## JAMINAN KEPASTIAN HUKUM YANG TERKANDUNG DALAM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
Rahmat Ramadhani
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail: dhanilla1980@gmail.com

## Abstract
The product of the land registration process is a certificate of title granted to the right holder. The certificate according to Government Regulation No. 24 of 1997  is  in  the  form  of  one  sheet  of  documents  containing  information  about  the juridical data and physical data required on a parcel of registered land. Although the certificate of land rights is referred to as the strongest evidence but in reality the  certificate  of  land  rights  has  not  fully  guaranteed  legal  certainty. This  is because the law still opens  loopholes for  other legal  subjects  to  question  it both personally and in groups within the judiciary. In order to ensure legal certainty of a right to land for the right holder, the certificate of land rights must be tested in three aspects: relating to; Legal Certainty of Object, Legal Certainty of Status of Rights and Legal Certainty on Subject.
Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Jaminan Kepastian Hukum, Sertipikat

## A. Latar Belakang
Dalam rangka menuju terciptanya kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah maka diperlukan pondasi hukum  yang kuat. Pondasi hukum terkait dengan masalah  keagrariaan  di  Indonesia  secara  umum  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  lebih dikenal  dengan  sebutan  Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA).  Istilah  agraria menurut  UUPA  memiliki  pengertian  tidak  hanya  sebatas  tanah,  melainkan  juga meliputi  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya.  Bahkan menurut Boedi Harsono (2007: 34-35), ruang angkasa juga termasuk di dalamnya, dimana  di  atas  bumi  dan  air  mengandung  tenaga  dan  unsur-unsur  yang  dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan mengembangkan kesuburuan bumi, air serta kekayaan alam dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut.
Lebih  lanjut,  produk  ( output )  dari  suatu  proses  pendaftaran  tanah  adalah sertipikat  tanda  bukti  hak  yang  diberikan  kepada  pemegang  haknya.  Sertipikat
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya  disingkat  PP  No.  24  Tahun  1997)  adalah  berupa  satu  lembar dokumen  yang  memuat  informasi  tentang  data  yuridis  dan  data  fisik  yang diperlukan terhadap suatu bidang tanah yang didaftarkan haknya.
Sertipikat  juga  sering  diartikan  sebagai  gabungan  antara  Surat  Ukur (lembaran  yang memuat  data obyek bidang tanah) dengan buku tanah (lembaran yang  memuat  data  subyek  yang  menguasai  bidang  tanah  serta  data  yang menerangkan  aspek  yuridis  bidang  tanahnya)  yang  telah  di  tandatangani  serta  di cap  oleh  pejabat  yang  berwenang  (Badan  Pertanahan  Nasional)  yang  kemudian dijilid dan dijahit serta diberi segel lambang burung Garuda Pancasila.
Sertipikat hak atas tanah merupakan benang merah yang menghubungkan antara  kepastian  hukum,  bidang  tanah  dan  pemegang  hak.  Lebih  jauh,  meskipun Pasal  19  ayat  (2)  huruf  (c)  PP  No.  24  Tahun  1997  menegaskan  bahwa: ”Pemberian surat-surat tanda bukti hak (sertipikat) yang berlaku sebagai alat bukti yang  kuat”,  tetapi  hal  yang  ditegaskan  dalam  pasal  tersebut  belum  menjamin sepenuhnya  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah., karena  sistem  pendaftaran  tanah  Indonesia  yang  menganut  sistem  stelsel  negatif bertendensi  positif,  artinya  segala  apa  yang  tercantum  dalam  buku  tanah  dan Sertipikat  hak  atas  tanah  berlaku  sebagai  tanda  bukti  yang  kuat  sampai  dapat dibuktikan suatu keadaan sebaliknya  yang  tidak  benar  (Adrian Sutedi, 2012:  vi). Di sisi lain, pembuktian ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud dalam sistem pendaftaran stelsel negarif bertendensi positif memiliki batasan waktu bagi pihak lain  yang  berkeberatan  atas  suatu  hak  yang  dipegang  oleh  pemegang  hak  atas tanah.
Batasan  waktu  tersebut  dijabarkan  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  PP  No.  24 Tahun 1997, yang menentukan bahwa:
Dalam hal  atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan  sertipikat  secara sah atas  nama  orang  atau  badan  hukum  yang  memperoleh  tanah  tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa  mempunyai  hak  atas  tanah  itu  tidak  dapat  lagi  menuntut pelaksanaan  hak  tersebut  apabila  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak diterbitkannya  sertipikat  itu  tidak  mengajukan  keberatan  secara  tertulis kepada  pemegang  sertipikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
Kemungkinan  munculnya  masalah  pertanahan  bukan  hanya  terhadap bidang-bidang  tanah  yang  belum  terdaftar  saja,  bahkan  yang  sudah  terdaftar (bersertipikat)  pun  masih  menyimpan  masalah  apalagi  yang  belum  atau  tidak didaftar  (Muhammad  Yamin  Lubis  dan  Abdul  Rahim  Lubis,  2012:  7).  Artinya, sertipikat  hak  atas  bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar  juga  memungkinkan  masih menyimpan  segudang  masalah  baik  menyangkut  pihak  lain  (subyek  hak  lain) maupun  menyangkut  subyek  pemegang  hak  sebagaimana  yang  tercantum  dalam sertipikat hak atas tanah (dirinya sendiri).
Masalah  ketidakpastian  hukum  sertipikat  hak  atas  tanah  menyangkut subyek  hak  lain  (pihak  lain)  dapat  berupa  klaim  pihak  lain  menyangkut penguasaan  bidang  tanah  yang  tumpang  tindih,  sertipikat  ganda,  dan  sengketa- sengketa  lain  yang  mengandung  aspek-aspek  sosial  praktis  dan  bersifat  strategis (Rusmadi  Murod,  1991:  23),  sedangkan  persoalan  yang  menyangkut  antara  diri pemegang  hak  dengan  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  dipegangnya  (dirinya sendiri),  yaitu  kerap  ditemukannya  perbedaan  indentitas  subyek  pemegang  hak yang tidak sesuai antara yang tertulis di buku tanah atau sertipikat hak atas tanah dengan  identitas  bukti  diri  yang  asli  (KTP  untuk  orang  perorangan,  Akta Pendirian untuk badan hukum, dan lain sebaginya).
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  jaminan  kepastian  hukum terhadap  sertipikat  hak  atas  tanah  menjadi  penting  untuk  dibahas.  Pembahasan dimaksud  tentunya  wajib  dilakukan  secara  komprehensif  guna  mengetahui bagian-bagian yang dijamin kepastian hukumnya oleh kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia yang terbungkus rapi dalam sebuah sertipikat hak atas tanah.

## B. Metode Penelitian
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  ( legal  research ).  Istanto  (2007:  29)  mengatakan  penelitian hukum  adalah  penelitian  yang  diterapkan  atau  diberlakukan  khusus  pada  ilmu hukum.  Marzuki  (2005:  35)  mengatakan  penelitian  hukum  adalah  suatu  proses
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.
Berangkat  dari  pemahaman  tersebut,  maka  penelitian  ini  termasuk  ke dalam  penelitian  hukum  guna  mencari  jawaban  persoalan  jaminan  kepastian hukum yang terkandung di dalam sertipikat hak atas tanah, penelitian ini termasuk ke  dalam  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  doktrinal  yang  condong  bersifat kualitatif berdasarkan data sekunder (Supranto, 2003: 2).
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian pustaka ( library research ) . Library research berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini  mencakup  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi  produk  hukum  yang  menjadi  bahan  kajian  dan  produk  hukum  sebagai alat  kritiknya.  Bahan  hukum  sekunder  meliputi  penjelasan  bahan  hukum  primer berupa  doktrin  para  ahli  yang  ditemukan  dalam  buku,  jurnal,  dan website . Sementara  itu,  Cohen  sebagaimana  dikutip  Marzuki  (2005:  93) . mengatakan dalam  penelitian  hukum  ( legal  research )  terdapat  beberapa  pendekatan  yang digunakan,  yaitu: statute  approach,  conceptual  approach,  analitycal  approach, comparative  approach,  hystorical  approach,  philosophical  approach, dan case approach.
Merujuk  pada  pendekatan-pendekatan  tersebut,  penulis  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  (s tatute  approach ),  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ), pendekatan sejarah ( hystorical approach ), dan pendekatan filosofis  ( philosophical  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  digunakan untuk melihat permasalahan jaminan kepastian hukum yang terkandung di dalam sertipikat  hak  atas  tanah  yang  diatur  dalam  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997.
Pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  melihat  konsepsi  jaminan kepastian  hukum  yang  terkandung  di  dalam  sertipikat  hak  atas  tanah  dan  negara hukum,  sedangkan  pendekatan  sejarah  dipergunakan  dengan  melihat  sejarah pembentukan  undang-undang  keagrarian  di  Indonesia.  Pendekatan  filosofis
digunakan  untuk  melihat  makna  esensial  jaminan  kepastian  hukum  agar  sejalan dengan  filosofi  jaminan  keamanan  yang  diberikan  oleh  negara.  Melalui pendekatan-pendekatan  tersebut,  maka  perkembangan  pemaknaan  jaminan kepastian  hukum  yang  terkandung  di  dalam  sertipikat  hak  atas  tanah  dianalisis secara  deskriptif  kualitatif  agar  dapat  sampai  pada  kesimpulan  akhir  yang  akan menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian

## C. Hasil Penelitian dan Analis
1. Konsepsi kepastian hukum hak atas tanah
Untuk membidik denotasi kata kepastian hukum maka sudah barang tentu harus  terlebih  dahulu  mengetahui  arti  kata  dari  kepastian  hukum  itu  sendiri. Kepastian hukum terdiri dari dua suku kata yaitu; kepastian dan hukum. Kepastian adalah  suatu  perihal  (keadaan)  yang  pasti,  ketentuan  atau  ketetapan  (Cst  Kansil, Christine  St.  Kansil,  Etc.,  2009:  385),  sedangkan  hukum  menurut  Sudikno Mertokusumo  dalam  H.  Salim  Hs. (2010:  24)  adalah:  “kumpulan  peraturan- peraturan  atau  kaidah-kaidah  dalam  suatu  kehidupan  bersama,  keseluruhan peraturan  tentang  tingkah  laku  yang  berlaku  dalam  suatu  kehidupan  bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi”.
Melihat  dua  pengertian  di  atas  maka  kepastian  hukum  dapat  diartikan sebagai  sebuah  keadaan  yang  pasti  dan  sesuai  dengan  ketetepan  serta  ketentuan dari  tujuan  dibentuknya  suatu  hukum.  Kepastian  hukum  erat  kaitannya  dengan rasa aman dan nyaman, sebab hakikat dari kepastian hukum adalah menimbulkan kepastian terhadap segala sesuatu yang menyangkut keraguan, ketidakpastian dan rasa ketakutan yang bersifat manusiawi. Lebih jauh lagi, kajian tentang kepastian hukum  erat  kaitanya  dengan  kajian  suatu  keabsahan.  Kaadaan  yang  pasti  dinilai sebuah  keadaan  yang  sah  menurut  peraturan  peundang-undangan  baik  secara formil maupun materil.
Konsepsi  kepastian  hukum  menurut  Gustav  Radbruch,  dapat  dilihat  dari dua aspek (Surabaya Pagi, http://www.surabayapagi.com), yaitu:
a. Kepastian hukum oleh karena hukum; dimana pandangan ini memberi batasan bahwa  hukum  yang  berhasil  menjamin  banyak  kepastian  hukum  dalam
masyarakat  adalah  hukum  yang  berguna,  oleh  karenanya  hokum  bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.
b. Kepastian hukum dalam atau dari hukum; yaitu kepastian hukum oleh karena hukum,  dimana hal  ini  tercapai,  apabila hukum  tersebut  sebanyak-banyaknya undang-undang.  Dalam  undang-undang  tersebut  tidak  terdapat  ketentuan- ketentuan  yang  bertentangan  (undang-undang  berdasarkan  suatu  sistem  yang logis  dan  praktis).  Undang-undang  dibuat  berdasarkan rechtswerkelijkheid (keadaan  hukum  yang  sungguh-sungguh)  dan  dalam  undang-undang  tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.
Pada  kenyataanya  apabila  kepastian  hukum  dikaitkan  dengan  keadilan hukum,  maka  akan  kerap  kali  tidak  sejalan  satu  sama  lain.  Adapun  hal  ini dikarenakan  di  satu  sisi  tidak  jarang  kepastian  hukum  mengabaikan  prinsip- prinsip  keadilan  hukum,  sebaliknya  tidak  jarang  pula  keadilan  hukum  menga- baikan  prinsip-prinsip  kepastian  hukum.  Apabila  dalam  praktiknya  terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir  dari  hati  nurani  pemberi  keadilan,  sedangkan  kepastian  hukum  lahir  dari suatu yang konkrit.
Berkaitan dengan teori kepastian hukum  sebagaimana dikemukan di  atas, Muchtar Wahid  (2008:  115), merangkai  kerangka  pemikiran mengenai  kepastian hukum hak atas tanah ditentukan oleh berfungsinya 3 (tiga) hal, yaitu:
a. Substansi  Hukum,  terdiri  dari  tujuan,  sistem  dan  tata  laksana  pendaftaran tanah;
b. Struktur Hukum, terdiri dari aparat pertanahan dan lembaga penguji kepastian hukum, bahkan juga lembaga pemerintah terkait;
c. Kultur hukum, terdiri dari kesadaran hukum masyarakat dan realitas sosial .
Untuk  memaparkan  posisi  masing-masing  faktor  yang  menentukan  kepastian hukum  hak  atas  tanah,  lebih  lanjut  dapat  digambarkan  secara  garis  besar  dalam skema teoritis berikut:

## PENDAFTARAN
HAK ATAS TANAH Substansi Hukum • Tujuan Pendaftaran Tanah
• Sistem Negatif
• Tata Laksana Pendaftaran Tanah Sturktur Hukum • Aparat Pertanahan • Lembaga Penguji Kultur Hukum • Kesadaran Hukum • Realisasi Sosial KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH Substansi Hukum • Tujuan Pendaftaran Tanah
• Sistem Negatif
• Tata Laksana Pendaftaran Tanah Sturktur Hukum • Aparat Pertanahan • Lembaga Penguji Kultur Hukum • Kesadaran Hukum • Realisasi Sosial KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH Gambar 1 Skema Teoritis Pengaruh Faktor-faktor terhadap
Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
Dalam  kajian  secara  sosiologis  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  ada  dua bagian  yang  perlu  ditelaah,  yakni;  bagian  pertama  meyangkut  proses  penerbitan sertipikat  hak  atas  tanah  oleh  institusi  BPN  RI  dan  bagian  kedua  adalah menyangkut  lembaga  peradilan  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  penyaring  yang oleh  para  pakar  disebut  dengan  kutub  pengaman  (Muchtar  Wahid,  2008:  115). Lebih  jauh  lagi,  proses  penerbitan  sertipikat  hak  atas  tanah  menurut  Muchtar Wahid  merupakan  hasil  dari  berfungsinya  substansi  hukum,  sturktur  hukum  dan kultur  hukum.  Substansi  hukum  dalam  hal  ini  meliputi  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  kebijakan,  sistem  dan  tujuan pendaftaran  tanah  dan  tata  laksananya.  Sedangkan  struktur  hukum  mencakup keadaan institusi dan aparat pelaksana kegiatan pendaftaran tanah (BPN RI).
Sertipikat  hak  atas  tanah  yang  diterbitkan  pada  kenyataannya  masih mengandung kelemahan menyangkut kepastian hukum atas hak nya karena masih dapat  dipermasalahkan  oleh  subyek  hukum  lain  baik  secara  personal  maupun berkelompok (masyarakat) di lembaga peradilan. Oleh karenanya untuk sertipikat hak  atas  tanah  yang  demikian,  baru  dapat  dikatakan  memiliki  kekuatan  hukum pasti setelah memperoleh putusan hakim.
Adapun kultur hukum dalam masyarakat  yang meliputi kesadaran hukum masyarakat dan realitas sosial berpengaruh dalam proses penerbitan sertipikat hak
atas  tanah  dan  proses  pengujian  kepastian  hukum  di  lembaga  peradilan.  Dalam proses  penerbitan  sertipikat  hak  atas  tanah,  kultur  hukum  masyarakat  berperan dalam memberikan keterangan tentang kebenaran data fisik dan data  yuridis atas tanah.  Kultur  hukum  masyarakat  juga  berperan  dalam  proses  peradilan  yang merupakan lembaga penguji atas kebenaran keterangan masyarakat tersebut yang diberikan pada awal proses penerbitan sertipikat hak atas tanah.
Ketiga  faktor  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Muchtar  wahid  di  atas, yakni:  subtansi  hukum,  struktur  hukum  dan  kultur  hukum,  secara  teoritis  akan memainkan peranannya  masing-masing dalam proses  Penetapan Hak, Penerbitan Buku  Tanah  dan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah,  yang  merupakan  produk  hukum pendaftaran tanah.
Kadar kepastian hukum sertipikat sebagai tanda bukti hak yang kuat, tidak hanya  ditentukan  oleh  terpenuhinya  aturan  hukum  secara  formil,  tetapi  lebih penting  adalah  sejauhmana  penerapan  aturan-aturan  secara  benar  sehingga substansi  hukum  terpenuhi  (Muchtar  Wahid,  2008:  117).  Oleh  karena  itu  alur proses permohonan dan perekaman data fisik dan yuridis, serta subyek hak harus dilaksanakan  secara  seksama  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran tanah yang berlaku.
Merujuk  pada  PP  No.  24  Tahun  1997,  Muchtar  Wahid  (2008:  126-127) menekankan  dua  hal  pokok  tentang  tujuan  atau  hakikat  pendaftaran  tanah  yang subtansinya menjamin kepastian hukum, yakni:
a. Kelompok  teknis;  menekankan  pada  segi-segi  teknis  operasional,  mengenai faktor kepastian obyek yang meliputi luas, letak dan batas-batas tanah.
b. Kelompok  yuridis;  terletak  pada  segi-segi  yang  bersifat  legalitas  tanah, mengenai faktor kepastian status hukum bidang tanah yang terdaftar, asal-usul pemilikan  dan  cara  perolehan  tanah,  serta  faktor  kepastian  subyek  hak  yang meliputi  identitas,  domisili  kewarganegaraan,  dan  pihak  lain  serta  beban- beban yang membebaninya.
Ada  dua  informasi  yang  dituangkan  dalam  sertipikat:  pertama,  data  fisik yang menurut Pasal 1 angka 6 PP No. 24 Tahun 1997 adalah keterangan mengenai letak,  batas  dan  luas  bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun  yang  didaftar  serta
keterangan mengenai bangunan atau bagian bangunan di atasnya, dan kedua, data yuridis, yang menurut Pasal 1 angka 7 PP No. 24 Tahun 1997 adalah keterangan mengenai  status  hukum  bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun  yang  didaftar, tentang  pemegang  haknya  dan  pihak-pihak  lain,  serta  beban-beban  lain  yang membebaninya.
Kedua  informasi  data  di  atas  yang  dituangkan  dalam  sertipikat  adalah merupakan  cuplikan  atau  salinan  dari  buku  tanah.  Buku  tanah  menurut  Pasal  1 angka  19  PP  No.  24  Tahun  1997  adalah  dokumen  dalam  bentuk  daftar  yang memuat data fisik dan data yuridis suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya, sehingga dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah dalam  kegiatan pendaftaran  tanah  bertujuan  agar  pemegang  hak  dengan  mudah  dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak (Urip Santoso, 2013: 261).
2. Jaminan kepastian hukum dalam sertipikat hak atas tanah.
Pendaftaran  tanah  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  hak  atas tanah. Penegasan akan hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 19 ayat (1) UUPA jo . Pasal 3 huruf (a) PP No. 24 Tahun 1997 yang pada intinya tujuan dari pendaftaran tanah  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum kepada  pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah.  Dalam  rangka  mencapai  tujuan pedaftaran  tanah  tersebut  di  atas,  maka  akhir  dari  proses  pendaftaran  tanah menghasilkan  sertipikat  hak  atas  tanah  sebagai  produk  pendaftaran  tanah sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA jo .  Pasal  4  ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.
Muchtar Wahid (2008: 127), menjabarkan tentang kontruksi hukum yang ingin  dibangun  oleh  PP  No.  24  Tahun  1997  yaitu  untuk  menjamin  adanya kepastian hukum dalam penerbitan suatu sertipikat hak atas tanah  yaitu meliputi; kepastian  obyek,  kepastian  hak  dan  kepastian  subyek,  yang  dapat  dijabarkan sebagai berikut:
a. Kepastian hukum obyek hak
Penetapan letak tepat bidang tanah merupakan salah satu  yang sangat menentukan  nilai  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  yang  terdaftar.  Kepastian obyek hak ini meliputi letak dan batas-batas bidang tanah yang dilekati suatu
hak  di  atasnya.  Terkait  dengan  kepentingan  tersebut  tersedianya  Peta  Dasar Pendaftaran Tanah sangat  diperlukan, terutama untuk  memastikan letak tepat sebidang tanah yang sudah dilekati suatu hak, serta keberadaan bidang-bidang tanah lainnya, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat dilakukannya rekonstruksi ulang untuk menghidari kemungkinan munculnya sengketa di kemudian hari, baik  yang  berkaitan  dengan  letak,  luas  maupun  batas.  Oleh  karenanya  untuk memenuhi  prinsip  kehati-hatian,  maka  pengukuran  dan  penetapan  batas bidang  tanah  harus  disertai  dengan  persetujuan  oleh  tetangga  atau  sepadan batas bidang tanah tersebut ( contradictoire dilimitatie ).
Kendala  yang  kerap  dihadapi  dalam  pelaksanaan  pengukuran  bidang tanah  pada  umumnya  adalah  sulitnya  menghadirkan  para  pemilik  tanah  yang bersebalahan  atau  berbatasan  dengan  obyek  tanah  yang  akan  dimohonkan haknya,  terutama  dalam  kegiatan  pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara sporadik  ataupun  secara  missal  (misalkan  dalam  kegiatan  PRONA),  dimana pemohon dan pemilik tanah yang berbatasan sulit untuk dihadirkan pada saat dilakukannya  pengukuran  bidang  dan  hanya  memasrahkan  segala  urusan kepada  perangkat  desa/kelurahan  sebagai  panitia  pelaksana  di  tingkat  desa/ kelurahan.
Selain  itu,  terkadang  pemohon  tidak  mengetahui  secara  pasti  batas bidang tanah yang benar, sehingga pelaksanaan penandatangan veldwerk atau gambar ukur (GU) bidang tanah sulit mendapatkan data yang pasti dan sering kali dilakukan dengan tidak sebagaimana mestinya. Dan hal ini sudah barang tentu akan berpengaruh kepada berkurangnya substansi kepastian hukum akan obyek  hak  dimaksud  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  letak  dan  batas- batas bidang tanah serta berpotensi akan munculnya sengketa batas.
Oleh sebab itu, pemasangan tanda batas merupakan suatu sarat mutlak sebelum  dilakukannya  pengukuran  bidang  tanah.  Hal  tersebut  merupakan perintah  undang-undang  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  17  PP  No.  24 Tahun 1997, yaitu:
Ayat (1): Untuk  memperoleh  data  fisik  yang  diperlukan  bagi  pendaftaran tanah,  bidang-bidang  tanah  yang  akan  dipetakan  diukur,  setelah ditetapkan  letaknya,  batas-batasnya  dan  menurut  keperluannya ditempatkan  tanda-tanda  batas  di  setiap  sudut  bidang  tanah  yang bersangkutan.
Ayat (2):   Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik  dan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  diupayakan penataan  batas  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  yang  ber- kepentingan.
Ayat  (3):  Penempatan  tanda-tanda  batas  termasuk  pemeliharaannya,  wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
Ayat (4):   Bentuk,  ukuran,  dan  teknis  penempatan  tanda  batas  di-tetapkan oleh Menteri.
Petunjuk lebih lanjut mengenai bentuk patok tanda batas sebagaimana dimaksud  di  atas  diatur  lebih  lanjut  pada  Pasal  22  PMNA/Ka.BPN  No.  3 Tahun  1997,  sedangkan  untuk  batas  sudut  bidang-bidang  tanah  yang  sudah jelas  letaknya  karena  ditandai  oleh  benda-benda  yang  terpasang  secara  tetap seperti pagar beton, pagar tembok atau tugu/patok penguat pagar kawat, tidak harus  dipasang  tanda  batas  ( vide )  Pasal  21  ayat  (2)  PMNA/Ka.BPN  No.  3 Tahun 1997).
Pemasangan  patok  tanda  batas  serta  persetujuan  sepadan  batas  tanah sebelah  menyebelah  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  proses pengukuran  bidang  tanah  untuk  menghasilkan  peta  bidang  dan  peta  dasar pendaftaran  tanah  dengan  kualitas  substansi  kepastian  hukum  yang  baik. Kebutuhan  peta  pendaftaran  tanah  yang  lengkap  sangat  penting  karena  peta tersebut memuat secara jelas titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis yang  meliputi  letak,  bentuk  dan  batas-batas  pemilikan  setiap  bidang  tanah dalam suatu wilayah sehingga dapat menghindari tumpang tindih suatu lokasi bidang tanah (Muchtar Wahid, 2008: 115).
Sesuai dengan ketentuan  yang berlaku, semula pengukuran kadasteral untuk  memperoleh  peta  pendaftaran  tanah  dilakukan  desa  demi  desa.  Hal
tersebut  dilakukan  dengan  maksud  agar  setiap  bidang  tanah  memperoleh kepastian  letak  tepat,  tetapi  karena  berbagai  kendala  pelaksanaannya  belum dapat diselenggarakan sebagaimana yang diharapakan. Selama berlakunya PP No.  10  Tahun  1961,  pengukuran  desa  demi  desa  dilaksanakan  dengan  hasil masih sangat terbatas, dan setelah berlakunya PP NO. 24 Tahun 1997, dengan berbagai  keterbatasan  maka  untuk  memperoleh  peta  dasar  pendaftaran  tanah dilakukan  tidak  lagi  mengacu  pada  pengukuran  desa  demi  desa,  melainkan dalam  kegiatan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  (Muchtar  Wahid,  2008: 129).
b. Kepastian hukum status tanah
Kajian  terhadap  status  hukum  suatu  hak  atas  tanah  penting  dilakukan untuk menggali tentang jaminan kepastian hukum terhadap sertipikat hak atas tanah  yang  akan  diterbitkan.  Ada  berbagai  macam  status  hukum  atas  tanah yang  masing-masing  status  tersebut  mengandung  hak  dan  kewajiban  kepada pihak yang mempunyainya (Muchtar Wahid, 2008: 130).
Ragam  status  tanah  sendiri  seperti  di  antaranya;  Tanah  Hak  Milik Adat,  Tanah  Swapraja  dan  Bekas  Swapraja  dan  Tanah  Negara.  Terhadap tanah-tanah  yang  memiliki  status  demikian  berdasarkan  UUPA  dapat  diberi- kan  haknya,  tetapi  untuk  dapat  memberikan  jaminan  kepastian  hukum,  maka pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap status tanah tersebut secara materil harus sesuai dengan tata laksana pendaftaran tanah sebagaimana mestinya.
Selain  status  tanah  tersebut  di  atas,  masih  terdapat  beberapa  status tanah  yang  lainnya  yang  mendapat  catatan  khusus  dalam  pendaftaran  tanah khususnya pendaftaran tanah pertama kali dalam rangka penerbitan sertipikat. Catatan  khusus  dimaksud  adalah  merupakan  tanah-tanah  yang  pemanfaatan dan penggunaanya tidak bertentangan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun  Daerah  setempat  yang  diatur  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.  Bahkan  ada  beberapa  zona  tanah  yang  tidak  dapat  dilekati  suatu hak  atau  diberikan  haknya  kepada  subyek  hukum  dan  merupakan  daerah terlarang untuk diterbitkan sertipikatnya. Seperti tanah-tanah yang termasuk di
dalam kawasan lindung, contohnya tanah-tanah yang masuk ke dalam spadan sungai, jalan, laut dan lain sebagainya.
Dalam  penerbitan  sertipikat  hak  atas  tanah  harus  disesuaikan  dengan status  tanah  yang melekat  sebelumnya, itu berarti  jika sertipikat  hak diterbit- kan di atas tanah yang secara substansi status tanahnya merupakan tanah yang tidak  boleh  dilekati  oleh  suatu  hak  menurut  hukum,  maka  hal  demikian  dari aspek hukum publik sertipikat dimaksud dikatakan sebagai sebuah keputusan tata  usaha  negara  yang  cacat  materil.  Hal  itu  berarti  pula  bahwa  sertipikat dimaksud  mengandung  cacat  hukum  sehingga  terhadap  sertipikat  dimaksud tidak akan menjamin adanya kepastian hukum.
c. Kepastian hukum subyek hak
Pembahasan  seputar  masalah  pertanahan  memang  seakan  tidak  ada habisnya, hal tersebut sejalan dengan bertambahnya populasi manusia sebagai subjek  hukum  yang  mendongkrak  angka  kebutuhan  akan  tanah  dan  peman- faatannya,  tetapi  berbanding  terbalik  dengan  jumlah  ketersediaan  tanah  yang cenderung bersifat statis (Rahmat Ramadhani, 2012: 4).
Terwujudnya suatu jaminan kepastian hukum sertipikat hak atas tanah juga  dipengaruhi  oleh  kepastian  akan  subyek  hukum  sebagai  pemegang  hak atas tanah (subjek hak), sebab dari kajian kepastian subyek hak ini setidaknya akan  menjawab  tentang  siapa  yang  berhak.  Menurut  Muchtar  Wahid  (2008: 135) kepastian subyek adalah:
Kepastian mengenai siapa yang mempunyai, diperlukan untuk menge- tahui  dengan  siapa  yang  berhubungan  untuk  dapat  melakukan perbuatan hukum secara sah, mengenai ada atau tidaknya hak-hak dan kepentingan  pihak  ketiga,  serta  untuk  mengetahui  perlu  atau  tidaknya diadakan  tindakan-tindakan  untuk  menjamin  penguasaan  dan  peng- gunaan tanah yang bersangkutan secara efektif dan aman.
Tekait  dengan  hal  tersebut,  penelitian  akan  riwayat  penguasaan  tanah juga  merupakan  suatu  kegiatan  yang  sangat  penting  strategis  dan  hasilnya merupakan faktor penentu kebenaran aspek yuridis dalam penerbitan sertipikat hak  atas  tanah.  Penelitian  terhadap  riwayat  penguasaan  tanah  ini  setidaknya dituntut  untuk  dapat  menemukan  informasi  tentang  proses  penguasaan  dan peralihan-peralihannya  termasuk  pihak-pihak  yang  menguasai  tanah  sebelum
tanah  dikuasai  pemohon.  Dengan  arti  kata  lain,  kepastian  subyek  hak merupakan  upaya  untuk  membuktikan  kebenaran  hak  yang  dimohonkan dilakukan  dengan  cara  menelaah  riwayat  penguasaan/pemilikan  tanah  secara runtut  dari  awal  sampai  dengan  dikuasai/dimiliki  oleh  si  pemohon  hak termasuk  proses  perolehan  haknya  (baik  penguasaan  langsung  maupun peralihan  atau  pemindahan  hak).  Telaah  akan  hal  tersebut  ditujukan  untuk menemukan  adanya  itikad  baik  atau  sebaliknya  dari  pemohon  dan  hal  ini sudah  barang  tentu  juga  berefek  pada  penentuan  kadar  kepastian  hukum sertipikat hak atas tanah.
Kepastian subyek memiliki perananan penting dalam mendudukan dan menunjukan  siapa  yang  berhak  atau  tidak  dalam  penguasaan,  pemilikan  dan pemanfaatan suatu bidang tanah. Sehingga untuk melihat secara detail tentang kepastian  subyek  hak  ini,  maka  unsur-unsur  yang  penting  untuk  diteliti  ada berkaitan dengan identitas subyek, domisili,  pekerjaan, kewarganegaraan dan lain sebagainya.
Berdasarkan  UUPA,  ada  4  sebab  lahirnya  tanah  hak  yaitu;  tanah  hak yang  lahir  karena  hukum  adat,  tanah  hak  yang  lahir  karena  penetapan pemerintah,  tanah  hak  yang  lahir  karena  undang-undang  dan  tanah  hak  yang lahir  karena  pemberian  (Urip  Santoso,  2013 : 54-58),  sedangkan  pihak  yang dapat  ditunjuk  sebagai  subjek  hak  untuk  memiliki  atau  menguasi  tanah  hak, adalah (Urip Santoso, 2015: 218):
1) Perseorangan  ( Naturlijk  Person ):  baik  individu  maupun  sekelompok individu  secara  bersama-sama  berkewarganegaraan  Indonesia  maupun berkewarganegaraan asing yang berkedudukan di Indonesia.
2) Badan  hukum  ( Recht  Person ):  meliputi  Lembaga  Negara,  Kementerian, Lembaga  Pemerintah  Non-Kementrian,  Badan  Otorita,  Pemerintah Provinsi,  Pemerintah  Kabupaten/Kota,  Pemerintah  Desa,  Badan  Usaha Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  Badan  Keagamaan,  Badan Sosial,  Badan  Hukum  Asing  yang  mempunyai  Perwakilan  di  Indonesia, Perwakilan  Negara  Asing,  Perwakilan  Badan  Internasional,  Perseroan Terbatas, dan Yayasan.
Tanah  hak  yang  dipunyai  atau  dimiliki  oleh  subjek  hak  tentunya memiliki batasan-batasan kewenangan tertentu. Batasan kewenangan tersebut telah  digariskan  oleh  UUPA  sesuai  dengan  jenis  hak  yang  diperoleh  dan tertulis  dalam  Sertipikat  Hak  Atas  tanah.  Sesuai  dengan title nya  maka  di dalam  hak  atas  tanah  selain  memiliki  kewenangan  sebagai  salah  satu  bentuk hak  juga  memiliki  kewajiban-kewajiban  dalam  mempertahankan  haknya tersebut  terhadap  suatu  bidang  tanah.  Tidak  sesuainya  hak  dan  kewajiban inilah  yang  kemudian  senantiasa  memunculkan  persoalan  hukum  tersendiri yang bertalian dengan tanah yang dikenal dengan istilah sengketa, konflik dan perkara  pertanahan.  Dengan  demikian,  semakin  luaslah  pengertian  subyek hak,  meskipun  dikategorikan  ke  dalam  dua  klasifikasi,  tetapi  untuk  yang berstatus  badan  hukum  sebagai  subyek  pemberian  hak  jauh  lebih  luas penjabarannya dibandingkan dengan pengertian badan hukum sebagai subyek hukum,  dan  jika  dikaitkan  antara  subyek  hukum  dengan  subyek  pemberian hak  sebagaimana  dijabarkan  di  atas,  maka  pada  prisnsipnya  adalah  sama. Artinya, subyek hukum juga merupakan subyek hak.
Perbuatan  hukum  pendaftaran  tanah  maupun  pendaftaran  hak  atas tanah  adalah  peristiwa  penting  karena  menyangkut  segi  hak  keperdataan seseorang bukan hanya sekedar kegiatan  administratif (Samun  Ismaya, 2013: 81).  Hak  keperdataan  seseorang  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  harus dijunjung  tinggi  dan  dihormati  oleh  sesama  manusia  lainnya  dalam  rangka terwujudnya  kedamaian  dalam  hubungan  kemasyarakatan  (Bachtiar  Effendi, 1993: 25).

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Sertipikat  hak  atas  tanah  disebut  sebagai  bukti  terkuat  dalam  membukti- kan  hubungan  hukum  dari  suatu  hak  atas  tanah,  tetapi  pada  kenyataannya sertipikat  hak  atas  tanah  belum  sepenuhnya  mampu  menjamin  kepastian  hukum tersebut  oleh  karena  undang-undang  masih  membuka  celah  bagi  subyek  hukum
lain  untuk  mempermasalahkannya  baik  secara  personal  maupun  berkelompok (masyarakat) di lembaga peradilan.

## 2. Saran
Dalam rangka menjaminan kepastian hukum terhadap suatu hak atas tanah bagi pemegang haknya maka sertipikat hak atas tanah harus dapat diuji dalam tiga aspek  yaitu  terkait  dengan;  kepastian  hukum  atas  objek,  kepastian  hukum  atas status hak dan kepastian hukum atas subjek, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN)  sebagai stakeholder penerbit  sertipikat  hak  atas  tanah  diharapkan  agar lebih  jeli,  teliti  dalam  memastikan  keakuratan  data  subjek,  data  objek  dan  status hak atas tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adrian Sutedi. 2012. Sertipikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
Boedi Harsono. 2007. Hukum Agraria Indonesia , Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah . Jakarta: Djambatan.
Istanto, F.S. 2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV. Ganda.
Lubis,  Muhammad  Yamin  dan  Abdul  Rahim  Lubis.  2012  . Hukum  Pendaftaran Tanah. Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.
Marzuki, P.M. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Muchtar Wahid. 2008. Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah ; Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosilogis . Jakarta: Penerbit Republika.
Samun Ismaya. 2013. Hukum Adminitrasi Pertanahan . Yogyakarta: Graha Ilmu. Urip  Santoso.  2010. Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  atas  Tanah .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## Jurnal/Artikel:
Rahmat  Ramadhani.  2012.  “Benang  Merah:  Alas  Hak  dengan  Sengketa Pertanahan”. Artikel . Harian Rakyat Bengkulu. Kamis. 26 Juli.
Urip  Santoso.  2015.  “Perolehan  Hak  Atas  Tanah  yang  Berasal  dari  Tanah Reklamasi  Pantai”. Jurnal  Mimbar  Hukum .  Volume  27.  Nomor  2.
Juli.

## Peraturan perundang-undangan:
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksana Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Internet:
Iis  Mardeli.  “Kepastian  Hukum”.  https://iismardeli30aia.wordpress.com.  Diakses tanggal 24 Mei 2017
Surabaya  Pagi.  “Kepastian  Hukum”.  http://www.surabayapagi.com.  Diakses tanggal 30 April 2017.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Rahmat Ramadhani, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Jabatan :  Asisten Ahli Nomor HP :  085361231979 E-mail :  dhanilla1980@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Medan