TRANSAKSI AFILIASI DAN CAPITAL INTENSITY
MEMPENGARUHI EMITEN DALAM MENGHINDARI PAJAK

## Memed Sueb
FEB Universitas Padjadjaran, Bandung Memed.sueb@fe.unpad.ac.id

## Diterima 9 Juni 2020 Disetujui 19 Juni 2020
Abstract- Target of tax for several last year show increase positive as need of fund on State Budget. But on the other hand of emiten which  listing in  stock exchange Indonesia always comply  to  efisiensy  of  tax  as  tax  planning.  That  is  way  by  this  research  expected  to  find solution about what was variable effect to emiten comply tax efisiensy. Target of population were emiten which stock exchange for 3 year periode 2015 until 2017. Purposive sampling was  choose  to  find  out  research  data.  The  research  selected  54  emiten  as  sample  for representative  of  emitens.  Tax  avoidance  was  measured  by  proxy  effective  tax  rates; affiliated  transaction  was  measured  by  liabilities  transaction  affiliated.  Hyphotesis  was examined by multiple regression dan decision that: 1)  Transaction affiliated affect  emiten Industry manufacturing sector listed in Indonesia  Stock Exchange during  period in 2015- 2017 for  comply tax avoidance. Emitens have indication often make transaction with group (affiliated) for tax avoidance; 2) Capital intensity not affect  emiten manufacturing  sector listed in Indonesia Stock Exchange during period   in 2015-2017 for  comply tax avoidance. Emitens listed in Bursa Efek Indonesia higest invested on fixed asset  not objective for tax avoidance but to support operating activity inclined rise.
Keywords: Affiliated Transaction, Capital Intensity, Tax Avoidance,

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  rangka  melaksanakan  jalannya  pembangunan,  pemerintah  memerlukan  dana yang tidak sedikit, oleh karenanya pemerintah harus mencari berbagai sumber pendanaan. Salah satu penerimaan Negara diantaranya adalah pajak, sebagai salah satu produk politik yang  diatur  dengan  undang-undang.  Ini  yang  menjadi  ciri  khas  dalam pemungutan  pajak yang harus diatur berdasarkan undang-undang  disertai dengan ketentuan turunannya sampai kepada  Surat  Edaran  Dirjen  Pajak.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  di  dalam    azas pemungutan yang menegaskan  bahwa pemungutan pajak   tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan memungut melainkan  harus  didasarkan pada  undang-undang yang berlaku. Pajak  sebagai  hasil  kompromi  antara  pemerintah  dengan  rakyatnya  yang  diwakili  oleh anggota DPR mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan. Artinya jika RUU yang diajukan oleh pihak eksekutif ke pihak  legislatif  lalu RUU tersebut disetujui dan  menjadi Undang-undang  maka  semestinya  para  wajib  pajak  harus  dapat  melaksanakan  UU  Pajak tersebut karena sudah menyetujuinya.
Sampai  saat ini pajak  masih punya peran penting dalam penerimaan  Negara. Oleh karena itu ketika para calon presiden berkampanye di depan masyarakat menjanjikan akan
memakmurkan  dan  mensejahterakan  rakyatnya.  Ucapan  ini  tidak  hanya  berlaku  untuk Negara  tertentu  tapi  berlaku  untuk  semua  Negara  agar  rakyatnya  tertarik  terhadap  calon presiden  tersebut.  Namun  demikian  untuk  mencapai  Negara  yang  makmur  sejahtera berkeadilan bukan hal yang mudah tapi diperlukan kerja keras dan tidak sedikit menguras pengorbanan.  Agar  tercapai  semua  cita-cita  untuk  mensejahterakan  rakyat  perlu  adanya penerimaan  Negara  yang  memadai  yaitu  dari  pajak  yang  sampai  saat  ini  masih  menjadi tumpuan penerimaan Negara.  Hal tersebut senada dengan pendapat yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya (Cahyadi Putra & Merkusiwati, 2016) yang mengatakan bahwa negara dapat maju berkembang  dalam mensejahterakan rakyat demi masa depannya sebagai cermin kemampuan Negara  dalam mengelola penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak. Target    pajak  dalam  beberapa  tahun  terakhir  menunjukkan  kemajuan  yang  positif sejalan    kebutuhan  dana  yang  ada  dalam  APBN.  Menteri  Keuangan  yang  paling bertanggungjawab dalam pencapaian penerimaan pajak yang harus kerja keras memutar otak bagaimana caraanya agar target pajak setiap tahun tercapai. Ketercapaian penerimaan pajak menunjukkan  bahwa  anggaran  yang  sudah  disajikan  dalam  APBN  harus  dapat  dipenuhi. Menteri keuangan dalam jumpa pers mengenai penerimaan pajak tahun 2017 dicapai 91% dari  target  APBN  perubahan  tahun  2017.  Capaian  tersebut  termasuk  paling  tinggi dibandingkan  dengan  target  tahun  sebelumnya  pada  tahun  2015;  2016;  masing-masing 83,3% dan 83,5 Informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tersebut memberikan gambaran  bahwa  penerimaan  pajak  sangat  penting  dalam  rangka  memenuhi  pencapaian APBN.
Berdasarkan  pengalaman  empiris  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini  peranan penerimaan  perpajakan  sangat  dominan  untuk  menyelamatkan  APBN  (Hutagaol,  2006). Oleh karena  itu penerimaan pajak ( tax revenue management ) merupakan suatu keharusan agar kontribusi pada APBN dapat berlangsung secara  terus menerus ( the sustainability of tax revenues contributin  on the State Budget ). Uraian tersebut di atas  mendorong penulis mengadakan  penelitian  untuk  mengetahui  praktik  para  emiten  dalam  menghindari  pajak. Ketika  pemerintah  sedang  gencar  meningkatkan  penerimaan  pajak,  pada  saat  yang  sama perusahaan (emiten) selalu berusaha melakukan pembayaran pajak secara efisien baik secara legal maupun ilegal.
Salah satu cara para emiten sebagai bentuk perlawanan aktif dalam menghadapi pajak yaitu secara terus menerus berupaya menghindari pembayaran pajak yang tidak semestinya. Upaya  tersebut    dianggap  sudah  biasa  dilakukan  oleh  para  pengusaha  (wajib  pajak) diantaranya  untuk  menghindari  dalam  memenuhi  beban  pajaknya.  Hal  tersebut  sesuai dengan pendapat yang disampaikan (Hanlon & Heitzman, 2010) yang menyatakan bahwa belum ada definisi yang disepakati oleh semua pihak mengenai cara para wajib pajak dalam menghindari  kewajiban  pajak  yang  tidak  semestinya,  untuk  itu  definisi  cara  menghindari pajak  masih  berbeda-beda  ( different  things to  different  people ).   Hal  senada  disampaikan pula oleh (Dyreng et al., 2008b) memberikan definisi lebih luas mengenai  yang dimaksud dengan  menghindari  pajak,  yaitu  sebagai  bentuk  upaya  dalam  mengurangi  kewajiban pajaknya  oleh  para  pengusaha  sepanjang  dianggap  legal.  Goh  et  al.,  (2016)  memberikan pendapatnya yang menyatakan  bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pengusaha untuk menghindari kewajibannya membayar pajak dapat membantu cash flow perusahaan. Menghindari  kewajiban  untuk  membayar    beban  pajak  yang  dilakukan    oleh  wajib pajak pada dasarnya adalah suatu usaha dalam mengurangi kewajiban pajaknya semaksimal

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
mungkin yang bertujuan agar tidak mengganggu cash flow perusahaan pada batas koridor yang  diperbolehkan  ketentuan  yang  ada  dalam  suatu  Negara  berupa  undang-undang. Dampak yang terjadi  akibat dari tindakan perusahaan yang melakukan  menghindari pajak akan  mengurangi  penerimaan  Negara.  Freire-Serén  &  Martí  (2013)  berpendapat menghindari pajak oleh para pengusaha akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Bentuk lain  cara  menghindari    pembayaran  pajak  walaupun  sudah  keluar  dari  koridor  yang diperbolehkan  secara  undang-undang  perpajakan  yaitu  disebut tax  evasion .    Menurut Hutagaol (2006), Gunadi (2007) dan Zain (2007) fenomena di Indonesia para wajib pajak melakukan  penghindaran  pajak  disebabkan  oleh  beberapa  alasan:  1)  ada  peluang  akibat belum diatur dalam undang-undang perpajakan; 2) perbuatannya akan diketahui relatif kecil; 3)  manfaat  yang  diperoleh  lebih  besar  dibanding  dengan  risikonya;  4)  sanksi  perpajakan tidak terlalu berat; 5) adanya perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak; 6) adanya diskriminasi dalam pemberian sanksi hukum.
Cara  meminimalkan  kewajiban  pajak  agar  pajak  yang  dibayar  efisien  dan  cara  ini sudah termasuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pajak. Praktek seperti ini dianggap ilegal dan sangat berisiko untuk siapapun yang menjalankan tax evasion ini dapat dikenakan sanksi pidana pajak. Oleh karena itu aparatur pemerintah dalam hal ini petugas pajak  tidak  dapat  bertindak  untuk  memberikan  sanksi  kepada  para  pengusaha  yang mengurangi kewajiban pajaknya selama tidak ada peraturan yang dilanggar. Penelitian pajak termasuk topik yang selalu hangat dan menarik untuk diteliti, karena persoalan pajak akan terus  menerus  muncul  sejalan  dengan  perkembangan  peradaban  manusia.  Bahkan berkembangnya pajak baik yang menyangkut objek maupun objek pajak dikarenakan oleh adanya kasus yang muncul di masyarakat.
Penelitian  ini  termasuk explanatory  research yaitu  untuk  menguji  varibel  X  dan  Y hipotesis  testing    dipilih  sebagai  cara  untuk  mengkaji  mengenai  transaksi  terafiliasi  dan meningkatnya jumlah investasi dalam aktiva tetap pada para emiten.   Adapun obyek yang diteliti merupakan  para emiten yang menjual sahamnya di pasar bursa dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan selama tiga periode pengamatan yang dimulai sejak  tahun 2015 s/d 2017.  Adapun luaran dari kajian ini adalah untuk mencari jawaban mengenai  apakah  transaksi  afiliasi  dan capital  intensity mempengaruhi  para  emiten (perusahaan) dalam  menghindari pajak. Untuk itu diharapkan hasilnya dapat memberikan masukan  kepada  para  emiten  agar  dalam  praktek  menghindari  pajak  tidak  melanggar undang-undang  perpajakan;  pembuat  kebijakan  fiskal  didalam  menghadapi  perilaku  para emitan dalam praktik penghindaran pajak. Disamping itu semoga bermanfaat juga bagi para pemerhati pajak dalam melakukan kajian di masa yang akan datang guna penyempurnaan dan  pengkayaan  keilmuan  bidang  pajak.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya  terletak  pada  variabel  independen  yaitu  para  emiten  yang  diindikasikan mempunyai transaksi afiliasi dan  memiliki  intensitas aset yang  besar; sedangkan  variabel independen  peneliti  sebelumnya  adalah  laba,  hutang,  ukuran  perusahaan,  akses  politik, struktur kepemilikan, karakter eksekutif, dan intesitas aset.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 2.1. Teori Agensi
Penelitian  ini  didasarkan  pada  teori  agensi  yang  sudah  dikembangkan  oleh  Ross (1973); lalu para pendukung berikutnya (Jensen & Meckling, 1976; Fama & Jensen, 1983),
yang  mengatakan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  pemilik  dengan  pengelola,  para pengelola berupaya perusahaan memperoleh laba  agar aset para investor bertambah sebagai bentuk  tanggungjawab  atas  pendelegasian  yang  diberikan  oleh  pemilik  sebagai  investor. Topik  pajak  sampai  saat  ini  termasuk  bahan  kajian  yang  banyak  peminat  peneliti  untuk menelitinya.  Peneliti  sebelumnya  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  diantaranya  adalah penelitian  Gupta  &  Newberry,  (1997);  Dyreng  et  al.,  (2008a);  Fernández-Rodríguez  & Martínez-Arias  (2012);  dan  Himmah  &  Sedianingsih  (2018).  Banyak  peminat  untuk meneliti  pajak  dikarenakan  pajak  sangat  populer  dan  termasuk  bidang  yang  banyak diperhatikan  masyarakat,  karena  paling  bersentuhan  langsung  dengan  kehidupan  berupa harta dan penghasilan. Oleh karena itu para peneliti sebelumnya sudah banyak yang meneliti mengenai  pajak,  khususnya  mengenai  cara  menghindari  pembayaran  pajak.  Namun demikian menurut para ahli bahwa  mengenai praktik transaksi afiliasi dan capital intensity banyak dilaksanakan oleh perusahaan besar dalam rangka perencanaan pajak. Para  wajib  pajak  selalu  berusaha  agar  kewajiban  pajaknya  berkurang  atau  seefisien mungkin  yaitu  dengan  cara    penghematan  pajak  ( tax  saving ).  Hal  tersebut  sesuai  dengan pendapat  yang  disampaikan  oleh  Zain  (2007)  yang  mengatakan  bahwa  penghematan merupakan strategi oleh para pengusaha dalam memperkecil kewajiban pajaknya untuk yang diluar lingkup pemajakan, maksudnya adalah menghindari pembayaran beban pajak suatu usaha hampir  sama seperti penghematan pajak cuma  dengan cara mencari celah kelemahan di  dalam  peraturan  pajak  yang  berlaku.  Lebih  lanjut    Faisal  (2016)  berpendapat  bahwa menghindari pajak dengan  skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalisasi kewajiban pajak  dengan  mengeksploitasi  kekurang  sempurnaan  undang-undang  perpajakan  dengan tanpa melanggar hukum. Sehingga  aparat direktorat jenderal pajak tidak dapat melakukan tindakan apapun.
Pada prinsipnya cara menghindari pajak sepanjang tidak menyalahi peraturan yang berlaku di Indonesia masih dapat ditolelir, karena termasuk strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dan sebagai bentuk dalam perlawanan aktif. Effective tax rates sering digunakan untuk mengukur penelitian mengenai para wajib pajak yang berusaha menghindari kewajiban membayar pajak. Frank et al., (2009) berpendapat bahwa Effective tax  rates adalah  sebagai  gambaran  adanya  perbedaan  antara  laba  fiskal  dengan  laba akuntansi  (komersial).  Selanjutnya,  Hanlon  &  Heitzman  (2010)  berdasarkan  hasil penelitiannya  berpendapat  bahwa  untuk  menghitung  e ffective  tax  rates (ETR)  diperolah dengan cara  membagi  hutang pajak atau  kewajiban  pajak perusahaan  dengan  penghasilan kena  pajak  atau  laba  sebelum  pajak.  Begitu  juga    dalam  penelitian  ini  untuk  menghitung e ffective tax rate dihitung menggunakan cara yang sama yaitu total kewajiban dibagi dengan penghasilan  sebelum  kena  pajak.  Peneliti  sebelumnya  yang  melakukan  penelitian  serupa diantaranya  adalah  Hanlon  &  Heitzman  (2010);  Fernández-Rodríguez  &  Martínez-Arias (2012); Freire-Serén & Panadés i Martí (2013); Khomsatun & Martani (2015); Goh et al., (2016);  Irianto,  Sudibyo  &  Wafirli  (2017);Holzmann  (2018a);  dan  Anindyka,  Dimas, Pratomo, Dudi, Kurnia (2018).
Berdasarkan  cara    tersebut  dapat  diketahui  perbandingan  kewajiban  pajak  yang ditimbulkan dari laba kena pajak (LKP) sesuai fiskus (undang-undang pajak), terhadap laba komersial mengikuti aturan  Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga dapat diketahui besarnya persentase kewajiban pajak perusahaan  yang sebenarnya terhadap laba akuntansi (komersial). Melalui ETR dapat diketahui perbandingan tarif pajak berdasarkan akuntansi

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
(komersial) dengan tarif pajak yang ditetapkan peraturan perpajakan. Oleh karena itu dengan cara menghitung menggunakan effective tax rate dapat ditentukan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar sebagai strategi yang sudah umum dilakukan oleh  para pengusaha dalam menghemat beban sebagai kewajiban yang harus dibayarnya.
Memperkecil atau kecilnya perhitungan effective tax rates yang terjadi dalam suatu perusahaan dapat mengindikasikan adanya para pengusaha (wajib pajak) menghindari pajak Gupta (1997). Pemerintah harus tanggap terhadap adanya gejala yang sering dilakukan oleh para  pengusaha  untuk  selalu  mensiasati  untuk  meningkatkan  efisiensi  dalam  memenuhi kewajiban  pajaknya.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  para  pengusaha  tersebut  dapat merugikan  karena  mengurangi  potensi  penerimaan  Negara.  Untuk  itu  dalam  rangka menghindari  maraknya  para  pengusaha  untuk  menghindari  pajak  yang  berpotensi berkurangnya penerimaan Negara dari pajak. Langkah kongkrit yang harus dilakukan oleh Pemerintah  dalam  mengatasi  para  pengusaha  yang  termasuk  kategori  strategi  dalam menghindari  dari  pajak  yaitu  dengan  melakukan transfer  pricing .  Cara tersebut   menurut Holzmann  (2018b)  sebagai  bentuk  transaksi  yang  dilakukan  para  pengusaha  dengan penetapan  harga  tidak  berdasarkan  harga  pasar.  Berdasarkan  hasil  penelitiannya,  Utama (2015)  menambahkan  bahwa    transaksi  yang  mempunyai  hubungan  istimewa  dapat merugikan juga untuk para pemegang saham minoritas.
Praktek transfer pricing menurut Maulana et al., (2018) adalah sebagai cara untuk menghindari  pajak  yang  selama  ini  sering  dilakukan  oleh  para wajib  pajak.  Hal  tersebut dengan cara t ransfer pricing sering digunakan oleh para pengusaha untuk menggeser laba antar  Negara  dengan  harapan  agar  pembayar  pajak  lebih  efisien.  Mencari  tempat  yang mempunyai tarif pajak yang kecil, lalu di Negara yang menerapkan pajak yang kecil tersebut dibuat labanya tinggi sebaliknya pada Negara yang menerapkan tarif pajaknya besar dibuat keuntungannya  kecil  bahkan  dibuat  rugi.  Kondisi  tersebut  didukung  oleh  pendapatn Himmah  &  Sedianingsih  (2018)  yang  berpendapat  bahwa  para  pengusaha  membuat perusahaan  pada  beberapa  Negara  yang  disebut    multinasional  sering  digunakan  untuk berbuat perencanaan pajak sebagai usaha menghindari kewajiban  pajak yang harus dibayar. Praktek transfer  pricing sering  diterapkan  oleh  para  pengusaha  yang  membuka perusahaan  pada    berbagai  Negara  yaitu  cara  mendirikan  dalam  bentuk  cabang;  anak perusahaan; badan usaha tetap yang disebut perusahaan multi nasional.  Lebih lanjut, Huda et  al.,  (2017)  berpendapat  bahwa  konsekuensi  adanya transfer  pricing untuk  Pemerintah dapat  mengurangi  penerimaan  potensi  pajak,  pada  saat  bermunculan  perusahaan multinasional yang terindikasi memilih Negara yang mempunyai tarif pajak paling rendah. Dalam  upaya  meredam  maraknya  transaksi transfer  pricing yang  dapat  mengurangi penerimaan Negara.
Pemerintah  melalui  Keputusan  Ketua  Bapepam  dan  Lembaga  Keuangan  No. 412/BL/2009  yang  mengatur  tentang  Transaksi  Afiliasi  dan  Benturan  Kepentingan Transaksi  tertentu.  Berdasarkan  peraturan  tersebut  sebagai  upaya  pemerintah  untuk membendung  praktek  apapun  yang  dilakukan  oleh  para  wajib  pajak    dapat  berpontensi merugikan  keuangan  Negara.  Diharapkan  dengan  adanya Advance  Pricing  Agreement (APA) untuk memecahkan praktik transfer pricing yang dapat diterima oleh semua pihak baik fiskus maupun wajib pajak. Padahal APA juga sering digunakan oleh para wajib pajak karena  efektif  digunakan  untuk  mengantisipasi  rumitnya  pemeriksaan  transaksi transfer pricing .  Hal  tersebut  sependapat  dengan  Taylor  &  Richardson  (2013)  yang  mengatakan
bahwa pemerintah harus mempunyai aturan mengenai mekanisme transaksi yang terindikasi melakukan menghindari pajak.

## 2.2.Hipotesis Penelitian

## 2.2.1. Pengaruh Transaksi Afiliasi Terhadap Penghindaran Pajak
Para pengusaha di dalam  menjalankan usahnya selalu berpikir  mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek termasuk beban pajak. Cara berpikir tersebut tentunya sesuai dengan tujuan didirikannya adalah untuk mendapatkan laba yang besar dan maksimal.  Sebagai  implementasi  cara  berpikir  tersebut  yaitu  dengan  memperbanyak transaksi yang masih dalam satu group perusahaan yang terafiliasi. Praktek transaksi dengan perusahaan yang terafiliasi dengan harapan dapat melakukan tranfer pricing diantara sesama anggota group perusahaan dalam mengatur harga jual barang atau jasa. Transaksi  afiliasi  ada  hubungannya    dengan  teori  agensi.  Terjadinya  konflik kepentingan antara pemilik perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi agar diperoleh dividen  yang  besar.  Di  lain  pihak  pengelola  perusahaan  mengharapkan  laba  yang  rendah agar membayar pajak juga kecil. Hal tersebut sependapat juga dengan  Dyreng et al., (2008b) yang menyatakan bahwa konflik keagenan dapat diperluas  adanya perbedaan kepentingan antar pemegang saham. Pemangku kepentingan mayoritas akan mencoba menyerap semua keuntungan  perusahaan  untuk  meraup  uang  yang  ada  dalam  perusahaan  untuk  memenuhi kepentingan  diri  sendiri,  sebuah  kegiatan  yang  dikenal  dengan  ” tunneling”. Kegiatan tunneling dilakukan  terutama  melalui  hubungan  bisnis  diantara  sesama  perusahaan  yang terafiliasi atau dalam group perusahaan yang sama.  Tambunan et al., (2016) menyatakan bahwa thin  capitalization yang  dipraktekan  oleh  banyak  perusahaan  sangat  berpotensi sebagai sarana melakukan transfer pricing yang akan mengurangi laba kena pajak. Pada  transaksi  terafiliasi  para  pengusaha  sering  mempraktekan  transaksi  jual  beli dalam  penetapan  harga      yang  biasanya  tidak  mencerminkan  harga  wajar  karena  harga ditetapkan untuk mendapatkan laba yang tinggi di negara yang menerapkan tarif pajakyang rendah  dan laba yang rendah di negara yang mempunyai tarif pajak yang tinggi.  Para pelaku bisnis tidak menerapkan kewajaran dan kelaziman atas  barang  yang dibeli ataupun  yang dijual yang sesuai dengan harga pasar, melainkan lebih mengutamakan prinsip perencanaan pajak untuk  pelaporan pajak.
Menurut Hanlon & Heitzman (2010), wajib pajak dapat menghindari pajak dengan cara mengatur transaksi dengan pihak terkait, seperti melalui skema thin capitalization atau skema transfer pricing. Huda et  al.,  (2017) berpendapat terutama praktik transfer pricing pada  perusahaan  multinasional  ada  upaya  meminimalkan  kinerja  operasi  dan mengoptimalkan  cara  menghindari  pajak  adalah  lebih  penting.  Perusahaan  yang  tidak melakukan transaksi dengan arm’s length dapat menyebabkan audit pajak atau investigasi oleh pihak berwenang (OECD, 2012). Global Transfer Pricing Survey oleh Ernst and Young pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 75% perusahaan mengindikasikan "manajemen risiko pajak" sebagai prioritas utama penetapan harga transfer mereka, naik dari hasil survey pacta tahun 2013 yaitu 66 persen, dan pada tahun 2007 dan 2010 yang hanya sebesar 50 persen (G, 2008).
Maraknya praktek transaski antar sesama anggota group perusahaan multinasional di Indonesia  sering  menimbulkan  rekayasa transfer  pricing, hal  tersebut  terutama  pada perusahaan yang berstatus  penanaman modal asing (PMA) dan cabang perusahaan asing di
Indonesia yang berbentuk usaha tetap (BUT).  Sebagian besar perusahaan tersebut bergerak di bidang industri manufaktur dan mempunyai kaitan internal yang cukup substansial dengan induk perusahaan atau afiliasinya di Negara lain. Menurut Gunadi (2007b) berdasarkan suatu studi  di  beberapa  Negara  yaitu:  Amerika  Serikat,  Kanada,  Inggris,  Jerman,  dan  beberapa Negara  Eropa  Lainnya  serta  Jepang  hasilnya  pada  tahun  1970-an  sekitar  lebih  dari  75% perdagangan  internasional  Negara-Negara  tersebut  dilakukan  antar  perusahaan  yang tergabung dalam kelompok perusahaan multinasional.
Wise  et  al.,  (2003)  berpendapat  bahwa  perusahaan  di  Kanada  para  pengusaha memilih bertransaksi bisnisnya dengan perusahaan dalam satu kelompoknya sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pajak dengan cara penetapan harga jual bukan dengan harga pasar.  Gunadi  (2007b)  mengatakan  pada  umumnya  perusahaan  di  Indonesia  sering dimanfaatkan  oleh  perusahaan  industri  manufaktur  untuk  kelompok  barang  menengah ( intermediate goods ) juga bahan baku ( raw materials ) diantara kelompok mereka lalu hasil produksinya dijual lokal atau diekspor ke negara dunia ketiga yang masih dalam satu group usaha.  Ini  juga  dapat  berpotensi  mengurangi  penerimaan  negara  yang  mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu negara.   Berdasarkan uraian tersebut diatas dibentuk hipotesis bahwa:
H 1 :Transaksi afiliasi mempengaruhi para emiten untuk menghindari pajak.
2.2 Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak
Perusahaan yang bersifat konglomerasi atau juga group perusahaan yang terdiri dari holding  dan  cabang. Holding  company atau  perusahaan  induk  dalam  rangka  perencanaan pajak dilakukan dengan cara  menambah penghasilan dari  bunga  untuk perusahaan  induk dan  mengurangi  laba  kena  pajak  pada  perusahaan  anak.  Perusahaan  induk  lebih  suka meningkatkan  pinjaman    daripada  menambahkan  modalnya  pada  perusahaan  anak. Melakukan  kebijakan  tersebut  dengan  maksud  agar  beban  pajak  di  anak  perusahaan membesar dan laba kena pajak mengecil.
Strategi  yang  dilakukan  oleh  para  pengusaha  tersebut  mendapat  dukungan  dari Harrington  &  Smith  (2012)  yang  berpendapat  bahwa  pada  umumnya  untuk  menghindari beban pajak  memperbesar beban bunga agar laba kena pajak  menjadi  mengecil. Pendapat yang  sama  disampaikan  oleh  Khomsatun  &  Martani  (2015)  yang  mengemukakan  bahwa praktek  perusahaan  yang  dinamakan thinly  capitalization karena  perusahaan  sering memperbesar utang berbasis bunga lalu yang berakibat jumlah modal menjadi kecil. Praktek tersebut  bertujuan  jika  perusahaan  induk  setor  modal  akan  mendapatkan  dividen  ketika perusahaan  anak  memperoleh  laba.  Namun  dividen  ini  tidak  dapat  mengurangi  laba  kena pajak pada perusahaan anak akibatnya membayar pajak tidak efisien.
Cara treaty shopping sebagi bentuk lain yang sering juga  dilakukan oleh para wajib pajak untuk menghindari pajaknya melalui treaty shopping para wajib pajak memanfaatkan fasilitas tax treaty suatu Negara pada  Negara lain oleh perusahaan yang tidak berhak dan controlled  foreign  corporation/CFC (menahan  laba  di  Negara tax  haven untuk  menunda pemajakan di Negara domisili). Perusahaan juga sering menerapkan Capital intensity ratio yaitu  perbandingan  jumah  investasi  dengan  aktiva  tetap.  Perusahaan  yang  sengaja memperbesar capital  intensity  ratio yang  besar  pula  agar  beban  depresiasi  yang  dapat mengurangi laba kena pajak juga besar, oleh karena itu sering dimanfaatkan oleh para wajib pajak dalam melaksanakan penghematan pajak karena beban depresiasi dapat mengurangi
laba sebelum pajak.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  peneliti  Fernández-Rodríguez  &  Martínez- Arias (2012) yang berpendapat bahwa investasi dalam bentuk aktiva tetap pada perusahaan berpotensi mengurangi kewajiban untuk membayar pajak karena adanya beban penyusutan aktiva tetap sebagai pengurang laba kena pajak. Selanjutnya,   Hanlon & Heitzman (2010) mengungkapkan  bahwa  perusahaan  dapat  mendapatkan  insentif  pajak  dengan memanfaatkan menghindari pajak selain dari utang, yaitu depresiasi, investment tax credits, dan net  operating  loss  carry  forwads. Oleh  karena  itu  dengan  meningkatkan  komposisi investasi  dalam  aktiva  tetap  akan  berdampak  terhadap  beban  penyusutan  aktiva  tetap, sehingga effective  tax  rate yang  dimiliki  perusahaan  akan    semakin  rendah  yang  menjadi indikasi melakukan penghematan pajak.
Ada  beberapa  hasil  penelitian  mengenai  berbagai  bentuk  penghematan  dalam pembayaran  pajak oleh para wajib pajak, yaitu peneliti yang ditemukan  oleh   Gupta (1997) hasil temuannya  mengatakan bahwa  yang dapat mempengaruhi  negatif   terhadap effective tax  rate adalah capital  intensity ;  sedangkan  yang  berpengaruh  negative  adalah inventory intensity;  dan research  and  development  intensity tidak  memberikan  pengaruh  terhadap effective  tax  rates. Temuan  peneliti  berikutnya  adalah  Richardson  &  Lanis  (2007) menunjukkan hasil bahwa agresivitas pajak secara positif dipengaruhi oleh capital intensity . Penelitian  lainnya  oleh    Sugiyarti  (2017);  dan  Anindyka,  Dimas,  Pratomo,  Dudi,  Kurnia (2018);  berpendapat  bahwa  perusahaan  memperbesar  aktiva  tetap  agar  beban  penyusutan besar dan akan mengurangi laba kena pajak.
Namun  demikian  tidak  selamanya  bahwa  tingginya  perusahaan  berinvestasi  pada aktiva tetap bertujuan mengurangi beban pajak.  Hal tersebut sesuai dengan hasil  penelitian Yuliana  &  Wahyudi  (2018)  berpendapat  bahwa  aktivitas  perusahaan  berinvestasi  dalam aktiva  tetap  untuk  operasional  perusahaan  sebagai  bentuk  untuk  meningkatkan  laba. Perusahaan  berinvestasi  pada  aktiva  tetap  karena  tuntutan  aktivita  perusahaan  yang meningkat yang dapat berimbas pada pencapaian laba  yang  meningkat  juga.   Hal senada juga disampaikan  hasil penelitiannya Irianto,  Sudibyo  &  Wafirli  (2017) mengatakan bahwa aktiva  tetap  yang  dimilik  perusahaan  tidak  memberikan  gambaran  yang  cukup  untuk menyatakan  bahwa  perusahaan  tersebut  melakukan  efisiensi  dalam  pembayaran  pajak. Berdasarkan  uraian  tersebut  masih  ada  silang  pendapat  mengenai capital  intensity ini. Namun  demikian  ada  indikasi  bahwa  besarnya  investasi  dalam  bentuk  aktiva  tetap berpengaruh positif terhadap   para pengusaha untuk menghindari pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas dibentuk hipotesis bahwa:
H 2 : Capital intensity mempengaruhi para emiten untuk menghindari pajak.

## 3. METODOLOGI DAN ANALISA DATA
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  September  sampai  November    tahun  2018 analisis data pada emiten yang menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia khusus emiten sektor manufaktur. Penelitian dilakukan selama tiga periode pengamatan yang dimulai sejak tahun 2015 s/d 2017.
Alasan memilih para emiten tersebut yang dijadikan objek penelitian adalah dengan pertimbangan bahwa  sektor manufaktur termasuk pembayar pajak paling besar. Disamping itu  perusahaan  manfaktur  juga  dapat  mewakili  perusahaan  lain  karena  mempunyai
karakteristik proses bisnis yang lengkap dan ada indikasi  cenderung lebih sering melakukan perencanaan  pajak  sebagai  strategi  untuk  menghindari  beban  pajak.  Metode  deskriptif digunakan  dalam  penelitin  ini.  Populasi  para  emiten    sektor  manufaktur  yang  menjual sahamnya di pasar bursa dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia  tahun 2015 s/d 2017. Adapun  yang  memenuhi  syarat  untuk  diteliti  18  emitan  selama  3  tahun  menjadi  54 pengamatan. Penentuan sampel berdasarkan teknik pemilihan sampel  dengan pertimbangan yang sesuai dengan  kehendak peneliti. Kriteria sampel:
1. Para emiten selama periode penelitian
2. Para emiten selama tahun 2015 – 2017 yang publikasi melalui internet
3. Para emiten yang dikendalikan
4. Para emiten yang menyajikan laporan tahunan bukan dalam valas
5. Para emiten yang tidak memiliki kompensasi rugi fiskal
6. Para emiten yang memiliki data sesuai dengan kebutuhan penelitian
7. Para emiten yang tidak memilik data ekstrim atau data outlier
Jumlah sampel yang terpilih disajikan pada Tabel 1
Tabel 1. Jumlah Sampel No. Uraian n 1 Emiten 2015-2017 144 2 Emiten 2015-2017 yang tidak lengkap (13) 3 Emiten tidak mempublikasikan 2015-2017 melalui internet (4) 4 Emiten memiliki net income negatif (59) 5 Emiten yang tidak dikendalikan (20) 6 Emiten yang menggunakan valas (23) 7 Emiten yang tidak diperlukan (6) 8 Emiten  memiliki data outlier (1) 9 Jumlah 18 10  Tahun 3 11  Jumlah sampel dalam periode penelitian 54
Sumber: Hasil olahan Peneliti

## Definisi Operasional Variabel
Variabel dependen adalah upaya menghindari pajak dinotasikan ETR. Variabel:

## ETR= Beban PPh Laba sebelum kena pajak
Adapun variabel independen atau variabel bebas X 1 yaitu  transaksi afiliasi, dikatakan transaksi afiliasi  apabila  terpenuhinya  salah  satu  dari  kriteria:  1)  Kepemilikan  atau  penyertaan  modal paling  rendah  25%;  2)  faktor  penguasaan;  Variabel  transaksi  afiliasi  dilambangkan  dengan UTA

## UTA= Total utang kepada afiliasi total utang perusahaan
Variabel independen atau variabel X 2 dilambangkan dengan CAPINT CAPINT= Total aset tetap bersih jumlah aset
Data  dianalisis  menggunakan  persamaan  regresi  berganda  yang  sebelumnya  diuji  mengikuti persyaratan prsamaan regresi berganda. Data sekunder berupa pooled data kombinasi cross- sectional yang  saling  melengkapi.  Model  matematis  hubungan  antar  variabel  adalah ETR=α+β 1 UTA+β 2 CAPINT+ε

## 4. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI
4.1.Statistik Deskriptif
Pada Tabel 2 disajikan analisis deskriptif
Tabel 2. Analisis Deskriptif

## Descriptive Statistics
Description ETR UTA CAPINT Mean 0,244232 0,127348 0,410936 Median 0,252475 0,050990 0,423647 Maximum 0,459420 0,777021 0,783978 Minimum 0,024231 0,001621 0,148781 Std.Dev. 0,083703 0,156100 0,167751 Observations 54 54 54

## 4.2.Uji Asumsi Klasik

## 4.2.1 Uji Heterokedastisitas
Uji  Heterokedastisitas  Bertujuan  mengetahui  apakah  error  konstan  atau tidak.  Model regresi penelitian untuk menguji heterokedastisitas menggunakan uji Glejser dengan bantuan
software program EViews 8. Uji tersebut dalam rangka memperoleh probabilitas dari Obs*R- squared.

## Tabel 3. Uji Glejser
Uji Glejser
F-statistic                                   0,302715              Prob. F(2,51)                                                 0,7401 Obs*R-squared                         0,633522              Prob. Chi-Square(2)                                      0,7285 Scaled explained SS                 0,844276              Prob. Chi-Square(2)                                      0,6556
Berdasarkan  Tabel  3  Terlihat  bahwa  hasil  probabilitas  Obs*R-square  (0,7285)  >  α  (0.05). Dengan demikian bahwa hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 4.2.2. Multikolinearitas
Selanjutnya uji multikolinearitas untuk mendapatkan  bukti bahwa antar variabel tidak memiliki hubungan atau antar variabel independen dalam model regresi panel.

## Tabel 4. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas
Variable                                    Coefficient                          Uncentered                           Centered Variance                                    VIF                                     VIF
C                                                0,001048                         7,827506                                NA UTA                                                  0,005597                               1,678219                              1,000606 CAPINT                                           0,004846                               7,114652                              1,000073
Berdasarkan hasil pengujian EViews 8 pada Tabel 4 ternyata memberikan bukti bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas, ditunjukan karena nilai Centered VIF berada dibawah 10 untuk setiap variabel yang ada dalam penelitian ini.

## 4.2.3. Uji Autokorelasi
Hasil uji autokorelasi adalah:
Tabel 5. Uji Autokorelasi Uji Autokorelasi Obs dU dW 4-dU Kesimpulan 54 1,59829 2,137336 2,40171 Tidak terjadi autokorelasi
Berdasarkan  Tabel  5  nilai  dU  diperoleh  dari  lampiran  Tabel  Durbin-Watson  dengan  tingkat kesalahan sebesar 5% dengan jumlah data 54 untuk jumlah variabel bebas (k) 2. Berdasarkan hasil pengujian diketahui  jika  nilai dW  yang diperoleh untuk  model tersebut berada diantara nilai dU dan 4-dU. Hasil tersebut menandakan model regresi yang digunakan sudah terbebas dari persoalan  autokorelasi, oleh karena itu  model tersebut memenuhi salah satu persyaratan menggunakan regresi.

## 4.3.Persamaan Regresi Berganda
Berdasarkan pengolahan data menggunakan software EViews 8, diperoleh hasil pada Tabel 6 sebagai berikut
Tabel 6. Tabel Hasil Regresi Berganda Variabel Independen ETR Coefficient t-Statistics Prob C (Constant) 0,240952 6,487530 0,0000 UTA -0,031527 -0,390001 0,0009 CAPINT 0,017752 0,221390 0,4257 R-squared 0,423369 Adjusted R-squared 0,101133 F-statistic 6,142178 Prob (F-statistic) 0,000008
Berdasarkan hasil pengolahan program EViews 8
ETR= 0,240952 – 0,031527UTA + 0,017752CAPINT Bahwa: ETR = penghindaran pajak α = konstanta β = koefisien regresi UTA = transaksi afiliasi sebagai variabel independen CAPINT = capital intensity sebagai variabel independen

## 5. DISKUSI HASIL PENELITIAN
5.1. Pengaruh Transaksi Afiliasi Terhadap Para Emiten Untuk Menghindari Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  bahwa  nilai  koefisien  variabel  transaksi  afiliasi  -0,031527 pada tingkat signifikansi 0,0009. Tingkat signifikansi yang dimiliki variabel transaksi afiliasi lebih keci1 dari 0.05 mengindikasikan  mempengaruhi secara  signifikan antara transaksi afiliasi terhadap para emiten untuk menghindari pajak (ETR). Dengan demikian dapat diambil kaidah keputusannya agar dapat menerima H 1 dan menolak H 0 yang dengan demikian bahwa  transaksi afiliasi atau UTA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap para emiten dalam  menghindari pajak pada perusahaan yang diteliti untuk emiten  manufaktur yang terdaftar di BEl tahun 2015- 2017. Koefisien  minus  menunjukkan arah  negatif artinya ada  hubungan  yang terbalik antara transaksi afiliasi dengan nilai effective tax rates. Jika para emiten di Bursa Indonesia semakin kecil nilai effective tax rates menunjukkan bahwa para emiten diindikasikan menghindari pajak. Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Gupta  &  Newberry  (1997b)  yang  menyatakan bahwa  rendahnya effective  tax  rates yang  terjadi  pada    perusahaan  dapat  mengindikasikan
adanya penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi para emitan melakukan  transaksi dengan perusahaan yang terafiliasi akan  memiliki nilai effective tax rates yang menandakan  semakin tinggi pula para emiten untuk menghindari pajak.
Hasil kajian penulis ini sesuai pula dengan hasil penelitan Handayani & Arfan (2014) yang  menyatakan  bahwa  transaksi afiliasi  berpengaruh positif untuk  menghindari pajak. Hal tersebut  dikarenakan  bahwa praktik transaksi afiliasi didorong oleh  perusahaan di Indonesia pada umumnya dimiliki oleh pemegang saham yang terkonsentrasi. Kondisi ini bahkan bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi berlaku juga pada  beberapa negara di Asia untuk   perusahaan terbuka  pemegang  sahamnya  terkonsentrasi.  Dampak  kurang  baiknya    bentuk  struktur kepemilikan seperti ini berpotensi terjadinya kerugian pada pemegang saham yang jumlahnya lebih  kecil  (pemegang  saham  minoritas).  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Utama (2015) yang yang menghasilkan temuannya bahwa praktik yang terjadi  oleh pemegang saham mayoritas tersebut sering melakukan transaksi dengan perusahaan yang terafiliasi. Akibatnya transaksi  yang terjadi diantara sesama group perusahaan  dapat diatur dalam  penetapan harga jual yang biasanya tidak meggunakan harga pasar.
Kondisi yang terjadi pada perusahaan dengan komposisi  kepemilikan yang  terpusat, biasanya  pemegang  saham  dominan  dapat  menguasai  dan  mendominasi  dan  bahkan  dapat mengambil  alih  kekayaan  pemegang  saham  minoritas  dengan  berbagai  cara.  Sehingga  para pemegang saham  mayoritas  dapat  memperoleh uang tambahan dengan  menjual aset, barang, atau  layanan  kepada  perusahaan  melalui  transaksi  afiliasi  dengan  harga  di  atas  harga  pasar; dapat  memperoleh  pinjaman  dengan  persyaratan  yang  sesuai  dengan  keinginan  yang menguntungkan perusahaan;  dapat  mentransfer aset antar perusahaan  yang  berada di bawah kendalinya;  dan  lebih  buruk  lagi,  dapat  mencairkan  kepemilikan  yang  dapat  merugikan kepentingan minoritas.
Hipotesis yang menyatakan bahwa transaksi afiliasi mempengaruhi para emiten dalam menghindari pajak secara statistik maupun secara keilmuan dalam bidang perpajakan terbukti. Dengan demikian bahwa  hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan terbukti dapat diterima. Artinya semakin banyak para emiten melakukan praktik  transaksi dengan perusahaan terafiliasi    dalam  kelompok  group  yang  sama  maka  mengindikasikan  bahwa  semakin  besar kemungkinan para emiten untuk menghindari kewajiban  pajaknya. Hal tersebut terbukti yang ditunjukkan oleh adanya penurunan (semakin kecilnya) nilai effective tax rates . Keuntungan perusahaan  melakukan  transaksi  dengan  pihak  yang  terafiliasi  adalah    dapat  mengatur  harga jual sesuai dengan kondisi  yang diinginkan oleh  para wajib pajak.  Namun dilihat dari aspek perpajakan  konsekwensinya  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  ini  dianggap tidak sah karena harga jual dan harga beli tidak wajar mengikuti harga pasar yang tidak sesai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
5.2.2 Pengaruh Capital Intensity Terhadap Para Emiten Untuk Menghindari Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  nilai  koefisien  variabel  transaksi afiliasi adalah 0,017752 pada tingkat signifikansi 0,4257. Tingkat signifikansi dengan variabel capital  intensity dikarenakan  lebih  besar  dari  0,05  dengan  demikian  kaidah  keputusannya menolak  H 2 dan  menerima  H 0 .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa capital  intensity tidak mempengaruhi  para  emiten  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEl  tahun  2015-2017  untuk menghindari  pajak.  Artinya      semakin  tinggi capital  intensity belum  tentu  berdampak  pada semakin tingginya para emiten menghindari pajak. Hasil kajian ini sesuai juga dengan pendapat para peneliti sebelumnya  yaitu  Lestari & Sugiharto (2007) berpendapat bahwa ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan hipotesis H 2 tidak didukung oleh peneliti sebelumnya. Puspita &  Febrianti  (2018)  berpendapat  bahwa  besarnya    aktiva  tetap  yang  dimiliki  perusahan  yang
mengakibatkan beban penyusutan juga menjadi  besar tidak berpengaruh terhadap pengurangan pajak penghasilan perusahaan. Begitu juga hasil penelitian  Putra & Merkusiwati (2016) yang berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki aktiva yang lebih dominan nilainya  dibanding dengan aset lainnya  ternyata tidak berindikasi melakukan menghindari pajak. Besarnya aktiva tetap dalam perusahaannya bertujuan untuk meningkatkan aktivitas operasi agar lebih optimal. Namun  ada  pula  perusahaan  lain  memperbesar  investasi  pada  aktiva  tetap  bertujuan mengefisienkan  beban  pajak.   Ternyata berdasarkan kajian  ini tidak selamanya perusahaan berinvestasi pada aktiva tetap dalam rangka menghidari pajak.
Ada  beberapa  alasan  yang  masuk  akal  dari  hasil  kajian  ini.  Kemungkinan  pertama bahwa jumlah aktiva tetap yang dimiliki para emiten yang sahamnya dijual di Bursa Indonesia mempunyai  nilai  ekonomis  yang  besar    namun    umur  ekonomisnya  sudah  melewati  masa manfaat umur ekonomis menurut fiskal. Akibat dari kondisi tersebut aktiva tetap yang dimiliki para emiten sudah tidak ada  lagi  beban penyusutan  yang dapat mengurangi  laba kena pajak. Terdapatnya  perbedaan  peraturan  mengenai  umur  ekonomis  antara  Standar  Akuntansi Keuangan  dengan  aturan  perpajakan  mengakibatkan  koreksi  fiskal  yang  bersifat  sementara (perbedaan  waktu).  Sehingga      akibat    adanya  perbedaan  umur  ekonomi  menurut  akuntansi (komersial)  lebih  panjang  dari    umur  ekonomi  menurut  fiskal    beban  penyusutan  menurut akuntansi (komersial) tidak dapat mengurangi laba kena pajak.
Kemungkinan  yang  kedua    adalah  besarnya  aktiva  tetap  yang  ada  dalam    perusahaan bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  produksi  agar  lebih  optimal  yang  akan  berdampak terhadap  peningkatan  laba  perusahaan  sebagai  akibat  adanya  penambahan  aktiva  tetap. Tingginya  aktiva  tetap  ini  akan  menunjang  aktivitas  operasional  perusahaan  sehingga  lebih optimal  dan  laba  perusahaan  juga  bertambah.  Oleh  karena  itu    sekalipun  beban  penyusutan tinggi  akan  tetapi  karena  diimbangi  dengan  pendapatan  operasional  perusahaan  lebih  tinggi. Sehingga  ketika  menghitung  laba  kena  pajak    akan  diperoleh  hasil  bahwa  penghasilan  kena akan jauh akan jauh lebih tinggi yang pada gilirannya akan kas yang dikeluarkan perusahaan juga besar.  Investasi dalam aktiva tetap yang tepat akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan  melakukan  efisiensi  pajak  dengan  memanfaatkan  beban  penyusutan  yang  dapat mengurangi laba kena pajak dengan tidak mengganggu cash flow perusahaan.  Oleh karena itu banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi kenginan share holder (pemegang saham).

## 6. KETERBATASAN PENELITIAN, KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Keterbatasan Penelitian
1 Variabel transaksi afiliasi proksi yang digunakan hanya terbatas menggunakan nilai related party transaction (RPT) dalam hal utang pihak berelasi.
2 Nilai Adjusted R 2 dalam penelitian ini hanya 0,101133 atau 10,11% ada indikasi terdapat faktor lainnya diluar variabel yang diteliti yang mempengaruhi tidndakan penghindaran pajak
3 Penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian
4 Jumlah sampel yang digunakan hanya 54 emiten

## 6.2 Kesimpulan
1. Transaksi afiliasi mempengaruhi para emiten pada industry manufaktur yang terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  periode  2015-2017  dalam  menghindari  pajak.  Kondisi tersebut  menunjukkan bahwa semakin tinggi para emiten melakukan transaksi dengan perusahaan  terafiliasi  maka  akan  semakin  tinggi  pula  peluang  para  emiten  untuk menghindari pajak. Karena harga transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi tidak
didasarkan  pada  harga  pasar  tetapi  didasarkan  kepada  kepentingan  perusahaan  yang bersangkutan.  Sebaliknya  semakin  rendah  transaski  afiliasi  menunjukkan  bahwa semakin rendahnya penghndaran pajak
2. Capital intensity tidak mempengaruhi  para emiten industry manufaktur yang terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  periode  2015-2017  dalam  menghindari  pajak.  Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi capital insensity belum tentu berdampak pada  semakin  tingginya  penghindaran  pajak.  Begitu  juga  semakin  rendah capital intensity belum  tentu  akan  mengakibatkan  para  emiten  semakin  rendah  untuk menghindari  pajak.  Kondisi  ini  tergantung  kepada  keberadaan  aktiva  tetap  di perusahaan.  Jika    umur  ekonomis  menurut  akuntansi  (komersial)  lebih  panjang dibandingkan  dengan  umur  ekonomi  secara  fiskal  akan  mengakibatkan    beban penyusutan  menurut  komersial  (akuntansi)  tidak  dapat  mengurangi  laba  kena  pajak. Begitu  juga  jika  aktiva  tetap  digunakan  dalam  operasional  perusahaan  yang mengakibatkan pendapatan perusahaan jauh lebih besar dibandingkan beban penysutan yang mengakibatkan laba kena pajak juga akan semakin besar pula.

## 6.2 Saran
1. Untuk  Pemerintah  harus  meningkatkan  pengawasan  terhadap  para  pengusaha  yang memiliki  harga  transfer  diluar  batas  kewajaran  atau arms’  length dan  memperketat regulasi  yang  berhubungan  dengan  transaski  afiliasi  yang  berpotensi  melakukan penghindaran pajak
2. Untuk Perusahaan walaupun menghindari pajak yang  selama ini dianggap wajar dalam praktek  bisnis  dan  tidak  menyalahi  peraturan  yang  ada,    namun  perusahaan  agar  lebih bijak  dalam  melakukan  penghindaran  pajak  dengan  tidak  terlalu  merugikan  negara, sehingga kredibilitas perusahaan dapat terjaga.
3. Peneliti  selanjutnya  agar  ditambah  jumlah  sampel  dengan  cara  menambah  periode pengamatan;  variabel  dapat  ditambah  yang  diduga  dapat  digunakan  sebagai  alat menghindari pajak.
Implikasi  dari  hasil  penelitian  ini  kepada  pemerintah  agar  membuat  aturan  yang  jelas  atau mereformasi undang-undang perpajakan khususnya  mengenai transaksi afiliasi karena masih banyak para wajib pajak yang memanfaatkan celah kelemahan peraturan perpajakan yang ada selama ini.  Apabila ini dibiarkan terus akan mengakibatkan potensi penerimaan negara menjadi hilang. Implikasi buat para wajib pajak khususnya pelaku bisnis adalah sampai saat ini masih punya  kesempatan  untuk  memanfaatkan  celah-celah  perpajakan  (tax  loophole)  dengan  cara melakukan  transaksi  bisnis  dalam  satu  group  yang  terafiliasi.  Para  pelaku  bisnis  dapat mengefisienkan  pembayaran  pajak  selama  tidak  melanggar  aturan  yang  ada  dapat diperbolehkan.

## REFERENSI
Anindyka, Dimas, Pratomo, Dudi, Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage ( Dar ), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. E-Proceeding of Management : , 5 (1), 713–719.
Cahyadi Putra, I., & Merkusiwati, N. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi , 17 (1), 690–714.
Dyreng,  S.  D.,  Hanlon,  M.,  &  Maydew,  E.  L.  (2008a).  Long-run  corporate  tax  avoidance. Accounting Review . https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61
Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008b). Long-Run Tax Avoidance Corporate. The Accounting Review .
Faisal,  A.  (2016).  Karakteristik  Eksekutif,  Profitabilitas,  Kepemilikan  Institusional,  Dan Ukuran Perusahaan Serta Dampak Terhadap Tax Avoidance. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta .
Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Agency Problems and Residual Claims. SSRN Electronic Journal , XXVI (June), 327–349. https://doi.org/10.2139/ssrn.94032 Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do business characteristics determine an effective tax rate? Chinese Economy . https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604 Frank,  M.  M.,  Lynch,  L.  J.,  &  Rego,  S.  O.  (2009).  Tax  Reporting  Aggressiveness  and  Its Relation to Aggressive Financial
Reporting.
Accounting
Review . https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467
Freire-Serén, M. J., & Panadés i Martí, J. (2013). Tax Avoidance, Human Capital Accumulation and Economic Growth. Economic Modelling , 30 (1), 22–29. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.08.021
G,  Y.  A.  (2008). Ernst  &  Young  ’  s  Global  Transfer  Pricing  Survey  –  Transfer  Pricing Documentation and Controversy Risk Management Practices . 1–2. Goh, B. W., Lee, J., Lim, C. Y., & Shevlin, T. (2016). The Effect of Corporate Tax Avoidance on The Cost of Equity. Accounting Review , 91 (6), 1647–1670. https://doi.org/10.2308/accr-51432
Gunadi. (2007a). pajak internasional . lembaga penerbit fe ui. Gunadi. (2007b). Pajak Internasional (Edition  Revition). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Gupta, S. (1997). A review of tax the variability in corporate effective tax rates evidence from longitudinal data. Accounting and Public Policy .
Gupta, S., & Newberry, K. (1997a). Determinants of the variability in corporate Cffective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. Journal of Accounting and Public Policy , 16 (1), 1–34. https://doi.org/10.1016/S0278-4254(96)00055-5
Gupta, S.,  &  Newberry,  K.  (1997b).  Determinants of  The  Variability  in  Corporate  Effective Tax Rates: Evidence From Longitudinal Data. Journal of Accounting and Public Policy , 16 (1), 1–34. https://doi.org/10.1016/S0278-4254(96)00055-5
Handayani,  D.,  &  Arfan,  T. (2014).  Pengaruh  Transaksi  Perusahaan  Afiliasi  Terhadap  Tarif Pajak Efektif. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis .
Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. In Journal of Accounting and Economics . https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002
Harrington, C., & Smith, W. (2012). Tax avoidance and corporate capital structure. Journal of Finance and Accountancy , 11 , 144–164.
Himmah, E. F., & Sedianingsih. (2018). Determinant of Capital Structure on Multinationality Company in Indonesia. Jurnal Akuntansi Universitas Jember , 15 (2), 1.
https://doi.org/10.19184/jauj.v15i2.7252
Holzmann,  C.  (2018a).  Transfer  Pricing  as  Tax  Avoidance  Under  Different  Legislative Schemes. SSRN Electronic Journal , July . https://doi.org/10.2139/ssrn.3164103
Holzmann,  C.  (2018b).  Transfer  Pricing  as  Tax  Avoidance  Under  Different  Legislative Schemes. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3164103
Huda,  M.  K.,  Nugraheni,  N.,  &  Kamarudin,  K.  (2017).  The  Problem  of  Transfer  Pricing  in Indonesia Taxation System. International Journal of Economics and Financial Issues . Hutagaol, J. (2006). Kapita Selekta Perpajakan (First Edition). Salemba Empat.
Irianto, D. B. S., Sudibyo, Yudha Aryo& Abim, Wafirli. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. International Journal of Accounting and Taxation . https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs  And  Ownership  Structure. Journal  of  Financial  Economics , 3 (10),  305–360. https://doi.org/10.1177/0018726718812602
Khomsatun,  S.,  &  Martani,  D.  (2015).  Pengaruh  Thin  Capitalization  dan  Assets  Mix Perusahaan  Indeks  Saham  Syariah  Indonesia  (Issi)  Terhadap  Penghindaran  Pajak. Simposium Nasional Akuntansi XVIII , 1–23.
Lestari, M., & Sugiharto, T. (2007). Kinerja Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Dan Faktor- Faktor  Yang  Memengaruhinya. Proceeding  PESAT .  https://doi.org/10.3847/1538- 3881/aab1f6
Maulana,  M.,  Marwa,  T.,  &  Wahyudi,  T.  (2018).  The  Effect  of  Transfer  Pricing,  Capital Intensity  and  Financial  Distress  on  Tax  Avoidance  with  Firm  Size  as  Moderating Variables. Modern Economics , 11 (1), 122–128. https://doi.org/10.31521/modecon.v11(2018)-20
Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , 19 (1), 38– 46. https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63
Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. Journal of Accounting and Public Policy . https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003
Ross, S. (1973). Ross_1973_The economic theory of agency.pdf. In Msnbc .
Sugiyarti,  S.  M.  P.  L.  (2017).  Pengaruh  Intensitas  Aset  Tetap,  Pertumbuhan  Penjualan  Dan Koneksi  Politik  Terhadap  Tax  Avoidance  (Studi  Kasus  Pada  Perusahaan  Manufaktur Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2012–2016). Pengaruh  Intensitas  Aset Tetap,  Pertumbuhan  Penjualan  Dan  Koneksi  Politik  Terhadap  Tax  Avoidance  (Studi Kasus  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun 2012–2016) , 5 (3), 1625–1642. https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225
Tambunan,  M.  E.,  Siregar,  H.,  Manurung,  A.  H.,  &  Priyarsono,  D.  S.  (2016).  Determinan Intensitas Transaksi Afiliasi Pada Perusahaan-Perusahaan Dalam Group Bisnis di Bursa Efek Indonesia.
Jurnal Manajemen Teknologi , 15 (2), 121–138. https://doi.org/10.12695/jmt.2016.15.2.2
Taylor,  G.,  &  Richardson,  G.  (2013).  The  determinants  of  thinly  capitalized  tax  avoidance structures: Evidence from Australian firms. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation . https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2013.02.005
Utama,  C.  A.  (2015).  Penentu  Besaran  Transaksi  Pihak  Berelasi:  Tata  Kelola,  Tingkat Pengungkapan, Dan Struktur Kepemilikan. Jurnal Akuntansi  Dan Keuangan Indonesia , 11 (1), 37–54. https://doi.org/10.21002/jaki.2015.03
Wise,  K.  A.,  Naish,  J.  P.,  Dunn,  A.  W.,  Alty,  D.  G.,  Carr,  B.  R.,  &  Steeves,  C.  J.  (2003).
Corporate Tax Planning. Canadian Tax Journal .
Yuliana, I. F., & Wahyudi, D. (2018). Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2013  –  2017). Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 105–120. Zain, M. (2007). Manajemen Pajak (Third Edition). Salemba Empat.