Ilmiah Indonesia, 6 (9). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i9.4103
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 9, September 2021 PERAN BADAN

## USAHA MILIK
DESA (BUM

## DESA)
DALAM

## MENINNGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KETAPANRAME KECAMATAN TRAWAS MOJOKERTO

## Yuni Fatmawati, Ananta Prathama
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Indonesia Email: yunifw140@gmail.com, prathama.ananta@gmail.com

## Abstrak
Pada  era  desentralisasi  sangat  spesifik  hingga  mencakup  lingkungan  Pemerintah Daerah  terkecil  yaitu  desa.  Kebijakan  pemerintah  terkait  otonomi  desa  bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan melalui peningkatan pendapatan dari potensi desa.  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Bagaimana  peran  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUM  Desa)  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Kewenangan  Pemerintah  Desa  untuk  mengelola  sendiri  pembangunan  desa  yaitu dengan mendirikan BUM Desa. BUM Desa Ketapanrame telah menjadi salah satu BUM  Desa  terbaik  di  Jawa  Timur  pada  tahun  2020,  karena  itu  menarik  untuk melihat  dampak  dari  keberhasilan  BUM  Desa  terhadap  kesejahteraan  masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa  peran  BUM  Desa  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yaitu melalui  unit-unit  usaha  dengan  pengembangan  dan  inovasi    usaha  sesuai  dengan potensi  yang  dimiliki  desa  dan  menghasilkan  profit  ,  menjalin  kerjasama  dengan lembaga ekonomi desa, menyediakan kebutuhan masyarakat desa.
Kata Kunci : peran; BUM Desa, kesejahteraan

## Abstract
In  the  decentralization  era,  it  was  very  specific  to  include  the  smallest  local government  environment,  namely  the  village.  Government  policies  related  to village  autonomy  aim  to  optimize  development  through  increasing  income  from village  potential.  This  study  aims  to  determine  how  the  role  of  Village-Owned Enterprises  (BUM  Desa)  in  improving  community  welfare.  The  authority  of  the village  government  to  manage  village  development  by  itself  is  by  establishing  a Village BUM. BUM Desa Ketapanrame has become one of the best BUM Desa in East Java in 2020, because it is interesting to see the impact of the success of BUM Desa  on  the  welfare  of  the  community.  This  research  was  conducted  using  a qualitative  descriptive  approach  and  using  interview  and  observation  techniques. The  results  of  the  study  have  shown  that  the  role  of  BUM  Desa  in  improving community  welfare  is  through  business  units  with  business  development  and innovation  in  accordance  with  the  potential  of  the  village  and  generating  profit, cooperating  with  village  economic  institutions,  providing  the  needs  of  the  village community.

## Keywords:  role; BUM Desa; welfare
Received: 2021-08-20; Accepted: 2021-09-05; Published: 2021-09-20

## Pendahuluan
Otonomi  daerah  merupakan  bagian  dari  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  menitik beratkan  pada  daerah  kabupaten  dan  daerah  kota  dimulai  dari  adanya  penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Otonomi  yang  dimiliki  desa  berbeda  dengan  otonomi  daerah  provinsi  maupun  daerah kabupaten dan kota (Santoso, 2009).
Otonomi  yang  dimiliki  oleh  desa  berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadatnya, bukan  berdasarkan  penyerahan  wewenang  dari  Pemerintah (Nadir,  2013). Salah  satu wujud  perhatian  pemerintah  terhadap  desa  adalah  dengan  lahirnya  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tentang desa tersebut  membawa  perubahan  besar  yang  mendasar  bagi  kedudukan  dan  relasi  desa dengan  daerah  serta  pemerintah  yang  meliputi  aspek  kewenangan,  perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa (Kiha & Mitang, 2019).
Era desentralisasi sangat spesifik hingga mencakup lingkungan pemerintah daerah terkecil  yaitu  desa.  Kebijakan  pemerintah  terkait  otonomi  desa  bertujuan  untuk mengoptimalkan pembangunan melalui peningkatan pendapatan dari potensi lokal yang dimiliki  setiap  desa.  Kewenangan  pemerintah  desa  untuk  mengelola  sendiri pembangunan desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (FATMAWATI, 2021) .    Berdirinya  Badan  Usaha  Milik  Desa  dilatar  belakangi  oleh  pembangunan ekonomi adil dan merata (Maylinda, 2018) . BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk  mendayagunakan  segala  potensi  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  BUM  Desa  merupakan suatu  badan  usaha  bercirikan  desa  yang  dalam  pelaksanaan  kegiatannya  di  samping untuk  membantu  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa,  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat desa (Ihsan & Setiyono, 2018).
BUM  Desa  sebagai  badan  hukum  yang  dibentuk  atas  tata  perundang-undangan yang berlaku serta sesuai kesepakatan yang terbangun masyarakat desa. Oleh karena itu, kegiatan  atau  usaha  BUM  Desa  di  Indonesia  beragam  sesuai  dengan  potensi, karakteristik  lokal  serta  sumber  daya  yang  dimiliki  masing-masing  desa.  Pengaturan lebih  lanjut  tentang  BUM  Desa  diatur  melalui  Peraturan  Daerah.  Peraturan  Daerah Kabupaten  Mojokerto  yang  mengatur  tentang  BUM  Desa  adalah  Peraturan  Daerah Nomor  9  Tahun  2019  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa (da  Santo  &  Pedo,  2020). Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  berupaya  keras  memotivasi  desa  untuk  mendirikan BUM Desa baik dalam bentuk lahirnya peraturan perundangan yang diusahakan sendiri oleh pemerintah desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Prawestri, 2021) .
Selain  itu  dikutip  dari  (Jawa  Pos  Radar  Mojokerto)  optimalisasi  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUM  Desa)  sebagai  lembaga  penggerak  ekonomi  masyarakat  desa  di Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya berjalan efektif bahkan 95 dari 299 desa yang tersebar  di  18  Kecamatan  tercatat  belum  membentuk  BUM  Desa  (https: //radarmojokerto.jawapos.com/tag/204524/bumdes-mojokerto  diakses  tanggal  19  April 2021).
Salah  satu  BUM  Desa  yang  ada  di  Kabupaten  Mojokerto  yang  dibentuk  oleh masyarakat  desa  setempat  pada  tahun  2001  adalah  BUM  Desa  Ketapanrame.  Namun lama  berdirinya  BUM  Desa  belum  mampu  membawa  desa  mandiri  dan  mendorong perekonomian  desa.  Pemerintah  Desa  memberikan  dukungan  terhadap  pembentukan BUM  Desa  ini  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Desa  Ketapanrame  Nomor  10  Tahun 2015  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa (NISA,  2018). Desa  Ketapanrame  yang merupakan  desa  mandiri  yang  terletak  di  wilayah  pegunungan,  sehingga  hawa  yang sejuk meskipun di siang hari akan menambah nilai poin untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa.
Ketapanrame adalah desa dengan segudang prestasi dalam pemerintahan beberapa kali  memenangkan  lomba  desa  baik  tingkat  kabupaten  sampai  tingkat  nasional.  BUM Desa  Ketapanrame  telah  menjadi  salah  satu  BUM  Desa  terbaik  di  Jawa  Timur  pada tahun  2020,  karena  itu  menarik  untuk  melihat  dampak  dari  keberhasilan  BUM  Desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut (Arifin  &  Putra,  2016) ,  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa  terbentuk  atas  persekutuan  masyarakat  hukum.  Menurut  Unang  sunardjo (1894) yang dikutip oleh (Arifin & Putra, 2016) terbentuknya desa dapat dikategorikan atas tiga tipe seperti berikut:
1. Tiga  kesatuan  masyarakat  hukum  berdasarkan  pada  teorial/wilayah  tempat  bersama sebagai dasar utama.
2. Tipe  kesatuan  masyarakat  umum  berdasarkan  persamaan  keturunan/genetik  (suku, warga  dan  calon)  sebagai  dasar  utama  untuk  dapat  bertempat  tinggal  dalam  suatu wilayah tersebut.
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (territorial dan keturunan)

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif (Anggito  & Setiawan,  2018) .    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa Ketapanrame  Kecamatan  Trawas  Mojokerto.  Dalam  penelitian  kuantitatif  penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan  teori  yang  ada  sebagai  bahan  penjelas  dan  berakhir  dengan  suatu  teori
(Firman,  2018). Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  fungsi  BUM  Desa Menurut (Sidik, 2017) adalah sebagai berikut:
1. Sebagai motor penggerak perekonomian desa
a. Mengembangkan usaha-usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa
b. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi desa lainnya
2. Sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes)
a. Membuka unit-unit usaha yang menghasilkan profit.
b. Melakukan pengembangan inovasi terhadap usaha BUM Desa
3. Sebagai  sarana  untuk  mendorong  percepatan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat desa
a. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa
b. Menjalin kemitraan dengan masyarakat desa
c. Menunjang kebutuhan masyarakat desa

## Hasil dan Pembahasan
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam meningkatkan  kesejahteraan  Masyarakat  di  Desa  Ketapanrame  Kecamatan  Trawas Mojokerto  yang  meggunakan  teori  dari  David  Prasetyo  bahwa  fungsi  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu sebagai berikut:
1. Sebagai Motor Penggerak Perekonomian Desa
Pembentukan    Badan    Usaha    Milik    Desa    bertujuan    sebagai    penggerak pembangunan  ekonomi  lokal  tingkat  desa (Ihsan  &  Setiyono,  2018) .  Pembangunan ekonomi  lokal  desa  ini  didasarkan  oleh  kebutuhan,  potensi,  kapasitas  desa,  dan penyertaan  modal  dari  pemerintah  desa  dalam  bentuk  pembiayaan  dan    kekayaan desa  dengan  tujuan  akhirnya  adalah  meningkatkan  taraf  ekonomi  masyarakat desa.  Tujuan  dari  dibentuknya  BUMDes  adalah  sebagai  instrumen  pendayagunaan ekonomi  lokal  dengan  berbagai  ragam  jenis  potensi.  Mengembangkan  usaha-usaha sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh  Desa (Utami,  Tripalupi,  &  Meitriana, 2019).
BUM  Desa  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  dan  berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa, sehingga dengan potensi tersebut dapat mendirikan usaha-usaha BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Agunggunanto, Arianti, Kushartono, & Darwanto, 2016) . Dalam pengembangan usaha-usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Ketapanrame yaitu dilakukan melalui beberapa unit usaha yaitu:
a. Unit air minum
Salah  satu  potensi  yang  dimiliki  Desa  Ketapanrame  yaitu  sumber  air  yang jernih,. Sumber Daya alam Desa Ketapanrame yaitu:
1) Sumber bejo (Milik Desa) Debit Air 20 liter/detik 2) Sumber Sekoro (Milik Desa) Debit Air 10 liter/detik 3) Sumber Tandaan (Milik Desa) Debit Air 15 liter/detik
4) Sumber Clumprit (Milik Desa) Debit Air 5 liter/detik 5) Sumber Gempong(Milik Desa) Debit Air 30 liter/detik
BUM  Desa  mengelola  air  karena  pengelolaan  seperti  ini  tidak  bisa dilakukan  warga  secara  perorangan  atau  kelompok  kecil.  Maka  dengan  adanya potensi Desa Ketapanrame yang memiliki mata air yang jernih Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berupaya memenuhi kebutuhan pokok air minum masyarakat. Pada  sektor  air  minum  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Ketapanrame Berusaha  memenuhi  kebutuhan  pokok  air  minum  masyarakat  dengan  sistem pembayaran  yang  sangat  murah.  Jadi  Badan  Usaha  Miik  Desa  (BUMDes) meskipun lembaga usaha yang profit oriented tetapi juga memperhatikan sosial.
b. Unit kebersihan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan Unit  kebersihan  lingkungan  adalah  program  desa  yang  dilaksanakan  oleh
BUM Desa Ketapanrame melalui Unit Kebersihan Lingkungan yang dalam hal ini penanganan  sampah  yang  berasal  dari  limbah  rumah  tangga.  Memang  unit  ini tidak menguntungkan tapi berdampak pada kenyamanan kehidupan masyarakat.

## Gambar 1 Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Maka  dari  itu  untuk  terciptanya  kenyamanan  di  masyarakat  program  unit kebersihan  lingkungan  berupaya  meningkatkan  pelayanan  pengambilan  sampah dan  pengelolaan  sampah  agar  tidak  mengganggu  kenyamanan  masyarakat.  Pada Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA)  BUM  Desa  Ketapanrame  juga  memafaatkan Tanah Kas Desa untuk menunjang unit Kebersihan lingkungan.
c. Unit wisata
Salah  satu  potensi  yang  memungkinkan  dilakukan  pengembangan  adalah aset  desa  yang  berupa  lahan  atau  Tanah  Kas  Desa.  Wisata  Taman  Ghanjaran merupakan salah satu Tanah Kas Desa yang dikelola oleh sub unit Wisata Badan Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  Ketapanrame.  Pembangunan  Taman  Wisata Ghanjaran ini direncanakan pada Tahun 2015 dan baru terealisasi pada tahun 2018 akhir melalui bantuan keuangan kabupaten.
Dulu  sebelum  dibangun  Taman  Wisata  Ghanjaran  lokasi  tersebut  adalah lahan  pertanian  yang  dikelola  oleh  warga  setempat,  hasil  panen  yang  terus mengalami  penuruan  membuat  pengelolaan  lahan  ini  menjadi  terhenti  sehingga memunculkan  beberapa  ide  yang  dituangkan  dalam  musyawarah  Desa  untuk merubah  lokasi  ini  menjadi  sebuah  Destinasi  Wisata.  Badan  Usaha  Milik  Desa mengembangkan potensi atau asset desa yang lain, yaitu dengan membuka wisata alam  yaitu  Wisata  Sumber  Gempong  yang  merupakan  wisata  edukasi  pertanian, pemandian, spot  selfie , outbond .  Wisata  Sumber  Gempong  ini  juga  merupakan pemanfaatan dari Tanah Kas Desa yang berada di Dusun Sukorame.
d. Unit Simpan pinjam
Unit  simpan  pinjam  dan  kemitraan  yang  dibentuk  pada  tahun  2020  untuk menangani  usaha  simpan  pinjam  yang  ada  di  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa)  unit  ini  dibentuk  sebagi  wadah  untuk  menangani  pengelolaan  simpan pinjam  yang  berasal  dari  program  JALINMATRA.  Selanjurtnya  sesuai  dengan peraturan  OJK  tentang  penanganan  lembaga  usaha  jasa  keuangan  di  desa  yang pada  intinya  seluruh  lembaga  keuangan  yang  ada  di  desa  harus  masuk  ke  BUM Desa atau Koperasi.
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang merupakan lembaga usaha desa tidak hanya berorientasi profit oriented namun tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat.  Dengan  adanya  unit  usaha  simpan  pinjam  ini  sifatnya  sosial  dengan tidak  memberikan  bunga  diharapkan  bisa  digunakan  masyarakat  untuk  usaha. namun pada unit kemitraan bersifat komersial.
e. Unit kios dan kandang ternak
Berangakat  dari  masalah  binatang  ternak  masyarakat  Desa  Ketpanrame seperti  Sapi,  kambing  masih  ditempatkan  di  pemukiman  akibat  dari  tanah-tanah warga  yang  sudah  tidak  ada  padahal  masyarakat  juga  masih  berprofesi  sebagai peternak sebagai sampingan. Tentu saja hal tersebut berdampak pada lingkungan yang tidak baik. Melihat itu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Ketapanrame memanfaatkan Tanah Kas Desa sebagai Kandang Ternak.
Jadi dari semua sektor BUM Desa ini mengupayakan bagaimana masyarakat untuk  berdaya.  Dengan  unit  usaha  kandang  ternak  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUM  Desa)  memunjang  kebutuhan  lahan  ternak  yang  mana  masyarakat  sudah tidak  ada  tempat  untuk  lahan  peternakan  sehingga  di  tempatkan  di  belakang rumah yang berdampak pada kebersihan lingkungan. Dengan unit kandang ternak kebutuhan  masyarakat  akan  lahan  peternakan  dapat  terpenuhi  dan  kebersihan lingkungan dapat tetap terjaga. Menjalin kerjasama dengan lembaga  lainnya yaitu dengan pengelolaan Wana Wisata air terjun Dlundung pada usaha taman Kelinci dan jasa pengelolaan parkir.
Jadi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  untuk  menunjang kegiatannyayaitu  dengan  menjalin  kejasama  dengan  lembaga-lembaga  lainnya. BUM  Desa  Ketapanrame  bermitra  dengan  perhutani  berkaitan  dengan  penataan parkir  di  taman  kelinci  dan  wisata  air  Terjun  Dlundung.  Untuk  kejasama  antar
desa  pada  sektor  air  yaitu  pada  daerah  pasuruan  banyak  di  aliri  air  dari  unit  air BUM Desa Ketapanrame.
2. Sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) BUM  Desa  di  merupakan    badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyetaraan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lain untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat,  yaitu  dengan  membuka  unit-unit usaha  yang  menghasilkan  profil  dan  melakukan  pengembangan  inovasi  terhadap usaha  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa).  Pada  pendapatan  usaha  BUM  Desa Ketapanrame sebagian laba usahanya dialokasikan 20% untuk PADes
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai badan usaha yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, yang diperlukan untuk mengelola aset desa serta nantinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berikut data tabel PADes pada tahun 2018-2019

## Tabel 1
Pendapatan Asli Desa Ketapanrame PAD Desa Ketapanrame 2018 Rp. 110.000.000 2019 Rp. 240.000.000
Sumber: Kantor BUM Desa Ketapanrame 2020
Dari  tabel  tersebut  diketahui  bahwa  PADes  pada  tahun  2018  sejumlah  Rp. 110.000.000  kemudian  pada  tahun  2019  meningkat  menjadi  Rp.  240.000.000. dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ini yang merupakan lembaga usaha  desa  melalui  sektor  unit  usahanya  dengan  menyerahkan  sebagaian  laba  yaitu 20% untuk dialokasikan sebagai  PADes.
Badan  Usaha  Miliki  Desa  (BUM  Desa) merupakan  pilar  kegiatan  ekonomi  di Desa  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  sosial (social  institution) dan  komersial (commercial  institution) .  BUM  Desa  sebagai  lembaga  sosial  berpihak  kepada kepentingan  masyarakat  melalui  kontribusinya  dalam  penyediaan  pelayanan  sosial. Sedangkan  sebagai  lembaga  komersial  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa) bertujuan  mencari  keuntungan  melalui  penawaran  sumber  daya  lokal  (barang  dan jasa)  ke  pasar.  Dalam  menjalankan  usahanya  prinsip  efisiensi  dan  efektivitas  tetap harus  ditetapkan.  Sebagai  pilar  kegiatan  ekonomi  desa,  pendirian  BUM  Desa memiliki  empat  tujuan  penting  salah  satunya  meningkatkan    Pendapatan  Asli  Desa (PADes).
Sesuai  dengan  ketentuan  pemerintah  desa  Ketapanrame  bahwa  laba  usaha BUMDes  setelah  dikurangi  beberapa  beban  kewajiban  bumdes.  Paling  tidak  BUM Desa  mengambil  sebagiannya  untuk  menyediakan  dana  pembinaan  kepada pemerintahan desa untuk meningkatakan kapasitas dalam hal ini untuk menaungi dan melindungi.
Tabel 2 Pendapatan Unit Usaha BUM Desa Tahun 2018-2020 No Unit Usaha Pendapatan Tahun 2018 Pendapatan Tahun 2019 Pendapatan Tahun 2020 1. Unit pengelola air minum 982.377.175 1.045.828.650 1. 064.979.550 2. Unit pengelola air tangka 42.536.000 27.305.000 - 3. Unit poengelola sampah 111.196.000 125.951.000 142,019.000 4. Unit pengelola kios dan kandang 12.833.000 16.950.000 20.100.000 5. Unit Wisata 190.145.600 1.166.257.350 1.913.806.832 6. Unit Simpan Pinjam - 1.090.000 90.480.000 Jumlah 1.339.087.775 2.382.292.000 3.231.385.382 Sumber: Kantor BUM Desa Ketapanrame 2021
Melakukan  pengembangan  inovasi  terhadap  usaha  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUM Desa). Setiap unit-unit usaha di Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tidak diam  ditempat  dalam  hal  ini  akan  selalu  ber  inovasi  untuk  mengembangkan usahanya. Salah satunya yaitu wisata sumber gempong.

## Gambar2 Pembangunan wisata Sumber Gempng
Pada tahun 2019 Taman Ghanjaran hanya mampu menyerap tenaga kerja dan pelaku  usaha  sebanyak  107  Kepala  Keluarga,  dikarenakan  hanya  terdapat  Taman bunga dan pujasera hal tersebut membuat  polemik di masyarkat. Banyak yang ingin berpartisipasi  akan  tetapi  kendala  dengan  lahan  yang  terbatas  pada  tahun  2020 Kepala Desa Ketapanrame berinovasi untuk membangun investasi Kelompok Usaha Bersama Wahana Permainan.

## Gambar 3 Wahana Taman Ghanjaran
Dalam pengembangan inovasi terhadap usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)  terus  dilakukan  mulai  dari  pengembangan  di  sektor  wisata  yaitu  Taman Ghanjaran dan inovasi membuka wisata baru dengan memanfaatkan Tanah Kas Desa juga  yaitu  wisata  Sumber  Gempong  dan  dilakukan  pengembangan  juga  terkait  unit usaha  masyarakat  dengan  memberikan  wadah  dan  mempromosikan  produknya melalui pujasera yang ada di Taman Ghanjaran.
3. Sebagai  sarana  untuk  mendorong  percepatan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat desa
BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa)  merupakan  pilar  kegiatan  ekonomi  di desa  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  sosial  dan  komersial.  BUMDes  sebagai lembaga  sosial  berpihak  kepada  kepentingan  masyarakat  melalui  kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
Kesejahteraan  masyarakat  yakni  desa  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam pengelolaan  BUMDes,  akan  mendorong  ekonomi  dan  juga  mengurangi  tingkat pengangguran di desa.
a. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa
Manfaat  dari  adanya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Ketapanrame banyak  sekali  yang  saah  satunya  yaitu  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  bagi masyarkat Desa Ketapanrame melalui sektor-sektor usahanya. Terutama pada unit pariwisata banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarkata.

## Gambar 4 Pujaseran Taman Ghanjaran
Sumber: Dokumen peneliti 2021
Dengan  adanya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Ketapanrame  dapat membuka  pekerjaan  bagi  masyarakat  tertama  pada  sektor  pariwisata  di  bagian wahana,  pujasera  maupun  bagian  parkir.masyarakat  yang  sebalumnya  banyak yang  pengganguran,  pekerjaan  serabutan  tidak  tetap  sekarang  mempunyai penghasilan  yang  cukup  dan  angka  pengangguran  di  Desa  ketapanrame  sudah dikatakan hampir tidak ada.
b. Menjalin kemitraan dengan masyarakat Desa Badan Usaha Milik Desa dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat desa yaitu  dengan  pengelola  Wana  wisatata  air  terjun  Dlundung  pada  usaha  taman kelinci  dan  jasa  pengelolaan  parkir.  Dari  hasil  kerjasama  yang  terjadi menunjukkan  hasil  yang  sangat  signifikan.    BUM  Desa  juga  bermitra  dengan perhutani dan BRI menyediakan kebutuhan masyarakat Desa.
Badan Usaha milik Desa berusaha menyediakan kebutuhan masyarakat desa yakni  melalui  unit-unit  usahannya.  Berdasarkan  sektor  air  BUM  Desa  berusaha memenuhi  kebutuhan  pokok  air  minum  masyarakat.  Unit  pengelola  air  minum atau  BPAM  Desa  Ketapanrane  bergerak  di  bidang  pelayanan  air  minum  warga desa.
Tabel 3 Pengguna Air Minum pada Masyarakat No Dusun Jumlah Rumah 1. Sukorame 169 2 Ketapanrame 833 3 Slepi 564 Jumlah 1.566
Pada  pengguna  air  minum  di  masyarakat  dikenakan  tarif  Rp.3000/bulan. Untuk  tarif  pada  pengguna air  minum  di  villa  berbeda  dengan  masyarakat  yakni penggunakan  <  20  m³  x  Rp  1.300  ,  >21  m³  x  Rp.  1500,  dengan  ditambah  biaya Jasa Administrasi Rp. 2000 dan jasa pemeiharaan Rp. 3000.
Tabel 4 Pengguna Air Minum di Villa No Villa Jumlah 1 Bukit Garden 241 2 Villa Slepi 118 3 Villa Ketapanrame 100 4 Vanda Garden 88 5 Grand Trawas/DRT 409 Jumlah 956
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  Ketapanramme  dalam  memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai unit usahanya yaitu unit air memenuhi kebutuhan air minum  masyarakat  dengan  harga  yang  terjangkau,  lalu  memfasilitasi  masyarakat  di sektor  wisata,  mengajak  masyarakat  untuk  usaha  dan  investasi  di  Wahana  Taman Ghanjaran dan membuka unit usaha simpan pinjam dengan tanpa bunga sehingga bisa menunjang permodalan untuk masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  terkait  peran  Badan  Usaha  Milik Desa (BUM Desa) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Mojokerto, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1).  Fungsi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  sebagai  motor  penggerak perekonomian  Desa  yaitu  melalui  unit-unit  usahnya  dengan  mengembangkan  usaha- usaha  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh  desa  unit  usaha  diantaranya: mengembangkan  potensi  air  dengan  menjadikan  unit  usaha  air  minum, mengelola  dan memanfaatkan  TKD  sebagai  sektor  pariwisata  kemudian  mengelola  sampah  dan mendirikan  unit  kandang  ternak  di  TKD  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan menjaga  lingkungan  Desa  Ketapanrame  tetap  bersih  dan  asri.  2).  BUM  Desa  sebagai lembaga  usaha  yang  menghasilkan  PAD,  yaitu  pada  laba  usaha  yang  di  dapatkan  dari semua  unit-unit  uasaha  dari  BUM  Desa  dialokasikan  ke  PADes  sebesar  20%.  3). Sebagai  sarana  untuk  mendorong  percepatan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat Desa,  BUM  Desa  Ketapanrame  banyak  melibatkan  dan  mengajak  msyarakat  untuk berwirausha terutama yang paling besar di sektor pariwisata di pujasera dan wahana lalu mensejahterakan  masyarakat  dengan  memfasilitasi  kandang  ternak  dan  pengelolaan sampah.  Kemudian  pada  unit  simpan  pinjam  juga  BUM  Desa  menyediakan  simpan pinjam  yang  mana  tanpa  adanya  bunga  sehingga  dapat  menunjangpermodalan masyarakat  Desa Ketapanrame.

## BIBLIOGRAFI
Agunggunanto,  Edy  Yusuf,  Arianti,  Fitrie,  Kushartono,  Edi  Wibowo,  &  Darwanto, Darwanto.  (2016).  Pengembangan  desa mandiri  melalui  pengelolaan  badan  usaha milik desa (BUMDes). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis , 13 (1). Google Scholar
Anggito,  Albi,  &  Setiawan,  Johan.  (2018). Metodologi  penelitian  kualitatif .  CV  Jejak (Jejak Publisher). Google Scholar
Arifin,  Satria  Perdana,  &  Putra,  Yusapril  Eka.  (2016).  Model  E-Government  Pada Wilayah  Administrasi  Pemerintahan  Tingkat  Kelurahan. Jurnal  Komputer Terapan , 2 (1), 7–16 . Google Scholar
da Santo, Maria Fransiska Owa, & Pedo, Yustinus. (2020). Aspek Hukum Prinsip Tata Kelola  Perusahaan  yang  Baik  dan  Penerapannya  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa. SASI , 26 (3), 310–324. Google Scholar
Fatmawati,  Yuni.  (2021). Peran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bum  Desa)  Dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Desa  Ketapanrame  Kecamatan Trawas Mojokerto . UPN Veteran Jawa Timur. Google Scholar
Firman, Firman. (2018). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Google Scholar
Ihsan, Ahmad Nur, & Setiyono, Budi. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. Journal of Politic and Government Studies , 7 (04), 221–230. Google Scholar
Kiha,  Emilia  Khristina, &  Mitang,  Berno  Benigno.  (2019).  Pemberdayaan  Masyarakat Melalui  Peningkatan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Di  Desa Tapenpah Kecamatan Insana Induk Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tengara Timur. Aksara Public , 3 (4), 248–259. Google Scholar
Maylinda,  Inova.  (2018). Kontribusi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  terhadap kesejahteraan masyarakat Desa (studi di BUMdes Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan). IAIN Pekalongan. Google Scholar
Nadir, Sakinah. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. Jurnal Politik Profetik , 1 (1). Google Scholar
Nisa,  Shofa  Khoirun.  (2018). Pengaruh  Tingkat  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Dan Tingkat  Kompetensi  Aparatur  Desa  Terhadap  Tingkat  Kinerja  Organisasi  Badan Usaha  Milik  Desa  (Studi  Pada  Bumdes  Maju  Makmur  Desa  Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar) . Universitas Airlangga. Google Scholar
Prawestri,  Hartini  Prasetyaning.  (2021).  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Laporan Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Tamanharjo  Bersinar  Kecamatan Singosari  Kabupaten  Malang. Conference  on  Economic  and  Business  Innovation ,
1 (1), 174–190. Google Scholar
Santoso,  M.  Agus.  (2009).  Otonomi  Daerah  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.
Jurnal  Ilmu Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu  Dan  Praktek  Administrasi ,
6 (4), 5. Google Scholar
Sidik,  Fajar.  (2017).  Implementasi  Kebijakan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa): Unit  Usaha,  Pendapatan,  dan  Inefisiensi. Jurnal  Ekologi  Birokrasi , 5 (3),  279321. Google Scholar
Utami, Komang Sahita, Tripalupi, Lulup Endah, & Meitriana, Made Ary. (2019). Peran Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  peningkatan  kesejahteraan  anggota ditinjau  melalui  kewirausahaan  sosial. Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  Undiksha ,
11 (2), 498–508. Google Scholar

## Copyright holder:
Yuni Fatmawati, Ananta Prathama (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: