Volume 3 Issue 1 (2022) 1-16
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran

## ISSN:  2721-1169 (Online), 2721-1150 (Print)

## KEBIJAKAN  PEMBANGUNAN  SARANA  PRASARANA  MELALUI  DANA  SBSN  DI MADRASAH

## Nasta’in

## Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo Email: nastainbaba@gmail.com
Abstract: This study aims to describe the policy of developing facilities and infrastructure through SBSN funds in madrasas. The research method used is qualitative with a literature study model. The research  data  is  in  the  form  of  literature  related  to  madrasas  that  carry  out  infrastructure development  programs  with  SBSN  which  are  accessed  from  various  sources.  The  data  collection technique is done by documentation. The results of the study show that first, the scheme for submitting the  construction  of  madrasa  infrastructure  through  SBSN  is  easily  accessible  and  carried  out  by madrasas in Indonesia. Second, the implementation of infrastructure development policies through SBSN  funds  in  madrasas  can  run  smoothly  despite  many  obstacles.  Third,  the  benefits  of infrastructure  development  policies  through  SBSN  funds  in  madrasas  are  felt  directly  by  the community.  Madrasah  infrastructure  facilities  are  no  longer  left  behind  and  inadequate,  thus supporting the achievement of educational goals. Fourth, the impact of infrastructure development policies through SBSN funds in madrasas is to increase public trust and the confidence of madrasa residents.
Abstrak:    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kebijakan  pengembangan  sarana  dan prasarana  melalui  dana  SBSN  di  madrasah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif dengan model studi literatur. Data penelitian berupa literatur terkait madrasah yang melaksanakan program  pembangunan  infrastruktur  dengan  SBSN  yang  diakses  dari  berbagai  sumber.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, skema pengajuan pembangunan sarana prasarana madrasah melalui SBSN mudah diakses dan dilakukan oleh  madrasah  di  Indonesia.  Kedua,  implementasi  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  melalui dana SBSN di madrasah dapat berjalan lancar meskipun banyak kendala. Ketiga, manfaat kebijakan pembangunan infrastruktur melalui dana SBSN di madrasah dirasakan langsung oleh masyarakat. Sarana  prasarana  madrasah  tidak  lagi  tertinggal  dan  tidak  memadai,  sehingga  mendukung tercapainya  tujuan  pendidikan.  Keempat,  dampak  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  melalui dana  SBSN  di  madrasah  adalah  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dan  keyakinan  warga madrasah.

## Keywords: SBSN; Madrasah; facilities and infrastructure
Copyright (c) 2022 Nasta ’ in Received 1 Januari 2022, Accepted 26 Februari 2022, Published 08 Maret 2022

## PENDAHULUAN
Secara  umum  masyarakat  dapat  menyaksikan  perkembangan  pemenuhan  sarana  prasarana madrasah begitu mencolok pada beberapa tahun terakhir ini. Dalam penampilan fisiknya madrasah mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dibanding  10  tahun  yang  lalu.  SBSN  telah  mengubah perwajahan layanan pendidikan khususnya bagi Madrasah di Indonesia. Ini menjadi komitmen untuk layanan Kemenag yang lebih baik,” kata Gus Menteri saat meresmikan gedung pusat pembelajaran terpadu MAN 2 Kota Mataram. 1
Kementerian  Agama  melalui  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  tengah  melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan mutu Madrasah. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan  Islam  khususnya  pendidikan  madrasah  harus  didukung  dengan  penguatan  regulasi, penataan kelembagaan, penganggaran dan pembiayaan pendidikan, tata kelola dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
Salah satu implementasi Program Peningkatan Mutu Madrasah Difokuskan Pada Peningkatan Sarana dan Prasarana Madrasah. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  2015-2019,  yaitu  Peningkatan  Mutu  Relevansi,  dan  Daya Saing Pendidikan Madrasah, sehingga ikhtiar menciptakan pendidikan madrasah berkualitas, unggul dan berkarakter dapat terwujud dengan baik sesuai harapan masyarakat.
Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan madrasah melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan madrasah tentu membutuhkan pengelolaan dan pendanaan dengan memanfaatkan  berbagai  skema  pembiayaan  sesuai  ketentuan  perundang-undangan.  Salah  satunya adalah  program  Peningkatan  Sarana  Prasarana  Madrasah  yang  bersumber  dari  anggaran  melalui Pembiayaan SBSN.
Pemenuhan  sarana  prasarana  madrasah  melalui  skema  SBSN  dilakukan  mulai  tahun  2018 setelah  kemenag  melaksanakan  pembangunan  dengan  skema  SBSN  selama  4  tahun. 2 Penggunaan dana  SBSN  pada  madrasah  ini  sifatnya  bertahap.  Pada  tahun  2018  sejumlah  32  madrasah  senilai 201,43 miliar, 3 2019 sejumlah 125 unit gedung madrasah senilai Rp 750 miliar dan 2020 sebesar 268 lembaga senilai, 1,4 T.
Untuk inilah, pembahasan dan diskusi tentang pemenuhan sarana prasarana madrasah melalui skema SBSN perlu  dilakukan. Dan demi mempertajam titik urgensitas pembahasan tema ini, penulis merumuskan pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan yang dimaksud yaitu: Pertama, Bagaimana skema pembangunan sarana prasarana madrasah  melalui  SBSN? Kedua, Bagaimana  implementasi
1 https://kemenag.go.id/read/sbsn-ubah-wajah-madrasah-menag-komitmen-layanan-kemenag-lebih-baik- ggqmo, diakses 30 Mei 2021
2 https://simpro.kemenag.go.id/home/detail/sbsn-untuk-madrasah-dalam-bahasan-kemenag-bappenas
3 https://siedoo.com/berita-14218-pakai-sbsn-kemenag-kucurkan-rp-27-triliun-ini-perinciannya/
kebijakan  pembangunan  sarana  prasarana  melalui  dana  SBSN  di  madrasah? Ketiga, Bagaimana manfaat  kebijakan  pembangunan  sarana  prasarana  melalui  dana  SBSN  di  madrasah? Keempat, Bagaimana dampak kebijakan pembangunan sarana prasarana melalui dana SBSN di madrasah?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  ialah  kualtitatif  dengan  model  studi  pustaka.  Data  penelitian  berupa literatur-literatur  terkait  madrasah-madrasah  yang  melaksanakan  program  pembangunan  sarana prasanan  dengan  SBSN  yang  diakses  dari  berbagai  sumber.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  dokumentasi.  Peneliti  melakukan  dokumentasi  atas  beberapa  penelitian  yang  menjelaskan madrasah  yang  menggunakan  dana  SBSN  untuk  porgram  pembangunan  sarana  dan  prasarana. Adapun  analisis  data  dilakukan  dengan  reduksi  data;  penyajian  data;  dan  penarikan  kesimpulan. Penulis  mereduksi  beberapa  data  terkait  madrasah  yang  menggunakan  dana  SBSN  untuk  porgram pembangunan  sarana  dan  prasarana.  Dari  data  tersebut  selanjutnya  disusun  secara  sistematis  yang kemudian dianalisis secara kritis.

## HASIL PENELITIAN

## Konsep Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. 4 Sebagai contoh: sarana pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, misalkan buku,  tas,  pulpen,  komputer  dan  lain-lain.  Sedangkan  prasarana  adalah  segala  sesuatu  yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. 5 Sebagai contoh, prasarana pendidikan berarti  alat  tidak  langsung  untuk  mencapai  tujuan  dalam  pendidikan  misalnya,  lokasi,  bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin dan lain-lain.
Sekolah/madrasah  yang  memiliki  sarana  dan  prasarana  pendidikan  yang  lengkap  sangat menunjang proses pendidikannya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah sedangkan prasarana  adalah  fasilitas  dasar  untuk  menjalankan  fungsi  sekolah. 6 Pendapat  lain,  Nurochim menyatakan     bahwa sarana pendidikan adalah semua  perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara  langsung  digunakan  dalam  proses  pendidikan  di  sekolah  sedangkan  prasarana  pendidikan
4 https://kbbi.web.id/sarana diakses 31 Mei 2021
5 https://kbbi.web.id/prasarana diakses 31 Mei 2021
6 Djoko Sambodo, Modul Pelatihan Penguatan Kepala SekolahPengelolaan Sarana Prasarana Sekolah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Jakarta 2019. Hl. 8
adalah  semua  perangkat  kelengkapan  dasar  yang  secara  tidak  langsung  menunjang  pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. 7

## Jenis Sarana dan Prasarana Pendidikan di Madrasah
Dalam  modul  pembelajaran  Kepala  Sekolah  disebutkan  bahwa  prasarana  pendidikan diklasifikasikan  menjadi  dua  macam; Pertama, prasarana  pendidikan  secara  langsung  digunakan untuk proses pembelajaran seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek ketrampilan, dan ruang laboratorium. Kedua; prasarana sekolah yang keberadaannya tidak langsung digunakan untuk proses  pembelajaran,  tetapi  sangat  menunjang  terjadinya  proses  pembelajaran.  Misalnya;  ruang kantor,  kantin  sekolah,  kamar  kecil,  jalan  menuju  sekolah,  ruang  guru,  ruang  kepala  sekolah  dan tempat parkir kendaraan. 8
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sarana  pendidikan  adalah  segala perangkat, peralatan, bahan dan perabot yang dapat dipindah-pindah yang secara langsung digunakan dalam  proses  pendidikan  di  sekolah.  Sedangkan  prasarana  adalah  fasilitas  dasar  yang  secara  tidak langsung menunjang untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Adapun sarana pendidikan terdiri dari tiga kelompok besar yaitu:
1. Alat  pelajaran  adalah  sarana  pendidikan  yang  digunakan  secara  langsung  dalam  proses pembelajaran, misalnya; buku, alat tulis, penggaris, alat dan bahan praktikum.
2. Alat  peraga  adalah  semua  semua  alat  bantu  proses  pendidikan  dan  pengajaran  yang  dapat mempermudah dan memberikan pengertian kepada anak didik baik yang bersifat abstrak maupun konkret, misalnya gambar.
3. Media  pembelajaran  adalah  sarana  pendidikan  yang  digunakan  sebagai  perantara  dalam pembelajaran. Media pembelajaran ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu media audio, media visual dan  media  audio  visual.  Media  audio  seperti tape  recorder ,  radio,  lab  bahasa,  dan  sebagainya. Media visual seperti poster, bagan, gambar, kartun, dan sebagainya.
Adapun  macam-macam  prasarana  yang  diperlukan  di  sekolah    demi  kelancaran  dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan sekolah adalah:
1. Ruang kelas: tempat siswa dan guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
2. Ruang  perpustakaan:  ruang  untuk  menyimpan  dan  memperoleh  informasi  dari  berbagai  jenis bahan pustaka.
3. Ruang  laboratorium  (tempat  praktik):  tempat  siswa  mengembangkan  pengetahuan  sikap  dan keterampilan  serta  tempat  meneliti  dengan  menggunakan  media  yang  ada  untuk  memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan.
7 Nurochim. 2016. Administrasi Pendidikan . Bekasi: Gramata Publishing. Hl 181
8 Djoko Sambodo, Modul Pelatihan… hl. 9
4. Ruang keterampilan: tempat siswa melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu.
5. Ruang kesenian: adalah tempat berlangsungnya kegiatan- kegiatan seni.
6. Fasilitas olah raga: tempat berlangsungnya latihan-latihan olah raga.
Sedangkan komponen-komponen sarana dan prasarana pendidikan adalah:
1. Lahan
a. Lahan terbangun adalah lahan yang di atasnya berisi bangunan dan lahan terbuka adalah lahan yang belum ada bangunan di atasnya.
b. Lahan kegiatan praktik adalah lahan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan praktek.
c. Lahan  pengembangan  adalah  lahan  yang  dibutuhkan  untuk  pengembangan  bangunan  dan kegiatan  praktek.  Lokasi  sekolah  harus  berada  di  wilayah  pemukiman  yang  sesuai  dengan cakupan  wilayah  sehingga      mudah      dijangkau  dan  aman  dari  gangguan  bencana  alam  dan lingkungan yang kurang baik.
2. Ruang
a. Ruang Pendidikan
Ruang pendidikan berfungsi untuk menampung proses kegiatan belajar mengajar teori dan praktik antara lain: ruang teori sejumlah rombel, ruang perpustakaaan, ruang laboratorium, ruang kesenian, ruang olah raga, ruang keterampilan.

## b. Ruang Administrasi
Ruang  administrasi  berfungsi  untuk  melaksanakan  berbagai  kegiatan  kantor,  yang terdiri atas: ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, gudang.
c. Ruang Penunjang
Ruang  penunjang  berfungsi  untuk  menunjang  kegiatan  yang  mendukung  proses kegiatan belajar mengajar antara lain: ruang ibadah, ruang serbaguna, ruang koperasi sekolah, ruang UKS, ruang OSIS, ruang BP, WC/jamban dan kamar mandi.
3. Perabot
a. Perabot Pendidikan
Perabot  pendidikan  adalah  semua  jenis  mebel  yang  digunakan  untuk  proses  kegiatan belajar mengajar. Adapun jenis, bentuk dan ukurannya mengacu pada kegiatan itu sendiri.
b. Perabot Administrasi
Perabot administrasi adalah perabot yang digunakan untuk mendukung kegiatan kantor. Jenis perabot ini banyak sekali ragam dan jenisnya.
c. Perabot Penunjang
Perabot  penunjang  adalah  perabot  yang  digunakan  atau  dibutuhkan  dalam  ruang penunjang, seperti perabot perpustakaan, perabot UKS, perabot OSIS dan sebagainya.

## 4. Alat dan media pendidikan
Setiap  mata  pelajaran  sekurang-kurangnya  memiliki  satu  jenis  alat  peraga  praktek  yang sesuai  dengan  keperluan  pendidikan  dan  pembelajaran,  sehingga  proses  pembelajaran  tersebut akan berjalan dengan optimal.
a. Buku atau modul
Modul  adalah  sekumpulan  bahan  pelajaran  yang  digunakan  dalam  kegiatan  proses belajar mengajar
b. Buku pegangan
Buku  pegangan  digunakan  oleh  guru  dan  peserta  didik  sebagai  acuan  dalam pembelajaran yang bersifat normatif, adaptif dan produktif.
c. Buku pelengkap
Buku ini di gunakan oleh guru untuk memperluas dan memperdalam penguasaan materi. d. Buku sumber
Buku  ini  dapat  digunakan  oleh  guru  dan  peserta  didik  untuk  memperoleh  kejelasan informasi mengenai suatu bidang ilmu/keterampilan.
e. Buku bacaan
Buku ini dapat digunakan oleh guru dan peserta didik sebagai bahan bacaan tambahan (non  fiksi)  untuk  memperluas  pengetahuan  dan  wawasan  serta  sebagai  bahan  bacaan  (fiksi) yang bersifat relatif.
Adapun standar sarana dan prasarana ini mencakup:
1. kriteria minimum sarana yang terdiri dari: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan  sumber  belajar  lainnya,  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  serta  perlengkapan  lain  yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah,
2. kriteria minimum prasarana yang terdiri dari: lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah.

## Pengadaan Sarana dan Prasarana Madrasah
Menurut  Gunawan  pengadaan  merupakan  segala  kegiatan  untuk  menyediakan  semua keperluan  barang/benda/jasa  bagi  keperluan  pelaksanaan  tugas. 9 Subagya  mengatakan,  pengadaan adalah  segala  kegiatan  dari  usaha  untuk  menambah  dan  memenuhi  kebutuhan  barang  dan  jasa berdasarkan peraturan  yang berlaku dengan menciptakan sesuatu  yang tadinya belum ada menjadi ada. 10 Menurut kepres nomer 21/2021 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
9 Gunawan, Ary H. Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro. Jakarta: Rineka Cipta, 2011. Hl 135
10 M.S, Subagya . Manajemen Logistik . Jakarta: Toko Gunung Agung. 1995. Putra, Pradipta Hendrawan. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kampus E PGSD UNJ . Jakarta: UNJ. 2015. Hl 29

## Kebijakan Pembangunan Sarana Prasarana Melalui Dana SBSN di Madrasah
Pengadaan  Barang/Jasa  adalah  kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa  oleh  Kementerian  Lembaga Perangkat  Daerah  yang  dibiayai,  oleh  APBN/APBD  yang  prosesnya  sejak  identifikasi  kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 11 Pengadaan sarana prasarana madrasah dapat dilakukan melalui berberapa pola: 12
1. Pengadaan dengan dana rupiah murni
2. Pengadaan dengan dana SBSN
3. Pengadaan dengan dana komite
4. Pengadaan dengan hibah pihak ketiga
5. Pengadaan dengan dana hasil usaha madrasah

## Kebijakan Keuangan Negara Terkait Pembangunan Sarana Prasarana
Pembangunan  infrastruktur  menjadi  fokus  pemerintah  selama  beberapa  tahun  terakhir. Kebutuhan  pembiayaan  proyek-proyek  infrastruktur  dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir  ditaksir sekitar  5.000  triliun  rupiah. 13 Hal  tersebut  tentu  tidak  mungkin  dapat  dipenuhi  semata-mata  dari anggaran belanja K/L. Keterbatasan sumber dana APBN membuat pemerintah harus mencari cara untuk tetap dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur dan salah satu alternatifnya ialah melalui pembiayaan atau utang.
Utang pemerintah saat ini didominasi oleh SBN. Sebelum krisis ekonomi tahun 1998, utang pemerintah Indonesia didominasi oleh utang berupa pinjaman yang bersumber dari luar negeri. Krisis ekonomi membuat pemerintah menanggung beban yang tinggi karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar. Efek positif dari dampak krisis ekonomi tersebut ialah dimulainya pengelolaan keuangan  negara  dengan  lebih  cermat  dan  hati-hati.  Paket  Undang-undang  keuangan  negara diterbitkan untuk membenahi tata kelola keuangan negara.
Strategi  pemerintah  dalam  pembiayaan  APBN  bergeser  dari  pinjaman  menjadi  SBN setelah krisis ekonomi tahun 1998. Undang-undang yang mengatur mengenai SUN diterbitkan pada tahun  2002  sebagai  landasan  hukum  pengelolaan  SBN.  SBSN  atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan Sukuk merupakan salah satu instrumen pembiayaan berupa SBN.  Secara etimologis, sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari Sakk yang berarti dokumen/lembaran kontrak yang serupa dengan  sertifikat  atau note (Hariyanto,  2017).    Dalam  Peraturan  Menteri  keuangan,  SBSN  adalah surat  berharga  negara  yang  diterbitkan  berdasarkan  prinsip  syariah  sebagai  bukti  atas  bagian
11 Peraturan Presiden nomer 12 tahun 2021 pasal 1
12 Wawancara dengan KTU MAN 2 Ponorogo
13 Nurbiyanto, Surat  Berharga  Syariah  Negara  Berbasis  Proyek  Pada  Kementerian Agama:  Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2, Juni 2020 hl 324
penyertaan  terhadap  aset  SBSN  baik  berbentuk  rupiah  ataupun  valuta  asing. 14 Aturan  standar penerbitan sukuk di dunia internasional mengacu pada The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance and Institution (AAOIFI).
Pasar  keuangan  syariah  merupakan  pasar  yang  sangat  potensial  untuk  dikembangkan  di Indonesia. Pertumbuhan pasar keuangan syariah yang salah satunya berupa SBSN tumbuh dengan cepat  di  Indonesia. 15 Indonesia  merupakan  negara  dengan  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia. Peningkatan  kesadaran  masyarakat  terutama  muslim  untuk  bertransaksi  keuangan  secara  syariah membuat  pasar  SBSN  dalam  negeri  masih  sangat  terbuka.  Bagi  pemerintah,  SBSN  merupakan instrumen pembiayaan yang fleksibel dengan tingkat risiko yang terkendali.

## Program Pembangunan Melalui SBSN Kementerian Agama
Kementerian  Agama  mendapatkan  alokasi  dana  proyek  SBSN  sejak  tahun  2014.  Selama kurun waktu 6 tahun, peningkatan nominal proyek yang dibiayai SBSN untuk Kementerian  Agama meningkat sangat signifikan dari 200 miliar rupiah menjadi hampir sekitar 3 triliun rupiah. Jumlah lokasi pelaksana proyek pun meningkat dari 4 lokasi/satker menjadi 318 lokasi di tahun 2019. Dana SBSN  di  Kementerian  Agama  digunakan  untuk  membiayai    proyek  pembangunan  gedung  kantor urusan  agama,  gedung  madrasah  dan  universitas,  serta  gedung  asrama  haji  dan  fasilitas pendukungnya.
Sedangkan pembangunan sarana prasarana madrasah melalui skema SBSN dilakukan mulai tahun 2018  setelah kemenag melaksanakan pembangunan dengan skema SBSN selama 4 tahun. 16 Penggunaan dana SBSN pada madrasah ini sifatnya bertahap. Pada tahun 2018 sejumlah 32 madrasah senilai   201,43  miliar,  2019  sejumlah  125  unit  gedung  madrasah  senilai  Rp  750  miliar    dan  2020 sebesar 268 lembaga senilai, 1,4 Trilliun. 17
Proses  pelaksanaan  proyek  yang  dibiayai  melalui  SBSN  dimulai  dengan  adanya  proyeksi kebutuhan  pendanaan  secara  periodik  yang  disampaikan  oleh  Kementerian/Lembaga  selaku pelaksana proyek kepada Kementerian Keuangan. Proyeksi kebutuhan dana tersebut menjadi dasar penerbitan  SBSN-PBS  untuk  membiayai  proyek.  Setelah  dana  tersedia  di  kas  negara,  pelaksana proyek dapat mengajukan pembayaran atas pelaksanaan proyek sesuai progres pekerjaan. 18 Berikut Pagu dan Realisasi SBSN Kementerian Agama Tahun 2014-2019:
14 PMK  RI  no  06/PMK.05/2019  tentang  Tata  Cara  Pembiayaan  yang  dibiayai  oleh  Surat  Berharga  Syariah Negara pasal 1 ayat 1
15 Fatah  Fatah,  D.  A.  (2011).  Perkembangan  Obligasi  Syariah  (Sukuk)  di  Indonesia:  Analisis  Peluang  dan Tantangan. AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 , 35-46.
16 https://simpro.kemenag.go.id/home/detail/sbsn-untuk-madrasah-dalam-bahasan-kemenag-bappenas
17 https://siedoo.com/berita-14218-pakai-sbsn-kemenag-kucurkan-rp-27-triliun-ini-perinciannya/ diakses tanggal 3 Juni 2021
18 Nurbiyanto, Surat  Berharga  Syariah  Negara  Berbasis  Proyek  Pada  Kementerian Agama:  Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2, Juni 2020
Bagi Madrasah, mendapatkan proyek SBSN merupakan anugrah dan sekaligus kebanggaan, karena harus bersaing dengan sebanyak 82.418 19 madrasah lainya. Untuk memperoleh proyek SBSN ini satuan kerja madrasah harus mengikuti prosedur dalam proses pengusulannya.
1. Satuan  Kerja  Madrasah  mengajukan  usulan  proposal  ditujukan  kepada  Direktur  Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur KSKK Madrasah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a.  Surat Usulan dari Satuan Kerja;
b.  Profil  Madrasah,  Rencana  Kerja  Jangka  Menengah  (RKJM)  madrasah  dan  Rencana  Kerja Tahunan Madrasah (RKTM);
c.  Master Plan/Rencana Induk Pengembangan (RIP) Madrasah;
d.  Kerangka Acuan Kerja/ TOR;
e.  Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Kuantitas, dan Analisa Harga Satuan masing-masing item pekerjaan;
f.  Detail Enginnering Design (Struktur dan Gambar Kerja);
g.  Dokumen Studi Kelayakan Proyek (DSKP);Sertifikat Tanah Hak Milik Satuan Kerja (Wajib Sertifikat Hak Milik);
h.  Surat Rekomendasi dari Kankemenag Kab./Kota dan Kanwil Provinsi;
i.  Foto lahan yang akan dibangun minimal 4 arah yang berbeda;
j.  Beberapa  foto  yang  dapat  menggambarkan  situasi  lapangan  dan  kondisi  jalan/jembatan tersebut;
k.  Surat pernyataan kesiapan.
19 Emis Madrasah EMIS | Dashboard | Pendis Kemenag, diakses tanggal 10 Juni 2021
Tahun Jumlah Lokasi Pelaksana Proyek Pagu SBSN (miliar) Realisasi (miliar) Persentase Realisasi 2014 4 200,00 195,94 97,97% 2015 34 675,33 512,42 75,88% 2016 136 1.467,90 1.377,21 93,82% 2017 192 1.861,59 1.658,34 89,08% 2018 256 2.355,05 2.032,56 86,31% 2019* 318 2.990,71 2.202,21 73,64%
*data per 31 Des ember 2019
2. Direktorat  KSKK  Madrasah  mengusulkan  proposal  yang  telah  diverifikasi  kepada  Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk diteruskan ke Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
3. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama mengusulkan proposal proyek SBSN Madarasah kepada Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (PPN)  /  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kelayakan.
4. Madrasah Penerima SBSN; Madrasah penerima proyek pembiayaan melalui SBSN untuk kegiatan peningkatan  sarana  prasarana  Madrasah  adalah  madrasah  negeri  dalam  kategori  MAN  Insan Cendekia,  MAN  Keterampilan,  MAN  Keagamaan,  Madrasah  Negeri  Berasrama  dan/atau Madrasah Negeri Lain yang layak menerima program.
5. Ruang lingkup
Ruang lingkup pekerjaan Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Melalui SBSN meliputi:
a. Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru (RKB): Minimal Ruang Kelas Belajar MI Ukuran 7 x 8 m, MTs Ukuran 7 x 9 m, dan MA Ukuran 8 m x 9 m, selasar (teras) lebar 2 m2 x panjang ruang kelas; Jumlah 2 Lantai.
b. Pembangunan Gedung Asrama Siswa Terpadu
c. Gedung Laboratorium dan Perpustakaan Jumlah 3 Lantai
d. Gedung Mess Guru / Rumah Dinas Guru Jumlah 1 lantai Tipe 36.
e. Gedung Workshop Pembelajaran Keterampilan, Jumlah 2 Lantai, Luas total: 528 m2.
f. Gedung Administrasi, Jumlah 2 Lantai, Luas Lantai total: 892 m2 (gambar terlampir);
g. Pusat Pembelajaran Terpadu, Jumlah 2 Lantai, Luas total: 1.485 m2.
h. Gedung Laboratorium Keagamaan, Jumlah 2 Lantai, Luas total: 336 m2
i. Gedung Pusat Layanan Kegiatan Siswa, Jumlah 2 Lantai, Luas total: 465,9 m2

## Pelaksanaan Program SBSN
Secara teknis, pelaksanaan program pembangunan sarana prasarana madrasah melalui dana SBSN tidak berbeda dengan aturan penggunaan dana negara pada umumnya. 20 Penggunaan dana di atas 200 jt harus menggunakan system lelang. 21
Menurut Pasal 1 Perpres nomor 70 tahun 2012 yang dimaksud penyedia barang/jasa adalah badan  usaha  atau  orang  perseorangan  yang  menyediakan  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Ketentuan tersebut memasukkan semua pihak, baik perorangan maupun badan  usaha,  yang  pekerjaannya  menyediakan  barang/pekerjaan  konstruksi/jasa  konsultansi/jasa lainnya sebagai penyedia barang/jasa.
21 Perpres no 16 tahun 2018
Pengadaan  barang/jasa  melalui  penyedia  dilaksanakan  dengan  mengutamakan  prinsip bersaing  yaitu  dengan  cara  melakukan  pemilihan  penyedia  melalui  proses  pelelangan/seleksi. Penyedia  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan  pengadaan  adalah  penyedia  yang  bersedia  menerima pembayaran harga paling murah di antara penyedia yang menawarkan barang/jasa dengan kualitas yang telah ditentukan.

## PEMBAHASAN
Setelah melakukan kajian literatur dari hasil penelitian terdahulu dan berbagai sumber lainnya tentang kebijakan pembangunan sarana prasarana melalui dana SBSN, penulis akan mengkaji dan menganalisis  masalah  tersebut.  Penulis  akan  mengambil  contoh  implementasi  kebijakan pembangunan sarana prasarana melalui SBSN di MAN 1 Magetan dan MAN 2 Tulungagung.
Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan  penerima program sekaligus pelaksana pembangunan dapat dipaparkan beberapa hal sebagai berikut:

## Skema Pengajuan Program
Dari  hasil  wawancara  dengan  kepala  MAN  2  Tulungagung  diketahui  bahwa  untuk mendapatkan  program  SBSN  harus  melalui  tahapan  pengajuan  usulan  proposal  ditujukan  kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur KSKK Madrasah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di atas.
Kepala madrasah harus memenuhi segala syarat tertulis yang telah ditentukan oleh KSKK dan juga syarat lain yaitu prestasi. 22 Prestasi menjadi syarat yang tidak tertulis dalam juknis tetapi amat penting untuk ditunjukkan dalam profil madrasah.
Pengajuan proposal SBSN madrasah dilakukan pada bulan Juli sd September 2 tahun sebelum tahun anggaran. Setelah proposal diajukan secara fisik kepada kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor wilayah Propinsi, madrasah harus mengisi SIMPRO kementerian agama RI.
Jika proposal disetujui oleh pihak kementerian agama pusat, maka di bulan  Januari sampai dengan Maret tahun berikutnya akan diminta untuk merevisi proposal sesuai dengan rencana angaran yang akan diberikan kepada madrasah. 23 Pada bulan Desember bersamaan dengan penetapan DIPA Madrasah, dana SBSN akan langsung masuk di petikan DIPA tahun anggaran berikutnya.

## Implementasi Pembangunan Sarana dan Prasarana melalui SBSN
22 Wawancara dengan ibu kepala MAN 2 Tulungagung
23 Ibid

## Kendala yang dihadapi
Proses pembangunan sarana prasarana dengan dana SBSN ini tidak semuanya berjalan dengan mulus dan tanpa kendala. Berdasarkan wawancara dengan lembaga penerima SBSN 2019 dan 2020 diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Jangka  waktu  pembangunannya  sangat  pendek.  Sebenarnya  pemberitahuan  untuk  pelaksanaan pembangunan ini sudah disampaikan di akhir tahun 2018 saat penerimaan DIPA 2018. Akan tetapi berbagai  proses  administrasi  yang  harus  diselesaikan  mengakibatkan  proses  pembangunan fisiknya mundur sampai akhir tahun. 24
2. Petunjuk tehnis  pelaksanaan pembangunan turun  mundur beberapa bulan setelah DIPA turun. 25 Juknis  merupakan  pedoman  dasar  pelaksanaan  pembangunan  ini.  Juknis  memberikan  pedoman dasar dalam setiap Langkah proses pengadaan/pembangunan sarana prasarana melalui SBSN ini. 26 Dengan  kemunduran  penerbitan  juknis  mengakibatkan  seluruh  proses  perencanaan,  pelelangan dan pembangunan mengalami kemunduran sehingga mengakibatkan waktu pembangunan menjadi pendek.
3. Masa pembangunan saat  musim  penghujan. Hal  ini merupakan kendala tersendiri dalam proses pembangunan Gedung yang dibiayai SBSN. 27
4. Pandemi  dan  pemberlakuan  pembatasan  mobilitas  manusia. 28 Bagi  penerima  SBSN  2020 semuanya mengalami kendala ini. Pembatasan mobilitas masyarakat mempengaruhi segala bidang kehidupan masyarakat, termasuk proses pembangunan ini.
5. Keraguan  pelaksanaan  kegiatan,  karena  adanya  pandemi.  Diawal  pandemic,  semua  proses kegiatan terhenti. Sehingga menimbulkan keraguan akan keberlanjutan program ini. 29
6. Lelang dan penghapusan yang berlarut-larut.
7. Proses  lelang  di  masa  pandemic  tidak  semudah  di  masa  normal.  Untuk  proses  lelang  sekaligus pengahpusan  Gedung  yang  akan  ditempati  pembangunan  harus  berjalan  tiga  kali  karena  wan prestasi  dari  pemenang  lelang.  Pemenang  lelang  tidak  melakukan  pembayaran,  sehingga  harus dilakukan proses lelang ulang. 30
8. Akses  jalan  pembangunan  yang  sempit.  Pembangunan  Gedung  madrasah  sering  kali  tidak didasarkan pada perencanaan yang matang dan berdasar pemikiran ahlinya. Pembangunan sering berdasar selera pimpinan. Akibatnya tidak ada akses untuk pembangunan di bagian belakang.
24 Wawancara dengan kepala MAN 1 Magetan
25 ibid
26 Juknis pembangunan SBSN hal 2
27 Ibid
28 Wawancara dengan kepala MAN 2 Tulungagung
29 Ibid
30 Ibid

## Pendukung
Pelaksana pembangunan sarana prasanan pada madrasah adalah para kepala madrasah yang nota bene merupakan orang-orang yang tidak berlatar belakang Sipil ataupun bahkan tidak mengenal sama  sekali  tentang  bangunan.  Untuk  itu  perlu  adanya  dukungan  dari  berbagai  pihak  yang  dapat membantu terlaksananya kegiatan dengan baik dan benar.
Dari  hasil  pengamatan  dan  wawancara  dengan  kepala  madrasah  dan  PPK  pelaksanan pembangunan  SBSN  dapat  penulis  uraiakan  factor-faktor  pendukung  kegiatan  ini.  Faktor-faktor pendukung program pelaksanaan pembangunan sarana prasaranan SBSN di madrasah dibagi menjadi dua:
1. Bidang administrasi dan keuangan
2. Bidang  Pelaksanaan  pembangunan.  Adapun  faktor-faktor  pendukung  bidang  administrasi  dan keuangan diantaranya:
a. Bimbingan  berkala  dari  Pejabat  Pemerintah  yang  terkait  dengan  program  SBSN  Madrasah, yaitu: Direktur KSKK, Kasubdit, Kabid dan Kasi Sarpras serta Kasi Pendma.
b. Bimbingan berkala dari kementerian keuangan
c. Diskusi grup di media social
d. Monitoring yang ketat dari atasan
e. Juknis pelaksanaan pembangunan
f. Dana yang siap setiap saat
g. Sedangkan factor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan adalah:
h. Akses mudah, pinggir jalan
i. Komitmen pelaksana pembangunan
j. PPK yang baik
k. Lembur-lembur
l. Ketersedian bahan- bahan bangunan

## Manfaat Pembangunan Melalui SBSN
Pada dekade sebelum tahun 2010, madrasah dikenal sebagai lembaga Pendidikan kelas dua dan terkesan kurang mampu memenuhi sarana prasarana. Banyak sarana prasarana madrasah yang seadanya dan kurang standar.
Keadaan  ini  disadari  oleh  steakholder  madarasah  yang  kemudian  membawa  dampak perubahan signifikan madrasah baik dalam proses Pendidikan maupun sarana prasarana.
Kesadaran peningkatan sarana prasarana ini kemudian di dukung pendanaan yang besar dari rupiah  murni  (DIPA)  dengan  memunculkan  revitalisasi  madrasah.  Banyak  madrasah  negeri
khususnya yang berada di kota besar diberikan fasilitas pembangunan sarana prasana yang memadai untuk merubah perwajahannya.
Kemudian dari sinilah madrasah terus mulai menghiasi perwajahannya yang berdampak pada animo  masyarakat  yang  terus  meningkat,  yang  kemudian  realita  ini,  mulai  tahun  2018  didukung dengan dana SBSN.
Dengan  kucuran  dana  SBSN  ini,  perwajahan/vasad  madrasah  mengalami  perubahan  yang sangat signifikan bagi madrasah yang mendapatkannya.
Untuk lebih detailnya, penulis mencoba untuk menggali data pada madrasah penerima SBSN 2019 dan 2020. Berdasarkan wawancara penulis, manfaat SBSN adalah sebagai berikut: 31
1. Dapat memenuhi sarana prasarana madrasah sesuai standart
2. Merubah kesan madrasah yang kumuh dan ndesani menjadi berpenampilan modern dan sesuai zamannya.
3. Menjadi icon madrasah
4. Menjadi motivasi tersendiri bagi siswa untuk berbagai kegiatan.
5. Memperkuat program digitalisasi madrasah
6. Perpustakaan dan laboratoiumnya dapat dijadikan rujukan madrasah lain.
7. Membangkitkan semangat berjuang bagi warga madrasah
8. Merubah kultur kejuaraan, bresprestasi bagi warga madrasah
9. Menjadi kebanggaan madrasah.
10. Membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang.

## Dampak pembangunan madrasah melalui SBSN
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  minat  masyarakat  terhadap  suatu  lembaga  Pendidikan dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah kelengkapan sarana prasarana yang ada. 32 Sarana prasarana  selain  mempengaruhi  penilain  masyarakat  juga  mempengaruhi  motivasi  guru  dalam mengajar. 33 Adapun  dampak  pembangunan  sarana  prasarana  madrasah  dengan  dana  SBSN  ini berdasarkan wawancara penulis adalah sebagai berikut: 34
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat
2. Meningkatkan rasa kepercayaan diri warga madrasah
31 Telewicara  pada  tanggal  07  Juni  2021  dengan  Kepala  MAN  1  Magetan  sebagai  penerima  SBSN  2019  dan Kepala MAN 2 Tulungagung sebagai penerima SBSN 2020.
32 Winna Dharmayanti, Sudji Munadi, Faktor-faktor yang memengaruhi minat siswa smp masuk SMK di Kota Pontianak, Jurnal Pendidikan Vokasi Vol 4, Nomor 3, November 2014
33 Wahyu  Bagja  Sulfemi, Hubungan  sarana  prasarana  sekolah  dengan  motivasi  guru  dalam  memnngajar  di SMAN Pamijahan Kabupaten Bogor, Jurnal Ilmiah Edutecno. Volume 22. No. 1. Tahun 2020. ISSN: 2302-2825
34 . wawancara dengan kepala madrasah penerima SBSN 2019 da 2020
3. Meningkatkan proses Pendidikan
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat menengah keatas
5. Meningkatkan animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah
6. Meningkatkan daya saing madrasah untuk masuk ke perguruan tinggi
7. Meningkatkan pelayanan interaktif madrasah kepada siswa siswinya.
8. Meningkatkan bargaining madrasah dengan lembaga yang lain.
Dari pembacaan teori, hasil pengamatan dan wawancara terhadap pelaksana dan pengambil manfaat  SBSN  di  madrasah,  menurut  hemat  penulis  bahwa: pertama, program  kebijakan pembangunan sarana prasarana melalui dana SBSN di Madrasah dapat diakses oleh seluruh madrasah di  Indonesia.  Madrasah  pengaju  proposal  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam permohonannya. Kedua, SBSN  di  madrasah  sangat  membantu  madrasah  untuk  memenuhi  sarana prasarana pendidikannya. Ketiga, dalam implementasi program ini terdapat banyak faktor pendukung dan penghambat kegiatannya. Keempat, Terdapat manfaat dan dampak  yang nyata dalam program ini.

## PENUTUP
Setelah melakukan kajian Pustaka, menelaah kasus  dan diskusi, penulis dapat menyimpulkan bahwa: Pertama, skema pengajuan pembangunan sarana prasarana madrasah melalui SBSN mudah diakses dan dilakukan oleh madrasah di  Indonesia.  Kepala madrasah harus memenuhi  persyaratan yang ditentukan. Dan dengan dukungan pejabat terkait, kepala harus mengajukan program tersebut ke  direktorat  KSKK  Madrasah. Kedua, implementasi  kebijakan  pembangunan  sarana  prasarana melalui dana sbsn di madrasah dapat berjalan lancar walaupun banyak kendala. Kendala dapat diatasi oleh pelaksana pembangunan. Disamping kendala juga terdapat faktor-faktor pendukung pelaksanaan kebijakan  pembangunan  saran  prasarana  madrasah  melalui  SBSN. Ketiga, manfaat  kebijakan pembangunan  sarana  prasarana  melalui  dana  sbsn  di  madrasah  sangat  dirasakan  langsung  oleh masyarakat.  Sarana  prasarana  Madrasah  tidak  lagi  tertinggal  dan  kurang  memadai,  sehingga mendukung  ketercapaian  tujuan  pendidikan. Keempat, dampak  kebijakan  pembangunan  sarana prasarana melalui dana sbsn di madrasah adalah meningkatkan trust masyarakat dan rasa percaya diri warga madrasah.

## DAFTAR PUSTAKA
Djoko  Sambodo, Modul  Pelatihan  Penguatan  Kepala  SekolahPengelolaan  Sarana  Prasarana Sekolah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Jakarta 2019.
Emis Madrasah EMIS | Dashboard | Pendis Kemenag, diakses tanggal 10 Juni 2021 https://kemenag.go.id/read/sbsn-ubah-wajah-madrasah-menag-komitmen-layanan-kemenag-lebih- baik-ggqmo, diakses 30 Mei 2021
https://simpro.kemenag.go.id/home/detail/sbsn-untuk-madrasah-dalam-bahasan-kemenag-bappenas https://siedoo.com/berita-14218-pakai-sbsn-kemenag-kucurkan-rp-27-triliun-ini-perinciannya/ https://kbbi.web.id/sarana diakses 31 Mei 2021 https://kbbi.web.id/prasarana diakses 31 Mei 2021 https://simpro.kemenag.go.id/home/detail/sbsn-untuk-madrasah-dalam-bahasan-kemenag-bappenas https://siedoo.com/berita-14218-pakai-sbsn-kemenag-kucurkan-rp-27-triliun-ini-perinciannya/
diakses tanggal 3 Juni 2021
Gunawan, Ary H. Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro. Jakarta: Rineka Cipta, 2011. Nurochim, Administrasi Pendidikan . Bekasi: Gramata Publishing 2016.
Nurbiyanto, Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek Pada Kementerian Agama: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2, Juni 2020
Peraturan Presiden nomer 12 tahun 2021
Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018
Petunjuk  tehnis  Program  peningkatan  sarana  prasarana  Madrasah  melalui  SBSN,  Direktorat Kurikulum dan Kesiswaan Madrasah, Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Subagya . Manajemen  Logistik .  Jakarta:  Toko  Gunung  Agung.  1995.  Putra,  Pradipta Hendrawan. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kampus E PGSD UNJ . Jakarta: UNJ. 2015.
Wahyu  Bagja  Sulfemi, Hubungan  sarana  prasarana  sekolah  dengan  motivasi  guru  dalam memnngajar di SMAN Pamijahan Kabupaten Bogor, Jurnal Ilmiah Edutecno. Volume 22. No. 1. Tahun 2020. ISSN: 2302-2825
Wawancara dengan KTU MAN 2 Ponorogo pada tanggal…
Wawancara dengan ibu kepala MAN 2 Tulungagung
Wawancara dengan kepala MAN 1 Magetan
Winna Dharmayanti, Sudji Munadi , Faktor-faktor yang memengaruhi minat siswa smp masuk SMK di Kota Pontianak, Jurnal Pendidikan Vokasi Vol 4, Nomor 3, November 2014