## MEMBANGUN RELASI HUBUNGAN PEMERINTAH - SWASTA - MASYARAKAT CIVIL DALAM PARADIGMA GOVERNANCE UNTUK KALTENG LEBIH BERKAH    DAN BERMARTABAT

## OLEH :

## Jhon Retei Alfri Sandi

## Abtrak
Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dan  memasuki  era  revolusi  industry  4.0  serta  society  5.0  dimana  peradaban masyarakat  mulai  berpusat  kepada    manusia (human  centered) dan  berbasis teknologi (technology  based) yang  berpotensi  mengurangi  peran  manusia, tantangan  mengelola  negara  dan  pemerintahan  serta  kewajiban  mensejahterakan kehidupan masyarakat menjadi semakin berat dan menuntut kecepatan, ketepatan, pelayanan yang baik, menjunjung tinggi hak-hak individu dan kepentingan umum secara transparan, adil dan merata.
Inovasi  pemerintahan  dalam  mengelola  negara  dan  mensejahterakan masyarakat harus semakin dikembangkan dan ditingkatkan. Menjawab tantangan berat  pengelolaan  pemerintahan  dimasa  disrubsi,  pandemic  covid  19,  kelesuan perekonomian  dunia-nasional  dan  daerah,  salah  satu  yang  dapat  dikembangkan adalah  membangun “Collaborative    Governance” .  Kolaborasi  yang  efektif penting  diwujudkan  dalam  rangka  pencapaian  sasaran  target,  peningkatan hubungan antar organisasi dan pengembangan organisasi.

## Keyword : Relasi, Globalisasi, Kolaborasi

## PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan  secara  terencana  dan  sadar  yang  ditempuh  oleh  suatu  negara  bangsa menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan  bangsa  (nation-  bulding) 1 . Pembangunan  di  suatu  negara  harus  dilakukan  secara  terencana  dan  terintegrasi dengan  baik  pada  semua  tingkat  pemerintahan.    Kegiatan  pembangunan  yang dilaksanakan  Negara  diharapkan  hasil-hasilnya  dapat  dinikmati  dan  dirasakan manfaatnya  oleh  seluruh  komponen  masyarakat,  termasuk  masyarakat  lokal  atau
*) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya.
1 Prof.Dr. Sondang P. Siagian, 2000. Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strategi. Bumi Aksara Jakarta
masyarakat  setempat  dimana  pembangunan  itu  dilaksanakan.  Mengingat pembangunan  merupakan  tumpuan  aspirasi  atau  keinginan  untuk  memperbaiki nasib dari suatu bangsa 2 .
Pembangunan di Indonesia telah memasuki hampir 8 (delapan) dasawarsa atau 75 tahun Indonesia merdeka, namun kenyataannya belum mampu membawa kesejahteraan  merata  dan  berkeadilan,  dimana  masalah-masalah  kemiskinan, keterbelakangan,  kebodohan,  keterisolasian,  serta  ketimpangan  hasil-hasil pembangunan  masih  dominan  dihadapi.  Di  Kalimantan  Tengah  6  (enam) dasawarsa  lebih  atau  64  tahun  sejak  berdirinya  provinsi    masih  menghadapkan berbagai  persoalan  dan  tantangan-tantangan  mewujudkan  keadilan,  pemerataan, kesejahteraan  bagi  masyarakat  Kalimantan  Tengah  di  14  kabupaten/kota  dengan luas wilayah 153.564 Km². Namun secara bertahap dan terencana serta sinergitas yang  baik  dari  semua  pemangku  kepentingan  (stakeholders)  dan  masyarakat, Kalimantan Tengah akan mampu sejajar dengan provinsi lain untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dan memasuki era revolusi industry 4.0 serta society 5.0 dimana peradaban masyarakat  mulai  berpusat  kepada    manusia (human  centered) dan  berbasis teknologi (technology  based) yang  berpotensi  mengurangi  peran  manusia, tantangan  mengelola  negara  dan  pemerintahan  serta  kewajiban  mensejahterakan kehidupan masyarakat menjadi semakin berat dan menuntut kecepatan, ketepatan, pelayanan yang baik, menjunjung tinggi hak-hak individu dan kepentingan umum secara transparan, adil dan merata.
Inovasi  pemerintahan  dalam  mengelola  negara  dan  mensejahterakan masyarakat  harus  semakin  dikembangkan  dan  ditingkatkan.  Para  penyelenggara negara  dan  aparatur  pemerintah  di  pusat  dan  daerah  harus  memiliki  kecerdasan inovasi  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan pembinaan  sosial  kemasyarakat.  Ketentuan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  386    ayat  (1)  menyatakan  : “Dalam  rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Ayat (2): “Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah  semua  bentuk  pembaharuan  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah” .
Simpul  utama  keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara mewujudkan  kemajuan  pembangunan  bangsa  atau  daerah  dan  kesejahteraan masyarakat  dewasa  ini  sebagaimana Paradigma  Governance berfokus  kepada keterlibat  para  aktor-aktor  atau  kaki-kaki  pemerintahan  yakni  :  (i)  State;  (ii)
2 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011. Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Kencana Prenada Media Group, Jakarta hal 678.
Private;    dan  (iii)  Civil  Cociety.  Negara  (state)  tidak  lagi  menjadi  aktor  tunggal yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan  masyarakatnya.  Kenyataannya  peranan  sector  Swasta  dan masyarakat melalui Civil Socety sangat signifikan mempengaruhi tugas dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya dewasa ini.
Bagaimana  praktek  paradigma  „governance”  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah ?. Bagaimana hubungan para aktor  diciptakan  sehingga  melahirkan  sinergitas  antara  komponen-komponen dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih berkah dan bermartabat ?.

## PEMBAHASAN
Paradigma  Governance  menjadi  paradigma  penting  saat  ini  dan  hampir semua  negara  menjadikan  sebagai  strategi  baru  paradigma  memerintah  atau mengelola  negara.  Konsep  “governance”  menggantikan  konsep  “government”.
Governance berasal dari kata “Govern” yang oleh para ahli didefenisikan sebagai : “mengambil peran lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang  memungkinkan  pengelolaan  dan  pengendalian  masalah-masalah  kolektif masyarakat”.  Governance  termasuk  totalitas    semua  lembaga  dan  unsur masyarakat, baik    pemerintah maupun non pemerintah” 3 .
“Government” mengandung  makna  politisi  dan  pemerintah  yang mengatur,  melakukan  sesuatu,  memberikan  pelayanan  dan  sementara  sisa  dari elemen  sebuah  negara  bersifat  pasif.  Sedangkan “governance” mengandung makna  merenggangkan  kekakuan  antara pemerintah  dan  yang  diperintah  (bagian negara  yang  pasif)    sehingga  bagian  yang  pasif  tersebut  memiliki  peranan  dan andil  dari  bagian  government 4 .  Konsep  “governance”  menekankan  keterlibatan aktor-aktor  di  luar  pemerintah  yang  merespon  masalah-masalah  public.  Praktik governance  bertujuan  dalam  rangka  menyediakan  pelayanan  public  dengan melibatkan aktor dari unsur masyarakat dan meknisme pasar 5 .    Chema dan Keban (2008)  governance  merupakan  suatu  sistem  nilai,  kebijakan  dan  kelembagaan dimana  urusan-urusan    ekonomi,  sosial,  politik  dikelola  melalui  interaksi masyarakat, pemerintah dan sector swasta 6 .
Berdasarkan  pendapat  tersebut  menunjukan  bahwa  „ governance” merupakan  model  pemerintahan  yang  sangat  dinamis,  dimana “governance”
3 Agus Dwiyanto, 2015. Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kaloboratif, Yogyakarta : UGM Press hal 1.
4 Hetifah. Sj, 2009. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia hal 2.
5 ---------    Agus Dwiyanto, Ibid hal    2.
6 Jeremias.T.Keban, 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu,
Yogyakarta : Penerbit Gaya Media, hal 38.
membuka  ruang  untuk  keterlibatan  atau  partisipasi  sector  lain  dalam kepemerintahan.    Pemerintah  bukan  hanya  actor  tunggal  yang  dominan  dalam kepemerintahan. Otoritas pemerintahan tunggal harus dibagi atau dikurangi dengan turutsertanya  pihak swasta dan civil  society dalam  penyelenggaraan kepemerintahan yang menyangkut urusan-urusan public. Ketika pemerintah dalam penyelenggaraan  urusan-urusan  public  mengalami  permasalahan  di  luar kemampuannya atau mengalami keterbatasan dalam hal sumberdaya manusia dan finansial, sehingga dalam permasalahan tersebut perlu melibatkan pihak-pihak lain yang  memiliki  kapasitas  atau  kemampuan  lebih  dapat  membantu  pemerintah. Enroth  (2014)  menyatakan  :  Pendekatan “governance” lebih  menekankan  pada upaya pemecahana masalah public, bukan hanya sekedar membuat kebijakan untuk masyarakat 7 .
Menurut  Prof.Bintoro  Tjokroamijojo  (2001)  tiga  komponen  governance (state-privat-  civil  society)  ini    harus  berinteraksi  dalam  fungsinya  yang  paling tepat  bagi  masing-masing.  Pemerintah  lebih  berperan  fasilitasi  (facilitating)  dan enabling  (yang  memungkinkan  masyarakat  sendiri  berperan  aktif  sebagai  pelaku ekonomi sosial) dan menciptakan    lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sektor  swasta  menciptakan  pekerjaan,  pendapatan  melalui  produksi  barang  dan jasa.  Kelompok-kelompok    masyarakat  berpartisipasi  dalam  aktivitas  sosial, ekonomi  dan  politik  dan  mengembangkan  serta  menjaga rules  of  the  game  dan rules  of  ethic yang  baik  dalam  interaksi  sosial,  ekonomi  dan  politik, memberdayakan  masyarakat  atau  dalam  istilah  ungkapan    : the  government menjadi the enzyme of growth the private sector dan organisasi masyarakat sendiri yang mampu adalah : the engine of growth ”. 8
Enam  puluh  empat  tahun  (64  tahun)  Provinsi  Kalimantan  Tengah dibentuk, mulai dari membangun ibukota provinsi Kalimantan Tengah yakni Kota Palangka Raya yang hutan semak belukar sehingga menjadi kota pusat    kedudukan ibukota  pemerintahan,    merupakan  sebuah  perjalan  panjang  para  pendiri  daerah untuk  menjadikan  Kalimantan  Tengah  sejajar  dengan  provinsi  lain,  mengubah kondisi  wilayah  Kalimantan  Tengah  yang  terisolir,  terkebelakang  dan  tertinggal baik  dari  fasilitas  infrastruktur  jalan,  jembatan,  transportasi,  komunikasi. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  hidup  dalam  garis  kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dan lain-lain, sehingga berlahan namun pasti dapat tumbuh dan berkembang menjadi provinsi yang maju. Keberhasilan dan kemajuan yang  telah  dicapai  merupakan  hasil  kerja  keras  dan  partisipasi  aktif  warga masyarakat  dan  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten/kota.  Kerjasama  dan partisipasi aktif masyarakat harus menurus dikembangkan dan ditingkatkan.
7 Enroth, Hendrik.2014. Governance : The art of governing after governmentality, European Jornal of Society Theory 17 (1), pp.60-76.
8 Prof. Bintoro Tjokroamijojo. 2001. Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan). ISBN : 979-8619- 17 – X.
Terpilihnya  pasangan  H.Sugianto  Sabran-H.Habib  Ismail  Bin  Yahya menjadi  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Periode  2016-2021 dengan  Visi  menjadikan Provinsi  Kalimantan  Tengah  Maju,  Mandiri,  Adil untuk  Kesejahteraan  segenap  Masyarakat  menuju  Kalimantan  Tengah BERKAH  (Bermartabat,  Elok,  Religius,  Kuat,  Amanah  dan  Harmonis) merupakan  fase  lanjutan  perjuangan  perwujudan    cita-cita  pendirian  Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diletakan para pemimpin daerah sebelumnya. Hasil Pilkada  Serentak  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Periode 2021-2024  tahun  2020  yang  kembali  memenangkan  H.Sugianto  Sabran  dan pasangannya  H.Edy  Pratowo,S.Sos,MM  sebagai  Wakil  Gubernur  Kalimantan Tengah menjadi  jembatan  emas  sekaligus  ruang  pengujian  meneguhkan perwujudan janji politik agar Provinsi  Kalimantan  Tengah  Menjadi  Semakin Berkah .
Kondisi  pandemic  corona  virus  disease  (Covid  19)  yang  masih  terus berlangsung  melanda  Indonesia  bahkan  negara-negara  di  dunia  yang  membawa perlambatan Laju Pertumbuhan Domestic Regional Bruto Kalimantan Tengah pada tahun  2017  berada  pada  6,73 tahun  2019  berada  pada  6,12  dan  pada tahun  2020 turun menjadi -1,40 9 dan kuartal pertama tahun 2021 mengalami penurunan -3,30. Jumlah  penduduk  hidup  dibawah  garis  kemiskinan  yang  mengalami  peningkatan dari  tahun  2019  sebanyak  438.428  jiwa  menjadi  pada  485.635  jiwa  tahun  2020. Indek  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang  tumbuh  dari  70,91  pada  tahun  2019 menjadi 71,05 pada tahun 2020. Angka pengangguran terbuka yang meningkat dari 4,08 pada tahun 2019 menjadi 4,58 pada tahun 2020 10 , menjadi persoalan  serius yang harus ditangani secara professional, cerdas dan inovatif .
Kondisi disrubsi yang menciptakan ketidakpastian dalam berbagai aspek. Kebijakan  pembatasan  sosial  dengan  penerapan  prokol  kesehatan  (prokes)  dan pembatasan interaksi langsung aktivitas  masyarakat dan pemerintah, peningkatan angka  pengangguran  dan  orang-orang  yang  kehilangan  sumber  pendapatannya serta anggaran pemerintah daerah yang tersedot pada upaya penanganan persebaran pandemic dan upaya pemulihan Kesehatan masyarakat, perubahan gaya hidup dan peradaban  masyarakat  akibat  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dan dampak pandemic, menjadi tantangan berat pasangan H.Sugianto Sabran dan H. Edy  Pratowo,S.Sos.,MM  pada  periode  pemerintahannya  saat  ini.  Dibutuhkan strategi  cerdas,  tepat  dan  inovatif  serta  kapasitas  kepemimpinan  membumi  yang berakar  pada  persoalan  masyarakat,  profesionalitas  aparatur  dan  tatakelola pemerintahan  yang  baik  (good  governance)  dengan  mengedapankan  aspek transparansi,  pemerataan,  keadilan,  profesionalitas,  proprsionalitas,  kemandirian dan akuntabilitas.
9 Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, bps.go.id.
10 ----------- BPS Kalimantan Tengah.
Menjawab  tantangan  berat  pengelolaan  pemerintahan  dimasa  disrubsi, pandemic covid 19, kelesuan perekonomian dunia-nasional dan daerah, salah satu yang  dapat  dikembangkan  adalah  membangun “Collaborative    Governance” . Ansell  dan  Grash  (2007)  menyatakan  : Collaborative  governance is  there fore  a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way,  using  particular  processes,  to  establish  laws  and  rules  for  the  provision  of public  goods. Dimana  konsep  ini  menyatakan  pentingnya  kondisi  dimana  actor public dan actor privat (swasta)    bekerjasama dengan cara dan proses tertentu yang pada saatnya dapat menghasilkan produk hukum atau kebijakan pemerintah yang tepat  mengatur  public  dan  masyarakat.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, actor public yaitu pemerintah dan actor privat yaitu pihak swasta/perusahaan dan masyarakat (civil  society )  bukanlah  sesuatu  yang  terpisah  dan  bekerja sendiri-sendiri,  melainkan  bekerja  Bersama-sama  demi  kepentingan  masyarakat. Koloborasi  dipahami  sebagai  kerjasama  antar  actor,  antar  organisasi  atau  antar institusi  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  tidak  bisa  dicapai  atau  dilakukan secara sendiri-sendiri 11 . Aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan    lebih pada aspek formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah atau program dari lembaga  public/pemerintah.  Kolaborasi  penyelenggaraan  pemerintahan harus menjunjung  tinggi  nilai “Deliberatif” atau “Musyawarah” dan “Konsensus” antar tiap actor atau stakeholders yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Seigler (2011) menyampaikan 8 (delapan) prinsip utama dalam penerapan collaborative governance yakni :
(1) Warga masyarakat harus turut dilibatkan dalam produk barang public;
(2) Masyarakat  harus  mampu  memobilisasi  sumber  daya  dan  asset  untuk mencegah masalah public;
(3) Tenaga professional harus berbagi keahlian mereka dengan memberdayakan masyarakat;
(4) Kebijakan harus menghadirkan musyawarah public;
(5) Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan;
(6) Kebijakan harus strategis;
(7) Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk memberdayakan masyarakat dan pemecahan masalah public;
(8) Kebijakan harus mengandung akuntabilitas 12 .
Proses  kolaborasi  merupakan  suatu  proses  dan  struktur  dalam  pembuatan keputusan  kebijakan  public  dan  manajemen  yang  melibatkan  masyarakat  secara konstruktif  dalam  batasan-batasan  kelembagaan  public,  tingkat  pemerintahan, masyarakat, swasta dan civil society untuk melaksanakan kepentingan umum yang
11 Ansell, Chriss dan Alison Gash. 2 007. Collaborative Govetnance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Administration Research and Theory. Hal 545
12 Sigler,D.,2011. Renewing Democracy by Enggaging Citizen in Shared Governance. Public Administration Review pp.968-70.
tidak bisa dicapai tanpa pelibatan pihak swasta dan masyarakat (Emerson, Nabatchi & Balogh 2011 dalam Denok Kurniasih, Paulus Israwan dan Moh.Imbron, 2017).
Koloborasi dalam penyelanggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan. Ia tidak muncul secara mendadak namun didorong banyak pihak tentang  pentingnya  kerjasama  dan  koordinasi  dalam  penyelesaian masalah-masalah  public.  Kegagalan  implimentasi  dan  tingginya  biaya  serta politisasi  regulasi  menjadi  salah  satu  factor  pendorong,  termasuk  kemajuan teknologi  dan  ilmu  pengetahuan.  Junaidi  (2015) 13 mencatat  7  (tujuh)  hal terkait factor pentingnya menuntut adanya collaborative governance        yakni :
(1) Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi;
(2) Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam;
(3) Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik;
(4) Kegagalan implementasi kebijakan ditataran pelaksanaan;
(5) Ketidakmampuan kelompok-kelompok untuk menghambat keputusan;
(6) Mobilisasi kelompok kepentingan;
(7) Tingginya biaya dan politisasi regulasi.
Kolaborasi  yang  efektif  penting  diwujudkan  dalam  rangka  pencapaian  sasaran target,  peningkatan  hubungan  antar  organisasi  dan  pengembangan  organisasi. Johanson  (2010)  mengemukakan  bahwa  peran  dari  negosiasi  antara  pihak-pihak yang terlibat dalam suatu program kebijakan public akan sangat menentukan arah perubahan yang diharapkan oleh program itu sendiri. Keterlibatan segenap elemen masyarakat dalam semua proses publiknya diharapkan mampu membawa dampak positif bukan hanya bagi penyelenggaraan proses kebijakan, melainkan lebih jauh demi mencapai kesejahteraan rakyat yang lebih luas 14 .
Keberhasilan  suatu  program  tidak  hanya  ditentukan  oleh  kualitas kebijakannya tetapi juga system kelembagaan di masyarakat 15 . Selanjutnya Denok Kurniasih,  Paulus  Israwan  dan  Moh  Imron  (2017)  menegaskan  :  Kunci  dalam menciptakan  system  kelembagaan  yang  efektif  bagi  suatu  program  berbasis masyarakat adalah pada bagaimana mengupayakan keterlibatan masyarakat dengan segala potensinya. Oleh sebab itu pembangunan kelembagaan yang berbasis pada masyarakat merupakan bagian dari upaya rekayasa sosial di masyarakat 16 .
13 Junaidi, 2015. Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang. FISIP Umrah hal.10.
14 Johanson, K.E.V, Ole Elgstro, Ngolia Kimanzu, Jan Erik Nylund, Reidar Persson, 2010. Trends in Development Aid, Negotiation Processes and NGO Policy Change, Voluntas, 21, pp.371-92.
15 Denok Kurniasih, Paulus Israwan dan Moh Imron. 2017. Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. Jurnal Sosiohumaniora, Volumen 19 No.1 Maret 2017 : 1-7 hal 2.
16 ------- Ibid hal 2.
Denok Kurniasih, Paulus Israwan dan Moh Imron (2017) dalam penelitian tentang  Callaborative  Governance  Dalam  Penguatan  Kelembagaan  Program Sanitasi  Lingkungan  Berbasis  Masyarakat  (SLBM)  di  Kabupaten  Banyumas menyimpulkan  :  Dengan  multistakeholders,  implementasi  membutuhkan  jejaring yang  kuat  antara  pemerintah,  masyarakat  dan  pihak  ketiga.  Jejaring  tersebut mampu  menjadi  kuat  apabila  arus  informasi,  keterbukaan  dan  kesepahaman mampu  diraih  oleh  masing-masing  actor  tanpa  kecuali.  Kondisi  tersebut  dapat tercapai melalui model penguatan kelembagaan  yang berbasis pada collaborative governance.  Model  penguatan  kelembagaan  collaborative  memiliki  peranan penting  dalam  membangun  keterlibatan  masyarakat.  Model  ini  mampu memperkuat system jejaring dan arus informasi serta mengurangi ketidaksepahaman  antara  stakeholders.  Model  ini  juga  dapat  memperjelas  peran masing-masing  stakeholders  serta  akuntabilitasnya.  Hasil  penelitian  juga menjelaskan  peran  bahwa  colloborative  governance  masing-masing  stakeholders memiliki peranan yang sangat penting dalam manajemen public 17 .
Mewujudkan  Kalimantan  Tengah  lebih  BERKAH  dan  Pemantapan Inovasi    Aksi Instansi Pemerintah Daerah dan Swasta sebagaimana tema kegiatan ini, menuntut pengembangan kapasitas dalam penyesuaian tatakelola pemerintahan berbasis  pelibatan  peran  para  actor  dalam  konstruksi  colaboratif  governance. Sepanjang  kapasitas  demensi-dimensi  colaboratif  governance  tidak  dapat diwujudkan dengan baik berdasarkan tatakelola paradigma governance, maka akan berada pada tataran retorika visi dan misi.

## PENUTUP
Tatakelola kepemerintahan yang berbasis pada pengembangan paradigma governance  menjadi  keharusan  manajemen  pemerintahan  moder  dewasa  ini. Collaboratif  governance  menjadi  salah  satu  kunci  mewujudkan  janji-janji  politik pemimpin  daerah  dalam  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  dan  kemajuan pembangunan daerahnya.

## DAFTAR BACAAN
Agus Dwiyanto, 2015. Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kaloboratif, Yogyakarta : UGM Press.
17 Denok Kurniasih, Paulus Israwan dan Moh Imron. 2017. Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. Jurnal Sosiohumaniora, Volumen 19 No.1 Maret 2017 : 1-7 hal 5-6.
Denok Kurniasih, Paulus Israwan dan Moh Imron. 2017. Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. Jurnal Sosiohumaniora, Volumen 19 No.1 Maret 2017 : 1-7.
Enroth, Hendrik.2014. Governance : The art of governing after governmentality, European Jornal of Society Theory 17 (1), pp.60-76.
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011. Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Hetifah.  Sj,  2009.  Inovasi,  Partisipasi  dan  Good  Governance.  Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
Johanson, K.E.V, Ole Elgstro, Ngolia Kimanzu, Jan Erik Nylund, Reidar Persson,  2010.  Trends  in  Development  Aid,  Negotiation  Processes  and  NGO Policy Change, Voluntas, 21
Jeremias.T.Keban, 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta : Penerbit Gaya Media.
Prof.Dr. Sondang P. Siagian, 2000. Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strategi. Bumi Aksara Jakarta
. . Sigler,D.,2011. Renewing Democracy by Enggaging Citizen in Shared Governance. Public Administration Review pp.968-70.
Junaidi, 2015. Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang. FISIP Umrah.