e-ISSN : 2621-4105
Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum

## Patria Palgunadi
Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono oleh  organisasi  bantuan  hukum.  Bantuan  hukum  merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan karena merupakan bagian dari perlindungan hak  asasi  manusia  bagi  setiap  individu.  Bantuan  hukum  diatur  di  beberapa  Undang- Undang  namun  secara  prinsip  hanya  diatur  di  dua  Undang-Undang  yaitu  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat  dan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum,  hal  ini  yang  akan  menjadi  obyek  penelitian dalam tesis ini tentang reposisi bantuan hukum probono . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife atau hukum normatif, Didalam  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat  Adalah  sudah  merupakan  kewajiban  dan tanggung  jawab  bagi  seorang  advokat  untuk  melakukan  bantuan  hukum  cuma-cuma kepada  masyarakat  tidak  mampu  secara  ekonomi  bahkan  seorang  Advokat  dilarang menolak penanganan perkara yang dimohonkan oleh orang atau kelompok yang tidak mampu,  dan  ini  adalah  pengabdian  bagi  advokat.  Delapan  tahun  setelah  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat disyahkan, muncul Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum  (UU  Bankum).  Hadirnya  UU Bankum  memberikan  ruang  bagi  Pemberi  Bantuan  Hukum  dalam  hal  ini  Organisasi Bantuan  Hukum  untuk  dapat  mengakses  pendanaan  atas  penyelenggaraan  bantuan hukum  cuma-cuma  dari  APBN,  APBD,  Hibah/  Sumbangan  serta  Sumber  lain  yang sah  dan  tidak  mengikat.  Dengan  dibukanya  akses  pendanaan  atas  penyelenggaraan bantuan  hukum  pada  UU  Bankum  telah  menggeser  semangat  bathin  pengabdian Probono  Publico pada  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat, sehingga posisi Probono Publico menjadi bias.
Kata kunci : Bantuan hukum; probono; advokat
e-ISSN : 2621-4105
Legal Aid Repositioning by Legal Aid Organizations in the Study of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid

## Patria Palgunadi
Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  Probono  Legal  Aid  Repositioning  by legal  aid  organizations.  Legal  aid  is  an  important  instrument  in  the  justice  system because it is part of the protection of human rights for every individual. Legal aid is regulated  in  several  laws,  but  in  principle  it  is  only  regulated  in  two  laws,  namely Law  Number  18  of  2003  concerning  Advocates  and  Law  Number  16  of  2011 concerning  Legal  Aid,  this  will  be  the  object  of  research  in  this  thesis.  about  the repositioning  of  probono's  legal  aid.This  research  uses  the  normative  juridical approach method or normative law. In Law Number 18 Year 2003 About Advocates It is an obligation and responsibility for an advocate to provide free legal assistance to economically incapable  people  and even an  Advocate is  prohibited  from  refusing to handle  cases  filed  by  individuals  or  groups  who  are  unable,  and  this  is  devotion  to advocates.  Eight  years  after  Law  Number  18  of  2003  concerning  Advocates  was ratified,  Law  Number  16  of  2011  concerning  Legal  Aid  (Law  of  the  Bankum) appeared. The presence of the Bankum Law provides a space for Legal Aid Providers in  this  case  the  Legal  Aid  Organization  to  be  able  to  access  funding  for  the implementation of free legal assistance from the state budget, regional budget, grants /  donations  as  well  as  other  legal  and  non-binding  sources.  With  the  opening  of access  to  funding  for  the  implementation  of  legal  aid  in  the  Law  on  Bankum  has shifted the inner spirit of Probono Publico's devotion to Law Number 18  Year 2003 About Advocates, so that Probono Publico's position is biased.
Keywords: Legal aid; pro bono; advocate
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  sistem  negara  hukum (rule  of law). Negara  hukum  di  sini  mengisyaratkan  bahwa  dimana  kedudukan  seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali . Selain menganut sistem rule of law , Indonesia  juga  merupakan  negara  yang  berdasar  hukum  ( recht  staat )  Dasar  pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, 1 yang  menyebutkan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”. Dimasukkannya  ketentuan  ini  ke  dalam  bagian  pasal  Undang-undang  Dasar  1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara.
Hal  tersebut  secara  tegas  dinyatakan  juga  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  Pasal  27  ayat  (1),  yang  berbunyi:  “Segala warga negara bersamaan kedudukan nya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”, dan ditegaskan kembali  dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  yang  menyebutkan  “Setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum”. Persamaan  di  hadapan  hukum  tersebut  dapat terealisasi  dan  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat  apabila  ada  kesempatan  yang  sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.
Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai  dengan  prosedur  hukum,  menuntut  untuk  diadakannya  suatu  kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan  perkara  secara  cuma-cuma  /  tidak  perlu  membayar  panjer  perkara ( prodeo ).  Sehingga  bagi  pihak  yang  kurang  mampu,  dapat  mengajukan  gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara prodeo. Hal tersebut sesuai dengan  asas  trilogi  peradilan  yaitu  peradilan  cepat,  sederhana  dan  murah. 2 Frans
1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
2 Sudikno  Mertokusumo,  1998, Hukum  Acara  Perdata  Edisi  kelima ,  Liberty  Yogyakarta, hlm. 16
e-ISSN : 2621-4105
Hendra  Winarta  mengemukakan  bahwa  seringkali  pihak  yang  miskin  karena  tidak tahu  hak-haknya  sebagai  tergugat,  diperlakukan  tidak  adil  atau  dihambat  haknya untuk didampingi advokat. 3 Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut hak nya dan yang nantinya di proses di pengadilan. Untuk menghalangi terjadinya hal tersebut,  dibutuhkan  suatu  lembaga  atau  organisasi  hukum  yang  memperjuangkan keadilan  dan  penegakan  hukum  seperti  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  yang mendampingi  klien  atau  pihak  yang  dirugikan  hak  nya,  dengan  catatan  klien  atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi.
Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat  mempunyai  kedudukan  yang  cukup  eksklusif,  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  merumuskan  Advokat  berstatus  sebagai  penegak hukum,  bebas  dan  mandiri  yang  dijamin  oleh  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan. 4 Undang-Undang  Advokat  juga  memandatkan  Advokat  untuk  wajib memberikan  layanan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  atau  kelompok  yang  tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 Ayat (1 dan 2).
Selain  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003,  sebenarnya  Negara  telah mengatur  hak  konstitusi  warga  negaranya  atas  persamaan  hak  dimuka  hukum dibeberapa perundang-undangan yaitu terdapat pada :
1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 54, Pasal 56 ayat (1 dan 2), Pasal 114;
2. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang mana masalah tentang bantuan hukum di atur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 dan Pasal 57;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang di bahas di Pasal 68B dan Pasal 68C;
3 Frans  Hendra  Winarta,  2000, Bantuan  Hukum  Suatu  Hak  Asasi  Manusia  Bukan  Belas Kasihan , Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 96.
4 Yusriyadi,  2017, Bantuan  Hukum  “Kajian  Empiri  Implementasi  Ide-Ide  Hukum” ,  Undip Press, Semarang, hlm. 75
e-ISSN : 2621-4105
Delapan  tahun  setelah  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang Advokat  disyahkan,  muncul  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang Bantuan  Hukum  (UU  Bankum).  Hadirnya  UU  Bankum  memberikan  ruang  bagi Pemberi  Bantuan  Hukum  dalam  hal  ini  Organisasi  Bantuan  Hukum  untuk  dapat mengakses pendanaan atas penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma dari APBN, APBD, Hibah/ Sumbangan serta Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Dengan dibukanya akses pendanaan atas penyelenggaraan bantuan hukum pada UU  Bankum  telah  menggeser  semangat  bathin  pengabdian Probono  Publico pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga posisi Probono Publico menjadi bias.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang masalah  yang telah penulis paparkan di atas,  maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  konsep  bantuan  hukum  secara probono  berdasarkan Undang- undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ?
2. Bagaimana  reposisi  bantuan  hukum  secara probono oleh  organisasi  bantuan hukum  dalam  kajian  Undang-undang  nomor  16  tahun  2011  tentang  bantuan hukum?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatife atau  hukum normatif.  Metode  penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian  hukum  kepustakaan dimana  metode  atau  cara  yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada. 5 Tahapan  pertama  penelitian  hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum),  yaitu  dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  masalah  hukum.  Tahapan kedua  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). 6
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2009, Penelitian  Hukum  Normatif   Suatu  Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13–14
6 Hardijan  Rusli ,  2006,  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bagaimana,  ( Law  Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V  No. 3, Jakarta,  hlm. 50.
e-ISSN : 2621-4105
Relevansi  pendekatan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  mengkaji reposisi  bantuan  hukum probono oleh  organisasi  bantuan  hukum  dalam  Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu  suatu penelitian  yang  berusaha  menggabarkan  masalah  hukum  dan  mengkajinya  atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari peneliti-an yang bersangkutan. 7
Penelitian deskriptif analitis ini  akan mempermudah  mengetahui  masalah  (kasus) yang    dihubungkan  dengan    fenomena    atau    gejala    lain    yang    berhubungan  dan menjelaskan reposisi bantuan hukum probono oleh organisasi bantuan hukum dalam kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis Kualitatif  Normatif. Teknik  ini memanfaatkan  data  -  data  yang  berupa  peraturan  perundang  –  undangan  dan  data kepustakaan lainnya. Data-data  yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian. 8
Cara  untuk  menarik  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  menggunakan  metode deduktif. Metode deduktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta- fakta  yang  ditemukan  di  lapangan  kemudian  dianalisis  dengan  konsep-konsep  teori yang  digunakan  dalam  penelitian. 9 Hasil  penelitian  pustaka  maupun  lapangan  ini dilakukan  pembahasan  secara  deskriptif  analitis.  Deskriptif  adalah  pemaparan  hasil penelitian  dengan  tujuan  agar  diperoleh  suatu  gambaran  yang  menyeluruh  namun tetap sistematik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalah yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya  gambaran yang diperoleh tersebut  dilakukan  analisis  dengan  cermat  sehingga  dapat  diketahui  tentang  tujuan dari  penelitian  ini  sendiri  yaitu  membuktikan  permasalahan  sebagai  mana  telah dirumuskan  dalam  perumusan  permasalahan  yang  ada  pada  latar  belakang  usulan penelitian ini.
7 Pedoman  Penulisan  Usulan  Penelitian  dan  Tesis ,  2009,  Program  Studi  Magister  Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Semarang, Semarang, hlm. 6.
8 Sudarwan Denim, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung, hlm.62.
9 Ibid, hlm 63.
e-ISSN : 2621-4105

## D. PEMBAHASAN
1. Bantuan  Hukum  Secara  Probono  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Peran  advokat  sebagai  penegak  dan  penasehat  hukum  memiliki  peran  yang strategis  dalam  pelaksanakan  bantuan  hukum,  terutama  untuk  mewujudkan  prinsip equality  before  the  law dan presumption  of  innocence .  Pasal  37  UU  No.  14  Tahun 1970 dan Pasal 56 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa penasehat hukum sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum. Oleh karena itu, materi muatan mengenai bantuan hukum  menjadi  sangat  penting  untuk  diatur  dalam  Undang-undang  yang  khusus mengatur tentang advokat, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 (UU Advokat).
Bab VI UU  Advokat mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum cuma- cuma.  Walaupun  diatur  dalam  satu  bab  tersendiri,  ketentuan  mengenai  bantuan hukum  hanya  ada  satu  pasal  yang  terdiri  dari  dua  ayat,  yaitu  mengatur  mengenai prinsipnya  dan  mengenai  pengaturan  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah.  Pasal 22  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  advokat  wajib  memberikan  bantuan  hukum  secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan itu menjadi sangat penting  dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum  karena  menjadi  pijakan  kuat  kewajiban advokat.  Sayangnya,  kewajiban  itu  tidak  disertai  dengan  mekanisme  pengawasan yang jelas dan tegas, sehingga kewajiban itu tidak pernah berjalan dengan maksimal.
Lima  tahun  sejak  pengesahan  UU  Advokat,  peraturan  pelaksanaannya  baru disahkan,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  83  Tahun  2008  tentang  Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma. Dalam PP itu diatur tata  cara  atau  mekanisme  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum.  Namun,  seperti  UU Advokat,  mekanisme  pengawasan  pelaksanaan  bantuan  hukum  masih  lemah. Pengawasan atas pelaksanaan bantuan hukum menjadi tanggung jawab dari organisasi advokat,  dan  tidak  ada  tanggung  jawab  dari  negara.  Semangat  korps  yang  tinggi membuat  pengawasan  dan  penindakan  terhadap  advokat  yang  tidak  menjalankan kewajiban  menjadi  lemah,  disamping  pelaksanaan  bantuan  hukum  tidak  cukup menguntungkan bagi para advokat.
Advokat  dalam  kedudukannya  sebagai  suatu  profesi  yang  mulia  atau  lebih
e-ISSN : 2621-4105
dikenal  dengan  istilah officium  nobile . 10 Maka  Advokat  berdasarkan  undang-undang advokat  memiliki  kewajiban  dalam  memberikan  bantuan  hukum.  Secara  ideal  dapat dijelaskan  bahwa  Bantuan  Hukum  merupakan  tanggung  jawab  sosial  dari  Advokat. Dalam hal Advokat tidak melakukan kewajiban profesinya maka dapat dikategorikan telah  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kewajiban  profesi  sehingga dapat diberlakukan sanksi. 11 Mengenai dasar hukum emberian bantuan oleh Advokat secara  cuma-cuma  diatur  dengan  Undang-Undang  No.  18  tahun  2003  tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2003 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Adapun isi dari masing-masing peraturan mengenai dasar hukum kewajiban seorang Advokat terkait dengan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma adalah :
Pasal 22
(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
(2) Ketentuan  mengenai  persyaratan  dan  tata  cara  pemberian  bantuan  hukum secara  cuma-  cuma  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  2  PP  No.  83  tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menyebutkan :
Pasal 2
Advokat  wajib  memberikan  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma-Cuma  kepada  pencari Keadilan.
Pasal 12 ayat (1)
Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum secara cuma-cuma
Sebagai  bentuk  pelayanan  terhadap  masyarakat,  advokat  diwajibkan memberikan  bantuan  hukum,  sehingga  mekanisme  pemberian  bantuan  hukumnya
10 Pasal  8  huruf  a  Kode  Etik  Advokat  Indonesia,  yang  menyatakan  bahwa  :  Profesi Advokat  adalah  profesi  yang  mulia  dan  terhormat  ( officium  nobile) ,  oleh  karena  itu  dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum dipengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dank ode etik.
11 Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia
e-ISSN : 2621-4105
pun  telah  diatur  yaitu  melalui  PP  No.  83  tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
Pasal 4
(1) Untuk  memperoleh  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma-  Cuma,  Pencari  Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.
(2) Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sekurang-kurangnya  harus memuat:
a. nama, alamat, dan pekerjaan pemohon; dan
b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
(3) Dalam  permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Pencari  Keadilan harus  melampirkan  keterangan  tidak  mampu  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang.
Pasal 5
Permohonan  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma-Cuma  dapat  diajukan  bersama-sama oleh beberapa Pencari Keadilan yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap persoalan hukum yang bersangkutan.
Pasal 6
(1) Dalam  hal  Pencari  Keadilan  tidak  mampu  menyusun  permohonan  tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
(2) Permohonan yang diajukan secara lisan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani  oleh  pemohon  dan  Advokat  atau  petugas  pada  Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang ditugaskan untuk itu.
(3) Permohonan  bantuan  hukum  yang  diajukan  langsung  kepada  Advokat, tembusan permohonan disampaikan kepada Organisasi Advokat.
2. Bantuan Hukum Secara Probono Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 pada umumnya mengatur penyelenggaraan
e-ISSN : 2621-4105
pemberian  bantuan  hukum  melalui  pemberi  bantuan  hukum  (organisasi  bantuan hukum).  Negara  berperan  memberi  dukungan  dalam  menjamin  pelaksanaan  bantuan hukum. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 terdiri atas 11 bab, meliputi: Ketentuan Umum,  Ruang  Lingkup,  Penyelenggaraan  Bantuan  Hukum,  Pemberi  Bantuan Hukum,  Hak  dan  Kewajiban  Penerima  Bantuan  Hukum,  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian  Bantuan  Hukum,  Pendanaan,  Larangan,  Ketentuan  Pidana,  Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
Dalam  pengaturan  ruang  lingkup  pemberian  bantuan  hukum,  menurut  UU Bantuan  Hukum  diberikan  kepada  penerima  bantuan  hukum  yang  menghadapi masalah hukum. Dimana masalah hukum tersebut ditentukan secara limitatif yaitu (i) masalah  hukum  keperdataan,  (ii)  pidana,  dan  (iii)  tata  usaha  negara,  baik  litigasi maupun non litigasi.
Selain  itu,  UU  Bantuan  Hukum  juga  mengatur  syarat  dan  tata  cara  pemberian bantuan hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat: 12
1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon  dan  uraian  singkat  mengenai  pokok  persoalan  yang  dimohonkan bantuan hukum;
2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
Meski  terdapat  syarat  bahwa  permohonan  harus  diajukan  secara  tertulis,  Pasal 14  ayat  (2)  UU  Bantuan  Hukum  memberikan  pengecualian.  Jika  pemohon  bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan.
Permohonan yang telah diajukan dan dinyatakan lengkap, oleh pemberi bantuan hukum,  harus  diberikan  jawaban  menerima  atau  menolak  dalam  waktu  3  (tiga)  hari kerja.  Apabila  permohonan  diterima,  pemberi  bantuan  hukum  memberikan  bantuan hukum  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  dari  penerima  bantuan  hukum.  Sebaliknya, apabila  permohonan  ditolak,  pemberi  bantuan  hukum  mencantumkan  alasan
12 Pasal 14 UU Bantuan Hukum.
e-ISSN : 2621-4105
penolakan. Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dalam  konteks  pendanaan,  UU  Bantuan  Hukum  menyatakan  penyelenggaraan bantuan  hukum  dibebankan  kepada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN).  Alokasi  dana  APBN  untuk  penyelenggaraan  bantuan  hukum  adalah  wujud kewajiban  pemerintah  dan  disalurkan  melalui  anggaran  Kementerian  Hukum  dan HAM.  Sumber  pendanaan  bantuan  hukum  lain  dapat  berupa  hibah  atau  sumbangan serta  sumber  pendanaan  lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat.  Selanjutnya  pengaturan lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  penyaluran  dana  bantuan  hukum  diatur  dengan Peraturan Pemerintah. 13
UU  Bantuan  Hukum  juga  menyatakan  bahwa  daerah  dapat  mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD).  Pengaturan  lebih  lanjut  dari  pengalokasikan  dana  dalam  APBD tersebut diatur dengan Peraturan Daerah. 14
3. Reposisi  Bantuan  Hukum  Secara  Probono  Oleh  Organisasi  Bantuan  Hukum Dalam  Kajian  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan Hukum
Perbandingkan undang-undang yang mengatur konsep bantuan hukum di UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. PP No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum Secara Cuma-Cuma dengan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang  Bantuan  hukum  Jo.  PP  No.42  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum  sangat  jelas perbedaannya. Sebelum kita pahami lebih lanjut perbedaannya, kita perlu memahami arti cuma-cuma dalam pemahaman bantuan hukum.
Apabila kita cermati antara  UU No. 18 Tahun 2003 Jo. PP No.83 Tahun 2008 dengan  UU  No.  16  Tahun  2011  Jo.  PP  No.42  Tahun  2013,  tendapat  dua  konsep bantuan hukum yang secara Material berbeda dalam memahami arti kata cuma-cuma.
Cuma-cuma memiliki dua arti, cuma-cuma berasal dari kata dasar cuma. Cuma- cuma  adalah  sebuah  homonym  karena  artinya  memiliki  ejaan  dan  pelafalan  yang
13 Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 UU Bantuan Hukum.
14 Pasal 19 UU Bantuan Hukum.
e-ISSN : 2621-4105
sama tetapi maknanya berbeda. Cuma-cuma memiliki arti dalam kelas adverbial atau kata keterangan sehingga cuma-cuma dapat memberikan keterangan kepada kata lain. Arti cuma-cuma yang pertama adalah tidak ada gunanya; sia-sia sedangkan arti cuma- cuma  yang  kedua,  cuma-cuma  berarti  tidak  perlu  membayar;  tidak  dikenakan (dipungut) bayaran; gratis. 15
Berkaitan  dengan  pembahasan  pada  BAB  ini,  cuma-cuma  lebih  diartikan  pada definisi yang kedua  yaitu cuma-cuma berarti tidak perlu membayar; tidak dikenakan (dipungut)  bayaran;  gratis.  hal  ini  secara  harfiah  bisa  dilihat  pada  definisi  bantuan hukum pada UU No. 18 Tahun 2003, PP No.83 Tahun 2008, UU No. 16 Tahun 2011 dan PP No.42 Tahun 2013 yang sama-sama mendefinisikan jasa hukum secara cuma- cuma.
Pemahaman  arti  Bantuan  hukum  cuma-cuma  secara  material  pada  UU  No.  18 Tahun 2003 Jo. PP No.83 Tahun 2008 dengan UU No. 16 Tahun 2011 Jo. PP No.42 Tahun 2013 selain pada definisinya juga bisa kita lihat pada subtansi batang tubuhnya yang berkaitan dengan pendanaan bantuan hukum dimana pada batang tubuh UU No. 18 Tahun. 2003 Jo. PP No.83 Tahun 2008 tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan tentang  sumber  pendanaan  bantuan  hukum,  selain  itu  pada  asal  10  PP  No.83  Tahun 2008 menyebutkan :
Pasal 10
Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma harus memberikan perlakuan  yang  sama  dengan  pemberian  bantuan  hukum  yang  dilakukan  dengan pembayaran honorarium.
Pasal 10 PP No.83 Tahun 2008 adalah pengikat komitmen atas konsep bantuan hukum cuma-cuma atau Probono Publico pada UU No. 18 Tahun. 2003 Jo. PP No.83 Tahun 2008
Sebaliknya pada UU No. 16 Tahun. 2011 Jo. PP No.42 Tahun 2013 jelas diatur sumber  dana  bantuan  hukumnya  dan  tata  cara  bagi  pemberi  bantuan  hukum  untuk mengakses dana tersebut. Bahkan  secara eksplisit diwajibkan bagi pemerintah untuk menyediakan dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum.
15 Arti kata cuma-cuma, diakses di https://www.apaarti.com/cuma-cuma.html , pada tanggal 12 Agustus 2018 pukul 20.55 WIB.
e-ISSN : 2621-4105

## E. PENUTUP
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum  yang  mengatur tentang  bantuan  hukum  adalah  bukti  hadirnya  Negara  dalam  menegakkan  prinsip- prinsip  Negara  hukum.  Didalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang Advokat  Adalah  sudah  merupakan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  bagi  seorang advokat  untuk  melakukan  bantuan  hukum  cuma-cuma  kepada  masyarakat  tidak mampu  secara  ekonomi  bahkan  seorang  Advokat  dilarang  menolak  penanganan perkara  yang  dimohonkan  oleh  orang  atau  kelompok  yang  tidak  mampu,  dan  ini adalah  pengabdian  bagi  advokat.  Seperti  tersebut  dalam  pasal  22  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan penjelasan umumnya.
Hadirnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum adalah  salah  satu  solusi  bagi  Pemberi  Bantuan  Hukum  dalam  hal  ini  Organisasi Bantuan Hukum untuk mendapatkan pendanaan atas penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma atau  biasa  disebut  dengan Probono  Publico yang  pengaturan  pendanaan tersebut  tidak  dijumpai  pada  konsep  bantuan  hukum  yang  diatur  pada  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat.  Selain  tentang  pendanaan  juga terdapat kerancuan pada posisi advokat, ketika seorang advokat melakukan profesinya dia  terikat  dengan    Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat termasuk  ketika  seorang  advokat  melakukan  kewajibannya  untuk  memberikan  jasa bantuan hukum juga terikat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat  yang  tidak  mengatur  tentang  pendanaan  dalam  memberikan  jasa  bantuan hukum  (pengabdian) 16 .  Namun  dengan  hadirnya    Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terdapat pergeseran nilai, Advokat melalui organisasi bantuan  hukum  bisa  mengajukan  permohonan  pendanaan  yang  sumbernya  bisa didapat dari APBN, APBD, Hibah/ Sumbangan serta Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
16 pengabdian  disebutkan  dalam  Penjelasan  Umum    Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2003  Tentang Advokat.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Frans  Hendra  Winarta,  2000, Bantuan  Hukum  Suatu  Hak  Asasi  Manusia  Bukan Belas Kasihan , Elex Media Komputindo, Jakarta.
Hardijan  Rusli ,  2006,  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bagaimana,  ( Law Review  Fakultas  Hukum  Universitas  Pelita  Harapan,  Volume  V   No.  3, Jakarta.
Pedoman  Penulisan  Usulan  Penelitian  dan  Tesis ,  2009,  Program  Studi  Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Semarang, Semarang.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2009, Penelitian  Hukum  Normatif   Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sudarwan Denim, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung. Sudikno  Mertokusumo,  1998, Hukum  Acara  Perdata  Edisi  kelima ,  Liberty Yogyakarta.
Yusriyadi, 2017, Bantuan Hukum “Kajian Empiri Implementasi Ide-Ide Hukum” , Undip Press, Semarang.

## A. UNDANG - UNDANG
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

## B. WEBSITE
https://www.apaarti.com/cuma-cuma.html.