jika daerah terus bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhannya. 29 Sementara kecukupan dana untuk memenuhi kebutuhan daerah adalah salah satu indikator kemandirian daerah,  Indra  Bastian  juga mengatakan  bahwa  kita  harus  mengurangi  ketergantungan  kita pada  bantuan  dari  pemerintah  pusat,  sehingga  pendapatan asli  daerah  menjadi bagian  dari sumber keuangan terbesar. Hal ini akan didukung oleh kebijakan pembagian keuangan antara pemerintah  pusat  dan  daerah,  yang  merupakan  bagian  penting  dari  sistem  pemerintahan negara. 30
Ketentuan mengenai kompensasi izin gangguan telah dihapus dari peraturan retribusi perizinan tertentu dalam UU Cipta Kerja dikarenakan Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 dan Staatblad Tahun  1940  Nomor  450  tentang  UndangUndang  Gangguan  dihapus.  Pengaturan melalui  UU  PDRD  juga  disesuaikan  dan  selaras.  Satu  tahun  setelah  UU  Cipta  Kerja, pemerintah  menerbitkan  UU  HKPD  pada  tahun  2022.  Sebagai  bentuk  harmonisasi  dan sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  maka  retribusi  izin  gangguan  sebagaimana sebelumnya  diatur  dalam  UUPDRD  maka  dalam  UUHKPD,  objek  retribusi  izin  gangguan dihapuskan.
Dengan  demikian,  UU  HKPD  menyederhanakan  retribusi  perizinan  tertentu  dengan menghapus atau meniadakan tiga jenis retribusi dari UUPDRD yakni izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin trayek, dan izin usaha perikanan. Sementara retribusi persetujuan bangunan masih dipertahankan di UU HKPD. Namun demikian, dalam UU HKPD mengatur retribusi perizinan tertentu yang baru, seperti retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Retribusi  Izin  Pengelolaan  Pertambangan  Rakyat.  Meskipun  ada  peraturan  yang  dihapus, dipertahankan, dan ditambahkan baru, tujuan pemberlakuan UU HKPD jelas adalah untuk menyinkronkan  dan  mengharmoniskan  dengan  UU  Cipta  Kerja,  dengan  mengingat  masa terbit  antara  UU  Cipta  Kerja  dan  UU  HKPD.  Harmonisasi  dilakukan  dengan  tujuan menyesuaikan  asas  dan  sistem  hukum,  termasuk  materi  muatan  dan  metode  penyusunan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan keadilan, kesedehanaan, dan kepastian hukum.  Sinkronisasi  adalah  istilah  yang mengacu  pada  kesesuaian  atau  keselarasan  antara undang-undang yang lebih tinggi dan undang-undang yang lebih rendah. 31 Oleh karena itu,
29 Josef Riwu Kaho, “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pungutan Retribusi Daerah” (1987) Jurnal Ilmu Politik.
30 Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia (Yogyakarta: Edisi Pertama, Yogyakarta: PPA-FE UGM dan BPFE UGM, 2001).
31 Armen Yasir, Hukum Perundang-undangan (Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2014).
harmonisasi  dan  sinkronisasi  hukum  adalah  proses  pembentukan  undang-undang  untuk mengatasi perselisihan dan kejanggalan di antara norma hukum, sehingga terbentuk undang- undang nasional yang teratur. 32 Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, terbitnya UU Cipta Kerja dan UU HKPD adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kedua undang- undang saling sesuai. Tujuannya adalah untuk menghindari aturan yang saling tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain. Pengaturan biaya perizinan tertentu tetap sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang tersebut untuk membuat kedua undang-undang selaras, selaras, seimbang, terintegrasi, dan konsisten.
Aturan yang berkaitan dengan pembayaran daerah, khususnya pembayaran perizinan, telah disinkronkan dan disesuaikan oleh UU Cipta Kerja dan UU HKPD. Keputusan Kepala Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Nomor  G-159.PR.09.10  Tahun  1994  tentang  Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan menjadikan naskah akademik  peraturan  perundang-undangan  sebagai  naskah  awal  yang  memuat  pengaturan materi  perundang-undangan  bidang  tertentu  yang  telah  ditinjau  secara  menyeluruh, mendalam,  dan  futuristik.  Pentingnya  naskah  akademik  dalam  proses  pembentukan  atau penyusunan  peraturan  perundang-undangan  adalah  karena  naskah  akademik  berfungsi sebagai media nyata untuk peran serta masyarakat dalam proses tersebut, bahkan jika inisiatif untuk melakukannya dapat berasal dari masyarakat. 33 Menurut Pasal 43, Pasal 48, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang    Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  setiap rancangan  undang-undang  dari  DPR,  DPD,  atau  Presiden  harus  disertai  dengan  naskah akademik.  Jika  peraturan  perundang-undangan  dibuat  tanpa  rencana  akademik,  maka ketentuan dipecahkan dan tidak melalui tahapan yang tepat. Jadi, kesalahan prosedur terjadi ketika undang-undang diterbitkan tanpa naskah akademik.
Naskah  akademik  akan  memaparkan  alasan-alasan,  fakta-fakta,  atau  latar  belakang masalah  atau  urusan,  sehingga  sangat  penting  dan  mendesak  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan. Aspek yang diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Naskah akademik juga menjelaskan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan dari aspek filosofis (cita-cita hukum), sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), yuridis (tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ada sebelumnya, baik secara vertikal maupun horizontal), dan politis (kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakankebijakan dan tata laksana pemerintahan) . 34 Ketentuan perubahan UU HKPD dibuat untuk menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja. Namun  demikian,  ketika  melihat  ketentuan  yang  digunakan  dalam  penyusunan  naskah akademik UU HKPD, tidak ditemukan alasan secara filosofis, sosiologis yang menggambarkan urgensitas dihapuskannya 3 (tiga) objek retribusi perizinan tertentu sebelumnya sebagaimana diatur dalam UUPDRD, yakni retribusi izin trayek, izin perikanan dan izin tempat penjualan minuman beralkohol. Dapat dikatakan bawa kajian yang digunakan sebagai dasar perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu pada UUHKPD hanya menitikberatkan pada dasar
32 Ibid.
33 Abdul B asyir, “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif” (2014) 2:5 J IUS Kaji an Hukum  dan Keadilan, h. 285 – 306.
34 Delfina  Gusman,  “Urgensi  Naskah  Akademik  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang -Undangan  yang Baik” (2011) 40:3 Jurnal MMH .
secara  yuridis  saja.  Hanya  digunakannya  landasan  yuridis  saja  inilah  yang  kemudian  lekat dengan upaya pengharmonisian dengan UU Cipta Kerja dengan mengesampingkan landasan filosofis dan sosiologis.  Dengan demikian, tidak ada tolak ukur dan standar yang jelas atas perubahan  pengaturan  yang  termuat  dalam  naskah  akademik  UU  HKPD. 35 Tentu  keadaan demikian juga berimplikasi adanya arah dan tujuan yang belum dapat ditentukan secara jelas tentang political will yang dirumuskan oleh pemerintah.
Izin  ( Verguning )  adalah  perkenaan/izin  dari  pemerintah  yang  disyaratkan  untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah diangap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. 36 Izin juga dapat berarti mengizinkan, melepaskan, atau memperluas larangan. Izin dalam arti luas adalah persetujuan dari  penguasa  yang  ditetapkan  oleh  hukum  untuk  melakukan  tindakan  atau  perbuatan tertentu  yang  secara  umum  dilarang. 37 Izin  bertujuan  untuk  menghilangkan  halangan, sehingga hal yang dilarang menjadi boleh. Artinya, melanggar aturan larangan umum dalam situasi tertentu. 38
Perizinan  adalah  salah  satu  bentuk  pelaksanaan  fungsi  pengaturan  dan  berfungsi sebagai  pengendalian  yang  dimiliki  oleh  pemeritah  terhadap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat. Perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan  izin  untuk  melakukan  usaha  yang  biasanya  harus  dimiliki  atau  seseorang  yang bersangkutan  dapat  melakukan  suatu  kegiatan  atau  tindakan.  Tujuan  perizinan  umumnya termasuk:  (a)  Keinginan  mengarahkan  (mengendalikan)  aktivitas-aktivitas  tertentu;  (b) Mencegah  bahaya  bagi  lingkungan;  (c)  Keinginan  melindungi  objek-objek  tertentu;    (d) Hendak membagi benda-benda yang sedikit;  (e) Pengarahan, dengan menyeleksi orang dan aktivitas  dam  pengurus  harus  memenuhi  syarat  tertentu. 39 Pada  perizinan,  persyaratan- persyaratan tambahan sebagai komponen dalam izin, lazim untuk digunakan, salah satunya adalah ketentuan dalam pemungutan retribusi. Dikaitkan dengan hadirnya UUHKPD maka penghapusan  dan  bahkan  penggabunan  dari  jenis  retribusi  bertujuan  untuk  kemudahan berusaha dan peningkatan iklim investasi. Pembenaan untuk eningkatkan investasi dibenahi oleh pemerintah dengan memperbaiki kebijakan terkait prosedur termasuk perizinan, waktu dan  biaya.  Meskipun  dalam  konteks  kemudahan  perizinan  terhadap  retribusi  perizinan sebagaimana  termuat  dalam  UUHKPD  tidak  memberikan  keuntungan  lebih  bagi daerah. 40 Argumentasi yang mendasari adalah pengaturan retribusi perizinan tertentu dalam UU HKPD hanya mengatur 3 (tiga) jenis perizinan. Hal ini diperpara dengan adanya pengaturan retribusi Penggunaan  Tenaga Kerja  Asing  (RPTKA)  dan  retribusi  pengelolaan  pertambangan  rakyat (PPR) yang hanya dimiliki oleh daerah tertentu saja. Demikian, selain mengurangi penerimaan pendapatan  asli  daerah  juga  berpotensi  lahirnya  kecemburuan  sosial  antar  daerah  karena
35 Fatma  Reza  Zubarita,  Politik  Hukum  Perubahan  Pengaturan  Jenis  Retribusi  Perizinan  Tertentu  Pasca Diterbitkannya Undangundang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023).
36 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (JAKARTA: Raja Grafindo Persada, 2006).
37 Y  Sri  Pudyatmoko, Perizinan:  Problem  dan  Upaya  Pembenahan (JAKARTA:  Gramedia  Widiasarana  Indonesia, 2009).
38 Ibid.
39 Achmad Sodiki Sudrajat Juniarso Ridwan, Hukum Admnistrasi Negara dan Kebijakan Publik (Bandung: Nuansa, 2009) h. 218.
40 Fatma Reza Zubarita, supra note 35 , hlm. 221 .
penerimaan pendapatan asli daerah yang berbeda-beda. Pada akhirnya, hal ini akan berimbas pada semakin bergantungnya daera teradap dana transfer oleh pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  dana  transfer  tentu  saja  tidak  sejalan  dengan  konsep  dan tujuan otonomi daerah.

## B. Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Perspektif Otonomi Daerah
Pemerintahan  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  terdiri  dari  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Pasal  18  UUD  NRI  1945  menetapkan  dasar  untuk  pembentukan pemerintah daerah. Meskipun pada dasarnya, prinsip negara kesatuan yang disampaikan oleh K.C Wheare adalah negara yang kedaulatannya tidak dapat dipecahkan. 41 Artinya pemegang kendali urusan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat. Namun dengan diaturnya pemerintahan daerah, maka Indonesia tidak menganut prinsip negara kesatuan secara mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia adalah negara kesatuan desentralistik. Sumber  daya,  keuangan,  kelembagaan,  dan  pengawasan  yang  diberikan  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  memungkinkan  penerapan  prinsip  negara  ini.  Akibatnya,  tugas dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 42
Secara  filosofis,  pembagian  urusan  pemerintahan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  terjadi  karena  dua  alasan. Pertama ,  wilayah  negara  terlalu  luas  sehingga tidak memungkinkan adanya kontrol yang baik, pelayanan publik, dan hal-hal lainnya secara merata di seluruh negara. Kedua , sangat sulit untuk mencapai cita-cita kesejahteraan umum secara  demokratis.  Sebagai  hasil  dari  penyerahan  wewenang  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah, pemerintahan daerah dilaksanakan melalui desentralisasi dan otonomi. 43 Menurut  Pasal  18  ayat  (5)  UUD  NRI  1945,  pemerintah  daerah  diberi  wewenang  untuk mengatur  dan  mengelola  seluruh  wilayah  otonomnya.  Otonomi  pada  dasarnya  berarti kebebasan  dan  kemandirian  untuk  mengatur  diri  sendiri  sesuai  dengan  keinginan karakteristik dan kebutuhan pemerintah daerah.
Hubungan  keuangan  adalah  salah  satu  jenis  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah. Hubungan ini mengatur cara dana diberikan kepada pemerintah daerah dan  cara  mendapatkan  dana  tersebut.  Selain  masalah  lain  seperti  pembagian  kewenangan, pengawasan, dan kelembagaan, hubungan keuangan juga sangat penting. Adanya hubungan keuangan  pusat  daerah  menjadi  konsekuensi  logis  dari  penerapan  negara  kesatuan  yang desentralistik.  Dasar  konstitusional  pengaturan  hubungan  keuangan  pusat-daerah  di Indonesia  adalah  Pasal  18A  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yang  berbunyi: “ Hubungan  keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan  daerah  diatur  dan  dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras  berdasarkan  undang-undang ”. Berdasarkan pasala quo, undang-undang harus dibuat untuk mengatur hubungan keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  Indonesia.  Sistem  keuangan  terbentuk sebagai hasil dari hubungan keuangan ini dan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan
41 KC Wheare, Konstitusi-Konstitusi Modern (Bandung: Nusa Media, 2014) h. 11.
42 Re ynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional” (2005) Jurnal Syariah dan Hukum 7:1, h. 58.
43 Agus Santoso, Menyikap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
tanggung  jawab  yang  jelas  di  antara  pemerintahan.  sehingga  menimbulkan  adanya  sistem desentralisasi  fiskal.  Adanya  desentralisasi  fiskal,  daerah  diberikan  kewenangannya  untuk mengatur  dan  mengurus  keuangan  yang  telah  diserahkan  kepadanya  melalui  penggalian potensi  yang  dimilikinya.  Prinsip  dari  desentralisasi  fiskal  adalah money follow function vyaitu setiap  penyerahan  atau  pelimpahan  wewenang  pemerintahan  membawa  konsekuensi  pada anggaran  yang  diperlukan untuk  melaksanakan  kewenangan  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan tanpa pelimpahan ini, otonomi menjadi tidak bermakna. 44
Penyederhanaan jenis izin, persyaratan untuk mendapatkan izin, proses penerbitan izin, dan  pengendalian  biaya  pengurusan  izin  dapat  menjadi  bagian  dari  penyederhanaan  izin. Urgensi  izin  berfungsi  sebagai  landasan  hukum,  keyakinan  hukum,  perlindungan kepentingan, dan sarana bukti dalam kasus klaim. Namun, karena beberapa alasan, seperti kesulitan  mengurus  izin,  prosedur  yang  berbelit-belit,  banyaknya  jenis  dan  jenis  izin  yang harus dimiliki, biaya tinggi, dan maraknya korupsi, masalah izin ini sering dianggap sebagai masalah utama yang dihadapi oleh pelaku. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan  proses  perizinan  menjadi  perizinan  berusaha  dan  mengambil  beberapa kewenangan  dari  pemerintah  daerah  agar  lebih  mudah  untuk  mengawasi  dan mengintegrasikan perizinan antara tingkat pemerintah daerah dan pusat. Ini merupakan salah satu komponen yang menyebabkan perubahan dalam pengaturan retribusi perizinan tertentu.
Tujuan UU HKPD adalah untuk meningkatkan pajak daerah, menurunkan ketimpangan vertikal-horizontal,  meningkatkan  kualitas  belanja,  dan  harmonisasi  kebijakan  pemerintah pusat-daerah . 45 Oleh karena itu, pengaturan retribusi perizinan tertentu di UU HKPD harus sinkron  dan  sesuai  dengan  UU  Cipta  Kerja untuk  mencapai  tujuan  yang  dikehendaki  oleh pembentuk  peratuan  perundang-undangan  itu  sendiri.  Namun,  pendapatan  asli  daerah menurun  karena  perizinan  disederhanakan  untuk  kemudahan  berusaha  dengan  beberapa biaya  perizinan.  Ini  ditunjukkan  oleh  izin  tempat  penjualan  minuman  beralkohol,  izin gangguan,  izin  trayek,  dan  izin  usaha  perikanan.  Pengaturan  retribusi  ini  dianggap memberatkan bagi bisnis yang harus menangani banyak jenis perizinan yang berbeda. Oleh karena  itu,  diperlukan  penyederhanaan  perizinan  dengan  menghapus  atau menggabungkannya.
Selain itu, penghapusan beberapa jenis retribusi di atas membuat daerah tidak mampu melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  dampak  lingkungan  yang  optimal.  Ini  karena daerah  tidak  diberikan  izin  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian,  meskipun sebagian anggaran juga dialokasikan untuk pengawasan dan pengendalian. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak banyak membantu daerah. 46 Konteks di atas menjelaskan bahwa penerapan UU Cipta Kerja dan UU HKPD menerapkan hubungan The Agency Model . 47 Akibatnya, pemerintah daerah cenderung tergantung dengan pemerintah pusat. Konsekuensi yang logis ini mengakibatkan pendapatan Pemerintah Pusat harus lebih tinggi dibandingkan
44 Adissya Mega Christia; Budi Ispriyarso, “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia” (2019) Law Firm Journal 15:1, h. 157.
45 Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
46 Bud iyono;  Muhtadi;  Ade  Firmansyah,  “Dekonstruksi  Urusan  Pemerintahan  Konkuren  dalam  Undang - Undang Pemerintahan Daerah” (2015) 17: 67 Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 2015, h. 427-432.
47 Ni’matul Huda, supra note 13, hlm.19.
pendapatan  Pemerintah  Daerah,  guna  merealisasikan  tujuan-tujuan  masing-masing  daerah yang hendak dicapai. 48
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  akumulasi  dari  pos  penerimaan  pajak (berupa pajak daerah dan retribusi daerah), non pajak (penerimaan hasil perusahaan milik daerah),  dan  investasi  serta  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Menurut  Halim,    PAD  adalah penerimaan  daerah  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan adanya PAD yakni memberikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah  sebagai  wujud  desentralisasi.  Adanya  PAD menjadi sumber utama pendapatan daerah, maka semakin tinggi PAD diperoleh oleh daerah maka laju pembangunan di daerah akan cepat, dan begitu pula sebaliknya. 49 Penulis dalam konteks ini akan fokus untuk mengkaji dari retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD. Beberapa  ciri  yang  melekat  pada  retribusi  daerah  yang  saat  ini  dipungut  oleh  Indonesia, sebagai  berikut:  (a)  Retribusi  merupakan  pungutan  yang  dipungut  berdasarkan  undang- undang dan peraturan daerah yang berkenaan; (b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah; (c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa)  secara  langsung  dari  Pemerintah  Daerah  atas  pembayaran  yang  dilakukannya;  (d) Retribusi  terutang  apabila  ada  jasa  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah  yang dinikmati oleh orang atau badan; (e ) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 50
Untuk  menghitung  rasio  kontribusi  retribusi  daerah,  analisis  data  menggunakan Retribusi Daerah/PAD x 100%. Rasio ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari retribusi daerah. Kriteria rasio ini didasarkan pada:
1) Jika diperoleh nilai 00,00% - 10,00% dikatakan sangat kurang
2) Jika diperoleh nilai 10,01% - 20,00% dikatakan kurang
3) Jika diperoleh nilai 20,01% - 30,00% dikatakan sedang d. Jika diperoleh nilai 30,01% - 40,00% dikatakan cukup
4) Jika diperoleh nilai 40,01% - 50,00% dikatakan baik
5) Jika diperoleh nilai >50% dikatakan sangat baik 51
Baik provinsi maupun kabupaten/kota masih menerima nilai yang sangat rendah dari data  rasio  kontribusi  pendapatan  retribusi  daerah  tahun  2016-2021. 52 Sementara,  karena wilayah retribusi antar daerah tidak memiliki potensi untuk Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan  Pengelolaan  Pertambangan  Rakyat,  retribusi  perizinan  tertentu  juga  tidak  dapat diterapkan  secara  optimal.  Selain  itu,  keadaan  seperti  ini  pasti  akan  menghasilkan  jumlah daerah  yang  berbeda  yang  diterima,  serta  kecemburuan  sosial  antar  daerah  yang  dapat menyebabkan konflik dan ketegangan horizontal. Selain itu, jika penerimaan tidak mampu
48 Nabila Alif; Allan Fatchan GW, “Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang -Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah” (2022) 2:1 Jurnal As-Siyasi: Journal of Constitutional View , h. 108.
49 Robert  Parson  Horota,  Ida  Ayu,  “Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  Rangka  Otonomi  Daerah melalui Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura” (2017) Jurnal Keuda 2:1. h. 1.
50 Azhari  Aziz  Samudra, Perpajakan  di  Indonesia:  Keuangan,  Pajak  dan  Retribusi  Daerah (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2015) h. 279.
51 Muhamad Safar, “Analisis Sumber -Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade O tonomi Daerah” (2019) 2: 1 Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan h. 30-45.
52 Ibid.
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya,  daerah  itu  akan  sangat  bergantung  pada pemerintah pusat.
Dengan  demikian,  telah  ditunjukkan  bahwa  desentralisasi  fiskal  yang  dimaksudkan untuk memberikan ruang kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekosistem investasi daerah tidak sejalan dengan implikasi yuridis dari pengaturan retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam UU HKPD terhadap otonomi daerah. Praktik lapangan yang  persisten  dari  undang-undang  sebelumnya,  termasuk  penyelenggaraan  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  belum  dapat  diatasi  oleh  perubahan  ini.  Karena  daerah tergantung  pada  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat,  semangat  kemandirian  fiskal  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  stagnasi.  Meskipun  instrumen  fiskal,  yang merupakan salah satu bentuk retribusi daerah, seharusnya membantu memperkuat ekosistem daerah, faktanya mereka malah memperlemah daya saing daerah.

## IV. PENUTUP
Salah  satu  tujuan  UU  HKPD  adalah  untuk  mengoptimalkan  pajak,  yang  akan  mendukung pembagian sumber daya nasional melalui harmonisasiperundang-undangan, penyederhanaan retribusi daerah, dan sinergi pajak pusat-daerah.  Perubahan yang terjadi dalam UU HKPD terkait retribusi perizinan tertentu yakni Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat. Terbitnya UU HKPD bertujuan untuk menyesuaikannya dengan UU Cipta Kerja dan mencapai tujuan pembentukan undang-undang secara sistematis dan tidak bertentangan. Penyederhanan izin merupakan upaya untuk sinkronisasi dan harmonisasi UU Cipta Kerja dan UU HKPD melalui penyederhanaan  perizinan  guna    mengakhiri  proses  perizinan  yang  kompleks,  mahal,  dan memakan  waktu.  Reduksi  kewenangan  otonomi  daerah  melalui  pemangkasan  izin  yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan  menarik  kewenangan  pemerintah  daerah,  tergolong sentralistik  yang  membawa  pengaruh  pada  pengurangan  potensi  pendapatan  asli  daerah (PAD). Adanya pengurangan jenis retribusi perizinan tertentu menjadikan daerah mengalami pengurangan  PAD  sehingga  memungkinkan  daerah  sangat  tergantung  dengan  pemerintah pusat.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Armen Yasir, Hukum Perundang-undangan (Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2014). Daim, Nuryanto A, Hukum Administrasi: Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha (Surabaya: Penerbit Laksbang Justitia).
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara (JAKARTA: Raja Grafindo Persada, 2006). Hasyimzoem, Yusnani, Hukum Pemerintahan Daerah (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Huda, Ni’matul, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009). Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia (Yogyakarta: Edisi Pertama, Yogyakarta: PPA- FE UGM dan BPFE UGM, 2001).
Juniarso  Ridwan,  Achmad  Sodiki  Sudrajat, Hukum  Admnistrasi  Negara  dan  Kebijakan  Publik (Bandung: Nuansa, 2009).
MD, Moh Mahfud, Politik Hukum di Indonesia (JAKARTA: Raja Grafindo, 2009).

## 153 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Pudyatmoko, Y Sri, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan (JAKARTA: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009).
Samudra, Azhari Aziz, Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah (JAKARTA: RajaGrafindo Persada, 2015).
Santoso,  Agus, Menyikap  Tabir  Otonomi  Daerah  di  Indonesia (YOGYAKARTA:  Pustaka  Pelajar, 2013).
Simatupang,  Dian  Puji, Paradoks  Rasionalitas:  Perluasan  Ruang  Lingkup  Keuangan  Negara  dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (JAKARTA: Badan Penerbit FH UI, 2011). Syamsi, Ibnu, Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara (1983).
Wheare, KC, Konstitusi-Konstitusi Modern (Bandung: Nusa Media, 2014). Abdul  B asyir,  “Pentingnya  Naskah  Akademik  Dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang_Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif ” (2014) 2:5 J IUS Kaji Huk dan Keadilan 285 – 306.
Agust ina  Oesi,  “Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Tingkat  Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007- 2011)” (2013) J Ilmu Ekon Fak Ekon dan Bisnis, Univ Brawijaya Malang.
Firmansyah, Budiyono; Muhtadi; Ade, “Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang- Undang Pemerintahan Daerah” (2015) 17:67 Kanun J Ilmu Huk. GW, Nabila Alif; Allan Fatchan, “Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang- Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah” (2022) 2:1 J As -Siyasi J Const View.
Gusman,  Delfina,  “Urgensi  Naskah  Akademik  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang - Undangan yang Baik” (2011) 40:3 J MMH.
Haryo,  Kuncoro,  “Pengaruh  Transfer  Antar  Pemerintah  Pada  Kinerja  Fiskal  Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia” (2004) 9:1 Econ J Emerg Mark 47– 63. Hastuti, Proborini, “Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi  Daerah  Di  Indonesia”  (2018)  1:1  Simp  Nas  Keuang  Negara  784– 799,  online: <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>.
Ispriyarso,  Adissya  Mega  Christia;  Budi,  “Desentralisasi  Fiskal  dan  Otonomi  Daerah diIndonesia” (2019) 15:1 Law Firm J.
Kaho,  Josef  Riwu,  “Beberapa  Faktor  yang  Mempengaruhi  Peningkatan  Pungutan  Retribusi Daerah” (1987) J Ilmu Polit.
Parson  Horota,  Ida  Ayu,  Robert,  “Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  Rangka Otonomi  Daerah  melalui  Potensi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  di  Kabupaten Jayapura” (2017) 2:1 J Keuda.
Prasetyo, K F, “Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di Dalam Undang- Undang Dasar 1945” (2016) 9:3 J Konstitusi. \ Putri,  Taniya  Setiarni,  “Pelanggaran  Hukum  Dalam Pemungutanretribusi  Imbyang  Tidak Sesuai Dengan Uu Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” Klasula J Huk Tata Negara Adm Dan Pidana Vol 2 No 1 April 2023.
Rita  Martini,  Septian  Bagus  Pambudi,  M  Husni  Mubarok,  “Analisis Kontribusi  Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang” (2019) 2 J Publ Penelit Terap dan Kebijak.
Safar,  Muhamad,  “Analisis  Sumber -Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Setelah  Satu
Dekadeotonomi Daerah” (2019) 2:1 J Din Ekon Pembang.
Said,  La  Ode  Agus,  “Strategi  Mengatasi  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Konawe Utara terhadap Dana Perimbangan Pusat” (2019) 1:4 J Publicuho.
SHAH,  ANWAR,  THERESA  THOMPSON  &  HENG- FU  ZOU,  “Decentralising  the  public sector:  The  Impact  of  Decentralisation  on  Service  Delivery,  Corruption,  Fiscal Management and Growth in Developing and Emerging Market Economies: A Synthesis of Empirical Evidence” (20 04) 2:1 CESifo DICE Rep 10 – 14.
Simandjuntak, REynold, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional” (2005) 7:1 J syariah dan Huk.
Sudarwanto, Al Sentot, “Omnibus Law dan Izin Lingkungan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan” (2020) 9:1 J Rechtsvinding Media Pembin Huk Nas.
W,  Astuti,  “Analisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan” (2015) 6:1 J EBBANK.
PSHK FH UII, Desain Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2022). Rahmatullah, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Makassar, 2013). Zubarita, Fatma Reza, Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undangundang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Yogyakarta, 2023).