## S    A    S    I
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan Pieter Radjawane
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built,  Operate  And Transfer
Sarah S. Kuahaty
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan Pinjam
J. Hattu
• Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM 3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM 4.    S. Peilouw, SH. MH
Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sering  diperhadapkan  dengan  perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata  menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Peralihan  Hak  Cipta  Kepada  Ahli  Waris  Menurut  Hukum  Perdata,
Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait  Dengan Jam Kerja, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, Kriteria Badan Usaha
Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha,
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak Built, Operate And Transfer ,
Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat,  Perlindungan  Korban
Kejahatan  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia,  Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman
Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan  Pinjam,  Pemidanaan  Anak  dalam  Perspektif  Keadilan Restoratif.
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi    ………………………………………………………………………….
ii
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba ..............................................
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik ................ ....................................................................................
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan
Pieter Radjawane ...............................................................................................
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen ...............................................................................................
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built, Operate And Transfer
Sarah S. Kuahaty ............................................................................................... • Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette ...................................................................................
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro ....................................................................................................
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi Simpan Pinjam
J. Hattu ............................................................................................................... • Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo ..................................................................................... 1 12 21 30 43 52 67 71 79
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA PELAYARAN DALAM
PERJANJIAN KERJA LAUT (PKL) TERKAIT DENGAN JAM KERJA

## Oleh: Agustina Balik

## ABSTRACT
The  role  of  the  Sea  Working  Agreement  is  very  important  as  a  legal  umbrella  that protects the crew. By not including the clause on working hours in the Sea Work Agreement, sometimes  the  crew  may  work  beyond  the  prescribed  hours  of  work  even  if  their  breaks  are reduced if at that time there is urgent work to be done and can not be abandoned. Likewise on holidays  every  week  or  official  holidays  they  never  enjoy.  This  has  an  impact  on  wage payments that are inconsistent with working hours and over-hours of crew work.
The  research  method  used  is  normative  legal  research  method  to  study  the  aspect  of responsibility  of  shipping  businessman  to  Sea  Working  Agreement  which  is  expected  to provide guarantee of Legal Protection for crew related to working hours. The responsibility of the  shipping  businessman  is  to  make  a  Sea  Working  Agreement  in  accordance  with  the provisions  of  articles  399  and  400  of  the  Criminal  Code,  subject  to  Article  401  KUHD  in relation to the contents of the Sea Work Agreement. Implementation of this responsibility will create  legal  protection  for  the  crew  of  the  vessel  in  respect  of  the  wages  they  receive  in accordance with the imposition of working hours specified in Government Regulation Number 7 of 2000 on Marine Affairs. Syahbandar must be proactive in paying attention to the making of  the  Sea  Working  Agreement,  by  reviewing  and  analyzing  the  existing  clauses  so  that  the rights of the crew may be clearly stated in the Sea Working Agreement .
Keywords: Responsibility of the Shipping Employer, Sea Work Agreement

## A. PENDAHULUAN.
Pekerjaan  sebagai  pelaut  memiliki kekhususan,  mencakup  2  (dua)  hal  yang sangat  spesifik.  Pertama,  seorang  pelaut dituntut  untuk  memiliki  sertifikat  bertaraf internasional  sesuai  standar  Internasional Maritime  Organization  (IMO),  termasuk sertifikat  kompetensi  dan  penunjangnya. Kedua, terdapat 3 (tiga) aspek lain yaiut, (1) lebih  dari  80%  arus  barang  di  dalam  negeri menggunakan  moda  angkutan  laut  dimana pelaut  berperan  besar  di  dalamnya,  (2) memiliki  beban  moral  di  mana  pelaut  harus meninggalkan keluarga, anak dan istri untuk waktu yang relatif cukup lama dan (3) beban resiko ancaman bahaya maut dalam pelayaran  laut,  angin  dan  ombak  yang
ganas. 1
Sesuai dengan amanah Undang- Undang,  pembuatan  Perjanjian  Kerja  Laut (PKL)  adalah  sesuatu  yang  harus  dibuat dalam  bentuk  otentik  bukan  akta  dibawah tangan.  Hal  ini  jelas  diatur  dalam  buku kedua  KUHD,  Peraturan  Pemerintah  No.  7 Tahun 2000 tentang Kepelautan dan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang  Pelayaran  yang  bersifat  “ leg specialis derogate lege generalis ”, juga pada buku  ketiga  Bab  VII.A  KUHPerdata  dan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Secara  explisit Pasal 399 KUHD membebankan pembuatan Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  pada  pihak
1 Yordan  Sihombing, Pelaut  Indonesia Termarjinalkan , http://www, suarahukum.com, diakses pada tanggal 29 september 2016.
pengusaha,  sementara  pasal  400  alinea  (d) mengharuskan  pembuatan  Perjanjian  Kerja Laut  (PKL)  dalam  bentuk  otentik  dengan disahkan oleh pejabat Negara yakni Syahbandar.
Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL) seharusnya  memuat hak dan  kewajiban  para pelaut,  termasuk  kesejahteraan  mereka seperti  jam  kerja,  jam  istirahat,  cuti  dan lembur. Tanggungjawab pengusaha pelayaran  yaitu,  membayar  upah  sesuai  jam kerja,  jika  jam  kerja  melebihi  waktu  yang telah  ditentukan  dan  awak  kapal  bekerja pada  hari-hari  libur,  maka  kepada  mereka harus  diberikan  uang  lembur,  serta  awak kapal juga harus diberikan waktu istirahat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 21 ayat 1, 2, 3,  dan  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7 Tahun  2000  tentang  Kepelautan  yang berbunyi:
(1) Jam  kerja  bagi awak  kapal  ditetapkan  8 (delapan)  jam  setiap  hari  dengan  1 (satu) hari libur setiap minggu dan hari- hari libur resmi.
(2) Perhitungan  gaji  jam  kerja  bagi  awak kapal  ditetapkan  44  (empat  puluh empat) jam setiap minggu (3) Jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) dan  dipekerjakan  pada  hari-hari  libur sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)
dihitung lembur
(4) Setiap  awak  kapal  harus  diberikan waktu  istirahat  paling  sedikit  10
(sepuluh)  jam  dalam  jangka  waktu  24 (dua  puluh  empat)  jam  yang  dapat dibagi  2  (dua),  yang  salah  satu diantaranya  tidak  kurang  dari  6  (enam) jam kecuali dalam keadaan darurat.
Kenyataan  yang  terjadi  bahwa  apa yang  diamanatkan  Undang-Undang  tidaklah dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  pengusaha pelayaran.  Hak-hak  para  awak  kapal  sering diabaikan  dan  bahkan  terkadang  terjadi Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  sepihak diatas  kapal  hanya  karena  awak  kapal menuntut hak-hak mereka. Bagi awak kapal, kapal adalah rumah sekaligus tempat bekerja bagi mereka karena disitulah mereka bekerja
dan  tinggal.  Hal  inilah  yang  menyebabkan terkadang  para  awak  kapal  dapat  bekerja melebihi  jam  kerja  yang  telah  ditentukan bahkan  jam  istirahat  mereka  berkurang  jika pada  saat  itu  ada  pekerjaan  mendesak  yang harus  mereka  kerjakan  dan  tidak  bisa ditinggalkan.
Demikian  juga  pada  hari-hari  libur setiap  minggu  maupun  hari-hari  libur  resmi tidak  pernah  mereka  nikmati  sebagai  hari libur.  Pada  prinsipnya  di  atas  kapal  tidak diberlakukan jam  istirahat  untuk  itu.  Hal ini tidaklah  menjadi  persoalan  jika  kelebihan jam  kerja  mereka  dihitung  sebagai  lembur dan  untuk  itulah  maka  mereka  berhak  atas uang lembur. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka perlu dikaji sejauhmana tanggungjawab pengusaha pelayaran  untuk  bertindak  adil  dalam memperhatikan  jam  kerja  dan  jam  istirahat para  pelaut.  Dimana  hal  ini  juga  berimbas pada  kwalitas  atau  mutu  kerja  dari  para pelaut. Namun demikian sampai sejauhmana hubungan  dan  kesejajaran  tersebut  belum diketahui.
Oleh karena itu yang menjadi permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penulisan  ini  adalah  :  “  Bagaimana tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Kelebihan Jam Kerja?”

## B. PEMBAHASAN
1. Pemberlakuan  Jam  Kerja  Dan Pemberian  Upah  Kepada  Awak Kapal Menurut International Transportworkers  Federation (ITF),  kerja pelaut sangat berat dan karenanya memerlukan  kondisi  kerja  yang  berlainan dengan  pekerja  sektor  lainnya.  Kapal layaknya  satu  pabrik.  Tapi  ia  bergerak  terus mengarungi  samudra  dengan  menembus badai,  menerjang  ombak  dan  kadang dihadang  gerembolan  perompak.  Awak kapal  tentulah  akan  sangat  terpengaruh dengan  kondisi  tersebut,  baik  fisik  maupun mental.  Kalau  sudah  berhadapan  dengan
badai atau ombak yang menggunung, pilihan yang  tersedia  hanya  dua,  meninggal  atau selamat.  Kini  dengan  semakin  canggihnya teknologi  di  atas  kapal  yang  berujung  pada makin  sedikitnya  jumlah  pelaut  yang dibutuhkan  untuk  mengawakinya,  beban  itu makin  bertambah.  Jika  sebelumnya  seorang pelaut  mengurusi  satu  pekerjaan  tertentu,  ia sekarang  harus  bisa  mengerjakan  pekerjaan lain  dalam  waktu  hampir  bersamaan. Kelelahan  luar  biasa  merupakan  dampak yang tidak dapat dihindari oleh pelaut. 2 Keadaan  akan  semakin  parah  jika  ia bekerja  di  atas  kapal  yang  berbendera kemudahan  ( flag  of  convenience /FOC).  Di kapal  ini  mereka  dipekerjakan  dengan sangat  berat  tapi  dengan  gaji  yang  sangat minim,  malah  ada  yang  tidak  mendapat bayaran  sama  sekali.  Menurut  organisasi yang  bermarkas  di  London  itu,  negara  yang termasuk kelompok FOC adalah, antara lain, Antigua  and  Barbuda,  Bahamas,  Barbados, Liberia  dan  Prancis.  Kalaupun  pelaut mendapat  waktu  istirahat,  saat  seperti  itu tidak  terlalu  banyak  memberi  dampak kepada  mereka.  Karena,  tempat  istirahat masih  di  lokasi  kerja  yang  sama.  Inilah faktor  yang  mempengaruhi  kondosi  mental tadi.  Jikapun  mereka  turun  ke  darat  waktu yang  tersedia  tidak  cukup  untuk  bersantai dengan  cara  yang  normal.  Pelaut  berada  di satu  pelabuhan  paling  lama  tiga  hari selanjutnya berlayar. 3 Fenomena yang terjadi terhadap pelaut di  Indonesia  bahwa  begitu  banyak  sengketa yang  menimpa  mereka.  Misalnya  saja  di sektor  kapal  penangkapan  ikan  yang  masih minim  pengawasan,  perlindungan,  dan kesejahteraan.  Banyak  terdapat  diskriminasi hak asasi manusia dan gaji yang tidak sesuai dengan beratnya pekerjaan di kapal. Kebanyakan isi Perjanjian Kerja Laut (PKL) memberatkan  pihak  awak  kapal.  Jam  kerja yang  tidak  diatur  dalam  Perjanjian  Kerja
2 Yuliana Silaen, Upah Minimum Pelaut Sesuai Dengan Standar Manajemen Mutu , https://www.google.co.id diakses  tanggal 10  Oktober 2016
3 Ibid
Laut  (PKL)  mengakibatkan  pemanfaatan kesewenang-wenangan
pihak majikan/owner/kapten  di  atas  kapal  dalam mempekerjakan  Para  awak  kapalnya.  Selain itu  dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL) hanya  tertulis  jumlah  gaji  pokok  dan  sistem pembayaran gaji saja. Namun tidak dicantumkan  berapa  upah  bonusnya  ketika awak  kapal  memiliki  tugas  khusus  (jabatan) di  kapal.  Jam  kerja  yang  tidak  diatur  dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) membuat awak kapal  dipekerjakan  seenaknya,  bahkan  ada yang hingga dua hari dua malam tidak tidur. Ironisnya,  hitungan  upah  lemburpun  tidak ada.  Tidak  adanya  batasan  dan  ketentuan waktu  standar  pada  Perjanjian  Kerja  Laut (PKL)  membuat  awak  kapal  terputus  akses komunikasi dengan keluarga yang ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama. Ketika  kapal  bersandar  belum  tentu  semua awak  kapal  diajak  dan  belum  tentu  kapal sandar  di  dermaga  di  pelabuhan,  kadang hanya  jangkaran  saja  yang  jaraknya  ke daratan itupun masih jauh. 4
Padahal jelas dalam pasal 399 dan 400 KUHD  menyatakan  bahwa  setiap  awak kapal  yang  dipekerjakan,  harus  dilengkapi dengan  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  yang memuat  hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak. Yang tentunya didalamnya harus juga memuat ketentuan tentang jam kerja dan jam istirahat  serta  hari  libur  bagi  awak  kapal yang  jelas  telah  diatur  dalamPeraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2000  tentang Kepelautan  pasal  21  ayat  1  yaitu  Jam  kerja bagi  awak  kapal  ditetapkan  8  (delapan)  jam setiap  hari  dengan  1  (satu)  hari  libur  setiap minggu dan hari-hari libur resmi.
Selanjutnya,  beban  para  awak  kapal bertambah  lagi  setelah  diberlakukannya amandemen Manila 2010 yang mengharuskan setiap pelaut untuk memperbaharui  ijazah  serta  sertifikat  pelaut mereka,  ditambah  lagi  dengan  sertifikat
4 Imam  Syafii, Cantumkan  Jam  Kerja  Dan Upah  Buruh ,  https://www.change.org/p/pemerintah- dan-perusahaan-pengirim-abk-cantumkan-jam-kerja- dan-upah-lembur-pada-kontrak-kerja-abk-kapal-ikan, diakses tanggal 10 Oktober 2016
terbaru yang harus dimiliki mereka. Kesulitan  awak  kapal  untuk  memenuhi  itu semua  adalah  gaji  yang  sampai  saat  ini belum  ada  standar  yang  baku  bagi  mereka. Standar gaji pelaut dengan pangkat terendah menurut International Maritime Organization (IMO)  adalah  600  USD, 5 International  Labour  Organization  (ILO) adalah  sekitar  900  USD,  dan  menurut International  Transportworker  Federation (ITF)  adalah  1200  USD.  Berdasarkan ketentuan  tersebut,  dibuatlah  standar  gaji untuk  pelaut  di  Asia  tenggara  (ITFSEA), sekitar  500  s/d  600  USD  untuk  pelaut bawahan. 6
Tetapi  sekarang  dibandingkan  dengan pelaut  lokal  kita, ada  yang  bergaji  hanya  90 USD  (setara  dengan  Rp.  1.000.000),  ada yang  150  USD  (setara  dengan  Rp. 1.750.000)  dan  ada  yang  200  USD  (setara dengan  Rp.  2.000.000  lebih). 7 Bahkan  di Jakarta  masih  dijumpai  gaji  pelaut  yang dibawah  upah  minimum  regional  (UMR) yaitu Rp. 800.000. di Surabaya pelaut masih diberi  gaji  Rp.  700.000  atau  Rp.  900.000 bahkan sampai Rp. 1.500.000, 8 sama halnya juga  di  Ambon  gaji  pelaut  berkisar  antara Rp.  700.000  sampai  dengan  Rp.  1.200.000. bukti  di  lapangan  membuktikan  bahwa seringkali  gaji  seorang  Nakhoda  kapal  di kapal-kapal  lokal  Surabaya,  sama  dengan gaji pelaut bawahan di pelayaran lokal.
Jika dilihat dari fenomena yang terjadi terkait gaji yang diterima sudah sangat kecil kemudian  ditambah  lagi  dengan  kelebihan jam  kerja  yang  tidak  pernah  dihitung  yang mengakibatkan  uang  lembur  tidak  dibayar. Kalaupun ada perusahaan yang memberikannya, tidak sesuai dengan
5 Jayalah  Lautan  Indonesia,  Standar  Gaji Pelaut,  https://www.google.co.id,  diakses  tanggal  10 Oktober 2016
6 Suara Pilar Demokrasi, Gaji Pelaut Indonesia Tragis Di Negeri Orang Dihargai, Di Negara Sendiri Dieksploitasi ,
http://www.suarapilardemokrasi.com/2016/03/gaji- pelaut-indonesia-tragis-di-negeri.html,
diakses tanggal 10 Oktober 2016
7 Ibid 8 Ibid
kelebihan  jam  kerja  masing-masing  awak kapal.  Padahal  pekerjaan  mereka  penuh bahaya  dan  beban  moral  yang  tinggi.  Oleh karena  itu  pemberian  upah  kepada  awak kapal  harus  sesuai  dengan  jam  kerja  yang diberlakukan kepada mereka. Terkait dengan hal ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun  2000  tentang  Kepelautan  telah  jelas mengharuskan  bahwa  Jam  kerja  melebihi ketentuan yaitu  44 (empat puluh empat) jam setiap  minggu  dan  dipekerjakan  pada  hari- hari libur harus dihitung sebagai lembur.
Oleh  karena  itu  terkait  dengan persoalan  diatas,  Kesatuan  Pelaut  Indonesia (KPI)  telah  menyampaikan  usulan  gaji pelaut  kepada  Kementerian  Perhubungan berdasarkan ukuran kapal (3 kategori), yaitu: 1. Kapal  berukuran  150-500  GT  (Goss Tonage),  upah  pokok  juru  mudi  Rp. 1.250.000.  ditambah  dengan  tunjangan normatif  (lembur  dan  libur),  serta tunjangan  non  normatif  (berlayar  dan premi  muatan),  maka  total  upah  seorang juru mudi minimal Rp. 2.300.000/bulan.
2. Kapal  berukuran  500-2000  GT,  upah pokok juru mudi Rp. 2.000.000, ditambah tunjangan  normatif  dan  non  normatif, maka  total  upahnyanya  minimal  sekitar Rp. 5.000.000/bulan.
3. Kapal  berukuran  2000  GT  ke  atas,  upah pokok juru mudi Rp. 3.000.000, ditambah tunjangan  normatif  dan  non  normatif, maka  total  upahnya  minimal  sekitar  Rp. 5.500.000.
Tapi  untuk  kapal-kapal  nasional  yang melakukan  pelayaran  Internasional,  harus mengikuti  standar  upah  yang  ditetapkan International Labour Organization (ILO).9
Selanjutnya  berdasarkan  data  menurut International  Labour  Organization  (ILO), sampai  akhir  tahun  2015  upah  pokok  untuk juru mudi sebesar 592 USD (Rp. 8.300.000), ditambah  tunjangan,  totalnya  menjadi  1,038 USD  (Rp.  14.600.000)  per  bulan.  Mulai  1
9 Satrio  Widianto,  Banyak  Dibawah  UMR,
Saatnya Standar Upah Pelaut Ditetapkan, http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomibanyak-di- bawah-umr-saatnya-standard-upah-pelaut-ditetapkan, diakses tanggal 10 oktober 2016
Januari 2016, International Labour
Organization  (ILO)  menaikkan  upah  bagi pelaut  yang  bekerja  di  kapal-kapal  dalam pelayaran  internasional,  untuk  juru  mudi, upah  pokoknya  naik  dari  592  USD  menjadi 614 USD (Rp. 8.600.000) per bulan. 10 2. Tanggungjawab Pengusaha Pengangkutan  Di  Perairan  Dalam Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL) Terkait  Dengan  Kelebihan  Jam

## Kerja
Melakukan  Perjanjian  Kerja  Laut (PKL)  antara  pengusaha  kapal  dengan nakhoda atau  perwira  kapal  harus  dilakukan secara  tertulis,  supaya  dianggap  sah  berlaku dan  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak (pasal  399  KUHD).  Perjanjian  Kerja  Laut (PKL) yang dilakukan harus dibuat dihadapan  awak  kapal  dan  dihadapan syahbandar  dan  ditandatangani  olehnya, dengan  ancaman  batal  jika  syarat  itu  tidak terpenuhi  (pasal  400  KUHD).  Syarat  yang ditegaskan  dalam  pasal  ini,  tidak  ditemukan dalam  pasal-pasal  yang  mengatur  perjanjian dalam  KUHPerdata.  Hal  itu  menunjukkan bahwa  ketentuan  yang  termuat  dalam KUHD  merupakan  ketentuan  yang  berlaku khusus.  Dengan  demikian,  Perjanjian  Kerja Laut  (PKL)  merupakan  perjanjian  khusus, bukan perjanjian biasa.
Sifat  khusus  lainnya  yang  melekat dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  ialah dalam  bentuknya  yang  tertulis  dituangkan syarat-syarat  perjanjian  termasuk  hak  dan kewajiban para pihak yang sudah dibakukan. Pembakuan  syarat-syarat  perjanjian  ini sebenarnya  bukan  keharusan  yang  diatur dalam  KUHD,  melainkan  mengacu  pada asaas  kebebasan  berkontrak  yang  terdapat dalam KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi
perjanjian, yaitu kebebasan untuk menentukan  “apa”  dan  dengan  “siapa” perjanjian  ini  diadakan.  Perjanjian  yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata mempunyai kekuatan 10 Ibid
mengikat.  Kebebasan  berkontrak  adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian, kebebasan adalah perwujudan  dari  kehendak  bebas,  pancaran hak asasi manusia. 11 Namun dalam pemberlakuan  asas  kebebasan  berkontrak dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL)
sebenarnya  tidak  lagi  sedemikian  bebas karena  telah  dibatasi  dengan  pasal  399  dan 400  KUHD.  Walaupun  dalam  Perjanjian Kerja  Laut  (PKL)  telah  dibatasi  (terkait dengan  para  pihak),  namun  bukan  berarti mengenyampingkan asas kebebasan berkontrak.
Karena asas kebebasan berkontrak  berhubungan  dengan  hak  asasi, maka  dalam  pembuatan  sebuah  perjanjian dalam  hal  ini  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL) harus terkandung kebebasan yang bertanggung
jawab yang mampu memelihara  keseimbangan  sebagai  modal untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagian  hidup  lahir  batin  yang  serasi, selaras  dan  seimbang  diantara  para  pihak, sehingga  sebuah  perjanjian  akan  bersifat stabil  dan  memberi  keuntungan  bagi  kedua belah pihak 12
Menurut Bentham dalam buku Johanes  Ibrahim  menyebutkan  ukuran  yang menjadi patokan sehubungan dengan kebebasan  berkontrak  adalah  bahwa  setiap orang  dapat  bertindak  bebas,  tanpa  dapat dihalangi hanya karena memiliki bargaining position atau  posisi  tawar  untuk  dapat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhannya, juga tidak seorangpun sebagai  satu pihak  dalam  suatu  perjanjian dapat dihalangi untuk dapat  bertindak bebas memenuhi hal tersebut, asal saja pihak yang lain dapat menyetujui syarat-syarat perjanjian  itu  sebagai  hal  yang  patut diterima,  disebutkannya  pula  bahwa  secara umum  tidak  seorangpun  dapat  mengetahui apa  yang  baik  untuk  kepentingan  seseorang kecuali  dirinya  sendiri, 13 dengan  demikian,
11 Mariam  Darus  Badruslzaman, Aneka Hukum Bisnis , Alumni, Bandung, 2005, Hal 40
12 Ibid
13 Ibid
maka dalam Perjanjian Kerja Laut sesungguhnya  pengusaha  kapal  walaupun memiliki  posisi  sebagai  pemberi  kerja  yang tujuan  utamanya  yaitu  mencari  keuntungan, bebas untuk menentukan syarat-syarat dalam perjanjian  namun  harus  memberikan  juga kebebasan  kepada  awak  kapal  untuk mengetahui,  mempelajari  dan  memahami
Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang
ditandatanganinya,  serta  yang  terpenting adalah memuat klausula-klausula terkait hak dan kewajiban para pihak yang sebanding.
Selanjutnya,  dalam  Perjanjian  Kerja Laut  (PKL)  juga  harus  memperhatikan  asas itikad  baik  dan  asas  kepatutan  (pasal  1338 dan  1339  KUHPerdata)  dimana  kedua  asas ini  harus  dipatuhi  oleh  para  pihak  yaitu pengusaha  kapal,  awak  kapal  dan  pejabat yang  berwenang  yaitu  syahbandar  untuk mencapai  rasa  keadilan.  Oleh  karena  itu pengusaha  kapal  dan  Syahbandar  sebagai pihak  yang  berwenang  dalam  mengesahkan naskah perjanjian baku yang sudah disediakan  oleh  pengusaha  kapal  harus memenuhi  rasa  keadilan  bagi  awak  kapal. Oleh  karena  itu  di  dalam  Perjanjian  Kerja Laut  (PKL) tanggung jawab yang besar dari pengusaha  kapal  yaitu  dengan  tegas  dan jelas mencantumkan hak-hak dan kewajiban dari  awak  kapal  dan  pengusaha  kapal dengan  tidak  lebih  menguntungkan  pihak pengusaha  kapal  saja.  Terkait  dengan  jam kerja,  seharusnya  pihak  pengusaha  kapal harus  mencantumkan  aturan-aturan  yang berlaku terkait dengan jam kerja awak kapal (jam  kerja  kerja  dalam  sehari,  jam  istirahat dalam  sehari  termasuk  hari  libur  resmi) sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  pasal 21  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 2000.  Bukan  berdasarkan  waktu  jam  kerja yang  ditentukan  sendiri  dalam  peraturan perusahaan.  Sebagai  contoh  dapat  terlihat dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  yang  dibuat oleh  PT.  Pertamina  Trans  Kontinental dengan Pelaut, dimana salah satu klausulanya  yaitu  pasal  7  tentang  jam  kerja berbunyi “jam kerja bagi PELAUT
ditentukan sesuai peraturan yang berlaku di PT. PERTAMINA (PERSERO)” .
Terkait  dengan  tidak  dicantumkannya jam  kerja,  maka  awak  kapal  tidak  dapat menentukan  berapa  kelebihan  jam  kerja mereka  selama  sahari.  Padahal  kelebihan jam  kerja  itu  merupakan  kewajiban  dari pengusaha  kapal  untuk  membayarnya  yang dikenal dengan nama upah lembur.
Isi perjanjian kerja laut yang sebagaimana  telah  diatur  dalam  KUHD inilah  yang  harus  dipakai  oleh  pengusaha pelayaran sehingga tidak hanya menguntungkan  mereka  saja  tetapi  juga awak  kapal  dihargai  pekerjaan  mereka dengan upah yang setara dengan kerja keras mereka. Oleh karena itu dituntut itikad yang baik  dari  pengusaha  pelayaran  dalam pembuatan Perjanjian Kerja Laut (PKL).
Selanjutnya, terkait dengan pihak yang berwenang yaitu syahbandar, maka sesungguhnya mereka harus bersikap proaktif  dalam  pembuatan  Perjanjian  Kerja Laut  (PKL)  dengan  turut  berperan  menilai klausula-klausula  perjanjian  dalam  hal  ini memperhatikan  penerapan  asas  itikad  baik dan  asas  kepatutuan  (pasal  1338  dan  1339 KUHPerdata).  Sebelum  Perjanjian  Kerja Laut  (PKL)  itu  ditandantangi  oleh  awak kapal  maka  syahbandar  harus  membaca terlebih dahulu isi dari Perjanjian Kerja Laut (PKL)  itu,  apakah  sudah  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  atau  belum. Syahbandar juga harus memberi kesempatan kepada  awak  kapal  untuk  membaca  dan memahami  isi  dari  Perjanjian  Kerja  Laut (PKL)  itu  terlebih  dahulu  sebelum  setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL).
Syahbandar  juga  harus  mengwajibkan setiap  awak  kapal  yang  hendak  berlayar harus terlebih dahulu menandatangani Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL),  syahbandar harus  menjelaskan  bahwa  akibat  dari  tidak ditandatanganinya  Perjanjian  Kerja  Laut (PKL)  maka  mereka  tidak  berhak  atas  upah atau gaji untuk pekerjaan yang telah berjalan hanya  berupa  ganti  rugi  sebesar  upah  yang seharusnya  diterima  (pasal  402  KUHD). Sedangkan dalam pasal 316 KUHD menyatakan bahwa upah merupakan piutang
yang  didahulukan  sedangkan  ganti  rugi tidak. Syahbandar juga harus bertindak tegas tehadap perusahaan pelayaran yang
mempekerjakan  awak  kapal  tanpa  adanya Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  sesuai  pasal 312  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang pelayaran berupa sanksi pidana yaitu hukuman penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000.
Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  dapat dilakukan untuk 3 macam ikatan kerja (pasal 398 KUHD), yaitu: 1) Perjanjian kerja laut yang diselenggarakan untuk waktu tertentu atau  perjanjian  kerja  laut  periode. Misalkan:  untuk  2  tahun,  5  tahun atau  10  tahun,  dll.  Dalam  perjanjian ini  para  pihak  telah  menentukan secara  tegas  mengenai  lamanya waktu  untuk  saling  mengikatkan  diri dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. 2) Perjanjian  kerja  laut  (PKL)  yang diselenggarakan  untuk  waktu  tidak tertentu. Dalam perjanjian ini
hubungan  kerja  berlaku  terus  sampai ada pengakhiran oleh para pihak atau sebaliknya  hubungan  kerja  berakhir dalam  waktu  dekat,  jika  memang salah  satu  pihak  atau  para  pihak menghendakinya.
3) Perjanjian  kerja  laut  (PKl)  yang diselenggarakan  untuk  satu  atau beberapa  perjalanan  atau  trip  adalah Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  yang diselenggarakan
berdasarkan pelayaran  yang  diadakan  perusahaan pelayaran  dari  satu  pelabuhan  ke pelabuhan lain.
Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab  dalam  hukum  dapat  dibedakan sebagai berikut: 14
1) Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan unsur  kesalahan  ( fault  liability atau liability  based  on  fault )  adalah
14 Shidarta, Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia ,  Edisi  Revisi,  Gramedia  Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.
prinsip  yang  cukup  umum  berlaku dalam  hukum  pidana  dan  perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pasal  1365,  1366  dan  1367,  prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan,  seseorang  baru  dapat dimintakan  pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab menyatakan
bahwa  tergugat  selalu  dianggap bertanggungjawab  ( presumption  of liability  principle ),  sampai  ia  dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. 15
3) Prinsip tanggung jawab mutlak
4) Prinsip  tanggung  jawab  mutlak ( strick  liability )  sering  diidentikkan dengan  prinsip  tanggung  jawab absolut ( absolute liability ). 16
Dengan  terlaksananya  prinsip-prinsip tanggung  jawab  yang  diterapkan  oeh pengusaha pelayaran maka dengan demikian akan  tercipta  perlindungan  hukum  bagi awak  kapal.  Oleh  karena  itu  perusahaan pelayaran  harus  memberikan  perlindungan hukum  kepada  awak  kapal  sesuai  dengan jenis pekerjaannya. Meskipun hanya seorang pelayan  akan  tetapi  juga  harus  tetap diperhatikan. Awak kapal harus memperoleh hak-hak  mereka  secara  penuh  sebaliknya awak kapal juga harus memenuhi kewajibannya  dengan  baik  pula.  Sehingga akan  tercipta  hubungan  kerja  yang  dinamis antara perusahaan dengan awak kapal.
Bentuk  jaminan  perlindungan  hukum terhadap  awak  kapal  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2000  tentang Kepelautan antara lain:
a. Waktu Kerja
Waktu  kerja  diatur  dalam  pasal  21 Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 2000 tentang Kepelautan. Oleh sebab itu,
15 Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam  Bidang  Penerbangan  (Kumpulan  Karangan) , Cet. II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 21.
16 Ibid , hal 23
setiap pengusaha pelayaran wajib melaksanakan  ketentuan  waktu  kerja. Selain  itu  pengusaha  wajib  memberikan waktu cuti (pasal 24) dan istirahat kepada pekerja  (pasal  21  ayat  4).  Istirahat  antara jam  kerja,  sekurang-kurangnya  10  jam dalam  jangka  waktu  24  jam,  istirahat mingguan  adalah  1  hari  dalam  1  minggu dan  pada  hari-hari  libur  resmi.  Cuti tahunan paling sedikit 20 hari dalam satu tahun  kerja.  Jika  awak  kapal  tidak mengambil  hak  cutinya  maka  akan diganti  dengan  imbalan  upah  sejumlah hari cuti yang tidak dinikmatinya.
b. Pengupahan Besarnya  upah  yang  diperoleh  awak kapal  didasarkan  atas  perjanjian  kerja laut,  sepanjang  isinya  tidak  bertentangan Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 2000 tentang Kepelautan.
Upah  awak  kapal  tersebut  didasarkan atas:
a) 8 jam setiap hari
b) 44 jam per minggu
c) Istirahat  sedikitnya  10  jam  dalam jangka waktu 24 jam
d) Libur sehari setiap minggu
e) Ditambah hari-hari libur resmi (Pasal 21  ayat  (1),  (2)  PP  Nomor  7  tahun
2000 tentang Kepelautan)

## C. P E N U T U P
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari penulisan ini yaitu: pertama , Pada kenyataannya  pembuatan  Perjanjian  Kerja Laut (PKL) sering diabaikan oleh Pengusaha Pelayaran.  Hal  ini  melanggar  ketentuan pasal 399 dan 400 KUHD yang
mengharuskan  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL) harus  dibuat  secara  otentik  dan  disahkan oleh pihak yang berwenang yaitu syahbandar. Kedua ,  Hak-hak  awak  kapal seperti jam kerja, kelebihan jam kerja, waktu istirahat,  libur  mingguan  dan  libur  resmi serta  cuti  tahunan  tidak  pernah  dituangkan dalam  klausula-klausula  Perjanjian  Kerja Laut  (PKL),  yang  mengakibatkan  awak kapal  akan  tetap  terus  bekerja  tanpa
mengetahui  bahwa  hak-hak  mereka  telah dilanggar. Ketiga ,
Dengan tidak ditungkannya  hak-hak  awak  kapal  dalam Perjanjian  Kerja  Laut  (jam  kerja,  kelebihan jam  kerja,  waktu  istirahat,  libur  mingguan dan  libur  resmi  serta  cuti  tahunan)  maka berimbas  pada  pemberian  upah  atau  gaji yang  tidak  sesuai  dengan  standar  kerja  dan standar  upah  pada  umumnya. Keempat, Tanggungjawab pengusaha pelayaran adalah harus membuat Perjanjian Kerja Laut sesuai dengan ketentuan pasal 399 dan 400 KUHD, dengan  berpatokan  padal  pasal  401  KUHD terkait  dengan  isi  Perjanjian  Kerja  Laut (PKL). Pelaksanaan dari tanggung jawab ini akan menciptakan perlindungan hukum bagi awak  kapal  terkait  dengan  upah  yang mereka  terima  sesuai  dengan  pemberlakuan jam  kerja  yang  telah  ditentukan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2000 tentang  Kepelautan. Kelima ,  Syahbandar sebagai  pejabat  yang  berwenang  harus bersikap  proaktif  dalam  memperhatikan pembuatan  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL) dengan mengkaji dan menganalisis klausula- klausula  yang  ada  sehingga  hak-hak  dari awak  kapal  dapat  tertuang  dengan  jelas dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Malang, 2010 Mariam  Darus  Badrulzaman, Aneka  Hukum Bisnis , Alumni, Bandung, 2005 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Kencana Prenada Group, Jakarta, 2003 Ridwan  H.R., Hukum  Administrasi  Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 Ridwan  dan  H.  Abdulrahman, Metode Penelitian  Hukum ,  Rineka  Cipta, Jakarta, 2003 Shidarta, Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia ,  Edisi  Revisi,  Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006
Suherman, Masalah  Tanggung  Jawab  Pada
Charter Pesawat Udara Dan
Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan) , Cetakan II,  Alumni,
Bandung 1979 Soejono  dan  H  Abdulrahman,
Metode
Penelitian  Hukum ,  Rineka  Cipta, Jakarta, 2003
Lain-Lain Imam  Syafii, Cantumkan  Jam  Kerja  Dan
Upah Buruh , https://www.change.org/p/pemerintah- dan-perusahaan-pengirim-abk-
cantumkan-jam-kerja-dan-upah- lembur-pada-kontrak-kerja-abk-kapal- ikan Jayalah  Lautan  Indonesia,  Standar  Gaji Pelaut, https://www.google.co.id
Partono  Suwandi, Perlindungan  Hukum Bagi  Pelaut  Sebagai  Ujung  Tombak Majunya Sebuah Perusahaan Pelayaran , http://www:PerlindunganHukumBagiP elautSebagaiUjungTombakMajunyaSe buahPerusahaan Pelayaran.htm Suara Pilar Demokrasi, Gaji Pelaut Indonesia  Tragis  Di  Negeri  Orang Dihargai, Di Negara Sendiri Dieksploitasi ,
http://www.suarapilardemokrasi.com/2
016/03/gaji-pelaut-indonesia-tragis-di-
negeri.html Satrio  Widianto,  Banyak  Dibawah  UMR, Saatnya Standar Upah Pelaut Ditetapkan, http://www.pikiran- rakyat.com/ekonomibanyak-di-bawah- umr-saatnya-standard-upah-pelaut- ditetapkan Yordan Sihombing, Pelaut Indonesia Termarjinalkan , http://www, suarahukum.com
Yuliana  Silaen, Upah  Minimum  Pelaut Sesuai  Dengan  Standar  Manajemen Mutu , https://www.google.co.id