Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 17, No. 2, Juli - Desember, 2022 201

## POLITIK IDENTITAS DAN TANTANGAN HUBUNGAN ANTAR AGAMA DI INDONESIA
Idrus Ruslan UIN Raden Intan Lampung, Indonesia idrus.ruslan@radenintan.ac.id
Kiki Muhamad Hakiki UIN Raden Intan Lampung, Indonesia kiki.hakiki@radenintan.ac.id

## Abstract
The problem of inter-religious relations, especially in Indonesia, is actually always related  to  human  life. This condition  demands the  readiness  and  readiness  of the community to respect and accept all forms of inter-religious relations. However, the existence  of  this  inter-religious  relationship  has  made  people  trapped  in  the ambitions  of  the  group  and  denying  other  groups.  In  the  current  context,  this phenomenon is claimed to have strengthened identity politics in the midst of society. This  study  uses  an  approach  that  relies  on  library  data  sources  in  the  form  of scientific manuscripts both printed and online which are described with an in-depth and  objective  analysis  of  political  problems  with  inter-religious  relations  in
Indonesia. The results of this study revealed; There are still expressions of identity politics in Indonesia that are carried out irresponsibly and immaturely so that they can threaten the relationships between religions that have been built. Therefore, the expression and articulation of identity politics must be carried out on the basis of universal shared ideals and interests.
Abstrak
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan Volume 17, Nomor 2,  Juli - Desember, 2022 DOI: https://doi.org/10.24042/al-adyan.v17i2.14755
Problem  hubungan  antar  agama utamanya  di  Indonsia sesungguhnya  selalu terkait dalam kehidupan manusia.  Kondisi tersebut menuntut keterbukaan dan kesiapan  masyarakat  untuk  saling  menghormati  dan  menerima  segala  macam bentuk  hubungan  antar  agama.    Akan  tetapi,  adanya  hubungan  antar  agama tersebut  ternyata  membuat  masyarakat  terjebak  pada  ambisi  kelompok  dan menafikan  kelompok  lain.    Pada  konteks  kekinian,  fenomena  tersebut dikategorikan semakin menguatnya politik identitas di tengah-tengah masyarakat.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif yang  bertumpu  pada  sumber- sumber  data  pustaka  berupa    naskah  ilmiah  baik  cetak  ataupun  online  yang dideskripsikan dengan menganalisis persoalan politik identitas dengan hubungan antar  agama di  Indonesia  secara  mendalam  dan  obyektif.   Hasil penelitian  ini mengungkapkan;  ekspresi  politik  identitas  di  Indonesia  masih  ada  yang dilakukan  secara  tidak  bertanggungjawab  dan  belum  dewasa  sehingga  dapat mengancam  hubungan  antar  agama  yang  telah  terbangun.    Oleh  karena  itu ekspresi dan artikulasi politik identitas haruslah dilakukan atas dasar cita-cita dan kepentingan bersama yang universal.
Kata Kunci : Politik Identitas, Hubungan Antar Agama

## A. Pendahuluan
Problem  hubungan  antar  agama sesungguhnya  sesuatu  yang sangat  terkait dan inhern dalam  kehidupan manusia.  Diksi  tersebut bisa dilihat dari berbagai dimensi, sebut saja misalnya bahwa manusia yang  diciptakan  oleh  Yang  Maha  Kuasa  secara  beragam  dan multikultural  sehingga  menuntut  manusia  itu  sendiri  untuk  selalu berinteraksi,  berkomunikasi  atau  jika  menggunakan  istilah  agama  – Islam–yaitu  melakukan  silaturahmi  dan  hubungan  antar  pemeluk agama.  Tujuan  Sang  Maha  Pencipta  mendesain  semua  itu  adalah ingin melihat manusia untuk saling mengenal dan melengkapi bukan untuk saling membunuh dan menghancurkan.  Dalam semangat ini, salah  seorang  pemikir  Muslim  -  Ibnu  Khaldun–memberikan penjelasan  bahwa  “tidak  boleh  tidak,  manusia  harus  bergotong royong dengan sesamanya. Jika gotong royong itu tidak dilaksanakan, maka    manusia  akan  mendapat  kesusahan.    Sebaliknya  jika  manusia bergotong  royong,  terpenuhilah  hikmat  Tuhan  agar  manusia  hidup berkelanjutan dan jenis bangsa manusia terpelihara”. 1 Semangat yang sama  juga  dikemukakan  oleh  Boisard;    menurutnya  apabila  umat manusia  tidak  ingin  kehidupannya  mengalami  kemusnahan,  maka
1 Ibn Khaldun, Muqaddimah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 73.
haruslah  bekerjasama  dan  tolong  menolong.    Dengan  bekerjasama dan  bergotong  royong,  maka  manusia  akan  mendapat  jaminan keamanan dan keuntungan. 2 Oleh karena itu, praktik hubungan antar agama dengan  segala  dinamikanya  merupakan  suatu  keadaan  yang tidak bisa tidak harus direspon oleh manusia secara aktif, positif dan kreatif dengan cara melakukan komunikasi, interaksi, dan silaturahmi diantara mereka.
Kenyataan tersebut ibarat air yang mengalir secara alami yang tidak boleh untuk dibendung.  Manakala itu dilakukan, maka air akan meluap  sehingga  mengakibatkan  banjir  yang  melanda  dan  tentu mengakibatkan kerugian bahkan kesengsaraan bagi umat manusia itu sendiri.
Pengibaratan diatas, terselip makna bahwa praktik hubungan antar agama merupakan fakta yang akan selalu dihadapkan atau selalu hadir  dalam  setiap  dimensi  kehidupan  manusia.    Kondisi  tersebut tentu  saja  sangat  menuntut  keterbukaan  dan  kesiapan  individu  dan kelompok  manusia  untuk  saling  menghormati  dan  menerima  segala bentuk keragaman yang ada, karena memang manusia sesungguhnya adalah makhluk sosial ( zoon politicon ). Akan tetapi, dalam kenyataannya adanya  hubungan  antar  agama tersebut  ternyata  membuat  manusia terjebak  pada  ambisi  individu  dan  kelompok  sehingga  menafikan individu dan kelompok lain.
Pada  konteks  kekinian  fenomena  tersebut  dapat dikategorikan sebagai semakin menguatnya politik identitas di tengah- tengah  masyarakat.  Dalam  kontks  ini,  menurut  Richard  Thomson Ford,  bahwa  permasalahan  politik  identitas  sesungguhnya  bukanlah hal yang baru, hal tersebut dikarenakan semua politik memaklumkan keterlibatan  unsur  identitas,  dan  semua  identitas  bersifat  politik. Namun,  saat  menggunakan  frasa  “politik  identitas”  ( politic of identity atau identity  politics ),  maka  bermakna  terfokus  makna  yang  lebih spesifik.    Politik  identitas  menunjukkan  orientasi  politik  yang dibangun  pada  persoalan  identitas  sosial  yang  memang  sebelumnya telah terbangun. 3
2 Marcel  A.  Boisard, Humanisme  Dalam  Islam (Jakarta:  Bulan  Bintang,
1980), h.159.
3 Richard  Thomson  Ford,  “Political  Identity  as  Identity  Politics,” UNBOUND 53, no. 1 (2005): h. 53-57.
Meskipun  menurut  Ubed  Abdillah,  bahwa  politik  identitas merupakan wacana baru dalam kajian ilmu politik, karena  bagi Ubed politik  identias  merupakan  politik  yang  fokus  utama  kajian  dan permasalahannya  menyangkut  perbedaan-perbedaan  fisik  tubuh seperti  jender,  feminisme,  maskulinisme,  juga  persoalan  etnis  serta persoalan perbedaan agama, kepercayaan dan bahasa. 4
Menurut  Harold  D.  Laswell  yang  dikutip  oleh  Syafuan  Rozi bahwa  politik  identitas  dapat  diartikan  sebagai  cara  dan  kontestasi ikatan simbol kultural primordial (agama, suku, ras, kelompok) dalam memperjuangkan  siapa  mendapat  apa,  kapan,  dan  bagaimana. 5
Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa politik identitas berawal dari menguatnya rasa kesukuan, keagamaan, kedaerahan dan lain  sebagainya  yang  diekspresikan  dalam  bentuk  ikatan  primordial yang sangat kental dan ekspressif. Dalam makna yang seirama, Agnes Heller memberikan penjelasan bahwa politik identitas sesungguhnya dapat  memunculkan  solidaritas  yang  kuat  diantara  sesama  individu yang  tergabung  sebuah  kelompok  atau  ikatan.  Akan  tetapi sesungguhnya,  solidaritas  tersebut  bersifat  parsial  sehingga mengakibatkan  intoleransi,  pertentangan,  bahkan  kekerasan  antar kelompok  identitas.    Statemen  Heller  tersebut,  terdapat  kemiripan dengan pendapat Joseph Klien yang dikutip oleh Umar Suryadi Bakry yang  mengatakan  bahwa  politik  identitas  adalah  kecenderungan orang-orang dari ras, agama, jenis kelamin, atau etnis tertentu untuk mengatur  secara  politis  seputar  kepentingan  khusus  mereka  dengan tujuan semata-mata untuk memajukan kepentingan ras, agama, jenis kelamin,  atau  etnis  tersebut  tanpa  kepedulian  atau  perhatian  pada atau  kelompok  kolektif  lain  yang  bisa  saja  lebih  besar. 6 Dengan begitu,  politik  identitas  seringkali  berhubungan  dengan  interes komunitas tertentu, baik yang berbasis etnis, agama, sosial, ekonomi, kultur, daerah, gender, pandangan politik dan lain sebagainya.
Dalam  hubungannya  dengan  Indonesia  yang  merupakan negara plural (beragam) baik itu etnis, budaya, bahasa, ras, dan agama,
4 Ubed  Abdillah  S, Politik  Identitas  Etnis:  Pergulatan  Tanda  Tanpa  Identitas (Magelang: Indonesiatera, 2002), h. 22.
5 Syafuan  Rozi, Politik  Identitas:  Problematika  Solusi  Keetnisan  Versus Keindonesiaan Di Aceh, Riau, Bali, Dan Papua (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 1.
6 Umar Suryadi Bakry, Multikulturalisme & Identitas Politik Dalam Teori Dan Praktek (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 159.
pun tidak lepas dari ada dan menguatnya solidaritas antar kelompok, keetnisan, juga keagamaan.  Apalagi semenjak reformasi di Indonesia pada  tahun  1998.  Pada  awalnya  gerakan civil  society adalah untuk menggulingkan  rezim  Pemerintahan  Orde  Baru, 7 yang  dapat  dilihat betapa  begitu  kuatnya  “solidaritas  murni”  ketika  itu.  Penggunaan term  “solidaritas  murni”  disini  bermakna    bahwa  dimana  seluruh elemen  bangsa  Indonesia  ketika  itu,  bersinergi  untuk  mengganti pemimpin  (Presiden)  tanpa  melihat  perbedaan  latar  belakang  pada ragam elemen masyakat.  Akan tetapi, setelah tuntutan rakyat berhasil sehingga berganti dengan Orde Reformasi, ternyata fakta selanjutnya adalah  menguatnya  rasa  kedaerahan,  keetnisan  termasuk  juga keagamaan.    Apalagi  dengan  berubahnya  sistem  pemerintahan  dari sentralisasi  ke  desentralisasi,  seakan  menjadi  peluang  bagi  sebagian masyarakat  di  daerah  untuk  “mengurus”  daerahnya  secara  mandiri dan terkesan tidak terikat dengan pemerintah pusat.
Dalam  konteks  ini,  Muhtar  Haboddin  menegaskan  bahwa semakin  deras  dan  menguatnya  pengarusutamaan  politik  identitas adalah  sejak  diberlakukan  Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.  Tidak sedikit elemen kelompok masyarakat baik ditingkat daerah maupun nasional memanfaatkan momentum pemberlakukan Undang-Undang tersebut sebagai  dasar  untuk  melakukan  pembagian  kekuasaan  ( power sharing ), dimana  dalam  praktiknya  berakibat  pada  munculnya  keinginan berbagai daerah untuk melepaskan diri dari urusan pemerintah pusat atau  setidaknya  keinginan  untuk  mengelola  kekayaan  yang  dimiliki daerahnya  masing-masing  secara  tidak  terbatas,  seperti  yang  pernah terjadi  di  Riau,  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  Barat,  Irian  Jaya. 8 Begitu juga dengan daerah-daerah lain seperti Aceh, Maluku dan Bali.
Artikel  ini  akan  menyoroti  tentang  menguatnya  politik identitas  masyarakat  Indonesia  terutama  dalam  hal  keagamaan, sehingga  tentu  saja  menimbulkan  problem  tersendiri  bagi  praktik
7 Seperti diketahui bahwa rezim Orde Baru menerapkan hegemoni politik penyeragaman pada semua bidang, atau dengan kata lain realitas multikulturalisme merupakan  suatu  yang  “haram”  diberlakukan  di  Indonesia.    Penerapan  kebijakan tersebut tentu saja justru berakibat menguatnya solidaritas antar masyarakat sebagai kelompok  yang  tertindas,  hingga  pada  akhirnya  di  tahun  1998  menjelma  menjadi gerakan reformasi yang menumbangkan rezim tersebut.
8 Muhtar  Haboddin,  “Menguatnya  Politik  Identitas  Di  Rumah  Lokal,” Jurnal Studi Pemerintahan 3, no. 1 (2012): h. 116-134.
hubungan antar agama dimana hal tersebut (hubungan antar agama) sesungguhnya  merupakan  fakta  nyata  yang  ada  dihadapan  seluruh komponen bangsa ini yang seharusnya diapresiasi secara aktif, positif, kreatif, dan massif.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif,  yaitu  menjelaskan berbagai  masalah  secara  cermat  dan  detail  dengan  menghubungkan berbagai  data,  sehingga  diperoleh  suatu  gambaran  yang  jelas,  akurat dan  faktual  sesuai  dengan  fokus  penelitian.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bertumpu  pada  sumber- sumber  data  pustaka  baik  yang  primer  maupun  sekunder  berupa buku-buku,  e-book,  jurnal  ilmiah,  hasil  penelitian,  artikel  dan  opini media cetak maupun online. Penelitian ini dideskripsikan dengan cara menganalisis persoalan politik  identitas  disatu  sisi  dengan hubungan antar agama di Indonesia disisi lain.
Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, kemudian diolah  dan  analisis  secara  obyektif  dan  mendalam    melalui  kegiatan penelaahan,  pengelompokan,  sistematisasi,  penafsiran  dan  verifikasi data  yang  diperoleh  dari  hasil  bacaan  terhadap  sumber  primer  dan sekunder  agar  dapat  disarikan.  Analisis  data  dilakukan  dengan mengorganisasikan,  menjabarkannya  ke  dalam  unit-unit,  melakukan sintesa,  menyusun  ke  dalam  pola,  memilih  mana  yang  penting  dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 9

## C. Anatomi Politik Identitas
Sebelum memperbincangkan korelasi politik identitas dengan tantangan  dan  problem  hubungan  antar  agama yang  ada  baik  di dunia  maupun  di  Indonesia,  terlebih  dahulu  akan  dideskripsikan terminologi politik  identitas.    Sampai  hari  ini  siapa  sebenarnya  yang mengintroduksikan  terminologi  politik  identitas  itu  untuk  kali pertama belum begitu jelas. Namun secara substantif, politik identitas dihubungkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok
9 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 159.
sosial  yang  merasa  termarginalkan  oleh  arus  besar  pada  sebuah bangsa atau negara. 10
Akan  tetapi,  menurut  Syafi’i  Ma’arif  bahwa  L.A.  Kauffman lah  yang  kali  pertama  menarasikan  hakikat  politik  identitas  melalui pelacakan  asal  mulanya  yaitu  gerakan  nir-anarkisme  dikalangan mahasiswa  yang  disebut  dengan  SNCC  ( the  Student  Nonviolent Coordinating  Committee ).  Gerakan  tersebut  yang  tidak  lain  adalah sebuah organisasi di Amerika Serikat yang bergerak pada pembelaan hak-hak sipil di tahun 60-an. 11
Sesungguhnya  politik  identitas  adalah  bermula  di  Amerika dengan  tindakan  diskriminatif  dan  rasialis  dari  kulit  putih  terhadap kulit  hitam  atau  juga  dalam  bentuk  penguasaan  modal  oleh  kaum feodal  dimana  semua  itu  sepenuhnya  didominasi  dan  dikuasai  oleh kulit putih.  Bahkan dalam  tahap selanjutnya gerakan Martin Luther juga  uskup-uskup  yang  ada  disana,  dengan  dalih  kebabasan  dan keadilan  sosial  dan  bukan  karena  alasan  doktrin  agama,  yang  ujung- ujungnya  adalah  karena  mengalami  suatu  ketidak  adilan,  sehingga menuntut adanya persamaan ( equality ).
Jika  dilihat  dari  rentang  waktu,  berawal  di  Amerika  Serikat yaitu pada tahun 70-an ilmuwan sosial baru tertarik kepada isu politik, yaitu  ketika  muncul  persoalan  minoritas,  jender,  feminisme,  ras, etnisitas,  dan  kelompok-kelompok  sosial  lainnya  yang  merasa termarginalkan. Hingga pada fase selanjutnya cakupan terminologi ini merambah  pada  persoalan  keyakinan,  agama,  kepercayaan,  dan ikatan-ikatan  kultural  yang  beranekaragam. 12 Perihal  menguatnya ekspresi politik identitas ternyata juga terjadi pada negara dan bangsa lain,  seperti  di  Uni  soviet  dimana  bangsa-bangsa  yang  tergabung menginginkan  kemerdekaan  dan  memisahkan  diri.      Begitu  juga dengan  kondisi  di  Jepang,  dan  Jerman  yang  pada  saat  pasca  Perang Dunia II dimana kekuatan negara ini menjadi melemah.
10 Penjelasan  lebih  detail  tentang  pergolakan  gerakan  masyarakat  yang terkait dengan politik identitas baik di Barat maupun di Indonesia dapat dilihat di Ahmad  Syafi’i  Ma’arif, Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia (Jakarta: Yayasan  Abad  Demokrasi,  2012),  h.  4  Bandingkan  dengan  ;  Francis  Fukuyama, Identity:  The  Demand  for  Dignity  and  the  Politics  of  Resentmen (New  York:  Palgrave Macmillan, 2018), h.9.
11 Ma’arif, Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia , h. 4.
12 Ibid., h. 3.
Melihat  dari  gerakannya,  narasi  tentang  politik  identitas dengan argumen tujuan kesetaraan dan semakin menguatnya ekspresi kepentingan  individu  dan  kelompok,  ternyata  tidak  semuanya berujung  atau  pun  memiliki  target  yang  sama.  Statemen  ini mengindikasikan  bahwa  target  munculnya  ekspresi  politik  identitas harus  pula  dilihat  dari  masa  atau  pun  era,  pola  gerakan,  juga  tujuan dimana politik identitas itu menampakkan dirinya yang berkaitan pula dengan era pramodern, modern dan postmodern.
Dalam  konteks  ini  Von  Beyme  yang  dikutip  oleh  Ubed Abdillah  membuat  analisis  dengan  melihat  politik  identitas  melalui pola gerakan, motivasi dan tujuan yang ingin dicapai.  Secara konkret analisis Beyme dapat dilihat pada tabel berikut:
Model Teori  Pola Keterangan Pola Aksi Tujuan Gerakan Pra Modern  Perpecahan objektif (dimana terdapat perpecahan fundamental akan terdapat gerakan sosial yang menyeluruh) Mobilisasi secara ideologis atas inspirasi pemimpin Perampasan kekuasaan Modern Pendekatan kondisional (keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk dimobilisasi) Keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah Pembagian kekuasaan Postmodern  Gerakan tumbuh dari dinamikanya sendiri.  Protes muncul dari berbagai macam kesempatan Kesadaran diri Otonomi
individual,  Tidak terdapat satu perpecahan yang dominan.
Sumber: Ubed Abdilah, 2002; 146.
Meskipun pemetaan yang dilakukan oleh Beyme diatas lebih terkonsentrasi pada pola gerakan politik etnis, dimana pada masing- masing  era  seperti  pra  modern,  modern  dan  post  modern  memiliki ciri gerakan yang khas sesuai dengan masanya, namun yang menjadi tekanan  adalah  terlah  terjadi  menguatnya  sentimen  yang  bernuasna ke-etnisan  yang  dimana  ketika  sentimen  itu  muncul,  maka  terdapat keinginan untuk mengekspresikan diri atau kelompoknya yang dalam praktiknya bisa saja saling menghabisi atua membunuh terutama pada era  pra  modern.    Namun  ketika  memasuki  era  modern  dam  post modern, gerakan politik mengalami dinamika sehingga ekspresi atau tujuannya  tidak  lagi  untuk  saling  menghabisi,  tetapi  telah  bergeser pada  politik  kebudayaan,  kepemilikan  atas  hak-hak  sosial  dan otonomi, kebebasan berekspresi dan berbudaya. 13
Sedangkan di Indonesia term politik identitas dapat dikatakan lebih  terkait  pada  persoalan  etnisitas,  agama,  ideologi,  dan kepentingan-kepentingan  lokal  yang  pada  umumnya  diwakili  oleh para  elit  dengan  berbagai  macam  artikulasi.  Isu-isu  yang  berkaitan dengan  keadilan  dan  pembangunan  daerah  menjadi  sangat  pokok dalam  wacana  politik  mereka,  termasuk  juga  wacana  otonomi daerah. 14 Berbagai  kepentingan  isu  tersebut  menyeruak  di  tengah- tengah  masyarakat  yang  ekspresi  dan  manifestinya  mengalami berbagai  macam  bentuk,  mulai  dari  yang  sederhana  sampai  pada bentuk  yang  cukup  mengkhawatirkan  karena  dapat  merusak  sendi- sendi komitmen integritas kebangsaan.
Secara  teoritis  politik  identitas  menurut  Lukmantoro  yang dikutip oleh Juhana Nasrudin dan Ahmad Ali Nurdin, adalah di mana ada  sebuah  kelompok  yang  memiliki  kesamaan  tipologi  dan karakteristik  seperti  ras,  jender,  agama,  juga  etnis  yang
13 Abdillah S, Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas , h. 147. 14 Ma’arif, Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia , h. 4.
memperjuangkan  aspirasi  dan  kepentingan  anggotanya.  Politik identitas disebut juga sebagai politik perbedaan. Politik identitas tidak lain adalah tindakan politis dengan cara-cara penyaluran aspirasi guna mempengaruhi kebijakan, dominasi terhadap distribusi nilai-nilai yang dianggap  berharga  sampai  pada  tuntutan  yang  paling  mendasar, seperti penentuan nasib sendiri yang bersifat primordial dan sektoral. Dalam  format  keetnisan,  politik  identitas  terlihat  pada  upaya memasukan  nilai-nilai  kedalam  peraturan  daerah,  memisahkan wilayah  pemerintahan,  keinginan  menerapkan  otonomi  khusus sampai  dengan  munculnya  gerakan  separatis.  Sementara  dalam konteks  keagamaan,  politik  identitas  terefleksikan  dari  berbagai macam  upaya  memasukkan  nilai-nilai  keagamaan  pada  proses pembuatan  kebijakan,  termasuk  menggejalanya  perda  syariah, maupun  upaya  menjadikan  sebuah  kota  identik  dengan  agama tertentu. 15 Hal  ini  seperti  yang  telah  dilaksanakan  di  Aceh  juga daerah-daerah  lain  yang  pernah  mewacanakan  hal  serupa  seperti  di Garut  Jawa  Barat  dan  daerah  lainnya.    Harus  diakui  menguatnya ekspresi  politik  identitas  pada  sebuah  wilayah  atau  pun  negara, ternyata disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.  Untuk kasus di  Indonesia  dapat  dikemukakan  bahwa  faktor  internal  disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang cenderung refresif dengan argumen menjaga  stabilitas  yang  pada  titik  tertentu  telah  mengabaikan eksistensi hak masyarakat.  Sedangkan faktor eksternalnya setidaknya dapat dikaitkan dengan kasus beberapa negara besar yang menghargai hak-hak  kalangan indigenous ,  dimana  pengalaman  ini  mengilhami kelompok masyarakat untuk turut pula mengekspresikan identitasnya.
Berdasarkan  bacaan  terhadap  beberapa  literatur  ditemukan banyak  definisi  dan  pengertian  dari  identitas  politik,  seperti  yang dikemukakan  oleh  Cressida  Heyes  yang  memberikan  pengertian bahwa  politik  identitas  sebagai  sebuah  penandaan  aktivitas  politis. Sedangkan  dalam  pengertian  yang  lebih  luas  politik  identitas berkepentingan  dengan  pembebasan  dari  situasi  keterpinggiran  yang secara spesifik mencakup keanggotaan dari kelompok dalam konteks
15 Juhana  Nasrudin  and  Ahmad  Ali  Nurdin,  “Politik  Identitas  Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022),” Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama 1, no. 1 (2018): h. 34-47.
yang  lebih  luas. 16 Begitu  juga  dengan  konsep  atau  definisi  yang dikemukakan  oleh  Agnes  Heller  bahwa  politik  identitas  sebagai gerakan  politik  yang  fokus  perhatinnya  adalah  perbedaan  sebagai suatu kategori politik yang utama.  Sedangkan Morowitz memberikan definisi  bahwa  politik  identitas  adalah  memberikan  garis  demarkasi yang  jelas  pada  penentuan  siapa  yang  disertakan  dan  siapa  yang ditolak.  Karena  garis-garis  penentuan  tersebut  tampak  tidak  dapat dirubah,  maka  status  sebagai  anggota  bukan  anggota  dengan  serta merta tampak bersifat permanen. 17
Jika  menggunakan  istilah  yang  digunakan  oleh  Mahmud, bahwa  politik  identitas  merupakan  kecenderungan  sejumlah  atau kelompok  tertentu  untuk  membuat  aliansi  dan  perilaku  politik eksklusif.    Politik  identitas  digunakan  sebagi  alat  untuk  membingkai klaim  politik,  mempromosikan  ideologi,  dan  mengorientasikan tindakan sosial dengan tujuan untuk menegaskan kekhasan kelompok serta mendapatkan kekuatan dan pengakuan. 18
Dengan begitu setidaknya dapat dipahami bahwa munculnya politik identitas baik yang berbasis suku, daerah, kultur, gender juga agama  sebagai  ekspresi  dan  pengedepanan  dari  keakuan  atau  ego- sektoral yang kuat, sehingga muncul klaim kelompok kita-kelompok mereka. 19 Ungkapan  seperti  itu,  dilatarbelakangi  oleh  keinginan untuk  mendapatkan  kesetaraan,  atau  juga  menggumpalnya  rasa primordial yang cukup tinggi, sehingga kadang kala ekspresi tersebut mengabaikan eksistensi kelompok lain.
D. Politik  Identitas Versus  Hubungan  Antar  Agama di Indonesia
16 Cressida  Heyes, Identity  Politic (USA:  Stanford  Encyclopedia  of Philosophy, 2007), h. 25.
17 Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas Di Rumah Lokal,” h. 19-29.
18 Mahmud, “Moderasi Karakter Asli Agama Islam,” in Moderasi Beragama;
Dari Indonesia Untuk Dunia (Yogyakarta: LKiS, 2019), h.72.
19 Hal  ini  juga  diekplorasi  oleh  Kristianus,  “Politik  Dan  Strategi  Budaya Etnik  Dalam  Pilkada  Serentak  Di  Kalimantan  Barat,” Politik  Indonesia:  Indonesian Political Science Review 1, no.  1  (2016):  h.  87-101  Lihat  juga;  Mifdal  Zusron  Alfaqi, “Memahami  Indonesia  Melalui  Perspektif  Nasionalisme,  Politik  Identitas,  Serta Solidaritas,” Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 28, no. 2 (2015): h. 111- 116.
Menurut Siti Musdah Mulia bahwa secara  genealogi terdapat perbedaan – setidaknya pada  awal  munculnuya  – politik identitas di Barat  dengan  yang  ada  di  Indonesia.    Misalnya  di  Amerika,  politik identitas  disana  dihubungkan  dengan  kepentingan  orang-orang  yang menjadi anggota kelompok sosial yang merasa didiskriminasikan oleh kebijakan negara.  Kelompok-kelompok yang muncul di paruh kedua abad  ke-20  tersebut  seperti  aktivis  pejuang  gerakan  kulit  hitam, kesetaraan  gender,  homo  seksual  serta  gerakan  politik  identitas lainnya, dimana mereka terdorong karena keinginan agar memperoleh kesamaan  hak  atas  dominasi  arus  besar  dalam  sebuah  bansa  dan negara. 20
Sedangkan  di  Indonesia,  politik  identitas  dilakukan  oleh kelompok mainstream ,  dalam  hal  ini  kelompok  agama  mayoritas, dengan niat ”menyingkirkan” kaum minoritas, karena dalam persepsi mayoritas  tersebut,  kelompok  minoritas  telah  ”menyimpang”  atau ”menyeleweng”.  Hebatnya  lagi,  ini  dilakukan  bukan  hanya  oleh kekuatan masyarakat sipil, bahkan juga negara.
Kasus  politik  identitas  (ke-etnisan  dan  keagamaan)  yang sangat  aktual  bahkan  juga  sangat  menghebohkan  terekam  dalam memori  kolektif  masyarakat  Indonesia  yaitu  peristiwa  pemilihan Gubernur  DKI  tahun  2017  yakni  antara  pasangan  Basuki  Tjahaja Purnama  (Ahok)-Djarot  Saiful  Hidayat  dan  pasangan  Anies Baswedan-Saniaga  Uno,  juga  Pemilihan  Presiden  tahun  2019  yang lalu.  Perhelatan  Pilkada  DKI  memberikan  gambaran  bahwa kecenderungan  politik  identitas  dengan  mengusung  isu  suku,  agama dan  ras  yang  dalam  tataran  praktiknya  memiliki  peran  yang  begitu kuat  bahkan  terkristalisasi  sedemikian  rupa  sehingga  memberikan tekanan psikologis kepada para konstituen.  Ditambah pula persoalan kekurang  dewasaan  masyarakat  dalam  menggunakan  media  sosial, seakan memperumit persoalan kontestasi calon pemimpin dimaksud. Proses  politik  semacam  itu  disadari  atau  tidak  akan  menggerus demokratisasi di Indonesia. 21
20 Siti  Musda  Mulia,  “Politik  Identitas:  Ancaman  Terhadap  Masa  Depan Pluralisme  Di  Indonesia,”  in Politik  Identitas  Dan  Masa  Depan  Pluralisme  Kita ,  ed. Ihsan Ali Fauzi and Samsu Rizal Panggabean (Jakarta: Democracy Project, 2012),
h. 45.
21 Lihat juga Juhana Nasrudin, “Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi  Kasus  Pada  Pilkada  DKI  Periode  2018-2022),” Hanifya: Jurnal Studi Agama-
Kontestasi  persoalan  ras,  suku,  juga  agama  terasa  sangat kental  ketika  itu,  dimana  wacana  yang  dimunculkan  adalah  seakan- akan  pertaruhan  harga  diri  antara  kedua  kubu  pendukung  calon gubernur.    Tidak  hanya  media  sosial  yang  ada  di  negeri  ini  yang memberitakan persoalan siapa yang akan menjadi nakhoda ibu kota, tetapi juga media asing pun tidak luput memantau dan memberitakan kasus Pilkada tersebut. Setidaknya yang menjadi fokus dan titik tekan dari berita yang berkembang adalah persoalan identitas yang melekat dari  kedua  calon  pasangan  Gubernur  DKI,  yakni  pasangan  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Saiful Djarot Hidayat juga pasangan Anies  Baswedan-Sandiaga  Uno,  dimana  keduanya  tidak  lain  adalah representasi  identitas  yang  bersifat  keetnisan  dan  keagamaan, sehingga menjadikan head line diberbagai media. 22
Berawal  ketika  Basuki  Tjahaja  Purnama  sebagai  Gubernur DKI pada waktu itu berkunjung ke Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada  30  September  2016.  Dihadapan  masyarakat  dan  juga  segenap Aparatur  Sipil  Negara,  Ahok  memberikan  sambutan  dengan mengutip  Surat  al-Maidah  51  dengan  mengatakan  “janganlah  kalian mau  dibohongi  oleh  ayat  tersebut”  hingga  pada  akhirnya menimbulkan gejolak dan reaksi hebat dari masyarakat.
Dalam  video  resmi  Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta,  Ahok meminta  warga  tidak  khawatir  terhadap  kebijakan  yang  diambil pemerintahannya  jika  dia  tak  terpilih  kembali.  Namun,  dia menyisipkan  Surah  Al  Maidah  ayat  51. 23 Ternyata  penjelasan  Ahok
Agama 1,  no.  1  (2018):  h.  34-47;  Fukuyama, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentmen , h. 86.
22 Dalam konteks ini, media sosial pun turut pula berkontribusi terhadap kehidupan  yang  damai,  sebab  pengarusutamaan  berita  yang  dapat dipertanggungjawabkan  menjadi  sangat  penting  dalam  memberikan  pemahaman kepada masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang. Selain itu, masyarakat yang cerdas dalam menerima berita dari media pun tak kalah pentingnya. Istilah Saring sebelum  sharing  pun  menjadi  bagian  penting  dalam  menerima  informasi.  Lihat Idrus  Ruslan  and  Indra  Harahap,  “Social  Media  and  the  Making  of  Religious Harmony  in  the  Post-Truth  Era,”  in Proceedings  of  the  1st  Raden  Intan  International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019) ,  vol.  492  (Atlantis Press, 2019), h. 84-88.
23 merdeka.com,  “Kasus  Penistaan  Agama  Oleh  Ahok  Hingga  Dibui  2
Tahun,” Merdeka.Com , last modified 2017, https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-
dibui-2-tahun.html.
yang  mengutip  al-Qur’an  membuat  umat  Islam  tersinggung  bahkan marah.      Hingga  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  menyataan  bahwa ahok  telah  melakukan  penistaan  agama.    Salah  satu  organisasi  umat Islam  yang  merespon  pernyataan  MUI  tersebut  adalah  Front Pembela  Islam  (FPI)  pimpinan  Habib  Rizieq  Syihab,  hingga  terjadi tuntutan dan demo besar-besaran sampai pada jilid 2, hingga akhirnya Ahok diadili dan divonis 2 tahun penjara.
Dalam konteks ini, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina Lestari,  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  faktor  penyebab menggumpalnya politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017:
1. Terdapat  salah  satu  pasangan  calon  yang  beretnis  Cina (Tionghoa) dan beragama Kristen;
2. Sambutan  Ahok  yang  mengutip  Surat  Al  Maidah  51  memicu reaksi pro dan kontra pada masyarakat;
3. Terdapat  peran  media  sosial  yang  begitu  besar  dalam  proses pembentukan  politik  identitas  masyarakat  Muslim  di  Jakarta, sehingga memancing kemarahan sebagian besar umat Muslim;
4. Aksi bela Islam yang dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (GNPFMUI),  berhasil memobilisasi  massa  umat  Islam  yang  tersinggung  karena dianggap  Ahok  telah  menghina  al-Quran  dan  menuntut  agar segera diproses di pengadilan. 24
Begitu  juga  dengan  kasus  Pemilihan  Presiden  tahun  2019 yang  baru  saja  terjadi.    Terdapat  dua  kelompok  yang  sama-sama menjadi  pendukung  dua  pasangan  Presiden  dan  Wakil  Presiden. Lagi-lagi  yang  menjadi  isu  besar  adalah  identitas  nasionalis  dan identitas  religius  yang  dikemas  sedemikian rupa  oleh  masing-masing pendukung dan simpatisan calon, yang dalam aksinya sangat  mudah untuk  ditemukan  dukungan  dari  masing-masing  calon  dengan penggunaan bahasa yang bersifat hasud, adu domba dan provokatif, sehingga jika masyarakat tidak menggunakan nalar yang dingin, maka akan sangat mudah untuk terbawa arah sebuah emosi dan kebencian yang  pada  gilirannya  akan  terjebak  pada  kehilangan  objektivitas. Belum lagi, karena cakupan Pilpres adalah seluruh wilayah Indonesia dari  Sabang  sampai  Merauke  yang  kesemuanya  sudah  melek
24 Dina  Lestari,  “Pilkada  DKI  2017:  Dinamika  Politik  Identitas  Di Indonesia,” SIMULACRA 2, no. 1 (2019): h. 31-37.
teknologi,  tidak  jarang  ditemukan  bahasa,  gambar,  juga  video  yang syarat  dengan  editing  sehingga  jika  masyarakat  tidak  dewasa  dan kurang  teliti,  maka  tentu  akan  mudah  terhasud  oleh  penggunaan media sosial dalam koteks seputar Pilpres. 25 Isu yang dijual pun tidak jauh  dari  nuansa  politik  identitas  yaitu  suku,  ideologi  juga  agama. Bahkan  yang  sangat  mengkhawatirkan  adalah  kontestasi  Pilpres mengarah  pada  dis-integrasi  bangsa  dan  yang  diakibatkan  oleh melemahnya nasionalisme pada sebagian masyarakat Indonesia.
Artikulasi  politik  identitas  ke-etnisan  dan  keagamaan  yang sangat  mencolok  seperti  kebencian  rasial  (terutama  terhadap  etnis Tionghoa) sering dihembuskan oleh kelompok politik tertentu demi ambisi kemenangan kelompoknya.  Pada kasus Pemilu 2019, ekspresi rasial tersebut sangat sering terdengar dengan istilah “anti asing dan anti  aseng”.    Hal  tersebut  menandakan  bahwa  politik  identitas berbasis  etnis  juga  agama  masih  menggejala  dalam landscap politik modern  Indonesia. 26 Bahkan  dari  Pilpres  ini  pula  muncul  istilah “cebong-kampret” yang dialamatkan pada masing-masing pendukung calon  pasangan  Presiden  ketika  itu,  dimana  sampai  saat  ini  kedua istilah itu – jika dilihat dimedia online – masih sering digunakan oleh para pendukung dan simpatisan sebelumnya.  Selain itu, sebutan pri dan  non-pri  tetap  saja  menjadi  “jualan”  pada  setiap  hajatan demokrasi  lima  tahunan,  baik  yang  berskala  kedaerahan  maupun secara  nasional.    Terlepas  dari  persoalan  tak-tik  dan  strategi  dalam pemenangan  calon  yang  didukung  pada  sebuah  pesta  demokrasi, namun faktanya sadar atau tidak bahwa cara yang dilakukan oleh para tim  pemenangan  maupun  pendukung  dan  simpatisan  ternyata semakin menguatkan jati diri politik identitas yang pada titik tertentu dapat saja memporak-porandakan integrasi bangsa.
Menurut  Yeni  Sri  Lestari,  bahwa  perpecahan  yang diakibatkan oleh pengelompokan politik berbasis identitas keagamaan dan  nasionalisme  ini  menjadikan  stabilitas  negara  terganggu  dengan dibuktikan  menguatnya  mosi  tidak  percaya  terhadap  penyelenggara negara,  penyebaran  berita  hoax,  persekusi,  terbatasnya  ruang
25 Ulasan  secara  baik  dalam  melihat  penggunaan  media  sosial  termasuk didalamnya  dalam  kasus  Pemilihan  Pemimpin  (Nasional  dan  Daerah)  lihat Nasaruddin Umar, Jihad Melawan Religious Hate Speech (Jakarta: Quanta, 2019), h. 30.
26 Bakry, Multikulturalisme  &  Identitas  Politik  Dalam  Teori  Dan  Praktek ,  h.
224.
demokrasi,  dan  lain-lain.  Substansi  keberadaan  politik  identitas keagamaan  bukanlah  faktor  utama  yang  berkontribusi  pada melemahnya  integritas  nasional  di  Indonesia,  melainkan  identitas nasionalisme  juga  menjadi  pemicu  lahirnya  ketidakharmonisan  pada politik identitas di Indonesia saat ini. 27
Begitu  juga  dengan  persoalan  politik  identitas  yang  terkait dengan  ideologi  juga  kedaerahan  yang  sampai  saat  ini  masih  saja menggejala  pada  masyarakat  Indonesia,  seperti  isu  antek  PKI  yang kembali  “bangun”  dan  berkumandang.    Dalam  konteks  ini,  isu Tenaga  Kerja  Asing  (TKA),  yang  dalam  batas  tertentu  didominasi oleh  TKA  warga  negara  Cina,  pun  ikut  meningkatkan  intensitas menguatnya  politik  identitas.    Hal  tersebut  dikarenakan  Cina  yang berhaluan  komunis,  namun  seakan  menjadi  absah  bekerja  di Indonesia  yang notabene adalah  negara  yang  sangat  kuat  dengan keagamaan.  Sentimen keetnisan, keagamaan juga pandangan ideologi pada persoalan ini tidak jarang menimbulkan berbagai macam rumor juga  hasutan  yang  membuat  resah    dan  pada  batas  tertentu  sangat mengkhawatirkan.
Dalam konteks ini, setidaknya stateman yang dikemukan oleh Mulia  menampakkan  hubungan  bahwa  politik  identitas  (keagamaan) dalam  hal  ini  agama  Islam  pada  kelompok  yang  dianggap  sebagai fundamentalis  terwujud  pada  tiga  bentuk  kekerasan. Pertama, kekerasan  fisik  misalnya  perusakan  tempat  ibadah  termasuk  juga penutupannya, atau pun tindak kekerasan fisik dalam arti menciderasi seseorang  secara  fisik,  melukai  bahkan  melakukan  pembunuhan. Kedua , berupa kekerasan simbolik atau kekerasan semiotik yang dalam prakteknya mengambil bentuk tulisan maupun ceramah, pidato yang bersifat  provokatif  dan  terkesan  melecehkan  penganut  dan  agama tertentu. Ketiga , berupa kekerasan struktural, yang bisa saja berbentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara, baik melalui perangkat hukum maupun aparatnya sendiri. 28
Persoalan lain yang tak kalah meresahkan seperti munculnya identitas  berbasis  kedaerahan  dalam  bentuk  tuntutan  perluasan
27 Yeni  Sri  Lestari,  “Politik  Identitas Di  Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama,” Journal of Politics and Policy 1, no. 1 (2018): h. 19-29.
28 Mulia,  “Politik  Identitas:  Ancaman  Terhadap  Masa  Depan  Pluralisme Di Indonesia,” h. 46.
daerah,  otonomi  daerah,  bahkan  isu  pemisahan  diri  seperti  Papua merdeka,  Aceh  Merdeka,  Riau  Merdeka,  Bali  Merdeka,  Borneo Merdeka,    Maluku  Merdeka 29 dapat  dipandang  sebagai  ekspresi semakin  menguatkan  politik  identitas  kedaerahan  juga  keagamaan. Meskipun  untuk  beberapa  daerah  tersebut  umumnya  muncul  pada era pemerintahan Orde Baru atau pada awal Orde reformasi, kecuali Papua yang sampai saat ini masih terjadi insiden yang dilakukan oleh masyarakat  sipil  bersenjata  dengan  tujuan  membuat  keresahan  di masyarakat  dan  ketidak  stabilan  pemerintahan  di  daerah  tersebut. Kelompok  sipil  bersenjata  ini  tidak  jarang  melakukan  penyerangan terhadap aparat keamaan (TNI/POLRI) juga masyarakat awam.
Sesungguhnya kasus demi kasus yang penulis sebutkan diatas adalah  contoh  kecil  dari  peristiwa  yang  terjadi  diberbagai  daerah  di Indonesia, dimana peristiwa serupa pun muncul disana dengan kasus yang  paling  nyata  adalah  dalam  konteks  Pilkada  dimana  isu  yang berkembang  pun  kurang  lebih  memiliki  kemiripan  yakni  persoalan etnis,  ras  juga  agama  termasuk  juga  persoalan  gender  yang kesemuanya  melekat  pada  cakupan  politik  identitas.    Dalam prakteknya,  terdapat  “pemaksaan”  kehendak  oleh  masing-masing kelompok  untuk  mengunggulkan  identitas  tertentu  (baca:  suku, agama, gender) sebagaimana yang mereka idolakan.
Sampai batas tertentu, memang ekspresi dan artikulasi politik identitas yang tidak bertanggugjawab dan  belum dewasa tentu dapat mengancam hubungan antar agama yang telah terbangun.  Karenanya tidak  sedikit  pengamat  yang  mengatakan  bahwa  semua  itu  justru dapat  mengancam  integrasi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Akan  tetapi  disisi  lain,  menurut  peneliti  bahwa  aspek  lain  yang  juga perlu dilihat adalah kehidupan alam demokrasi yang memberi ruang bagi  masyarakat  untuk  berekspresi,  dimana  tidak  bisa  dipungkiri bahwa  munculnya  gerakan  yang  berbasis  politik  identitas  dengan berbagai  macam  basisnya,  dikarenakan  masih  ada  kelompok  yang merasa kepentingan mereka belum terakomodir.  Dalam hal ini Umar Suryadi  Bakry  menegaskan  bahwa  memang  politik  identitas  adalah soal artikulasi kepentingan, maka sejauh pengartikulasian kepentingan tersebut  dilakukan  berbasis  kepentingan  untuk  kesejahteraan  dan
29 Secara  detail  pembahasan  daerah-daerah  yang  disebutkan  diatas terdapat dalam Rozi, Politik Identitas: Problematika Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan Di Aceh, Riau, Bali, Dan Papua .
kepentingan  bersama  (sebagaimana  tujuan  negara  yaitu  terciptanya rakyat yang adil, makmur dan sejahtera) yang telah di rumuskan dan disepakati  bersama,  maka  sampai  disini  ekspresi  politik  identitas bukanlah suatu permasalahan. 30
Indonesia  sebagai  negara  yang  mengharuskan  setiap masyarakatnya untuk memeluk agama, hal tersebut bermakna bahwa tidak  seorang  pun  yang  diperkenankan  untuk  hidup  di  Indonesia manakala  dia  tidak  beraveliasi  pada  agama  tertentu,  selain  itu  umat beragama  dituntut  pula  untuk  melakukan  interaksi  ke  berbagai penganut  agama  yang  ada.    Dalam  pelaksanaan  interaksi  antar  umat beragama  tersebut,  jika  tidak  hati-hati,  maka  akan  sangat  rentan terjadinya  hegemoni  dari  satu  kelompok  terhadap  kelompok  yang lain.    Hegemoni  tersebut  disebabkan  oleh  banyak  faktor,  salah satunya  adalah  menguatnya  politik  identitas  dengan  berbagai manifestasi dan artikulasinya.
Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ekspresi dan artikulasi politik  identitas  haruslah  dilakukan  atas  dasar  kepentingan  bersama yang  naratif 31 dan  universal 32 dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  demokrasi agar cita-cita negara mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera bukan sekedar mimpi, termasuk juga hubungan antar agama yang  ada  justru  menjadi  pemicu  untuk  “berlomba-lomba  dalam kebaikan”.

## E. Kesimpulan
Pada  tataran  ideal,  seharusnya  rakyat  Indonesia  semakin dewasa  dengan  pengalaman  kemerdekaan  yang  sudah  76  tahun dimana  rakyat  saat  ini  terikat  oleh  kontrak  sosial  yang  pernah disepakati  oleh  pendiri  bangsa,  karena  mereka  menyadari  bahwa
30 Bakry, Multikulturalisme  &  Identitas  Politik  Dalam  Teori  Dan  Praktek ,  h. 226.
31 Term  naratif  disini  adalah  suatu  penegasan  pentingnya  kembali  kepada identitas naratif yakni seluruh ciri yang menjadi kekhasan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi kembali suatu bangsa sebagai kelompok yang setia kepada cita-citanya.  Lihat  Haryatmoko, Dominasi  Penuh  Muslihat;  Akar  Kekerasan  dan Diskriminasi (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 121. 32 Haider  menegaskan  bahwa  wacana  orientasi  politik  identitas  adalah solidaritas universal.  Lihat Asad Haider, Mistaken Identity: Race and Class in the Age of Trump (New York: Verso Publishing, 2018).
Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras juga agama. Maka  selayaknya,  para  penerus  pendiri  bangsa  melanggengkan kesepakatan  tersebut  secara  konsisten  dan  komitmen.    Adanya keanekaragaman  tersebut  mensyaratkan  munculnya  keingingn  untuk mengekspresikan  kelompok  sendiri  atau  yang  disebut  politik identitas.    Dalam  alam  demokrasi,  ekspresi  politik  identitas merupakan  suatu  ruang  yang  absah,  akan  tetapi  tentu  harus diartikulasikan  berbasis  kebersamaan  dan  keuniversalan  sehingga dapat  menemui  cita-cita  dan  keinginan  yang  diharapkan.    Dengan penempatan  ekspresi  politik  identias  yang  proporsional  maka hubungan antar agama yang ada akan menjadi lebih baik.

## Daftar Pustaka
Abdillah S, Ubed. Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas . Magelang: Indonesiatera, 2002.
Alfaqi, Mifdal Zusron. “Memahami Indonesia Melalui Perspektif
Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas.” Jurnal
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 28, no. 2 (2015): 111– 116.
Bakry, Umar Suryadi. Multikulturalisme & Identitas Politik Dalam Teori
Dan Praktek . Depok: Rajawali Pers, 2020.
Boisard, Marcel A. Humanisme Dalam Islam . Jakarta: Bulan Bintang,
1980.
Ford, Richard Thomson. “Political Identity as Identity Politics.” UNBOUND 53, no. 1 (2005): 53–57.
Fukuyama, Francis. Identity: The Demand for Dignity and the Politics of
Resentmen . New York: Palgrave Macmillan, 2018.
Haboddin, Muhtar. “Menguatnya Politik Identitas Di Rumah Lokal.”
Jurnal Studi Pemerintahan 3, no. 1 (2012): 116–134.
Heyes, Cressida. Identity Politic . USA: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007.
Kahmad, Dadang. Sosiologi Agama . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
Khaldun, Ibn. Muqaddimah . Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
Kristianus. “Politik Dan Strategi Budaya Etnik Dalam Pilkada
Serentak Di Kalimantan Barat.” Politik Indonesia: Indonesian
Political Science Review 1, no. 1 (2016): 87–101.
Lestari, Dina. “Pilkada DKI 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia.” SIMULACRA 2, no. 1 (2019): 31–37.
Lestari, Yeni Sri. “Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama.” Journal of Politics and Policy 1, no. 1
(2018): 19–29.
Ma’arif, Ahmad Syafi’i. Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme
Indonesia . Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012.
Mahmud. “Moderasi Karakter Asli Agama Islam.” In Moderasi Beragama; Dari Indonesia Untuk Dunia . Yogyakarta: LKiS, 2019. merdeka.com. “Kasus Penistaan Agama Oleh Ahok Hingga Dibui 2
Tahun.” Merdeka.Com . Last modified 2017.
https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama- oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html.
Mulia, Siti Musda. “Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme Di Indonesia.” In Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita , edited by Ihsan Ali Fauzi and Samsu Rizal
Panggabean. Jakarta: Democracy Project, 2012.
Nasrudin, Juhana. “Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022).” Hanifya: Jurnal Studi Agama-Agama 1, no. 1 (2018): 34–47.
Nasrudin, Juhana, and Ahmad Ali Nurdin. “Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022).” Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama 1, no. 1 (2018):
34–47.
Rozi, Syafuan. Politik Identitas: Problematika Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan Di Aceh, Riau, Bali, Dan Papua . Jakarta: Bumi
Aksara, 2019.
Ruslan, Idrus, and Indra Harahap. “Social Media and the Making of Religious Harmony in the Post-Truth Era.” In Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019) , 492:84–88. Atlantis Press, 2019.
Umar, Nasaruddin. Jihad Melawan Religious Hate Speech . Jakarta: Quanta, 2019.