## PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
Ni Nyoman Remin 1 , I Nyoman Lemes 2 , I Nyoman Gede Remaja 3
Abstrak: Setiap  pelanggaran  disiplin  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  harus diselesaikan  dengan  tetap  mengacu  kepada  konsep  pembinaan,  untuk kepentingan  karier  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan,  maupun  untuk melindungi    kepentingan  masyarakat  luas.  Proses  pemeriksaan,  penjatuhan hukuman,  dan  lain-lainnya  sehubungan  dengan  pelanggaran  disiplin  Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan menurut tata cara tertentu dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian  ini  membahas  permasalahan  peranan  BKD  dalam  menyelesaikan pelanggaran  disiplin  PNS  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dan sanksi  yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar disiplin pegawai. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  didekati  dengan  menggunakan  pendekatan normatif  sosiologis.  Pendekatan  secara  normatif  sosiologis  maksudnya permasalahan terutama didekati dengan berpegangan pada peraturan perundang- undangan,  dengan  tetap  memperhatikan  hal-hal  nyata  yang  terjadi  di masyarakat.  Dilihat  dari sifat  dan tujuannya, penelitian ini dapat  dikategorikan sebagai penelitian hukum deskriptif (descriptive legal study) .
Dapat  disimpulkan  bahwa:  BKD  Kabupaten  Buleleng  berperan  menyelesaikan pelanggaran  disiplin  PNS  daerah  yang  bertugas  pada  seluruh    Perangkat Organisasi  Daerah  Kabupaten  Buleleng,  yang  meliputi  Sekretariat  Daerah, Sekretariat  DPRD,  Dinas,  Badan,  Kantor,  Kecamatan,  maupun  Kelurahan. Peranan  BKD  terutama  bersifat  administratif  berupa  penyiapan  data  PNS  dan bahan-bahan  lain  yang  dapat  menjadi  pertimbangan  dalam  menyelesaikan pelanggaran  disiplin  PNS  yang  terjadi.  Sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  kepada PNS  yang  melanggar  disiplin  pegawai  umumnya  mengacu  pada  ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  tahun  1980  dapat  berupa  hukuman  disiplin ringan,  sedang,  dan  berat.  Penjatuhan  hukuman  didasarkan  pada  berbagai pertimbangan,  kecuali  hukuman  yang  sudah  ditetapkan  secara  defitinif  oleh peraturan perundang-undangan.
Kata-kata kunci: Pelanggaran Disiplin PNS, sanksi .
1 Ni Nyoman Remin, Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 I Nyoman Lemes, Staf Edukatif  pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 I Nyoman Gede Remaja, Staf Edukatif  pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  Pegawai  Negeri  merupakan  tulang  punggung penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  untuk  mencapai  tujuan  nasional sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  Undang-undang  Dasar  1945,  yaitu  melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial. Keberadaan  Pegawai  Negeri  sebagai  abdi  masyarakat  yang  diharapkan menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa  dengan  penuh  kesetiaan  kepada  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945 dihubungkan  secara  langsung  dengan  usaha  untuk  mewujudkan  masyarakat  madani yang  taat  hukum,  berperadaban  modern,  demokratis,  makmur,  adil,  dan  bermoral tinggi.
Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dapat dipahami jika  pengadaan  pegawai  negeri,  termasuk  di  dalamnya  formasi  maupun  tata  cara perekrutan, maupun pembinaannya harus dilaksanakan secara sistematis, prosedural, teratur  dan  berkelanjutan.  Melalui  sistem  pengadaan  yang  baik  diharapkan  akan diperoleh  pegawai  negeri  yang  merupakan  putra-putri  terbaik  bangsa,  dan  melalui sistem  pembinaan  yang  efektif  dan  efesien  diharapkan  pegawai  negeri  yang  ada mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun untuk menggerakkan pembangunan dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sebagai aparatur negara ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai  Negeri.  Selain itu ada larangan-larangan  yang tidak boleh dilanggar. Tentang hal ini, khusus untuk Pegawai Negeri Sipil, secara normatif telah dituangkan dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan,  dalam  hal  ini  terutama  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980  tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil. Meskipun demikian, karena berbagai faktor dapat saja seorang Pegawai Negeri  Sipil  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  dan  atau  melanggar  larangan
yang  telah  ditetapkan.  Dalam  hal  demikian,  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut  telah dianggap melakukan pelanggaran disiplin, kepadanya dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.
Setiap pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil  semestinya diselesaikan dengan tetap mengacu kepada konsep pembinaan, untuk kepentingan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maupun untuk melindungi  kepentingan masyarakat luas. Proses pemeriksaan, penjatuhan hukuman, dan lain-lainnya sehubungan dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan menurut tata cara tertentu dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk  kelancaran  pelaksanaan  manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  di  daerah dibentuklah  Badan  Kepegawaian  Daerah,  yang  dalam  penelitian  ini  selanjutnya disebut  BKD,  merupakan  perangkat  daerah  yang  dibentuk  oleh  kepala  daerah. Menurut    Pasal  1  angka  8  Undang-undang  Nomor  43  Tahun  1999  yang  dimaksud dengan  manajeman  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  keseluruhan  upaya-upaya  untuk meningkatkan  efesiensi,  efektivitas  dan  derajat  profesionalisme  penyelenggaraan tugas,  fungsi,  dan  kewajiban  kepegawaian,  yang  meliputi  perencanaan,  pengadaan, pengembangan  kualitas,  penempatan,  promosi,  penggajian,  kesejahteraan,  dan pemberhentian. Tugas pokok BKD adalah membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Penyelesaian  pelanggaran  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  mesti  ditempatkan dalam  kerangka  manajemen  kepegawaian.  Jadi,  dalam  hal  ini  ada  hubungan  antara pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tugas dan fungsi BKD. Hal inilah yang  melatarbelakangi  dan  mendorong  penulis  untuk  meneliti  permasalahan  ini, dalam  bentuk  skripsi  yang  berjudul:  “Peranan  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD) Dalam  Penyelesaian  Pelanggara  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Permasalahan yang akan dibahas dan dikaji untuk ditemukan jawabannya dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah peranan BKD dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng?
2. Sanksi  apakah  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  PNS  yang  melanggar  disiplin pegawai?

## TINJUAN PUSTAKA
Pada  Pasal  1  angka  1  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia    Nomor  159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dinyatakan bahwa  Badan  Kepegawaian  Daerah  adalah  perangkat  daerah  yang  melaksanakan manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  daerah  dalam  membantu  tugas  pokok  Pejabat Pembina  Kepegawaian  daerah.  Dalam  Pasal  3  Keputusan  Presiden  tersebut ditegaskan  kembali  bahwa  tugas  pokok  BKD  adalah  membantu  Pejabat  Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Dalam  melaksanakan  tugas  pokoknya  BKD  menyelenggarakan  fungsi  sebagai berikut (Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 159 Tahun 2000) :
1. penyiapan  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  daerah  di  bidang kepegawaian  sesuai  dengan  norma,  standar,  dan  prosedur  yang  ditetapkan Pemerintah;
2. perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
3. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian;
4. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,   pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah  sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. pelayanan  administrasi  kepegawaian  dalam  pengangkatan,  pemindahan,  dan pemberhentian  dalam  dan  dari  jabatan  struktural  atau  fungsional  sesuai  norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh perundang-undangan;
6. penyiapan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
7. penyiapan  gaji,  penetapan  gaji,  tunjangan,  dan  kesejahteraan  Pegawai  Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
8. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
10. penyampaian informasi kepegawaian kepada Badan Kepegawaian Negara.
Dalam  Pasal  4  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor    22  Tahun  2004 tentang  Pembentukan,  Susunan  Organisasi,  dan  tata  Kerja  Badan  Kepegawaian Daerah  Kabupaten  Buleleng  ditentukan  bahwa  Badan  Kepegawaian  Daerah Kabupaten  Buleleng  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  kegiatan  dibidang kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng (dalam tulisan ini selanjutnya ditulis BKD Kabupaten Buleleng) mempunyai fungsi:
1. perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  kepegawaian  sesuai  dengan  kebijakan yang ditetapkan Bupati;
2. perencanaan pengembangan kepegawaian;
3. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian;
4. penyiapan  pelaksanaan  pengangkatan,  kenaikan  pangkat,    pemindahan,  dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta pembinaan pegawai;
5. pelayanan  administrasi  kepegawaian  dalam  pengangkatan,  pemindahan,  dan pemberhentian  dalam  dan  dari  jabatan  struktural  atau  fungsional  sesuai  norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh perundang-undangan;
6. penyiapan  penetapan  pensiun  Pegawai  Negeri  Sipil  sesuai  dengan  norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
7. penyiapan  gaji,  penetapan  gaji,  tunjangan,  dan  kesejahteraan  Pegawai  Negeri Sipil  sesuai  dengan  norma,  standar,  dan  prosedur  yang  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan;
8. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil;
9. pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
10. penyampaian informasi kepegawaian kepada Badan Kepegawaian Negara;
11. pelaksanaan tata usaha Badan.
Kewajiban Pegawai Negeri ditegaskan dalam Pasal 4, 5,  dan 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang  Nomor  43  tahun  1999  (dalam  penelitian  ini  selanjutnya disebut  Undang-undang  Kepegawaian).  Dalam  ketiga  pasal  ini  dinyatakan  bahwa Pegawai Negeri wajib:
a. Setia  dan  taat  kepada  Pancasila,  Undang-undang  Dasar  1945,  Negara  dan Pemerintah,  serta  wajib  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas  kedinasan  yang  dipercayakan  dengan  penuh  pengabdian,  kesabaran,  dan tanggung jawab.
c. Menyimpan  rahasia  jabatan  dan  hanya  dapat  mengemukakan  rahasia  jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang. Kewajiban  Pegawai  Negeri  Sipil  dijabarkan  dalam  Pasal  2  Peraturan
Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980  tentang  Peraturan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil. Ada  26  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  setiap  Pegawai  Negeri  sipil,  sebagai berikut ini:
a. setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila,  Undang-undang  Dasar  1945, Negara, dan Pemerintah;
b. mengutamakan  kepentingan  Negara  di  atas  kepentingan  golongan  atau  diri sendiri,  serta  menghindarkan  segala  sesuatu  yang  dapat  mendesak  kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
c. menjunjung  tinggi  kehormatan  dan  martabat  Negara,  Pemerintah,  dan  Pegawai Negeri Sipil;
d. mengangkat  dan  mentaati  sumpah  janji  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  sumpah  janji jabatan berdasrkan peeraturan perundang-undangan yang beralku;
e. menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan sebaik-baiknya;
f. memperhatikan  dan  melaksanakan  segala  ketentuan  Pemerintah  baik  yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku umum;
g. melaksanakan  tugas  kedinasan  dengan  sebaik-baiknya  dan  dengan  penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
i. memelihara  dan  meningkatkan  keutuhan,  kekompakan,  persatuan  dan  kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
j. segera  melaporkan  kepada  atasannya,  apabila  mengetahui  ada  hal  yang  dapat membahayakan  atau  merugikan  Negara/  Pemerintah  terutama  di  bidang keamanan, keuangan, dan meteriil;
k. mentaati ketentuan jam kerja;
l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
m. menggunakan  dan  memelihara  barang-barang  milik  Negara  dengan  sebaik- baiknya;
n. memberikan  pelayanan  dengan  sebaik-baiknya  kepada  masyarakat  menurut bidang tugasnya masing-masing;
o. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
p. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
q. menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
r. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
s. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
t. mentaati ketentuan perunudang-undangan tentang perpajakan;
u. berpakaian  rapi  dan  sopan  serta  bersikap  dan  bertingkah  laku  sopan  santun terhada masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;
v. hormat-menghormati  antara  sesama  Warga  Negara  yang  memeluk  agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;
w. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
x. mentaati  segala  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  kedinasan  yang berlaku;
y. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
z. memperhatikan  dan  menyelesaikan  dengan  sebaik-baiknya  setiap  laporan  yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.
Dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  ini  ditegaskan  larangan  bagi  setiap Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 18 larangan, sebagai berikut ini:
a. melakukan  hal-hal  yang  dapat  menurunkan  kehormatan  atau  martabat  Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;
b. menyalahgunakan wewenang;
c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing;
d. menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik negara;
e. memiliki,  menjual,  membeli,  menggadaikan,  menyewakan,  atau  meminjamkan barang-barang,  dokumen,  atau  surat-surat  berharga  milik  Negara  secara  tidak sah;
f. melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam  maupun  di  luar  lingkungan  kerjanya  dengan  tujuan  untuk  keuntungan pribadi,  golongan,  atau  pihak  lain  yang  scera  langsung  atau  tidak  langsung merugikan Negara;
g. melakukan  tindakan  yang  bersifat  negatif    dengan  maksud  membalas  dendam terhadap  bawahannya  atau  orang  lain  di  dalam  maupun  di  luar  lingkungan kerjanya;
h. menerima  hadiah  atau  sesuatu  pemberian  berupa  apa  saja  dari  siapapun  juga yang  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  pemberian  itu  bersangkutan  atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
i. memasuki  tenmpat-tempat  yang  dapat  mencemarkan  kehormatan  martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
j. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
k. melakukan  suatu  tindakan  atau  sengaja  tidak  melakukan  suatu  tindakan  yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
l. mengahalangi berjalannya tugas kedinasan;
m. membocorkan  dan  atau  memanfaatkan  rahasia  negara  yang  diketahui  karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
n. bertindak  selaku  perantara  bagi  sesuatu  pengusaha  atau  golongan  untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor instansi pemerintah;
o. memiliki saham/ modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
p. memiliki  saham  suatu  perusahaan  yang  kegiatan  usahanya  berada  tidak  dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifatnya pemilikan itu sedemikian rupa  sehingga  melalui  pemilikan  saham  tersebut  dapat  langsung  menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
q. melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi,  pimpinan  atau  komisaris  perusahaan  swasta  bagi  yang  berpangkat Pembina golongan IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I;
r. melakukan  pungutan  tidak  sah  dalam  bentuk  apapun  juga  dalam  melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
Menurut Prawoto Soediro (1983:  71-73) kewajiban Pegawai  Negeri Sipil  pada dasarnya dapat dibedakan antara:
a. Kewajiban untuk mengangkat sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil.
b. Kewajiban untuk mengangkat sumpah/ janji jabatan negeri.
c. Kewajiban untuk tidak melanggar kode etik Pegawai Negeri sipil.
d. Kewajiban untuk tidak melangar peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil.
Djoko  Prakoso  (1996:  42)  menyatakan  bahwa  kewajiban  Pegawai  Negeri berhubungan  dengan  tugas  Pegawai  Negeri  untuk  melayani  kepentingan  umum (public service) . Tugas ini bersumber dari kedudukan Pegawai Negeri sebagai aparat
pemerintah,  di  mana  sesuai  dengan  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  harus memajukan kesejahteraan umum.
Sesuai  dengan  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980  setiap ucapan,  tulisan,  atau  perbuatan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melanggar  ketentuan mengenai  kewajiban  dan  larangan  Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  pelanggaran disiplin.  Terhadap  pelanggaran  disiplin  dapat  dijatuhi  hukuman  disiplin  yang tujuannya  adalah    untuk  memperbaiki  dan  mendidik  Pegawai  negeri  Sipil  yang melakukan  pelangaran  disiplin.  Oleh  sebab  itu,  setiap  pejabat  yang  berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu sesuai dengan rasa keadilan.
Dalam  Pasal  28  Undang-undang  Kepegawaian  disebutkan  bahwa  Pegawai Negeri  Sipil  mempunyai  kode  etik  sebagai  pedoman  sikap,  tingkah  laku,  dan perbuatan  di  luar  kedinasan.  Jika  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  4  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 maka pelanggaran kode etik tidak termasuk dalam ruang lingkup pelanggaran disiplin.
Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dinyatakan bahwa tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut:
1. Hukuman disiplin terdiri dari:
a. Hukuman disiplin ringan.
b. Hukuman disiplin sedang.
c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
a. Teguran lisan.
b. Teguran tertulis.
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1  tahun.
b. Penurunan  gaji  sebesar  satu  kali  kenaikan  berkala  untuk  paling  lama  1 tahun.
c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
a. Penurunan  pangkat  pada  pangkat  yang  setingkat  lebih  rendah  untuk  paling lama 1 tahun.
b. Pembebasan dari jabatan.
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
d. Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  dapat  dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.
Mengenai  penghukuman  terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan pelanggaran  disiplin  dalam  Peraturan  Pemerinthan  Nomor  10  Tahun  1980  diatur sebagai berikut:
1. Kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.
2. Kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  pernah  dijatuhi  hukuman  disiplin  yang kemudian  melakukan  pelanggaran  disiplin  yang  sifatnya  sama,  terhadapnya dijatuhi  hukuman  disiplin  yang  lebih  berat  dari  hukuman  disiplin  terakhir  yang pernah dijatuhkan kepadanya.
3. Jenis hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara  lisan  oleh  pejabat  yang  berwenang  menghukum  kepada  Pegawai  Negeri Sipil  yang  bersangkutan.  Jenis  hukuman  disiplin  ringan  berupa  teguran  tertulis dan  pernyataan  tidak  puas  secara  tertulis  dinyatakan  secara  tertulis  dan disampaikan oleh pejabat  yang berwenang menghukum kepada Pegawai  Negeri Sipil  yang  bersangkutan.  Semua  jenis  hukuman  disiplin  berat  berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan surat keputusan dan  disampaikan  oleh  pejabat  yang  berwenang  menghukum  kepada  Pegawai
Negeri  Sipil  yang  bersangkutan.  Penyampaian  hukuman  disiplin  dilakukan secara tertutup.
4. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin ringan tidak dapat mengajukan keberatan. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman  disiplin  sedang  dan  berat  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung  mulai  tanggal  diterimanya  keputusan  hukuman  disiplin  tersebut, diajukan  secara  tertulis  melalui  saluran  hirarki.  Dalam  surat  keberatan  harus dimuat  alasan-alasan  dari  keberatan  itu.  Terhadap  hukuman  disiplin  yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat  diajukan keberatan. Apabila ada keberatan dari  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  dijatuhi  hukuman  disiplin,  maka  pejabat  yang berwenang menghukum yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan secara tertulis  dan  disampaikan  kepada  atasan  pejabat  yang  berwenang  menghukum yang  bersangkutan  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  hari  kerja  terhitung  mulai tanggal  diterimanya  surat  keberatan  itu.  Atasan  pejabat  yang  berwenang menghukum  yang  menerima  surat  keberatan  tentang  penjatuhan  hukuman disiplin, wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  bulan  terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
5. Apabila  dipandang  perlu  atasan  pejabat  yang  berwenang  menghukum  dapat memanggil  dan  mendengar  keterangan  pejabat  yang  berwenang  menghukum yang  bersangkutan,  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  dijatuhi  hukuman  disiplin,  dan atau  orang  lain  yang  dianggap  perlu.  Pejabat  tersebut  dapat  memperkuat  atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan.
6. Pegawai  Negeri Sipil  yang berpangkat  Pembina  golongan ruang  IV/a ke  bawah yang  dijatuhi  salah  satu  jenis  hukuman  disiplin  berat  berupa  pemberhentian sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Badan Pertimbangan Kepegawaian yang dibentuk dengan Keputusan Presiden.

## METODE PENELITIAN
Secara teoretis dinyatakan bahwa pada hakekatnya penelitian adalah suatu cara berpikir.  Penelitian  bukanlah  sekadar  mengumpulkan  data  betapapun  banyaknya, melainkan mengolahnya sehingga terungkap makna di dalamnya. Penelitian akhirnya bertujuan mencari kebenaran (Nasution, 1991: 1).
Suatu  penelitian  harus  dilakukan  secara  metodologis.  Menurut  Soerjono Soekanto,  metodologis  artinya  sesuai  dengan  metode  atau  cara  tertentu,  sistematis adalah  berdasarkan  sistem,  sedangkan  konsisten  berarti  tidak  adanya  hal-hal  yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (1986: 42).
Dihubungkan dengan kategorisasi penelitian hukum ke dalam penelitian hukum normatif  dan  penelitian  hukum  empiris  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif  ( nermative  legal  research) .    Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian yang  mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku orang. Norma hukum yang berlaku itu dapat  berupa  norma  hukum  positif  tertulis  bentukan  lembaga  perundang-undangan (undang-undang  dasar,  kodifikasi,  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  dan seterusnya), dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (judge made law) , serta  norma  hukum  tertulis  buatan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  (kontrak, dokumen  hukum,  laporan  hukum,  catatan  hukum,  dan  rancangan  undang-undang). Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  teoritis/  dogmatik  karena tidak  mengkaji  pelaksanaan  atau  implementasi  hukum.  Penelitian  hukum  normatif hanya menelaah data sekunder (Bambang Sunggono dalam Muhammad, 2004: 52).
Dalam kategorisasi  berdasarkan tujuannya, penelitian  ini merupakan penelitian dekskriptif (desccriptive  research) ,  yaitu  penelitian  yang  bermaksud  membuat pemeriaan (penyanderaan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, yang menjadi obyek penelitian.
Dalam  membahas  permasalahan  pada  penelitian  ini,  pendekatan  permasalahan yang  digunakan  adalah  pendekatan    yuridis  sosiologis,  yaitu  didekatkan  dengan norma hukum positif  dan sekaligus dihubungkan dengan apa yang senyatanya terjadi
dalam  praktek,  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  penyelesaian  pelanggaran  disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terutama berkenaan dengan peranan Badan Kepegawaian  Daerah  dalam  proses  penyelesaian  pelanggaran  disiplin  tersebut. Mengingat  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  maka  apa  yang terjadi  dalam  praktek  lebih  ditempatkan  sebagai  bahan  pendukung  untuk memantapkan  kesimpulan  yang  akan  diambil  data  telaah  peraturan  perundang- undangan.
Penelitian  ini  terutama  dilakukan  di  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian  didasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
1. Kemudahan  untuk  memperoleh  data.  Peneliti  pada  saat  penelitian  dilakukan adalah Pegawai Negeri Sipil  yang ditugaskan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten  Buleleng,  sehingga  dengan  demikian  penulis  memiliki  cukup hubungan untuk mengakses data yang diperlukan.
2. Kemudahan  untuk  mencari  data  tambahan,  jika  diperlukan  data  tambahan  dari instansi lain yang terkait.
Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data kepustakaan dan sumber data  lapangan.  Sumber  data  kepustakaan  diteliti  dengan  cara  melakukan  penelitian kepustakaan  ( Library  Research ).  Data  kepustakaan  dalam  bentuk  bahan-bahan hukum yang diperoleh berupa:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan buku yang sifatnya mengikat terutama berupa peraturan perundang-undangan  yang berlaku di  Indonesia, dalam  hal  ini berupa  Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Daerah,  maupun Keputusan Bupati.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah  dalam bentuk buku.
Data  primer  dalam  penelitian  ini  dihimpun  dengan  melakukan  wawancara terstuktur  dengan  nara  sumber.  Dimaksudkan  dengan  wawancara  terstuktur  adalah
wawancara  yang  substansi    dan  redaksi  pertanyaan  telah  disiapkan  terlebih  dahulu, dengan  tujuan  untuk  memperlacar  pelaksanaan  wawancara  dan  menghindari  adanya pertanyaan  yang  terlupakan.  Untuk  memaksimalkan  data  yang  dihimpun, dimungkinkan adanya pertanyaan baru yang muncul pada saat wawancara dilakukan.
Setelah  data  diperoleh  kemudian  diperiksa/  diteliti  kembali  untuk  dicari hubungannya  satu  sama  yang  lain,  disusun  secara  sistematis,    dideskripsikan  secara runut untuk memudahkan penarikan simpulan.
Menurut  Moleong  (1999:  103)  analisis  data  adalah  proses  mengorganisasikan dan  mengurutkan  data  ke  dalam  pola,  kategori,  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya  yang nyata/ alamiah/ riil ( natural stting). Analisis kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan  perhitungan  ‘jumlah’ (Soejono dan abdurahman, 2003:26).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  Pasal  120  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa perangkat daerah kabupaten/ kota terdiri atas sekretariat  daerah,  sekretariat  DPRD,  dinas  daerah,  dan  lembaga  teknis  daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Buleleng  merupakan  bagian  dari Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng.  Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang  Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,  pembentukan organisasi  perangkat  daerah  tidak  harus  sama  di  setiap  daerah.  Pembentukannya didasarkan atas pertimbangan:
1. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah;
2. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
3. kemampuan keuangan daerah;
4. ketersediaan sumber daya aparatur;
5. pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
Jika  ada  laporan  dari  unit  kerja  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran  disiplin  PNS pada  unit  kerja  tersebut,  maka  BKD  menyiapkan  bahan-bahan  pertimbangan  yang bersifat  subyektif  (mengenai  data  pribadi  PNS  yang  bersangkutan)  maupun pertimbangan  yang  bersifat  obyektif  (berlaku  secara  umum,misalnya  mengenai prosedur,  pejabat  yang  berhak  menghukum,  maupun  jenis  hukuman)  yang  relevan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang telah terjadi.
Dengan  bahan-bahan  tersebut  pembinaan  disiplin  bagi  PNS  yang  diduga melakukan  pelanggaran  disiplin  diharapkan  dapat  diselesaikan  pada  unit  kerja tersebut.  Dalam  hal  terjadi  penghukuman  ringan  umumnya  terjadi  pendelegasian wewenang kepada pejabat eselon IV dan III pada unit kerja yang bersangkutan.
Sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun  2003  eselon  perangkat  daerah kabupaten/ kota adalah sebagai berikut:
1. Sekretaris daerah kabupaten/ kota adalah jabatan Eselon IIa.
2. Kepala  dinas,  asisten  sekretaris  daerah  kabupaten/  kota,  kepala  badan,  dan sekretaris DPRD di kabupaten/ kota adalah jabatan Eselon IIb.
3. Kepala  kantor,  camat,  kepala  bagian  dan  kepala  bidang,  di  kabupaten/  kota adalah jabatan Eselon IIIa.
4. Kepala seksi, kepala sub bagian, sekretaris camat, lurah, kepala sub bidang, dan kepala  unit  pelaksana  teknis  dinas/  lembaga  teknis  daerah  Kabupaten/  kota adalah jabatan Eselon IVa.
5. Sekretaris  Kelurahan  dan  Kepala  Seksi  pada  Kelurahan  adalah  jabatan  Eselon IVb.
6. Eselon  Kepala  Tata  Usaha  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama  dan  Kepala  Tata Usaha  Sekolah  Menengah  ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri  yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Mengenai  pendelegasian  wewenang  untuk  menghukum  sesuai  Peraturan Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980,  didasarkan  pada  jenis  hukuman  disiplin  yang dijatuhkan, dan jenis  hukuman  yang dijatuhkan tentu berhubungan langsung dengan pelanggaran disiplin ayng dilakukan.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980  diatur  tentang  jenis-apa yang  dimaksud  dengan  pelanggaran  disiplin,  jenis  hukuman  disipilin,  pejabat  yang berwenang  menghukum  dan  lain-lainnya,  tetapi  tidak  diatur  secara  pasti  jenis hukuman  tertentu  terhadap  pelanggaran  yang  tertentu,  kecuali  pelanggaran  yang hukumannya berupa pemberhentian menjadi PNS. Jadi tidak diatur jika hal ini yang dilanggar,  maka  ini  hukumannya.  Hal  ini  memberi  keleluasaan  bagi  pejabat  yang berhak  menghukum  untuk  mempertimbangkan  berbagai  hal  yang  meringankan maupun  memberatkan  agar  hukuman  yang  dijatuhkan  berkeadilan,  tidak  hanya  bagi kepentingan  PNS  yang  bersangkutan,  tetapi  juga  bagi  keluarganya,  masyarakat,  dan negara.
Pertimbangan-pertimbangan terhadap hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran  disiplin  PNS  yang  terjadi  tidak  dapat  dilakukan  terhadap  pelanggaran yang  sudah  secara  definitif  ditentukan  hukumannya  menurut  undang-undang, misalnya:
1. Jika  PNS  yang  bersangkutan  dihukum  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana kejahatan  yang  ancaman  hukumannya  4  tahun  atau  lebih,  atau  melakukan pelanggaran  displin  pegawai  negeri  tingkat  berat  maka  PNS  tersebut  dapat diberhentikan  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  (Pasal  22  ayat  (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999).
2. Jika  PNS  yang  bersangkutan  melanggar  sumpah/  janji  PNS  dan  sumpah/  janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan pemerintah; melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, dan UUD 1945 atau  terlibat  dalam  kegiatan  yang  menentang  Negara  dan  Pemerintah;  atau dihukum  penjara  atau  kurungan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah
mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan  yang  ada  hubungannya  dengan  jabatan, maka  PNS  tersebut  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  (Pasal  22  ayat  (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999).
3. Tidak  melaksanakan  tugas  tanpa  keterangan  selama  6  bulan  berturut-turut  PNS yang    bersangkutan  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dan  tidak  dapat mengajukan keberatan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979).
Jadi,  meskipun  pejabat  yang  berwenang  menghukum  memiliki  keleluasaan untuk  menilai  pelanggaran  hukuman  yang  terjadi  dan  menjatuhkan  hukuman  yang paling  menguntungkan  bagi  PNS  yang  bersangkutan,  tetapi  dalam  hal-hal  tertentu, karena  undang-undang  telah  menentukan  secara  definitif  hukuman  terhadap pelanggaran disiplin tertentu maka pertimbangan itu tidak relevan. Hal ini umumnya berkaitan dengan pelanggaran disiplin berat yang hukumannya berupa pemberhentian sebagai PNS.

## PENUTUP
Dari pemaparan di depan dapat ditarik simpulan sebagai berikut ini:
1. BKD  Kabupaten  Buleleng  berperan  menyelesaikan  pelanggaran  disiplin  PNS daerah  yang  bertugas  pada  seluruh    Perangkat  Organisasi  Daerah  Kabupaten Buleleng,  yang  meliputi  Sekretariat  Daerah,  Sekretariat  DPRD,  Dinas,  Badan, Kantor,  Kecamatan,  maupun  Kelurahan.  Peranan  BKD  terutama  bersifat administratif  berupa  penyiapan  data  PNS  dan  bahan-bahan  lain  yang  dapat menjadi  pertimbangan  dalam  menyelesaikan  pelanggaran  disiplin  PNS  yang terjadi.
2. Sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  PNS  yang  melanggar  disiplin  pegawai umumnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dapat  berupa  hukuman  disiplin  ringan,  sedang,  dan  berat.  Penjatuhan  hukuman didasarkan pada berbagai pertimbangan, kecuali hukuman yang sudah ditetapkan secara defitinif oleh peraturan perundang-undangan.
Sehubungan dengan hasil penelitian ini, perlu dikemukakan saran-saran sebagai berikut:
1. Kepada BKD Kabupaten Buleleng diharapkan tetap melakukan pengelolaan data kepegawaian,  termasuk  pengadaan  dan  pemeliharaannya,  karena  data  tersebut sangat penting bagi peningkatan karier setiap PNS Daerah dan merupakan bahan pertimbangan  jika  terjadi  pelanggaran  disiplin  PNS.  Data  tentang  pelanggaran disiplin  termasuk  hukuman  yang  dijatuhkan  hendaknya  juga  dipelihara  dengan baik  untuk  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  mencegah  pelanggaran  disiplin PNS    maupun  menyelesaikan  pelanggaran  disiplin  PNS  yang  terjadi  di  masa yang  akan  datang  agar  selain  mengedepankan  sisi  kemanusiaan,  juga memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
2. Bagi setiap PNS hendaknya berusaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan  menghindari  larangan-larangan  sebagai  PNS  karena  selain  menghambat perkembangan karier, pelanggaran disiplin merupakan contoh  yang kurang baik bagi masyarakat mengingat seorang PNS seharusnya dapat menjadi contoh bagi anggota masyarakat yang lain

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsini.  2002. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Moleong,  Lexy  J.  1999. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja  Rosda Karya.
Muhhamad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditia Bakti.
Nasution, S. 1991. Metode Research. Bandung: Jemmars. Soekanto,  Soerjono.  1986. Pengantar  Penelitian  Hukum. Jakarta:    Peneribit Universitas Indonesia.
Seojono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Usman,  Husaini  dan  Akbar,  Purnomo  Setiady.  2003. Metodologi  Penelitian  Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
Namawi, Hadari. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Niti Semito, 1989. Manajemen Personalia. Jakarta: Graha Indonesia. Prakoso,  Djoko.  1996. Tindak  Pidana  Pegawai  Negeri  sipil  Di  Indonesia. Jakarta: sinat Grafika.
Prawoto Soediro, Pratisto. 1983. Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Pradnya Paramitha. Tulus. 1990. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: CV. Masagung.