## Analisis Pengelolaan Obat Di Puskesmas
Medication Management Analysis at The Public Health Centre
Oleh:
Dian Eka Anggreny 1 , Agetri Dora 2 , Hamyatri Rawalillah 3 , Dewi Suryanti 4 1 STIK Bina Husada Palembang Email: dianwind4@gmail.com

## ABSTRACT
Background: Drug management is a series of drug controls starting from the selection process, procurement, distribution, to use. Drug management is closely related to the budget and expenditure of health installations such as hospitals, health centers and pharmacies. Based on the results of an initial survey conducted at the Basuki Rahmat Public Health Center, demand for medicines decreased by 10% with a total of 9,521 patient visits. In 2021, drug receipts increase by 10% with the number of patient visits reaching 21.717 patients. In 2022 there will be an increase in patient visits by 70% with a total of 37.643 patient visits receiving medication, an increase of 30%. This research aims to analyze drug management in Public Health Center. Method : this research uses qualitative methode. Data collecttion used in-depth interview with a total of 5 informants consisting of the Head of Public Health Center, Pharmacist, Pharmacist Assistant and  Midwife. Results :  The research results showed that the planning process had been made based on drug needs, the process of procuring drugs from the Health Service and procuring drugs using BLUD funds, the process of receiving drugs was according to standards but the quantity was  not as requested. Medicine storage uses the FIFO and FEFO systems, the medicine distribution process is according to the request of each department. The management of medication recording and reporting is in accordance with standards but is still done manually. Conclusion : Drug management at the Public Health Center has been implemented well but at the drug procurement stage it is necessary to collaborate with the relevant Health Service to fulfill the medicines proposed by the Public Health Center.

## Keywords: Medication Management, Public Health Center

## ABSTRAK
Latar belakang : Pengelolaan obat merupakan sebuah rangkaian pengendalian obat mulai dari proses seleksi, pengadaan, distribusi, hingga penggunaan. Pengelolaan obat berhubungan erat dengan anggaran dan belanja instalasi kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan apotek. Berdasarkan hasil survey awal yang peneliti lakukan di Puskesmas Basuki Rahmat mengalami penurunan permintaan obat sebesar 10% dengan jumlah kunjungan 9.521 pasien. Pada tahun 2021 penerimaan obat hanya terjadi peningkatan 10% dengan jumlah kunjungan  pasien  sebanyak  21.717  pasien.  Pada  tahun  2022  terjadi  peningkatan  pada  kunjungan  pasien sebesar  70%  dengan  total  kunjungan  pasien  37.643  penerimaan  obat  terjadi  peningkatan  sebesar  30%. Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  pengelolaan  obat  di  Puskesmas. Metode :  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif.  Pengumpulan  data  menggunakan  pedoman  wawancara  mendalam  dengan  jumlah informan penelitian sebanyak 5 Informan yang terdiri dari, Kepala Puskesmas, Apoteker, Asisten Apoteker dan Bidan Puskesmas. Hasil : Hasil penelitian didapatkan proses perencanaan sudah dibuat berdasarkan kebutuhan obat,  Proses  Pengadaan  Obat  dari  Dinas  Kesehatan  dan  Pengadaan  Obat  dengan  Dana  BLUD,  Proses Penerimaan  obat  sudah  sesuai  standar  tetapi  jumlah  belum  sesuai  permintaan.  Penyimpanan  Obat menggunakan Sistem FIFO dan FEFO, Proses Pendistribusian Obat sudah sesuai permintaan setiap bagian. Penatalaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Obat sudah sesuai standar tapi masih dilakukan secara manual. Kesimpulan :  Pengelolaan obat di  Puskesmas telah dilaksanakan secara baik tetapi pada tahapan pengadaan obat perlu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait untuk pemenuhan obat-obatan yang diajukan oleh Puskesmas.

## Kata kunci : Pengelolaan Obat, Puskesmas

## PENDAHULUAN
Obat  merupakan  unsur  yang  penting  dalam upaya  penyembuhan  penyakit,  penanganan  dari berbagai penyakit tidak dapat lepas dari tindakan terapi dengan  obat.  Berbagai  pilihan  obat  saat  ini  sangat banyak,  namun  obat  harus  digunakan  dengan  benar agar memberikan manfaat klinik yang optimal (BPOM, 2017)
Indonesia telah menekan jumlah impor bahan baku obat dengan mengkampanyekan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI), namun OMAI belum dapat dijadikan obat  rujukan  JKN  karena  belum  tertuang  dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes No. 54 tahun 2018).
Pengelolaan  obat  merupakan  sebuah rangakaian pengendalian obat mulai dari proses seleksi, pengadaan, distribusi, hingga penggunaan. Pengelolaan obat berhubungan erat dengan anggaran dan  belanja  instansi  kesehatan  seperti  rumah  sakit, puskesmas dan apotek. (Satibi, 2018).
Obat  merupakan  suatu  komponen  suatu komponen  esensial  yang  harus  tersedia  di  sarana pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas merupakan bagian  dari  hubungan  antara  pasien  dan  sarana pelayanan  kesehatan,  karena  tersedia  atau  tidaknya obat di sarana pelayanan kesehatan akan memberikan dampak  positif  atau  negatif  terhadap  mutu  pelayanan kesehatan.  (Chaira  dkk,  2016).  Maka  perlu  adanya pengelolaan obat yang baik dan benar guna bertujuan untuk  menjamin  kelangsungan  ketersediaan  dan keterjangkauan pelayanan obat (Permenkes, 219).
Permintaan  obat  pada  masa  pandemi  covid tahun  2020  meningkat  hingga  5,69%.  Hal  tersebut membuat  apotek  dan  toko  obat  menjadi  sektor  yang kerap  dicari  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan obat-obatan,  selain itu  permintaan  obat  melalui  digital juga mengalami peningkatan di tengah pandemi covid- 19 (Kemenkes RI, 2020).
Pengadaan obat merupakan bagian terbesar dari  anggaran  kesehatan.  Pengadaan  obat  esensial untuk  pelayanan  kesehatan  dasar  bukan  lagi  menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota (Kobandaha, 2016).
Pelayanan  kefarmasian  merupakan  kegiatan yang  terpadu  dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi, mencegah, menyelesaikan masalah obat dan masalah yang  berhubungan  dengan  kesehatan  (Permenkes, 2016).
Dalam pemberian obat di puskesmas petugas menerapkan prinsip  6 benar antara lain benar pasien, benar obat, benar jalur, benar dosis, benar kadaluarsa, dan benar informasi (Adnan, dkk, 2021).
Tenaga kefarmasian dituntut untuk meningkatkan  kompetensinya  dalam  hal  pemberian pelayanan  informasi  obat  oleh  tenaga  swamedikasi yang aman dan rasional (Winda, dkk, 2018)
Kerusakan  obat  tidak  hanya  memberikan dampak  negatif  pada  pasien,  namun  juga  merugikan fasilitas  pelayanan  karena  dapat  menyebabkan perputaran  obat  tidak  berjalan  secara  maksimal (Kurniawati dan Mazziyah, 2017)
Berdasarkan  data  Dinas  Kesehatan  Kota Palembang  tahun  2021,  instalasi  rumah  sakit  dan puskesmas  mengalami  penurunan  permintaan  obat- obatan sebesar 80%. Hal ini terjadi akibat berkurangnya kunjungan  masyarakat  ke  instalasi  kesehatan  karena keterpaparan virus covid-19, namun terjadi peningkatan permintaan obat jenis obat vitamin di toko obat maupun apotek. (Dinkes Kota Palembang, 2021).
Pada  tahun  2022  terjadi  peningkatan kunjungan  pasien  sebesar 70% dan  penerimaan  obat terjadi  peningkatan  sebesar  30%.  Tujuan  penelitian adalah  diperolehnya  informasi  mendalam  analisis pengelolaan obat di Puskesmas.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian kua litat if  deskritif dengan  menggunakan  pedoman wawancara  mendalam  ( indepth  interview )  dan observasi.  Penelitian  memberikan  gambaran  analisis pengelolaan obat di puskesmas. Penelitian dilaksanakan pada Juni-Juli 2023 di Puskesmas Basuki Rahmat Kota Palembang.
Pemilihan informan dilakukan dengan teknik Pusposive Sampling . Analisa data dilakukan dengan triangulasi.

## HASIL PENELITIAN
Karateristik informan dapat dilihat dalam tabel 1 . Tabel  1. Karakteristik Key Informan dan Informan
No Umur JK Pendidikan Masa kerja Ket 1 29 th Perempuan S1 Apoteker 4 th Key Informan 2 50 th Perempuan S1 Kedokteran 23 th Informan 3 55 th Perempuan D3 Farmasi 28 th Informan 4 32 th Perempuan D3 Farmasi 7 th Informan 5 50 th Perempuan D3 Kebidanan 25 th Informan

## Hasil Wawancara tentang Perencanaan Obat
Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa proses perencanaan obat ditentukan sesuai kebutuhan yang dilihat dari 3 bulan sebelumnya dengan menggunakan form  Rencana  Kebutuhan  Obat  (RKO).  Selain  itu  setiap bulannya juga ada rencana kebutuhan obat yang dilakukan apabila  terjadi  kekosongan  obat.  Perencanaan  dilakukan dengan menghitung kebutuhan obat yang dilaporkan kepada apoteker  sebagai  penanggung  jawab.  Dalam  perencanaan obat di Puskesmas tidak ada hambatan atau kendala yang terjadi.
Hasil Wawancara tentang Proses Pengadaan Obat Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa pengadaan obat dilakukan dengan cara Puskesmas melakukan  pengadaan  obat  ke  Dinas  Kesehatan  setiap  3 bulan  sekali  dengan  menggunakan  formulir  Laporan Pemakaian Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Jika obat tidak tersedia di Dinas Kesehatan maka Puskesmas akan membeli dengan  cara  memesan  ke  distributor  obat  dengan menggunakan  dana  BLUD.  Pengadaan  obat  harus menggunakan  formulir  pemesanan.  Sedangkan  pengadaan atau permintaan dari Sub  Unit  ke gudang obat Puskesmas dilakukan secara periodik menggunakan LPPO dan formulir permintaan obat.
Petugas  yang  bertanggung  jawab  dalam  proses pengadaan obat di Puskesmas adalah Asisten Apoteker dan Apoteker  yang  diketahui  oleh  pimpinan  Puskesmas.  Dalam proses pengadaan obat di Puskesmas hambatan yang terjadi yaitu  apabila  obat  kosong  dari  Dinas  Kesehatan  maka pengadaan obat dilakukan sendiri oleh Puskesmas.
Hasil Wawancara tentang Penerimaan Obat Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi proses  penerimaan  obat  dari  Dinas  Kesehatan  dilakukan pencocokan  dulu  kebenarannya,  yang  dilihat  dari  jumlah kemasan dan bentuk fisik obat serta cek nama sediaannya apakah sudah sesuai permintaan yang diajukan. Selanjutnya Apoteker sebagai penanggung jawab memeriksa kondisi obat seperti tanggal expired, nomor batch, serta jenis sediaan obat. Dalam  penerimaan  obat  terdapat  kendala  yaitu  obat  yang diterima dari Dinas Kesehatan kadang tidak sesuai dengan pengadaan/permintaan obat dari Puskesmas.
Hasil Wawancara tentang Penyimpanan Obat Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  didapatkan informasi  bahwa  penyimpanan  obat  dilakukan  dengan  cara pengelompokan berdasarkan bentuk sediaan, disusun secara alphabet. Selain itu obat dirotasi dengan sytem First Expired Dtae First Out (First In First Out) yaitu obat yang lebih awal masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu. Penanggung jawab penyimpanan obat di Puskesmas untuk gudang obat adalah Apoteker  dan  penanggung  jawab  ruang  pelayanan  obat
adalah  Asisten  Apoteker.  Kendala  yang  terjadi  yaitu  pada ruang penyimpanan obat yaitu belum tersedianya Pallet dan Puskesmas  belum  memiliki  genset  yang  mencukupi kapasitasnya.
Hasil Wawancara tentang Pendistribusian Obat Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa pendistribusian obat di Puskesmas dibagi menjadi 2 bagian yaitu di dalam gedung dan di luar gedung. Di dalam gedung obat dikeluarkan dari gudang puskesmas ke apotik dan ruangan-ruangan pelayanan lainnya, sedangkan di luar gedung obat didistribusikan dari Puskesmas ke Puskesmas Pembantu  (Pustu)  berdasarkan  permintaan  menggunakan LPLPO.  Petugas  yang  bertanggung  jawab  dalam pendistribusian obat adalah Apoteker.
Hasil Wawancara tentang Pencatatan dan Pelaporan Obat Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa pencatatan obat di Puskesmas dilakukan setiap hari dengan  cara  menghitung  jumlah  pengeluaran  obat  yang dicatat  di  kartu  stok  obat  dan  buku  registrasi  harian  obat. Sedangkan  pelaporan  obat  dilakukan  sebulan  sekali  dan dilaporkan di Dinas Kesehatan dengan menggunakan format LPLPO. Untuk pencatatan dan pelaporan di Pustu dilakukan pencatatan  pengeluaran  obat  setiap  hari  dan  dilaporkan kepada  apoteker  puskesmas  setiap  akhir  bulan.  Sistem pencatatan  masih  dilakukan  secara  manual  karena  belum tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi.
PEMBAHASAN Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan informasi  proses  perencanaan  obat  ditentukan  dari kebutuhan  obat  di  Puskesmas  yang  dilakukan  setiap setahun  sekali,  tiga  bulan  dan  setiap  bulan  sesuai kebutuhan  obat  dengan  penanggung  jawab    adalah Apoteker.
Menurut  Kencana  (2023)  pada  dasarnya pemilihan jenis obat bisa ditentukan oleh seluruh petugas farmasi. Tetapi yang dapat memonitoring dan menentukan hasil  akhirnya  adalah  Apoteker  dan  Tim  Farmasi  dan Terapi (KFT). Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan  obat  dengan  menggunakan  metode  yang dapat  dipertanggung  jawabkan  dan  dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi,  kombinasi  metode  konsumsi  dan epidemiologi  yang  disesuaikan  dengan  anggaran  yang tersedia.  (Handayani,  G,  2021).  Penelitian  ini  sejalan dengan penelitian Rahma F, 2018 yaitu perencanaan obat yang  bersumber  dari  dana  APBD  dilakukan  melalui penyusunan Laporan Kebutuhan Obat (LKO) yang dibuat setiap  tahun.  Perencanaan  dilakukan  pada  akhir  tahun untuk  memenuhi  kebutuhan  obat  di  Puskesmas  selama satu tahun ke depan.
Proses perencanaan obat di Puskesmas sudah dilakukan  sesuai  tahapan  perencanaan  tetapi  ada beberapa  tahapan  yang  tidak  dilakukan  secara  optimal. Dalam  membuat  perencanaan  obat  perlu  diperhatikan pola penyakit dan pola konsumsi obat.
Proses  pengadaan  obat  di  Puskesmas dilakukan dengan pengadaan obat dari Dinas Kesehatan dan  secara  mandiri  oleh  Puskesmas.  Proses  alur pengadaan obat di Puskesmas dilakukan 3 bulan sekali dengan  mengajukan  permintaan  ke  Dinas  Kesehatan menggunakan  formulir  LPPO.  Pengadaan  obat  secara mandiri dilakukan apabila obat dari Dinas Kesehatan tidak terpenuhi dengan menggunakan dana BLUD. Pengadaan obat  di  puskesmas  dilakukan  sesuai  kebutuhan  dengan menggunakan  formulir  permintaan  obat  dengan penanggung jawabnya adalah Apoteker.
Menurut  Nurmiati,  L,  dkk  (2016)  pengadaan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan operasional obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan oleh Puskesmas,  sebagai  bentuk  realisasi  dari  perencanaan kebutuhan obat yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan  untuk  menjamin  ketersediaan  obat  dengan jumlah yang tepat di waktu yang tepat pula.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  dengan  hasil penelitian  Asnawi,  R  (2019)  proses  pengadaan  obat dilakukan  dengan  menghitung  pemakaian  obat  periode sebelumnya,  menghitung  jumlah  kunjungan  resep, menggunakan data pola penyakit, menghitung jumlah obat yang dilakukan dengan menggunakan format LPPO.
Proses  pengadaan  obat  di  puskesmas  sudah dilakukan  sesuai  tahapan  pengadaan  tetapi  masih  ada beberapa tahapan yang belum dilakukan secara optimal. Untuk  pengadaan  obat  dari  Dinas  Kesehatan  masih terdapat  obat  yang  belum  terpenuhi  pengadaannya dikarenakan  kendala  terjadi  kekosongan  stok  akibat keterlambatan kedatangan dari distributor.
Proses  penerimaan  obat  di  puskesmas  dari Dinas  Kesehatan  dilakukan  dengan  cara  mencocokkan dahulu keberadaannya. Pada saat penerimaan obat harus dilakukan pengecekan jumlah kemasan, bentuk, fisik obat, nama  obat,  masa  berlaku  dan  kesesuaian  dengan permintaan  yang  diajukan.  Penanggung  jawab  dalam proses penerimaan obat adalah Apoteker.
Menurut  Handayani,  G  (2021)  penerimaan merupakan  kegiatan  untuk  menjamin  kesesuaian  jenis, spesifikasi,  jumlah,  mutu,  waktu  penyerahan  dan  harga yang  tertera  dalam  kontrak  atau  surat  pesanan  dengan kondisi  fisik  yang  diterima.  Semua  dokumen  terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan Gurning, F. P, dkk (2021) bahwa tenaga farmasi wajib  melakukan  pengecekan  terhadap  sediaan  farmasi dan bahan medis habis pakai yang diserahkan mencakup
jumlah,  kemasan,  jenis  dan  jumlah  sediaan  farmasi, bentuk  sediaan  farmasi  sesuai  dengan  isi  dokumen LPLPO. Proses  penerimaan  obat  di  puskesmas  telah sesuai  dengan  standar,  tetapi  tetap  saja  petugas  harus memeriksa kesesuaian kondisi obat yang diterima dengan permintaan obat puskesmas dalam format LPLPO.
Proses penyimpanan obat dilakukan menggunakan system  FIFO  dan  FEFO.  Obat  disimpan  berdasarkan  jenis obat  dan  disusun  berdasarkan  Alpabeth.  Kendala  dalam penyimpanan  obat  di  puskesmas  yaitu  belum  tersedianya Pallet  sehingga  apabila  obat  datang  dari  Dinas  Kesehatan terjadi penumpukan obat di ruang penyimpanan obat. Telah tersedia  genset  tetapi  kapasitas  daya  genset  belum mencukupi.
Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wijaya (2020) bahwa penyimpanan obat sudah sesuai dengan SOP menggunakan prinsip FIFO dan FEFO.
Ketersediaan sarana dan prasarana dapat menjadi aspek  penting  dalam  mendukung  keberhasilan  kegiatan penyimpanan  obat  tersebut.  Cara  menyimpan  obat  yang benar  untuk  menghindari  obat  rusak  selama  penyimpanan. Obat harus disimpan dalam wadah yang cocok yang dapat melindungi  isinya  dari  kerusakan  selama  penyimpanan (Amalia, 2019) Dalam  tata  ruang  gudang  yang  dipakai  untuk penyimpanan  harus  menjaga  agar  obat  tidak  rusak  secara kimia oleh karena itu harus diperhatikan agar ruangan tetap kering, adanya ventilasi untuk sirkulasi udara agar tidak panas serta  cahaya  yang  cukup.  Perlu  dilakukan  evaluasi  terkait sarana  dan  prasarana  pendukung  penyimpanan  obat  yang baik.
Proses  pendistribusian  obat  dalam  gedung dilakukan dari gudang obat ke apotek dan ruangan lainnya, sedangkan  pendistribusian  obat  di  luar  gedung  dari Puskesmas  ke  pustu.  Apoteker  bisa  memberikan  obat  ke pustu  berdasarkan  formulir  LPLPO  dengan  diketahui  oleh kepala puskesmas.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Husnawati, Aryani, F, dkk (2016) bahwa pendistribusian obat mencakup kegiatan pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu, terjamin keabsahannya, serta tepat jenis dan jumlah  dari  gudang  obat  secara  merata  dan  teratur  untuk memenuhi  kebutuhan  unit-unit  pelayanan  kesehatan  dan jaringannya seperti puskesmas pembantu, puskemas keliling dan polindes.
Proses pendistribusian obat  di puskesmas  sudah sesuai  dengan  permintaan  obat  dari  apotek,  laboratorium, pustu, poskeskel dan ruang pelayanan lainnya.
Penatalaksanaan pencatatan dan pelaporan obat di puskesmas dilakukan menggunakan kartu stok manual yang dilakukan  setiap hari  untuk  mencatat  obat  masuk  dan obat keluar.  Pencatatan  dibuat  perhari  dari  pemakaian  obat  di resep dan pengeluaran obat dihitung setiap hari di buku harian obat.  Pelaporan  obat  dilakukan  setiap  bulan  dengan menggunakan  formulir  LPLPO.  Petugas  yang  bertanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan obat di puskesmas adalah staf farmasi yang dilaporkan kepada apoteker . Dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan masih terdapat hambatan masih  dilakukan  manual  karena  belum  tersedianya  sarana dan prasarana pendukung.
Pencatatan  dan  pelaporan  merupakan  rangkaian kegiatan  dalam  rangka  penatalaksanaan  obat  dan  bahan medis habis pakai secara tertib, baik obat dan bahan medis habis  pakai  yang  diterima,  disimpan,  didistribusikan  dan digunakan  di  puskesmas  atau  unit  pelayanan  lainnya. (Permenkes no. 30, 2014).
Hasil penelitian sejalan dengan Mailoor, J (2016) di puskesmas danowudu bahwa pencatatan dan pelaporan obat sudah  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  Permenkes. Pencatatan  dan  pelaporan  dibuat  setiap  bulan  oleh  kepala gudang  obat  di  puskesmas  yang  bertanggung  jawab  agar dapat  terlaksananya  pencatatan  dan  pelaporan  obat  yang tertib dan lengkap puskesmas Danowudu.
Proses  pencatatan  dan  pelaporan  obat  di puskesmas sudah dilakukan sesuai tahapan pencatatan dan pelaporan  tetapi  terdapat  beberapa  tahapan  yang  tidak dilakukan  secara  optimal.  Pada  pencatatan  dan  pelaporan obat  masih  dilakukan  secara  manual,  hal  tersebut  terjadi karena  SDM  yang  ada  belum  merealisasikan  sistem pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan aplikasi.

## KESIMPULAN
Proses  perencanaan  obat  di  puskesmas  dilakukan  dengan cara menghitung kebutuhan obat di Puskesmas Pengadaan  obat  di  puskesmas  dilakukan  dengan  cara pengadaan oleh  Dinas Kesehatan dan secara  mandiri oleh Puskesmas Penerimaan obat di puskesmas dilakukan dengan melakukan pengecekan jumlah dan fisik obat Penyimpanan obat di puskesmas dilakukan dengan system First In First Out (FIFO) dan First Expired First Out (FEFO) Pendistribusian obat di puskesmas dilakukan di dalam gedung dan di luar gedung Pencatatan obat di puskesmas dilakukan setiap hari dengan mencatat di kartu stok secara manual. Pengeluaran dari resep dicatat  menggunakan  buku  register  harian  obat.  Pelaporan obat  dilakukan  setiap  bulan  ke  Dinas  Kesehatan  dengan diketahui pimpinan Puskesmas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan,  TH,  dkk  (2021).  Hubungan  Penerapan  Pasien  Safety terhadap Mutu Pelayanan Pemberian Obat Pasien awat Inap di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung. Jurnal Avicenna : Vol 16 No. 1 April 2021 Amalis, T. (2019). Evaluasi standar pelayanan kefarmasian Apotek di Apotek X berdasarkan Permenkes Nomor 73 tahun 2026. Jurnal Inkofar, 1 (1), 49-58
Asnawi, R, dkk (2019).  Analisis manajemen pengelolaan  obat di Puskesmas Woalang. Jurnal Kesma : Vol 8 No. 6 (12:41)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2017. Informatorium Obat Nasional Indonesia. Cetakan 2017. Jakarta : Sagung Seto
Chaira  Sanjaya,  Erizal  Zaini,  Trisfa  Augia,  (2016).  Evaluasi pengelolaan obat pada Puskesmas di Kota Parlaman. Jurnal Sains Farmasi dan Klinis : Vol 3 No. 1
Dinas Kesehatan Kota Palembang, (2021). Profil Dinas Kesehatan Kota Palembang
Gurning,  F.P,  dkk  (2021).  Analisis  manajemen  pengelolaan  obat pada  masa  pandemi  di  Puskesmas  Sering  Kecamatan Medan Tembung Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Vol. 9, No. 5 Handayani, G, (2021). Manajemen Farmasi. Purbalingga. Eureka Media Aksara . No. 225/JTE/2021
Kencana,  dkk  (2023).  Evaluasi  Pengelolaan  Obat  di  Gudang Farmasi. Jurnal Aisyiyah Medika Vol. 8, Nomor 1, Februari 2023 Kemenkes RI (2020). Profil Kesehatan Indonesia.
Kurniawati,  I  dan  Maziyyah.  N  (2017).  Evaluasi  Penyimpanan Sediaan  di  Gudang  Farmasi  Puskesmas  Sribhowono Kabupaten  Lampung  Timur,  Naskah  Publikasi  Karya  Tulis Ilmiah. Yogyakarta Kobandaha.  (2016).  Analisis  Manajemen  Pengelolaan  Obat  di Puskesmas Wenang Kota Manado
Mailoor, R, J, dkk (2016). Analisis pengelolaan obat di Puskesmas
Danowudo Kota Bitung, Vol. 6 No. 3
Nurmiati,  L,  dkk  (2016).  Studi  tentang  Pengelolaan  Obat  di Puskesmas Burangka Kabupaten Wakatobi Tahun 2016.
Permenkes  No.  30  (2014).  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di
Puskesmas
Permenkes  RI  No.  74  (2016).  Standar  Pelayanan  Kefarmasian. Jakarta
Permenkes RI No. 54 Tahun 2018. Penyusunan dan Penerapan Formularium  Nasional  dalam  Penyelenggaraan  Program Jaminan Kesehatan Permenkes  RI  Tahun  2019.  Petunjuk  Teknis  Standar  Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
Satibi,  dkk,  2018.  Analisis  kinerja  Apoteker  dan  Faktor  yang mempengaruhi  pada  era  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di Puskesmas. JMF : Volume 8 (1):32-38 Winda  Kartika  Sari,  M.G.P  (2018).  Tingkat  Kepuasan  Pasien Terhadap Peran Apoteker dalam Pelayanan Swamedikasi di Apotik R3 Farma Bululawang Kabupaten Malang. Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang, 21