## Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Komunikasi Melalui Komite Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (KKPA)
Yuli Setyowati 1 , Fadjarini Sulistyowati 2* , Habib Muhsin 3 123 Program Studi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

## ABSTRAK
Pentingnya  pemberdayaan  perempuan  karena  perempuan  memiliki  peran  strategis  dalam  pendidikan  keluarga  dan  upaya perlindungan anak dan mengurangi kekerasan terhadap anak.  Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) merupakan lembaga Desa Gilangharjo yang memiliki keberpihakan pada perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan. Tujuan penelitian ini  untuk  menganalisis  peran  KKPA  dalam  mendorong  keberdayaan  komunikasi  perempuan  di  Desa  Gilangharjo.    Metode penelitian  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara,  observasi, focus  group  disscussion (FGD),  dan  dokumentasi.  Informan  berjumlah  13  (tiga  belas)  orang  terdiri  dari kepala desa, pamong desa, pengurus  KKPA, dan masyarakat. Data dianalisis secara kualitatif dengan langkah pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  simpulan.      Hasil  penelitian  menunjukkan  KKPA  terbukti  mampu  mengurangi kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  pernikahan  dini.  KKPA  memberikan  ruang  bagi  para  perempuan  desa  untuk  belajar berorganisasi  dan  menyampaikan  pendapatnya  sehingga  mendorong  keberdayaan  komunikasi  bagi  perempuan  di  Desa Gilangharjo.  Keberlangsungan  KKPA  sebagai  organisasi  perempuan  di  desa  karena  adanya  komitmen  pemerintah  desa. Komitmen ini ditunjukkan dengan  pengakuan desa terhadap keberadaan organisasi KKPA  melalui surat keputusan kepala desa dan adanya  alokasi dana desa setiap tahun untuk anggaran operasional.
Kata Kunci : Pemberdayaan, Komunikasi, Perempuan, KKPA

## .

## Empowering Women in the Field of Communication Through the 'Komite Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (KKPA)'

## ABSTRACT
The  importance  of  empowering  women  is  because  women  have  a  strategic  role  in  family  education  and  efforts  to  protect children and reduce violence against children. KKPA is an organization in Gilangharjo village which has a support for children and women protection from violence. This research is being done to analyze KKPA's role in improving women's communication empowerness  in  Gilangharjo village.  Research  method  is  using  descriptive  qualitative  approach  by  study  case  strategy.  Data collection  technique  is  done  by  interview,  observation,  focus  group  discussion  (FGD),  and  documentation.  There  were  13 (thirthteen) informants consisting of the village head, village officials, KKPA administrators, and the community. The data were analyzed qualitatively with the steps of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Research's results show that KPPA is proven to have reduced violence in household and early marriage. KKPA gives a space for village's women  to  learn  how  to  organize  and  conveying  their  opinions  in  order  to  improve  women's  communication  empoweness  in Gilangharjo village. KKPA's continuity as a women organization in village because of commitment by village government. This commitment  is  shown  by  acknowledgement  towards  the  existence  of  KKPA  by  head  of  village's  letter  of  decision  and  yearly village fund location for operational budget.

## Keywords: Empowerment, Communication, Women, KKPA
* Korespondensi : Fadjarini Sulistyowati. Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Email: dzarbela@yahoo.co.id.

## PENDAHULUAN
KKPA merupakan lembaga Desa Gilangharjo yang  dibentuk  khusus  untuk  memfasilitasi masyarakat  dalam  menyelesaikan  persoalan- persoalan  yang  berhubungan  dengan  pelanggaran pemenuhan hak anak. Lembaga ini beranggotakan para  perempuan  yang  memiliki  minat  di  bidang perlindungan  dan  pemenuhan  hak  anak.  Dalam menjalankan  tugasnya,  para  perempuan  anggota KKPA ini memiliki problem dalam hal berkomunikasi  dengan  masyarakat.  Problem komunikasi tersebut diantaranya adalah kurangnya rasa  percaya  diri,  kurangnya  pemahaman  cara berkomunikasi yang baik supaya tidak menyinggung  perasaan  warga  masyarakat  yang difasilitasi, dan ketidaktahuan mengelola informasi secara efektif.
Pemberdayaan perempuan di bidang komunikasi  menjadi  penting  karena  perempuan memiliki  peran  strategis  dalam  pendidikan keluarga  dan  upaya  perlindungan  anak  dan mengurangi  kekerasan  terhadap  anak. Seperti diketahui  bahwa  anak  merupakan  generasi penerus  bangsa  yang  harus  diperjuangkan  hak- haknya.    Perkembangan  dan  pendidikan  anak menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara.  Fenomena  masih  banyaknya  kekerasan terhadap  anak  menjadi  permasalahan  serius  yang harus  segera  diselesaikan. Kekerasan  membawa dampak  negatif  terhadap  perkembangan  anak, karena  kekerasan  memunculkan  rasa  tidak  aman, sedangkan  rasa  aman  merupakan  hak  dasar    anak yang  harus  dipenuhi  (  Dewi  et  al.,  2019) (Prihantika & Puspawati, 2021).
Upaya  mengatasi  kekerasan  terhadap  anak dan perempuan dimulai dari keluarga.  Ibu sebagai perempuan  dalam  keluarga  memiliki  peran  yang utama  untuk  mengantisipasi  adanya  kekerasan terhadap  anak.  Untuk  itu  perempuan  harus berdaya, memberdayakan dirinya untuk keluarga.
Kajian  tentang  pemberdayaan  perempuan telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti. Thalib (2015) melakukan  kajian  tentang Program Pemberdayaan  Perempuan  Melalui  Organisasi Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  di Desa  Monano  Kecamatan  Bone  Kabupaten  Bone Bolango.  Dari  kajian  ini  disimpulkan  bahwa terdapat banyak kelemahan program pemberdayaan perempuan melalui PKK, yaitu:  1) belum  menggambarkan  kenyataan  sebenarnya bahwa keluarga kaum perempuan telah memperoleh program yang dapat mensejahterakan keluarganya;  2)  belum  memiliki  pengaruh  baik langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga;  3)  belum  dilakukan  evaluasi  secara berkesinambungan  sehingga  kurang  memiliki dampak  bagi  kemandirian  kaum  perempuan;  4) belum  menerapkan  metode  pelaksanaan  program yang  dapat  dipahami  secara  baik  oleh  kaum perempuan;  dan  5)  belum  dilakukan  identifikasi maksimal penerapan kebijakan program pemberdayaan  yang  jelas  untuk  mengatasi permasalahan  yang  dihadapi  kaum  perempuan (Thalib, 2015).
Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Robbani  dan Ekawaty  (2019)  tentang  Analisis  Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan
Keluarga. Hasil penelitian berdasarkan wawancara,    observasi,    dan    dokumentasi menunjukkan    bahwa  KJKS    Ukhuwah    Pro-IBU melakukan    kegiatan    pemberdayaan    melalui pinjaman    dan  pembiayaan      dengan      akad syariah,   pertemuan   mingguan,   dan   pelatihan pada   kelompok-kelompok himpunan  perempuan yang    dibentuk  (Robbani  &  Ekawaty,  2019). Hasil    ini    menunjukkan    bahwa    bentuk pemberdayaan    KJKS  Ukhuwah    Pro-IBU    dapat terklasifikasikan sebagai Pemberdayaan Ekonomi    dan  Grameen    Syariah.  Kesejahteraan materi anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU dipengaruhi    secara    positif    oleh    pembiayaan, lama  usaha,  pendidikan dan  secara  negatif  oleh jumlah    anggota    keluarga    dan    usia.  Faktor  lain seperti  kehadiran  dalam    pertemuan    mingguan dan    etika    bisnis    Islam  tidak    memberikan pengaruh  signifikan.
Dari  beberapa  kajian  tentang  pemberdayaan perempuan  yang  telah  dilakukan  tersebut  terlihat bahwa kajian pemberdayaan perempuan di bidang komunikasi  belum  dilakukan.  Hal  ini  semakin mempertegas bahwa kajian pemberdayaan perempuan  di  bidang  komunikasi  sangat  penting dilakukan,  terutama  dikaitkan  dengan  fenomena tentang  keluarga,  anak  dan  perempuan  yang memperlihatkan  bahwa  kasus-kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  berdampak  pada  anak dan perempuan masih marak terjadi.
Pemberdayaan perempuan di bidang komunikasi  merupakan  upaya  agar  mereka memiliki  akses  dan  asset.  Perempuan  saat  ini memiliki  peran  ganda  selain  tugas  domestik  juga mencari  nafkah,  tetapi  budaya  patriarki  masih
menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua (Sutopo,  2016).    Hal  ini  memang  tidak  dapat dilepaskan dari konstruksi sosial budaya masyarakat Indonesia yang lebih banyak menganut budaya patrilineal:
“ The  hundred  years  of  culture  declares  men will  always  be  a  winner  in  every  lines  and women  are  in  the  number  two.  This  happens because  Indonesia  adheres  the  patriarchal pattern” (Kartikasari et al., 2019)
Untuk  itu,  negara  perlu  memberikan dukungan dalam melindungi anak dan perempuan. Peran negara dapat dilihat dari beberapa kebijakan dan  komitmen  pemerintah,  misalnya  komitmen pemerintah  untuk  mencapai  target  dari  salah  satu tujuan dari tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs  (S ustainable  Development Goals) yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak dan  perempuan . Negara  dalam  pencapaian  ini sesuai  dengan    tujuan    SDGs  ke-5  yakni mendorong penghapusan diskriminasi perempuan, penghapusan pernikahan dini, memberikan kesempatan  yang  sama  bagi  semua  perempuan pada    semua  level  pengambilan  keputusan, kesamaan  akses  untuk  kesehatan  seksual  dan reproduksi, serta pemanfaatan teknologi informasi  dan  komunikasi    untuk  memperluas pemberdayaan  perempuan  (Bappenas,  2017) (Alfirdaus, 2018).
Dalam  hal  ini  negara  wajib  menjamin perlindungan anak dan perempuan sebagai bagian dari hak warganegara.  Upaya untuk perlindungan anak dan perempuan bukan hanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan  dari  anak  dan  perempuan, tetapi  juga  mengakhiri  kekerasan  anak  dan perempuan  yang  merupakan  target  utama  serta

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG KOMUNIKASI MELALUI KOMITE KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI DESA GILANGHARJO PANDAK BANTUL (Yuli Setyowati, Fadjarini Sulistyowati, Habib Muhsin)
harus  menjadi  tanggung  jawab  semua  pihak  yang terkait    baik  dari  aspek  yuridis  dan  non  yuridis (Eleanora & Sulastri, 2020).
Dukungan  negara  perlu  dilakukan  untuk memperluas kesempatan perempuan berpartisipasi dalam  pembangunan.  Keterlibatan  perempuan menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan  yang  berkeadilan.  Negara  tidak mungkin  sejahtera  jika  para  perempuannya dibiarkan  tertinggal,  tersisihkan  dan  tertindas. Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Vivekananda (Darwin,  2005)  bahwa  negara  dan  bangsa  yang tidak  menghormati  kaum  perempuannya  tidak akan  pernah  menjadi  besar,  baik  di  saat  ini maupun  di  masa  depan.  Upaya  peningkatan keberdayaan  perempuan  di  Indonesia  sudah banyak  dilakukan  namun  hal  ini  tidaklah  mudah dilakukan mengingat budaya masyarakat Indonesia  lebih  menempatkan  laki-laki  di  posisi yang lebih tinggi.
Realitasnya perempuan seringkali dianggap  sebagai  warga  kelas  dua  yang  tidak memiliki  kemampuan  dan  kompetensi  untuk  ikut serta  dalam  pembangunan.  Berdasarkan  laporan World  Economi  Forum, indeks  gender  gap Indonesia  sebesar  0,688,  bila  mencapai  angka  1 maka  hak  antara  perempuan  dan  laki-laki  sudah seimbang.  Kesenjangan  gender  di    Indonesia masih  berada  di  peringkat  85  dari  149  negara bahkan Indonesia berada di bawah Filipina, Laos, Singapura, Thailand dan Vietnam (Rahayu, 2022).
Adanya pergeseran paradigma pembangunan berdampak positif terhadap perempuan.  Perempuan  saat  ini  dipandang  bukan
sebagai  beban  pembangunan,  tetapi  perempuan dapat  dijadikan  mitra,  bahkan  sebagai  subjek pembangunan.  Perempuan  memiliki  berbagai posisi  strategis  untuk  mendukung  kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, upaya pengembangan potensi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  merupakan  keharusan  sebagai  bentuk pemberdayaan  dari  ketidakberdayaan  ( powerless ) perempuan selama ini (Remiswal, 2013)..
Pergeseran  ini  juga  tampak  dalam  UU Desa  No.  6  tahun  2014,  perempuan  disebutkan secara  eksplisit  sebagai  pihak  yang  layak dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan  di  desa melalui  keterwakilan  di  BPD  dan  juga  turut menikmati  pembangunan  desa  (Alfirdaus,  2018). Upaya  desa  dalam  mewujudkan    hal  ini    masih sulit  dilaksanakan,  terbukti dari  beberapa kajian penelitian  keterlibatan  peran  perempuan  dalam pembangunan    desa  masih  kecil  Ada  beberapa hambatan  perempuan  dalam  pembangunan  desa: 1)  tradisi,  sikap  dan  prasangka  yang  menolak partisipasi  perempuan  dalam  kegiatan  ekonomi, sosial dan politik; 2) hambatan-hambatan legal; 3) keterbatasan  akses  terhadap  pendidikan  formal yang  berdampak  pada  tingginya  buta  huruf  pada perempuan;  4)  beban  kesehatan  pada  saat kehamilan  dan  kekurangan  makan  serta  gizi (Romli, 2014) (Alif & Yulianti, 2022).
Upaya mendorong keberdayaan komunikasi  perempuan  di  desa  merupakan  kajian yang  menarik  mengingat  tingkat  partisipasi perempuan  desa  dalam  pembangunan  desanya masih  kurang.  Perempuan  desa  belum  banyak
yang berani mengambil peran dan menyampaikan usulannya  sebagai  wujud  keterlibatan  dalam pembangunan desa. Perempuan di desa cenderung pasif  demikian  pula  yang  menyangkut  kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap “aib keluarga” sehingga mereka cenderung menutupinya.
Sejauh  ini  kajian  yang  berkaitan  dengan pemberdayaan  perempuan  di  bidang  komunikasi di  desa  masih  sedikit.  Salah  satunya  artikel  yang berjudul  “Tindakan  komunikatif  dalam  Model Pemberdayaan  Wanita  pada  Sekolah  Perempuan Desa, Kota Batu, Jawa Tmur” ditulis oleh Dhanny Septimawan  Sutopo.    Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  tindakan  komunikatif  yang dilakukan  di  sekolah  perempuan  desa  yang menghasilkan  temuan  tindakan  komunikatif  yang dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif  (Sutopo,  2016).  Artikel  lain  lebih banyak berkaitan dengan keberdayaan perempuan tetapi  tidak  fokus  pada  perempuan  desa  yakni artikel “Aktivisme  Filantropi  Sosial  dan Pemberdayaan  Perempuan  di  Yogyakarta,  Studi terhadap  Dinamika  Aktivisme  Yayasan  Sahabat Ibu”  oleh  Ahmad  Arif  Widianto.  Artikel  ini membahas berbagai aktivitas kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan Yayasan  Sahabat  Ibu  di  Kota  Yogyakarta (Widianto, 2018).
Konsep  pemberdayaan  muncul  karena adanya kesadaran bahwa pembangunan merupakan rangkaian upaya sadar unttuk membebaskan  dari  segala  bentuk  ketertindasan sesuai dengan konsep Freire yang mengembangkan  pendidikan  pembebasan  bagi kaum  tertindas  (Freire,  2008)  (Indrianti,  2014).
Menurutnya,  pendidikan  bagi  yang  tertindas  akan mendorong  proses  penyadaran  sehingga  ada kesadaran  kritis  pada  masing-masing  individu. Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa keberdayaan  komunikasi  perempuan  berupaya menyadarkan perempuan untuk berani menyampaikan  pendapat  dan    sikapnya  untuk menanggulangi  kekerasan  terhadap  anak  mulai dari keluarga.
Dari  uraian  di  atas  maka  tujuan  penulisan artikel  ini  untuk  menganalisis  peran  KKPA (Komite  Kesejahteraan  dan  Perlindungan  Anak) dalam  mendorong  peningkatan  keberdayaan komunikasi  perempuan  di  Desa  Gilangharjo Pandak Bantul DIY.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif  dengan  strategi  studi  kasus. Seperti  yang  disampaikan    Yin      (2008),  studi kasus  merupakan  suatu inquiri empiris  untuk menyelidiki  fenomena  dalam  konteks  kehidupan nyata,  ketika  batas-batas  antara  fenomena  dan konteks tak tampak dengan tegas serta menggunakan berbagai sumber bukti.  Menurut K. Yin  selanjutnya,    objek  yang  dapat  diangkat sebagai  kasus  yang  bersifat  kontemporer  yakni sedang  berlangsung  atau  telah  berlangsung (Arifianto,  2016).  Metode  ini  berorientasi  pada sifat  unik dari  unit-unit  yang  sedang  diteliti berkenaan  dengan  permasalahan  yang  menjadi fokus penelitian. Sifat unik dari unit penelitian ini dilihat  dari  keberadaan  KKPA  sebagai  lembaga desa  yang  konsern  terhadap  kesejahteraan  dan perlindungan  anak  merupakan  lembaga  paling

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG KOMUNIKASI MELALUI KOMITE KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI DESA GILANGHARJO PANDAK BANTUL (Yuli Setyowati, Fadjarini Sulistyowati, Habib Muhsin)
aktif  disbanding  desa-desa  yang  lain.  Keberadaan KKPA  sangat  strategis  karena  didukung  penuh oleh  pemerintah  desa  dengan  adanya  Surat Keputusan  Lurah  Desa  Gilangharjo  No.58  Tahun 2020  tentang  susunan  pengurus  KKPA  Tahun 2020-2025  dan  penyediaan  anggaran  desa  untuk operasionalisasi KKPA.
Jenis  sumber  data  yang  dalam  penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh  dari  informan, key  informan (informan kunci), dan aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Data  sekunder  meliputi:  1)  arsip  KKPA;  2) dokumen  dari  kantor  desa;  3)  dokumen  foto-foto aktivitas  KKPA  dan  foto-foto  selama  penelitian dilakukan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  wawancara,  observasi, focus  group disscussion (FGD), dan dokumentasi.
Penelitian  dilakukan  dengan  prosedur sebagai  berikut:  1)  melakukan  perijinan  dan koordinasi  dengan  pihak  pemerintah  desa  dan pengurus KKPA; 2) melakukan observasi terhadap  kerja  KKPA  melalui  forum-forum pertemuan  pengurus  dan  anggota;  3)  melakukan FGD  yang  melibatkan  kepala  desa,  pamong  desa yang  terlibat  dalam  urusan  dengan  KKPA,  serta pengurus  KKPA;  4)  melakukan  wawancara kepada  kepala  desa,  pamong  desa,  pengurus KKPA,  dan  beberapa  masyarakat  yang  pernah difasilitasi  oleh  KKPA.  Hasil  FGD,  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi  diolah,  dilakukan reduksi data, dinarasikan, dianalisis dan dilakukan penyimpulan hasil analisis.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah  model  analisis  interaktif  yang,  yang
dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sutopo, 2006)  terdiri  dari  tiga  komponen  utama,  yaitu:  1) reduksi data;  2) penyajian data; dan  3) penarikan simpulan  dan  verifikasi.  Proses  ini  dilakukan secara  interaktif,  dengan  cara  peneliti  beberapa kali  melakukan  pengumpulan  dan  reduksi  data, analisis  data  dan  menarik  kesimpulan  dengan melakukan  triangulasi  sebagai  metode  untuk melihat  validitas  data.  Triangulasi  dilakukan dengan  cara  kroscek  data  dari  berbagai  metode pengumpulan  data,  yaitu  FGD,  wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, triangulasi sumber  juga  dilakukan  untuk  melihat  validitas data dari berbagai informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Desa  Gilangharjo  terletak  di  Kapanewon Pandak  Kabupaten  Bantul,  memiliki  jumlah penduduk  17.025  jiwa  yang  terdiri  dari  jumlah penduduk  laki-laki  8346  jiwa  dan  penduduk perempuan  berjumlah  8679  jiwa  (sumber: monografi Desa Gilangharjo Februari 2019). Desa ini telah memiliki organisasi yang peduli terhadap isu-isu  pemenuhan  hak-hak  anak  dan  upaya perlindungan anak yang bernama Komite Kesejahteraan  dan  Perlindungan  Anak  (KKPA) yang  berdiri  sejak  2012.      Pembentukan  KKPA didorong  karena  sekitar  tahun  2010  terdapat kondisi tingginya kekerasan pada anak dan masih kurang  terpenuhinya  hak  anak,  salah  satunya kepemilikan  akte  kelahiran  (sumber:  dokumen kebijakan perlindungan  anak di  Desa Gilangharjo 2018).
Anggota  KKPA  mayoritas  perempuan terutama ibu-ibu yang memiliki  kepedulian untuk mengatasi kekerasan anak di desa. Hal ini sejalan dengan tujuan keberadaan KKPA yaitu mendorong perempuan untuk mampu berkomunikasi,  menyampaikan  pendapat  dan usulannya serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. KKPA mendapatkan dukungan  dari  pemerintah  desa  sehingga  setiap tahunnya  mendapat  alokasi  dana  desa  yang  dapat digunakan untuk kegiatan organisasi tersebut. Jadi bisa  dikatakan  KKPA  merupakan  organisasi  di tingkat  desa  yang  menjalankan  fungsi  sebagai lembaga  yang  memiliki  kepedulian  terhadap  isu- isu  pemenuhan  hak-hak  anak  serta  upaya-upaya perlindungan  terhadap  anak  khususnya  di  desa. KKPA  didirikan  oleh  Bapak  Zainul  sekaligus sebagai ketua KKPA dan beberapa aktivis desa:
“Rintisan  KKPA  dimulai  di  tahun  2010, dengan  didampingi  oleh  beberapa  LSM  yang memiliki  kepedulian  terhadap  anak  dan perempuan.    Kemudian  pada  tahun  2012 dengan  adanya  SK  yang  dikeluarkan  desa maka  lembaga  ini  resmi  sebagai  bagian  dari organisasi yang ada di  desa.”
KKPA  memang  tidak  langsung  berdiri, pendirian KKPA tidak lepas dari program children fund yang  ada  di  Kabupaten  Bantul  yang dilakukan  pada  saat  pendampingan trauma healing setelah  gempa  bumi  di  Bantul.    Dengan adanya  kegiatan  tersebut,  Desa  Gilangharjo merasakan manfaat adanya perlindungan anak dan prempuan terutama karena ada beberapa hal yang melatarbelakangi  yakni: ( 1)  masih  adanya  kasus kekerasan  anak  baik  meliputi  kekerasan  fisik, kekerasan  seksual  mapun  penelantaran  ekonomi; (2)  semakin  melemahnya  peran  keluarga  dalam
pengasuhan dan penanaman nilai serta pembentukan  watak  anak;  (3)  makin  banyaknya kasus  pekerja  anak  yang  tidak  terdeteksi  dan dianggap  sebagai  hal  yang  lumrah  padahal  hak anak  mendapat  pendidikan  menjadi  terabaikan; dan  (4)  dana  desa  yang  besar  tetapi  kebijakan penganggaran  tidak  berpihak  kepada  kepentingan anak dan perempuan karena dana desa lebih fokus pada keperluan fisik.
Pendirian  KKPA  didasarkan  pada  visi “Terciptanya  Kesejahteraan  bagi  Anak  di  Desa Gilangharjo”.  Visi  tersebut  dijabarkan  dalam beberapa  misi,  yaitu:  (1)  Berbuat  yang  terbaik bagi  kepentingan  anak;  (2)  Tidak  melakukan tindakan  diskriminasi  terhadap  anak;  (3)  Tidak melakukan  kekerasan  terhadap  anak;  dan  (4) Melakukan  pemenuhan  hak  anak-anak.  Untuk mencapai visi dan misi tersebut KKPA dijalankan dengan  beberapa  divisi  yakni  divisi  informasi, komunikasi,  dan  media,  divisi  kajian,  pendidikan dan  pelatihan,  divisi  konseling  dan trauma healing , divisi kesejahteraan dan divisi perlindungan  dan  penanganan  kasus.  Dalam aktivitasnya  KKPA  berpedoman  pada  prinsip dasar peduli dan empati terhadap anak, kesetaraan, kebebasan  berpendapat  bagi  anak,  perlindungan, dan kerelawananan.
Kegiatan  KKPA  di  Desa  Gilangharjo dinilai  cukup  aktif,  dilihat  dari  program-program yang dilakukan selalu diselaraskan dan dikoordinasikan  antara  pihak  desa  dengan  pihak- pihak  terkait.  Hal  ini  disampaikan  oleh  sekretaris desa,
“KKPA  itukan  di  bawah  naungan  Kasi Pelayanan,  kemudian  program  yang  mucul dari KKPA adalah bekerja sama dengan Dinas

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG KOMUNIKASI MELALUI KOMITE KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI DESA GILANGHARJO PANDAK BANTUL (Yuli Setyowati, Fadjarini Sulistyowati, Habib Muhsin)
Sosial, contohnya masalah kekerasan perkawinan  dini,  dan  kekerasan  terhadap perempuan, kemudian KKPA   mengantisipasi masalah tersebut, sehingga program dari pusat dan  dinas  disesuaikan  programnya  untuk KKPA seperti apa, jadi program dari pusat dan dinas yang diterapkan di desa.”
Keberadaan KKPA ini juga selaras dengan tujuan  desa  dalam  menciptakan  lingkungan  desa yang ramah anak. Desa Gilangharjo berkomitmen untuk  menciptakan  lingkungan  yang  sehat, kondusif  bagi  anak,  bebas  dari  kekerasan  dan diskriminasi  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang sesuai  dengan  norma  agama,  sopan  santun, pendidikan  dan  hidup  bermasyarakat  dengan aman, nyaman dan saling menghormati. Komitmen tersebut diperkuat dengan menciptakan budaya ramah anak dalam segala aspek pembangunan,  pelayanan  dan  mengupayakan pemenuhan hak-hak anak di  desa.  Upaya tersebut salah  satunya  dilakukan  dengan  meningkatkan keberdayaan komunikasi perempuan, seperti yang disampaikan Lurah Gilangharjo:
“Untuk  mengurangi  adanya  kekerasan  pada anak,  perlu  pemberdayaan  pada  orang  tuanya terutama  ibu,  dengan  demikian  dengan keberadaan KKPA akan memberikan motivasi dan  dorongan  bagi  para  ibu  untuk  mendidik anak tanpa adanya kekerasan, serta mendorong perempuan untuk berani menyampaikan pendapatnya bukan hanya manut suami. ”
Kiprah KKPA dalam mewujudkan perlindungan  anak  dan  perempuan  menuju  pada taraf  kesejahteraan  yang  diharapkan,  telah  mulai terlihat  dan  terbukti  karena  sejak  tahun  2013  dan selanjutnya  terjadi  penurunan  pernikahan  dini. Demikian  juga  untuk  pengurusan  akte  kelahiran anak  yang  lebih  mudah  karena  fasilitasi  oleh
KKPA,  terutama  bagi  anak  yang  lahir  di  luar pernikahan resmi. Fasilitasi KKPA dalam berbagai  urusan  tentang  anak  sangat  membantu masyarakat  yang  selama  ini  tidak  mengetahui prosedur  yang  harus  dilakukan  berkaitan  dengan pihak pemerintah.
KKPA  sebagai  lembaga  desa  memiliki beberapa  divisi  dan  Satuan  Tugas  (Satgas), mayoritas  adalah  perempuan.    Satgas  inilah  yang bertugas  untuk  melakukan  pendampingan  kepada keluarga  yang  memiliki  permasalahan  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Pada  awalnya  satgas  atau sering  disebut  kader  diambil  dari  dua  dari  tiap pedukuhan.  Rata-rata  para  kader  ini  merupakan perempuan yang belum berkiprah aktif di lembaga desa.  Dengan  pertimbangan  bahwa  kasus-kasus yang harus ditangani oleh KKPA semakin banyak, maka pada tahun 2020 ini jumlah kader ditambah jumlahnya  hingga  mencapai  60  orang.  Hal  ini menunjukkan  peningkatan  partisipasi  perempuan desa  melalui  KKPA  pada  khususnya,  dan partisipasi di desa pada umumnya.
Pertemuan  rutin  KKPA  dilaksanakan  tiap bulan  untuk sharing informasi  dan  koordinasi dalam  penanggulangan  kekerasan  pada  anak  dan perempuan  serta  pemenuhan  hak  anak.  Upaya untuk meningkatkan kapasitas para kader dilakukan  dengan  menjalin  kerjasama  dengan pihak luar. Beberapa pelatihan tentang cara/teknik berkomunikasi  dengan  warga,  pengasuhan  anak, perlindungan dan tumbuh kembang anak dilakukan  dengan  menjalin  kerjasama  dengan berbagai  pihak,  yaitu  LSM Save  The  Children,
perguruan  tinggi  dan  Dinas  Sosial  Kabupaten Bantul.
Manfaat  keberadaan  KKPA  tidak  hanya dirasakan  oleh  masyarakat  saja,  tetapi  juga  oleh kadernya. Salah seorang kader KKPA menyampaikan  manfaat  yang  dirasakannya  sejak bergabung dalam organisasi ini:
“Sejak  bergabung  di  KKPA,  pengetahuan tentang  mendidik  anak  menjadi  bertambah, saya tidak berani lagi menyampaikan kata-kata kasar  apalagi  memukul  pada  anak,  selain  itu saya  juga  mulai  berani  berbicara  di  depan umum  karena  adanya  pelatihan-pelatihan untuk  berkomunikasi  serta  termotivasi  untuk bisa mendampingi mereka yang bermasalah”.
Dari  ungkapan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  nilai kemanfaatan  dari  KKPA  bagi  para  perempuan kader  lebih  banyak  manfaat  komunikasi  bagi dirinya  sendiri  dan  keluarga.  Hal  ini  yang membuat  para  perempuan  kader  ini  menjadi berdaya dalam mengurus keluarganya. Perempuan yang  berdaya  secara  komunikasi  menjadi  lebih mudah  memberdayakan  orang  lain.  Dalam konteks tugas di KKPA, para perempuan kader ini telah  memiliki  modal  kecakapan  berkomunikasi yang  lebih  baik  sehingga  sangat  mendukung tugas-tugas fasilitasi kepada masyarakat.
Keberdayaan komunikasi perempuan kader  KKPA  menjadi  sangat  penting  karena tugasnya  cukup  banyak,  dimulai  dari  melakukan sosialisasi ke masyarakat desa tentang pentingnya parenting , upaya penghindaran tindakan kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan,  hingga penyelesaian  kasus  berkaitan  dengan  kekerasan terhadap  anak  dan  perempuan.  Semuanya  itu harus  didasari  oleh  pengetahuan  yang  cukup tentang cakupan tugasnya. Tanpa modal
kemampuan berkomunikasi yang baik, pengetahuan  yang  cukup  dan  didukung  oleh pengalaman yang memadai, para perempuan kader ini  pasti  tidak  akan  mampu  memfasilitasi masyarakat  dengan  baik  dan  menghasilkan  solusi terbaik.  Setelah  adanya  KKPA,  kesadaran  para orang  tua  untuk  memberikan  perlindungan  dan hak  anak  semakin  baik.  Misalnya  munculnya kesadaran  orang  tua  untuk  mengurus  akte kelahiran anak.
Para  kader  yang  merupakan  perwakilan pendukuhan  bekerja  berdasarkan  pedukuhan masing-masing,  artinya  bahwa  cakupan  kerjanya tidak  keluar  dari  wilayah  yang  harus  difasilitasi. Hal  ini  mengingat  persoalan  anak  &  perempuan merupakan hal yang sering menimbulkan sensitivitas  tinggi  di  masyarakat,  jadi  para  kader ini  harus  sangat  berhati-hati  dan  menjaga  semua informasi  dengan  baik  agar  tidak  menjadi  bahan pergunjingan di masyarakat. Untuk memaksimalkan  tugas  fasilitasinya,  para  kader juga harus menjalin komunikasi dengan organisasi lain  yang  ada  di  desa  Gilangharjo  seperti  PKK, LPMD,  Karang  Taruna,  bahkan  Dasa  Wisma untuk  berpartisipasi  dalam  pemenuhan  hak  dan perlindungan  anak  di  desa.  Para  kader  selain mensosialisasikan kepada warga masyarakat untuk menerapkan  pendidikan  yang  baik  kepada  anak dan  mendorong  masyarakat  untuk  mencegah terjadinya  pernikahan  dini  pada  anak.  Hal  ini sangat  sering  ditegaskan  oleh  KKPA  karena dampak  dari  pendidikan  yang  buruk  dalam keluarga  akan  sangat  merugikan  anak.  Demikian pula  dengan  pernikahan  dini,  akan  sangat berdampak  pada  merebaknya  perceraian  dini,

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG KOMUNIKASI MELALUI KOMITE KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI DESA GILANGHARJO PANDAK BANTUL (Yuli Setyowati, Fadjarini Sulistyowati, Habib Muhsin)
karena  anak-anak  yang  menikah  dini  belum memiliki  kesiapan  yang  cukup  untuk  membentuk keluarga. Hasil penelitian tersebut dapat dipertegas  kembali  melalui  table  pokok  temuan sebagai berikut:
Tabel 1. Pokok Temuan No Dimensi Hasil 1 Pendirian dan posisi KKPA di desa KKPA  didirikan  oleh  Bapak Zainul dan aktivis desa.
Pendampingan  dilakukan  oleh LSM, dan selanjutnya dipertegas melalui Surat Keputusan Lurah Desa 2 Program KKPA Program-program yang dilakukan  selalu  diselaraskan dan  dikoordinasikan  antara pihak desa dengan pihak-pihak terkait. 3 Komitmen pemerintah desa Upaya pemberdayaan perempuan melalui KKPA untuk mengurangi kasus kekerasan pada anak 4 Upaya pemberdayaan perempuan  di bidang komunikasi Mendorong  para  ibu  untuk berani berpendapat dan memberikan motivasi dan dorongan  bagi  para  ibu  untuk mendidik  anak  tanpa  adanya kekerasan 5 Dampak pemberdayaan perempuan  di bidang komunikasi • Pengetahuan tentang mendidik anak menjadi bertambah,
• Tidak berani lagi menyampaikan kata-kata kasar pada anak
• Berani berbicara di depan umum karena adanya pelatihan-pelatihan komunikasi
• Termotivasi untuk bisa mendampingi anak yang bermasalah.

## PEMBAHASAN
KKPA  sebagai  organisasi  yang  memiliki kepedulian terhadap kekerasan anak dan perempuan  di  Desa  Gilangharjo  mendorong
keberdayaan komunikasi perempuan desa. Keberdayaan  komunikasi  berarti  adanya  upaya pemberdayaan  perempuan  melalui  organisasi KKPA  sehingga  para  perempuan  memiliki kemampuan  dan  keberanian  berkomunikasi, memiliki akses komunikasi dan mampu memanfaatkan  ruang-ruang  komunikasi  secara baik.
Hal  ini  sesuai  dengan  konsep pemberdayaan yang mengacu pada peningkatan kemampuan orang, khususnya  kelompok  rentan  dan  lemah  sehingga mereka  mampu  dan  memiliki  kuasa  untuk:  1) memenuhi  kebutuhan  dasarnya  yakni  memiliki kebebasan  baik  dalam  mengemukakan  pendapat maupun  dari  kebodohan  dan  kelaparan;  2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat meningkatkan pendapatannya;  dan  3)  berpartisipasi  dalam  proses pembangunan (Suharto, 2010) (Hamid, 2018).
Keberdayaan  komunikasi  ditandai  dari semakin lama semakin mengarah pada kemandirian dan kreativitas masyarakat.
Keberdayaan
komunikasi
perempuan mencerminkan  adanya  peningkatan  kemampuan dalam berkomunikasi, baik antarindividu, individu dengan  kelompok,  dan  antarkelompok.  Dengan adanya  peningkatan  kemampuan  berkomunikasi, para  perempuan  yang  tergabung  dalam  lembaga KKPA  menjadi  terbiasa  berjejaring  sehingga mereka  semakin  mandiri  dan  kreatif.  Konsep  ini yang  disebut  sebagai  komunikasi  pemberdayaan, yang  dipahami  sebagai  proses  komunikasi  yang memanusiakan manusia, partisipatif dan menyuarakan  pihak-pihak  yang  selama  ini  tak
mampu bersuara ( voicing the voiceless ) (Setyowati, 2019).
Keberadaan KKPA telah mendorong perempuan  di  Desa  Gilangharjo  untuk  mengubah pola  pendidikan  anak,  mendorong  mereka  untuk menyampaikan pendapat dan sikap serta mendorong perempuan dan organisasi lain di desa untuk  memiliki  keberpihakan  pada  perlindungan anak. Keberadaan  KKPA  juga  membantu menciptakan  lingkungan  desa  yang  ramah  anak sehingga  sejalan  dengan  tujuan  dari  Desa Gilangharjo yang menargetkan desa layak anak.
Keberdayaan komunikasi merupakan upaya  mendorong  kelompok  masyarakat  untuk mampu  terlibat  dan  berpartisipasi.  Hal  ini  sesuai dengan  konsep  komunikasi  pemberdayaan  yang merupakan kajian dalam komunikasi pembangunan dengan penekanan adanya pelibatan masyarakat  atau  partisipasi  masyarakat  sehingga proses  komunikasi  yang  dilakukan  merupakan proses  komunikasi  transaksional  dan  interaktif (Indardi, 2016) (Fatimah et al., 2019).
Kegiatan KKPA yang melakukan pendampingan  ke  masyarakat  untuk  mendorong para  ibu-ibu  dalam  mendidik  anak  tanpa menggunakan  kekerasan  serta  aktif  melakukan ssosialisasi  ke  beberapa  lembaga  lain  di  desa untuk  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak yang dilakukan dengan empati dan dialogis sesuai dengan konsep komunikasi pemberdayaan di atas. Sehingga  bisa  dikatakan  model  komunikasi pemberdayaan yang digunakan adalah komunikasi pemberdayaan partisipatoris yakni kegiatan pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  melalui inisiatif  seluruh  elemen  masyarakat untuk
mencapai  tujuan  yang  diinginkan,  pelibatan masyarakat merupakan hal yang utama dari model ini   (Dewi, 2020).
KKPA  telah  mendorong  keberdayaan komunikasi  perempuan  melalui  keluarga,  hal  ini mengingat  keluarga  menjadi  fondasi  awal  dari pendidikan  dan  pengasuhan  anak.    Komunikasi keluarga menjadi bagian dari subsistem masyarakat  yang  memiliki  peran  strategis  untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan dalam aktivitas dan  pola  hubungan  antar  anggota  keluarga (Fatimah  &  M,  2016)  (Alif  &  Yulianti,  2022). Tindak  komunikasi  tercermin  dari  sifat-sifat tindakan  komunikasinya  yang  menjunjung  tinggi rasa  kekeluargaan,  solidaritas  dan  rasa  empati. Bahasa  sehari-hari  sebagai  simbol  berkomunikasi saat  ini  merupakan  bahasa  yang  lebih  beretika, yaitu  bahasa  yang  tidak  mengandung  kekerasan dan  dapat  membangun  harmoni  kehidupan masyarakat. Seperti pendapat Habermas (Setyowati,  2019),  bahwa  tindakan  komunikatif suatu  masyarakat  diarahkan  oleh  norma-norma yang  disepakati  bersama  berdasarkan  harapan timbal balik diantara subjek-subjek yang berinteraksi  melalui  bahasa  sehari  hari  sebagai medium bagi tindakan tersebut.

## SIMPULAN
Upaya pemberdayaan perempuan di bidang  komunikasi  melalui  KKPA  sebagai lembaga  desa  yang  memiliki  keberpihakan  pada perlindungan  anak  dan  perempuan  dari  kekerasan terlihat  dari  upaya  untuk  selalu  mendorong perempuan  di  desa  mengubah  pola  pendidikan anak  yang  lebih  mengedepankan  komunikasi

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG KOMUNIKASI MELALUI KOMITE KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI DESA GILANGHARJO PANDAK BANTUL (Yuli Setyowati, Fadjarini Sulistyowati, Habib Muhsin)
empati  dan  dialogis  untuk  mengurangi  kekerasan yang  terjadi  di  rumah  tangga.  Hal  ini  sangat relevan  dengan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat desa  di  daerah  Jawa  yang  bersifat  patriarkhi sehingga  mempersempit  ruang  gerak  perempuan untuk  bersuara.  KKPA  memberikan  ruang  bagi para  perempuan  desa  untuk  belajar  berorganisasi dan menyampaikan pendapatnya sehingga mendorong keberdayaan komunikasi bagi perempuan di Desa Gilangharjo.
Untuk menjaga keberlangsungan organisasi ini maka KKPA secara rutin melakukan pengkaderan  dan  pelatihan  pada  anggotanya. KKPA  juga  memiliki  kode  etik  dan  SOP  dalam meangangani  kekerasan  anak  dan  perempuan dalam  keluarga  sehingga  kepercayaan  warga masyarakat  terhadap  kegiatan  KKPA  ini  cukup besar. Keberlangsungan KKPA didukung komitmen  pemerintah  desa.  Komitmen  ini ditunjukkan  dengan    pengakuan  desa  terhadap keberadaan  organisasi  KKPA  di  desa.  KKPA selalu diiikutsertakan dalam musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  (musrenbangdes) dan mendapat alokasi dana desa setiap tahun.
Upaya pemberdayaan perempuan di bidang  komunikasi  ini  dapat  dikategorikan sebagai  komunikasi  pemberdayaan  partisipatoris yakni kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan  melalui  inisiatif  seluruh  elemen masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan,  dengan  cara  pelibatan  masyarakat sebagai hal yang utama.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfirdaus,  L.  K.  (2018).  Menajamkan  Perspektif
Gender,  Memberdayakan  Perempuan  dan Mencapai  SDGs  (Sustainable  Development Goals). Egalita :  Jurnal  Kesetaraan  Dan
Keadilan Gender , 13 (1) , 24–40.
https://doi.org/https://doi.org/10.18860/egalit
a.v13i1.8076 Alif,  M.,  &  Yulianti,  M.  (2022).  Interaksi Simbolik Keluarga Petani Penggarap Berdasarkan  Gender  Anak  di  Lingkungan Rawa Pasang Surut Kabupaten Barito Kuala. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora , 11  (1)
Apr , 33–44.
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jish.v 11i1.37532
Bappenas,  K.  (2017). Voluntary  National  Review (VNR):  Eradicating  poverty  and  promoting prosperity in a changing world. https://sustainabledevelopment.un.org/conten t/documents/15705I ndonesia.pdf Darwin,  M.  (2005). Negara  dan  Perempuan:
Reorientasi Kebijakan Publik. Media Wacana.
Dewi,  M.  (2020). Bahan  Ajar  Komunikasi Pemberdayaan . Komunikasi UII.
Dewi,  M.  S.,  Subardhini,  M.,  &  Sundayani,  Y.
(2019).  Kecemasan  Anak  Korban  Tindak Kekerasan Seksual di Yayasan Rumah Aman Sumur  Kabupaten  Nganjuk. Juirnal  Ilmiah Pekerjaan  Sosial  (PEKSOS) , 18  (2) ,  307– 328.
https://doi.org/https://doi.org/10.31595/pekso
s.v18i2.197
Eleanora,  F.  N.,  &  Lusia  Sulastri.  (2020).
Revitalisasi Perlindungan Anak dan
Perempuan Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals). Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 3 (2)
Dese ,
217–228.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31328/wy. v3i2.1631
Fatimah,  &  M,  J.  (2016).  Strategi  Komunikasi Keluarga  Untuk  Meningkatkan  Kesetaraan Gender  Bagi  Anak  Perempuan  Di  Kawasan Pesisir  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Pekomas , 1 (2) Okto , 189–196. https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekom mas/article/view/2010208
Fatimah,  S.,  Arifin,  I.  Z.,  &  Deden  Sumpena.
(2019). Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Program Keluarga  Harapan. Prophetica :  Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting , 5 (1) , 63– 80.
https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/prop hetica Freire,  P.  (2008). Pendidikan  Kaum  Tertindas .
LP3ES.
Hamid,  H.  (2018). Manajemen  Pemberdayaan Masyarakat . De La Maca.
Indardi.  (2016). Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat . UNPAD.
Indrianti,  D.  T.  (2014).  Keberdayaan  Perempuan Perdesaan  dan  Upaya  Membangun  Civil Society pada Aras Lokal. In Adzkiyak (Ed.),
Civil  Society  Pemikiran  Kaum  Pergerakan Menuju  Jalan  Baru .  Graha  Ilmu  dan Universitas Jember.
Kartikasari,  B.  W.,  Wibawa,  A.,  &  Prayudi.
(2019). The News Construction of Women in Online Media Tirto.Id About Cases of Sexual Abuse. Jurnal Ilmu Komunikasi , 17 (2) , 109– 115.
urnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/artic
le/view/3513/2806
Prihantika,  I.,  &  Puspawati,  A.  A.  (2021).
Kapasitas Komunitas Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat  dalam  Upaya  Mewujudkan Kabupaten  Pringsewu  Layak  Anak. Journal Of Research in Social Science and Humanities , 1 (1) Juni , 71–76.
https://doi.org/0.47679/jrssh.v1i2.17
Rahayu,  I.  R.  S.  (2022,  April  24).  Sri  Mulyani:
Ketimpangan  Gender  di  Indonesia  Masih Cukup  Besa  Artikel  ini  telah  tayang  di Kompas.com  dengan  judul  “Sri  Mulyani:
Ketimpangan  Gender  di  Indonesia  Masih Cukup Besar.”
Kompas.Com . https://money.kompas.com/read/2022/04/21/ 183700126/sri-mulyani--ketimpangan- gender-di-indonesia-masih-cukup- besar?page=all#:~:text=Menteri%2520Keuan gan%25
Remiswal. (2013). Menggugah Partisipasi Gender  di  Lingkungan  Komunitas .  Graha Ilmu.
Robbani, M. M., & Ekawaty, M. (2019). Analisis Dampak  Pemberdayaan  Perempuan  terhadap Kesejahteraan  Keluarga  Analysis  on  The Impact  of  Women  Empowerment  on  Family Welfare. AL-MUZARA’AH , 7  (1) ,  1–18.
https://doi.org/10.29244 Romli, L. (2014). Perempuan Dalam

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG KOMUNIKASI MELALUI KOMITE KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI DESA GILANGHARJO PANDAK BANTUL (Yuli Setyowati, Fadjarini Sulistyowati, Habib Muhsin)
Implementasi  UU  Desa  No  6  Tahun  2014 . https://www.puskapol.ui.ac.id/wp- content/uploads/2015/12/Perempuan-dan- Desa-Lili-Romli-Kemendes-11.pdf
S.  Arifianto.  (2016). Implementasi  Metode Penelitian  Studi  Kasus  dengan  Pendekatan Kualitatif . Aswaja Pressiindo.
Setyowati,  Y.  (2019).  Komunikasi  Pemberdayaan sebagai  Perspektif  Baru  Pengembangan Pendidikan  Komunikasi  Pembangunan  Di Indonesia. Komunikasi  Pembangunan , 17
(2) , 188–199.
https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/ article/view/26849/17221
Suharto,  E.  (2010). Membangun  Masyarakat
Memberdayakan Rakyat . Refika Aditama.
Sutopo.  (2006). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .
UNS Press.
Sutopo,  D.  S.  (2016).  Tindakan  Komunikatif
dalam  Model  Pemberdayaan  Wanita  pada
Sekolah  Perempuan  Desa  Kota  Batu  Jawa
Timur. Palastren , 9 (1) , 99–118.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/pal astren.v9i1.1744
Thalib,  T.  (2015).  Program  Pemberdayaan
Perempuan
melalui
Organisasi
Pemberdayaan  Pendidikan  Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Monano Kecamatan Bone  Kabupaten  Bone  Bolango. Jurnal
Manajemen Sumber Daya Manusia,
Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik , 11  (1) ,
71–80.
https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publi k.v2i1.84
Widianto,  A.  A.  (2018).  Aktivisme,  Filantropi Sosial  dan  Pemberdayaan  Perempuan  di Yogyakarta: Studi terhadap Dinamika Aktivisme  Yayasan  Sahabat  Ibu  dalam Pemberdayaan  Perempuan  di  Yogyakarta.
Sosiologi Reflektif , 12 (2) , 193–212.
https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jsr.v1
2i2.1316
Yin, R. K. (2008). Studi Kasus . PT Radjagrafindo Persada.