Penghindaran Pajak Berganda Secara Unilateral Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Capital Gains Dihubungkan Dengan Ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Secara Bilateral
Reza Saleh
Program Studi Akuntansi STIE Dr. KHEZ. Muttaqien - Purwakarta

## ABSTRAK
Hasil Penelitian dengan judul “Penghindaran Pajak Berganda Secara Unilateral terhadap Pengenaan  Pajak  Penghasilan  atas Capital  Gains dihubungkan  dengan  Ketentuan  dalam Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda  secara  Bilateral  antara  Negara  Indonesia  dengan Negara Lain”, disusun dengan dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya arus transaksi dan investasi  internasionla  yang  masuk  dan  keluar  di  suatu  negara,  termasuk  arus  transaksi  barang modal yang memungkinkan akan menghasilakan capital gains.
Setiap  undang-undang  perpajakan  suatu  negara  secara  unilateral    mempunyai  ketentuan mengenai penghindaran pajak berganda termasuk juga mengenai pajak capital gains , akan tetapi undang-undang  tersebut  memiliki  pengertian  yang  berbeda  mengenai  penduduk,  domisili  dan sumber penghasilan, sehingga merugikan wajib pajak dan salah satu negara. Untuk memecahkan masalah tersebut  negara  Indonesia  melakukan  perjanjian  bilateral mengenai  perpajakan  dengan beberapa negara.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: a. bagaimana perlakuan penerapan penghindaran  pajak  berganda  secara  unilateral  terhadap  pajak  penghasilan  atas capital  gains di Indonesia?,  dan  b.  bagaimana  perlakuan  pajak  penghasilan  atas capital  gains dalam  perjanjian penghindaran pajak berganda antara negara Indonesia dengan negara lain?
Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif.Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  studi  kepustakaan  yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang mendukung penelitiaan tersebut.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  isi  undang-undangan  dan  perjanjian penghindaran pajak berganda antara negara Indonesia dengan negara lain kecuali dengan negara Singapura,  menjelaskan  mengenai capital  gains akan  tetapi  tidak  memperhitungkan  perbedaan pengakuan keuntungan atau kerugian atas pengaruh perubahan nilai tukar.
ABSTRACT
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Edisi 1 Nomor 1 Juli 2012
ISSN : 2252 – 4495,
This  paper  entitled  “  The  Avoidance  of  Double  Taxation  as  Unilateral  From  Capital Gains  Tax  related  to  the  Rules  of  Bilateral  Treaty  on  the  Avoidance  of  Double  Taxation  and Prevention  of  Tax  Evasion  between  Indonesia  and  other  Countries”  is  written  due  to  the increasing flows of international exchange and investment into and out of a country, including of capital goods which likely leads to capital gains.
Every  country’s  tax  law  unilaterally  includes  several  rules  of  the  exemption  of  double taxation,  inclusive  those  of  the  capital  gains.  However,  the  law  varies  in  its  definition  of population, domicile and income resources that it may  harm tax payers and a country. For the problem to be resolved, Indonesia has entered into a bilateral treaty on the taxation with several countries.
The  problems  of  this  research  are a ,  how  the  unilateral  exemption  of  double  taxation applies  to  the  capital  gains  tax  in  Indonesia?  And b ,  how  the  capital  gains  tax  applies  to  the treaty on the double taxation exemption between Indonesia and other countries?
The research uses a descriptive analysis method and normative juridical approach. Data gathering  technique  employs  a  library  research  intended  to  collect  data  for  supporting  the research.
Results of research reveal that the words of the law and treaty on the exemption of double taxation between Indonesia and other countries, except with Singapore, clarify the capital gains but they do not account for the variety of profit or loss statement due to the changed exchange rates.
Key word : Taxation, Unilateral, capital gain

## Pendahuluan
Undang-undang  perpajakan  suatu  negara  selalu  mempunyai  aspek  internasional,  baik mengenai subjek maupun objek pajak (Rachmanto Surahmat,2001:11). Aspek internasional dari suatu  perundang-undangan  pajak  mencerminkan  sejauh  mana  suatu  negara  menentukan  hak perpajakannya  di  luar  wilayahnya.  Berpegang  atas  dasar  hak  masing-masing  negara  maka pengenaan pajak terhadap suatu aspek internasional akan dapat berdampak antara lain merugikan masyarakat  pelaku  bisnis  internasional  dikarenakan  pengenaan  pajak  dapat  dilakukan  oleh  dua atau lebih negara sehingga pajak yang dikenakan terhadap satu objek pajak menjadi ganda.
Aspek  internasional  biasanya  tidak  hanya  menyangkut  objek  pajak  tetapi  juga menyangkut definisi subjek pajak luar negeri (non-resident taxpayer ), definisi bentuk usaha tetap berupa  perusahaan  luar  negeri  yang  melakukan  usaha  di  dalam  negeri,  penentuan  penghasilan dari  usaha,  dan  jenis-jenis  penghasilan  yang  diperoleh  subjek  pajak  luar  negeri  dari  sumber- sumber  di  dalam  negeri  yang  dikenai  pajak  penghasilan  baik  sehubungan  dengan  pekerjaan maupun jasa.
Pengenaan  pajak  berganda  pada  dasarnya  merupakan  akibat  dan  pengaruh  dari perbedaan  prinsip  perpajakan  internasional  yang  dianut  oleh  setiap  negara.Perbedaan  prinsip tersebut  mengakibatkan  konflik  jurisdiksi  antara  suatu  negara  dan  negara  lainnya.  Walaupun setiap  negara  mempunyai  metode  penghindaraan  pajak  berganda  secara unilateral berupa pencegahan  pengenaan  pajak  oleh  dua  atau  lebih  negara  pemungut  dalam  setiap  transaksi internasional yang terjadi, hal ini tidak sepenuhnya menjamin tidak terjadinya pengenaan pajak berganda.  Konflik  juridiksi  ini  berasal  dari  kenyataan  bahwa  setiap  negara  bebas  menentukan sendiri jurisdiksi pajak di dalam wilayahnya, serta terhadap semua penduduk yang mendapatkan penghasilan dari bermacam-macam sumber baik dari dalam atau luar wilayah.

## Kajian Pustaka

## Pajak dan Hukum Pajak
Pajak merupakan salah satu alat penghubung anggota masyarakat dengan masyarakat lain dan    dengan  negara  sebagai  aplikasi  dari  tanggung  jawab  masyarakat  terhadap  dirinya  dan masyarakat  lain  yang  dikoordinir  oleh  pemerintah  sebagai  wakil  negara.  Oleh  karena  itu Rochmat  Soemitro  mengatakan  bahwa  pajak  merupakan  bagian  dari  gejala  social  masyarakat. Gejala sosial hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat tidak mungkin ada
suatu pajak dan masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.
Banyak ahli mendefinisikan pajak, diantaranya menurut Waluyo, W.B.Ilyas, Pajak adalah prestasi  kepada  pemerintah  yang  terhutang  melalui  norma-norma  umum,  dan  yang  dapat dipaksakan  tanpa  adanya  kontra  prestasi  yang  ditunjukkan  dalam  hal  individual,  maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Sedangkan  menurut  Rocmat  Soemitro,  Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara berdasarkan  Undang-Undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal (kontra  prestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum.Pengertian dapat dipaksakan artinya apabila utang pajak tidak dibayar dapat ditagih secara paksa,  penyitaan  dan  pelelangan  barang  sitaan,  bahkan  penyanderaan.  Selanjutnya  Rochmat Soemitro memberikan pengertian pula bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama membiayai investment
Definisi  lain  yang  dikemukakan  oleh  S.I.  Djajadiningrat  adalah  sebagai  berikut  Pajak sebagai  suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian  dari  pada  kekayaan  ke  kas  negara  disebabkan suatu  keadaan,  kejadian  dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
Hukum  Pajak  adalah  suatu  kumpulan  peraturan-peraturan  yang  mengatur  hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Didalam hukum pajak diatur mengenai siapa-siapa yang menjadi subyek pajak dan wajib pajak, obyek-obyek apa saja  yang  menjadi  dasar  pengenaan  pajak,  kewajiban  wajib  pajak  terhadap  pemerintah,  timbul dan hapusnya utang pajak, cara penagihan pajak dan cara mengajukan keberatan dan banding.
Berdasarkan pengertian di atas, memperlihatkan pula bahwa di dalam hukum pajak diatur adanya hubungan hukum antara Pemerintah dan rakyat, Pemerintah berperan sebagai pemungut pajak  sedangkan  rakyat,  sebagai  subyek  pajak.  Adanya  hubungan  hukum  yang  demikian  maka hukum pajak termasuk hukum publik bagian dari hukum administrasi negara.

## Kewenangan Pemungutan Pajak Penghasilan
Pemungutan pajak timbul karena undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 Burgelijk Weetbook Indonesia (IBW) yang mengatur bahwa perikatan timbul karena Undang- Undang atau karena perjanjian, sedangkan Pasal 1345 Burgelijk Weetbook Indonesia yang mengatur bahwa perikatan yang timbul karena Undang-Undang dapat dibedakan antara timbul karena undang-undang itu sendiri dan timbul karena undang-undang dengan perbuatan manusia.

## Konsep Penghasilan
Dalam  penggunaan  sehari-hari  istilah  pendapatan  dan  penghasilan  diartikan  sama, terjemahan  dalam  Bahasa  Inggris  yang  umum  dan  dianggap  sesuai  untuk  pendapatan  adalah revenue ,  sedangkan  untuk  penghasilan  adalah income yang  lazim  digunakan  dalam  literatur perpajakan.  Definisi  penghasilan  yang  telah  diterima  secara  umum (generally  accepted  of income ) adalah berasal dari seorang ahli yang bernama Henry Simon seperti yang di kutip oleh Parthasarathi Shome, sebagai berikut :
“Penghasilan  adalah The  algebraic  sum  of  :  (1)  the  market  market  value    of  rights exercised in  consumtion  :  and  (2)  the  change  in  the  value  of  the  store  of  property  rights between  the  beginning  and  end  of  the  period  in  question.  In  other  word.  It  is  merely  the result    obtained  by  adding  consuption  during  the  period  to  “wealth”  at  the  end  of  the period and them substracting ”wealth” at the beginning.”

## Jenis Perjanjian Pajak Internasional
Indonesia  sebagai  bagian  dari  negara-negara  di  dunia  tidak  lepas  dari  sistem  hukum perpajakan  Internasional,  termasuk  adanya  perusahan  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  yang beroperasi di Indonesia.Hukum Pajak Internasional pada dasarnya adalah hukum pajak nasional yang  didalamnya  mengandung  usnur-unsur  asing.Unsur  asing  tersebut  bisa  mengenai  subyek pajak, obyek pajak maupun pemungut pajak.

## Sumber hukum pajak internasional, adalah :
1) Hukum  Pajak  nasional (unilateral) yaitu  peraturan  pajak  sepihak  yang  tidak  ditujukan kepada negara lain;
2) Traktat (Bilateral) , yaitu perjanjian pajak dengan negara lain yang mengatur seperti :
a) Penghindaran pajak berganda (double taxation);
b) Mengatur perlakuan fiskal terhadap orang asing;
c) Mengatur mengenai laba Badan Usaha Tetap (BUT);
d) Memberantas penyelundupan pajak (tax evasion) ;
e) Menetapkan tarif-tarif kepabeanan.
3) Putusan Hakim (nasional maupun internasional) .
Tujuan umum dari hukum pajak internasional adalah untuk mengeliminasi gejala pajak berganda (double taxation) . Penghindaran pajak berganda dilakukan dengan cara :
a) Unilateral, dimana negara yang bersangkutan memasukan dalam perundang-undangan pajaknya tentang ketentuan untuk menghindari pajak berganda, ada dua metode dalam penghindaran pajak berganda secara unilateral seperti exemption dan credit method . b) Bilateral, dilakukan dengan melakukan perjanjian pajak antar dua negara yang dikenal dengan  istilah tax  treaty atau  Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda  (P3B)  atau lengkapnya adalah “ agreement for avoidance of double taxation and prevention of tax evasion” .
c) Perjanjian  Multilateral,  perjanjian  yang  disepakati  oleh  beberapa  negara  misalnya General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade (GATT)  yang  mengatur  tarif  kepabeanan secara  multilateral.  Biasanya  perjanjian  perpajakan  dengan  multilateral  tidak sematamata  untuk  menghindari  terjadinya  pajak  berganda,  akan  tetapi  mempunyai tujuan  lain  seperti  mendorong  perdagangan;  mendorong  investasi;  dan  mencegah penggelapan pajak.

## Objek Pajak Penghasilan Internasional dalam tax treaty.
Hal-hal yang harus diatur dalam setiap tax treaty adalah mengenai negara mana saja yang menjadi peserta dan terikat dalam perjanjian tersebut dan obyek pajak apa saja yang tercakup dalam perjanjian tersebut. Pada umumnya tax treaty dapat dikelompokkan menjadi :
a. Menyebutkan jenis pajaknya, tetapi tidak menyatakan definisinya. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan dalam penafsiran, sehingga seringkali ditambahkan kalimat “jika terdapat keragu-raguan maka dibicarakan bersama”;
b. Mencantumkan definisi pajak yang diliputinya disertai dengan nama-nama pajak, yang pada waktu perjanjian dibuat telah ada dan ditambah dengan ketentuan bahwa pada sewaktu-waktu tertentu otoritas keuangan dari masing-masing negara akan saling memberitahukan, pajak mana yang tunduk pada perjanjian tersebut.
c. Menyebutkan nama pajaknya dengan ketentuan, bahwa perjanjian tersebut juga berlaku untuk pajak-pajak yang akan diadakan dan pada hakikatnya mempunyai dasar yang sama.
Obyek pajak dalam tax treaty umunya dibagi menjadi 15 jenis penghasilan, sebagai berikut :
a) Penghasilan dari harta tetap atau barang tidak bergerak (income from immovable property);
b) Penghasilan dari usaha (business income atau business profits);
c) Penghasilan  dari  usaha  perkapalan  atau  angkutan  udara (income  from  shipping  and  air transport);
d) Deviden ;
e) Bunga (interest) ;
f) Royalty;
g) Keuntungan dari penjualan harta (Capital Gain) ;
h) Penghasilan dari pekerjaan bebas ( Income from independent personal service) ;
i) Penghasilan dari pekerjaan (Income from dependent personal service) ;
j) Gaji untuk direktur ;
k) Penghasilan seniman, artis, atlit (Income earned by entertainers and atletes);
l) Uang pensiunan dan jaminan social tenaga kerja ( Income in respect of government) ;
m) Penghasilan pegawai negeri (Income in respect of government) ;
n) Penghasilan pelajar atau mahasiswa (income received by student and apprentices) ;
o) Penghasilan lain-lain (other income).

## Perjanjian  Perpajakan  antara  Negara  Indonesia  dengan  Negara  Lain  dalam  Sistem Hukum Indonesia
Menurut  Jaja  Zakaria  dalam  bukunya  yang  berjudul  Penghindaran  Perjanjian  Pajak Berganda menyatakan bahwa ada 2 (dua) pertanyaan penting yang berkaitan dengan kedudukan perjanjian  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  bagaimana  kedudukan  suatu  perjanjian  perpajakan dalam  sistem  hukum  Indonesia  dan  apakah  terjadi  konflik  hukum  antara  perjanjian  perpajakan dengan  undang-undang  nasional  serta  bagaimanakah  pemecahannya.  Penandatangan  suatu perjanjian  belum  menciptakan  ikatan  hukum  bagi  para  pihaknya.  Bagi  perjanjian  internasional yang demikian penandatangan perjanjian internasional tersebut harus disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya, pengesahan tersebut dinamakan ratifikasi.

## Cara Penghindaran Pajak Berganda
Seperti  yang  telah  diterangkan  pada  bab  sebelumnya  ada  beberapa  cara  Penghindaran pajak berganda, dalam sub-bab ini akan diterangkan mengenai cara penghindaran pajak berganda sebagai berikut:
1. Unilateral,  dimana  negara  yang  bersangkutan  memasukkan  dalam  perundang-undangan pajaknya  tentang  ketentuan  untuk  menghindari  pajak  berganda,  ada  dua  metode  dalam penghindara pajak berganda secara unilateral seperti :
a) Exemption  method ,  metode  ini  pada  dasarnya  adalah  membebaskan  setiap  pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri atau dengan kata lain bahwa setiap transaksi luar negeri tidak dikenakan pajak di negara domisili. Ada dua cara dalam metode ini pertama  pembebasan  penuh,  berupa  penghindaran  pengenaan  pajak  berganda  dengan cara  mengabaikan  penghasilan  berasal  dari  duar  negeri,  kedua  pembebasan  dengan progresif,  dimana  berbeda  dengan  pembebasan  penuh,  dalam  pembebasan  progresif penghasilan dari luar negeri dipakai untuk kepentingan perhitungan progresif tarif. Dari  dua  cara  tersebut  pengaruhnya  akan  terasa  terhadap  berapa  besar  beban  pajak yang menjadi kewajiban, karena dasar mengenaan pajak menjadi berbeda. Metode ini merupakan  pengakuan  atas  pembayaran  pajak  terutang  di  luar  negeri  dengan pengecualian  yang  diberlakukan  untuk  melindungi  kepentingan  dalam  negerinya, seperti dalam hal penerimaan pajak dan perlindungan produksi dalam negeri;
b. Tax  credit (kredit  pajak),  metode  ini  negara  domisili  memperkenankan  pajak  yang dibayar di negara sumber untuk dikreditkan, ada dua jenis perlakuan dalam metode ini, pertama ,  full  credit ,  yaitu  dari  seluruh  beban  pajak  yang  dibayar  di  negara  sumber dapat dikurangkan sebagai kredit pajak di negara domisili, kedua ordinary credit yaitu hampir sama dengan metode kredit pajak penuh namun pajak yang dibayar di negara sumber di batasi dalam mengkreditkannya di negara domisili.
Metode  penghindaran  pajak  berganda  secara  unilateral  yang  dipakai  oleh  Undang- undang  Pajak  Penghasilan  di  Indonesia  menggunakan  metode  pengkreditan  secara terbatas atau ordinary credit . Artinya besarnya kredit pajak yang dibayar di luar negeri tidak  boleh  melebihi  perhitungan  pajak  yang  terutang  di  dalam  negeri.  Pasal  24  ayat (1)  dan  (2)  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1983,  sesuai  dengan  perubahan  terakhir
dengan Undang-undang Nomor17 tahun 2000, tentang Pajak penghasilan, menegaskan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  dalam  negeri  boleh  dikreditkan  terhadap pajak  yang  terutang  dalam  tahun  pajak  yang  sama,  namun  besarnya  kredit  pajak tersebut tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang dalam negeri.
2. Bilateral, dilakukan dengan melakukan perjanjian pajak antar negara yang dikenal dengan istilah tax  treaty atau  Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda  (P3B)  atau  lengkapnya adalah “ agreement for avoidance of double taxation and prevention of tax evasion” .
Masalah  pengenaan  pajak  berganda  yang  tidak  dapat  dipecahkan  secara  unilateral,  maka diperlukan adanya upaya penghindaran pajak berganda dengan membuat perjanjian antara dua  negara  yang  berkepentingan.Keuntungan  penghindaran  pajak  berganda  melalui mekanisme  perjanjian  perpajakan  adalah  dapatnya  seluruh  aspek  subjek  dan  objek  pajak dapat  dijabarkan  secara  detail.Sementara  kerugiannya  adalah  ketidakmudahnya  untuk mencapai suatu mufakat dalam membuat perjanjian tersebut karena masing masing negara merasa  ada  yang  diuntungkan  dan  dirugikan.  Untuk  memudahkan  dalam  menyelesaikan perjanjian  perpajakan  bilateral  terdapat  beberapa  metode  rancangan  perjanjian penghindaran  pajak  berganda  seperi  OECD  model  yang  biasa  dipakai  oleh  negara-negar Eropa  dan  UN  model  yang  biasa  dipakai  oleh  negara  berkembang.  Hingga  saat  ini Indonesia telah memiliki perjanjian perpajakan ( tax treaty) secara bilateral dengan 56 (lima puluh enam) negara;
3. Perjanjian Multilateral, perjanjian yang disepakati oleh beberapa negara misalnya General Agreement  on  Tariffs  and  Trade (GATT)  yang  mengatur  tarif  kepabeanan  secara multilateral.
Biasanya perjanjian perpajakan dengan multilateral tidak semata-mata untuk menghindarai terjadinya  pajak  berganda,  akan  tetapi  mempunyai  tujuan  lain  seperti  mendorong perdagangan; mendorong investasi; dan mencegah penggelapan pajak.

## Capital Gains sebagai Suatu Penghasilan
Capital  gains merupakan  suatu  jenis  penghasilan  yang  dapat  diperoleh  orang  pribadi maupun  badan,  yang  memiliki  asset  yang  tujuan  semula  tidak  untuk  diperjualbelikan.  Banyak
pengamat dan ahli di bidang bisnis (terutama keuangan) memberikan definisi mengenai capital gains , namun jika ditinjau dari materi atau karakteristiknya secara umum adalah sama.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  Sommerfels,  terdapat  tiga  konsep  dalam  memandang capital  gains ,  yaitu  berdasarkan  hukum,  ekonomi,  dan  akuntansi.  Ketiga    konsep  atas  capital gains dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Konsep hukum
Konsep  hukum capital  gains untuk  kepentingan  perpajakan  sangat  sulit,  karena  faktor tujuan  semula  dari  kepemilikan  asset  sangat  menentukan  besarnya  pembayaran  pajak. Suatu  barang (asset) yang  pada  awal  pemilikannya  semata-mata  untuk  tujuan  investasi jangka  panjang  (barang  modal),  namun  pada  suatu  waktu  karena  pertimbangan  tertentu (misalnya  karena  pertimbangan  memperoleh  keuntungan)  dapat  diputuskan  untuk  dijual sehingga  barang  tersebut  harus  diklasifikasikan  kembali  sebagai  pemilikan  barang  untuk dijual  (barang  dagangan).Apabila  suatu  barang  terjual  dan  diperoleh  keuntungan (capital gains). Pertanyaan yang timbul adalah berapa lama barang tersebut dimiliki sebelum dijual. Untuk  menentukan capital  gains tersebut  masuk  jenis  yang  mana.  Dengan  demikian konsep hukum dari capital gains dapat dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan pemilik. b. Konsep Ekonomi
Dalam konsep ekonomi klasik tidak mempermasalahkan tentang capital gains atau capital loss dari  pengalihan  asset.  Karena capital  gains atau capital  loss terjadi  secara  tidak terduga, apalagi bukan dari hasil kegiatan utama/pokok perusahaan. Hal ini dilakukan demi untuk menjunjung prinsip persaingan sehat secara sempurna yang didasarkan atas kondisi yang normal.
c. Konsep akuntansi
Menurut  akuntansi, capital  gains atau capital  loss mungkin  paling  baik  digambarkan seperti  berikut.  Keuntungan  atau  kerugian  terjadi  hanya  pada  jangka  waktu tertentu.Diakibatkan pemahaman yang tidak sempurna mengenai pasar. Oscar, S.  Nelson, profesor  akuntansi  dari  The  University  of  Pennsylvania  menyatakan  konsep  akuntansi dalam kata-kata berikut :
“Dalam  pertemuan  Asosiasi  Akuntansi  Amerika,  timbul  pertanyaan  tentang  perbeedaan antara  penghasilan  operasi  dan  capital  gains.  Dalam  teori  tidak  ada  perbedaan  karena keduanya  dihasilkan  dari  usaha  bisnis  contoh  penghasilan  dari  modal,  tenaga  kerja  dan
manajemen dari suatu perusahaan dengan motif keuntungan, sedangkan capital gains atau capital loss diperoleh hanya karena dari suatu transaksi”.

## Perolehan capital gains
Berdasarkan  pengertian  dan  konsep  di  atas  menunjukkan  bahwa capital  gains sebagai suatu  penghasilan  dapat  diperoleh  dari  berbagai  sumber,  seperti  dari  aktiva,  saham,  obligasi, warna, reksadana maupun indeks future , tergantung pada mekanisme perolehannya dari masing- masing sumber. Masing-masing perolehan capital gains dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Aktiva
Pada  hakikatnya  keberadaaan  aktiva (capital  assets) tidak  untuk  diperjualbelikan, melainkan  digunakan  untuk  menjalankan  kegaitan  usaha.  Umumnya  aktiva  mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, sehingga pembebanan biayanya tidak sekaligus dilakukan namun  bertahap  melalui  proses  penyusutan  atau  amortisasi.  Aktiva  terdiri  atas  aktiva lancar  dan  aktiva  tetap.  Aktiva  tetap  dapat  berupa  tanah,  bangunan,  mesin-mesin, peralatan, kendaraan bermotor, merk dan sebagainya. Karena aktiva bukan sebagai barang dagangan,  sehingga  bila  dilakukan  pengalihan  (penjualan)  dan  diperoleh  selisih  lebih antara nilai pengalihan dengan nilai perolehan atau nilai buku, maka selisih lebih tersebut adalah capital gains.
b. Investasi saham biasa
Bila  diamati  jenis-jenis  surat  berharga  yang  diperdagangkan  di  bursa  efek,  saham  biasa (common  stock) merupakan  salah  satu  produk  yang  paling  dikenal.  Penawaran  saham  ini sering  ditemui  melalui  iklan  di  surat  kabar  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  yang  masuk bursa efek (emiten). Saham biasa terdiri dari beberapa klasifikasi seperti saham unggulan (blue-chip-stocks), saham  pendapatan (income  stocks), saham  terunggul/tumbuh (growth stocks)  , saham  spekulasi (speculative  stocks), saham  siklis (cyclical  stocks) dan  saham defensif (defensive stocks).
Kelebihan dari saham biasa terletak pada kemampuannya menghasilkan keuntungan (rate of  return) yang  tidak  terhingga,  seperti  dividen  yang  diperoleh  dari  laba  perusahaan penerbit  saham (emiten). Apabila  emiten  merupakan  perusahaan  besar  dan  cukup prospektif,  dividen  yang  diperoleh  akan  besar  pula.  Selain  dividen,  keuntungan  yang diperoleh dari investasi saham adalah capital gains , yaitu kelebihan harga jual di atas harga beli  saham  di  pasar  sekunder.  Dalam  praktik  ada  investor  yang  hanya  menginginkan
capital gains saja, namun ada juga yang hanya menginginkan dividen saja atau bahkan ada yang  ingin  kedua-duanya.  Mengenai  jenis  kuntungan  mana  yang  akan  diperoleh,  tentu lebih dipengaruhi perhitungan bisnis yaitu mana yang menguntungkan.
c. Investasi Obligasi
Obligasi (bond) termasuk dalam kelompok investasi berjangka panjang. Pengertian sederhana obligasi adalah kontrak antara pemberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman yang diwujudkan dalam bentuk surat obligasi. Dengan surat obligasi ini, pemilik dana memberikan pinjaman kepada perusahaan (yang diberi pinjaman) melalui suatu kontrak. Pemberi pinjaman memiliki hak untuk dibayar kembali pada waktu tertentu dan dengan jumlah tertentu pula.

## Pajak Atas Capital Gains
mekanisme  dan  prosesnya  diketahui  bahwa capital  gains diperoleh  dari  adanya pengalihan  harta atau aktiva  (capital asset).  Sebagai  suatu  penghasilan  yang  dapat  memberikan nilai  tambah  atau  tambahan  kemampuan  ekonomis,  maka  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku wajar  untuk  dikenakan  pajak.  Glenn  P  Jenkins  dan  Gangadhar  P  Shukla  menyatakan  bahwa pajak  capital  gains  merupakan  pajak  atas  nilai  dari  asset  yang  dialihkan.  Dengan  mengenakan pajak  atas capital  gains akan  dapat  menghalangi  niat  masyarakat  untuk  menghindarkan keuntungan usaha ke  keuntungan investasi sebagai suatu cara untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak penghasilan. Demi kemudahan, pajak atas capital gains dikenakan pada waktu terjadi realisasi, bukan pada waktu penyerahan.
Sesuai  dengan  pengertian  penghasilan  sebagai  objek  yang  dikenakan  pajak,  prinsip pengenaan  pajak  atas capital  gains pada  hakikatnya  terdapat  pada  Pasal  4  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 7 tentangPajak Penghasilan tahun 1993 sebagaimana perubahan terakhir menjadi Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2000    .Sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan  Gunadi  yang menyatakan  bahwa  prinsip  pengenaan  pajak  ini  mengikuti  pendekatan  komprehensif (comprehensive  concept) yang  disebut  juga  sebagai global  of  income dan  juga  konsep pertambahan (accrection concept). Dengan  prinsip  pengenaan  ini, capital  gains yang  diperoleh dan  dikenakan  pajak  tidak  terbatas  hanya  dari  Indonesia  saja,  namun  juga  dari  luar  Indonesia. Karena  perolehan capital  gains tersebut  pada  hakikatnya  dapat  memberikan  tambahan kemampuan ekonomis.
Banyak  pandangan  diberikan  para  ahli  dibidang  perpajakan  mengenai  pengenaan  pajak atas capital  gains .Menurut  Ray  M  Sommerfeld  bahwa  penghasilan capital  gains merupakan jenis penghasilan dalam katagori yang luar biasa (extra ordinary income), sehingga capital gains sebagai  penghasilan  memperoleh  perlakuan  khusus  dalam  peraturan  pajak  penghasilan. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pajak atas penghasilan dari capital gains dapat saja mempunyai  perlakuan  yang  berbeda  dari  pajak  atas  penghasilan  lainnya    yang  diterima  secara rutin.
Menurut commentary dari pasal 13 treaty model negara-negara OECD pajak penghasilan atas capital gains dihitung dari selish harga jual dengan harga perolehan/harga pokoknya. Dari konesp OECD itu tersirat bahwa penghasilan dari capital gains diakui sebagai penghasilan yang merupakan objek pajak setelah adanya realisasi.
Adapun rumus pajak atas Capital Gains adalah Tarif X nilai neto (harga penjualan neto dikurangi  harga  perolehan).Bila  neto  menunjukkan  negatif  berarti  yang  diperoleh  capital  loss, dan  atas  transaksi  yang  memperoleh capital  loss tersebut  diperkenankan  untuk  mengurangi penghasilan neto dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Sebaliknya, bila nilai neto dari  transaksi  penjualan  harta  tersebut  menunjukkan  hasil  positif  yang  berarti  diperoleh  capital gains maka jumlah tersebut ditambahkan sebagai penghasilan kena pajak.
Penghindaran  Pajak  BergandaAtas  Capital  Gains  Secara  Unilateral  Dan  Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Dengan  Negara Lain
Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Capital Gains di Indonesia
Secara  unilateral  negara  Indonesia  memiliki  ketentuan  penghindaran  pajak  berganda dalam  ketentuan  perundang-undangannya,  termasuk  mengenai capital  gains .  Sesuai  dengan pengertian penghasilan sebagai objek yang dikenakan pajak, prinsip pengenaan pajak atas capital gains pada  hakikatnya  terdapat  pada  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  tentangPajak Penghasilan  tahun  1993  sebagaimana  perubahan  terakhir  menjadi  Undang-Undang  Nomor  17 tahun  2000    .Sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan  Gunadi  yang  menyatakan  bahwa  prinsip
pengenaan pajak ini mengikuti pendekatan komprehensif (comprehensive concept) yang disebut juga  sebagai global  of  income dan  juga  konsep  pertambahan (accrection  concept). Dengan prinsip  pengenaan  ini, capital  gains yang  diperoleh  dan  dikenakan  pajak  tidak  terbatas  hanya dari  Indonesia  saja,  namun  juga  dari  luar  Indonesia.  Karena  perolehan capital  gains tersebut pada hakikatnya dapat memberikan tambahan kemampuan ekonomis
Bila dicermati dari aspek yuridis, pengenaan pajak atas capital gains di Indonesia cukup kuat  dan  jelas  yaitu  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  yang  terakhir  diatur  dengan  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2000.  Dalam Pasal  4  ayat  (1)  huruf  d  ditetapkan  bahwa  penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak adalah keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta,  yang  dikenal  dengan  istilah capital  gains .Sehingga  keuntungan  dari  penjualan  atau pengalihan harta merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan.
Menurut  ketentuan  yang  berlaku,  penjualan  atau  pengalihan  harta  dapat  menghasilkan keuntungan (capital  gains) namun  dapat  juga  mengalami  kerugian (capital  loss). Perolehan keuntungan  atau  kerugian  ini  tentu  tergantung  dari  besaran  nilai  antara  nilai  perolehan (pembelian) atau nilai buku dengan nilai penjualan atau pengalihan harta merupakan penghasilan yan dikenakan Pajak Penghasilan.
Menurut  ketentuan  yang  berlaku,  penjualan  atau  pengalihan  harta  dapat  menghasilkan keuntungan capital  gains ,  namun  dapat  juga  mengalami  kerugian (capital  loss). Perolehan keuntungan  atau  kerugian  ini  tentu  tergantung  dari  besaran  nilai  antara  nilai  perolehan (pembelian) atau nilai buku dengan nilai penjualan atau pengalihannya. Terdapat lima kelompok kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penjualan atau pengalihan harta untuk memperoleh keuntungan yaitu :
a. Penjualan atau pengalihan harta secara umum;
b. Pengalihan  harta  kepada  perseroan,  persekutuan,  dan  badan  lainnya  sebagai  pengganti saham atau penyertaan modal;
c. Pengalihan  harta  kepada  pemegang  saham,  sekutu  atau  anggota  dari  perseroan, persekutuan dan badan lainnya;
d. Likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha ;
e. Pengalihan  harta  berupa  hibah,  bantuan  atau  sumbangan,  kecuali  yang  diberikan  kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh
Menteri  Keuangan,  sepanjang  tidak  ada  hubungannya  dengan  usaha,  pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Pajak penghasilan atas capital gains bagi penduduk Indonesia yang diterima diluar negeri Atas transaksi pemindahtanganan harta yang terjadi di luar negeri oleh penduduk atau badan Indonesia maka secara unilateral sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, mengenai Pajak  Penghasilan,  menegaskan  bahwa  apabila  telah  dilakukan  pembayaran  diluar  negeri  atas capital gains tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun yang sama.
Perlakuan  dalam  Pasal  24  tersebut  diatas  memberikan  penegasan  meminimalkan pengenaan pajak berganda terhadap wajib pajak yang melakukan transaksi atas penghasilan yang dibayar  atau  terutang  di  luar  negeri.Pajak  yang  dibayar  atau  terutang  di  luar  negeri  dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang terutang di dalam negeri.
Dari  penegasan  Pasal  24  Ayat  (1)  dapat  disimpulkan  bahwa  negara  Indonesia  dalam menghindaran  pajak  berganda  secara  unilateral  atas capital  gains menganut  asas  domisili,  ini tersirat  bahwa  penduduk  Indonesia  yang  menerima  keuntungan  dari  peralihan  harta  di  luar negeri, hak pemungutannya adalah negara dimana harta tersebut berada.
Secara unilateral mengenai penghasilan atas keuntungan pemindahtanganan harta yang diterima oleh  penduduk  Indonesia  di  luar  negeri  tidak  terinci  jenis  harta  yang  menjadi  objek  peralihan, atau  dengan  kata  lain  tidak  ada  ketentan  apakah  harta  tersebut  harta  tak  bergerak  atau  harta bergerak.
Perlakuan Perpajakan Capital Gains dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Seperti  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya  bahwa  perjanjian  penghindaran  pajak berganda adalah rekonsiliasi dua undang-undang atau ketentuan pajak yang berbeda di dua negara  atau  lebih  untuk  membagi  hak  pemajakan  atas  subjek  dan  objek  pajak  luar  negari. Begitu juga isi perjanjian  penghindaran  pajak berganda  mengenai  penghasilan dari capital gains merupakan  hasil  penggabungan  ketentuan  unilateral  negara  masing-masing  dalam menentukan hak perpajakannya.
Isi  dari  hampir  setiap  perjanjian  penghindaran  pajak  berganda  menegaskan  bahwa capital  gains yang  diperoleh  dari  pemindahtanganan  harta  tak  bergerak  dapat  dikenakan pajak di negara di mana harta tersebut terletak. Dalam setiap perjanjian juga menerangkan bahwa  dapat  dikenakan  pajak  di  negara  lain  apabila capital  gains tersebut    merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap  dari suatu negara perjanjian.
Perlakuan perpajakan atas keuntungan dari pemindahtanganan harta biasanya diataur dalam  pasal  tertentu  dalam  setiap  perjanjian  penghindaran  pajak  berganda.  Isi  p erjanjian mengenai capital  gains biasanya  berkaitan  dengan  pasal-pasal  lain  yang  berhubungan seperti pasal mengenai penghasilan dari harta tak bergerak dan laba usaha.
Sesuai yang telah diterangkan di bab sebelumnya bahwa negara Indonesia menganut UN  model  dengan  kombinasi  dengan  prinsip  dalam  undang-undang  Perpajakan  yang belaku,  begitu  juga  mengenai  capital  gains,  dimana  isi  perjanjian  merupakan  suatu kombinasi pengertian yang sama, namun secara prinsip capital gains yang diterima negara lain sehubungan dengan pelaksanaannya di Indonesia dapat terbagi sebagai berikut:
1. Capital gains atas harta tak bergerak.
Penegasan  dalam  perjanjian penghindaran  pajak  berganda bahwa setiap  keuntungan dari  pemindahtanganan harta tak bergerak  yang  diterima penduduk  salah  sat u negara  yang terikat dalam perjanjian  perpajakan  dapat dikenakan pajak di  negara tempat  di mana harta itu terletak mempunyai implikasi bahwa perlunya penegasan yang terinci mengenai capital gains didalam undang-undang perpajakan di masing-masing negara.
Capital gains atas harta tak bergerak yang diterima atau diperoleh penduduk negara mitra  perjanjian  perpajakan  dalam  hal  negara  Indonesia  berhak  mengenakan  pajak  diatur dalam  pasal  26  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1983  sebagaimana  perubahan terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  17  tahun  2000,  yang  mengatur  bahwa  atas penghasilan  dari  penjualan  harta  di  Indonesia    kecuali  yang  diatur  dalam  pasal  4 ayat  (2), yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetapdi Indonesia, dipotong pajak sebesar dua puluh persen dari perkiraan penghasilan neto.
Keuntungan  dari  pemindahtanganan  harta  tak  bergerak  yang  diterima  penduduk negara  lain  di  dalam  perjanjian  dalam  hal  ini  negara  Indonesia  berhak  mengenakan  pajak sesuai  isi  perjanjian  berupa  pengenaan  pajak  sebesar  dua  puluh  persen  dari  perkiraan penghasilan neto.
Khusus      untuk  keuntungan  atas  pemindahtanganan  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan, apabila tanah atau bangunan tersebut merupakan bagian dari harta bentuk usaha tetap atau tempat  usaha tetap  yang  ada  di  Indonesia,  sesuai  dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang - undang Nomor 17 tahun 2000, dikenakan pajak Final sebesar lima persen dari nilai jual.
2. Capital gains atas harta bergerak
Sama  halnya  dengan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  pemindahantangan  harta  tak bergerak, pemajakan atas keuntungan yang diperoleh atau diterima wajib pajak luar negeri dari  pemindahtanganan  harta  bergerak  (movable  property)  pun,  Indonesia  berhak mengenakan  pajak  yang  diatur  dalam  pasal  26  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  7  tahun 1983 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000.
Dengan  demikian,  atas  keuntugan  dari  pemindahtanganan  harta  bergerak  di Indonesia yang diterima atau diperoleh penduduk negara lain dalam perjanjian maka negara Indonesia  berhak  mengenakan  pajak  sesuai  perjanjian  perpajakan  berupa  pengenaan  pajak sebesar dua puluh persen dari perkiraan penghasilan neto.
Dalam hal transaksi pemindahtangan saham  yang dilakukan di bursa efek Indonesia, dikenakan  pajak  final  sebesar  0,1%  dari  nilai  penjualan  saham  dalam  hal  saham  yang dipindahtangankan  merupakan  saham  biasa,  dan  tambahan  sebesar  0,5  %  dari  nilai penjualan  saham,  dalam  hal  saham  yang  dipindahtangankan  adalah  saham  pendiri  seperti yang  ditegaskan  dalam  PP  Nomor  14  Tahun  1997,  pengenaan  pajak  tersebut  dilakukan melalui pemotongan oleh penyelenggara bursa efek.
Berdasarkan  isi  perjanjian  penghindaran  pajak  berganda,  atas  keuntungan    dari pemindahtanganan  harta  bergerak  hanya  dapat  dikenakan  pajak  di  negara  domisili,  yaitu negara tempat orang atau badan yang menerima keuntungan tersebut berkedudukan dengan syarat memiliki certificate of residence dari pihak pemilik saham.
Transaksi penjualan saham yang dilakukan bukan di bursa efek, pengenaan pajaknya dilakukan  melalui  pemotongan  Pajak  Penghasilan  sebesar  dua  puluh  persen  dari  besarnya perkiraan penghasilan neto. Sedangkan besarnya perkiraan penghasilan neto adalah sebesar dua  puluh  lima  persen  dari  penjualan  bruto.  Dengan  demikian  penghasilan  neto  adalah sebesar dua puluh persen dari dua puluh lima persen penjualan bruto.
Capital  Gains Dalam  Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda  Antara  Negara  Indonesia dengan Negara Lain.
Hampir semua persetujuan penghindaran pajak berganda antara negara Indonesia dengan negara  lain  memuat  pasal  mengenai capital  gains kecuali  dengan  negara  Singapura,  namun semuanya  tidak  mendefinisikan capital  gains tersendiri, capital  gains dipersamakan  dengan alienation  of  prope rty,  yang  mencakup  khususnya  keuntungan  dari  penjualan  atau  pertukaran harta  baik  sebagian  maupun  seluruhnya,  termasuk  pertukaran  harta  perusahaan  dengan  saham, penjualan hak, dan pemberian warisan oleh orang yang meninggal.
Kebanyakan negara mengenakan pajak atas capital gains apabila terjadi realisasi. Dalam hal-hal tertentu, penjualan yang belum direalisasikan dapat terjadi tetapi untuk keperluan pajak, ia dianggap sudah direalisasikan. Hal ini terjadi ketika hasil penjualan digunakan untuk membeli harta baru. Penentuan apakah penjualan sudah direalisasikan atau belum adalah tergantung pada undang-undang domestik masing-masing negara.
Rumusan mengenai capital gains didalam persetujuan penghindaran pajak berganda yang telah  diratifikasi  biasanya  terdapat  pada  Pasal  13  dan  dapat  disimpulkan  pada  ayat  pertama secara umum menyebutkan  “ Gains derived by a resident of a Contracting State from the alineation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that  other  State”. ataukeuntungan  yang  diperoleh    penduduk  suatu  negara  dari  pemindahtanganan  harta tak bergerakdan yang terletak di negara lainnya dapat dikenai pajak di negara lain itu.
Pernyataan pada ayat tersebut diatas menggambarkan bahwa pemindahtanganan harta tak bergerak  dikenakan  pajak  di  negara  dimana  harta  tersebut  terletak.Ayat  ini  konsisten  dengan perlakuan yang diatur dalam  pasal lain yang mengatur pengenaan pajak atas modal.  Pengertian “harta tak bergerak” merujuk pada undang-undang domestik dimana harta tersebut terletak. Ayat ini  hanya  mengatur  pengenaan  pajak  atas  keuntungan  dari  pemindahtanganan  harta  tetap  yang terletak di salah satu  negara dan yang diperoleh penduduk dari negara lainnya.  Karena itu, hal ini tidak berlaku terhadap keuntungan dari pemindahtanganan harta yang terletak di suatu negara oleh penduduk negara tersebut, atau harta yang terletak di negara ketiga.
Ayat pertama tidak mengatur pemindahtanganan seluruh atau sebagian saham dari suatu perusahaan  dengan  tujuan  menguasai  harta  tak  bergerak  sebagai  pemindahtanganan  harta  itu sendiri.Di  beberapa  negara  memperlakukan  pemindahtangan  seluruh  atau  sebagian  saham  dari
suatu perusahaan. Karena itu, jika salah satu negara menghendaki perlakuan yang demikian, hal tersebut  harus  diatur  dalam  ayat  tambahan  yang  secara  umum  berbunyi  “ Gains  from  the alineation  of  movable  property  forming  part  of  the  business  property  of  a  permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purposes of performing independent personal services, including such  gains  from  the  alineation  of  such  a  permanent  establishment  (alone  or  with  the  whole enterprise)  or  of  such  fixed  base,  may  be  taxed  in  that  other  state” yang  menjelaskan  bahwa keuntungan dari pemindahtanganan harta bergerak yang merupakan bagian kekayaan dari suatu bentuk  usaha  tetap  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  dari  salah  satu  negara  di  negara  lainnya  atau dari  harta  bergerak  yang  merupakan  bagian  dari  suatu  tempat  usaha  tetap  yang  tersedia  bagi penduduk  salah  satu  negara  untuk  melakukan  pekerjaan  independen,  termasuk  keuntungan  dari pemindahtanganan  bentuk  usaha  tetap  itu  tersendiri  atau  beserta  keseluruhan  perusahaan  atau tempat usaha tetap, dapat dikenai pajak di negara lain itu.
Perjanjian  yang  terdapat  dalam  ayat  diatas  mengatur  perlakuan  pajak  atas capital  gains dari pemindahtanganan harta bergerak  yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan “harta bergerak” adalah semua  jenis  harta  atau  aktiva  kecuali  harta  tak  bergerak  sebagaimana  diatur  sebelumnya  dalam pengertian ini adalah harta tak berwujud misalnya goodwill, lisensi dan sebagainya.Keuntungan karena pemindahatanganan harta tersebut dikenakan pajak di negara dimana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada.  Perlakuan atas capital gains dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu dalam hal ini berupa saham, baik bersama-sama dengan perusahaan  secara  keseluruha  maupun  secara  terpisah.  Apabila  seluruh  perusahaan dipindahtangankan, perlakuan tersebut berlaku terhadap keuntungan akibat dari pemindahtanganan harta bergerak yang menjadi bagian dari bentuk usaha tetap.
Pada perjanjian dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara negara  Indonesia dengan  beberapa  negara  bahkan  tegas  memuat  ketentuan  berupa  ayat  mengenai perpindahtanganan  saham  seperti  dengan  negara  Kanada,  Malaysia,  dan  Philipina  yang  dapat disimpulkan  memuat  ketentuan  ” Gains  from  the  aliention  of  shares  of  the  capital  stock  of  a campany, or of an interest in a partnership, trust or estate the property of which consists directly or indirectly principally of immoveble property situated in a contracting State may be taxed in
that  State ,    ini  berarti  bahwa  keuntungan  dari  pemindahtanganan  saham-saham  dari  suatu perusahaan atau penyertaan dalam suatu persekutuan, trust atau warisan, yang aktivanya  secara langsung  maupun  tidak  langsung  terutama  terdiri  dari  harta  tak  bergerak  di  salah  satu  negara dapat dikenai pajak di negara tersebut
Hampir semua perjanjian penghindaran pajak berganda yang memuat pasal capital gains diakhiri  ayat  yang  menegaskan  bahwa  apabila  keuntungan  dari  pemindahtanganan  harta  lain yang  tidak  diatur  dalam  ayat  sebelumnya  dikenakan  pajak  di  negara  pihak  pada  persetujuan dimana  orang  atau  badan  yang  memindah  harta  tersebut  berkedudukan.  Ayat  ini  menampung pengenaan  pajak  atas  keuntungan  dari  pemindahtanganan  harta  diluar  yang  sudah  diatur  dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Ketentuan  perundang-undangan  Indonesia  memiliki  pengertian  yang  mendasar  mengenai capital  gains yang  dinyatakan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  d  Undang-undang  Nomor  17 Tahun  2000,  mengenai  Pajak  Penghasilan,  yang  menyebutkan  bahwa  keuntungan  karena penjualan  atau  karena  pengalihan  harta  termasuk  objek  pajak  penghasilan  namun  tidak menegaskan  pengelompokan  capital  gains  sesuai  kelompok  harta  berdasarkan  lamanya kepemilikan,  yaitu  sebagai short-term  capital  asset dan long-term  capital  asset karena setiap  harta  yang  dijual  memiliki  masa  manfaat,  kegunaan  dan  nilai  yang  berbeda,  serta juga  memiliki  ketentuan  penghindaran  pengenaan  pajak  berganda  secara  unilateral  atas pajak  penghasilan capital  gains sesuai  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  24  dan  26,  dalam Pasal  26  ayat  (2)  yang  menegaskan  bahwa  atas  penghasilan  dari  penjualan  harta  di Indonesia  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  Luar  Negeri  selain  Bentuk  Usaha Tetap di Indonesia, dipotong pajak dua puluh persen dari perkiraan penghasilan neto, akan tetapi  Pasal  24  tidak  menerangkan  secara  tegas  ketentuan  apabila  Wajib  Pajak  Dalam Negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari penjualan harta di luar negeri.
2. Hampir  semua  perjanjian  penghindaran  pajak  berganda  antara  negara  Indonesia  dengan negara lain memuat pasal mengenai capital gains , kecuali dengan negara Singapura, akan tetapi capital gains tidak didefinisikan secara tegas dan jelas, berupa jenis dan nilai  yang mempengaruhi harta, sehingga terpengaruhi oleh undang-undang domestik negara masing-
masing,  serta  isi  perjanjian  penghindaran  pajak  berganda  dalam  pasal  mengenai capital gains menegaskan bahwa keuntungan pemindahan harta dikenakan pajak di negara dimana harta  tersebut  terletak  kecuali  harta  yang  dipakai  secara  operasional  melintasi  beberapa wilayah negara seperti kapal laut dan pesawat terbang, serta harta bergerak lainnya. Namun tidak memperhitungkan perubahan nilai tukar sehingga akan timbul berbedaan pengakuan keuntungan atau kerugian atas peralihan harta tersebut di masing-masing negara.

## REFFERENSI

## Buku :
Achmad  Tjahjono  dan  Muhammad  Fakhri  Husein, Perpajakan :  Akademi  Manajemen Perusahaan YKPN, Cetakan ketiga, Jakarta, 2005.
Boer  Mauna, Hukum  Internasional-Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  Dalam  Era  Dinamika Global : Alumni, Bandung, 2003
Bohari, Pengantar Hukum Pajak : Raja Grafindo Persada,Jakarta 1995.
Dinkar Pagare, Law and Practice Of Income Tax : Sultan Chand, Wasinghton, 1998.
Djamaluddin Gade dan Muhammad Gade, Hukum Pajak : Fakultas Ekonomi Universitas, Jakarta, 1995.
Erli Suandi, Hukum Pajak : Salemba Empat, Jakarta, 2001.
Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern :Modern, Jakarta,1997.
Glenn P Jenkis and Gangadhar P Sukhla, Public Finance in Open Economics : Internasional Tax Program, Harvard Institute for International Development, Harvard, 1977
Gunadi, Akutansi Pajak : Grasindo,Jakarta,  1997.
John Hutagaol, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Dengan Negara-Negara Di Kawasan Asia Pasifik Amerika dan Afrika :Salemba Empat, Jakarta, 2000.
Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi : Alumni, Bandung, 2005
Kansil,  Christine  S.T.  Kansil, Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945, Edisi  Revisi,: Pradnya Paramita, Jakarta,2005
Mansury  R, Perpajakan  Internasional  Berdasarkan  Undang-Undang  Domestik  Indonesia : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, Jakarta, 1998
Mansury R, Pajak Penghasilan Lanjutan :Ind Hill-Co, Jakarta, 1999.
Muda Markus dan Lalu Henry Juana, Pajak Penghasilan : Gramedia, Jakarta, 2002
Organization  For Economic Co-operation and Development, Model Tax Convention on Income and on Capital , OECD Publication, Paris
Parthasarathi  Shome, The  Consep  of  Income  Tax  Policy  Handbook,  Department  International Monetery Fund : WashingtonD.C., 1996
Racmanto  Surahmat, Persetujuan  Penghindaran  Pajak  Berganda :  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta 2001.
Ray  M.  Sommerfeld, An  Introduction to Taxation :  Harcourt  Brace  Jovanovich  Inc,  New  York, 1981
Richard A. Musgrave, Keuangan Negara dalam Teori Dan Praktek : Erlangga,Jakarta, 1996.
Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan : Eresco, Bandung, 1990
Rochmat Soemitro dan Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak :Bandung, 1994.
Sofyan Badri, Konsep-konsep Dasar Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan : Bina Aksara, Jakarta, 1996
Van  Hoof  end  Hata, Pemikiran  Kembali  Sumber-sumber  Hukum  Internasional-Rethinking  The Source of International Law : Alumni, Bandung, 2000
Waluyo, Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia : Salemba Empat,Jakarta, 2002
Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak :Yogyakarta: Andi, 2002.
Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional-Bunga Ramping : Alumni, Bandung, 2003
Yusdianto Prabowo, Akuntansi Perpajakan Terapan : Grasindo,  Jakarta, 2002.
Peraturan Perundang-undangan :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

## Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan  Agreement Establishing The World Trade Organization
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  tahun  2000  tentang  Ketentuan  Umum  dan  tata cara Perpajakan.
Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.03/03/2002.

## RIWAYAT PENULIS
Nama : Reza Saleh, SE, MAk, MH, Ak Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 28 Oktober 1970 Pendidikan terakhir   :  Pascasarjana  (S2)  Magister  Akuntansi  Universitas  Indonesia  dan Pascasarjana (S2) Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Pekerjaan : Dosen, Ketua STIE Dr. KHEZ. Muttaqien Periode 2008-2012 Unit Kerja : Program Studi Akuntansi STIE DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta Mata Kuliah :  Akuntasni  Pemeriksaan  (AUDIT  1  dan  2),  Hukum  Pajak,  Perpajakan, Teori Akuntansi