## PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG PEMBAJAKAN FILM

## Gan gan Gunawan Raharja
Fakultas Hukum Bisnis Universitas Islam Bandung Email : agangunawanraharja@gmail.com
Abstrak  : Hak  cipta  merupakan  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Pelanggaran  hak  cipta  bisa  memberi  dampak  buruk  bagi  penciptanya,  sering  kali pelanggaran  hak  cipta  membuat  pemilik  dari  hak  cipta  mengalami  kerugian  ekonomi. Dalam  hal  ini,  tentunya  perlindungan  hukum  hak  cipta  harus  ditegakkan.  Karya sinematografi yaitu film yang seharusnya dilindungi hak penciptanya oleh UndangUndang Hak Cipta, tetapi dalam kenyataannya banyak yang melakukan pembajakan digital dan illegaldownloading dari film aslinya. Kemajuan teknologi sekarang ini membawa dampak yang  baik  sekaligus  dampak  yang  buruk.  Pembajakan  digital  di  era  sekarang  yang semakin  marak.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  mengenai  penegakan  hukum  hak cipta merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta seperti download film online. Artikel ini membahas tentang bagaimana dampak buruk serta hukum download film  melalui  cara  yang  tidak  legal  atau  pembajakan  digital  serta  penegakan  hak  cipta dalam menghadapi masalah illegal downloading . Kata Kunci : Penerapan Hukum, Hak Cipta, Pembajakan Film.
Abstract : Copyright is an exclusive right of an author that rose automatically based on the  declarative  principle  after  a  work  is  manifested  in  a  tangible  form  without  reducing restrictions in accordance with statutory regulations. Copyright infringement can have a negative  impact  on  the  creator,  often  copyright  infringement  makes  the  owner  of  the copyright suffer economic losses. In this case, of course, copyright law protection must be upheld. Cinematographic works are films whose copyright should be protected by the Copyright Law, but in reality, many have committed digital piracy and illegally downloading of the original films. Today's technological advances have a good impact as well as a bad impact. Digital piracy in the present era is increasingly prevalent. Lack of public awareness about  copyright  law  enforcement  is  one  of  the  factors  in  the  occurrence  of  copyright violations such as downloading online movies. This article discusses how the bad effects and  laws  of  downloading  movies  through  illegal  means  or  digital  piracy  as  well  as enforcement of copyright in dealing with the problem of illegal downloading.
Keywords : Law Implementation, Copyright, Movie Piracy.

## PENDAHULUAN
Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  sesuai  dengan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Hak Cipta  yang  dimaksud  dalam  Undang- Undang  tersebut  terdiri  atas  hak  moral
dan hak ekonomi.Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta,  tidak  dapat  dipisahkan  dari pencipta  karena  bersifat  pribadi  dan kekal,  artinya  hak  tersebut  melekat selama  hidup  pencipta  bahkan  hingga setelah  meninggal  dunia.  Hak  Moral melekat  pada  diri  pencipta  untuk  tetap mencantumkan atau tidak
mencantumkan  namanya  pada  salinan sehubungan dengan
pemakaian Ciptaannya  untuk  umum,  menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah  Ciptaannya  sesuai  dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul  dan  anak  judul  Ciptaan,dan mempertahankan  haknya  dalam  hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan,modifikasi  Ciptaan,  atau  hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau  reputasinya.  Berbeda  dengan  hak kekayaan intelektual lainnya yang dapat dialih teknologikan [ 1 ] ,
Dalam perlindungan  hak  moral,  pencipta  dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta atau  informasi  elektronik  Hak  Cipta. Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi  originalitas  substansi Ciptaan  dan  Penciptanya  dan  kode informasi  dan  kode  akses.Hak  ekonomi merupakan  hak  eksklusif  Pencipta  atau
Pemegang Hak
Cipta untuk mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas Ciptaan. Pengelola tempat perdagangan dilarang  membiarkan  penjualan  atau penggandaan  barang  hasil  pelanggaran Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait  di  tempat. Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapatdibedakan  dengan  aslinya.  Orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi  terhadap  hasil  penggandaan dan  mendistribusikannya  ke  seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu sangat mudah membuat semua orang untuk melanggar hak cipta orang  lain  dalam  skala  yang  sangat besar.  Akan  tetapi  di  sisi  lain  sangat sulitbagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan dari kekayaan  intelektual  dan  melekat  pada diri pencipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UndangUndang  Nomor  33  Tahun  2009 tentang Perfilman, Film merupakan karya cipta  seni  budaya  yang  merupakan pranata  sosial  dan  media  komunikasi massa  yang  dibuat  berdasarkan  kaidah sinematografi  dengan  atau  tanpa  suara dan  dipertunjukkan.  Film  sebagai  karya
seni  merupakan  objek  hak  cipta  yang dilindungi  oleh undang-undang,  maka  si pembuat  film  mempunyai  hak  eksklusif yaitu  hak  untuk  memonopoli  karya ciptaannya  dalam  rangka  melindungi karya  ciptanya  dari  pihak  lain  seperti mengumumkan dan memperbanyak karya  ciptanya  atau  memberikan  izin kepada  orang  lain  untuk  mendapat keuntungan  secara  ekonomis  sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan  dalam  latar  belakang  maka pokok  permasalahan  dalam  artikel  ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:
1.  Bagaimana  Aturan    Hak  Cipta
Dalam  Hal  Pembajakan    Film
Digital ?
2.  Bagaimana Penerapan
Penegakan  Hukum  Hak  Cipta Terhadap Illegal Downloading ?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitan  ini  metode  yang digunakan  adalah  metode  penelitian hukum  normatif  merupakan  penelitian hukum  doktrinal  atau  penelitian  hukum teoritis.Metode  adalah  cara  atau  jalan yang  teratur  untuk  mencapai  suatu maksud yang diinginkan,sedangkan
penelitian  merupakan  suatu  kerja  ilmiah yang  bertujuan  untukmengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis  dan  konsisten.    Dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian empiris  yang  berarti  bahwa  penelitian hukum  ini  akan  berdasarkan  pada efektivitas  hukum  di  dalam  masyarakat. Dalam  penelitian  empiris  atas  hukum akan  menghasilkan  teori-teori  tentang eksistensi  dan  fungsi  hukum  dalam masyarakat, berikut perubahan- perubahan  yang  terjadi  dalam  proses- proses perubahan sosial.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Aturan  Hak  Cipta  Dalam  Hal
Pembajakan  Film Digital
Kekayaan intelektual adalah hak ekslusif yang diberikan suatu peraturan  kepada  seseorang  atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pengertian kekayaan intelektual  yaitu  hak  kekayaan  yang timbul  dan  lahir  karena  kemampuan intelektual  manusia  dimana  dalam mewujudkan suatu ciptaan membutuhkan  tenaga,  biaya,  waktu dan  pikiran  dalam  hal  tersebut dibutuhkan  pengorbanan  maka  karya intelektual menjadi bernilai atau
memiliki nilai.Pentingnya peranan kekayaan  inteletual  dalam  bidang mendukung  peranan  perkembangan teknologi semakin dibutuhkan, saat ini Indonesia  telahmemiliki  perangkat peraturan  perundang-undangan  di bidang  kekayaan  intelektual  yaitu Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Hak  Cipta  diatur  di  dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta  dijelaskan bahwa  Hak  Cipta  adalah  hak  ekslusif pencipta  yang timbul secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk nyata tanpa mengurangi sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak
Cipta  terdapat  salah  satu  objek  yang dilindungin  ialah  pasal  40  huruf  m menjelaskan bahwa karya sinematografi  adalah  ciptaan  yang berupa gambar bergerak
(movingimages) antara lain film dokumenter, film iklan, reportarse atau film  cerita  yang  dibuat  dengan skenario, dan film kartun.
Di  dalam  pemutaran  film  di dalam  bioskop  banyak  orang  yanng
merekam  dan  membajak  suatu  film tersebut  itu  akan  merugikan  pihak pelaku perfilman yang hasil dari kerja keras nya di bajak. Salah satu contoh kasus  pembajakan  film  tersebut  yaitu pembajakan film Warkop  DKI  Reborn yang tersangkanya merupakan seorang wanita yang merekam lansung  di  bioskop  ketika  menonton film Warkop DKI dan pelaku mengupload di aplikasi bigo.
Bentuk  pelanggaran  terhadap Hak  Cipta  pada  dasarnya  berkisar pada  dua  hal  pokok.  Pertama  yaitu dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. [ 2 ] Kedua yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan,  atau  menjual  kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran  Hak  Cipta.  Salah  satu pelanggaran  hak  cipta  yang  sering terjadi yaitu pengumuman dan perbanyakan film melalui media internet dengan cara mengunduh atau streaming.  Kegiatan  streaming  atau mengunduh  film  yang  tidak  berbayar atau  secara  gratis  tidak  mempunyai izin dari pemegang hak film asli dalam dan memperbanyak karya film. Semakin banyaknya situs atau website  menonton  dan  mengunduh
film  gratis,  mengubah  kebiasaan orangorang  dari  menonton  film  di bioskop  menjadi  mengunduh  film melalui  website  tersebut.  Padahal, mengunduh film gratis melalui internet dapat merugikan pemegang hak cipta film  dikarenakan  pengguna  dapat mengunduh  film  tanpa  meminta  izin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di bioskop. Akibat dari  mengunduh  film  gratis  atau secara  tidak  legal  menyebabkan kerugian baik pemegang hak cipta dan juga  pemerintah.    Dampak  dari kegiatan pengunduhan ilegal terhadap film  ini  telah  sedemikian  besarnya terhadap  tatanan  kehidupan  bangsa. Pihak yang memiliki dampak kerugian akibat tindak pidana ini, antara lain: 1) Pencipta,  karena  tidak  mendapatkan pembayaran  sejumlah  uang  yang seharusnya  mereka  peroleh  dan tindak  pidana  ini  juga  merupakan keadaan  yang  dapat  menumbuhkan sikap  apatis  dan  menurunkan  gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni  dan  sastra. [ 3 ] 2)  Konsumen  dan masyarakat,  karena  membeli  ciptaan yang  berkualitas  rendah  dan  tidak mendapat semangat
untuk menciptakan  sesuatu  yang  baru  dan
yang  lebih  baik.  Pada  masyarakat sebagai  konsumen,  semakin  tumbuh sikap  yang  tidak  lagi  memandang perlu  untuk  mempertanyakan  apakah sesuatu  barang  tersebut  merupakan hasil pelanggaran atau tidak. Semakin tumbuh  sikap  acuh  dan  tidak  acuh mengenai  yang  baik  dan  buruk  apa yang  sah  atau  tidak  sah,  kendati negara  kita  adalah  negara  yang berdasarkan hukum. [ 4 ] 3) Pemerintah, karena  dengan  banyaknya  tindak pidana  hak  cipta,  maka  dilihat  dari sektor  penerimaan  atau  pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta, jelas bahwa negara sangat dirugikan  karena  tidak  memperoleh pemasukan  atau  pendapatan  dari sektor  itu  yang  cukup  potensial sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan. [ 5 ] 4) Hubungan Internasional,  apabila  menyangkut ciptaan asing, apabila tindak pidana ini dibiarkan berlarutlarut maka kepentingan  Negara  asing  kurang terlindungi  di  Indonesia  tentang  hak cipta.  Walaupun Undang-Undang Hak Cipta sudah diganti dengan yang baru mulai  dari  ruang  lingkup  hak  cipta mencakup  pencipta  bahkan  pasal tentang  pidana,  akan  tetapi  pada praktiknya masih banyak pelanggaran
hak  cipta,  seperti  pengumuman  dan perbanyakan  karya  film  tanpa  izin.
Masyarakat
Indonesia masih menganggap  pelanggaran  Hak  Cipta terutama  mengunduh  film  secara gratis  tidak  merupakan  hal  yang serius.  Masih  banyak  orang  yang melakukan dan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya melanggar hak pemegang Hak Cipta.
Kesadaran hukum masyarakat tentang  hak  cipta  masih  rendah sehingga  upaya  perlindungan  dan penegakan  hukum  tidak  berjalan dengan maksimal.
Hak Kekayaan Intelektual adalah sistem hukum yang melekat pada tata kehidupan  modern  terutama  pada perkembangan  hukum  hak  cipta terhadap  produk  digital.  Hak  cipta terhadap produk digital seperti perangkat  lunak,  foto  digital,  musik digital, film digital, dan e-book ini perlu mendapat perlindungan hukum, karena  karya  manusia  ini  telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga,  pikiran,  waktu  bahkan  biaya yang  tidak  sedikit  serta  pengetahuan dan  semua  bentuk  idealisme  lainnya bersatu  untuk  mendapatkan  hasil karya  terbaik dibidangnya. [ 6 ] Piracy atau  pembajakan  merupakan  sebuah
istilah yang digunakan untuk menggambarkan  berbagai  macam aktivitas,  illegal  downloading  atau pemalsuan  yang  berkaitan  dengan internet.  Internet  piracy  merupakan satu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat illegal dan bahkan cenderung tergolong  aksi  kriminal  ini  juga mencakup penyalinan atau penyebaran  secara  tidak  sah  atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang.  Ini  sejalan  dengan definisi  pelanggaran  hak  cipta  yaitu penggunaan karya cipta yang melanggar  hak  eksklusif  pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan karya  berhak  cipta,  atau  membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang  hak  cipta,  yang  biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau  ditugaskan  oleh  pencipta  karya tersebut.  Pembajakan terhadap karya seperti  rekaman  adalah  bentuk  dari tindak  pelanggaran  hak  cipta  yang dilarang dalam undang-undang. Pekerjaan  tersembunyi  ini  dilakukan untuk menghindarkan diri dari penangkapan  oleh  pihak  kepolisian. Pembajak  tidak mungkin  menunaikan kewajiban  untuk  membayar  pajak
kepada negara sebagaimana
layaknya  warga  negara  yang  baik.
Oleh karena itu, pembajakan
merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (illegal) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah tanpa mengindahkan hak-hak orang lain dan hukum  yang  berlaku.    Pembajakan dibagi  menjadi  tiga  kategori,  antara lain:  1)  Pembajakan  sederhana  yaitu suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk  diperdagangkan  tanpa  seizin produser  atau  pemegang  hak  yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian  rupa,  sehingga  berbeda dengan kemasan rekaman aslinya. 2) Rekaman  yang  dibuat  duplikatnya, kemudian  dikemas  sedapat  mungkin mirip  dengan  aslinya,  tanpa  izin  dari pemegang  hak  ciptanya.  Logo  dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat,  agar  mereka  percaya bahwa  yang  dibeli  itu  adalah  hasil produksi  yang  asli.  3)  Penggandaan tanpa izin Pencipta
ataupun Pemegang  Hak  Cipta.    Pembajakan merupakan  salah  satu  tidakan  yang bisa  dikatakan  sebagai  pencurian  di mana  orang  akan  menggunakan
barang atau suatu produk digital yang seharusnya  membeli  lisensi  barang tersebut.  Banyak yang menggunakan barang digital secara ilegal atau hasil pembajakan.  Beberapa  contohnya yaitu  software,  musik,  dan  film  yang sering  diunduh  secara  gratis  di internet.  Karya cipta lagu atau musik, film,  dan  perangkat  lunak  merupakan sasaran  pembajakan  yang  paling parah  selama  lebih  dari  dua  puluh tahun terakhir ini. [ 7 ] Mengunduh film secara gratis dari internet berkembang seiring  dengan  tawaran  berbagai media digital baik yang resmi ataupun bajakan.    Perkembangan  jaringan komunikasi internet yang menawarkan akses film-film tidak berbayar membuat orang-orang memilih mengunduh  video  dari  internet. [ 8 ] Perkembangan  internet  yang  sangat pesat  tidak  hanya  membawa  sisi positif  ternyata  juga  membawa  sisi negatif.  Mengunduh  dari  internet merupakan  kegiatan  yang  sudah sangat lazim dilakukan oleh kebanyakan  orang.  Berbagai  alat elektronik  dan  komunikasi  di  zaman sekarang  ini  sudah  menyediakan fasilitas internet yang dapat digunakan untuk mengunduh. Namun, kemudahan tersebut seharusnya tidak
boleh melanggar hukum dari hak yang melekat  atas  sesuatu  yang  diunduh tersebut. Seperti halnya illegal downloading.  Hak  Cipta  merupakan hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul secara  otomatis  berdasarkan  prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan. Keberadaan hak cipta di Indonesia sudah ada sejak zaman  Belanda.  Hak  Cipta  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain dibahas  dalam  peraturan  perundang- undangannya  sendiri,  hak  cipta  juga dibahas dalam Undang-Undang Number  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Dalam kasus illegal downloading, jika illegal  downloading    dilakukan  dalam jumlah  yang  besar  dan  kemudian digunakan  untuk  dikomersilkan  itu termasuk  pelanggaran  hak  cipta. Apabila  illegal  downloading  tersebut dilakukan hanya untuk koleksi pribadi saja  dan  dalam  jumlah  yang  kecil  itu tetap  termasuk  dalam  pelanggaran dari  hak  cipta  karena  sama  saja dengan  dengan  mengambil  karya orang lain tanpa izin dan
sepengetahuan  pemilik  hak  tersebut, meskipun  itu  tidak  dikomersilkan. Proses  pengunduhan  film  gratis  di internet  merupakan  suatu  kegiatan pengambilan, dimana pelaku pengunduhan  film  mengambil  dan memindahkan  file  tersebut  ke  dalam handphone maupun hard disk mereka tanpa  menghilangkan  file  asli  yang berada  di  dalam  situs  pengunduhan tersebut, dari proses tersebut diketahui  bahwa  pengunduhan  film juga  termasuk  proses  penggandaan karena  telah  menambahkan  jumlah film tersebut dari satu file yang ada di situs  internet  menjadi  dua  termasuk dengan  hasil  pengunduhan.  Dan kenyataannya  situs  ilegal  yang  tidak berbayar  itu  dalam  menyebarkan  film tidak memuat keterangan yang lengkap  hanya  disebutkan  judul  film dan tahun keluar, tanpa menyebutkan informasi  lainnya.    Pelanggaran  hak cipta  terhadap  karya  sinematografi sebelumnya  adalah  pembajakan  film melalui cakram optik berupa kepingan CD  yang  dijual  secara  ilegal  dipasar bebas,  seiring  berjalannya  waktu  kini pelanggaran terhadap hak cipta sinemtografi  banyak  terjadi  melalui internet,  bentuk-bentuk  pelanggaran yang  terjadi  terhadap  sebuah  karya
cipta  sinematografi  melalui  internet yaitu:  1)  Penyebaran  konten  film melalui website, 2) Pengunduhan film melalui internet tanpa izin, 3)
Mengunduh  film  atau  video  dan menyiarkan  video  tersebut  tanpa menyertakan nama pencipta.  Dampak negatif dari illegal downloading, royalti yang seharusnya didapat oleh
pemegang  hak  cipta  malah  tidak memberi pemasukan kepada penciptanya  sama  sekali  padahal karyanya  dinikmati  oleh  orang  lain. Royalti  sendiri  adalah  jumlah  yang dibayarkan untuk penggunaan properti,  seperti hak paten,  hak cipta, atau sumber alam. Misalnya, pencipta mendapat  bayaran  royalti  ketika ciptaannya  diproduksi  dan  dijual, penulis  dapat  memperoleh  royalti ketika  buku  hasil  karya  tulisannya dijual.  Selain  mendapat  kerugian secara  materiil,  pemegang  hak  cipta dirugikan  secara  moral.  Maraknya pengunduhan film secara illegal menunjukkan  bahwa  UndangUndang Hak  Cipta  maupun  UndangUndang ITE tidak berlaku secara keseluruhan. Banyaknya pelaku illegal downloading di kalangan masyarakat salah satunya dikarenakan  masih  belum  ditangani ataupun ditanggapi secara serius oleh
aparat  penegak  hukum.    Salah  satu cara penanganan dari illegal downloading tadi sepertinya
pemerintah  harus  memblokir  situs- situs atau website dari illegal downloading. Selain peran pemerintah dalam upaya menghindari pelanggaran terhadap hak cipta, peran masyarakat  juga  diperlukan  agar tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai.  Jika  pemerintah  memblokir situssitus  illegal  downloading  maka masyarakat juga harus mulai merubah cara berpikir mereka tentang mendapatkan  sesuatu  dengan  cara yang tidak sewajarnya dan harus bisa lebih menghargai karya orang lain.

## 2. Penerapan  Penegakan  Hukum  Hak Cipta Terhadap Illegal Downloading
Penegakkan hukum adalah persoalan  yang  dihadapi  oleh  setiap masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang
mempengaruhi  penegakan  hukum adalah [ 9 ] : 1) Faktor hukumnya sendiri Lebih  menekankan  pada  peraturan perundangundangannya,  jika  terjadi pelanggaran dan aturannya tidak jelas maka  penegakan  hukum  pun  akan terhambat.  2) Faktor penegak hukum Ruang  lingkup  dari  istilah  penegak
hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung  dan  secara  tidak  langsung berkecimpung  di  bidang  penegakan hukum.  3) Faktor sarana dan fasilitas Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan  hukum  akan  berlangsung dengan  lancar.  Sarana  itu    haruslah mendukung penegakan hukum, seperti tenaga manusia yang berpendidikan, peralatan
yang memadai,  dan  biaya  yang  cukup. Seperti  halnya  dalam  menangani kasus illegal downloading maka dibutuhkan sarana dan fasilitas teknologi  yang  canggih  serta  sumber daya manusia yang memahami elektornik  atau  program.  4)  Faktor masyarakat    Penegakan  hukum  itu berasal dari masyarakat, dan bertujuan  utuk  mencapai  kedamaian dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu, jika  dipandang  dari  sudut  tertentu maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Kita juga harus  menumbuhkan  kesadaran  di dalam diri masyarakat bahwa tindakan illegal  downloading  atau  mengunduh film  dari  internet  merupakan  sebuah pelanggaran  yang  tidak  seharusnya dilakukan.  5)  Faktor  kebudayaan
Faktor  kebudayaan  yang  sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena  di  dalam  pembahasannya diketengahkan  masalah  sistem  nilai- nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Penegakan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan  Intelektual  terutama  hak cipta  di  Indonesia  masih  belum berjalan  dengan  baik,  ditandai  masih banyaknya  pelaku  pengunduhan  film melalui website tanpa bayar di internet yang merugikan hak ekonomi dan hak moral para pencipta, namun pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya  pelanggaran  hak  cipta dengan memperbaharui
Undangundang hak ciptanya.  Pasal 7
TRIPS  (Tread  Related  Aspect  of Intellectual Property
Right) menjabarkan tujuan dari perlindungan dan  penegakan  hak  atas  kekayaan intelektual  adalah  perlindungan  dan penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya  inovasi,  pengalihan  dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di bidang ciptaan diperlukan  campur  tangan  negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan
kepentingan masyarakat  dan  juga  kepentingan negara  itu  sendiri.  Seperti  diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan  atau  memperbanyak ciptaannya,  di  lain  pihak  warga masyarakat dapat menggunakan
ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan  negara  kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan  masyarakat  di  bidang ciptaan. [ 10 ] Penegakan  hukum  atas hak  cipta  biasanya  dilakukan  oleh pemegang  hak  cipta  dalam  hukum perdata,  namun  ada  pula  sisi  hukum pidana.  Sanksi  pidana  secara  umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan  yang  serius,  namun  kini semakin  lazim  pada  perkara-perkara lain.  Sanksi  pidana  atas  pelanggaran hak  cipta  di  Indonesia  secara  umum diancam  hukuman  penjara  paling singkat  satu  bulan  dan  paling  lama tujuh  tahun  yang  dapat  disertai maupun tidak disertai denda sejumlah
paling  sedikit  satu  juta  rupiah  dan paling  banyak  lima  miliar  rupiah, sementara  ciptaan  atau  barang  yang merupakan  hasil  tindak  pidana  hak cipta  serta  alat-alat  yang  digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut  dirampas  oleh  Negara  untuk dimusnahkan  (Undang-Undang  No. 19  Tahun  2002  bab  XIII).  Masalah pokok  dalam  penegakan  hak  cipta  di Indonesia yaitu: 1) Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia,  2)  Perundang-undangan
Hak  Cipta  belum  komprehensif,  3) Pada umumnya, pengetahuan masyarakat  masih  sangat  kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik intelektual pada umumnya termasuk  hukum  yang  mengaturnya. Bahkan,  kalangan  masyarakat  yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi itu pun, seperti pencipta dan pemegang  hak  terkait,  banyak  yang kurang  mengetahui  hak  cipta  dan hukum  yang mengaturnya,  4)  Karena pengetahuan  tentang  hak  cipta  ini masih sangat kurang, pada umumnya masyarakat  tidak  menyadari  arti pentingnya  perlindungan  hak  cipta bagi  pengembangan  kebudayaan,
peningkatan  kreativitas  masyarakat,
dan pembangunan ekonomi, 5)
Karena kurangnya pengetahuan tentang  hak  cipta  dan  kurangnya kesadaran  tentang  arti  pentingnya perlindungan  hak  cipta,  masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.  Di pihak pencipta dan pemegang hak terkait, kurangnya pemahaman  tentang  hak  cipta  dan hak  terkait  membuat  mereka  kurang bereaksi melihat maraknya pelanggaran hak cipta dan hak terkait, 6) Aparat penegak hukum pun banyak yang  kurang  memahami  hak  cipta, termasuk  hukum  yang  mengaturnya dan  juga  kurang  menyadari  arti penting dari perlindungannya 7)
Karena kurangnya pengetahuan aparat  penegak  hukum  tentang  hak cipta  dan  hukum  yang  mengaturnya, serta  kurangnya  kesadaran  tentang arti  pentinganya  perlindungannya, kebanyakan  aparat  penegak  hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta kepengadilan dan menghukmnya  secara  maksimal. [ 11 ] Sedangkan  hak  cipta  di  internet menurut  Asril  Sitompul  memiliki  dua kategori  yaitu:  1)  Hak  Cipta  atas  isi (content)  yang  terdapat  di  media internet  yang  berupa  hasil  karya
berbentuk informasi, tulisan, karangan,  ulasan,  program  atau bentuk  lainnya  yang  sejenis.  2)  Hak Cipta  atas  nama  situs  (domain)  dan alamat surat elektronik atau e-mail dari pelanggan  jasa  internet.    Dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  mengatur tentang pencegahan pelanggaran hak cipta  dan  hak  terkait  melalui  sarana berbasis  teknologi  maka  pemerintah berwewenang melakukan pengawasan  terhadap  pembuatan dan  penyebarluasan  konten,  serta kerjasama  dan  koordinasi  dengan berbagai  pihak  dan  pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap  ciptaan  dan  produk  hak terkait di tempat pertunjukan. Peraturan  Menteri  Bersama  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  14 Tahun  2015  dan  Menteri  Komunikasi dan  Informasi  Nomor  26  Tahun  2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna  Pelanggaran  Hak  Cipta dan/atau  Hak  Terkait  dalam  Sistem Elektronik  merupakan  pelaksanaan ketentuan  dalam  Pasal  56  ayat  2 UndangUndang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta.  Ketentuan
dalam  peraturan  menteri  bersama mengatur tentang tata cara penyampaian  laporan  pelanggaran hak  cipta,  pelaporan  dapat  dapat dilakukan  secara  elektronik  maupun non  elektronik  dengan  memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Selanjutnya  laporan  akan  dilakukan verifikasi terhadap laporan yang telah diregister,  yang  dilakukan  oleh  tim verifkasi.  Setelah  dirasa  cukup  bukti bahwa situs yang dilaporkan memenuhi  unsur  pelanggaran  hak cipta  makaselanjutnya  situs  tersebut diblokir paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan  diterima.  Pemilik  situs  dapat mengajukan permohonan pembukaan blokir  bilamana  ia  merasa  tdak melakukan pelanggaran hak cipta dan hak  terkait.  Menurut  Bapak  Haryanto mengatakan  bahwa  didalam  aturan mengenai  hak  cipta  meski  dianut prinsip  deklaratif  yang  artinya  bahwa hak  cipta  timbul  secara  otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam bentuk nyata maka pencipa tidak wajib mendaftarkan  karya  ciptanya  dalam rangka  untuk  mendapatkan  legalitas atau  perlindungan  hukum  terhadap karya  ciptanya,  namun  demikian mengingat  tingkat  pelanggaran  hak cipta  di  Indonesia  cukup  tinggi  maka
aspek  pendaftaran  hak  cipta  patut dilakukan oleh pencipta agar mempermudah dalam hal pembuktian manakala terjadi konflik hukum terkait ciptaanya.  Upaya  perlindungan  harus diberikan  terhadap  film  yang  bebas diunduh melalui di internet yaitu yang paling  utama  adalah  peran  dari pemerintah  melalui  upaya  preventif. Perlindungan  hukum  sendiri  memiliki makna memberikan pengayoman kepada  hak  asasi  manusia  yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut  diberikan  kepa  masyarakat agar mereka  dapat  menikmati  semua hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum atau  dengan  kata  lain  perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus  diberikan aparat  penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik  secara  fisik  maupun  pikiran  dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. [ 12 ] Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Perlindungan Hukum
Preventif Perlindungan  yang  diberikan
oleh pemerintah dengan  tujuan  untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam peraturan
perundang-undangan dengan  maksud  untuk  mencegah
suatu  pelanggaran  serta  memberi batasan  dalam  melakukan  suatu kewajiban. [ 13 ] Dalam hal ini
pemerintah  sudah  melakukan  upaya preventif  untuk  mengurangi  tindakan pelanggaran hak cipta berupa Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  yang dimana  di  dalamnya  memberikan perlindungan-perlindungan  terhadap pencipta. Pasal 54-56 dalam Undang- Undang Hak Cipta menjelaskan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak  terkait  melalui  sarana  berbasis teknologi maka pemerintah berwewenang melakukan pengawasan  terhadap  pembuatan serta penyebarluasan konten, kerjasama  dan  koordinasi  dengan berbagai  pihak  dan  pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap  ciptaan  dan  produk  hak terkait di tempat pertunjukan seperti di bisokop. Sehingga untuk memberikan perlindungan maka pemerintah membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26
Tahun  2015  tentang  Pelaksanaan Penutupan  Konten  dan/atau  Hak
Akses  Pengguna  Pelanggaran  Hak Cipta  dan/atau  Hak  Terkait  dalam Sistem  Elektronik.  2)  Perlindungan Represif
Perlindungan akhir berupa sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan hukuman  tambahan  yang  diberikan apabila  sudah  terjadi  atau  telah dilakukan pelanggaran.
Menindaklanjuti  Pasal  56  sampai  58, pemerintah  melakukan  pemblokiran terhadap  sejumlah  website  yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta  tersebut.  Disini  pemerintah melalui lembaga Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)  menertibkan  situs- situs atau website yang menyediakan fitur download dengan cara pemblokiran. Sehingga para
pengguna internet tidak dapat mengakses  secara  bebas  situs-situs tersebut. Pemblokiran dilakukan dengan  dua  cara  yakni,  dengan adanya  pengaduan dan dengan temuan  dari  pihak  Kemenkominfo  itu sendiri.
Pengaduan biasanya dilakukan  oleh  masyarakat  yang menemukan situs-situs terlarang tersebut dengan cara mengirim e-mail pihak
Kemenkoinfo, kemudian Kemenkoinfo merespons dengan cara
menghubungi admin dari pemilik situs tersebut  dan  memberikan  peringatan tertulis.  Kebanyakan  dari  admin  situs tersebut tidak mengakui bahwa content  dalam  situsnya  merupakan konten illegal sehingga admin menolak  untuk  menghapus  content tersebut.  Jika  seperti  ini,  pihak Kemenkoinfo  menghubungi  pencipta atau  pemegang  lisensi  dari  content tersebut, jika memang benar tidak ada izin maka Kemenkoinfo secara sepihak langsung melakukan pemblokiran  terhadap  situs  tersebut. Pemblokiran  ini  wajib  dilakukan  oleh pemerintah,  dikarenakan  pemerintah wajib  melindungi  karya-karya  cipta yang tentunya memiliki nilai ekonomi dan nilai moral. Sehingga dengan  adanya  perlindungan  yang diberikan,  pencipta  tidak  akan  takut untuk  berkarya  dikarenakan  nantinya karya  mereka  akan  dibajak  atau dimanfaatkan orang lain secara bebas. Peran aktif pemerintah melalui Kemenkominfo justru sangat diharapkan oleh pencipta ke depannya. Undang-Undang Hak Cipta
Nomor  28  Tahun  2014  memberikan landasan  yang  kuat  kepada  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  dalam
usahanya
untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui  media  internet.  Pasal  54
UUHC mengatur mengenai pencegahan  pelanggaran  hak  cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana  dinyatakan  Pasal  54 UUHC  yaitu:  “Untuk  mencegah pelanggaran  Hak  Cipta  dan  Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan: a. pengawasan  terhadap  pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran  Hak  Cipta  dan  Hak Terkait;  b.  kerja  sama  dan  koordinasi dengan  berbagai  pihak,  baik  dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan
penyebarluasan  konten  pelanggaran Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait;  dan    c. pengawasan terhadap tindakan perekaman  dengan  menggunakan media  apapun  terhadap  Ciptaan  dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan”.   Dengan demikian, UU Hak Cipta mengakomodir kepentingan untuk melindungi hak cipta di internet, sehingga pemerintah melalui Kemenkominfo  dituntut  lebih  aktif
dalam  melindungi  situs-situs  yang menyediakan  fasilitas  mengunduh lagu  dan  film  secara  gratis.  Laporan atau  pengaduan  masyarakat  kepada Kemenkominfo juga sangat diperlukan mengenai situs-situs yang menyediakan  fasilitas  download    film gratis,  tetapi  disini  peran  kesadaran hukum masyarakat  sangat  diperlukan juga  dalam  hal  film  yang  mereka dapatkan  secara  gratis  memiliki  hak ekonomi artinya pencipta berhak atas royalti  yang  didapatkan.    Upaya  lain yaitu menegakkan aturan hukum yang diatur  dalam  Undang-Undang  Hak Cipta  oleh  aparat  penegak  hukum. Penegakan hukum di dalam  Undang- Undang Hak Cipta menurut Pasal 120 merupakan  delik  aduan,  sehingga dapat  dilakukan  dengan  adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan.  Penegakan  hukum  pidana pelanggaran hak  cipta  dilakukan  oleh penyidik  pejabat  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  maupun  Pegawai Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan kementerian  di  bidang  tindak  pidana Hak  Cipta.    Selain  itu  perubahan pengaturan  mengenai  delik  biasa menjadi delik aduan, pihak-pihak yang merasa  dirugikan  yang  benar-benar melapor  ingin  ditindaklanjuti  untuk
menuntut hak karya ciptanya. Karena pada  kenyatannya  perkembangan teknologi  ini  khususnya  dalam  hak cipta,  justru  banyak  musisi  yang diuntungkan dengan mereka mengupload sendiri lagunya agar lebih dikenal masyarakat luas. Perkembangan teknologi dan informasi  saat  ini,  terkadang  musisi justru  dengan  sengaja  mengupload karya  ciptanya  kepada  publik  untuk diakses secara bebas. Dengan begitu mereka mengharapkan dapat dengan mudah  memperkenalkan  karya  cipta lagu  dan  dikenal  oleh  masyarakat, sehingga mereka justru merasa diuntungkan  dengan  hal  tersebut. Artinya kemajuan teknologi dan informasi dalam internet ini disatu sisi melanggar hak cipta pencipta, tetapi di lain  pihak  ada  pencipta  yang  justru ingin  dikenal  publik  dengan  sengaja karyanya  diunduh  oleh  masyarakat luas tanpa merasa dirugikan. Dengan demikian,  penerapan  delik  aduan tepat digunakan dalam UndangUndang  Hak  Cipta  dalam  hal pihak pencipta yang merasa dirugikan saja  yang  ingin  melaporkan  adanya kerugian.    Dengan  delik  aduan  juga, hal inilah yang membuka peluang bagi pemegang  hak  cipta  atau  penerima
hak  cipta  untu  mengajukan  tuntutan terhadap  para  pelaku  kejahatan  hak cipta. Oleh karena antara sifat pribadi dari hak yang ingin dilindungi dan hak cipta merupakan deli aduan maka hal inilah yang menghambat perlindungan maksimal  terhadap  hak  cipta  karena kejahatan  hak  cipta  dianggap  sah. Apabila  tidak  ada  pengaduan  dari pihak  yang  dirugikan  serta  aparat hukum  pun  tidak  bisa  menindak pelaku  kejahatan  hak  cipta,  apabila tidak  ada  yang  mengadu  merasa dirugikan  oleh  kejahatan  hak  cipta tersebut dan hal ini pula yang menjadi peluang bagi para oknum untuk terus melakukan  kejahatan  di  bidang  hak cipta. [ 14 ] Pemerintah maupun
pencipta film dalam melindungi ciptaan berupa film yang beredar pada situs  unduh  film  gratis,  menghadapi beberapa  hambatan  atau  kendala yang  membuat  kurangnya  efektifitas dalam  upaya  penegakan  hukum terhadap  pelanggaran  hak  cipta.  1) Permasalahan  Hak  Cipta  tersebut terjadi di media internet sehingga sulit bagi  pemerintah  untuk  memberantas masalah  ini  dari  akarnya,  hanya melalui  pemblokiran  dan  selanjutnya juga akan muncul lagi website serupa dengan  nama  domain  yang  berbeda.
Kasus  yang  ada  di  Amerika  yang dimana  sebuah  situs  yang  dianggap melakukan transaksi perbankan secara  online  dianggap  melakukan tindak pencucian uang, setelah diselidiki  maka  pemilik  dari  situs tersebut dianggap
paling bertanggungjawab karena situs tersebut perputaran uang yang terjadi melalui  transaksi  ilegal  seperti  hasil pencurian  dan  perampokan  di  dunia maya serta jual beli konten pornografi sehingga  membuat  situs  tersebut ditutup dan pemiliknya diringkus.   Dari kasus  tersebut  Indonesia  setidaknya dapat belajar untuk mengatasi pelanggaran  yang  terjadi  di  media internet  mengingat  pelanggaran  hak cipta  film  yang  dilakukan  penyedia jasa  unduh  film  gratis  sudah  banyak terjadi diharapkan pemerintah mengambil  tindakan  tegas  untuk mengatasi  pelanggaran-pelanggaran tersebut.  2)  Kurangnya  sumber  daya manusia dalam menangani hal tersebut membuat pemerintah kewalahan karena perbandingan antara  penegakan  dengan  pelaku pelanggaran  berbanding  jauh.  Orang dengan  mudah  membuat  sebuah website  yang  dimana  kontennya melanggar peraturan. Sedangkan
pemerintah  dengan  sumber  daya manusia yang terbatas harus mencakup  semua  pelanggaran  situs dari segi pelanggaran apapun. Seperti situs  porno,  situs  pembajakan,  situs sara,  situs  kekerasan,  situs  penipuan dan lain-lain. Namun potensi yang ada di  Indonesia  sebenarnya  banyak mengingat generasi muda berprestasi yang  ada  terutama  di  bidang  cyber namun kesalahan ada pada pemerintah karena kurangnya
menghargai  hasil  karya  anak  dalam negeri  dibandingkan  dengan  negara lain membuat generasi muda terkadang  lebih  memilih  kerja  diluar negeri  daripada  didalam  negerinya sendiri.  Pemerintah  setidaknya  harus menghargai karya-karya anak bangsa guna  perkembangan  Indonesia  itu sendiri dengan cara merekrut generasi muda  yang  berpotensi  dalam  bidang cyber, membuat sekolah khusus yang dimana  lulusannya  akan  membantu mengatasi pelanggaran didunia cyber atau membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. 3) Kesadaran masyarakat  terhadap  Hak  Kekayaan
Intelektual yang apabila dapat diterapkan  secara  benar  maka  dapat meningkatkan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat, jika
ditinjau  dari  segi  industri  maka  suatu negara membutuhkan investasi, peningkatan  investasi  akan  naik  jika perlindungan hak-hak investor seperti Hak  Kekayaan  Intelektual  terjamin. Kurangnya kesadaran mempengaruhi penghargaan  kepada  para  pencipta. Kondisi  ini  membuat  para  pencipta malas  untuk  berkarya  dan  kondisi  ini pula  dibuat  semakin  parah  karena adanya  pemikiran  bahwa  profesi pencipta belum cukup menjadi jaminan seseorang
akan mendapatkan  hidup yang layak. Ditambah dalam Undang-Undang Hak Cipta  sekarang  ini  merupakan  Delik Aduan sehingga membuat pemerintah tidak  berdaya  jika pencipta  itu  sendiri tidak  melaporkan  kejahatan  yang terjadi. Apakah pencipta hanya memikirkan ekonominya, ketika suatu karya cipta film diluncurkan maka yang terpenting  adalah  kembalinya  modal dari pengeluaran yang sudah dikeluarkan  oleh  penciptapencipta tersebut,  sehingga  apabila  terjadi pembajakan maka pencipta tidak mau ambil pusing mengingat modal pengeluaran telah kembali dan pencipta  tidak  mau  repot  harus berurusan dengan birokrasi pemerintah.  Saat  ini  hanya  dapat
melakukan  penolakan  terhadapan segala  sesuatu  yang bersifat  bajakan dalam diri sendiri karena secara nyata banyak sekali dari kalangan akademisi,  pemerintahan,  generasi- generasi muda dan masih banyak lagi lebih  menginginkan  hal-hal  ekonomis yang murah ketimbang harus merogoh kantong  lebih  dalam  karna  hal keorisinilan. Memberikan edukasi kepada masyarakat adalah salah satu cara  untuk  memberikan  kesadaran masyarakat  pentingnya  menghargai Hak Kekayaan Intelektual dengan cara membuat  iklan  di  jam-jam  utama karena  banyaknya  masyarakat  yang melihat televisi setiap harinya sehingga secara tidak langsung memberikan pengetahuan dasar terkait HKI itu sendiri. Pendidikanpendidikan usia dini dibentuk  untuk  lebih  menghargai segala  sesuatu  agar  generasi  muda pada  akhirnya  akan  terbentuk  secara baik  dan  lebih  menghargai  segala sesuatunya. [ 15 ]
Penegakan  hukum  Hak  Cipta
yang melibatkan kementrian kementrian diantaranya: a. Kementerian Hukum dan HAM,  dalam  UU  Hak  Cipta diberi kewenangan untuk
mengatur  segala  hal  dalam
bentuk administrasi dan penegakan  hukum  di  bidang Hak Cipta.
b. Kementerian  Komunikasi  dan Informastika,  dalam  Pasal  26 UU Hak Cipta Kominfo diberikan  kewenangan  untuk melakukan penegakan hukum di  bidang  administrasi  dalam hal  telah  terjadi  pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem informasi dengan bentuk penutupan  konten  dan  hak akses  pengguna  terhadap pelanggaran  Hak  Cipta  yang ada di internet.
c.  Kepolisian,  dalam  Pasal  120
UU  Hak  Cipta  diatur  tindak pidana  terhadap  Hak  Cipta merupakan delik aduan.
Apabila  terjadi  tindak  pidana terhadap  Hak  Cipta,  pihak yang  merasa  dirugikan  dapat mengadu  ke  polisi  disertai bukti yang kuat. Seperti contohnya  pembajakan  film dalam  bentuk  CD,  tidak  ada izin dari pencipta untuk melakukan penggandaan atas ciptaan tersebut.
d. Hakim,  dalam  UU  Hak  Cipta diatur mengenai sanksi pidana bagi para pelanggarnya, diatur dalam  Pasal  112  sampai dengan 119 UU Hak Cipta.
Upaya hukum yang bisa dilakukan  Pencipta  apabila  terjadi pelanggaran hak cipta antara lain:
a. Mediasi, proses negosiasi masalah  dimana  para  pihak yang  tidak  memihak  bekerja sama  dengan  pihak  yang sedang  bersengketa  untuk mencari kesepakatan bersama.  Pihak  ini  disebut mediator. [ 16 ]
b. Aduan Tindak
Pidana,
dilakukan melalui proses hukum pidana. Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonomi maupun hak moralnya yang dilakukan oleh pihak lain tanpa seizing darinya melakukan pelanggaran  Hak  Cipta  dapat mengajukan aduan tindak pidana  ke  Dirjen  HKI  sesuai dengan  Pasal  120  UU  Hak Cipta.
c.  Gugatan Ganti Rugi, pencipta dapat  mengajukan  gugatan ganti  rugi  dalam  hal  terjadi pelanggaran hak ekonomi dan hak  moral.  Gugatan  diajukan ke  Pengadilan  Niaga  dengan menyerahkan  seluruh  atau sebagian  hasil  pelanggaran Hak Cipta.
d. Laporan  Penutupan  Konten atau  Hak  Akses,  merupakan
bentuk perlindungan hukum di bidang  administrasi.  Sesuai dengan Pasal 56 ayat 2 yang mengamanatkan pembentukan peraturan bersama  untuk  pelaksanaan penutupan  konten  atau  hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta.

## Kesimpulan
1. Film  merupakan  karya  cipta  seni budaya  yang  merupakan  pranata sosial  dan  media  komunikasi  massa yang  dibuat  berdasarkan  kaidah sinematografi  dengan  atau  tanpa suara  dan  dipertunjukkan.  Sekarang ini, mengunduh film secara gratis dari internet  berkembang  seiring  dengan tawaran  internet  dengan  berbagai media digital baik yang resmi ataupun bajakan.  Dampak  negatif  dari  illegal downloading sendiri yaitu royalti yang seharusnya  didapat  oleh  pemegang hak  cipta  malah  tidak  memberi pemasukan kepada penciptanya sama sekali padahal karyanya dinikmati  oleh  orang  lain.  Maraknya pengunduhan film secara illegal menunjukkan  bahwa  UndangUndang Hak  Cipta  maupun  UndangUndang ITE tidak berlaku secara keseluruhan.
Banyaknya pelaku illegal downloading di kalangan masyarakat salah satunya dikarenakan  masih  belum  ditangani ataupun ditanggapi secara serius oleh aparat penegak hukum.
2.  Terdapat  beberapa  masalah  dalam penegakan  hukum  Hak  Cipta  di
Indonesia seperti misalnya pemerintah Indonesia belum
menunjukkan  kemauan  yang  kuat untuk  menegakkan  perlindungan  hak cipta yang ada di Indonesia. Kemudian pengetahuan masyarakat masih sangat  kurang  tentang  hak  cipta termasuk hukum 105 yang
mengaturnya.  Karena  pengetahuan tentang  hak  cipta  ini  masih  sangat kurang,  pada  umumnya  masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta dan kurangnya kesadaran  tentang  arti  pentingnya perlindungan  hak  cipta,  hal  ini menyebabkan  masyarakat  banyak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

## REFERENSI
[1] Wahyu  Widodo,  Toebagus  Galang
Windi  Pratama,  Pujiono  (2020)
Analysis Of Technology Transfer In
The  Turnkey  Contract  Of  State- Owned  Enterprises  In  Indonesia.
JCR, 7 (17), 1007-1014. doi:10.31838/jcr.07.17.127
[2] Muhammad  Djumhana,  Hak  Milik Intelektual  Sejarah,  Teori  dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: PT  Citra  Aditya  Bakti,  2003),  hlm. 119.
[3] Insan  Budi  Maulana,  Ridwan Khairandy Nurjihad, Kapita Selekta Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  I, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UI dan  Yayasan  Klinik  HAKI,  2000), hlm.189.
[4] Widyopramono,  Tindak  Pidana Hak Cipta Analisis Dan
Penyelesaiannya,  (Jakarta:  Sinar
Grafika, 1992), hlm. 25.
[5] Asian  Law  Group,  Hak  Kekayaan Intelektual (Suatu pengantar),
(Bandung: Alumni, 2004), hlm. 118.
[6] Aan  Priyatna,  Penegakan  Hukum terhadap  Pelanggaran  Hak  Cipta dalam Pembuatan E-Book, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 7. [7] Hendry  Soelistyo,  Hak  Cipta Tanpa Hak Moral, (Jakarta:
Rajawali  Pers,  Jakarta,  2011),  hlm 46.
[8] Irham  Nur  Anshari,  Memahami Pembajakan Digital Dalam Budaya Mengopi Video di Warnet,

## (Yogyakarta:  Universitas  Ahmad
Dahlan, 2016), hlm. 171
[9] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.8.
[10] Gatot  Supramono,  Hak  Cipta  dan Aspek – Aspek Hukumnya, (Jakarta
: PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 1.
[11] Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan  Khusus  Hak  Cipta  Lagu, Neighbouring  rights  dan  Collecting Society,  (Bandung:  Alumni,  2008), hlm. 251-252.
[12] Satjipto  Rahardjo,  Ilmu  Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 74.
[13] Muchsin, Perlindungan dan
Kepastian  Hukum  bagi  Investor
Indonesia,  (Surakarta:  Fakultas
Hukum  Universitas  Sebelas  Maret,
2003), hlm. 14.
[14] Thalib Prawitri, Perlindungan
Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak
Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasakan Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Jurnal Yuridika. Vol. 23, No. 8, September-
Desember 2013, hlm. 357-360.
[15] Robby  Noviandy,  Perlindungan
Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap  Situs  Penyedia  Jasa
Unduh Film Gratis di Media Internet,
(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), hlm. 7.
[16] Khotibul  Umam,  Penyelesaian Sengketa  di  Luar  Pengadilan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
2010), hlm. 10.