Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN SYAHBANDAR DALAM KESELAMATAN PELAYARAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI WILAYAH INDONESIA
Yanti Kirana 1 , Basyarudin 2
1,2 STIH Painan Nasional, Serang, Indonesia ykirana02@gmail.com 1 , basyarudin@stih-painan.ac.id 2
Naskah diterima: 05 Sept. 2020; Revisi: 23 Sept. 2020; disetujui: 15 Okt. 2020

## Abstract
Indonesia is the largest archipelagic country in the world which is located on the equator and is located between the continents of Asia and Australia and between the  Pacific  Ocean  and  Indian  Ocean,  therefore  it  is  called  the  Archipelago  In  an archipelago, sea transportation should be excellent, because there are islands that can  only  be  connected.  by  sea  transportation.  However,  in  practice  in  Indonesia, sea  transportation  has  not  been  managed  optimally.  Various  international provisions  have  been  ratified  and  even  the  national  provisions  are  complete, however the implementation of these provisions is still limited to business interests and  ignores  aspects  of  shipping  security  and  safety.  Before  sailing,  the harbormaster officer should check, not just receive a report, before giving a sailing lyric, the harbormaster has a very vital role in realizing safety during the voyage, so he must seriously carry out his duties. Human errors often occur due to weak law  enforcement.  Legal  sanctions  that  are  very  strict  but  are  not  implemented consequently, in other words the sentences imposed do not cause a deterrent effect so that accidents at sea often occur. The research method used in this research is normative juridical research, because this research originates from positive law by looking  at  its  relationship  in  the  application  in  society,  then  the  data  obtained  is analyzed  qualitatively.  Normative  qualitative,  namely  data  obtained  after  being systematically  compiled  and  then  analyzed  qualitatively  and  normatively  in  the form of descriptions, so that conclusions can be drawn to achieve clarity regarding the problems to be examined in this journal.

## Keywords: syahbandar, labor law, shipping
* Alamat korespondensi:
STIH Painan Nasional, Serang, Indonesia E-mail: ykirana02@gmail.com, basyarudin@stih-painan.ac.id
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. LATAR BELAKANG
Pelayaran  merupakan  bagian  dari  sarana  transportasi  laut  sebagaimana  amanat Undang-Undang  No.17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  menjadi  suatu  yang  sangat  strategis bagi  wawasan  nasional  serta  menjadi  sarana  vital  yang  menunjang  tujuan  persatuan  dan kesatuan nasional. 1
Pelayaran  atau  angkutan  laut  merupakan  bagian  dari  transportasi  yang  tidak  dapat dipisahkan  dengan  bagian  dari  sarana  transportasi  lainnya  dengan  kemampuan  untuk menghadapi  perubahan  ke  depan,  mempunyai  karakteristik  karena  mampu  melakukan pengangkutan  secara  massal.  Dapat  menghubungkan  dan  menjangkau  wilayah  satu  dengan yang  lainnya  melalui  perairan,  sehingga  mempunyai  potensi  kuat  untuk  dikembangkan  dan peranannya baik nasional maupun internasional sehingga mampu mendorong dan menunjang pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandat Pancasila  serta  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pelayaran  didalamnya  terdiri  atas  angkutan diperairan,  kepelabuhanan,  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran,  dan  perlindungan lingkungan  maritim,  merupakan  bagian  dari  sistem  transportasi  nasional  yang  harus dikembangkan  potensi  dan  peranannya  untuk  mewujudkan  sistem  transportasi  yang  efektif dan  efisien,  serta  membantu  terciptanya  pola  distribusi  nasional  yang  mantap  dan  dinamis. Pelayaran memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
Berbagai masalah kehidupan tentang pelayaran menjadi latar belakang penulis untuk melakukan  penelitian  dan  kajian  berkaitan  dengan  penyusunan  jurnal.  Hal-hal  krusial  yang menarik untuk dikaji dengan harapan hasil penelitian dapat digunakan atau minimal sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan atau  keputusan  yang  berkaitan  dengan  pelayaran  atau  angkutan  laut  yang  aman.Undang- Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  angkutan  di  perairan,  kepelabuhanan,  keselamatan  dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran  disahkan  pada  tanggal  7 Mei  2008  oleh  Presiden  Dr.  H.  Susilo  Bambang  Yudhoyono  di  Jakarta.  Undang-Undang Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran  diundangkan  pada  tanggal  7  Mei  2008  di  Jakarta oleh Menkumham Andi Mattalatta.
Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran  ditempatkan  pada Lambaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  64.  Penjelasan  Atas  Undang- Undang  Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran  ditempatkan  pada  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. 2
Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran  mengatakan  bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

## II. METODE PENELITIAN
1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka suatu penelitian jurnal tidak lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian atau metodologi penelitian.
Menurut Menurut  Soedjadi,  kata  kunci  sumber  daya  manusia  terletak  pada  kata “daya”  atau  “energi”,  yaitu  kekuatan  yang  melekat  pada  manusia  yang  mempunyai kompetensi untuk membangun. Kualitas Sumber daya manusia umumnya diukur dari tingkat pendidikan, kompentensi, serta skill yang dimiliki. Unsurunsur manajemen ada enam, yaitu man,  money,  method,  machines,  materials,  market atau  dikenal  dengan  “ the  six  M ”.  Dari keenam  unsur  tersebut,  unsur man (manusia)  menjadi  sangat  penting  sehingga  dipelajari secara  tersendiri  dalam  satu  bidang  ilmu  yaitu  dalam  ilmu  Manajemen  Sumber  Daya Manusia. 3
Pentingnya  unsur  man  ini  disebabkan  karena  man-lah  yang  akan  mengatur  unsur- unsur  lainnya  dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi.  Oleh  karena  unsur  manusia dipandang  sangat  bernilai  bagi  sebuah  organisasi,  maka  berkembang  menjadi  suatu  bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan terjemahan dari man power management . 4
Selanjutnya  untuk  memperoleh  bahan-bahan  atau  data-data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini,  maka  penulis  melakukan  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut:

## 1. Metode Pendekatan
Dalam  penelitian  ini,  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif,  karena  penelitian  ini  bersumber  dari  hukum  positif  dengan melihat  keterkaitannya  dalam  penerapan  di  masyarakat,  kemudian  data  yang  diperoleh dianalisis  secara  kualitatif.  Kualitatif  normatif  yaitu  data  yang  diperoleh  setelah  disusun secara  sistematis  untuk  kemudian  dianalis  secara  kualitatif  normatif  dalam  bentuk  uraian, agar  dapat  ditarik  kesimpulan  untuk  dapat  dicapai  kejelasan  mengenai  permasalahan  yang akan diteliti dalam jurnal ini. 5 2. Pengumpulan Data
Sumber  utama  bahan  penelitian  metodologi  berasal  dari  data  Pola-pola  yang  universal  dan berlaku ketat digunakan dalam pendekatan kuantitatif.
3. Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer yang mempunyai otoritas (autoritatif) terdiri dari peraturan tentang pelayaran.
a. Bahan  hukum  sekunder  terdiri  atas  buku-buku  teks  yang  ditulis  oleh  ahli  hukum yang  berpengaruh,  jurnal-jurnal  hukum,  pendapat  para  sarjana,  kasus-kasus  hukum, yurisprudensi,  dan  hasil-hasil  simposium  mutakhir  yang  berkaitan  dengan  politik  hukum pidana, pembaharuan hukum pidana dan undang-undang ketenagakerjaan.
b. Bahan  hukum  tersier  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  kamus hukum dan situs website. 6 4. Metode Penyajian Data
3 Soedjadi, sumber daya manusia , 1993
4 Hasibuan, manajemen  sumber  daya  manusia  atau  disingkat  MSDM  yang  merupakan  terjemahan  dari man power management , 2007
5 Sutrisno Hadi, Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis, dan Disertasi, books.gogle.id, Yokyakarta, diakses pada 9 Februari 2019.
6 Christo Yosafat, Tinjauan Yuridis Dampak Penerapan Asas Cabotage Dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap Jasa Perhubungan laut, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2010, hlm.1.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Data yang telah di peroleh di olah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti kembali data dari hasil jurnal dan di susun secara sistematis dan terperinci untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk jurnal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian Analisis
Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut: 7
a.  Analisis  adalah  penyelidikan  terhadap  suatu  peristiwa  (perbuatan,  karangan  dan sebagainya) untu mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab dan sebagainya). b. Analisis adalah penguraian pokok personal atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut  dan  hubungan  antar  bagian  untuk  mendapatkan  pengertian  yang  tepat  dengan pemahaman secara keseluruhan.
c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) suatu hal dan sebagianya setelah ditelah secara seksama.
d.  Analisis  adalah  proses  pemecahan  masalah  yang  mulai  dengan  hipotesis  (dugaan  dan sebagainya)  sampai  terbukti  kebenarannya  melalui  beberapa  kepastian  (pengamatan, percobaan dan sebagainya).
e.  Analisis  adalah  proses  pemecahan  masalah  melalui  akal  ke  dalam  bagian-bagiannya berdasarkan  metode  yang  kosisten  untuk  mencapai  pengertian  tentang  prinsip-prinsip dasarnya.
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia karangan suharso dan dra. Ana Retnoningsih, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Dalam  kamus  besar  Bahasa  Indoesia  Departemen  Pendidikan  Nasional  menjelaskan  bahwa analisis  adalah  penyelidikan  terhadap  suatu  peristiwa  untuk  mengetahui  keadaan  yang sebenarnya.  Sedangkan  secara  umum  menyebutkan  pengertian  analisis  adalah  penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan 8
a.1  Penjelasan  singkat  Undang–Undang  Undang  Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran mencabut Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran.
Hukum  laut  dalam  arti  luas  mencakup  segala  aspek  penggunaan  atau  pemanfaatan laut  dan  sumber-sumber  yang  terdapat  di  lautan.  Dalam  literatur  hukum  di  negara-negara kontinental  seperti  negeri  Belanda,  hukum  laut  umumnya  diartikan  pula  sebagai  hukum pelayaran  yang  terutama  berfokus  pada  pengaturan  penyelenggaraan  pengangkutan  melalui laut dan hal-hal yang berhubungan dengan itu.
Di negara-negara yang menganut sistem anglo-saksis dikenal istilah hukum maritim sebagai  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berfokus  pada  pengangkutan  melalui  laut  yang berhubungan  dengan  perdagangan  internasional.  Dapatlah  dikatakan  bahwa  hukum perlayaran atau hukum maritim pada hakekatnya merupakan bagian yang khusus dari hukum laut dalam arti yang luas 9
7 Peter Salim dan Yenni Salim, kamus Bahasa Indonesia Kontemporer menjabarkan pengertian analisis, 2000
8 Suharso  dan  dra.  Ana  Retnoningsih, kamus  besar  Bahasa  Indonesia  Departemen  Pendidikan  Nasional karangan, 2005
9 Hussyen Umar, Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa : Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 9.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terdapat beberapa ketentuan  yang  jauh  lebih  jelas  dibandingkan  dengan  undang-undang  sebelumnya,  seperti ruang lingkup berlakunya undangundang yang dirumuskan secara tegas, yaitu berlaku untuk semua  kegiatan  angkutan  di  perairan,  kepelabuhan,  keselamatan,  dan  keamanan  pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia, juga berlaku  bagi kapal asing yang  berlayar  di  pperairan  Indonesia  dan  untuk  semua  kapal  berbendera  Indonesia  yang berada di luar perairan Indonesia (Pasal 4) 10

## A. Peranan Syahbandar dalam kegiatan pelayaran angkutan laut  di Indonesia
Syahbandar  yang  dalam  bahasa  Inggris  nya  disebut  Harbor  Master  adalah  sebuah posisi  yang  sangat  spesial  dalam  industri  maritim  dan  membutuhkan  skill  hebat  serta pengalaman yang cukup. Secara tehnik jika mengacu kepada sejarah awal tentang keberadaan seorang  pemimpin  di  pelabuhan  maka  dia  wajib  menguasai  soal  keselamatan  kapal  dan pelabuhan, lingkungan hidup di daerah pelabuhannya, keamanan kapal dan pelabuhan serta pemahaman  menejemen  pengaturan  kelancaran  keluar  masuk  kapal,  keselamatan  bongkar muat serta hal yang paling krusial soal keamanan dan keselamatan navigasi sebuah kapal.
Undang  Undang  nomor  17  tahun  2008  pada  Bab  XI,  pasal  207  point  1,  2  dan  3 menjelaskan  secara  jelas  fungsi  dan  tanggung  jawab  seorang  Syahbandar  (tetapi  tidak menjelaskan persyaratan kualifikasi) yang berbunyi sebagai berikut:
1)  Syahbandar  melaksanakan  fungsi  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  yang  mencakup pelaksanaan,  pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  angkutan  di  perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuahn
2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar membantu melaksanakan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di pelabuhan sesuai dengan ketenmtuan perundang undangan
3)  Syahbandar  diangkat  oleh  menteri  setelah  memenuhi  persyaratan  kompetensi  dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran
Untuk  memperjelas  arti  dari  melaksanakan  fungsi  keselamatan  dan  keamanan pelayaran  didalam  pasal  (1)  tersebut,  maka  pasal  208  menjelaskan  sebagai berikut:Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki  kewenangan  tertinggi  untuk  menjalankan  dan  melakukan  pengawasan  terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pelayaran diselenggarakan berdasarkan: a. asas manfaat;
b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;
c. asas persaingan sehat;
d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; f. asas kepentingan umum;
g. asas keterpaduan; h. asas tegaknya hukum; i. asas kemandirian; j. asas berwawasan lingkungan hidup; k. asas kedaulatan negara; dan l. asas kebangsaan.
10 Ibid, hlm. 222
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Ruang lingkup berlakunya undang-undang, semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan,  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran,  serta  perlindungan  lingkungan maritim di perairan Indonesia. 11
Pelayaran berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang  Pelayaran  adalah  suatu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  angkutan  di  perairan, kepelabuhanan,  keselamatan  dan  keamanan,  serta  perlindungan  lingkungan  maritim. Maka, tidak heran jika undang-undang tersebut secara pokok-pokok memuat ketentuan- ketentuan  mengenai  berbagai  aspek  pelayaran,  yaitu  kenavigasian,  kepelabuhanan, perkapalan, angkutan, kecelakaan kapal, pencarian dan pertolongan (search and secure), pencegahan  dan  pencemaran  oleh  kapal,  disamping  dimuatnya  ketentuan-ketentuan megenai pembinaan, sumber daya manusia, penyidikan dan ketentuan pidana. 12
Permasalahan  aturan  kelaikan  kapal  juga  menjadi  salah  satu  faktor  penting didalam  kegiatan  pelayaran.  Indonesia  merupakan  negara  dengan  wilayah  laut  yang memiliki  keunikan  tersendiri  sheingga  pada  sektor  perhubungan  laut,  permasalahan kelaikan  kapal  menjadi  hal  yang  penting.  Kondisi  kapal  harus  memenuhi  persyaratan material, konstruksi bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan radio atau elektronika kapal dan dibuktikan dengan sertifikat, tentunya hal ini setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. 13
B. Jenis angkutan di perairan
Pada  bab  v  Angkutan  Perairan  Bagian  Kesatu  tentang  Jenis  Angkutan  di  Perairan, Pasal 6 terdiri atas:
a. angkutan laut;
b. angkutan sungai dan danau; dan
c. angkutan penyeberangan.
Angkutan Laut Paragraf 1 Jenis Angkutan Laut Pasal 7. Angkutan laut terdiri atas: a. angkutan laut dalam negeri;
b. angkutan laut luar negeri; c. angkutan laut khusus; dan d. angkutan laut pelayaran-rakyat.
C. Tanggungjawab Syahbandar
Pelabuhan  pada  hakekatnya  merupakan  suatu  mata  rantai  dalam  penyelenggaraan angkutan ke/dari pedalaman yang menghubungkan berbagai sarana angkutan dengan sarana angkutan laut. Dengan demikian pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai titik terminal tetapi juga  sebagai  pusat  kegiatan  transit.  Jumlah  pelabuhan  yang  demikian  banyak  (kurang  lebih 200 pelabuhan) tersebar di seluruh pelosok nusantara yang begitu luas dalam jarak-jarak yang relatif pendek antara pelabuhan yang satu dengan yang lainnya dengan tingkat fasilitas teknis yang berbeda-beda.
Keselamatan  pelayaran  di  laut  menyangkut  berbagai  kepentingan  umum,  dimana keselamatan  penumpang  serta  segala  harta  bendanya  harus  dapat  dipertanggungjawabkan, maka  diperlukan  pengawasan  dan  pembinaan  bagi  maksud  tersebut  yang  dilakukan  oleh suatu lembagapemeri ntah yang disebut dengan kesyahbandaran yang dipimpin oleh seorang
11 M. Husseyn Umar, Negara Kepulauan Menuuju Negara Maritim (Bab 14: Nenerapa Catatan Atas UU No. 17/2008), Ind-Hilco, Jakarta, 2008, hlm. 220.
12 H.K. Martono, Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 , Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 14-15.
13 Komite  Nasional  Keselamatan  Transportasi,  Laporan  Analisa  Trend  Kecelakaan  Kapal  2003-2008, Departemen Perhubungan Laut, Jakarta, 2008, hlm. 29.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
syahbandar.20  Berdasarkan  pasal  1  butir  (56)  yang  dimaksud  syahbandar  adalah  pejabat pemerintah  di  pelabuhan  yang  diangkat  oleh  Menteri  dan  memiliki  kewenangan  tertinggi untuk  menjalankan  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  dipenuhinya  ketentuan  peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Fungsi, tugas dan kewajiban syahbandar diatur didalam Pasal 207 sampai Pasal 225 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran.  Pasal  207  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  menyatakan  bahwa  “Syahbandar  melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan  hukum  di  bidang  angkutan  di  perairan,  kepelabuhanan,  dan  perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan”.
Dari  rumusan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  fungsi  syahbandar  mencakup keselamatan dan keamaanan pelayaran dimana syahbandarlah yang melakukan pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan termasuk membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan. 14
Adanya  fungsi  syahbandar  dalam  menjaga  keselamatan  dan  keamanan  di  pelabuhan maka syahbandar memiliki tugas-tugas sebagaimana yang dinyatakan didalam Pasal 208 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yakni :
a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan; b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;
c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
d. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal;
f. Mengawasi pemanduan;
g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
h. Mengawasi pengisian bahan bakar;
i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi;
k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
Selain memiliki fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 syahbandar juga memiliki kewenangan sebagaimana yang dirumuskan didalam Pasal 209 yakni :
a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
d. Melakukan pemeriksaan kapal;
e. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
f. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
g. Menahan kapal atas perintah pengadilan; dan h. Melaksanakan sijil awak kapal
Pasal  209  sampai  212  semua  menjelaskan  fungsi  dan  tanggung  jawab  seorang Syahbandar dengan lebih detail dan lebih banyak lagi. Persyaratan kompetensi untuk menjadi
14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
seorang  syahbandar  tidak  dijelaskan  dalam  Undang  Undang,  bahkan  di  aturan  menteri  pun hanya menjelaskan bentuk organisasi dan fungsi serta tanggung jawab seorang syahbandar. Dengan  begitu  banyaknya  tanggung  jawab  yang  diemban  oleh  seorang  Syahbandar,  sangat sulit  memahami  kerena  dalam  Undang-Undang  no.17  tahun  2008  tentang  pelayaran  tidak menyebutkan  syarat  kualifikasi  untuk  posisi  spesial  tersebut.  Bahasa  dan  ilmu  Maritim mempunyai  spesifikasi  khusus,  baik  itu  navigasi,  keselamatan  pelayaran,  memuat  kapal, stabilitas kapal, sampai urusn dokumen kapal dan peluaut yang segudang jumlahnya.Undang Undang no.17 tahun 2008 sudah saatnya direvisi untuk perbaikan kualitas dunia pelayaran di negara maritim ini, aturan mengenai perusahaan pelayaran dan perkapalan masih jelas jelas mengharuskan  seorang  berbasiskan  maritim  untuk  perusahan  pelayaran  dan  juga  untuk pelautnya. Bagaimana mungkin untuk posisi yang bahkan lebih besar lagi tanggung jawabnya tidak diatur dalam undang undang ataupun Peraturan Menteri. ayat (2) dijelaskan lagi :
Dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  di  bidang  keselamatan  dan  keamanan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  207  ayat  (1)  Syahbandar  melaksanakan  tugas  sebagai Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pasal  209  sampai  212  semua  menjelaskan  fungsi  dan  tanggung  jawab  seorang Syahbandar dengan lebih detail dan lebih banyak lagi.

## IV. KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  Syahbandar    dalam    keselamatan  pelayaran  sangat  penting karena  tugas  fungsi  dan  wewenangnya    sangat    strategis.  Pentingnya    tugas    Syahbandar disuatu  pelabuhan    untuk    menunjang    tertibnya  administrasi    pelayaran    dan    keselamatan pelayaran,    maka    tugas    tersebut    harus  didukung    oleh    sumber  daya    manusia    yang mempunyai  disiplin  dan  kecakapan  dibidang  laut  Peralatan    yang  menunjang  juga  sangat dibutuhkan  agar  tugas  dan  fungsi  dari syahbandar dapat maksimal.
Sanksi  pidana  jika  terjadi  tindak  pidana  yang  dilakukan  syahbandar  maka  harus ditempuh  dengan  jalur  hukum  pidana,  diselidiki  dan  diinvestigasi.  Koordinatornya (investigator) harus netral, dia tidak boleh dekat kepada hukum karena nanti akan masuk ke ranah penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Christo  Yosafat, Tinjauan  Yuridis  Dampak  Penerapan  Asas  Cabotage  Dalam UndangUndang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  Terhadap  Jasa Perhubungan laut, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2010, hlm.1. Soedjadi, sumber daya manusia, 1993
Hasibuan, manajemen  sumber  daya  manusia  atau  disingkat  MSDM  yang  merupakan terjemahan dari man power management , 2007
Hussyen  Umar,  Hukum  Maritim  dan  Masalah-Masalah  Pelayaran  di  Indoneisa:  Buku  I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 9.
H.K. Martono, Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 14-15.
M. Husseyn Umar, Negara Kepulauan Menuuju Negara Maritim (Bab 14: Nenerapa Catatan Atas UU No. 17/2008), Ind-Hilco, Jakarta, 2008, hlm. 220.
Peter Salim dan Yenni Salim, kamus Bahasa Indonesia Kontemporer menjabarkan pengertian analisis, 2000
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Suharso dan dra. Ana Retnoningsih, kamus besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan
Nasional karangan, 2005
Sutrisno  Hadi,  Metodologi  Research  untuk  Penulisan  Paper,  Skripsi,  Tesis,  dan  Disertasi, books.gogle.id, Yokyakarta, diakses pada 9 Februari 2019.

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Laporan Analisa Trend Kecelakaan Kapal 2003- 2008, Departemen Perhubungan Laut, Jakarta, 2008, hlm. 29.

## INTERNET
Pusjianmar, konsep Negara Maritime dan Ketahanan Nasinal, http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/chaptep%201.pdf:jsessionid=3FE819 D6B 84CB3B609B872F58D0E951B?sequence=5, diakses pada 9 Februari 2019