## Polisi Bunuh Diri; Sebuah Penelusuran Awal

## Sutrisno
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK Dosen Mata Kuliah Sosiologi Jl. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan trisnosuki@gmail.com

## Abstract
Suicide among police officers is almost associated with its organization.  This propotition is too deterministic. This research ‘open space’ to find  suppressor of social factors (social inforcement) outside of organization,  but ignores the aspect psychological side as  the offender committed suicide. The result, main factor in (creating) a sub-culture of police is very difficult released from the catch beyond the organization construct social suppressor factor. Moreover, these findings invite to discuss specialy on methodology of police suicide.
Keys word: social solidarity, sub-culture police, norm.

## Abstrak
Bunuh diri di kalangan polisi hampir selalu dihubungkan dengan ikhwal (kehidupan) organisasi kepolisian itu sendiri. Cara berpikir semacam ini terlalu deterministik. Penelitian ini ‘membuka ruang’ terhadap factor-faktor penekan social ( social inforcemant ) di luar organisasi tetapi mengabaikan aspek psikologik pelaku bunuh diri. Hasilnya, factor organisasi, utamanya yang (menciptakan) sub-kultur kepolisian amat sulit dilepaskan dari kaitan luar organasisasi yang mengkonstruksi factor penekan social. Selebihnya, temuan ini mengundang diskusi metodogik.
Kata kunci: solidaritas social, sub-kultur polisi, norma.

## Latar Belakang
Meminjam cara penelusuran ala “fakta social”-nya Emile Durkheim, secara relative angka bunuh diri di masyarakat Indonesia tidak terlalu mengkhawatirkan dibandingkan negara- negara tetangga.  Misalnya, data yang tersedia tahun 2012 menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-8 dari sepuluh negara Asean (https://tirto.id/statistik-bunuh-diri-dan- darurat-kesehatan-mental-ck1u). Sumber ini menggambarkan  rasio bunuh diri per 100.000 penduduk Asean. Penduduk Indonesia pada setiap 100.000 orang terdapat 4.3 orang bunuh diri. Miyanmar adalah negara wilayah Asean yang paling tinggi angka bunuh diri, yaitu setiap 100.000 penduduk, sebanyak 13,1 orang bunuh diri. Yang paling rendah tingkat bunuh diri di Asean adalah Pilipina,  hannya 2,9 orang bunuh diri pada setiap 100.000 penduduk.
Data yang bersifat makro di atas dimana angka boncet Indonesia diantara negara- negara Asean  itu belum cukup untuk menarik kesimpulan bahwa realitas bunh diri di kalangan masyarakat Indonesia secara normative lebih ketat, atau kontrol normative-nya semakin kuat dibanding masyarakat di negara-negara yang lebih tinggi angka bunuh dirinya.  Perbedaan gradatif  ini tidak terpaut begitu jauh, secara validitas masih belum meyakinkan untuk menarik kesimpulan.
Namun demikian, angka bunuh diri pada skala  makro Asean dan messo Indonesia itu sekedar sebuah latar yang sedikit banyak untuk membaca tingkat normativitas yang mengikat masyarakat atas tindakan bunuh diri. Meskipun, sekali lagi secara normative ‘penerimaan’ terhadap realitas bunuh diri pada skala messo-global di kalangan masyarakat masih belum nyata. Akan lain jika, misalnya, terhadap realitas mengenai issue-issue berkenaan moralitas sexualitas semacam gay, LBBT, hingga trans gender maka perbedaan ikatan norma pada setiap
negara nampaknya akan terlihat cukup kentara. Barangkali, cara berpikir semacam ini bisa saja dipakai pada derajat angka statistic sebagaimana perlakuan atas tindakan menyimpang lain, semisal gay atau kecenderungan free sex. Thailand secara agregat terhadap fenomena moral sexualitas itu dapat diketahui lebih longgar dibanding negara-negara lain di Asean.
Gambaran  normativ penerimaan masyarakat dalam skala luas trhadap fenomena bunuh diri semacam di atas adalah penting untuk membaca ‘keberlakuannya’ pada skope organsisi-organisasi level messo semacam kepolisian. Namun, alih- alih,  menelusuri  bunuh diri pada skala instiusi kepolisian menghadapi issue metodik. Yaitu, penelitian semacam ini, menelusuri bunuh diri di kalangan kepolisian  secara perspektifal otomatis mengalamatkan ‘kecurigaan’ pada organisasi profesi kepolisian ini sebagai faktor penyebab. Proposisi semacam ini, meletakan kecurigaan besar terhadap cara bekerjanya organisasi kepolisian sebagai penyebab angka bunuh diri.  Pendapat pertama, meletakan kecurigaan terhadap cara kerja organisasi kepolisian sebagai faktor pendorong ( push faktor ) bunuh diri merupakan cara berpikir tidak obyektif karena dipandang sebagai value bound yang harus dihindari di dalam riset. Pendapat kedua, adalah sebaliknya, bahwa tidak masalah meletakan cara kerja organisasi kepolisian sebagai titik start untuk menelusuri penyebab bunuh diri di kalangan kepolisian, alasannya bahwa titik start ini (tentu) bisa tertolak sebagai hipotesis.
Terlepas dari diskusi metodik semacam itu, kesehatan organisasi bisa dalam skala modern mengacu pada produktifitas dan tujuan- tujuan organisasi. Sehingga akan sebaliknya, penyimpangan anggota organisasi akan menjadi indikasi ketidaksehatan organisasi.  Sehingga secara  sederhana dapat dirumusakan,  semakin besar jumlah anggota yang menyimpang, semakin terganggu kesehatan sebuah organisasi. Diantara jenis perilaku atau tindakan menyimpang ini
adalah tindakan bunuh diri.
Penelitian ini mengambil sikap yang kedua atas dua pendapat itu. Sebagai sebuah studi awal, penelitian ini bertumpu pada data yang sangat terbatas. Tabel berikut adalah data resmi dari Propam Mabes Polri.

## Kerangka Teori
Tidak banyak riset bunuh diri di kalangan anggota kepolisian. Yang mendekati adalah bunuh diri anggota kepolisian dihubungkannya dengan sub-kultur pada batasan tertentu. Misalnya, dilakukan oleh John M. Violanti, Predictors of Police Suicide Ideation dalam  Jurnal Bunuh Diri di Kalangan Anggota kepolisian 2015 -- 2017
Tak mudah menemukan pola atau kecenderungan bunuh diri jika dihubungkan dengan wilayah hukum atau daerah, namun demikian penelitian ini –sebagaimana diskusi metodik singkat di atas -- meletakan permasalahannya pada potensi organisasi kepolisian sebagai faktor yang dilihat dalam berkontribusi terhadap pilihan bunuh diri bagi anggotanya.  Jadi, dalam rumusan permasalahan yang netral: apakah faktor organisasi kepolisian ataukah faktor diluar organisasi kepolisian  yang paling  berkontribusi terhadap  tindaan tragis bunuh diri anggota kepolisian.
The American Association of Suicidology, 2004,  Suicide and Life-Threatening Behavior 34(3) Fall 2004 277. Menemukan, pengalaman kerja polisi yang traumatis secara psikologis, stres pasca trauma (PTSD) pada petugas, dan penggunaan alkohol yang tidak terkendali terkait. Ini adalah riset psikologik. Risiko komorbiditas penggunaan alkohol yang tinggi meningkatkan kemungkinan ide bunuh diri sekitar sepuluh kali lipat dari para petugas yang memiliki tingkat trauma yang lebih rendah. Sementara, dalam An International Journal of Police Strategies & Management Vol. 33 No. 2, 2010 John M. Violanti menulis Police suicide: a national comparison with ﬁre-ﬁghter and military
personnel, bahwa usia mempunyai tingkat kerentanan bunuh diri di kalangan kepolisian dan pekerjaan menantang (semacam pemadam kebakaran dan militer).
Secara normativ bunuh diri merupakan kategori tindakan  menyimpang yang berlaku umum di setiap masyarakat dan kebudayaan. Dalam konstruksi  sosiologis tingkat penolakan masyarakat atau kebudayaan terhadap tindakan bunuh diri ini akan cenderung tidak sama. Teoritisi sosiologi klasik Emile Durkheim dalam magnum opusnya Suicide , menjelaskan bahwa penjarakan (keberjarakan) normative terhadap tindakan bunuh diri diindikasikan melalui angka-angka statistic. Semakin tinggi angka statistik bunuh diri maka jarak normativ bunuh diri semakin melonggar (masyarakat semakin menerima bunuh diri sebagai realitas social yang biasa). Penjarakan normativ adalah bahwa secara normative --yang diantaranya terdiri dari nilai- nilai dan norma yang dihayati masyarakat -- sebagai elemen struktur social yang mengontrol tindakan individu tidak lagi mempunyai kekuatan yang memadai untuk menghindari tindakan tragis bunuh diri.  Penjarakan anormativ dengan demikian mempunyai makna “penerimaan” terhadap tindakan bunuh diri yang semakin kuat. Dalam artikulasi Durkheim, bunuh diri dibaca dari bentuk solidaritas social. Konsep  solidaritas social  merujuk pada ralitas integrasi social, bahwa: bunuh diri dibaca pada ikatan-ikatan social yang mengetat dan melonggar.  Polanya, pada bunuh diri egoistic hadir dalam ikatan social yang melonggar; bunuh diri altruistic hadir dalam ikatan social yang ketat; dan bunuh diri anomik, mirip dengan bunuh diri egoistic, yang membedakannya adalah pada sublimasi nilai. Bahwa kondisi social anomik merupakan kondisi dimana nilai social memudar hingga tak bisa dipedomani.
Dua riset terbaru yang John M. Violanti di atas meskipun menggunakan pendekatan psikologik, pada dasarnya terdapat pengayaan
bagi perspektif sosiologik klasik Durkheimian. Bahwa selain kerentanan/kelabilan kejiwaan polisi muda atas status yang disandangnya, tkanan social yang melingkupi usia ini relatif kuat, kalau tidak berbeda menurut usia. Pelampiasan terhadap alcohol harus dibaca sebagai cara-cara kultural dalam merespon persoalan.
Oleh karena itu, ada tekanan social (social enforcement) dan cara-cara penyelesaian persoalan (tekanan) yang disediakan masyarakat menjadi penting dilihat untuk memahami perilaku bunuh diri di kalangan anggota kepolisian.

## Metode Penelitian
Untuk menemukan faktor (tekanan) social yang secara nyata berkontribusi pada pilihan tindakan bunuh diri,  pengambilan data akan diarahkan satuan agregasi organisasi yang lebih sempit, yaitu Polres atau Polsek dimana posisi organisa aktor bunuh diri. Penelusuran wilayah Polda merujuk pada data Propam sebagaimana table di bagian Latar Belakang, yaitu : Wilayah Polda Jawa Tengah; Wilayah Polda Yogyakarta; Wilayah Polda Palembang; dan,  Polda Jambi. Alat menjaring data menggunakan: focus group disscution (FGD) dengan kalangan lingkaran kecil (peers group ) rekan kerja terdekatnya aktor bunuh diri, handai tolan, dan keluarga; Dokumentasi, yang diorientasikan untuk mendapatkan keterangan mengenai track record aktor bunuh diri, dan; Survey. Penyebaran kuestioner tetap dilakukan untuk mendapatkan profil permukaan organisasi internal hubungannya dengan (profil) aktor anggota bunuh diri. Table berikut adalah gambaran responden dari empat Polda dan di lingkungan Polres pelaku bunuh diri, dengan kategori pengenalan responden terhadap  pelaku bunuh diri.

## Mengenal Pelaku Anggota Bunuh Diri
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid mengenal 81 63.3 63.3 63.3 mengenal dekat 7 5.5 5.5 68.8 tidak mengenal 39 30.5 30.5 99.2 4.00 1 .8 .8 100.0 Total 128 100.0 100.0
menanngkap pola, apalagi berkenaan dengan sebab-sebab bunuh diri untuk  menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana Durkheim dan Violanti melakukannya. Oleh karena itu, pembahasan penelitian ini bertumpu pada data FGD dan survey di kalangan rekan-rkan kerja pelaku. Sementara,  dokumen resmi yang tersimpan di Polres hingga Polda yang berupa catatan kualitatif sangat terbatas menguak persoalan yang membelit pelaku bunuh diri yang sesungguhnya sangat penting untuk sekedar gambaran awal melacak pola tekanan terhadap pelaku. Hal ini dapat dipahami sebagaimana dokumentasi ’official report’ pada umumnya institusi manapun kedalaman kualitatif semacam ini tidak ditemukan. Ketidak-detilan narasi pada sebab-sebab anggota memilih tindakan bunuh diri bisa dipahami,  otoritas sub-institusi – dalam hal ini bagian SDM (psikologi) --  secara psikologik (selayaknya) menjaga jarak dari penelusuran pada sebab-sebab yang acapkali menyangkut sensitifitas ’politik lokal’ atas kematian itu. Dengan demikian pengungkapan sebab-sebab bunuh diri relatif sensitif, sehingga sangat mengganggu pengumpulan data:  perencanaan FGD termasuk rekan-rekan dan handai tolan pelaku bunuh diri pada detik terakhir bisa saja gagal karena suatu hal yang bukan sekedar mengandung beda tafsir tetapi juga konfliktual, atau informan sangat tertutup tidak mau memberi keterangan.
Keterbatasan Penelitian .
Penelitian ini tidak bermaksud mengandaikan bahwa organisasi kepolisian dilihat semata dalam hubungnnya dengan pilihan tindakan anggotanya, termasuk didalamnya atas pilihan tindakan tragis bunuh diri. Karena secara metodik tidak cukup data untuk memasuki ruang dua variable besar itu. Meskipun, mengangkat ‘polisi’ sebaqai sebuah lokus profesi, tetapi penelitan ini terbuka menelusuri faktor luar organisasi kepolisian sebagai penyebab. Istilah’kajian awal’ dimaksudkan bukan sekedar bahwa peneltian semacam ini – yang menghubungkan langsung bunuh diri dengan orgasnisasi profesi – yang tidak/belum ditemukan penelitian semacam ini. Disadari penggunaan data yang ‘sempit’, yaitu penelusuran data hanya pada kisaran di lingkungan (anggota) kepolisian dan keluarga dekat Subyek (actor bunuh diri) juga merupakan keterbatasan.  Dan, ini dilakukan, termasuk FGD, secara cepat dan marathon yang di 4 wilayah Polda. Padahal, pengungkapan bunuh diri sebagai sebuah penelitian yang ‘sensitif ’ maka memerlukan metode, khususnya kualitatif yang khusus, semacam paradigma kualitatif fenomenologik .

## Antara  Faktor luar dan Faktor Dalam
Angka bunuh diri pada tabel di bagian Latar belakang secara statistik tidak memadai untuk ’diperlakukan’ analisis statistik untuk

## Peer group.
Rekan-rekan kerja ( peer group ) terdekat bukan sekedar merupakan faktor penting dalam menelusuri seluk beluk penyebab aktor  memilih tindakan bunuh diri. Peer group ini faktor terbesar dalam melacak pola hidup sosial hingga menemukan faktor penekan yang bersifat social enforce . Dan,  faktor penekan selalu berkenaan dengan  peersinggungan dengan pelanggaran norma sosial dan norma hukum. Dalam focus group discussion  secara rerata pelanggaran norma ini pada dua jenis, hubungan asmara dan persoalan hutang piutang.
Hampir rata rata pelaku bunuh diri terjebak dalam perilaku pelanggaran norma (kalau tidak norma hukum), dan keterjebakan ini adalah pengaruh rekan terdekatnya (peer). Dalam group diskusi sudah menjadi term standar tentang hali ini sebagai ” hanya ikut-ikutan teman ” dan ” kebetulan ada rejeki yang agak lebih ”. Dua frase ini merujuk pada rasionalitas untuk menjelaskan tindakan pelanggaran norma atu hukum. Term ’rejeki lebih’ bukanlan penghasilah rutin yang diterimanya secara konvensional melalui Bensat.
Pada sisi ini perolehan ’rejeki lebih’dengan sendirinya mengandung pelanggaran atas norma umum. Meskipun, perilaku yang terkategori menabrak norma sosial dalam kerangka umum tetapi dalam konteks pergaulan-pertemanan di kalangan peers group menjadi tindakan yang ’dapat dipahami’yang mempunyai pemaknaan sejajar dengan ’dapat ditolelir’. Pada derajat tertentu realitas ini merupakan sub-kultur kepolisian. Menabrak norma umum namun ini ’dapat dimengerti’ di kalangan peers group. Bahwa secara minimal secara konvensional (gaji dan aneka tunjangan) jauh dari memadai untuk hidup layak. Penghasilan konvensional sepenuhnya dipegan istri, sehingga di mata istri tetap dipandang sebagai suami yang baik. Diluar gaji yang tidak terdeteksi oleh istri disebut sebagai ”uang lelaki”.  Istilah ”uang lelaki” mengacu pada
pengertian tentang perilaku lalaki mempuyai cara hidup yang berbeda dengan wanita.
Realitas di dalam peer  itu secara sekaligus menggambarkan relasi sosial dengan rekan kerja di dalam organisasi. Secara relatif  bukanlah relasi sosial yang konfliktual atau menekan. Sebagaimana tabel berikut, pertanyaan yang diajukan adalah ”Saya menikmati kondisi di lingkungan organisasi kepolisian”
Menikmati kondisi di lingk kepol
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid setuju 99 77.3 77.3 77.3 sangat setuju 27 21.1 21.1 98.4 tidak setuju 2 1.6 1.6 100.0 Total 128 100.0 100.0
Tabel ini menggambarkan bahwa faktor di dalam orgnasisasi secara interaksional tidak bisa menjadi faktor penekan. Singkatnya, mayoritas dengan angka yang mutlak, yang merasakan bahwa dilingkungan kerja kepolisian mereka mendapat kenyamanan, yang menyatakan sebaliknya hanya dua persen. Pada sisi ini, meskipun organisasi kerja bukanlah sebuah kehidupan yang menekan, namun demikian tidak bisa steril dari pengaruhnya pada sisi lain yang menyebabkan format tekanan sosial yang lain. Sub-kultur kepolisian yang ralatif longgar terhadap kemungkinan permisiv atas tindakan melanggar norma merupakan faktor intervenig yang perlu diperhitungkan. Tabel berikut menguatkan tentang faktor luar itu. Pertanyaan yang diajukan adalah pilihan  tentang faktor yang menekan Si Pelaku  hingga sampai pada tindakan  bunuh diri lebih disebabkan oleh, antara tekanan kerja dan  faktor lingkungan di luar dinas/kerja.

## faktor penekan pelaku
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Tekanan pekerjaan 4 3.1 3.1 3.1 faktor diluar lingk. kerja 92 71.9 71.9 75.0 ragu-ragu 32 25.0 25.0 100.0 Total 128 100.0 100.0
Hanya tiga persen yang menduga bahwa tekanan pekerjaan memberikan kontribusi terhadap pilihan tindakan bunuh diri. Sementara 80 persen responden  memandang tindakan bunuh diri itu lebih dipicu oleh faktor di luar lingkungan kerja.
Di bawah ini secara paralel memperkuat bahwa bukan faktor organisasi yang menjadi faktor penekan. Pada realitas interkasi antar personal dalam organisasi kepolisian tidak ditemukan relasi konfliktual yang nyata. Pertanyaan yang diajukan dalam tabel ini, responden diminta merespon pertanyaan berikut, ” Pelaku bunuh diri mengalami susah dalam pergaulan”,
Pelaku Susah Bergaul
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid setuju 20 15.6 15.6 15.6 sangat setuju 4 3.1 3.1 18.8 ragu-ragu 28 21.9 21.9 40.6 tidak setuju 63 49.2 49.2 89.8 sangat tidak setuju 13 10.2 10.2 100.0 Total 128 100.0
100.0
Tabel ini memperkuat dua tabel di atas. Bahwa, pada dasarnya pelaku bukanlah orang yang susah bergaul, cara pembacaan ini adalah dengan menjumlah responden yang menjawab ”tidak setuju” dengan ”sangat tidak setuju”, angkanya menjadi 59,4 persen. Sementara penjumlaha yang ”setuju” dan ”sangat setuju” sebesar 18,7 persen. Atau, data ini bisa untuk membaca dalam kerangka hubungan sesama kawan kerja di tempat kerja pelaku bunuh diri tidak mengalami isolasi sosial, atau sejenis interaksi konfliktual.
Ekonomi . Dalam diskusi terfokus (FGD) dengan rekan terdekat dan handai tolan pelaku bunuh diri acap ekonomi menjadi keluhan sebelum pelaku melakukan tindakan tragis itu. Banyak diantara mereka sangat “dekat dengan berhubungan koperasi”. Ini istilah untuk mengatakan bahwa terikat hutang.    Melalui intensitas penggalian diskusi ditemukan secara merata,  pada prinsipnya bukanlah ekonomi dlam pengertian material yang ‘telanjang’. Paling tidak, harus ditelusuri faktor-faktor social (social enfocement) yang melekat dalam terminology ekonomi. Kemudian ekonomi ini bukanlah faktor tunggal - independen sebagai penekan, tetapi ia melekat pada hubungan-hubungan social itu yang menekan. Poin ini menegaskan bahwa factor social ( social enforcement ) merupakan realitas utama yang perlu ditelusuri. Misalnya, pada uraian di atas mengenai perselingkuhan – ini merupakan factor cukup kerap terjadi – akan mempunyai rembetan terhadap ‘tekanan’ ekonomi yang semakin kuat.
Dengan demikian, factor konomi harus diletakan sekedar bagian dari elemen dalam hubungan-hubungan social.  Posisi factor ekonomi sebagai sebuah necessary but not sufficient, ekonomi penting untuk menelusuri penyebab bunuh diri tetapi tidak cukup berhenti pada kesimpulan ekonomi . Faktor yang melingkupi bersamaan dengan ekonomi ini adalah beban perselingkuhan. Ini hampir selalu terjadi secara
umum dalam setiap penelusuran. Dan, pada prinsipnya telrletak pada pelanggaran norma, baik hokum mauun norma social.
Pada prinsipnya, baik factor luar lingkungan kerja, factor lingkungan kerja hubungan dengan rekan-rekan kerja terdekat, dan factor ekonomi,  bukanlah realitas yang berdiri sendiri. Tiga dimensi factor ini pada aspek metodik harus dikerangkakan dalam konstruksi  yang “menabrak standar norma”. Bunuh diri  selalu dimulai dari tindakan menabrak norma. Tentu tidak bisa dibaca linier  bahwa penabrak standar normal akan dengan melakukan tindakan tragis; tetapi setiap orang yang memilih tindakan tragis pasti melanggar norma. Dalam perspektif Durkheimian konstruksi social yang menabrak norma ini menjadi pengantar untuk menjelaskan solidaritas social dan kisaran pergeseran solidaritas social ini.  Ada skala maokro,  untuk konteks Indonesia proposisi ini nampaknya penting dipertimbangkan. Tabrakan atas norma yang norma akan derngan sendirinya menjadai pintu masuk melonggarnya ikatan-ikatan social terhdap di aktor. Poin yang krusial ditelusuri adalah kontestasi tentang apa yang dimaksud “norma normal”. Ia bisa saja norma hokum, bisa juga norma moral yang tak masuk pada tektualitas hukium positive.

## Penutup: Kesimpulan
Faktor yang kuat sebagai penekan untuk melakukan tindakan bunuh diri di kalangan anggota kepolian adalah faktor  luar organisasi. Tetapi, proposisi ini pada dasarnya belum lengkap tanpa melihat faktor dalam, utamanya police culture . Police culture yang secara relative membuka peluang seorang polisi longgar dalam melanggar norma social maupun hokum. Kelonggaran kontrol atas anggota peer hingga pelanggaran norma dengan demikian merupakan bentuk artikulasi solidaritas social. Pilihan atas tindakan bunuh diri lebih merupakan ‘pecahnya’ ikatan social sehingga actor kehilangan tempat
bersandar mengadu. Ini, meminjam terminology Durkheim merupakan bunuh diri egoistic.
Pembacaan atas police culture melalui peer group di dalam organisasi menegaskan bahwa anggota terlebih dahulu mengalami masalah (pelanggaran) norma, baik norma social mupun norma hokum sebelum melakukan tindakan tragis. Tidak ditemukan pelaku bunuh diri yang tidak ‘masuk’ pada peer group yang ‘terbiasa’ melanggar norma.
Sebagai sebuah dimensi dalam hubungan- hubungan social, ekonomi hampir selalu menyertai faktor-faktor lain dalam identifikasi faktor-faktor penekan, baik menyangkut hubungan asmara maupun tekanan organisasi. Posisinya sebagai penekan secara subtantif menjadi sekunder,  justru karena secara dimensional  faktor  ekonomi ini menyertai/ melekat pada faktor-faktor lain. Dalam kerangka semacm ini, nampaknya peneliti mencurigai faktor status polisi di masyarakat perlu dilihat sebagai faktor pula. Maksudnya, status polisi di tengah masyarakat dipandang sebagai strata ‘menengah atas’, bukan status ekonomi tetapi status profesi. Profesi yang secara tradisional mempunyai kuasa dalam “mendefinisikan realitas”. Dalam hubungan social yang ‘purba’ dimana benar-salah yang bersandar pada norma hokum di dalam praktek kepolisianlah sebagai pendefinisi.  Di lingkungan kepolisian tersosialisasi bahwa proffesi kepolisian sebagai kelas ‘ningrat’. Proposisi ini pada ghalibnya berfungsi sebagai otoritas pemelihara keteertiban. Namun demikian segala kelas yang disandang ini tidak dibarengi ekonomi ( economical gain ). Bagian ini memang sebuah rekomendasi untuk studi lanjutan yang serius.

## DAFTAR PUSTAKA
Cochran. John K. dan Max L. Bromley , The Mith (?) of The Police Sub Culture,  http:/ www. emeraldingsight.com/researchregister
Durkheim, Emile.2002. Suicide , Routledge,
New Fetter Lane, London.
---------------------.1965. The Rules of Sociological Method , edisi ke-8, The free Press,
New York.
Giddens, Anthony.2010. Metode Sosiologi: Kaidah-Kaidah Baru, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.
Schaefer, Richard T.2012. Sosiologi , Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.
Wray. Matt, Matt Wray, Cynthia Colen, and Bernice Pescosolido.2011. The Sociology of Suicide , www.annualreviews.org Violanti. John M. 2004. Predictors of Police Suicide Ideation dalam Jurnal  The American Association of Suicidology.
-------------------. 2010. Police suicide: a national comparison with ﬁre-ﬁghter and military personnel, An International Journal of Police Strategies & Management Vol. 33 No. 2.