## HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN SELARAS DENGAN PRINSIP DEMOKRASI

## Ma’ruf Cahyono
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

## Abstrak
Indonesia  termasuk  ke  dalam  negara  yang  menganut  paham  kedaulatan  rakyat.  Rakyat  memiliki kekuasaan  yang  tertinggi  dalam  negara,  tetapi  pelaksanaannya  diatur  oleh  undang-undang  dasar. Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan  bersama-sama  dengan  rakyat.  Dalam  penelitian  ini  akan  menggunakan  2  (dua) metode  yang  berkembang  dalam  ilmu  sosial  dan  ilmu  hukum,  dengan  menggunakan  metode penelitian doktrinal atau normatif. Metode yang digunakan dalam ilmu hukum merupakan proses untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu  hukum  yang dihadapi.  Hasil daripada penelitian menjelaskan pentingnya kerangka hukum  tata  negara  yang  jelas  sebagai  haluan  negara,  sekaligus  mengungkapkan  pentingnya  tata hubungan kerja antar lembaga negara di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu, penelitian ini menekankan prinsip good governance sebagai bagian pokok dan inheren dalam konseptualisasi dan pelaksanaan hukum tata negara Indonesia.

## Kata kunci: Hukum, Hukum Tata Negara, Tata Kelola, Pemerintahan, Demokrasi

## Abstract
In principle, humans are independent, so power over humans only applies with the knowledge and permission of that power. This power can be said to be the highest power in the state. Indonesia is included  as  a  country  that  adheres  to  the  ideology  of  people’s  ownership.  The  people  have  the highest power in the state, but the constitution regulates its implementation. The real owner of the highest power in the Indonesian state is the people. That power must be realized from the people, by the people, and for the people; even power should be held together with the people. In this study, 2  (two)  methods  have  been  developed  in  the  social  and  legal  sciences,  emphasizing  examining doctrinal or normative research methods. The method used in legal science is to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The results of the research explain the importance of a clear constitutional legal framework as the direction of the state, as well as  reveal  the  importance  of  working  relations  between  state  institutions  in  the  system  of administering state government. In addition, this study emphasizes the principle of good governance as  a  fundamental  and  inherent  part  of  the  conceptualization  and  implementation  of  Indonesian constitutional law.
Keywords: Law, Constitutional Law, Governance, Governance, Democracy

## A. Pendahuluan
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik ( good governance ) sudah lama menjadi mimpi
buruk  banyak  orang  di  Indonesia.  Kendati memahami  mereka  tentang good  governance berbeda-beda,  namun  setidaknya  sebagian besar  dari  mereka  membayangkan  bahwa
dengan good  governance mereka  akan  dapat memiliki  kualitas  pemerintahan  yang  lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik good governance yang  lebih  baik,  maka  kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintahan menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga masyarakat. 1
Good governance pada  dasarnya  adalah suatu  konsep  yang  mengacu  kepada  proses pencapaian  keputusan  dan  pelaksanaannya yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara bersama. 2 Sebagai  suatu  konsensus  yang dicapai  oleh  pemerintah,  warga  negara,  dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan  dalam  suatu  negara. 3 Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan  rakyat  dengan  sistem  peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Merujuk  pada  3  (tiga)  pilar  pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. Good governance menyentuh  3  (tiga)  pihak  yaitu pihak  pemerintah  (penyelenggara  negara), pihak  korporat  atau  dunia  usaha  (penggerak ekonomi),  dan  masyarakat  sipil  (menemukan kesesuaiannya). 4 Ketiga  pihak  tersebut  saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi  dan  harmonisasi  antar  pihak tersebut  menjadi  jawaban  besar.  Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi.
Kedaulatan  rakyat  memiliki  kaitan dengan perjanjian masyarakat ( contract social ), yang dalam teori terdapat dua pendapat
1 Dwiyanto, Agus. Kualitas Pelayanan Publik . Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
2 Iswanto,  Yoshua  Karel.  "Akuntabilitas  Publik  dalam Proses Hukum Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." Lex Administratum 3, no. 8 (2015).
3 Hafrida, Hafrida, and Ivan Fauzani Raharja. "Analisis yuridis  penerapan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik sebagai  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  di pemerintahan  daerah  kabupaten  Sarolangun." Jurnal Sains Sosio Humaniora 1, no. 2 (2017): 129-141.
4 Yazid, Tantri Puspita, and Hevi Susanti. Pemanfaatan Website Sebagai Media Komunikasi Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Portal
Pemerintah  Provinsi  Riau  Terkait  Bencana  Kabut Asap) . Pekanbaru: Seminar Nasional (Politik, Birokrasi
tentang  perjanjian  masyarakat. Pertama , kekuasaan  dari  rakyat  karena  perjanjian masyarakat itu telah habis, sebab kekuasaan itu berpindah kepada penguasa yang kini memiliki kekuasaan  mutlak.  Penguasa  itulah  yang berdaulat, bukan rakyat. Kedua , manusia sejak lahir  telah  membawa  hak.  Untuk  menjamin hak-hak manusia itu. Jadi kedaulatan itu tetap berada  pada  rakyat. 5 Pendapat  yang  kedua beranjak dari pemikiran Jean Jacques Rousseau. Menurut Jean Jacques Rousseau di dalam  kehidupan  alamiahnya  manusia  hidup secara polos dan mencintai diri secara spontan di mana manusia belum melakukan pertikaian melainkan keadaan aman dan bahagia. 6
J.J  Rouseau  sebagai  penggagas  teori kedaulatan rakyat (volk souvereniteit) berpendapat  bahwa  rakyatlah  yang  berdaulat dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan  kehendak  negara,  dan  rakyatlah yang  menentukan  siapa  yang  menjadi pemerintah negara. 7 Menurutnya, yang dimaksud  dengan  rakyat  itu  adalah  kesatuan yang  dibentuk  oleh  individu-individu  yang membentuk kesatuan  melalui  perjanjian masyarakat. Kesatuan masyarakat tadi membentuk  pendapat  umum  yang  disebut volonte  generale yang  dianggap  sebagai cerminan  kemauan  dan  kehendak  umum  tadi. Menurut  J.J.  Rousseau  juga  mengungkapkan, bahwa  rakyat  yang  berdaulat  itu  hanyalah merupakan  fiksi  saja,  karena  rakyat  dapat mewakilkan  kepada  seorang  saja  atau  kepada beberapa orang. Kedaulatan dalam realitasnya sebenarnya  tidak  terletak  pada  rakyat  karena oleh rakyat telah dikuasakan kepada seseorang (seperti raja), atau satu badan yang nyata-nyata menjalankan  kekuasaannya  itu. 8 Akan  tetapi,
dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik”), (2016).
5 Astawa,  I  Gde  Pantja  and  Suprin  Na’a. Memahami Ilmu  Negara  dan  Teori  Negara .  Bandung:  PT  Refika Aditama, 2009.
6 Rousseau, Jean Jacques. The Social Contract . London: Penguin  Books,  1968;  Rousseau,  Jean-Jacques,  and George Douglas Howard Cole. The Social Contract, Or, Principles of Political Right . Charlottesville: University of Virginia Library, 2001; Locke, John. Two Treatises of Government . London: Everyman, 1993.
7 Pakpahan, Muchtar. Ilmu Negara dan Politik . Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010.
8 MD,  Moh.  Mahfud. Hukum  dan  Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama media, 1999.
seperti dikemukakan Althusius, bahwa apabila raja dalam menjalankan pemerintahan melanggar  undang-undang,  rakyat  berhak mengambil  tindakan  untuk  menghukumnya. Althusius menyatakan pula, pemerintah diangkat oleh rakyat, dan harus bertanggungjawab kepada rakyat. Raja memerintah  hanya  sebagai  wakil  rakyat, sedangkan  kedaulatan  penuh  berada  ditangan rakyat  dan  tidak  dapat  dibagikan  kepada pemerintahan itu. 9 Secara
terminologi demokrasi diidentikkan dengan istilah kedaulatan rakyat. 10 Demokrasi, secara istilah pertama kali diperkenalkan  oleh  Aristoteles  sebagai  suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan  yang  menggariskan  bahwa kekuasaan  berada  ditangan  banyak  orang (rakyat). 11 Demokrasi secara sederhana sebagai  sebuah  sistem  politik  yang  berupaya untuk  menghantarkan  keputusan-keputusan politik  secara  partisipatif  oleh  individu– individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persaingan  yang  adil (fairness  competition) dalam memperebutkan suara rakyat. 12
Dalam  perkembangannya  demokrasi kemudian menjadi suatu tatanan yang diterima dan  dipakai  oleh  hampir  seluruh  negara  di dunia. Menurut Deliar Noer sebagaimana yang dikutip Mahfud MD, demokrasi sebagai dasar hidup  bernegara  memberi  pengertian  bahwa pada  tingkat  terakhir  rakyat  memberikan ketentuan  dalam  masalah-masalah  pokok mengenai kehidupan, termasuk dalam menilai kebijakan  negara,  karena  kebijakan  tersebut menentukan  kehidupan  rakyat. 13 Gagasan dasar dari suatu pemerintahan yang demokratis adalah  adanya  pengakuan  hakikat  manusia yang  pada  dasarnya  mempunyai  kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan  gagasan  itu  terdapat  dua  asas pokok demokrasi, yaitu:
a. Pengakuan  partisipasi  rakyat dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilihan
9 Melva, Wendy. Pemilukada: Demokrasi dan Otonomi Daerah . Bandar Lampung: B.E Press, 2013.
10 Yuhana,  Abdy. Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia Pasca  Perubahan  UUD  1945 .  Bandung:  Fokusmedia, 2009.
11 Ibid ., 12 Agustino, Leo. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
umum  untuk  mengisi  jabatan  legislatif maupun  eksekutif  baik  ditingkat  pusat maupun  daerah  secara  langsung,  umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.
b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya  ada  tindakan  pemerintah  untuk melindungi  hak-hak  asasi  manusia  demi kepentingan bersama.
Demokrasi  atau  paham  kerakyatan kemudian di asumsikan sama dengan pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  dalam perkembangannya  harus  berjalan  beriringan dan tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan hukum (Nomokrasi.). Hal  ini  disebabkan karena hukum  yang mengatur dan membatasi kekuasaan  negara  atau  pemerintah  diartikan sebagai  hukum  yang  dibuat  atas  dasar kekuasaan  atau  kedaulatan  rakyat. 14 Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu  pada  konstitusi,  dengan  kedaulatan rakyat  yang  dijalankan  melalui  sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini.  Dengan  kata  lain,  negara  harus  ditopang dengan  sistem  demokrasi.  Demokrasi  tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi merupakan cara paling  aman  untuk  mempertahankan  kontrol atas negara hukum. 15
Paham dasar negara hukum memiliki arti bahwa hukumlah yang berkuasa dalam negara. Pemerintah  melaksanakan  kekuasaan  yang dimiliki  atas  dasar  hukum  yang  berlaku  dan dalam batas-batas hukum yang berlaku. Dalam negara  hukum,  setiap  tindakan  pemerintah ataupun  rakyat  didasarkan  atas  ketentuan- ketentuan  hukum  sebagai  upaya  untuk mencegah  adanya  tindakan  yang  sewenang- wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri. 16 Negara hukum tidak dapat diwujudkan  apabila  kekuasaan  negara  masih
13 MD, Moh. Mahfud. Loc. Cit .
14 Huda,  Ni’matul. Hukum  Tata  Negara  Indonesia. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2006.
15 Suseno,  Franz  Magnis. Mencari  Sosok  Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis . Jakarta: Gramedia, 1995.
16 Kamis,  Margarito. Gagasan  Negara  Hukum  yang Demokratis  di  Indonesia  (studi  sosiolegal  atas
bersifat absolut atau tidak terbatas, karena pada paham  negara  hukum  terdapat  keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar  hukum  yang  baik  dan  adil. 17 Jadi  pada negara  hukum  dapat  dipahami,  bahwa hubungan  antara  yang  memerintah  dan  yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan  berdasarkan  suatu  norma  obyektif yang  mengikat  pihak  yang  memerintah. Adapun  yang  dimaksud  dengan  norma obyektif  adalah  hukum  yang  tidak  hanya berlaku secara formal tetapi juga dipertahankan ketika berhadapan dengan idea hukum. 18
Indonesia  termasuk  ke  dalam  negara yang  menganut  paham  kedaulatan  rakyat. Rakyat  memiliki  kekuasaan  yang  tertinggi dalam  negara,  tetapi  pelaksanaannya  diatur oleh undang-undang dasar. Sebagaimana yang termaktub  dalam  pasal  1  ayat  (2)  yang menyebutkan “Kedaulatan  berada  di  tangan rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  undang- undang dasar” . Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa  negara  Indonesia  menganut  paham negara kedaulatan rakyat (democratie) . Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya  dalam  negara  Indonesia  adalah rakyat.  Kekuasaan  itu  harus  disadari  berasal dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama  dengan  rakyat. 19 Pemerintahan oleh  rakyat  mengandung  pengertian  bahwa pemerintahan  yang  ada  diselenggarakan  dan dilakukan  oleh  rakyat  sendiri  baik  melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan,  yang  penerapannya  didasarkan pada undang-undang.

## B. Metode Penelitian
Untuk menjamin kebenaran dan pertanggungjawaban  ilmiah  dalam  penelitian ini,  maka  aspek  epistemologis  dari  kegiatan penelitian mutlak diperlukan. Aspek epistemologis  dalam  konteks  ini  terutama berkenaan  dengan  bagaimana  cara  peneliti
pembatasan  Presiden  oleh  MPR  1999-2002) .  Jakarta: Universitas Indonesia (Doctoral Dissertation), 2004.
17 Magnis-Suseno, Franz. Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2003.
mendapat  pengetahuan  melalui  kegiatan pengkajian  atas  masalah-masalah  yang  telah dirumuskan  dalam  penelitian  ini.  Dalam penelitian  ini  akan  menggunakan  2  (dua) metode  yang  berkembang  dalam  ilmu  sosial dan  ilmu  hukum.  Pembedaan  hal  ini dikarenakan  adanya  perkembangan  metode yang  berbeda  dalam  kedua  disiplin  ilmu tersebut. Pada ilmu sosial berkembang metode penelitian metode kuantitatif-kualitatif sedangkan  pada  ilmu  hukum  berkembang metode  penelitian  doktrinal  atau  normatif. Metode  yang  digunakan  dalam  ilmu  hukum merupakan  proses  untuk  menemukan  aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum yang dihadapi.

## C. Hasil dan Pembahasan
Good governance pada  dasarnya  adalah suatu  konsep  yang  mengacu  kepada  proses pencapaian  keputusan  dan  pelaksanaannya yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara bersama.  Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik adalah  suatu  penyelenggaraan  manajemen pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip  demokrasi dan  pasar  yang  efisien.  Definisi  tata  kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan good governance ,  secara  pengertiannya  adalah segala  sesuatu  yang  terkait  dengan  tindakan atau tingkah laku yang bersifat  mengarahkan, mengendalikan  atau  mempengaruhi  urusan publik  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  tersebut dalam  kehidupan  sehari-hari.  United  Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul
“Governance for Sustainable Human Development” tahun  1977,  mendefinisikan kepemerintahan ( governance ) sebagai berikut: “Governance  is  the  exercise  of  economic, political,  and  administrative  authority  to  a country’s  affairs  at  all  levels  and  means  by which  states  promote  social  cohesion,
18 Ibid .
19 Asshidiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
integration, and ensure the well being of their population”
Secara teori, administrasi peranan pemerintah  harus  memfokuskan  pada  upaya meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat selain  pemberdayaan  dan  pembangunan. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi yang berlangsung dalam ruang publik.  Kedaulatan  rakyat  sebagai  sebuah konsep dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya di sini. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  publik  tidak semata-mata  didasarkan  pada  pemerintah, tetapi  dituntut  adanya  keterlibatan  seluruh elemen, baik intern birokrasi, masyarakat dan pihak  swasta. 20 Menurut  Jimly  Asshiddiqie dalam sistem negara modern yang berdasarkan pada supremasi hukum dan konstitusi, negara, pasar,  dan  masyarakat  madani  harus  berada dalam  kedudukan  yang  harus  seimbang,  dan berada  dalam  hubungan  sinergis  dan  secara fungsional saling menunjang. 21
Pierre  dan  Peters “the  heart  of democratic  government  or  good  governance concept  are  the  government  changing  role  in society  and  its  changing  capacity  to  pursue collective  interest  under  severe  external  and internal  constraints.” Ini  berarti  lokus  dari konsep tata kelola pemerintahan terletak pada dua  isu  utama,  yaitu  adanya  perubahan  peran dari  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan perubahan kapasitas pemerintah  dalam  merespons  dan  mem- perjuangkan  kepentingan  kolektif  masyarakat berdasarkan koridor institusi yang ada. 22
Secara  umum  prinsip-prinsip good governancem terdiri dari. Pertama , akuntabilitas, pemerintah harus mampu mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kewenangan  yang  diberikan  di  bidang  tugas dan  fungsinya.  Pemerintah  harus  dapat mempertanggung-jawabkan kebijaksanaan,
20 Sedarmayanti. Good  governance  (Kepemerintahan Yang  Baik)  Bagian  Kedua  Membangun  Sistem Manejemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good governance (Kepemerintahan Yang Baik) . Bandung: CV. Mandar Maju, 2004.
21 Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Konstitusi Press, 2006); Asshiddiqie,
program  dan  kegiatannya  yang  dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat  dengan  pendayagunaan  ketiga  komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan  (organisasi),  ketatalaksanaan, dan  sumber  daya  manusianya.  Prinsip akuntabilitas mensyaratkan adanya perhitungan cost  and  benefit  analysis (tidak terbatas  dari  segi  ekonomi,  tetapi  juga  sosial, dan sebagainya tergantung bidang kebijaksanaan atau kegiatannya) dalam berbagai  kebijaksanaan  dan  tindakan  aparatur pemerintah.  Selain  itu,  akuntabilitas  juga berkaitan  erat  dengan  pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian  sasaran  atau  target  kebijaksanaan atau program. Dengan demikian, tidak ada satu kebijaksanaan,  program,  dan  kegiatan  yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan yang dapat lepas dari prinsip ini.
Kedua ,  keterbukaan  dan  transparan ( openess  and  transparency ).  Masyarakat  dan pemerintah dapat mengetahui dan memperoleh data  dan  informasi  dengan  mudah  tentang kebijaksanaan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah,  atau  data  dan  informasi  lainnya  yang tidak  dilarang  menurut  peraturan  perundang- undangan yang disepakati bersama. Keterbukaan  dan  transparan  juga  dalam  arti masyarakat atau pemerintah dapat mengetahui atau  dilibatkan  dalam  perumusan  atau perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan  publik  yang  terkait  dengan dirinya.
Seluruh  tindakan  pemerintah  harus menjunjung  tinggi  dan  mendasarkan  setiap tindakannya pada hukum, baik yang berkaitan dengan lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun  yang  berlaku  terbatas  di  lingkungan internalnya.  Prinsip  ini  juga  mensyaratkan terbukanya  kesempatan  kepada  masyarakat untuk  terlibat  dalam  penyusunan  suatu
Jimly. Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran Kekuasaan  Dalam  UUD  1945 .  Yogyakarta:  FH-UII Press, 2005.
22 Pierre, Jon, and B. Guy Peters. Governance, politics and the state . London: Bloomsbury Publishing, 2020.
kebijakan. Prinsip  komitmen yang kuat  untuk bekerja  bagi  kepentingan  bangsa  dan  negara, dan bukan pada kelompok, pribadi atau partai yang menjadi  idolanya Prinsip  ini merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh pemerintahan.
Selain  itu “good  governance” juga mensyaratkan  empat  asas,  yaitu:  transparansi ( transparency ), pertanggungjawaban ( accountability ),  kewajaran  atau  kesetaraan (fairness), dan kesinambungan ( sustainability ), 23 dengan  pengertian  sebagai berikut:  Transparansi,  bermakna  tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi  seperti  itu,  masyarakat  dapat  ikut sekaligus  mengawasi  sehingga  kebijakan publik  yang  muncul  bisa  memberikan  hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya  kecurangan  dan  manipulasi  yang hanya  akan  menguntungkan  salah  satu kelompok  masyarakat  saja  secara  tidak proporsional. Akuntabilitas, bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi ( checks  and  balances  system ).  Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden,  wakil  presiden,  dan  kabinetnya), yudikatif  (MA  dan  sistem  peradilan),  serta legislatif (MPR dan DPR). Selain itu, peranan pers  yang  semakin  penting  dalam  fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat. Kewajaran atau kesetaraan, bermakna memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan publik.
UNDP 24 mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi:
a. Partisipasi  ( participation ).  Setiap  orang atau  warga  masyarakat,  baik  laki-laki maupun  perempuan,  memiliki  hak  suara yang  sama  dalam  proses  pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui
23 Chandra,  Christian.  "Implementasi  prinsip-prinsip good corporate governance pada rumah sakit." Agora 4, no. 1 (2016): 869-874.
lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan  dan  aspirasinya  masing- masing.
b. Aturan  Hukum  ( rule  of  law ).  Kerangka aturan  hukum  dan  perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi  secara  utuh,  terutama  aturan hukum tentang hak asasi manusia.
c. Transparansi ( transparency ).
Transparansi  harus  dibangun  dalam kerangka kebebasan aliran informasi.
d. Daya  Tanggap  ( responsiveness ).  Setiap institusi  dan  prosesnya  harus  diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan ( stakeholders ). e. Berorientasi Konsensus ( consensus orientation ). Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus  atau  kesempatan  yang  terbaik bagi  kepentingan  masing-masing  pihak, dan  jika  dimungkinkan  juga  dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan  prosedur  yang  akan  ditetapkan pemerintah.
f. Berkeadilan  ( equity ).  Pemerintahan  yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap  laki-laki  maupun  perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
g. Efektif  dan  efisien  ( effectivieness and efficiency ).  Setiap  proses  kelembagaan diarahkan  untuk  menghasilkan  sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan  melalui  pemanfaatan  berbagai sumber-sumber  yang  tersedia  dengan sebaik-baiknya.
h. Akuntabilitas ( accountability ). Para pengambil  keputusan  dalam  organisasi sektor  publik,  swasta,  dan  masyarakat madani  memiliki  pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan ( stakeholders ).
i. Visi  Strategis  ( strategic  holders ).  Para pemimpin  dan  masyarakat  memiliki perspektif  yang  luas  dan  jangka  panjang tentang  penyelenggaraan  pemerintahan
24 Sedarmayanti. Loc. Cit .,
yang  baik  dan  pembangunan  manusia, bersamaan dengan
dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.
Keseluruhan  karakteristik  atau  prinsip good  governance tersebut  saling  memperkuat dan  terkait  serta  tidak  berdiri  sendiri.  Selain good governance, dalam literatur juga dikenal adanya  istilah proper  governance. Istilah  ini dinilai lebih tepat dibandingkan menggunakan istilah good  governance ,  karena  pada  tingkat implementasi,  telah  menghasilkan  capaian yang berbeda-beda, baik yang berhasil maupun gagal, ini lebih disebabkan oleh ketidaktaatan dan  kepantasan  ( properness )  dari  konsep governance itu sendiri dalam kaitannya dengan karakteristik  sosial,  ekonomi,  dan  politik  dari negara  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian, akar  persoalannya  bukan  terletak  pada good atau bad  governance ,  tetapi  lebih  pada  tepat ( proper ) atau tidaknya konsep yang digunakan. 25 Penggunaan kata proper sebagai pengganti  kata good diharapkan  dapat mengeliminasi  pandangan  skeptis  terhadap konsep dan implementasi tata kelola pemerintahan  yang  baik  karena  ketika  kata proper disenyawakan dengan kata governance dapat  bermakna  sebagai  suatu  tata  kelola pemerintahan yang tepat, pantas, dan “ nyaman ” sesuai  dengan  karakteristik  dari negara  dan  masyarakat  dari  setiap  komunitas negara-bangsa. 26

## D. Kesimpulan
Salah  satu  arti  penting  dilakukannya penelitian ilmiah adalah untuk mengembangkan  teori-teori  ilmu  hukum, dalam  penelitian  ini  khususnya  Hukum  Tata
Negara. Dalam upaya pengembangan teori ini, penelitian, menggunakan beberapa teori, yaitu teori  kedaulatan  rakyat  dan  negara  hukum sebagai grand  theory ,  teori  pembagian kekuasaan  sebagai middle  range theory dan teori  pertanggungjawaban  sebagai applied theory .  Hasil  daripada  penelitian  ditemukan bahwa  secara  teoretis  diharapkan  konsep, pendekatan  dan  hasil  pengkajian  di  dalam penelitian  ini  dapat  memperkaya  khasanah pemikiran-pemikiran  teoretis  yang  dapat dijadikan  referensi  atau  rujukan-rujukan teoretis  bagi  penelitian-penelitian  berikutnya, terutama terkait dengan konsep haluan negara dan tata hubungan kerja antar lembaga negara di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan  negara.  Secara  praktis,  hasil pengkajian dalam penelitian ini dapat menjadi bahan-bahan  masukan  (referensi  praktis)  bagi penyelenggara  pemerintahan  negara  (seperti MPR,  DPR  dan  Presiden)  terkait  dengan kedudukan,  tugas  pokok  dan  fungsinya  serta hubungan tata kerjanya antar satu dengan yang lainnya. Di samping itu pula, diharapkan, hasil pengkajian dalam penelitian ini dapat bermanfaat  bagi  pengembangan  kegiatan- kegiatan  penelitian  berikutnya  yang  terkait dengan  masalah  penetapan  dan  pelaksanaan haluan negara serta hubungan tata kerja antara MPR,  DPR  dan  Presiden  dalam  sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara praktis,  hasil  pengkajian  dalam  penelitian  ini dapat menjadi bahan-bahan masukan (referensi praktis)  dalam  penyusunan  arah  kebijakan pembangunan  ke  depan  baik  dalam  bidang ekonomi,  kebudayaan,  kesehatan,  hukum, sosial  termasuk  kehidupan  beragama,  politik bahkan juga ideologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Asshiddiqie, Jimly. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945 . Yogyakarta: FH-UII Press, 2005.
Asshidiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
25 Hidayat,  Syarif.  "Menimbang  Ulang  Konsep  Good Governance: Diskursus Teoretis." Masyarakat Indonesia 42, no. 2 (2018): 151-165.
26 Ibid .
Astawa, I Gde Pantja and Suprin Na’a. Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara . Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
Chandra,  Christian.  "Implementasi  prinsip-prinsip  good  corporate  governance  pada  rumah sakit." Agora 4, no. 1 (2016): 869-874.
Dwiyanto, Agus. Kualitas Pelayanan Publik . Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Hafrida, Hafrida, and Ivan Fauzani Raharja. "Analisis yuridis penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah kabupaten Sarolangun." Jurnal Sains Sosio Humaniora 1, no. 2 (2017): 129-141. Hidayat, Syarif. "Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoretis." Masyarakat Indonesia 42, no. 2 (2018): 151-165. Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2006. Iswanto,  Yoshua  Karel.  "Akuntabilitas  Publik  dalam  Proses  Hukum  Menuju  Tata  Kelola Pemerintahan yang Baik." Lex Administratum 3, no. 8 (2015).
Kamis, Margarito. Gagasan  Negara  Hukum yang Demokratis di  Indonesia  (studi  sosiolegal atas pembatasan  Presiden  oleh  MPR  1999-2002) .  Jakarta:  Universitas  Indonesia  (Doctoral Dissertation), 2004.
Locke, John. Two Treatises of Government . London: Everyman, 1993. Magnis-Suseno, Franz. Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
MD, Moh. Mahfud. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama media, 1999. Melva, Wendy. Pemilukada: Demokrasi dan Otonomi Daerah . Bandar Lampung: B.E Press, 2013. Pakpahan, Muchtar. Ilmu Negara dan Politik . Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010. Pierre, Jon, and B. Guy Peters. Governance, politics and the state . London: Bloomsbury Publishing, 2020.
Rousseau, Jean Jacques. The Social Contract . London: Penguin Books, 1968. Rousseau, Jean-Jacques, and George Douglas Howard Cole. The Social Contract, Or, Principles of Political Right . Charlottesville: University of Virginia Library, 2001.
Sedarmayanti. Good governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manejemen  Kinerja  Guna  Meningkatkan  Produktivitas  Menuju  Good  governance (Kepemerintahan Yang Baik) . Bandung: CV. Mandar Maju, 2004. Suseno,  Franz  Magnis. Mencari  Sosok  Demokrasi,  Sebuah  Telaah  Filosofis .  Jakarta:  Gramedia, 1995.
Yazid, Tantri Puspita, and Hevi Susanti. Pemanfaatan Website Sebagai Media Komunikasi Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Portal Pemerintah Provinsi Riau Terkait Bencana Kabut Asap) . Pekanbaru: Seminar Nasional (Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik”), (2016).
Yuhana,  Abdy. Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  Pasca  Perubahan  UUD  1945 .  Bandung: Fokusmedia, 2009.