## PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)
DI LUAR NEGERI MELALUI PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Oleh:
Tioma R. Hariandja, SH.,MH.
Email : tiomahariandja@uij.ac.id

## Abstract
Social Security for Indonesian Workers is a social security provided to one group of citizens who  need  to  receive  social  security  in  this  case  Indonesian  Migrant  Workers  (TKI)  abroad. One of the causes of TKI abroad is because the government has not provided social security for  the  community,  besides  their  motivation  to  go  abroad,  including  education,  health  care costs, as venture capital and as capital preparation in old age. This proves that now people have begun to think about having social security. The government has begun to provide some social  security for  the  poor,  through  Jamkesmas  and  free  education,  but  not  yet maximally. While guarantees for migrant workers abroad, the government only requires participation in insurance, where insurance guarantees are paid for by the TKI on departure.
Keywords : Protection, Social Security, Indonesian Migrant Workers (TKI)
Keywords : Jember district government, coaching and supervision, mining

## PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Perlindungan terhadap TKI dimulai sejak prapenempatan, penempatan, selama penempatan hingga purnapenempatan  (Pasal  77  ayat  1  dan  2 UU  nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri  (UUPPTKLN).  Berdasarkan  data yang  ada  di  Badan  Nasional  Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BNP2TKI)  TKI  yang  bekerja  di  negara- negara  tujuan  penempatan  sampai  saat  ini berjumlah 4.248.462 orang, dengan rincian 3.011.788  orang  bekerja  di  negara-negara kawasan  Asia  Pasifik,  1.228.245  orang bekerja  di  negara-negara  kawasanTimur Tengah  dan  8.429  orang  bekerja  di Amerika,  Eropadan  Australia.  Mayorita shampir    90%  Tenaga  Kerja  Indonesia yang  bekerja  di  Luar  Negeri  berjenis kelamin  Perempuan,  baik  pada  sektor informal maupun formal.
Kondisit ersebut mendorong perlu adanya perhatian khusus bagi TKI di  Luar Negeri,  diantaranya  termasuk  jaminan social  bagi  pahlawan  devisa  ini.  Berawal dari  lahirnya  UU  No.  40  tahun  2004 Tentang  Jaminan  Sosial  dimana menjamin secara menyeluruh bagi masyarakat Indonesia.  Kemudian  dilanjutkan  dengan RUU  BPJS  sebagai  badan  pengelola Jaminan  Sosial  bagi  masyarakat  Indonesia
secara keseluruhan. Pemerintah di wakili 8 menteriyaitu: Menko Kesra, Menko Perekonomian,
Menteri Keuangan, Menteri  Hukum  dan  HAM,  Menteri Kesehatan,  Menakertrans,  dan  Menteri Pertahanan  mencari  kata  sepakat  dengan panitia  kerja  RUU  BPJS  yang  di  bentuk oleh  DPR  mengenai  konsep  Jaminanan Sosial  yang  akan  diterapkan  di  Indonesia, karena  RUU  ini  sangat  penting,  karena menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak yang selama ini terabaikan.
Kemudian  melalui  Komite  Aksi Jaminan  Sosial  (KAJS)  yang  merupakan koalisi  dari  64  organisasi  buruh  dan masyarakat melakukan gugatan citizen law suit kepada negara, tergugat dalam perkara ini adalah Presiden, Wakil Presiden, Ketua
DPR, Menko Kesra, Menko
Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri  Hukum  dan  HAM,  Menteri Kesehatan,  Menakertrans,  dan  Menteri Pertahanan agar segera mengesahkan RUU BPJS  menjadi  Undang-Undang,  karena selama  ini  Pemerintah  dirasa  belum menjalankan  undang-undang  SJSN  secara menyeluruh kepada semua elemen masyarakat.
Selama ini BUMN milik pemerintah  yang  ada  menjalankan  sistem SJSN  tidak  tertata  dengan  baik  dan  lebih mementingkan  pengelolaan  dana  PNS, Buruh, TNI/Polri sedangkan rakyat miskin seperti  petani,  nelayan,  buruh  migran  dan
pengangguran  belum  bisa  diberi  jaminan sosial menyeluruh dan memberikan jaminan kesehatan nasional (JAMKESMAS) yang lebih bersifat charity yang pelaksanaannya sangat tergantung  kepada  APBN  dan  tidak bersifat  permanen,  pengelolaan  seperti  ini rakyat  tidak  memiliki  kepastian  hukum karena sangat tergantung kepada kebijakan penguasa saat ini, apabila terjadi perubahan kekuasaan belum tentu program ini di jalankan.

## b. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan apakah untuk saat ini perlindungan bagi TKI melalui pemberian  jaminan  social  bagi  TKI  sudah ada di Indonesia? Dan bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat saat ini?

## PEMBAHASAN
Jaminan  Sosial  untuk  Tenaga Kerja Indonesia merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada salah satu kelompok  warga  negara  yang  perlu mendapat  jaminan  sosial  dalam  hal  ini Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  diluar negeri.  Salah  satu  penyebab  TKI  keluar negeri adalah karena pemerintah selama ini belum  memberikan  jaminan  social  bagi masyarakat,  selain  itu  motivasi  mereka keluar negeri diantaranya untuk
pendidikan, biaya kesehatan, sebagaimodal usaha sertasebagai persiapan modal di hari tua.Hal  ini  membuktikan  bahwa  saat  ini masyarakat sudah mulai memikirkan untuk memiliki jaminan sosial.
Pemerintah sudah mulai memberikan  beberapa  jaminan  sosial  bagi masyarakat  miskin,  melalui  Jamkesmas dan  pendidikan  gratis,  namun  belum maksimal. Sedangkan jaminan bagi TKI di luar negeri, pemerintah hanya mewajibkan kesertaan  dalam  asuransi,  dimana  jaminan asuransi  yang  diikuti  dibayar  sendiri  oleh TKI  sebesar  Rp.400.000/orang,  ketika keberangkatan.  Namun,  sangat  disayang- kan,  meskipun  sudah  mengikutsertakan diri, TKI tidak mendapatkan jaminan yang menyeluruh (holistik) karena skim asuransi yang diberikan saat ini masih bersifat ganti rugi  setelah  kejadian,  bukan  pada  kondisi emergency yang mereka perlukan sehingga dirasakan  skim  asuransi  saat  ini  lebih membebankan TKI.
Jenis risiko dan besarnya santunan Asuransi  TKI  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi PER.07/MEN/V/2010  Tentang  Asuransi Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  kemudian diubah  di  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  Nomor  1  Tahun  2012. Perubahan  pada  Peraturan  Menteri  tahun 2012  tersebut  tak  begitu  banyak,  seperti pada poin risiko meninggal dunia. Jaminan kematian Permen Nomer 7/2010
menyebutkan  100%x50  juta  sedangkan Permen  Nomer  1/2012  menyebutkan 100%x75  juta.  Kemudian  atas  resiko  sakit Permen  lama  dan  baru  pun  sama,  nilai pertanggungan  pemeliharaan  kesehatan  di negara  penempatan  ditanggung  sesuai biaya  pengobatan  dan  perawatan.  Dasar klaim ini ada pada bukti dengan maksimal 50  juta  untuk  setiap  peristiwa  sakit. Sedangkan  untuk  perawatan  lanjutan  di dalam negeri akan ditanggung sesuai biaya pengobatan  dan  perawatan  berdasar  bukti pengeluaran  dan  maksimal  25  juta  untuk setiap peristiwa sakit.Untuk risiko kecelakaan kerja untuk jaminan kecelakaan kerja  dengan  santunan  cacat  total,  nilai pertanggungan adalah 50 juta+tiket pesawat  ekonomi  dan  biaya  transportasi dari  bandara/pelabuhan  embarkasi  sampai daerah  asal  TKI.  Sedangkan  risiko  cacat tetap sebagian, santunan disesuaikan dengan  skala  presentasi  dari  jumlah  uang pertanggungan.
Sedangkan untuk tindak kekerasan  fisik,  pemerkosaan,  pelecehan seksual,  nilai  yang  ditanggung  oleh asuransi  maksimal  50  juta.  Bagi  buruh migran yang gagal berangkat bukan karena kesalahannya  sendiri,  maka  jika  sudah diasuransikan  ia  bisa  mengklaim  asuransi sebesar  biaya  penempatan  sesuai cost structure masing-maisng  negara  tujuan yang  telah  dipungut  oleh  PPTKIS/PJTKI. Pembatalan  kontrak  oleh  mitra  usaha  atau
majikan sebelum TKI melakukan pekerjaan sesuai perjanjian kerja ditanggung 25 juta dan tiket pesawat udara kelas  ekonomi  dan  biaya  transportasi  dari bandara/pelabuhan  embarkasi  ke  daerah asal TKI.
TKI  yang  mengalami  Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  memiliki  nilai pertanggungan  yang  berbeda-beda.  Risiko PHK  kurang  dari  2  bulan  ditanggung 10%x25  juta.  Risiko  PHK  2  bulan  lebih dan  kurang  dari  3  buan  ditanggung 15%x25  juta.  Risiko  PHK  3  bulan  atau lebih dan kurang dari 4 bulan 20%x25 juta. Risiko PHK 4 bulan atau lebih ditanggung 30%x25  juta.  Risiko  menghadapi  masalah hukum,  biaya  legitasi  dan  advokasi ditanggung sebesar biaya yang dikeluarkan dan maksimum 100 juta. Risiko upah tidak dibayar  ditanggung  sebesar  upah  yang tidak dibayar selama masa kerja yang telah dijalani.  Risiko  pemulangan  TKI  yang bermasalah, hanya ditanggung tiket pesawat  udara  kelas  ekonomi  dan  biaya transportasi dari bandara/pelabuhan embarkasi sampai daerah asal TKI. Risiko kerugian  atas  tindakan  pihak  lain  selama perjalanan pulang ke daerah asal ditanggung  senilai  barang  bawaan  yang hilang  dengan  nilai  maksimal  10  juta. Risiko hilang akal budi ditanggung 25 juta ditambah  tiket  pesawat  udara  kelas ekonomi  dan  biaya  transportasi  dari embarkasi sampai daerah asal TKI. Risiko
TKI  dipindahkan  ke  tempat  kerja/tempat lain  bukan  kehendak  TKI  ditanggung sesuai berikut ini :
1. Jika TKI dipindahkan ketempat kerja/tempat lain lintas Negara dengan majikan  yang  berbeda  ditanggung sebesar  24  bulan  gaji  ditambah  tiket pesawat  udara  kelas  ekonomi  dari bandara/pelabuhan  embarkasi  sampai daerah asal TKI.
2. Jika TKI dipindahkan ketempat
kerja/tempat lain lintas Negara dengan majikan yang sama ditanggung sebesar  12  bulan  gaji  ditambah  tiket pesawat  udara  kelas  ekonomi  dari bandara/pelabuhan  embarkasi  sampai daerah asal TKI.
3. Jika TKI dipindahkan ketempat kerja/tempat  lain  lintas  negara  yang sama  dengan  majikan  yang  berbeda ditanggung 6 bulan gaji ditambah tiket pesawat  udara  kelas  ekonomi  dari bandara/pelabuhan  embarkasi  sampai daerah asal TKI.
Kemudian tepatnya bulan Agustus 2017  melalui  Menteri  Ketenagakerjaan menyatakan  bahwa  BPJS  Ketenagakerjaan siap  untuk  melakukan  jaminan  social kepada  TKI.  Pihak  BPJS  Ketenagakerjaan sudah melakukan pemetaan dan penanggungjawab perlindungan TKI
terhadap  resiko  yang  dilindungi.  Saat  ini TKI  dicover  13  resiko  oleh  asuransi konsorsium, dengan apa yang akan mereka
dapat  dari  BPJS  Ketenagakerjaan.  BPJS Ketenagakerjaan  bisa  memberi  jaminan lebih  banyak  secara  nominal  dibanding asuransi  konsorsium  yang  selama  ini mengcover  TKI.  Untu  kmewujudkan migrasi tersebut, harus ada payung hukum dari pemerintah.
Program  BPJS  Ketenagakerjaan Bagi TKI 1
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
1. Pelayanan  kesehatan  karena  kecelakaan kerja sampai sembuh tanpa batas biaya
2. Penggantian  biaya  pengangkutan  yang terdiri, angkutan darat, sungai atau darat paling  banyak  Rp  1  juta.  Kemudian angkutan  laut  paling  banyak  Rp  1,5 juta,  angkutan  udara  paling  banyak  Rp 2,5 juta.
3. Santunan  cacat  yang  terdiri  dari,  jika cacat  total  sebesar  100  juta,  santunan berkala  cacat  total  tetap  sebesar  Rp  4,8 juta.
4. Rehabilitasi  berupa  alat  bantu  ( orthese ) atau alat ganti ( prothese )
5. Penggantian  biaya  gigi  tiruan  sebesar Rp 3 juta.
1 Septian Deny, Ini Manfaat untuk TKI yang Ikut BPJS Ketenagakerjaan , Liputan 6. com, Jakarta, 30/7/2017
Program Jaminan Kematian
(JKM) :
1. ‎Santunan kematian sebesar Rp 85 juta
2. Santunan berkala sebesar Rp 4,5 juta
3. Biaya pemakaman sebesar Rp 3 juta
4. Santunan  sekaligus  sebesar  Rp  16,2 juta.

## PENUTUP
a. Kesimpulan:
1. Perlunya  perhatian  khusus  bagi
Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negerei,  dikeluarkannya  Undang- Undang  Nomer  40  Tahun  2004
Tentang Jaminan Sosial memberikan  paying  hokum  bagi perlindungan Tenaga Kerja,
khususnya  TKI  di  Luar  negeri. Dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  PER.07/MEN/V/ 2010  tentang  Asuransi  Tenaga Kerja  Indonesia  yang  kemudian diubah di Peraturan Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2012.
2. Pertanggungan  awalnya  diserah- kan pada asuransi konsersium yang tergabung dari beberapa perusahaan asuransi guna mengcover
pertanggungan  bagi  Tenaga  Kerja
Indonesia yaitu diantaranya
kecelakaan  kerja.  Resiko  yang
discover  sebayak  13  macam  resiko diantaranya kecelakaan dan kematian.  Kemudian  berdasarkan Permen Tenaga Kerjadan
Transmigrasi Nomer 1 Tahun 2012, maka pertanggungan kepada TKI di
Luar negeri masuk sebagai jaminan sosial  sebagaimana  diatur  dalam
UU Nomer 40 Tahun 2004 sehingga dalam pelaksanaan
pertanggungan  akan  dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3. Tahun  2017  BPJS  Ketenaga- kerjaan, melalui pernyataan
Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi  menyatakan,  bahwa BPJS Ketenagakerjaan
siap mengelola  Jaminan  sosial  bagi TKI di lua rnegeri. Dalam pelaksanaannya  akan  dilakukan bertahap,  karena  awalnya  dikelola oleh konsersium asuransi sehingga pertanggungan yang sudah berjalan  menggunakan  polis  harus diselesaikan sampai akhir perjanjian,  sedang  yang  baru mendaftar dapat dilakukan langsung melalui BPJS
Ketenagakerjaan.
4. Pendaftaran  sebagai  tertanggung dalam  jaminan  sosial  bagi  TKI  di luar negeri dapat dilakukan melalui kolektif melalui
PPTKIS/PJTKI  dan/atau  individu
dengan mendatangi langsung kekantor BPJS di daerah setempat.
b. Saran:
1. Perlu  adanya  sosialisasi  kembali kepada masyarakat terutama
masyarakat yang berlatar
berlakang  pekerjaannya  Tenaga Kerja di luar negeri.
2. Adanya keterbukaan dan kejelasan informasi dari PPTKIS/PJTKI tentang  adanya  asuransi  yang
diberikan  kepada  tenaga  kerja  di luar negeri.
3. Keikutsertaan  pemerintah  daerah dalam menjamin perlindungan
bagi  TKI  di  luar  negeri,  karena mereka adalah salah satu penyumbang anggaran pada RAPBD.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Buku:
Arikanto,  S., Prosedur  Penelitian  Suatu
Pendekatan
Praktik , Jakarta,
Rieneka Cipta; 2010;
Kertonegoro, Sentanoe,  Jaminan  Sosial
Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di Indonesia, Jakarta,  Mutiara  Sumber Widya, 1987;
Muhammad, Abdulkadir . Hukum Asuransi    ndonesia. PT.Citra Aditya Bakti.Bandung. 2006;
Maleong,  Lexy  J., Metodelogi  Penelitian Kualitatif, Bandung,  PT.  Remaja Rosdaykarya, 2011;
Sugiono,  Dr.,Prof., Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D, Bandung, Alfabeta, 2010;
Sabarno, Hari, Memando Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa,
Jakarta, Sinar Grafik, 2007;
Sirait,  George  Martin,Yustina  Rostiawati, dkk.,
Jerat Hutang Dalam perdagangan Manusia ,----,2007;
Supianto, perlindungan  negara  terhadap tenaga  kerja  Indonesia,  naringgul: 2011;
Peraturan-Peraturan:
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomer  40  Tahun  2004  Tentang Jaminan Sosial;
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomer  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar
Negeri;
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  PER.07/MEN/V/2010 Tentang  Asuransi  Tenaga  Kerja Indonesia;
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Nomor  1  Tahun
2012Tentang  Perubahan  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  PER.07/MEN/V/2010
Tentang  Asuransi  Tenaga  Kerja Indonesia;
Peraturan  Pemerintah  Nomer  3  Tahun
2013  Tentang  Perlindungan  tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan, Penempatan dan Perlindungan tenaga  kerja  Indonesia  di  Luar
Negeri;
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember
Nomer  5  Tahun  2008  Tentang
Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI).

## Website:
www.liputan6.com , Septian Deny, Ini Manfaat  untuk  TKI  yang  Ikut  BPJS Ketenagakerjaan , Jakarta, 30/7/2017

## BIODATA PENULIS
Tioma  Roniuli  Hariandja,  S.H.,  M.H., lahir di Ende pada Tanggal 15 April 1980, adalah  Staf  Pengajar  Di  Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Jember.  Menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas  Airlangga  Surabaya  (1999- 2004)  dan  melanjutkan  S2  di  Program Pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum  Universitas Airlangga Surabaya (2004-2007). Di Univ. Islam  Jember  Penulis  juga  sebagai Anggota  Pusat  Studi  Gender  (PSG-UIJ). Aktivitas  akademisnya  selain  menulis  dan melakukan penelitian, juga pernah mengikuti beberapa kegiatan ilmiah, antara lain  :  seminar  dan  diklat  tingkat  regional dan nasional.