## TATA KELOLA DESA: FAMILISME DAN IMPLIKASINYA DI DESA LEMBANG LOHE, BULUKUMBA
Salman 1 , Abu Bakar 2* , Anggriani Alamsyah 3

## ABSTRAK
1 UIN Alauddin Makassar Jl. HM. Yasin Limpo No. 36, Gowa, Indonesia salman0149@gmail.com
2 UIN Alauddin Makassar Jl. HM. Yasin Limpo No. 36, Gowa, Indonesia abu.bakar@uin-alauddin.ac.id (corresponding author)
3 UIN Alauddin Makassar Jl. HM. Yasin Limpo No. 36, Gowa, Indonesia nanialamsyah@gmail.com
Artikel  ini  menjelaskan  tentang  politik  familisme  di  Desa  Lembang  Lohe, Bulukumba,  Sulawesi  Selatan  dan  berusaha  menjawab  pertanyaan  bagaimana bentuk familisme dan apa implikasinya bagi pembangunan Desa Lembang Lohe. Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif-deskriptif  yang  dianalisis  dengan menggunakan  teori  familisme.  Artikel  ini  berkesimpulan  bahwa  meskipun kekerabatan  terjalin  cukup  kuat  dalam  struktur  pemerintahan  Desa  Lembang Lohe akan tetapi dampak yang diberikan terhadap pembangunan desa sejauh ini cukup  baik  dengan  dibuktikan  pelayanan  dan  pembangunan  yang  sudah terealisasi serta adanya keterbukaan aparat desa dalam memberikan ruang dan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  mendiskusikan  dan  memutuskan  sesuai hasil  musyawarah  bersama  terkait  penggunaan  dana  desa.  Poinnya  adalah bahwa  politik  kekerabatan  tidak  selamanya  negatif  tergantung  kepada pemimpinnya.
Kata kunci: Familisme, politik, pemerintah desa

## PENDAHULUAN
Tulisan ini menjelaskan tentang praktik politik familisme di Desa Lembang Lohe, Kecamatan  Kajang,  Kabupaten  Bulukumba,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Studi  tentang familisme  atau  politik  kekerabatan  telah  banyak  dibidik  para  sarjana  di  Indonesia, misalnya Dewi Anggraini (2013), Hendi Sanda Putra (2017), Pawennari Hijjang dan Lia Amelia  (2019),  dan  Nurul  Farra  Yhasmid  (2020).  Secara  umum  studi  yang  ada menunjukkan bahwa struktur jaringan kekerabatan dalam kepemimpinan terutama  di tingkat desa berpusat pada kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Untuk itu diperlukan  kajian  sejauh  mana  relevansi  dari  klaim  kesarjaan  yang  ada  bahwa  kepala desa adalah episentrum dari praktik familisme.
Politik  familisme  atau  politik  kekerabatan  dalam  konteks  Indonesia  memiliki kecenderungan  menggunakan  sumber  daya  kekuasaan  baik  formal  maupun  informal. Tidak jarang pola ini banyak dipraktikkan dengan cara menekan aparatur yang bekerja dalam institusi pemerintahan, namun pola tersebut pada banyak kasus terbukti ampuh dalam  mencapai  atau  mempertahankan  kekuasaan  terkhusus  di  dalam  pemerintahan desa.  Pada  aspek  kebijakan,  politik  kekerabatan  biasanya  di  pengaruhi  oleh  adanya dominasi kekuasaan sehingga mampu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan atau keputusan  politik.  Di  sisi  lain  mereka  sangat  mudah  mendapatkan  kekuasaan  ketika mereka bertarung dalam memperebutkan kekuasaan, hal ini dikarenakan akses terhadap modal  dan  pengaruh  keluarga  dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal.  Dalam  politik familisme atau politik kekerabatan untuk menjaga hubungan politiknya mereka sering kali  melakukan  bagi-bagi  jabatan  untuk  melanggengkan  kekuasaannya,  hal  seperti  itu sering kali ditemukan baik di skala nasional maupun lokal (Susan, 2017).
Fenomena praktik politik familisme banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat pedesaan  di  Indonesia  (Anggra  &  Suryanef,  2022;  Upe,  Nur,  &  Suaib,  2022;  Mirsa  & Imran, 2023; Yhasmid, 2020; Alam, 2018; Pahruddin, 2018; Poma, 2016; Amran, Limba,

## TATA KELOLA DESA: FAMILISME DAN IMPLIKASINYA DI DESA LEMBANG LOHE, BULUKUMBA
& Roslan, 2018. Salah satunya adalah di Desa Lembang Lohe, Bulukumba. Praktik politik kekerabatan  yang  terjadi  yakni  adanya  dominasi  kekerabatan  dalam  struktur pemerintahan  desa.  Praktik  politik  kekerabatan  ini  tidak  menutup  kemungkinan memberi  dampak  negatif  pada  pengelolaan  pemerintahan  desa,  jika  pengangkatan perangkat  desa  dilakukan  hanya  karena  adanya  hubungan  keluarga  dan  tanpa memperhatikan  kapasitas  yang  dimiliki.  Tentu  hal  ini  akan  mempengaruhi  cara pelayanan dan pembangunan yang kurang baik di pemerintahan desa.
Secara  umum,  praktik  politik  kekerabatan  dapat  menutup  peluang  untuk melahirkan  pemimpin  yang  baik,  atau  dapat  menumbuhkan  bentuk  baru  tirani  yang memberi  jalan  kepada  anggota  keluarga  dalam  struktur  kekuasaan.  Mengisi  posisi pemerintahan seringkali bukan merupakan praktik profesional, tetapi keakraban politik merupakan persyaratan yang sangat menentukan untuk mengisi posisi jabatan. Praktik politik  kekerabatan  juga  merupakan  bentuk  awal  dari  penyelewengan  kekuasaan  yang berdampak buruk terhadap tata kelola desa, salah satunya adalah lahirnya korupsi dan nepotisme  karena  adanya  dominasi  dalam  struktur  kekuasaan  sehingga  dapat melemahkan check  and  balance pada  pelaksanaan  tugas-tugas  dan  pelaporan penyelenggaraan pemerintahan.
Fenomena familisme  ini juga terjadi  dalam  pemerintahan Desa Lembang Lohe, dimana para perangkat desa merupakan sanak keluarga atau kerabat dari kepala desa. Hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan  akan  terjadi  penyelewengan  kekuasaan  dalam pemerintahan  desa  dikarenakan  adanya  hubungan  kekeluargaan  yang  terjalin  antara atasan dengan bawahan. Jaringan kekerabatan yang terjalin dalam pemerintahan Desa Lembang  Lohe  tentu  memberikan  dampak  positif  dan  negatif  terhadap  tata  kelola pemerintahan desa.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam latar belakang masalah, maka terdapat argumen terkait mengapa dilakukan penelitian di lokasi tersebut antara lain: pertama , kuatnya  sistem  kekerabatan  di  Desa  Lembang  Lohe. Kedua ,  Desa  Lembang  Lohe memiliki  karakteristik  kepemimpinan  yang  berbeda  dengan  desa  lain  di  mana  Kepala Desa  Lembang  Lohe  telah  menjabat  selama  lebih  dari  dua  periode.  Hal  ini  menjadi fenomena yang jarang dijumpai, mengingat bahwa Kepala Desa Lembang Lohe masuk dalam  daftar  kepala  desa  yang  berhasil  memenangkan  pemilihan  selama  tiga  periode berturut-turut.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk familisme  dan  dampak  keberadaan  familisme  dalam  tata  kelola  pemerintahan  Desa Lembang Lohe.

## Familisme
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  kami  menggunakan  konsep  familisme Adela  Garzon  sebagaimana  dikutip  oleh  Wasisto  Raharjo  Djati  untuk  menguraikan familisme  di  Desa  Lembang  Lohe,  Bulukumba.  Dalam  kajian  ilmu  sosial  dan  politik, familisme  sebagai  budaya  politik  diartikan  sebagai  ketergantungan  yang  terlalu  besar pada  ikatan  keluarga,  yang  melahirkan  kebiasaan  menempatkan  keluarga  dan  ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi dari pada kewajiban sosial lainnya. Dalam pengertian  lainnya,  familisme  juga  dipahami  sebagai new  friendly  request ,  yakni dorongan psikologis bagi seseorang untuk dapat berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta (Garzon, 2000).
Ada  tiga  varian  familisme  (Djati,  2013),  yaitu; Pertama, familisme.  Familisme sebuah  dinasti  politik  yang  hanya  didasarkan  pada  kekerabatan  langsung  (hubungan) dalam  keluarga  dan  ikatan  perkawinan  (perkawinan)  dengan  klan  lain.  Posisi  dengan silsilah politik yang kuat menguntungkan bagi mereka yang memiliki silsilah yang lemah.
Kedua ,  quasi  familisme.  Model  ini  didasarkan  pada  kasih  sayang  kekeluargaan dan sikap solidaritas dalam struktur kekuasaan. Alih-alih dimaknai sebagai afeksi, afeksi literal  dimaknai  sebagai  bentuk  orientasi  kebijakan  keluarga  berdasarkan  lokalitas, lingkungan,  dan  tribalisme,  mirip  dengan  keluarga.  Dengan  kata  lain,  dimensi  dinasti politik  ini  bukan  lagi  ranah  keluarga  inti,  bercabang  ke  keluarga  lain  dengan  sistem kekerabatan yang dibangun secara artifisial, bukan keturunan darah. Dengan demikian, dalam model semi-keluarga, setiap keluarga berusaha mengidentifikasi dirinya melalui simbol  tertentu  untuk  mendapatkan  legitimasi  dari  anggota  keluarga  lainnya.  Jadi termobilisasi  dalam  semi-familialisme  itu  sendiri  adalah  proses  solidaritas  anggota formal  dan  informal.  Akibatnya,  keluarga  setengah  berkembang  menjadi  kekuatan oligarki yang mampu mempengaruhi semua bidang kehidupan.
Ketiga, egoisme-familisme. Model dinasti politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme ini dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat.  Egoisme  dari  kepala  daerah  pada  dasarnya  sama  dengan  konsepsi  teori sebelumnya  yakni  kecenderungan  mendahulukan  keluarga  dari  pada  publik  dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan.

## METODE PENELITIAN
Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif  sendiri  merupakan  metode  dengan  pola  kontekstual  dengan  menggunakan manusia  sebagai  alat  dan  umumnya  disesuaikan  dengan  situasi  rasional  dalam mengumpulkan informasi yang bersifat kualitatif (Moleong, 2001). Untuk memperoleh data  yang  relevan,  akurat  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  maka  penulis menggunakan  beberapa  teknik  dalam  pengumpulan  data  karena  masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang diwawancarai adalah masyarakat desa dan Kepala Desa Lembang Lohe.
Adapun langkah-langkah analisis data adalah reduksi data. Ini merupakan suatu bentuk  analisis  yang  digunakan  untuk  mengklarifikasi,  mengklasifikasikan, mengarahkan, dan menghapus data yang tidak perlu dengan mengatur informasi dengan cara  ini.  Setelah  itu  membandingkan  data  tersebut  satu  sama  lain.  Langkah  terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Yusuf, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mengkaji Praktik Politik Familisme di Lembang Lohe
Fenomena  politik  familisme  sudah  ada  sejak  masa  pra  kolonial  kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru. Hubungan familisme dengan kekuasaan sudah sejak lama melekat pada kehidupan perpolitikan di Indonesia yang berlangsung secara turun temurun. Pada hakikatnya jaringan kekerabatan dianggap suatu hal yang sangat efektif dalam  memperoleh  kekuasaan.  Untuk  memperkuat  kekuasaan  para  oknum  tertentu membuat  kekuatan  yang  berasal  dari  keluarga  ataupun  kerabat  yang  dianggap  dapat memperkuat  pengaruh  kekuasaannya.  Jadi  tidak  heran  jika  para  pemimpin menempatkan keluarga atau kerabatnya dalam jabatan-jabatan yang strategis. Tentu hal ini memberikan keuntungan bagi penguasa dalam menjalankan kepentingan pribadi dan kelompoknya,  karena  adanya  dominasi  kekerabatan  dalam  struktur  kekuasaan (Siswandani & Prasetyo, 2022).
Fenomena politik familisme yang terjadi di Desa Lembang Lohe dapat dilihat pada aspek  rekrutmen  perangkat  desa.  Hampir  semua  yang  direkrut  adalah  kerabat  kepala

## TATA KELOLA DESA: FAMILISME DAN IMPLIKASINYA DI DESA LEMBANG LOHE, BULUKUMBA
desa,  sisanya  adalah  kroni.  Pola  rekrutmen  perangkat  desa  semacam  ini  akan berpengaruh pada aspek pelayanan publik di tingkat desa, dikarenakan tidak didasarkan pada profesionalitas dan kapabilitas pegawai. Padahal, aparat desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola pembangunan desa yang diharapkan mampu memberi kemajuan terhadap desa.  Di bawah ini daftar perangkat desa di Lembang Lohe.
Tabel 1. Perangkat Pemerintahan Desa Lembang Lohe
No. Jabatan Nama 1 Kepala Desa Edy Haryono 2 Sekretaris Desa Muhammad Rijal 3 Kepala Seksi Pemerintahan Maing 4 Kepala Seksi Kesra dan Pelayanan Muhammad Arfah
5 KUR Umum dan Perencanaan Ruhwiyah 6 KUR Keuangan Muhammad Risman, S.Pd 7 Kepala Dusun Usa Muhammad Sukri 8 Kepala Dusun Arajang Muhammad Syahrir 9 Kepala Dusun Tanetea Supriadi
Sumber: Profil Desa Lembang Lohe, 2022.
Penunjukan perangkat desa sebenarnya dilakukan melalui dua mekanisme yaitu melalui penunjukan langsung oleh kepala desa dan mengikuti tahapan tes seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten. Sebagaimana pernyataan Fadil bahwa:
“Untuk  tahun  2020  kemarin  proses  pengangkatan  perangkat  desa  itu dilakukan  dengan  cara  melalui  penjaringan  atau  menguti  tes  seleksi, berbeda untuk tahun-tahun kemarin atau di dua periode sebelumnya itu lakukan secara tertutup atau di tunjuk secara langsung oleh kepala desa. ” (Fadil, 2022).
Informasi  di  atas  menunjukkan  bahwa  mekanisme  dalam  pengangkatan  kepala desa itu dilakukan dengan proses tes seleksi atau penjaringan, akan tetapi mekanisme ini baru berlaku setelah masuk di masa kepemimpinan 3 (tiga) periode kepala desa Lembang Lohe.  Sebelumnya  dilakukan  dengan  cara  penunjukan  langsung  oleh  kepala  desa.  Hal tersebut dibenarkan oleh Edy Haryono, kepala desa Lembang Lohe:
“Memang  aturan  ini  baru  berlaku  setelah  terbitnya  aturan  baru  dari pemerintah  kabupaten,  berbeda  dengan  tahun-tahun  sebelumnya pengangkatan  perangkat  desa  sebelumnya  saya  lakukan  secara langsung  atau  di  tunjuk.  Akan  tetapi  dalam  pengangkatan  perangkat desa, saya selalu mengedepankan kapasitas yang dimiliki sekalipun itu dari kerabat saya yang terpilih. ” (Haryono, 2022)
Iswandi Baddu, salah satu tokoh masyarakat di Desa Lembang Lohe menerangkan bahwa yang mengisi jabatan perangkat desa di Lembang Lohe masih diisi oleh  orang- orang  yang  dekat  dengan  kepala  desa.  Pada  pemilihan  perangkat  desa  mulai  periode
pertama  sampai  periode  keduanya  masih  dipegang  oleh  kerabat  kepala  desa,  karena memang prosesnya masih ditunjuk langsung oleh kepala desa (Baddu, 2022).

## Bentuk Familisme dalam Pemerintahan Desa Lembang Lohe
Politik kekerabatan sangat berperan penting khususnya dalam penentuan rekan kerja di pemerintahan Desa Lembang Lohe. Kepala Desa Lembang Lohe menempatkan sanak keluarganya dalam jabatan perangkat desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya 8 (delapan) orang perangkat desa yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Edy Haryono. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Bentuk Familisme di Desa Lembang Lohe No. Nama Hubungan Kepala Desa Jabatan 1 Muhammad Rijal Sepupu Sekertaris Desa 2 Maing Kroni Kepala Seksi Pemerintahan 3 Muhammad Arfah Supupu Kepala Seksi Kesra dan Keuangan 4 Ruhwiyah Sepupu dari istri KUR Umum dan Perencanaan 5 Muhammad Risman  Ponakan KUR Keuangan 6 Muhammad Sukri
Saudara kandung Kepala Dusun Usa 7 Muhammad Syahrir  Sepupu Kepala Dusun Arajang 8 Supriadi Kroni Kepala Dusun Tanetea
Sumber: Diolah Dari Data Primer, 2022.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  kepemimpinan  Edy  Haryono selaku kepala Desa Lembang Lohe tidak terlepas dari unsur kekerabatan, dimana para perangkat  desa  memiliki  hubungan  kekerabatan  dengan  kepala  Desa  Lembang  Lohe. Seperti yang diutarakan oleh Muhammad Sukri selaku kepala Dusun Usa Desa Lembang Lohe:
“Awalnya  karena  adanya  kekosongan  jabatan  kepala  Dusun  Usa, kemudian  ada  dorongan  dari  kepala  desa  dan  keluarga  untuk  jadi kepala Dusun Usa pada periode ke 2 (kedua) atau pada tahun 2014, yang pada  saat  itu  saya  di  tunjuk  langsung  oleh  kepala  desa.  Kemudian  di periode  3  (ketiga)  pak  desa,  kembali  di  lakukan  pemilihan  perangkat desa pada tahun 2020. Akan tetapi sistem pemilihan kepala desa sudah berbeda dengan tahun sebelumnya karena proses pemilihan perangkat desa dilakukan dengan cara tes seleksi atau melalui penjaringan, akan tetapi pada saat pendaftaran calon kepala Dusun Usa yang mendaftar hanya  saya  sendiri  dan  secara  tidak  langsung  saya  terpilih  kembali menjadi kepala Dusun Usa .” (Sukri, 2022).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala Dusun Usa diperoleh informasi bahwa Muhammad Sukri terpilih menjadi kepala Dusun Usa karena diminta langsung oleh Edy Haryono selaku kepala Desa Lembang Lohe pada tahun 2014 atau  di  masa  periode  ke  2  (kedua)  kepala  desa,  yang  pada  saat  itu  sistem  pemilihan perangkat  desa  masih  dilakukan  dengan  cara  ditunjuk  langsung  oleh  kepala  Desa Lembang  Lohe.  Hal  serupa  juga  di  utarakan  oleh  Edy  Haryono  selaku  kepala  Desa Lembang Lohe yang mengatakan:
“Pada  saat  saya  menjabat  di  periode  pertama  dan  kedua  sistem pengangkatan perangkat desa saya lakukan dengan menunjuk langsung.

## TATA KELOLA DESA: FAMILISME DAN IMPLIKASINYA DI DESA LEMBANG LOHE, BULUKUMBA
Oleh karena itu, otomatis yang saya pilih adalah kerabat-kerabat saya yang  telah  mendukung  saya  saat  pemilihan  kepala  desa,  akan  tetapi saya selalu mengedepankan kualitas yang dimiliki sekalipun itu kerabat saya.  Kan  tidak  enak  jika  yang  diangkat  adalah  orang  tidak  sejalan dengan  kita.  Olehnya  itu  saya  memilih  kerabat  saya  dengan  tujuan menciptakan  keharmonisan  dalam  ruang  kerja  pemerintahan  desa. Akan  tetapi  pada  periode  ketiga  saya  ada  perubahan  dalam  sistem pengangkatan  perangkat  desa  yakni  melalui  tes  seleksi  atau penjaringan  sesuai  dengan  aturan  pemerintah  kabupaten. ” (Haryono, 2022).
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  pengangkatan perangkat  desa  di  Desa  Lembang  Lohe  yaitu  dilakukan  dengan  menunjuk  langsung kerabatnya dalam pengisian jabatan perangkat desa yang dianggap memiliki kapasitas. Kepala desa Lembang Lohe secara tidak langsung hanya mempercayai kerabatnya dalam pengisian jabatan perangkat desa, dengan tujuan untuk menciptakan rasa kekeluargaan dalam  bekerja.  Hubungan  kekeluargaan  yang  terjalin  menjamin  dukungan  penuh terhadap  kebijakan  kepala  desa.  Edy  Haryono  sendiri  merupakan  sosok  yang  disegani oleh  bawahannya  dan  masyarakat  karena  begitu  berpengaruh  di  Desa  Lembang  Lohe, khususnya Dusun Usa.
“Pada  dasarnya  saya  adalah  seorang  peternak  yang  mempunyai kelompok ternak dengan saya sendiri sebagai ketua kelompok tersebut. Kemudian saya diangkat sebagai sekertaris desa selama 3 (tiga) tahun, setelah menjabat sebagai sekertaris desa kemudian saya ditunjuk oleh kepala  desa  terpilih  pada  saat  itu  sebagai  kepala  Dusun  Usa,  saya menjabat  selama  12  (dua  belas)  tahun,  setelah  itu  pada  tahun  2008 karena  dorongan  masyarakat  saya  berani  mencalonkan  diri  sebagai kepala desa dan alhamdulillah terpilih. ” (Haryono, 2022).
Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa politik familisme yang terjadi di Desa Lembang Lohe terlihat cukup kuat khususnya dalam pengisian jabatan perangkat desa  masih  berdasarkan  unsur  kekerabatan.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  yang dikemukakan oleh Djati bahwa konsep familisme pada dasarnya, kecenderungan untuk memprioritaskan  anggota  keluarga  dibanding  publik  dalam  pengisian  suksesi pemerintahan.  Fenomena  politik  familisme  di  atas  termasuk  dalam  tipologi  familisme yang pertama yaitu familism yang dimana teori ini menjelaskan tentang politik familisme yang  didasarkan  secara  murni  pada  hubungan  darah  langsung  dalam  keluarga (consanguinity) dan hubungan perkawinan (marriage) (Djati, 2013).
Pada  femonema  familisme  yang  terjadi  di  Desa  Lembang  Lohe  terdapat kecenderungan  lain  yang  mengedepankan  asas  fungsional  yang  dilakukan  kepala  desa dalam merekrut kerabatnya dalam jabatan perangkat desa. Hal ini juga berkaitan dengan teori  yang  dikemukakan  Djati  dalam  bentuk  familisme  yang  ketiga  yaitu  egoisme- familisme, model dinasti politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dan  tidak  semata-mata  mengejar  silsilah  dan  kekerabatan.  Hal  ini  dibuktikan  jabatan sekretaris desa diisi oleh kerabat kepala desa yang memiliki kapasitas dalam mengelolah administrasi desa (Djati, 2013).

## Asal-Usul Politik Familisme dalam Pemerintahan Desa Lembang Lohe
Berdasarkan hasil temuan di atas bahwa politik familisme atau politik kekerabatan yang  terjadi  di  Desa  Lembang  Lohe  cukup  terbilang  kuat,  hal  ini  dibuktikan  adanya
dominasi satu kerabat dalam birokrasi pemerintahan desa. Terlepas dari itu ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya politik kekerabatan dalam pemerintahan desa.
Adapun  faktor  yang  mendasari  terjadinya  politik  familisme  atau  politik kekerabatan di Desa Lembang Lohe yaitu:
Pertama, modal sosial. Jaringan kekerabatan yang dimiliki kepala desa terbilang cukup luas baik dari dalam daerahnya maupun yang diluar daerah, hal ini di gunakan untuk memperoleh kekuasaan. Aktor-aktor yang berada dalam jaringan kekerabatan juga turut mendapatkan keuntungan dari relasi kekerabatan salah satunya yaitu mendapatkan jabatan sebagai perangkat desa. Tingginya rasa solidaritas kekerabatan di Desa Lembang Lohe membuat modal sosial yang ada terjaga dengan baik.
Kedua, partisipasi.  Jaringan  kelurga  yang  dimiliki  Kepala  Desa  Lembang  Lohe akan dapat mencapai tujuan apabila para kerabatnya mampu berpartisipasi dengan baik seperti pada saat menjelang pilkades. Kepala Desa Lembang Lohe dalam memenangkan pilkades selama tiga periode tidak terlepas dari partisipasi jaringan kerabat yang dimilliki. Partisipasi kerabat sangat penting untuk mencapai kepentingan bersama.
Ketiga, resiprositas.  Keterkaitan  antar  pemangku  kepentingan.  Adapun resiprositas  yang  terdapat  dalam  pemerintahan  Desa  Lembang  Lohe  yaitu  pada  saat pemilihan kepala desa meminta para kerabatnya untuk mendukungnya, setelah terpilih menjadi kepala desa kemudian menempatkan kerabatnya dalam jabatan perangkat desa.
Keempat, kepercayaan.  Berdasarkan  perasaan  yang  lebih  mempercayai  kerabat dari  pada  non-kerabat  dengan  tujuan  kepala  desa  ingin  menciptakan  solidaritas  yang tinggi serta keharmonisan dalam ruang kerja pemerintahan desa.

## Implikasi Politik Familisme Pada Tata Kelola Pemerintahan Desa
Adanya  ikatan  kekerabatan  dalam  pemerintahan  Desa  Lembang  Lohe menimbulkan  solidaritas  yang  tinggi  dan  memperkuat  hubungan  kekeluargaan  dalam lingkungan  kerja  pemerintahan  desa.  Aparat  desa  lebih  memilih  untuk  menjaga hubungan kekeluargaan untuk menghindari semaksimal mungkin perselisihan dan hal- hal  yang  menimbulkan  konflik,  terutama  di  lingkungan  kerja  pemerintah  desa.  Selain memperkuat  solidaritas,  hubungan  kekerabatan  juga  memunculkan  rasa  tidak  enak dalam  setiap  diri  perangkat  desa.  Sisi  positif  adanya  rasa  tidak  enak  yaitu  dapat meminimalisir terjadinya konflik di lingkungan kerja pemerintah desa. Sisi negatifnya, jika lingkungan kerja pemerintah desa memiliki kekerabatan, justru melemahkan kontrol satu sama lain. Kepala desa akan menjadi pusat pengaruh dan bawahan  hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh kepala desa. Di sisi lain, familisme semacam ini akan membuka ruang yang lebar terjadinya kongkalikong dan sulit mendeteksi penyelewengan anggaran desa di dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Seperti yang diutarakan oleh Muh. Sukri salah satu warga Dusun Arajang yang mengatakan:
“Menurut pandangan saya, sebenarnya yang menjadi kegelisahan saya selaku  warga  desa  disini  yaitu  ditakutkan  ketika  terjadi  tindakan korupsi  atau  kesalahan  kepala  desa  itu  tidak  kebuka  karena  yang menjabat  menjadi  perangkat  desa  adalah  orang-orang  beliau  (kepala desa) sehingga nanti ketika ada penyalahgunaan anggaran susah untuk kebuka. ” (Sukri M. , 2022)
Berbeda dengan Muh. Sukri, Iswandi salah seorang warga Dusun Tanetea di Desa Lembang Lohe  mengatakan:

## TATA KELOLA DESA: FAMILISME DAN IMPLIKASINYA DI DESA LEMBANG LOHE, BULUKUMBA
“Kalo soal pelayanan yang dilakukan aparat desa disini menurut saya lumayan  bagus  berbeda  dengan  periode  pertama  pak  desa  pelayanan masih  kurang  baik  artinya  masih  kacaulah  serta  pembangunan  juga belum berjalan. Sehingga masyarakat disini banyak yang mengeluh jika ada  yang  ingin  di  urus  di  kantor  desa.  Tapi  pas  pemilihan  perangkat desa baru pelayanan desa sudah ada perubahan, contohnya pengurusan administrasi  sudah  lumayan  bagus  dan  alhamdulillah  di  periode sekarang ini sudah cukup baik sudah banyak pembangunan fisik yang telah terbangun.” (Iswandi, 2022) .
Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa pembangunan dan pelayanan aparat  desa  di  Desa  Lembang  Lohe  terlihat  cukup  baik,  dengan  dibuktikan  adanya beberapa  pembangunan  yang  dilakukan.  Seperti  pelayanan  administrasi  kepada masyarakat  desa  sudah  berjalan  baik  atau  sudah  memadai  dan  pembangunan  yang dilakukan baik yang bersifat fisik maupun non fisik sudah ada beberapa yang terlaksana. Akan tetapi hal ini baru terlaksana pada masa periode kedua kepala desa, sebelumnya pelayanan dan pembangunan desa kurang baik atau belum memadai sehingga banyak masyarakat  yang  mengeluh  terkait  kinerja  aparat  desa.  Hal  yang  serupa  juga  di kemukakan  oleh  Rahmi  selaku  waga  Dusun  Usa  di  Desa  Lembang  Lohe  yang mengatakan:
“Iya  memang  dulu  itu  pada  periode  pertama  pelayanan  aparat  desa kurang  baik  masih  banyak  kekurangan  karena  masih  ada  beberapa perangkat  desa  yang  kurang  paham  tentang  penyelenggaraan administrasi  desa  dan  kedisiplinan  juga  pada  saat  itu  sangat  kurang baik,  banyak  perangkat  desa  yang  pada  saat  hari  kerja  kurang  yang masuk kantor. Akan tetapi pada periode keduanya sudah lumayan baik terhadap  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  karena memang  pada  periode  kedua  pak  desa  ada  beberapa  perangkat  desa yang diganti salah satunya sekretaris desa, nah sekdes baru ini tak lain dari keluarga dari kepala desa. Sebenarnya dia bukan asli orang desa disini  tapi  dari  desa  luar,  akan  tetapi  kinerjanya  sangat  bagus contohnya urusan administrasi sangat paham karena dia pintar main komputer. ” (Rahmi, 2022).
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan  dan pembangunan di masa periode pertama kepala desa belum efektif atau kurang tertib. Hal ini di karenakan aparat desa yang tergabung masih banyak yang kurang paham terkait pelaksanaan tugas aparat desa. Akan tetapi ketika memasuki periode kedua, kepala desa melakukan  pergantian  beberapa  jabatan  perangkat  desa  seperti  sekretaris  desa  yang dianggap  lebih  berkompeten.  Aparat  desa  memberikan  hal  positif  terhadap pembangunan dan pelayanan publik yang mulai terlihat tertib dan efektif. Selanjutnya, pernyataan Edy Haryono selaku kepala desa di Desa Lembang Lohe yang mengatakan:
“Pada  tahun  2008 -2016  pembangunan  memang  lambat  belum  sesuai harapan masyarakat di sini, karena pada saat itu pembangunan yang saya prioritaskan adalah kantor desa dan masih kurang pembangunan yang  bersentuhan  dengan  kepentingan  masayakat.  Akan  tetapi  di periode kedua saya alhamdulillah pembangunan mulai berjalan dengan memanfaatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  rapat  musyawarah pembangunan  desa  untuk  memberikan  ide  dan  gagasannya  terkait rencana  prioritas  pembangunan  yang  dilakukan.  Sekarang  itu  sistem
yang  kami  jalankan  sudah  berbeda,  jadi  apa-apa  yang  ingin  kita kerjakan harus melibatkan masyarakat seperti BPD, PKK, toko pemuda, toko agama, kepala dusun dan RT RW. Lagi-lagi disini kami aparat desa mencari  solusi  bagaimana  baiknya  untuk  pembangunan  desa  disini. Kalo  untuk  pembangunan  yang  sudah  saya  kerjakan  selama  saya menjabat  sampai  saat  ini  bisa  dibilang  sudah  lumayan  banyak  yang terealisasi,  seperti  jalan  tani,  irigasi,  lapangan  olahraga,  pengadaan bibit unggul, renovasi puskesdes dan pembangunan kandang sapi untuk BUMDes,  akan  tetapi  semenjak  adanya  covid-19  anggaran  dana  desa kurang  masuk  di  dana  pembangunan,  pembagiannya  sudah  semua sudah  diatur  oleh  pemerintah  pusat  aseperti  BLT,  ketahanan  pangan dan penanggulangan covid. ” (Haryono, 2022) .
Hal senada juga disampaikan oleh Hamsin selaku Ketua BPD di Desa Lembang Lohe yang mengatakan:
“Memang  betul  pembangunan  fisik dan  non  fisik  disini  sudah  mulai berjalan dengan baik dari mulai masuknya periode kedua kepala desa sampai  sekarang  pembangunan  terus  berjalan.  Memang  semenjak hadirnya covid-19 pembangunan mulai lagi melambat karena dana desa di  alihkan  sebagian  besar  ke  BLT  dan  penanggulangan  covid  sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat kemarin . ” (Hamsin, 2022).
Dari  hasil  wawancara  secara  keselurahan  dapat  disimpulkan  bahwa  dampak keberadaan  familisme  terhadap  pembangunan  desa  di  Lembang  Lohe  memberi  hal positif terhadap pembangunan desa, hal ini dibuktikan adanya pembangunan fisik dan non  fisik  sudah  berjalan  dengan  baik  seperti  pembangunan  jalan  usaha  tani,  irigasi, lapangan bola, pengadaan bibit unggul, renovasi puskesdes dan kantor desa. Meskipun pada  awal  periode  aparat  desa  masih  belum  efektif  kinerja  yang  diberikan  seperti pelayanan publik yang belum memadai dan pembangunan yang masih lambat.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  ini  telah  menjawab  pertanyaan  terkait  sejauh  mana kuatnya  sistem  kekerabatan  di  Desa  Lembang  Lohe  dan  bagaimana  karakteristik kepemimpinan dalam pemerintahan di Desa Lembang Lohe. Dari uraian dan penjelasan yang  sudah  dijabarkan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  fenomena  politik  familisme yang  terjadi  di  Desa  Lembang  Lohe  berawal  dari  pengangkatan  perangkat  desa  yang dilakukan  secara  sepihak  oleh  kepala  desa.  Hal  ini  dibuktikan  sebanyak  8  orang perangkat  desa  merupakan  keluarga  atau  kerabat  kepala  desa.  Sistem  familisme semacam  ini  akan  menimbulkan  kecurigaan  dari  masyarakat,  terutama  terkait penggunaan anggaran desa yang begitu besar. Meskipun kekerabatan terjalin cukup kuat dalam  struktur  Desa  Lembang  Lohe  akan  tetapi  dampak  yang  diberikan  terhadap pembangunan  desa  sejauh  ini  cukup  baik  dengan  dibuktikan  pelayanan  dan pembangunan  yang  sudah  terealisasi  serta  adanya  keterbukaan  aparat  desa  dalam memberikan  ruang  dan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  mendiskusikan  dan memutuskan  sesuai  hasil  musyawarah  bersama  terkait  penggunaan  dana  desa.  Oleh karena  itu  peneliti  berasumsi  bahwa  politik  kekerabatan  tidak  selamanya  negatif tergantung kepada pemimpinnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, R. H. (2018). Ikatan Kekerabatn dan Kedamaian Umat Beragama: Studi Kasus di Desa  kertajaya  Kecamatan  Pebayuran  Kabupaten  Bekasi  Provinsi  Jawa  Barat. Penamas, Vol. 31, No. 2 , 379 – 396.
Amran, Limba, R. S., & Roslan, S. (2018). Dampak Pemilihan Kepala Daerah terhadap Hubungan  Kekerabatan  (Studi  di  Kecamatan  Kabaena  Timur  Kabupaten Bombana). Neo Societal; Vol. 3, No. 1 , 261-267.
Anggariani, D. (2013). Politik Kekerabatan. Jurnal Politik Profetik, Vol. 1 No.2 , 1-8.djati Anggra,  B.  N.,  &  Suryanef,  S.  (2022).  Politik  Kekerabatan  dalam  Pelaksanaan Pemerintahan Desa Tanjung Pauh Mudik. Perspektif, Vol. 11, No. 3 , 1230 – 1241.
Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol 18, No 2 , 209-211.
Fadil.  (2022,  April  25).  Sekretaris  Karangtaruna  Desa  Lembang  Lohe.  (Salman, Interviewer)
Garzon, A. (2000). Cultural Change And Familism. Psicotema, Vol.12 .
Hijjang, P., & Amelia, L. (2019). Assajingeng: Politik Kekerabatan di Pilkada Kabupaten Bone (Analisis Antropologi Politik). Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Vol. 6, No. 2 , 121-134.
Mirsa,  S.  M.,  &  Imran,  M.  (2023).  Politik  Kekerabatan  Desa  Barakkae  Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. JSSHA ADPERTISI JOURNAL, Vol. 2, No. 2 , 29 – 43. Moleong, L. J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
Pahruddin.  (2018).  Dinasti  Politik  Pemerintah  Desa  di  Kabupaten  Polewali  Mandar. Jurnal Arajang, Vol. 1, No. 1 , 36-44.
Poma,  M.  D.  (2016).  Responsivitas  Aparat  dalam  pelayanan  Administrasif Kependudukan Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, Vol. 3, No. 1 , 1-10.
Putra,  H.  S.  (2017).  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  Dalam  Mewujudkan  Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. Jurnal Politik Muda, Vol.6, No. 2 , 110-119.
Siswandani, D., & Prasetyo, K. B. (2022). Kuasa Jejaring Kerabat dalam Praktik Politik Lokal  Pedesaan  (Kajian  Antroologi  Politik). Umbara:  Indonesian  Journal  of Anthropology, Vol. 7, No. 1 , 50-60.
Susan, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada Indonesia. Jurnal Of Goverment and Civil Society, Vol. 1 No. 2, , 111-119.
Upe, A., Nur, M. J., & Suaib, E. (2022). Kontestasi Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa: Konteks Masyarakat Bugis. Indonesian Annual Conference Series:
1st  Conference  on  Social,  Politics,  and  Culture (hal.  104-108).  Kendari:  IACS- CSPC.
Yhasmid,  N.  F.  (2020).  Sistem  Kekerabatan  dan  Literasi  Politik  Terhadap Kepemimpinan  Pada  Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Kecamatan  Patampanua. DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 2 , 111-120.
Yusuf,  M.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  &  Penelitian  Gabungan. Jakarta: Kencana.