INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2885-2892 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Izin Berusaha Pertambangan Mengenai Penghapusan IUP dan IUPK di Otoritas Ibu Kota Nusantara
Muhammad Sofi 1 ✉ , Raoul Susanto 2
Universitas Narotama
Email: raouljethro01@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pemerintah dan DPR RI  mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  dan Pertambangan Batubara (RUU Minerba). Setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020, UU Minerba yang baru  kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020, menjadi UU No.3 Tahun 2020. Banyak kelompok masyarakat sipil yang dikejutkan dengan perubahan yang begitu cepat dalam perekonomian. Proses  pembahasan dan pengesahan  hasil revisi UU Minerba. Memang, pembahasan undang-undang terkait aset negara dan kepentingan    masyarakat  Indonesia    secara  luas  terkesan  diam,  minim  sosialisasi,  dan  tidak berdasarkan  aspirasi  masyarakat.  Situasi  ini  menimbulkan  beberapa  pertanyaan  mendasar  di kalangan masyarakat sipil: mengapa proses legislasi untuk mengamandemen UU Minerba  dilakukan secara  tergesa-gesa,  tanpa  mengikuti  proses  sosialisasi  secara  menyeluruh  dan  tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat luas? Mengapa para pihak harus benar-benar memahami isu akuntabilitas  dan  transparansi  di  sektor  pertambangan  tanpa  terlibat  secara  aktif  dalam  proses amandemen undang-undang Minerba? Adakah kelompok kepentingan yang sengaja memanfaatkan kelalaian  masyarakat  di  tengah    pandemi,  untuk  mencapai  tujuan  ekonomi  politik  di  balik  UU Minerba?  Semua  pertanyaan  tersebut  masih  memiliki  jawaban  misterius  hingga  saat  ini.  Selain mempertanyakan aspek prosedural, pesatnya pembahasan amandemen UU Minerba  juga dinilai masyarakat sipil meninggalkan permasalahan substantif yang sulit diselesaikan. Secara keseluruhan, perubahan UU Minerba mengalami perubahan yang cukup besar, perubahan tersebut terjadi pada 143 pasal dari total 217 pasal atau setara dengan sekitar 80% dari jumlah pasal dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Lebih spesifiknya, sedikitnya ada penambahan 51 artikel baru, 83 artikel diubah, dan 9 artikel dihapus. Setidaknya ada lima faktor mendasar yang dinilai menjadi persoalan utama dibalik revisi UU Minerba
Kata Kunci : Analisis Izin Berusaha Pertambangan

## Abstract
The government and DPR RI passed changes to Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal Mining (RUU Minerba). After being approved at the DPR RI Plenary Session on 12 May 2020, the new Mineral and Coal Law was then signed by President Joko Widodo on 10 June 2020, becoming Law No. 3 of 2020. Many civil society groups were shocked by the rapid changes in the economy. The process of discussing and ratifying the results of the revision of the Minerba Law. Indeed, discussions of laws relating to state assets and the interests of the Indonesian people generally seem silent, with minimal outreach, and not based on the aspirations of the people. This situation raises several fundamental questions among civil society: why was the legislative process to amend the Mining and Coal Law carried out in a hurry, without following a thorough socialization process and without paying attention to the aspirations of the wider community? Why should the parties really understand the issues of accountability and transparency in the mining sector without being actively involved in the process of amending the Minerba law? Are there interest groups that deliberately take advantage of society's negligence in the midst of the pandemic, to achieve the political economic goals behind the Minerba Law? All these questions still have mysterious answers to this day. Apart from questioning procedural aspects, the rapid discussion of amendments to the Mining and Coal Law is also considered by civil society to leave substantive problems that are difficult to resolve. Overall, the changes to the Minerba Law  experienced quite large changes, these changes occurred in 143 articles out of a total of 217 articles or the equivalent of around 80% of the number of articles in Law Number 4 of 2009. More specifically,  there  were  the addition of  at least  51  new  articles,  83  articles  changed,  and  9  articles deleted. There are at least five fundamental factors which are considered to be the main problems behind the revision of the Minerba Law.

## Keywords: Analysis of Mining Business Permits

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui demokrasi ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Hubungan antara negara, dunia usaha dan masyarakat diatur oleh  prinsip  demokrasi  ekonomi  dan  ekonomi  pasar  sosial  mengatur  hubungan  antara negara,  dunia  usaha  dan  masyarakat.  Dunia  usaha  harus  berkembang  secara  seimbang dengan  menjalin  hubungan  yang  harmonis  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Untuk mencegah  salah  satu  pihak  mendominasi  pihak  lain,  maka  harus  ada  hubungan  saling ketergantungan di antara keduanya. Landasan ideologi perekonomian Indonesia menganut gagasan  “masyarakat Indonesia hidup dengan  saling membantu”. Refleksi ini mengiringi semangat  kekeluargaan  dalam  membangun  usaha  baik  berupa  perusahaan  maupun koperasi. Setiap warga negara, dalam arti  luas, berpartisipasi dalam proses produksi melalui partisipasi rakyat melalui  keterwakilan. Menurut ketentuan Undang-Undang  Dasar (UUD)
Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) berar ti “tanah, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya”.  Hal  ini  juga  dipahami  secara  lebih  luas,  yaitu  “darat,  laut,  dasar  laut,  dan daratan yang berada di bawahnya, termasuk udara atau ruang angkasa serta kekayaan alam yang  terkandung  di  da lamnya”.  Selain  itu,  tujuan  utama    kekayaan  alam  haruslah membahagiakan masyarakat, dalam hal ini seluruh masyarakat Indonesia, dan khususnya masyarakat yang berada di wilayah pertambangan. Alih-alih orang Indonesia ditinggalkan, orang  asing  malah  hidup  makmur  di  wilayah  yang  memanfaatkan  sumber  daya  alam. Negara merupakan lembaga terbesar yang menempati posisi yang sangat berharga dalam kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Ini tentang kemampuan untuk mencapai tujuan  bersama.  Sarana  untuk  mencapai  kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat melalui  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  berkeadilan  untuk  menunjang  kegiatan perekonomian.
Didalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  daerah (selanjutnya  disebut  UU  Pemda)  Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  tidak  lagi  diberikan kewenangan  penerbitan  izin  pertambangan,  menurut  Undang-Undang  ini  hal  tersebut hanya menjadi kewenangan pemerintah Provinsi.
perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2020  tentang  Mineral  dan  Batubara,  seolah  mereduksi  kewenangan  pemerintah daerah,  dengan  menghapuskan  Pasal-pasal  berisi  kewenangan  pemerintah  daerah, kemudian memberikan kepada pemerintah pusat.
Tujuan  penulisan  artikel  ilmiah  ini  sendiri  adalah  untuk  mengidentifikasi  potensi dampak lingkungan dan  sosial  dari aktivitas  pertambangan yang  dihapuskan. Analisis  ini akan  menilai  apakah  penghapusan  IUP  dan  IUPK  berdampak  positif  dalam  menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah IKN.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  yang  bersifat  kualitatif.  Penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif  adalah  suatu penelitian yang dilakukan kajian berdasarkan penelaahan terhadap teori-teori, azas-azas, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum tata negara positif.
Untuk  penelitian  ini  adalah  penelitian  induktif  kualitatif  yang  menekankan  pada penelitian mendalam terhadap konsep-konsep, teori-teori, pandangan para ahli mengenai konsep perpindahan ibukota negara atau sering disebut juga dengan istilah (IKN).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis izin berusaha pertambangan mengenai penghapusan IUP dan IUPK di otorita ibu kota nusantara
1. Penghapusan IUP dan IUPK diotoritas IKN Terkait Usaha Pertambangan.
Pada  bulan  Juni  2021,  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Energi  dan
Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  mengumumkan  rencana  penghapusan  izin  usaha pertambangan  (IUP)  dan  izin  usaha  pertambangan  khusus  (IUPK)  di  bawah  otoritas Ikatan  Konsorsium  Nasional  (IKN).  Langkah  ini  merupakan  bagian  dari  upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan sektor pertambangan yang lebih efektif.
Penghapusan IUP dan IUPK diotoritas IKN bertujuan untuk memperkuat kontrol pemerintah terhadap sektor pertambangan dan mengurangi praktik ilegal atau tidak berkelanjutan.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  terdapat  beberapa  kasus penyalahgunaan  izin  pertambangan  yang  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  dan ketidakadilan  sosial.  Dengan  menghapus  IUP  dan  IUPK,  pemerintah  berharap  dapat mengatasi masalah ini dan menjaga keberlanjutan sektor pertambangan.
Sebagai pengganti IUP dan IUPK, pemerintah akan menerapkan sistem kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) di bawah otoritas IKN. KK dan PKP2B mengatur persyaratan, kewajiban, dan hak-hak pemegang kontrak  dalam  melakukan  kegiatan  pertambangan.  Langkah  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan pertambangan di Indonesia.
Penghapusan IUP dan IUPK diotoritas IKN merupakan langkah yang penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertambangan. Namun, implementasi dan pengawasan yang baik akan menjadi kunci kesuksesan dari langkah ini. Pemerintah perlu memastikan adanya  mekanisme  yang  kuat  untuk  memantau  dan  mengawasi  kegiatan pertambangan  agar  dapat  melindungi  lingkungan,  masyarakat,  dan  kepentingan nasional secara menyeluruh.
Dalam UU No. 3 Tahun 2020 setidaknya merevisi 135 pasal dari 217 pasal yang terdapat pada UU N0. 4 Tahun 2009, yang secara rinci terdapat 73 pasal yang telah ditambahkan, 51 Pasal diubah, dan 11 pasal dihapuskan. Sugeng Supartowo ketua komisi VII DPR-RI Periode 2019-2024 mengemukaan pada rapat paripurna DPR-RI, terdapat 15 poin penyempurnaan didalam batang tubuh UU No.4 Tahun 2020. Terkait kewenangan pemerintah  daerah  provinsi  maupun  pemerintah  daerah  kabupaten  kota  dibidang pertambangan mengalami perubahan yang signifikan, jika melihat pasal 4 Ayat (2) UU
No.  Tahun  2020  dalam  hal  ini  hanya  menyebutkan  penyelenggaraan  dibidang pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat, berbeda dengan  Undang-Undang  sebelumnya  yang  tidak  hanya  menyebutkan  pemerintah pusat,  namun  melibatkan  pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten  kota.  Selain  itu kewenangan pemerintah daerah dibatasi dengan dihapuskannya Pasal 7 dan Pasal 8 yang sebelumnya mengatur mengenai kewenangan spesifik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dibidang pertambangan mineral dan batubara.
Tumpang tindih penerbitan izin tambang dan non-tambang juga yang menjadi persoalan  yang  aktual  terjadi,  misalkan  didalam  suatu  wilayah  pertambangan dimungkinkan terdapat berbabagai macam izin yang saling tumpang tindih seperti izin pengelolaan hutan, izin perkebunan dan izin pertambangan
debirokratisasi  perizinan  yang  dimuat  dalam  revisi  UU  Minerba  ini  mengatur pencabutan keharusan pemerintah berkonsultasi dengan DPR mengenai pengendalian produksi  dan ekspor.  Dalam UU baru  tersebut, ayat 3 (pasal 5) menyebutkan cukup Peraturan  Pemerintah  untuk  mengatur  mengenai  hal  teknis  tersebut.  Spirit debirokratisasi  ini  juga  tampak  dari  penghapusan  konsep  dualisme  Izin  Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Eksplorasi dan Operasi (pada pasal 1 ayat 8 dan 9). UU baru  ini hanya mengatur  satu IUP saja. Demikian  pula IUP Khusus (IUPK) yang tidak memiliki varian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi. IUP memang menjadi lebih sederhana karena sudah mencakup dua aktivitas bisnis, yakni eksplorasi dan operasi produksi yang sebelumnya dipisahkan sehingga mengharuskan pengusaha tambang untuk mengurus dua jenis perizinan itu secara terpisah. Jika dulu dalam pengurusan IUP ada 24 deret meja yang harus dipenuhi persyaratannya, kini hanya tersisa 13 item saja (A sampai M), dan izin eksplorasi juga dapat diperpanjang selama 1 tahun, seperti yang diatur dalam pasal 42A. Sementara itu, pemegang IUP juga diperkenankan memiliki lebih dari satu IUP  dan  IUPK  dengan  syarat  pemegang  IUP  merupakan  BUMN  atau  swasta  yang memegang  IUP  komoditas  non-logam  dan  mineral.  Bahkan,  persyaratan  lahan  bagi pemilik IUP mineral logam dan batu bara tak lagi dibatasi minimal 5.000 hektare (ha), yang  artinya  para  penambang  berskala  kecil  juga  bisa  mendapatkan  IUP  untuk eksplorasi  di  Wilayah  IUP  (WIUP)  yang  kecil.  Hal  ini  berpotensi  membuat  aktor pertambangan menjadi kian menjamur di berbagai daerah
2. Dampak Izin Usaha Pertambangan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Otonomi Daerah
Undang-Undang  3  tahun  2020  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara kembali ke sifat sentralistik. Terutama pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) di dalam
Pasal 35 ayat (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan  berdasarkan perizinan  berusaha dari pemerintah pusat. Dan dipertegas pada Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 6 ayat (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Hal ini akan menimbulkan dampak buruk bagi tata kelola pertambangan nasional. Dikarenakan  pengawasan  terhadap  daerah  tambang,  pemerintah  daerah keterjangakauan pengawasan pada wilayah tambang dari pada pemerintah pusat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang  diatur  dengan  undangundang.  (2)  Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan”.  Dan  bertentangan  dengan  Undang -Undang Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  pun  demikian  mengatur penyelenggaraan  urusan  daerah  di  bidang  Mineral,  dalam  pasal  14  ayat  (4);  Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan  langsung  panas  bumi  dalam  daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
Otoritas penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,  yang  sebelumnya  diatur  dalam  pasal  11,  kini  juga  dihapus  dan  ditarik sepenuhnya oleh pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber daya Mineral  (ESDM).  Dalam  aturan  baru  ini,  Kementerian  ESDM  tidak  diarahkan  untuk memonopoli mekanisme dan sistem penilaian dalam penyelidikan dan penelitian untuk menentukan WIUP, melainkan mekanisme tersebut bisa ditugaskan pada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau lembaga swasta lainnya. Artinya, upaya swastanisasi kerja- kerja penelitian dan penyelidikan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas sumber daya dan  cadangan  mineral  di  calon-calon  areal  tambang,  yang  memberi  ruang  bagi masuknya pihak swasta ini akan membuka ruang bagi terjadinya kolusi antara pemain bisnis  tambang  dan  otoritas  peneliti  itu  sendiri.  Karena  itu,  perlu  dipikirkan  betul bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem baru ini. Hukum pertambangan sebagai wilayah hukum memiliki beberapa dimensi, salah satunya adalah wilayah lingkungan, karena obyek pertambangan berada di lingkungan. Perundang-undangan  pertambangan  mengedepankan  pertimbangan  lingkungan karena dinamika dan perubahan sifat dan komposisi fisik lingkungan. Oleh karena itu lingkungan  memerlukan  perlakuan  khusus.  Lingkungan  yang  dikelola  pertambangan
selalu  mengharapkan  untuk  mempertahankan  atau  bahkan  meningkatkan fungsionalitas dan efisiensi lingkungan.

## SIMPULAN
Izin Usaha Pertambangan (IUP) ditarik kembali ke pemerintah pusat, yang bisa disebut sentralistik. Sentralistik ini membuat prinsip bentuk negara kesatuan ini yang kekuasaan nya dipencar ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah  untuk  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangga  mereka  sendiri  melalui desentralisasi  atau  melalui  dekonsentrasi,  tidak  dapat  diterapkan  lagi.  Karena  Indonesia menganut otonomi seluas-luasnya. Dampak buruk bagi tata kelola pertambangan nasional. Dikarenakan pengawasan terhadap daerah tambang, pemerintah daerah keterjangakauan pengawasan  pada  wilayah  tambang  dari  pada  pemerintah  pusat.  kewenangan  antara pemerintah pusat dan daerah harus mempunyai rasa keadilan tersebut. Penyelenggaraan otonomi  daerah  menekankan  pentingnya  prinsip-prinsip  demokrasi,  peningkatan  peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi sumber daya alam antardaerah.
Terkait  kewenangan  pemerintah  daerah  provinsi  maupun  pemerintah  daerah kabupaten kota dibidang pertambangan mengalami perubahan yang signifikan, alam UU No. 3 Tahun 2020 setidaknya merevisi 135 pasal dari 217 pasal yang terdapat pada UU N0. 4 Tahun 2009, yang secara rinci terdapat 73 pasal yang telah ditambahkan, 51 Pasal diubah, dan  11  pasal  dihapuskan.  Sebanyak  19  pasal  yang  telah  direvisi  yang  bertalian  dengan kewenangan  pemerintah  daerah  hampir  seluruh  kewenangan  pemerintah  daerah  ditarik menjadi  kewenangan  pusat  menyisihkan  ruang  pendelegasian  terhadap  sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi untuk penerbitan IPR dan SIPB, sedangkan pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dibidang pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Farisi, M. S. (2021). Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Jurnal Ilmiah Ecosystem, 21(1),
20 – 31. https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699
Jamil,  N.  R.  (2022).  Problematika  Penerapan  Izin  Usaha  Pertambangan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan  Mineral dan Batubara serta Dampak pada  Otonomi  Daerah  Abstract:  Mineral  and  Coal  Mining  raises  problems  in  the application  of  Mining  Business  Permits  to  Regional  Autonomy  and  Central  and
Regional Financial Relations resulting from Mining Business Permits. Staatsrecht Jurnal Hukum  Kenegaraan  Dan  Politik,  2(2),  283 – 306. https://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2809
Котлер, Ф. (2008). No TitleМаркетинг по Котлеру . 282.
https://www.esdm.go.id/id/media-center/berita-terbaru/47704-kementerian-esdm- penghapusan-iup-dan-iupk-diotoritas-ikn
https://www.antaranews.com/
Lee,  B.  B.,  Baumgartner,  I.,  Berlien,  P.,  Bianchini,  G.,  Burrows,  P.,  Gloviczki,  P.,  Huang,  Y.,
Laredo,  J., Loose, D. A., Markovic, J.,  Mattassi, R., Parsi, K., Rabe, E., Rosenblatt, M., Shortell,  C.,  Stillo,  F.,  Vaghi,  M.,  Villavicencio,  L.,  &  Zamboni,  P.  (2014).  Guideline. Diagnosis  and  treatment  of  venous  malformations.  consensus  document  of  the international  union  of  phlebology  (iup):  updated-2013. International  Angiology :  A Journal of the International Union of Angiology.
http://europepmc.org/abstract/MED/24961611
Lavecchia, G., Creati, N., & Boncio, P. (2002). The intramontane ultra-alkaline Province (IUP) of  Italy:  A  brief  review  with  considerations  on  the  thickness  of  the  underlying lithosphere. Bollettino Della Societa Geologica Italiana, 1(1), 87 – 98.
Amatullah, N., Setyadani, N. A., & Ramadhaty, S. (2020). The Extension of the Special Business Mining License (IUPK) under The Law No. 3 of 2020 of the Coal and Mineral Mining: Pro or Cons? Legal Brief Journal, 10(1), 39/48.
Haryadi, D., Ibrahim, & Darwance. (2023). Environmental Improvement Policy  through the obligation  of  post-tin  mining  reclamation  in  the  islands  of  Bangka  Belitung. IOP Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science,  1175(1),  8 – 13. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1175/1/012021
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Pramita,  K.  D.  (2022).  Jurnal  komunikasi  hukum. Jurnal  Komunikasi Hukum,Volume 7 Nomor 1 Februari 2021, 8(1), 469 – 480.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863