## BERPIJAK DI BUMI  – BERPIHAK KEPADA MANUSIA
(Mandat dari Gaudium et Spes )

## Paul Budi Kleden

## Abstract
Gaudium  et  Spes is  a  revolutionary  document  of  Vatican  II  which  can  still  inspire  the Church now and in  the future. This  document  is  revolutionary in  the sense that it deals with problems, issues and ideas that had never before become the agenda of any Council in  the  Catholic  Church. Gaudium  et  Spes concretizes  what  John  XXIII  named aggiornamento ,  a  process  of  contextualising  the  Christian  heritage,  through  which  the Church opens itself up to the modern world. This document is also revolutionary because it is entirely a product of the conciliar process of the Council itself. This article presents the process of drafting the document and discusses some issues that are relevant for the Church today and in the future.
Kata-kata kunci : proses, Gereja, dunia modern, solidaritas, keadilan ekonomi, martabat manusia, perdamaian.
Gaudium et Spes (GS) dapat disebut sebagai salah satu dari sejumlah kecil dokumen yang sepenuhnya dihasilkan dalam proses Konsili Vatikan II. 1 Selama masa persiapan konsili, belum ada rencana untuk menulis dokumen dengan tema seperti ini. Sebab itu, kalau kita berbicara  mengenai  apa  yang  terjadi  setelah  Vatikan  II  dalam  kaitan  dengan  GS,  maka salah satu  tema penting  mesti  merujuk  pada proses lahirnya dokumen itu sendiri.  Inilah alasan, dalam artikel yang membahas isi dokumen tersebut dan pengaruhnya sampai kini, saya  hendak  berbicara  terlebih  dahulu  mengenai  semangat  yang  menjiwai  lahirnya  GS dan meneropong sejauh mana semangat tersebut masih mengarahkan Gereja Katolik pada masa ini.
Dari sekian banyak tema yang dibicarakan dalam GS – dokumen ini disebut juga sebagai keranjang  untuk  memuat  semua  tema  yang  tidak  bisa  dibicarakan  secara  khusus  dalam dokumen-dokumen  lain 2 –  saya  hanya  mengambil  empat:  solidaritas,  dialog,  HAM  dan
1 Menurut kesaksian Benediktus XVI/Josef Ratzinger yang hadir dalam konsili sebagai peritus, sejak awal para  peserta  konsili  sudah  menunjukkan  sikapnya  yang  tegas  untuk  menjadi  subjek  dari  keseluruhan proses  konsili.  Mereka  hendak  merencanakan  dan  memutuskan  sendiri  apa  yang  terjadi  dalam  konsili. Sebab itu, daftar keanggotaan dalam komisi yang telah disiapkan panitia persiapan di  Kuria pun ditolak. Kendati  demikian,  sebagian  besar  dokumen  KV  II  meneruskan  bahan  yang  telah  disiapkan  oleh  panitia persiapan konsili. Hanya sedikit yang tidak disiapkan oleh  panitia persiapan dan sepenuhnya lahir dalam proses konsili, seperti Gaudium et  Spes, Nostra Aetate dan Dignitatis Humanae (bdk. Pidato Benediktus XVI pada pertemuan dengan para klerus Roma, 14 Februari 2013, http://www.zenit.org/en/articles/pope- s-reflection-on-vatican-ii-part-1-4, diakses tanggap 20 Februari 2013.
2 Draft ini “menjadi semacam  bahtera  Nuh di mana  untuk sementara orang menempatkan semua  tema yang  tidak  mendapat  tempat  di  dalam  draf  lain”  (Charles  Moeller,  “Die  Geschichte  der
perdamaian. Keempat tema ini mengalir dan menentukan bidang-bidang yang disinggung di  dalam  GS,  seperti  dunia  sosial,  ekonomi,  politik  dan  budaya.  Keempat  tema  ini mendesakkan  sikap  dan  keprihatinan  Gereja  dewasa  ini  kalau  dia  mempertimbangkan posisinya dalam relasi dengan dunia sosial, ekonomi, politik dan budaya.

## 1. Kelahiran Sebagai Kemenangan Proses
Setelah mengumumkan rencana penyelenggaraan Konsili Vatikan II (KV II) pada tanggal 25  Januari  1959,  Yohanes  XXIII  membentuk  komisi-komisi  yang  mempersiapkan dokumen  kerja.  Dari  masukan  yang  dikirim  para  uskup,  fakultas  teologi  dan  Kuria  di Roma, disusun 70 skema. Menariknya, hanya satu dari ke-70 tema ini berkaitan dengan masalah  sosial  di  dunia  sebagai  satu  keprihatinan  Gereja.  Hal  ini  cukup  mengejutkan, karena  sebenarnya  tema  Gereja  dan  dunia  dapat  disebut  sebagai  dua  soal  utama  dalam sejarah  pemikiran  Yohanes  XXIII  dan  sudah  beberapa  kali  disampaikannya.  Dalam kotbahnya pada hari Pentakosta 1960 Paus mengatakan: “setiap orang beriman … sejauh dia  adalah  orang  Katolik,  serentak  merupakan  warga  dunia  ini,  sebagaimana  Kristus adalah  penebus  seluruh  dunia”. 3 Ketika  menyampaikan  pidato  radio  pada  tanggal  11 September 1962, Yohanes XXIII berbicara mengenai tugas ad intra dan ad extra Gereja. Gereja  perlu  membarui  struktur  dan  semangat  serta  merumuskan  kembali  ajarannya untuk  memberi  tuntutan  kepada  umatnya  sendiri.  Namun,  Gereja  pun  perlu  menata  diri agar  memenuhi  tanggungjawabnya  demi  transformasi  dunia  menuju  kondisi  yang  lebih baik.  Paus  menyebut  beberapa  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  Gereja  seperti kesejahteraan  semua  bangsa,  kekudusan  keluarga,  tanggung  jawab  sosial,  perhatian kepada negara-negara berkembang di mana Gereja mesti tampil terutama sebagai “Gereja kaum  miskin”,  kesenjangan  dalam  kehidupan  sosial,  kebebasan  beragama,  perdamaian antarbangsa. Tema-tema ini kemudian menjadi bagian dari GS. 4 Kedua ensiklik pertama Yohanes  XXIII, Mater  et  Magistra dan Pacem  in  Terris ,  juga  merupakan  bukti  arah pemikirannya.  Sebab  itu,  tidak  munculnya  tema  ini  sebagai  satu  tema  sentral  dalam persiapan konsili bukan disebabkan oleh kurangnya perhatian paus.
Hal  di  atas  terutama  disebabkan  oleh  birokrasi  Kuria  Vatikan  yang  masih  merasa  asing dengan  tema  ini  dan  mencemaskan  berbagai  eskalasi  yang  dapat  terjadi  dalam  konsili. Tema hubungan Gereja dan dunia disederhanakan menjadi persoalan sosial dunia. Belum ada  kehendak  untuk  mendalami  secara  lebih  serius  posisi  dan  peran  dunia  bagi  Gereja. Dunia  sebagai locus  theologicus belum  terlintas  di  benak  para  pejabat  Kuria  Roma. Karena itu, tidak ada rencana untuk menjadikannya satu tema dari satu dokumen khusus konsili.  Masalah  sosial  dunia  pun  hanya  menjadi  salah  satu  dari  banyak  tema  lain  yang ditugaskan  untuk  dua  komisi,  yaitu  komisi  teologi  dan  komisi  kerasulan  awam. 5 Dari
Pastoralkonstitution”,  dalam  Heinrich  Suso  cs  (eds.), Das  Zweite  Vatikanische  Konzil.  Dokumente  und Kommentare , Freiburg: Herder 1968, hlm. 261).
3 Ibid ., hlm. 242.
4 Ibid ., hlm. 245. Pidato  ini sebenarnya  sangat kuat dipengaruhi oleh Kardinal Suenens,  uskup Mecheln, Belgia.  Suenens  kemudian  sangat  penting  dalam  menentukan  arah  seluruh  konsili,  khususnya  dalam membidani kelahiran GS (hlm 245-246).
5 Kendati  berbicara  mengenai  awam,  pada  awalnya  subkomisi  ini  tidak  memiliki  seorang  awam  pun sebagai  anggotanya.  Baru  kemudian  diundang  beberapa  awam  untuk  terlibat  dalam  pembahasan  draft dokumen ( ibid ., hlm. 246).
pembagian  ini  pula  dapat  dilihat  pandangan  pada  waktu  itu,  bahwa  yang  berurusan dengan dunia adalah para awam, bukan masalah Gereja.
Tidak  adanya  dokumen  yang  disiapkan  untuk  membicarakan  tema  Gereja  dalam  dunia dewasa  ini  menjadi  sebab  kritik  dan  protes  sejumlah  uskup.  Secara  khusus  patut disebutkan  nama  Dom  Helder  Camara  yang  saat  itu  adalah  uskup  pembantu  di  Rio  de Janeiro.  Dia  merasa  terganggu  karena  semua  dokumen  konsili  terlalu  memusatkan perhatian pada masalah internal Gereja. “Apakah kita mesti menghabiskan seluruh waktu kita  hanya  untuk  mendiskusikan  persoalan  internal  Gereja,  sementara  dua  pertiga  umat manusia  mati  karena  kelaparan?  Apakah  yang  bisa  kita  katakan  berkaitan  dengan masalah  keterbelakangan?  Akankah  konsili  mengungkapkan  keprihatinannya  berkenaan dengan masalah-masalah besar umat manusia? Mestikah kita membiarkan paus sendirian dalam  perjuangan  ini?”  Pemetaan  dan  penentuan  prioritas  masalah  menjadi  penting. Helder Camara menantang para uskup ketika dalam sebuah ceramah selama masa sidang pertama  konsili  dia  menanyakan  secara  retoris:  “Apakah  persoalan  terbesar  Gereja Amerika  Latin  adalah  kekurangan  imam?  Bukan!  Persoalan  terbesar  adalah keterbelakangan.” 6
Terinsipirasi  oleh  ungkapan  “Gereja  kaum  miskin”  yang  digunakan  Yohanes  XXIII dalam pidato radio 11 September 1962 dan desakan-desakan seperti yang dikatakan Dom Helder,  beberapa  kardinal,  uskup  dan  teolog  mulai  mendesak  agar  dibentuk  sebuah komisi  khusus  yang  mendalami  tema  Gereja  dan  dunia.  Salah  satu  di  antaranya  adalah Montini,  yang  kemudian  terpilih  sebagai  Paus  menggantikan  Yohanes  XXIII.  Melalui kardinal  Suenens  dan  Montini,  kelompok  ini  menganjurkan  seluruh  dokumen  konsili dibagi  dalam  dua  kategori: ad  intra dan ad  extra .  Di  satu  pihak  dibutuhkan  dokumen yang berbicara mengenai pembaruan Gereja ke dalam, tetapi pada pihak lain Gereja pun perlu dan dinantikan untuk berbicara mengenai persoalan-persoalan di dunia umumnya. 7 Usul  ini  diterima.  Dengan  ini  jalan  untuk  merancang  sebuah  dokumen  tersendiri mengenai peran Gereja dalam dunia modern terbuka.
Berdasarkan  kesepakatan  yang  didukung  sepenuhnya  oleh  Yohanes  XXIII  ini, dibentuklah  sebuah  komisi  yang  menyusun  rancangan  teks.  Komisi  ini  membagi rancangan  dalam  dua  bagian.  Bagian  pertama  lebih  bersifat  teologis,  memberikan pendasaran  yang  diperlukan,  sementara  pada  bagian  kedua  dibicarakan  anjuran-anjuran praktis.  Hal  lain  yang  juga  penting  adalah  masalah  bahasa  yang  digunakan  untuk dokumen ini. Pada tahun 1963 Yohanes XXIII menerbitkan ensklik Pacem in Terris , dan ditengarai bahwa tanggapan luas dari berbagai kalangan di luar Gereja terhadap dokumen ini sangat dipengaruhi oleh bahasa dan gaya pembahasannya. Sebab itu, dokumen tentang Gereja dan dunia pun hendak dirumuskan dalam bahasa yang digunakan dalam Pacem in Terris ,  yakni  menceritakan  situasi  yang  sedang  dialami  sebelum  memberikan  beberapa pandangan  teologis-biblis  dalam  bahasa  yang  mudah  dipahami  publik  luas.  Dokumen dimulai dengan penuturan dan analisis sederhana atas realitas, sebelum masuk ke dalam tanggapan berdasarkan ajaran Gereja dari kekayaan Kitab Suci dan tradisi.
Dalam perjalanannya, komisi ini pun menyertakan sejumlah awam. Mulanya, 14 dari 23 yang diundang dapat hadir untuk terlibat dalam diskusi. Ada tiga awam diundang sebagai
6 Ibid ., hlm. 247.
7 Kardinal Suenens menyampaikan anjuran ini kepada pleno konsili pada tanggal 4 Desember 1962, sehari sesudahnya Montini memperkuat anjuran tersebut.
pengamat, salah satunya adalah seorang perempuan, R. Goldie. 8 Di samping memberikan masukan  penting  tentang  isi,  sumbangan  para  awam  ini  sangat  berarti  ketika  berbicara mengenai  gaya  perumusan.  Mereka  menolak  gaya  yang  mereka  sebut  „sistematik Jerman”  dan  mengusulkan  gaya  narasi  biblis  mengenai  kenyataan  yang  dihadapi. 9 Dengan ini, bahasa naratif dengan pemaparan kenyataan tetap dipertahankan. Walaupun demikian,  dokumen  ini  tidak  ditulis  sebagai  sebuah  telaah  sosiologis.  Metode  yang digunakan  lebih  tepat  disebut  sebagai  metode  pedagogis. 10 Penentuan  bahasa  dan  cara pendekatan  ini  penting  karena  dokumen  ini  tidak  hanya  ditujukan  kepada  orang-orang Katolik tetapi kepada semua orang.
Tidak hanya itu, komisi pun berdialog dengan para teolog Protestan. Lukas Vischer dari komisi Faith and Order dari Dewan Gereja-Gereja Sedunia memberikan  masukan  yang penting bagi komisi yang sedang mempersiapkan dokumen tentang Gereja dan dunia. Di samping  pandangan  teologis  yang  memperdalam  makna  harapan  kristiani  bagi  dunia, masukan  ini  pun  penting  untuk  merumuskan  secara  lebih  jelas  beberapa  sikap  terhadap masalah  aktual,  seperti  persenjataan,  negara-negara  berkembang  dan  kebebasan beragama.  Dalam  rancangan  yang  dikenal  sebagai  dokumen  Zuerich,  kontribusi  dari pihak  Protestan  ini  diolah  dan  turut  mempengaruhi  perumusan.  Rancangan  ini merumuskan  untuk  pertama  kalinya  bagian  pertama  dokumen  dengan  pengertian mengenai partisipasi Gereja dalam kegembiraan dan harapan umat manusia. 11
Keterbukaan  terhadap  kontribusi  gagasan  dari  Gereja-Gereja  lain  ini  pun  mendorong Gereja Katolik, sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Zuerich, untuk mengakui dan menghargai  apa  saja  yang  baik  yang  telah  dilakukan  Gereja-Gereja  dan  agama-agama lain  dalam  kaitan  dengan  usaha  mengatasi  permasalahan  umat  manusia.  Gereja  Katolik menyatakan  kesadarannya  bahwa  dia  bukan  yang  pertama  dan  satu-satunya  yang memiliki  keprihatinan  bagi  manusia  dan  persoalannya. 12 Kerjasama  teologis  diperlukan untuk  mempertajam  pandangan  mengenai  manusia  sebagai  gambar  diri  Allah,  dan solidaritas  lintas  batas  konvesi  dan  agama  dibutuhkan  untuk  mempromosikan  nilai  dan martabat  keluarga  dan  anak-anak,  kebudayaan,  dialog  antaragama,  perdamaian, kerjasama  internasional  dan  pengentasan  umat  manusia  dari  kemiskinan.  Apa  yang menjadi panggilan Gereja dalam dunia dewasa ini, sebenarnya merupakan panggilan bagi semua manusia, terutama umat berbagai Gereja Kristen dan agama-agama lain.
8 Kehadiran  para  awam  ini  mulai  terjadi  pada  bulan  April 1963.  Namun,  masih  ada  sejumlah  uskup  dan kardinal  yang  tidak  menyetujui  partisipasi  mereka,  dengan  alasan,  konsili  akan  kehilangan  statusnya sebagai  organ  mengajar  Gereja  apabila  awam  pun  terlibat  di  dalamnya.  Sebab  itu,  misalnya,  ketika membahas masalah dogmatis dari rancangan dokumen, para awam tidak diikutsertakan ( Ibid ., hlm. 249). Dalam sidang komisi persiapan dari November 1964 sampai Januari 1965 sejumlah perempuan awam dan Suster  diundang  sebagai  pendengar,  setelah  soal  ini  diputuskan  sendiri  oleh  Paulus  VI  pada  tanggal  24 September 1964 ( Ibid ., hlm. 264).
9 Ibid ., hlm. 258.
10 Ibid ., hlm. 272.
11 Draft Zuerich dimulai dengan rumusan: „Kegembiraan dan duka, harapan dan kecemasan manusia masa ini,  terutama  mereka  yang  menderita  …”.  Dalam  rumusan  terakhir  kegembiraan  dan  harapan  disebut lebih  dahulu  sebelum  duka  dan  kecemasan  (Charles  Moeller,  „Das  Prooemium,  Komentar”,  dalam Heinrich  Suso  cs  (eds.), Das  Zweite  Vatikanische  Konzil.  Dokumente  und  Kommentare ,  Freiburg:  Herder 1968, hlm. 284.)
12 Charles Moeller,  Die  Geschichte, op.cit ., hlm.  255-256. Masukan ini merupakan salah  satu pendorong untuk menyetujui penulisan satu dokumen khusus mengenai kebebasan beragama (Charles Moeller, 258).
GS  tidak  hanya  merupakan  produk  para  uskup  dan  teolog  Eropa  Barat.  Menanggapi kritikan  terhadap  rancangan  dokumen  ini  pada  tahap  tertentu  karena  dinilai  “terlampau berbau  Eropa  (Barat)”, 13 konsili  memutuskan  untuk  menambah  ke  dalam  tim  kecil penyusun  draft  beberapa  anggota  dari  luar  Eropa  Barat.  Diangkatlah  uskup  Fernandes dari India, Satoshi Nagae dari Jepang, Zoa dari Afrika, Camara dari Brasilia, Wojtyla dari Polandia, Edelby dari Siria dibantu oleh teolog Gamurru dan Gregory dari Brasilia serta Galilea  dan  Medina  dari  Cile. 14 Atas  nama  para  uskup  Polandia,  Woijtyla,  yang kemudian  menjadi  Paus  Yohanes  Paulus  II,  menekankan  pentingnya  pembicaraan mengenai tema kebebasan dalam kaitan dengan ateisme dan marxisme. 15
Selain  persoalan  isi  dan  bahasa,  satu  tema  lain  yang  mendapat  perhatian  besar  para peserta  konsili  adalah  status  dari  dokumen  ini.  Sejak  munculnya  draft  Zuerich,  komisi persiapan menawarkan status Constitutio Pastoralis (Konstitusi Pastoral) untuk dokumen ini.  Usul  ini  mendapat  tanggapan  luas  karena  belum  pernah  di  dalam  sejarah  ada dokumen  dengan  genus  seperti  itu.  Karena  berbicara  mengenai  masalah-masalah  dunia yang  ditandai  oleh  perubahan  yang  cepat,  ada  yang  menganjurkan  agar  dokumen  ini mendapat  status  sebuah  deklarasi  ( declaratio  pastoralis ). Usul lain adalah memberi dua status  berbeda  kepada  dua  bagian  berbeda  dari  dokumen:  bagian  pertama  yang  bersifat teologis berstatus konstitusi, sedangkan bagian kedua yang berisi anjuran praktis menjadi sebuah deklarasi. Namun, usul ini hanya menegaskan penilaian bahwa bagian kedua yang secara  langsung  menyentuh  persoalan  dua  pertiga  umat  manusia,  mendapat  penilaian lebih  rendah  daripada  spekulasi  teologis  yang  memberikan  kepuasan  kepada  Gereja sendiri.  Pada  akhirnya,  setelah  melewati  berbagai  perdebatan  dan  revisi  yang  berulang, pada tanggal 7 Desember 1965, sehari menjelang penutupan konsili, seluruh isi dokumen diterima  dengan  judul  Gereja  dalam  Dunia  Modern,  dikenal Gaudium  et  Spes karena kedua  kata  pertama  dari  alinea  pertamanya,  dengan  status  sebagai  sebuah  konstitusi pastoral. Dengan demikian, selain konstitusi dogmatis tentang wahyu dan tentang Gereja, dan konstitusi mengenai liturgi, kita mendapat konstitusi keempat, tentang Gereja dalam dunia  modern. 16 Dimensi ad  extra yang  ditekankan  Yohanes  XXIII  mendapat  perhatian sepantasnya.
Pembagian  GS  dalam  dua  bagian  tidak  bermaksud  menjadikan  bagian  kedua  hanya sebagai  aplikasi  dari  bagian  pertama.  Gagasan-gagasan  teologis  pada  bagian  pertama bukanlah penjelasan tentang wahyu yang bersifat kekal, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut  dan  praktis  dalam  bagian  kedua.  Kedua  bagian  ini  merupakan  satu  kesatuan. Dengan gagasan-gagasan dasar pada bagian pertama GS, KV II hendak menggarisbawahi kebutuhan  sekaligus  kemungkinan  bagi  Gereja  untuk  membicarakan  masalah-masalah sosial  yang  selalu  bersifat  sementara  dalam  sebuah  konstitusi.  Dengan  ini  menjadi  jelas bahwa  Gereja  sungguh  lahir  di  dunia,  ditempatkan  di  tengah  dunia  dan  berbicara  untuk dan kepada dunia. Gereja berada di dalam dunia dan masuk ke dalam dialog dengan umat manusia  untuk  berbicara  tentang  berbagai  keunggulan,  keprihatinan,  tantangan  dan
13 Demikian komentar dari Kardinal Lercaro, bdk. ibid ., hlm.262.
14 Ibid ., hlm. 264.262.
15 Ibid ., hlm. 267.
16 Eric Borgman menyebut GS sebagai epitome dari Vatikan II (Gaudium et Spes: the Forgotten Future of the Revolutionary Document, dalam Concilium 2005, hlm. 48.)
peluang yang terdapat di dalam dunia. Gereja tidak menemukan Tuhan di luar dunia lalu membawanya ke dunia, melainkan melalui pergumulan di tengah dan bersama dunia. 17 Proses  sebagaimana  yang  terjadi  selama  Vatikan  II  sulit  diulangi  dalam  perkembangan selanjutnya.  Pada  tingkat  Gereja  universal,  berbagai  sinode  para  uskup  yang  terjadi setelah Vatikan II memang dilaksanakan dalam proses, namun proses ini berada di bawah pengawalan  ketat  Kuria  Vatikan. 18 Kontrol  yang  ketat  tidak  memungkinkan  sinode mengambil  dinamika  sendiri  seperti  yang  terjadi  selama  Vatikan  II.  Sinode  umumnya diawali  dengan  pengiriman lineamenta ,  semacam  catatan  awal  tentang  tema  yang  perlu ditanggapi  para  konferensi  uskup  dan  lembaga-lembaga  Gereja  serta  fakultas-fakultas teologi. Dari tanggapan ini disusun instrumentum laboris yang menjadi pegangan selama sinode. Tentu saja dalam kedua hal ini Kuria dibantu oleh para teolog.
Pada saat sinode sedang berlangsung, dibuat sebuah pernyataan kepada umat beriman. Di dalamnya  para  peserta  sinode  menyampaikan  beberapa  gagasan  dasar  mengenai  sinode. Akhir sinode ditandai dengan penyerahan saran peserta kepada Paus. Namun, pernyataan akhir  yang menyusuli sinode dan menjadi dokumen resmi  hasil sinode  dirumuskan oleh Paus. Dengan cara seperti ini, bukan mustahil dan memang sudah berulang terjadi bahwa gagasan-gagasan  bernas  dan  berdaya  transformatif  yang  dimunculkan  di  dalam  sinode tidak mendapat tempat di dalam rumusan akhir dalam bentuk  ensiklik  yang dikeluarkan pasca  sinode.  Berbeda  dengan  dokumen  konsili  yang  dihasilkan  dari  perdebatan  dan pengambilan  keputusan  melalui  voting,  hasil  sinode  disampaikan  dalam  bentuk  anjuran kepada  Paus.  Paus  sendirilah  yang  memiliki  hak  prerogatif  untuk  memaklumkan  isi sinode dan menentukan bentuk yang digunakan untuk itu.
Pergeseran ini terutama disebabkan oleh pandangan  yang bergeser mengenai status para uskup  setempat  sebagai  pemimpin  Gereja  lokal.  Apabila  di  dalam  proses  dan sebagaimana  dituangkan  di  dalam  dokumen  KV  II,  Gereja-Gereja  lokal  dilihat  sebagai wadah  yang  mencerminkan  Gereja  sejagad,  maka  di  dalam  KHK,  Gereja  lokal  hanya dilihat  sebagai  bagian  dari  Gereja  universal,  dengan  pandangan  seperti,  Gereja  lokal hanya  melaksanakan  apa  yang  diputuskan  Gereja  universal.  Dan  para  uskup,  kendati dapat diundang untuk berdiskusi bersama dalam kesempatan sebagaimana sebuah sinode, namun  pada  akhirnya  mereka  adalah  pendengar  apa  yang  dianggap  baik  dan  tepat  oleh Gereja  universal.  LG  27  menyebut  para  uskup  sebagai  „wakil  dan  duta  dari  Kristus”, namun  dalam  perkembangan  lanjutnya,  mereka  lebih  banyak  dilihat  dan  diperlakukan sebagai wakil dan utusan Paus. 19
17 Ibid ., hlm. 50.
18 Sejak tahun 1967 sampai 2012 telah dilangsungkan 25 kali sinode, 12 di antaranya adalah sinode khusus, seperti sinode tentang Afrika pada tahun 2009. Kalau dirata-ratakan, setiap 1,8 tahun diselenggarakan satu sinode. Ini jauh lebih sering dari sinode-sinode pada tingkat keuskupan, yang biasanya dilangsungkan setiap 5-10 tahun. Bdk.
http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sinodo_indice_en.html. Diunduh pada tanggal 21 Januari 2013.
19 KHK  hanya  menggunakan  sebutan  wakil  Kristus  bagi  paus  (KHK  331),  sementara  LG  secara  eksplisit menggunakannya juga untuk para uskup. Sejak tahun 1987 para uskup, sebelum ditahbiskan, diwajibkan untuk  membuat  sumpah  kesetiaan  kepada  Paus.  Dengan  ini,  relasi  para  uskup  dengan  Paus  disamakan dengan relasi seorang vikaris jenderal dengan uskupnya (bdk. Hervé Legrand, “Forty Years Later: What has become of the Reforms?” dalam Concilium 2005, hlm. 62-63).
Perdebatan mengenai peran konferensi para uskup 20 juga menunjukkan pandangan dasar Vatikan  yang  menempatkan  para  pemimpin  Gereja  lokal  sebagai  kepala  cabang  dari Gereja  universal,  yang  terlampau  mudah  diidentikkan  dengan  Gereja  Roma.  Jika kenyataan selama berlangsungnya KV II dan rumusan dalam LG 23 menunjukkan posisi konferensi para uskup sebagai ungkapan yang absah dari kejamakan situasi Gereja, maka dalam  perkembangan  selanjutnya  dikeluarkan  berbagai  ketentuan  yang  memangkas kewenangan mengajar konferensi para uskup. 21 Sebuah keputusan konferensi para uskup hanya  memiliki  otoritas  mengajar  apabila  tanpa  kecuali  semua  uskup  yang  menjadi anggotanya  setuju  dengannya,  atau,  apabila  hanya  2/3  uskup  setuju  dengannya,  Paus sendiri  memberikan  restu  kepadanya.  Dengan  demikian  menjadi  jelas  bahwa  sebuah konferensi para uskup tidak memiliki kewenangan tersebut dalam dirinya. 22
Walaupun  demikian,  perlu  dicatat  bahwa  bahasa  dan  cara  pendekatan  GS  kemudian menjadi  semacam  model  yang  digunakan  untuk  menyampaikan  keprihatinan  Gereja terhadap masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya.  Baik dokumen-dokumen Gereja  universal  maupun  konferensi  para  uskup  dan  pernyataan-pernyataan  dari  para uskup  semakin  menyertakan  deskripsi  dan  analisis  sosial  sebagai  bagiannya.  Lingkaran pastoral  yang  digunakan  dalam  nota-nota  pastoral  KWI  dapat  dilihat  sebagai  salah  satu contohnya. Gereja tidak lagi mendiktekan satu ajaran, melainkan memberikan pandangan dan mengajak orang untuk melibatkan diri dalam diskusi yang serius untuk masalah yang sungguh menyentuh kepentingan banyak orang.

## 2. Beberapa Tema Aktual
KV  II  menggarisbawahi  dasar  dan  urgensitas  intervensi  Gereja  dalam  masalah-masalah sosial,  politik  dan  ekonomi.  Masih  selama  berlangsungnya  konsili  Yohanes  XXIII mengeluarkan Pacem  in  Terris yang  berbicara  tentang  martabat  manusia  yang  menjadi dasar  bagi  tuntutan  akan  pengakuan  atas  hak-hak  asasi  manusia.  Paulus  VI  berbicara kepada sidang umum PBB dan membuka satu langkah penting bagi Gereja. Gereja tidak hanya berbicara mengenai masalah dunia di dalam ruangan sidangnya sendiri, melainkan hadir di tengah percaturan gagasan mengenai persoalan-persoalan dunia. Demikian pula, diskusi  dengan  para  ilmuwan  dan  seniman,  para  buruh  dan  petani  mendapat  perhatian Gereja.  Pada  tahun  1966  Paus  Paulus  VI  membentuk  komisi  Keadilan  dan  Perdamaian untuk  menanggapi  seruan  konsili  akan  pentingnya  sebuah  badan  bagi  Gereja  universal yang menangani secara khusus masalah-masalah keadilan dan perdamaian. 23 Sinode para
20 Diskusi ini terutama dipicu  oleh surat gembala para  uskup Amerika Serikat  tentang perdamaian pada tahun  1983.  Pada  tahun  yang  sama,  kongregasi  iman  di  bawah  Kardinal  Josef  Ratzinger  mengeluarkan sebuah dokumen yang mengatakan dengan tegas bahwa konferensi para uskup tidak memiliki mandatum docendi (kewenangan  mengajar),  sebab  kewenangan  ini  hanya  dimiliki  masing-masing  uskup  atau kolegium  para  uskup  dalam  persatuannya  dengan  paus.  Dokumen  mengenai  status  teologis  dan  yuridis konferensi para uskup yang dikeluarkan kongregasi para uskup di bawah pimpinan kardinal Gantin pada tahun  1988  pada  prinsipnya  menegaskan  hal  yang  sama  (bdk.  Francis  A.  Sulivan,  “Development  in theological  teaching  authority  since  Vatican  II”,  dalam Theological  Studies ,  73/3/September  2012,  hlm. 571-574).
21 Tiga dokumen KV II berbicara mengenai konferensi para uskup: SC 22,36,39, CD 38; LG 23.
22 Hervé  Legrand  menyebutkan  beberapa  dokumen  yang  berbicara  mengenai  tendensi  ini:  Instruksi tentang  Sinode-sinode  Keuskupan  (1997), Apostolos  suos  dan  Ad  tuendam  fidem (1997), Communionis notio (1992). Bdk. juga Francis A. Sullivan, op.cit. ,hlm. 571-574.
23 Charles Moeller, Die Geschichte, op.cit ., hlm. 275.
uskup tentang keadilan pada tahun 1971 menghasilkan dokumen Iustitia in Mundo , yang menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan keadilan merupakan bagian  yang utuh  dari evangelisasi.  Dapat  dikatakan,  pada  paruh  kedua  tahun  1960-an  sampai  akhir  1970-an, Gereja  Katolik  menjadi  partner  yang  dapat  diandalkan  kalau  orang  berbicara  mengenai persoalan-persoalan  dunia. 24 Gereja-Gereja  lokal  pun  menjadi  semakin  terlibat  dalam masalah yang menyentuh langsung kehidupan umat dan warga. Tidak hanya di Amerika Latin,  di  Amerika  Utara,  Afrika  dan  Asia  pun  hal  yang  sama  terjadi.  Beberapa  contoh akan disebutkan dalam uraian berikut.

## 2.1. Solidaritas
Alinea  pertama  GS  adalah  ungkapan  yang  puitis  serentak  kaya  makna  dari  gagasan solidaritas. Gereja berbela rasa dengan umat manusia dan dunia. Apa yang dirasakan dan dialami  umat  manusia  dalam  ziarahnya  di  dunia,  merupakan  bagian  dari  perasaan  dan pengalaman Gereja. Bukan lagi kepentingannya sendiri, kepastian akan hak-haknya serta kecemasan  akan  status  dan  penerimaan  atas  dirinya,  yang  menjadi  hal  mendasar  bagi Gereja,  melainkan  apa  yang  menjadi  keprihatinan  dan  persoalan  yang  mengganggu perdamaian  seluruh  umat  manusia.  Gereja  tidak  lagi  melayani  dirinya  sendiri. 25 Identifikasi ini bukanlah sebuah aksi sekunder, seolah Gereja datang sebagai relawan dari sebuah wilayah aman bencana untuk membantu para korban di sebuah wilayah yang baru saja mengalami bencana. Solidaritas ini adalah bagian dari ciri Gereja, karena dia berada di  dalam  dunia.  Solidaritas  merupakan  ungkapan  bahwa  Gereja  ada  di  tengah  dunia, dipengaruhi  oleh  dunia  dan  turut  mempengaruhi  dunia.  Gereja  memasang  pundaknya untuk  turut  memikul  tanggung  jawab  bagi  dunia  serentak  ikut  menjadi  korban  dari konspirasi kekuasaan dunia.
Salah  satu  pernyataan  solidaritas  yang  sangat  tegas  dan  jelas  sudah  muncul  menjelang berakhirnya  KV  II,  ketika  pada  tanggal  16  November  1965,  40  uskup  menandatangani apa  yang  kemudian  disebut  sebagai  Pakta  Katakombe.  Di  katakombe  Domittila  para uskup itu menyatakan tekadnya untuk hidup tanpa segala macam simbol dan gelar yang berkonotasi kekuasaan dan kemewahan. Menurut pakta tersebut, solidaritas bukan hanya sebuah  perjuangan  demi  orang-orang  miskin  dan  terpinggirkan,  melainkan  gaya  hidup yang sungguh mengambil bagian dalam kenyataan mereka. 26
Menurut Jon Sobrino, semangat solidaritas KV II yang dirumuskan secara sangat radikal di  dalam  Pakta  Katakombe  tersebut,  menjadi  inspirasi  yang  menjiwai  sekurang- kurangnya  kedua  musyarawarah  umum  CELAM,  di  Medellin  dan  Puebla. 27 Para  uskup peserta  musyawarah  tersebut  merefleksikan  kemiskinan  mereka  dan  keuskupan  mereka masing-masing,  kemudian  merumuskan  tekad  solidaritas  ini  dalam  dua  dokumen  yang diberi  judul Keadilan dan Perdamaian .  Dengan  ini  Gereja  Amerika  Latin  keluar  dari kemapanan  yang  dialaminya  karena  statusnya  sebagai  mayoritas.  Berdiri  pada  pihak
24 Eric Borgman, op.cit hlm. 51-52.
25 Martin Maier, “Vatican II: Inspiration and Encouragement for the Church in Europe”, dalam Concilium 2012, hlm. 124.
26 Baca  Paul  Budi  Kleden,  “Radikalitas  yang  Inspiratif:  Membaca  Pakta  Katakombe  Para  Uskup”,  dalam Berbagi 2/1/2013, hlm. 44-61.
27 Menurut Sobrino, teks ini sangat kuat berpengaruh di Medellin (John Sobrino, “The ‘Church of the Poor’ did not Prosper at Vatican II” dalam Concilium 2012, hlm. 77.
orang-orang  miskin  dan  lemah  berarti  berani  menanggung  risiko  menjadi  sasaran kebencian  dan  target  kemarahan  kelompok  yang  mulai  terganggu  kemapanannya. Kondisi  seperti  ini  melahirkan  Gereja  orang-orang  miskin  yang  bersatu  dalam perjuangan.  Umat  yang  miskin  bersama  para  pemimpinnya  berani  menantang  struktur ketidakadilan  dan  mendorong  perubahan.  Situasi  seperti  ini  melahirkan  para  martir Amerika  Latin  dan  menampilkan  para  uskup  yang  berani  seperti  Romero,  Pedro Casaldaliga,  Erwin  Kräutler.  Walaupun  mendapat  ancaman  serius  dari  para  penguasa politik dan tekanan dari Vatikan, mereka tetap tegak berdiri dan lantang bersuara.  Yang patut pula dicatat sebagai satu kenyataan sejarah yang membesarkan hati adalah, bahwa konferensi  para  uskup  Brasil  memberi  tanggapan  keras  atas  instruksi  Vatikan On  Some Aspects of the Theology of Liberation (Agustus 1984). Karena sikap tidak tunduk seperti ini,  yang  hanya  mungkin  karena  sejumlah  uskup  yang  menghadiri  KV  II  masih  hidup, maka Vatikan harus merevisi sikapnya dan menerbitkan dokumen lain pada tahun 1986. 28 Inspirasi  solidaritas  yang  diembuskan  oleh  proses  dan  isi  GS  tentu  tidak  hanya berpengaruh  di  Amerika  Latin  dengan  gagasan  teologi  pembebasan.  Felix  Wilfred menulis  bahwa  tidak  ada  satu  pun  dokumen  yang  demikian  relevan  untuk  misi  di  Asia seperti GS. Kendati GS tidak berbicara mengenai misi, namun semangat  yang menjiwai GS  sungguh  penting  bagi  misi  di  Asia.  Semangat  itu  adalah  solidaritas.  Gereja  tidak mengajar dari satu posisi serba tahu, tetapi dengan segala kejujuran menempatkan diri di tengah  dunia,  belajar  bersama  semua  mengenal  dan  memahami  tanda-tanda  zaman,  dan dalam  kerja  sama  dengan  semua  yang  berkehendak  baik  Gereja  hendak  memberi tanggapan untuk mengatasi permasalah dunia. 29 Tanggapan itu muncul antara lain dalam solidaritas  dengan  orang-orang  miskin.  Gereja  Asia  adalah  Gereja  orang-orang  miskin, maka  pantaslah  kalau  dialog  dengan  para  miskin  menjadi  salah  satu  prioritasnya. 30 Jika Gereja  Amerika  Latin  mengenal  sejumlah  uskup  yang  lantang  dalam  berbicara  dan terpecaya dalam sikap yang konsisten, Gereja Asia dapat menyebut sejumlah nama yang bergema  luas  karena  komitmennya  yang  tegas  bagi  orang-orang  miskin,  seperti  Teresa dari Kalkulta, Y. B. Mangunwijaya dari Indonesia, atau Benigno Beltran dari Filipina. Ketika  Amerika  Serikat  merayakan  dua  ratus  tahun  eksistensinya  sebagai  negara,  para uskup mengambil  kesempatan untuk  membuat  refleksi  mengenai  kontribusi  Gereja bagi kehidupan  masyarakat  Amerika.  Menggunakan  perayaan  nasional  sebagai  kesempatan untuk  membuat  permenungan  mengenai  relasi  Gereja  dan  masyarakat/negara  dapat dilihat  sebagai  satu  pengaruh  dari  GS. 31 Konferensi  yang  disebut Call  to  action dihasilkan setelah melewati proses persiapan yang memakan waktu sekitar dua tahun dan bertujuan  untuk  menyebarluaskan  gagasan  KV  II  tentang  keadilan  sosial.  Di  dalam konferensi  tersebut  dibicarakan  mengenai  persoalan  rasisme,  seksisme,  militarisme  dan ketidakadilan ekonomi. Tema-tema ini dan banyak tema lain menyentuh persoalan Gereja sendiri.  Akibatnya,  perlahan-lahan  para  uskup  mulai  mengambil  jarak  dari  kelompok- kelompok yang dibentuk setelah konferensi. 32
28 Josè Oscar Beozzo, “Vatican II Fifty Years Later in Latin America and the Caribbean”, dalam Concilium 2012, hlm. 111.
29 Felix  Wilfred,  “The  Reception  of  Vatican  II  in  a  Multireligous  Continent”,  dalam Concilium 2012,  hlm. 118-119.
30 Ibid ., hlm. 117.
31 Mary E. Hines, “North America ‘Impulses’ following Vatican II” dalam Concilium 2012, hlm. 103.
32 Ibid ., hlm. 107.
Dalam nafas solidaritas tersebut, Gereja Katolik Jerman menyelenggarakan musyawarah umat  Katolik  pada  tahun  1975/76  yang  menghasilkan  sebuah  dokumen  yang  berjudul: Unsere  Hoffnung,  Ein  Bekenntnis  zum  Glauben  in  dieser  Zeit (Harapan  Kita,  Sebuah Pengakuan  Iman  pada  Zaman  Kita).  Kuat  dipengaruhi  oleh  sejumlah  uskup  yang  hadir dalam  konsili  dan  didukung  oleh  para  teolog  berpikiran  maju  seperti  Rahner  dan  Metz, Gereja Jerman merefleksikan posisi dan perannya bagi upaya bersama mengubah kondisi kehidupan  bagian  terbesar  umat  manusia  yang  hidup  dalam  kemiskinan.  Secara  sadar Gereja Jerman – dan kita bisa mengatakan hal yang sama untuk Gereja Eropa Barat dan Amerika  Utara  –  menyadari  dan  mengakui  keterlibatannya  dalam  sistem  politik  dan ekonomi  yang  menghasilkan  pendepakan  sebagian  besar  umat  manusia  dari  meja kesejahteraan.  Dari  kesadaran  ini  muncul  berbagai  tekad  dan  inisiatif  untuk  turut mengatasi  permasalahan  umat  manusia.  Salah  satunya  adalah  bentuk-bentuk  kerjasama antarparoki  dan  keuskupan  dengan  paroki  atau  keuskupan  di  berbagai  belahan  bumi. Melalui  kerekanan  ( Partnerschaft )  ini  hendak  dicapai  relasi  saling  memperkaya  secara mutualistik.
Solidaritas  membuat  orang  semakin  sadar  akan  partisipasinya  dalam  penciptaan  kondisi yang  memungkinkan  pihak  lain  terpenjara.  Kesadaran  ini  kemudian  melahirkan pengakuan  akan  keterlibatan.  Kerangka  ini  dapat  digunakan  untuk  membaca  langkah Yohanes  Paulus  II  yang  mengakui  kesalahan  para  anggota  Gereja  dan  menyampaikan permohonan  maaf  atasnya.  Berbela  rasa  dengan  dunia  berarti  dengan  berani  dan  jujur mengakui  kesalahan  masa  lalu,  baik  dalam  bentuk  tindak  aktif  dalam  ketidakadilan maupun  dalam  bentuk  keengganan  atau  kelalaian  untuk  mencegah  kejahatan.  Kendati permohonan  maaf  ini  dikritisi  karena  hanya  berbicara  mengenai  ketidakadilan  para putera/i  Gereja  dan  bukan  Gereja  sendiri,  namun  fakta  bahwa  pemimpin  atau  pelayan tertinggi  Gereja,  Paus,  meminta  maaf  secara  publik  merupakan  satu  tanda  yang  penting dari  solidaritas.  Masalahnya,  setelah  permintaan  maaf  tersebut  Gereja  masih  tetap menjalankan  kebiasaannya  mencabut  hak  mengajar  atau  malah  mengancam mengekskomunikasikan  sejumlah  teolog  yang  dipandang  terlalu  maju  dalam  dialognya dengan dunia. Sementara pada waktu yang sama Gereja membuka pintu dialog yang luas kepada kelompok-kelompok kanan yang konservatif.

## 2.2. Keadilan Ekonomi
Karena pemihakannya terhadap 2/3 umat manusia yang hidup dalam kemiskinan, KV II tidak  bisa  tidak  berbicara  mengenai  masalah  ekonomi.  Sejalan  dengan  dokumen- dokumen  ajaran  sosial  Gereja  sebelumnya,  Gereja  dalam  KV  II  menegaskan  bahwa  dia tidak  memiliki  kompetensi  untuk  mempromosikan  satu  sistem  ekonomi  tertentu. Tugasnya  adalah  menunjukkan  prinsip-prinsip  ekonomi  yang  mesti  diperhatikan,  dan dengan  ini  secara  tidak  langsung  menyampaikan  kritik  terhadap  sistem  perekonomian yang  sedang  berlaku.  Terhadap  kedua  sistem  ekonomi  yang  dominan  dalam  sejarah kontemporer:  sosialisme  dan  kapitalisme/neoliberalisme,  Gereja  mempunyai  catatan- catatan kritis yang tajam. 33
GS  (63-72)  maupun  berbagai  dokumen  yang  muncul  setelahnya,  menegaskan  sejumlah prinsip  Katolik  bagi  perekonomian,  seperti  pengakuan  akan  hak  atas  milik  pribadi serentak penegasan akan makna sosial dari harta milik tersebut. Kerja baik sebagai  cara
33 Rodger  Charles  dan  Drostan  Maclaren, The  Social  Teaching  of  Vatican  II.  Its  Origin  and  Development, Oxford: Plater Publications, San Fansisco: Ignatius Press 1982, hlm. 296-299.
halal untuk mendapatkan upah maupun sebagai jalan perwujudan diri mendapat perhatian besar.  Sebagai  imbalan  dari  kerja,  mesti  ada  jaminan  bahwa  orang  mendapatkan  upah yang  memungkinkan  dirinya  dan  mereka  yang  menjadi  tanggungannya  hidup  secara layak sebagai manusia. Ensiklik Laborem Exercens dari Yohanes Paulus II memaparkan secara  luas  pandangan  ini.  Kerja  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia,  sebab melaluinya  orang  mengembangkan  diri  dan  menghayati  secara  penuh  kemanusiaannya. Itu berarti, kerja bukanlah siksaan, dan hidup tanpa kerja bukanlah ideal yang pantas bagi manusia.  Karena  itu,  negara  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  regulasi  yang memungkinkan setiap warga mendapatkan pekerjaan.
Berbicara mengenai ekonomi pada masa sekarang berarti mendiskusikan investasi. GS 71 menandaskan  pandangan  Gereja  bahwa  tujuan  investasi  adalah  menciptakan  lapangan pekerjaan  dan  menjamin  pendapatan  yang  memadai  baik  bagi  orang-orang  yang  hidup dan bekerja sekarang maupun generasi  yang akan datang. Dengan ini  investasi ekonomi dihadapkan  pada  dua  tanggung  jawab  yang  tampaknya  semakin  aktual  dewasa  ini.  Di satu  pihak  kemajuan  ekonomi  mesti  memperhatikan  dimensi  keadilan  dengan menciptakan lapangan kerja dan memberikan pendapatan yang adil. 34 Hal ini bertabrakan dengan  ideologi  neoliberalisme  yang  bertumpu  pada  penumpukan  kekayaan  dan peningkatan  profit  dengan  cara  memangkas  sebanyak  mungkin  biaya  produksi,  dan elemen biaya produksi yang paling mudah dipangkas adalah tenaga kerja. “Rasionalisasi” dijalankan dengan pengurangan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dan hal ini dinilai sebagai  langkah  untuk  menyehatkan  perusahaan.  Pada  pihak  lain,  investasi  mesti  dapat dipertanggungjawabkan dari segi dampaknya bagi generasi yang akan datang. Solidaritas lintas  generasi  menjadi  satu  tema  yang  semakin  penting.  Hal  ini  terutama  berkaitan dengan  masalah  lingkungan.  Investasi  yang  mengeksploitasi  alam  dan  meninggalkan limbah yang merusak alam untuk jangka waktu yang panjang perlu dicegah.
Tema perekonomian  yang dibangun di  atas investasi  yang  adil baik  secara  generasional maupun  lintas  generasional  mendapat  tempat  sentral  dalam  ensiklik Caritas  in  Veritate dari  Benediktus  XVI  pada  tahun  2009. 35 Ensiklik  ini  ini  ditulis  dengan  latar  belakang krisis ekonomi mondial pada tahun 2008 dan seterusnya. Perekonomian mengalami krisis besar  karena  dibangun  di  atas  dasar  ketamakan  yang  tidak  terkendali.  Karena  obsesi untuk  memenuhi  ketamakan  tersebut  para  pengusaha  mempengaruhi  pemerintahan negara-negara.  Supremasi  politik  sering  kalah  di  hadapan  kepentingan  peningkatan keuntungan  para  pemilik  modal.  Korupsi  dan  ilegalitas  terjadi  di  mana-mana,  baik  di negara-negara maju maupun negara-negara miskin. Paus menyatakan secara tegas bahwa di  antara  para  pelanggar  hak-hak  dasar  dari  para  pekerja  adalah  perusahaan-perusahaan multinasional (22). Dengan cara seperti ini orang mengabaikan prinsip paling dasar dari setiap  usaha  ekonomi,  bahwa  modal  paling  dasar  yang  mesti  dijaga  dan  dinilai  tinggi adalah manusia, pribadi manusia dalam keutuhannya (25).
Keadilan  ekonomi  baik  dalam  arti  pemerataan  distribusi  untuk  memperoleh  lapangan kerja  dan  mendapat  gaji  yang  memadai  maupun  tanggung  jawab  lintas  generasi  serta kepedulian  terhadap  alam  merupakan  tuntutan  yang  mesti  dipenuhi  demi  menjamin perdamaian  dunia.  Kesadaran  ini  perlu  semakin  diperluas  dan  dilembagakan,  karena  di satu pihak kita berhadapan dengan kenyataan meluasnya kesadaran warga akan hak-hak
34 Ibid ., hlm. 319-330.
35 Benediktus XVI, Caritas in Veritate , 2009. Selanjutnya pada akhir kutipan dari ensiklik ini dicantumkan nomor yang merujuk pada artikel dalam ensiklik tersebut.
dasar mereka, tetapi di lain kita menyaksikan pemangkasan hak-hak tersebut secara jelas oleh  pemerintahan  negara-negara  yang  sering  hanya  merupakan  boneka  mainan  dari perusahaan-perusahaan.  Sebab itu, Benediktus XVI mengingatkan: “Lebih lanjut,  dalam era  global  ini,  pemberantasan  kelaparan  telah  menjadi  satu  tuntutan  untuk  menjamin keadilan  dan  stabilitas  di  atas  planet  kita.  Kelaparan  bukan  terutama  disebabkan  oleh kurangnya  bahan-bahan  material,  tetapi  karena  kurangnya  sumber  daya  sosial,  yang paling utama darinya  adalah  yang bersifat  kelembagaan. Dengan kata lain,  yang kurang adalah  jaringan  kerja  sama  dari  lembaga-lembaga  ekonomi  yang  sanggup  menjamin akses  yang  teratur  untuk  mendapatkan  makanan  dan  minuman  yang  cukup,  dan  juga mampu  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  dasar  dan  keperluan-keperluan  yang  muncul berhubungan  dengan  krisis  pangan  yang  sungguh,  karena  tidak  adanya  tanggung  jawab politis, baik secara nasional maupun internasional.”(27)
Pada  tingkat  Gereja  universal,  kritik  terhadap  ekonomi  neoliberal  ini  menjadi  tema  dari dokumen yang dikeluarkan oleh Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian yang berjudul Vocation  of  the  Business  Leader.  A  Reflection . 36 Dalam  era  neoliberalisme, tampaknya  modal  mengalami  semacam  kebebasan  yang  tidak  dimiliki  sebelumnya. Keuntungan tidak lagi diperhitungkan bagi dan dipertanggungjawabkan kepada warga di mana sebuah usaha dilaksanakan. Dunia usaha semacam berada di sebuah wilayah tanpa tuan.  Pemerintah  nasional  tidak  memiliki  banyak  instrumen  untuk  mengontrol  perilaku dunia bisnis internasional. Perusahaan-perusahaan transnasional menjalankan usahanya di wilayah  yang  paling  memungkinkan  mereka  mengeluarkan  biaya  produksi  serendah mungkin  serentak  mendaftarkan  diri  di  negara  yang  menawarkan  keringanan  pajak setinggi  mungkin.  Karena  alasan  ini,  kini  perusahaan-perusahaan  multinasional  “dapat memproduksi barang-barang di satu negara, membayar pajak di negara lain, dan meminta bantuan dan menuntut kontribusi dari negara ketiga”. (8)
Pada tingkat regional dan nasional suara kritis seperti ini sudah dikumandangkan secara lantang  oleh  para  Uskup  Amerika  Latin  dalam  musyawarah  mereka  sejak  di  Medellin 1968.  Tuntutan  pemerataan  keadilan  dan  akses  terhadap  sarana  material  kesejahteraan mendorong  para  uskup  untuk  membuat  pernyataan  tegas  dan  mengambil  sikap  radikal. Tuntutan land  reform disuarakan  secara  keras.  Sebab,  penguasaan  lahan  secara  tidak proporsional  oleh  sekelompok  kecil  warga  sementara  yang  lain  berada  dalam  posisi ketergantungan yang tidak berdaya, merupakan satu sebab kemiskinan yang mesti diatasi. Diperlukan satu model baru pembagian tanah sebagai satu modal utama untuk hidup dan untuk meningkatkan kualitas hidup.
Untuk  negara-negara  maju  Surat  Gembala  Sosial  para  Uskup  Amerika  Serikat  yang berjudul Economic Justice for All (1988), juga Pernyataan Bersama Para Uskup Katolik dan  Protestan  Jerman  yang  berjudul Für  eine  Zukunft  in  Solidarität  und  Gerechtigkeit (1997)  serta  Surat  Gembala  Sosial  Para  Uskup  Austria  (1990)  menyatakan  secara  tegas ketidakadilan sistematik yang terkandung di dalam sistem ekonomi kapitalistik/neoliberal.  Surat-surat  gembala  ini  umumnya  lahir  setelah  melewati  proses konsultasi  yang  panjang  dan  melibatkan  berbagai  pihak.  Terlepas  dari  isinya  yang memang  sangat  maju  dalam  soal  perumusan  hak  para  pekerja  dan  tanggung  jawab  para pemilik modal, proses yang ditempuh memungkinkan perluasan kesadaran bahwa Gereja
36 Pontifical Council for Justice and Peace, Vocation of the Business Leader. A Reflection , Roma: Pontifical Council for Justice and Peace, 2012. Untuk selanjutnya dicantumkan nomor pada akhir setiap kutipan dari dokumen ini.
memang mesti dan memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada para penyelenggara tata ekonomi.  Dokumen-dokumen  ini  umumnya  menggunakan  metode,  yang  kendati  masih belum  sistematis,  sudah  terkandung  di  dalam  GS.  Orang  melibatkan  sosiologi  dan analisis  sosial,  untuk  menghasilkan  apa  yang  disebut  sebagai  lingkaran  pastoral  yang terdiri dari tiga elemen dasar: membaca, menilai dan menentukan agenda tindakan. Nota  Pastoral  KWI  2006  adalah  versi  Indonesia  dari  kontribusi  gagasan  untuk merefleksikan  sistem  dan  praktik  perekonomian  di  negara  ini.  Obsesi  pemerintah  pada investor besar, khususnya dari luar negeri, sebenarnya merupakan satu strategi yang tidak tepat  sasar  sebab  kehidupan  perekonomian  bangsa  ini  sebagian  besarnya  didukung  oleh para  pengusaha  kecil  dan  menengah.  Mega  proyek  yang  mengandalkan  para  investor besar umumnya sangat rentan terhadap fluktuasi situasi ekonomi internasional, sementara yang terbukti  bertahan pada masa krisis ekonomi mondial  adalah usaha-usaha kecil dan menengah.
Hal  yang  paling  menantang  di  dalam  kondisi  ini  adalah:  Bagaimana  menjadikan bermanfaat  dan  bergema  kekayaan  pandangan  Gereja  mengenai  keadilan  ekonomi? Dewan  Kepausan  untuk  Keadilan  dan  Perdamaian  mengambil  langkah  mengajak  para pebisnis  untuk  melakukan  refleksi  mengenai  usaha  mereka  sendiri.  Mereka  tidak terutama  didorong  untuk  memberikan  sumbangan  bagi  lembaga-lembaga  Gereja,  tetapi untuk menilai sendiri sejauh mana usaha mereka dibangun di atas dasar prinsip keadilan. Tiga  pertanyaan  yang  meringkas  30  pertanyaan  yang  diajukan  kepada  para  pebisnis  itu berbunyi:  “Sebagai  seorang  pemimpin  bisnis  kristiani,  apakah  saya  sedang mempromosikan  martabat  manusia  dan  kesejahteraan  bersama  dalam  lingkup  pengaruh saya?  Apakah  saya  turut  mendukung  satu  budaya  kehidupan,  keadilan,  regulasi internasional, transparansi, standar-standar sipil, lingkungan dan para buruh, dan apakah saya turut mendukung perjuangan melawan korupsi? Apakah saya ikut mempromosikan perkembangan  yang  integral  dari  mereka  yang  menjadi  rekan  kerjaku?” 37 Mereka  tidak ditanya  tentang  berapa  sumbangan  mereka  pada  tahbisan  uskup  atau  berapa  sering mereka ikut berziarah.
KWI dalam Nota Pastoral 2006 menawarkan dua jalan penting, di antara sejumlah yang lain. Yang pertama adalah koperasi kredit sebagai bentuk  perekonomian di mana rakyat mengalami  diri  sebagai  pemilik  satu  lembaga  keuangan.  Keutamaan  koperasi  kredit seperti  ini  tentu  saja  hanya  bisa  dipertahankan  selama  beberapa  pengandaian  seperti jumlah  anggota  dan  jenis  usaha  diperhatikan  secara  sungguh-sungguh.  Jika  tidak, koperasi  kredit  hanya  menjadi  satu  tampilan  yang  memamerkan  bendera  kerakyatan untuk  menutupi  satu  kooptasi  ekonomi  neoliberal.  Yang  kedua  adalah  pelibatan  para cendekia  dan  lembaga-lembaga  pendidikan  untuk  mendiskusikan  persoalan  keadilan perekonomian.  Mestinya  Gereja  sendiri  menjadikan  diskusi  mengenai  etika  ekonomi sebagai  satu  bagian  wajib  bagi  para  mahasiswa/i  yang  berkuliah  pada  universitas- universitas yang dikelola lembaga-lembaga gerejani.

## 2.3. Martabat Manusia dan HAM
Salah  satu  prestasi  dari  GS  adalah  meletakkan  dasar  teologis  tentang  pengakuan  akan keluhuran  martabat  manusia  dan  penegakan  hak-hak  asasi  manusia  (HAM).  Walaupun teks ini dinilai kurang mendasarkan gagasannya pada Kitab Suci, namun langkah penting
37 Pontifical Council for Justice and Peace, Vocation of the Business Leader. A Reflection , Appendix, hlm. 26-27.
yang  diambilnya  tetap  merupakan  satu  kontribusi  penting  bagi  pemahaman  dan  praktik perjuangan demi penegakan HAM dalam lingkup Gereja Katolik. 38
GS  12  mengatakan,  “Kitab  Suci  mengajarkan  bahwa  manusia  diciptakan  seturut  ‘citra Allah’,  dengan  kesanggupan  untuk  mengetahui  dan  mengasihi  penciptanya,  dan ditempatkan  oleh  penciptanya  untuk  menguasai  dan  melayani  seluruh  ciptaan  lainnya demi  kemuliaan  Tuhan”.  Dasar  martabat  manusia  terletak  dalam  keyakinan  bahwa  dia diciptakan  secara  istimewa  sesuai  citra  diri  Allah  sendiri.  Dari  konsep  tentang  manusia sebagai  gambar Allah, berkembang pandangan bahwa  dasar terdalam dari hak-hak asasi manusia adalah pengakuan atas hak Allah atas manusia sebagai gambar diri-Nya sendiri. Hak  asasi  Allah  atas  manusia  melindungi  manusia,  khususnya  mereka  yang  terlampau lemah dan tidak berdaya untuk dipandang memiliki hak dalam dirinya sendiri.
Dimensi  lain  yang terus dikembangkan sejak  GS adalah pengakuan akan  martabat  yang sama  bagi  semua  manusia,  apapun  ras,  agama,  jenis  kelamin  dan  penampilan  fisiknya, kecakapan intelektual dan kualitas moral mereka (GS 29). Yang berkembang sangat pesat dari keyakinan ini adalah pengakuan dan perjuangan untuk menegakkan HAM bagi kaum perempuan,  yang  dalam  banyak  masyarakat  masih  diperlakukan  sebagai  manusia  kelas dua.  Pernyataan  ini  pun  menggarisbawahi  semua  bentuk  usaha  untuk  memperjuangkan hak-hak dasar orang-orang cacat fisik dan mental.
Selain  teologi  penciptaan  yang  dikembangkan  sebagai  pendasaran  HAM,  teologi perjanjian  pun  dilihat  sebagai  bingkai  untuk  mempertanggungjawabkan  pandangan mengenai  keluhuran  martabat  manusia  dan  keharusan  keterlibatan  Gereja  dalam penegakan  HAM. 39 Gagasan  ini  sudah  disebutkan  dalam  GS  32.  Tuhan  adalah  Allah persekutuan  yang  membuat  perjanjian  dengan  umat  manusia  dan  melindungi  agar  satu anggota persekutuan tidak melanggar apa yang menjadi hak anggota yang lain. Dekalog dibaca  sebagai  kodeks  perjanjian.  Dengan  menetapkan  sejumlah  larangan,  Allah mencegah  pelanggaran  hak  atas  hidup  dan  keutuhan  tubuh,  hak  untuk  membentuk  dan memelihara  keluarga,  hak  atas  milik  pribadi  dari  egoisme,  ketamakan  dan  kesewenang- wenangan.  Gagasan  perjanjian  yang  menjamin  martabat  manusia  dan  HAM  dipertegas dalam Perjanjian Baru. Di dalam diri Kristus yang menjadi manusia Tuhan menunjukkan keluhuran martabat manusia. Dengan menjadi manusia, Kristus menyucikan kemanusiaan dan  menjadikannya  bernilai  ilahi.  Solidaritas  radikal  dengan  mereka  yang  dipangkas haknya karena kemiskinan dan keberdosaan, orang-orang  yang tidak lulus seleksi sosial dan religius, adalah langkah Tuhan untuk menunjukkan komitmennya terhadap manusia, juga mereka paling gampang dilukai. 40
Upaya penyebarluasan gagasan, pembentukan hukum dan pentradisian praktik penegakan HAM  mendapat  dukungan  dari  Gereja.  Gereja  Katolik  dikenal  sabagai  salah  satu  dari pejuang HAM dan penegakan martabat manusia dewasa ini. Namun, dewasa ini, konsep yang  mulanya  dianggap  jelas,  kembali  didiskusikan.  Pertanyaan  yang  diperdebatkan adalah:  sejak  kapan  seorang  manusia  dikatakan  memiliki  martabat  tersebut  dan  dalam kondisi mana martabat tersebut dapat dikatakan sudah tidak dimiliki lagi. Dampak praktis dari  pertanyaan  ini  adalah  pembenaran  atau  pelarangan  atas  aborsi  dan  eutanasia.  Atas
38 Édoard  Hamel,  “Fondamenti  Biblico-teologici  dei  Diriti  Umani  Nella  ‘Gaudium  et  Spes’”,  dalam  René Latourelle  (ed.), Vaticano  II. Bilanco  &  Prospettive.  Venticinque  anni  doppo  1962/1987 ,  Assisi:  Cittadella Editrice 1987, hlm. 1001-1016.
39 Ibid .
40 Rodger Charles dan Drostan Maclaren, op.cit ., hlm. 86-91.
nama  martabat  manusia  orang  membenarkan  aborsi  dan  eutanasia.  Kenyataan  ini menuntut  Gereja  untuk  memikirkan  dan  mempertanggungjawabkan  pandangannya mengenai  keluhuran  martabat  manusia  yang  berlaku  sejak  pembuahan  sampai  kematian alamiah. 41 Gereja  mesti  mendalami  lagi  pandangannya  mengenai  martabat  manusia  di hadapan praktik seperti ini.
Persoalan martabat manusia dan HAM pun diperdebatkan ketika kita berbicara mengenai hukuman mati. Atas nama HAM, terutama hak atas hidup, orang menolak hukuman mati. Namun,  Gereja  yang  berbicara  lantang  mengenai  martabat  manusia  dalam  GS  dan pernyataan-pernyataan yang menyusulinya, masih mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman  paling  berat  yang  dapat  dijatuhkan.  Dalam  Katekismus  Gereja  Katolik  1992 dikatakan,  “Perlindungan  terhadap  kesejahteraan  bersama  menuntut  bahwa  seorang pelaku kejahatan harus dihalangi  untuk  merugikan lagi  orang lain. Atas dasar ini tradisi Gereja  mengakui  legalitas  hak  dan  kewajiban  kekuasaan  publik  yang  sah  untuk memberikan hukuman seturut beratnya satu pelanggaran, tanpa mengecualikan hukuman mati  untuk  kasus-kasus  yang  paling  berat.”  Tiga  tahun  kemudian,  dalam Evangelium Vitae Yohanes  Paulus  II  menegaskan  bahwa  “Kini,  kasus-kasus  berat  itu,  karena pengaturan hukuman  yang semakin maju, sudah amat langka atau sama sekali tidak ada lagi”.  Dengan  ini  hendak  dikatakan  bahwa  hukuman  mati  tidak  lagi  memiliki  alasan untuk diterapkan. Walaupun demikian, mesti dikatakan pernyataan ini tidak cukup tegas. Secara  logis,  jika  Gereja  mempertahankan  ajarannya  mengenai  martabat  manusia  yang tidak  dapat  dirampas  dengan  alasan  apapun,  maka  Gereja  pun  mesti  secara  tegas  dan eksplisit menolak hukuman mati dalam ajaran-ajarannya.
Sejalan  dengan  semangat  dasar  KV  II,  Gereja  Indonesia  berusaha  untuk  berpartisipasi dalam  penegakan  HAM.  Salah  satu  momentum  penting  dalam  rangka  penegakan  hak warga  untuk  hidup  dalam  satu  kondisi  demokratis  sebagaimana  dijamin  oleh  konstitusi negara  adalah  Surat  KWI  mengenai  Pemilihan  Umum  pada  tahun  1997.  Diskusi  yang meluas menanggapi pernyataan ini dalam kondisi politik Indonesia saat itu, dapat dilihat sebagai  satu  bukti  kontribusi  Gereja  dalam  penumbuhan  kesadaran  warga  akan  hak dasarnya  untuk  berpendapat  dan  menyampaikannya.  Selain  itu,  lebih  secara  sporadis individual  daripada  secara  formal  kelembagaan,  Gereja  dalam  diri  sejumlah  tokoh  dan lembaga  pendidikan,  turut  serta  dalam  usaha  para  pejuang  HAM.  Namun,  yang  patut disesalkan  adalah  bahwa  Gereja  Katolik  Indonesia  tidak  bersuara  lantang  menuntut pembongkaran  pelanggaran  HAM  selama  masa  Soeharto.  Gereja  juga  bungkam menghadapi  kasus  pelanggaran  HAM  selama  masa  pendudukan  Timor  Loro  Sae  oleh Indonesia. Keterlibatan seorang uskup dalam komisi kebenaran dan rekonsiliasi bentukan pemerintah RI dan TLS yang merupakan sandiwara daripada ungkapan tekad yang jujur membongkar ketidakadilan, menunjukkan ketidakseriusan para pemimpin Gereja Katolik Indonesia terhadap masalah HAM. 42

## 2.4. Perdamaian
Tema perdamaian dunia sangat aktual ketika KV II sedang berlangsung. Ketegangan blok Timur  dan  Barat  saat  itu  menjadikan  setiap  sumbangan  pikiran  dan  pernyataan  tekad
41 Bdk. Paul Budi Kleden, “Hukuman Mati. Antara Argumen HAM dan KAM”, dalam Jurnal Ledalero Vol. 5. No. 2 Desember 2006, hlm. 5-28.
42 Paul Budi Kleden, “Yang Benar, Yang Bersahabat? Komentar atas pembentukan KKP RI-RTL”, dalam Pos Kupang 20 Agustus 2005.
mengenai  perdamaian  yang  datang  dari  lembaga  keagamaan  internasional  mempunyai makna istimewa. GS mendorong semua orang Kristen untuk bekerja sama dengan semua pihak  demi  menegakkan  perdamaian  dalam  keadilan  dan  kasih  (GS  77).  Kendati demikian, rumusan GS yang lebih moderat dibanding Pacem in Terris ini menolak segala macam  perang,  masih  diperdebatkan  pada  saat  terakhir  menjelang  penetapan  dokumen ini, sebab sejumlah uskup Amerika Serikat menilainya terlampau pasifistis. 43
Tiga  hal  dapat  dilihat  sebagai  kontribusi  GS  untuk  perdamaian  internasional. Pertama , soal  peran  lembaga-lembaga  internasional.  Secara  cukup  luas  GS  berbicara  mengenai peran  lembaga-lembaga  internasional  yang  dibentuk  untuk  memajukan  perdamaian dunia. GS mengimpikan satu masa dan kondisi di mana semua orang menolak perang dan memandangnya  sebagai  satu  bentuk  kebiadaban  yang  tidak  lagi  sesuai  dengan perkembangan peradaban dewasa ini. Namun, hal ini tidak dapat diharapkan hanya lahir dari kesadaran pribadi atau mentalitas satu generasi. Selain perlunya upaya pembentukan kesadaran  dan  mentalitas,  dibutuhkan  pula  lembaga  internasional,  “satu  otoritas  dunia publik  yang  diakui  oleh  semua,  yang  memiliki  kekuasaan  yang  efektif  untuk  dapat menjamin  keamanan,  keadilan  dan  penegakan  hak-hak  bagi  semua  orang”  (GS  82). Pernyataan  ini  menunjukkan  harapan  Gereja  akan  peran  penting  sebuah  lembaga internasional, sekaligus mengungkapkan ciri dari lembaga seperti itu. Dia mesti menjadi lembaga  yang  diakui  dan  diterima  oleh  semua  pihak  serta  memiliki  seperangkat kewenangan dan kekuasaan. Lembaga seperti ini tidak dapat hanya menjadi perpanjangan kepentingan beberapa negara kuat. 44
Kunjungan Paulus VI, Yohanes Paulus II dan Benediktus XVI ke PBB menggarisbawahi keyakinan Gereja akan pentingnya lembaga ini. Demikian pula pembentukan perwakilan tetap  Vatikan  untuk  PBB  menegaskan  penilaian  ini.  Menjadi  pertanyaan,  apakah  PBB dalam kondisi dan strukturnya yang sekarang, dapat memenuhi harapan GS sebagaimana diungkapkan  di  atas?  Sambil  menghargai  berbagai  usaha  yang  sudah  dilakukan  dan prestasi  yang  diraih  PBB,  mesti  dikatakan  bahwa  lembaga  ini  belum  mencapai  harapan GS. Demikian pula, dunia belum tiba pada situasi di mana semua orang menolak perang. Kenyataan meningkatnya jumlah perang setelah PD II menjadi bukti bahwa bagi banyak orang,  tidak  hanya  di  negara-negara  berkembang,  perang  masih  dilihat  sebagai  sarana yang ampuh untuk menjamin pelestarian haknya. Padahal sejarah membuktikan berulang kali  bahwa  perang  yang  satu  merupakan  persiapan  bagi  perang  berikut.  Keputusan  satu pemerintahan  untuk  mendukung  secara  militer  dan  mempersenjatai  kubu  yang  satu, merupakan  persiapan  untuk  harus  menghadapinya  kemudian  sebagai  musuh  yang menuntut persenjataan kelompok baru.
Di Indonesia, yang kita hadapi adalah konflik yang disebabkan oleh gerakan pembebasan sejumlah  wilayah  sebagai  akibat  dari  penindasan  yang  dialami.  Kalau  Aceh  sudah menemukan  solusinya  kendati  pasti  tetap  belum  maksimal,  yang  masih  merupakan  soal besar adalah Papua. Dalam kasus yang masih tetap memakan korban nyawa manusia ini, sejumlah  kalangan  dalam  Gereja  Katolik  seperti  JPIC  OFM  dan  Pastor  John  Djonga terlibat  membela  kepentingan  rakyat  Papua.  Lembaga  resmi  Gereja  Katolik  yakni  KWI
43 Charles Moeller, “Die Geschichte”, op.cit ., hlm. 276. Argumen yang disampaikan pada uskup ini adalah: apabila perang secara radikal ditolak, maka  sikap seperti  ini dapat menghalangi sejumlah pemerintahan yang justru melihat perang sebagai cara yang paling tepat untuk melindungi kemaslahatan warga dunia.
44 Rodger Charles dan Drostan Maclaren, op.cit ., hlm. 256-260.
baru berbicara pada tahun 2011 dalam sebuah siaran pers mendesak pemerintah RI untuk mencari solusi damai untuk tanah Papua.
Kedua ,  masalah  perdamaian  internasional  dan  keadilan.  Dalam  GS  Gereja  menegaskan pandangannya  bahwa  perdamaian  adalah  buah  dari  keadilan.  Tidak  ada  perdamaian apabila  tidak  ada  keadilan.  Tantangan  untuk  menciptakan  dan  menjaga  perdamaian adalah  ketidakadilan  struktural  yang  terkandung  di  dalam  sistem  ekonomi,  politik, budaya dan agama. Perjuangan Gereja untuk mengusahakan, menegakkan dan menjamin perdamaian akan selalu bersentuhan dengan struktur-struktur yang menimba keuntungan dan ketidakadilan struktural yang diciptakan.
Salah  satu  jalan  untuk  mengatasi  masalah  ketidakadilan  khusususnya  dalam  kaitan dengan  kesenjangan  kesejahteraan  adalah  pembangunan.  Pembangunan  dilihat  sebagai usaha  sistematis  untuk  meningkatkan  kemampuan  ekonomi  kelompok  yang  miskin  dan terpinggirkan.  Dalam Populorum  Progressio Paulus  VI  mengungkapkan  pandangan bahwa pembangunan adalah nama lain bagi perdamaian. Namun, pembangunan tersebut mesti  sungguh  disertai  aspek  pemerataan,  keadilan  dan  perhatian  terhadap  daya  tahan lingkungan.  Sebab  itu,  perhatian  Gereja  semakin  besar  diberikan  kepada  persoalan- persoalan  ini.  Jika  tidak,  pembangunan  hanya  menghasilkan  ketidakadilan  baru. Advokasi  kepada  masyarakat  miskin  dan  kaum  minoritas  menjadi  pilihan  Gereja  dalam pendekatan  pembangunan.  Dalam  semangat  ini,  Gereja  Indonesia  menyatakan  tekadnya untuk  menjadikan pendampingan para buruh dan migran sebagai  salah  satu  prioritasnya dalam SAGKI 2005.
Ketiga ,  intervensi  politis  Gereja.  Dalam  proses  penyusunan  GS,  tampak  bahwa nasionalitas dapat turut mempengaruhi pandangan para peserta konsili. Para peserta dari USA,  misalnya  mendesak  agar  rumusan  mengenai  perang  dimodifikasi  sehingga  tidak terlampau  membatasi  kemungkinan  intervensi  Amerika. 45 Pengaruh  seperti  ini  masih tampak dalam perjalanan selanjutnya. Ketika pada tahun 1979 para uskup USA memulai proses untuk membuat pernyataan tentang perang, pernyataan yang jauh lebih tajam dan jelas menolak perang, para rekan mereka di  Eropa justru berpikir lain.  Sebab itu, untuk mempertemukan  kedua  kelompok  ini,  Vatikan  mengumpulkan  para  utusan  uskup  USA dan  Eropa  untuk  mendiskusikan  bersama  sikap  Gereja.  Sikap  Gereja-gereja  lokal  mesti dapat melampaui kepentingan negara dan bangsa sendiri dan terarah kepada kepentingan seluruh  umat  manusia.  Alasan  yang  sama  mendorong  Yohanes  Paulus  II  mengundang utusan  para  uskup  Argentina  dan  Inggris  ketika  sedang  berlangsung  perang  Malvinas. 46 Pemikiran yang sama pula mendorong Benediktus XVI untuk menyelenggarakan Sinode Afrika  II  dengan  tema  rekonsiliasi,  keadilan  dan  perdamaian.  Dokumen  final  sinode  ini dipublikasikan  di  bawah  judul: Africae  munus : The  Church  in  Africa  in  Service  to Reconciliation, Justice and Peace (2011).
Partisipasi  Gereja  dalam  perdamaian  menuntutnya  untuk  melampaui  ikatan  emosional kebangsaan.  Betapa  sulitnya  tuntutan  ini  dapat  dilihat  dalam  sikap  dan  keterlibatan Gereja  dalam  perang  antarsuku  dan  negara  di  Afrika  dalam  beberapa  dekade  terakhir. Kita pun dapat mengatakan, ketidaktegasan atau lebih tepat sikap diam Gereja Indonesia berhadapan dengan masalah di Timor Leste, Aceh dan Papua  pun merupakan bukti dari
45 Charles Moeller, “Die Geschichte”, op.cit ., hlm. 276.
46 Joseph Joblin, “Insegnamento sulla Pace della Gaudium et Spes”, dalam Renè Latourelle, (ed.), Vaticano II.  Bilanco  &  Prospettive.  Venticinque  anni  doppo  1962/1987 ,  Assisi:  Cittadella  Editrice  1987,  hlm.  1475- 1478.
jebakan nasionalisme ini. Kita dituntut untuk menjadi Gereja Indonesia, namun ini tidak berarti  kita  membenarkan  segala  tindakan  dan  sikap  negara  dan  pemerintah  yang menindas.  Peringatan  Mangunwijaya  bagi  setiap  orang  Indonesia  yang  dewasa  kiranya berlaku pula untuk Gereja Indonesia, agar kita tidak terjebak dalam pandangan: Right or wrong our country . Gereja dipanggil untuk menjadi nabi, dan itu berarti, mengikuti sang Guru dari Nazaret yang berani mengatakan yang salah itu salah dan yang benar itu benar.

## Penutup
Membaca GS orang mendapat kesan bahwa dokumen ini sangat kaya dan inspiratif. Dan memang dia menginspirasi banyak lembaga dan pribadi untuk mengambil langkah  yang menunjukkan  keberpihakan  dan  keberpijakan  Gereja  dalam  dunia.  Dokumen  ini  pun menjadi  referensi  bagi  banyak  dokumen  pasca  konsili  yang  berbicara  mengenai komitmen  sosial  politik  Gereja.  Jika  kita  melihat  berbagai  praksis  Gereja  dan menghadapkannya pada berbagai dokumen, termasuk dan terutama GS, maka kita mesti mengatakan  bahwa  kita  masih  sangat  jauh  dari  ideal  yang  dituangkan  dalam  berbagai dokumen.  Bukan  mustahil  orang  pun  berpendapat,  kita  tidak  butuhkan  lagi  beragam dokumen. Yang utama adalah praksis. Kendati demikian, justru  saat berhadapan dengan KV  II,  kebutuhan  akan  perumusan  gagasan  dalam  dokumen  menjadi  sangat  penting, sebab  ada  tendensi  di  dalam  Gereja  sendiri  untuk  meredam  semangat  pembaruan  yang dilansirnya.  Karena  itu,  kalau  kita  berbicara  mengenai  gema  dan  dampak  dari  GS,  kita selalu  menunjuk  pada  sejumlah  dokumen  dan  melihat  sejumlah  praksis.  Dan  dapat dikatakan,  kendati  tidak  selalu  mudah,  namun  nafas  GS  masih  tetap  mengembus  dan memotori  banyak  orang  dan  kelompok  di  berbagai  belahan  dunia  untuk  menunjukkan bahwa  “Kegembiraan  dan  harapan,  duka  dan  kecemasan  umat  manusia  pada  masa  ini, teristiwa mereka yang miskin dan terpinggirkan,  adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus”.

## Daftar Rujukan:
Benediktus XVI, Caritas in Veritate , 2009.
Borgman,  Eric.  “Gaudium  et  Spes:  the  Forgotten  Future  of  the  Revolutionary Document”, dalam Concilium 2005.
Hame,  Édoard.  “Fondamenti  Biblico-teologici  dei  Diriti  Umani  Nella  ‘Gaudium  et Spes’”,  dalam  René  Latourelle  (ed.), Vaticano  II.  Bilanco  &  Prospettive. Venticinque anni doppo 1962/1987 , Assisi: Cittadella Editrice 1987.
Hines Mary E. “North America ‘Impulses’ following Vatican II” dalam Concilium 2012 . Joblin Joseph, “Insegnamento sulla Pace della Gaudium et Spes”, dalam Renè Latourelle (ed.), Vaticano  II.  Bilanco  &  Prospettive.  Venticinque  anni  doppo  1962/1987 , Assisi: Cittadella Editrice 1987.
Kleden,  Paul  Budi.  “Radikalitas  yang  Inspiratif:  Membaca  Pakta  Katakombe  Para Uskup”, dalam Berbagi 2/1/2013.
___________.  “Hukuman  Mati.  Antara  Argumen  HAM  dan  KAM”,  dalam  Jurnal Ledalero 5/2/2006.
Legrand,  Hervé.  “Forty  Years  Later:  What  has  become  of  the  Reforms?”  dalam Concilium 2005.
Maier,  Martin.  “Vatican  II:  Inspiration  and  Encouragement  for  the  Church  in  Europe”, dalam Concilium 2012.
Moeller,  Charles.  “Das  Prooemium,  Komentar”,  dalam  Heinrich  Suso  cs  (eds.), Das Zweite Vatikanische Konzil. Dokumente und Kommentare , Freiburg: Herder 1968. ___________. “Die  Geschichte  der  Pastoralkonstitution”,  dalam  Heinrich  Suso  cs  (eds.), Das  Zweite  Vatikanische  Konzil.  Dokumente  und  Kommentare ,  Freiburg:  Herder 1968.
Oscar Beozzo Josè, “Vatican II Fifty Years Later in  Latin America  and the Caribbean”, dalam Concilium 2012.
Pontifical Council for Justice and Peace, Vocation of the Business Leader. A Reflection , Roma: Pontifical Council for Justice and Peace, 2012.
Rodger Charles dan Drostan Maclaren, The Social Teaching of Vatican II. Its Origin and Development , Oxford: Plater Publications, San Fansisco: Ignatius Press 1982. Sobrino John, “The ‘Church of the Poor’ did not Prosper at Vatican II” dalam Concilium 2012.
Sullivan, Francis A. “Development in Teaching Authority Since Vatican II”, dalam Theological Studies 73/2012.
Trisco, R. dan J. Komonchak. “Second Vatican Ecumenical Council. A Synthetic Overview”, dalam SEDOS 43/9/10/2011.
Wilfred  Felix,  “The  Reception  of  Vatican  II  in  a  Multireligous  Continent”,  dalam Concilium 2012.
http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sinodo_indice_en .html. diunduh pada tanggal 21 Januari 2013. http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-reflection-on-vatican-ii-part-1-4 ,  diakses  tanggal 20 Februari 2013.