## PEMBERIAN  SUAP  OLEH  ADVOKAT  DITINJAU  DARI UNDANG-UNDANG  PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA KORUPSI

## Stevani Gonadi
Fakultas Hukum Universitas Surabaya Stevani_gonadi@yahoo.com
DOI: https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8800
Submission Track: Received: 11 September 2019 Final Revision: 3 Oktober 2019 Available online: 10 Oktober 2019 Corresponding Author:
Stevani Gonadi Stevani_gonadi@yahoo.com

## ABSTRACT
Dalam  melakukan  sebuah  perbuatan  pidana  dikenal adanya penyertaan perbuatan pidana yang dilakukan lebih  dari  satu  orang  dan  perbarengan  perbuatan pidana yang akan menjadi penentu stelsel pemidanaan  yang  akan  digunakan.  Perbarengan perbuatan pidana merupakan perbuatan pidana yang dilakukan  lebih  dari  satu  perbuatan  dan  merupakan perbuatan  pidana  yang  berdiri  sendiri.  Berkaitan dengan hal tersebut, STA seorang Advokat memberikan  uang  kepada  Hakim  MA  sebanyak  dua kali  yaitu  pada  tahun  2010  dan  tahun  2013  dengan tujuan  untuk  mempengaruhi  putusan  yang  akan diputus  oleh  Hakim  MA  terhadap  perkara  yang sedang  diajukan  oleh  STA.  STA  merupakan  pelaku tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  Pasal  6  Ayat  (1) huruf  a  Undang-Undang  nomor  20  tahun  2011  jo. Undang-Undang  nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Pasal  55 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Pasal  65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Kata Kunci: Perbarengan Perbuatan pidana,
Penyertaan Perbuatan Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
In committing a criminal act known as the inclusion of criminal acts committed more than one person and
Concursus criminal act which will be the determinant stelsel punishment to be used. Concursus criminal act is a criminal act committed more than one deed and is a criminal act that stands alone. In this regard, an Advocate STA gives money to the Supreme Court Judge twice in 2010 and 2013 in order to influence the decision to be decided by the Supreme Court Judge on the case being filed by the STA. STA is a perpetrator of corruption under Article 6 Paragraph (1) Sub-Paragraph a of Law No. 20 of 2011 jo. Law number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption, Article 55 of the Criminal Code and Article 65 of the Criminal Code.

## Keyword: Concursus Criminal Act. Inclusion of
Criminal Acts. Corruption. Corruption Eradication Act. Book of the Criminal Justice Act.

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  perilaku  pejabat  publik,  baik  politisi  maupun  pegawai  negeri  yang  tidak wajar  dan  tidak  legal  memperkaya  diri  atau  memperkaya  mereka  yang  dekat  dengannya  dengan menyalahgunakan  kekuasaan  publik  yang  dipercaya  kepada  mereka. 1 Tindak  pidana  korupsi  sangat erat  kaitannya  dengan  jabatan  atau  kekuasaan  yang  dimilikinya.  Hal  tersebut  dikarenakan  korupsi salah satunya dapat terjadi ketika mereka menghalalkan segala cara atau melakukan berbagai hal yang bertolak  belakang  terhadap  tugas  dan  kewajibannya  demi  mendapatkan  keuntungan  pribadi. O.C.Kaligis  berpendapat  “Korupsi  ada  jika  seseorang  secara  tidak  sah  meletakkan  kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya”. 2
Permasalahan terkait dengan kejahatan Korupsi, tidak hanya dirasakan oleh negara Indonesia, tetapi  hampir  seluruh  negara  didunia  turut  merasakan  dampak  dari  adanya  kejahatan  korupsi. Penyebaran kehajahatan Korupsi yang begitu cepat membuat kejahatan korupsi tidak hanya dilakukan oleh  kalangan  tertentu  dalam  omasyarakat.  Masalah  korupsi  bukan  lagi  sebagai  masalah  baru  dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang  lalu,  baik  di  negara  maju  maupun  di  negara  berkembang  termasuk  juga  di  Indonesia.  Bahkan perkembangan  masalah  korupsi  di  Indonesia  saat  ini  sudah  demikian  parahnya  dan  menjadi  masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. 3
Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  telah  memasuki  tahap  yang  sangat  membahayakan.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  tingkat  kejahatan  korupsi  di  Indonesia  yang  semakin  meningkat.
1 Firman Wijaya, Peradilan Korupsi Teori dan Praktik , Maharini Press, Jakarta, 2008, hlm. 9
2 O.C.Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 72
3 Edina Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1
Meningkatnya  kejahatan  korupsi  di  Indonesia,  membuat  kejahatan  korupsi  menjadi  sesuatu  hal  yang biasa atau lazim dilakukan dalam ruang lingkup masyarakat. Kebiasaan itulah yang membuat korupsi semakin merajarela dan membudidaya ditengah masyarakat, terutama di kalangan para pegawai negeri sipil  atau  penyelanggara  negara  yang  memiliki  kewenangan  atau  kekuasaan  tertentu.  Evi  Hartanti berpendapat meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja  bagi  kehidupan  perekonomian  nasional,  juga  pada  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Hasil survey Transparency International Indonesia (TII)2 menunjukan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 dari 133 negara. Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas ke bawah yang begitu  menjamur  di  Indonesia.Fakta  lain  mengenai  penanganan  kasus  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  yaitu  budaya  hukum  elit  penguasa  tidak  menghargai  kedaulatan  hukum,  tetapi  lebih mementingkan status sosial si koruptor dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya. Praktek penegakan hukum seperti ini bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum. 4
Salah  satu  bentuk  kejahatan  korupsi  adalah  tindak  pidana  korupsi  suap.  Suap (bribery) bermula dari asal kata briberie (Perancis) yang artinya adalah ’begging’ (mengemis) atau ’vagrancy’ (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut briba , yang artinya ’a piece of bread given to beggar’ (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bribe bermakna ’sedekah’ (alms), ’blackmail’ ,  atau ’extortion’ (pemerasan)  dalam  kaitannya  dengan ’gifts received  or  given  in order  to  influence  corruptly’ (pemberian  atau  hadiah  yang  diterima  atau  diberikan  dengan  maksud untuk  memengaruhi  secara  jahat  atau  korup).  Dengan  demikian  seseorang  yang  terlibat  dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap. 5
Perbuatan  tindak  pidana  korupsi  yang  sudah  menjadi  sebuah  kebiasaan  dalam  lingkup masyarakat  tentunya  membuat  kualitas setiap  manusia  dalam  masyarakat  menjadi  menurun.  Manusia yang  dapat  menjadi  subyek  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  terbagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  tindak pidana  korupsi  umum  dan  tindak  pidana  korupsi  pegawai  negeri  dan  atau  penyelanggara  negara. Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. Sedangkan tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelanggara negara. 6

## METODE PENELITIAN
Tipe  penulisan  yang  digunakan  adalah  penulisan  hukum  yuridis  normatif,  yaitu  penulisan kepustakaan ( law in books ) berdasarkan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang- undangan,  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  teori-teori  dan  literatur-literatur  yang  relevan terhadap  permasalahan  yang  dibahas.  Bahan-bahan  hukum  tersebut  dikaitkan  dengan  permasalahan yang dibahas.
Di dalam penulisan ini, ada dua pendekatan masalah yang digunakan, yaitu Statute Approach merupakan  pendekatan  masalah  yang  dilakukan  dengan  menelaah  serta  membahas  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  dibahas,  dan Conceptual  Approach merupakan  pendekatan  masalah  dengan  merujuk  pendapat-pendapat  para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur yang relevan sebagai landasan pendukung.
4 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.2
5 Muladi, Hakekat Suap dan Korupsi, diakses dari http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5118&coid=3&caid=22&gid=3, pada tanggal 29 September 2017 pukul 13.00.
6 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil , Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 23

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebuah  tindak  pidana  tentunya  akan  merujuk  kepada  dilarangnya  suatu  perbuatan  pidana. Moeljatno berpendapat, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  barangsiapa  melanggar larangan  tersebut”. 7 Dapat  dipahami  bahwa  ketika  seseorang  melakukan  perbuatan  yang  melanggar aturan  hukum  yang  disertai  dengan  ancaman  sanksi,  maka  perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan pidana.
Secara  yuridis  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  mengatur  tindak pidana korupsi suap bagi yang memberi suap maupun bagi yang menerima suap. Salah satu pasal yang mengatur tentang pemberian suap yaitu Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  150.000.000,00  (seratus  lima  puluh juta rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  750.000.000,00  (tujuh  ratus lima  puluh  juta  rupiah):  setiap  orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
Adapun  unsur-unsur  yang  terkadang  dalam  Pasal  6  Ayat  1  huruf  a  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan sebagai berikut:
Unsur  yang  pertama  adalah  unsur  setiap  orang.  Unsur  setiap  orang  dalam  Pasal  6  ayat  (1) huruf a UU PTPK disini dapat dimaknai tanpa terkecuali. Setiap orang yaitu siapapun orangnya dapat memenuhi  unsur  “setiap  orang”  yang  ada  dalam  pasal  ini  tanpa  terkecuali.  Dalam  pasal  ini  tidak terdapat  suatu  bentuk  kekhususan  terhadap  orang  tertentu  saja  yang  dapat  memenuhi  pasal  ini, melainkan  semua  orang  tanpa  terkecuali  dapat  dijerat  dengan  menggunakan  pasal  ini,  termasuk seseorang yang berprofesi sebagai Advokat. Pasal 1 Angka 3 UU PTPK menyatakan bahwa pengertian orang  dalam  tindak  pidana  korupsi  yaitu  “orang  perseorangan  atau  termasuk  korporasi”    STA  yang merupakan seorang (individu) kuasa hukum atau Advokat telah memenuhi unsur “setiap orang” dalam Pasal 1 Angka 3 UU PTPK sebagai “orang perseorangan”
Unsur yang kedua adalah memberi atau menjanjikan sesuatu. Terhadap unsur yang kedua ini, terdapat  perbedaan  antara  memberi  dan  menjanjikan  sebagaimana  yang  telah  saya  paparkan sebelumnya bahwa dalam hal memberi sesuatu artinya sesuatu yang dimaksud tersebut telah berpindah tangan atau telah  beralih  dari  orang  yang  memberi  kepada  orang  yang  diberi. 8 Beralihnya  kekuasaan atas  sesuatu  tersebut  artinya  si  penerima  bebas  untuk  menikmati  dan  juga  memiliki  sesuatu  tersebut yang diberikan oleh si pemberi. Pengertian memberikan sesuatu disini haruslah sebuah perbuatan yang sudah  selesai  atau  sempurna.  Namun,  didalam  UU  PTPK  juga  mengenal  adanya  suatu  bentuk pemberian  yang  tidak  selesai  atau  tidak  sempurna.  Terhadap  bentuk  pemidanaan  dari  pemberian sesuatu  yang  belum  selesai  secara  sempurna  tersebut  akan  dipidana  sama  dengan  perbuatan  yang selesai sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 15 UU PTPK yang menentukan bahwa, “Setiap orang  yang  melakukan  percobaan,  pembantuan,  atau  pemufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak pidana  korupsi,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  Pasal  3, Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  14”.  Sehingga  perbuatan  memberi  sesuatu  yang  belum  selesai  bentuk pidananya disamakan dengan perbuatan memberi sesuatu yang selesai secara sempurna.
Dikaitkan dengan uraian kasus di atas, maka STA telah memenuhi unsur “memberi sesuatu”, bukan “menjanjikan sesuatu”. Unsur memberi sesuatu yang dipenuhi oleh STA berasal dari perbuatan
7 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1980, (selanjutnya disingkat Moeljatno I), hlm. 37
8 Adami Chazawi, op.cit, hlm. 169
belum  selesai  atau  percobaan  korupsi  suap  yang  telah  dianggap  sebagai  perbuatan  selesai  dari  sisi bentuk pidananya berdasarkan Pasal 15 UU PTPK. Hal tersebut terbukti ketika STA telah membawa uang  sebesar  Rp.1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah)  untuk  MA  di  Mahkamah  Konstitusi  namun MA  belum dapat  menerima  uang  tersebut  karena  masih  proses sidang  Jatim  dan  MA  berkata  bahwa akan  melakukan  kontak  lagi  dengan  STA.  Akan  tetapi,  MA  telah  mengatahui  bahwa  STA  ingin bertemu  dengan  dirinya  untuk  memberikan  uang  atas  putusannya  yang  mengabulkan  permohonan keberatan  berita  acara  kabupaten  Lebak  yang  diajukan  oleh  STA.  Disini  terbukti  bahwa  STA memberikan  sesuatu  ketika  telah  membawa  uang  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah), akan tetapi terkendala  karena  MA  masih  berada  dalam  sidang  sehingga  uang  tersebut  dibawa  pulang ke rumah orang tua STA. Pada saat STA telah berada di MK dengan membawa uang tersebut dengan tujuan  untuk  memberikan  uang  tersebut  kepada  MA,  maka  hal  tersebut  sudah  merupakan  bentuk percobaan korupsi suap yang didalam tindak pidana korupsi dianggap sebagai bentuk perbuatan yang selesai dari sisi bentuk pemidanaannya.
Dakwaan  yang  kedua  memenuhi  unsur  memberi  sesuatu  ketika  STA    memberikan  uang tersebut  dengan  cara  mengirim  uang  sebesar  Rp.  250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah) melalui  Bank  BNI  Jakarta  Pusat  kepada  rekening  atas  nama  MA  dan  kembali  mengirimkan  uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh  juta rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Bandar Lampung  Teuku  Umar  kepada  RR  selaku  istri  MA  dengan  atas  nama  rekening  tujuan  CV.  RATU SAMAGAT. Sehingga total yang dikirimkan atau diberikan oleh STA kepada MA adalah sebesar Rp. 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  sesuai  dengan  besaran  nilai  yang  diminta  oleh  MA  agar permohonan dari STA dapat dikabulkan dipersidangan.
Unsur  yang  ketiga  adalah  Hakim.  Sebagaimana  yang  telah  saya  jabarkan  sebelumnya  bahwa didalam  UU  PTPK  maupun  KUHP  tidak  dijelaskan  tentang  siapa  itu  hakim.  Tetapi  dalam  Pasal  92 ayat (2) KUHP memberikan keterangan tentang perluasan cakupan dari pengertian hakim yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pejabat/pegawai negeri adalah juga termasuk hakim
2. Hakim adalah termasuk juga hakim wasit
3. Hakim adalah termasuk juga orang yang menjalankan peradilan administratif
4. Hakim adalah termasuk juga ketua-ketua dan anggota peradilan agama. 9
Pengertian  Hakim  menurut  Pasal  1  angka  8  KUHAP  yaitu  “Hakim  adalah  pejabat  peradilan negara yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  mengadili”.  Sehingga  telah  terbukti  bahwa Hakim adalah seorang pejabat sesuai dengan perluasan cakupan dari pengertian hakim dalam Pasal 92 ayat (2) KUHP.
Dalam dakwaan yang pertama, MA terpilih sebagai Ketua Panel Hakim bersama dengan MF dan  AU  sebagai  Hakim  anggota  berdasarkan  Ketetapan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia Nomor: 747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013. Dalam dakwaan yang kedua, MA ditunjuk  sebagai  Ketua  Panel  Hakim  bersama  dengan  MA  dan  HZ    sebagai  Hakim  anggota berdasarkan ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut:
- Nomor:  325/TAP.MK/2010  tentang  Pembentukan  Panel  Hakim  untuk  Memeriksa Permohonan Nomor Registrasi: 76/PHPU.D-VIII/2010
- Nomor:  327/TAP.MK/2010  tentang  Pembentukan  Panel  Hakim  untuk  Memeriksa Permohonan Nomor Registrasi: 78/PHPU.D-VIII/2010
- Nomor:  329/TAP.MK/2010  tentang  Pembentukan  Panel  Hakim  untuk  Memeriksa Permohonan Nomor Registrasi: 80/PHPU.D-VII/2010
9 Ibid., hlm. 82-83
MA  merupakan  seorang  Hakim  yang  bertugas  di  Mahkamah  Konstitusi,  dimana  Hakim Mahkamah  konstitusi  pada  Mahkamah  Konstitusi  juga  merupakan  bagian  dari  pengertian  seorang Hakim. Hal tersebut dinyatakan oleh R. Wiyono yaitu :
Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dengan merujuk  pada  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  RI  Nomor  4  Tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan Undang-Undang  RI  Nomot  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi, yang termasuk Hakim adalah : 1. Hakim pada semua lingkungan peradilan, yaitu:
- Peradilan Umum
- Peradilan Agama
- Peradilan Militer
- Peradilan Tata Usaha Negara
2. Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI
3. Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. 10
Unsur  yang  keempat  adalah  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  putusan  perkara  yang diserahkan  kepadanya  untuk  diadili.  Unsur  ini  tentunya  berangkat  dari  unsur  memberi  atau menjanjikan  sesuatu  yang  akhirnya  dari  unsur  tersebut  memiliki  akibat  terhadap  terpengaruhinya sebuah  putusan  perkara  yang  diserahkan  kepada  Hakim  untuk  diadili  sehingga  unsur  ini  disebut sebagai  unsur  subyektif.  Dalam  unsur  ini  tidak  perlu  dibuktikan  apakah  Hakim  benar-benar  telah terpengaruh  oleh  sesuatu  yang  telah  diberikan  karena  pasal  ini  merupakan  pasal  yang  bersifat  delik formil sehingga yang ditekankan dalam pasal ini adalah perbuatannya yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu.
Dalam  dakwaan  yang  pertama,  unsur  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  putusan  perkara yang diserahkan  kepadanya  untuk  diadili  terbukti  ketika  niat  awal  dari  RA  yang  menyarankan  untuk dilakukan  penyelesaian  perkara  dengan  bantuan  MA,  kemudian  STA  menghubungi  MA  dan menyampaikan keinginan RA, MA pun menyampaikan bahwa jika ingin memenangkan perkara Lebak maka harus menyiapkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Namun dikarenakan AH dan K tidak mempunyai uang, sehingga AH dan K meminta bantuan RA melalui TC karena RA telah melimpahkan urusan perkara Lebak kepada TC. Melalui persetujuan RA, TC pun hanya bersedia memberikan  uang  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah).  Pada  saat  STA  menyampaikan bahwa hanya tersedia uang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), STA juga mengatakan melalui SMS kepada MA yang berisi “tolong bantu lebak dululah pak”. Melalui bukti STA saat menghubungi MA untuk menyampaikan saran dari RA untuk meminta bantuan kepada MA, dan saat STA berusaha membujuk  MA  untuk  menerima  uang  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah)  dan mengatakan  tolong  bantu  lebak  dulu,  hal  tersebut  sudah  menjadi  bukti  yang  kuat  bahwa  perbuatan unsut  memberi  atau  menjanjiakn  sesuatu  dari  pasal  ini  berdampak  atau  mengakibatkan  terhadap terpengaruhinya sebuah putusan. Namun tidak perlu dibuktikan apakah dengan sesuatu yang diberikan tersebut hakim benar-benar terpengaruh atau tidak, karena unsur ini merupakan unsur subyektif.
Dalam  dakwaan  yang  kedua,  unsur  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  putusan  perkara yang  diserahkan  kepadanya  untuk  diadili  juga  sudah  terpenuhi.  Hal  tersebut  terbukti  ketika  MA menghubungi  STA  melalui  telepon  dengan  menyampaikan  bahwa  terkait  permohonan  keberatan  atas rekapitulasi  hasil  perhitungan  perolehan  suara  tingkat  Kabupaten  Lampung  Selatan  tahun  2010  agar disediakan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dari apa yang disampaikan oleh MA, terbukti bahwa jika STA memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka  MA  akan  berada  di  pihak  STA  atau  memenangkan  perkara  yang  ditangani  STA  dengan menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
10 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta, 2005 , hlm. 53-54
Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan STA, juga melibatkan lebih dari 1 (satu)  orang  pelaku  tindak  pidana  yaitu  STA,  AH,  K,  TC,  dan  RA  yang  terdapat  dalam  dakwaan pertama dan  melibatkan  STA,  RM dan  ES  yang  terdapat  dalam  dakwaan  kedua.  Tindak  pidana  yang dilakukan  lebih  dari  1  (satu)  orang    diatur  dalam  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUJHP  yang  menyatakan bahwa,  “Dihukum  sebagai  orang  yang  melakukan  peristiwa  pidana:  orang  yang  melakukan,  yang menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  perbuatan  itu”.  Berdasarkan  dari  paparan  teori sebelumnya,  bahwa  salah  satu  klasifikasi  terpenuhinya  unsur  sebagai pleger atau  orang  yang melakukan dalam pasal ini adalah jika terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang dijerat. Oleh sebab itu,  STA  telah  memenuhi  pula  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP  sebagai  orang  yang  melakukan  atau Pleger karena telah terbukti memenuhi semua unsur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana yang juga dapat melibatkan lebih dari satu pihak sebagaimana  dengan  teori  yang  telah  saya  jabarkan  sebelumnya.  Begitu  pula  dalam  kasus STA  yang  tidak  hanya  terdapat  peran  dari  STA  dalam  melakukan  perbuatan  pidana  korupsi  suap, tetapi terdapat  peran  dari  beberapa  orang  yang  terkait.  Perbuatan  pidana  yang  dilakukan  lebih  dari  1 (satu) orang disini, telah ditentukan dalam KUHP Pasal 55 tentang turut serta. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan, “dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan”.  Berdasarkan  dari  ketentuan  Pasal  55  KUHP tersebut,  maka  peran  dari  STA  adalah  sebagai  mereka  yang  melakukan  atau pleger .  Hal  tersebut dikarenakan salah satu syarat terpenuhinya posisi sebagai pleger adalah jika ia memenuhi semua unsur dari pasal yang jerat kepadanya. Sedangkan dalam kasus STA ini, STA telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a dari dakwaan pertama maupun dakwaan kedua.
Dakwaan  yang  didakwa  oleh  penuntut  umum  merupakan  dakwaan  berbentuk  kumulatif,  di mana  STA  melakukan  tindak  pidana  korupsi  suap  kepada  MA  sebanyak  2  (dua)  kali  dengan  tujuan yang  sama  yaitu  untuk  mempengaruhi  putusan  yang  akan  diadili  oleh  MA  namun  terdapat  2  (dua) kepentingan  yang  berbeda.  Sehingga  STA  juga  telah  melakukan  perbarengan  dari  perbuatan  tindak pidana.  Perbarengan  tindak  pidana  korupsi  suap  yang  dilakukan  STA  tergolong  dalam concursus realis berdasarkan Pasal 65 KUHP yang menyatakan:
(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri  sendiri  sehingga  merupakan  beberapa  kejahatan,  yang  diancam  dengan  pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
(2) Maksimum  pidana  yang  dijatuhkan  ialah  jumlah  maksimum  pidana  yang  diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang trerberat ditambah sepertiga.
Perbarengan  perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  STA  dilakukan  sebanyak  2  (dua) kali pada tahun  5  Agustus 2010  dan  1 Oktober  2013.  Kedua  perbuatan  tindak  pidana  tersebut  diadili secara  sekaligus  karena  tidak  ada  putusan  Hakim  untuk  perbuatan  tindak  pidana  korupsi  suap terdahulu yaitu tahun 2010 yang dilakukan oleh STA. Kedua perbuatan STA tersebut juga merupakan perbuatan  tindak  pidana  yang  berdiri  sendiri  karena  memiliki  2  (dua)  tujuan  yang  berbeda,  bukan  1 (satu)  tujuan  dimana  dalam  dakwaan  yang  pertama  tujuan  STA  memberikan  uang  kepada  MA  agar mengabulkan permohonan keberatan KPU berita acara kabupaten Lebak yang diajukan oleh AH dan K sedangkan dakwaan yang kedua tujuannya agar MA mengabulkan permohonan keberatan berita acara KPU Lampung yang diajukan oleh RM dan ES
STA yang melakukan tindak pidana korupsi suap dijerat dengan pasal yang sama yaitu Pasal 6 Ayat (1) huruf a sehingga memiliki ancaman pidana pokok yang sejenis. Pasal 65 KUHP menyatakan:
(1)  Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri  sendiri  sehingga  merupakan  beberapa  kejahatan,  yang  diancam  dengan  pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
(2)  Maksimum  pidana  yang  dijatuhkan  ialah  jumlah  maksimum  pidana  yang  diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
Pasal  65  Ayat  (2)  KUHP  menyatakan  bahwa  penjatuhan  pidana  atas  perbuatan  perbarengan tindak  pidana  Pasal  65  Ayat  (1)  KUHP  terdapat  penambahan  sepertiga  dari  maksimum  pidana  yang dijatuhkan. STA dijerat dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a yang memiliki maksimum pidana selama 15 (lima  belas)  tahun  penjara.  Sehingga,  penjatuhan  pidana  kepada  STA  adalah  15  (lima  belas)  tahun penjara ditambah sepertiga menjadi 20 (dua puluh) tahun penjara.
Seseorang  yang  telah  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  akan  dikaitkan  dengan  suatu pertanggungjawaban  pidana.  Salah  satu  doktrin  hukum  pidana  menyatakan actus non  facit  reum  nisi men  sit  rea yang  artinya  adalah  tidak  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan.  Sehingga  seseorang  hanya dapat dikenakan sebuah pertanggungjawaban pidana apabila terdapat sebuah unsur kesalahan didalam perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Bila  tidak  terdapat  unsur  kesalahan  didalam  perbuatan pidananya,  maka  tidak  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana.  Berikut  adalah  beberapa  unsur kesalahan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana:
Pertama,  terkait  dengan  kemampuan  dari  si  pelaku  dalam  arti  jiwa  si  pelaku  dalam  keadaan sehat  dan  normal.  Seseorang  hanya  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  jika  keadaan jiwanya  dalam  keadaan  sehat  tanpa  gangguan  apapun.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  Pasal  44  KUHP yang menentukan, “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhan  atau  terganggu  karena  penyakit,  tidak  dipidana”. Berdasarkan  uraian  kronologis  kasus  di  atas,  STA  melakukan  korupsi  suap  sebanyak  2  (dua)  kali dalam kondisi jiwa yang baik tanpa ada gangguan apapun. Seperti yang telah saya uraikan sebelumnya bahwa  Roeslan  Saleh  berpendapat,  “Bilamana  akalnya  sehat  dan  normal,  artinya  bilamanya  orang mampu  membeda-bedakan  antara  perbuatan  yang  diperbolehkan  atau  tidak  diperbolehkan”. 11 Begitu pula dalam kasus ini, di mana STA yang berprofesi sebagai advokat mengetahui bahwa perbuatannya dalam memberikan suap kepada MA merupakan sebuah tindak pidana yang dilarang oleh UU PTPK. Selain  itu,  terbukti  bahwa  STA  telah  menutupi  perbuatannya  karena  sadar  bahwa  perbuatannya tersebut  merupakan  bentuk  tindak  pidana  pada  saat  STA  melakukan  pengiriman  uang  sebanyak  2 (dua)  kali  yang  ditujukan  kepada  MA  melalui  formulir  kiriman  bank  BNI  dengan  mencantumkan tujuan  pengiriman  uang  seolah-olah  terdapat  hubungan  usaha  antara  STA  dengan  MA  dengan menuliskan “pembayaran kelapa sawit) dan pengiriman uang yang kedua kepada RR selaku istri dari MA  melalui  formulir  kiriman  bank  Mandiri  dengan  menuliskan  berita  acara  “pembayaran  tagihan”, seolah-olah  terdapat  hubungan  usaha  antara  STA  dengan  RR  yang  merupakan  istri  MA.  Selain  itu, perbuatan  STA  untuk  membujuk  MA  menerima  uang  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah) dilakukannya  secara  sadar  bahwa  tujuan  dari  yang  ia  lakukan  adalah  agar  MA  mengabulkan permohonan kliennya yaitu EM dan ES.
Kedua,  terkait  dengan  pemenuhan  salah  satu  unsur  antara  kesengajaan  ( dolus )  atau  kealpaan ( culpa ).  Sesuai  dengan  kronologis  kasus  yang  telah  diuraikan,  bahwa  kasus  STA  telah  memenuhi unsur kesengajaan atau dolus. Sianturi berpendapat yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu, “suatu kehendak  (keinginan)  untuk  melaksanakan  suatu  tindakan  yang  didorong  oleh  pemenuhan  nafsu dengan  perkataan  lain,  kesengajaan  ditujukan  terhadap  suatu  tindakan”. 12 Bentuk  kesengajaan  yang dilakukan  oleh  STA  adalah  bentuk  kesengajaan  sebagai  maksud,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan tindakannya yang telah menghubungi MA untuk memberikan suap sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar  rupiah)  untuk  memenangkan  perkara  konstitusi  nomor:  111/PHPU.D-XI/2013  tanggal  11 September  2013  yang  diajukan  oleh  AH  dan  K  yang  ditangani  oleh  STA.  Selain  itu,  terbukti  unsur
11 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana , Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 81
12 Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , alumni, jakarta, 1986, hlm. 167
kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  STA  pada  saat  STA  memberikan  suap  sebesar  Rp.  500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah)  yang  kirimkan  melalui  aplikasi  setoran  tunai  Bank  Mandiri  sebanyak  Rp. 250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  kepada  rekening  RR  yaitu  istri  dari  MA  dan pengiriman  kedua  dilakukan  melalui  formulir  pengiriman  bank  BNI  sebanyak  Rp.  250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada rekening MA.
Ketiga,  terkait  dengan  tidak  adanya  alasan  pelaku  yang dapat  menghapuskan  kesalahan  yaitu alasan  pemaaf.  Moeljatno  menyatakan  bahwa  alasan  pemaaf  yaitu  “Alasan  yang  menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan”. 13 Alasan pemaaf tidak berlaku bagi seseorang yang tidak normal atau memiliki gangguan jiwa sesuai dengan Pasal 44 KUHP.  Pada  saat  STA  melakukan  suap  kepada  MA  untuk  mempengaruhi  putusan  MA  dalam memutus  perkara  yang  ditanganinya,  STA  berada  didalam  keadaan  sadar  dengan  kondisi  jiwa  yang normal. Sehingga alasan pemaaf tidak berlaku bagi STA.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  pada  bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa STA telah melakukan perbarengan dari perbuatan korupsi suap secara bersama-sama yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:
1. Putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  untuk  STA  yaitu  Pasal  12  huruf  c  UU PTPK jo. Pasal 55 KUHP tidak tepat, seharusnya STA dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU PTPK jo. Pasal 55 KUHP jo. Pasal 65 KUHP.
2. STA  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  karena  terdapat  kesalahan.  Unsur-unsur kesalahan tersebut:
a. STA telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan perbarengan dari  perbuatan  korupsi  suap  secara  bersama-sama  dengan  cara  memberikan  uang kepada  Hakim  MA  untuk  mempengaruhi  putusan  yang  sedang  yang  ditangani  oleh STA.
b. STA adalah  orang  dewasa  dengan  keadaan  sehat  dan  normal  sehingga  mampu  untuk bertanggungjawab.
c. Memenuhi  bentuk  kesalahan  yaitu  kesengajaan  pada  saat  STA  secara  sengaja memberikan  uang  kepada  MA  dengan  maksud  mempengaruhi  putusan  perkara  yang akan diadil oleh MA.
d. Terhadap STA tidak terdapat alasan pemaaf.

## REFERENSI
Wijaya, Firman Peradilan Korupsi Teori dan Praktik , Maharini Press, Jakarta, 2008. Yunara,Edina. Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Kaligis,  O.C. Pengawasan  Terhadap  Jaksa  Selaku  Penyidik  Tindak  Pidana  Khusus  dalam Pemberantasan Korupsi, Alumni, Bandung, 2006.
Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Chazawi, Adami. Hukum Pidana Materiil dan Formil , Bayumedia Publishing, 2011.
Wiyono,  R. Pembahasan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2005.
Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1980.
_______, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1983
13 Moeljatno II, op.cit, 137
Saleh , Roeslan. Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana:  Dua  Pengertian  Dasar  dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, alumni, jakarta, 1986.
Muladi, Hakekat Suap dan Korupsi, diakses dari http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5118&coid=3&caid=22&gid=3,    tanggal  29 September 2017 pukul 13.00.