## PEMBERIAN REMISI DI LAPAS KLAS IIA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT TEORI MAQ Ā SID AL-SYAR Ī’AH (Analisis Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012)
Oleh : Raudhatun Hafizah, SHI

## Abstrak
Syarat pemberian remisi (pengurangan masa pidana) terhadap narapidana tindak pidana khusus  sudah  mengalami  pengetatan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  34A  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.32  Tahun 1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan. Dasar  pertimbangan pemberian remisi tersebut selain harus memenuhi syarat  umum,  yaitu  berkelakuan  baik,  dan  telah  menjalani  masa  pidana  lebih  dari  6 (enam)  bulan,  pelaku  tindak pidana  khusus  juga  harus  memenuhi  syarat  khusus  seperti bersedia  bekerja  sama  untuk  membongkar  kasus (justice  collaborator),  membayar  uang ganti  rugi  atau  telah  mengikuti  program  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan. Permasalahan dalam skripsi ini bertolak dari pandangan untuk menganalisa pelaksanaan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus yang dikaji melalui teori maqāsid al- syari’ah.  Sehingga  sebelum  sampai  kepada  kesimpulan  yang  dimaksud,  penelitian  ini terlebih dahulu diarahkan untuk menelusuri apa saja syarat-syarat pemberian remisi bagi pelaku  tindak  pidana  khusus  dan  bagaimana  mekanisme  pemberian  remisi  yang dilaksanakan  di  Lapas  Klas  IIA  Banda  Aceh.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  analisis.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data kepustakaan  (Library  Data)  dan  data  lapangan  (Field  Data),  sedangkan  teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemberian  remisi  bagi  pelaku tindak pidana khusus di Lapas Klas II A Banda Aceh, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Pasal 34A. Pengetatan syarat pemberian remisi  bagi  pelaku  tindak  pidana  khusus  memiliki  manfaat  bagi  pelaku,  aparat  penegak hukum dan masyarakat pada umumnya. Sehingga penulis lebih condong mengkategorikan bahwa  pemberian  remisi  kepada  narapidana  dengan  ketentuan  syarat  yang  disebutkan dalam PP No. 99 Tahun 2012Pasal 34A termasuk kepada maqāsid al - hājiyyāt, yaitu upay a menuju  kesempurnaan  hidup  para  narapidana  agar  bisa  memelihara  jiwa  dan memperbaiki akhlaknya.
Kata kunci : Remisi. Lapas, Maqāsid Al - Syarī’ah

## A. PENDAHULUAN
Adanya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menunjukkan bahwa penegakan hukum di  Indonesia  tidak berhenti  pada  proses  peradilan,  melainkan  adanya  tahapan  selanjutnya hingga terpidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 1 Di lembaga pemasyarakatan,
1 Syaiful Bakhri, “Kebijakan Kriminal (Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia )”, (Yogyakarta: Total Media, 2010), hlm. 145.
setiap narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun  1995.Kepada  petugas  di  Lapas  beserta  Kementerian  Hukum  dan  HAM    perlu menjamin  hak-hak  narapidana  yang  diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum.  Salah  satu  hak narapidana tersebut adalah memperoleh remisi/pengurangan masa tahanan.
Pemberian  hak  remisi  diatur  dalam  beberapa  Peraturan  Perundang-Undangan lainnya,  yaitu:  pada  Keputusan  Presiden  Nomor  174  Tahun  1999  tentang  Remisi,  serta Peraturan  Pemerintah  No.  99  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah  No.  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan.
Pengurangan  masa  pidana  (remisi)  tersebut  dilakukan  setiap  tahun  pada  hari peringatan  kemerdekaan  RI  dan  hari  raya  keagamaan  yang  dianut  narapidana.Selain  itu terdapat  pula  remisi  tambahan,  yang  diberikan  apabila  narapidanaatau  anak  pidana  telah berbuat  jasa  kepada  Negara.  Tujuan  pemberian  remisi  adalah  sebagai rewards (penghargaan)kepada  setiap  narapidana  atau  anak  pidana,  karena  telah  berkelakuan  baik selama  berada  di  lembaga  pemasyarakatan. 2 Adapun  yang  menjadi  syarat  umum  seorang narapidana  dapat  diberikan  hak  remisinya  adalah  jika  ia  berkelakuan  baik  dan  telah menjalani  masa  pidana  lebih  dari  enam  (6)  bulan,  sebagaimana  yang  dicantumkan  dalam Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 pada pasal 34 ayat 2.

## Pasal 34A
(1) Pemberian  Remisi  bagi  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional terorganisasi lainnya,  selain  harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
2 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 135.
a. bersedia  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b.  telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan  untuk  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak pidana korupsi; dan
c.    telah  mengikuti  program  deradikalisasi  yang  diselenggarakan  oleh LAPAS  dan/atau  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme,  serta menyatakan ikrar:
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2)  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme secaratertulis  bagi  Narapidana  Warga  Negara  Asing,  yang  dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
(2) Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan prekursor  narkotika,  psikotropika  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) hanya  berlaku  terhadap  Narapidana  yang  dipidana dengan  pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
(3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  kajian  hukum  pidana  Islam  istilah  remisi  tidak  ditemukan  secara  jelas, namun ada istilah lain seperti pengampunan  yang merupakan sebab pembatalan hukuman baik  diberikan  oleh  korban,  walinya,  maupun  penguasa. 3 Adapun  dasar  pengampunan hukuman  yang  menjadi  hak  korban  atau  walinya  terdapat  dalam  Al- Qur’an  surah  Al - Baqarah ayat 178 yaitu:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Artinya : Hai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas  kamu  qishaash  berkenaan dengan  orang-orang  yang  dibunuh;  orang  merdeka  dengan  orang  merdeka,
3 Abdul  Qadir Audah,Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam,  Diterjemahkan    oleh Ahsin  Sakho Muhammad dkk dari “Al tasryi’ Al - jina’I Al - Islami” Jakarta: PT Kharisma Ilmu. 2008,  hlm.168.
hamba  dengan  hamba,  dan  wanita  dengan  wanita.  Maka  barangsiapa  yang mendapat  suatu  pema'afan  dari  saudaranya,  hendaklah  (yang  mema'afkan) mengikuti  dengan  cara  yang  baik,  dan  hendaklah (yang  diberi  ma'af) membayar diyat kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang  demikian  itu  adalah  suatu  keringanan  dari  Tuhan  kamu  dan  suatu rahmat.  barangsiapa  yang  melampaui  batas  sesudah  itu,  Maka  baginya siksa yang sangat pedih.
Unsur  utama  yang  menjadi  pertimbangan  dibolehkannya  pemberian  remisi  adalah karena  terdapat  unsur  kemaslahatan  (kemanfaatan).Hal  tersebut  diutamakan  untuk menghindari over  capacity (kapasitas  berlebih)  yang  tidak  mampu  menampung  sebagian penghuni di lembaga pemasyarakatan. Selain itu pemberian remisi juga dapat menghemat anggaran  negara  yang  dikeluarkan  untuk  membiayai  kebutuhan  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan.  Sehingga  pemberian  remisi  menjadi  suatu  yang  berdampak  baik  dan bermanfaat  terhadap  narapidana  yang  telah  bertaubat  dan  menyesali  perbuatannya. Sedangkan di  sisi  lain  jika  dikaitkan  dengan tindak  pidana  terorisme,  narkotika, psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  dan  kejahatan  hak  asasi manusia  yang  berat,  maka pemberian  remisi  terhadap  kasus  tersebut  justru  bertentangan dengan  gerakan  pemerintah  dalam  memberantas  kejahatan-kejahatan  luar  biasa.  Sudah sepatutnya pemberantasan harus dilakukan secara luar biasa, untuk menimbulkan efek jera yang luar biasa pula.Namun dengan adanya pemberian remisi dinilai mengurangi efek jera.
Persoalan  pemberian  hak  remisi  ini  penulis  kaji  dengan  meninjau  kepada  teori maq ā sid al-syar ī’ah. Teori tersebut menjelaskan bahwa hukum  Islam disyari’atkan untuk dapat  mewujudkan  dan  memelihara  kemaslahatan umat  manusia. 4 Hal  tersebut  tercakup dalam al- kulliyātul  khamsah yaitu:  memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  juga harta.  Lebih  lanjut  Syatibi  berpandangan  bahwa  tujuan  utama  dari  syari’ah  adalah  untuk menjaga  dan  memperjuangkan  tiga  kategori  hukum,  yaitu Al-Maq ās id al- darūr iyy ā t
4 A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan  Masalah-Masalah  yang  Praktis. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27.
(kebutuhan  primer), Al-Maq ā sid al-h ā jiyy ā t (kebutuhan  sekunder), Al-Maq ās id at- Tahs ī niyy ā t (kebutuhan tersier). 5
Sehingga  teori maq ās id  al-syar ī’ah dapat  memberikan  pemahaman  dan  kejelasan terhadap berbagai permasalahan kontemporer dengan berlandaskan kepada kemashlahatan. Karena  mengingat bahwa  hukum  itu  selalu  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan tempat, zaman dan keadaan.
a. Dasar Hukum Pemberian Remisi
Pengertian  remisi  menurut  kamus  bahasa  Indonesia  adalah  pengurangan  hukuman yang  diberikan  kepada  orang  yang  terhukum. 6 Dalam  Kamus  Hukum Remisi  diartikan pengampunan  hukuman  yang  diberikan  kepada  seorang  yang  dijatuhi  pidana. 7 Pemberian remisi merupakan suatu hal yang sangat mendukung dalam mewujudkan tujuan dari sistem Pemasyarakatan.  Menurut  Andi  Hamzah,  remisi  adalah  sebagai  pembebasan  hukuman untuk seluruhnya atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1999 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan    Pemasyarakatan,  remisi adalah  pengurangan  masa  menjalani  pidana  yang  diberikan  kepada  narapidana  dan  Anak Pidana  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan (Pasal 1 angka 6).
Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, tidak diberikan pengertian remisi, di sana hanya dikatakan “setiap Narapidana dan Anak Pidana
5 Muhammad  Syukri  Albani  Nasution, Filsafat  Hukum  Islam, (Jakarta;  Rajawali  Pers,  2013),  hlm. 105.
6 Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya; Mitra Pelajar), hlm. 421.
7 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta; Rineka Cipta, 2005), hlm. 402.
yang  menjalani  pidana  penjara  sementara  dan  pidana  kurungan  dapat  diberikan  remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.
Mengenai  Dasar  Hukum  pemberian  remisi  telah  mengalami  beberapa  kali perubahan,  bahkan  untuk  tahun  1999  telah  dikeluarkan  Keppres  No.  69  Tahun  1999  dan belum sempat diterapkan akan tetapi  kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun  1999.  Remisi  yang  berlaku  dan  pernah  berlaku  di  Indonesia  sejak  zaman  Belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut: 8
1. Gouverment Besluit tanggal 10 Agustus 1935 No. 23 Bijblad No. 13515 jo. 9 Juli 1841  No.  12  dan  26  Januari  1942  No.  22;  Merupakan  yang  diberikan  sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
2. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita
Negara No. 26 Tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1946 tanggal  8  Agustus  1946  dan  Peraturan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  120  Tahun 1955,  tanggal  23  Juli  1955  tentang  Ampunan  Istimewa.  Keputusan  Presiden  ini dikeluarkan  pada  masa  Presiden  Soekarno,  di  dalam    Keppres  tersebut  diatur ketentuan-ketentuan bahwa narapidana yang menjalani hukuman penjara, hukuman tutupan  atau  kurungan,  termasuk  hukuman  pengganti  denda,  berhak  mendapat pengurangan hukuman.
3. Keputusan  Presiden  No.  5  Tahun  1987  jo.  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  No. 01.HN.02.01  Tahun  1987  tentang  Pelaksanaan  Keputusan  Presiden  No.5  Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 03.HN.02.01
8 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia, (Bandung; PT Refika Aditama, 2006), hlm. 134.
tahun  1988  tanggal  10  Maret  1988  tentang  Tata  Cara  Permohonan  Perubahan Pidana  Penjara  Seumur  Hidup  Menjadi  Pidana  Penjara  Sementara  berdasarkan Keputusan  Presiden  RI  No.  5  Tahun  1987.  Keputusan  Presiden  ini  dikeluarkan pada masa Presiden Soeharto yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1987 tentang pengurangan masa menjalani pidana (remisi).
4. Keputusan  Presiden  No.  69  Tahun  1999  tentang  Pengurangan  Masa  Pidana (Remisi) oleh Presiden Habibie pada tanggal 5 Juli 1999.
5. Keputusan  Presiden  No.  174  Tahun  1999  Jo.  Keputusan  Menteri  Hukum  dan Perundang-undangan  RI  No.  M.09.HN.02.01  Tahun  1999  tentang  Pelaksanaan Keputusan  Presiden  No.  174  Tahun  1999, Keputusan  Menteri  Hukum  dan Perundang-undangan  No.  M.10.HN.02.01  Tahun  1999  tentang  Pelimpahan Wewenang  Pemberian  Remisi  Khusus.  Keputusan  Presiden  No.  174  Tahun  1999 tersebut  dikeluarkan  oleh  Presiden  KH  Abdul  Rahman  Wahid  pada  tanggal  23 Desember  1999. Keppres  tersebut  memberikan  warna  baru  dalam  pengurangan masa pidana bagi narapidana di Indonesia.
b. Jenis-Jenis Remisi
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis-jenis atau bentuk remisi yaitu: 9
1. Remisi  Umum, adalah  remisi  yang  diberikan  pada  hari  peringatan  Proklamasi Kemerdekaan  RI  17  Agustus.  Remisi  ini  berlaku  kepada  seluruh  narapidana  dan diberikan pada setiap perayaan 17 Agustus setiap tahunnya. Besarnya remisi umum berkisar antara 1 – 6 bulan.
2. Remisi  Khusus, adalah  remisi  yang  diberikan  pada  hari  besar  keagamaan  yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika
9 Ibid, hlm. 135.
suatu  agama  mempunyai  lebih  dari  satu  hari  besar  maka  yang  dipedomani  adalah hari  besar  yang  paling  dimuliakan  oleh  penganut  agama  yang  bersangkutan. Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Perundang-undangan  RI  No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada setiap hari besar agama yang diakui pemerintah.
3. Remisi  Tambahan, adalah  pengurangan  masa  pidana  yang  diberikan  kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang  bermanfaat  bagi  negara  atau  kemanusiaan  atau  melakukan  kegiatan  yang membantu Lembaga Pemasyarakatan.
4. Remisi  Dasawarsa, adalah  remisi  yang  diberikan  bertepatan  dengan  ulang  tahun kemerdekaan  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus,  tiap  sepuluh  (10)  tahun  sekali.
Untuk  tahun  2015,  bertepatan  dengan  hari  ulang  tahun  kemerdekaan  Republik Indonesia  yang  ketujuh  puluh  (70).  Maka  pada  tahun  tersebut  diberikan  remisi dasawarsa.
c. Syarat Memperoleh Remisi
Persyaratan  khusus  yang  harus  dipenuhi  terdapat  dalam  Pasal  34A  Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, yaitu:
(1) Pemberian  Remisi  bagi  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak pidana  terorisme,  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi, kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat, serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  selain  harus  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  juga  harus  memenuhi persyaratan:
a.  bersedia  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi:; dan
c. telah  mengikuti  program  deradikalisasi  yang  diselenggarakan  oleh LAPAS  dan/atau  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  serta menyatakan ikrar:
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara
tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
(2)  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan prekursor  narkotika,  psikotropika  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) hanya  berlaku  terhadap  Narapidana  yang  dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
(3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus  dinyatakan  secara  tertulis  dan  ditetapkan  oleh  instansi  penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Syarat pemberian remisi baik bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus harus juga dibuktikan dengan melampirkan dokumen, yaitu:
a. Fotokopi  kutipan  putusan  hakim  dan  berita  acara  pelaksanaan  putusan pengadilan;
b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
c. Surat  keterangan  tidak  sedang  menjalani  Cuti  Menjelang  Bebas  dari  Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
d. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas. 10
10 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2013 Tentang  Syarat  Dan Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Pasal 5.
Selain melampirkan dokumen sebagaimana yang dimaksud di atas, bagi narapidana karena  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  narkotika,  psikotropika,  terorisme,  HAM  berat dan kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya  harus  melampirkan  surat  keterangan bersedia  bekerjasama  untuk  membantu  membongkar  tindak  pidana  yang  dilakukannya yang  ditetapkan  oleh  instansi  penegak  hukum  (bagi  narapidana  yang  telah  melakukan tindak  pidana khusus).  Untuk  narapidana  terorisme  harus  juga  melampirkan  surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan/atau  Kepala  Badan  Penanggulangan  Terorisme.  Sedangkan  bagi  narapidana  yang dipidana  karena  melakukan tindak  pidana  korupsi  juga  harus  melampirkan  bukti  telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
d. Teori Maq ā sid Al-Syar ī’ah
Teori maq ās id  al-syar ī’ah sangat  erat  kaitannya  dengan  konsep maslahah.  Secara sederhana maslahah dapat  didefinisikan  sebagai  kemaslahatan,  pemenuhan  keperluan, perlindungan  kepentingan,  mendatangkan  kemanfaatan  bagi  orang  perorangan  dan masyarakat, serta menghindari kemudaratan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan  dan  masyarakat.Sehingga  kemaslahatn  dapat  diartikan  sebagai  kepentingan umum.
Al-Ghazali  mendefinisikan maslahah yaitu  menjaga  tujuan  syara’.  Tujuan  syara’ terhadap manusia meliputi lima unsur pokok atau lima perlindungan. Kelima unsur pokok tersebut adalah hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al- aql (perlindungan  akal),  hifz  al-nasl (perlindungan  keturunan),  dan  hifz  al-mal (perlindungan  harta).  Semua  yang  dapat  melindungi  lima  hal  utama  ini  disebut  dengan maslahah dan  semua  yang  dapat  merusak  lima  hal  utama  imi  dianggap  sebagai mu ḍ arat
(lawan maslahah), sebaliknya menghilangkan yang mendatangkan mudharat tersebut juga disebut maslahah. 11
Pembagian  konsep maq ā sid  al-syar ī’ah untuk  mempertegas maslahah mana  yang boleh  diambil  dan maslahah mana  yang  harus  diprioritaskan  di  antara  sekian  banyak mashlahah yang ada. Maslahah secara umum dapat dicapai melalui dua cara, yaitu: 12
1. Mewujudkan  manfaat,  kebaikan  dan  kesenangan  untuk  manusia  yang  disebut dengan istilah ﻊﻓﺎﻨﻤﻟا ﺐﻠﺟ (membawa manfaat). Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan ﺪﺳﺎﻔﻤﻟا ارد (menolak kerusakan).
Adapun  yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya)  sesuatu  yang  dilakukan  adalah  apa  yang  menjadi  kebutuhan  dasar  bagi kehidupan manusia.

## B. PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LP KLAS IIA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT TEORI MAQĀSID AL - SYARĪ’AH
Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Banda Aceh  terletak  di  Jl.  Lembaga,  Desa Bineh  Blang,  Kecamatan  Ingin  Jaya,  Kabupaten  Aceh  Besar.  Dibangun  dari  tahun  2006 dengan  pembiayaan  dari  Badan  Rekonstruksi  dan  Rahabilitasi  Aceh-Nias  (BRR).  Pada tahun 2010 sampai dengan 2012  pembangunan dilanjutkan dengan dibiayai dana APBN, pada awal tahun 2012 gedung Lapas Banda Aceh selesai dibangun, dan akhir bulan Maret tepatnya tanggal tanggal 27 Maret 2012 Lapas Banda Aceh telah difungsikan.
11 Al- Yasa’  Abubakar, Metode  Istislahiah  (Pemanfaatan  Ilmu  Pengetahuan  dalam  Ushul  Fiqh), (Jakarta; Prenadamedia Group, 2016), hlm. 35.
12 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Ed-1, Cet ke-6 ,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 222.
Ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh. Untuk mengajukan calon penerima remisi harus memenuhi beberapa kriteria utama, yang pertama adalah  kelengkapan  administrasi,  dan  kedua  penilaian  terhadap  tingkah  laku  narapidana. Maksudnya  kelengkapan  administrasi  ialah  kelengkapan  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  yang  masih  berlaku  saat  ini  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh. Diantaranya PP No.  28 Tahun 2006 13 yang masih diberlakukan  kepada  para  narapidana  yang  putusan  pidananya  berkekuatan  hukum  tetap sebelum  atau  sampai  dengan  tanggal  12  November  2012.  Terhadap  narapidana  yang putusan  pidananya  telah  berkekuatan  hukum  tetap  setelah  tanggal  12  November  2012 maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana  yang tercantum dalam PP No. 99 Tahun 2012. 14 Selanjutnya mengenai persyaratan tambahan terhadap pelaku tindak pidana seperti terorisme,  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap keamanan  negara,  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional terorganisasi  lainnya,  selain  harus  memenuhi  dua  persyaratan  utama  di  atas  juga  harus memenuhi persyaratan:
a. Bersedia  Bekerja  Sama  Dengan  Penegak  Hukum  Untuk  Membantu  Membongkar Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan (Justice Collaborator). 15
Justice  collaboratoradalah  seorang  yang  bersedia  memberikan  bantuan  kepada penegak  hukum  dalam  bentuk  pemberian  informasi  penting,  bukti-bukti  yang  kuat,  atau keterangan  dibawah  sumpah  yang  dapat  mengungkap  suatu  kejahatan  dimana  orang
13 PP  No  28  Tahun  2012,  tentang  Perubahan  PP  No  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
14 Hasil Wawancara dengan Yusri, SH (Kasubsi Registrasi di LP Klas IIA Banda Aceh) pada tanggal 27 Juni 2016
15 PP No. 99 Tahun 2012, Pasal 34A Ayat 1 Huruf (a)
tersebut  terlibat  dalam  kejahatan  tersebut.  Kesediaan  untuk  bekerja  sama  sebagaimana dimaksud harus dinyatakan secara tertulis.
Dengan  adanya  peran  dari  pelaku  tindak  pidana  untuk  membongkar  kasus menunjukkan  di  Indonesia  adanya  terobosan  hukum  yang  lebih  baik  untuk  mempercepat pemberantasan  tindak  seperti terorisme,  narkotika,  korupsi  dan  lainnya  selain  melalui mekanisme pemberatan pidana di penjara sebagai efek jera bagi para pelaku.
b. Telah  Membayar  Lunas  Denda  Dan  Uang  Pengganti  Sesuai  Dengan  Putusan Pengadilan. 16
Terpidana  korupsi  apabila  ingin  mendapatkan  remisi  ia  harus  membayar  lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Karena dampak dari korupsi itu  sendiri  dapat  merugikan  Negara  dan  masyarakat,  membahayakan  stabilitas  dan keamanan  masyarakat,  pembangunan  sosial  ekonomi,  dan  juga politik  juga  terganggu. 17 Uang  pengganti  itu  dijatuhkan  agar  pelaku  mengembalikan  uang  hasil  kejahatan  korupsi yang telah ia ambil. Maka apabila ingin mendapat remisi terpidana harus membayar denda, dengan tujuan efek jera denda itu diberlakukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatanya kembali.
Dalam pelaksanaannya pemberian Remisi mempunyai tata cara sebagai berikut:
a) Remisi  diusulkan  oleh  kepala  lembaga  pemasyarakatan,  kepala  rumah  tahanan negara,  dan  kepala  cabang  rumah  tahanan  negara  kepada  kepala  Kantor wilayah Departemen  Hukum  dan  HAM,  lalu  Kantor  wilayah  mengirim  pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM (Dirjen Pemasyarakatan);
b) Dalam  hal  pemberian  Remisi  khusus,  wajib  dilakukan  pendataan  tentang  agama
yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;
16 PP No. 99 Tahun 2012, Pasal 34A Ayat 1 Huruf (b)
17 Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Cet ke-2,(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 6.
c) Jika  selama  menjalani  pidana  narapidana  dan  anak  pidana  pindah  agama,  maka Remisi diberikan kepada narapidana atau anak pidana  yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendaftaran pertama kali. 18
Berdasarkan hasil wawancara bersama Merni Salvita (Staf Registrasi LP Klass IIA Banda  Aceh),  bahwa  mekanisme  pemberian  remisi  dimulai  dengan  penilaian  dan pemantauan  dari  tim  Lembaga  Pemasyarakatan  terhadap  narapidana.  Di  Lembaga Pemasyarakatan  tidak  dibentuk  tim  penilai  secara  khusus,  namun  penilaian  tersebut dilakukan  bersama  oleh  pihak  BINADIK  (bimbingan  narapidana/anak  didik)  dan bekerjasama dengan bidang Kamtib (Keamanan dan Ketertiban).
Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  mengadakan  sidang  untuk  membahas permohonan  remisi  disertai  dengan  pendapat  para  penilai  serta  data  pendukung  lainnya. Jika Kepala Lembaga Pemasyarakatan telah menyetujui usulan remisi tersebut, selanjutnya kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  meneruskan  usulan  remisi  tersebut  kepada  Kepala Kanwil setempat. Jika telah disetujui oleh Kepala Kanwil maka akan disampaikan usulan tersebut  kepada  Dirjen  Pemasyarakatan.  Namun  untuk  tindak  pidana  biasa  proses  usulan remisi  tersebut  hanya  diajukan  oleh  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  kepada  Kepala Kanwil  setempat  untuk  dikeluarkan  keputusan  pemberian  remisi  atas  nama  Menteri Hukum dan HAM.
a. Analisa terhadap Penerapan Pemberian Remisi di LP Klas  IIA Banda Aceh Ditinjau menurut Teori Maq ā sid Al-Syar ī’ah
Ajaran  Islam  bertujuan rahmatan  lil  ‘alamin yaitu  sebagai  petunjuk  dan pelajaran bagi  manusia.Telah  diketahui  bahwasanya  syariat  bertujuan  mewujudkan  kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pembahasan mengenai nilai maq ā sid al-syar ī’ah (tujuan pensyariatan hukum Islam) sangat identik terhadap maslahah-maslahah yang ingin
18 Kepmen Hukum dan Perundang-Undangan No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Pasal 7.
dicapai  oleh  setiap  manusia,  dan  tidak  ada  satupun  hukum  Allah  yang  tidak  merujuk kepada  kemaslahatan  secara  universal.  Konsep  kemaslahatan  dapat  diwujudkan  apabila lima unsur pokok terpenuhi,  yaitu memelihara  agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara  akal (hifz  al-aql), memelihara  keturunan (hifz  an-nasl) dan memelihara harta (hifz al-mal).
Kelima  unsur  tersebut,  oleh  asy-Syatibi  membagikannya  kepada  tiga  tingkatan. Pertama, Al- Maqāṣ id Ḍarūriyyā t, yang  dimaksudkan  untuk  menjaga  kelima  unsur  pokok yang  telah  disebutkan  di  atas.  kedua Al- Maqāṣ id  al- Ḥājiyyāt, yang  dimaksudkan  untuk menghilangkan  kesulitan  atau  menjadikan  pemeliharaan  terhadap  ke  lima  unsur  pokok menjadi  lebih  baik  lagi.  dan  ketiga Al- Maqāṣ id  at-Ta ḥsīniyyāt, yang  dimaksudkan  agar manusia  dapat  melakukan  yang  terbaik  untuk  penyempurnaan  pemeliharaan  lima  unsur pokok tersebut. 19
Terkait  dengan  pemberian  remisi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Banda Aceh  khususnya  terhadap  narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  seperti  terorisme, narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Mengenai persyaratan umum, yaitu berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan telah ditentukan di  dalam  peraturan  yang  dibuat  oleh  pihak  yang  berwenang.  Dalam  hal  ini  yaitu pemerintah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Namun  kriteria  berkelakuan baik di dalam hukum Islam identik dengan sikap bertobat. Makna tobat yang dimaksudkan adalah mengakui kesalahan, memohon ampunan-Nya dan bersungguh-sungguh untuk tidak
19 Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Falsafah  Hukum  Islam, (Semarang:  PT  Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 314.
mengulangi  lagi  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar  syariat  atau  aturan  hukum  yang berlaku. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al- Qur’an Surah Al -Thaha ayat 82:
                                                             
Artinya:  Dan  Sesungguhnya  Aku  Maha  Pengampun  bagi  orang  yang  bertaubat, beriman beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. (Q.S At Thaha : 82).
Selain itu terdapat juga ayat lain mengenai tobat, seperti dalam firman Allah Swt Surah Al-Furqan ayat 70-71:
                                                                                                                                                                     
Artinya: Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan  mengerjakan  amal  saleh,  maka  sesungguhnya  dia  bertaubat kepada  Allah  dengan  taubat  yang  sebenar-benarnya.  (QS.  Al-Furqan:  70- 71)
Dari  ayat  tersebut dapat  dipahami  bahwa  suatu  kesalahan  yang  telah  diperbuat seseorang  harus  benar-benar  di  pertanggungjawabkan  di  hadapan  Allah  dan  juga  di hadapan manusia, Maka tidak bisa dengan mudah seorang yang telah melakukan kejahatan menghindar dari hukuman. Namun setelah menjalani sebagian masa hukuman atau pidana dan  pelaku  kejahatan  tersebut  telah  menunjukan  sikap  tobatnya.  Maka  dalam  hal  ini Lembaga  Pemasyarakatan  yang  mewakili  pemerintah,  berwenang  untuk  memaafkan pelaku  dengan  memberikan  hak  remisi  yaitu  pengurangan  masa  menjalani  hukuman berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pemberian  remisi  jika  dikaitkan  dengan  kepentingan  individu  maka  akan memberikan  manfaat  bagi  pelaku.  Manfaat  yang  didapatkan  yaitu  pelaku  yang  telah menjalani  masa  pidana  dan  bertaubat,  akan  diberikan  remisi  dan  dapat  segera  kembali kepada  lingkungan  keluarga  atau  masyarakat  guna  meneruskan  kehidupannya  setelah dibina  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  berstatus sebagai  kepala  keluarga,  dengan  pemberian  remisi  ini  akan  sangat  bermanfaat  bagi keluarganya.  Hal  tersebut  juga  berhubungan  dengan  pemeliharaan  keturunan  atau kehormatan (Hifz a-nasl), di mana seorang kepala keluarga memliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi kepentingan rumah tangganya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al- Qur’an Surah Al -Baqarah ayat 233:
                                                                                            
Artinya: …dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya... (Al- Baqarah: 233)
Penambahan syarat remisi kepada narapidana yang melakukan tindak pidana luar biasa  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  34A  PP  No.  99  Tahun  2012  juga  memiliki manfaat terhadap kepentingan umum atau masyarakat. Syarat bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus pidana yang dilakukan olehnya dan orang yang terlibat di  dalamnya (justice  collaborator), memberikan  banyak  manfaat  bagi  pemerintah untuk  menyelidiki  kasus  tersebut  dengan  lebih  cepat.  Lebih  tepatnya justice collaboratoradalah seorang saksi  yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan  penegak  hukum  dalam  rangka  membongkar  suatu  perkara.  Dalam  hukum  Islam kesaksian  merupakan  suatu  yang  penting,  dan  Allah  SWT  berfirman  dalam  Surat  Al- Baqarah Ayat283, yang berbunyi sebagai berikut:
                                                                                                
Artinya: …dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang  menyembunyikannya,  Maka  Sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  berdosa hatinya;  dan  Allah  Maha  mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan.(QS  Al- Baqarah:283)
Selain itu peran para saksi tersebut juga membantu penegak hukum (kepolisian) guna menemukan pelaku-pelaku lainnya yang ikut terlibat melakukan pelanggaran hukum. Termasuk dalam hal kasus terorisme yang dapat mengancam kehidupan atau jiwa manusia lainnya (hifz  nasl), kemudian  dalam  kasus  korupsi  yang  memberikan  dampak  kerugian besar  terhadap  kas  negara  dan  tatanan  masyarakat  pada  umumnya (hifz  al-mal), dan memerangi  pelaku  pengguna  dan  pengedar  narkotika  yang  dapat  merusak  akal  manusia (hifz al-aql). Keseluruhan perbuatan atau tindak pidana tersebut juga dilarang dalam Islam.
Bukti  pelarangan  dan  kewajiban  menghindari  jenis  tindak  pidana  tersebut  telah disebutkan dalam Al- Qur’an, di antaranya:
1. QS al-Maidah ayat 32
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Artinya  :  Oleh  Karena  itu  kami  tetapkan  (suatu  hukum)  bagi  Bani  Israil,  bahwa: barangsiapa  yang  membunuh  seorang  manusia,  bukan  Karena  orang itu (membunuh)  orang  lain,  atau  bukan  karena  membuat  kerusakan  dimuka bumi, maka  seakan-akan  dia  telah  membunuh  manusia  seluruhnya.  Dan  barang  siapa yang  memelihara  kehidupan  seorang  manusia,  maka seolah-olah  dia  telah memelihara  kehidupan  manusia  semuanya. Sesungguhnya  telah  datang  kepada mereka  rasul-rasul  kami  dengan  (membawa)  keterangan-keterangan  yang  jelas. Kemudian  banyak  diantara mereka  sesudah  itu  sungguh-sungguh  melampaui batas dalam berbuat
kerusakan dimuka bumi. (QS. al-Maidah : 32)
Berdasarkan  dari  ayat  dicatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Islam  melarang membunuh seseorang, dan Islam mengajarkan untuk memelihara kehidupan manusia (hifz an-nafs).  Selain  itu,  Islam  tidak  mengajarkan  kekerasan  dan  terorisme  itu  bertolak belakang dengan ajaran Islam.
2.QS. al-Baqarah ayat :188
                                                                                                                                                      Artinya  :  Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta  sebahagian  yang  lain  di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada  harta  benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu  Mengetahui.  (QS.  al-Baqarah: 188)
Ayat  tersebut  menerangkan  tentang  larangan  mengambil  harta  orang  lain  secara batil  dalam  bentuk  apapun,  termasuk  korupsi.  Maka  secara  jelas,  syariat  Islam mengharamkan praktek korupsi tersebut.
3.QS al-Baqarah ayat 195
                                          
Artinya  :  Dan  janganlah  kamu  menjatuhkan  dirimu  sendiri  ke  dalam  kebinasaan,  (QS  al- Baqarah: 195)
Ayat  di  atas  menunjukkan  akan  haramnya  merusak  diri  sendiri  atau membinasakan  diri  sendiri.  Yang  namanya  narkoba  sudah  pasti  merusak  badan  dan  akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.
Namun  dengan  adanya  kerjasama  yang  dilakukan (justice  collaborator), akan memudahkan  para  penegak  hukum  untuk  menyelesaikan  perkara-perkara  tindak  pidana yang dimasukkan ke dalam kategori kejahatan luar biasa.
Jika dikaitkan dengan aspek maq ā sid al-syar ī’ah, perlindungan terhadap lima jenis (aspek) al- kulliyātul  khamsah diperlukanoleh  semua  manusia  pada  semua  keadaan  dan waktu,  tidak  terkecuali  bagi  setiap  individu  yang  berstatus  sebagai  narapidana.  Setelah mengetahui  syarat-syarat  serta  proses  pemberian  remisi  kepada  narapidana  yang melakukan tindak pidana khusus, maka dalam ketentuan syarat-syarat mendapatkan remisi tersebut dinilai mengandung kemaslahatan, karena tidak hanya kemaslahatan individu atau perorangan  yang  tercapai  tetapi  juga  kemaslahatan  bagi  orang  lain.  Seperti  yang  telah dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  seorang  narapidana  yang  apabila  ia  juga  berstatus  sebagai kepala  rumah  tangga,  maka  pengurangan  masa  tahanan  tersebut  sangat  dibutuhkan  demi melanjutkan kewajibannya terhadap keluarga.
Terdapat  pula  keselarasan  antara  tujuan  pemberian  remisi  dengan  tujuan dibentuknya  sistem  Lembaga  Pemasyarakatan.  Remisi  diberikan  sebagai  motivator  bagi narapidana  untuk  memperbaiki  diri  mereka  setalah  mengikuti  pembinaan,  dan  Lembaga Pemasyarakatan  dibentuk  untuk  membina  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
Dalam pandangan Islam remisi ini dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’  meski  tidak  ada  nash  yang  seca ra  tekstual  membicarakan  remisi.  Akan  tetapi terdapat  sebuah  hadits  Rasulullah  Saw  tentang  peringanan  hukuman  selain  dari  pada hudud.
تﺄﯿﮭﻟا يوذ اﻮﻠﯿﻗأ ﻢّﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ ﺖﻟﺎﻗ ﺎﮭﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋ

## دوﺪﺤﻟا  ّﻻا ﻢﮭﺗاﺮﺜﻋ
Artinya:  Dari  Aisyah ra. Bahwa Nabi Saw bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang- orang  yang  tidak  pernah  melakukan  kejahatan  atas  perbuatan  mereka,  kecuali  dalam jarimah-jarimah hudud. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al- Nasa’I dan Al -Baihaqi)
Hadits  tersebut  berkaitan  dengan  keringanan  pelaksanaan  hukuman  yang  tidak diatur di dalam nash Al- Qur’an maupun Hadits (ta’zir ), dan hal ini termasuk dalam teknis pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika, terorisme, illegal logging dan lainnya.
Dari  analisa  keterkaitan  pemberian  hak  remisi  yang  ditinjau  dengan maq ā sid  al- syar ī’ah, penulis  lebih  condong  mengkategorikan  bahwa  pemberian  remisi  kepada narapidana  dengan  ketentuan  syarat-syarat  yang  telah  disebutkan  termasuk  kepada maq ā sid h ājiyāt (kemaslahatan sekunder/suplementer),yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dh arūri . Seandainya kebutuhan ini tidak tercapai atau tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tidak akan meniadakan atau merusak  kehidupan  itu  sendiri.  Upaya  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  termasuk narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  khusus,  memenuhi  unsur  pemeliharaan  jiwa (hifz al-nafs), yang dilaksanakan demi menuju kesempurnaan hidup para  narapidana agar bisa memelihara jiwa dan memperbaiki akhlaknya.
Kesimpulan  akhir  pada  analisis  pembahasan  pemberian  remisi  yang  dikaji menurut teori maq āṣ id al-syar ī’ah, penulis menyimpulkan adanya nilai -nilai kemaslahatan pada  persyaratan-persyaratan  yang  tercantum  dalam  Pasal  34A  PP No.  99  Tahun  2012, yaitu dengan merujuk kepada suatu kaidah hukum yang berbunyi: 20
ﺔﺣﺎﺑﻹا ﻊﻓﺎﻨﻤﻟا ﻰﻓ ﻞﺻﻷا
20 Nashr Farid Muhammad Washil, Qawa’id Fiqhiyyah Cet. Ke -II, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 73.
Artinya: Prinsip dasar pada masalah manfaat adalah boleh.
Kaedah ini menetapkan hukum kebolehan dalam masalah-masalah manfaat yang tidak  ada  ketentuan nashdi  dalamnyaatau  penunjukan  makna  yang  mendekatinya  dapat dianalogikan kepada masalah tersebut. Tidak ada larangan yang jelas terhadap hukum yang menyangkut  masalah-masalah  manfaat  yang  mengandung  kemudahan    dan  keringanan hukum.

## C. Penutup
Pelaksanaan  pemberian  hak  remisi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Banda Aceh, terhadap pelaku  tindak  pidana  khusus  seperti terorisme,  narkotika  dan prekursornarkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi  manusia  yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi lainnya dilaksanakanmenurut dengan ketentuan dalam Pasal 34A PP No. 99 Tahun 2012. Selainitu proses dan tata cara pemberian remisinya dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan  HAM  No.  21  Tahun  2013  tentang tata cara pemberian remisi,  asimilasi,  Cuti mengunjungi keluarga,  Pembebasan bersyarat,  cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Untuk mengajukan calon penerima remisi harus memenuhi beberapa kriteria utama,  yang pertama adalah kelengkapan administrasi,  dan kedua penilaian terhadap tingkah laku narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.
Mekanisme  pemberian  remisi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Banda  Aceh dinilai  mengandung  kemaslahatan, karena  remisi  ini  dipandang  baik  oleh  akal,  sejalan dengan  tujuan  syara’  meski  tidak  ada  nash  yang  secara  tekstual  membicarakan  remisi sehingga  penulis  mengkategorikan  remisi  ini  ke  dalam maq ā ṣ id  al-syar ī’ah tingkat hājiyyāt , yaitusesuatu  yang  dibutuhkan  bagi  kehidupan  manusia,  tetapi  tidak  mencapai tingkat ḍarūri. Namun  keberadaannya  dibutuhkan  untuk  memberikan  kemudahan  dalam kehidupan. Penulis menilai bahwa aturan yang terdapat dalam Pasal 34A PP No. 99 Tahun
2012  perlu  untuk  diapresiasi,  karena  keseluruhan  aturannya  memberikan  manfaat  baik terhadap individu narapidana, penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdul  Gani  Isa, Formalisasi Syari’at  Islam  di  Ace h  (Pendekatan Adat,  Budaya danHukum), Banda Aceh; YayasanPeNA, 2013.
Abdul  Qadir  Al  Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana  Islam/Editor, diterjemahkan oleh Muhammad, Ahsin Sakho dari At Tas rĪ’ Al Fiqh AlJin ā’i . Jakarta: PT Kharisma Ilmu. 2008.
Abdul Wahab Al-Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: GemaRisalah Press, 1996.
Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Al- Yasa’  Abu bakar, Metode Istislahiah  (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam UshulFiqh), Jakarta; Prenada Media Group, 2016.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajawaliPers, 2010.
Amir  Syarifuddin, Ushul Fiqh  (Metode Menkaji dan Memahami Hukum  Islam SecaraKomprehensif) , Jakarta: Zikrul, 2004.
Asjmuni Abdurrahman, Qaidah-Qaidah Fiqih, Jakarta: Sa’diyah Putera, 2004.
Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta: Liberty, 1985.
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
Djazuli, Kaidah-KaidahHukum  Islam  dalam Menyelesaikan Masalah-Masalahyang Praktis. Jakarta: Kencana, 2006.
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Penjara  di  Indonesia, Bandung:  PT  Refika Aditama, 2006.
Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Cet ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Erna  Dewi, Khitan Perempuan  (Studi Komparatif Aspek Maqāsid  Al - Syarī’ah dalamMazhab  Maliki  dan Mazhab Syafi’i) ,  Tesis Pascasarjana  UIN  Ar-Raniry, 2016.
Imam Muhammad Syirazi, Islam Melindungi Hak-Hak Tahanan, Jakarta: Pustaka Zahara, 2004.
M. Quraishi Shihab, Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran. Jakarta :Lentera Hati. 2002.
Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, Jakarta; Rajawali Pers, 2013.
Munardi, (Perlindungan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh), Skripsi, Mahasiswa IAIN Ar-Raniry, 2012.
Mustafa Pasha Kamal, Fiqih Islam, Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2002.
Rahman Ritongga, Esiklopedi Hukum Islam, Jakarta :Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
RoeslanSalih, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah,  Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin dari Fiqhus Sunah. Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2006.
Sudarsono,Kamus Hukum, Jakarta: RinekaCipta, 2005.