## KINERJA DESA SIAGA AKTIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO
Ayu C. Noviana 1 , Didik Sarudji 1
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
1 Email : ayu.cahyani@yahoo.com ; didisarudji@yahoo.com

## Abstrak
Dalam  rangka  mewujudkan  Kecamatan  Sehat  maka    Puskesmas  Sukodono  ingin mengevaluasi  kinerja  seluruh  desa  siaga  yang  ada  di  wilayah  kerjanya    serta  berupaya meningkatkan  desa  siaga  aktif  yang  ada  menjadi  peringkat  yang  lebih  baik  atau  bila memungkinkan  sampai  pada  tahap  desa  siaga  peringkat  mandiri.  Hasil  menunjukkan bahwa  di  tahun  2013  sudah  tidak  ada  lagi  desa  siaga  peringkat  pratama.  52,63%  desa telah  meningkat  dari  pratama  menjadi  madya  dan    10,53%  desa  peringkat  madya meningkat  menjadi  peringkat  purnama  sementara  peningkatan  menjadi  peringkat mandiri  belum  tercapai.  Peningkatan  menjadi  mandiri  terkendala  jumlah  kader  yang belum mencukupi sehingga perlu dilakukan upaya pemberian reward dan pelatihan yang intensif supaya masyarakat tertarik untuk menjadi kader.
Kata Kunci : Kecamatan sehat,  kinerja desa siaga, peringkat desa siaga

## PERFORMANCE OF THE ACTIVE SIAGA VILAGES AT THE AREA SUKODONO COMMUNITY HEALTH CENTRE

## Abstract
In  relation  to be built  “Healthy  District”. Sukodono  Community  Health  Centre  wanted to  evaluate all of the Siaga  Villages  performance  at  the area and  tried  to be upgraded the rank , if possible to be at the best rank. The result showed that at 2013 there was no more first grade Siaga Villages, 52.63% became second grade and 10,53% became third grade  but  the  highest  grade  was  none.  To  achived  the  highest  grade  was  very  difficult due  to  limited  human  resources  at  the  village,  so  Sukodono  Community  Health  Centre has  to  do  some  workshops  and  gives  some  rewards  to  the  villagers  to  attrack  them  to become the participants.
Keywords : Healthy District, Siaga Village performance, Siaga Village rank

## PENDAHULUAN
Dalam  Sistem  Kesehatan  Nasional (SKN)  ditetapkan  bahwa  pembangunan kesehatan  bertujuan  untuk  meningkatkan
kesadaran,  kemauan  dan  kemampuan hidup  sehat  bagi  setiap  orang  agar terwujud  derajat  kesehatan  masyarakat
yang setinggi-tingginya 1,3 .
Tujuan pembangunan  tersebut  secara  implisit terkandung  maksud  bahwa  basis  untuk mencapai  derajat  kesehatan  masyarakat yang tinggi tersebut dimulai dari terciptanya  kemampuan  setiap  orang dalam masyarakat untuk mengatasi masalah  kesehatannya  secara  mandiri. Secara administratif organisatoris kemandirian  masyarakat  tersebut  dimulai dari  tingkat  desa,  sehingga  Kementerian Kesehatan  menetapkan  suatu  strategi untuk  menjadikan  masyarakat  desa  suatu lembaga  yang  mengawali  kemandirian dalam  mengatasi  kesehatannya  dalam suatu grand  strategi yang  disebut desa siaga 2 .
Desa  siaga  adalah  desa  yang  memiliki kesiapan  sumber  daya  serta  kemauan  dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi  berbagai  masalah  kesehatan, bencana  dan  kegawatdaruratan  secara mandiri.  Istilah  desa  dimaksud  dapat berarti  kelurahan  atau  istilah  lain  yang dianggap sepadan 2 .
Pengembangan  menjadi  desa  siaga adalah  upaya  untuk  lebih  mendekatkan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat desa, menyiapsiagakan masyarakat menghadapi  berbagai  masalah  kesehatan dalam  mengembangkan  perilaku  hidup bersih  dan  sehat  (PHBS),  sehingga  dalam desa  siaga  harus  ada  sarana  atau
kemudahan  pelayanan  kesehatan  dasar. Pelayanan kesehatan dasar ini memerlukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang  dinamakan  Pos  Kesehatan  Desa (Poskesdes), sebagai embrio pengembangan menjadi desa siaga. Proses pembentukan Poskesdes dan
pengembangan  desa  siaga  selanjutnya merupakan  proses  pembangkitan  peran serta melalui penggerakan dan
pemberdayaan manusia 4 .
Terwujudnya desa siaga akan mempercepat  perwujudan  Desa  Sehat yang  selanjutnya  secara  berturutan  akan membentuk  Kecamatan  Sehat,  Kabupaten atau  Kota  sehat,  Provinsi  Sehat  dan Indonesia Sehat 2 .
Desa  dan  kelurahan  siaga  aktif  adalah desa atau kelurahan yang (1) Penduduknya  dapat  mengakses  dengan mudah  pelayanan  kesehatan  dasar  yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos  Kesehatan  Desa  (Poskesdes)  atau sarana  kesehatan  yang  ada  di  wilayah tersebut  seperti  Puskesmas  Pembantu (Pustu),  Puskesmas  atau  sarana  kesehatan lainnya, dan (2) Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan
penyakit,  kesehatan  ibu,  pertumbuhan anak,  gizi,  lingkungan  dan  perilaku),
kedaruratan kesehatan dan
penanggulangan  bencana  dan  kedaruratan kesehatan  serta  penyehatan  lingkungan, sehingga masyarakat menerapkan PHBS 4 . Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka Desa atau Kelurahan Siaga Aktif memiliki 3 komponen peranan yaitu:
1. Pelayanan kesehatan dasar
Pelayanan  kesehatan  dasar  adalah pelayanan primer, sesuai dengan kewenangan tenaga kesehatan yang bertugas.  Menurut SK  Menkes  RI nomor1529/Menkes/SK/X/2010 pelayanan kesehatan tersebut berupa 6 : a. Pelayanan  kesehatan  ibu hamil  yang meliputi: pemeriksaan kehamilan, pemberian  makanan  tambahan  (PMT)  ibu hamil  yang  kurang  gizi,  pemberian  tablet tambah  darah,  promosi  kesehatan  dan kesehatan gizi dan reproduksi, penyediaan rumah tunggu (transit), tersedianya kendaraan  yang  dapat  digunakan  untuk membawa  pasien  dari  desa  ke  Puskesmas dan  atau  Rumah  Sakit,  calon  yang bersedia menjadi pendonor darah, bantuan dana  untuk  persalinan,  dan  pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. 4
b. Pelayanan  untuk  ibu  menyusui  yang meliputi:  pemberian  kapsul  vitamin  A, makanan  tambahan,  pemberian  tablet tambah  darah,  perawatan  masa  nifas, pemberian  ASI  eksklusif,  perawatan  bayi
baru  lahir  dan  pelayanan  keluarga berencana 4 .
c. Pelayanan untuk anak yang meliputi: penimbangan  berat  badan  anak  di  bawah umur  lima  tahun  (balita),  pemberian makanan  pendamping  air  susu  ibu  (MP- ASI),  vitamin  A  dan  PMT    (Pemberian Makanan Tambahan) kepada anak dengan berat badan di bawah  garis  merah (BGM) pada  Kartu  Menuju  Sehat  (KMS), pemantauan  tanda-tanda  lumpuh  layuh, diare  dan  infeksi  saluran  nafas  akut (ISPA),  pneumoni  serta  rujukan  bila diperlukan.  Termasuk  anak  ini  adalah anak  usia  sekolah  dasar  khususnya  untuk imunisasi  dan  penemuan  penyakit  secara dini  dan  rujukan  kepada  pelayanan kesehatan yang lebih kompeten.
d. Pelayanan  survailans  (pengamatan penyakit)  yang  meliputi:  pengamatan  dan pemantauan  melalui  gejala  dan  tanda- tanda  keadaan  yang  dapat  menimbulkan masalah  kesehatan  masyarakat,  pelaporan kejadian penyakit dan kematian.
2.  Pemberdayaan  Masyarakat  melalui Upaya  Kesehatan  Bersumberdaya Masyarakat (UKBM ) 2,7,8,9,10
UKBM  adalah  upaya  kesehatan  yang direncanakan,  dibentuk,  dikelola  dari  dan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan  yang  ada  di  daerah  meliputi surveilans berbasis masyarakat,
kedaruratan
kesehatan, dan
penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan.  Hal-hal  yang  diamati  secara terus menerus adalah:
a. Pemantauan penyakit menular;
b. Pemantauan penyakit tidak menular;
c. Kesehatan Ibu dan Anak;
3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku  hidup  bersih  dan  sehat (PHBS) adalah apa yang harus dipraktikkan  dalam  keseharian.  PHBS bisa  dipraktikkan  di  tatanan  Rumah Tangga,  Institusi  Pendidikan,  tatanan tempat  kerja,  tempat  umum  dan  tatanan fasilitas  pelayanan  kesehatan  seperti  pos kesehatan  desa  (Poskesdes),  Puskesmas Pembantu  (Pustu)  Puskesmas,  Klinik, rumah sakit dll.
PHBS  diarahkan  kepada  tercapainya indikator sebagai berikut :
(1) Persalinan  ditolong  oleh  tenaga kesehatan;
(2) Memberi bayi ASI Eksklusif;
(3) Menimbang balita setiap bulan;
(4) Menggunakan air bersih;
(5) Mencuci  tangan  dengan  air  bersih dan sabun;
(6) Menggunakan jamban sehat;
(7) Memberantas  jentik  di  rumah seminggu sekali;
(8) Makan sayur dan buah setiap hari;
(9) Melakukan  aktifitas  fisik  setiap hari;
(10) Tidak merokok di dalam rumah.
Pengembangan  Desa  Siaga  di  Jawa
Timur  memiliki  4  (empat)  tahap  yaitu  (1) Tahap  Bina,  (2)  Tahap  Tumbuh,  (3)
Tahap  Kembang  dan  (4) Tahap  Paripurna 5 . Kriteria Desa Siaga mencakup persyaratan sebagai berikut:
(1) adanya  Forum  Masyarakat  Desa (FMD) dan kegiatannya.
(2) adanya kader pemberdayaan masyarakat ataukesehatan dan kegiatannya.
(3) adanya kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar.
(4) adanya Posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat  (UKBM)  lainnya  serta kegiatannya. (5) adanya dukungan dana untuk kesehatan desa.
(6) adanya  peran  serta  masyarakat  dan organisasi kemasyarakatan.
(7) adanya  peraturan  Kepala  Desa  atau Bupati.
(8) adanya  pembinaan  Perilaku  Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).
Sesuai  dengan  Keputusan  Menteri Kesehatan  R.I.  No:  1529  tahun  2010 kriteria  Desa  atauKelurahan  Siaga  Aktif (Kriteria  Pusat)  dibagi  menjadi  Desa
atauKelurahan  Siaga  Aktif pratama, madya, purnama dan mandiri.
Untuk mengetahui kinerja (performance) desa  siaga  tersebut  apakah sudah memenuhi harapan untuk membentuk Kecamatan Sehat, maka perlu diketahui : 1. Bagaimana gambaran
kinerja
(performance) desa  siaga  aktif  dalam mewujudkan Kecamatan Sehat di Wilayah Puskesmas Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana  meningkatkan  kinerja
desa  siaga  aktif  dari  tingkat madya ke tingkat  yang  lebih  tinggi (purnama atau

## mandiri)?
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mengidentifikasi  kinerja  desa  siaga  aktif dan meningkatkan kinerja desa siaga aktif tingkat madya ke tingkat yang lebih tinggi
di Wilayah Puskesmas Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

## METODA
Analisis data dilakukan dengan metode komparasi
sederhana yaitu membandingkan data hasil temuan dengan kriteria  ataustandar  yang  telah  ditetapkan Menurut  Kepmenkes  No.:  1529  tahun 2010 6 .

## HASIL
Berdasarkan data Puskesmas Sukodono tahun 2011/ 2012 dan inventarisasi Kegiatan yang telah dilakukan  oleh  Kader  Desa  Siaga  Aktif sesuai  persyaratan  Desa  Siaga  menurut Kepmenkes  No.  1529  tahun  2010,  dapat disimpulkan  pencapaian  peringkat  Desa Siaga  Aktif  di  Wilayah  Puskesmas Sukodono  tahun  2011/2012  dan  tahun 2012/2013 adalah sebagai berikut :
Tabel  1.  Peringkat  Desa  Siaga  Aktif  Tahun  di  Wilayah  Puskesmas  Kecamatan  Sukodono Kabupaten Sidoarjo 2011/2012 dan 2012/2013
No. Tahun 2011/2012 Tahun 2012/2013 Peringkat Jml. % Peringkat Jml. % 1 Pratama 10 Pratama 0 2 Madya 6 Madya 14 3 Purnama 2 Purnama 4 4 Mandiri 1 Mandiri 1 Jumlah 19 100 Jumlah 19 100 Sumber: Puskesmas Sukodono, 2012
Tabel  1  memperlihatkan  adanya peningkatan  peringkat  desa  siaga  di wilayah  Puskesmas  Sukodono, dimana pada  tahun  2012/2013  sudah  tidak ditemukan  lagi  desa  siaga  aktif pratama  (  0  %  ).  Dalam  penelitian  ini subyek  penelitian  yang  dilibatkan sejumlah  4.263  (empat  ribu  dua  ratus enam  puluh  tiga)  penduduk.Sejumlah penduduk  tersebut  yang  dikunjungi petugas survai  untuk diobservasi bagaimana  pelaksanaan  PHBS,  serta diberikan penyuluhan tentang pelaksanaan  PHBSyang  seharusnya
dilakukan  oleh  setiap  individu  dalam
Rumah Tangga (PHBS Rumah Tangga).Dalam rangka mencapai peringkat  Purnama  atau    Mandiri, penyuluhan  PHBS  harus  mencapai cakupan  70%  setiap  desa.  Besar subyek penelitian ditentukan berdasarkan  persyaratan  tersebut  yang diperhitungkan  menurut  capaian  tahun sebelumnya  yang  masih ≤  70% (Puskesmas  Sukodono,  2011),  oleh karena  itu dalam penelitian  ini ditambahkan  sebagaimana    Tabel  2 untuk mencapai target 70%.
Tabel 2. Alokasi Jumlah Kepala Keluarga  Per Desa Yang Harus Disurvei Dalam Rangka Meningkatkan Peringkat Desa Siaga Di Puskesmas Kecamatan Sukodono
No Desa Jumlah KK disurvei PHBS Alokasi yang disurvei (orang )*) 1. Suruh 870 435 2. Sambungrejo 1.105 553 3. Bangsri 1.074 536 4. Kebonagung 2.702 1.351 5. Masangan Kulon 2.776 1.388 Jumlah 8.527 4.263 *) Alokasi yang disurvei adalah jumlah penduduk di desa yang bersangkutan yang perlu disurvei untuk memnuhi persyaratan minimal 70% telah mendapat penyuluhan
Adapun  hasil  survai  tersebut  dapat dilihat  pada  Tabel  3.  Survai  ini bermaksud  untuk  melengkapi  data tahun  2011/2012  yang  menghasilkan Desa  Siaga  Aktif  Strata    mandiri  yaitu Desa  Pademonegoro  dan  2desa  yaitu Desa Masangankulon dan desa
Sambungrejo  dari  tingkat  madya  ke tingkat  purnama.  Setelah  penelitian
ternyata kinerja  desa  siaga  aktif meningkat  yaitu  tidak  terdapat  desa siaga  tingkat  pratama  lagi,  desa  siaga madya  meningkat  dari  6  menjadi  13 desa,  tingkat  purnama  dari  2  desa menjadi  4  desa  dan  mandiri  tetap  1 (satu)  desa.  (  Lihat  Tabel  1  dan  2  ).
Tabel 3. Jumlah KK yang berhasil disurvai *) di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tahun 2012.
No. Nama Desa Juml KK Jml Penduduk Jumlah kk RT sehat PHBS GHS n % n % n % n % 1 Kebonagung 2.824 10.553 270 10 237 87,78 254 94,07 237 87,78 2 Pekarungan 1.818 6.533 210 12 115 54,76 187 89,05 107 50,95 3 Wilayut 720 2.503 68 9 36 52,94 57 83,82 44 64,71 4 Anggaswangi 1.365 5.037 218 16 106 48,62 178 81,65 125 57,34 5 Jumputrejo 2.527 8.828 725 29 237 32,69 507 69,93 319 44,00 6 Suruh 870 3.062 776 89 381 49,10 608 78,35 383 49,36 7 Pademonegoro 1.083 3.813 1.083 100 309 28,53 744 68,70 397 36,66 8 Cangkringsari 1.184 4.123 210 18 83 39,52 96 45,71 103 49,05 9 Sukodono 1.761 5.994 210 12 136 64,76 94 44,76 62 29,52 10 Plumbungan 820 2.924 67 8 30 44,78 27 40,30 42 62,69 11 Sambungrejo 1.105 3.772 681 62 72 10,57 136 19,97 122 17,91 12 Klopo X 1.563 5.384 324 21 117 36,11 181 55,86 127 39,20 13 Masangan wetan 1.020 3.616 200 20 85 42,50 152 76,00 115 57,50 14 Bangsri 1.074 3.720 221 21 57 25,79 88 39,82 95 42,99 15 Panjunan 979 3.393 124 13 40 32,26 45 36,29 72 58,06 16 Masangan Kulon 2.909 10.964 250 0 205 82,00 155 62,00 51 20,40 17 Suko 2.648 11.214 184 7 128 69,57 165 89,67 134 72,83 18 Jogosatru 806 2.776 683 79 161 25,24 376 58,93 245 38,40 19 Ngaresrejo 885 3.081 147 17 76 51,70 68 46,26 44 29,93 Jumlah 27.961 101.290 6.606 24 2.611 39,52 4.118 62,34 2.824 42,75 Sumber: Hasil survai 2012.
*) Kegiatan Survai Puskesmas adalah penyuluhan tentang PHBS Rumah Tangga.
Tabel 4. Tahap Perkembangan Desa Siaga Aktif di Wilayah Puskesmas Sukodono tahun 2013
No Nama desa FMD KPM/Kader Teknis Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan Posyandu dan UKBM aktif Dukungan dana pr ma pu  md pr ma pu  md pr ma pu md pr ma pu md pr ma pu md 1 Kb Agung v v v v v 2 Pekarung v v v v v 3 Wilayut v v v v v 4 Anggas W v v v v v 5 Jumput v v v v v 6 Suruh v v v v v 7 Pademo v v v v v 8 Cangkring v v v v v 9 Sukodono v v v v v 10 Plumbung v v v v v 11 Sbrejo v v v v v 12 Klopo X v v v v v 13 Mas wetan v v v v v 14 Bangsri v v v v v 15 Panjunan v v v v v 16 Mas kulon v v v v v 17 Suko v v v v v 18 Jogosatru v v v v v 19 Ngaresrejo v v v v v Jumlah 3 2 14 19 19 5 12 2 16 3
Tabel 4. Tahap Perkembangan Desa Siaga Aktif di Wilayah Puskesmas Sukodono tahun 2013 ( lanjutan )
No Nama Desa Peran Masyarakat dan Ormas Peraturan Kade atau Bupati Pembinaan PHBS RT Hasil pr ma  pu  md  pr ma  pu md pr ma  pu md 1 Kb Agung v v v Purnama 2 Pekarung v v v Madya 3 Wilayut v v v Madya 4 Anggas W v v v Madya 5 Jumput v v v Madya 6 Suruh v v v Purnama 7 Pademo v v v Mandiri 8 Cangkring v v v Madya 9 Sukodono v v v Madya 10 Plumbung v v v Madya 11 Sbrejo v v v Purnama 12 Klopo X v v v Madya 13 Mas wetan v v v Madya 14 Bangsri v v v Madya 15 Panjunan v v v Madya 16 Mas kulon v v v Purnama 17 Suko v v v Madya 18 Jogosatru v v v Madya 19 Ngaresrejo v v v Madya Jumlah 17 2 16 3 13 4 2 Keterangan : pr = pratama       ma= madya         pu= purnama         md=mandiri
Tabel 5. Nama Desa dengan Strata Terakhir yang Diraih di Wilayah Puskesmas Sukodono Kabupaten Sidoarjo, 2012/2013.
No. Nama Desa Strata yang dicapai 1 Kebonagung Purnama 2 Pekarungan Madya 3 Wilayut Madya 4 Anggaswangi Madya 5 Jumputrejo Madya 6 Suruh Purnama 7 Pademonegoro Mandiri 8 Cangkringsari Madya 9 Sukodono Madya 10 Plumbungan Madya 11 Sambungrejo Purnama 12 Kloposepuluh Madya 13 Masangan wetan Madya 14 Bangsri Madya 15 Panjunan Madya 16 Masangankulon Purnama 17 Suko Madya 18 Jogosatru Madya 19 Ngaresrejo Madya
Sumber: hasil survai, 2012.
Rekapitulasi  Hasil  Kajian  Perilaku  Hidup  Bersih  dan  Sehat  (PHBS)  Rumah Tangga Kecamatan Sukodono Tahun dapat dilihat pada Tabel 4.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan kriteria
persyaratan  desa  siaga  aktif  yang mencakup  8  (delapan)  kriteria maka hasil penelitian dapat dianalisis sebagai berikut :
1. Forum Masyarakat Desa (FMD)
Dalam  penyelenggaraan  FMD 73,7%  desa  siaga  telah  mencapai  forum mandiri,  10,5%  purnama  dan  15,8%
masih  di  tingkat  madya.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  aktifitas  kader kesehatan di tingkat desa telah menunjukkan  hasil  yang  baik  dalam upaya  meningkatkan  derajat  kesehatan melalui  desa  siaga  dan  ini  tidak  terlepas dari  bimbingan  dan  pengarahan  seluruh perangkat desa serta tokoh-tokoh
masyarakat setempat yang menyelenggarakan pertemuan dan
pembahasan  masalah  kesehatan  secara berkala  di  desa  masing-masing,  dimana pertemuan  biasanya  dilangsungkan  pada waktu malam.
2. Adanya  kader  pemberdayaan masyarakat/kader kesehatan
Kader  teknis  penyelenggara kegiatan  desa  siaga  aktif  100% telah  mencapai  taraf  purnama. Sulitnya  mencapai  taraf  mandiri disebabkan  oleh  karena  sulitnya mendapatkan jumlah 9  (Sembilan) orang  kader  atau  lebih  di  setiap desa. Kader-kader tersebut umumnya  adalah  mereka  yang bergerak di bidang pendidikan, dan dari  Tim  penggerak  PKK  yang pada  umumnya  mudah  digerakkan karena  jabatan  suami  atau  orang terdekat diantara mereka, sekalipun juga  tidak  sedikit  dari  anggota masyarakat  umum  yang  peduli akan kesehatan masyarakat.
Peningkatan  perhatian  dari Puskesmas  mungkin  dapat  ditempuh untuk menggairahkan kegiatan
mereka, setidak-tidaknya jangan
sampai menurunkan semangat,
memalui reward system. Bentuk penghargaan
bisa berbentuk mengajak kader ke berbagai kegiatan
prestisius  baik  di  tingkat  Kabupaten atau yang lebih tinggi, terutama yang
terkait  dengan  kegiatan  kesehatan masyarakat.
3. Kemudahan akses pelayanan
kesehatan dasar
Tabel  4  menunjukkan  bahwa seluruh desa di Kecamatan Sukodono  dalam  hal  kemudahan akses  pelayanan  kesehatan  dasar 100%  telah  sampai  pada  taraf mandiri,  artinya  masyarakat  telah mendapatkan kemudahan yang cukup ideal.
4. Posyandu  dan  UKBM  lainnya aktif
Dari  19  desa  di  Kecamatan Sukodono,  10,5%  diantaranya  telah mandiri,  63,16%  purnama  dan  26,3 diantaranya  di  tingkat  madya  dalam hal kegiatan UKBM.
Dalam  hal  UKBM  memang  kader yang memiliki latar belakang pendidikan  atau  pekerjaan  di  luar kesehatan
memang harus mendapatkan pembinaan ekstra intensif,  karena  mengembangkan kegiatan yangbukan bidangnya adalah  tidak  mudah.Oleh  sebab  itu upaya  pembinaan  oleh  bidan  desa atau  petugas  kesehatan  lainnya sangat diperlukan untuk membimbing, membina dan mengarahkan  terbentuknya  UKBM di desa mereka masing-masing.
5. Dukungan  dana    untuk  kegiatan kesehatan di desa
Ketersediaan  dan  dukungan dana  dapat  diciptakan  memalui komunikasi  yang  baik  dengan penyandang dana baik dari Pemeritah  Desa  (ADD)  maupun APBD Desa, yang berarti usulan ke Pemerintah Kabupaten dimulai dari usulan  dari  bawah (bottom  up planning) yaitu FMD.
6. Peran  serta  masyarakat  dan organisasi kemasyarakatan
Terkait  dengan  peran  serta
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan  ini  19  desa  di Kecamatan Sukodono 10,5% diantaranya  telah  mandiri,  89,5%  di tingkat purnama. Hal ini menunjukkan betapa antusias masyarakat dalam keinginannya untuk meningkatkan kesehatan
mereka melalui desa siaga aktif.Peningkatan
peran serta masyarakat  kearah  mandiri  akan lebih  mudah  dilaksanakan  melalui pelibatan  organisasi  tersebut  lebih- lebih  apabila  pemahaman  tentang pentingnya  desa  siaga  aktif  telah mereka  kuasai  setelah  mendapat pencerahan oleh tenaga-tenaga khususnya  langsung  dari  dokter Puskesmas.
7. Peraturan Kepala Desa atau peraturan Bupati
Semua  desa  telah  didukung oleh peraturan Desa sebagai landasan hukum  dalam  pengembangan  dan peningkatan  kinerja  desa  siaga  aktif, hanya  saja  yang  sudah  sampai tingkat  mandiri  baru  15,8%  dan sisanya 84,2% pada tingkat purnama. Hal ini berarti pelaksanaan peraturan tersebut yang masih perlu ditingkatkan  untuk  sebagian  besar desa.Tidak  ada  kendala  hukum dalam meningkatkan desa siaga aktif untuk  mencapai  derajat  kesehatan yang optimal.
8. Pembinaan PHBS rumah tangga
Penyuluhan bersamaan dengan observasi tentang
pelaksanaan  PHBS  ditargetkan  70% untuk mendapatkan desa siaga mandiri di bidang PHBS. Di wilayah Puskesmas  Sukodono  telah  tercapai 10,5% PHBS Rumah Tangga mandiri, 15,8% purnama dan sisanya 73,7%  pada  tingkat  madya.Kelima desa  yang  telah  mencapai  PHBS rumah  tangga  pada  tingkat  purnama dan  mandiri  tersebut  adalah  desa Pademonegoro tingkat mandiri, Desa Suruh,  Sambungrejo,  Bangsri  dan Masangankulon di tingkat Purnama.
Hasil identifikasi kinerja desa siaga tersebut  sesuai  dengan  kedelapan kriteria  yang  berlaku  dapat  dicapai kesimpulan bahwa Desa siaga aktif tingkat pratama 0%, tingkat madya 68,4%  (13  desa),  21,1%  (4  desa) purnama dan 5,2% (1 desa) tingkat mandiri.Desa  siaga  aktif  dengan tingkat  madya  sebanyak  2  desa pada  tahun  2011/2012  melalui action  research dapat  ditingkatkan menjadi  4  desa  siaga  aktif  tingkat purnama.

## KESIMPULAN
Dari penelitian ini dapat disimpul- kan sebagai berikut;
1. Hasil identifikasi kinerja desa siaga
aktif di Wilayah Puskesmas
Sukodono  yang  terdiri  dari  19 desaternyata  tidak  terdapat  desa siaga  tingkat  pratama  lagi,  desa siaga  madya  meningkat  dari  6 menjadi  13    desa,  tingkat  purnama dari  2  desa  menjadi  4  desa  dan tingkat  mandiri  tetap  1  (satu) desa. (Lihat Tabel 1 dan tabel 5)
2. Hasil  observasi  dan  penyuluhan pelaksanaan  PHBS  Rumah  Tangga meningkatkan  kinerja  dua  desa siaga  aktif  dari  tingkat  madya  ke tingkat purnama yaitu Desa Masangankulon dan Sambungrejo.

## SARAN
Untuk meningkatkan peringkat desa siaga aktif ke tingkat yang lebih tinggi peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:
1. Forum Masyarakat Desa (FMD)
Forum  mengangkat  masalah spesifik  dimasing-masing  desa  yang menjadi  kendala  bagi  peningkatan kinerja  desa  siaga  seperti  kebiasaan pembuangan  kotoran  dengan open defecation
(OD), kebiasaan merokok  di  dalam  rumah  dan masalah  khas  lainnya  untuk  menjadi target yang harus dicapai
2. Adanya kader pemberdayaan masyarakat atau kader kesehatan
Kinerja  kader  kesehatan  telah baik  karena  telah  menunjukkan kemandirian mereka.Peningkatan perhatian  dari  Puskesmas  mungkin dapat ditempuh untuk menggairahkan kader kesehatanakankegiatan mereka,
setidak-tidaknya jangan sampai menurunkan semangat, memalui reward  system. Bentuk  penghargaan bisa  berbentuk  mengajak  kader  ke berbagai  kegiatan  prestisius  baik  di tingkat  Kabupaten  atau  yang  lebih tinggi,  terutama  yang  terkait  dengan kegiatan kesehatan masyarakat.
3. Kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar Peningkatan  pelayanan  dapat ditempuh dengan berbagai pembinaan terhadap berbagai
kegiatan  pelayanan  kesehatan  di setiap  desa  melalui  pengembangan dan pembinaan oleh Puskesmas.
4. Posyandu  dan  UKBM  lainnya aktif Dalam hal peningkatan UKBM  yang  terkendala  oleh  latar belakang  pendidikan  atau  keahlian kader  di  luar  kesehatan  perlu mendapatkan  pembinaan  ekstra intensif,  karena  mengembangkan kegiatan yangbukan bidangnya adalah  tidak  mudah,  oleh  sebab  itu upaya  pembinaan  dari  bidan  desa atau  petugas  kesehatan  lainnya sangat diperlukan untuk
membimbing, membina dan mengarahkan  terbentuknya  kader- kader  yang  menangani  UKBM  di desa mereka masing-masing.
5. Dukungan  dana    untuk  kegiatan kesehatan di desa
Peningkatan dan
penyediaandana  dapat  diciptakan memalui  komunikasi  yang  baik dengan  penyandang  dana  baik  dari
Pemeritah  Desa  (ADD)  maupun APBD  Desa,  yang  berarti  usulan  ke
Pemerintah
Kabupaten dimulai dengan  usulan  dari  bawah (bottom up planning) yaitu  program-program FMD.
6. Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
Peningkatan peran serta masyarakat  kearah  mandiri  akan lebih  mudah  dilaksanakan  melalui pelibatan  organisasi  kemasyarakatan setempat, melalui peningkatan pemahaman  tentang  pentingnya  desa siaga aktif dengan upaya pencerahan oleh tenaga-tenaga khususnya lansung dari dokter Puskesmas.
7. Peraturan  Kepala  Desa  atau peraturan Bupati Peraturan yang menjadi landasan hukum untuk
terselenggaranya  desa  siaga  aktif telah  ada  untuk  semua  desa  di Kecamatan Sukodono. Permasalahan pelaksanaanya  masih  terletak  pada penggerakan  FMD  dalam  memicu terencananya  program  prioritas  seta pelaksanaannya.
8. Pembinaan PHBS rumah tangga
Permasalahan tentang
pelaksanaan  PHBS  adalah  target sebesar 70% penduduk harus melaksanakan
PHBS untuk mendapatkan  desa  siaga  mandiri  di bidang  PHBS.  Pelaksanaan  dalam
mencapai  target  ini  memang  cukup berat bagi Puskesmas, oleh sebab itu keterlibatan  pihak  ketiga  seperti
Organisasi
Kemasyarakatan,
Perguruan  Tinggi  dan  sebagainya perlu  ditingkatkan  untuk  mengejar target  tersebut.Di  samping  itu  juga perlu adanya survai mengenai fasilitas  penunjang  PHBS  itu  sendiri seperti tersedianya air bersih, jamban keluarga, kebiasaan OD dsb.

## DAFTAR PUSTAKA:
1. Depkes  R.I.  Sistem  Kesehatan Nasional, Departemen  Kesehatan R.I.. Jakarta. 2004.
2. Indrawati,  S.  Menteri  Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,    Ringkasan  -  Laporan Perkembangan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan  Milenium  Indonesia
Per  25  Agustus  2005 , Kemen PPN/BAPPENAS, Jakarta. 2005.
3. Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI
Nomor  131/II/2004  tentang  Sistem
Ksehatan Nasional
4. Depkes R.I. Kepmenkes No. 128/MENKES/S.K./II/2004.  tentang Kebijaksanaan Dasar Pusat Kesehatan  Masyarakat. Departemen Kesehatan R.I., Jakarta. 2004. 5. Dinas  Kesehatan  Provinsi  jawa Timur. Pedoman Operasional Pengembangan  Desa  Siaga  bagi Petugas Kesehatan. 2006. 6. Depkes R.I. Kepmenkes No1529/Menkes/SK/X/ 2010 tentang kriteria  Desa  Siaga,  Departemen Kesehatan R.I. Jakarta. 2010. 7. Depkes R.I. Kepmenkes No.852/Menkes/SK/IX/2008, tentang  Strategi  Nasional  Sanitasi Total Berbasis masyarakat. 2008. 8. Kepmenkes Nomor 852/MENKES/IX/2008 tentang Strategi  Nasional  Sanitasi  Total Berbasis Masyarakat . Jakarta. 2008.
9. Ehler and Steel. Municipal and Rural Sanitation,  McGraw  Hill  Book Company, New York. 1958.
10. Moeller, D.W. Environmental
Health , The President and Follows of Havard  College,  USA,  Havard. 2005.
Reviewer Dr. Sudarso, MSc.