## AKUNTABILITAS
Vol. VIII  No. 2, Agustus 2015 P-ISSN: 1979-858X Halaman 133 -147
PENGARUH PENEGAKAN HUKUM DAN GENDER TERHADAP PENGGELAPAN  PAJAK DIMEDIASI OLEH MORAL PAJAK

## Zirman 1

## Universitas Riau
ABSTRACT: This study aimed to examine the effect of law enforcement  and gender on tax evasion, mediated by moral taxes. The population in this study is an individual taxpayer who is  registered  on  tax  office  of  Prtama  Tampan.  The  sampling  technique  used  is  convenience sampling  with  total  sample  of  64  individual  tax  payer.  The  technique  analysis  used  is Structural Equation Model with software Smart PLS. The results showed that law enforcement significant  positive  effect  on  tax  morale,  while  gender  does  not  affect  on  tax  morale.  Tax morale  significant  negative  effect  on  tax  evasion.  The  analysis  also  showed  tax  morale mediates the effect of law enforcement on tax evasion, against tax morale does not mediate the effect of gender on tax evasion.
Keyword : law enforcment, gender, tax morale, tax evasion
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penegakan hukum dan gender terhadap  penggelapan  pajak,  dimediasi  oleh  moral  pajak.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama  Tampan  Pekanbaru. Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah convenience  sampling dengan  jumlah  sampel sebanyak  64  orang.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah Struktural  Equation  Model dengan  menggunakan  software  Smart  PLS.  Hasil  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum berpengaruh positif signifikan terhadap moral pajak, sedangkan gender tidak berpengaruh terhadap  moral  pajak.  Moral  pajak  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  penggelapan pajak. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa moral pajak memediasi pengaruh penegakan hukum  terhadap  penggelapan  pajak,  namun  tidak  memediasi  pengaruh  gender  terhadap penggelapan pajak.
Kata kunci : Penegakan hukum, gender, moral pajak, penggelapan pajak
1 Draft pertama: 15 Mei 201 ; Revisi: 20 Juni 2015 ; Diterima: 15 Juli 2015 Penulis dapat dikontak melalui: zirman@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Secara  umum  pajak  dapat  diartikan  sebagai  pungutan  yang  dibebankan  oleh pemerintah  atas  pendapatan,  kekayaan  dan  keuntungan  modal  orang  pribadi  dan perusahaan,  serta  hak  milik  yang  tidak  bergerak.  Dalam  konteks  penerimaan  dan pengeluaran  negara  sudah  pasti  pungutan  pajak  tersebut  berdampak  langsung  terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional, yang pada gilirannya mempengaruhi semua aspek kehidupan Negara.
Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun wajib pajak yang  dengan  senang  hati  dan  suka  rela  membayar  pajak,  karena  pajak  adalah  iuran  yang sifatnya  dipaksakan,  maka  negara  juga  tidak  membutuhkan  ‘kerelaan  wajib  pajak’.  Yang dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan. Suka tidak suka, rela tidak rela, yang penting bagi negara  adalah  perusahaan  tersebut  telah  membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
Pungutan  dari  pajak  akan  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  membiayai pembangunan  negara  dan  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Pajak  merupakan  sumber utama  pembiayaan  dalam  anggaran  pemerintah.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  melakukan berbagai  cara  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Walaupun  pemerintah  melakukan berbagai  cara  namun  penerimaan  pajak  pada  umumnya  tidak  mencapai  target  yang ditetapkan.
Pada  tahun  2014  Dirjen  Pajak  mencatat  rekor  penerimaan  pajak  yang  sangat menyedihkan.    Realisasi  penerimaan  pajak  menunjukkan  angka  rekor  realisasi  realisasi pajak  terendah  selama  25  tahun.  Dalam  APBN-P  2014,  pemerintah  menetapkan  target sebesar Rp 1.246,1 triliun. Namun, sampai akhir tahun 2014 hanya mencapai Rp 1.143,3 triliun atau  91,75  persen  dari  target  tersebut.  Rendahnya  pencapaian  realisasi  penerimaan  pajak tahun 2014 merupakan pengulangan dari prestasi (kegagalan) pemerintah dalam beberapa tahun ke belakang, ( Wiko, 2015)
Praktik  menyimpang  dalam  upaya  pencapaian  target  pajak  justru  menjadi  celah ( loophole )  yang  memberi  peluang  bagi  oknum  petugas  pajak,  wajib  pajak  dan  konsultan pajak  untuk  bekerjasama  dan  secara  terencana  melakukan  tindak  kejahatan  di  bidang perpajakan ( tax crime ) seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan  dokumen  yang  tujuan  pokoknya  untuk  mendapatkan  keuntungan illegal yang sebesar-besarnya  atau  memperkaya  diri  sendiri,  sehingga  pada  gilirannya  menyebabkan distorsi penerimaan atau kekayaan negara.
Kasus-kasus  kejahatan  pajak  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia,  bahkan  di  negara berkembang lainnya. Kasus yang yang terjadi di berbagai Negara ini telah menarik pehatian para  peneliti.  Berbagai  teori  telah  dikemukakan  untuk  merespon  kejahatan  pajak. Pendekatan ekonomi klasik menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi  dan denda yang berat    muncul  sebagai  strategi  yang  paling  ampuh  untuk  memerangi  kejahatan  pajak (Allingham  &  Sandmo,  1972;  Srinivasan,  1973).  Wajib  Pajak  berperilaku  sebagai  agen rasional  yaitu  keputusan  untuk  melakukan  penggelapan  pajak  tergantung  pada  besarnya risiko yang dihadapi. Artinya jika risiko untuk tertangkap rendah mereka akan cenderung untuk melakukan penggelapan pajak.
Penelitian  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum  yang  tinggi  akan  mengurangi terjadinya  kejahatan  pajak.  Allingham  &  Sandmo  (1972)  dan  Srinivasan  (1973)  yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi dan denda yang berat  merupakan  strategi yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan pajak.  Hasil penelitian oleh Schneider & Enste  (2000,  2002)  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum  yang  lemah,  ke  sewenang- wenangan  penegakan  hukum  dan  lemahnya  peraturan  perpajakan  mendorong  terjadinya korupsi  dan  penggelapan  pajak.  Namun  penelitian  Taher  (2011)  dan  Fuadi  (2012)  bahwa
penegakan hukum yang berlaku justru tidak berpengaruh pada perilaku wajib pajak dalam mebayar pajak.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yaitu  Torgler  (2005);  Torgler  dan  Alm  (2006) menemukan  bahawa  gender  mempengaruhi  etika  seseorang.  Perempuan  ditemukan memiliki etika yang lebih tinggi sehingga memiliki moral yang lebih tinggi. Penelitian Basri (2013)  menemukan  bahwa  pria  memiliki  kecendrungan  untuk  melakukan  penggelapan pajak yang lebih tinggi. Namun pengaruh gender terhadap kecurangan masih menjadi suatu perdebatan. Berdasarkan Coate dan Frey (2000) Pendekatan struktural menyatakan bahawa perilaku etis wanita dan pria tidak berbeda.
Penelitian ini menggunakan moral pajak sebagai variabel yang memediasi hubungan penegakan  hukum,  dan  gender  dengan  penggelapan  pajak.  Seperti  yang  dikemukakan Torgler  (2012)  moral  pajak  yang  dimiliki  seseorang  menentukan  terjadinya  perilaku kecurangan  pajak.  Torgler  dan  Murphy  (2005)  menyatakan  moral  pajak  sebagai  prinsip- prinsip moral atau nilai-nilai yang dimiliki oleh individu tentang membayar pajak mereka. Hasi  penelitiannya  Torgler  (2012)  menunjukkan  terdapat  penurunan  moral  pajak  pada  7 negara.
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  bukti  empiris  mengenai pengaruh  penegakan  hukum,  gender,  dan  moral  pajak  terhadap  penggelapan  pajak,  dan moral  pajak  memediasi  hubungan  penegakan  hukum  dengan  penggelapan  pajak,  moral pajak memediasi hubungan gender dengan penggelapan pajak.

## KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pengaruh Penegakan Hukum  terhadap Moral Pajak
Penegakan  legal  berdasarkan  aturan  hukum  memberikan  landasan  yang  penting untuk  pencegahan  menyimpang  bentuk  perilaku,  seperti  korupsi  dan  penggelapan  pajak (Schneider  &  Enste,  2000,  2002;  Brunetti  &  Weder,  2003).  Aturan  hukum  menganggap bahwa  otoritas  pemerintah  hanya  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  dan  peraturan tertulis yang disahkan melalui prosedur yang telah ditetapkan (Joireman, 2001). Lebih dari itu,  aturan  hukum  dimaksudkan  sebagai  perlindungan  terhadap  keputusan  sewenang- wenang oleh pemerintah dalam kasus individual (Eigen, 2002; Brunetti & Weder, 2003). Hal ini memastikan bahwa lembaga utama dari sistem hukum (misalnya, pengadilan, jaksa, dan polisi) menegakkan hukum secara efektif dan cukup.
Torgler dan Schneider (2004) menemukan bahwa moral pajak ( tax morale) seorang wajib  pajak  sangat  dipengaruhi  oleh  perilaku  wajib  pajak.    Banyaknya  terjadi  kasus kecurangan  yang  tidak  ditangani  oleh  penegak  hukum  secara  tepat  menimbulkan kewajiban  moral  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  menjadi  menurun.  Oleh  sebab  itu tindakan  yang  tegas  oleh  pemerintah  untuk  menindak  pelaku  kecurangan  dapat mempengaruhi  moral  pajak  para  wajib  pajak.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka dihipotesiskan:
H1: Penegakan hukum  berpengaruh terhadap moral pajak

## Pengaruh gender  terhadap moral pajak
Beberapa  penelitian  menemukan  bahwa  perempuan  lebih  memiliki  sikap  etis dibandingkan  dengan  pria.  Namun,  beberapa  studi  lain  mengemukakan  tidak  ada perbedaan yang signifikan antara sikap etik yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.
Dalam  sebuah  studi  eksplorasi  Roxas  dan  Stoneback  (2004)  menganalisis  respon siswa  dari  delapan  negara  yang  berbeda,  termasuk  Kanada  dan  China,  untuk  pertanyaan tentang  tindakan  kemungkinan  mereka  untuk  suatu  dilema  etis.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa di Ukraina siswa laki-laki akuntansi memiliki tingkat etika yang lebih tinggi  dibandingkan  mahasiswa  akuntansi  perempuan.  Di  Cina  mahasiswa  akuntansi perempuan  memiliki  tingkat  etika  yang  lebih  tinggi  dari  pada  rekan-rekan  pria  mereka.
Tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  ditemukan  dengan  negara  lain:  Amerika  Serikat, Australia, Filipina, Jerman, Kanada dan Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin berpengaruh pada etika.
Berdasarkan Coate dan Frey (2000), terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan untuk  memberikan  pendapat  mengenai  pengaruh  gender  terhadap  perilaku  etis  maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi.  Pendekatan  struktural,  menyatakan  bahwa  perbedaan  antara  pria  dan  wanita disebabkan  oleh  sosialisasi  awal  terhadap  pekerjaan  dan  kebutuhan-kebutuhan  peran lainnya.  Sosialisasi  awal  dipengaruhi  oleh  reward  dan  insentif  yang  diberikan  kepada individu di dalam suatu profesi. Karena sifat dan pekerjaan yangsedang dijalani membentuk perilaku  melalui  sistem  reward  dan  insentif,  maka  pria  dan  wanita  akan  merespon  dan mengembangkan  nilai  etis  dan  moral  secara  sama  dilingkungan  pekerjaan  yang  sama. Dengan kata lain, pendekatan struktural memprediksi bahwa baik pria maupun wanita di dalam profesi tersebut akan memiliki perilaku etis yang sama.
Berbeda  dengan  pendekatan  struktural,  pendekatan  sosialisasi  gender  menyatakan bahwa  pria  dan  wanita  membawa  seperangkat  nilai  dan  yang  berbeda  ke  dalam  suatu lingkungan  kerja  maupun  ke  dalam  suatu  lingkungan  belajar.  Perbedaan  nilai  dan  sifat berdasarkan  gender  ini  akan  mempengaruhi  pria  dan  wanita  dalam  membuat  keputusan dan  praktik.  Para  pria  akan  bersaing  untuk  mencapai  kesuksesan  dan  lebih  cenderung melanggar  peraturan  yang  ada  karena  mereka  memandang  pencapaian  prestasi  sebagai suatu  persaingan.  Berkebalikan  dengan  pria  yang  mementingkan  kesuksesan  akhir  atau relative performance, para wanita lebih mementingkan self-performance . Wanita akan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dengan baik dan hubungan kerja yang harmonis, sehingga wanita akan lebih patuh terhadap peraturan yang ada dan mereka akan lebih kritis terhadap orang-orang yang melanggar peraturan tersebut.
Torgler  (2005)  dan  Torgler  dan  Alm  (2006)  menemukan  bahawa  perempuan memiliki  moral  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  pria,  oleh  sebab  itu  perempuan memiliki  kecendrungan  yang  lebih  rendah  untuk  melakukan  penggelapan  pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan :
H2: Gender berpengaruh terhadap moral pajak

## Pengaruh Moral Pajak Terhadap Penggelapan Pajak
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2007),  moral  merupakan  ajaran  tentang baik  buruk  yang  diterima  umum  mengenai  perbuatan,  sikap,  kewajiban,  dan  sebagainya. Menurut  Velasquez  (2005),  moralitas  diartikan  sebagai  pedoman  yang  dimiliki  individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah atau baik dan jahat.
Menurut  Hidayat  dan  Nugroho  (2010:88),  kewajiban  moral  adalah  norma  individu yang  dimilki  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  berkaitan  dengan  tindakan  yang mempunyai  nilai  positif  dimata  masyarakat  pada  umumnya  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan.  Torgler  dan  Schneider  (2004)  menemukan  bahwa tax  morale seorang  wajib pajak sangat dipengaruhi oleh perilaku kepatuhan wajib pajak lainnya.
Penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  oleh  Parker  et  al  (1995),  dan  Mustikasari (2007), menunjukkan bahwa tingkat moral individu secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan  pajak.  Demikian  pula  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wenzel  (2004), menyatakan bahwa individu yang memiliki norma individu yang kuat dalam kejujuran dan moral pajak lebih berperilaku patuh.
Maka  dari  itu,  semakin  tinggi  moral  seseorang  untuk  tidak  patuh  terhadap  pajak, atau dengan kata lain semakin tidak bermoral seseorang, semakin besar pula niat orang itu untuk tidak patuh terhadap pajak dan semakin besar pula niat untuk melakukan tindakan tax  evasion.  Demikian  pula  sebaliknya,  semakin  tinggi  moral  seseorang,  semakin  patuh orang  itu  terhadap  pajak  dan  tidak  akan  melakukan  tindakan  tax  evasion.  Pengaruh
kewajiban  moral  yang  signifikan  menunjukkan  bahwa  moral  seseorang  mampu  menjadi penjaga niat orang itu dalam berperilaku patuh pajak. Hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai berikut:
H3: Moral  pajak  berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

## Mediasi Moral Pajak terhadap Penegakan Hukum dan Penggelapan Pajak
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  diatas  bahwa  penegakan  hukum  dan  gender mempengaruhi  perilaku  seseorang  yang  mempengaruhi  kewajiban  moral  seseorang  untuk membayar pajak. Moral pajak menurut penelitian terdahulu juga menunjukkan hubungan yang  signifikan  dengan  terjadinya  penggelapan  pajak.  Oleh  sebab  itu  diduga  moral  pajak adalah sebagai variable mediasi. Hipotesis yang diturunkan adalah sebagai berikut:
H4: Moral pajak memediasi pengaruh gender terhadap penggelapan pajak. H5: Moral pajak memediasi pengaruh gender terhadap penggelapan pajak.

## Model Penelitian
Gambar 1  Model Penelitian Penegakan
hukum
Gender Moral pajak Penggelapan Pajak

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak  yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru.  Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah convenience  sampling yaitu pengambilan sampel dengan cara yang paling mudah menurut peneliti. Pengumpulan data dilakukan  dengan cara   mengantarkan kuisioner secara langsung kepada responden dalam penelitian ini. Pada waktu yang ditentukan kuisioner akan dijemput kembali.

## Definisi Operasional Variabel Penggelapan Pajak
Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  variable  dependen  berupa  pengelapan  pajak. Kecurangan  pajak    menggunakan  instrumen  yang  dikembangkan  oleh  McGee  (2006). Secara  umum  terdapat  3  pandangan  dasar  mengenai  etika  kecurangan  pajak.  Pertama pandangan  bahwa  kecurangan  pajak  tidak  etis,  kedua,  kecurangan  pajak  kadang-kadang etis  dan  ketiga,  kecurangan  pajak  etis.    Variabel  diukur  dengan  menggunakan  15  item pertanyaan yang diukur dengkan skala likert dengan poin 1 s/d 5 yaitu sangat tidak setuju
s/d sangat setuju. Skor rendah menunjukkan ketidak setujuan dengan tax evasion dan skor tinggi menunjukkan penerimaan tax evasion .

## Penegakan Hukum
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Penegakan  hukum  Kekuasaan otoritas  didefinisikan  sebagai  persepsi  pembayar  pajak  terhadap    otoritas  pajak  untuk mendeteksi  dan  menghukum  kejahatan  pajak  (Kirchler,  Hoelzl,  dan  Wahl  2008).  Untuk mengukur  kekuasaan  dalam  otoritas  menggunakan  3  pertanyaan  yang  mengukur probabilitas  terdeteksinya  penggelapan  pajak  dan  keefektifan  hukuman  yang  diberikan.. Pertanyaan  diukur  dengkan  sklala  likert  5  poin  dengan  ranking  1=  sangat    tidak  setuju sampai dengan 5= sangat setuju

## Gender
Dalam  penelitian  ini,  jenis  kelamin  yaitu  laki-laki  dan  perempuan.  Jenis  kelamin dalam  penelitian  ini  hanya  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  ada  pengaruh  yang berbeda terhadap  moral pajak dengan persepsi  kecurangan pajak berdasarkan perbedaan jenis kelamin wajib pajak.  Untuk laki-laki diberi kode 1 dan perempuan diberi kode 0

## Moral pajak
Moral pajak  umumnya didefinisikan dalam literatur pajak sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Hal ini dijelaskan oleh Torgler dan Murphy (2005) sebagai prinsip- prinsip moral atau nilai-nilai dimiliki oleh individu tentang membayar pajak mereka. Untuk menjelaskan  moral  pajak  sebagai  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  pajak, sangat penting untuk memahami unsur-unsur yang membentuk moral pajak. Moral pajak diukur  dengan  menggunakan  5  item  pertanyaan  yang  diadopsi  dari  Tax  moral-Fillipine (2013)

## Metode Analisis
Pengujian  hipotesis  penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan Structural  Equation Model (SEM) dengan menggunakan software Partial Least Square (PLS) . PLS adalah model persamaan  struktural  (SEM)  yang  berbasis  komponen  atau  varian  ( variance ).  Menurut Ghozali (2006) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi  berbasis  varian . SEM  yang  berbasis  kovarian  umumnya menguji kausalitas/teori  sedangkan PLS  lebih bersifat predictive model.
PLS  merupakan  metode  analisis  yang powerfull (Wold,  1985  dalam  Ghozali,  2006) karena  tidak  didasarkan  pada  banyak  asumsi.  Misalnya,  data  harus  terdistribusi  normal, sampel  tidak  harus  besar.  Selain  dapat  digunakan  untuk  mengkonfirmasi  teori,    PLS  juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten.
Mediating  effect  akan  diuji  dengan  metode causal  step yang  diajukan  oleh  Baron dan Kenny (1986) Hair (2010). Mediasi akan terjadi apabila pengaruh variabel independen ke variabel mediasi signifikan dan pengaruh variabel mediasi ke dependen juga signifikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  100  kuisioner  yang  disebarkan,  jumlah  kuisioner  yang  terkumpul  dan  diolah sebanyak 64 kuisioner.  Gambaran umum responden dapat dilihat pada tabel 1 berikut :
Tabel 1. Profil Responeden No Keterangan Responden Frekuensi Persentase 1. Jenis Kelamin a. Pria b. Wanita 26 38 41% 59% Total 64 100% 2. Usia a. ≤ 30 tahun b. 31-40 tahun c. 41-50 tahun d. >50 26 17
12 9
41% 27% 19% 13% Total 64 100% 3. Pendidikan Terakhir a. SD - SMA
b. D3-S1
c. S2 5 56
3 8% 87% 5% Total 64 100% 4. Agama a. Islam b. Kristen
c. Lainnya 57 5 2 89% 8% 3% Total 64 100% 5 Mengikuti Pelatihan Pajak a. Pernah b. Tidak Pernah 16 48 25% 75% Total 64 100% Sumber : Data primer yang diolah
Dari  64  responden  yang  berpartisipasi  sebanyak  26    (41%)  orang  berjenis  kelamin pria  dan  38  orang  wanita  (59%).  Responden  yang  berusia ≤ 30  tahun    (41%)  sebanyak  17 orang (27%), usia 31-40 tahun sebanyak 12 orang (19%) , usia 41-50 tahun sebanyak 12 orang (19%)  dan usia  >50 tahun sebanyak 9 orang(13%). Tingkat pendidikan responden adalah SD-SMA sebanyak 5 orang (8%), D3-S1 sebanyak 56 orang (87%), S2 sebanyak 3 orang (5%). Responden  yang  beragama  Islam  sebanyak  57  orang  (89%),  Kristen  5  orang  (8%),  agama lainnya 2 orang (3%). Responden yang pernah mengikuti pelatihan pajak sebanyak 16 orang (25%) dan yang tidak pernah 48 orang (75%)

## Pengujian outer model

## Convergent validity  dan Diskriminant Validity
Hasil  pengujian  validitas  konvergen  dan  validitas  diskriminan  dapat  dilihat  pada tabel 2 berikut :
Tabel 2. Cross Loading Gender Moral Penegakan Penggelapan Gender 1 0,231206 0,1818 -0,07389 KC1 -0,26306 -0,38999 0,008288 0,72285
Zirman: Pengaruh Penegakan Hukum Dan Gender
Gender Moral Penegakan Penggelapan KC10 0,048946 -0,27857 0,014281 0,683491 KC11 0,050698 -0,3482 -0,24068 0,757872 KC2 -0,07071 -0,22905 -0,09856 0,650448 KC3 -0,07717 -0,24997 0,003396 0,673375 KC4 -0,06637 -0,3318 -0,05379 0,704347 KC5 0,079302 -0,0904 -0,09817 0,611066 KC8 0,078365 -0,15922 -0,08681 0,649715 M1 0,118958 0,87883 0,2588 -0,45439 M2 0,12698 0,79539 0,307574 -0,18124 M3 0,307254 0,558016 0,179603 -0,25332 M5 0,188682 0,887633 0,144415 -0,3722 PH1 0,091984 0,152647 0,712251 -0,1131 PH2 0,068732 0,114595 0,780354 -0,06542 PH3 0,207975 0,309427 0,857215 -0,05947
Sumber : Data primer yang diolah
Hasil ujian validitas konvergen menunjukkan nilai  outer loading ≥0,5 yang berarti validitas  konvergen  terpenuhi.  Hasil  ujian  validitas  diskriminan  menunjukkan    faktor loading  setiap  blok  pengukuran  menunjukkan  nilai  yang  lebih  besar  dibandingkan  blok lainnya, yang berarti validitas diskriminan terpenuhi.

## Hasil Pengujian Reliabilitas
Reliabilitas  diuji  dengan  menggunakan composite  reliability dan cronbachs  alpha . Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut :
Tabel 3.  Hasil Uji Reliabilitas Composite Reliability Cronbachs Alpha Gender 1 1 Moral 0,8668 0,787393 Penegakan 0,827762 0,720739 Penggelapan 0,874494 0,841157
Hasil  pengujian  reliabilitas  menunjukkan  nilai  composite  reliability  dan  cronbach alpha > 0,7 Hasil pengujian menunjukkan  variabel memiliki reliabilitas yang tinggi.
Pengujian Model Struktural ( Inner Model ) Pengujian inner  model atau  model  struktural  dilakukan  untuk  melihat  hubungan antara  variabel,  nilai  signifikansi  dan R-square dari  model  penelitian.  Model  struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel dependen, Stone-Geisser Q-square
Akuntabilitas: Vol. VIII No. 2, Agustus 2015 141
test untuk predictive  relevance dan  uji  t  serta  signifikansi  dari  koefisien  parameter  jalur struktural.  R square dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. R square
R Square Gender Moral 0,111746 Penegakan Penggelapan 0,178114
Hasil pengujian menunjukkan nilai R-square konstruk  moral pajak  adalah sebesar 0.1 dan konstruk penggelapan pajak 0,1. Hal ini menunjukkan variasi perubahan moral pajak dipengaruhi  gender  dan  penegakan  hukum  hanya  10%  sisanya  dipengaruhi  variabel  lain yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini.  R  Square  Penggelapan  pajak  juga  menunjukkan angka 0,1 yang berarti variasi perubahan penggelapan pajak disebabkan moral pajak hanya sebesar 10%.

## Structural Equation Model (SEM)
Metode  analisis  utama  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan Structural  Equation Model (SEM).  Pengujian  dilakukan  dengan  bantuan  program Smart PLS.  Hasil  pengujian diperoleh dilihat pada gambar 2.
Gambar 2. Full Struktural Equation Model

## Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Pengujian  hipotesis  yang  diajukan,  dapat  dilihat  dari  besarnya  nilai  t-statistik.  Signifikasi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara  variabel-variabel  penelitian.  Batas  untuk  menolak  dan  menerima  hipotesis  yang diajukan adalah  ±1,645 ( 1- tailed ) Hasil estimasi t-statistik dapat dilihat  pada tabel 5.
Tabel 5. Path Coefficient Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) Standard Error (STERR) T Statistics (|O/STERR|) Gender -> Moral 0,186569  0,182864 0,096557 0,096557 1,932226 Gender -> Penggelapan 0,02212 0,035396 0,132201 0,132201 0,167317 Moral -> Penggelapan -0,4319 -0,45387 0,106685 0,106685 4,048365 Penegakan - > Moral 0,245525  0,270964  0,090592 0,090592 2,710235 Penegakan - > Penggelapan 0,021185  0,014948 0,136905 0,136905 0,154742
Sumber : Data primer yang diolah

## Hasil pengujian hipotesis 1
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan  penegakan hukum  berpengaruh terhadap moral  pajak    dengan  t  statistik  2,7  >  titik  kritis    1,64  (  1 tailed )  yang  berarti  terdapat pengaruh  penegakan  hukum  terhadap  moral  pajak.  Nilai  korelasi  menunjukkan  nilai sebesar 0,2 yang bernilai positif, yang berarti hipotesis dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan penegakan hukum  maka akan meningkatkan moral pajak.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  pernyataan  Torgler  dan  Schneider  (2004)  yang menyatakan  bahwa  penegakan  hukum  mempengaruhi  moral  pajak  ( tax  morale) seorang wajib  pajak.  Penindakan  hukum  yang  tegas  atas  pelaku  kecurangan  pajak    maka  akan meningkatkan kewajiban moral wajib pajak untuk membayar pajak.

## Hasil Pengujian Hipotesis 2
Pengaruh  gender terhadap moral pajak menunjukkan nilai t 1,93 <  titik kritis 1,96 (2 tailed )  yang  berarti  hipotesis  ditolak.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  gender  tidak berpengaruh  terhadap  moral  pajak.    Hasil  penelitian  tidak  sejalan  dengan  Torgler  (2005) dan  Torgler  dan  Alm  (2006)      yang  menemukan  bahwa  perempuan  memiliki  moral  yang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  pria.    Namun  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  Roxas  dan  Stoneback  (2004)    juga  menunjukkan  bahwa  pada  beberapa  negara yang maju seperti Amerika perbedaan gender tidak berbeda dalam mempengaruhi perilaku etis.

## Hasil Pengujian Hipotesis 3
Hasil  pengujian  hipotesis  3  yaitu    moral  pajak  berpengaruh  negatif  terhadap penggelapan pajak dilihat pada tabel 4.5 dengan nilai t statistik 4,0 berada diatas nilai kritis ±1,64  (  1 tailed )  yang  menunjukkan  moral  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap penggelapan  pajak.  Nilai  koefisien  korelasi  bernilai    -0.4  yang    menunjukkan  hubungan
yang  negatif,  artinya  meningkatnya  moral  pajak  maka  akan  menurunkan  penggelapan pajak.  Hasil  ini  menunjukkan  hipotesis  1  dapat  diterima,  yang  bererti  moral  pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak wajib pajak pada KPP Pratama Tampan.
Konsisten dengan penemuan  Torgler dan Schneider(2004) serta Parker et al (1995) yang  menemukan  bahwa  kewajiban  moral  wajib  pajak  untuk  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  mengurangi  terjadinya  perilaku  kejahatan  pajak  termasuk  penggelapan pajak.

## Hasil pengujian hipotesis 4
Hasil  pengujian  mediasi  moral  pajak  dengan  strategi causal  step menunjukkan pengaruh langsung penegakan hukum dengan kecurangan pajak tidak signifikan. Pengaruh Penegakan hukum terhadap moral pajak signifikan pada t statistik  2,7 > titik kritis 1,64 (1 tailed )  dan pengaruh moral pajak terhadap penggelapan pajak juga signifikan pada t 4,5 > titik 1,64. Dengan signifikannya kedua hubungan ini dapat disimpulkan bahwa moral pajak memediasi secara penuh hubungan penegakan hukum dengan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan  bahawa  penegakan  hukum  akan  meningkatkan  moral  pajak,  yang  akhirnya penurunkan  kecurangan  pajak.  Hasil  analisis  menunjukkan  mediasi  moral  pajak  secara penuh ( full mediation ) hal ini ditunjukkan dengan tidak signifikannya hubungan langsung penegakan hukum dengan penggelapan pajak dengan t statistik 0,15 < 1,64  (1 tailed ) Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  pernyataan    oleh  Schneider  &  Enste  (2000, 2002) menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah mendorong  terjadinya korupsi dan  penggelapan  pajak.  Hasil  penelitian  juga  konsisten  dengan  Scholz  (2007)  dan Cummings  et  al,  (2009)    yang  menyatakan  sanksi  hukum    akan  menyebabkan berkurangnya  penggelapan pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak melalui efek jera nya. Hasil  ini juga konsisten dengan penelitian Kastlunger (2013) dan Korgel (2013) juga menunjukkan bahwa kekuasaan yang koesif berhubungan dengan penggelapan pajak.

## Hasil pengujian hipotesis 5
Hasil  pengujian  hipotesis  5  menunjukkan  pengaruh  gender  dengan  moral  pajak tidak  signifikan  pada  t  1,93  <  titil  kritis  1,96,  sedangkan  hubungan  moral  pajak  dengan penggelapan  pajak  signifikan  pada  t  4,0  >  titik  kritis  1,64  (  1 tailed ).  Dengan  tidak signifikannya  salah  satu  hubungan  ini  maka  hipotesis  mediasi  moral  pajak  terhadap hubungan gender dengan penggelapan pajak tidak dapat dibuktikan.

## SIMPULAN
Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan  model Structural  Equation  Model (SEM),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Penegakan  hukum  berpengaruh  positif  terhadap  moral  pajak    yang  berarti  bahwa peningkatan  penegakan  hukum    maka  akan  meningkatkan  moral  pajak  wajib  pajak  pada KPP  Pratama  Tampan.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  gender  tidak  berpengaruh terhadap  moral  pajak  pada  wajib  pajak  yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama  Tampan.Moral pajak terbukti berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Peningkatan moral pajak akan  menurunkan  penggelapan  pajak  pada  wajib  pajak  yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama Tampan.  Moral  pajak  memediasi  secara  penuh  hubungan  penegakan  hukum  dengan penggelapan  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahawa  penegakan  hukum  akan  meningkatkan moral  pajak,  yang  akhirnya  penurunkan  kecurangan  pajak.  Moral  pajak  tidak    terbukti memediasi pengaruh gender terhadap penggelapan pajak.

## PUSTAKA ACUAN
Alm,  J.,  Martinez-Vazquez,  J.,  2003. Institutions,  paradigms,  and  tax  evasion  in  developing and transition countries . In: Martinez-Vazquez, J., Alm, J. (Eds.), Public Finance in Developing  and  Transitional  Countries  –  Essays  in  Honor  of  Richard  Bird.  Edward Elgar, Cheltenham, pp. 146–178.
Andreev, S.A., 2009. The unbearable lightness of membership: Bulgaria and Romania after the 2007 EU accession . Communist and Post-Communist Studies 42 (3), 375–393. Bahl,  R.,  1999. Implementation  Rules  for  Fiscal  Decentralization .  Working  Paper, International  Studies  Program,  School  of  Policy  Studies.  Georgia  State  University, Atlanta.
Baldwin,  R.E.,  1995. The  eastern  enlargement  of  the  European  Union .  European  Economic Review 39 (4), 474–481.
Basri,  Y,M,  (2013) Kepercayaan    Dan  Kekuasaan    Dalam  Otoritas  Pemerintah  Sebagai Determinan Tingkat Kepatuhan Pajak Dan Penggelapan Pajak : Pengujian  Assumsi Kerangka Slippery Slope, Sna 13 Banjarmasin
Bernardi, L., Chandler, M.W.S., Gandullia, L., 2005. Tax Systems and Tax Reforms in New EU Members . Routledge, London. Bird,  R.,  Martinez-Vazquez,  J.,  Torgler,  B.,  2006. Societal  institutions  and  tax  effort  in developing  countries .  In:  Alm,  J.,  Martinez-Vazquez,  J.,  Rider,  M.  (Eds.),  The Challenges of Tax Reform in the Global Economy. Springer, New York, pp. 283–338. Bird,  R.M.,  Martinez-Vazquez,  J.,  Torgler,  B.,  2008. Tax  effort  in  developing  countries  and high income countries: the impact of corruption, voice and accountability . Economic Analysis & Policy 38 (1), 55–71.
Blankart,  C.B.,  2002. Steuern  als  preise .  Schweizerische  Zeitschrift  für  Volkswirtschaft  und Statistik 138 (1), 19–38.
Bogeti_c, _Z., 1995. Bulgaria in transition: an overview. In: Bogeti_c, _Z., Hillman, A.L. (Eds.), Financing Government in the Transition : Bulgaria. The World Bank, Washington, pp. 9–29.
Bogeti_c,  _Z.,  Hassan,  F.M.A.,  1997. Personal  income  tax  reform  and  revenue  potential  in transition  economies :  Bulgaria.  Journal  for  Institutional  Innovation,  Development and Transition 1, 24–36.
Campos,  N.F.,  Coricelli,  F.,  2002. Growth  in  transition:  what  we  know,  what  we  don’t,  and what we should . Journal of Economic Literature 40 (3), 793–836. Casanegra de Jantscher, M., Silvani, C., Vehorn, C.L., 1992. Modernizing tax administration. In: Tanzi , V. (Ed.), Fiscal Policies in Economies in Transition. IMF, Washington, pp. 120–141.
Ensley,  M.,  Munger,  M.C.,  2001. Ideological  competition  and  institutions:  why  “cultural” explanations of development patterns are not nonsense . In: Mudambi,  R.,  Navarra,  P.,  Sobbrio,  G.  (Eds.), Rules  and  Reason.  Perspectives  on Constitutional Political Economy . Cambridge University Press, Cambridge. Epstein,  R.A.,  Sedelmeier,  U.,  2008. Beyond  conditionality: international  institutions  in postcommunist Europe after enlargement. Journal of European Public Policy 15 (6), 795–805.
Falkner, G., Treib, O., 2008. Three worlds of compliance of four? The EU-15 compared to new member states . Journal of Common Market Studies 46 (2), 293–313. Frey,  B.S.,  2002. Direct  Democracy  for  Transition  Economies .  Paper  for  the  Collegium Budapest. Institute for Advanced Study.
Frey, B. S., 2003. Direct democracy for transition countries . Institute for Empirical Research in Economics Working Paper Series, No. 165, July, Zurich.
Frey, B.S., Eichenberger, R., 1999. The New Democratic Federalism for Europe . Edward Elgar, Cheltenham.
Frey, B.S., Torgler, B., 2007. Tax morale and conditional cooperation . Journal of Comparative Economics 35 (1), 136–159.
Friedman,  E.,  Johnson,  S.,  Kaufmann,  D.,  Zoido-Lobaton,  P.,  2000. Dodging  the  grabbing hand:  the  determinants  of  unofficial  activity  in  69  countries .  Journal  of  Public Economics 76 (3), 459–493.
Gërxhani,  K.,  2004. Tax  evasion  in  transition:  outcome  of  an  institutional  clash ?  –  testing feige’s conjecture in Albania. European Economic Review 48 (4), 729–745.
Gordon, R.H., 1994. Fiscal policy during the transition in Eastern Europe . In: Blanchard, O.J., Froot, K.A., Sachs, J.D. (Eds.), The Transition in Eastern Europe. The University of Chicago Press, Chicago/London, pp. 37–70.
GyTrffy,  D.,  2009. Structural  change  without  trust:  reform  cycles  in  Hungary  and  Slovakia . Acta Oeconomica 59 (2), 147–177.
Hanousek, J., Palda, F., 2004. Quality of government services and the civic duty to pay taxes in the Czech and Slovak Republics, and other transition countries . Kyklos 57 (2), 237– 252.
Hanousek, J., Palda, F., 2008. Tax Evasion Dynamics in the Czech Republic: First Evidence of an Evasional Kuznets Curve . CERGE-EIWorking Paper Series 360, Prague.
Haughton, T., 2007. When does the EU make a difference? Conditionality and the accession process in Central and Eastern Europe . Political Studies Review 5 (2), 233–246. Haverland, M., 2006. Does the EU cause domestic developments? Improving case selection in Europeanisation research . West European Politics 29 (1), 134–146.
Hayoz, N., Hug, S., 2007. Tax Evasion, Trust, and State Capacities. How Good Is Tax Morale in Central and Eastern Europe ? Peter Lang, Bern. Jackson,  B.R.,  Milliron,  V.C.,  1986. Tax  compliance  research:  findings,  problems,  and prospects . Journal of Accounting Literature 5, 125–166. Kasper,  W.,  Streit,  M.E.,  1999. Institutional  Economics .  Social  Order  and  Public  Policy. Edward Elgar, Cheltenham.
Knack, S., 2001. Aid dependence and the quality of governance: cross-country empirical tests . Southern Economic Journal 68 (2), 310–329.
Kogler    C,    Batrancea    L,      Nichita    A  ,  Jozsef  P  d,  Alexis  B  e,  Kirchler E . 2013. Trust and power  as  determinants  of  tax  compliance:  Testing  the  assumptions  of  the  slippery slope  framework  in  Austria,  Hungary,  Romania  and  Russia ,  Journal  of  Economic Psychology 34 (2013) 169–180
Kornai,  J.,  1990. The  affinity  between  ownership  forms  and  coordination  mechanism:  the common  experience  of  reform  in  socialistic  countries .  Journal  of  Economic Perspectives 4 (1), 131–147.
Kornai,  J.,  2000. Ten  years  after  ‘the  road  to  a  free  economy’:  The  author’s  self-evaluation . Paper  prepared  for  the  Annual  Bank  Conference  on  Development  Economies, Washington, April 18–20.
Levin,  M.,  Satarov,  G.,  2000. Corruption  and  institutions  in  Russia .  European  Journal  of Political Economy 16 (1), 113–132.
Lewis, A., 1982. The Psychology of Taxation . Martin Robertson, Oxford.
Martinez-Vazquez, J., 1995. Intergovernmental fiscal relations in Bulgaria . In: Bird, M., Ebel, R.D., Wallich, C.I. (Eds.), Decentralization of the Socialist State . The World Bank, Washington, pp. 183–222.
Martinez-Vazquez, J., 2001. Mexico: An Evaluation of the Main Features of the Tax System . International Studies Program Working Paper 01-12. Andrew Young School of Policy Studies, November, Atlanta, Georgia. Martinez-Vazquez,  J.,  McNab,  R.M.,  1997. Tax  Systems  in  Transition  Economies .  Working Paper 97-1. Georgia State University, Atlanta.
Martinez-Vazquez, J., McNab, R.M., 2000. The tax reform experiment in transition countries . National Tax Journal 53 (2), 273–298.
Martinez-Vazquez, J., Wallace, S., 1999. The ups and downs of comprehensive tax reform in Russia . Tax Notes International, 2261–2273. Special Reports, December 13. Mitra, P., Stern, N., 2003 . Tax System in Transition . World Bank Policy Research Working Paper 2947, January 2003.
Mungiu-Pippidi,  A.,  2007. Is  East-Central  Europe  backsliding?  EU  accession  is  no  end  of history . Journal of Democracy 18 (1), 8–146. Noutcheva, G., Bechev, D., 2008. The successful laggards: Bulgaria and Romania’s accession to the EU . East European Politics and Societies 22 (1), 114–144.
Oates, W.E., 1999. An essay on fiscal federalism . Journal of Economic Literature 37 (3), 1120– 1149.
Owsiak, S., 2007. Taxes in post-communist countries – old and new challenges . In:
Hayoz, N., Hug, S. (Eds.), Tax Evasion, Trust, and State Capacities. How Good Is Tax Morale in Central and Eastern Europe ? Peter Lang, Bern, pp. 187–225. Palidauskaite,  J.,  Pevkur,  A.,  Reinholde,  I.,  2010. A  comparative  approach  to  civil  service ethics in Estonia, Latvia and Lithuania . Journal of Baltic Studies 41 (1), 45–71. Profeta,  P.,  2005. The  political  economy  of  taxation  and  tax  reforms .  In:  Bernardi,  L., Chandler,  M.W.S.,  Gandullia,  L.  (Eds.),  Tax  Systems  and  Tax  Reforms  in  New  EU Members. Routledge, London, pp. 60–71.
Raiser, M., Haerpfer, C., Nowotny, T., Wallace, C., 2001. Social Capital in Transition: A First Look at the Evidence . EBRD working paper 61. Rose-Ackerman,  S.,  1997. The  political  economy  of  corruption.  In:  Elliott,  K.A.  (Ed.), Corruption  and  the  Global  Economy .  Institute  for  International  Economics, Washington DC, pp. 31–66.
Rose-Ackerman, S., 2001. Trust and honesty in post-socialist societies . Kyklos 54 (2–3), 415– 444.
Rose-Ackerman,  S.,  2004. Governance  and  corruption.  In:  Lomborg,  B.  (Ed.),  Global  Crises, Global Solutions . Cambridge University Press, Cambridge, pp. 301–344.
Schimmelfenning, F., Sedelmeier, U., 2004. Governance by conditionality: EU rule transfer to the  candidate  countries  of  Central  and  Eastern  Europe .  Journal  of  European  Public Policy 11 (4), 669–687.
Stiglitz,  J.E.,  1999. Whither  reform?  Ten  years  of  the  transition .  Paper  prepared  for  the Annual Bank Conference on Development Economics,Washington, D. C., April 28– 30.
Tanzi,  V.,  2002. Corruption  around  the  world:  causes,  consequences,  scope,  and  cures.  In: Abed,  G.T.,  Gupta,  S.  (Eds.),  Governance,  Corruption  and  Economic  Performance . IMF, Washington, pp. 19–58.
Tanzi,  V.,  2005.  Foreword. Tax  systems  and  tax  reforms  in  transition  economies .  In: Bernardi, L., Chandler, M.W.S., Gandullia, L. (Eds.), Tax Systems and Tax Reforms in New EU Members. Routledge, London, pp. xv–xix.
Torgler,  B.,  2003. Tax  morale  in  transition  countries .  Post-Communist  Economies  15  (4), 357–381.
Torgler,  Benno,  2006. The  importance  of  faith:  tax  morale  and  religiosity.  Journal  of Economic Behavior and Organization 61, 81–109.
Torgler,  B.,  2007a. Tax  Compliance  and  Tax  Morale:  A  Theoretical  and  Empirical  Analysis . Edward Elgar, UK, Cheltenham.
Torgler,  B.,  2007b. Tax  morale  in  Central  and  Eastern  European  countries .  In:  Hayoz,  N., Hug, S. (Eds.), Tax Evasion, Trust and State Capacities. How Good Is Tax Morale in Central and Eastern Europe? Peter Lang, Bern, pp. 155–186.
Torgler,  B.,  Garcia-Valiñas,  M.A.,  2007. The  determinants  of  individuals’  attitudes  towards preventing environmental damage . Ecological Economics 63 (2–3), 536–552. Torgler, B., Schneider, F., 2007. Shadow Economy, Tax Morale, Governance and Institutional Quality :  A  Panel  Analysis.  IZA  Discussion  Papers  2563.  Institute  for  the  Study  of Labor (IZA).
Torgler,  B.,  Schneider,  F.,  2009. The  impact  of  tax  morale  and  institutional  quality  on  the shadow economy . Journal of Economic Psychology 30 (2), 228–245. Torgler, B., Schneider, F., Schaltegger, C.A., 2010a. The impact of a bottom-up approach on tax morale and the shadow economy . Public Choice 144 (1–2), 293–321. Torgler, B., Schaffner, M., Macintyre, A., 2010b. Tax compliance, tax morale, and governance quality.  In:  Alm,  J.,  Martinez-Vazquez,  J.,  Torgler,  B.  (Eds.) ,  Developing  Alternative Frameworks for Explaining Tax Compliance. Routledge, London, pp. 56–73.
Trasberg, V., 2005. Tax administration and the shadow economy. In: Bernardi, L., Chandler, M.W.S.,  Gandullia,  L.  (Eds.),  Tax  Systems  and  Tax  Reforms  in  New  EU  Members . Routledge, London, pp. 31–59.
Uslaner, E., 2007. Tax evasion, trust, and the strong arm of the law. In: Hayoz, N., Hug, S. (Eds.), Tax Evasion, Trust, and State Capacities. How Good Is Tax Morale in Central and Eastern Europe ? Peter Lang, Bern, pp. 187