Jayapangus Press Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 2615-0913 (Media Online) Terakreditasi

## Penegakan Hak-Hak Ekologis Masyarakat Setempat Sebagai Wujud Pengakuan Eksistensi Manusia Menurut Armada Riyanto
Severinus Savio Cimi 1 , Edison R.L. Tinambunan 2
12 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia
1 viooktober99@gmail.com, 2 edisontinambunan@gmail.com

## Abstract
This  research  is  motivated  by  the  phenomenon  of  environmental  damage  that hurts  people's  lives.  The  increasingly  massive  use  of  nature  causes  environmental damage  that  has  the  potential  to  disrupt  the  lives  of  local  people.  There  are  many practices of extracting Natural Resources without taking into account the plight of the local  population.  People's  lives  are  disrupted  so  that  the  right  to  live  in  a  safe environment  is  not  fully  enjoyed. Ecological  rights that are naturally embedded in  the community  then  do  not  find  their  fulfillment. Against  this  fact,  the  study  of  ecological rights based on Fleet Riyanto's thoughts will be described in this research. The results of  this  study  reveal  that  local  people  are  subjects  who  are  commensurate,  equal,  and dignified  with  everyone.  This  study  uses  a  literature  study  method  by  tracing  the scientific  literature  and  digging  up  facts  from  newspapers.  Relational  philosophy  of Armada Riyanto will present a perspective that focuses on people or communities whose rights  are  being  ignored.  The  fruits  of  his  thoughts  will  at  the  same  time  become  a scalpel to resolve the ecological rights issues that occur. The goal to be achieved is to find the true existence of the community whose ecological rights are being ignored. The fullness  of  its  existence  occurs  when  its  ecological  rights  are  well  guaranteed  as experienced  by  other  people  in  general.  They  are  human  beings  who  naturally  want their ecological rights to be fulfilled.

## Keywords:  Ecological  Rights;  Local  community;  Environmental  conditions;  Others; Relation

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi  oleh banyaknya  fenomena  kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan-kerusakan yang terjadi telah membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat.  Pemanfaatan  alam  yang  kian  masif  menjadi  salah  satu  alasan  dari banyaknya  fenomena  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  pada  titik  tertentu  berdampak pada  terganggunya  kehidupan  masyarakat  setempat.  Ada  banyak  praktik  pengambilan sumber  daya  alam  tanpa  memperhitungkan  nasib  masyarakat  setempat.  Kehidupan masyarakat  menjadi  terganggu  sehingga  hak  untuk  tinggal  di  lingkungan  yang  aman tidak  dinikmat  sepenuhnya.  Hak  ekologis  yang  tertanam  secara  kodrati  di  dalam  diri masyarakat kemudian tidak menemukan kepenuhannya. Terhadap kenyataan ini, kajian tentang  hak  ekologis  berdasarkan  pemikiran  Armada  Riyanto  akan  diuraikan  dalam penelitian  ini.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah  menemukan  eksistensi  sesungguhnya dari  masyarakat  yang  hak  ekologisnya  diabaikan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode studi  kepustakaan  dengan  menelusuri  literatur-literatur  ilmiah  dan  menggali  fakta  dari surat  kabar.  Filsafat  Relasionalitas  Armada  Riyanto  akan  menyajikan  perspektif  yang berfokus  pada  manusia  atau  masyarakat  yang  haknya  diabaikan.  Buah-buah
pemikirannya  sekaligus  akan  menjadi  pisau  bedah  untuk  menyelesaikan  persoalan  hak ekologis  yang  terjadi.  Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  masyarakat  setempat adalah  subjek-subjek  yang  sepadan,  sederajat,  dan  semartabat  dengan  semua  orang. Kepenuhan  eksistensinya  terjadi  ketika  hak-hak  ekologisnya  dijamin  dengan  baik sebagaimana  yang  dialami  orang  lain  pada  umumnya.  Masyarakat  setempat  adalah manusia yang secara kodrati menginginkan hak ekologisnya terpenuhi.

## Kata  Kunci:  Hak  Ekologis;  Masyarakat  Setempat;  Kondisi  Lingkungan;  Liyan; Relasi

## Pendahuluan
Salah satu problem utama yang dihadapi dunia saat ini adalah persoalan ekologi. Permasalahan  ekologi  melanda  banyak  tempat,  baik  perkotaan  maupun  pedesaan. Segenap  lahan  dialihfungsikan  menjadi  tempat  penggalian  dan  pembangunan  untuk berbagai kepentingan. Permasalahan yang muncul kebanyakan disebabkan oleh perilaku manusia  (Nurmardiansyah,  2014).  Semua  tindakan  itu  dilaksanakan  dalam  rangka menyejahterakan  manusia.  Nafsu  untuk  membuat  hidup  lebih  baik  ternyata  manusia bertindak secara buta, termasuk dalam upaya pemanfaatan lingkungan alam. Kebutuhan manusia  terlihat  berkembang  lebih  cepat  daripada  perkembangan  kesadaran  akan masalah  lingkungan  yang  terjadi.  Pemanfaatan  alam  lantas  tidak  diikuti  dengan  upaya yang  intensif  untuk  menjaga  keberlangsungan  lingkungan  hidup.  Hal  ini  menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi nilai dalam pemanfaatan lingkungan.
Lingkungan hidup baru mendapatkan perhatian yang serius ketika diselenggarakannya  Konferensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Lingkungan  dan Manusia  di  Stockholm,  Swedia.  Konferensi  yang  dilaksanakan  pada  5  -  16  Juni  1972 menghasilkan  deklarasi  Stockholm  yang  berbicara  seputar  pentingnya  pelestarian lingkungan  hidup  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Dalam  perkembangannya,  deklarasi ini  menjadi  batu  pijakan  dari  kesadaran  komunitas  internasional  untuk  melihat  betapa penting  dan  mendesaknya  keberlanjutan  lingkungan  hidup  sebagai  hal  yang  tak terpisahkan dari upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (Arliman, 2018). Hal ini hendak menggarisbawahi bahwa jika yang diperhatikan hanyalah manfaat, maka keadilan sudah dengan  sendirinya  menjadi  sesuatu  harus  dikorbankan.  Sementara  di  sisi  lain,  manusia, secara kodrati, selalu merindukan hak-haknya terpenuhi.
Keputusan  yang  dihasilkan  oleh  konferensi  ini  tidak  sepenuhnya  dipahami dengan baik oleh sejumlah pihak. Ada orang di belahan dunia tertentu sangat konservatif terhadap  lingkungan  hidup.  Orang-orang  ini  disebut  penganut  ekofasisme  yang  sering kali  bertindak  keras  dalam  menghadapi  krisis  ekologi.  Kaum  ekofasisme  menganggap konservasi  lingkungan  lebih  penting  daripada  kehidupan  rakyat,  khususnya  masyarakat miskin. Bagi penganut ekofasisme, adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari jika rakyat harus  dipindahkan  dari  daerah  yang  terancam  rusak,  baik  itu  hutan-hutan  hujan  tropis, kawasan lindung untuk berburu, maupun zona-zona resapan air. Rakyat sama sekali tidak dipedulikan  ke  mana  harus  berpindah.  Pengungsi  yang  meninggal  atau  menderita  akan dipandang  sebagai  orang-orang  yang  tidak  mampu  bertahan  dengan  sistem  yang  baru (Dietz, 1998).
Idealnya,  pembangunan  harus  memperhatikan  keberlanjutan  dari  generasi  ke generasi. Artinya, setiap usaha pembangunan dijalankan harus memperhitungkan sejauh mana  upaya  itu  memperhatikan  apa  yang  disebut  pembangunan  berkelanjutan.  Dalam sistem aturan resmi Indonesia, telah ditetapkan juga aturan resmi untuk mengintensifkan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  yang  baik.  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  32  Tahun  2009  Pasal  1  Ayat  3  mengatakan  bahwa  pembangunan
berkelanjutan  adalah  upaya  sadar  dan  terencana  yang  memadukan  aspek  lingkungan hidup,  sosial,  dan  ekonomi  ke  dalam  strategi  pembangunan  untuk  menjamin  keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan masa depan (JDIH BPK RI).
Dengan kata lain, pemanfaatan sumber daya harus memperhitungkan banyak hal, mulai  dari  aspek  sosial  sampai  dengan  kelestarian  dari  lingkungan  itu  sendiri. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada lingkungan semata, tetapi  harus mempunyai  implikasi  langsung  dalam  hidup  manusia  sendiri.  Selain  itu,  pada  pasal  3 dikatakan  bahwa  tujuan  dari  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah menjamin  keselamatan,  kesehatan,  dan  kehidupan  manusia.  Di  bagian  lain  dalam  pasal ini  dikatakan  juga  bahwa  upaya  perlindungan  yang  sama  harus  menjamin  pemenuhan dan  perlindungan  hak  atas  lingkungan  hidup  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari hak  asasi  manusia  (JDIH  BPK  RI).  Hal  ini  hendak  menggarisbawahi  upaya  yang dilakukan harus bersifat menyeluruh dan menyentuh dua aspek penting, yaitu kelestarian lingkungan dan aspek sosial-kemanusiaan.
Aturan  yang  diuraikan  di  atas  tampaknya  tidak  begitu  berpengaruh  terhadap orang-orang  yang  memiliki  ambisi  yang  kuat.  Pembangunan  fisik  yang  kian  masif dengan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  semakin  banyak  membuat  orang  kurang menyadari dampak yang akan terjadi. Orang lebih berfokus pada kenikmatan yang akan diperoleh  tanpa  membuat  perhitungan  yang  matang.  Dampak  serius  yang  diakibatkan oleh  pembangunan-pembangunan  yang  terus  digalakan  adalah  adanya  krisis  ekologi ( ecological crisis ). Lingkungan mengalami penurunan kualitasnya sehingga berpengaruh langsung  terhadap  kehidupan  manusia  sendiri.  Dengan  kata  lain,  pembangunan  dan pengelolaan  lingkungan  dinilai  kurang  memperhatikan  kehidupan  masyarakat  setempat. Dari  realita  seperti  ini,  muncul  kemudian  pertanyaan-pertanyaan  mengenai  orang  yang menikmati  hasil  dari  pengambilan  sumber  daya  alam  dan  orang  yang  menjadi  korban atau orang yang hanya merasakan akibat buruk dari pemanfaatan alam tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan  ini  dengan  sendirinya  mengarah  kepada  konteks bagaimana dan di mana posisi manusia dalam praktik pemanfaatan alam. Dalam hal ini, patut  disebutkan  secara  khusus  masyarakat  yang  hidup  di  sekitar  lokasi  pengambilan sumber  daya.  Praktik  yang  hanya  berorientasi  pada  pemanfaatan  tidak  sedikit menimbulkan  kesulitan  pada  sejumlah  masyarakat  sekitar.  Banyak  orang  telah  menjadi korban dari tindakan tanpa perhitungan yang tepat dan matang.
Dalam  harian  Kompas  pada  hari  selasa,  30  November  2021,  dinarasikan  bahwa ada beberapa anak yang  mati  ketika mendayung sepeda. Awalnya,  anak-anak itu  hanya berusaha  menahan  nafas  karena  udara  di  tempat  hidupnya  tercemar.  Namun,  pada akhirnya kehabisan napas dan tewas di tempat. Bencana itu disebabkan oleh  eksploitasi besar-besaran  oleh  korporasi  besar.  Para  korban  beserta  keluarga  telah  melaksanakan gugatan terhadap pemerintah, tetapi gugatan itu tidak ditanggapi dan hanya mendapatkan impunitas/tidak dapat dipidana (Arif, 2021). Peristiwa yang cukup memprihatinkan juga dialami sejumlah anak di Yogyakarta. Beberapa anak terpaksa dibawa oleh orang tuanya ke  pelintasan  kereta  api  di  dekat  stasiun  Lempuyangan,  Yogyakarta  untuk  mengajak anaknya  bermain  saat  senja.  Tempat  bermain  itu  sebenarnya  berbahaya  karena  penuh dengan polusi udara. Tetapi, para orang tua tidak memiliki pilihan yang lain. Tempat itu adalah satu-satunya tempat bermain terdekat yang biayanya cukup murah (Pandu, 2021).
Kedua peristiwa di atas secara implisit menarasikan bahwa persoalan lingkungan hidup telah merembes ke masalah kemanusiaan. Lingkungan yang telah rusak berakibat langsung  pada  keseharian  hidup  manusia,  terutama  masyarakat  sekitar  yang  terdampak langsung.  Pada  titik  ini,  terjadi  penggandengan  antara  kerusakan  lingkungan  dengan ketimpangan  dan  ketidakadilan  sosial  (Romario,  2014).  Dalam  hal  ini,  masyarakat  di
sekitar  tempat  pengambilan  sumber  daya  harus  menanggung  dampak-dampak  negatif yang  ditimbulkan  bukan  atas  dasar  tindakan  sendiri.  Ada  sekelompok  orang  yang mementingkan  kepentingan  pribadi  dan  kelompoknya,  menjadi  dalang  dari  segala kesulitan  yang  dialami  masyarakat.  Hak  masyarakat  untuk  hidup  di  lingkungan  yang aman  tidak  dapat  diekspresikan  sepenuh-penuhnya.  Walaupun  ada  sekelompok  orang yang  peka  dan  berusaha  memperjuangkan  hak  masyarakat  di  depan  pihak  yang berwenang, namun usaha itu dibalas dengan pembungkaman. Mungkin ada kepentingan- kepentingan lain yang barangkali lebih mendesak dan segera dieksekusi. Tetapi berbicara tentang  hak  masyarakat,  kiranya  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dan  selalu  mendesak untuk diwujudnyatakan dalam kehidupan bernegara.
Oleh karena tentang manusia, diskursus tentang hak yang secara kodrati terdapat dalam  diri  setiap  manusia  juga  menjadi  relevan  dalam  studi-studi  ekologis.  Berbicara tentang  hak  masyarakat  tidak  pernah  terlepas  dari  konteks  keadilan  dalam  hidup bersama. Keadilan adalah hal yang esensial, disebut esensial karena menyangkut hak dan martabat  manusia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keadilan  adalah  bagian  dari  tanggung jawab  moral  setiap  manusia.  Oleh  karena  itu,  perwujudan  keadilan  tidak  dapat dikompromi  dengan  apapun.  Keadilan  harus  ditegakkan,  sebab  keadilan  merupakan kepentingan  umat  manusia  yang  paling  luhur  di  atas  muka  bumi.  Sejak  masyarakat terbentuk,  pemikiran  mengenai  masyarakat  dan  keadilan  terus  mengisi  peziarahan pemikiran  umat  manusia.  Berbagai  aliran  filsafat  mengemukakan  konsep-konsep keadilan  sebagai  kajian  utamanya  (Rosadi,  2012).  Filsafat  juga  memiliki  kandungan pertanyaan-pertanyaan yang kaya secara konseptual. Konsep-konsep itu terkesan abstrak, namun  proses  abstraksi  itu  penting  dengan  tujuan  untuk  menjelajahi  pengalaman  dan melihat dasar-dasar yang tersembunyi di balik hal-hal konteks (Said & Nurhayati, 2020). Kajiannya  adalah  situasi  manusiawi  sehari-hari  (Utami,  2017).  Filsafat  menawarkan konsep-konsep  tentang  manusia  yang  tidak  pernah  terlepas  dari  kesatuan  lingkungan hidup. Manusia senyatanya adalah bagian yang tak terpisahkan dari alam (Aliano et al., 2022).
Diskursus  tentang  keadilan  telah  banyak  diperbincangkan  sejak  lama.  Para pemikir  Yunani  klasik  telah  memulainya  dengan  konsep-konsepnya  sendiri.  Cephalus, sahabat  Sokrates,  pernah  mengatakan  bahwa  keadilan  adalah  mengembalikan  milik orang  lain.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  apapun  yang  dimilikinya. Konsekuensi dari pemikirannya adalah tidak adil sama dengan tidak mengembalikan apa yang menjadi milik orang lain. Adapun Thrasymachus yang mengatakan bahwa keadilan sama dengan keuntungan dari penguasa. Baginya, keadilan adalah sesuai dengan hukum dan  yang  membuat  hukum  tidak  lain  dari  para  penguasa.  Mustahil  bahwa  seorang penguasa  membuat  hukum  yang  merugikan  dirinya  sendiri.  Jadi,  tujuan  hukum  tetap kembali  kepada  para  penguasa  sendiri  (Riyanto,  2013).  Hal  ini  berarti  keadilan diidentikkan  dengan  para  penguasa  atau  pemangku  jabatan.  Keadilan  kemudian direduksikan pada pribadi atau kelompok tertentu.
Dalam perkembangannya, refleksi  tentang keadilan terus diperdalam.  Para filsuf di  setiap zaman mencoba menguraikannya dengan konsepnya sendiri. Armada Riyanto, seorang  filsuf  asli  Indonesia,  turut  berusaha  memperdalam  tema  keadilan  ini.  Uraian- uraiannya  mengemukakan  bahwa  keadilan  adalah  hal  yang  sangat  penting  dan  esensial dalam hidup bersama. Melalui konsep-konsep filosofis yang digagasnya, pembaca akan dibawa kepada pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang keadilan sehingga pembaca  akan  memahami  dengan  baik  hak-hak  masyarakat  untuk  mendapatkan lingkungan hidup yang aman.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini  hendak  memfokuskan  kajiannya  pada masyarakat  yang  berada  di  sekitar  pemanfaatan  sumber  daya  alam.  Penggalian  yang
berfokus  pada  masyarakat  setempat  berarti  melihat  posisi  atau  eksistensinya  sebagai manusia.  Dalam  hal  ini,  alam  atau  lingkungan  hidup  dipandang  sebagai  instrumen pemenuhan  hak  hidup  manusia  (Pratama et  al., 2022).  Secara  kodrati,  masyarakat setempat  memiliki  keinginan  agar  hak-hak  yang  tertanam  kuat  dalam  dirinya  dipenuhi secara  utuh.  Masyarakat  setempat  juga  adalah  orang-orang  yang  memiliki  hak  untuk merasakan lingkungan yang aman untuk dihidupi. Lingkungan yang aman untuk didiami adalah suatu kebutuhan dasar yang sejatinya harus dipenuhi. Oleh karena itu, penegakan hak-hak  setiap  pribadi  atas  lingkungan  hidup  menjadi  suatu  bentuk  penghargaan  dan perwujudan hak yang nyata.
Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas perihal hak-hak ekologis. Penelitian  dengan  judul  pembentukan  pengadilan  khusus  lingkungan  sebagai  wujud tanggung  jawab  negara  pada  upaya  keadilan  ekologis (Junef  &  Husain,  2021) memusatkan  kajian  pada  peran  negara  dalam  upaya  penegakan  hukum  lingkungan  dan kemungkinan untuk membuat suatu pengadilan khusus lingkungan. Metode yang dipakai adalah  studi  kasus  dengan    analisis  data  secara  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  tersebut menemukan  bahwa  pembentukan  pengadilan  khusus  lingkungan  menjadi  saluran  bagi masyarakat  sipil  dan  warga  yang  terdampak  perusakan  lingkungan  untuk  mendapatkan rasa keadilan ekologis.
Kajian  tentang  hal  yang  sama  juga  termuat  dalam  penelitian  yang    berjudul eksistensi  hukum  lingkungan  dalam  membangun  lingkungan  sehat  di  Indonesia (Arliman,  2018) . Kajian  penelitian  tersebut  berfokus  pada  pengaruh  hukum  dalam praktik pengolahan dan pemulihan lingkungan  hidup di Indonesia.  Metode yang dipakai dalam  penelitian  ini  adalah  menggali  sumber-sumber  kepustakaan  dengan  meneliti prinsip-prinsip  dalam  hukum  yang  berlaku  dan  mengkonfrontasikannya  dengan  realitas pengelolaan  lingkungan  di  Indonesia.  Adapun  temuan  dari  penelitian  ini,  yaitu penegakan  hak  atas  lingkungan  hidup  sangat  dipengaruhi  oleh  keberadaan  hukum lingkungan  yang  sedang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  langkah  yang  harus ditempuh  untuk  mewujudkan  keadilan  lingkungan  adalah  dengan  memastikan  hukum- hukum yang berlaku sungguh ditaati.
Penelitian  lain  dengan  judul  radikalisasi  grassroots  movements  dalam  politik ekologi  di  Indonesia  pasca  reformasi  (Mustofa et  al., 2022)  mengkaji  secara  khusus fenomena perlawanan masyarakat, termasuk perempuan, atas tindakan eksploitatif yang merusak  lingkungan  hidup.  Metode  yang  dipakai  adalah  studi  kepustakaan,  ditemukan bahwa pembangunan eksploitatif dan bersifat merusak ditolak oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat sekitar.
Penelitian-penelitian  tersebut  hanya  melihat  dan  mengkaji  hak-hak  masyarakat dari  perspektif-perspektif  seputar  kehidupan  politik  dan  sosial  dalam  lingkup  suatu negara. Oleh karena itu, kekhasan dari penelitian ini adalah mengkaji status, posisi, dan eksistensi  masyarakat  sekitar  sebagai  manusia  yang  secara  kodrati  memiliki  hak. Penelitian  ini  akan  didasarkan  pada  konsep  relasionalitas  menurut  Armada  Riyanto. Manusia akan dilihat sebagai subjek-subjek setara, sepadan, dan semartabat yang selalu berelasi. Relasi antar manusia mengandaikan ada upaya pemenuhan hak-haknya sebagai manusia. Dari pengertian ini dapat ditarik pemahaman yang lebih dalam, yakni manusia tidak  lain  adalah  subjek-subjek  yang  ingin  menghadirkan  diri  sebagaimana  subjek seharusnya  berada.  Jika  dikonfrontasikan  dengan  konteks  persoalan  lingkungan  hidup, manusia  sesungguhnya  adalah  subjek  yang  ingin  mengekspresikan  haknya  untuk  hidup di tempat yang layak dihuni, hak untuk hidup sehat harus dinikmatinya.

## Metode
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data  melalui  studi  kepustakaan  dan  menggali  fakta-fakta  dari  surat  kabar.  Penelitian menggunakan  metode  analisis  kritis  atas  fenomena-fenomena  yang  terjadi.  Peneliti menggunakan  peristiwa-peristiwa  yang  diberitakan  di  surat  kabar  sebagai  sumber- sumber  data  untuk  menganalisis  dan  menjelaskan  tema  yang  dikaji.  Tema  yang  dikaji akan dilihat dalam bingkai filsafat relasionalitas Armada Riyanto. Filsafat  relasionalitas akan dijadikan pisau bedah untuk melihat realitas seputar problem ekologi yang terjadi. Kajian dalam tulisan ini  lebih difokuskan pada masyarakat  setempat,  yaitu orang-orang yang hidup dan tinggal di sekitar tempat pemanfaatan sumber daya alam.
Sumber yang dipakai terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari literatur yang ditulis oleh Armada Riyanto, yaitu relasionalitas:  filsafat  fondasi  interpretasi  aku,  teks, liyan ,  fenomen  (Yogyakarta: Kanisius,  2018),  menjadi-mencintai:  berfilsafat  teologi  sehari-hari    (Yogyakarta: Kanisius,  2013),  berfilsafat  politik  (Yogyakarta:  Kanisius,  2011),  dan  artikel-artikelnya yang  dipublikasi  di  jurnal-jurnal  ilmiah.  Sedangkan  sumber-sumber  sekunder  diperoleh dari  surat  kabar  dan  artikel-artikel  ilmiah  yang  mengkaji  seputar  filsafat  relasionalitas dan  problem-problem  ekologi  di  berbagai  tempat.  Pemaparan  tulisan  akan  dimulai  dari konsep  filsafat  relasionalitas  Armada  Riyanto  dan  dilanjutkan  dengan  kajian  singkat tentang  hak-hak  ekologis  secara  umum  serta  data-data  yang  digali  dari  surat  kabar. Setelah  itu,  kajian  berlanjut  pada  pembahasan  secara  terperinci  mengenai  hak-hak ekologis masyarakat setempat dalam terang filsafat relasionalitas Armada Riyanto.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Konsep Relasionalitas Menurut Armada Riyanto
Armada  Riyanto  memulai  filsafatnya  dari  kesadaran  mengenai  aku  dan liyan . Kesadaran  tentang  aku  adalah  hal  yang  esensial  dalam  hidup  manusia  dan  sekaligus menjadi  asal  usul  pengetahuan  manusia.  Sementara liyan disebutnya  sebagai  konsep yang menggali banyak hal tentang nilai keluhuran manusia.
a. Framework Aku
Elaborasi  atas  aspek  relasional  manusia  dimulai  dari  terminologi  Aku. Sehubungan dengan tema yang dikaji, framework (rangka kerja) Aku memiliki beberapa poin penting, yakni Subjektif-Intersubjektif, Aku-tubuh, Aku-komunikatif, Aku-inklusif, dan Komuniter sebagai Aku.
1) Subjektif-intersubjektif
Terminologi subjektif dipakai untuk mengurai manusia sebagai subjek atas hidupnya.  Sebagai  subjek,  manusia  adalah  itu  yang  mengalami  pengalaman- pengalaman di dalam hidupnya. Dalam pengalaman, manusia menemukan karakter subjektivitasnya.  Dikatakan  demikian  karena  manusia  sesungguhnya  adalah pemilik  atas  segala  aktivitasnya  sebagai  manusia.  Manusia  memiliki  otoritas  atas segala  keunikan  dan  kepunyaannya.  Manusia  adalah  subjek  yang  memiliki kemungkinan untuk membentuk relasi dengan orang lain.
Intersubjektif  hendak  mengatakan  relasi  antar  subjek.  Hal  ini  hendak menggarisbawahi  bahwa  setiap  subjek  memiliki  kodrat  dan  kemampuan  untuk menjalin  relasi  dengan  subjek  yang  lain.  Dengan  kata  lain,  setiap  subjek  harus dimaknai  sebagai  aku-subjek.  Aku-subjek  merupakan  aku  yang  berpikir  dan bertindak  selaku  pemeran  kehidupan.  Aku-subjek  hendak  mengatakan  bahwa kehidupanku  yang  nyata  selalu  disadari  ada  manusia  lain  dengan  segala kepentingan  dan  sumbangannya  untukku.  Inilah  kesadaran  yang  akan  terus
berkembang dan selalu menyejarah. Dalam hal ini, manusia dimaknai sebagai aku yang berziarah dan menyejarah. Pada peziarahannya, seorang manusia akan selalu menerima  sumbangan  jasa  atau  peran  dari  orang  lain  yang  kemudian  akan bermuara pada  rasa syukur. Pada titik inilah, muncul kesadaran bahwa orang lain bukan  sungguh-sungguh  lain  sebagai  yang  berlawanan  dengan  aku,  tetapi  justru menjadi alteritas-ku. Artinya, orang lain adalah subjek sama seperti aku. Kesamaan tersebut bukan hanya mengatakan adanya kesederajatan, tetapi juga mengokohkan pengakuan atas eksistensi orang lain dengan segala keunikannya. Oleh karena itu, segala  bentuk  pengalaman  kegembiraan,  ketakutan,  dan  harapan  adalah  juga kegembiraan,  ketakutan,  dan  harapanku.  Perlakuan  atasnya  adalah  juga  perlakuan atasku. Ke-lain-annya memperkaya aku sehingga sikap-sikap yang menghargainya mutlak  harus  ditunjukkan  dan  melahirkan  praktik-praktik  konkret  yang membangun  kemanusiaannya  (Riyanto,  2011).  Salah  satu  bagian  penting  dari kemanusiaan itu adalah bahwa manusia mampu memunculkan aspek relasionalitas dalam  pengalaman  hidupnya.  Setiap  pengalaman  yang  dialami  selalu  memiliki pesona dan keindahannya tersendiri karena pengalaman itu adalah bentuk relasi. Setiap relasi atau pengalaman mengandaikan adanya karakter intersubjektif.
Kerangka berpikir intersubjektif dihadirkan untuk mengatakan bahwa setiap subjek yang  berelasi  memiliki  natura equalitas atau  kesederajatan  (Herianto,  2021). Kesederajatan  yang  dimaksud  berada  dalam  ruang  lingkup  konsep  humanitas  dan bukan semata dalam konteks atribut-atribut sosial yang ada. Pengertian ini hendak mengatakan  bahwa  setiap  manusia  harus  dihormati  dan  diindahkan  sama  dengan manusia  lain.  Ketidaksederajatan  adalah  sesuatu  yang  tidak  dikehendaki  dalam relasi-relasi  yang dijalin. Intersubjektif tidak terdapat  dalam peristiwa peperangan yang  mencelakai  orang  yang  tak  bersalah,  penjajahan,  dan  peristiwa-peristiwa perendahan  manusia  lainnya.  Relasi  intersubjektif  harus  memiliki  kebenaran bahwa  terdapat  kontribusi  dari  setiap  manusia  terhadap  komunitasnya.  Artinya, relasi  ini  hendak  mengatakan  dalamnya  sebuah  relasi.  Intersubjektivitas mengandaikan  adanya  sikap  untuk  saling  memperhatikan  dan  mendengarkan. Relasi  ini  kemudian  membawa  manusia  ke  tatanan  hidup  yang  damai.  Damai  di sini berarti suatu kapasitas bersama untuk secara jernih melihat dan menempatkan persoalan hidup bersama dengan tepat (Riyanto, 2018).
2) Aku-tubuh
Tubuh  memungkinkan  manusia  berada  dalam  eksistensi  dan  segala pengalaman  di  dalamnya.  Tanpa  tubuh,  seorang  manusia  bukanlah  manusia  dan dari  sendirinya  bukan  subjek.  Aku  hanya  menjadi  mungkin  jika  ada  tubuh,  sebab tubuh  menandakan  adanya  eksistensi.  Melalui  konsep  tubuh,  keadilan  dan ketidakadilan  dapat  dipahami  secara  konkret  dalam  perspektif  kecukupan  dan ketidakcukupannya  bagi  tubuh.  Secara  langsung,  pengertian  tentang  keadilan mengacu  pada  kehadiran  tubuh  manusia.  Jika  tubuh  manusia  tidak  dihargai  dan dilukai dengan sistem-sistem yang ada, maka sesungguhnya sistem itu tidak adil. Perendahan  tubuh  dengan  sendirinya  mengatakan  perendahan  terhadap manusia.  Dalam  tata  hidup  bersama,  manusia  akan  dihargai  ketika  tubuhnya diperlakukan  dengan  hormat.  Dengan  demikian,  subjektivitas  juga  mengatakan kebenaran  akan  kehadiran  manusia  secara  menyeluruh,  termasuk  ranah  tubuh. Tubuh  manusia  yang  amblas  dari  kenyamanan  kemudian  dilihat  sebagai  suatu keterpurukan.
3) Aku-komunikatif
Manusia  adalah  makhluk  yang  berkomunikasi.  Komunikasi  bukan  hanya berkaitan  dengan  opini  atau  apapun  yang  diungkapkan,  tetapi  juga  tentang
tampilan  tubuh  dan  segala  gerakannya.  Aku-nya  manusia  bukanlah  entitas  yang berdiri sendiri, tetapi selalu berada bersama. Manusia dipandang sebagai dia yang mengada  dengan  yang  lain  ( being-with ).  Pemahaman  ini  hendak  mengatakan dimensi  atau  gambaran  komunikatif  manusia.  Kapasitas  untuk  berkomunikasi manusia pada akhirnya disadari sebagai sebuah natura (kodrat).
Kodrat  komunikatif  ini  menyajikan  pemahaman  bahwa  setiap  manusia adalah being yang  komunikatif.  Atau  dengan  kata  lain,  setiap  manusia  adalah subjek  dalam  komunikasi  dan  segala  bentuk  pembungkaman  sejauh  itu  tindakan sepihak adalah perendahan martabat kodrat manusia. Kodrat inilah yang kemudian memampukan  manusia  untuk  berkolaborasi  dan  berupaya  membangun  tatanan hidup bersama yang adil dan damai.
4) Aku-inklusif
Terminologi  inklusif  dipakai  untuk  menjelaskan  kodrat  manusia  yang menyambut, merangkul, membuka tangan, atau bersama-dengan yang lain. Dalam arti  eksistensial,  kodrat  manusia  adalah  bersama-dengan,  yang  memiliki  cakupan menjadi sahabat ( socius ) bagi orang lain. Manusia dimengerti sebagai yang hidup bersama-dengan- liyan yang selalu menyambut orang lain, belajar sesuatu  darinya, bekerja  sama,  dan  menyusun  pengalaman  bersama  dengannya.  Oleh  karena  itu, segala  eksklusivitas,  pertikaian,  konflik,  dan  lain-lain  adalah  sungguh-sungguh absurd dan  bertentangan  dengan  natura  manusia.  Dengan  demikian,  komunitas manusia  adalah  komunitas  yang  mengabdi  kepada  manusia  sejauh  hidup  baik sebagai manusia.
5) Komuniter (Ajektif) sebagai Aku Ajektif  komuniter  hendak  menggaris  bawahi  bahwa  manusia  yang  berani dan  cemas  kerap  didasari  pada  jumlah  keanggotaan  dalam  komunitas kelompoknya. Komunitas selalu punya potensi untuk tidak adil atau absurd dalam memperlakukan  anggotanya.  Selain  itu,  komuniter  juga  mengandung  pengertian mengapa  manusia  atau  anggota-anggota  komunitas  memiliki  komitmen  untuk memiliki  kesetiaan  terhadap  komunitasnya.  Alasan-alasan  positif  dapat  menjadi daya  tarik  tersendiri  untuk  tetap  berada  pada  koridor  sejauh  mana  identitas kelompok mendefinisikannya. Komunitas dapat menjadi wadah untuk mewujudkan Aku yang menjadi bagian dari kelompok sehingga semua bentuk kategori-kategori negatif dalam kelompok harus dihilangkan. Sebab, ajektif komuniter selalu bersifat inklusif terhadap setiap pribadi di dalamnya.
a) Filsafat Liyan
Asal  usul liyan  (the  Other) berawal  dari  dimensi  rasionalitas  politik. Dalam politik, ditemukan berbagai langkah dan prinsip-prinsip untuk mencapai sebuah  tatanan  hidup  bersama  (Herianto,  2021).  Pada  hakekatnya,  politik bertujuan  untuk  memberikan  tatanan  hidup  bersama  yang  baik.  Politik menjelaskan  apa  itu  keadilan,  kekuasaan,  makna  komunitas,  dan  lain-lain. Walaupun  demikian,  politik  juga  dapat  menjadi  ruang  yang  membuat  manusia tidak  dapat  mewujudkan  dirinya  sebagai  manusia.  Politik,  tanpa  disadari, seringkali  membuat  manusia  terbagi,  terbedakan,  dan  pada  saat  yang  sama tereduksi  kehadirannya.  Manusia  seolah  hadir  sebagai  makhluk  yang  harus dikategorikan. Politik menciptakan zona isolatif yang merupakan hal yang tidak kodrati  tetapi  formal-artifisial.  Zona  ini  lahir  dari  rekayasa  atau  sistem  yang dibuat  manusia,  bukan  sesuatu  yang  terberi  ( given ).  Formalisasi  atau pembakuan  ini  timbul  dari  pekerjaan,  kekuasaan  politis,  dan  ideologi  yang menciptakan nilai  lebih tinggi  dan nilai  lebih rendah. Dengan kata lain, politik juga membuka ruang bagi simplifikasi manusia.
Liyan dimaknai sebagai sekelompok manusia yang tidak terhitung dalam tata  kelola  kehidupan  bersama. Liyan berbeda  dengan  orang-orang  yang  hidup dalam  kecukupan  fasilitas. Liyan sungguh  ditempatkan  sebagai  orang-orang yang  terdistingsi  dan  berada  di  luar  perhatian  pihak  yang  berwenang. Pemahaman  ini  hendak  mengungkapkan  bahwa liyan selalu  berada  di  luar peradaban  humanitas. Liyan berarti  orang-orang  yang  diabaikan  sehingga kehilangan  esensi  sebagai  manusia  yang  memiliki  kapasitas  untuk berpartisipasi. Artinya, liyan sungguh terpisah, terpinggirkan, dan tidak terlibat dalam  peran-peran  pengelolaan  tata  hidup  bersama. Liyan selalu  kehilangan kemampuan  partisipatorisnya  sehingga  tidak  dapat  keluar  dan  selalu  berada dalam realitas keterbelengguannya. Liyan menjadi manusia yang tidak memiliki dirinya sendiri, tubuhnya bukanlah miliknya, dan hidupnya tidak berada dalam kekuasaannya sendiri (Riyanto, 2018).
Pengalaman sehari-harinya adalah pengalaman keterpisahan, keterpurukan, dan keterbelakangan. Liyan tidak memiliki peradaban rasionalitas yang  mapan.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  selalu  luput  dari  aksesnya sehingga hidupnya tidak dapat  keluar dari  realitas keterbelakangan. Liyan juga adalah  orang-orang  yang  kebebasannya  dikekang.  Kebebasan,  yang  pada hakekatnya merupakan kodrat yang tidak terpisahkan dari manusia, tidak dapat diekspresikan. Liyan hanya  bisa  mewujudkan  dirinya  sebagai  sosok  manusia yang  terdesak  sehingga  hanya  hadir  sebagai  manusia-manusia  sederhana. Keterbelakangan liyan menjadi keterasingan yang mengerikan. Selain itu, liyan tidak lain adalah orang yang terjebak kemiskinan karena terpojok dari perhatian societas . Liyan hanya bisa menempati tempat yang terbentang jauh dari orang- orang  yang  memiliki  kemapanan.  Struktur  yang  dialami  selalu  membawanya pada kenyataan yang sangat rentan akan ketidakadilan.
Dalam  gramatika  bahasa, liyan ditempatkan  sebagai  orang  ketiga. Gramatika bahasa menempatkannya sebagai orang ketiga. Dalam hal ini, orang ketiga  tidak  berada  dalam  struktur  komunikasi.  Hal  ini  dikarenakan  struktur relasi  komunikasi  hanya  melibatkan  orang  pertama  dan  orang  kedua  (aku  dan engkau).  Aku  menunjukkan  subjek  yang  sedang  berkomunikasi  dan  engkau adalah  subjek  yang  dengannya  komunikasi  dibuat.  Tatkala  komunikasi  yang dijalankan  terjadi  antara  dua  subjek,  maka  yang  diperbincangkan  atau dikomunikasikan  adalah  objek.  Objek  inilah  yang  kemudian  disebut  orang ketiga. Struktur dan gramatika bahasa selalu menempatkan orang ketiga sebagai objek.  Orang  ketiga  adalah  apa  yang  dibicarakan  dan  bukan  yang membicarakan.  Ia  selalu  menempati  realitas  isolatif. Togetherness tidak  akan pernah dirasakan dan selalu menjadi hal yang asing baginya. Liyan seolah-olah tidak memiliki posibilitas .
Orang  ketiga  dalam  struktur  bahasa,  dapat  juga  dilihat  dalam  konteks pengalaman  sehari-hari.  Orang  ketiga  dalam  pengalaman  adalah  emblem  bagi keterbelakangan  dan  ketertindasan.  Kehidupan  sehari-harinya  berada  di  luar kendalinya  sendiri  serta  tidak  menjadi  tuan  atas  diri  dan  pengalamannya. Keadaan voiceless yang selalu dialami membuat hilangnya posibilitas partisipasi dalam kehidupan. Performa elaboratif sama sekali jauh dari keberadaannya dan pada titik ini, dehumanisasi sedang menderanya (Riyanto, 2018).
Liyan sebagai orang ketiga merupakan sebuah kritik atas konsep-konsep yang  berkembang  yang  menggolongkan liyan dalam  kategori  persona  ketiga. Armada Riyanto hendak mengembalikan segala kekeliruan yang terjadi dengan memunculkan konsep tentang kodrat dan martabat manusia yang sesungguhnya.
Semua yang pernah melekat pada manusia dapat dikembalikan kepada keadaan awal di mana relasi antar manusia adalah relasi intersubjektif. Untuk mencapai hal  ini,  Armada  memunculkan  pernyataan liyan  apakah  bisa  di  samping-ku. Pernyataan  ini  hendak  menggaris  bawahi  bahwa liyan adalah  subjek  yang mencari  makna  atas  hidupnya. Liyan memiliki  posibilitas  untuk  mewujudkan dirinya  sebagai  manusia  dan liyan adalah  sama  dengan  aku,  yakni  memiliki identitas  atau  kesadaran  subjektif.  Konsep  ini  mengandung  arti  bahwa liyan tidak  mungkin  menjadi  objek,  tetapi  harus  menjadi  subjek  di  samping subjektivitasku.  Frasa di  samping dipakai  untuk mengatakan kesederajatan dan kebersamaan  manusia.  Sebagai  orang-orang  yang  bermartabat, liyan pantas dihormati, termasuk segala hak yang melekat padanya. Kebersamaan itu berarti being-together dimana pengalamannya menjadi pengalamanku dan gambarannya  tentang  dunia  adalah  gambaranku  tentang  dunia.  Di  dalamnya tidak  terjadi  peleburan  antara  keduanya,  melainkan  berada  bersama  untuk menyusun sebuah komunitas manusia yang semakin baik.  Satu  dengan lainnya menciptakan  kami ( we ) tanpa  ada yang diasingkan, dieksludir, atau disisihkan. Masing-masing orang tetap menjunjung tinggi martabat dan hak setiap pribadi. Relasi  ini  berlangsung  sepadan,  sederajat,  dan  semartabat  (Riyanto,  2018). Kolaborasi  yang  terjadi  sama  sekali  tidak  menghadirkan  perendahan  dan penghancuran  orang  lain.  Siapapun  orangnya  dan  apapun  kedudukannya memiliki  tanggung  jawab  untuk  hadir  sebagai  orang  yang  membangun kehidupan orang lain.
Di  samping  juga  bermakna  solidaritas  dan care .  Solidaritas  berarti kebersamaan  yang  ada  selalu  semakin  kokoh  dengan  adanya  penghargaan  atas hak-hak  setiap  orang. Care (perhatian) berarti  ada aktivitas-untuk-orang  lain yang  mengandaikan  kedekatan  relasi. Care terwujud  dalam  aktivitas  saling melayani,  merawat,  menolong,  memperhatikan  kebutuhan  orang  lain,  dll. (Riyanto,  2018). Dengan  demikian,  solidaritas  dan care menjadi  cetusan  dari manusia yang memiliki kodrat relasional.

## 2. Hak Ekologis
Hak-hak ekologis ( right to environment ) sendiri perlu dimaknai dengan baik. Hak ekologis memiliki hubungan langsung dengan hak asasi manusia. Ada jalinan yang tidak terpisahkan  ( indivisible )  antara  hak  ekologis  dengan  hak  asasi,  yaitu  dalam  lingkungan hidup terdapat kehidupan mengenai hak dasariah manusia ( basic rights ), prinsip keadilan lingkungan  ( environmental  justice ),  dan  akses-akses  yang  setara  terhadap  sumber- sumber  kehidupan.  Ada  dua  aspek  yang  merekonstruksi  hak  ekologis,  yaitu  aspek prosedural dan substantif. Aspek prosedural berhubungan dengan hak atas informasi, hak untuk  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan,  dan  hak  untuk  mengakses  keadilan sepenuh-penuhnya.  Sedangkan  aspek  substantif  berhubungan  dengan  hak  untuk  hidup, hak untuk  memperoleh standar hidup  yang layak, dan hak untuk mendapatkan keadilan intra  dan  antar  generasi  (Kahpi,  2013).  Menurut  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia hak ekologis adalah hak dasar yang melekat pada manusia, bersifat kodrati dan universal. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hak  ekologis  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia. Subkomisi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ( Subcommission  on  the  promotion  and protection of human right ) menerbitkan draft yang berisi prinsip-prinsip yang harus ada dalam kehidupan seseorang, yaitu:
a. Bebas  dari  polusi,  degradasi  lingkungan,  dan  aktivitas  yang  merusak  kesehatan  dan pembangunan berkelanjutan.
b. Perlindungan dan preservasi udara, tanah, air, flora, fauna, dan proses esensial untuk dapat menjaga keutuhan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
c. Memperoleh standar kesehatan yang tinggi.
d. Memperoleh makanan, minuman, dan lingkungan yang sehat dan aman.
e. Perumahan yang memadai dan kondisi hidup yang aman, sehat, dan tertata baik secara ekologis.
f. Akses  ekologi  terhadap  alam  dan  penggunaan  yang  berkelanjutan  dari  alam  dan sumber dayanya.
g. Preservasi cagar dan pemandangan alam.
h. Hak untuk menikmati kehidupan tradisional dan subsistensi terhadap indigenous people (Perpustakaan Komnas Ham) .
Penghargaan  atas  hak  ekologis  ini  menghadirkan  suatu  realitas  yang  disebut keadilan  ekologis.  Robert  R.  Kuehn  mengatakan  bahwa  keadilan  ekologis  adalah keadilan  yang  akan  membawa  manusia  untuk  melakukan  upaya  yang  terbaik  untuk mencapai  tatanan  masyarakat  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat. Kebutuhan  hidup  yang  dimaksudkan  dalam  pengertian  ini  adalah  kebutuhan  untuk mengalami dan merasakan kehidupan yang layak di lingkungan hidup, seperti udara, air, dan tanah yang bebas dari pencemaran. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk hidup secara layak sebagai manusia (Kuehn) di lingkungan hidupnya.
Berdasarkan  yang  dirilis BBC pada  tahun  2021,  masyarakat  selalu  mengalami penderitaan  karena  kegiatan  operasional  pemanfaatan  alam.  Dari  Sumatera,  Jawa, Kalimantan,  Sulawesi,  Maluku,  hingga  Papua,  ada  jejak  konflik  sosial  dan  kerusakan lingkungan  di  wilayah  lingkar  pertambangan.  Di  mana  ada  tambang,  di  situ  ada penderitaan warga. Di mana ada tambang, di situ ada kerusakan lingkungan, tidak akan bisa  berdampingan,  kata  koordinator  jaringan  tambang  Merah  Johansyah  kepada wartawan  BBC  News  Indonesia,  Raja  Eben  Lumbanrau,  Jumat  (20/05).  Merah mengatakan,  lingkungan  dirusak  dan  masyarakat  dibungkam  paksa  demi  terlaksananya komoditi  prioritas  yang  menjadi  tulang  punggung  pemasukan  negara  itu.  Sepanjang tahun  lalu,  jaringan  tambang  mencatat  terjadi  45  konflik  tambang  yang  mengakibatkan 69 orang dikriminalisasi dan lebih dari 700.000 hektare lahan rusak ( BBC , 07 Juni 2021). Narasi dari BBC di atas secara jelas menunjukkan bahwa pemanfaatan alam tanpa perhitungan yang teliti dan jelas mengenai dampak-dampaknya dapat mengabaikan hak- hak dari masyarakat sekitar. Sejalan dengan itu, Kompas menarasikan hampir 34 persen daratan  Indonesia  telah  diserahkan  kepada  korporasi  lewat  10.235  izin  pertambangan mineral  dan  batubara  (minerba).  Itu  belum  termasuk  izin  perkebunan  skala  besar, wilayah kerja migas, panas bumi, dan tambang galian C. Kawasan pesisir dan laut juga tidak luput dari eksploitasi, lebih dari 16 titik reklamasi, penambangan pasir, pasir besi, dan menjadi tempat pembuangan limbah tailing Newmont dan Freeport. Demikian juga hutan,  setidaknya  3,97  juta  hektar  kawasan  lindung  terancam  pertambangan,  tak  luput keanekaragaman hayati di dalamnya. Tak hanya hutan, sungai pun dikorbankan. Jumlah daerah  aliran  sungai  yang  rusak  parah  meningkat  dalam  10  tahun  terakhir.  Dari  sekitar 4.000  daerah  aliran  sungai  yang  ada  di  Indonesia,  sebanyak  108  daerah  aliran  sungai mengalami  kerusakan  parah.  Kementrian  ESDM  (Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral) dinilai  melakukan  pembiaran  atas  kehancuran  ini  dan  dibayar  dengan  kematian  warga, kerusakan  lahan,  dan  berubahnya  pola  ekonomi  masyarakat  (Kompas,  28  September 2012).
Bagian  akhir  dari  berita  yang  dirilis  Kompas  di  atas  menunjukkan  dengan  jelas bahwa  masyarakat  mengalami  kerugian  besar.  Hidupnya  menjadi  terganggu  dan  tidak dapat menikmati hak-hak hidupnya dengan baik. Dengan kata lain, masyarakat setempat
mengalami realitas pengabaian atas haknya untuk tinggal dan hidup di tempat yang aman dan yang mendukung kehidupannya. Walaupun dalam perkembangnnya ada bukti bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat, namun hal ini tidak pernah dapat menutupi realitas pengabaian  hak  ekologis  yang  masih  merebak  di  seluruh  pelosok  negeri.  Harus  diakui ada kemajuan dalam hal usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, capaian ini  hendaknya  tidak  membuat  semua  orang  merasa  puas.  Di  berbagai  tempat,  masih banyak kenyataan yang menunjukkan pengabaian hak ekologis masyarakat setempat.

## 3. Masyarakat Setempat sebagai Liyan
Panorama  tentang  masyarakat  setempat  menampilkan  aspek  relasional  hidup suatu  kelompok  atau societas .  Terminologi  masyarakat  setempat  sendiri  lahir  dari realitas pengambilan sumber daya alam di suatu tempat. Masyarakat setempat dimengerti sebagai  kelompok  manusia  yang  tinggal  dan  hidup  di  sekitar  lokasi  pengambilan  atau pemanfaatan  sumber  daya  alam.  Sebagai  sekelompok  manusia,  masyarakat  setempat adalah  orang-orang  yang  memiliki  hak  atas  lingkungan  di  sekitarnya.  Kehidupan  yang layak dan aman sudah dengan sendirinya harus dinikmati sepenuh-penuhnya. Sebab, dari alam atau lingkunganlah dia memperoleh segala jaminan akan kehidupan.
Masifnya  pengeksploitasian  alam  terbukti  mengambil  hak  masyarakat  untuk menikmati  lingkungan  hidup  yang  nyaman.  Atas  nama  pembangunan,  berbagai  oknum dari  berbagai  kalangan,  seperti  pemerintah  dan  perusahaan-perusahaan,  terus  bertindak mengeksploitasi  apa  yang  ada  di  alam.  Di  berbagai  tempat  masyarakat  telah  menjadi korban  dari  upaya  pemanfaatan  alam  yang  kurang  tepat.  Pencemaran  yang  diakibatkan oleh  kegiatan-kegiatan  pemanfaatan  alam  membuat  masyarakat  terdera  penderitaan. Akibat  negatif  yang  dialami  ini  telah  merugikan  banyak  hal  dari  hidupnya.  Sebagai manusia,  masyarakat  setempat  membutuhkan  lingkungan  yang  sehat  untuk  hidup.  Ini adalah  salah  satu  kebutuhan  vital  yang  harus  dipenuhi.  Dengan  kata  lain,  masyarakat setempat memiliki hak untuk hidup di  lingkungan yang sehat.
Realitas  pengabaian  hak  lingkungan  yang  terjadi  membuat  masyarakat  setempat seolah  tidak  diperhatikan,  tersingkirkan,  dan  tidak  berdaya.  Inilah  yang  disebut liyan oleh  Armada  Riyanto.  Di  hadapan  kebijakan-kebijakan  otoritas,  masyarakat  setempat hanya  menjadi  orang  yang  tidak  mempunyai  wewenang  atas  hidupnya  sendiri. Penggolongan  berdasarkan  nilai  tinggi  dan  rendah  menjadi  nyata  dan  masyarakat menempati  tempat  yang    tergolong  bernilai  rendah.  Masyarakat  setempat  ( liyan ) kehilangan hak atas hidupnya sendiri dan menempati posisi terpinggir dalam kehidupan bersama  dalam  suatu societas (negara).  Masyarakat  setempat  tersingkir,  terbagi  dan terbedakan dari orang lain serta tereduksi kehadirannya sebagai manusia.
Zona  isolatif  adalah  ruang  lingkup  keberadaannya.  Sebagai liyan ,  masyarakat setempat  tidak  dapat  keluar  dari  zona  yang  memenjarakan  itu  karena  haknya  sebagai manusia diabaikan. Masyarakat setempat kehilangan kemampuannya untuk berpartisipasi  dalam  kehidupan  bersama.  Masyarakat  setempat  hanya  menempati  posisi orang  ketiga  dalam societas .  Orang  ketiga  adalah  orang  yang  tersisih  (Adon,  2021). Dalam  hal  ini,  masyarakat  setempat  sama  sekali  tidak  memiliki  akses  hak  atas lingkungan  hidupnya  sendiri.  Masyarakat  ditempatkan  sebagai  orang-orang  yang menyaksikan  pembangunan  dari  jauh  dan  tidak  menikmati  pembangunan  yang  berjalan begitu cepat. Masyarakat setempat adalah liyan yang terabaikan haknya sebagai manusia. Masyarakat  setempat  menjadi  objek  dan  seolah  tidak  memiliki  kemungkinan untuk  terlibat  dalam  aktivitas  mengelola  lingkungan  di  sekitarnya.  Keadaan voiceless selalu dialaminya sehingga tampilan elaboratif dalam membangun lingkungan yang baik sungguh  jauh  dari  aksesnya.  Tidak  ada  posibilitas  untuk  mengungkapkan  aspirasi  atas hidupnya  sendiri.  Masyarakat  sejatinya  ingin  bersuara  agar  lingkungan  hidupnya  tidak
dimanfaatkan  untuk  kesenangan  dan  kemapanan  orang  lain.  Sebenarnya  ada  kehendak untuk  mengungkapkan  bahwa  lingkungan  hidupnya  sangat  dibutuhkan  untuk keberlangsungan  hidupnya.  Namun,  karena  tidak  memiliki  kekuatan  dan  akses  yang baik, masyarakat setempat hanya mampu menatap pembangunan yang pada titik tertentu menimbulkan  masalah  lingkungan  di  tempat  tinggalnya.  Kalaupun  ada  janji  akan kesejahteraan, masyarakat setempat hanya menikmati sebagian kecil dari sekian banyak keuntungan  dan  dampak  positif  dari  pembangunan  yang  dilaksanakan.  Kenyataan  ini menjadikan  hidupnya  hanya  diisi  dengan  pengalaman-pengalaman  ketersisihan, keterbelakangan, dan keterbelengguan yang parah. Haknya untuk menikmati lingkungan yang selalu menjamin kesehatannya diabaikan. Realitas yang terjadi adalah keterasingan dari  peradaban  humanitas.  Pada  titik  inilah,  masyarakat  setempat  masuk  dalam pengalaman dehumanisasi.
Mengikuti  konsep liyan dalam  Armada  Riyanto,  masyarakat  setempat  adalah manusia-manusia  yang  bermartabat.  Meskipun  setiap  hari  mengalami  pengalaman- pengalaman keterpinggiran, namun sudah sejak awal, masyarakat setempat adalah orang- orang yang memiliki derajat yang sama dengan orang lain. Sebagai manusia, masyarakat setempat memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan para pemangku kuasa dan penguasa  modal.  Masyarakat  setempat  juga  memiliki  hak  untuk  menikmati pembangunan  yang  dijalankan  sehingga  sedari  kodratnya  sama  dengan  semua  orang yang  ingin  hidupnya  sejahtera.  Namun,  penghormatan  itu  tidak  saja  menunjukkan adanya  kesederajatan  melainkan  sebuah  pengakuan  atas  eksistensinya  sebagai  manusia yang memiliki keunikannya masing-masing.
Harus  diakui  bahwa  masyarakat  setempat  adalah  aku,  yakni  memiliki  kesadaran subjektif  yang  mendalam.  Masyarakat  setempat  memiliki  otoritas  atas  segala  miliknya, yaitu  hak  dan  segala  pengalaman  hidupnya.  Atribut-atribut  sosial  mungkin  tidak  ada padanya, tetapi akan selalu memiliki hak untuk tinggal dan merasakan lingkungan yang aman  bagi  hidupnya.  Masyarakat  setempat  adalah  subjek-subjek  yang  selalu  mencari makna atas hidupnya. Masing-masing memiliki potensi untuk berada di-samping subjek yang  lain.  Masyarakat  setempat  selalu  bermartabat  sehingga  sikap  menghormati  dan menghargainya,  termasuk  segala  hak  yang  melekat  padanya,  adalah  hal  yang  mutlak dilakukan.  Haknya  untuk  merasakan  dan  tinggal  di  lingkungan  yang  aman  harus diperjuangkan.
Eksistensinya yang nyata dalam tubuh sudah dengan sendirinya harus dihormati. Oleh  karena  itu,  segala  bentuk  tindakan  yang  merusak  tubuhnya  dihindari  sedemikian rupa.  Masyarakat  tidak  lain  terdiri  dari  individu-individu  yang  memiliki  kerangka  aku- tubuh  dalam  kehadirannya.  Sebagai  aku-tubuh,  masyarakat  setempat  selalu  mempunyai hak  untuk  terhindar  dari  segala  bentuk  pencemaran  lingkungan.  Sebab,  pencemaran  di lingkungan  hidupnya  akan  berpengaruh  langsung  pada  kesehatan  tubuhnya.  Jika kesehatan  tubuh  terganggu  karena  tindakan  pemanfaatan  alam  tanpa  perhitungan  yang tepat,  maka  yang  terjadi  adalah  adanya  fenomena  perendahan  dan  pengabaian  akan eksistensi  manusia  yang  terwujud  dalam  tubuh.  Pernyataan  ini  hendak  mengatakan bahwa  tubuh-tubuh  masyarakat  setempat  adalah  itu  yang  menampakkan  secara  konkret eksistensinya.  Penghormatan  atasnya  adalah  suatu  indikasi  atas  kebersamaan  ( being - together )  dalam  suatu  proses  pembangunan  kehidupan societas .  Pengalaman  akan penderitaan  yang  dialaminya  menjadi  pengalaman societas .  Hal  inilah  yang  membuat setiap  orang,  baik  itu  pemerintah  maupun  pihak  perusahaan  yang  bertindak memanfaatkan  alam,  selalu  bergerak  untuk  memandang  dan  memperhatikan kehidupannya.  Pada  titik  inilah,  kehidupan  dalam societas akan  menampakkan  dimensi We .
4. Relasi Yang Memanusiawi Sebagai Upaya Penegakan Hak-Hak Ekologis
Relasi yang memanusiawi berarti relasi yang semakin menampilkan penghargaan dan  penghormatan  manusia  sejauh  sebagai  manusia.  Relasi  ini  bersifat  konstruktif  dan selalu  dalam  konteks  hubungan  timbal  balik  antara  sesama  dalam societas .  Hal  ini menunjukkan  bahwa  relasi  yang  memanusiawi  tidak  bermaksud  untuk  merugikan sesama,  tetapi  justru  berniat  untuk  membangun  pribadi-pribadi  yang  bersatu  dalam societas . Apapun konteks yang dihadapi, relasi yang memanusiawi ini selalu penting dan relevan dalam hidup manusia.
Diskursus  tentang  masyarakat  setempat  dengan  pihak  yang  melakukan pemanfaatan  alam  dapat  dilihat  dalam  kacamata  relasi  ini.  Masyarakat  setempat  adalah orang-orang  yang  memiliki  kemampuan  untuk  membangun  kemanusiaan  para penyelenggara  kegiatan  pemanfaatan  alam.  Sebaliknya,  para  penyelenggara  juga memiliki kapasitas untuk membangun kemanusiaan dari masyarakat setempat. Hubungan keduanya  selalu  mengandaikan  adanya  relasi  yang  membuat  keduanya  dapat  saling memahami.  Hal  ini  didasarkan  pada  pemahaman  bahwa  setiap  manusia  selalu  berada dalam  zona  relasi  dan  komunikasi  dengan  sesamanya.  Relasi  masyarakat  setempat dengan pihak penyelenggara pembangunan selalu berada dalam bingkai bahwa masing- masing memiliki identitas sebagai manusia yang menjadi atau memanusiawi. Keduanya adalah  sosok  yang  mengambil  bagian  dalam  kehidupan  bersama.  Dalam  kebersamaan itu,  keduanya  dapat  saling  mengisi  sehingga  kebersamaan  itu  menjadi  momen  untuk membangun kebajikan menuju kehidupan yang semakin memanusiawi.
Pertama,  dari  masyarakat  setempat.  Masyarakat  setempat  adalah  orang-orang yang memiliki potensi untuk membangun orang lain. Hal ini didasarkan pada hakekatnya sebagai manusia. Pada dasarnya, manusia selalu memiliki kapasitas untuk terlibat dalam kehidupan  orang  lain.  Walaupun  masyarakat  setempat  terlihat  menempati  posisi  yang kurang atau bahkan tidak penting, namun orang-orang ini adalah manusia yang memiliki kecenderungan kodrati untuk hadir bagi orang lain. Dengan kehadiran dan kesaksiannya, masyarakat  setempat  memberikan  sesuatu  kepada  para  penyelenggara  pembangunan (para  penyelenggara  pemanfaatan  sumber  daya  alam).  Sesuatu  itu  tidak  lain  adalah kenyataan  akan  penderitaan  yang  dialami.  Masyarakat  setempat  menyajikan  realitas ketakberdayaannya  di  hadapan  otoritas,  minimnya  pengetahuan,  keterpinggirannya, ketidakterlibatannya dalam tata kehidupan bersama. Detail-detail ini dimaksudkan untuk menyadarkan  para  penyelenggara  pembangunan  bahwa  realitas  yang  memprihatinkan sedang  terjadi.  Artinya,  pembangunan  yang  awalnya  dimaksudkan  untuk  tujuan  baik telah  menimbulkan  masalah-masalah  baru.  Hal  ini  kemudian  menimbulkan  adanya kesadaran  akan  mendesaknya  keterlibatan  untuk  membantu  sesama,  dalam  hal  ini masyarakat setempat. Ketika kesadaran ini terus mengisi kehidupan para penyelenggara pembangunan,  maka  kenyataan  akan  adanya  pertumbuhan  positif  semakin  kelihatan. Pada  titik  tertentu,  kesadaran  ini  akan  mengisi  kehidupan  para  penyelenggara pembangunan  sehingga  dalam  menjalankan  perannya,  selalu  ada  pertimbangan- pertimbangan  terhadap  nasib  masyarakat  setempat.  Tindakan-tindakan  yang  dilakukan niscaya akan selalu memperhatikan dimensi  kedudukan setiap pribadi  dalam kehidupan bersama.
Kedua,  dari  para  penyelenggara  pembangunan.  Sebagaimana  masyarakat setempat memiliki kapasitas untuk hadir bagi sesama, demikian pula para penyelenggara pemanfaatan sumber daya alam. Penyelenggara pembangunan memiliki kemampuannya tersendiri  untuk  membuat  masyarakat  setempat  keluar  dan/atau  tidak  terjebak  dalam ketersisihan. Sebelum mengeksekusi sebuah rencana pembangunan, adalah sesuatu yang sangat  penting  untuk  melihat  siapakah  orang-orang  yang  berada  di  sekitar  lokasi pengambilan  sumber  daya.  Peran  dan  kedudukannya  harus  disadari  dengan  baik  agar
keputusan  yang  diambil  sungguh-sungguh  selaras  dengan  nilai-nilai  kehidupan. Sebagaimana  yang  dikatakan  di  awal,  masyarakat  setempat  adalah  subjek-subjek  yang berhak  atas  segala  yang  melekat  padanya.  Sebagai  subjek,  masyarakat  memiliki  hak untuk  menikmati  lingkungan  hidup  yang  aman.  Inilah  yang  harus  disadari  oleh  para penyelenggara pembangunan. Masyarakat setempat tidak lain dari orang-orang yang hak dan martabatnya harus dihargai dan dijunjung tinggi agar nilai menjadi sesama semakin terlihat  di  dalamnya.  Menjadi  sesama  berarti  para  penyelenggara  memasuki  hidup masyarakat  setempat  dan  menyaksikan  kesulitan-kesulitannya.  Kesadaran  ini  akan berdampak  langsung  pada  pertimbangan-pertimbangan  pembangunan  yang  dibuat sehingga  hak-hak  dasar,  yaitu  hak  ekologis  masyarakat  setempat  tetap  dijamin  dengan baik.  Para  penyelenggara  akhirnya  sadar  bahwa  masyarakat  setempat  selalu  punya  hak untuk  tinggal  di  lingkungan hidup  yang aman, yang bebas dari pencemaran dan hal-hal negatif yang tidak diharapkan. Dari kesadaran-kesadaran inilah, muncul keinginan yang kuat  untuk  bekerja  keras  membangun  kehidupan  masyarakat  setempat.  Sebab,  para penyelenggara memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembalikan hak-hak ekologis masyarakat  setempat.  Kehidupan  pada  akhirnya  menjadi  sebuah  harmoni  yang  indah. Masyarakat  setempat  akan  menjadi  manusia-manusia  yang  dijunjung  tinggi kehadirannya.  Di  sisi  lain,  para  penyelenggara  pemanfaatan  alam  juga  mengalami kemajuan  dalam  kesadarannya  sebagai  sesama  bagi  masyarakat  sekitar.  Perjumpaan keduanya akan melahirkan jalinan relasi yang menciptakan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Dengan kata lain, perjumpaan menghadirkan aku yang selalu bertanggung jawab terhadap orang lain (Pranowo, 2016).

## Kesimpulan
Dalam  terang  filsafat  relasionalitas  Armada  Riyanto,  masyarakat  setempat kembali  dimengerti  sebagai  manusia.  Masyarakat  setempat  adalah liyan ,  yaitu  orang- orang  yang  memiliki  hak  untuk  merasa  nyaman  di  lingkungan  hidupnya.  Atau  dengan kata  lain,  masyarakat  setempat  memiliki  hak  untuk  menikmati  lingkungan  yang  layak dihidupi.  Hal  ini  telah  menjadi  hak  yang  tertanam  kuat  dalam  diri  setiap  orang  yang hidup  di  sekitar  lokasi  pemanfaatan  alam.  Sedari  kodratnya,  hak  ekologis  ini  harus dipenuhi  sebab  hak  ini  menjadi  salah  satu  alasan  kehadirannya  sebagai  manusia. Masyarakat setempat adalah subjek-subjek yang ingin mengekspresikan dirinya sebagai manusia.  Masyarakat  setempat  tidak  lain  adalah  aku  yang  memiliki  kerinduan  untuk merasakan dampak positif dari pembangunan, lebih tepatnya merasakan lingkungan yang layak  ditempati.  Untuk  mengembalikan  hak  ekologis  masyarakat  setempat,  kiranya penting  dipahami  relasi  seperti  apa  yang  harus  dijalin.  Relasi  yang  terjalin  antara masyarakat  setempat  dengan  penyelenggara  pemanfaatan  alam  haruslah  berorientasi pada  tujuan  memanusiawikan  manusia.  Masyarakat  setempat  menyajikan  pengalaman ketersisihan  dan  keterbelakangan  di  hadapan  otoritas.  Sebagai  manusia,  otoritas  atau penyelenggara pemanfaatan alam juga seharusnya menyadari tanggung jawabnya sebagai sesama  bagi  orang  lain.  Kesadaran  inilah  yang  kemudian  menggerakkan  hatinya  untuk memandang  masyarakat  setempat  dalam  kehadirannya  sebagai  manusia.  Hal  ini diharapkan berbuah pada kebijakan dan tindakan yang selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat  setempat.  Dengan  demikian,  hak  ekologis  masyarakat  setempat  akan  selalu mendapat tempat dalam kebijakan pembangunan sebuah societas .

## Daftar Pustaka
Adon, M. J. (2021). Keterlibatan Masyarakat Desa Benteng Tado-Manggarai NTT dalam Pemilu bagi Kesejahteraan Sosio-Ekonomi Menurut Armada Riyanto. MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan , 13 , 242–265.
Aliano,  Y.  A.,  Riyanto,  A.  (2022).  Pemulihan  Martabat  Manusia  dalam  Perspektif Metafisika Persahabatan. Jurnal Filsafat Indonesia , 5 (2), 162–172.
Arif,  A.  (2021).  Kabut  Asap  Merupakan  Pelanggaran  HAM.  Retrieved  November  29,
2021, from https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-
teknologi/2021/11/29/bencana-kabut-asap-dan-banjir-di-kalimantan-melanggar- ham .
Arliman,  L.  (2018).  Eksistensi  Hukum  Lingkungan  Dalam  Membangun  Lingkungan Sehat Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 761–770. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009 Dietz, T. (1998). Pengakuan atas Sumberdaya Alam . Yogyakarta: Kerjasama Pustaka. Perpustakaan KOMNAS HAM. https://www.komnasham.go.id/ Herianto,  H.  (2021).  Relasi  Aku  dan Liyan dalam  Budaya  Lejong  Masyarakat Manggarai. Focus , 2 (1), 28–37.
Junef, M., & Husain, M. (2021). Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud  Tanggung  Jawab  Negara  pada  Upaya  Keadilan  Ekologis. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 21 (1), 59.
Kahpi,  A.  (2013).  Jaminan  Konstitusional  terhadap  Hak  atas  Lingkungan  Hidup  di Indonesia. Jurnal Al-Daulah , Vol. 2 , No , 143—159.
Kuehn,  Robert  R.,  A  Taxonomy  of  Environmental  Justice  (2000).  Aboriginal  Policy Research Consortium International (APRCi). 307.
Mustofa,  M.U.,  Raudya,  M.D.K.,  Nurdini,  F.M.,  &  Sulaeman,  K.  (2022).  Radikalisasi Grassroots  Movements  dalam  Politik  Ekologi  di  Indonesia  Pasca  Reformasi. IJPP: The Indonesian Journal of Politics and Policy , 14 , 83-100. Nurmardiansyah,  E.  (2014).  Eco-Philosiphy  dan  Implikasinya  dalam  Politik  Hukum Lingkungan di Indonesia. Melintas , 30.1. 2014), 70-104. Rosadi, O. (2012). Hukum, Ekologi & Keadilan Sosial . Yogyakarta: Thafa Media. Pandu,  P.  (2021).  Jangan  Abaikan  Hak  Ekologis  Anak.  Retrieved  Agustus  22,  2021, from https://halopos.id/jangan-abaikan-hak-ekologis-anak/
Pranowo, Y. (2016). Transendensi dalam Pemikiran Simone de Beauvoir dan Emmanuel Levinas. Melintas , 32 (1), 73-93.
Pratama,  M.  A.,  Sabijanto,  V.  V.,  &  Rizkiyah,  E.  L.  (2022).  Fondasi  Ecological- Philosophy  dengan  Model  Place-Based  Education  untuk  Clinical  Legal Education. Yustitiabelen , 8 (1), 1–13.
Riyanto, A. (2011). Berfilsafat Politik . Yogyakarta: Kanisius. Riyanto,  A.  (2013). Menjadi-Mencintai:  Berfilsafat  Teologi  Sehari-hari .  Yogyakarta: Kanisius.
Riyanto,  A.  (2018). Relasionalitas:  Filsafat  Fondasi  Interpretasi  Aku,  Teks,  Liyan, Fenomen . Yogyakarta: Kanisius.
Romario,  A.  (2014).  Ekologi  dalam  Bayang-bayang  Antroposentrisme. Forum:  Jurnal Ilmiah Filsafat Teologi , XLII , 4-9.
Said,  M.Y.,  Nurhayati,  Y.  (2020).  Paradigma  Filsafat  Etika  Lingkungan  dalam Menentukan  Arah  Politik  Hukum  di  Indonesia. Al-Adl:  Jurnal  Hukum .  Vol.  12, No. 1, 39-60.
Utami, D. (2017). Filsafat lingkungan hidup A. Sonny Keraf dan penerapannya terhadap ekowisata di Indonesia (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).