## IMPLEMENTASI PASAL 34 AYAT 1 UUD 1945 DI PROVINSI RIAU (PERSPEKTIF MAQȂSHID SYARȊ’AH TENTANG NAFKAH DAN HADHANAH)
Badrudin, S.HI., M.HI.
Dosen STAI An-Nadwah Kuala Tungkal Jambi badrudinshimhi@yahoo.com

## ABSTRAK
Dalam  Pasal  34  UUD  1945  menjelaskan  bahwa  fakir  miskin  dan anak-anak  yang  terlantar dipelihara  oleh  negara.  Sedangkan  fakir  miskin,  dan  anak-anak  terlantar  masih  menjadi  masalah yang besar bagi bangsa Indonesia. Di Indonesia di perkirakan jumlah anak  terlantar mencapai 4,1 juta  jiwa.  Pada  bulan  Maret  2018,  jumlah  penduduk  miskin  (penduduk  dengan  pengeluaran  per kapita  per  bulan  di  bawah  Garis  Kemiskinan)  di  Indonesia  mencapai  25,95  juta  orang  (9,82 persen).  Adapun  data  anak  terlantar  di  Dinas  Sosial  Propinsi  Riau  tercatat  3.517  jiwa  anak terlantar  pada  tahun  2017.  Sedangkan  data  fakir  miskin  di  Dinas  Sosial  Provinsi  Riau  tercatat sebanyak 303.438 jiwa pada tahun 2017.
Ada  tiga  masalah  pokok  yang  peneliti  bahas  (1)  Implementasi  Pasal  34  UUD  1945  dan Undang-undang perlindungan anak dalam praktik kehidupan berbangsa. (2) Kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 tentang nafkah dan hadhanah. (3)  Solusi dalam syari‟at Islam tentang nafkah dan hadhanah terhadap Pasal 34 UUD 1945 dalam perspektif maqȃshid syarȋ’ah .
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif atau  penelitian  kepustakaan ( Library Research ).  Pendekatan  penelitian  adalah  pendekatan  kualitatif.  Sedangkan  pendekatan masalah  adalah normatif-yuridis .  Penelitian  ini  mendasarkan  pada  bahan  hukum,  baik  primer maupun sekunder. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah kajian isi ( content analysis ) . Hasil  penelitian  ini  berdasarkan  fokus  masalah  adalah Pertama ,  Penerapan  terhadap permasalahan  fakir  miskin  dan  anak  terlantar  tidak  lepas  dari  tingginya  tingkat  penduduk  mulai dari banyaknya pendatang, tingginya tingkat kebutuhan hidup, sempitnya lapangan pekerjaan dan tingkat  pendidikan  yang  rendah.  Sehingga  ini  menjadi  fenomena  yang  sudah  mulai  kelihatan  di Provinsi Riau.
Kedua , Salah satu kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksaan Pasal 34 UUD 1945 dengan adanya faktor fakir miskin dan anak terlantar adalah Pertama, Terbatasnya lapangan pekerjaan  yang  tersedia. Kedua ,    Bertambahnya  jumlah  penduduk  yang  semakin  meningkat. Ketiga , Biaya kehidupan yang tinggi.
Ketiga , Solusi dalam Islam memecahkan problem kemiskinan dibagi  menjadi tiga metode. Metode Pertama :  Jalan  yang  khusus,  yang  harus  ditempuh  oleh  pihak  fakir  miskin  itu  sendiri. Fakir miskin wajib melakukan usaha, selama ia masih mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk  bekerja.  Bagi  masyarakat,  orang  yang  mampu  dan  pemerintah  berkewajiban  memberikan bantuan.  Metode kedua :  Jalan  ini  berpangkal  kepada  kesediaan  masyarakat  Islam  untuk membantu.  Mereka  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  mencukupi  kebutuhan-kebutuhan  fakir miskin,  baik  yang  merupakan  sumbangan  wajib  misalnya  zakat  dan  kafarat,  maupun  yang  tidak wajib misalnya wakaf dan sedekah. Metode ketiga : Jalan khusus, yang harus dilakukan oleh orang kaya dan pihak pemerintah. Secara syari‟at Islam, pemerintah berkewajiban mencukupi kebutuhan fakir miskin, baik ia seorang Muslim atau bukan ( kafir dzimmi ), selama ia masih berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam.
Kata Kunci: Implementasi Pasal 34 UUD 1945, Maqâshid Syarî’ah , Nafkah dan Hadhanah.

## ABSTRACT
In  Article  34  of  the  1945  Constitution  it  is  explained  that  the  poor  and  neglected  children are maintained by the state. While the poor, and neglected children are still a big problem for the Indonesian people. In Indonesia it is estimated that the number of neglected children reaches 4.1 million.  In  March  2018,  the  number  of  poor  people  (residents  with  per  capita  expenditure  per month below the Poverty Line) in Indonesia reached 25.95 million people (9.82 percent). The data of  neglected  children  in  the  Riau  Province  Social  Service  recorded  3,517  displaced  children  in 2017.  While  the  poor  data  in  the  Social  Service of  Riau  Province  recorded  as  many  as  303,438 people in 2017.
There are three main problems that the researchers discussed (1) Implementation of Article 34 of the 1945 Constitution and the Law on the protection of children in the practice of national life.  (2)  Constraints  faced  by  the  government  in  the  implementation  of  Article  34  of  the  1945 Constitution  concerning  livelihoods  and  traditions.  (3)  Solutions  in  the  Islamic  Shari'ah concerning  the livelihood and hadhanah of Article 34 of  the 1945 Constitution  in a maq mashid syarȋ'ah perspective.
This research uses normative legal research or library research. The research approach is a qualitative  approach.  Whereas  the  problem  approach  is  normative-juridical.  This  research  is based on legal materials, both primary and secondary. The technical analysis of the data used is content analysis.
The results of this study are based on the focus of the problem. First, the application of the problems  of  the  poor  and  neglected  children  is  inseparable  from  the  high  level  of  population starting  from  the  number  of  migrants,  the  high  level  of  living  needs,  the  narrow  employment opportunities and low education levels. So that this becomes a phenomenon that has begun to be seen in Riau Province.
Second, one of the obstacles faced by the government in the implementation of Article 34 of the  1945  Constitution  in  the  presence  of  the  poor  and  neglected  children  is  First,  the  limited employment available. Second, the increasing population is increasing. Third, high cost of living.
Third, solutions in Islam to solve the problem of poverty are divided into three methods. The First  Method:  A  special  path,  which  must  be  taken  by  the  poor.  The  poor  are  obliged  to  do business, as long as he still has the ability and ability to work. For the community, capable people and the government are obliged to provide assistance. The second method: This road stems from the willingness of the Islamic community to help. They have a responsibility to meet the needs of the  poor,  both  those  that  are  compulsory  donations  such  as  zakat  and  kafarat,  or  those  that  are not compulsory, for example waqf and alms. The third method: Special roads, which must be done by  rich  people  and  the  government.  In  Islamic  shari'ah,  the  government  is  obliged  to  fulfill  the needs of the poor, whether he is a Muslim or not (dhimmi infidels), as long as he is still under the authority of the Islamic government.
Keywords: Implementation of Article 34 of the 1945 Constitution, Maqshid Syarî'ah, Nafkah and Hadhanah.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  Hukum. Pengaturan  ini  termuat dalam  penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( rechstaat )  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan belaka ( machstaat )”. 1 Salah  satu  tujuan  dari dibentuknya  Negara  Indonesia  termuat  di  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang terdapat  di  dalam  alinea  keempat yakni  “memajukan kesejahteraan umum” . 2 Berdasarkan  tujuan negara tersebut dapat dikatakan bahwa Negara dapat dijadikan sebagai alat untuk dapat bertindak demi kepentingan rakyat agar tujuan menyejahterakan rakyat dapat tercapai.
Sedangkan fakir miskin, dan anak-anak terlantar masih menjadi masalah yang besar bagi bangsa Indonesia. Mereka merajalela dimana-mana, dari yang ada di kolong jembatan, dipinggir- pinggir  toko  dan  berkeliaran  di  jalan  raya  tanpa  pekerjaan  dan  tempat  tinggal  yang  pasti. Kemiskinan  yang  saat  ini  menjerat  Indonesia  sepertinya  tidak  pernah  bisa  lepas  dari  kehidupan yang ada.
Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu bangsa tergantung dari 2 hal yaitu :
1. Tingkat pendapatan nasional rata-rata dan
2. Sempitnya  lapangan  pekerjaan  dan  kesenjangan  dari  distribusi  pendapatan  dari Negara bersangkutan .
Salah  satu  faktor  adanya  para  fakir  miskin  dan  anak-anak  yang  terlantar  adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan ditambah lagi dengan ledakan jumlah penduduk yang  semakin  meningkat,  hal  ini  mengakibatkan  persaingan  dalam  memperoleh  pekerjaan semakin  sulit  dan  ketat  terutama  pada  sektor  pekerjaan  formal,  akibatnya  hanya  mereka  yang mempunyai  nilai  tambah  yang  lebih  mudah  untuk  mendapatkan  pekerjaan.  Sehingga  timbulah masalah-masalah  yang  menyangkut  kesejahteraan  sosial  terhadap  individu-individu  yang  kurang dibekali sumber daya manusia (SDM)  yang mempuni. Merebaknya “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar”. 3
Dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  amandemen  ke  4,  pada  pasal  34 Ayat (1), (2), dan (3) yaitu:
1) Menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara   oleh negara.
2) Negara  mengembangkan  sistim  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
1  Undang-Undang  Dasar  Rebublik  Indonesia  1945,  Yang  Sudah  Diamandemen  Dengan  Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasiala, (Surabaya: Apollo Lestari, 2014), hlm. 28.
2 Ibid ., hlm. 3.
3 Ibid ., hlm. 23.
3) Negara  bertanggungjawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas pelayanan umum yang layak. 4
Penanganan  fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  di  jalanan  bukanlah  pekerjaan  yang mudah.  Tapi,  minimalnya  untuk  menyelesaikan  nya  dibutuhkan  iktikad  baik  dan  keseriusan pemerintah,  untuk  mempraktikkan  apa  yang  sudah  digariskan  konstitusi  dan  mengoptimalkan peran  lembaga  yang  ada.  Khususnya  anak-anak  adalah  potret  masa  depan  Indonesia,maka  tidak ada  kata  lain  selain  menyelamatkan  mereka  dari  jurang  keterbelakangan  yang  sekarang  ini dirasakan  anak-anak  terlantar  yang  ada  di  negara  ini.  Penanganan  masalah  sosial  yang  sekarang ada masih belum menyentuh persoalan mendasar. Program-program jaminan sosial masih bersifat jalan  ditempat,  serta  belum  di  dukung  oleh  kebijakan  sosial  yang  mengikat.  Orang  miskin  dan Penyandang  Malasah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  masih  dipandang  sebagai  sampah pembangunan  yang  harus  dibersihkan.  Kalau  pun  di  bantu,  baru  sebatas  bantuan  uang,  barang, pakaian atau mie instant berdasarkan prinsip belas kasihan, tanpa konsep dan visi yang jelas. 5
Dari beberapa wilayah kota/ kabupaten atau provinsi lain, masih banyak fakir miskin dan anak-anak  yang telantar, tidak  mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya secara wajar,  tidak  memperoleh  perlindungan  dan  tempat tinggal  yang  layak  bahkan  banyak  anak-anak yang terpaksa  meninggalkan  bangku sekolah dan  menjadi gelandangan atau pengemis, karena di telantarkan orang tuanya.
Di  Indonesia  di  perkirakan  jumlah  anak  terlantar  mencapai  4,1  juta  jiwa    pada  bulan Maret 2018 6 . Sedangkan  jumlah penduduk  miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan  di  bawah  Garis  Kemiskinan)  di  Indonesia  mencapai  25,95  juta  orang  (9,82  persen). 7 Kemudian  jumlah anak yatim di Indonesia saat ini mencapai 3,2 juta jiwa terbanyak ada di Nusa Tenggara  Timur  dan  Papua.  Secara  rinci,  anak  yatim  di  Indonesia  saat  ini  berjumlah  3.176.642 anak  dengan  157.621  anak  di  antaranya  dari  Jatim. 8 Adapun  data  anak  terlantar  di  Dinas  Sosial
4 Ibid ., hlm. 23.
5 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, www. Policy.hu/suharto/modul a/makindo
40. htm/(Online), Diakses Pada Tanggal, 17 Agustus 2018.
6 https://www.antaranews.com/berita/366329/berapa-jumlah-anak-yatim-di-indonesia. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.
7 https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun- menjadi-9-82-persen.html. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.
8 https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/01/mkk1kp-anak-yatim-di-indonesia-capai-32- juta. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.
Propinsi Riau tercatat 3.517 jiwa anak terlantar pada tahun 2017. 9 Sedangkan data fakir miskin di Dinas Sosial Provinsi Riau tercatat sebanyak 303.438 jiwa pada tahun 2017. 10
Fakir  miskin  adalah  orang  sama  sekali  tidak  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  dan atau  mempunyai  sumber  mata  pencarian  tetapi  tidak  mempunyai  kemampuan  memeneuhi kebutuhan  dasar  yang  layak  bagi  kehidupan  dirinya  dan  atau  keluarganya. 11 Sedangkan  anak terlantar  adalah  anak  karena  suatu  sebab  orang  tuanya  melalaikan  tanggung  jawabnya  sebagai kewajiban  terhadap  anak-anaknya  sehingga  kebutuhan  anak  tidak  dapat  terpenuhi  dengan  wajar, baik secara jasmani maupun sosial (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak). 12 Berdasarkan latar belakang inilah maka peneliti tertarik untuk mengkajinya.

## MASALAH
Masalah  penelitian  ini  adalah Pertama ,  bagaimana  implementasi  Pasal  34  Ayat  1  UUD 1945 di Provinsi Riau ? Kedua , bagaimana kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan  Pasal  34  Ayat  1  UUD  1945  di  Provinsi  Riau  ? Ketiga ,  bagaimana  solusi  dalam syari‟at Islam tentang nafkah dan hadhanah terhadap Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dalam perspektif maqȃshid syarȋ’ah ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif atau penelitian  kepustakaan  ( Library Research ),  yaitu  penelitian  yang  penemuan  objeknya  dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, catatan, dan dokumen lain. 13
Pendekatan  adalah  metode  atau  cara  dalam  mengadakan  sebuah  penelitian.  Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya  digunakan  untuk  menghasilkan  data  deskriptif,  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang  atau  perilaku  yang  diamati.  Sedangkan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah normatif-yuridis 14
9http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid= 132. Diakses pada tanggal, 10 Agustus 2018.
10 Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Propinsi Riau Tahun 2017, hlm. 28.
11 Ibid ., hlm. 12.
12 Santy Dellyana , Wanita dan Anak di Mata Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 13.
13 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3 14 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bahan hukum. Pertama , bahan hukum primer  yaitu:  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Jurnal-jurnal, Majalah,  Kamus-kamus,  dan  Ensiklopedi. Kedua ,  bahan  hukum  sekunder  yaitu:    Al-Qur‟an, Hadist dan Kitab-kitab fiqih.
Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis berupa hukum normatif dan content analysis . Analisis normatif 15 dapat digunakan karena peneliti bertitik tolak dari peraturan yang ada  sebagai norma  hukum positif,  sedangkan kualitatif yang  dimaksud  yaitu  analisis  yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas dan informasi yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus  (sehingga  tidak  dapat  disusun  ke  dalam  suatu  struktur  klasifikatoris) 16 dari dokumen.
Content  analysis digunakan  dalam  penelitian  ini  karena  salah  satu objek  kajian  adalah Undang-Undang  Dasar  1945. Content  analysis atau  kajian  isi  adalah  teknik  yang  digunakan untuk  menarik  memanfaatkan  dokumen  dan  menarik  kesimpulan  melalui  usaha  menemukan karakteristik pesan, serta dilakukan secara objektif dan sistematis. 17 .

## PEMBAHASAN
1. Konsep Nafkah Dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945.
Menurut  bahasa  nafkah  berasal  dari  kata nafaqa ( قفني –  قفن  ) artinya   barang  yang dibelanjakan. Dalam kamus bahasa Indonesia adalah belanja untuk hidup. 18 Nafkah (Nafaqaat) adalah bentuk jamak dari nafaqah seperti kalimat Tsamarah. Ibnu Faris Berkata, “huruf nun fa’ dan qaf adalah  huruf  asli  yang  menunjukkan  keputusan  atau  kelenyapan.  Kalimat nafaqah muncul dari  huruf-huruf  ini karena  berjalan dihadapannya”. Nafaqah adalah uang dirham dan sejenisnya.  Yang  dimaksud  dengan  nafkah  adalah  semua  kebutuhan    dan  keperluan  yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. 19 Dasar hukum nafkah di jelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 233:
15 Amiruddin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.
16 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat , (Jakarta: 1997), hlm. 269.
17 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Op. Cit .,  hlm. 163.
18 Panji Gunawan, Kamus Bahasa Indonesia , Cet 1, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2008), hlm. 315. 19 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga , (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009), hlm. 383.
                                                                                                    
                                                         
Artinya:
Para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh,  Yaitu  bagi  yang ingin  menyempurnakan  penyusuan.  dan  kewajiban  ayah  memberi  Makan  dan  pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 20
Dari  dalil  tersebut  diwujudkan  kewajiban  orang  tua  untuk  memberi  nafkah  kepada anak,  begitu  juga  sebaliknya  dan  kepada  kerabat-kerabat  dekat  yang  lain.  Kemudian  dalam hubungan  karena  sebagai  istri  (perkawinan)  yaitu  suami  wajib  memberikan  nafkah  kepada istrinya.
Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin  dan  anak-nak  yang  terlantar  dipelihara  oleh negara”. 21 Berdasarkan  pengaturan yang terdapat  dalam  Pasal  34  Ayat  (1)  tersebut terdapat  makna  “dipelihara  oleh  negara”.  Berarti negara  mempunyai  tanggung jawab  sebagai  pemelihara  fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh negara.
Anak 22 mempunyai  hak  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  karena  anak  adalah  tunas  yang  akan tumbuh  dan berkembang  menjadi  bagian  dari  generasi  penerus  perjuangan  dalam pencapaian  cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka seharusnya anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan kesejahteraannya  agar  dapat  tumbuh  dan mengembangkan  kepribadian  dan  kemampuan  serta keterampilan  dalam melaksanakan  peranan  dan  fungsi  dalam  kehidupan  sesuai  dengan pertumbuhan usianya. 23 Namun  seiring  dengan  perkembangan  globalisasi,  banyak  muncul permasalahan  sosial  yang  terjadi  di  sebagian  besar  daerah  perkotaan  khususnya  di  daerah
20 Tim Penerjemah Al-Qur‟an, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya, Op. Cit. , hlm. 35. 21 Ibid ., hlm. 23.
22 Anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai waris dari ajaran Islam, anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahanyang diberikan kepadanya. Oleh karena itu  anak  perlu  dididik  dan  diajari  dengan  kebaikan.  Menurut  Abdullah  Bin  Abdul  Muhsin  At  Tuna  sebagai  mana dipaparkan oleh Abdul Rozak Husein dalam bukunya yang berjudul Hak Anak dalam Islam „disebutkan bahwa masa kanak-kanak  merupakan  sebuah  periode  penaburan  benih,  pendirian  tiang  pancang,  pembuatan  pondasi  yang  dapat disebut  dengan  periode  pembentukan.  Kepribadian  dan  karakter  dari  seorang  manusia  agar  mereka  kelak  memiliki kemampuan dan kekuatan serta mampu berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Lihat Saifuddin Mujtaba Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam , (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2010), hlm. 84.
23Http://dinsos.pekanbaru.go.id/index.php?view=article&catid=7:sasaran-prioritas.Diakses  Pada  Tanggal,  17 Agustus 2018.
Provinsi  Riau.  Salah  satu  di  antaranya  adalah  masalah  fakir  miskin  dan  anak  terlantar 24 dan dalam  hal  ini  menjadi  pekerjaan  rumah  yang  harus  diatasi  oleh  Dinas  Sosial    yang  memang sasaran  dan  prioritasnya  adalah menangani  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial (PMKS). 25

## 2. Konsep Hadhanah
Hadhanah  Menurut  bahasa  berasal  dari  bahahsa  Arab,  dengan  asal  kata, hadhanah (نضح), yahdunu (نضحي), hadnan (انضح), ihtadhana (نضتحإ), hadinatun (ةنيضاح)  , hawadin (نيضاىح),  yang  artinya  mengasuh  anak,  memeluk  anak  ataupun  pengasuh  anak. 26 Sedangkan hadhanah  menurut  Mahmud Yunus dalam kamus  Arab-Indonesia “hadana-yahdunu-hadnan”, yang  berarti  mengasuh  anak,  memeluk  anak. 27 Selain  itu,  bermakna  mendekap,  memeluk, mengasuh dan merawat. 28
Dasar  hukum  Hadhanah  di  dalam  Al-Qur‟an  bahwa  tanggung  jawab  anak  adalah tanggung jawab kedua orang tunya (suami dan istri). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 233.
                                                                                                                                
                                                                                                                      
                                                                                                          
                                                                                                                    
                                            
Artinya:
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan  penyusuan.  dan  kewajiban  ayah  memberi  makan  dan  Pakaian  kepada  para ibu  dengan  cara  ma'ruf.  seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar  kesanggupannya. janganlah  seorang  ibu  menderita  kesengsaraan  Karena  anaknya  dan  seorang  ayah  Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua
24 Anak  terlantar  adalah  anak  yang  tidak  terpenuhi  kebutuhan  secara  wajar,  baik  fisik,  mental,  spiritual, maupun sosial. Lihat Undang-Undang Perlindungan Anak, Cet. 1 (Yogyakarta: Legality, 2017), hlm. 8.
25  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Cet.  1, (Yogyakarta: Legality, 2017), hlm. 8.
26 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia , Cet. Ke -2, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), hlm. 104.
27 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia , (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hlm. 105.
28Ahmad Warson Munawar, Al Munawir, Kamus Arab-Indonesia , (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 295.
tahun)  dengan  kerelaan  keduanya  dan  permusyawaratan,  Maka tidak  ada  dosa  atas  keduanya. dan  jika  kamu  ingin  anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  Maka  tidak  ada  dosa  bagimu  apabila kamu  memberikan  pembayaran  menurut  yang  patut.  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 29
Dari ayat diatas, jika seorang laki-laki menceritakan istrinya dan baginya mempunyai seorang  anak  dan  anak  itu  lagi  menyusui  pada  ibunya  maka  di  wajibkan  bagi  ayahnya  untuk memberi nafkah untuk keduanya secara ma‟ruf.

## 3 Konsep Anak
Anak  merupakan  penyambung  keturunan,  sebagai  investasi  masa  depan,  dan  anak merupakan  harapan  untuk  menjadi  sandaran  dikala  usia  lanjut. 30 Anak  merupakan  amanah sekaligus  karunia  Allah  swt.,  bahkan  anak  dianggap  sebagai  harta  kekayaan  yang  paling berharga  dibandingakan  kekayaan  harta  benda  lainnya.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Al- Quran surat Al-Kahfi ayat: 46
                                                                                                                  

## 
Artinya:
Harta  dan  anak-anak  adalah  perhiasan  kehidupan  dunia  tetapi  amalan-amalan  yang  kekal  lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. 31 Berdasarkan  ayat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  anak  terlantar  adalah  generasi penerus  bangsa  yang  membutuhkan  kasih  sayang,  pemeliharaan  dan  perlindungan  untuk perkembangan masa depannya.

## 4 Konsep Fakir Miskin
Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan  atau  mempunyai  sumber  mata  pencarian  tetapi  tidak  mempunyai  kemampuan  memenuhi kebutuhan  dasar  yang  layak  bagi  kehidupan  dirinya  dan  atau  keluarganya.  Penanganan  fakir miskin  adalah  upaya  yang  terarah,  terpadu,  dan  berkelanjutan  yang  dilakukan  pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  atau  masyarakat  dalam  bentuk  kebijakan.  Program  dan  kegiatan pemberdayaan,  pendampingan,  serta  fasilitasi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warga
29 Tim Penerjemah Al-Qur‟an, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya, Op. Cit. , hlm. 35.
30 Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam , Cet. I, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 5.
31 Tim Penerjemah Al-Qur‟an, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya, Op. Cit. , hlm. 270.
Negara.  Kebutuhan  dasar  adalah  kebutuhan  pangan,  sandang,  perumahan,  kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial. 32
Sedangkan pengertian Fakir Miskin dalam UUD Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) Fakir Miskin dalam UUD Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi manusia.

## 5 Konsep Anak Terlantar
Anak  terlantar  adalah  anak  yang  berusia  5-18  tahun  yang  menghabiskan  sebagian besar  waktunya  untuk  mencari  nafkah  atau  berkeliaran  di  jalanan  maupun  di  tempat-tempat umum. 33
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tercantum dalam pasal 1  ayat  (6)  dijelaskan  bahwa  “Anak  terlantar  adalah  anak  yang  tidak  terpenuhi  kebutuhannya secara  wajar,  baik  fisik,  mental,  spiritual,  maupun  sosial”  Menurut  UU  No.  4  Tahun  1979 angka 7 menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan  kewajibannya  sehingga  kebutuhan  anak  tidak  dapat  terpenuhi  dengan  wajar  baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. 34
Berdasarkan  dari  pengertian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  anak  terlantar  adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akibat kelalaian maupun ketidakmampuan orang tuanya.

## 6 Konsep Anak Yatim
Menurut  kamus  besar  bahasa  indonesia  anak  yatim  adalah  Anak  yang  sudah  tidak punya  ibu atau bapak  lagi (karena sudah  meninggal) anak piatu. 35 Sedangkan  menurut Syaikh Mustafa  al-Maraghi  (1881-1945)  yatim  itu  adalah  orang  yang  ditinggal  mati  ayahnya  dalam keadaan  belum  dewasa. 36 Yatim  menurut  bahasa  yakni  “ yatama ”  atau  “ aitam ”  adalah  anak yang bapaknya telah meninggal dan belum baligh (dewasa), baik ia kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan.
32 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011. Tentang Penanganan Fakir Miskin 33 Js. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Op. Cit., hlm. 1633. 34 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak , (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 212 35 Js. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Op. Cit., hlm. 1633. 36  Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 1962.
Sedangkan  yatim  (piatu)  adalah  anak  yang  ditinggal  mati  ayahnya,  anak  yatim  itu memerlukan pemeliharaan dalam pendidikan yang dilakukan dengan kasih sayang agar supaya mereka  dapat  hidup  gembira,  bahagia,  berilmu,  berbudi,  taat  beragama  dan  sanggup  berdiri sendiri dan berjasa kepada lingkungannya. 37
7 Konsep Maqȃshid Al-Syarȋ’ah
Maqȃshid  al-syarȋ’ah menurut  etimologi masqȃshid  al-syarȋ’ah terdiri  dari  dua  kata yaitu maqȃshid dan syarȋ’ah .  Maqȃshid  merupakan  bentuk  jama‟  dari maqshad yang  berasal kata دصق - دصقي - ادصق – ادصقمو 38 yang berarti ityan al-syai’ (mendatangkan sesuatu), tawajjuh (mengarah), istiqamah al-thariq (jalan yang lurus) al-adlu atau al-tawassuth (seimbang). Kata syari‟ah  secara  berarti al-din (agama) al-thariqah (jalan)  dalam  bahasa  Arab  biasa  diartikan dengan jalan menuju sumber air. Adapun pengertian masqȃshid al-syarȋ’ah secara terminologi beragam oleh para ulama Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa masqȃshid al-syarȋ’ah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang terdapat di setiap hukum. 39
a. Pembagian Maqȃshid Al-Syarȋ’ah Dari Segi Maslahah Yang Harus Dipelihara.
1) Maslahah Dharuriyah .
2) Maslahah Hajiah
3) Maslahah Tahsiniyah
b. Pembagian Maqȃshid Al-Syarȋ’ah Dari Segi Tingkatan Maqȃshid Yang Ada.
1) Maqȃshid Ashliyyah .
2) Maqȃshid Tabȋ’ah .
c. Pembagian Maqȃshid Al-Syarȋ’ah Dari Segi Kandungan Maqȃshid .
1) Maqȃshid Ammah
2) Maqashid Khashshah
3) Maqȃshid Juz’iyah . 40

## HASIL PENELITIAN
1. Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Di Provinsi Riau.
Sesuai  dengan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Negara  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa, 41 Dalam  Pasal  34  Ayat  1  Undang-Undang  Dasar  1945 meyebutkan  bahwa "fakir  miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara  oleh  Negara". 42 Artinya pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  perlindungan,  pemeliharaan  dan  pembinaan
37 Fahruddin HS, Ensiklopedi Al-Qur’an, (Jakarta: Rineka Cipta, tth), hlm. 568.
38 Ahmad Ridha, Mu’jam Matn al-Lughah , Juz. 4, (Beirut: Dar Maktabah al-Hayah, 1960), hlm. 576 . 39 Wahbah Al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017. 40  Musfir  Bin  Ali  Al-Qathaniy, Manhaj  Istinbath  Al-Ahkam  Al-Nawazil  Al-Fikhiyah  Al-Mu’ashirah, (Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khadhra‟, 2003), hlm. 550.
41  Undang-Undang  Dasar  Rebublik  Indonesia  1945,  Yang  Sudah  Diamandemen  Dengan  Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasiala, Op. Cit ., hlm. 3.
42  Undang-Undang  Dasar  Rebublik  Indonesia  1945,  Yang  Sudah  Diamandemen  Dengan  Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasiala, Op. Cit ., hlm. 19.
anak, termasuk di anak terlantar. Didalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 juga disebutkan  bahwa “setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” , termasuk di dalamnya anak terlantar.
Negara  dalam  menjalankan  perlindungan  terhadap  anak  yaitu  dengan  menghadirkan undang-undang perlindungan anak  ini, tidak  hanya  menjadi kewajiban  negara dan pemerintah saja, seperti pada  Pasal 20 tentang perlindungan anak yaitu: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga,  dan  orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan perlindungan anak” . 43
Fenomena di Indonesia sendiri terjadi peningkatan anak terlantar yang selalu mengalami lonjakan  drastis.  data  di  Kementerian  Sosial  mencatat  pada  tahun  2017  dengan  jumlah  anak terlantar mencapai 4,1 juta jiwa di Indonesia. 44 Kemudian jumlah anak yatim di Indonesia saat ini mencapai 3,2 juta jiwa terbanyak ada di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Secara rinci, anak yatim  di  Indonesia  saat  ini  berjumlah  3.176.642 anak  dengan  157.621  anak  di  antaranya  dari Jatim. 45 Adapun  data  anak  terlantar  di  Dinas  Sosial  Provinsi  Riau  tercatat  3.517  jiwa  anak terlantar  pada  tahun  2017. 46 Sedangkan  data  fakir  miskin  di  Provinsi  Riau  tercatat  sebanyak 303.438 jiwa pada tahun 2017. 47
Data anak terlantar di Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2017. 48 NO KABUPATEN/KOTA JIWA 1 Kota Pekanbaru 256 2 Kabupaten Indragiri Hulu 124 3 Kabupaten Rokan Hulu 193 4 Kabupaten Kampar 1.230 5 Kota Dumai 151 6 Kabupaten Pelalawan 968 7 Kabupaten Bengkalis 0 8 Kabupaten Siak 48 9 Kabupaten Kuantan Singgingi 285 10 Kabupaten Kepulauan Meranti 158 43 Ibid ., hlm. 78.
44 https://www.antaranews.com/berita/366329/berapa-jumlah-anak-yatim-di-indonesia. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.
45 https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/01/mkk1kp-anak-yatim-di-indonesia-capai-32- juta. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.
46http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid =132. Diakses pada tanggal, 10 Agustus 2018.
47 Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Propinsi Riau Tahun 2017, hlm. 28.
11 Kabupaten Indragiri Hilir 80 12 Kabupaten Rokan Hilir 24 JUMLAH 3.517
Data anak terlantar di Panti Asuhan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Provinsi Riau Tahun 2017. 49
NO KABUPATEN/KOTA JIWA 1 Kota Pekanbaru 974 2 Kabupaten Indragiri Hulu 313 3 Kabupaten Rokan Hulu 241 4 Kabupaten Kampar 1154 5 Kota Dumai 474 6 Kabupaten Pelalawan 150 7 Kabupaten Bengkalis 551 8 Kabupaten Siak 228 9 Kabupaten Kuantan Singgingi 145 10 Kabupaten Kepulauan Meranti 160 11 Kabupaten Indragiri Hilir 541 12 Kabupaten Rokan Hilir 708 JUMLAH 5.639 Sedangkan data fakir miskin di Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2017. 50 NO KABUPATEN/KOTA JIWA 1 Kota Pekanbaru 13.062 2 Kabupaten Indragiri Hulu 9.022 3 Kabupaten Rokan Hulu 7.183 4 Kabupaten Kampar 13.646 5 Kota Dumai 9.423 6 Kabupaten Pelalawan 10.972 7 Kabupaten Bengkalis 104.895 8 Kabupaten Siak 40.981 9 Kabupaten Kuantan Singgingi 10.730 10 Kabupaten Kepulauan Meranti 500 11 Kabupaten Indragiri Hilir 54.320 12 Kabupaten Rokan Hilir 28.704 JUMLAH 303.438
Permasalahan  anak  terlantar  yang  bisa  diatasi  menurut  Rukmanudin  mengatakan pemenuhan  anak  dalam  panti  dari  tahun  ke  tahun  kita  menagani  terus  menerus  dalam  hal pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan anak dalam panti dan pemberian nutrisi anak dalam
49 Data Dan Jumlah Panti Asuhan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Provinsi Riau Tahun 2017, hlm. 1- 4.
50 Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Propinsi Riau Tahun 2017, hlm.
28.
panti,  kebutuhan  anak  dalam  panti  melalui  anggaran  APBD  Provinsi  Riau  dan  pemenuhan kebutuhan nutrisi dan penguatan kapasitas anak melalui dana anggaran APBN. 51
Masalah  penangan  kami  semua  menangai  tapi  secara  bergulir  dari  tahun  ke  tahun,  ini ada  yang  mendapatkan  APBD  atau  APBN.  Pemberian  bantaun  tidak  boleh  secara berkelanjutan. Sifat penanganan, semua kita tangani tapi secara  ini bergulir tahun ini ada yang mendapatkan APBD tahun depan mendapatkan APBN. Yang tidak bisa ditanggani Kabupaten/ Kota  maka  akan  ditangani  oleh  Provinsi  Riau.  Pemberian  bantuan  tidak  boleh  berkelanjutan harus  punya  masa  jeda tahun  ini  mendapat APBD dan tahun berikutnya  mendapat APBN tapi kalau menurut saya semua kita tanggani. 52
Menurut  saya  permasalahan  fakir  miskin  dan  anak  terlantar  tidak  lepas  dari  tingginya tingkat  kompleksitas  permasalahan  penduduk  mulai  dari  banyaknya  pendatang,  tingginya tingkat  kebutuhan  hidup,  sempitnya  lapangan  pekerjaan  dan  tingkat  pendidikan  yang  rendah. Sehingga  ini  menjadi  fenomena  yang  sudah  mulai  kelihatan  di  Provinsi  Riau.  Selain  itu, pembinaan  dan  pemberdayaan  pada  lingkungan  keluarga  tempat  mereka  tinggal  tampaknya belum  banyak  dilakukan,  padahal  keluarga  merupakan  pusat  pendidikan,  pembinaan  dan pemberdayaan  pertama  yang  memungkinkan  anak-anak  itu  tumbuh  dan  berkembang  dengan baik,  sehat  dan  cerdas.  Dengan  demikian,  masih  ada  kebijakan  dari  pemerintah  yang  belum tepat  sasaran  untuk  mengatasi  anak  terlantar  ini.  Seperti  contohnya  di  Kecamatan  Tampan tepatnya di pasar pagi arengka, masih ada ditemukan anak-anak yang putus sekolah, bekerja di pasar,  berjualan  di  perempatan  lampu  lalu  lintas  dan  meminta-minta  di  jalanan  yang  belum tertangani oleh pemerintah terkait.
Menurut saya keterlantaran pada anak secara garis besar disebabkan dua faktor yaitu:
1. Faktor  ketidaksengajaan  atau  dengan  perkataan  lain  karena  kondisi  yang  tidak memungkinkan dari orang tua dan atau kelurga untuk memenuhi kebutuhan anaknya.
2. Faktor kesengajaan untuk menelantarkan anaknya karena rendahnya tanggung jawab sebagai orang tua dan atau keluarga terhadap anaknya.
Bagi  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  (PMKS)  seperti  pengemis,  anak  balita terlantar, dan anak terlantar dan lain-lain. 53 Dengan program kegiatan diantaranya adalah :
1. Bimbingan Mental.
51 Wawancara dengan Rukmanudin di Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau, tanggal 17 Desember 2018. 52 Wawancara dengan Rukmanudin di Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau, tanggal 17 Desember 2018. 53 Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Propinsi Riau Tahun 2017, hlm.
4.
2. Bimbingan Kesehatan.
3. Bimbingan Ketertiban.
4. Bimbingan Agama.
5. Diadakan pelatihan-pelatihan dari pihak dinas sosial, mengadakan berbagai pelatihan untuk memberi  bekal  serta  pengetahuan  dibidang  pekerjaan  kepada  para  anak  terlantar  dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 54
Menurut  saya  dari  berbagai  penjelasan  diatas  mulai  dari  pengertian  fakir,  miskin  dan anak terlantar sehingga dapat ditarik kesimpulan  mengenai maksud dari perlindungan terhadap fakir  miskin  dan  anak  terlantar  adalah  perlindungan  bagi  anak-anak  yang  dibawah  umur  18 tahun dan orang-orang yang tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara  di  tempat  umum,  dengan  meminta-minta  ditempat  umum  dengan  berbagai  cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain, karena tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang di mulai  dari  perlindungan  fisik,  phisikis,  sosial  serta  spiritualnya,  untuk  demi  mendapatkan sebuah  kehidupan  yang  layak,  baik  kehidupan  yang  sederhana  maupun  kehidupan  yang tercukupi.
2. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pasal 34  Ayat 1 UUD 1945 Di Provinsi Riau
Salah satu kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 34  Ayat 1 UUD 1945 dengan adanya faktor fakir miskin dan anak terlantar adalah
1. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia
2. Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat.
3. Biaya kehidupan yang tinggi.
Sedangkan kendala menurut Rukmanudin mengatakan adalah
1. Terbatasnya  dana  untuk  menanggani  masalah  anak  terlantar  dalam  panti  khususnya  di Provinsi  Riau  sebagaimana  yang  di  amanahkan  oleh  UUD  1945  pasal  34  Ayat  1  (Fakir miskin  dan  anak-anak  yang  terlantar  dipelihara  oleh  negara).  Ada  juga  termasuk  dalam Progam Nawacita
2. Tidak  lengkapnya  legalitas  lembaga  hukum  atau  panti  asuhan  untuk  persyaratan  sebagai pemberian bantuan dari pemerintah.
3. Masih  ada  lembaga  yang  belum  mendaftar  pada  Dinas  Sosial.  Misalnya  lembaga  tidak terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten/ Kota Atau Dinas Sosial Provinsi. 55
Hal ini mengakibatkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan semakin sulit dan ketat terutama pada sektor pekerjaan formal, akibatnya hanya mereka yang mempunyai nilai tambah yang  lebih  mudah  untuk  mendapatkan  pekerjaan.  Sehingga  timbulah  masalah-masalah  yang menyangkut  kesejahteraan  sosial  terhadap  individu-individu  yang  kurang  dibekali  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  mempuni.  Merebaknya  “pengemis,  fakir  miskin  dan  anak terlantar” 56
Keterbatasan  serta  minimnya  perhatian  dari  pihak  lain seperti  pemerintah  dan masyarakat  yang  hidup  di  sekelilingnya  memaksa  mereka  untuk  menjalani  kehidupan  yang keras dan hidup dalam ketidak pastian. Membanjirnya fakir miskin dan anak terlantar di kota- kota  di  Indonesia  tidak  boleh  dilihat  sebagai  akibat  pilihan  individual,  tetapi  akibat  masalah struktural  yang  merupakan  tanggung  jawab  Negara.  Adalah  kenyataan  di  desa  tidak  cukup tersedia lapangan kerja sehingga terjadilah migrasi ke Kota.
Di  Indonesia  sendiri  masih  belum  begitu  maksimal  dalam  penanganan  masalah  fakir miskin dan anak terlantar. Sehingga masih banyak sekali kasus ketimpangan sosial yang terjadi yaitu  meminta-minta  yang dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak dibawah umur dan  lansia. Dan  hal  ini  dilakukan  karena  kurangnya  kebutuhan  sehari-hari  untuk  mencukupi  dirinya  dan keluarganya.
Kemiskinan  itu  tidak  terjadi  begitu  saja  melainkan  memiliki faktor-faktor  yang menyebabkan  terjadinya  kemiskinan.  Adapun  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kemiskinan dapat dikategorikan dalam beberapa hal berikut ini:
1. Merosotnya standar perkembangan pendapatan secara global.
a. Naiknya standar perkembangan suatu daerah.
b. Politik ekonomi yang tidak sehat. 57
2. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
Faktor ini  sangat penting dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena  itu, menaikkan  etos  kerja  dan  produktivitas  masyarakat  harus  didukung  dengan  Sumber  Daya
55 Wawancara dengan Rukmanudin di Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau, tanggal 17 Desember 2018. 56  Undang-Undang  Dasar  Rebublik  Indonesia  1945,  Yang  Sudah  Diamandemen  Dengan  Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasiala, Op. Cit ., hlm. 23.
Alam  (SDA)  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  bagus,  serta  jaminan  kesehatan  dan pendidikan yang bisa dipertanggung jawabkan secara maksimal.
3. Biaya kehidupan yang tinggi. 58
Sedangkan  menurut  Dinas  Sosial  Republik  Indonesia    mengkategorikan  penyebab kemiskinan kedalam dua hal berikut:
1. Faktor-faktor  internal  (dari  dalam  diri  indivdu  atau  kelurga  miskin)  yang  menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain berupa
a. Fisik (misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan).
b. Intelektual (misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kurangtahuan informasi).
c. Mental emosional (misalnya malas, mudah menyerah, putus asa, temperamental).
d. Spiritual (misalnya tidak jujur penipu, serakah, tidak disiplin).
e. Sosial  psikologis  (misalnya  kurang  motivasi,  kurang  percaya  diri,  depresi/stress,  kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan).
f. Ketrampilan  (misalnya  tidak  mempunyai  keahlian  yang  sesuai  denganpermintaan lapangan kerja).
g. Aset  (misalnya  tidak  memiliki  stok  kekayaan  dalam  bentuk  tanah,  rumah,  tabungan, kendaraan, dan modal kerja).
2. Faktor  eksternal  (berada  diluar  diri  individu  atau  keluarga)  yang  menyebabkan  terjadinya kemiskinan, antara lain:
a. Terbatasnya pelayanan sosial dasar.
b. Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah.
c. Terbatasnya  lapangan  pekerjaan  formal  dan  kurang  terlindungi  usaha-usaha  sektor informal.
d. Kebijakan  perbankan  terhadap  layanan  kredit  mikro  dan  tingkat  bunga  yang  tidak mendukung sektor usaha mikro.
e. Belum  terciptanya  sistem  ekonomi  kerakyatan  dengan  prioritas  sektorriil  masyarakat banyak.
f. Sistem  mobilisasi  dan  pendayagunaan  dana  sosial  masyarakat  yang  belum optimal(seperti zakat).
g. Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan.
h. Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau daerah bencana.
i. Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material.
j. Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata.
k. Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.
Adapun  faktor  internal  dan  eksternal  yang  menjadi  kendala  atau  menghambat pelaksanaan pembinaan anak terlantar di Provinsi Riau.
1) Faktor Internal
a. Anggaran Pemerintah
b. Keterbatasan Jumlah Pegawai Penyuluh (Fungsional) Dinas Sosial Provinsi Riau.
c. Sarana dan Prasarana
2) Faktor Eksternal
a. Pendidikan
b. Lingkungan Sosial
3. Solusi  Dalam  Syari’at  Islam  Tentang  Nafkah  dan  Hadhanah  Terhadap  Pasal  34  Ayat  1 UUD 1945 Dalam Perspektif Maqȃshid Syarȋ’ah .
Islam  sangat  memberikan  perhatian  yang  serius  seperti  halnya perhatian  pemerintah dengan  memberikan undang-undang atau sebagainya untuk melindungi para  fakir,  miskin dan anak  terlantar. 59 Islam  membuktikan  itu  dengan  berbagai  ayat-ayat  Al-Qur‟an,  hadits  dan pendapat  para  ulama‟  serta fuqoha .  Bentuk  kongkrit  Islam  dalam  perlindungannya  terhadap fakir miskin dan anak terlantar.
Islam  menyadari  bahwa  dalam  kehidupan  masyarakat  akan  selalu  ada  orang  kaya  dan orang miskin di jelaskan dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat: 135.
                                                                                                                          
                                                                                                             
                                                 

## Artinya:
59  Undang-Undang  Dasar  Rebublik  Indonesia  1945,  Yang  Sudah  Diamandemen  Dengan  Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasiala, Op. Cit ., hlm. 23.
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar-benar  penegak  keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia. 60 Kaya atau pun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti  hawa  nafsu  karena  ingin  menyimpang  dari  kebenaran.  dan  jika  kamu  memutar balikkan  (kata-kata)  atau  enggan  menjadi  saksi,  maka  sesungguhnya  Allah  adalah  maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. 61
Adapun solusi yang di berikan untuk tentang penanganan fakir miskin yaitu:
No.  Indikator Sub Indikator 1. Bantuan Pangan a. Bantuan raskin b. Bantuan sembako 2. Bantuan Pendidikan a. Pembebasan  biaya  masuk  sekolah SD, SMP dan SMA. b. Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tingkat atas. 3. Bantuan Rumah a. Penyediaan perumahan b. Bantuan perbaikan rumah 4. Bantuan Modal Usaha a. Pinjaman dana bergulir b. Bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan
c. Sarana dan prasarana usaha
Sedangkan solusi dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi anak terlantar, diantaranya adalah
1. Membebaskan biaya pendidikan bagi anak terlantar dan keluarga miskin. 62
2. Perbanyak akses untuk mendapatkan pendidikan beasiswa, seperti :
a. Siswa berprestasi dari keluarga mampu (beasiswa prestasi).
b. Siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu (beasiswa prestasi dan kondisi)
c. Siswa berprestasi rata-rata dari keluarga tidak mampu (beasiswa kondisi).
3. Tingkatkan Peran Serta Masyarakat, seperti :
a. Tokoh Agama.
b. Tokoh Akademisi.
c. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
d. Panti Asuhan.
60 Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.
61 Tim Penerjemah Al-Qur‟an, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya, Op. Cit. , hlm. 91.
62 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Dalam  Sistem  peradilan  Pidana Anak  Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 56.
e. Orang Tua Asuh.
f. Payung hukum bagi program penanganan anak terlantar dan anak jalanan.
g. Pemberdayaan instansi terkait. 63
Menurut Rukmanudin terkait solusi dari Dinas Sosial Provinsi Riau adalah:
1. Peningkatan  anggaran  untuk  Dinas  Sosial  Provinsi  yamg  direkomendasikan  dari  negara untuk  pemecahan  masalah  anak  terlantar  terdapat  dalam  panti  asuhan  sebagai  pemegang kekuasaan.
2. Diharapkan  pihak  Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota  atau  Dinas  Sosial  Provinsi          untuk mendata, supaya mendapat data yang pasti atau melakaukan ferivikasi supaya terdaftar.
3. Lembaga  diharapkan  untuk  dapat  melengkapi  legaslitas  hukum,  hukum  lembaganya khususnya sebagai persyaratan untuk mendapat bantuan bansos baik dari APBD dan APBN dari pemerintah.
4. Pemerintah  daerah  dapat    mengaktualisasikan  atau  menjalankan  amanah  UU  RI  No.  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah.  Dan  UU  RI  No.  2  Tahun  2018  tentang  Standar Pelayanan Minimal. 64
Upaya-upaya  Dinas  Sosial  Provinsi  Riau  dalam  menangani  anak  terlantar  di antaranya yaitu:
1. Pendataan.
2. Memberikan  Pelayanan  Sosial  Anak  Terlantar  seperti  Menitipkan  Anak  Terlantar  ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).
3. Pendampingan Sosial Anak Terlantar. 65
Jadi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, orang kaya, dan kaum Muslimin untuk menolong saudaranya agar mencapai taraf kehidupan layak. Dan bagaimana peran Islam dalam meningkatkan  taraf  hidup  mereka.  Dalam  memberikan  jaminan  bagi  umat  Islam  menuju  taraf hidup yang terhormat, Islam menjelaskan berbagai cara dan jalan. Di antaranya sebagai berikut:
1. Bekerja. Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diwajibkan bekerja atau mencari nafkah. Mereka juga diperintahkan agar berkelana di muka bumi ini serta makan dari rezeki Allah.
63 Rosdalina, Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan , Jurnal Iqra‟ Volume 4 Juli - Desember 2007, hlm. 77.
64 Wawancara dengan Rukmanudin di Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau, tanggal 17 Desember 2018.
65  Direktorat  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Tuna  Sosial  Departemen  Sosial  RI. Pedoman  Teknis Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Bekas  Warga  Binaan  Pemasyarakatan .  (Jakarta:  Departemen  Sosial  RI,  2008), hlm. 4.
2. Mencukupi  Keluarga  Yang  Lemah.  Islam  adalah  bahwa  setiap  individu  harus menanggulangi  kemiskinan  dengan  mempergunakan  senjatanya,  yaitu  dengan  berusaha. Islam  mewajibkan  orang-orang  kaya  agar  memberikan  nafkah  kepada  keluarganya  yang miskin.
3. Pemberdayaan Zakat. Islam tidak bersikap acuh tak acuh dan membiarkan nasib fakir miskin dan  anak  terlantar.  Sesungguhnya  Allah  swt  telah  menetapkan  bagi  mereka  suatu  hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya, dan suatu bagian yang tetap dan pasti yaitu zakat.
4. Keharusan Memenuhi Hak-Hak Selain Zakat yang wajib dipenuhi oleh orang Islam: a. Kurban Hari Raya Haji.
b. Kafarat Sumpah
c. Kafarat Dzihar.
d. Kafarat karena bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan..
e. Fidyah  orang  yang  lanjut  usia  dan  wanita  hamil  serta  menyusui  yang  tidak  sanggup berpuasa.
f. Hak tanaman pada saat mengetam.
g. Hak mencukupi fakir miskin.
5. Sedekah  Sukarela  Dan  Kebajikan  Individu  Muslim.  Pribadi  yang  mulia  dan  Muslim  sejati adalah  insan  yang suka  memberikan  lebih dari apa  yang diminta, suka  mendermakan  lebih dari apa yang diminta.
6. Wakaf  Sosial66 Di  antara  sedekah  yang  dicintai  Islam  adalah  sedekah  jâriyah,  sebab  kekal penggunaannya dan abadi  manfaatnya. Karena  itu, kekal pula pahala  yang  mengalir kepada si pemberinya, selama sedekah itu masih dimanfaatkan, meski pemberinya sudah meninggal dunia.
Adapun  pisau  analisis  yang  penulis  gunakan  adalah  teori  perubahan  hukum (nadzariyyah  taghayyar  al-ahkam) .  Perubahan  hukum  dan  perubahan  sosial  adalah  sebuah fenomena  yang  saling  memengaruhi  satu  dengan  lainnya.  Perubahan  hukum  dalam  suatu negara  dapat  memengaruhi  perubahan  sosial  di  masyarakat.  Demikian  pula  sebaliknya, perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara.
66 Sulaiman Rasjid. Fiqih Islam . (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 218.
Atas  dasar  itu,  perubahan  hukum  dalam  suatu  negara  juga  erat  kaitannya  dengan  perubahan sosial di masyarakat mengenai ketentuan hukum. 67
Menurut  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah,  dalam  bukunya  Habiburrahman  yang  berjudul Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Indonesia.  Aplikasi  prinsip-prinsip  dan  asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perubahan hukum Islam sesuai dengan situasi  dan  kondisi  dalam  masyarakat  muslim  itu  sendiri.  Logika  semacam  ini,  sesuai  dengan akidah  hukum  Islam  yang  menyatakan: berubahnya  suatu  hukum  hendaknya  disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempatnya . Serta merujuk kepada tujuan Hukum Islam yang bersifat  umum  yaitu  meniadakan  kemadharatan  dan  mendahulukan  kemaslahatan  umum ( عفد حلاصملا بلج ئلع م دقم دس افملا ) . 68
Teori  perubahan  hukum  lainnya  yang  dapat  mendukung  penerimaan  masyarakat terhadap  ketentuan  implementasi  Pasal  34  Ayat  1  UUD  1945  di  Provinsi  Riau  (perspektif maqȃshid syarȋ’ah tentang  nafkah  dan  hadhanah)  adalah  teori  perubahan  sosial  yang dikemukakan Roscoe Poulnd. Poulnd menjelaskan bahwa hukum dapat diperankan sebagai alat untuk  mengubah  masyarakat.  Hukum-hukum  yang  dibuat  oleh  kekuasaan  dapat  berakibat langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  perubahan  masyarakat.  Selain  itu,  hukum  dapat  juga digunakan oleh penguasa sebagai alat pembangunan. 69
Menurut  pendapatnya  Ibnu  al-Qayim  al-Jauziyah  (w.  751  H)  menyebutkan  dalam sebuah kaidah yang berbunyi:
تاينلاو لاىحلأاو ةنكملأاو ةنمزلأا ريغت بسحب اهفلاتخاو يىتفلا ريغت
Artinya:
Bahwasannya  fatwa  dapat  berubah  karena  adanya  perubahan  zaman,  tempat,  keadaan  dan niat. 70
Dari  kaidah  di  atas  dapat  di  simpulkan  bahwa  syari‟at  Islam  dibangun  untuk kepentingan  manusia  dan  tujuan-tujuan  kemanusiaan  yang universal yakni  keadilan, kerahmatan,  kemaslahatan  dan  kebijaksanaan  atau  mengandung  makna  (hikmah)  bagi kehidupan.  Jadi,  prinsip-prinsi  ini  harus  menjadi  dasar  dan  subtansi  dari  seluruh  persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip  ini  berarti bertentangan dengan cita-cita
67 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia , Op. Cit ., hlm. 27 68 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I’ Lam al Muwaqqi’in , Vol. III, Op . Cit ., hlm. 3..
69 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia , Op. Cit ., hlm. 28
70 Ibnu al-Qayim  Al-Jauziyah, I’lam Al-Muwaqqi’in an-Rabb al-alamin ,  Juz III,  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyyah, 1993 M. – 1414 H), hlm. 11.
syari‟at  atau  agama.  Untuk  itu,  setiap  yang  zhalim,  tidak  memberi  rahmat,  bukanlah  hukum Islam. 71

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  diperoleh,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Permasalahan  terhadap  fakir  miskin  dan  anak  terlantar  tidak  lepas  dari  tingginya  tingkat penduduk  mulai  dari  banyaknya  pendatang,  tingginya  tingkat  kebutuhan  hidup,  sempitnya lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga ini menjadi fenomena yang sudah mulai kelihatan di Provinsi Riau. Dengan demikian, masih ada kebijakan dari pemerintah yang  belum tepat  sasaran untuk mengatasi anak terlantar ini. Seperti contohnya di  Kecamatan Tampan  tepatnya  di  pasar  pagi  arengka,  masih  ada  ditemukan  anak-anak  yang  putus  sekolah, bekerja di pasar, berjualan di perempatan lampu lalu lintas dan meminta-minta di jalanan yang belum tertangani oleh pemerintah terkait.
2. Salah  satu  kendala  yang  di  hadapi  oleh  pemerintah  dalam  pelaksaan  Pasal  34  UUD  1945 dengan  adanya  faktor  fakir  miskin  dan  anak  terlantar  adalah Pertama, Terbatasnya  lapangan pekerjaan  yang  tersedia. Kedua ,    Bertambahnya  jumlah  penduduk  yang  semakin  meningkat. Ketiga , Biaya kehidupan yang tinggi.
Pertama Faktor Internal
Kedua Faktor Eksternal
a. Anggaran Pemerintah.
a. Pendidikan
b. Keterbatasan Jumlah Pegawai Penyuluh b. Lingkungan Sosial (Fungsional) Dinas Sosial Provinsi Riau.
c. Sarana dan Prasarana.
3. Adapun  solusi  dalam  Islam  memecahkan  problem  kemiskinan,  yang  kemudian  disimpulkan menjadi tiga metode:
Metode pertama : Jalan yang khusus, yang harus ditempuh oleh pihak fakir miskin itu sendiri.  Fakir  miskin  wajib  melakukan  usaha,  selama  ia  masih  mempunyai  kemampuan  dan kesanggupan  untuk  bekerja.  Dalam  hal  ini,  pihak  masyarakat,  orang  yang  mampu  dan pemerintah berkewajiban memberikan bantuan.
Metode kedua :  Jalan  ini  berpangkal  kepada  kesediaan  masyarakat  Islam  untuk membantu.  Mereka  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  mencukupi  kebutuhan-kebutuhan  fakir
miskin,  baik  yang  merupakan  sumbangan  wajib  misalnya  pemberdayaan  zakat  dan  kafarat, maupun yang tidak wajib misalnya wakaf dan sedekah.
Metode ketiga :  Jalan  khusus,  yang  harus  dilakukan  oleh  orang  kaya  dan  pihak pemerintah.  Secara  syari‟at  Islam,  pemerintah  berkewajiban  mencukupi  kebutuhan  fakir miskin,  baik  ia  seorang  Muslim  atau  bukan  (kafir  dzimmi),  selama  ia  masih  berada  di  bawah kekuasaan  pemerintahan  Islam.  Sumber-sumber  yang  dapat  dipakai  untuk  mencukupi kebutuhan ini ialah zakat dan ghanimah. Di samping itu juga sumbangan wajib yang ditentukan oleh  pemerintah  terhadap  orang-orang  kaya,  manakala  pemasukan  zakat  dan  sumber-sumber lainnya mengalami kemerosotan.
Nafkah  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  tanggung  jawab  dari  kedua  orang tua  yang meliputi  (ayah  dan  ibu).  Yang  meliputi  berbagai  hal  diantaranya  masalah-masalah  ekonomi, pendidikan  dan  segala  sesuatu  yang  menjadi  kebutuhan  pokok  anak  tersebut.  Nafkah  dan hadhanah  ada  dua  unsur  yang  saling  berkaitan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Kemudian pembiayaan  adalah  pemberian  nafkah  atau  biaya  pemeliharaan  kepada  anak  walaupun pernikahan antara suami istri telah usai (cerai hidup atau cerai mati).
Kemudian nafkah dilihat dari segi kebutuhan anak yang masih kecil serta dapat berdiri sendiri  (dewasa),  maka  hadhanah  adalah  solusi  terbaik  dalam  penyelesaiannya  karena dipandang  dapat  dan  mempu  untuk  menyelesaikan  masalah  pemeliharaan  anak  ketika  terjadi perceraian. 72
Pada dasarnya masqȃshid al-syarȋ’ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis masqȃshid  al-syarȋ’ah tidak  hanya  dilihat  dalam  arti  teknis  belaka,  akan  tetapi  dalam upaya  dinamika  dan  pengembangan  hukum  dilihat  sebagai  sesuatu  yang  mengandung  nilai filosofis dari hukum-hukum yang di syariatkan Tuhan terhadap manusia. Penekanan masqȃshid al-syarȋ’ah yang dilakukan oleh al-Shatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Warson Munawar, Al Munawir, Kamus Arab-Indonesia , Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
Ahmad Ridha, Mu’jam Matn al-Lughah , Juz. 4, Beirut: Dar Maktabah al-Hayah, 1960.
Amiruddin  dan  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2004.
72 Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 175-176.
Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak , Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
Fahruddin HS, Ensiklopedi Al-Qur’an, Jakarta: Rineka Cipta, tth.
Direktorat  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Tuna  Sosial  Departemen  Sosial  RI. Pedoman  Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi  Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan . Jakarta:  Departemen Sosial RI, 2008.
Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Propinsi Riau Tahun 2017.
Data Dan Jumlah Panti Asuhan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Provinsi Riau Tahun 2017.
Musfir  Bin  Ali  Al-Qathaniy, Manhaj  Istinbath  Al-Ahkam  Al-Nawazil  Al-Fikhiyah  Al-Mu’ashirah, Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khadhra‟, 2003.
Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  peradilan  Pidana  Anak Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2008.
Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia , Cet. Ke -2, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989.
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia , Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
Panji Gunawan, Kamus Bahasa Indonesia , Cet 1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2008.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, www. Policy.hu/suharto/modul a/makindo 40. htm/(Online), Diakses Pada Tanggal, 17 Agustus 2018.
Rosdalina, Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan , Jurnal Iqra‟ Volume 4 Juli - Desember 2007.
Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga , Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009.
Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam , Cet. I, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
Santy Dellyana , Wanita dan Anak di Mata Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Sulaiman Rasjid. Fiqih Islam . Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011. Tentang Penanganan Fakir Miskin Undang-Undang  Dasar  Rebublik  Indonesia  1945,  Yang  Sudah  Diamandemen  Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasiala, Surabaya: Apollo Lestari, 2014.
Wawancara  dengan  Rukmanudin  di  Kantor  Dinas  Sosial  Provinsi  Riau,  tanggal  17  Desember 2018.
Wahbah Al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

## INTERNET
https://www.antaranews.com/berita/366329/berapa-jumlah-anak-yatim-di-indonesia. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/01/mkk1kp-anak-yatim-di-indonesia- capai-32-juta. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018. http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35 &Itemid=132. Diakses pada tanggal, 10 Agustus 2018.
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018- turun-menjadi-9-82-persen.html. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.