## PENERAPAN KAIDAH KEBAHASAAN TERHADAP PENETAPAN NASAB ANAK (PERSPEKTIF HAKIKAT DAN MAJAZ)

## Mufti Ramadhan
Dosen Prodi PAI STAI Al Falah Banjarbaru muftikmkm@gmail.com

## ABSTRACT
Determination  of  nasab  is  something  very  important.  Because  with  nasab,  a person  obtains  certainty  to  whom  he  is  assigned.  The  importance  of  nasab determination is directly proportional to many things relating to the many legal implications  of  the  stipulation,  such  as  the  law  of  guardianship,  inheritance, legal  status  in  marriage  and  so  on.  Among  the  analytical  tools  to  find  legal messages  from  their  sources  are  the  use  of  linguistic  rules  (qawâid lughawiyyah), one of which uses the method of essence and majaz (haqîqah wa majâz).  In  determining  the  children's  language,  basically,  the  fiqh  scholars  put forward  the  essence  of  the  nature  of  the  legal  source  text.  But  in  certain circumstances, some scholars switch to the meaning of majaz.
Keywords: nasab, child of adultery, essence and majaz.

## ABSTRAK
Penetapan  nasab  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting.  Sebab  dengan  nasab, seseorang  memperoleh  kepastian  kepada  siapa  dia  dinisbahkan.  Pentingnya penetapan  nasab  berbanding  lurus  dengan  banyak  hal  yang  berkaitan  dengan banyaknya  implikasi  hukum  dari  penetapan  nasab,  seperti  hukum  perwalian, kewarisan,  status  sah  dalam  pernikahan  dan  sebagainya.  Di  antara  alat-alat analisis  untuk  menemukan  pesan  hukum  dari  sumbernya  adalah  penggunaan kaidah  kebahasaan  ( qawâid  lughawiyyah ),  yang  salah  satunya  menggunakan metode  hakikat  dan  majaz  ( haqîqah  wa  majâz ).  Dalam  penetapan  nasab  anak, pada dasarnya para ulama fikih mengedepankan makna hakikat dari teks sumber
hukum.  Namun  dalam  keadaan  tertentu,  beberapa  ulama  beralih  kepada  makna majaznya.
Kata kunci: nasab, anak zina, hakikat dan majaz.

## Pendahuluan
Al-Qur’an  dan  Sunnah  sebagai  sumber  hukum  Islam  dalam mengungkapkan  pesan  hukumnya  menggunakan  berbagai  macam  cara, adakalanya  dengan  tegas  dan  adakalanya  tidak  tegas,  ada  yang  melalui  arti bahasanya  dan  ada  juga  yang  mengedepankan maqâshid syar’iyyah (tujuan hukum). 1
Maka  dalam    memahami  pesan  hukum  yang  terkandung  di  dalam  Al- Qur’an dan Sunnah, para ulama Ushul telah menyusun semantik yang kemudian digunakan  untuk  praktik  penalaran  fiqh.  Adalah  metode  istinbat,  yang  berarti upaya  menarik  hukum  dari  Al-Qur’an  dan  Sunnah  dengan  jalan  ijtihad. 2 Salah satunya yaitu dengan melihat dari aspek kebahasaan melalui Hakikat dan Majaz (Kiasan).
Menurut  kajian  ilmu  Balaghah,  ungkapan  dalam  bentuk  majaz  lebih berkesan  daripada  ungkapan  secara  hakikat.  Ibarat  perbandingan  kata  ‘cantik’ dan ‘bidadari’, atau ‘orang bodoh’ dan ‘keledai’.
Bahasa  Arab  yang  menjadi  bahasa  dari  sumber-sumber  hukum nampaknya  selain  menggunakan  kata-kata  dalam  bentuk  hakikat,  ia  juga menggunakan kata-kata dalam bentuk majaz . Dalam ilmu Ushul Fiqh, kajian ini menjadi sangat penting untuk mencapai pemahaman yang tepat dan proporsional dalam praktik istinbat hukum dari sumber-sumber hukum tersebut.

## Pengertian Hakikat Dan Majaz
Hakikat  dalam  pengertian  bahasa,  berasal  dari  bahasa  Arab  dari  kata haqqun yang artinya nyata, kenyataan, atau asli. Dikatakan: ( قح ةنــجلا ), surga
1 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2011), h. 159.
2 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), h. 177.
itu  nyata .  Adapun  majaz  berasal  dari jawâz yang  artinya  melewati  batas.
Dikatakan: ( اذك عضوم تزـج ), aku melewati tempat tersebut . 3
Selanjutnya pengertian hakikat dan majaz dalam ilmu Ushul Fiqh 4 ; Ibnu Subki  menyatakan  bahwa  hakikat  adalah  lafaz  yang  digunakan  untuk  apa  lafaz itu  ditentukan  pada  mulanya.  Ibnu  Qudamah  mendefinisikannya  sebagai  lafaz yang  digunakan  untuk  sasarannya  semula.  Sementara  Al-Sarkhisi  berpendapat bahwa  hakikat  adalah  setiap  lafaz  yang  ditentukan  menurut  asalnya untuk  hal tertentu.
Contohnya  seperti  kata  “kursi”  menurut  asalnya  memang  digunakan untuk tempat duduk yang memiliki sandaran dan kaki, meskipun kemudian kata “kursi” itu sering digunakan pula untuk  pengertian “kekuasaan”, namun  tujuan semula kata “kursi” bukan untuk itu tetapi “tempat duduk”.
Sedangkan majaz, definisinya  adalah: suatu  lafaz  yang digunakan untuk menjelaskan  makna  pada  selain  makna  yang  tersurat  di  dalam  nash  atau  teks, karena  adanya  persamaan  atau  keterkaitan  baik  antara  makna  yang  tersurat  di dalam teks maupun maksud yang terkandung di dalam teks tersebut.
Ibnu Qudamah mendefinisikannya:
وه ظفّللا لمعتسملا يف ريغ وم وض هع يلع هجو ّحصي
Yaitu lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dan dalam bentuk yang dibenarkan.
Dari definisi di atas, dapat dirumuskan ketentuan majaz, yaitu:
a. Lafaz  itu  tidak  menunjukkan  kepada  arti  sebenarnya  sebagaimana  yang dikehendaki oleh suatu bahasa.
b. Lafaz  dengan  bukan  menurut  arti  sebenarnya  itu  dipinjam  untuk  digunakan dalam memberi arti kepada makna yang dimaksud.
c. Antara sasaran dari arti  lafaz  yang digunakan dengan  sasaran  yang  dipinjam dari arti lafaz itu memang ada kaitannya.
Umpamanya  kata  “kursi”  dipinjam  untuk  arti  “kekuasaan”.  Lafaz  kursi menurut hakikatnya digunakan untuk “tempat duduk”. Lafaz itu dipinjam untuk
3 Asy-Syairazy, Al-Mahshûl, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah: 1997), h. 285.
4 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh… , h. 42-44.
arti “kekuasaan”. Antara “tempat  duduk” dengan  “kekuasaan” itu memang  ada kaitannya, yaitu bahwa kekuasaan itu dilaksanakan dari “kursi” (tempat duduk) dan sering disimbolkan dengan kursi singgasana.

## A. Jenis-jenis Hakikat 5
Selanjutnya jenis-jenis hakikat dari segi ketetapannya sebagai hakikat, para Ushûly membagi  hakikat  itu  kepada  beberapa  bentuk,  yaitu  sebagai berikut:
1. Haqîqah Lughawiyyah
Lafaz  yang  digunakan  pada  maknanya  menurut  pengertian  bahasa atau memaknai suatu lafaz dengan menggunakan pendekatan bahasa, yang penyusunannya pun dilakukan oleh ahli linguistik.
Contoh  dari  hakikat  jenis  ini  adalah  penggunaan  kata asad ( دسأ ), untuk  binatang  buas  tertentu  yaitu  singa.  Sebab  kata  tersebut  terkadang digunakan penutur asli sebagai gelar bagi orang yang pemberani.

## 2. Haqîqah Syar’iyyah
Yaitu  lafaz  yang  digunakan  untuk  makna  yang  ditentukan  oleh syara’ atau memaknai suatu lafaz dengan menggunakan pendekatan syariat (fiqh), yang penyusunannya pun dilakukan oleh ahli fikih ( fuqahâ ).
Contohnya  kata shalâh ( ةلاص )  yang  asalnya  berarti  do’a,  seperti kata shalâh yang terdapat pada firman Allah;
ّلَص َو ْم هْيَلَع ن إ َكَت َلاَص نَكَس ْمُهَل
“Dan  berdo'alah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  doa  kamu  itu (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  dan  Allah  Maha  mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S. At-taubah : 103)
Namun  kata shalâh dalam  penggunaannya  mengarah  pada  satu bentuk  ibadah  tertentu  secara  khusus.  Jadi  setiap  kata shalâh disebutkan
5 Amir  Syarifudin, Ushul  Fiqih ,  (Jakarta:Kencana,2011),  h.  27-28.  Lihat  juga:  Imam Haramain, Syarh Al-Waraqât, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), h. 120-122.
dalam suatu dalil maka pertama akan mengarah kepada arti shalâh sebagai suatu  ibadah  secara  khusus,  bukan  berarti  do’a.  Seperti  kata shalâh yang terdapat pada firman Allah: اوُمي قَأ َو َة َلا صلا ر ّشَب َو َني ن  م ْؤُمْلا
“Dan  kalian  dirikanlah  sholat  serta  gembirakanlah  orang-orang yang beriman".(Q.S. Yunus : 87)

## 3. Haqîqah ‘Urfiyyah Khashshah
Yaitu  lafaz  yang  digunakan  untuk  arti  menurut  kebiasaan  tertentu yang  biasa  digunakan  oleh  suatu  kelompok  atau  sebagian  diantaranya. Hakikat  ini  juga  bisa  disebut  dengan al-Haqîqah  al-Istilahiyyah . Umpamanya istilah ijmâ’ ( ا عامج )  yang berlaku  dikalangan ahli fikih  atau istilah al-kaûn ( نوكلا ) dalam istilah ilmu Tauhid.

## 4. Haqîqah ‘Urfiyyah ‘Ammah
Yaitu  lafaz  yang  digunakan  dalam  makna  menurut  yang  berlaku dalam  kebiasaan  umum,  umpamanya  penggunaan  kata dâbbah ( ّباد ة ) dalam bahasa Arab untuk hewan ternak yang berkaki empat.
Kata dâbbah yang  menurut  penetapan  asli  dalam  bahasa  arab artinya  adalah  “semua  hewan  yang  melata  di  permukaan  bumi”, sebagaimana kata dâbbah yang terdapat pada firman Alloh:
اَم َو ْن  م ة باَد ي ف ض ْرَ ْلْا َل َو ر ئاَط ُري طَي َحاَنَج ب ْي ه ل إ مَمُأ َأ ْمُكُلاَثْم اَم َنْط  رَف ا ي ف باَت كْلا ْن  م ءْيَش مُث ىَل إ ْم ه ّب َر َنو ُرَشْحُي
“Dan  tiadalah  binatang-binatang  yang  melata  di  bumi  dan burung-burung  yang  terbang  dengan  kedua  sayapnya,  melainkan  umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami lupakan sesuatupun dalam Al-Kitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan” (Q.S. Al-An’am : 38)
Namun  dalam  kebiasaan  (‘ urf )  pengucapan  keseharian,  kata dâbbah dimaksudkan  untuk  menunjukkan  “hewan  berkaki  empat”, seperti  sapi,  kambing  atau  unta,  sebagaimana  penggunaan  kata dâbbah dalam hadits:
َناَك ُدْبَع اللّ ُنْب َرَمُع َي  ض َر ُ اللّ اَمُهْنَع َصُي ّل ي َلَع ى ه ت باَد َن  م لْي للا َوُه َو ر فاَسُم اَم ي لاَبُي ُثْيَح اَم َناَك ُهُهْج َو » َلاَق ُنْبا ُع َرَم : « َو َناَك ُلوُس َر اللّ ى لَص ُالل هْيَلَع َم لَس َو َسُي ُح ّب ىَلَع ةَل  حا  رلا َلَب ق َأ ّي َو ه ْج َت َه ج َو ُي َو ُر تو َرْيَغاَهْيَلَع ُه نَأ َل ي ّلَصُي اَهْيَلَع َةَبوُتْكَملا
“'Abdullah  bin  Umar  radhiallahu  'anhuma  ketika  bepergian pernah  shalat  malam  di  atas  tunggangannya  ke  arah  mana  saja tunggangannya  menghadap.  Ibnu  Umar  radliallahu  'anhuma  berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat sunnat di atas  tunggangan  Beliau  ke  arah  mana  saja  menghadap  dan  juga melaksanakan  shalat  witir  di  atasnya.  Hanya  saja  Beliau  tidak melaksanakan  yang  demikian  untuk  shalat  wajib" (Shohih  Bukhori, no.1098)

## B. Jenis-jenis Majaz 6
Majaz  adakalanya  dengan terdapat  tambahan,  pengurangan, pemindahan atau peminjaman kata ( isti’ârah ).
1. Contoh majaz dengan tambahan adalah firman Alloh:
َسْيَل ه لْث  مَك ءْيَش
"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan-Nya” (Q.S. Asy-Syuro : 11)
Huruf kaf ( ك )  yang  terdapat  pada  kata mitslihi ( هلثم )  adalah kaf za’idah (huruf  tambahan)  yang  tidak  diartikan,  sebab  huruf kaf tersebut artinya  sama  dengan  kata  “ mitslu ”  yaitu  “seperti/menyerupai”.  Karena itulah  kalimat  ini  disebut  majaz  dengan ziyâdah (tambahan),  yaitu tambahan huruf kaf .
6 Imam Haramain, Syarh Al-Waraqât… , h. 122-124.

## 2. Contoh majaz dengan pengurangan adalah firman Allah:

## لَأْسا َو
َةَي ْرَقْلا
“Dan tanyalah (penduduk) negeri” (Q.S. Yusuf : 82)
Ayat  diatas  membuang  kata ahli ( لها )  yang  tempatnya  terletak sesudah  kata لَأْسا َو .  Kata ahli artinya  penduduk,  sebab  tidak  mungkin yang  ditanya  desanya,  tentu  yang  ditanya  adalah  penduduk  desanya. Karena  itu  kalimat  ini  disebut  majaz naqs (pengurangan)  karena mengurangi satu kata, yaitu kata ahli dari kalimat tersebut.

## 3. Contoh majaz dengan pemindahan
Seperti pemindahan kata al-ghâ’ith ( طئاغلا ) yang digunakan untuk menunjukkan  kotoran  yang  keluar  dari  manusia.  Arti  sebenarnya  kata al- ghâ’ith adalah tempat yang biasa digunakan untuk buang air, sebagaimana yang digunakan dalam ayat:
ْن إ َو ْمُتْنُك ىَض ْرَم ْوَأ ىَلَع رَفَس ْوَأ َءاَج دَحَأ م ْن ْمُك م َن ئاَغْلا ط ْوَأ ُمُتْسَم َل َءاَس ّنلا ْمَلَف اوُد  جَت ءاَم اوُم مَيَتَف ا دي عَص ّيَط با اَف اوُحَسْم ب ْمُك هوُج ُو ُكي دْيَأ َو ْم
“Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang  air  atau  kamu  telah  menyentuh  perempuan,  kemudian  kamu  tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu” (Q.S. An-Nisa’ : 43)
Kemudian kata al-ghâ’ith maknanya  dipindah untuk  menunjukkan arti “kotoran yang keluar dari manusia” (tinja), seperti yang terdapat pada hadits; ْدَقَل اَناَهَن ْنَأ َل بْقَتْسَن َةَلْب قْلا ط ئاَغ ل
“Sungguh  beliau  (Rasulullah)  telah  melarang  kami  untuk  menghadap kiblat saat buang air besar” (Shahih Muslim, no.262)
4. Contoh majaz dengan peminjaman adalah firman Allah:
65
ا  راَد  ج ُدي  رُي ْنَأ ضَقْنَي “Dinding rumah ingin roboh (hampir roboh)” (Q.S. Al-Kahfi : 77)
Ayat  diatas  menunjukkan  bahwa  dinding  rumah  (tembok)  tersebut “ingin”  ( ديري ).  Padahal  “keinginan”  adalah  sifat  bagi  makhluk  hidup. Sedangkan  tembok  merupakan  benda  mati,  tapi  saat  tembok  tersebut menjadi  miring  dan  hendak  roboh,  temboh  tersebut  dikatakan  “ingin” roboh.  Sifat  “ingin”  yang  dimiliki  makhluk  hidup  dipinjamkan  untuk digunakan  benda  mati  tersebut.  Karena  itulah  majaz  ini  disebut  dengan isti’ârah (peminjaman).

## Penetapan Nasab Anak Perspektif Hakikat Dan Majaz
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  selain  dijelaskan  tentang  kriteria  anak sah  (anak  yang  dilahirkan  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah),  sebagaimana yang  dicantumkan  dalam  Pasal  99  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  berbunyi bahwa  anak  yang sah  adalah: Pertama ,  anak  yang dilahirkan dalam  atau  akibat perkawinan  yang  sah. Kedua ,  hasil  pembuahan  suami  isteri  yang  diluar  rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
Juga  dikenal  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  yang  sah,  seperti  yang tercantum  dalam  Pasal  100  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa “anak  yang  lahir diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya” .
Pasal  43  ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  1974  juga  menyatakan  bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Namun  demikian,  terdapat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  No.  46/PUU-VII/2010  yang  menyebabkan  Pasal  43  ayat  (1)  UU Perkawinan  ini  harus  dibaca  sebagai  berikut: “anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan  dan  tekhnologi  dan/  atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum
mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga ayahnya”.
Pada  dasarnya  Putusan  MK  tersebut  ditujukan  untuk  kasus  anak  yang lahir  dari  pernikahan  yang  sah  secara  agama  Islam  namun  tidak  diakui  Negara sebab  tidak  terjadi  pencatatan  oleh  Lembaga  Perkawinan.  Namun  kemudian putusan  ini  dimanfaatkan  oleh  sebagian  orang  sebagai  alasan  untuk  pengajuan itsbat nasab anak  yang lahir karena zina, sebab redaksi putusan tersebut  buram, apakah  redaksi “laki-laki  sebagai  ayahnya” juga  mencakup  laki-laki  yang menghamilinya tanpa nikah?
Sehingga  ditemukan  pengajuan  itsbat  nasab  anak  hasil  zina  kepada Pengadilan Agama mengenai penisbahan nasab anak genetik dari sepasang laki- laki  dan  perempuan  kepada  ayah  biologisnya  dengan  menggunakan  keburaman hukum pada Putusan MK tersebut, seperti permohonan pada PA. Jakarta Selatan No.XXXX/Pdt.P/2013/PA JS.
Sebenarnya  mengapa  nasab  anak  hanya  dinisbahkan  kepada  ayahnya yang  sah  dari  sebuah  pernikahan,  sedangkan  ayah  genetiknya  tidak  memiliki ikatan nasab dengan anak tersebut, meskipun berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi DNA mereka berdua adalah alat bukti hubungan darah mereka?
Hal  tersebut  dikarenakan  nasab  berkaitan  erat  dengan  pernikahan,  anak yang  dilahirkan  akan  dinisbahkan  nasabnya  kepada  ayah  dan  ibu  yang  diikat oleh pernikahan. Rasulullah Saw. bersabda:
ُدلولا شار فلل
“Anak  itu  dinisbahkan  kepada  ‘firasy’  (suami  istri  dalam  pernikahan  yang sah)…” (HR. Muslim).
Kemudian jika kita pandang dari unsur kebahasaan, kata an-nikâh dalam bahasa Arab memiliki makna secara hakikat dan makna secara majaz.
Imam Nawawi berkata: “ Nikâh secara bahasa adalah bergabung, kadang kata nikâh digunakan  untuk  menyebut  ‘akad  nikah’( دقعلا )  ,  kadang  digunakan untuk menyebut ‘hubungan intim ( ءطولا ).’ 7
Contoh  kata nikâh yang  artinya  akad  nikah  adalah  firman Allah subhanahu wa ta’ala  :
7 Imam Nawawy, Syarh Shahîh Muslim, juz 9, (Damaskus: Muassasah Qurthubah, 1994), h. 171.
67
اوُح كْناَف اَم َباَط ْمُكَل َن  م ءاَس ّنلا ىَنْثَم َث َلاُث َو َو ُر َعاَب َف ْن إ ْمُتْف  خ لَأ اوُل دْعَت َوَف ةَد  حا ْوَأ اَم ْتَكَلَم ْمُكُناَمْيَأ َك لَذ ىَنْدَأ لَأ اوُلوُعَت
“Maka menikahlah dengan wanita-wanita yang baik untuk kalian: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Qs. An-Nisa: 3)
Adapun  contoh nikâh yang  artinya  melakukan  hubungan  intim  adalah firman Allah subhanahu wa ta’ala : ْن إَف اَهَق لَط َلاَف ل  حَت ُهَل ْن  م ُدْعَب ى تَح َح كْنَت َز ا ج ْو َغ ُه َرْي ْن إَف اَهَق لَط َلاَف اَنُج َح اَم هْيَلَع ْنَأ اَعَجا َرَتَي ْن إ ا نَظ ْنَأ اَمي قُي َدوُدُح اللّ ت َو َكْل ُدوُدُح اللّ ُي اَهُن ّيَب م ْوَق ل ْعَي َنوُمَل
“Kemudian  jika  si  suami  mentalaknya  (sesudah  talak  yang  kedua),  maka perempuan  itu  tidak  halal  lagi  baginya  hingga dia  melakukan  hubungan intim dengan  suami  yang  lain.  Kemudian  jika  suami  yang  lain  itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin  kembali jika keduanya berpendapat  akan dapat  menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah: 230)
Arti nikâh pada  ayat  di  atas  adalah al-wath-u atau al-jimâ’ (melakukan hubungan  intim),  bukan  akad  nikah.  Karena  seseorang  tidak  disebut  suami, kecuali kalau sudah melakukan akad nikah.
Seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak tiga kali, dan sudah menikah dengan suami  yang kedua, maka dia harus melakukan ‘nikâh’ dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum kembali kepada suaminya yang pertama. Melakukan ‘nikâh’ dengan suami yang kedua, maksudnya adalah melakukan ‘hubungan intim’.
Contoh  hadits  yang  menunjukan  bahwa  arti nikâh adalah  melakukan hubungan intim adalah sabda Rasulullah Saw.:
ا ْوُعَنْص ا لُك ءْيَش لإ َحاَك ّنلا
“Lakukanlah  segala  sesuatu  (dengan  istrimu  yang  sedang  haid)  kecuali  nikah (jimâ’)”. (HR. Muslim)
Dalam  kaidah  kebahasaan,  apabila  sebuah  lafaz  atau  kata  memiliki makna  hakikat  dan  majaz,  maka  pada  dasarnya  kata  tersebut  digunakan  untuk makna hakikatnya, kecuali ada qarînah (indikator)  yang  menuju kepada  makna majaznya. 8
Seperti perkataan: ra-aytu al-yaum himâran (aku hari ini melihat himar), maka  kata himâr digunakan  untuk  makna  hakikatnya  yaitu  ‘keledai’,  tidak diperbolehkan kata tersebut digunakan untuk makna majaznya yaitu ‘orang yang bodoh’,  kecuali  ada qarînah menujunjukkan  peralihan  makna  hakikat  kepada makna majaz, seperti perkataan: ra-aytu himâran yakhthubu (aku melihat ‘orang bodoh’  berpidato).  Lafaz yakhthubu merupakan  indikator  yang  menunjukkan peralihan makna himâr tersebut.
Sekarang,  apa  arti dari kata nikâh ;  akad atau watha’ ? Kata nikâh secara hakikatnya  menurut  ulama  ushul  dan  ahli  bahasa  Arab  adalah watha’ .  Adapun makna majaz dari nikâh menurut mereka adalah akad.
Adapun  menurut fuqaha termasuk  ulama  empat  madzhab,  kata nikâh secara hakikat mengacu kepada akad dan secara majaz mengacu pada watha’. 9
Oleh  karena  itu,  madzhab  yang  empat  sepakat  bahwa  anak  yang dilahirkan  di  dalam  pernikahan  yang  sah  yang  akan  dinisbahkan  nasabnya kepada  ayahnya.  Pernikahan  yang  sah  adalah  pernikahan  yang  terkandung  di dalamnya akad, sesuai makna hakikat dari kata nikâh.
Adapun anak  yang dilahirkan di  luar pernikahan  seperti anak  hasil  zina, maka  kasus  seperti  ini  menjadi  perbincangan  para  ulama,  sebagian  mereka mengedepankan makna hakikat dan sebagian lainnya beralih ke makna majaz.
Ishaq  bin  Rahawaih,  Ibnu  Taimiyah,  dan  Ibnu  Qayyim.  Mereka berpendapat bahwa jika wanita tersebut tidak memiliki suami maka  anak yang lahir  karena  perbuatan  zina  adalah  keturunan  orang  yang  mengaku,  sebab  pada kenyataannya  ia  memang  berbuat  zina  dengan  ibu  si  anak,  sebagaimana penetapan  nasab  anak  itu  kepada  ibunya.  Penetapan  itu  dimaksudkan  agar  si anak  tidak  terlantar,  tidak  mendapat  mudharat,  dan  tidak  terkena  aib  karena
8 Imam Al-Ghazaly, Al-Mustashfâ (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), h. 35.
9 Wahbah  Az-Zuhaily, Al-Fiqhul  Islamy  wa  Adillatuh ,  Jilid  7,  (Damaskus:  Dar  al-Fikr, 1985), h. 30.
perbuatan  yang  tidak  ia  lakukan.  Sebab,  orang  yang  tidak  berdosa  tidak  akan memikul dosa orang lain. 10
Sedangkan Imam  Syafi’i  dan  jumhur  Ulama  berpendapat  bahwa  anak hasil  zina  dari  seorang  laki-laki  tidak  dinasabkan  kepada  laki-laki  tersebut, karena antara laki-laki dan wanita tersebut belum terjadi nikâh (akad nikah).
Dengan  demikian,  secara  hukum  anak  tersebut  sama  sekali  tidak  dapat dinisbahkan  kepada  ayah  genetiknya,  meskipun  secara  nyata  ayah  genetik tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.
Meskipun  secara  sekilas  terlihat  tidak  manusiawi  dan  tidak  berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya  dengan  laki-laki  yang  menjadi  ayah  genetik  anak  tersebut, namun  ketentuan  demikian  dinilai  menjunjung  tinggi  keluhuran  Lembaga Perkawinan,  sekaligus  menghindari  mewabahnya  hubungan  seksual  pra-nikah. Pendapat  jumhur  Ulama  ini  sangat  sesuai  dengan  metode sadd  adz-dzarî’ah (menutup  kemungkinan  buruk  yang  akan  terjadi),  sebagai  salah  satu  metode istinbat hukum.
Tentu  dalam  kajian  selajutnya  yang  lebih  komprehensif,  dalam metodologi  istinbat,  selain  aspek  yuridis  dan  kebahasaan,  juga  penting  untuk menjaga  aspek  filosofis  dan  sosiologis  dalam  penerapan  hukum  sesuai  dengan ruh maqâshid syar’iyyah .
Adapun  jika  wanita  yang  melakukan  perbuatan  zina  tersebut  adalah seseorang yang memiliki suami maka para ulama sepakat bahwa nasab dari anak yang dikandung oleh wanita tersebut adalah anak dari suaminya, dan pengakuan seorang  laki-laki  lain  atas  anak  tersebut  tidak  dapat  diterima. 11 Dalam  hal  ini mereka  memelihara  makna  hakikat  dari  kata nikâh serta  zhahir  dalil  yang dijadikan pegangan oleh jumhur ulama, yaitu hadits Nabi Saw . :
ُدلولا فلل شار رهاعللو ُرجحلا
“Anak itu dinisbahkan kepada ‘firasy’ (suami istri dalam pernikahan yang sah), bagi penzina ia mendapatkan kerugian” (HR. Muslim).
10 Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Hukum Waris (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), h. 402.
11 Ibid.

## Penutup
Pada  dasarnya  ulama  fikih  termasuk  ulama  empat  madzhab  sepakat, bahwa  kata nikâh secara  hakikat  mengacu  kepada  akad  dan  secara  majaz mengacu  pada watha’. Madzhab  yang  empat  sepakat,  bahwa  anak  yang dilahirkan  di  dalam  pernikahan  yang  sah,  anak  tersebut  akan  dinisbahkan nasabnya  kepada  ayahnya.  Pernikahan  yang  sah  adalah  pernikahan  yang terkandung di dalamnya akad, sesuai makna hakikat dari kata nikâh.
Adapun anak  yang dilahirkan di  luar pernikahan  seperti anak hasil zina, maka  kasus  seperti  ini  menjadi  perbincangan  para  ulama,  sebagian  mereka mengedepankan makna hakikat dan sebagian lainnya beralih ke makna majaz.
Ishaq  bin  Rahawaih,  Ibnu  Taimiyah,  dan  Ibnu  Qayyim.  Mereka berpendapat bahwa jika wanita tersebut tidak memiliki suami maka anak yang lahir  karena  perbuatan  zina  adalah  keturunan  orang  yang  mengaku,  sebab  pada kenyataannya  ia  memang  berbuat  zina  dengan  ibu  si  anak,  sebagaimana penetapan  nasab  anak  itu  kepada  ibunya.  Penetapan  itu  dimaksudkan  agar  si anak  tidak  terlantar,  tidak  mendapat  mudharat,  dan  tidak  terkena  aib  karena perbuatan  yang  tidak  ia  lakukan.  Sebab,  orang  yang  tidak  berdosa  tidak  akan memikul  dosa  orang  lain.  Sedangkan Imam  Syafi’i  dan  jumhur  ulama berpendapat  bahwa  anak  hasil  zina  dari  seorang  laki-laki  tidak  dinasabkan kepada  laki-laki  tersebut,  karena  antara  laki-laki  dan  wanita  tersebut  belum terjadi nikâh (akad nikah).
Adapun  jika  wanita  yang  melakukan  perbuatan  zina  tersebut  adalah seseorang yang memiliki suami maka para ulama sepakat bahwa nasab dari anak yang dikandung oleh wanita tersebut adalah anak dari suaminya, dan pengakuan seorang laki-laki lain atas anak tersebut tidak dapat diterima. []

## DAFTAR PUSTAKA
Asy-Syairazy, Al-Mahshûl . Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997
Al-Ghazaly, Imam. Al-Mustashfâ . Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997
Az-Zuhaily,  Wahbah. Al-Fiqhul  Islamy  wa  Adillatuh .  Damaskus:  Dar  al-Fikr,
1985
Effendi, Satria, dan Zein, M. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2005
Haramain, Imam. Syarh Al-Waraqât . Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997
Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Hukum Waris . Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011
Nawawy,  Imam. Syarh  Shahîh  Muslim ,  juz: 9.  Damaskus:  Muassasah Qurthubah, 1994
Shidiq, Sapiudin. Ushul Fiqh . Jakarta: Kencana, 2011
Syarifudin, Amir. Ushul Fiqih. Jakarta: Kencana, 2011