## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 3 Nomor 1, Oktober 2018
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pencemaran Lingkungan Akibat Penenggelaman Kapal Ilegal Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Retno Mulyaningrum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang E-mail: retnomulyaningrum@gmail.com
Abstract: Indonesia's  sinking  of  the  ship  in  combating  the  illegal  fishing  using  chemicals  is  feared environmental  pollution.  Legal  protection  of  victims  is  taken  into  account  that  existing  laws  exercise discrimination by the enforcement of most environmental protection agreements not through the request of state responsibility but through various incentive and exchange mechanisms and State reporting. The human rights perspective on pollution refers to Gabcikovo's case that Environmental protection ispure of human rights.
Keywords: Pollution; Human Rights; Illegal Fishing
Abstrak: Penenggelaman  kapal  oleh  Indonesia  dalam  memberantas  penangkapan  ikan  ilegal menggunakan  bahan  kimia  dikhawatirkan  pencemaran  lingkungan.  Perlindungan  hukum  terhadap korban  dipertimbangkan  bahwa  hukum  yang  ada  menjalankan  diskriminasi  dengan  cara pemberlakuannya  sebagian  besar  perjanjian  perlindungan  lingkungan  tidak  melalui  permintaan tanggung jawab negara namun melalui mekanisme insentif dan pertukaran yang beragam dan pelaporan Negara. Perspektif  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  tentang  pencemaran mengacu kasus  Gabcikovo  bahwa Perlindungan lingkungan adalah bagian penting dari doktrin HAM kontemporer yaitu hak suci HAM.
Kata Kunci: Pencemaran; HAM; Penangkapan Ikan Ilegal

## A. Pendahuluan
Akhir-akhir  ini  banyak  dilakukan  penenggelaman  kapal  oleh  pemerintah Indonesia.  Perbuatan  ini  dilakukan  pemerintah  dalam  rangka  memberantas  illegal fishing  yang  marak  terjadi  di  wilayah  perairan  Indonesia.  Penggunaan  bahan peledak  yang  mengandung  bahan  kimia  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  hal-hal yang  merusak  lingkungan  maupun  pencemaran  lingkungan.  Gerakan  lingkungan modern,  yang  dimulai  pada  akhir  1960an,  menyadari  sejak  dini  bahwa perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  lingkungan  saling  terkait  erat.  Misalnya, Konferensi  Stockholm  tentang  Lingkungan  1972,  konferensi  lingkungan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yang  pertama,  menyatakan  bahwa  aspek  lingkungan manusia lainnya, alam dan buatan manusia, sangat penting untuk kesejahteraannya dan  kenikmatannya.  Hak  asasi  manusia-bahkan  hak  untuk  hidup  itu  sendiri. Kegagalan deklarasi Rio untuk  memberikan penekanan  lebih  besar pada  hak asasi manusia  yang  menunjukkan  ketidakpastian  dan  perdebatan  tentang  hak  asasi manusia yang tepat dalam pengembangan hukum lingkungan internasional.
Alasan yang baru-baru ini rusak untuk mengatasi kesenjangan perlindungan yang  ada.  Upaya  untuk  mengembangkan  panduan  soft  law  untuk  negara-negara yang terlibat dalam relokasi populasi  yang ditempatkan atau mereka yang berisiko mengalami perpindahan dan usaha serupa untuk mengatasi perpindahan lintas batas telah menghasilkan buah pertama.
Mengacu  pada  fakta  yang  ada  sehingga  timbul  pertanyaan  bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  yang  terkena  dampak  atas  pencemaran  apabila terbukti perbuatan tersebut dan bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap hak  terlindungi  dari  pencemaran.  Perspektif  hak  asasi  manusia  secara  langsung membahas dampak  lingkungan terhadap kehidupan, kesehatan, kehidupan pribadi, dan kepemilikan manusia individual daripada di negara bagian lain atau lingkungan pada  umumnya.  Ini  dapat  berfungsi  untuk  menjamin  standar  kualitas  lingkungan yang lebih tinggi, berdasarkan kewajiban negara-negara untuk mengambil tindakan untuk mengendalikan polusi yang mempengaruhi kesehatan dan kehidupan pribadi. Hal  ini  membantu  mempromosikan  peraturan  undang-undang  dalam  konteks  ini pemerintah  secara  langsung  bertanggung  jawab  atas  kegagalan  mereka  untuk mengatasi  dan  mengendalikan  gangguan  lingkungan,  termasuk  hal-hal  yang disebabkan oleh perusahaan, dan untuk  memfasilitasi akses terhadap keadilan dan penegakan  hukum  lingkungan  dan  keputusan  pengadilan.  Perluasan  hak  ekonomi dan  sosial  untuk  merangkul  unsur-unsur  kepentingan  publik  dalam  perlindungan lingkungan  telah  memberi  kehidupan  baru  pada  gagasan  bahwa  ada,  atau  dalam bentuk tertentu, hak atas lingkungan yang layak.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  pendahuluantersebut  diatas,  dapat  dirumuskan  masalah  yaitu Bagaimana  konsep  mengenai Mail  Bride  Order dalam    perspektif  HAM internasional?

## C. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  karena  mengandalkan  kedalaman  data dengan metode deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan, menelaah, dan menganalisis secara sistematis suatu fakta tentang keadaan tertentu,
di mana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat dari obyek itu sendiri.

## D. Pembahasan
1. Perlindungan hukum terhadap yang terkena dampak atas pencemaran lingkungan
Hukum  menjalankan  diskriminasi  atau  lebih  netralnya,  mencerminkan struktur sosial yang ada melalui dua cara yang berbeda. Peraturan-peraturan itu sendiri,  wajah  hukum  yang  resmi,  sama  sekali  tidak  netral  bahkan  ketika diterapkan  secara  tidak  berpihak  sekalipun.  Peraturan  tersebut  dihasilkan  dari pergulatan  kekuasaan,  dan  opini  yang  dominan  membentuknya.  Hukum  yang berlaku  seringkali  amat  berbeda  dari  janji-janji  yang  berkilau  dan  kemasan yang  berwarna-warni.  Realitas  menyodorkan  lahan  pertempuran  baru. Peraturan  diloloskan,  tetapi  barang  yang  beredar  berkurang  dan  pasar  gelap berkembang.  Kemudian  orang-orang  menginginkan  amandemen  atau pencabutan peraturan. Terkadang hukum mengecewakan harapan orang karena cara pemberlakuannya.
Sebagai  konsekuensi  dari  faktor-faktor  ini  atau  faktor  lainnya,  sebagian besar  perjanjian  perlindungan  lingkungan  tidak  dilaksanakan  melalui  rezim tanggung  jawab  atau  permintaan  tanggung  jawab  negara,  melainkan  melalui mekanisme  insentif  dan  pertukaran  yang  beragam  dan  pelaporan  Negara. Sebaliknya,  perjanjian  hak  asasi  manusia  tidak  hanya  bergantung  pada prosedur  pelaporan  negara,  tetapi  juga  keluhan  antar  negara,  dan  petisi individual dan keluhan, yang secara langsung atau tidak langsung mengizinkan kritik terhadap negara-negara yang tidak mematuhi.
Badan-badan  yang  terlibat  dengan  hak  kolektif  dibentuk  oleh  Majelis Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa:  Program  Pembangunan  PBB;  Program Lingkungan PBB dan Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan. Badan yang  terakhir  dibentuk  setelah  Konferensi  PBB  tentang  Lingkungan  dan Pembangunan utama, yang juga dikenal sebagai KTT 'Rio' atau 'Bumi' (1992). Deklarasi  yang  dihasilkan  oleh  konperensi  ini  dimaksudkan  untuk  menjadi setara  lingkungan  UDHR,  namun  dirusak  oleh  sebuah  pembagian  pendapat antara  negara-negara  maju  dan  negara-negara  berkembang.  KTT  Rio  tetap mencatat  beberapa  pencapaian  substansial,  terutama  peningkatan  kesadaran masyarakat  dan  Sebuah  komitmen  politik  oleh  negara  untuk  menghormati masalah lingkungan.
2. Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap hak terlindungi dari pencemaran Undang-undang  hak  asasi  manusia  internasional  telah  menyadari  peran penting lingkungan dalam memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak yang ingin dilindungi. Dalam pendapatnya yang terpisah dalam kasus Gabcikovo-Nagymaros di hadapan Pengadilan Internasional, Hakim Weeramantry (1991: 207) menyatakan bahwa:
“Perlindungan  lingkungan  adalah  bagian  penting  dari  doktrin  hak  asasi manusia  kontemporer,  karena  ini  adalah  hak  suci  untuk  banyak  hak  asasi manusia  seperti  hak  atas  kesehatan  dan  hak  untuk  hidup  itu  sendiri.  Hal  ini hampir  tidak  perlu  untuk  menguraikan  hal  ini,  karena  kerusakan  lingkungan dapat  mengganggu  dan  melemahkan  semua  hak  asasi  manusia  yang
dibicarakan  dalam  Deklarasi  Universal  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan instrumen hak asasi manusia lainnya.”
Oleh karena itu, sebuah prinsip hukum hak asasi manusia yang diterima dengan  baik  bahwa  lingkungan  yang  sehat  adalah  prasyarat  yang  diperlukan untuk  promosi  dan  kenikmatan  beberapa  hak  yang  diakui  (Sachs  2003: 26)(Bridget Lewis, 2012) Dimensi lingkungan dari hak asasi manusia yang ada dapat  digambarkan  sebagai  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yaitu langsung  dalam  arti  bahwa  lingkungan  yang  buruk  akan  secara  langsung membatasi kemampuan individu atau masyarakat untuk menikmati hak tertentu yang dijamin oleh  mereka;  Atau tidak  langsung dalam  arti  bahwa  lingkungan yang buruk akan mempengaruhi kemampuan seseorang atau masyarakat untuk mewujudkan  hak  asasi  mereka  secara  umum,  atau  menghalangi  kemampuan pemerintah  untuk  melindungi  dan  memenuhi  hak  warganya.  Dalam  hal  ini perlindungan  lingkungan  dapat  dibangun  sebagai  prasyarat  untuk  menikmati sepenuhnya hak asasi manusia. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah bahwa degradasi  lingkungan  dapat  menyebabkan  pelanggaran  hak  asasi  manusia menurut hukum internasional. Bagian ini akan menjelaskan beberapa hak yang dijamin  berdasarkan  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  dan  menyoroti peran  penting  yang  dimainkan  lingkungan  dalam  memastikan  hak-hak  ini terpenuhi dan dilindungi.  Mempertimbangkan secara  lebih rinci kemungkinan praktis  untuk  menggunakan  mekanisme  penegakan  hak  asasi  manusia  untuk mempromosikan keadilan lingkungan.
Soft  law  mencakup  serangkaian  perjanjian  non-perjanjian,  termasuk deklarasi  PBB,  keputusan  Komite  Hak  Asasi  Manusia  PBB,  kesimpulan Komite  Eksekutif  UNHCR,  keputusan  Pengadilan  Internasional,  dan  panduan yang  dikembangkan  oleh  para  ahli.  Proses  soft  law  dapat  menghasilkan  hasil yang  relatif  cepat  karena  mereka  melewati  ratifikasi  domestik  yang  panjang dan  bertentangan secara politik. Selain  itu, dokumen soft law dapat dirancang oleh aktor non-negara (misalnya ahli hukum) dan dapat melibatkan pemangku kepentingan  yang  tidak  memenuhi  syarat  untuk  menegosiasikan  hukum internasional  yang  mengikat  serta  lebih  mudah  diubah  dan  karenanya  lebih fleksibel dalam  merespon tatanan dinamika. Ini  juga  menghindari  membebani sistem internasional dengan hard law.

## E. Penutup
Perlindungan  hukum  terhadap  yang  terkena  dampak  atas  pencemaran lingkungan    yaitu  dengan  pertimbangan  bahwa  hukum  yang  ada  menjalankan diskriminasi atau mencerminkan struktur sosial yang ada melalui dua cara yang berbeda. Peraturan-peraturan  itu sendiri, wajah  hukum  yang resmi, sama  sekali tidak  netral  bahkan  ketika  diterapkan  secara  tidak  berpihak  sekalipun.  Hukum yang  berlaku  seringkali  berbeda  dari  janji-janji  yang  dibuat.  Realitas menyodorkan lahan pertempuran baru. Peraturan diloloskan, tetapi barang yang beredar  berkurang  dan  pasar  gelap  berkembang.  Kemudian  orang-orang menginginkan  amandemen  atau  pencabutan  peraturan.  Terkadang  hukum mengecewakan  harapan  orang  karena  cara  pemberlakuannya  Sebagai konsekuensi dari faktor-faktor ini atau faktor lainnya, sebagian besar perjanjian perlindungan lingkungan tidak dilaksanakan melalui rezim tanggung jawab atau
permintaan tanggung  jawab  negara,  melainkan  melalui  mekanisme  insentif dan pertukaran  yang  beragam  dan  pelaporan  Negara.  Sebaliknya,  perjanjian  hak asasi manusia tidak hanya bergantung pada prosedur pelaporan negara, tetapi hal lain  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  mengizinkan  kritik  terhadap negara-negara  yang  tidak  mematuhi.  Badan-badan  yang  terlibat  yang  dibentuk oleh Majelis Umum PBB dengan menghasilkan Deklarasi yang dihasilkan untuk menjadi  setara  lingkungan  UDHR,  namun  dirusak  oleh  sebuah  pembagian pendapat  antara  negara-negara  maju  dan  negara-negara  berkembang.  KTT  Rio tetap  mencatat  beberapa  pencapaian  substansial,  terutama  peningkatan kesadaran  masyarakat  dan  Sebuah  komitmen  politik  oleh  negara  untuk menghormati masalah lingkungan.
Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap hak terlindungi dari pencemaran yaitu peran penting  lingkungan dalam  memastikan  bahwa setiap  individu dapat menikmati hak-hak  yang  ingin dilindungi. Dalam  kasus Gabcikovo-Nagymaros Hakim  Weeramantry  (1991:  207)  menyatakan  bahwa  Perlindungan  lingkungan adalah  bagian  penting  dari  doktrin  hak  asasi  manusia  kontemporer,  karena  ini adalah hak suci untuk banyak hak asasi manusia seperti hak atas kesehatan dan hak  untuk  hidup  itu  sendiri.  Hal  ini  hampir  tidak  perlu  untuk  menguraikan  hal ini,  karena  kerusakan  lingkungan  dapat  mengganggu  dan  melemahkan  semua hak  asasi  manusia  yang  dibicarakan  dalam  Deklarasi  Universal  tentang  Hak Asasi Manusia dan instrumen hak asasi manusia lainnya. Maka dari itu, sebuah prinsip hukum hak asasi manusia yang diterima dengan baik bahwa lingkungan yang  sehat  adalah  prasyarat  yang  diperlukan  untuk  promosi  dan  kenikmatan beberapa hak yang diakui. Dimensi lingkungan dari hak asasi manusia yang ada dapat  digambarkan  bahwa  lingkungan  yang  buruk  akan  secara  langsung membatasi kemampuan individu atau masyarakat untuk menikmati hak tertentu yang  dijamin  oleh  mereka;  Atau  tidak  langsung  dalam  arti  bahwa  lingkungan yang  buruk  akan  mempengaruhi  kemampuan  seseorang  atau  masyarakat  untuk mewujudkan  hak  asasi  mereka  secara  umum,  atau  menghalangi  kemampuan pemerintah  untuk  melindungi  dan  memenuhi  hak  warganya.  Dalam  hal  ini perlindungan  lingkungan  dapat  dibangun  sebagai  prasyarat  untuk  menikmati sepenuhnya hak asasi manusia. Konsekuensi adalah degradasi lingkungan dapat menyebabkan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  menurut  hukum  internasional. Bagian ini akan menjelaskan beberapa hak yang dijamin berdasarkan hukum hak asasi  manusia  internasional  dan  menyoroti  peran  penting  yang  dimainkan lingkungan  dalam  memastikan  hak-hak  ini  terpenuhi  dan  dilindungi. Mempertimbangkan secara lebih rinci kemungkinan praktis untuk menggunakan mekanisme  penegakan  hak  asasi  manusia  untuk  mempromosikan  keadilan lingkungan.
Soft  law  mencakup  serangkaian  perjanjian  non-perjanjian,  termasuk deklarasi PBB, keputusan Komite Hak Asasi Manusia PBB, kesimpulan Komite Eksekutif  UNHCR,  keputusan  Pengadilan  Internasional,  dan  panduan  yang dikembangkan  oleh  para  ahli.  Proses  soft  law  dapat  menghasilkan  hasil  yang relatif  cepat  karena  mereka  melewati  ratifikasi  domestik  yang  panjang  dan bertentangan  secara  politik.  Selain  itu,  dokumen  soft  law  dapat  dirancang  oleh aktor  non-negara  misalnya  ahli  hukumdengan  melibatkan  pemangku kepentingan  yang  tidak  memenuhi  syarat  untuk  menegosiasikan  hukum internasional yang mengikat serta mudah diubah dan karenanya fleksibel dalam
merespon  tatanan  dinamika.  Ini  juga  menghindari  membebani  sistem internasional dengan hard law.

## DAFTAR PUSTAKA
Bavikatte,  Kabir  Sanjay  dan  Bennett,  Tom.  (2015).  “Community  stewardship:  the foundation of biocultural rights.”Journal of Human Rights and the Environment, Vol. 6 (No. 1), pp. 7–29, 19.06.17
Boyle,  Alan.  (2012).  “Human  Rights  and  the  Environment:  Where  Next?.”The European Journal of International Law Vol. 23 (No. 3), 19.06.17
Ferris,  Elizabeth  dan  Bergmann,  Jonas.  (2017).  “Soft  law,  migration  and  climate change governance.”Journal of Human Rights and the Environment, Vol. 8 (No. 1), pp. 6–29 , 19.06.17
Gonzalez,Carmen.  (2015).  “Environmental  Justice,  Human  Rights,  and  the  Global South.”Santa Clara Journal of International Law 151. , 19.06.17
Knox,  John  H.  (2015).  “Human  Rights,  Environmental  Protection,  and  the Sustainable Development Goals.”Washington International Law Journal Vol.24 (NO.3), 19.06.17
Editorial. (2017). “Climate, justice and displacement: reflections on law, policy and the  future  of  human  rights  in  the  climate  crisis.”Journal  of  Human  Rights  and  the Environment, Vol. 8 (No. 1), pp. 1–5, 19.06.17
Lewis, Bridget.
(2012).
“HumanRightsandEnvironmentalWrongs:AchievingEnvironmentalJusticethroughHuma nRightsLaw.”International Journal of Crime and Justice, ISSN 2201–2966, 19.06.17
Pardy,  Bruce.  (2014).  “The  logic  of  ecosystems:  capitalism,  rights  and  the  law  of „ecosystem services‟”Journal of Human Rights and the Environment, Vol. 5 (No. 2), pp. 136–152, 19.06.17
Reid, Colin T dan Nsoh, Walters. (2014). “Whose ecosystem is it anyway? Private and public rights under new approaches to biodiversity conservation.”Journal of Human Rights and the Environment, Vol. 5 (No. 2), pp. 112–135, 19.06.17
Shelton,  Dinah.  (2015).  “Legitimate  and  necessary:  adjudicating  human  rights violations  related to  activities  causing  environmental  harm  or  risk.”Journal  of  Human Rights and the Environment, Vol. 6 (No. 2), pp. 139–155, 19.06.17
Boer, Ben dan Boyke Alan. (2013). “Human Rights and the
Environment"13thInformalASEMSeminaronHumanRights., 19.06.17