## Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung
Ni Ketut Sari Adnyani
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng, Bali-Indonesia niktsariadnyani@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  relasi  negara  dan  warga  negara  dengan  menggunakan pendekatan  politik  kewargaan  (akibat  hukum  perceraian  terhadap  kedudukan  perempuan  dari  perkawinan  Asu Pundung. Terkait dengan tujuan itu, ada dua permasalahan yang akan ditelaah, pertama, relasi negara dan warga negara  dengan  pendekatan  politik  kewargaan  terhadap  perkawinan Asu  Pundung .  Kedua,  pendekatan  politik kewargaan akibat hukum perceraian terhadap perempuan dari perkawinan Asu Pundung . Metode hukum normatif menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  konsep,  pendekatan  sejarah  dan  analisis hukum dengan menggunakan interpretasi hukum. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori hukum, serta teori pluralisme hukum. Hasil penelitian: Secara filosofis, jaminan perlindungan hukum untuk perempuan di Bali  mencerminkan  keadilan  substantif.  Secara  hukum,  pemberian  hak  waris  mencerminkan  kesetaraan  gender. Secara sosiologis, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah sesuai dengan perkembangan zaman.
Kata Kunci: Asu pundung ; KMHA; negara; perempuan

## Abstract
The  aims  of  this  research  was  to  find  out  the  relations  of  the  state  and  citizens  by  using  a  political  citizenship approach (due to the law of divorce on the position of women from Asu Pundung marriage. Related to that goal, there  were  two  problems,  first,  relations  between  the  state  and  citizens  with  an  approach  citizenship  politics towards Asu Pundung marriage Secondly, the citizenship political approach due to the divorce law on women from Asu  Pundung  marriage  The  normative  legal  method  uses  a  statutory  approach,  conceptual  approach,  historical approach and legal analysis using legal interpretation. analysis is legal theory, and legal pluralism theory Results of  the  study:  Philosophically,  the  guarantee  of  legal  protection  for  women  in  Bali  reflects  substantive  justice, legally giving inheritance rights reflects gender equality Sociologically, equality between men and women are in accordance with the times.
Keywords: Asu pundung; KMHA; country; women

## I.  PENDAHULUAN
Membicarakan  hubungan  antara  negara  dan warga  negara dalam kehidupan bernegara bangsa pada  hakikatnya  adalah  membicarakan  suatu hubungan kekuasaan, ialah antara yang berkekuasaan  (pemerintah  pengemban  kekuasaan negara)  dan  yang  dikuasai  (warga  masyarakat yang  kini  berstatus  sebagai  warga  negara) ( Marhaendra,  2019 ).  Dalam  kaitannya  dengan hubungan  antara  negara  dan  warga  negara tersebut,  warga  negara  bisa  tampil  sebagai individu maupun dapat tampil sebagai kelompok.
Secara  teoritik  ada  3  (tiga)  tanggung  jawab negara,  diantaranya  meliputi:  menghormati, melindungi, dam pemulihan kesemuanya ditujukan  terhadap  warga  negara.  Dalam merealisasikan fungsinya pada praktik penyelenggaraan ketatanegaraan Republik
Indonesia  misalnya,  adanya  penghargaan  negara terhadap  kesatuan  masayarakat  hukum  adat (KMHA)  dijamin  hak  konstitusionalnya  terdapat dalam  ketentuan  Pasal  18  B  ayat  (2)  UUD  NRI Tahun  1945.  Demikian  juga  negara  memberikan pemenuhan,  perlindungan,  penghormatan,  dan penegakan  hak  asasi  manusia  (HAM)  adalah
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved Halaman 121 Published: 01/08/2019
How  To  Cite:  Putra,  Adnyani,  N,  K,  S. ( 2019).  Eksistensi  Akibat  Hukum  Perceraian  terhadap  Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 13 (2). Pp 121 - 130. http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.2.1233.121-130
merupakan  kewajiban  negara  terdapat  dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (4). Pasal 29 UUD NRI Tahun  1945,  menjamin  kebebasan  beragama temasuk  di  dalamnya  mengakui  adanya  hukum agama kembali pada teori pluralism hukum.
Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui ( recognized ), oleh  negara dan  wajib dihormati (respected ), dilindungi ( protected ), dan difasilitasi  ( fasilitated ),  serta  dipenuhi  ( fulfiled ) oleh negara. Sebaliknya warga negara mempunyai  kewajiban  terhadap  negara  yang merupakan hak negara untuk diakui ( recognized ), dihormati ( respected ), dan ditaati ( complied ) oleh warga negaranya ( Asshiddiqie, 2006 ).
Hubungan  timbal  balik  antara  negara  dan warga  negara  selaras  dengan  pandangan  Hiariej, dan  Stokke  mendefinisikan  politik  kewargaan sebagai  perjuangan  untuk  keanggotaan,  status legal ,  hak,  dan  partisipasi  substantif  dan terlembaga,  atau  dengan  kata  lain,  sebagai perjuangan  keadilan  kultural,  yuridis,  sosial,  dan politik  ( Hiariej  &  Stokke,  2018 ).  Negara  sebagai wadah organisasi kekuasaan yang menyelenggarakan kepentingan bersama bertindak mengayomi, melindungi, dan melakukan  pemulihan  kepada  warga  negara. Multikulturalisme secara sederhana dapat dikatakan  pengakuan  atas  pluralisme  budaya. Pluralisme  budaya  bukanlah  suatu  yang  “ given ” tetapi  merupakan  suatu  proses  internalisasi  nilai- nilai di dalam suatu komunitas ( Hanum, 2005 ).
Kajian  kewargaan  ini  dimulai  dengan mengidentifikasi  berbagai  bentuk  aksi  kolektif, terutama gerakan sosial, sejumlah kelompok atau individu-individu  yang  tertindas  atau  terekslusi yang  berjuang  menuntut  kewargaan.  Pemahaman yang  umum  memandang  bahwa  kewargaan adalah soal keanggotaan dalam sebuah masyarakat  yang  menjadi  basis  status  formal seorang  warga  beserta  hak-hak  dan  kewargaan aktif yang terkait dengan status tersebut ( Delanty, 2000 ).  Menurut  Delanty,  bahwa  kewargaan modern terbentuk dari empat dimensi yang saling terkait:  keanggotaan,  status legal ,  hak,  dan partisipasi.  Sementara,  dimensi  keanggotaan  dan status legal lebih  terkait  soal  inklusi  kultural  dan yuridis  dalam  komunitas  warga  negara,  hak,  dan partisipasi berkaitan dengan kepemilikan atas hak -hak dan penerimaan atas kewajiban yang muncul atas proses inklusi.
Keempat  dimensi  tersebut  menjadi  komponen kunci  kewargaan  meskipun  bobot  penekanannya berbeda-beda  dalam  setiap  pendekatan.  Hal  ini
sangat  jelas  ditunjukkan  dalam  penekanan  pada hak-hak  individual  dalam  pendekatan  kewargaan liberal,  fokus  pada  partisipasi  politik  dalam pendekatan civicrepublican ,  dan  fokus  pada proses  menjadi  bagian  dari  masyarakat  dan partisipasi  dalam  pendekatan  komunitarian  ( Isin &  Turner,  2002 ).  Dimensi  keanggotaan menekankan  bahwa  kewargaan  didasarkan  pada sebuah  pembedaan  antara  yang  di  dalam  dan  di luar  komunitas,  namun  makna  komunitas  itu sendiri dan kriteria untuk bisa masuk itu berubah- ubah berdasarkan ruang dan waktu.
Model  kewargaan  negara  bangsa  yang dikiranya  selaras  dengan  kondisi  Indonesia. Model ini mengakomodasi unsur responsif gender berbagai  variasi  kontekstual  dalam  pembentukan kebangsaannya.  Model  ini  juga  mengalami tantangan  karena  keberagaman  budaya  dan identitas  politik  di  bawah  payung  bangsa  yang dianggap  homogeny  ( Hiariej  &  Stokke,  2018 ). Sally  E.  Merry  selanjutnya  menyebut  pluralisme hukum sebagai generally defined as a situation in which  two  or  more  legal  systems  coexist  in  the same  social  field ( Nurbani & Sidik, S, H. 2013 ). Pandangan pluralisme oleh Sally E. Merry dalam ( Nurbani  &  Sidik,  S,  H.  2013 ),  difokuskan  pada berlakunya  dua  sistem  hukum  atau  lebih  yang hidup  secara  berdampingan  dan  berkembang dalam  kehidupan  sosial  dalam  masyarakat.  Ini berarti,  antara  hukum  negara  dan  hukum  lokal bersama-sama dalam kehidupan masyarakat.
Tujuan  kajian  ini  adalah  hendak  menemukan kesesuaian  antar-ketentuan  hukum  dalam  UUD NRI 1945 sebagai landasan yuridis konstitusional politik  pluralisme  hukum.  Sendi  negara  hukum sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  1  ayat  (3)  , baik  horizontal  maupun  ( Marhaendra,  2016 ). Sendi  negara  hukum,  intinya  adalah  hukum merupakan sumber tertinggi dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum anyata negara  dan  masyarakat  atau  antar  anggota masyarakat ( Manan, 2003 ). Hukum sebagai dasar tindakan  pemerintah  itu  harus  menjamin kepastian  hukum,  dibuat  secara  demokratis,  dan menjamin  hak-hak  pribadi,  keadilan  dan martabat,  dan  kesejahteraan  social  ( Marhaendra, 2016 ).
Rumusan HAM yang masuk dalam UUD 1945 dapat  dibagi  ke  dalam  beberapa  aspek,  yaitu  :  1) HAM  berkaitan  dengan  hidup  dan  kehidupan,  2) HAM  berkaitan  dengan  keluarga,  3)  HAM berkaitan  dengan  pendidikan,  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  4)  HAM  berkaitan  dengan
Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 122
pekerjaan,  5)  HAM  berkaitan  dengan  kebebasan beragama  dan  meyakini  kepercayaan,  kebebasan bersikap,  berpendapat,  dan  berserikat,  6)  HAM berkaitan  dengan  informasi  dan  komunikasi,  7) HAM  berkaitan  dengan  rasa  aman  dan perlindungan  dari  perlakuan  yang  merendahkan derajat dan martabat manusia, 8) HAM berkaitan dengan  kesejahteraan  social,  9)  HAM  berkaitan dengan  persamaan  dan  keadilan,  dan  10)  HAM berkewajiban  menghargai  hak  orang  dan  pihak lain ( Marhaendra, 2016 ).
Jika  rumusan  HAM  dalam  UUD  1945  ini sudah mampu diimplementasikan secara konsisten,  baik  oleh  negara  maupun  oleh  rakyat maka  dampak  yang  dapat  ditimbulkan  adalah adanya  laju  peningkatan  kualitas  peradaban,  dan peningkatan kualitas demokrasi. Terlebih penguatan  masyarakat  hukum  adat  (MHA) muncul kembali dalam amandemen UUD.
Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  merupakan  sebuah  pengaturan  yang mengakomodasi  tentang  berbagai  hal  dalam lingkup  perkawinan,  yang  didalamnya  memuat dasar  perkawinan,  syarat-syarat  perkawinan, pencegahan  perkawinan,  batalnya  perkawinan, perjanjian  perkawinan,  hak  dan  kewajiban  suami isteri,  harta  benda  dalam  perkawinan,  putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan  kewajiban  antara  orang  tua  dan  anak, perwakilan,  dan  ketentuan-ketentuan  lainnya. Perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1 Undang-Undang  Perkawinan  ialah  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Perkawinan  yang  sah  di  Indonesia,  merupakan perkawinan  yang  dilakukan  menurut  hukum agama  dan  kepercayaan  masing-masing.  Selain berdasar  hukum  agama  dan  kepercayaan, perkawinan juga tidak bisa dilepaskan dari hukum adat  yang  melekat  di  Indonesia.  Salah  satunya adalah  perkawinan  di  Bali.  Perkawinan  di  bali sendiri  selalu  berhubungan  erat  dengan  Hukum Adat dan kebudayaan Bali.
Bagi masyarakat Hindu Bali, soal perkawinan mempunyai  arti  dan  kedudukan  yang  khusus dalam  dunia  kehidupan  mereka.  Perkawinan dalam  agama  Hindu  diharapkan  menjadi  sebuah hubungan  yang  kekal  antara  suami  dan  istri. Istilah perkawinan sebagaimana terdapat di dalam berbagai sastra dan Kitab Hukum Hindu ( Smriti) , dikenal  dengan  nama W iwaha .  Peraturan-
peraturan yang mengatur tata laksana perkawinan itu  merupakan  peraturan-peraturan  yang  menjadi sumber  dan  pedoman  dalam  meneruskan pembinaan  hukum  Agama  Hindu  di  bidang perkawinan ( Sudharta, 1997 ).
Dalam  jenis  perkawinan  ini  perkawinan dilakukan  dengan  cara  diam-diam  atau  lari bersama  dikarenakan  tidak  disetujui  oleh  pihak keluarga  perempuan.  Alasan  tidak  disetujuinya atau  tidak  diizinkan  perkawinan  ini  oleh  salah satu  pihak  orang  tua  mempelai  salah  satunya disebabkan  adanya  perbedaan kasta/wangsa antara  pihak  laki-laki  dan  pihak  perempuan. Selama ini masyarakat umum mengetahui adanya 4  kasta  yaitu Brahmana,  Ksatria,  W aisya,  Sudra . Brahmana,  Ksatria  dan  Waisya  lazim  disebut dengan triwangsa.
Perkawinan Nyerod yang  kemudian  dibahas disini  merupakan  perkawinan  dimana  kondisi  si perempuan  memiliki  kasta  yang  lebih  tinggi (perempuan triwangsa ) daripada si laki-laki. Pada zaman  dahulu perkawinan  nyerod ini  sangat dihindari dan dilarang dikarenakan adanya sanksi bagi yang melakukannya. Perkawinan Nyerod ini juga disebut sebagai Asu Pundung dan Alangkahi Karang Hulu . Secara harfiah asu pundung dapat diartikan ”menggendong anjing (asu)”, sedangkan ungkapan yang kedua berarti “melompati kepala”. Paswara  DPRD  Bali  No.  11  Tahun  1951 menyebutkan  bahwa asu  pundung ialah perkawinan  antara  gadis  (wanita)  dari  kasta Brahma  wangsa dengan  laki-laki  dari  kasta Ksatria,  Waisya atau Sudra  Wangsa ,  sedangkan alangkahi karang hulu adalah perkawinan antara gadis  (wanita) Ksatria  W angsa dengan  laki-laki dari  kasta Waisya  Sudrawangsa ,  dan  perkawinan seorang  gadis  (wanita)  dari  kasta W aisyawangsa dengan laki-laki dari kasta Sudrawangsa ( Atmaja, 2008 ).
Telaah  terhadap  kondisi  riil  di  lapangan mengenai  hubungan  antara  HAM  dengan Perkawinan  Hindu.  Kalau  dilihat  sepintas memang  terkesan  tidak  ada  hubungan  signifikan antara  HAM  dengan  Perkawinan  Hindu. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis merasa penting untuk membahas hubungan antara HAM  dengan  sistem  perkawinan  Hindu  dan mencoba mencari sistem Perkawinan Hindu yang tidak  bertentangan  dengan  HAM  dan  melakukan analisis terhadap sistem
Perkawinan  Hindu  seperti A su  Pundun g  yang justru  bertentangan  dengan  kaidah-kaidah  HAM itu  sendiri.  Menelaah  akibat  hukum  bagi
Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 123
perempuan  yang  mengalami  perceraian  dari perkawinan A su  Pundun g.  Berdasarkan  uraian latar  belakang,  permasalahan  yang  akan  dikaji yaitu  diantaranya  Bagaimakah  relasi  negara  dan warga  negara  dengan  pendekatan  politik kewargaan  terhadap  perkawinan Asu  Pundung dan Bagaimanakah pendekatan politik kewargaan akibat hukum perceraian terhadap perempuan dari perkawinan Asu Pundung .

## II.  METODE
Jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  terhadap  kaidah  hukum  sendiri (peraturan  perundang-undangan,  yurisprudensi, hukum  adat,  atau  hukum  tidak  tertulis  lainnya) dan  asas-asas  hukum  ( Manan,  2003 ).  Jenis pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konsep,  dan pendekatan  sejarah.  Pendekatan  konseptual digunakan peneliti  untuk dapat menemukan  serta memberi jawaban atas permasalahan- permasalahan  hukum,  terutama  yang  terkait dengan  akibat  hukum  perceraian  terhadap kedudukan  perempuan  dari  perkawinan Asu Pundung beda kasta menurut hukum kekerabatan adat  Bali  berdasarkan  prinsip  kekerabatan  dalam hukum  Adat  Bali  dan  juga  prinsip  dasar  dari perkawinan A su Pundung itu sendiri. Pendekatan historis digunakan peneliti untuk dapat memahami  perubahan  dan  perkembangan  yang terjadi  terkait  dengan  sistem  kasta  dan perkawinan  beda  kasta.  Selain  itu  pendekatan  ini juga  digunakan  penulis  untuk  menelusuri perkembangan aturan-aturan hukum yang melandasi  perkawinan  beda  kasta  dan  akibat hukum dari perceraiannya.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendekatan Politik Kewargaan terhadap Perkawinan Asu Pundung
Cerminan pluralism hukum terlihat kental dari dimensi  tata  kehidupan  beragama  tidak  diatur oleh  Undang-Undang  negara  secara  tegas  karena agama itu sendiri sudah mempunyai peraturannya sendiri-sendiri.  Peraturan-peraturan  inilah  yang merupakan  wujud  dari  hukum  agama,  yang mengatur  masyarakat  agama,  sesuai  dengan ajaran  kitab  sucinya.  Namun,  keberadaan  hukum Hindu itu sendiri masih saja menjadi bahan yang secara  terus-menerus  diteliti.  Riset-riset  yang telah dilakukan oleh berbagai sarjana telah cukup memberi jaminan tentang kemungkinan eksistensi hukum Hindu itu yang kemudian menjelma dalam berbagai bentuk hukum adat.
Para
sarjana sependapat bahwa Manawadharmasastra adalah  himpunan  hukum- hukum  yang  telah  banyak  disalin  dan  digubah dalam  berbagai  bentuk  kitab  sastra  (ilmu)  yang membahas  masalah  hukum  yang  berlaku  bagi masyarakat  Hindu,  yang  pada  jaman  dahulu dikenal  dengan  nama Saiwapaksa .  Kalau  kita perhatikan Manawadharmasastra ini  adalah merupakan  kitab  hukum  yang  sistematikanya dibagi dari bab ke bab, yang terdiri atas dua belas bab  atau  kitab  yang  disebut  dengan adhyaya . Istilah bab atau adhyaya yang dipakai lebih tepat kalau  diterjemahkan  dengan  istilah  buku, sehingga dengan demikian maka kitab Manawadharmasastra ini dapat dikatakan terdiri dari  dua  belas  buku,yang  memuat  berbagai peraturan  hukumyang  biasanya  disebut  dengan istilah vyawahara (title-titel  hukum),  baik mengenai  bidang  tata  keagamaan,  perdata  dan pidana, disamping  ajaran-ajaran  umum dan  acara peradilannya ( Sudharta, 1997 ).
Berdasarkan  tradisi,  atau  hukum  adat  yang berlaku  di  Bali  sebelum  adanya  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada surat kawin yang dibuat  oleh  instansi  pemerintah  yang  seragam untuk  umat  Hindu.  Surat  untuk  pengesahan perkawinan itu dapat dimintakan pada camat atau kepala  desa  ( prebekel )  karena  pejabat  itu  hadir pada  upacara  perkawinan  yang  disaksikan  oleh seluruh  anggota  banjar  dimana  pengantin  pria menjadi anggotanya.
Upacara  perkawinan  yang  dipimpin  oleh sulinggih (pimpinan  dalam  upacara  agama Hindu)  sudah  merupakan  perkawinan  yang  sah, baik dari sudut agama maupun kenegaraan karena disaksikan oleh kepala desa ( prebekel ) dan camat dan  terutama  masyarakat  itu  sendiri.  Demikian kuatnya peranan adat di Bali, walaupun tidak ada ketentuan yang tertulis. Setelah upacara dilakukan di rumah pengantin pria,  harus pula dilakukan di rumah  pengantin  wanita  sehingga  masyarakat  di desa  itu  yakin  bahwa  salah  seorang  wanita  dari tempat  itu  sudah  kawin  dengan  pria  dari  tempat lain.
Berdasarkan  tradisi  atau  hukum  adat  yang berlaku  di  Bali,  disitu  terdapat  empat  sistem perkawinan  yang  dapat  dilakukan,  disamping  itu ada  sistem  perkawinan  yang  dilarang  untuk dipraktekkan  karena  bila  dilakukan  dapat melanggar hak asasi manusia serta dapat diancam hukuman pidana dan perkawinan  yang dilakukan bisa batal demi hukum.
Dihapuskannya  Paswara  tahun  1910  tidak
Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 124
mengubah  cara  berfikir  masyarakat  Hindu  Bali mengenai perkawinan nyerod beda kasta tepatnya asu  pundung yaitu  perkawinan  antara  gadis (wanita)  dari  kasta Brahma  wangsa dengan  laki- laki dari kasta Ksatria . Masyarakat Bali jauh lebih senang  melakukan  perkawinan  intrawangsa daripada perkawinan antarwangsa. Dalam perkembangannya  masih  banyak  kaum  berkasta Brahmana yang tidak dapat menerima perkawinan asu  pundung ini.  Dari  hal  inilah muncul  sebuah  permasalahan  yang  terjadi  di dalam  perkawinan asu  pundung yaitu  bagaimana nasib  para  pelaku  perkawinan asu  pundung ini ketika  harus  bercerai.  Dari  hal  inilah  muncul sebuah  permasalahan  yang  terjadi  di  dalam perkawinan asu  pundung ,  yaitu  bagaimana  nasib para  pelaku  perkawinan asu  pundung ini  ketika harus  bercerai.  Jika  dalam  perkawinan  biasa, seseorang  bercerai  maka  kedua  belah  pihak  akan kembali  ke  rumahnya  masing-masing  namun dalam  perkawinan asu  pundung jika  terjadi perceraian  pihak  perempuan  tidak  dapat  kembali ke griya/rumahnya lagi tapi sebaliknya pihak laki- laki dapat kembali ke rumahnya lagi. Hal ini tentu menimbulkan  masalah  bagi  pihak  perempuan, apalagi yang terkait dengan kedudukan perempuan  tersebut  baik  di  keluarga  asalnya  dan dimasyarakat. Selanjutnya
masalah hak-hak dan perlindungan  warga  negara  tersebut  harus diposisikan  secara  tepat  dalam  kerangka perlindungan HAM tanpa menggangu kedaulatan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  ( Mahfud MD,  2010 ).  Oleh  karena  itu,  pembangunan hukum  harus  dilaksanakan  di  atas  kesadaran hukum  masyarakat  agar  produk  hukum  yang dilahirkan  sesuai  dengan  perilaku  hukum  yang hidup  di  tengah  masyarakat,  pada  gilirannya dapat  mendatangkan  kesejahteraan  hidup  untuk masyarakat.  Menurut  Sudikno  Mertokusumo dalam  ( Ismail,  2006 )  setiap  hukum  yang  lahir dengan  melalui kesadaran  bersama dari masyarakatnya  akan  menjadi  nilai  sosial  yang hidup  di  antara  mereka,  pada  gilirannya  akan menjadi  pedoman  dalam  berperilaku,  yang  dari padanya  dapat  dirumuskan  asas-asas  hukum  dan lebih lanjut akan menjadi dasar perumusan norma hukum.  Dengan  perkataan  lain,  asas  hukum menurunkan  nilai-nilai  kepada  norma  hukum. Selaras  dengan  pandangan  Satjipto  Rahardjo, norma  hukum  adalah  makna  spiritual,  dan  roh dari  hukum  itu  dituangkan  dalam  asas  hukum ( Rahardjo,  2006 ).  Implikasi  dari  asas  hukum mengalirkan roh kepada norma hukum
menyebabkan  aturan  hukum  memiliki  daya penerimaan  (legitimasi).  Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah  aspek  utama  dalam  perumusan  norma hukum.  Fakta  hukum  tersebut  dapat  dipahami dengan  meminjam  model  segi  tiga  pluralisme hukum  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Werner Menski,  yakni  ada  tiga  tipe  pokok  hukum  yang diciptakan  oleh  masyarakat,  negara,  dan  melalui agama/etika/moralitas.  Pada  gilirannya  masing- masing  ketiga  elemen  itu  juga  bersifat  plural, yakni masing-masing elemen mengandung unsur- unsur dari dua elemen lainnya. Pluralisme hukum politik  berusaha  menjadi  cara  alternatif  untuk menyatukan  unsur-unsur  hukum  negara,  etika/ moral/agama,  dan  masyarakat  dalam  rangka mencapai  rasa  keadilan  masyarakat,  dimana hukum  yang  mengakomodasi  unsure  responsif gender,  perempuan  yang  telah  bercerai  dari perkawinan asu  pundung berhak  memperoleh perlindungan  hukum  terkait  perannya  sebagai krama istri di desa adat.
Perkawinan nyerod merupakan salah satu jenis perkawinan  yang  dilegalkan  dalam  perkawinan adat  Bali,  walaupun  dalam  pelaksanaannya perkawinan ini harus dilakukan dengan membawa lari  mempelai  perempuan  dari  rumahnya  secara diam-diam.  Pilihan  jenis  perkawinan  ini  salah satunya  disebabkan  adanya  pengaruh  kasta  yang kuat  dan  ikut  tercampur  dalam  perkawinan  adat Bali.  Istilah  kasta  sendiri  sebenarnya  tidak ditemukan  dalam  ajaran  Agama  Hindu.  Dalam Agama Hindu hanya mengenal istilah warna yang artinya guna dan kama ,  yakni  penggolongan seseorang  berdasarkan  bakat  atau  kemampuan dalam  memilih  pekerjaannya6.  Di  India  sendiri sebagai  tempat  berkembangnya  Agama  Hindu istilah warna juga  dikenal  dan  mengacu  pada bakat  dan  profesi  seseorang.  Bahkan  didalam Bhisama  Sabha  Pandita  Parisada  Hindu  Dharma Indonesia  Pusat  Nomor:  03/Bhisama/Sabha Pandita  Parisada  Pusat/X/2002  di  bagian menimbang  dijelaskan  dengan  sangat  jelas mengenai warna , kasta dan wangsa sebagai berikut: Bahwa Catur Vama adalah ajaran tentang pembagian  tugas  dan  kewajiban  masyarakat berdasarkan guna (bakat) dan karma (kerja) yang sesuai dengan pilihan hidupnya. Bahwa di dalam sejarah  perkembangan  agama  Hindu  telah  terjadi penyimpangann  pengertian  ajaran  tentang  Catur Vama  menjadi  kasta  atau  wangsa  yang berdasarkan  atas  kelahiran  (keturunan/keluarga) seseorang.
Sistem kasta ini dihidupkan oleh Belanda pada
Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 125
tahun  1910,  setelah  berhasil  menaklukan  Bali. Sistem  kasta  itu  dihidupkan  melalui  Konperensi Pemerintahan ( Bestuurconferentie) yang berlangsung di Singaraja pada tanggal 15, 16 dan 17  September  1910.  Notulen  dari  konperensi inilah  yang  kemudian  menjadi  dasar  hukum dilarangnya  perkawinan  beda  kasta.  Perkawinan nyerod  beda  kasta  ini  atau  yang  dikenal  dengan asu pundung alangkahi karang hulu diatur dalam Paswara  Residen  Bali  dan  Lombok  Tahun  1910 yang kemudian diubah dengan beslit Residen Bali dan  Lombok  ttg.  11  April  1927,  No.352,  JI.  C.2 dan  untuk  selanjutnya  hanya  disebut  Paswara 1927.  Di  masa  itu,  larangan  tersebut  berlaku sangat  kuat  dan  ketat  dalam  masyarakat  Bali, disamping karena secara sosiologis masalah kasta memang  sangat  mengakar  dalam  masyarakat, juga  karena  larangan  ini  tertuang  dalam  suatu peraturan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan memaksa.
Perkawinan beda kasta pada masa itu memiliki konsekuensi  hukum  yang  sangat  berat  bagi  yang melaksanakannya  baik  bagi  mempelai  laki-laki maupun  perempuan.  Konsekuensi  hukum  yang dimaksud  dimulai  dari  penurunan  kasta  bagi mempelai  perempuan  sesuai  dengan  kasta mempelai  laki-laki,  hukuman  buang  ke  luar  Bali yang  dikenal  dengan  sebutan selong bagi  kedua mempelai, bahkan sampai hukuman labuh gni dan labuh  batu . Labuh  gni dan labuh  batu ini merupakan  hukuman  mati  yang  dilaksanakan pada waktu itu.
Pembangunan di bidang  hukum  waris melalui pembaharuan  hukum,  kodifikasi  hukum,  serta unifikasi  hukum.  Relevansi  tiga  aspek  di  atas dengan  pembangunan  bidang  hukum  waris  yang mengakomodasi  unsur responsive  gender di tengah sistem kekerabatan patrilineal ( lempeng ke purusa ) pada hakikatnya merupakan tindak lanjut pembenahan  sistem  hukum  nasional  melalui perbaikan  substansi  (materi)  hukum,  struktur (kelembagaan)  hukum,  dan  kultur  (budaya) hukum.  Ketiga  elemen  tersebut  oleh  Friedman disebut  dengan  unsur  sistem  hukum  atau three elements of legal system (Basuki, 2001).
Tahun  1951  merupakan  tahun  yang  sangat monumental  bagi  perkembangan  perkawinan beda kasta. DPRD Bali secara berani menghapus ketentuan  mengenai  perkawinan  terlarang asu pundung  alangkahi  karang  hulu atau  yang dikenal  dengan  perkawinan  beda  kasta.  Melalui paswara  No.11/DPRD  tertanggal  12  Juli  1951, DPRD  Bali  mencabut  paswara  1910  yang
kemudian diubah menjadi beslit Residen Bali dan Lombok  ttg.  11  April  1927,  No.352,  JI.C.2 sepanjang  mengenai asu  pundung  alangkahi karang  hulu .  Dalam  konsideran  paswara  DPRD tersebut  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  kedua jenis perkawinan itu ( asu pundung dan alangkahi karang hulu ) harus dihapus karena tidak sejalan dengan  perubahan-perubahan  yang  menuju  pada satu bangsa, satu bahasa dan satu Negara dan juga perkawinan  terlarang  itu  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  keadaan  zaman.  Dengan  dihapuskannya ketentuan mengenai perkawinan beda kasta, maka seharusnya  upacara  penurunan  kasta/ patiwangi pun  juga  seharusnya  sudah  tidak  dilakukan  lagi. Hal  ini  kemudian  dipertegas  lagi  dalam Keputusan  Pasamuhan  Agung  III  tertanggal  15 Oktober  2010  yang  dikeluarkan  Majelis  Desa Pakraman.  Dalam  Keputusan  Pasamuhan  Agung III  ini  pada  bagian  Bidang  Hukum  Adat dijelaskan mengenai pelaksanaan perkawinan dan perceraian,  yang  di  dalamnya  ditegaskan  bahwa upacara patiwangi tidak  dilaksanakan  lagi  terkait dengan pelaksanaan upacara perkawinan.
Perkawinan  di  Indonesia  baru  diatur  dalam sebuah peraturan perundang-undangan pada tahun 1974  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  hukum perkawinan  di  Indonesia  dibagi  atas  berbagai golongan  warga  negara  dan  berbagai  daerah. Perkawinan  ini  sendiri  tidak  bisa  dilepaskan  dari budaya  yang  berkembang  di  masyarakat,  apalagi sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa  Indonesia terdiri dari berbagai ragam budaya, suku, ras dan agama. Setiap budaya, suku, ras dan agama yang ada  di  Indonesia  memiliki  bentuk  dan  cara tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan. Seperti halnya  perkawinan  dalam  lingkup  hukum  adat secara  umum  di  Indonesia  bukan  hanya  berarti sebagai  perikatan  perdata  saja,  tetapi  juga merupakan  perikatan  adat  dan  sekaligus merupakan kekerabatan dan ketetanggaan.
Perkawinan dalam arti perikatan adat menurut Hilman  Hadikusuma  sendiri  memliki  akibat hukum terhadap hukum  adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah  ada  sejak  sebelum  perkawinan  terjadi, misalnya  dengan  adanya  hubungan  pelamaran yang  merupakan rusun  sanak (hubungan  anak- anak,  bujang  gadis)  dan rasan  tuha (hubungan antara  orang  tua  keluarga  dari  para  calon  suami istri)  ( Hadikusuma,  1977 ).  Setelah  terjadi  ikatan perkawinan  ini  maka  timbullah  hak-hak  dan
Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 126
kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota  keluarga/kerabat)  menurut  hukum  adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara. Pada umumnya  semua  agama  beranggapan  bahwa perkawinan  merupakan  sebuah  hal  yang  sakral yang harus dilakukan dengan memenuhi perintah dan  ajaran  masing-masing  agama.  Menurut Hukum  Hindu,  perkawinan  merupakan  suatu ikatan  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan sebagai  suami  istri  untuk  mengatur  hubungan seks  yang  layak  guna  mendapatkan  keturunan anak  laki-laki  yang  akan  menyelamatkan  arwah orang  tuanya  dari  neraka  Put,  yang  langsungkan dengan  upacara  ritual  menurut  agama  Hindu Weda  Smrti.  Jika  perkawinan  ini  tidak dilangsungkan  dengan  upacara  menurut  hukum Hindu  maka  perkawinan  itu  dianggap  tidak  sah ( Pudja, 1974 ).
Perkawinan  sebagai  sebuah  peristiwa  hukum tentunya akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi  suami  istri  dalam  perkawinan.  Jika  dilihat didalam  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, akibat ini akan timbul dalam berbagai  aspek  dalam  urusan  kerumahtanggaan, seperti  halnya  terkait  hak  dan  kewajiban  suami istri,  harta  bersama  dalam  perkawinan  dan kedudukan  anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  tersebut.  Hak  dan  kewajiban  suami istri  sudah  sangat  jelas  diatur  dalam  Undang- Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan pada Bab IV, mulai dari pasal 30 sampai pasal 34.
Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  jika  dilihat  sudah  mengakomodasi bentuk  keluarga  modern  yang  mana  tidak  lagi kaku  seperti  dalam  halnya  hukum  adat,  seperti suami istri memiliki kedudukan yang sama dalam rumah  tangga.  Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  apa yang terjadi di dalam hukum adat, seringkali kita melihat posisi antara suami istri yang tidak sama. Ada  adat  yang  menentukan  kedudukan  suami yang  lebih  dominan,  juga  ada  adat  yang menentukan kedudukan istri yang lebih dominan. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman, hukum adat pun mulai menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan  yang  ada.  Kedudukan  istri mulai  disejajarkan  dengan  kedudukan  suami sehingga  istri  bukan  hanya  dianggap  pelengkap bagi suami.
Selain  hukum  nasional  dan  hukum  adat, hukum  agama  pun  mempunyai  pandangan terhadap  hak  dan  kewajiban  suami  istri.  Secara garis  besar  semua  agama  berpandangan  bahwa istri harus berbakti pada suami, bisa menghornati
dan  juga  menghargai  suami,  begitu  juga sebaliknya  yang  dilakukan  suami  terhadap  istri. Di dalam agama Hindu, kewajiban suami istri ini diuraikan dalam kitab Manu Dharmasastra (W eda Smrti) bab IX.
Selain  mengenai  hak  dan  kewajiban  suami istri,  harta  bersama  juga  merupakan  akibat  dari perkawinan. Harta bersama ini sendiri merupakan harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan sedangkan  harta  bawaan  dari  suami  istri  masing- masing  baik  sebagai  hadiah  atau  warisan  berada di  bawah  pengusaan  masing-masing  sepanjang para  pihak  menentukan  lain.  Mengenai  harta bersama,  suami  atau  istri  dapat  bertindak  atas persetujuan  kedua  belah  pihak,  sedangkan  harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan perbuatan  hukum  mengenai  harta  bendanya.  Bila perkawinan  putus  karena  perceraian,  maka  harta bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing- masing.  Yang  dimaksud  dengan  hukum  masing- masing ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum  lainnya.  Dalam  hukum  adat pembagian  harta  bersama  apabila  terjadi perceraian dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya,  sehingga  masing-masing  sistem kekerabatan memiliki karakteristik yang berbeda- beda, begitu juga dalam hal hukum agama.
Begitu  juga  dalam  kaitannya  dengan  anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Terkait mengenai kedudukan anak diatur dalam Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan pada  Bab  IX  pasal  42  sampai  pasal  44.  Selain dalam  Undang-Undang  perkawinan,  adat  pun juga  mengatur  mengenai  masalah  anak.  Dalam lingkup  adat,  kedudukan  anak  juga  dipengaruhi oleh  sistem  kekerabatan  yang  di  anut.  Dalam sistem  patrilineal,  anak  laki-laki  merupakan elemen  yang  penting  untuk  meneruskan  garis keturunan  laki-laki.  Hal  ini  sering  kali menyebabkan  apabila  sebuah  keluarga  tidak memiliki  anak  laki-laki  atau  tidak  memiliki  anak sama sekali maka mereka akan mengangkat anak perempuannya berkedudukan sebagai laki-laki (di Bali disebut nyentana ) atau mengangkat anak laki -laki orang lain untuk menjadi penerus keturunan yang kedudukannya sejajar dengan anak sendiri.
Dalam  sistem  matrilineal,  anak  lebih cenderung  menghormati  ibu  dan  mamaknya daripada  ayahnya  sendiri.  Hal  ini  dikarenakan tanggung  jawab  pihak  ibu  lebih  besar  daripada
Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 127
tanggung jawab pihak ayah terhadap kemenakannya. Sedangkan dalam sistem parental yang  merupakan  sistem  kekerabatan  yang  paling banyak  di  Indonesia,  memiliki  karakteristik mengenai  kedudukan  anak  yang  berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh budaya dan agama yang berkembang di daerah tersebut.
Pendekatan  Politik  Kewargaan  Akibat  Hukum Perceraian terhadap
Perempuan Dari

## Perkawinan Asu Pundung
Jika  berbicara  mengenai  perempuan  di  Bali, maka  akan  ada  kesan  bahwa  kedudukan perempuan  di  Bali  dalam  beberapa  hal  hanya dianggap sebaagai pelengkap dalam hubungannya dengan  kedudukan  laki-laki.  Memang  pada  masa dulu,  adat  Bali  masih  kuat  memberlakukan budaya patriarkhisme yaitu  budaya  yang mendudukan  kaum  laki-laki  lebih  dominan  dari kaum  perempuan  ( Wiana  &  Santeri,  1993 ). Dalam  hal  perkawinan,  kedudukan  perempuan dikatakan  sebagai predana dan  kedudukan seorang  laki-laki  adalah  sebagai purusa . Purusa dan pradana memiliki  makna  sebagai  jiwa  dan raga.
Kedudukan  perempuan  yang  lemah  dalam perkawinan  beda  kasta  tidak  sampai  berhenti sampai  disini  saja.  Bila  perempuan  yang melakukan  perkawinan  beda  kasta  ini  bercerai maka kedudukan perempuan ini akan terombang- ambing  tidak  jelas  baik  di  keluarga  maupun  di masyarakat.  Dalam  hal  perkawinan  beda  kasta, perceraian  yang  terjadi  akan  menimbulkan dampak  yang  sangat  besar  bagi  kedudukan perempuannya.  Pada  masa  paswara  1910  sampai dengan dirubah menjadi paswara 1927 kedudukan perempuan  yang  melakukan  perceraian  sangatlah memprihatinkan.  Pada  masa  paswara  1910  dan paswara  1927,  perempuan  yang  melakukan perkawinan  beda  kasta  harus  melakukan  upacara patiwangi yang  merupakan  upacara  untuk menurunkan  gelar  perempuan  triwangsa  tersebut menjadi  sederajat  dengan  suaminya.  Upacara patiwangi ini menyebabkan perempuan triwangsa akan  kehilangan  gelarnya  sehingga  tidak  berhak lagi  menggunakan  nama  yang  berisi  gelar triwangsa tersebut.
Dengan kehilangan gelarnya sebagai triwangsa maka  perempuan  ini  tidak  bisa  balik  lagi  ke keluarga  asalnya  sehingga  apabila  terjadi perceraian  perempuan  ini  akan  terlantar  karena tidak bisa tinggal di rumah mantan suaminya dan tidak  bisa  kembali  ke  rumah  asalnya  atau  biasa disebut ngutang  raga atau ngumbang .  Maka
daripada  itu  pada  masa  tersebut  jarang  ada perempuan  yang  melakukan  perkawinan  beda kasta  memutuskan  untuk  bercerai.  Diperlakukan seburuk  dan  sekasar  apapun  perempuan  ini  akan tetap  bertahan  dikarenakan  jika  perempuan  ini bercerai  maka  dia  akan  terlantar.  Dengan terlantarnya  perempuan  ini  maka  dia  akan kehilangan segala bentuk hak dan kewajibannya.
Tahun  1951  setelah  dicabutnya  paswara  1927 mengenai asu  pundung  alangkahi  karang  hulu , menyebabkan  perkawinan  beda  kasta  tidak dilarang  untuk  dilakukan  dan  upacara patiwangi tidak dilaksanakan lagi. Dengan tidak dilaksanakannya  lagi  upacara patiwangi maka perempuan  yang  akan  melakukan  perkawinan beda  kasta  tidak  perlu  kehilangan  kastanya.  Hal ini  menjadi  sangat  berarti  bagi  perempuan triwangsa  yang  melakukan  perkawinan  beda kasta,  karena  apabila  terjadi  perceraian  maka mereka  masih  bisa  kembali  ke  rumah  asalnya karena  masih  menyandang  gelar  triwangsa tersebut dan kedudukan perempuan triwangsa ini pun masih diterima sebagai bagian dari keluarga. Kedudukan  yang  dimaksud  disini  adalah  terkait hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  perempuan triwangsa  ini.  Secara  umum  dapat  dikatakan kewajiban  ( swadharma )  ini  meliputi  aktivitas keagamaan  sesuai  dengan  ajaran  agama  Hindu dan  tempat  suci  ( parahyangan )  baik  dalam keluarga  maupun  masyarakat,  kewajiban  yang berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan ( pawongan )  baik  bagi  keluarga  sendiri  maupun masyarakat dan kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas memelihara lingkungan alam ( palemahan )  baik  untuk  kepentingan  keluarga maupun  masyarakat.  Terkait  dengan  hak-haknya ( swadharma ) ada hubungannya dengan penerusan  harta  kekayaan  keluarga  dan  leluhur serta  pemanfaatan  fasilitas  miliki  desa  pakraman seperti  tanah  desa,  tempat  suci,  kuburan  ( setra ) ( Windia  &  Sudantra,  2006 ).  Dengan  kembalinya perempuan  triwangsa  ini  kerumah,  maka  tidak ada  lagi  yang  namanya  perempuan  terlantar sebagai akibat perceraian beda kasta.
Kedudukan  perempuan  setelah  terjadinya perceraian  dari  perkawinan  beda  kasta  kemudian lebih diperjelas lagi dalam Keputusan Pasamuhan Agung  III  yang  dikeluarkan  Majelis  Desa Pakraman  pada  tahun  2010.  Akibat  perceraian terhadap kedudukan perempuan menurut Keputusan  Pasamuhan  Agung  III  ini  pihak perempuan  triwangsa  yang  bercerai  dari perkawinan  beda  kasta  akan  kembali  ke  rumah asalnya  dengan  status mulih  deha (kembali
Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 128
gadis).  Dengan  kembali  berstatus mulih  deha , maka swadharma dan swadikara di  rumah  orang tuanya akan kembali sebagaimana ketika ia masih belum  kawin19.  Dalam  hal  ini  keluarga perempuan  triwangsa  tersebut  harus  mau menerima kembali hadirnya perempuan triwangsa ini ke rumah, walaupun memang tidak ada aturan yang  memberikan  sanksi  jika  keluarga  tersebut tidak  mau  menerima  kembali  kehadiran perempuan  triwangsa  tersebut.  Terkait  dengan harta  bersama  atau  harta gunakaya akan  dibagi sama  rata  dengan  prinsip pedum  pada .  Hal  ini tentu  berbeda  dengan  pembagian  harta gunakaya pada  zaman  dulu,  dimana  hanya  pihak  laki-laki yang  diuntungkan  dalam  pembagian  harta bersama  ini.  Namun  sekarang  pembagian  harta guna kaya harus dibagi sama rata diantara kedua belah pihak.
Mengenai  pengasuhan  anak  pada  masa sekarang  ini  atau  setelah  keluarnya  Keputusan Pasamuhan Agung III ini sudah dianggap mampu menghargai  posisi  seorang  perempuan  sebagai ibu. Pada masa lalu, pengasuhan anak adalah hak dan  tanggung  jawab  keluarga  dari  bapaknya, karena didasarkan atas sistem patrilineal. Dengan adanya  perceraian  maka  seorang  ibu  tidak  punya lagi  hubungan  hukum  dengan  anaknya.  Namun Setelah  adanya  keputusan  Pasamuhan  Agung  III maka  setelah  perceraian,  anak  yang  dilahirkan dapat  diasuh  oleh  ibunya,  tanpa  memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa , dan oleh karena itu  anak  tersebut  mendapat  jaminan  hidup  dari pihak purusa.

## IV.  SIMPULAN
Pendekatan  politik  kewargaan  sebagai  dasar pertimbangan  kajian  terhadap  Perkawinan  Hindu seperti Asu  Pundun g  dalam  menelaah  relasi hubungan  dan  akibat  hukum  bagi  perempuan yang mengalami perceraian dari perkawinan Asu Pundun g.  Perlindungan  hukum  bagi  perempuan Bali  yang  mengaami  perceraian  dan mulih  deha akibat perceraian perkawinan asu pundung secara filosofis  mencerminkan  keadilan  substantif. Secara  yuridis  pemberian  jaminan  hak  bagi perempuan sesuai dengan hak asasi manusia yang mengamatkan  kesetaraan.  Secara  sosiologis, persamaan  kedudukan  antara  laki-laki  dan perempuan  sudah  sesuai  dengan  perkembangan zaman.  Kedudukan  perempuan  triwangsa  setelah terjadinya  perceraian  dari  perkawinan  beda  kasta harus  di  bagi  menjadi  beberapa  periode  masa. Pada  masa  tahun  1910  sampai  sebelum  tahun
1951,  perempuan  triwangsa  yang  melakukan perceraian  akan  menjadi  perempuan  terlantar dikarena  dia  harus  keluar  dari  rumah  suaminya dan  tidak  bisa  kembali  kerumahnya  sehingga kedudukan  perempuan  tersebut  di  keluarga  dan masyarakat  tidak  dianggap.  Pada  masa  tahun 1951 setelah paswara 1910/1927 dicabut, upacara patiwangi juga  tidak  dilakukan  lagi  sehingga perempuan triwangsa yang melakukan perkawinan  beda  kasta  tidak  akan  kehilangan gelarnya.  Dengan  tidak  hilangnya  gelar  tersebut, maka  perempuan  ini  bisa  kembali  ke  rumah asalnya  jika  bercerai  nanti  dan  akan  kembali memiliki swadharma dan swadikara seperti sebelum menikah. Pada masa tahun 2010 dengan keluarnya Keputusan Pasamuhan Agung III maka kedudukan  perempuan  triwangsa  setelah  bercerai dari perkawinan beda kasta akan dapat kembali ke rumah  asalnya,  diikuti  dengan  hak  atas  harta bersama  dan  juga  hak  asuh  anak.  Keputusan Pasamuhan  Agung  III  merupakan  tindak  lanjut dari paswara DPRD Bali tahun 1951.
Hasil  penelitian  ini  seyogyanya  dapat memecahkan  permasalahan  terkait  dengan jaminan  perlindungan  hukum  negara  terhadap warga  negara  yaitu  perempuan  Bali  berkenaan akibat  hukum  perceraian  dari  perkawinan Asu Pundung .  Sebagai  bahan  input  bagi  pemangku kebijakan  termasuk  legal  drafter  tentang  unsure responsive  gender  bagi  perempuan  dalam kesatuan masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat  umum  dan  khusus  yaitu  kesatuan masyarakat  hukum  adat  ,  hasil  studi  ini  dapat memberikan  perlindungan  hukum  baik  terhadap penyelesaian  apabila  terjadinya  konflik  norma, sekaligus  pemulihan  yang  tidak  teratur  menjadi harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  J.  (2006). Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata Negara Jilid ll . Jakarta: Konstitusi Pers . Atmaja, J. (2008). Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada  Masyarakat  Bali .  Denpasar:  Udayana University Press . Basuki, W. (2001). Hukum Amerika: Sebuah Pegantar . Jakarta: PT Tatanusa.
Delanty,  G.  (2000). Citizhenship  in  a  Global  Age: Society,  Culture,  Politics .  Buckingham:  Open University Press . Hadikusuma,  H.  (1977). Hukum  Perkawinan  Adat . Bandung: Alumni.
Hanum,  F.  (2005). Fenomena  Pendidikan  Multikural pada  Mahasiswa  Aktivis  UNY .  Yogyakarta:
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta .

## Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 129
Hiariej,  E.,  &  Stokke,  K.  (2018). Politik  Kewargaan Indonesia .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia . Isin,  E.  F.,  &  Turner,  B.  S.  (2002). Handbook  of Citizenship  Studies .  SAGE  Publications. Retrieved  from  https://uk.sagepub.com/en-gb/ eur/handbook-of-citizenship-studies/ book210767 Ismail,  N.  (2006). Perkembangan  hukum  pertanahan Indonesia:  Suatu  pendekatan  ekonomi-politik . Electronic Theses & Dissertation (ETD) Gadjah Mada  University.  Retrieved  from  http:// etd.repository.ugm.ac.id/index.php? mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail& act=view&typ=html&buku_id=31580 Mahfud MD, M. (2010). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu . Jakarta: Rajawali Press. Manan,  B.  (2003). Teori  dan  Politik  Konstitusi . Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia . Marhaendra,  G.  W.  A.  (2016). Politik  Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum  Adat  dengan  Peraturan  Daerah . Denpasar: Percetakan Bali .
Marhaendra,  G.  W.  A.  (2019). Rekonstruksi  Relasi Negara Dan Warga Negara (Narasi Pengantar Kuliah  Hukum  Penyelenggaraan  Negara Program Doktor Ilmu Hukum) . Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
Nurbani, E. S., & Sidik, S, H. (2013). Penerapan Teori Hukum  dalam  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Pudja,  G.  (1974). Pengantar  tentang  Perkawinan menurut Hukum Hindu (didasarkan Manusmriti) .  Jakarta:  Dirjen  Bimas  Hindu  & Budha Depag.
Rahardjo,  S.  (2006). Membedah  Hukum  Progresif . Jakarta: Kompas Media Nusantara. Sudharta,  T.  R.  (1997). Manusia  Hindu  dari Kandungan  sampai  Perkawinan .  Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
Wiana,  K., & Santeri, R. (1993). Kasta dalam Hindu: Kesalahpahaman  berabad-abad .  Denpasar: Yayasan Dharma Naradhaayana . Windia,  W.  P.,  &  Sudantra,  K.  (2006). Pengantar Hukum  Adat  Bali .  Denpasar:  Lembaga Dokumentai  dan  Publikasi  Fakultas  Hukum Universitas Udayana.
Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 130