## Bongaya Journal for Research in Accounting
Volume 4 Nomor 2. Hal.13-19. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA
PENERAPAN AKUNTANSI BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG DI MASA PANDEMI COVID-19
Sri Annisa Sahuri dan Agus Sunarya Sulaeman Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN Email: 4301180633_sri@pknstan.ac.id
©2021 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).
Abstract: This research aims to determine the effect of the Covid-19 pandemic on the implementation of the accounting system for personnel expenditures and goods expenditures at KPPN Makassar II in 2020.  This  research  is  a  qualitative  research  using  auxilary  data  obtained  from  interviews  and observations  of  the  Financial  Statements  of  KPPN  Makassar  II  in  2020.  The  results  of  this  study indicate that 1) The Covid-19 pandemic has an impact on the budget revision and the work from home work system at KPPN Makassar II but does not have a significant effect on the accounting treatment of  personnel  expenditures  and  goods  expenditures  at  KPPN  Makassar  II  application  “SAKTI”  has been implemented. so that the accounting treatment can be carried out in accordance with applicable regulations. 2) The accounting treatment of personnel expenditures and goods expenditures at KPPN Makassar  II  in  the  form  of  recognition,  measurement,  disclosure  and  presentation  of  personnel expenditures  and  goods  expenditures  is  in  accordance  with  applicable  provisions,  including Government  Regulation  Number  71  of  2010  concerning  Government  Accounting  Standards, Regulation  of  the  Minister  of  Finance  Number  225  of  2019  concerning  Central  Government Accounting Policies, as well as related books and research.
Keywords: Governmental Accounting; Personnel Expenditures; Goods Expenditures;
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  pengaruh  pandemi Covid-19 terhadap implementasi  sistem akuntansi belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar  II di tahun 2020.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari wawancara  dan  observasi  Laporan  Keuangan  KPPN  Makassar  II  tahun  2020.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  1)  Pandemi Covid-19 berdampak  terhadap  adanya  revisi  anggaran  dan  sistem kerja work  from  home pada  KPPN  Makassar  II  namun  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  perlakuan  akuntansi  belanja  pegawai  dan  belanja  barang  pada  KPPN  Makassar  II  karena telah  diterapkannya  penggunaan  Aplikasi  SAKTI  perlakuan  akuntansinya  dapat  terlaksana  sesuai ketentuan  yang  berlaku.  2) Perlakuan  akuntansi  belanja  pegawai  dan  belanja  barang  pada  KPPN Makassar II berupa pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian belanja pegawai dan belanja barang telah  sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  225  Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, serta buku dan penelitian terkait.
Keywords: Akuntansi Sektor Publik; Belanja Pegawai; Belanja Barang;
( Diterima : 08-07-2021; direvisi: 02-12-2021; dipublikasikan : 22-12-2021 )

## PENDAHULUAN
Belanja  negara  merupakan  kewajiban  yang  diakui  sebagai  pengurang  dari  nilai  kekayaan bersih  yang  mana  kewajiban  tersebut  merupakan  milik  pemerintah  pusat  sesuai  dengan  yang dicantumkan  pada  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  mengenai  Keuangan  Negara.  Belanja Negara  dikategorikan  menjadi  menurut  organisasi,  fungsi,  dan  jenis  belanjanya.  Pengelompokkan belanja  diperlukan  demi  kemudahan  penyampaian  informasi  dalam  APBN.  Belanja  juga  perlu diperhatikan kesesuaian penggunaannya, pengakuan, pengukuran, penyajian  dan pengungkapan, serta pelaporannya melalui penerapan akuntansi yang penyelenggaraannya diharapkan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Belanja pegawai dan belanja barang merupakan bagian dari belanja operasi, yaitu belanja yang dalam  rangka  penyelenggaran  kegiatan  operasional  pemerintah  dikeluarkan  dari  kas  umum  negara dengan  manfaat  yang  berlangsung  dalam  waktu  singkat  atau  jangka  pendek.  Belanja  pegawai  yang memiliki  kode  51,  digunakan  untuk  membayarkan  imbalan  atas  pekerjaan  pegawai  pemerintah  yang telah mendukung tugas dan fungsi dari unit organisasi pemerintah baik yang berbasis di dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan belanja barang yang memiliki kode 52, merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat dipasarkan dan tidak dipasarkan dengan membeli barang jasa yang mana pemakaiannya terbatas atau akan habis pakai  serta  pengadaan  barang  dalam  rangka  dijual  ataupun  diserahkan  kepada  masyarakat  atau pemerintah daerah termasuk di dalamnya pemberian dana untuk anggaran yang tidak termasuk dalam belanja bantuan sosial maupun belanja perjalanan.
Menyesuaikan salah satu tujuan dari Kementerian Keuangan yakni memastikan bahwa belanja negara  berkeadilan,  efektif,  efisien,  dan  produktif  maka  salah  satu  langkah  yang  diambil  adalah penguatan  peran  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara,  berdasarkan  PMK  No.  262  Tahun  2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. selaku salah satu di antara 98 (sembilan puluh delapan) KPPN Tipe A1 di Indonesia, KPPN Makassar II berperan dalam  melaksanakan  wewenang  perbendaharaan  dan  Bendahara  Umum  Negara  (BUN), menatausahakan  anggaran  yang  diterima  dan  dikeluarkan  lewat  dan  dari  kas  negara  berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran. Oleh karenanya, KPPN dituntut untuk menjalankan tata kelola organisasi.
Belanja  Pegawai  dan  Belanja  Barang  pada  KPPN  Makassar  II  merupakan  dua  pengeluaran dengan alokasi yang terbesar dengan realisasi di atas 90% meski pada tahun 2019 sempat mengalami revisi DIPA sebanyak dua kali. Pada tahun 2020 di tengah pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid- 19) , terdapat perubahan yang cukup signifikan pada pola kerja berbagai satuan kerja pemerintahan di Indonesia.,  termasuk  pada  KPPN  Makassar  II.  Antara  lain,  mulai  adanya  pemberlakuan  sistem  kerja work  from  home  serta  revisi  anggaran.  Penulis  berpendapat  melalui  revisi  anggaran  di  tahun  2020, timbul kemungkinan kinerja kantor menjadi kurang maksimal, adanya perubahan perlakuan akuntansi (pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan)  belanja  pegawai  dan  belanja  barang  pada laporan  keuangan,  adanya  penambahan  akun  belanja  baru  pada  jenis  transaksi  belanja  pegawai  dan belanja  barang,  serta  pencatatan  akuntansi  yang  kurang  tepat  karena  kurangnya  koordinasi  dan pengawasan  termasuk  di  dalamnya  akuntansi  belanja  pegawai  dan  belanja  barang  yang  porsi  dan penyalurannya terdampak Covid-19. Penulis ingin mengetahui apakah benar dengan adanya kebijakan baru  tersebut  tersebut  akan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  berdampak  pada  penerapan akuntansi belanja pada KPPN Makassar II.
Mengingat besarnya porsi belanja pegawai dan belanja barang pada DIPA KPPN Makassar II yang  diikuti  realisasi  belanja  pada  Laporan  Keuangan  tahun-tahun  sebelumnya  yang  cukup  besar, penulis  berkeinginan  untuk  meninjau  penerapan  akuntansi  belanja  pegawai  dan  belanja  barang  pada KPPN Makassar II termasuk kendala yang dihadapi selama penerapannya di masa pandemi Covid-19.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  implementasi  sistem  akuntansi  belanja belanja  pegawai  dan  belanja  barang  pada  KPPN  Makassar  II,  mengetahui  tentang  pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II  serta  untuk  mengetahui  pengaruh  revisi  anggaran  dan  sistem  kerja  work  from  home  terhadap perlakuan akuntansi belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II
Sri Annisa Sahuri , Penerapan Akuntansi Belanja Pegawai Dan Belanja Barang Pada Kppn Di Masa Pandemi| 15

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan ruang  lingkup  penelitiannya meliputi peninjauan terhadap implementasi akuntansi belanja pegawai dan belanja barang, pengakuan belanja  pegawai  dan  belanja  barang,  pengukuran  belanja  pegawai  dan  belanja  barang,  dan  penyajian serta pengungkapan belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II.
Dalam  proses  pengumpulan  data,  penulis  menggunakan  metode  data  primer  berupa wawancara  dan  metode  data  sekunder  berupa  observasi  yang  dilakukan  terhadap  laporan  keuangan unaudited KPPN Makassar II. Teknik pengumpulan datanya berupa:
1. Wawancara
Wawancara dimaksudkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan serta membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan  mengenai  topik  yang  ingin  penulis  bawakan.  Wawancara  membahas mengenai  opini  pegawai  objek  bersangkutan  terhadap  penerapan  akuntansi  belanja  pegawai dan  belanja  barang  di  satker  bersangkutan,  kesesuaiannya  terhadap  peraturan  yang  berlaku, bagaimana  kaitan  antara  akuntansi  belanja  terhadap  revisi  DIPA  satker.  dan  pemenuhan realisasi belanja pada satker tersebut, serta  apa saja  kendala  yang dihadapi oleh satker dalam penerapan  akuntansi  belanja  pegawai  dan  belanja  barang  sesuai  peraturan  perundang- undangan  yang berlaku di masa pandemi Covid-19. Wawancara dilakukan oleh penulis pada bulan  Maret  2021  terhadap  Bapak  Rusli  Domay,  selaku  Bendahara  Pengeluaran  KPPN Makassar II. Dan Ibu Indah selaku Kepala Subbagian Umum KPPN Makassar II.
2. Observasi
Observasi  dilakukan  dalam  rangka  melihat  secara  langsung  bagaimana  objek  bersangkutan menerapkan  akuntansi  belanja  dalam  pencatatan  belanja  pegawai  dan  barang,  bagaimana penyajian  belanja  pegawai  dan  belanja  barang  dalam  laporan  keuangan,  serta  kesesuaiannya dengan  peraturan  yang  telah  ada  sebelumnya.  Penulis  berkesempatan  untuk  melihat  Laporan Kinerja  dan  Laporan  Keuangan unaudited 2020  KPPN  Makassar  II  serta  melihat  proses pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  Bendahara  dan  Seksi  Verifikasi  dan  Akuntansi  pada  KPPN Makassar II.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Sistem Akuntansi Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada KPPN Makassar II PP  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menuliskan  bahwa  belanja merupakan  Pengeluaran  yang  mengurangi  Saldo  Anggaran  Lebih  baik  oleh  Bendahara  Umum Negara  maupun  Bendahara  Umum  Daerah  dalam  periode  tahun  anggaran  terkait  yang  oleh pemerintah tidak akan diperoleh kembali pembayarannya.
Dalam  Laporan  Keuangan  KPPN  Makassar  II  tahun  2020,  pengklasifikasian  akun  belanja pada  KPPN  Makassar  II  telah  dilakukan  berdasarkan  kategori  ekonomi  atau  jenis  belanjanya. Adapun dalam Catatan atas Laporan Keuangan, klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan. Hal ini telah sesuai dengan PMK 102/PMK.08/2018 tentang Klasifikasi Anggaran.
Penerapan  sistem  akuntansi  pada  KPPN  Makassar  II  telah  menyesuaikan  terhadap  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  termasuk  untuk pengimplementasi penerapan akuntansi belanja pegawai dan belanja barangnya. Berdasarkan hasil wawancara, segala proses pengimplementasian akuntansi pada KPPN Makassar II telah terlaksana secara  by  system  dengan  memanfaatkan  aplikasi  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi (SAKTI). SAKTI merupakan aplikasi yang oleh satuan kerja digunakan sebagai salah satu fasilitas pendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dalam mengelola keuangan,  mulai  dari  tahapan  perencanaan  hingga  pertanggungjawaban  anggaran  yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.
2. Pengakuan Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada KPPN Makassar II KPPN  Makassar  II  mengakui  belanja  saat  pengeluaran  dari  Kas  Umum  Negara  terjadi.  Namun, dikhususkan  terhadap  pengeluaran  yang  melewati  bendahara  pengeluaran,  pengakuan  belanja dilakukan  pada  saat  KPPN  melakukan  pengesahan  terhadap  dokumen  pertanggungjawaban  atas pengeluaran  tersebut.  Berdasarkan  tugas  bendahara  pengeluaran,  atas  aktivitas  penerimaan  dan pengeluaran  kas  oleh  bendahara  pengeluaran  dilakukan  pencatatan.  Aktivitas  penerimaan  kas

## 16 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol. 4 No. 2 Desember 2021
meliputi  seluruh  penerimaan  kas  oleh  bendahara  pengeluaran,  antara  lain  penerbitan  SP2D  atau penerimaan  kembali  belanja  yang  disebabkan  oleh  kelebihan  pembayaran.  Aktivitas  pengeluaran kas  meliputi  seluruh  kas  keluar  oleh  bendahara  pengeluaran,  antara  lain  pembayaran  uang  muka seperti  uang  muka  perjalanan  dinas  dan  pembayaran  belanja  yang  definitif  seperti  tagihan, perjalanan dinas yang telah terlaksana, dan uang makan pegawai. dan pembayaran uang muka.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Azaz  Mabrur  dan  Siswanto  (2017),  pengakuan belanja didasarkan pada ada atau tidaknya kewajiban pemerintah yang mengurangi nilai kekayaan bersih.  Hal  ini  didasarkan  oleh  definisi  belanja  negara  pada  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara.  Berdasarkan  pengertian  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa pengakuan belanja yang dilakukan oleh KPPN Makassar II telah sesuai.
3. Pengukuran Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada KPPN Makassar II Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Makassar  II  dalam  menyusun  dan  menyajikan Laporan Keuangan menerapkan dasar pengukuran menggunakan nilai perolehan historis. Menurut Suwardjono  (2008;  475),  biaya  historis  adalah  kesepakatan  atas  harga  tukar  rupiah  yang  dicatat dalam sistem pembukuan. Prinsip biaya historis menggunakan harga perolehan dan memberi syarat penggunaan biaya dalam pencatatan aset, hutang, biaya, dan modal. Harga perolehan adalah harga tukar  yang  disepakati  oleh  kedua  pihak  yang  melaksanakan  transaksi.  Harga  perolehan  harus diaplikasikan  dalam  semua  transaksi  antara  dua  pihak  independen.  Pengukuran  terhadap  pos-pos laporan  keuangan  pada  KPPN  Makassar  II  menggunakan  mata  uang  yang  resmi  berlaku  di Indonesia yaitu rupiah. Terhadap transaksi dengan mata uang  asing, maka  akan dinyatakan dalam rupiah dengan terlebih dahulu dialihkan nilai uangnya.
Dalam  buku  Dasar-Dasar  Akuntansi  Pemerintahan  juga  dituliskan  bahwa  Belanja  yang berbasis  kas  pengukurannya  didasarkan  pada  pengesahan  yang  dilakukan  oleh  bendahara  umum pemerintah  berdasarkan  azas  bruto  atau  nilai  nominal  yang  dikeluarkan  dan  tercantum  dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara (Hamzah dan Kustiani, 2014).
Pada Laporan Keuangan unaudited KPPN Makassar II Tahun 2020 juga disebutkan bahwa mata  uang  rupiah  digunakan  untuk  pengukuran  pos-pos  pada  laporan  keuangan.  Berbeda  dengan transaksi yang menggunakan mata uang asing, maka akan terlebih dahulu dialihkan mata uangnya dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penulis berpendapat bahwa pengukuran belanja  pegawai dan  belanja  barang  pada  KPPN  Makassar  II  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  meliputi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah  serta pada Buku Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintahan.
4. Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada KPPN Makassar II Belanja Pegawai dan Belanja Barang KPPN Makassar II disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disusun berdasarkan basis kas. Penyajian belanja ini dilakukan menurut klasifikasi ekonomi/jenis  belanja.  Untuk  pengungkapannya  pada  Laporan  Keuangan  KPPN  Makassar  II sendiri,  untuk  belanja  diklasifikasikan  menurut  organisasi  dan  fungsi  pada  Catatan  Atas  Laporan Keuangan.  Pada  CALK  KPPN  Makassar  II,  diungkapkan  jenis-jenis  dari  belanja  pegawai  dan belanja barang yang dilaksanakan oleh KPPN Makassar II selama tahun 2020.
5. Kebijakan terkait Pandemi Covid-19 pada KPPN Makassar II pada KPPN Makassar II Berkaitan  dengan  pandemi,  ada  dua  kebijakan  terkait  yang  dijalankan  oleh  KPPN Makassar  II  yaitu  revisi  anggaran  dan  sistem  kerja  work  from  home.  Untuk  revisi  anggaran  di tahun  anggaran  2020,  KPPN  Makassar  II  melaksanakannya  sebanyak  8  (delapan)  kali. Dibandingkan  pada  tahun  anggaran  2019  sebanyak  6  (enam)  kali.  Dari  hasil  wawancara  dengan narasumber, selama pandemi tahun 2020 KPPN Makassar  II menggunakan  akun  terkait Covid-19 yang  mengikuti  Surat  Edaran  Kementerian  Keuangan  bernomor  S-369/PB/2020,  yang  mana terdapat pemutakhiran segmen akun belanja barang dalam rangka penanganan Covid-19.
Revisi  anggaran  pada  KPPN  Makassar  II  dipengaruhi  oleh  adanya  keputusan  pengalihan belanja karena pandemi Covid-19. Pengalokasian dana penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019  kemudian  akan  dilakukan  berdasarkan  klasifikasi  akun  khusus  Covid-19  dalam  rangka memberi  kemudahan  dalam  merencanakan  kegiatan,  mengatur  pelaksanaan,  dan  monitoring  dan evaluasi  kinerja,  termasuk  pergeseran  anggaran  antarunit,  antarfungsi,  dan/atau  antarprogram dalam penanganan pandemi Covid-19.
Sri Annisa Sahuri , Penerapan Akuntansi Belanja Pegawai Dan Belanja Barang Pada Kppn Di Masa Pandemi| 17 Di  awal  tahun  anggaran  2020, KPPN  Makassar  II  mendapatkan  anggaran  belanja  sebesar Rp.1.824.131.000,-    (satu  milyar  delapan  ratus  dua  puluh  empat  juta  seratus  tiga  puluh  satu  ribu rupiah).  Anggaran  tersebut  digunakan  untuk  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  belanja  modal. Sepanjang  2020,  pada  KPPN  Makassar  II  telah  dilakukan  beberapa  kali  revisi  pengurangan  Pagu DIPA  dan  revisi  anggaran.  Pengurangan  anggaran  melalui  self-blocking  terjadi  pada  bulan  Mei 2020  menjadikan  anggaran  berubah  menjadi  sebesar  Rp.1.613.921.000,-  (satu  milyar  enam  ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Anggaran pada DIPA revisi terakhir pada Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.593.921.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
Selama  tahun  anggaran  2020,  KPPN  Makassar  II  telah  melaksanakan  revisi  DIPA  dari DIPA  awal  sebanyak delapan kali. Hal ini merupakan dampak dari  adanya program penghematan belanja  pemerintah  serta  perubahan  kegiatan  sesuai  dengan  kebutuhan,  situasi,  serta  kondisi  pada saat pelaksanaan terkait Pandemi Covid-19.
KPPN  Makassar  II  mulai  memberlakukan  sistem  kerja  work  from  home  sejalan  dengan keluarnya aturan pemerintah untuk melaksanakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) demi mencegah  penyebaran  Covid-19.  Adapun  pembagian  penugasan  WFH  di  KPPN  Makassar  II dilakukan  melalui  Surat  Tugas  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Kantor  dan  dikeluarkan  tiap minggu,  serta  telah  disesuaikan  dengan  Surat  Edaran  Sekretaris  Jenderal  Keuangan  Nomor  SE- 22/MK.01/2020  tertanggal  4  Juni  2020  perihal  Sistem  Kerja  Kementerian  Keuangan  pada  Masa Transisi  Dalam  Tatanan  Normal  Baru  di  Lingkungan  Kementerian  Keuangan.  Karena  KPPN Makassar  II  terdiri  dari  beberapa  seksi,  tiap  kepala  seksi  mengutus  pegawai  mana  saja  yang  akan bekerja  dari  rumah  pada  tiap-tiap  rilisan  surat  tugas  serta  memberikan  pekerjaan  apa  saja  yang dikerjakan selama bekerja di rumah sehingga kinerja kantor tidak akan terlalu terpengaruh.
Pada  masa  awal  pandemi,  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  memutuskan  untuk menetapkan kuota pegawai yang bisa masuk ke kantor dibatasi sebanyak 5 orang. Oleh karena itu, kantor  mengusahakan  agar  pegawai  tidak  datang  ke  kantor  kecuali  ada  pekerjaan  yang  tidak  bisa dilaksanakan  di  rumah.  Namun  seiring  dengan  kemajuan  dan  kemudahan  akses  menuju  kantor yang  tetap  memperhatikan  protokol  kesehatan  dengan  ketat,  beberapa  pegawai  sudah  mulai  bisa datang ke kantor dan sistem WFH tetap berjalan.
Absensi dilaksanakan seperti biasa yaitu pukul 07.30 WITA dan jam pulang kantor pada pukul 17.00  WITA.  Setiap  pegawai  yang  bekerja  dari  rumah  wajib  mengisi LogBook pada e-office dan aplikasi  Nadine.  Untuk  tugas  yang  telah  dikerjakan,  dapat  berupa  dokumen  maupun  foto,  hasil kerja  akan  diunggah  melalui  eDJPb.  Dengan  demikian,  meski  bekerja  dari  rumah,  atasan  dapat secara langsung melakukan pengawasan atas kinerja pegawai melalui LogBook yang telah terekam pada  e-office  dan  Nadine.  Pada  KPPN  Makassar  II  sendiri,  data  dukung  pelaksanaan  WFH  juga diunggah melalui Sikanda.
6. Keterkaitan Pandemi Covid-19 terhadap Perlakuan Akuntansi Belanja Pegawai dan Belanja Barang Beberapa  kebijakan  pemerintah  dan  pelaksanaan  kinerja  dari  KPPN  Makassar  II  selaku salah satu satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan tak dapat dipungkiri juga turut terdampak  pandemi  Covid-19.  Seperti  yang  tertulis  pada  pembahasan,  terdapat  dua  kebijakan terkait yang diambil oleh KPPN Makassar II dalam menghadapi situasi darurat tersebut antara lain adalah revisi anggaran dan sistem kerja work from home.
Terkait  kendala  terhadap  perlakuan  akuntansi  untuk  belanja  pegawai  dan  belanja  barang pada KPPN Makassar II, menurut hasil wawancara kami, Pandemi Covid-19dan sistem kerja work from  home tidak  memiliki  pengaruh  secara  signifikan  baik  terhadap  performa  pegawai  maupun terhadap implementasi akuntansi belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II. Hal ini  disebabkan  karena  KPPN  Makassar  II  telah  menggunakan  Aplikasi  SAKTI  yang  secara otomatis  mengolah  data  belanja  yang  diinput,  menyebabkan  penyajian  data  dan  penjurnalan  akun terlaksana dengan baik dan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Aplikasi SAKTI dapat diakses di mana saja asal memiliki akses internet dan hardware yang memadai dan mendukung.
Namun  untuk  dampak  lain  yang  disebabkan  oleh  pandemi  Covid-19,  berdasarkan  hasil wawancara  yang  penulis  lakukan  terhadap  narasumber,  Covid-19  memiliki  pengaruh  terhadap jumlah  anggaran  belanja  pada  KPPN  Makassar  II  karena  adanya  revisi  anggaran.  Selama  tahun 2020, KPPN Makassar II telah melaksanakan revisi DIPA sebanyak 8 (kali). Hal ini naik sebanyak dua kali apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami revisi sebanyak 6 (enam) kali.

## 18 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol. 4 No. 2 Desember 2021
Pada akhir tahun anggaran, penyerapan anggaran juga diketahui belum mencapai 100%. Dari hasil wawancara yang dilakukan, merupakan hal  yang biasa bagi satker apabila anggaran tidak terserap 100%.
Namun  pandemi  Covid-19  dan  revisi  anggaran  tersebut  berpengaruh  terhadap  realisasi penyerapan  anggaran.  Untuk  belanja  pegawai  pada  tahun  2020  mengalami  realisasi  penyerapan anggaran sebanyak 99.99 % dan pada tahun 2019 sebanyak 100%, sedangkan belanja barang pada tahun  2020  mengalami  realisasi  penyerapan  anggaran  sebanyak  96.94%  dan  pada  tahun  2019 sebanyak 99.99%. Pada tahun 2020, KPPN Makassar  II mengalami beberapa  kali revisi  anggaran yang  merupakan  akibat  dari  Kebijakan  Penghematan  dan  Efisiensi  Anggaran  dari  kantor  pusat. Pandemi  Covid-19  juga  turut  berpengaruh  terhadap  berkurangnya  realisasi  belanja  barang,  salah satunya belanja perjalanan dinas yang dialihkan karena situasi yang belum memungkinkan. Belanja perjalanan dinas tersebut dialihkan ke beberapa akun terkait Covid-19 antara lain akun 521131 dan 524115.
Penerapan  sistem  kerja work from home yang dilaksanakan oleh KPPN Makassar  II telah sesuai  dengan  PMK  38/PMK.02/2020  tentang  Pelaksanaan  Kebijakan  Keuangan  Negara  untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan.  Adapun  kebijakan revisi  anggaran  DIPA  yang  dilaksanakan  oleh  KPPN  Makassar  II  merupakan  wujud  dari pengaplikasian  Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Refocussing  Kegiatan,  Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  (Covid-19).  Dalam  instruksi  tersebut  diungkapkan  bahwa  alokasi  anggaran  yang telah  ada  diutamakan  penggunaannya  untuk  kegiatan-kegiatan  yang  mempercepat  penanganan Covid-19.
Pengalihan  dapat  berupa  Refocussing  kegiatan,  dan  realokasi  anggaran  dengan  mengacu kepada  protokol  penanganan  Covid-19  pada  Kementerian,  Lembaga,  maupun  Pemerintah  Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 yang telah ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan  Penanganan  Covid-19.  Dengan  demikian,  penulis  berpendapat  bahwa  kebijakan  yang diambil  oleh  KPPN  Makassar  II  terkait  pandemi  yaitu  penerapan work  from  home dan  Revisi Anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan: 1.  Pandemi  Covid-19  berdampak  terhadap  adanya  revisi  anggaran  dan  sistem  kerja work  from  home pada  KPPN  Makassar  II.  Namun  perubahan  mobilitas  tersebut  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap perlakuan akuntansi belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II karena  telah  diterapkannya  penggunaan  Aplikasi  SAKTI  yang  dapat  diakses  melalui personal computer pegawai sehingga perlakuan akuntansinya dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. 2.  Penerapan  akuntansi  belanja  pegawai  dan  belanja  barang  pada  KPPN  Makassar  II  yang  penulis observasi  berupa  pengakuan,  pengukuran,  pengungkapan  dan  penyajian  belanja  pegawai  dan  belanja barang.    Perlakuan  akuntansi  belanja  pegawai  dan  belanja  barang  pada  KPPN  Makassar  II  berupa pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian belanja pegawai dan belanja barang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  225  Tahun  2019  tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, serta buku dan penelitian terkait.
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  saran  yang  dapat  penulis  berikan  terhadap  KPPN  Makassar  II adalah :
1. Dalam laporan keuangannya, KPPN Makassar II dapat menjelaskan mengenai situasi yang dihadapi di  lapangan  dalam  pengimplementasian  akuntansi  belanja  dan  apa  dampak  yang  diperoleh  karena adanya kejadian tersebut.
2.  Dalam  penerapan  akuntansi  khususnya  belanja  pegawai  dan  belanja  barang,  diharapkan  KPPN Makassar  II  dapat  tetap  konsisten  dalam  mengikuti  peraturan  yang  dikeluarkan  dan  pembaharuan apabila  ada.  Serta  tetap  menaruh  perhatian  terhadap  perubahan  peraturan  terkait  mobilitas  pegawai pemerintahan  khususnya  Kantor  Pelayanan  Perbendaharan  Negara  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsi di tengah pandemi Covid-19.
Sri Annisa Sahuri , Penerapan Akuntansi Belanja Pegawai Dan Belanja Barang Pada Kppn Di Masa Pandemi| 19

## DAFTAR PUSTAKA
Buletin Teknis Nomor 04 tentang
Penyajian dan Pengungkapan Belanja   Pemerintah. (2006).
Devana, A. M. (2020). Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Terkait Belanja Pegawai dan  Belanja Barang pada Direktorat Jenderal Anggaran. Karya Tulis Tugas Akhir. Hamzah, A. P., & Kustiani, N. A. (2014). Dasar- Dasar Akuntansi Pemerintahan: Berbasis Akrual. STAN PRESS. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang  Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan  Penanganan Corona  Virus Disease 2019   (Covid-19). (2020).
Kojongian, C., Sabijono, H., & Pangerapan, S.   (2018).
Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas   Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi   Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern  13 (3), 581-585. Mabrur, A. (2017). Pengakuan dan Pengukuran   Belanja Subsidi Energi Berbasis Akrual: Studi Kasus Tahun 2015. Jurnal  Manajemen Keuangan Publik,   115- 124. Mas'udin. (2017). Peran Belanja Pemerintah Pusat Dalam Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 1-9. Mulyana, B. (2014). Buku Seri Akuntansi Pemerintah: Akuntansi Pemerintah Daerah (Buku 3). Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi   Anggaran. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor  225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan   Akuntansi
Pemerintah Pusat. (2019).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan   Kebijakan  Keuangan
Negara untuk   Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. (2019) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis   Kas. (2010). Struktur Organisasi KPPN Makassar 2. (n.d.).   DJPb Kemenkeu. Retrieved May 8, 2021 from
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/makas sar2/id/profil/struktur-organisasi.html
Suwardjono. (2008). Teori Akuntansi:   Perekayasaan Pelaporan Keuangan. BPFE. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara. (2003).