## Asmawati & Shofian Ahmad
Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh

## Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab Hamid
Waqf Higher Education: Implementation Model In University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia

## Hasanuddin Yusuf Adan

## Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Kajian Eksplisit
Kota Madani Banda Aceh)

## Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti
Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah
Jabbar Sabil & Juliana Ĥadīŝ Aĥād Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī, Pendekatan Epistemologi)

## Muslim Zainuddin
Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh

## Ridwan Nurdin & Muslina
Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

## NAMA PENULIS
JUDUL

## Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2017

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
MEDIA SYARI’AH

## MEDIA SYARI’AH

## Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial
Vol.  19,  No.  2,  2017
EDITOR-IN-CHIEF Ihdi Karim Makinara

## EDITORS
Agustin Hanafi Ali Abubakar Analiansyah Bismi Khalidin Jamhir Mijaz Iskandar Mursyid Mutiara Fahmi

## INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Al Yasa’ Abubakar (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH) Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH))

## ASISSTEN TO THE EDITOR
Ainun Hayati Musliadi Syarbunis
ENGLISH LANGUAGE ADVISOR M. Syuib
ARABIC LANGUAGE ADVISOR Fakhrurrazi M. Yunus
COVER DESIGNER Ikhlas Diko
MEDIA  SYARI'AH , is a  six-monthly  journal  published by the  Faculty of  Sharia and  Law  of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999  (ISSN.  1411-2353)  and  (ESSN.2579-5090)  Number.  0005.25795090  /  Jl.3.1  /  SK.ISSN  / 2017.04.  earned  accreditation  in  2003  (Accreditation  No.  34  /  Dikti  /  Kep  /  2003).  Media Syari’ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.
MEDIA SYARI'AH , envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so  that  ideas,  innovative  research  results,  including  the  critical  ideas,  constructive  and progressive  about  the  development,  pengembanan,  and  the  Islamic  law  into  local  issues, national,  regional  and  international  levels  can  be  broadcasted  and  published  in  this  journal. This  desire  is  marked  by  the  publication  of  three  languages,  namely  Indonesia,  English,  and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah
MEDIA SYARI'AH , editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar- Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.
Recommendations  from  the  editor  to  scope  issues  specific  research  will  be  given  for  each publishing Publishing in January and July.

## Editor Office : MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Islam  UIN  Ar-
Raniry  Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id ihdimakinara@ar-raniry.ac.id Webs: jurnal.ar -raniry.ac.id/index.php/medsyar Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442 HP : 0823 0400 8070

## Table of Contents

## Articles
195 Asmawati & Shofian Ahmad
Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh
215 Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab

## Hamid
Waqf Higher Education: Implementation Model In
University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia 235

## Hasanuddin Yusuf Adan
Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah
Syar’iyyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)
261 Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah
289 Jabbar Sabil & Juliana
Ĥadīŝ Aĥād Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī, Pendekatan Epistemologi)

## 319 Muslim Zainuddin
Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh
357 Ridwan Nurdin & Muslina
Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam
Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah
Izzatur Rusuli Zakiul Fuady Zulfikar Rahma Nurzianti
Abstrak: Perceraian  sudah  menjadi  gejala  fenomenal  di  negara tercinta  ini.  Hampir  di  seluruh  propinsi  yang  ada  di  Indonesia mempunyai  kasus  perceraian  yang  sangat  tinggi  tidak  terkecuali propinsi  Aceh  yang  sedang  menerapkan  syariat  Islam  khususnya di  kabupaten  Aceh  Tengah.  Menyikapi  hal  ini,  kabupaten  Aceh Tengah  yang  masih  kental  dalam  melestarikan  adat  di masyarakatnya  harus  mengambil  langkah  yang  jitu  untuk meminimalisir  tingkat  perceraian  ini.  Oleh  karena  itu,  penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  lembaga  kampong  dalam manajemen  konflik  keluarga  dan  kendala  apa  yang  dihadapi mereka  dalam  memainkan  peran  ini.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  menggunakan  teknik wawancara  sebagai  sumber  data  primernya.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  lembaga  kampong  yang  ada  di  kabupaten Aceh  Tengah  tidak  maksimal  dalam  memainkan  perannya  dalam
manajemen  konflik  keluarga,  hanya  sebagian  kecil  saja  yang menjalankan  peran  ini.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat  beberapa kendala  yang  dihadapi  oleh  lembaga  kampong  seperti  sempitnya ruang  gerak  yang  mereka  miliki  karena  dibatasi  oleh  qanun, undang-undang  serta  kewenangan  lembaga  lain  seperti  muspika. Selain itu, juga terkendala oleh adanya pergeseran nilai-nilai adat di  masyarakat  Gayo  sehingga  masih  banyak  peran-peran  adat dahulu yang sudah kabur dikarenakan konflik yang berkepanjangan  dan  munculnya  pendatang  yang  membawa budayanya sendiri. Solusi yang bisa dilakukan didiskusikan dalam penelitian ini.
Kata Kunci: Peran lembaga kampong, manajemen konflik, keluarga.

## PENDAHULUAN
erceraian merupakan akhir perkawinan yang tidak mungkin diharapkan  utuh  kembali.  Perceraian  di  Indonesia  dalam satu  dasawarsa  ke  belakang  mengalami  peningkatan  yang cukup  drastis,  yang  pada  tahun  80-an  jumlah  perceraian  berkisar antara  60  ribu  pertahun  kemudian  pada  tahun  2005  meningkat menjadi  200  ribu  pertahun  (MPA,  2012).  Bahkan  dalam  rentang waktu  lima  tahun  terakhir, trend perceraian  di  Indonesia  semakin meroket.  Pada  tahun  2009  jumlah  perceraian  sebanyak  10%  dari 2.162.268  pernikahan,  dan  persentase  ini  meningkat  secara fluktuatif yaitu pada tahun 2011 turun menjadi 6.82%, namun pada dua  tahun  berikutnya  naik  hingga  14,6%  atau  sebanyak  372.577 kasus.  Dan  yang  mengejutkan  dari  kasus-kasus  tersebut kebanyakan  berupa  gugat  cerai,  bukan  cerai  talak  (Republika,  14 November 2014).
Meningkatnya jumlah perceraian ini merupakan representasi  seluruh  provinsi  yang  ada  di  Indonesia  tidak terkecuali  Aceh.  Dalam  rentang  waktu  5  tahun  terakhir,  angka perceraian  di  Provinsi  Aceh  yang  dirilis  setiap  bulannya  oleh Mahkamah  Syariah  Aceh  memperlihatkan  kenaikan  yang  tajam. Pada tahun 2010 angka Perceraian berjumlah 2.884 kasus. 4 tahun kemudian,  angka  ini  melonjak  dua  kali  lipat  menjadi  4.124  kasus di  tahun  2014.  Jika  diambil  rata-rata  jumlahnya,  maka  selama  5 tahun  ada  9  pasangan  yang  bercerai  di  Provinsi  Aceh  setiap harinya.
Di  kabupaten  Aceh  Tengah  khususnya,  dalam  satu  tahun terakhir  telah  terjadi  kasus  perceraian  dari  bulan  Januari  hingga Agustus 2015 sebanyak 301 kasus. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan  data  perceraian  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  periode Januari  hingga  bulan  Agustus  tahun  2015  berdasarkan  kecamatan di kabupaten Aceh Tengah.

## P
Sumber: Data Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tengah.
Aceh merupakan provinsi  yang kuat  dengan syariat  Islam, ternyata  masyarakatnya  juga  mengalami  tingkat  perceraian  yang tinggi  seperti  provinsi  lainnya.  Padahal  dalam  Islam  sudah dijelaskan  bahwa  perceraian  merupakan  perkara  yang  sangat dibenci oleh Allah, walaupun perkara yang halal. Data yang dirilis oleh  Mahkamah  Syariah,  terdapat  14  penyebab  terjadinya perceraian, yaitu krisis moral, tidak ada tanggung jawab, dihukum, penganiayaan  berat,  kekejaman  mental,  cacat  biologis,  poligami tidak  sehat,  cemburu,  kawin  paksa,  ekonomi,  kawin  di  bawah umur, politis, tidak ada keharmonisan, dan gangguan pihak ketiga. Namun  dari  seluruh  faktor  penyebab  tersebut,  pada  tahun  2014 dominasi  penyebab  perceraian  adalah  hilangnya  keharmonisan (48,9%) dan hilangnya tanggung jawab (30,9%).
0 10 20 30 40 50 60 70 Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah Januari- Agustus 2015 Tingkat Perceraian
Sementara itu, para ahli sosial menghubungkan peningkatan jumlah perceraian disebabkan adanya peristiwa sosial besar  di  suatu  daerah,  seperti  bencana  alam,  urbanisasi (modernisasi),  bencana  sosial  (perang),  atau  peledakan  jumlah penduduk (Sahlan, 2012: 94).
Memahami  fenomena  yang  terjadi,  perceraian  dalam keluarga  di  provinsi  Aceh  dan  di  kabupaten  Aceh  Tengah khususnya  seharusnya  mampu  diminimalisir,  jika  lembaga Kampong  (desa/  adat)  berperan  maksimal.  Dalam  Qanun  Aceh Nomor  10  Tahun  2008  disebutkan  bahwa  lembaga  adat  dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.  Adapun  unsur-unsur  lembaga  adat  di  Aceh  pada masa  sekarang  adalah  (1)  Majelis  Adat  Aceh;  (2) imeum  mukim ;
(3) imeum  chik ;  (4) keuchik ;  (5) tuha  peut ;  (6) tuha  lapan ;  (7) imeum  meunasah ;  (8) keujruen  blang ;  (9) panglima  laot ;  (10) pawang glee/uteun ; (11) petua seuneubok ; (12) haria peukan ; dan
(13) syahbanda .
Segala  persoalan  yang  berkaitan  dengan  konflik  dalam masyarakat (termasuk konflik keluarga) akan diselesaikan terlebih dahulu  di  tingkat  kampong.  Jika  konflik  tersebut  tidak  dapat diselesaikan  pada  tingkat  kampong  maka  kasus  tersebut  akan dibawa  ke  tingkat  mukim.  Pada  tingkat  mukim  ini  kasus  yang diselesaikan selain kasus limpahan dari kampong juga kasus  yang berkaitan  dengan  konflik  antar  kampong  dan  konflik  yang  terjadi pada perangkat pemerintahan kampong yang tidak memungkinkan bagi mereka menyelesaikan sendiri.
Pada  tingkatan  kampong,  lembaga  adat  menduduki  posisi yang  penting  dalam  menyelesaikan  permasalahan  konflik  yang muncul  dalam  masyarakat.  Lembaga  adat  memiliki  wewenang untuk  menetapkan  perceraian  dan  dapat  mengeluarkan  surat keterangan  cerai.  Padahal  berdasarkan  peraturan  yang  ada
menyatakan  bahwa  perceraian  tidak  sah  jika  dilakukan  di  luar pengadilan agama. Namun wewenang ini dilakukan oleh lembaga adat dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat (Kamaruddin, 2013: 42).
Berpijak  dari  meningkatnya  jumlah  perceraian  di kabupaten  Aceh  Tengah,  maka  tulisan  ini  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana peran lembaga kampong dalam manajemen konflik  keluarga  di  kabupaten  Aceh  Tengah,  juga  untuk mengetahui  kendala  apa  saja  yang  dihadapi  lembaga  kampong dalam  manajemen  konflik  keluarga  di  kabupaten  Aceh  Tengah serta  untuk  memberikan  solusi  agar  lembaga  kampong  dapat berperan maksimal dalam manajemen konflik keluarga.

## KAJIAN TEORI

## Manajemen Konflik Keluarga
Kata  manajemen  berasal  dari  bahasa  Italia  Maneggiare (Haney  dalam  Mardianto,  2000:112)  yang  berarti  melatih  kuda- kuda. Sementara secara harfiah manajemen berarti to handle yang bermakna mengendalikan. Dalam kamus Inggris Indonesia (Echols dan Shadily, 2000: 372) management yang berarti pengelolaan dan manager berarti tindakan membimbing atau memimpin. Manajemen  dalam  bahasa  Cina  adalah  “ kuan  lee ”  yang  berasal dari dua kata yaitu kuan khung artinya mengawasi orang kerja dan lee  chai artinya  manajemen  konfliksi  keuangan  (Mardianto, 2000:112).  Sehingga  manajemen  dalam  bahasa  Cina  dapat diartikan  sebagai  mengawasi/mengatur  orang  yang  bekerja  dan memanaj  konfliksi  administrasi  dengan  baik.  Sedangkan  menurut kamus  besar  bahasa  Indonesia  (1997:909)  manajemen  adalah proses  penggunaan  sumber  daya  secara  efektif  dan  efisien  untuk mencapai  tujuan.  Manajemen  merupakan  proses  vital  yang menggerakkan  organisasi  karena  tanpa  manajemen  yang  baik  dan efektif tidak akan ada usaha yang berhasil waktu yang cukup lama.
Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa manajemen adalah upaya untuk  mengendalikan dan mengatur  penggunaan  sumber  daya  secara  efektif  dan  efisien dalam rangka mencapai tujuan.
Sedangkan  konflik  menurut  kamus  bahasa  Indonesia (1997:  746)  berarti  percekcokan,  pertentangan,  atau  perselisihan. Konflik  juga  berarti  adanya  oposisi  atau  pertentangan  pendapat antara  orang-orang  atau  kelompok-kelompok.  Setiap  hubungan antar  pribadi  mengandung  unsur-unsur  konflik,  pertentangan pendapat, atau perbedaan kepentingan.
Robbins  (1996:1)  dalam  “ Organization Behavior ” menjelaskan  bahwa  konflik  adalah  suatu  proses  interaksi  yang terjadi  akibat  adanya  ketidaksesuaian  antara  dua  pendapat  (sudut pandang)  yang  berpengaruh  atas  pihak-pihak  yang  terlibat  baik pengaruh  positif  maupun  pengaruh  negatif.  Sedangkan  menurut Luthans  (1981:85)  konflik  adalah  kondisi  yang  ditimbulkan  oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan  bahwa  konflik  merupakan  suatu  kondisi  adanya perselisihan  yang  timbul  karena  tidak  adanya  kesesuaian  yang berasal dari dua kekuatan.
Dari  dua  definisi  istilah  di  atas,  maka  manajemen  konflik adalah  proses  penyelesaian  masalah  atau  percekcokan  secara efektif  dan  efisien.  Dalam  penyelesaian  konflik,  emosi  atau perasaan  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  penyelesaian problem  yang  konstruktif  karena  konflik  itu  sendiri  dapat menyulutkan  emosi  yang  kuat.  Jika  konflik  itu  terjadi  secara berterusan,  maka  hal  ini  tidak  menguntungkan  sebuah  hubungan apalagi  jika  di  antara  pasangan  ada  yang  ingin  menang  sendiri, keras  kepala,  tidak  mau  mengalah  atau  tidak  mau  mengakui kesalahan  serta  menarik  diri  dari  hubungan.  Konflik  akan  semkin parah  jika  menimbulkan  pertikaian  fisik  dan  kekerasan.  Oleh
karena  itu,  perlu  adanya  manajemen  atau  suatu  upaya  bagaimana cara  mengatasi  konflik  agar  tidak  terjadi  berterusan  dan mendapatkan penyelesaian yang bersifat konstruktif.
Menurut De Vitto, Littlejohn, dan Domenici (2007) dalam (Wirdyaningrum,  2013:  49)  yang  mengemukakan  bahwa kemampuan  yang  rendah  dalam  manajemen  konflik  adalah  salah satu  tanda  adanya  tekanan  dalam  hubungan  yang  dialami  oleh salah  satu  pihak.  Dalam  hal  ini  anak-anak  yang  akan  menjadi korban akibat kedua orang tuanya tidak mampu mengelola konflik dengan  baik.  Hal  ini  akan  menjadi  contoh  bagi  anak-anak  ketika mereka membina rumah tangga pada masa dewasa kelak.
Wahyudi (2006: 15) berpendapat bahwa terdapat beberapa cara  yang  bisa  dilakukan  dalam  rangka  manajemen  konflik keluarga, yaitu:
1. Disiplin
Disiplin dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dalam sebuah  organisasi  merupakan  usaha  untuk  menghindari terjadinya  konflik.  Hal  ini  disebabkan  apa  yang  kita lakukan  sudah  sesuai  aturan  yang  berlaku  sehingga  tidak menimbulkan  perselisihan  (konflik).  Misalnya  dalam sebuah  rumah  tangga,  kedua  pasangan  sudah  menetapkan visi  dan  misi  keluarga,  maka  jika  keduanya  menjalankan visi dan misinya dengan baik, maka tujuan dalam keluarga tersebut  tercapai  sehingga  konflik  dapat  terhindarkan. Kalaupun  terdapat  konflik  yang  bersifat  ringan,  itu  bisa teratasi  karena  kedua  pasangan  tersebut  sudah  mempunyai tujuan sehingga setiap ada masalah, dikembalikan ke tujuan mereka.
2. Pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan Yang  dimaksud  di  sini  adalah  dalam  kehidupan  yang dijalaninya,  individu  memperhatikan  masukan  dan  saran dari yang sudah berpengalaman dalam rangka menghindari
terjadinya konflik. Dalam kehidupan rumah tangga, nasihat dari  orang  tua  sangat  bermanfaat  terutama  bagi  pasangan yang  baru  menjalani  biduk  rumah  tangga  karena  mereka sudah banyak makan garam kehidupan.
3. Komunikasi Menurut Wilmot & Hocker (2001) dalam (Wardyaningrum,  2013:  48)  komunikasi  merupakan elemen sentral terjadinya konflik interpersonal. Komunikasi  merupakan  alat  yang  dapat  memberikan kontribusi  yang  konstruktif  maupun  destruktif  dalam pengelolaan  konflik.      Suatu  komunikasi  yang  baik  dapat menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  dan  menghindari terjadinya  konflik.  Upaya yang  dilakukan  adalah menciptakan komunikasi yang efektif sehingga memungkinkan  setiap  individu  mampu  menyampaikan gagasannya secara bebas tanpa ada tekanan.
4. Mendengarkan secara aktif
Mendengarkan  merupakan  cara  yang  efektif  juga  dalam menghindari  terjadnya  konflik.  Hal  ini  disebabkan terkadang kita tidak memahami apa yang melatarbelakangi seseorang  melakukan  suatu  tindakan.  Maka  dengan mendengarkan  penjelasan  yang  diberikan  secara  aktif, akhirnya  kita  mengetahui  alasan  tindakan  yang  diambil, sehingga menghindari prasangka yang jika tidak diklarifikasi akan berujung kepada terjadinya konflik.
Sementara  Menurut  Ross  (1993),  manajemen  konflik merupakan  langkah-langkah  yang  diambil  para  pelaku  atau  pihak ketiga  dalam  rangka  mengarahkan  perselisihan  ke  arah  tertentu yang  mungkin  atau  tidak  mungkin  menghasilkan  suatu penyelesaian  konflik  atau  menghasilkan  ketenangan,  hal  positif, kreatif,  mufakat  serta  agresif.  Berdasarkan  pernyataan  Ross  di atas,  jika  kedua  pasangan  suami  istri  tidak  menemukan  jalan
keluar ketika terjadi konflik, maka mereka dapat meminta bantuan pihak ketiga dalam manajemen konflik melalui:
1. Arbitrase ( arbitration )
Dalm hal ini pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua belah  pihak  yang  selanjutnya  memberikan  pemecahan yang  mengikat  keduanya.  Cara  ini  mungkin  tidak menguntungkan  kedua  belah  pihak  secara  sama  atau adil,  akan  tetapi  dianggap  lebih  baik  daripada  terjadi muncul perilaku saling agresi atau tidakan destruktif.
2. Penengahan ( mediation )
Dalam hal ini, pihak ketiga diundang untuk memediasi konflik yang terjadi. Di sini, mediator dapat membantu mengumpulkan  fakta,  menjalin  komunikasi  yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta membuka  jalan  bagi  tercapainya  jalan  keluar  terhadap masalah  yang  dihadapi.  Keberhasilan  dengan  metode penengahan  ini  juga  sangat  ditentukan  oleh  bakat  dan kepribadian yang dimiliki oleh mediator.
3. Konsultasi
Tujuan  adanya  konsultasi  adalah  untuk  memperbaiki hubungan  antar  kedua  pihak  serta  mengembangkan kemampuan  mereka  sendiri  untuk  menyelesaikan konflik.  Konsultasi  tidak  berhak  untuk  memutuskan dan  menengahi  konflik  yang  terjadi,  melainkan  hanya bersifat  memberikan  masukan  terhadap  masalah  yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

## Lembaga Kampong Masyarakat Aceh Tengah
Dalam  masyarakat  kabupaten  Aceh  Tengah  yang  disebut suku  Gayo,  lembaga  kampongnya  dikelola  oleh  SARAK  OPAT. Sarak Opat terdiri dari dua kata yaitu “ sarak ” berarti tempat atau wilayah  atau  lingkungan  kampong  atau  belah  yang  harus  dijaga
atau  dipelihara  harkat  dan  martabatnya  dan  “ opat ”  artinya  empat unsur atau potensi masyarakat yang terpadu berkewajiban menjaga atau  memelihara  harkat  dan  martabat  masyarakat  yang  mereka pimpin.  Keempat  unsur  atau  potensi  masyarakat  itu  ialah  Reje, Imem,  Petue  dan  Rayat.  Mereka  harus  padu  dalam  proses  usaha memimpin  pemerintahan,  membina  masyarakat,  merencanakan dan  mengendalikan  pembangunan,  memelihara  keamanan  dan ketertiban, melaksanakan hukum  untuk  menegakkan keadilan dan mengurus atau melayani kepentingan rakyat warga sarak (Ibrahim, 2010: 99).
Keempat  unsur  itu  harus  ada  dan  padu.  Kalau  salah  satu unsur  tersebut  tidak  ada  atau  kurang  atau  tidak  padu,  maka manusia  akan  mati,  paling  kurang  tidak  berfungsi  untuk  memberi manfaat  kepada  dirinya  dan  orang  lain.  Ketika  ajaran  Islam berkembang  dan  diamalkan  di  Gayo,  maka  unsur  pemerintahan yang  empat  itu  disesuaikan  dan  dimantapkan  melalui  iman  dan syari’at yang masing-masing ada empat yang lebih wajib diyakini dan dilaksanakan, yaitu:
1.  Meyakini  empat  Malaikat  selain  Malaikat  lainnya,  yaitu Jibril  penyampai  Wahyu,  Mikail  pengatur  musim,  Israil peniup sangkakala, dan Izrail pencabut nyawa.
2.  Meyakini  empat  kitab  suci  yaitu:  Zabur,  Taurat,  Injil  dan
Al-Qur’an.
3.  Meyakini empat Nabi/Rasulullah selain nabi-nabi yang lain yaitu:  Nabi  Musa  yang  menerima  kitab  Zabur,  Nabi  Daud yang menerima kitab Taurat, Nabi Isa yang menerima kitab Injil  dan  Nabi  Muhammad  s.a.w.  menerima  Al-Qur’anul Karim.
4.  Melaksanakan syari’at  berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah s.a.w. melalui:
a.  Empat orang sahabat Rasul yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
b.  Empat  Imam  Madzhab  yaitu  Hanafi,  Maliki,  Syafi’i dan Hanbali.
c.  Empat  sumber  Hukum  Islam  yaitu  Al-Qur’an, Assunnah/Alhadits, Ijma’ dan Qiyas.
d.  Empat sinte (kewajiban  orang  tua  terhadap  anaknya) yaitu mensyahadatkan bayi setelah lahir dengan adzan di  telinga  kanannya  dan  iqamat  di  telinga  kirinya, pemberian  nama  yang  baik,  menyembelih  aqiqah  dan mencukur  rambut  bayi  ketika  berumur  tujuh  hari, menyerahkannya  kepada  tengku/  guru  ketika  anak berumur  tujuh  tahun  dan  dinikahkan  setelah  anak  akil baligh.
e.  Empat kewajiban mengurus jenazah supaya pemimpin dan  masyarakat  yang  mereka  pimpin  mengingat kematian yaitu mani (memandikan), gapan (dikafankan), semiang (dishalatkan),  dan kubur (dimakamkan).
Namun melihat perkembangan pemerintahan dan kemasyarakatan yang mempengaruhi perkembangan dan peningkatan  pelayanan  kepentingan  masyarakat  yang  tidak mungkin  dipisahkan  antara  satu  kampung  dengan  kampung lainnya,  maka  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Aceh  Tengah menempuh  kebijaksanaan  untuk  membentuk  lembaga  adat  Sarak Opat  secara  berjenjang  selaras  dengan  tingkatan  atau  jenjang pemerintahan yaitu Sarak Opat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan (Kampung).
Adapun  jabatan  dan  fungsi  keempat  unsur  Sarak  Opat menurut adat sebagai berikut:
a. Reje atau raja adalah pemimpin umum yang dipilih rakyat dalam  suatu  wilayah  tertentu.  Reje  berfungsi  memimpin, mengkoordinir  dan  menegakkan  keadilan  dan  mengurus kepentingan rakyat  yang dipimpinnya, fungsi  ini diungkap dalam  Bahasa  adat:  “ Reje  musuket  sipet ”  ialah  Pemimpin
berkewajiban  menyukat  dan  menyipat  (memimpin  dan menegakkan keadilan). Keadilan harus ditegakkan berdasar peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  syariat  dan adat.  Prinsip  keadilan  tersebut  digambarkan  melalui ungkapan:  “ Senare  opat  kal,  seneta  rowa  jengkal ”  (satu bambu  isinya  emapat  patok  dan  sehasta  panjangnya  dua jengkal  =  tidak  boleh  lebih  atau  kurang)  atau  “ menyuket gere  rancung,  menyupet  gere  tagang  kenur ”  (menyukat tidak berlebih kurang, menyipat dengan lurus dan lempang =  jujur,  memihak  kepada  kebenaran  bukan  memihak kepada  seseorang).  Tidak  boleh  lebih  atau  kurang  dari ukuran  itu.  Ketidak-adilan  Reje,  merupakan  sebab  utama untuk memberhentikannya dari jabatannya.
b. Imem ialah  imam  yang  dipilih  rakyat  untuk  memimpin pelaksanaan  apa  yang  diwajibkan  dan  dianjurkan  syari’at serta memberantas apa yang dilarang atau diharamkan atau dimakruhkannya.  Fungsi  ini  dalam  adat  disebut  “ Imem muperlu  sunet ”  (Imam  mendidik  dan  memimpin  rakyat untuk  melaksanakan  apa  yang  diwajibkan  atau  difardhu dan disunatkan oleh syari’at), “ mubetih halal urum haram, memutus masalah agama Islam gere ragu-ragu, membantu rakyat  porak  lao/lo  urum  kelem ”  (Imam  memberi  tahu kepada  rakyat  mana  yang  halal  dan  haram,  memberi keputusan tentang masalah Agama Islam secara
meyakinkan dan melayani kepentingan agama rakyat siang dan  malam).  Imem  dibantu  oleh  imem  banan  (perempuan yang  memimpin  atau  melaksanakan  fardhu  dan  sunat khusus  bagi  kaum  perempuan).  Isteri  dari  personel  yang menjabat  fungsi  imem  kebanyakannya  berfungsi  pula sebagai  pembantu  imam,  guna  memudahkan  pelaksanaan amalnya.  Kalau  isteri  imam  tidak  mampu,  fungsi  tersebut dapat dilaksanakan oleh perempuan lain di kampung itu.
c. Petue ialah orang tua atau dituakan karena kepandaian dan wibawanya dipilih oleh rakyat untuk meneliti, merencanakan,  mengevaluasi  dan  mencari  jalan  keluar masalah-masalah  yang  dihadapi  rakyat.  Hasil  penelitian, perencanaan  dan  evaluasi  serta  saran  pemecahannya disampaikan  oleh  Petue  kepada  Reje,  Imem  dan  Rakyat baik  secara sendiri  maupun bersama-sama dalam musapat. Fungsi  Petue  amat  menentukan  karena  kebenaran  atau kesalahan  penelitian,  perencanaan  dan  evaluasi  akan menghasilkan  keputusan  Sarak  Opat yang  benar, sebaliknya  akan  mengakibatkan  keputusan  yang  salah dalam  proses  pelaksanaan  program  pembangunan  atau penyelesaian  masalah.  Fungsi  ini  disebut  “ Petue  musidik sesat ” (Petue menyelidiki, meneliti masalah yang dihadapi Rakyat  dan  merencanakan  pembangunan)  atau  “ mubantu Reje urum cara jujur, mepum keadaan rakyat si hine urum muliye ”  (membantu  pemimpin  secara  jujur,  memahami keadaan  rakyat  kecil  dan  tinggi).  Fungsi  ini  sejak  tahun 1980  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Ketahanan  Masyarakat Desa (LKMD).
d. Rakyat  ialah  wakil-wakil  yang  dipilih  oleh  Rakyat  terdiri dari  potensi  masyarakat  baik  orang  tua  maupun  pemuda, laki-laki  dan  perempuan  yang  mampu  menyerap  dan menyalurkan  aspirasi  Rakyat  serta  merumuskannya  dalam keputusan penyelesaian masalah dan program
pembangunan  sesuai  dengan  kepentingan  rakyat.  Fungsi rakyat  digambarkan  dalam  ungkapan  “ Rakyat  Genap Mupakat ”  (wakil-wakil  Rakyat  bermusyawarah  secara mufakat  bulat  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi Rakyat  dan  menetapkan  program  yang  menyangkut kepentingan  dan  kemajuan  Rakyat).  Ungkapan  adat  yang harus  dipegang  teguh  oleh  Wakil  Rakyat  adalah  “ Perang bepangkal, kerje bersukut, beluh sara iringen, mowen sara
temunen,  rempak  lage  re,  susun  lagu  belo ”  (perang  ada pertahanan,  nikah  ada  panitianya  pergi  satu  iringan, menetap satu kesatuan, rapi laksana sisir, tersusun bagaikan daun  sirih). Bewenne  putusen  turah  asalni  musyawarah (semua  keputusan  yang  menyangkut  kepentingan  rakyat banyak  harus  berasal  dari  hasil  musyawarah  rakyat  genap mupakat).
Fungsi  ini  sejak  tahun  1979  diemban  oleh  Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dan berdasar Undang-undang Nomor: 22 Tahun  1999  Tentang  Pemerintah  Daerah  ditetapkan  bahwa  untuk melaksanakan  tugas  ini  dibentuk  Badan  Perwakilan  Kampung (BPK).
Fungsi  unsur  Sarak  Opat  sebagaimana  tersebut  di  atas, harus terpadu karena mereka merupakan suatu kesatuan organisasi yang  bulat.  Satu  kesatuan  yang  bulat  itu  menunjukkan  bahwa fungsi dari Sarak Opat – bukan unsurnya – adalah meliputi fungsi legislative, eksekutif dan yudikatif serta perencanaan pembangunan.  Mereka  memusyawarahkan  perencanaan  dan pelaksanaan  serta  mengawasi  dan  mengevaluasi  program pembangunan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan kepentingan  rakyat.  Selain  itu  mereka  berwenang  menyelidiki, menyidik,  mengadili  dan  menghukum  siapa  saja  yang  melanggar norma adat.
Mengingat  pentingnya  fungsi  Sarak  Opat,  maka  syarat untuk  dapat  dipilih  atau  diangkat  sebagai  Reje,  Imem,  Petue  dan wakil  Rakyat  harus  memahami  dan  ta’at  melaksanakan  syari’at, hukum  positif  dan  hukum  adat  serta  setia  kepada  Rakyat  yang mereka  pimpin.  Hal  tersebut  harus  dibuktikan  dengan  perhatian yang sungguh-sungguh dan upaya semaksimal untuk meningkatkan nasib atau kesejahteraan Rakyat.
Proses  pelaksanaan  tugas  pemerintah  dan  pelaksanaan program  pembangunan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  apa  yang
telah diputuskan dalam musyawarah Sarak Opat, sehingga dicapai sasaran  atau  tujuannya  secara  bertahap.  Upaya  ini  digambarkan melalui  kata-kata  adat: Ke  awal  berpemulo,  ke  akhir berpenemehen,  ke  awal  i  lagang,  ke  akhir  i  lepih ”  (kalau  suatu pekerjaan sudah dimulai harus diselesaikan sesuai rencana).
Dalam  melaksanakan  program  pembangunan  kampung semua Rakyat harus diikutsertakan mulai dari perencanaan sampai pada  memanfaatkan  hasil-hasilnya.  Dalam  kaitan  ini  diingatkan dengan kata-kata= adat: “ taring i taringen, i ke taring i yulaki, i ke itaringen  enti  ne  yulaki ”  (tertinggal  atau  ditinggalkan.  Kalau tertinggal  dibantu  dan  kalau  ditinggalkan  terserah  kepada bersangkutan).  Yang  tertinggal  adalah  Rakyat  yang  rajin  namun kurang  mampu,  mereka  harus  dibantu.  Sementara  yang ditinggalkan  adalah  mereka  yang  malas  atau  melanggar  nilai  dan norma  adat,  terserah  pada  nasibnya.  Kata-kata  adat  lainnya  yang berhubungan dengan pelaksanaan program pembangunan kampung  adalah:  “ Cerdik,  lisik,  bidik,  mersik ”  (pandai,  rajin  dan cepat dan kuat).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas mengani peran lembaga  kampong  dalam  manajemen  konflik  keluarga  di kabupaten Aceh tengah. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  teknik  wawancara  yang  dianggap sebagai  sumber  data  primer.  Wawancara  dilakukan  kepada responden  yang  mengetahui  adat  masyarakat  Gayo  dan  juga responden  yang  menduduki  jabatan  tertentu  dalam  pemerintahan kampong.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  responden  penelitian  ini adalah  tokoh  masyarakat  Gayo,  reje,  imem,  dan  sekretaris  camat. Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  informasi yang  mendalam  terkait  dengan  peran  lembaga  kampong  dalam
manajemen  konflik  keluarga  di  kabupaten  Aceh  Tengah.  Selain itu,  peneliti  berharap  melalui  penelitian  ini  akan  menghasilkan temuan  yang  tidak  hanya  bersifat  umum  namun  komprehensif yang  meliputi  penyebab,  proses  dan  hasil.  Dengan  demikian,  dari diharapkan dari hasil penelitian ini akan ada tindak lanjut terhadap peran  lembaga  kampong  dalam  manajemen  konflik  keluarga sehingga  dapat  menekan  tingkat  perceraian  di  kabupaten  Aceh Tengah.

## HASIL PENELITIAN

## Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah
Berdasarkan  hasil  wawancara,  diperoleh  bahwa  pada hakikatnya,  lembaga  kampong  yang  terdiri  dari  sarak  opat  ini mempunyai  peranan  juga  dalam  manajemen  konflik  keluarga. Secara  hierarkis,  apabila  ada  keluarga  yang  sedang  mengalami konflik  maupun  percekcokan  dan  tidak  dapat  menyelesaikan sendiri,  maka  seharusnya  keluarga  tersebut  menghadap  ke  dusun terlebih dahulu, jika dusun tidak dapat menyelsakan konflik kedua pasangan tersebut, maka perkara ini bisa dinaikkan ke tingkat reje (kepala  desa).  Jika  kepala  desa  mampu  mendamaikan  kedua pasangan  yang  bertikai,  maka  konflik  dalam  keluarga  tersebut telah  terselesaikan  dan  lembaga  kampong  telah  memainkan  salah satu perannya dengan baik. Namun demikian, terkadang reje tidak dapat  menangani  kasus  percekcokan  yang  dibawa  di  hadapannya, maka  di  sini  reje  bisa  minta  bantuan  imem  untuk  membantu menyelesaikan.  Namun  jika  keduanya  juga  tidak  dapat menyelesaikan  kasus  ini,  maka  kasus  konflik  keluarga  ini dinaikkan  ke  tingkat  mukim  (pejabat  kampong  yang  membawahi beberapa  kampong  binaan).  Jika  mukim  tidak  berhasil menyelesaikan  kasus  ini,  maka  dinaikkan  ke  tingkat  kecamatan
melalui BP4. Dan jika pihak kecamatan tidak dapat menyelesaikan, baru kemudian dibawa ke pengadilan Agama. Jika digambarkan, maka sebagaimana gambar di bawah ini:
Gambar di atas merupakan tahapan yang harus dilalui oleh keluarga  yang  sedang  mengalami  konflik  dengan  pasangannya. Namun  demikian,  tidak  semua  reje  memainkan  perannya  ini dengan maksimal sehingga dalam realitanya banyak juga pasangan yang jika mengalami pertikaian dalam rimah tangganya, langsung diajukan  ke  Pengadilan  Agama  tanpa  melewetai  tahapan  dari bawah.  Akibatnya,  kasusnya  langsung  diterima  dan  diproses sehingga tidak jarang yang berujung kepada perceraian.
Secara umum berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh  peneliti  menunjukkan  bahwa  lembaga  kampong  yang  ada  di kabupaten  Aceh  Tengah  tidak  memainkan  perannya  dalam manajemen  konflik  keluarga.  Dari  295  kampong  dari  14 kecamatan  di  kabupaten  Aceh  Tengah,  hanya  beberapa  reje kampong yang melakukan prosedur tersebut.
Selain  itu,  hasil  wawancara  dalam  penelitian  ini  juga mendapati  bahwa  penyebab  terjadinya  maraknya  perceraian terutama  di  kabupaten  Aceh  Tengah  adalah  disebabkan  beberapa hal, yaitu:
konflik keluarga dusun reje reje & imem mukim kecamatan (BP4) Pengadilan Agama
(1) Perkawinan  pada  usia  dini  sehingga  kurang  matang  dalam membina keluarga.
(2) Peran  adat  di  zaman  ini  sudah  mulai  terkikis  sehinga hubungan  antara  orang  tua  dengan  anak  kurang  saling menghormati  dan  menghargai,  dan  orang  tua  lebih cenderung menyerahkan persoalan anak ke sekolah.
(3) Peran  adat  dalam  kehidupan  rumah  tangga  tidak  dijalankan dengan  baik,  seperti  anak  dan  orang  tua  hubungannya terlampau  jarak,  sikap  yang  terlalu  memanjakan  anak sehingga anak tidak takut  atau segan lagi  kepada orang tua, kalau  dahulu  anak  taat  dan  patuh  serta  santun  tapi  di  era globalisasi  saat  ini  anak  dan  orang  tua  sudah  terlalu  dekat sehingga  anak  kurang  sopan  santun  kepada  orang  tua. Pergeseran  budaya  ini  membuat  nilai-nilai  adat  terkikis sehingga  rasa  kesopanan  kurang,  penerapan  adat  istiadat  di keluarga sudah kabur.
(4) Tingkat  pendidikan  orang  tua  juga  mempengaruhi.  Dalam hal  ini  kepedulian  orang  tua  akan  pendidikan  anak  sangat kurang  hal  ini  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  sehingga tidak mendukung anak untuk melanjutkan pendidikan.
(5) Tingkat  keagaman  ( religious ),  keterlibatan  orang  tua maupun remaja untuk ikut pengajian sekarang sudah rendah.
(6) Sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  orang  tua  juga  masih kurang karena tingkat pendidikan yang rendah.
(7) Berpindah/bergesernya  ruang  yang  ada  dalam  keluarga  dan masyarakat  yang  terkadang  menyalahi  dari  ketentuan  dan etika yang berlaku.
SELAIN  itu,  salah  satu  reje  di  kecamatan  Pegasing menambahi  bahwa  kasus  perceraian  yang  sering  dihadapi  adalah karena  adanya  nikah  sirri,  perselingkuhan,  dan  masalah  ekonomi dimana  perempuan  yang  bekerja  sementara  yang  lelaki  tidak bekerja dan hanya meminta uang untuk merokok.

## Kendala yang dihadapi lembaga kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah
Berkaitan  dengan  kendala  yang  dihadapi  oleh  lembaga kampong,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa    ternyata  terdapat beberapa  alasan  kenapa  lembaga  kampong  tidak  bisa  berperan maksimal dalam membantu menyelesaikan konflik keluarga, yaitu:
(1) Adanya pergeseran nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat  Gayo,  sehingga  prosedur  bagaimana  seharusnya yang  diperankan  oleh  lembaga  kampong  tidak  banyak  yang mengetahuinya. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai adat yang dipegang  teguh  oleh  nenek  moyang  mereka  telah  banyak ditinggalkan karena terjadi konflik berkepanjangan sehingga kewenangan  adat  dibatasi  dan  pemerintah  daerah  lebih mengandalkan  kewenangan  muspika.  Sehingga  lembaga kampong  mempunyai  gerak  yang  sangat  sempit  dalam menjalankan
peranannya demi memakmurkan masyarakatnya.
(2) Peran  adat  dibatasi  dengan  undang-undang  dan  qanun  yang ada. Pada saat ini, tidak semua kasus dapat diselesaikan oleh reje  kampung,  melainkan  ada  kasus-kasus  tertentu  yang menjadi kewenangan
polisi seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, pemerkosaan, memiliki  senjata  ilegal,  perampokan,  menghina  pemerintah dan tindakan pidana lainnya.
(3) Tokoh  adat  tidak  diberi  kesempatan  untuk  menyelesaikan masalah  adat dan  sering  ditangani oleh  muspika (musyawarah pimpinan kecamatan).
(4) Tidak ada penghargaan terhadap jerih payah lembaga adat.
(5) Dari pihak keluarga yang bersengketa, kebanyakannya tidak membawa  kasus  keluarganya  kepada  reje  kampong melainkan langsung membawanya ke Pengadilan Agama.
(6) Dari  pihak  Pengadilan  Agama  mempunyai  prinsip  pantang menolak  kasus  yang  datang  walaupun  yang  bersangkutan tidak melalui prosedur dari bawah terlebih dahulu.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian maka  Dahulunya, masyarakat Gayo  dipimpin  oleh  seorang  raja  karena  masyarakat  pada  waktu itu  masih  sedikit.  Selain  raja,  masih  ada  lagi  perangkat  kampung lainnya  yang  disebut  sebagai  SARAK  OPAT  yang  mana  terdiri dari reje,  imem,  petue,  dan  RGM  (Rayat  Gina  Marga) .  Masing- masing  elemen  sarak  opat  ini  mempunyai  tugas  dan  fungsi  yang berbeda-beda. Raja bertugas menjamin kesejahteraan, kemakmuran  dan  keadilan  masyarakat.  Imem  mempunyai kewenangan  dalam  hal  penentuan  halal  haram  berdasarkan  al- Qur’an  dan  hadits  juga  bertugas  melakukan  pengkaderan  untuk melahirkan  ulama’  yang  akan  meneruskan  tugas  mereka.  Dalam hal  ini,  kebijakan  raja  senantiasa  sinkron  dengan  kebijakan  imum dan  ketetapan  yang  diambil  raja  tidak  boleh  bertentangan  dengan agama. Sementara tugas tetua adalah menyelesaikan permasalahan yang  terjadi  di  kampung  setelah  dilakukan  penyelidikan  dan penelaahan terhadap permasalahan tersebut. Selain itu, petue juga bertugas sebagai  penyidik layaknya KPK, jaksa  dan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Dan RGM bertugas seperti tugasnya DPR  yaitu  memusyawarahkan  tentang  peraturan-peraturan  di kampung.  Dalam  hal  ini  segala  permasalahan  ditangani  di kampung  terlebih  dahulu,  jika  tidak  bisa  dicarikan  solusi,  maka baru diserahkan ke kepolisian.
Hakikatnya  struktur  lembaga  adat  yang  terangkum  dalam sarak  opat  berperan  sebagai  peradilan  adat.  Apabila  terjadi  suatu masalah yang dihadapi oleh pasangan misalnya, maka diselesaikan secara  kekeluargaan.  Apabila  tidak  dapat  diselesaikan  secara kekeluargaan,  maka  diangkat  ke  peradilan  adat.  Peradilan  adat tidak  mengenal  kasus  perdata  dan  pidana.  Semua  kasus  ditangani
secara  musyawarah  penuju  perdamaian  dan  diupayakan  untuk mengecikan masalah yang besar dan menghilangkan masalah yang kecil sehingga diharapkan pasangan yang mengalami konflik dapat menerimanya  dengan  lapang  dada.  Melalui  prosesi  adat  dalam perdamaian maka semua kesilapan, kesalahan, rasa dendam hilang dari  perasaan.  Bahkan  dengan  melaksanakan  prosesi  adat  dalam perdamaian  malah  antara  para  pihak  yang  bertikai  terjalin hubungan silaturrahim yang lebih dekat.
Oleh  karena  itu,  sebenarnya  peran  lembaga  adat  tersebut dimunculkan kembali  pada saat  ini sehingga semua permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan kekeluargaan.  Wacana  ini  sudah  diupayakan  dengan  adanya  UU No.  11  tahun  2006  tentang  diberlakukannya  kembali  MAA (Majelis  Adat  Aceh).  Artinya  melalui  Undang-Undang  ini, masyarakat  bisa  menghidupkan  kembali  peran  lembaga  adat/ kampung dalam penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Namun  demikian,  walaupun  UU  ini  sudah  keluar,  namun pelaksanaannya  belum  maksimal  dan  masih  perlu  adanya bimbingan dan penguatan.
Selanjutnya  dalam  budaya  Gayo  terdapat  budaya “ mukemel ”  yang  secara  bahasa  Indonesia  disebut  sebagai  budaya malu, tetapi malu di sini adalah malu kalau tidak berbuat baik atau merasa tidak enak hati karena berbuat sesuatu yang tidak baik, jadi bukan hanya sekedar malu. Dengan kata lain mukemel maksudnya malu  apabila  berbuat  salah  atau  melanggar  ketentuan,  baik ketentuan agama, adat atau juga aturan kesepakatan bersama. Jika budaya  ini  dikembangkan  dilestarikan  oleh  masyarakat  Gayo khususnya,  maka  akan  terjalin  kehidupan  yang  harmonis  serta damai  dan  dapat  membangun  ketertiban  sosial.  Budaya  ini  harus dilestarikan oleh sarak opat  sebagai pemerintahan kampung demi mewujudkan kemuliaan, keharmonisan, kedamaian dan kenyamanan  bersama  sehingga  dalam  penyelesaian  konflik
keluarga  tidak  ada  lagi  yang  mencari-cari  kesalahan  oleh  salah satu pihak untuk menjatuhkan pihak lainnya.
Sementara  itu,  berdasarkan  antropologi,  masyarakat sekarang telah mengalami pergeseran makna sehingga mempengaruhi  cara  berfikirnya.  Hal  ini  dipicu  oleh  adanya hubungan yang jauh antara orang tua dengan anak, sehingga anak lebih  dipengaruhi  oleh  imajinasi  TV  dan  internet,  imajinasi khayalan daripada oleh orang tuanya dan mereka minus imajinasi spiritual.  Akibat  yang  terjadi  adalah  angka  perceraian  yang semakin  meningkat,  adanya  penurunan  kebahagiaan  keluarga karena  kebahagiaan  bergeser  ke  arah  materi  bukan  ketenangan jiwa,  gejala  muslim  tanpa  masjid  meningkat  sehingga  kepala keluarga  yang  stress  juga  meningkat  ditambah  pula  silaturrahmi fisik berkurang sementara silaturrahmi virtual meningkat.
Artinya  terjadinya  pergeseran  peran  lembaga  kampung pada hakikatnya diawali oleh adanya pergeseran yang dilakukan di masing-masing  keluarga  yang  ada  di  kampung  tersebut  sehingga mempengaruhi  pergeseran  nilai-nilai  budaya  lokal  secara  umum. Oleh  karena  itu,  solusi  yang  ditawarkan  narasumber  dalam permasalahan  di  atas  adalah  harus  dihidupkan  kembali  ruh  dalam masyarakat melalui empat aspek, yaitu:
a. Aspek nilai, artinya nilai-nilai agama harus dilestarikan dan diinternalisasikan kembali ke dalam hati individu sehingga menjadi  standar  etika,  yang  kemudian  dapat  menjadi standar  moral  dalam  kehidupan.  Dari  standar  moral  ini diharapkan  menjadi  standar  tingkah  laku  yang  sehingga akan  memberikan  warna  dalam  kehidupan  sosl  dan memberikan kontribusi dan arah budaya setempat.
b. Aspek keyakinan, artinya keyakinan terhadap agama harus ditumbuhsuburkan sehingga diharapkan akan menjadi  cara pandangnya  dalam  bertindak  dan  berfikir  yang  nantinya pemikiran  dan  tindakan  tiap  individu  akan  mewarnai lingkungan sosial budaya dimana ia berada.
c. Aspek  akal,  artinya  akal  harus  diasah  kembali,  jangan dibiarkan  generasi  kita  hanya  disuapi  oleh  hal-hal  yang tidak mampu mencerdaskan atau bahkan yang melemahkan kemampuan akal mereka. Mereka harus dilatih untuk dapat merenungkan  masalah-masalah,  mengembangkan  ide-ide sehingga hal ini menjadi panduannya dalam menyelesaikan sebuah  masalah  yang  pada  akhirnya  menjadi  falsafah hidupnya.
d. lembaga  kampung  berperan  dalam  konflik  keluarga  yang terjadi  di  wilayahnya  masing-masing.  Artinya  lembaga kampung  sepakat  ketika  terdapat  pasangan  yang  ingin bercerai,  dan  tidak  dapat  diselesaikan  sendiri  secara kekeluargaan, maka langkah selanjutnya adalah melaporkan  permasalahannya  ke  tingkat  dusun  terlebih dahulu.  Di  sini  kepala  dusun  sebagai  pihak  ketiga berkewajiban  memberikan  resolusi  terhadap  konflik  yang mereka  hadapi.  Namun  demkian,  apabila  permasalahan pasangan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat dusun, maka bisa dinaikkan ke tingkat reje (kepala desa), maka di sini  kepala  desa  harus  berusaha  semaksimal  mungkin mendamaikan  kedua  belah  pihak  dan  memberikan keputusan yang bisa diterima oleh keduanya dengan lapang dada.  Namun,  jika  permasalahan  tersebut  tidak  juga  dapat diselesaikan  di  tingkat  kepala  desa,  maka  kasus  ini  dapat dinaikkan  ke  tingkat  mukim  untuk  mendamaikan  kembali pasangan  yang  tengah  bertikai.  Dan  jika  tidak  dapat dicarikan solusi untuk kedua belah pihak, maka baru kasus ini  dibawa  ke  pengadilan.  Sehingga  sebelum  pasangan membawa  permasalahan  mereka  ke  pengadilan  agama, maka  harus  diusahakan  dibawa  ke  lembaga  kampung terlebih  dahulu.  Di  sinilah  yang  dimaksud  dengan  peran lembaga  adat  dalam  manajemen  konflik  keluarga,  artinya lembaga  adat/  kampung  dapat  menyelesaikan  pertikaian
dalam  keluarga  sehingga  diperlukan  kemampuan  mereka dalam menyelesaikan konflik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa pada  hakikatnya  sejak  zaman  dahulu  Lembaga  kampung  seperti reje,  imam  dan  mukim  di  masayarakat  Gayo  kabupaten  Aceh Tengah  mempunyai  peran  yang  sangat  besar  dalam  penyelesaian masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh  masayarakat  Gayo  termasuk masalah  konflik  keluarga.  Akan  tetapi,  peran  ini  semakin  lama semakin  memudar  dikarenakan  adanya  pergeseran  nilai-nilai  adat yang  terjadi  dalam  masyarakat  Gayo  saat  ini.  Di  samping  itu, dengan  sifat  pluralisme  masyarakat  ini,  mereka  menerima pendatang  untuk  menetap  di  wilayah  Gayo.  Akibatnya  terjadilah akulturasi  budaya  sehingga  budaya-budaya  lama  sudah  berbaur bahkan tergeser dengan budaya baru yang dibawa oleh pendatang. Selain  itu,  peran  lembaga  kampung/  adat  juga  dibatasi  dengan adanya  qanun  dan  undang-undang  sehingga  lembaga  kampung tidak dapat berbuat banyak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
Namun  demikian,  pada  tahun  2006  telah  dikeluarkan undang-undang tentang  MAA (Majelis  Adat  Aceh), maka dengan adanya  undang-undang  ini  memberikan  peluang  kepada  lembaga adat  untuk  berperan  kembali  sebagaimana  mestinya.  Namun demikian,  hingga  saat  ini,  lembaga  kampung  belum  berperan secara maksimal. Oleh karena itu pengabdian ini dijalankan untuk menguatkan  kembali  peran  lembaga  kampung  terutama  dalam manajemen konflik keluarga.
Secara  umum,  lembaga  kampung  di  kabupaten  Aceh Tengah  sudah  berupaya  menyelesaikan  masalah  konflik  keluarga, ini  terjadi  apabila  pasangan  yang  bertikai  mau  melapor permasalahannya  kepada  reje.  Maka  reje  akan  meminta
diselesaikan di dusun terlebih dahulu, jika tidak berhasil dinaikkan ke tingkat reje, jika tidak berhasil dinaikkan ke tingkat mukim dan seterusnya. Namun tidak semua kecamatan melakukan hal ini.
Namun diharapkan adanya regulasi yang mengatur tentang mekanisme  perceraian  dari  tingkat  desa  sampai  ke  atas (mahkamah) Adanya  regulasi yang  mengatur  kebolehan mahkamah  untuk  menolak  perkara  perceraian  jika  sebelumnya tidak melewati tingkat desa dan kecamatan terlebih dahulu. Harus memperhatikan  kearifan  lokal  dan  kehkususan  budaya  Gayo. Mekanisme/  alur  penyelesaian  perkara  di  mahkamah  lebih difungsikan lagi dengan cara adanya mediasi dari hakim.
Kemudian  alur  perceraian  harus  lebih  dipersempit  mulai dari  tingkat  desa  dengan    mendapatkan  rekomendasi  dari  reje kemudian  ditingkat  kecamatan  mendapatkan  rekomendasi  dari KUA  setelah  mendapatkan  pembinaan  dari  BP4  dan  kemudian baru diajukan ke mahkamah dan harus dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum adanya persidangan.
Untuk penyelenggaraan
struktur adat haruslah
mendapatkan dukungan dalam segala bentuk termasuk pembolehan  untuk  menggunakan  anggaran  desa  dalam  rangka menghidupkan  struktur  adat  yang  ada.  Perlu  adanya  tindakan preventif  yang  dilakukan  oleh  semua  pihak,  seperti  dengan mengadakan  suscatin  secara  mendalam  dan  intensif,  keterlibatan BKKBN,  aktifnya  majelis  pengajian  dan  sebagainya  serta pemerintah  daerah  harusmengeluarkan  qanun/  peraturan  bupati yang  mengatur  alur  perceraian  yang  harus  dijalani  oleh  pasangan yang hendak bercerai. Sehingga dengan cara cara tersebut tingakat perceraian di Aceh tengah mampu ditekan.

## DAFTAR PUSTAKA
Echols, J.M & Shadily, 1983. Kamus Inggris-Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia.
Ibrahim,  Mahmud.  2002. Syari’at  dan  Adat  Istiadat. Takengon: Yayasan Makaman Mahmuda.
Ibrahim,  Mahmud.  2010. Syari’at  dan  Adat  Istiadat. Takengon: Yayasan Makaman Mahmuda.
Ibrahim, Mahmud. 2013. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat gayo. Darussalam-Banda Aceh
Kamaruddin,  dkk.,  (2013).  Model  penyelelesaian  konflik  di lembaga adat, Jurnal Walisongo, Vol. 21, No. 1, 39-70.
Luthan F. 1981. Organizational Behavior . Singapore: McGrow Hill.
Mardianto, 2000. Penggunaan manajemen konflik ditinjau dari status keikutsertaan dalam mengikuti kegiatan pecinta alam di Universitas Gajah Mada. Jurnal Psikologi . No.2, 111-119.
MPA  304,  Maraknya  Perceraian:  memilih  bercerai  atau memperbaiki rumah tangga?, Lensa Utama . Januari 2012.
Republika.co.id.  (2014,  14  November), Tingkat  perceraian Indonesia    meningkat  setiap  tahun,  ini  datanya .  diakses dari m.republika.co.id/berite/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7- tingkat-perceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahunnya- ini-datanya/  pada  tanggal  12  April  2015  pukul  07.00 WIB.
Robbin, S.P. 1979. Organizational Behavior . Siding: Prentice Hall.
Ross,  Marc  Howard  Ross.  1993. The  management  of  conflict: interpretations  and  interests  in  comparative  perspective . Yale University Press.
Sahlan,  Muhammad.  (2012).  Pengamatan  sosiologis  tentang perceraian  di  Aceh. Jurnal  Subtantia .  Vol.14.  No.1,  88-
97.
Tim Penyusun. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa.
Wahyudi.  2006. Manajemen Konflik dalam Organisasi: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner. Bandung: Alfabeta.
Wardyaningrum, Damayanti. 2013. Komunikasi untuk penyelesaian konflik dalam keluarga: Orientasi percakapan dan orientasi kepatuhan. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol. 2. No.1, 47-58.