Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUEDUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTRAKTOR ATAS KEGAGALAN
BANGUNAN
Arki Paselon 1
Dian Ekawaty Ismail 2
Lisiana M. Tijow 3
1 Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo Email: arkipaselon95@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

## Abstract
The  purpose  of  this  paper  is  to  analyze  the  contractor's  criminal  liability arrangements  for  building  failure  in  the  current  criminal  law  and  to  formulate  an ideal  form  of  contractor's  criminal  liability  for  future  building  failures.  The  type  of research  used  is  normative  legal  research  through  a  statute  approach  (statue approach);  and  a  conceptual  approach  (conceptual  approach).  The  results  of  this study point out, first, the regulation of criminal liability  for contractors for building failures that currently applies only refers to the Criminal Code, which the formulation of  criminal  liability  is  still  confined  in  the  view  that  legal  subjects  are  only  human beings  in  a  manner.  Meanwhile,  the  Criminal  Code  does  not  recognize  criminal responsibility by corporations even though contractors are part of the legal subject of the corporation. Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services that currently applies  only  recognizes  civil  liability,  both  through  litigation  and  non-litigation channels.  Second.  Ideally,  there  are  two  models  of  criminal  liability  for  contractors for building failures. First, considering that the contractor is a legal entity in the form of a corporation, both the management and the corporation are the perpetrators of a  criminal  act  and  both  must  bear  criminal  responsibility.  Second,  separation  of criminal  responsibility  for  management  and  corporations.  Asking  for  criminal responsibility  and  threatening  the  management  as  the  perpetrator  with imprisonment and fines and asking for criminal fines for the corporation.
Keywords: Contractor's Criminal Liability; Building Failure.

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  data  Kementrian  Perencanaan  Pembangunan  Negara/Bapenas, pemerintah  dalam  lima  tahun  mendatang  (2015-2019)  mencanangkan pembangunan  infrastruktur  diberbagai  bidang.  Jalan  tol  yang  akan  dibangun sepanjang  1.000  kilometer,  jalan  baru  2.650  kilometer,  dan  pemeliharaan  jalan
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
46.770  kilometer.  Pembangunan  infrastruktur  bidang  jalan  akan  dipacu  supaya tercipta  konektivits  antarwilayah,  sehingga  biaya  logistic  turun  dan  ekonomi  biaya yinggi ( high cost economy ) dapat ditekan. Untuk bidang angkutan, pemerintah akan membangun  15  bendara  baru,  pengadaan  20  pesawat  perintis,  dan mengembangkan bandara untuk pelayanan kargo di sejumlah lokasi. Akan dibangun pula 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal batrang perintis, pengadaan dua kapal ternak, dan pengadaan 500 unit kapal rakyat 1 .
Pemerintah  akan  membangun  jalur  kereta  api  sepanjang  3.258  kilometer  di Jawa,  Sumatra,  Sulawesi,  dan  Kalimantan  Jalur  kereta  api  tersebut  meliputi  kereta api antarkota sepanjang 2.159 kilometer dan kereta api perkotaan 1.099 kilometer. Itu  belum  termasuk  pembangunan  pelabuhan  penyebrangan  di  60  lokasi  dan pengadaan  50  unit  kapal  penyeberangan  perintis.  Disamping  itu,  pengadaan  bus rapid  tramsit  (BRT)  di  29  kota  dan  membangun  angkutan  missal  cepat  di  kawasan perkotaan,  yaitu  di  enam  kota  metropolitan  dan  17  kota  besar.  Yang  tidak  kalah fenomenal  adalah  mega  proyek  pembangunan  listrik  sebesar  35.000  megawatt (MW) 2 .
Dampak negatif dari sebuah pembangunan adalah terjadinya korban jiwa yang diakibatkan  oleh  kegagalan  bangunan.  Dalam  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi,  disebutkan  bahwa  “Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi”. Dari uraian definisi Pasal tersebut, unsur keruntuhan bangunan dalam kegagalan bangunan merupakan unsur yang dapat menimbulkan potensi yang sangat besar adanya korban jiwa.
Sebagai  contoh  kasus  kegagalan  konstruksi  bangunan  sebagaimana  yang disampaikan  oleh  Direktorat  Jenderal  Bina  Konstruksi,  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  mencatat ambruknya  salah  satu  tiang pancang yang sedang dalam proses pengecoran pembangunan Tol Bogor Outer Ring Route atau Tol BORR Seksi IIIA di Jalan Soleh Iskandar Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, 10 Juli, sebagai kecelakaan konstruksi yang kelima sepanjang tahun 2019 3 .
Sebelumnya,  kecelakaan  kontruksi serupa  terjadi  pada  17  Juni  2019.  Kala  itu besi hollow jatuh menimpa kendaraan yang tengah melintas di ruas jalan Transyogi tepat di depan Mall Ciputra, Cibubur di proyek Jakarta Outer Ring Route atau JORR II.  Selanjutnya,  untuk  jumlah  kecelakaan  kontruksi  dari  tahun  2017  sampai pertengahan 2019 tercatat ada 28 insiden. Kecelakaan terbanyak terjadi pada tahun 2018  dengan  13  kejadian.  Tahun  2018  sendiri  terbagi  tiga  kategori  kecelakaan
1 Sulistijo  Sudarto  Mulyo,  2018. Proyek  Infrastruktur  &  Sengketa  Konstruksi ,  Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm 5-6
2 Ibid , Hlm 6
3 https://bisnis.tempo.co/read/1223711/ambruknya-tiang-tol-borr-kecelakaan-kontruksi-ke-5-di- 2019. Diakses Pukul 09:30  WITA, Tanggal 11 Maret 2020.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
konstruksi  yakni,  empat  kecelakaan  kontruksi  minor,  lalu  delapan  kecelakaan konstruksi mayor, dan terakhir tiga kejadian kegagalan bangunan. Sedangkan, untuk sepanjang 2017 sudah terjadi delapan kali kecelakaan kontruksi 4 .
Pada  kegagalan  bangunan  terjadi  pada  15  Januari  2018,  yaitu  ambruknya selasar gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta yang mengakibatkan kurang lebih ada 72  orang  terluka.  Lalu  pada  5  Februari  2018,  longsornya  turap  underpass  Jalan Perimeter  selatan  Bandara  Soekarno  Hatta  yang  tidak  ada  korban  jiwa.  Terakhir insiden kegagalan bangunan ini terjadi pada ambruknya jembatan Widang di Tuban, Jawa  Timur,  pada  17  April  2018,  ini  mengakibatkan  sejumlah  truk  dan  motor tercebur ke sungai. Lalu juga menyebabkan  dua orang tewas karena terjepit truk 5 . Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  pada  dasarnya  memberikan  ruang  bagi  para pihak  yang  dirugikan  dengan  adanya  kegagalan  bangunan  untuk  melaporkan kegagalan bangunan tersebut kepada Menteri 6 . Pemberian ganti rugi akan diberikan kepada  pihak  yang  dirugikan 7 .  Ruang  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada korban jiwa akibat kegagalan bangunan masih belum menyentuh rasa keadilan dan kemanfaatan  bagi  si  korban  jiwa,  terlebih  lagi  akibat  insiden  tersebut  tidak memakan  sedikit  korban  jiwa.  Negara  seharusnya  mengambil  peran  dengan menggunakan  instrument  pidananya  demi  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  setiap warga Negara, maka dari itu setiap penyedia jasa kontruksi dalam hal ini kontraktor berhak untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya.
Pertanggungjawaban  pidana  kontraktor  atas  kegagalan  bangunan  dan menyebabkan  korban  jiwa  saat  ini  hanya  merujuk  pada  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Ketentuan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  359  KUHP sebagaimana  kasus  runtuhnya  Jembatan  Kutai  Kartanegara  pada  hari  Sabtu  26 November  2011,  terdakwa  didakwa  dengan  Pasal  tersebut  dalam  Putusan  Nomor 103/Pid.B/2012/PN.Tgr.  Pasal  359  KUHP  berbunyi  “ Barang  siapa  karena kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  meninggal,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana  kurungan  paling  lama  satu tahun ”.  Dalam  pertimbangan  majelis  hakim  pada  putusan  kasus  jembatan  Kutai Kartanegara  menjabarkan  “unsur  Barangsiapa”  merupakan  “ setiap  orang  sebagai pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatan yang telah dilakukannya ”.
Sebelumnya  ketentuan  pidana  sudah  diatur  dalam  Pasal  43  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.  Namun,  pada tahun 2017 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  tentang  Jasa  Konstruksi.  Salah  satu  perubahan  mendasar  dalam  Undang-
4 Ibid
5 Ibid
6 Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
7 Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Undang  No.  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi,  sebagai  pengganti  Undang- Undang  No.18  Tahun  1999,  adalah  perihal  dihapusnya  sanksi  pidana  dalam  hal terjadi kegagalan bangunan. Dalam catatan konstruksi di Indonesia, salah satu kasus kegagalan  bangunan  yang  cukup  mendapat  perhatian  masyarakat  antara  lain runtuhnya  jembatan  Mahakam II  di  Kalimantan  Timur  pada  bulan  Nopember  2011 yang diikuti  dengan pemberian sanksi pidana  dalam Pasal 43 UU  No. 18/1999 Jasa Konstruksi,  yang  dijatuhkan  kepada  pejabat  pelaksana  teknis  kegiatan,  kuasa pengguna anggaran dan manajer proyek.
Dengan  dihapusnya  sanksi  pidana  bagi  pelaku  jasa  konstruksi,  maka  Undang- Undang Jasa Konstruksi 2017 yang berlaku saat ini menempatkan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam ranah hukum perdata yang mana sesuai  dengan  dasar  hubungan  hukum  di  antara  para  pihak  yakni  kontrak  kerja konstruksi.
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  menyimpulkan  bahwa  kontraktor  adalah bagian subjek hukum pidana korporasi yang dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13  Tahun  2016  tentang  Tatacara  Penanganan  Perkara  Pidana  Oleh  Korporasi. Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  terhadap  kegagalan  bangunan  perlu  dimuat kembali  dengan  rumusan  yang  jelas  dan  tegas  pengaturannya  dalam  Undang- Undang  Jasa  Konstruksi  supaya  menjadi  jelas  dan  mengikuti  siapa  saja  yang  patut dibebani  pertanggungjawaban  agar  tercapainya  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  si korban.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka  yang  menjadi  rumusan masalah,  yakni:  Bagaimanakah  pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  kontraktor atas  kegagalan  bangunan  dalam  hukum  pidana  yang  berlaku  saat  ini  ?, Bagaimanakah bentuk ideal pertanggungjawaban pidana kontraktor atas kegagalan bangunan di masa mendatang?.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normative 8 melalui pendekatan  undang-undang  ( statue  approach); dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach). 9 Jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini, terdiri  dari:  (1).  Bahan  hukum  primer,  yang    merupakan    bahan    utama    dalam melakukan  penelitian  normatif   yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  Jasa Konstruksi. (2). Bahan  hukum sekunder, adalah referensi yang berkaitan  dengan  topik  yang  diangkat  yang terdiri  dari  buku  dan  karya  tulis  ilmiah
8 Mukti  Fajar dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 34
9 Peter  Mahmud  Marzuki.  2014. Penelitian  Hukum:  Edisi  Revisi. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group. Hlm. 9
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
lainnya. (3)Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum penunjang berupa kamus dan  sumber    lain    (media    cetak    dan    media    elektronik)    Pengumpulan    bahan hukum  dilakukan   dengan  cara mengiventarisir   semua  regulasi  (bahan   primer) yang    berkaitan    dengan    Jasa  Konstruksi    termasuk  rujukan  yang    terkait    (bahan hukum  sekunder).  Selanjutnya  bahan  hukum  tersebut  dianalisis  secara deduktif, yakni  dengan  melakukan  penarikan  kesimpulan  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum kepada hal-hal yang bersifat khusus
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan Dalam Hukum Pidana Yang Berlaku Saat Ini
3.1.1 Pengaturan  Pertanggungjawaban  Pidana  dalam  Undang-Undang  Jasa Konstruksi Lama (UU No. 18 Tahun 1999 ).
Di  dalam  substansi  Undang-Undang  Jasa  Konstrusi  yang  lama  sudah mengakomodir  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  penyedia  jasa konstruksi atas kegagalan bangunan. Hal itu diatur dalam Pasal 43 juncto Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
Pasal 25 Menyebutkan:
1) Pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  wajib  bertanggung  jawab  atas kegagalan bangunan.
2) Kegagalan  bangunan  yang  menjadi  tanggung  jawab  penyedia  jasa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditentukan  terhitung  sejak penyerahan  akhir  pekerjaan  konstruksi  dan  paling  lama  10  (sepu1uh) tahun.
3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.
Ketentuan  Pasal  ini  mempertegas  pertanggungjawaban  hukum  yang bukan  hanya  dibebankan  kepada  penyedia  jasa  namun  pula  dibebankan kepada pengguna jasa apabila terjadinya suatu kegagalan bangunan, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi tidak bisa lari begitu saja dari tanggungjawab runtuhnya suatu bangunan. Dalam ketentuan ini juga mengatur  tentang  tenggang  waktu  10  tahun  setelah  penyerahan  akhir pekerjaan konstruksi bagi penyedia jasa. Pemberian tenggang waktu tersebut dalam  upaya  mempertegas  daluwarsa  waktu  pertanngungjawaban  hukum  si penyedia jasa. Selain itu, dalam Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada  pihak  ketiga  sebagai  penilai  ahli  untuk  menilai  suatu  kegagalan bangunan.  Adanya  ketentuan  tersebut  untuk  menghindari  pihak-pihak  lain secara  serampangan  dalam  menilai  dan  menentukan  adanya  kegagalan
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
bangunan.
Kelemahan  dari  Undang-Undang  ini  tidak  menjabarkan  seperti  apa  dan bagaimana penilaian ahli, siapa saja yang masuk dalam kriteria sebagai penilai ahli,  apa  saja  yang  menjadi  tugas  penilai  ahli  serta  bagaimana  kekuatan mengikat  seorang  penilai  ahli  ketika  menetapkan  siapa  saja  yang bertanggungjawab  atas  terjadinya  kegagalan  bangunan,  akan  tetapi pengaturan terkait penilai ahli hanya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah No.  29  Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi  sedangkan Peraturan  Pemerintah  tersebut  sudah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah No. 54 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang sama sekali tidak mengatur tentang penilai ahli. Sedangkan frasa “apabila terbukti” dalam putusan pengadilan pelaksanaannya mengikuti hukum acara pada umumnya. Pasal 27 menyebutkan :
Jika  terjadi  kegagalan  bangunan  yang  disebabkan  karena  kesalahan pengguna  jasa  dalam  pengelolaan  bangunan  dan  hal  tersebut menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain,  maka  pengguna  jasa  wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi .
Kelemahan  dari  Undang-Undang  No.  18  Tahun  1999  tentang  jasa konstruksi selain tidak mengatur tentang penilai ahli, Undang-Undang ini juga tidak menjabarkan kriteria kerugian dan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Kriteria kerugian dan ganti rugi hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29  Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi,  namun,  Peraturan Pemerintah  tersebut  sudah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  54 Tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi  yang  tidak  mengatur tentang  kerugian  dang  anti  rugi  bagi  pihak  yang  dirugikan.  Padahal  menurut penulis  penentuan  ganti  kerugian  dalam  Undang-Undang  dan  Peraturan Pemerintah  sangatlah  diperlukan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi pihak yang dirugikan.
Pasal 43 menyebutkan :
(1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak  memenuhi  ketentuan  keteknikan dan  mengakibatkan kegagalan  pekerjaan  konstruksi  atau  kegagalan  bangunan  dikenai pidana  paling  lama  5 (lima)  tahun  penjara  atau  dikenakan  denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
(2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan  atau  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  keteknikan  yang telah  ditetapkan  dan  mengakibatkan  kegagalan  pekerjaan  konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara  atau  dikenakan  denda  paling  banyak  5%  (lima per  seratus)
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dari nilai kontrak.
(3) Barang  siapa  yang  me1akukan  pengawasan  pelaksanaan  pekerjaan konstruksi  dengan  sengaja  memberi kesempatan  kepada  orang  lain
yang  melaksanakan  pekerjaan  konstruksi  melakukan  penyimpangan terhadap  ketentuan  keteknikan  dan  menyebabkan  timbulnya kegagalan  pekerjaan  konstruksi  atau  kegagalan  bangunan  dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
Ketentuan Pasal ini yang menjadi sorotan utama adanya pertanggungjawaban  pidana  bagi  kontraktor  apabila  terjadinya  kegagalan bangunan.  Kontraktor  yang  meliputi  perencana,  pelaksana  dan  pengawas konstruksi yang tidak
memenuhi ketentuan
keteknikan,
memberi kesempatan  kepada  orang  lain  yang  melaksanakan  pekerjaan konstruksi  melakukan  penyimpangan  terhadap  ketentuan  keteknikan  serta menimbulkan  kegagalan  bangunan,  akan  dijerat  dengan  pidana  penjara  atau denda sebagaimana dalam Pasal tersebut.
Menurut  penulis,  Ketentuan  pidana  pada  Pasal  43  mengklasifikasikan bahwa  kontraktor  merupakan  bagian  dari  subjek  dalam  hukum  pidana, sehingga  patut  untuk  dibebani  pertanggungjawaban  pidana.  Dalam  teori subjek  hukum  pidana,  pihak-pihak  yang  dikategorikan  sebagai  subjek  hukum pelaku  kejahatan  terdiri  dari  individu  dan  korporasi.  Subjek  Individu  meliputi pelaku  sebagai  individu/diri  sendiri  dan  pelaku  sebagai  perwakilan  dari korporasi.  Sedangkan  subjek  korporasi  terdiri  dari  pelaku  sebagai  korporasi pemerintah dan pelaku sebagai korporasi swasta.
Menurut penulis, dalam Pasal ini juga kontraktor yang meliputi perencana konstruksi,  pelaksana  konstruksi  dan  pengawas  konstruksi  merupakan kesatuan  yang  berbentuk  korporasi  sehingga  pertanggungjawaban  pidana yang  patut  dibebani  pada  kontraktor  tersebut  adalah  pertanggungjawaban korporasi. Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, ada tiga system pertanggung  jawaban  pidana  korporasi;  yaitu  (1)  pengurus  korporasi  sebagai pembuat  dan  pengurus  yang  bertanggungjawab.  (2)  korporasi  sebagai pembuat  dan  pengurus  yang  bertanggungjawab.  (3)  korporasi  sebagai pembuat  dan  yang  bertanggnungjawab.  Namun  dalam  praktiknya, pertanggungjawaban  kontraktor  sebagai  korporasi  seringkali  hanya dibebankan  kepada  pengurus  meskipun  korporasi  juga  turut  terlibat  dalam kegagalan  bangunan.  Dalam  beberapa  kasus  yang  menggunakan  Pasal  43, korporasi  sering  terhindar  dari  pemidanaan  apabila  terjadinya  kegagalan bangunan.
Sebagai contoh, Kasus pengerjaan gedung (ruang sekolah baru) di SMKN 2
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Lamongan  dengan  terdakwa  Drs.  Agustinu  MM  dan  Ir.  Abu  Chamid  selaku pelaksana  proyek,  dengan  esensi  kasus  bahwa  terdakwa  dengan  sengaja membangun  menggunakan  bahan  bangunan  yang  tidak  sesuai  dengan perencanaan sehingga terjadi kegagalan dalam pembangunan. Drs. Agustinus selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 2 Lamongan sebagai pihak  yang  memerintahkan  dan  Ir.  Abu  Chamid  sebagai  Ketua  Tim  Pelaksana untuk  membangun  SMKN  2  Lamongan  sebagai  pihak  yang  turut  serta  dan memerintahkan.  Objek  yang  dipermasalahkan  terkait  Penggantian  spek Galvalum  yang  tidak  sesuai  dengan  Perintah  atau  Juknis  dalam  RAB  dan Penambahan lebar  ruang kelas yang tidak ada perintah  pengerjaan dari RAB.
Ada beberapa kesalahan yang timbul dari kasus tersebut, Pertama, Tidak adanya  konsultan  pengawas  yang  memiliki  kapasitas  dalam  pembangunan, melainkan  dalam  kasus  diatas  konsultan  pengawas  hanya  dari  pihak  SMKN  2 Lamongan. Kedua ,  tidak  adanya  perintah  pengerjaan  pengganti  spek galvalum  yang  menyalahi  aturan  dalam  RAB  tersebut. Ketiga ,  seharusnya sesuai  dengan  prosedur  mekanisme  pembangunan  konstruksi  harus  ada laporan  harian  (MC  0  s/d  MC  100)  yang  dilaporkan  oleh  pihak  kontraktor kepada boower selaku pemberi kerja untuk data analisa pembangunan setiap minggunya. Keempat, tidak adanya tim pengawas yang ditunjuk oleh boower selaku  pemberi  proyek  terkait  dengan  kegagalan  konstruksi  tersebut,  yang seharusnya  sudah  dibentuk  tim  pengawas  diluar  tim  konsultan  pengawas melainkan ada pengawas dari instansi bower selaku pemberi proyek tersebut. Pada  kasus  ini  kontraktor  sebagai  terdakwa  diputus  bebas  pada pengadilan  tingkat  pertama  yaitu  Pengadilan  Negeri  Lamongan,  kemudian pada  pengadilan  tingkat  banding  yaitu  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Timur kontraktor  (terdakwa)  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Serta pada tingkat kasasi terdakwa diputus bebas sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1796 K/Pid.Sus/2012. Jelas pada  kasus  ini  pertanggungjawaban  pidana  kontraktor  dibebankan  kepada pengurus  korporasi.  Tidak  ada  satupun  kasus  yang  menbebankan pertanggungjawaban  pidana  selain  pada  pengurusnya  dibebankan  pula  pada korporasinya.  Meskipun  Undang-Undang  ini  menganut  pemidanaan  terhadap kontraktor atas kegagalan bangunan, namun tak bisa dipungkiri bahwa itulah yang menjadi kelemahan dalam ketentuan pidana yang dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
3.1.2 Pertanggungjawaban  Hukum  Kontraktor  Atas  Kegagalan  Bangunan  Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Yang Berlaku Saat Ini (UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi) .
Dalam  Pasal  1  ayat  10  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017 menyebutkan bahwa :
“Kegagalan  Bangunan  adalah  suatu  keadaan  keruntuhan  bangunan dan/atau  tidak  berfungsinya  bangunan  setelah  penyerahan  akhir  hasil Jasa Konstruksi”.
Dengan  demikian,  menurut  penulis  syarat  Kegagalan  Bangunan  yang termasuk  dalam  lingkup  Kegagalan  Bangunan  dalam  Undang-Undang  Jasa Konstruksi  adalah  Kegagalan  Bangunan  yang  telah  diserahkan  kepada Pengguna  Jasa,  sehingga  tidaklah  termasuk  pada  keruntuhan  bangunan sebelum  penyerahan  akhir  hasil  tersebut.  Untuk  itu  kapan  penyerahan  akhir hasil  Jasa  Konstruksi  merupakan  hal  krusial  yang  mana  dalam  praktiknya dibuktikan  dengan  suatu  bukti  tertulis  sebagaimana  diatur  dalam  Kontrak Kerja Konstruksi.
Dalam  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa Konstruksi menyebutkan :
a) Dalam  hal  penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi  tidak  memenuhi  Standar Keamanan,  Keselamatan,  Kesehatan,  dan  Keberlanjutan,  Pengguna Jasa  dan/atau  Penyedia  Jasa  dapat  menjadi  pihak  yang  bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan;
b) Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh penilai ahli;
c) Penilai ahli ditetapkan oleh Menteri;
d) Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  laporan  mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017,  Penyedia  Jasa  dianggap dapat  bertanggungjawab  dalam  hal  terjadi  Kegagalan  Bangunan  yang disebabkan  karena  penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi  yang  tidak  memenuhi Standar  Keamanan,  Keselamatan,  Kesehatan  dan  Keberkelanjutan.  Adapun Pengguna Jasa memikul tanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah  lewatnya  jangka  waktu  pertanggungan  Penyedia  Jasa  atas  Kegagalan Bangunan.  Jangka  waktu  pertanggungan  atas  Kegagalan  Bangunan  yang menjadi  tanggung  jawab  Penyedia  Jasa  dituangkan  dalam  Kontrak  Kerja Konstruksi  yang  disesuaikan  dengan  rencana  umur  konstruksi.  Dalam  hal rencana  umur  konstruksi  lebih  dari  10  (sepuluh)  tahun,  maka  Penyedia  Jasa hanya bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  1999, jenis  usaha  konstruksi  terdiri  atas  usaha  perencanaan  konstruksi,  usaha pelaksanaan  konstruksi  maupun  usaha  pengawasan  konstruksi  yang diselenggarakan  oleh  masing-masing  Perencana  Konstruksi,  Pelaksana Konstruksi  dan  Pegawas  Konstruksi.  Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Jasa Konstruksi  2017,  jenis  usaha  konstruksi  meliputi  Usaha  Jasa  Konsultasi Konstruksi,  Usaha  Pekerjaan  Konstruksi  dan  Usaha  Pekerjaan  Konstruksi Terintegrasi.  Oleh  karenanya,  guna  menentukan  penyebab  dari  suatu Kegagalan  Bangunan  dan  pihak  yang  bertanggungjawab  atas  kegagalan tersebut,  kedua  undang-undang  tersebut  menunjuk  penilai  ahli  untuk melakukan fungsi tersebut.
Baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan untuk menentukan penyebab dari suatu Kegagalan Bangunan  dan  pihak  yang  bertanggungjawab  atas  kegagalan  tersebut  perlu dilakukan  penilaian  oleh  ahli.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999 tidak diatur secara rinci mengenai penilai ahli dan hal itu menjadi kelemahan dalam  Undang-Undang  tersebut,  sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2017 diatur secara jelas dan rinci mengenai penilai ahli.
Dalam  Pasal  61  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  diatur  tentang penilai ahli antara lain sebagai berikut :
a. Penilai ahli harus :
1) Memiliki  sertifikat  kompetensi  kerja  pada  jenjang  jabatan  ahli  di bidang  yang  sesuai  dengan  klasifikasi  produk  bangunan  yang mengalami kegagalan bangunan.
2) Memiliki  pengalaman  sebagai  perencana,  pelaksana,  dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan bangunan, dan
3) Terdaftar sebagai penilai ahli di kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
b. Penilai ahli mempunyai tugas antara lain :
1) Menetapkan  tingkat  kepatuhan  terhadap  standar  keamanan, keselamatan, kesehatan dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 2) Menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;
3) Menetapkan  tingkat  keruntuhan  dan/atau  tidak  berfungsinya bangunan;
4) Menetapkan  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  Kegagalan Bangunan;
5) Melaporkan  hasil  penilaiannya  kepada  Menteri  dan  instansi  yang mengeluarkan  izin  membangun,  paling  lambat  90  (sembilan
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
puluh)
hari  kerja  terhitung-  sejak  tanggal  pelaksanaan  tugas;
dan
6) Memberikan  rekomendasi  kebijakan kepada  Menteri  dalam  rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.
Dalam  Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  diatur  tentang penilai  ahli  hrus  bersikap  objektif  dan  dapat  berkoordinasi  dengan  pihak  lain dalam hal menilai suatu kegagalan bangunan, ketentuan tersebut antara lain :
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999  tidak  diatur  secara  jelas  dan spesifik  sebagaimana  dalam  Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017 mengatur  mengenai  jangka  waktu  dan  pertanggungjawaban  Kegagalan Bangunan. Hal yang diatur antara lain sebagai berikut :
1) Penyedia  Jasa  wajib  bertanggung  jawab  atas  Kegagalan  Bangunan dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan  sesuai  dengan  rencana  umur konstruksi.
2) Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  lebih  dari  10  (sepuluh)  tahun,  Penyedia  Jasa  wajib  bertanggung jawab atas  Kegagalan  Bangunan  dalam  jangka waktu  paling  lama  10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
3) Pengguna  Jasa  bertanggung  jawab  atas  Kegagalan  Bangunan  yang terjadi  setelah  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4) Ketentuan  jangka  waktu  pertanggungjawaban  atas  Kegagalan Bangunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kewajiban  dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur mengenai pelaporan pihak yang dirugikan atas terjadinya kegagalan bangunan. Hal yang diatur antara lain sebagai berikut :
1) Pengguna  Jasa  dan/atau  pihak  lain  yang  dirugikan  akibat  Kegagalan Bangunan  dapat  melaporkan  terjadinya  suatu  Kegagalan  Bangunan kepada Menteri.
2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaporan  terjadinya Kegagalan  Bangunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 67 Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2017 juga mengatur mengenai
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pelaporan pihak yang dirugikan atas terjadinya kegagalan bangunan. Yaitu :
1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Meskipun Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berlaku  saat  ini  sudah  menambahkan  beberapa  perubahan  yang  menurut penulis sangat patut untuk diatur, seperti ketentuan penilai ahli, jangka waktu pertanggungjawaban  serta  pelaporan  oleh  pihak  yang  dirugikan,  namun dengan  menghapus  ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  ini  sudah mengurangi  rasa  keadilan  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dan  dirugikan  atas terjadinya  kegagalan  bangunan.  Selain  itu,  tidak  diaturnya  ketentuan  pidana merupakan  salah  satu  pengabaian  terhadap  tujuan  penyelenggaraan  jasa konstruksi sebagaimana amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi itu sendiri.
3.1.3 Pertanggungjawaban Pidana Kontraktor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Runtuhnya  Jembatan  Kutai  Kartanegara  mengakibatkan  orang  lain meninggal  dunia  yaitu:  korban  Agus,  Fadlan,  M.  Darius  bib  Falan,  Alisia,  M. Iskandar,  Supriyadi,  Samsul  bin  Sahri,  M.  Husairi,  Eli  Erliana,  Rusmini,  Muh. Fauzan  Rivaldi,  Ronansyah,  Awang  M.Ery,  Didik,  Jayus,  Watilah  Triwatni, Murdiono,  Makmur  Aziz  ,  Abdul  Kholik,  Anand  Kurniawan,  dan  Caisar  Roki Saputra, selain itu juga mengakibatkan orang lain luka-luka , yaitu Korban Tigor Aliyanto,  Alfianur,  Junaidi,  Handi,  Ati  Hartati,  Sandi  Aulia  Putri,  Ali  Titin Roswita,  Nur  Siamah,  Dani,  Rian  Nurfuad,  Nasrudin,  Yusuf,  Syahrul  Effendi, Monika,  Syahrani,  Mahda,  M.  Jamaluddin,  M.  Adam  Nur  Rizky  Darfani,  Putra dan Ema.
Terdakwa  diajukan  ke  Persidangan  oleh  Penuntut  Umum,  dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagai berikut:
Kesatu : Melanggar Pasal 359 KUHP Jo,, Pasak 55 Ayat (1)  ke-1 KUHP; Kedua.  :  Melanggar  Pasal  360  ayat  (2)  KUHP  Jo,  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-  1 KUHP.
Dalam  amar  putusan  Nomor  103/  ID.  B/2012/PN.TGR,  Majelis  Hakim menghukum Terdakwa Moh. Syariat Fakhrurrozi, ST bin Noor Hadi.
1. Telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana "Turut  serta  karena  kealpaannya  mengakibatkan  orang  lain  luka-luka sebagaimana dalwaan Kedua Penuntut Umum.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
2. Menjatuhkan  pidana  1  (satu)  tahun  dan  8  (delapan)  bulan  dikurangi masa penahanan dengan .
Salah  satu  pertimbangan  Majelis  Hukum  yang  diuraikan  pada  Putusan Nomor    103/Pos.B/2012/PN.Tgr  mengenai  "Unsur  Barangsiapa",  adalah sebagai berikut:
Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai pendukung  hak  dan  kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  dimana dalam  perkara  ini  yang  dimaksudkan  adalah  Muhammad  Syahriar Fakhrurrozi  ,  ST  Bin  Noor  Hadi,  yang  identifikasinya  sama  besar  dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara;
Ketentuan KUHP yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut  adalah  Pasal  359  KUHP  Jo  ,Pasal  55  Ayat  (1l  ke-1  .  Bunyi  pasal  359 KUHP adalah:
"Barangsiapa karena kesalahannya (kealpannya) menyebabkan orang lain meninggal,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lima  tahun  atau pidana kurungan paling lama satu tahun ".
Dalam  pertimbangannya,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya  unsur  barangsiapa  telah  terbukti  secara  sah  menurut  hukum. Sehingga, yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban  yang  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  telah dilakukannya  (Garis  bawah  dari  penulis),  dimana  dalam  perkara  ini  yang dimaksud adalah terdakwa Muhamad Syahriar Fakhrurrozi, ST Bin Noor Hadi, yang identitas terdakwa dalam berkas perkara. Melalui pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim mengadopsi pengertian barang siapa itu dalam unsur rumusan Bunyi pasal 359 KUHP.
Penulis  berpendapat  bahwa  mengeani  bentuk  pidana  yang  dapat diterapkan terhadap Badan Usaha (Penulis lebih cendong menggunakan istilah badan  usaha  karena  sifatnya  lebih  luas)  berbeda  dengan  yang  diterapkan dengan  Pengurus  Perseroan.  Akan  tetapi  mengenai  penerapan  pidana terhadap  badan  hukum  jangan  sampai  terkesan  bahwa  badan  usaha  seperti subjek hukum yang berada dibawah pengampunan subjek hukum lain (dalam hal  ini  person)  dimana  badan  usaha,  terkesan  tidak  memiliki  kemampuan untuk  mempertanggungjawabkan  tindqk  pidana  yang  dilakukannya  (tidak mampu bertanggungjawab).
Tindakan yang selalu memfokuskan pertanggungjawaban  Pengurus  Perseroan  daripada  beban  usaha  itu  sendiri memperkuat kesan bahwa badan usaha bukan subjek hukum yang mandiri.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Keengganan  untuk  memformulasikan  unsur  "Barangsiapa"  kepada korporasi  telah  mereduksi  Badan  Usaha  sebagai  subjek  hukum  yang  mandiri. Sebagaimana  diuraikan  oleh  Majelis  Hakim  dalam  Putusan  Not 103/Pid.B/2012/PN.Tgr dapat dilihat bdari pertimbangan Hakim yang terkesan statis  dan  konvensional  dalam  menerapkan  siapa  saja  uang  disebut  dengan subjek  hukum.  Kadangkala  uraian  dan  analisa  dalam  pertimbangan  tersebut menunjukkan  bahwa  Hakim  masih  terjebak  pada  adagium..  " Universitas delinquere non potets atau badab hukum tidak dapat dipidana 10 .
Hanya  saja  dalam  rumusan  KUHP  yang  dianut  masih  terkungkung  dalam pandangan  bahawa  subjek  hukum  Hanaya  manusia  secara  person  saja  atau dengan perkataan lain masih terbelenggu pada ajaran-ajaran Von Savigny dan Feuerbach, yang menyimpulkan bahwa badan-badan hukum tidak melakukan delik  ( societas  delinquere  non  potest ).  Unsur  "barangsiapa"  sebagaimana tertuang dalam rumusan tindak pidana didlaam Buku Kedua  dan Ketiga KUHP yang  biasa  biasanya  dimulai  dengan  kata  barangsiapa  mempersempit  ruang gerak daripada penerapan bahwa badan hukum itu dapat mempertanggungjawabkan secara mandiri dari pengurus-pengurusnya 11 .
Sulitnya  menarik  suatu  badan  usaha  atau  korporasi  sebagai  satu  subjek hukum  yang  dapat  mempertanggungjawabkan  secara  pidana  dikemukakan oleh  Mardjono  Reksodiputro  sabagaimana  dikutip  oleh  Yusuf  Shofie  dalam bukunya  Tanggung  Jawab  Pidana  Korporasi  Dalam  Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia  yang  kaya  dengan  argumentasi-argumentasi  hukum, mengatakan  bahwa  "Bukankah  dalam  KUHAP  seharusnya  diatur  siapa  yang mewakili apabila  korporasi menjadi tersangka atau terdakwa?” 12
Penulis  berpendapat  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  tidak berdiri  sendiri  tanpa  pertanggungjawaban  pidana  individu  dalam  hal  ini  agen atau  wakil  korporasi  itu.  Dasar  Penuntutan  terhadap  terdakwa  M.  Syahriar Fakhrurrozi  sebagai  Project  Manager  pekerjaan  kegiatan  pemeliharaan Jembatan  Kutai    Kartanegara  (Agent  PT.  Bukaka  Tey  Utama)  adalah  Surat Keputusan  Kepala  Unit  Usaha.  Jembatan  PT.  Bukaka  Teknik  Utama  selaku
10 Dalam  sejarah  perundang-undangan  hukum  pidana,  pernah  dikenal  bahwa  subjek  dari sesuatu  tindak  pidana  bukan  hanya  manusia  saja  ,tetapi  juga  hewan.  Demikianlah  pada  abad pertengahan  (tahun  1571)  pernah  dipidana  seekor  banteng  (sapi),  karena  membunuh  seorang  wanita. Sekkarang  sudah  tidak  dianut  lagi.  Pernah  dikenal  pula,  hewan  di  bertanggung  jawab  pidanakannya badan  hukum  sebagai  subjek  omah  tetapi  atas  pengaruh  ajaran  ajaran  Bom  Savigny  dan  Feuerbach, yang  kesimpulannya  bahwa  badan-badan  hukum  tidak  melakukan  delik  (societas  delinquere  non potets) , maka di pertanggungjawaban badan hukum tersebut, sudah tidak dianut lagi titik dalam hal ini yang  dipertanggung  jawab  pidana  kan  adalah  pengurusnya..  Kanter  dan  Sianturi,  2012. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya , Jakarta: Storia Grafika, hlm. 218
11 Ibid , hlm 219 12 Yusuf  Shofie,  2011. Tanggungjawab  Pidana  Korporasi  Dalam  Hukum  Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung: PT. citra Aditya Bhakti, hlm.360
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
kontraktor  pelaksana  kegiatan  pemeliharaan  Jembatan  Deng  SK  Penunjukan No.47/SK/LGL-JBT/X/2011 tangg 12 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Budi Hartono  selaku  Kepala  bUnit  Usaha  Jembatan  PT.  Bukaka  Tenkni  Utama. Semestinya  (Penuntut  Umum)  terlebih  dahulu  menuntut  PT.  Bukaka  Teknik Utama  selaku  korporasi  yang  mendapat    mandat  untuk  melakukan pemeliharaan  Jembatan  Kutai  Kartanegara  sebagai  pelaku  tindak  pidana, setelah itu baru dilakukan penututan kepada pengurus-pengursnya.
3.2 Bentuk  Ideal  Pertanggungjawaban  Pidana  Kontraktor  Atas  Kegagalan Bangunan Di Masa Mendatang
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi,  di  dalam  pertimbangannya mengatakan bahwa :
a. Korporasi  sebagai  suatu  entitas  atau  subjek  hukum  yang  keberadaannya memberikan  konstribusi  yang  besar  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyatannya korporasi ada  kalanya  melakukan  berbagai  tindak  pidana  (corporate  crime)  yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.
b. bahwa  banyak  undang-undang  di  Indonesia  menempatkan  korporasi sebagai  subjek  tindak  pidana  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban, namun  perkara  dengan  subjek  hukum  korporasi  yang  diajukan  dalam proses  pidana  masih  sangat  terbatas,  salah  satu  penyebabnya  adalah prosedur  dan  tata  cara  pemeriksaan  korporasi  sebagai  pelaku  tindak pidana  masih  belum  jelas,  oleh  karena  itu  dipandang  perlu  adanya pedoman bagi  aparat penegak hukum  dalam  penanganan  perkara  pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Menurut Sudarto, politik kriminal adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  politik  kriminal  merupakan  bagian  dari politik  perlindungan  sosial  ( social  policy  defense )  semua  merupakan  dari  politik sosial  ( social  policy ),  oleh  karena  itu  tujuan  utama  dari  politik  kriminal  adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 13 .
Dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  korporasi,  maka  perlunya kebijakan  kriminal  dengan  menggunakan  sarana  penal  (hukum  pidana)  artinya mengupayakan  suatu  penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  hukum pidana (menitikberatkan pada sifat represif) yang dilakukan melalui sistem peradilan
13 Dini  Dewi  Heniarti,  2018. Kriminalisasi  Dalam  Hukum  Pidana ,  Makalah,  Fakultas  Hukum UNISBA, Hlm. 4
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pidana 14 .  Namun,  pendekatan  penal  ini  harus  dilakukan  dengan  hati-  hati,  maka penting mempertimbangkan atau memperhatikan asas ultimatum remedium 15 .
Perusahaan  (Korporasi)  dan  pengurus-pengurusnya  yang  merupakan  subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana serta penjatuhan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan terhadap insiden runtuhnya bangunan yang  mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia  dan  luka-luka,  berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi.  Contoh  kasus  runtuhnya  Jembatan  Kutai Kartanegara  seharusnya  dari  Direktur  PT.  Bukaka  Teknik  Utama  dapat  dimintai keterangannya atau kesaksiannya, tetapi dalam ketiga putusan Majelis Hakim tidak dilakukan sehingga keadaan tersebut bertentangan dengan teori pertanggungjawaban  pidana doktrin  vicarious  liability dalam  kasus  ini  karena vicarious liability ini berlaku terhadap delik-delik yang mensyaratkan kualitas, delik- delik  yang  mensyaratkan  adanya  hubungan  antara  buruh  dan  majikan.  Selain  itu korporasi  dalam  hal  ini  PT.  Bukaka  Teknik  Utama  terbukti  melanggar  ketentuan sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 4 yaitu :
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut  atau  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  untuk  kepentingan korporasi;
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
c. Korporasi  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk melakukan  pencegahan,  mencegah  dampak  yang  lebih  besar  dan memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  hukum  yang    berlaku  guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Penulis  berpendapat  bahwa  Perma  ini  akan  sedikit  memberikan  kepastian hukum,  jadi  sudah  jelas  jika  dulu  pertanggungjawaban  korporasi  masih  didasarkan pengalaman  penegak  hukum.  Tahun  1955  korporasi  dihukum  dengan  cara pengampuan, ada juga yg menghukum korporasi dengan kurungan. Di dalam Perma sudah  tegas  mengangkat  undang-undang  bahwa  100  undang-  undang memungkinkan  korporasi  diberi  sanksi.  Ada  2  sanksi  yaitu  denda  dan  pidana tambahan (sanksi pencabutan ijin). Ruhnya Rerma tercantum dalam Pasal 3 tentang actus  reus dan mens  rea .  Penting  bagaimana  korporasi  melakukan  perbuatan pidana, korporasi tidak ada wujud dan tidak ada nyawa. Pasal 3 mengatur tentang siapa yang dimintai tanggungjawab korporasi, jadi Pasal 3 menganut setidaknya ada 2 doktrin, yaitu:
2. Setiap perbuatan pengurus adalah menjadi perbuatan korporasi, jadi simbol korporasi ada dipengurus, yang dianut dalam rancangan KUHP kurang tepat jika KUHP kita hanya menganut identifikasi maka orang lain atau karyawan
14 Dey Ravena, Kristian, 2017, Kebijakan Kriminal , Jakarta: Kencana, hlm 9
15 Ibid . hlm 10
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
jika  berbuat  untuk  kepentingan  perusahaan  maka  tidak  di  hukum  itulah kelemahannya  maka  hanya  orang-orang  yang  ada  di  anggaran  dasar  yang bisa dihukum. Identifikasi adalah orang-orang secara format yang termuat dalam  anggraan  dasar,  jika  ini  yg  terjadi  maka  banyak  tapi  atas  nama korporasi tidak dijerat.
3. Orang  yang  secara de  facto mengendalikan  itu  kelompok  pertama  bisa dijerat  dalam  Perma.  Kelompok  kedua,  karyawan  yang  berbuat  karena hubungan  kerja  di  Pasal  3  dijelaskan  bahwa  ketika  berbuat  untuk kepentingan  sesuai  dengan  kepentingannya  maka  bisa  dijerat.  Teori responden  superior yg  digunakan  amerika  lebih  mudah  untuk  menjerat korporasi  dengan  menggunakan  teori  ini,  turunan  dari vicarious  liability . Bagaimana  jika  perusahaan  dengan  yang  memberi  kuasa,  di  indonesia banyak, maka sudah diatur dalam perma 16 .
Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebaiknya digunakan dan dirumuskan  secara  rinci  didalam  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  mendatang  yaitu pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang  harus  memikul  pertanggungjawaban  pidana.  Hal  ini  sebagaimana  yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, dengan berbagai alasan antara lain 17 :
1) Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi  tidak  adil  bagi  masyarakat  yang  telah  menderita  kerugian  karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi  serta  dimaksudkan  untuk  memberikan  keuntungan  atau menghindarkan mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
2) Apabila  yang  dibebani  pertanggungjawaban  pidana  hanya  korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan  dapat  memungkinkan  pengurus  bersikap  “lempar  batu  sembunyi tangan”  atau  mengalihkan  pertanggungjawaban.  Dengan  kata  lain, pengurus  akan  selalu  dapat  berlindung  di  balik  punggung  korporasi  untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu  bukan  merupakan  perbuatan  pribadi  dan  bukan  untuk  kepentingan pribadi,  tetapi  merupakan  perbuatan  yang  dilakukannya  untuk  dan  atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
3) Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin secara  vikarius,  atau  bukan  langsung  ( doctrine  of  vicarious  liability ), pertanggungjawaban  atas  tidak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang dibebankan  kepada  pihak  lain.  Dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana,
16 http://pasca.unair.ac.id/implementasi  -  perma  -  no  -  13  –  tahun  –  2016  –  dalam  -  seminar  - nasional - potensi – dan - prospek-pemidanaan-korporasi/, diakses pada tanggal 13 Juni 2020
17 Kristian, Urgensi  Pertaggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013, Hlm. 614
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
korporasi  dialihkan  pertanggungjawaban  pidananya  kepada  korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri  suatu  perbuatan  hukum.  Artinya,  segala  perbuatan  hukum  yang benar  atau  yang  salah  baik  dalam  lapangan  keperdataan  maupun  yang diatur  oleh  ketentuan  pidana,  dilakukan  oleh  manusia  yang  menjalankan kepengurusan korporasi.
Menurut penulis, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi  tidak  sepenuhnya  memberi kepastian  hukum  terhadap  pertanggungjawaban  pidana  yang  dilakukan  oleh kontraktor  atas  kegagalan  bangunan.  Hal  ini  dikarenakan  kekuatan  mengikatnya PERMA  yang  hanya  berada  dibawah  dari  Undang-Undang  yang  ada  sehingga pertanggungjawaban  pidana  terhadap  kontraktor  tetap  akan  diserahkan  kembali pada  Undang-Undang  yang  berlaku.  Dalam  praktik  yang  banyak  terjadi pertanggungjawaban  pidana  terhadap  kontraktor  atas  kegagalan  bangunan  masih dibebankan  pada  pengurus  sebagai  pembuat  sedangkan  korporasinya  selalu  luput dari pertanggungjawaban pidana.
Idealnya,  ada  dua  model  yang  ingin  penulis  jabarkan  terkait pertanggungjawaban  pidana  bagi  kontraktor  atas  kegagalan  bangunan. Pertama, mengingat kontraktor adalah sebuah badan hukum yang berbentuk korporasi maka baik pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula  yang  harus  memikul  pertanggungjawaban  pidana. Kedua, pemisahan pertanggungjawaban pidana bagi pengurus dan korporasi. Meminta pertanggungjawaban  pidana  dan  mengancam  pengurusnya  yang  sebagai  pelaku dengan  ancaman  pidana  penjara  dan  denda  serta  meminta  pertanggungjawaban pidana  denda  bagi korporasinya. Kedua hal tersebut seharusnya di jabarkan  dalam Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  mendatang  beserta  hukum  acarannya  agar terciptanya  kepastian  hukum  yang  kuat  dan  terwujudnya  tujuan  penyelenggaraan jasa konstruksi yang mementingkan keamanan dan keselamatan masyarakat.

## 4. SIMPULAN
Pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  bagi  kontraktor  atas  kegagalan bangunan yang berlaku saat ini  hanya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  yang  rumusan  pertanggungjawaban  pidananya  masih  terkungkung  dalam pandangan  bahwa  subjek  hukum  hanya  manusia  secara persoon saja.  Sedangkan dalam  KUHP  tidak  mengenal  pertanggungjawaban  pidana  oleh  korporasi  padahal kontraktor adalah bagian dari subjek hukum korporasi. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017  tentang  Jasa  Konstruksi  yang  berlaku  saat  ini  hanya  mengenal pertanggungjawaban secara perdata baik melalui jalur litigasi dan non litigasi.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Idealnya,  ada  dua  model  pertanggungjawaban  pidana  bagi  kontraktor  atas kegagalan bangunan. Pertama, mengingat kontraktor adalah sebuah badan hukum yang  berbentuk  korporasi  maka  baik  pengurus  dan  korporasi  keduanya  sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Kedua, pemisahan  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pengurus  dan korporasi.  Meminta  pertanggungjawaban  pidana  dan  mengancam  pengurusnya yang  sebagai  pelaku  dengan  ancaman  pidana  penjara  dan  denda  serta  meminta pertanggungjawaban pidana denda  bagi korporasinya. Seharusnya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berlaku saat ini perlu direvisi kembali dan merumuskan kembali secara  jelas  dan  rinci  pertanggungjawaban  pidana  bagi  kontraktor  atas  kegagalan bangunan  beserta  hukum  acaranya  agar  tercapainya  kepastian  hukum  tentang pemidaan  bagi  kontraktor,  mengingat  salah  satu  tujuan  penyelenggaraan  jasa konstruksi  adalah  mewujudkan  keamanan  dan  keselamatan  publik  serta  dalam pertimbangannya  memberikan  ketertiban  dan  kepastian  hukum  atas  segala persoalan hukum yang muncul dalam penyelenggaraan jasa konstruksi

## 5. REFERENSI
Buku: Dey Ravena, Kristian, 2017, Kebijakan Kriminal , Jakarta: Kencana. Dini  Dewi  Heniarti,  2018. Kriminalisasi  Dalam  Hukum  Pidana ,  Bandung:  Fakultas Hukum UNISBA.
Kanter dan Sianturi, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya , Jakarta: Storia Grafika.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Peter  Mahmud  Marzuki.  2014. Penelitian  Hukum:  Edisi  Revisi. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Sulistijo Sudarto Mulyo, 2018. Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi , Jakarta: Prenadamedia Group.
Yusuf  Shofie,  2011. Tanggungjawab  Pidana  Korporasi  Dalam  Hukum  Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung: PT. citra Aditya Bhakti.

## Jurnal:
Kristian,  2013.  Urgensi  Pertaggungjawaban  Pidana  Korporasi,  J urnal  Hukum  dan Pembangunan Volume 44 Nomor 4 Oktober-Desember.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## Sumber Internet:
http://pasca.unair.ac.id/implementasi  -  perma  -  no  -  13  –  tahun  –  2016  –  dalam  - seminar  -  nasional  -  potensi  –  dan  -  prospek-pemidanaan-korporasi/,  diakses pada tanggal 13 Juni 2020.
https://bisnis.tempo.co/read/1223711/ambruknya-tiang-tol-borr-kecelakaan- kontruksi-ke-5-di-2019. Diakses Pukul 09:30 WITA, Tanggal 11 Maret 2020.