Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris

## Settlement of Child Custody Disputes After Divorce: Comparison Between Indonesia and England
Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia 2010611203@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstract
This research aims to compare child custody arrangements in Indonesian and English family law, as well as to  analyze  the  prospects  for  joint  custody  in  resolving  child  custody  disputes  in  Indonesia.  This  research  is motivated by the increasing number of divorce cases in Indonesia, as well as many children who are victims of problematic parenting and parental conflict. This research needs to be carried out because Indonesia does not have  legislation  that  specifically  and  in  detail  regulates  joint  custody.  This  research  can  provide  an understanding of the importance of child custody arrangements resulting from divorce. It can be a reference for changes or improvements to arrangements regarding child custody in Indonesia. This research  examines child  custody  arrangements  resulting  from  divorce  in  Indonesia  and  England,  as  well  as  the  prospects  for joint  custody  in  Indonesia.  This  topic  has  not  been  explained  comprehensively  in  previous  research.  This research uses normative legal research methods with a comparative approach and a statutory approach, as well as literature study data collection techniques. The results of this research show that there are differences regarding  child  custody  arrangements  in  Indonesia  and  England.  The  similarity  is  that  both  countries,  in deciding  or  determining  matters  relating  to  child  care,  prioritize  the  best  interests  of  the  child.  Shared parenting is in line with the basic principles in Indonesian laws and regulations, namely the principle of the best interests of the child. Resolving child custody disputes can be done through  mediation, where a divorced husband and wife agree to plan shared parenting for their children.
Keywords: Child Custody; Custody Disputes; Divorce

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian dalam hukum keluarga  Indonesia  dan  Inggris,  serta  menganalisis  prospek  hak  asuh  bersama  dalam  penyelesaian  sengketa hak  asuh  anak  di  Indonesia.  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  jumlah  kasus  perceraian  di  Indonesia  yang meningkat,  serta  banyak  anak-anak  yang  menjadi  korban  pengasuhan  bermasalah  dan  konflik  orang  tua. Penelitian  ini  perlu  dilakukan  karena  Indonesia  tidak  memiliki  peraturan  perundang-undangan  yang  secara khusus  dan  rinci  mengatur  mengenai  hak  asuh  bersama.  Penelitian  ini  dapat  memberikan  pemahaman mengenai pentingnya keberadaan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian, dan dapat menjadi rujukan atas perubahan atau perbaikan pengaturan mengenai hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini berfokus mengkaji pengaturan  hak  asuh  anak  akibat  perceraian  di  Indonesia  dan  Inggris,  serta  prospek  hak  asuh  bersama  di Indonesia. Hal mana topik ini belum dijelaskan secara komprehensif pada penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang- undangan, serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mengenai pengaturan hak asuh anak di Indonesia dan Inggris. Adapun persamaannya yaitu kedua negara  dalam  memutuskan  atau  menetapkan  suatu  hal  yang  berkaitan  dengan  pengasuhan  anak  sama-sama mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Pengasuhan bersama sejalan dengan prinsip dasar dalam peraturan  perundang-undangan  negara  Indonesia,  yaitu  prinsip  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak. Penyelesaian  sengketa  hak  asuh  anak  dapat  dilakukan  melalui  proses  mediasi,  dimana  pasangan  suami  istri yang bercerai membuat kesepakatan perencanaan pengasuhan bersama atas anak-anak mereka.
Kata kunci: Hak Asuh Anak; Perceraian; Sengketa Hak Asuh Anak
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjelaskan  bahwa  “perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  esa”.  Namun,  tidak  jarang  terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Menurut laporan Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2022 terdapat 516.334 kasus perceraian di Indonesia, angka  ini  meningkat  15,31%  dibandingkan  tahun  2021  dengan  447.743  kasus  perceraian. Faktor-faktor  utama  yang  menyebabkan  peningkatan  ini  ialah  perselisihan  dan pertengkaran, masalah ekonomi, serta salah satu pihak meninggalkan pasangannya. 1
Perceraian  akan  menimbulkan  akibat  hukum,  diantaranya  terkait  hak  asuh  anak. Berdasarkan  Pasal  45  UU  Perkawinan,  orang  tua  wajib  memelihara  serta  mendidik  anak- anak mereka. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan antara suami istri tersebut putus. Namun, pada kenyataannya terdapat kasus sengketa hak asuh yang penyelesaiannya melalui  pengadilan.  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  selama  tahun  2021  menerima pengaduan  sebanyak  306  kasus  anak  korban  perebutan  hak  kuasa  asuh,  492  kasus  anak korban  pelarangan  akses  bertemu  orang  tua,  423  kasus  anak  korban  pengasuhan bermasalah/konflik orang tua/keluarga, 408 kasus anak korban pemenuhan hak nafkah, dan 398  kasus  anak  korban  pengasuhan  bermasalah. 2 Penyebab  kasus-kasus  tersebut  yakni kurangnya komunikasi, kesadaran, dan tanggung jawab orang tua. 3
Indonesia cenderung menerapkan hak asuh tunggal dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. 4 Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai hak asuh bersama secara spesifik  dan  rinci. 5 Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  rujukan  yang  seringkali  digunakan hakim  dalam  membuat  putusan  hak  asuh  anak  memuat  ketentuan  apabila  anak  belum mumayyiz maka hak asuh milik ibunya, dan apabila telah mumayyiz atau berusia 12 tahun, anak dapat memilih untuk ikut ibu atau bapaknya.
Di  Inggris  pengaturan  mengenai  hak  asuh  anak  terdapat  dalam  Children  Act  1989, yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  14  Oktober  1991.  Sejak  berlakunya  undang-undang  ini, hukum  keluarga  Inggris  lebih  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Terdapat pergeseran fokus dari pernikahan dan suami-istri menjadi kedudukan sebagai orang tua dan
1 Fitri  Nur  Hidayah,  “5  Faktor  Tertinggi  Penyebab  Perceraian  Di  Indonesia,”  GoodStats,  2023, https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ.
2 KPAI,  “Catatan  Pelanggaran  Hak  Anak  Tahun  2021  Dan  Proyeksi  Pengawasan  Penyelenggaraan  Perlindungan Anak  Tahun  2022,”  kpai.go.id,  2022,  https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan- proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022.
3 Oxsis Mardi and Fatmariza Fatmariza, “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 182–99, https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282.
4 Meliani  Meliani  and  Indra  Budi  Jaya,  “Pelaksanaan  Hak  Asuh  Bersama  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur : Analisis Norma Hukum,” Fastabiq: Jurnal Studi Islam 3, no. 1 (2022): 56–68, https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87.
5 Rika  Saraswati,  Emannuel  Boputra,  and  Yuni  Kusniati,  “Pemenuhan  Hak  Anak  Di  Indonesia  Melalui Perencanaan  Pengasuhan,  Pengasuhan  Tunggal  Dan  Pengasuhan Bersama,” Veritas  et  Justitia 7, no.  1  (2021): 188–210, https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066.
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105
orang tua-anak. 6 Kedua orang tua memiliki hak dan tanggung jawab atas anak mereka, yang disebut  sebagai parental  responsibility .  Berdasarkan  Children  Act  1989, “parental responsibility adalah  segala  hak,  kewajiban,  kekuasaan,  tanggung  jawab  dan  wewenang yang menurut undang-undang dimiliki oleh orang tua dari seorang anak sehubungan dengan anak  dan  harta  bendanya.”  Setelah  terjadinya  perceraian,  kedua  orang  tua  tetap mempertahankan parental  responsibility atas  anak  mereka.  Di  Inggris,  bapak  dan  ibu memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dalam  mengasuh  anak.  Hal  ini  menjadikan pengadilan di Inggris banyak memutuskan pengasuhan bersama. 7
Perbedaan  pengaturan  di  Indonesia  dan  Inggris  dapat  dilatarbelakangi  oleh  sistem hukum  yang  berbeda.  Indonesia  menganut civil  law  system ,  sedangkan  Inggris  menganut common  law  system .  Sejarah  perkembangan  hukum,  kebudayaan,  dan  pandangan  hidup masyarakat  juga  menyebabkan  perbedaan  ini.  Penulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman mengenai pentingnya keberadaan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian, serta dapat  menjadi  rujukan atas perubahan atau  perbaikan pengaturan mengenai  hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia.
Adapun  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  penulisan  ini  yaitu  pertama, penelitian  oleh  Astuti  (2021).  Kelebihan  penelitian  ini  adalah  membahas  mengenai perkembangan hukum keluarga Indonesia dan Inggris, serta faktor-faktor yang menjadikan pengaturan di kedua negara berbeda. Kelemahannya adalah tidak membahas secara khusus tentang pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di negara-negara tersebut. 8
Kedua, penelitian oleh Saraswati (2021). Kelebihan penelitian ini adalah menjabarkan pandangan  hakim  mengenai  pengasuhan  di  dalam  UU  Perkawinan,  serta  menganalisis pengasuhan  tunggal  dan  pengasuhan  bersama  dalam  beberapa  putusan.  Kelemahannya adalah tidak mengkaji pengaturan negara lain yang menerapkan pengasuhan bersama untuk kemudian dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia. 9
Ketiga,  penelitian  oleh  Faqih  (2023).  Kelebihan  penelitian  ini  adalah  menjabarkan pandangan  hakim  terkait  pengasuhan  anak  ditinjau  dari  UU  Perlindungan  Anak.  Adapun kelemahan  penelitian  ini  adalah  tidak  mengkaji  pengaturan  negara  lain  yang  menerapkan pengasuhan  bersama  untuk  kemudian  dibandingkan  dengan  pengaturan  di  Indonesia,  serta tidak  membahas  prospek  pengaturan  hak  asuh  bersama  dalam  penyelesaian  sengketa  hak asuh anak di Indonesia. 10
6 Natalya Vladimirovna Nikolina, Divided Parents, Shared Children: Legal Aspects of (Residential) Co-Parenting in England, the Netherlands and Belgium (Intersentia, 2015).
7 Fakhriyah  Tri  Astuti,  Cahya  Wulan  Ndini,  and  Erni  Dewi  Riyanti,  “Studi  Komparatif  Hukum  Keluarga  Di Indonesia Dan Britania Raya (Inggris Dan Wales),” At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam 3, no. 1 (2021): 701–20, https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss1.art13.
8 Astuti, Ndini, and Riyanti.
9 Saraswati,  Boputra,  and  Kusniati,  “Pemenuhan  Hak  Anak  Di  Indonesia  Melalui  Perencanaan  Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama.”
10 Naswa  Atiyatul  Maola  Faqih  and  Erfaniah  Zuhriah,  “Pandangan  Hakim  Terkait  Pengasuhan  Anak  (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” Sakina: Journal of Family Studies 7, no. 1 (2023): 142–52, https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3153.
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105
Terdapat  perbedaan  antara  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  ini.  Penelitian  ini berfokus  pada  pengaturan  hak  asuh  anak  akibat  perceraian  di  Indonesia  dan  Inggris,  serta penerapan konsep hak asuh bersama di  Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji hak  asuh  anak  akibat  perceraian  dalam  konstruksi  hukum  keluarga  Indonesia  dan  Inggris, serta prospek pengaturan hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan komparatif  ( comparative  approach )  dan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ). Comparative  approach digunakan  pada  penelitian  yang  mempermasalahkan kekosongan  norma,  artinya  diperlukan  norma  yang  baru  untuk  mengatur  suatu  hal. Penulisan  ini  menggunakan comparative  approach untuk  membandingkan  hukum  di Indonesia dan Inggris tentang hak asuh anak akibat perceraian. 11 Adapun, statute approach digunakan  untuk  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti, yakni pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia dan Inggris. 12
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penulisan  ini  adalah  studi  kepustakaan  ( library research ).  Pada  penulisan  yang  menggunakan  metode  normatif, library  research adalah teknik  pengumpulan  data  yang  utama,  karena  penelitiannya  bersandarkan  pada  norma- norma  hukum  positif,  hasil-hasil  penelitian  akademik,  yang  kesemuanya  berbasis  pada dokumen  tertulis. 13 Teknik  analisis  data  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  melakukan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bahan hukum  primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif  guna  menarik  kesimpulan  atas  pokok  permasalahan. Analisis  yang  digunakan  secara  deskriptif,  yaitu  memaparkan  dan  menjelaskan  hasil penelitian secara sistematis. 14
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Konstruksi Hukum Keluarga Indonesia dan Inggris
Dalam  UU  Perkawinan  tidak  terdapat  pengertian  pengasuhan  anak. 15 Pasal  45  UU Perkawinan  memuat  ketentuan  bahwa  bapak  dan  ibu  wajib  untuk  memelihara  serta mendidik  anak-anak  mereka  dengan  baik.  Kewajiban  ini  tetap  berlaku  walaupun perkawinan antara pasangan suami istri putus, dan berlaku hingga anak menikah atau dapat berdiri  sendiri.  Anak  berhak  untuk  mendapatkan  kasih  sayang,  jaminan  pendidikan, kehidupan yang layak, kesehatan, serta perlindungan, meskipun kedua orang tuanya telah
11 I Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Kencana, 2016).
12 Djulaeka and Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).
13 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum (Sleman: Deepublish, 2021).
14 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).
15 Umul  Khair,  “Pelaksanaan  Hak  Asuh  Anak  Setelah  Terjadinya  Perceraian,” Jurnal  Cendekia  Hukum 5,  no.  2 (2020): 291–306, https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231.
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105
bercerai. 16 Terjadinya perceraian tidak mengubah status anak dan orang tua. Kedua orang tua  tetap  bertanggung  jawab  terhadap  anak-anak  mereka.  Walaupun  hakim  menetapkan hak  asuh  anak  untuk  salah  satu  orang  tua,  hal  ini  bukan  berarti  orang  tua  lainnya  yang tidak memegang hak asuh dapat mengabaikan tanggung jawabnya. 17
Pada  Pasal  41  UU  Perkawinan  dijelaskan  bahwa  “baik  ibu  atau  bapak  tetap berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi  keputusannya.”  Pasal  41  UU  Perkawinan  juga  menjelaskan  bahwa  bapak bertanggung  jawab  atas  segala  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  dibutuhkan  oleh anak.  Tanggung  jawab  bapak  dalam  memberikan  nafkah  kepada  anaknya  disesuaikan dengan  kemampuan  dan  penghasilannya.  Apabila  bapak  tidak  dapat  memenuhi  tanggung jawab  tersebut,  maka  pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  juga  bertanggung  jawab atas nafkah untuk anaknya. 18
Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  tentang  pengasuhan  anak  dengan  menggunakan istilah  “pemeliharaan  anak”.  Berdasarkan  Pasal  1  huruf  g  KHI,  pemeliharaan  anak  atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu  berdiri  sendiri.  Dalam  KHI  terdapat  dua  pasal  yang  memuat  ketentuan  mengenai pemeliharaan  anak  yaitu  Pasal  105  dan  Pasal  156.  Pasal  105  menjelaskan  pemeliharaan anak pada dua kondisi. Pertama, jika anak belum mumayyiz (berusia kurang dari 12 tahun), maka  pemeliharaan  anak  jatuh  kepada  ibunya.  Kedua,  jika  anak  telah mumayyiz (berusia 12 tahun ke atas), maka anak dapat menentukan bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
Pasal  156  KHI  menjelaskan  bahwa  biaya  pemeliharaan  anak  dan  nafkah  menjadi tanggung jawab bapak sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pada Pasal 156 KHI juga dijelaskan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pemeliharaan dan nafkah anak, Pengadilan Agama  akan  memberikan  putusan.  Ketentuan-ketentuan  pemeliharaan  anak  dalam  KHI tidak  berlaku  secara  universal,  karena  hanya  mengikat  bagi  pemeluk  agama  Islam  yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama. 19
Kemudian  terkait  dengan  UU  Perlindungan  Anak.  Pasal  1  angka  11  UU Perlindungan  Anak  menjelaskan  bahwa  "kuasa  asuh  adalah  kekuasaan  orang  tua  untuk mengasuh,  mendidik,  memelihara,  membina,  melindungi,  dan  menumbuhkembangkan
16 Gede  Andi  Wiradharma,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  I  Ketut  Sukadana,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian,” Jurnal Preferensi Hukum 1, no. 2 (2020): 47–50, https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2341.47-50.
17 Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah,  and  Annalisa  Yahanan, Hukum  Perceraian (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2019).
18 Muhammad Irvan Hidayana, Imam Jauhari, and Azhari Yahya, “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak  Pasca  Perceraian  Orang  Tua,” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan 8,  no.  2  (2020):  302–11, https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704.
19 Aldi  Saputra  and  Muhamad  Tanto  Mulyana,  “Pelaksanaan  Hak  Asuh  Anak  Atas  Penetapan  Pengadilan  Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” De Juncto Delicti : Journal Of Law 2, no. 1 (2022): 1–13, https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.6384.
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105
anak  sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya  dan  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  serta minatnya."  Kewajiban  dan  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  juga  diatur  dalam Pasal  26  ayat  1  UU  Perlindungan  Anak  yakni  (1)  mengasuh,  memelihara,  mendidik,  dan melindungi anak, (2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,  (3)  mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak,  serta  (4)  memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
Hak anak dan kemaslahatan anak adalah hal utama dalam pengasuhan anak. 20 Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 14 UU Perlindungan Anak bahwa “setiap anak berhak untuk  diasuh  oleh  orang  tuanya  sendiri,  kecuali  jika  ada  alasan  dan/atau  aturan  hukum yang  sah  menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak dan  merupakan  pertimbangan  terakhir.”  Dalam  hal  terjadi  pemisahan,  anak  tetap  berhak mendapatkan  pengasuhan,  pemeliharaan,  pendidikan  dan  perlindungan  untuk  proses tumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dari kedua orangtuanya. Anak  tetap  berhak  untuk  bertemu  langsung,  serta  memperoleh  biaya  hidup  dari  kedua orang tuanya. Penjelasan Pasal 14 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemisahan yang  disebutkan  dalam  pasal  ini  tidak  menghapuskan  hubungan  anak  dengan  bapak  dan ibunya.  Oleh  karena  itu,  walaupun  terdapat  putusan  pengadilan  yang  menetapkan  salah satu  orang  tua  sebagai  pemegang  hak  asuh  anak,  hal  ini  tidak  dapat  menjadi  alasan  bagi orang tua pemegang hak asuh untuk membatasi atau melarang orang tua lainnya berjumpa dengan sang anak. 21
Secara  historis,  Inggris  merupakan  salah  satu  negara  yang  menerapkan  hak  asuh tunggal,  yakni  memberikan  hak  asuh  anak  kepada  salah  satu  orang  tua.  Meningkatnya konsep hak asuh bersama di Eropa dilatarbelakangi oleh perubahan sosial dan penerimaan akan  pentingnya  hubungan  anak  dan  orang  tua  yang  berkelanjutan.  Oleh  sebab  itu,  hak asuh bersama mulai diterapkan di Inggris, sehingga berlakunya Children Act 1989 adalah untuk mengatasi kurangnya kesamaan antara pengadilan dalam mengimplementasikan hak asuh anak. 22
Berdasarkan  Paragraph  1  Section  3  Children  Act  1989 “Parental  responsibility means all the rights, duties, powers, responsibilities and authority which by law a parent of a child has in relation to the child and his property .” Mencermati pasal tersebut dapat diketahui  bahwa parental  responsibility adalah  segala  hak,  kewajiban,  kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang yang menurut undang-undang dimiliki oleh orang tua atas seorang anak sehubungan dengan anak dan harta bendanya. Parental responsibility antara lain  yaitu  menentukan  pendidikan  dan  agama  anak,  menyetujui  perawatan  medis  anak,
20 Renita Ivana and Diana Tantri Cahyaningsih, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Bapak,” Jurnal Privat Law 8, no. 2 (2020): 295–302, https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423.
21 Eni  C.  Singal,  “Pembagian  Harta  Gono  Gini  Dan  Penetapan  Hak  Asuh  Anak  Akibat  Perceraian  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” Lex Crimen 6, no. 5 (2017): 90–97.
22 Novia  Dwi  Putri  Utami,  “Hak  Asuh  Bersama  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Hadhanah  Di  Indonesia” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105
serta aspek penting lainnya dalam kehidupan anak. 23
Section  2  Children  Act  1989  memuat  ketentuan  tentang  siapa  yang  memegang  dan dapat  memperoleh parental  responsibility atas  anak.  Paragraph  5  dan  6  Section  2 menjelaskan bahwa “ More than one person may have parental responsibility for the same child  at  the  same  time.  A  person  who  has  parental  responsibility  for  a  child  at  any  time shall not cease to have that responsibility solely because some other person subsequently acquires  parental  responsibility  for  the  child. ” Ibu secara otomatis memperoleh parental responsibility pada  saat  melahirkan  anaknya.  Sedangkan  bapak  hanya  secara  otomatis memperoleh parental  responsibility jika  bapak  menikah  dengan  ibunya  pada  saat  anak tersebut lahir. Kedua orang tua tetap memegang parental responsibility setelah terjadinya perceraian. 24
Apabila  terdapat  perselisihan  di  antara  para  pihak  yang  memegang parental responsibility , maka pengadilan dapat diminta untuk memutuskan masalah tersebut. Dalam kebanyakan  kasus,  salah  satu  pihak  akan  mengajukan  permohonan child  arrangements order ke pengadilan berdasarkan Section 8 Children Act 1989. 25 Pada Paragraph 1 Section 8 dijelaskan bahwa “ Child arrangements  order  means an order regulating  arrangements relating to any of the following (a) with whom a child is to live, spend time or otherwise have  contact,  and  (b)  when  a  child  is  to  live,  spend  time  or  otherwise  have  contact  with any person. ” Pengadilan dapat menetapkan child arrangements order sehubungan dengan dimana anak akan tinggal, serta dimana dan kapan anak akan menghabiskan waktu dengan orang tua lainnya. Child arrangements order juga dapat mengatur masalah tertentu seperti agama, sekolah, dan perubahan nama anak, serta hal-hal yang dilarang, misalnya melarang untuk  bepergian.  Pengadilan  tidak  secara  otomatis  menetapkan  perintah  yang  berkaitan dengan anak setelah proses perceraian. Pengadilan hanya akan menetapkan perintah terkait anak jika diperlukan. 26
Dalam penetapan child arrangements  order , kesejahteraan anak harus diperhatikan. Sebagaimana disebutkan dalam Paragraph 3 Section 1 yaitu “ (a) the ascertainable wishes and feelings of the child concerned (considered in the light of his age and understanding), (b)  his  physical,  emotional  and  educational  needs,  (c)  the  likely  effect  on  him  of  any change  in  his  circumstances,  (d)  his  age,  sex,  background  and  any  characteristics  of  his which  the  court  considers  relevant,  (e)  any  harm  which  he  has  suffered  or  is  at  risk  of suffering, (f) how capable each of his parents, and any other person in relation to whom the court considers the question to be relevant, is of meeting his needs, and (g) the range of powers available to the court under this Act in the proceedings in question.”
23 David Foster, Parental Responsibility in England and Wales (House of Commons Library, 2023).
24 Nikolina, Divided  Parents,  Shared  Children:  Legal  Aspects  of  (Residential)  Co-Parenting  in  England,  the Netherlands and Belgium .
25 Foster, Parental Responsibility in England and Wales .
26 Claire  Wood  and  Charlotte  Bradley,  “England  and  Wales,”  in The  International  Comparative  Legal  Guide  to: Family Law 2017 (London: Global Legal Group, 2017), 40.
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105
Dalam  menetapkan child  arrangements ,  pengadilan  memperhatikan  faktor-faktor seperti  keinginan,  perasaan,  serta  kebutuhan  anak.  Efek  yang  mungkin  timbul  dari  pada keadaan  sang  anak  dari  perubahan  yang  terjadi,  penderitaan  atau  marabahaya  yang  telah dialami oleh sang anak atau yang berisiko menyebabkan penderitaan bagi sang anak, serta kemampuan  masing-masing  orang  tua  dalam  memenuhi  kebutuhan  sang  anak  juga  harus diperhatikan. Faktor lainnya yang harus diperhatikan yakni usia, jenis kelamin, serta latar belakang anak.
Adapun  hal  paling  utama  yang  harus  dipertimbangkan  pengadilan  adalah kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dijelaskan pada Paragraf 1 Section 1 “ when a court determines any question with respect  to  (a) the upbringing  of  a child,  or  (b)  the  administration  of  a  child’s  property  or  the  application  of  any  income arising  from  it,  the  child’s  welfare  shall  be  the  court’s  paramount  consideration. ”  Oleh karena  itu,  jika  anak  dapat  mengekspresikan  keinginan  dan  perasaannya  tentang  dengan siapa mereka ingin tinggal, maka pengadilan juga harus mempertimbangkan keinginan dan perasaan tersebut. 27
Selain  Children  Act  1989,  di  Inggris  juga  terdapat  Matrimonial  Causes  Act  1973, yang mengatur perihal alimentasi akibat perceraian. Berdasarkan Matrimonial Causes Act 1973, permohonan alimentasi dapat dimintakan terhadap pengadilan setelah tahap pertama perceraian  ditetapkan.  Dalam  menetapkan  alimentasi  akibat  perceraian  terhadap  anak, pengadilan  tidak  hanya  mempertimbangkan  kemampuan  dan  keadaan  dari  kedua  orang tua,  namun  juga  keadaan  dari  anak.  Berdasarkan  Paragraph  2  Section  25  Matrimonial Causes  Act  1973,  pengadilan  harus  mempertimbangkan  hal-hal  seperti  (a)  kebutuhan finansial  dari  sang  anak,  (b)  pendapatan,  kapasitas  penghasilan,  properti,  dan  sumber keuangan lainnya yang dimiliki sang anak, (c) cacat fisik atau mental apapun yang dimiliki anak,  serta  (d)  keadaan  dari  anak  selama  ini  dan  apakah  para  pihak  dalam  perkawinan mengharapkan bahwa anak tersebut berpendidikan atau terlatih. 28
Terdapat  perbedaan-perbedaan  terkait  pengaturan  hak  asuh  anak  akibat  perceraian antara  hukum  keluarga  Indonesia  dan  Inggris.  Perbedaan  tersebut  dapat  dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti sistem hukum, sejarah perkembangan hukum, kebudayaan, serta pandangan hidup masyarakat di kedua negara. 29 Hukum ialah gejala sosial dan bagian dari kebudayaan. Setiap negara memiliki kebudayaannya yang berbeda, sehingga sistem hukum antara negara yang satu akan berbeda dengan sistem hukum negara yang lain. 30 Indonesia merupakan  negara  yang  menganut  sistem  hukum  eropa  kontinental  ( civil  law  system ), sedangkan Inggris merupakan negara yang menganut sistem hukum anglo saxon ( common
27 Wilson  Browne  Solicitors,  “Guide  to  ‘Child  Custody’  or  Child  Residence  in  the  UK,”  wilsonbrowne.co.uk, 2022, https://www.wilsonbrowne.co.uk/guides/guide-to-child-custody-in-the-uk/.
28 Illona  Christine,  “Perbandingan  Hukum  Alimentasi  Akibat  Perceraian  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia Dan Matrimonial Causes Act Di Inggris” (Universitas Indonesia, 2021).
29 Djoni  Sumardi  Gozali, Pengantar  Perbandingan  Hukum  (Civil  Law,  Common  Law,  Dan  Hukum  Adat) (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018).
30 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105
law  system ).  Sumber  hukum  yang  utama  dalam civil  law  system adalah  hukum  yang dikodifikasikan.  Sedangkan  di  Inggris  yang  menganut common  law  system menjadikan putusan-putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. 31
Di  Indonesia,  berdasarkan  Pasal  41  UU  Perkawinan  bapak  dan  ibu  berkewajiban untuk  memelihara  anaknya,  apabila  terdapat  perselisihan  diantara  mereka,  maka  dapat diselesaikan di pengadilan. Ketentuan pasal ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memutuskan  hak  asuh  anak  jatuh  kepada  bapak  atau  ibunya,  dengan  mempertimbangkan prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak. 32 Setelah  terjadinya  perceraian,  hakim  akan memutuskan  hak  asuh  anak  untuk  bapak  atau  ibunya.    Dalam  hal  ini,  terdapat  putusan yang  menetapkan  hak  asuh  untuk  ibu,  serta  ada  putusan  yang  menetapkan    hak    asuh untuk  bapak. 33 Meskipun  hak  asuh  ditetapkan  untuk  salah  satu  orang  tua,  orang  tua  lain yang  tidak  mendapatkan  hak  asuh  tetap  menjalankan  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya terhadap anak.
Di  Inggris,  setelah  berlakunya  Children  Act  1989  terdapat  ketentuan  mengenai parental  responsibility dan child  arrangement  order . Parental  responsibility adalah “segala hak, kewajiban, kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang yang menurut undang- undang  dimiliki  oleh  orang  tua  atas  seorang  anak  sehubungan  dengan  anak  dan  harta bendanya”, seperti menentukan pendidikan dan agama anak, menyetujui perawatan medis anak,  serta  aspek  penting  lainnya  dalam  kehidupan  anak.  Sedangkan child  arrangement order adalah perintah pengadilan terkait dimana anak akan tinggal, serta dimana dan kapan anak akan menghabiskan waktu dengan orang tua lainnya.
Setelah  terjadinya  perceraian,  kedua  orang  tua  tetap  mempertahankan parental responsibility atas anak mereka. Kedua orang tua tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama,  meskipun  berdasarkan child  arrangement  order anak  tinggal  hanya  dengan  salah satu orang tuanya. Kedua orang tua harus melaksanakan parental responsibility bersama- sama  secara  harmonis,  serta  saling  berkonsultasi  ketika  membuat  keputusan  penting mengenai  anak. 34 Dengan  demikian  akan  adil  bagi  kedua  orang  tua,  dan  tidak  terdapat pandangan  salah  satu  orang  tua  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  lebih  sedikit  atas anaknya, atau bahkan tidak ada sama sekali. 35
Indonesia  dan  Inggris  juga  memiliki  persamaan  terkait  hak  asuh  anak  yakni mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak ( the best interest of the child ). Di Indonesia, prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  disebutkan  pada  Pasal  2  dan  Pasal  14  UU Perlindungan Anak. Sementara di Inggris, prinsip ini disebutkan pada Paragraph 1 Section
31 Choky  R.  Ramadhan,  “Konvergensi  Civil  Law  Dan  Common  Law  Di  Indonesia  Dalam  Penemuan  Dan Pembentukan Hukum,” Mimbar Hukum 30, no. 2 (2018): 213–29, https://doi.org/10.22146/jmh.31169.
32 Maryati  Maryati,  “Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menetapkan  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Suami  Selaku  Pemohon Pada  Pengadilan  Agama  Jambi,” Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi 21,  no.  3  (2021):  1299–1311, https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1740.
33 Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian.”
34 Nikolina, Divided  Parents,  Shared  Children:  Legal  Aspects  of  (Residential)  Co-Parenting  in  England,  the Netherlands and Belgium .
35 Astuti,  Ndini,  and  Riyanti,  “Studi  Komparatif  Hukum  Keluarga Di  Indonesia  Dan  Britania  Raya (Inggris  Dan Wales).”
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105
1  Children  Act  1989.  Di  Indonesia,  dalam  memutuskan  hak  asuh  anak  pasca  perceraian, hakim  akan  mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Begitu  pula  di  Inggris, pengadilan dalam memutuskan atau menetapkan child arrangement order , seperti dengan siapa  anak  akan  tinggal  setelah  orang  tuanya  berpisah,  akan  mengutamakan  kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga, anak diharapkan mendapatkan jaminan kehidupan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik. 36

## 3.2 Prospek Pengaturan  Hak Asuh Bersama dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia
Kedua  orang  tua  memiliki  kewajiban  untuk  mendidik,  membesarkan,  dan mensejahterakan  anak  hingga  sang  anak  dewasa.  Kewajiban  tersebut  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan. 37 Putusnya  perkawinan  karena  perceraian  tentu  akan menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  pasangan  suami  istri  yang  bercerai,  salah  satunya yaitu  masalah  pengasuhan  anak  dalam  perkawinan  tersebut.  Masalah  pengasuhan  anak akan  berkaitan  dengan  dimana  dan  dengan  siapa  anak  akan  tinggal,  pemberian  nafkah untuk anak, dan lainnya, yang dapat diputuskan melalui sidang pengadilan dalam perkara perceraian dan permohonan hak asuh anak.
Di  Indonesia,  pasca  perceraian  hakim  menetapkan  hak  asuh  anak  untuk  salah  satu orang  tua  (hak  asuh  tunggal).  Hakim  akan  memutuskan  hak  asuh  anak  untuk  bapak  atau ibu  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangannya,  yang  diantaranya  ialah  kepentingan terbaik  bagi  anak. Dalam  hal  ini sangat  diperhatikan, anak dapat  terpenuhi  kebutuhannya bila bersama bapak atau ibunya. 38 Disisi lain, pengasuhan anak dengan salah satu orang tua memenangkan  hak  asuh  ini  juga  berimplikasi  adanya  paradigma  di  masyarakat  bahwa siapa  yang  memegang  hak  asuh  anak  maka  menjadi  tanggung  jawabnya  sepenuhnya terhadap  kehidupan  sang  anak  dan  untuk  mengurus  anak  tersebut.  Karenanya,  sering terjadi  kasus  dimana  salah  satu  orang  tua  tidak  bisa  bertemu  dengan  anaknya  karena dilarang atau dibatasi oleh orang tua pemegang hak asuh atau keluarganya. 39
Penetapan hak asuh pada perkembangannya tidak hanya mengarah pada pengasuhan tunggal,  tetapi  juga  pengasuhan  bersama.  Pengasuhan  bersama  meliputi  pengasuhan dengan pembagian tanggung jawab bersama antara kedua orang tua ( shared responsibility parenting) dan pengasuhan dengan membagi waktu tinggal bersama anak ( shared physical parenting ). 40 S hared  responsibility  parenting artinya  kedua  orang  tua  berbagi  tanggung
36 Iksan, Adnan, and Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” Jurnal Fundamental 9, no. 1 (2020): 1–16, https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9.
37 Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Gama Media, 2017).
38 Hana  Regina  Sari,  “Pemberian Hak  Asuh  Atas  Anak  Di  Bawah Umur  Kepada  Orang  Tua  Laki-Laki  (  Ayah ) Yang  Terjadi  Akibat  Perceraian  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk  \,” Indonesian Notary 3, no. 26 (2021): 40–64.
39 Gushairi,  “Eksekusi  Anak  Dan  Problematikanya  Di  Indonesia,”  badilag.mahkamahagung.go.id,  2022, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh- gushairi-s-h-i-mcl.
40 Muhammad  Awaluddin  Jauhar,  “Konsepsi  Pengasuhan  Bersama  Terhadap  Hak  Asuh  Anak  Di  Bawah  Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.g/2019/PA.Gdt)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105
jawab  pengasuhan  anak,  serta  saling  bekerja  sama  dalam  pengambilan  keputusan  yang berkaitan  dengan  anaknya,  antara  lain  berkenaan  dengan  pendidikan,  perawatan  medis, agama  dan  kegiatan  sosial  anak.  Sedangkan shared  physical  parenting ,  mencakup  anak- anak  menghabiskan  waktu  dengan  rasio  30/70  atau  dengan  rasio  hingga  50/50  dengan kedua orang tuanya, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. 41
Temuan  beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  anak  dengan shared  physical parenting akan  mendapatkan  hasil  yang  lebih  baik  daripada  anak  dengan  hak  asuh  fisik tunggal: (a) tingkat depresi, kecemasan, dan ketidakpuasan yang lebih rendah, (b) tingkat agresi  yang  lebih  rendah,  dan  berkurangnya  penyalahgunaan  alkohol  dan  obat-obatan terlarang,  (c)  prestasi  sekolah  dan  perkembangan  kognitif  yang  lebih  baik,  (d)  kesehatan fisik yang lebih baik, (e) tingkat merokok yang lebih rendah, dan (f) hubungan yang lebih baik dengan bapak, ibu, orang tua tiri, dan kakek-nenek. 42
Hak asuh bersama berkaitan erat dengan prinsip  kepentingan terbaik bagi anak ( the best interest of the child ). Kepentingan terbaik bagi anak merupakan dasar atau preferensi utama  dalam  tata  laksana  pengasuhan.  Oleh  karena  itu,  dapat  dieliminir  pandangan  yang cenderung menganggap atau menempatkan anak sebagai “milik bapak”, “milik ibu”, atau “sebagai objek hak” salah satu dari kedua orang tuanya. 43 Prinsip kepentingan terbaik bagi anak  termuat  dalam  Pasal  3  Ayat  1  Konvensi  Hak  Anak.  Dengan  prinsip  ini,  diharapkan peran, tanggung jawab, serta kewajiban bapak dan ibu terhadap anaknya adil. Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa terpengaruh oleh permasalahan-permasalahan yang  muncul  dari  kedua  orang  tua.  Relasi  antara  anak  dengan  kedua  orang  tuanya  dapat terjaga dengan baik.
Prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  disebutkan  pada  Pasal  2  UU  Perlindungan Anak.  Pasal  ini  menjelaskan  bahwa  “Penyelenggaraan  perlindungan  anak  berasaskan Pancasila  dan  berlandaskan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : (1) non diskriminasi, (2)  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  (3)  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan perkembangan,  dan  (4)  penghargaan  terhadap  pendapat  anak.”  Pasal  14  Ayat  1  UU Perlindungan  Anak  juga  memuat  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Pasal  ini menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”
Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental ( civil law system ). Pada negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, sumber hukum yang utama adalah  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  membawa  konsekuensi  yuridis,  yakni  jika
41 Beth  Archer-Kuhn,  “Parent  Perceptions  and  Experiences  in  Child  Custody  Decision-Making”  (University  of Windsor, 2016).
42 Sanford  L.  Braver  and  Michael  E.  Lamb,  “Shared  Parenting  After  Parental  Separation :  The  Views  of  12 Experts,” Journal of Divorce & Remarriage 59, no. 5 (2018): 372–87, https://doi.org/10.1080/10502556.2018.1454195.
43 M. Natsir  Asnawi, “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak  Asuh  Anak,” Al-Iqtishadiyah :  Jurnal  Ekonomi  Syariah  Dan  Hukum  Ekonomi  Syariah 5,  no.  1  (2019):  61–76, https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143.
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105
terdapat  permasalahan  hukum,  maka  yang  pertama  kali  diperiksa  dan  ditinjau  adalah ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Termasuk  permasalahan  mengenai  hak asuh  anak,  hal  pertama  yang  harus  diperhatikan  hakim  adalah  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan. 44 Dalam  menerapkan  hak  asuh  bersama  di  Indonesia  terdapat tantangan  yaitu  tidak  terdapat  pengaturan  mengenai  dalam  hal  apa  dan  bagaimana  cara pengasuhan bersama dilaksanakan. Oleh karena itu, hak asuh bersama penting untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 45
Untuk menerapkan pengasuhan bersama, pasangan suami istri yang putus hubungan perkawinannya  karena  perceraian  dapat  membuat  perencanaan  pengasuhan  bersama  atas anak-anak mereka. Perencanaan pengasuhan bersama ini dapat dilakukan pada saat proses mediasi,  untuk  kemudian  dituangkan  dalam  kesepakatan. 46 Di  Indonesia  mediasi  diatur dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi. Menurut  peraturan  ini  “mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”
Mediasi  yang  mengedepankan win-win  solution , 47 berperan  penting  dalam penyelesaian  perselisihan  akan  hak  asuh  anak.  Mediasi  dapat  meminimalisir  dan menyederhanakan suatu sengketa yang dibawa ke pengadilan. 48 Proses mediasi mendorong para  pihak  untuk  bekerja  sama  dan  mencari  solusi  terbaik,  dengan  tetap  mengedepankan kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Pada  mediasi  dalam  gugatan  perceraian  di  PA  Magelang dengan  nomor  perkara  145/Pdt.G/2023/PA.Mgl,  kedua  belah  pihak  sepakat  untuk menerapkan hak asuh bersama. 49 Selanjutnya, pada mediasi dalam gugatan hak asuh anak di  PA  Tanah  Grogot  dengan  nomor  perkara  309/Pdt.G/2020/PA.Tgt,  anak  akan  tinggal bersama  dengan  masing-masing  orang  tua  secara  bergantian  sesuai  dengan  waktu  yang disepakati. 50
Selain  itu,  pemerintah  juga  perlu  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  akan pengasuhan  bersama.  Langkah  pertama  adalah  dengan  melakukan  edukasi  mengenai konsep  pengasuhan  bersama  kepada  masyarakat.  Dengan  memberikan  edukasi  yang komprehensif  dan  terkini,  masyarakat  bisa  memahami  konsep  serta  manfaat  mengenai
44 Angela  Melani  Widjaja  et  al.,  “The  Application  of  the  Best  Interest  of  the  Child  Principle  as  a  Basis  for Determining Child Custody,” Unram Law Review 4, no. 2 (2020): 163–73, https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i2.126.
45 Shofiatul Jannah and Roibin Roibin, “The Urgency of Determining the Post-Divorce Iddah Payment Period in Indonesian Religious Courts,” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 3 (2023): 424–35, https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7606.
46 Saraswati,  Boputra,  and  Kusniati,  “Pemenuhan  Hak  Anak  Di  Indonesia  Melalui  Perencanaan  Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama.”
47 Muhammad  Habibi  Miftakhul Marwa,  “Model  Penyelesaian  Perselisihan  Perkawinan  Perspektif  Hukum  Adat Dan Hukum Islam,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 777–94, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059.
48 Handika  Fuji  Sunu,  Pagar,  and  M.  Amar  Adly,  “Reconstruction  of  Hadanah  With  The  Concept  of  Shared Parenting in Religious Courts,” Al-Ulum 23, no. 2 (2023): 371–90, https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4303.
49 Prasetyo  Adi,  “Selesaikan  Masalah  Dengan  Saling  Mengikhlaskan,  Mediator  PA  Magelang  Hasilkan Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian,” pa-magelang.go.id, 2023, https://pa-magelang.go.id/selesaikan-masalah-dengan- saling-mengikhlaskan-mediator-pa-magelang-hasilkan-kesepakatan-mediasi-berhasil-sebagian/.
50 Pengadilan  Agama  Tanah  Grogot  Kelas  II,  “Mediasi  Hak  Asuh  Anak  Di  Pengadilan  Agama  Tanah  Grogot Berujung  Damai,”  pa-tanahgrogot.go.id,  2020,  https://pa-tanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/berita-pengadilan2/270- mediasi-hak-asuh-anak-di-pengadilan-agama-tanah-grogot-berujung-damai.
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105
pengasuhan bersama, sehingga dapat mempraktikkannya. Apabila pemahaman masyarakat meningkat,  maka  Indonesia  dapat  memperoleh  manfaat  dengan  menerapkan  pengasuhan bersama. 51 Sebab  masyarakat  merupakan  faktor  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam pemberlakuan hukum. 52

## 4. PENUTUP
Di  Indonesia,  hak  asuh  anak  diatur  dalam  UU  Perkawinan,  KHI,  dan  UU Perlindungan  Anak.  Sementara  di  Inggris  diatur  dalam  Children  Act  1989.  Terdapat perbedaan  antara  kedua  negara  tersebut,  yakni  di  Inggris  setelah  terjadinya  perceraian, kedua orang tua tetap memegang parental responsibility atas anak mereka.  Sedangkan di Indonesia, hak asuh anak dapat dimohonkan, bahkan diperebutkan di pengadilan sehingga salah satu pihak akan memenangkan hak asuh atas anaknya. Adapun persamaannya yaitu di  kedua  negara  dalam  memutuskan  atau  menetapkan  suatu  hal  yang  berkenaan  dengan pengasuhan anak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak ( the best interest of the  child ).  Penetapan  hak  asuh  pada  perkembangannya  tidak  hanya  mengarah  pada pengasuhan  tunggal,  tetapi  juga  pengasuhan  bersama.  Pengasuhan  bersama  meliputi pengasuhan  dengan  pembagian  tanggung  jawab  bersama  antara  kedua  orang  tua  (shared responsibility  parenting)  dan  pengasuhan  dengan  membagi  waktu  tinggal  bersama  anak (shared  physical  parenting).  Konsep  pengasuhan  bersama  sejalan  dengan  prinsip  dasar dalam  UU  Perlindungan  Anak,  yang  termuat  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  14,  yaitu kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak.  Dalam  menerapkan  hak  asuh  bersama  di  Indonesia terdapat  tantangan  yaitu  tidak  terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang  memuat ketentuan-ketentuan  mengenai  hak  asuh  bersama.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  undang- undang  yang  mengatur  pengasuhan  bersama.  Penyelesaian  sengketa  hak  asuh  anak  juga dapat  dilakukan  melalui  proses  mediasi,  dimana  pasangan  suami  istri  yang  bercerai membuat kesepakatan pengasuhan bersama atas anak-anak mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Prasetyo. “Selesaikan Masalah Dengan Saling Mengikhlaskan, Mediator PA Magelang Hasilkan  Kesepakatan  Mediasi  Berhasil  Sebagian.”  pa-magelang.go.id,  2023. https://pa-magelang.go.id/selesaikan-masalah-dengan-saling-mengikhlaskan- mediator-pa-magelang-hasilkan-kesepakatan-mediasi-berhasil-sebagian/.
Ahadi,  Lalu  M.  Alwin.  “Efektivitas  Hukum  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum :  Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 110–27. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.
Archer-Kuhn,  Beth.  “Parent  Perceptions  and  Experiences  in  Child  Custody  Decision- Making.” University of Windsor, 2016.
Asnawi,  M.  Natsir.  “Penerapan  Model  Pengasuhan  Bersama  (Shared  Parenting)  Dalam
51 Sudirman  L.,  “Child  Custody  After  Divorce :  Enhance  A  Shared-Parenting  In  Indonesian  Marriage  Legal System,” Russian Law Journal 6, no. 3 (2023): 928–37, https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1337.
52 Lalu  M.  Alwin  Ahadi,  “Efektivitas  Hukum  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum :  Relasi  Urgensi  Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 110–27, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105
Penyelesaian  Sengketa  Hak  Asuh  Anak.” Al-Iqtishadiyah :  Jurnal  Ekonomi  Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2019): 61–76.
https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143.
Astuti,  Fakhriyah  Tri,  Cahya  Wulan  Ndini,  and  Erni  Dewi  Riyanti.  “Studi  Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Britania Raya (Inggris Dan Wales).” At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam 3, no. 1 (2021): 701–20.
https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss1.art13.
Bachtiar. Mendesain Penelitian Hukum . Sleman: Deepublish, 2021.
Braver,  Sanford  L.,  and  Michael  E.  Lamb.  “Shared  Parenting  After  Parental  Separation : The Views of 12 Experts.” Journal of Divorce & Remarriage 59, no. 5 (2018): 372– 87. https://doi.org/10.1080/10502556.2018.1454195.
Christine, Illona. “Perbandingan Hukum Alimentasi Akibat Perceraian Perkawinan Menurut Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Di  Indonesia  Dan Matrimonial Causes Act Di Inggris.” Universitas Indonesia, 2021.
Djulaeka,  and  Devi  Rahayu. Buku  Ajar  Metode  Penelitian  Hukum .  Surabaya:  Scopindo Media Pustaka, 2020.
Faqih,  Naswa  Atiyatul  Maola,  and  Erfaniah  Zuhriah.  “Pandangan  Hakim  Terkait Pengasuhan Anak (Joint  Custody) Pasca Cerai  Gugat  Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Sakina: Journal of Family Studies 7, no. 1 (2023): 142–52. https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3153.
Fitri  Nur  Hidayah.  “5  Faktor  Tertinggi  Penyebab  Perceraian  Di  Indonesia.”  GoodStats, 2023. https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab- perceraian-di-indonesia-HLBgQ.
Foster, David. Parental Responsibility in England and Wales . House of Commons Library, 2023.
Gozali,  Djoni  Sumardi. Pengantar  Perbandingan  Hukum  (Civil  Law,  Common  Law,  Dan Hukum Adat) . Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018. Gushairi. “Eksekusi Anak Dan Problematikanya Di Indonesia.” badilag.mahkamahagung.go.id, 2022.
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan- problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl.
Hidayana, Muhammad Irvan, Imam Jauhari, and Azhari Yahya. “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum Dan Keadilan 8, no. 2 (2020): 302–11. https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704.
I Made Pasek Diantha. Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Kencana, 2016.
Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II. “Mediasi Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Tanah  Grogot  Berujung  Damai.”  pa-tanahgrogot.go.id,  2020.  https://pa- tanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/berita-pengadilan2/270-mediasi-hak-asuh-anak- di-pengadilan-agama-tanah-grogot-berujung-damai.
Iksan, Adnan, and Khairunnisa. “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” Jurnal Fundamental 9, no. 1 (2020): 1–16. https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9. Ivana,  Renita,  and  Diana  Tantri  Cahyaningsih.  “Dasar  Pertimbangan  Hakim  Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak.” Jurnal Privat Law 8, no. 2 (2020): 295–302. https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423.
Jannah, Shofiatul, and Roibin Roibin. “The Urgency of Determining the Post-Divorce Iddah
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105
Payment Period in Indonesian Religious Courts.” Jurnal  Ius Constituendum 8, no.  3
(2023): 424–35. https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7606.
Khair,  Umul.  “Pelaksanaan  Hak  Asuh  Anak  Setelah  Terjadinya  Perceraian.” Jurnal Cendekia Hukum 5, no. 2 (2020): 291–306. https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231.
KPAI.  “Catatan  Pelanggaran  Hak  Anak  Tahun  2021  Dan  Proyeksi  Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022.” kpai.go.id, 2022.
https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan- proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022.
L., Sudirman. “Child Custody After Divorce :  Enhance  A Shared-Parenting In  Indonesian Marriage  Legal  System.” Russian  Law  Journal 6,  no.  3  (2023):  928–37. https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1337.
Mardi,  Oxsis,  and  Fatmariza  Fatmariza.  “Faktor-Faktor  Penyebab  Keterabaian  Hak-Hak Anak  Pasca  Perceraian.” Jurnal  Ius  Constituendum 6,  no.  2  (2021):  182–99. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282.
Marwa,  Muhammad  Habibi  Miftakhul.  “Model  Penyelesaian  Perselisihan  Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 777–94. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059.
Maryati, Maryati. “Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku  Pemohon  Pada  Pengadilan  Agama  Jambi.” Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi 21, no. 3 (2021): 1299–1311.
https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1740.
Meliani, Meliani, and Indra Budi Jaya. “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur : Analisis Norma Hukum.” Fastabiq: Jurnal Studi Islam 3, no. 1 (2022): 56–68. https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press, 2020. Muhammad Awaluddin Jauhar. “Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak Di  Bawah  Umur  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Gedong  Tataan  Nomor 0334/Pdt.g/2019/PA.Gdt).”  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, 2021.
Nikolina,  Natalya  Vladimirovna. Divided  Parents,  Shared  Children:  Legal  Aspects  of (Residential)  Co-Parenting  in  England,  the  Netherlands  and  Belgium .  Intersentia, 2015.
Ramadhan,  Choky  R.  “Konvergensi  Civil  Law  Dan  Common  Law  Di  Indonesia  Dalam Penemuan  Dan  Pembentukan  Hukum.” Mimbar  Hukum 30,  no.  2  (2018):  213–29. https://doi.org/10.22146/jmh.31169.
Sanjaya,  Umar  Haris,  and  Aunur  Rahim  Faqih. Hukum  Perkawinan  Islam .  Yogyakarta: Gama Media, 2017.
Saputra, Aldi, and Muhamad Tanto Mulyana. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” De Juncto Delicti : Journal Of Law 2, no. 1 (2022): 1–13. https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.6384.
Saraswati,  Rika,  Emannuel  Boputra,  and  Yuni  Kusniati.  “Pemenuhan  Hak  Anak  Di Indonesia  Melalui  Perencanaan  Pengasuhan,  Pengasuhan  Tunggal  Dan  Pengasuhan Bersama.”
Veritas
et Justitia
7, no. 1 (2021): 188–210.
https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066.
Sari, Hana Regina. “Pemberian Hak Asuh Atas Anak Di Bawah Umur Kepada Orang Tua
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti
e-ISSN: 2621-4105
Laki-Laki ( Ayah ) Yang Terjadi Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk \.” Indonesian Notary 3, no. 26 (2021): 40–64. Singal,  Eni  C.  “Pembagian  Harta  Gono  Gini  Dan  Penetapan  Hak  Asuh  Anak  Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” Lex Crimen 6, no. 5 (2017): 90–97.
Soeroso, R. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
Wilson  Browne  Solicitors.  “Guide  to  ‘Child  Custody’  or  Child  Residence  in  the  UK.” wilsonbrowne.co.uk,  2022.  https://www.wilsonbrowne.co.uk/guides/guide-to-child- custody-in-the-uk/.
Sunu,  Handika  Fuji,  Pagar,  and  M.  Amar  Adly.  “Reconstruction  of  Hadanah  With  The Concept of Shared Parenting in Religious Courts.” Al-Ulum 23, no. 2 (2023): 371–90. https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4303.
Syaifuddin,  Muhammad,  Sri  Turatmiyah,  and  Annalisa  Yahanan. Hukum  Perceraian . Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Utami, Novia Dwi Putri. “Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
Widjaja, Angela Melani, Ike Yeni Kartika Sari, Hasna Firas Isza Fadhilah, and Hasna Firas Isza Fadhilah. “The Application of the Best Interest of the Child Principle as a Basis for  Determining  Child  Custody.” Unram  Law  Review 4,  no.  2  (2020):  163–73. https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i2.126.
Wiradharma, Gede Andi, I Nyoman Putu Budiartha, and I Ketut Sukadana. “Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Terjadinya  Perceraian.” Jurnal  Preferensi  Hukum 1, no. 2 (2020): 47–50. https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2341.47-50.
Wood,  Claire,  and  Charlotte  Bradley.  “England  and  Wales.”  In The  International Comparative  Legal  Guide  to:  Family  Law  2017 ,  40.  London:  Global  Legal  Group, 2017.