Studi  Derajat  Partisipasi  dan  Literasi  Anggaran  Kelompok  Rentan dalam Pengelolaan Pembangunan Desa
Rahmad Hidayat 1 , Muhammad Sauki 2
Universitas Mbojo Bima, Jl. Piere Tendean Mande II, Kota Bima, 84119 Corresponding Author: rahidsmart@gmail.com

## PENDAHULUAN
UUDesa  diterbitkan  untuk  menjadi  pedoman  bertindak  dan  panduan  pengembangan relasi  sinergis  antara  Pemerintahan  Desa  dengan  warga  dalam  pengelolaan  pembangunan. Regulasi ini pun menghendaki pemegang kuasa di desa bersikap lebih responsif terhadap aspirasi seluruh  elemen  warga,  terutama kelompok  rentan,  sekaligus  transparan  dan akuntabel  dalam mengelola  pembangunan  desa.  Akuntabilitas  publik  pada  diri  Pemerintahan  Desa  diharapkan dapat tercipta secara bersamaan dengan semakin terbukanya kesempatan luas bagi warga untuk berpartisipasi  dalam  siklus  perencanaan-penganggaran  desa,  sebab  partisipasi  warga  dapat
Journal of Governance and Local
Politics (JGLP) Vol. 4 No. 2 Page 001-500  November 2022 ISSN 1684-9992 Keyword: Exclusion; Participation;
Technocracy.
Kata Kunci:
Eksklusi; Partisipasi; Teknokrasi.
Abstract: Law No. 6/2014 on Village is an accommodative regulation towards the community  interests  through  the  democratization  of  collective  decision-making supported  by  village  independence  and  consolidation  of  village  development. Intertwined with this argument, the high or low  levels of citizen participation in collective decision-making forums regarding development planning and budgeting organized by the village government, both on an invitation-based basis and on their initiative, of course, reflect the degree of their budget literacy. This type of research is  qualitative  with  a  descriptive  approach  that  aims  to  describe  the  degree  of participation  and  budget  literacy  of  the  village's  vulnerable  groups  in  the development management cycle, especially in planning and budgeting forums that take place every year in the form of Musdes RKPDesa and APBDesa, where several poor people, women, and persons with disabilities who positioned as informants. The results  of  the  study  confirm  the  fact  that  participants  in  the  regular  citizenship forum that takes place every year  in Waduruka Village, Langgudu District, Bima
Regency,  West  Nusa  Tenggara  Province  are  still  dominated  by  high-level  power holders  so  that  the  bias  predicate  of  elite  interests  remains  attached  to  the development  planning  and  budgeting  process  because  it  involves  minimally vulnerable groups and still interpreted as a technocratic process that does not have to include elements of society in it.
Abstrak: Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (UUDesa)  adalah regulasi  akomodatif  terhadap  kepentingan  masyarakat  melalui  demokratisasi pengambilan  keputusan  kolektif  yang  ditunjang  oleh  kemandirian  desa  dan konsolidasi  pembangunan  desa.  Berkelindan  dengan  hal  itu,  tinggi-rendahnya level  partisipasi  warga  dalam  forum  pengambilan  keputusan  kolektif  perihal perencanaan dan penganggaran pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa, baik berbasis undangan maupun prakarsa sendiri, tentu saja merefleksikan derajat literasi anggaran pada diri mereka. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  yang  bertujuan  mendeskripsikan  derajat partisipasi  dan  literasi  anggaran  unsur  kelompok  rentan  desa  dalam  siklus pengelolaan  pembangunan,  terutama  pada  forum  perencanaan  dan penganggaran  yang  berlangsung  setiap  tahun  berupa  Musdes  RKPDesa  dan APBDesa, di mana sejumlah warga miskin, perempuan, dan difabel diposisikan sebagai  informan.  Hasil  penelitian  menegaskan  kenyataan  bahwa  partisipan forum  kewargaan  reguler  yang  berlangsung  tiap  tahun  di  Desa  Waduruka Kecamatan  Langgudu  Kabupaten  Bima  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  masih didominasi para pemegang kuasa level tinggi sehingga predikat bias kepentingan elit  tetap  melekat  pada  proses  perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan karena minim pelibatan kelompok rentan serta masih dimaknai sebagai proses teknokratis yang tidak harus mencakupkan unsur masyarakat di dalamnya.
memotivasi  akuntabilitas  pemerintah  dengan  memberikan  beberapa  masukan  yang memungkinkan pemerintah untuk terhubung serta merespon kebutuhan dan preferensi warga. Partisipasi warga juga meruntuhkan sikap ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang selama ini menonjol (Shah & Shen, 2007). Sebagai warga negara yang memberikan informasi real-time dan  akurat,  mereka  berpartisipasi  dan  memproduksi  informasi  bersama  untuk  pemerintah mereka sebagai mitranya (Thomas, 2012). Dengan kata lain, UUDesa menjadi pedoman untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel. Sementara di  sisi  masyarakat,  regulasi  ini  bertujuan  mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi masyarakat  untuk  mengembangkan  potensi  dan  aset  desa  demi  perwujudan  kesejahteraan bersama. Kedua tujuan tersebut memerlukan prasyarat adanya hubungan yang dinamis antara pemerintahan  responsif  dengan  masyarakat  yang  aktif  (Hidayat,  Hendra,  &  Iptidaiyah,  2019). Indikator  penting  responsivitas  Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) terhadap kebutuhan prioritas warga selalu mengarah pada terakomodir atau tidaknya kebutuhan itu dalam dokumen perencanaan-penganggaran desa berupa RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.
Di semua level pemerintahan, akuntabilitas publik tidak akan tercipta begitu saja sebagai sesuatu  yang taken-for-granted .  Prinsip  tersebut  mampu  terwujud  jika  pemerintah berkarakteristik akuntabel, transparan, terkendali, dan tanggap. Tanpa akuntabilitas, ada ruang untuk  penyalahgunaan  kekuasaan,  korupsi  dan  totalitarianisme  (Loozekoot  &  Dijkstra,  2017: 807).  Transparansi  menjadi  syarat  esensial  bagi  akuntabilitas  organisasi  publik,  yang mencerminkan  ketersediaan  dan aksesibilitas  informasi  relevan  tentang  fungsi  pemerintahan. Terdapat  dua  komponen  penting  untuk  pengembangan  transparansi  berupa  (1)  ketersediaan informasi publik, yang  berhubungan dengan isu konten; dan (2) aksesibilitas informasi publik, berkaitan  dengan  masalah  metode  atau  prosedur  dalam  memperoleh  konten  yang  relevan dengan  kepentingan  publik.  Aksesibilitas  informasi  publik  membutuhkan  kemampuan masyarakat  yang  memadai  untuk  menemukan,  memahami,  dan  menggunakan  informasi  yang mereka  butuhkan — dengan  kata  lain,  memerlukan  tingkat  literasi  informasi  publik  tertentu (Gerring & Thacker, 2004).
Secara khusus, isu partisipasi warga dalam tahap penganggaran pembangunan diistilahkan sebagai participatory budgeting . Konsep ini merefleksikan pentingnya peran warga negara dalam proses  anggaran  karena  pemerintah  perlu  memastikan  keinginan,  kebutuhan,  dan  keinginan demos dalam  demokrasi  agar  dapat  mewakili  mereka  secara  akurat  (Franklin,  Ho,  &  Ebdon, 2009).  Penganggaran  partisipatoris  adalah  proses  pengambilan  keputusan  selama  setahun  di mana  warga  bernegosiasi  di  antara  mereka  sendiri  dan  dengan  pejabat  pemerintah  dalam pertemuan  terorganisir  mengenai  alokasi  belanja  untuk  semua  program  pembangunan  yang telah dirumuskan sebelumnya (Baiocchi , 2013). Partisipasi warga dalam proses  penganggaran telah dilihat sebagai cara mendidik warga tentang anggaran, meningkatkan komunikasi dua arah dengan pemerintah, menginformasikan pengambilan keputusan, mendapatkan dukungan untuk proposal anggaran, menciptakan rasa kebersamaan, dan meningkatkan kepercayaan (Franklin, Ho, & Ebdon, 2009).
Meskipun anggaran sering dilihat sebagai dokumen teknis yang paling baik ditangani oleh pejabat  dan  administrator,  keterlibatan  publik  dalam  proses  penganggaran  semakin  dilihat sebagai  cara  penting  untuk  membantu  masyarakat  memahami  kemungkinan  dan  kendala pemerintahan lokal (Nylen, 2013). Dalam situasi dan desain yang tepat, warga yang peduli dan berpengetahuan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses  penganggaran. Partisipasi warga  berpotensi  mengubah  budaya  pemerintahan  berbasis  komando  dan  kontrol  ketat  yang senyatanya  tidak  efisien.  Pergeseran  fokus  menuju  struktur  partisipatif  yang  melibatkan  dan memberdayakan warga juga dapat mengarah pada keberhasilan lebih besar dalam penyediaan layanan pemerintah (Clark & Guzman, 2017: 949).
Akuntabilitas  pemerintahan  desa  dapat  tersemai  melalui  pengelolaan  dan  pemanfaatan sebaik-baiknya anggaran desa untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus  mengelola  dan  mendistribusikan  keuangan  beserta  aset  desa  kepada  warga  berbasis proses penganggaran yang berlangsung transparan dan akuntabel. Lembaga pemerintahan level desa  berkewajiban  melaporkan,  menjelaskan,  serta  mempertanggungjawabkan  segala

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 1, Mei 2023
tindakannya  kepada  masyarakat.  Tinggi-rendahnya  level  partisipasi  warga  dalam  forum pengambilan  keputusan  kolektif  perihal  penganggaran  pembangunan  yang  diselenggarakan pemerintah  desa,  baik  berbasis  undangan  maupun  prakarsa,  mencerminkan  derajat  literasi anggaran  yang  mereka  miliki,  sebab  literasi  anggaran  adalah  kemampuan  membaca, menguraikan,  serta  memahami  anggaran  publik  untuk  mengaktifkan  dan  meningkatkan partisipasi  warga  yang  signifikan  dalam  proses  penganggaran,  melibatkan  pemahaman  teknis tentang anggaran publik dan kemampuan mereka untuk terlibat dalam proses tersebut.
Konsep  literasi  anggaran  memuat  dua  komponen  utama  yakni  (1)  pemahaman  teknis anggaran  publik,  termasuk  keakraban  dengan  pengeluaran  pemerintah,  tarif  pajak,  dan  utang publik;  dan  (2)  kemampuan  untuk  terlibat  dalam  proses  penganggaran,  termasuk  memiliki pengetahuan praktis tentang masalah sehari-hari seperti pengajuan pajak dan akses ke manfaat sosial  serta  pemahaman  dasar  tentang  implikasi  ekonomi,  sosial,  dan  politik  dari  kebijakan anggaran,  para  pemangku  kepentingan  terlibat,  dan  kapan  serta  bagaimana  memberikan masukan selama siklus anggaran tahunan (Masud et al., 2017). Sehubungan dengan itu, riset ini bertujuan  menelusuri  derajat  partisipasi  dan  literasi  anggaran  unsur  kelompok  rentan  desa dalam siklus pengelolaan pembangunan, terutama pada tahap perencanaan dan penganggaran yang  berlangsung  setiap  tahun  dalam  bentuk  Musyawarah  Desa  (Musdes)  RKPDesa  dan APBDesa.
Ketertarikan  peneliti  untuk  mendalami  tinggi-rendahnya  level  literasi  anggaran  dan partisipasi  warga  dalam  forum  pengambilan  keputusan  kolektif  perihal  perencanaan  dan penganggaran pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa adalah dilatari oleh faktor bahwa  di  Desa  Waduruka  telah  terjadi  kasus  maladministrasi  terburuk  berupa  kolusi penggelapan anggaran oleh Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara yang merugikan negara lebih dari Rp. 550 Juta. Kasus ini dimuat pemberitaannya di berbagai media-massa regional dan vonis pengadilan dengan hukuman variatif pun telah dijatuhkan kepada para pelaku yang terlibat.

## METODE PENELITIAN
Studi ini didesain sebagai penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif guna mencermati  tinggi-rendahnya  level  partisipasi  warga  dalam  forum  pengambilan  keputusan kolektif perihal perencanaan dan penganggaran pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa, baik berbasis undangan maupun prakarsa sendiri, karena partisipasi warga dalam forum semacam  ini  merefleksikan  derajat  literasi  anggaran  pada  diri  mereka.  Penelitian  deskriptif bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  akurat  dan  sistematis  suatu  populasi,  situasi  atau fenomena  dalam  rangka  menjawab  pertanyaan  apa,  di  mana,  kapan  dan  bagaimana,  bukan beririsan  dengan  pertanyaan  mengapa.  Desain  penelitian  deskriptif  dapat  menggunakan berbagai  metode  penelitian  untuk  menyelidiki  satu  atau  lebih  variabel  ( McCombes,  2022) . Subyek  yang  diposisikan  sebagai  informan  dalam  riset  adalah  sejumlah  warga  miskin, perempuan, dan difabel di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dipilih melalui teknik purposive sampling . Observasi dan interaksi langsung dengan para informan melalui indepth Interview digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam difokuskan pada ihwal literasi anggaran dan  tingkat partisipasi warga dalam forum kewarganegaraan reguler. Merujuk pada hasil indepth Interview , data mining akan  ditindaklanjuti  dengan Focus  Group  Discussion melibatkan  seluruh  informan  yang dimaksudkan untuk menggali dan mengklarifikasi temuan yang dilakukan baik melalui proses wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen untuk menyimpulkan temuan inti. Data dan informasi juga akan digali perihal hambatan struktural, fisik, dan sosial yang dihadapi kelompok marjinal saat mengakses informasi  publik dan keterlibatan mereka dalam forum pengambilan keputusan desa. Analisis data penelitian kemudian dilakukan melalui mekanisme: setelah data temuan lapangan dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, karena validitas analisis data harus didukung sepenuhnya dengan penyajian data yang cukup terfokus. Sehingga seluruh  data  dapat  diamati  di  suatu  lokasi  tertentu  dan  secara  sistematis  disusun  untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Dengan demikian, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

## HASIL DAN DISKUSI
Partisipasi  warga  dan akuntabilitas  organisasi  pemerintah  menjadi  syarat  prinsipil  yang harus  berjalan  beriringan  dalam  tata  kelola  pembangunan  desa  untuk  akselerasi  perwujudan kesejahteraan  masyarakat.  Pelibatan  dan  partisipasi  aktif  warga  dalam  forum  penganggaran sangat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran tentang anggaran, peningkatan komunikasi dua- arah dengan pemerintah desa, diseminasi informasi pengambilan keputusan, perolehan dukungan untuk proposal anggaran, penciptaan rasa kebersamaan, dan peningkatan trust kepada organisasi publik.  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dapat  tersemai  melalui  pemanfaatan  sebaik-baiknya anggaran  desa  untuk  kemakmuran  masyarakat  dengan  cara  mengelola  dan  mendistribusikan keuangan  beserta  aset  desa  kepada  warga  berbasis  proses  penganggaran  yang  berlangsung transparan dan akuntabel.
Ada tiga alasan utama untuk melibatkan warga dalam proses penganggaran: (1) warga akan lebih  memahami  keputusan  alokasi  sumberdaya,  (2)  pejabat  publik  mempelajari  preferensi warga, dan (3) warga meninjau akuntabilitas pejabat publik (Franklin & Ebdon, 2007). Masukan warga sangat penting pada tahap awal dan akhir proses  penganggaran. Masukan warga selama proses  tersebut  berkonsekuensi  positif  bagi  efektivitas  organisasi  yang  lebih  besar,  namun efeknya  sebagian  besar  didorong  oleh  proses  di  kedua  tahap  itu.  Masukan  warga  yang dikumpulkan  selama  tahap  berbagi  informasi  dan  penilaian  program  memiliki  dampak  positif lebih  besar  pada  hasil  lembaga  daripada  masukan  yang  dikumpulkan  pada  tahap  pembahasan anggaran  atau  keputusan  anggaran.  Ini  berarti  bahwa  melibatkan  warga  negara  ketika menetapkan  prioritas  anggaran  dapat  membantu  pelaksanaan  peran  lembaga-lembaga pemerintah agar lebih sesuai dengan preferensi konstituen mereka. Warga mungkin berguna tidak hanya sebagai konsultan pada tahap awal tetapi juga sebagai hakim ketika menilai hasil kinerja lembaga.  Temuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  waktu  masukan  warga  dalam  proses penganggaran memang mempengaruhi efektivitas lembaga (Guo & Neshkova, 2012: 332).
Masalah  umum  yang  melekat  pada  partisipasi  warga  dalam  proses  penganggaran  dan pengelolaan  keuangan  yang  membatasi  akses  sekaligus  menghalangi  orientasi  mereka,  dapat meliputi  (1)  warga  umumnya  tidak  diberdayakan  untuk  berpartisipasi,  bahkan  ketika mekanisme partisipatif tersedia. Warga umumnya kurang mendapat informasi tentang cara kerja proses,  agenda  pertemuan  publik,  dan  varian  alokasi  anggaran  yang  sebenarnya  dibahas;  (2) mekanisme partisipatif cenderung cacat secara struktural. Mekanisme seperti pertemuan publik, mekanisme yang paling sering digunakan, biasanya diiklankan dengan buruk, diadakan secara tidak teratur, dan dikelola sedemikian rupa untuk membatasi masukan masyarakat. Mekanisme itu  juga  diadakan  sebagai  acara  yang  terpisah  dari  proses  penganggaran  formal,  alias  hanya diperkenalkan  sebagai  tambahan  atau  acara  terkait,  bukan  bagian  intrinsik  dari  proses;  (3) produk  partisipasi  umumnya  sulit  diidentifikasi  dan  umumnya  diabaikan  oleh  para  pembuat anggaran  dan  manajer  keuangan;  dan  (4)  bahkan  ketika  warga  negara  terlibat  dalam mengembangkan  proposal  anggaran  di  dua  tahap  pertama,  kurangnya  akses  atau  pengaruh warga di tiga tahap lainnya secara fatal membatasi nilai kontribusi mereka. Tidak ada cara untuk memastikan bahwa produk partisipatif dianggap serius dalam pengambilan keputusan anggaran, pelaksanaan dan pemantauan, serta evaluasi (Andrews & Shah, 2005: 186-187).
Masalah umum partisipasi publik di atas juga menjadi kendala dan tantangan yang dialami warga desa locus riset ketika hendak melibatkan diri atau dilibatkan dalam proses perencanaan- penganggaran  pembangunan.  Terlebih  lagi,  tidak  semua  warga  memiliki  pengetahuan  tentang konten  dokumen  anggaran  sekaligus  minim  perhatian  dan  kesadaran  untuk  mempengaruhi proses  penganggaran  yang  berlangsung  di  desanya.  Terdapat  sejumlah  fakta  miris  yang merefleksikan  “rupa  buruk”  akuntabilitas  publik  Pemerintahan  Desa  Waduruka  diser tai rendahnya level partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan desa yakni (1) pemerintah Desa  bersifat  tertutup  terhadap  warganya  sehingga  responsivitasnya  terbilang  sangat  lemah dalam merespon permasalahan masyarakat, (2) tidak ada saluran komunikasi yang lancar dan terbuka  antara Pemerintah  Desa  dan  Masyarakat,  dan  (3)  arena  yang  sangat  terbatas  sebagai
Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 1, Mei 2023
wadah artikulasi masyarakat pun tidak cukup banyak, sehingga melahirkan distrust masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Desa.
Proses perencanaan merupakan salah satu wujud konkret model deliberative democracy di Desa,  di  mana  warga  memiliki  kesempatan  untuk  berkumpul  dan  berbincang  secara  setara dengan elit desa, merumuskan program pembangunan yang menjadi kebutuhan  desa, berbasis pada  potensi  dan  persoalan  yang  ada.  Kontradiktif  dengan  prinsip  ini,  temuan  lapangan mengkonfirmasi  bahwa  tahapan  perencanaan  pembangunan  desa locus riset  justru  bias kepentingan elit sekaligus abai terhadap kebutuhan prioritas kelompok marjinal. “Sama halnya dengan  warga  miskin  lainnya  di  sini,  saya  juga  tidak  pernah  diundang  untuk  mengikuti pertemuan di Dusun  maupun  di Desa yang menyebabkan saya tidak tahu apa-apa tentang isu pembangunan desa” (Wawancara dengan Siti Aisyah, Mantan Buruh Migran, pada 22 September 2022). Data ini menegaskan ketiadaan partisipasi dan ketidaktahuan unsur kelompok marjinal tertentu perihal agenda pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan desa.
Predikat  bias kepentingan  elit  yang  melekat  pada  proses  perencanaan  pembangunan  di Desa  Waduruka  memuat  kondisi  miris  bahwa  peserta  Musdus,  Musdes  dan  Musrenbangdes hanya dihadiri oleh para  tokoh elit yang berasal dari kelas atas dan  menengah Desa sehingga minim keterwakilan kelompok marjinal di dalamnya yang mengakibatkan keputusan-keputusan pr ogram  pembangunan  tidak  banyak  menyasar  kebutuhan  kelas  bawah.  “Kami  tidak  pernah mengetahui kapan ada Musrenbangdes serta bagaimana prosesnya, karena memang selama ini tidak  pernah  dilibatkan”  (Wawancara  dengan  Andika,  Difabel,  pada  14 Oktober  2022). Pemerintah Desa belum memiliki perspektif kuat tentang substansi perencanaan pembangunan yang bersifat akomodatif dan memihak kepentingan semua pihak. Partisipan forum kewargaan reguler  yang  berlangsung  tiap  tahun  di  sana  masih  didominasi  elit  desa  yang  cenderung menghasilkan  keputusan  yang  bias  kebutuhan  mereka  saja.  Isu-isu  sektoral  terkait  sosial- ekonomi  tidak  mendapat  porsi  yang  adil  di  dalam  dokumen  perencanaan.  Rumusan  program pembangunan  desa  lebih  berorientasi  pada  kepentingan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa dan pembangunan fisik semata.
Sementara itu, tahapan penganggaran pembangunan sebenarnya hanya menindaklanjuti proses  perencanaan  saja.  Ketika  proses  perencanaan  sudah  minim  perspektif  untuk  berpihak pada kelompok marjinal, maka dapat dipastikan bahwa penganggaran akan memiliki wajah yang sama.  “Kami  hanya  membahas  APBDesa  bersama  Pemerintah  Desa.  Tahapan  ini  adalah kewenangan mutlak eksekutif dan legislatif saja, tidak harus mengundang warga” (Wawancara dengan Ahmad Landa, Sekretaris BPD, pada 20 Oktober 2022). Proses penganggaran di desa locus riset  masih  menjadi  domain  dominatif  unsur  Pemerintahan  Desa  atau  berlangsung  eksklusif sehingga akses informasi masyarakat terhadap proses penganggaran masih tertutup. “Jika dalam musyawarah  perencanaan  pembangunan  saja  kami  tidak  dilibatkan,  apalagi  dalam  forum penganggarannya” (Wawancara dengan Amar, Petani Jagung, pada 22 Oktober 2022). Tahapan penganggaran  masih  menjadi  ranah  Pemerintah  Desa  dan  BPD  semata,  belum  melibatkan masyarakat.  Selama  proses  penganggaran,  warga  sama  sekali  tidak  terlibat,  karena  proses penganggaran dimaknai sebagai proses teknokratis tanpa ada kewajiban melibatkan masyarakat.
Aspirasi  warga  mesti  dirumuskan  oleh  Pemerintahan  Desa  sebagai  bagian  tidak terpisahkan dari agenda-agenda lain pembangunan desa, terutama ditempatkan dalam domain pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tidak sebatas pada ranah tersebut, Pemerintahan  Desa  kemudian  juga  bersedia  mengalokasikan  sejumlah  dana  dalam  dokumen penganggaran  untuk  realisasi  pemenuhan  kepentingan  mendasar  unsur  penting  lain  di  desa. Pemerintah harus bersikap responsif dan efisien  serta memastikan pemerintahan yang efektif adalah tugas pejabat terpilih dan warga negara (Cleveland, dikutip Ebdon & Franklin, 2006: 437). Pemerintah harus berkenan menyediakan ruang partisipasi sebanyak yang warga ingin berikan karena mereka cenderung tidak berpartisipasi jika lingkungan politik tidak positif dan enggan menerima masukan (Miller & Evers, 2002).
Peluang memperkuat desa sejatinya harus melalui pengembangan mekanisme yang lebih terbuka  dan  melibatkan  lebih  banyak  aktor,  termasuk  kelompok  marginal,  dalam  penentuan keputusan-keputusan strategis di desa. Mendorong keterlibatan semacam itu akan membongkar
sekaligus menyambung keterputusan arus informasi dan tersumbatnya aspirasi di desa. Warga berhak  memperoleh  informasi  dan  melakukan  pemantauan  pengelolaan  pembangunan, sedangkan  Pemerintah  Desa  berkewajiban  menyampaikan  informasi  pembangunan  ke  publik. UUDesa hadir untuk mendorong pembentukan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab. Konstitusi ini juga sudah mendorong pelibatan unsur warga  dalam  pembangunan  desa.  Anggaran  desa  harus  dikelola  dan  dimanfaatkan  dengan sebaik-baiknya  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Desa  harus mengelola dan mendistribusikan keuangan dan aset desa kepada warga. Proses penganggaran harus  transparan  dan  akuntabel:  prosesnya  terbuka  dan  akuntabel  berdasarkan  ketentuan perundang-undangan.  Lembaga  pemerintah  tingkat  desa  wajib  melaporkan,  menjelaskan,  dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada masyarakat. Wawasan warga tentang proses penganggaran harus ditempa agar mereka memiliki perhatian dan kesadaran untuk ikut serta dalam perumusan anggaran desa dan memantau pengeluarannya dalam bentuk program- program pembangunan.
Meskipun demikian, upaya tersebut masih mengalami berbagai kendala, terutama terletak pada keputusan-keputusan strategis dalam perencanaan-penganggaran desa yang tidak berelasi secara  kuat  dengan  kebutuhan  atau  kepentingan  masyarakat,  khususnya  kelompok  marjinal. Mereka  hampir  tidak  pernah  mendapat  perhatian  lebih  dari  berbagai  pihak,  tetapi  justru terhambat aksesnya untuk berekspresi, bersuara, mengajukan keluhan atas hal-hal miris yang mereka alami. Ketidakterbukaan Pemerintah Desa untuk mempublikasikan informasi program pembangunan  juga  menjadi  pelengkap kendala  demokratisasi  penyelenggaraan  pemerintahan desa dan pengelolaan pembangunan.

## KESIMPULAN
UUDesa  membawa  harapan  bagi  keberlangsungan  pemerintahan  desa  karena  besarnya alokasi dana desa yang diberikan. Besarnya kewenangan pemerintahan desa melalui alokasi dana desa,  dapat  menjadi  “bumerang”  tersendiri  bagi  pemerintahan  desa  jika  anggaran  yang  besar tersebut tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi  dan  meningkatkan  akuntabilitas  pemerintahan  desa,  dibutuhkan  pengawalan (partisipasi) dari masyarakat dalam kerangka mengakses informasi publik yang melekat dengan tugas  konstitusional  pemerintahan  desa.  Bertolang-belakang  dengan  prinsip  ini,  kondisi  desa locus riset  justru  menunjukkan  kenyataan  bahwa  masih  banyak  kelompok  marjinal  yang tereksklusi dari proses perencanaan-penganggaran desa, sebab pemimpin politik hadir dengan gaya elitis, sehingga ruang-ruang partisipasi yang dibuka pun sebatas menaungi kelompok elit dan  tanpa  keterlibatan  kelompok  marjinal  di  desa.  BPD  sebagai  lembaga  representasi  tidak mampu bekerja secara optimal untuk menangkap “suara -s uara” dari bawah, meski sudah banyak berperan  dalam  urusan  prosedural,  seperti  memfasilitasi  musyawarah  desa  dan  menyusun regulasi. Alhasil, suara warga tidak memiliki saluran komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa.  Sejatinya,  hak  dan  akses  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  kinerja pemerintahan  desa  harus  terbuka  lebar  sehingga  warga  turut  memegang  kendali  terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan pembangunan.

## REFERENSI
Andrews, M., & Shah, A. (2005). Citizen-centered governance: A new approach to public sector  reform.  In  A.  Shah  (Ed.), Public  expenditure  analysis (pp.  153-216). Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development.
Baiocchi, G. (2013). Militants and citizens: The politics of participatory democracy in Porto Alegre. Stanford: Stanford University Press.
Clark, B. Y., & Guzman, T. S. (2017). Does technologically enabled citizen participation lead to budget adjustments: An investigation of Boston, MA, and San Francisco, CA. American Review of Public
Administration , 47 (8) 945-961. doi: 10.1177/0275074016642568
Ebdon,  C.,  &  Franklin,  A.  L.  (2006).  Citizen  participation  in  budgeting  theory. Public Administration Review , 437-447.
Franklin,  A.  L.,  & Ebdon,  C.  (2007).  Democracy,  public  participation  and  budgeting — mutually exclusive or just exhausting? In R. C. Box (Ed.), Democracy and public administration (pp. 85-106). New York, NY: M. E. Sharpe.
Franklin, A. L., Ho, A. T., & Ebdon, C. (2009). Participatory budgeting in midwestern states: Democratic connection or citizen disconnection? Public Budgeting & Finance , 29(3), 52-73. doi:10.1111/j.1540-5850.2009.00936.x
Gerring,  J.,  &  Thacker,  S.  C.  (2004).  Political  institutions  and  corruption:  The  role  of unitarism and parliamentarism. British Journal of Political Science, 34(2), 295-330. https://doi.org/10.1017/S0007123404000067
Guo, H. D., & Neshkova, M. I. (2012). Citizen input in the budget process: When does it matter most? The  American  Review  of  Public  Administration , 43 (3),  331-346.  doi: 10.1177/0275074012443588
Hidayat,  R.,  Hendra  &  Iptidaiyah,  M.  (2019).  The  steep  road  to  institutionalizing negotiable governance in  the  management  of  village  development. Journal  of Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa , 4 (1), 45- 67.
Loozekoot, A., and Dijkstra, G. (2017). Public accountability and the public expenditure and  financial  accountability  tool:  An  assessment. International  Review  of Administrative Sciences , 83 (4), 806-825. doi: 10.1177/0020852315597773. Masud et al. (2017). International practices to promote budget literacy: Key findings and lessons learned . Washington, DC: World Bank Publications.
McCombes  S.  Descriptive  research:  Definition,  types,  methods  &  examples  [Internet].
2022 [cited 2022 November 05]. Retrieved from: https://www.scribbr.com/methodology/descriptive-research/
Miller, G. J., & Evers, L. (2002). Budgeting structures and citizen participation. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management , 14 , 233-272. Nylen, W. R. (2013). Participatory democracy versus elitist democracy: Lessons from Brasil. New York: Palgrave Macmillan.
Shah, A., & Shen, C. (2007). Citizen-centric performance budgeting at the local level. In A. Shah (Ed.), Local budgeting (pp. 151-178). Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development.
Thomas,  J.  C.  (2012). Citizen,  customer,  partner:  Engaging  the  public  in  public  management . Armonk, NY: M.E. Sharpe.