ISSN: 2087-8117
Vol. 12., No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini
Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad A.Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri Redaktur Ahli
Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati

## Diterbitkan oleh:
Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN: 2087-8117 Vol. 12, No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib
Abdul Mughits Fakhri Husein Widyarini
Zusiana Elly Triantini Afif Muhammad
A. Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri
Redaktur Ahli Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Diterbitkan oleh: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin-suka. ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi
Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Syamsul Alam
1-18
Griya Take Over dalam Perbankan Syari’ah
(Studi Kasus PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta) Dhaifina Fitriani
19-41 Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT Khairul Ambiya 43-64
Signifikansi Screening System pada Pasar Modal Syariah di Indonesia Sugiono 65-85 Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Surur Roiqoh 87-104 Peran Dewan Pengawas Syari’ah dalam Shariah Governance di Lembaga Keuangan Syariah Muhammad Munir 105-117 Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Fitri Raya 119-140 Margin pada Pembiayaan My Ihram di BFI Finance Syariah Yogyakarta
Ali Ummar Ritonga
141-158 Eksistensi Bank Non Syari’ah di Aceh
Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018
tentang Lembaga Keuangan Syari’ah
Redha Maulana
159-179
Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian
Ariful Mufti 181-206 Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19 Widyarini 207-235
19 Syamsul Alam: Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Griya Take Over Dalam Perbankan Syari’ah (Studi Kasus PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta)

## Dhaifina Fitriani
Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Email: dhaifinaaafitriani@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  Praktik  pengalihan hutang (take over) di PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta  yang  menggunakan  akad  murabahah  karena pihak  bank  (sebagai  penanggung  hutang/kreditur  kedua) membeli  jaminan  nasabah  pada  bank  sebelumnya  sesuai dengan sisa hutangnya. Dalam hal ini bank sebagai kreditur kedua  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melunaskan sisa  hutang  nasabah  pada  bank  sebelumnya  dengan  cara mentransfer  sejumlah  sisa  hutang  nasabah  ke  rekening nasabah pada bank sebelumnya dan memberikan konfirmasi langsung kepada pihak bank bagian pembiayaannya.
Kata Kunci: Take over, Murabahah, Bank Syari’ah

## A. Pendahuluan
Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk asset keuangan ( financial asset ) atau tagihan ( claims ) dengan kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi financial . 1 Lembaga keuangan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). 2 LKB terdiri dari Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). LKS mengalami peningkatan  yang  signifikan  dalam  dunia  perbankan  guna
1 Sumar’in, Konsep  Kelembagaan  Bank  Syari’ah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 33. 2 M. Fuad, Christin H, et.al, Pengantar Bisnis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 72.
menghindari praktik ribawi dalam aktifitas ekonomi 3 baik berupa unit usaha syari’ah dan bank umum syari’ah.
Upaya pengembangan perbankan syari’ah membutuhkan aturan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Perbankan syari’ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari’ah dan Unit Syari’ah yang mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha  serta  cara  dalam  melaksanakan kegiatan usahanya.” Selain itu terdapat juga Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai dasar hukum yang mengikat sistem perbankan syari’ah. 4
Seiring perkembangannya bank syari’ah terus melakukan inovasi  produk  berdasarkan  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan bank  kepada  nasabah  berupa  pembiayaan  konsumtif,  modal kerja,  maupun  kerjasama  pembiayaan  yang  diimplementasikan dalam kerjasama modal kerja. Salah satu produk yang ditawarkan bank syari’ah adalah pengalihan hutang pembiayaan ( take over ). 5
Take  over merupakan proses pengalihan hutang pembiayaan dari bank yang satu ke bank yang lainnya, baik dalam perbankan konvensional,  perbankan  syari’ah  maupun  antara  keduanya. Sedangkan  dalam  ekonomi,  istilah take over memiliki arti pengambilalihan. Pembiayaan take  over yang di tawarkan oleh perbankan syari’ah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengalihkan hutang pembiayaannya dari non syari’ah ke syari’ah. Pembiayaan ini diberikan bank syari’ah kepada nasabah dimana nasabah tersebut masih terikat dengan fasilitas pinjaman di bank sebelumnya.
Take  over terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu take dan over . Take bermakna mengambil dan over bermakna  mengoper.  Secara  bahasa, take  over dapat diartikan pengambilalihan. 6 Menurut  Ahmad  Antoni  K.  Muda,
3 Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank  Syari’ah (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2008), hlm. 28-29.
4 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 248.
5 Zulfhaidz Husain dan Muhammad Kamal Zubair. “ Komparasi Pelaksanaan  Take  Over  Pada  Bank  Negara  Indonesia  Syari’ah  dan  Bank Rakyat Indonesia di Pare-Pare .” Jurnal Banco. Volume 1, 1 Mei 2019.
6 Harfi  Dwi  Zulita,  “ Analisis  Kesesuaian  Akad  Pengalihan  Hutang
Dhaifina Fitriani: Griya Take Over dalam Perbankan…
take  over adalah pengambilalihan atau perubahan kepentingan pengendalian suatu perseroan. 7 Menurut Eti Rochaety dan Ratih  Tresnati,  selain  pengertian take  over sebagai perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan juga berarti pengambilalihan sebuah perusahaan oleh perusahaan lain. 8
Pada  PT.  Bank  BNI  Syari’ah  Kantor  Cabang  Yogyakarta, produk pengalihan hutang ini disebut dengan istilah Griya Take Over . Griya merupakan nama awalan setiap produk pembiayaan yang ada pada PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta termasuk diantaranya take over ini. Nasabah yang mengajukan pembiayaan take over di PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta berdasarkan inisiatif sendiri dan tidak hanya nasabah yang memiliki track  record pembiayaan di bank konvensional namun juga dari bank syari’ah lainnya. Mereka memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan take  over tersebut  yakni,  ingin beralih dari konvensional (sistem bunga) ke syari’ah (sistem margin keuntungan) jika nasabah tersebut berasal dari perbankan konvensional, adanya keterbukaan ( transparansi ) antara nasabah dan  pihak  bank  dalam  berakad,  nasabah  merasa  lebih  ringan dalam pelunasan pembiayaan dikarenakan angsuran bulanannya bersifat tetap ( flat ) dan pasti, serta tidak ada denda jika terlambat dalam pelunasan. 9
Griya Take Over di PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta menggunakan akad Murabahah , dimana pihak bank sebagai kreditur kedua (dalam hal ini PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta) membeli jaminan nasabah pada pihak bank sebagai kreditur pertama untuk menjadi hak milik senilai sisa hutang nasabah pada kreditur pertama. Permohonan pembiayaan kepada pihak kreditur kedua senilai atau kurang dari nominal pembiayaan atau kredit pada pihak kreditur pertama. Sisa hutang pembiayaan nasabah pada bank sebelumnya (bank
(Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Bank BRI Syariah KCP Pringsewu)” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.
7 Ahmad Antonio K. Muda, Kamus Lengkap Ekonomi (Jakarta: Gitamedia Predd, 2003), hlm. 331. 8 Eti  Rochaety  dan  Ratih  Tresnati, Kamus  Istilah  Ekonom i  (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 331.
9 Wawancara  dengan  Bayu,  Karyawan  PT.  Bank  Negara  Indonesia Syari’ah Bagian Financing , Hari Jumat, Tanggal 4 Oktober 2019.
konvensional) selanjutnya akan dilunaskan oleh bank syari’ah kepada bank konvensional sehingga kewajiban nasabah terhadap bank konvensional telah hilang dan timbulnya kewajiban yang baru bagi nasabah dalam melakukan pelunasan terhadap pembiayaannya di bank syari’ah tersebut. Bank sebagai kreditur kedua memiliki tanggung jawab untuk melunaskan sisa hutang nasabah pada bank sebelumnya dengan cara mentransfer sejumlah sisa hutang nasabah ke rekening nasabah pada bank sebelumnya dan memberikan konfirmasi langsung kepada pihak bank bagian pembiayaannya. Dengan demikian jaminan nasabah pada bank sebelumnya bisa segera dialihkan dan nasabah sudah memiliki kewajiban baru untuk melunaskan pembiayaannya pada kreditur kedua.
PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta memiliki nominal batasan pembiayaan yang besar dalam pengajuan pembiayaan,  namun  dalam  pembiayaan take  over ini di minimumkan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti pembiayaan macet, 10 wanprestasi (tidak terpenuhinya kewajiban para pihak baik disengaja atau tidak), 11 dan overmacht (keadaan memaksa dimana para pihak tidak memenuhi prestasi karena suatu peristiwa). 12
Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  Nomor  31/DSN-MUI/VI/2002  tentang Pengalihan Hutang terdapat 4 (empat) alternatif dalam melakukan pengalihan hutang yaitu menggunakan akad Qardh, Murabahah, Syirkah  al  Milk, dan Ijarah . Dalam fatwa tersebut qardh dan murabahah menjadi alternatif pertama. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) mengatur tentang praktik pengalihan hutang seperti  dalam  fiqh  muamalah  menggunakan  akad Hawalah , yaitu pemindahan hutang dari tanggungan muhil (orang yang berhutang) kepada tanggungan muhal’alaih (orang yang diserahi untuk menanggung hutang). 13 Berkaitan dengan praktik pada PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait penerapan dan mekanisme
10 Wawancara dengan Bayu, Karyawan..., Jumat, Tanggal 4 Oktober 2019.
11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 241. 12 Ibid , hlm. 243.
13 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), hlm. 386.
Dhaifina Fitriani: Griya Take Over dalam Perbankan…
akad Murabahah dalam pembiayaan take over di PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta serta menganalisa kontrak dan praktik tersebut menggunakan teori hukum Islam baik dari segi  Fatwa  DSN  No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang  Pengalihan Hutang dan juga Surat Edararan Bank Indonesia (SEBI).
Dari penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa artikel dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang take  over dalam perbankan diantaranya artikel yang ditulis oleh Zulfhaidz Husain dan Muhammad Kamal Zubair tentang “Komparasi Pelaksanaan Take Over Pada Bank Negara Indonesia Syari’ah dan Bank Rakyat Indonesia di Pare-Pare”. Artikel ini membahas tentang strategi yang digunakan oleh Bank Negara Indonesia Syari’ah dan Bank Rakyat Indonesia di Pare-Pare dalam memasarkan produknya dan melakukan perbandingan antara keduanya. 14 Artikel yang ditulis oleh Kholid Albar dan Moch. Tolchah tentang “Konstruksi Yuridis Hybrid  Contract dalam Pembiayaan Take Over KPR pada Perbankan Syari’ah”. Artikel ini membahasa tentang hubungan hukum yang timbul dari akad- akad pada hybrid contract dan risiko terhadap likuiditas bank. 15
Artikel yang ditulis oleh Muhammad Rizaldy tentang “Pelaksanaan Take Over Pembiayaan di PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Medan”. Artikel ini membahas tentang gambaran umum terkait pelaksanaan take  over di bank tersebut dengan melihat apa yang menjadi faktor terjadinya serta akibat hukum yang di terima. 16 Artikel yang ditulis oleh Yenti Afrida tentang “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syari’ah”. Artikel ini membahas tentang implementasi akad Murabahah di perbankan yang tercampur dengan akad Wakalah di dalam transaksinya dan juga dinilai bahwa perbankan syari’ah lebih mengutamakan faktor bisnis atau keuntungan dibanding sisi syari’ahnya dikarenakan bank harus mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. 17
14 Zulfhaidz Husain dan Muhammad Kamal Zubair tentang “ Komparasi..., Jurnal Volume 1, Banco, Mei (2019). 15 Kholid Albar dan Moch. Tolchah, “Konstruksi Yuridis Hybrid Contract dalam  Pembiayaan  Take  Over  KPR  pada  Perbankan  Syari’ah” , Jurnal Perspektif Volume XVIII, Januari (2013).
16 Muhammad Rizaldy, “ Pelaksanaan Take Over Pembiayaan di PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Medan”, Jurnal Volume 1, April (2017).
17 Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syari’ah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember (2016).
Artikel yang ditulis oleh Abdul Rachman dan Erick Pratama dengan judul “Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah ”. Artikel ini membahas tentang penetapan margin keuntungan dalam perbankan yang dinilai masih belum bisa lepas dari sistem suku bunga bank konvensional sehingga perbankan syari’ah ini masih dianggap sama dengan perbankan konvensional. 18
Artikel yang ditulis oleh Fasiha dengan judul “Pengalihan Hutang dalam Ekonomi Islam”. Artikel ini membahas tentang pengalihan hutang dalam perbankan dengan pembiayaan take over . Dalam hal ini penulis membahas terkait teori perbankan dan akad pengalihan hutang ( hawalah ) itu sendiri. 19 Artikel yang ditulis oleh Yosi Aryanti dengan judul “Multi Akad ( Al-Uqud Murakkabah ) di Perbankan Syari’ah Perspektif Fiqh Muamalah”. Artikel ini membahas tentang adanya transaksi di perbankan yang menggunakan multi akad dan masih ramai diperbincangkan hingga diperdebatkan soal keabsahannya. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui sejauh mana eksistensi akad tersebut dan bagaimana sebenarnya multi akad yang dikatakan syari’ah. 20

## B.  Konsep Pembiayaan Perbankan Syari’ah
Bank syari’ah memiliki skema yang berbeda dalam penyaluran dana  kepada  nasabah  yang  membutuhkan,  yaitu  dalam  bentuk pembiayaan yang bukan merupakan utang-piutang melainkan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. 21 Pembiayaan ( financing ) dalam bank syari’ah dan kredit ( lending ) dalam bank konvensional 22 merupakan salah satu tugas pokok bank dalam pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang defisit unit. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syari’ah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Return pembiayaan di bank
18 Abdul  Rachman  dan  Erick  Pratama, “Penetapan  Margin  dalam Pembiayaan Murabahah”, Jurnal Islamicnomic, Volume 7, Nomor 2, Agustus (2016). 19 Fasiha, “Pengalihan Hutang dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Al-Amwal, Volume 1, Nomor 1, September (2016).
20 Yosi  Aryanti, “Multi  Akad  (Al-Uqud  Murakkabah)  di  Perbankan Syari’ah  Perspektif  Fiqh  Muamalah”,  Jurnal Ilmiah  Syari’ah,  Volume  15, Nomor 2, Juli-Desember (2016).
21 Ismail, Perbankan Sya..., hlm. 106. 22 Ahmad Dahlan, Bank Syari’ah Teoriti... , hlm. 162.
Dhaifina Fitriani: Griya Take Over dalam Perbankan…
syari’ah dalam bentuk margin keuntungan berdasarkan prinsip jual beli, sewa dan bagi hasil sedangkan return kredit dalam bank konvensional dalam bentuk bunga berdasarkan pinjaman. 23
Menurut  Undang-Undang  Perbankan  No.  10  Tahun  1998, “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” 24 Sedangkan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan  ini,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam- meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 25 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25  Undang-Undang  Perbankan  Syari’ah  dan  PBI  No.  10/24/ PBI/2008  pada  Bab  II,  “Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana dan/atau tagihan/piutang.” 26
Salah satu produk pembiayaan perbankan syari’ah yang sering digunakan adalah murabahah . Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah dan yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam bai’  al-murabahah ,  penjual  harus  memberitahu  harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 27
Menurut  sifat  penggunaanya,  pembiayaan  dibagi  menjadi dua, yaitu: 28
23 Ismail, Perbankan ...,, hlm. 105-106.
24 Ibid , hlm. 106.
25 Ibid .
26 A.  Wangsawidjaja, Pembiayaan  Bank  Syari’ah (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 153. 27 Veith Rivai, Sarwono Sudarto, et.al, Islamic Banking and Finance Dari Teori  Ke  Praktik  Bank  dan  Keuangan  Syari’ah  Sebagai  Solusi  dan  bukan Alternatif (Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm. 319.
28 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syari’ah  Dari  Teori  Ke  Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.
1.  Pembiayaan  produktif,  yaitu  pembiayaan  yang  ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2.  Pembiayaan  konsumtif,  yaitu  pembiayaan  yang  ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 29
C.  Konsep Pembiayaan Akad Murabahah (Jual Beli) dalam Perbankan Syari’ah
a.  Pengertian Akad Murabahah
Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun, seiring perkembangannya konsep ini digunakan dalam perbankan syari’ah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan, tetapi validitas transaksi ini tergantung pada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Dalam pembiayaan akad Murabahah , bank bertindak sebagai pihak penyedia dana, sehingga pada saat kontrak akad pembiayaan murabahah telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua pihak maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang. Salah satu jenis jual beli dalam pembiayaan dan investasi perbankan syari’ah adalah bai’  al-Murabahah . 30 Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati para pihak. Pihak bank harus menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 31 Dalam perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok,kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan ( cost  plus profit ) atau di markup . 32
29 A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank..., hlm. 238-239.
30 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga..., hlm. 62. 31 Veith  Rivai,  Sarwono  Sudarto,  dkk, Islamic  Banking  and  Finance..., hlm. 222-223. 32 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga..., hlm. 62.
Dhaifina Fitriani: Griya Take Over dalam Perbankan…

## Menurut Undang-Undang Perbankan Syari’ah Nomor 21
Tahun 2008, “Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.” 33

## b.  Dasar Hukum Akad Murabahah
Jual beli atau akad murabahah dalam perbankan merupakan sarana tolong-menoong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an, sunnah, ijma’ para ulama, qiyas serta kaidah fiqhiyyah. 34 Dasar hukum yang bersumber dari al-Qur’an  yaitu  pada  QS.  Al-Baqarah  (2):275  yang  artinya  “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
Sedangkan hadis yaitu dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah ( mudharabah ), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)
Para ulama membolehkan akad murabahah ini karena praktik perdagangan sudah ada sejak awal mula Islam di zaman Rasulullah Saw. hingga sekarang. 35 Dan  kaidah  fiqhiyyah  pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
c.  Rukun dan Syarat Akad Murabahah 36
Transaksi jual beli dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut: (1) Para pihak dengan syarat sudah baligh dan berakal dan mampu melaksanakan akad. (2) Objek akad dengan syarat ada dan bisa dipindah  tangankan,  dapat  dimanfaatkan  dan  milik  seseorang. (3) Shighah (ijab qabul) dengan syarat diucapkan pada saat akad.
33 Pasal 19 ayat 1 huruf d Undang-Undang Perbankan Syari’ah.
34 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68.
35 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah (Jakarta: Al-I’Tishom, 2008), hlm. 264. 36 Ascarya, Akad dan Produk..., hlm. 56.
d.  Skema dan Mekanisme Akad Murabahah 37
Berdasarkan  skema  tersebut,  (1)  Bank  bertindak  sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan ( mark-up ). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. (2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual- beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan ( bitsaman  ajil ). (3) Dalam transaksi ini,  bila  sudah  ada  barang  diserahkan  segera  kepada  nasabah sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.
Dalam praktiknya ketika nasabah mengajukan fasilitas pembiayaan, bank syari’ah tidak memiliki barang yang di pesan oleh nasabah, namun bank memesan secara tunai dari pemasok yang dikehendaki oleh nasabahnya kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli ditambah dengan margin yang disepakati. Oleh karena itu, dalam pembiayaan murabahah ,  bank  syari’ah  bisa  disebut  sebagai penjual dan bisa sebagai pembeli. 38 Bank dapat memberikan potongan/diskon  dengan  besar  yang  wajar  tanpa  diperja  jikan di muka. Dalam praktiknya, diskon tersebut diberikan oleh bank apabila nasabah melunasi utang murabahah lebih awal daripada jangka waktu akad pembiayaan. 39
37 Ismail, Perbankan Sya..., hlm. 139.
38 Veith  Rivai,  Sarwono  Sudarto,  dkk, Islamic  Banking  and  Finance..., hlm. 322.
39 A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank..., hlm. 200-201.
Dhaifina Fitriani: Griya Take Over dalam Perbankan…
Dalam  Fatwa  DSN  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabahah memuat beberapa ketentuan diantaranya penegasan tentang jaminan yang dibolehkan dengan tujuan agar nasabah serius dengan pesanannya. Karena barang yang dijual oleh bank kepada nasabah sejak akad berlangsung berarti sudah menjadi milik nasabah dan dapat dibalik nama atas nama nasabah, maka barang yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah merupakan agunan pokok yang dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku. 40
D.  Konsep Pengalihan Hutang ( Hawalah )

## 1. Pengertian Hawalah
Dalam  fiqh  muamalah,  pengalihan  hutang  disebut  dengan hawalah . Secara bahasa hawalah berasal dari kata tahwil yang bermakna pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. 41 Secara istilah, hawalah adalah pemindahan hak berupa hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran hutang. 42
Hawalah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara’  karena  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Misalnya,  pihak  A ( muhal ) memberi pinjaman kepada pihak B ( muhil ), sedangkan
B masih mempunyai piutang pada pihak C ( muhal ‘alaih ). Begitu pihak  B  tidak  mampu  membayar  hutangnya  pada  pihak  A,  ia lalu mengalihkan beban hutang tersebut pada pihak C. Dengan demikian, pihak C yang harus membayar hutang pihak B kepada pihak  A,  sedangkan  hutang  pihak  C  sebelumnya  pada  pihak  B dianggap selesai. 43

## 2.  Dasar Hukum Hawalah
Transaksi hawalah dibolehkan oleh jumhur ulama sesuai dengan HR. Bukhari dan Muslim yang artinya “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kedzaliman. Dan jika salah seorang di antara kamu di hawalahkan kepada orang kaya yang mampu maka turutlah.” Dan berdasarkan kaidah fiqhiyyah yang sama seperti ketentuan jual beli ( murabahah ).
40 Ibid , hlm. 201.
41 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam..., hlm. 93.
42 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah..., hlm. 447-448.
43 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah..., hlm. 126-127.

## 3.  Rukun dan Syarat Hawalah
Rukun dan syarat hawalah sebagai berikut: (1) Muhil (orang yang memindahkan hutang), (2) Muhal (orang yang piutangnya dipindahkan),  (3) Muhal ‘alaih (orang yang dipindahi hutang yakni orang yang dibebani tugas untuk membayar hutang) dengan syarat baligh, berakal, cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad dan ridha. (4) Muhal bih (objek atau hutang yang dipindahkan) dengan syarat dalam bentuk hutang-piutang dan dapat dialihkan serta pembayaran dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati. (5) Shighat . 44
Dewan Syari’ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang hawalah untuk bisa dijadikan pedoman oleh LKS dalam melaksanakan akad hawalah sesuai dengan ajaran Islam.  Dalam  Fatwa  DSN  No.  12/DSN-MUI/IV/2000  tentang Hawalah memuat beberapa ketentuan umum dalam hawalah . Dalam perbankan syari’ah hawalah atau transfer service adalah pengalihan hutang-piutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. 45 Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada anjak piutang ( factoring ), post-dates  check ,  dan bill  discounting 46 dengan skema akad sebagai berikut: 47
44 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamala t..., hlm. 449-450.
45 Ascarya, Akad dan Produk ..., hlm. 107.
46 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah..., hlm. 126-127.
47 Ascarya, Akad dan Produk..., hlm. 108.
Dhaifina Fitriani: Griya Take Over dalam Perbankan…

## E.  Profil PT. Bank BNI Syari’ah
1.  Sejarah PT. Bank BNI Syari’ah 48
Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan betapa tangguhnya sistem perbankan syari’ah. Prinsip syari’ah dengan 3  (tiga)  pilarnya  yaitu  adil,  transparan  dan  maslahat  mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syari’ah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-15574. AH.01.01.Tahun 2010. Tanggal 25 Maret 2010,  PT  Bank  BNI  Syari’ah  memiliki  dasar  hukum  pendirian yang kuat dengan kegiatan usahanya bergerak di Bidang Usaha Perbankan Syari’ah sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syari’ah No. 160 tanggal 22 Maret 2010.
PT. Bank BNI Syari’ah merupakan anak perusahaan Bank BNI dengan komposisi kepemilikan saham sebanyak 99.94% dimiliki oleh PT. Bank BNI (Persero) Tbk dan 0.06% saham dimiliki oleh PT. BNI Life Insurance. Segmen usaha pembiayaan PT. Bank BNI Syari’ah terdapat dalam hal bisnis komersial ( commercial business ), bisnis konsumer dan ritel ( consumer and retail business ), bisnis mikro ( micro business ) dan bisnis tresuri dan internasional ( treasury and international business ).
Nasabah juga dapat menikmati layanan syari’ah di Kantor Cabang BNI Konvensional ( office channeling ) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terkait operasional  perbankan,  BNI  Syari’ah  tetap  memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syari’ah dengan adanya Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang saat ini diketuai oleh K.H. Ma’ruf Amin,  semua  produk  BNI  Syari’ah  telah  melalui  pengujian  dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syari’ah.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syari’ah. Dan di dalam Corporate  Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkn bahwa status
48 https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/ sejarah, diakses tanggal 1 Oktober 2019 jam 20.00 wib.
UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana  tersebut  terlaksana  pada  tanggal  19  Juni  2010  dengan beroperasinya BNI Syari’ah sebagai Bank Umum Syari’ah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. disamping itum komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syari’ah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan  syari’ah  juga  semakin  meningkat.  Hingga  Juni  2014 junlah  cabang  BNI  Syari’ah  mencapai  65  Kantor  Cabang  (KC), 161  Kantor  Cabang  Pembantu  (KCP),  17  Kantor  Kas,  22  Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

## 2.  Visi, Misi PT. Bank BNI Syari’ah 49
Visi  PT.  Bank  BNI  Syari’ah:  Menjadi  bank  syari’ah  pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Misi PT. Bank BNI Syari’ah: (1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. (2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syari’ah. (3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. (4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. (5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

## 3.  Produk Pembiayaan PT. Bank BNI Syari’ah
50
Produk pembiayaan di PT. Bank BNI Syari’ah ada 4 (empat) pembagian,  yaitu:  (1)  Pembiayaan  konsumer,  (2)  Pembiayaan mikro,  (3)  Pembiayaan  korporasi,  (4)  Pembiayaan  usaha  kecil dan menengah. Pembiayaan konsumer meliputi beberapa jenis tujuan pembiayaan diantaranya BNI Griya iB Hasanah. BNI Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang  diberikan  kepada  anggota  masyarakat  untuk  membeli,
49 https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/ visimisi, diakses tanggal 1 Oktober 2019 jam 20.00.
50 https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/ visimisi, diakses tanggal 20 November 2019 jam 23.05.
Dhaifina Fitriani: Griya Take Over dalam Perbankan…
membangun,  merenovasi  rumah  (termasuk  ruko,  rusun,  rukan dan  apartemen),  membeli  tanah  kavling  serta  rumah  indent yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah .
Dalam pengajuannya kepada bank nasabah dibebankan beberapa syarat dan mengisi formulir pembiayaan seperti layaknya pembiayaan pada umumnya. Syarat khususnya seorang nasabah adalah warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 21 tahun dan maksimal sampai saat pension pembiayaan harus dilunaskan, berpenghasilan  tetap  dan  masa  kerja  minimal  2  tahun,  serta mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Dalam hal ini juga ada beberapa biaya dan ketentuannya terkait dengan asuransi jiwa dan kerugian notaris serta biaya meterei sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya tersebut bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Terdapat beberapa keunggulan produk ini yaitu proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syari’ah,  maksimum  pembiayaan  sampai  dengan  Rp.  25  Milyar, jangak waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun kecuali untuk pembelian kavling (maksimal 10 tahun) atau disesuaikan dengan kemampuan pembayaran, jangka waktu sampai dengan 20 tahun untuk  nasabah  fixed  income,  uang  muka  ringan  yang  dikaitkan dengan penggunaan pembiayaan, harga jual tetap tidak berubah sampai lunas dan pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan diseluruh BNI Syari’ah dan BNI Konvensional.
F.  Pembiayaan Take Over pada PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta Nasabah berdasarkan inisiatif sendiri mengajukan permohonan pembiayaan take over pada PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta. Nasabah take over tidak hanya yang memiliki track record pembiayaan di bank konvensional namun juga dari bank syari’ah lainnya. Mereka memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan take  over tersebut  yakni,  ingin  beralih dari konvensional (sistem bunga) ke syari’ah (sistem margin keuntungan) jika nasabah tersebut berasal dari perbankan
konvensional, adanya keterbukaan ( transparansi ) antara nasabah dan  pihak  bank  dalam  berakad,  nasabah  merasa  lebih  ringan dalam pelunasan pembiayaan dikarenakan angsuran bulanannya bersifat tetap ( flat ) dan pasti, serta tidak ada denda jika terlambat dalam pelunasan. 51
Produk pembiayaan dalam pengalihan hutang di PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta disebut Griya Take Over dengan menggunakan akad Murabahah ,  dimana  pihak  bank sebagai kreditur kedua (dalam hal ini PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta) membeli jaminan nasabah pada pihak bank sebagai kreditur pertama untuk menjadi hak milik senilai  sisa  hutang  nasabah  pada  kreditur  pertama.  Jaminan tersebut kemudian menjadi milik bank dan jaminan tersebut dijual kembali oleh bank kepada nasabah dengan harga pokok pembiayaan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama.  Jika  kedua  belah  pihak  telah  sepakat  barulah  terjadi akad.
Sebelum  pencairan  pembiayaan,  bank  harus  menganalisis kelayakan terhadap nasabah dengan menggunakan metode 5 C ( Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral ). Dalam pembiayaan take  over nasabah tidak dibebankan uang muka (‘ urbun ) dan nasabah dapat membayar angsuran kepada bank dengan cicilan sesuai iuran bulanan yang telah ditetapkan.
Permohonan pembiayaan kepada pihak kreditur kedua senilai atau kurang dari nominal pembiayaan atau kredit pada pihak kreditur pertama. Sisa hutang pembiayaan nasabah pada bank sebelumnya (bank konvensional) selanjutnya akan dilunaskan oleh bank syari’ah kepada bank konvensional sehingga kewajiban nasabah terhadap bank konvensional telah hilang dan timbulnya kewajiban yang baru bagi nasabah dalam melakukan pelunasan terhadap pembiayaannya di bank syari’ah tersebut.
PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta memiliki nominal batasan pembiayaan yang besar dalam pengajuan pembiayaan,  namun  dalam  pembiayaan take  over ini di minimumkan demi terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti  pembiayaan  macet, 52 wanprestasi (tidak terpenuhinya
51 Wawancara  dengan  Bayu,  Karyawan  PT.  Bank  Negara  Indonesia Syari’ah Bagian Financing , Hari Jumat, Tanggal 4 Oktober 2019.
52 Wawancara dengan Bayu, Karyawan..., Jumat, Tanggal 4 Oktober 2019.
Dhaifina Fitriani: Griya Take Over dalam Perbankan…
kewajiban para pihak baik disengaja atau tidak), 53 dan overmacht (keadaan memaksa dimana para pihak tidak memenuhi prestasi karena suatu peristiwa). 54
G.  Analisis Pembiayaan Take Over pada PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta
Pengembangan pembiayaan murabahah dalam perbankan syari’ah terhadap pengalihan hutang disebut take  over . 55 Pengalihan kredit ( take  over ) adalah istilah yang digunakan di dunia perbankan dimana pihak ketiga memberikan kredit kepada debitur  yang  bertujuan  untuk  melunasi  hutang/kredit  debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal.
Selain terdapat ketimpangan hutang dimana pembiayaan atau kredit sebagai hutang awal belum dilunaskan tetapi nasabah mengajukan permohonan pembiayaan baru yang merupakan  hutang  kedua  nasabah  pada  bank  yang  berbeda, juga memicu dualisme penerapan akad dalam pengalihan hutang  di  bank  syari’ah.  Dengan  demikian,  kontrak  perjanjian (akad)  pembiayaannya  juga  menjadi  tidak  jelas,  terkait  kontrak pembiayaan yang dibuat apakah dalam satu kontrak terdapat dua transaksi dengan satu akad dan sebaliknya atau memiliki kontrak terpisah. Hal ini berkaitan dengan hybrid  contracts dimana akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad yang baru meskipun akad dasarnya tetap ada 56 . Akan tetapi penerapan yang dilakukan dalam pengalihan hutang di bank syari’ah ini melahirkan nama akad yang baru yaitu take over . Pertimbangan DSN menerbitkan Fatwa DSN No .  31/DSN- MUI/VI/2002  tentang  Pengalihan  Hutang  karena  merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan dalam membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syari’ah yang telah
53 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 241. 54 Ibid , hlm. 243.
55 Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang .
56 Distie Saraswati dan Syamsul Hidayat, “Implementasi Hybrid Contract Pada  Take  Over  Pembiayaan  Hunian  Syari’ah  Dari  Bank  Konvensional  Ke Bank Syari’ah Dalam Perspektif Hukum Islam” , Jurnal Jurisprudence Volume 7, 1 Juni (2017).
berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari’ah. 57 Dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa “Pengalihan hutang adalah pemindahan  hutang  nasabah  dari  bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syari’ah 58 dengan skema:
Dasar hukum tentang pengalihan hutang ada dalam Peraturan Bank  Indonesia  (PBI),  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI), Fatwa  DSN  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabahah , Fatwa  DSN  No.  31/DSN-MUI/VI/2002  tentang  Pengalihan Hutang  dan  Fatwa  DSN  No.  90/DSN-MUI/XII/2013  tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syari’ah  (LKS).  Fatwa  DSN  No.  31/DSN-MUI/VI/2002  tentang Pengalihan Hutang menerapkan beberapa ketentuan mengenai akad dengan beberapa alternatif dalam praktiknya, yaitu: 59
Alternatif I 1.  LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (hutangnya) dan dengan demikian asset yang dibeli dengan kredit menjadi milik nasabah secara penuh.
2.  Nasabah menjual asset dimaksud pada angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh nya kepada LKS.
57 A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank..., hlm. 437. 58 Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. 59 Ibid .
Dhaifina Fitriani: Griya Take Over dalam Perbankan…
3.  LKS menjual secara murabahah asset yang telah menjadi miliknya kepada nasabah dengan pembayaran dicicil.
4.  Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang dalam alternatif I ini.
Alternatif II
1.  LKS membeli sebagian asset nasabah dengan izin LKK sehingga terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.
2.  Bagian asset yang dibeli oleh LKS adalah bagian asset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3.  LKS menjual secara murabahah bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.
4.  Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang dalam alternatif II ini.
Alternatif III
1.  Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas  asset,  nasabah  dapat  melakukan  akad Ijarah dengan LKS sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2002.
2.  Apabila  diperlukan,  LKS  dapat  membantu  menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Akad Ijarah tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan (sebagaimana dimaksudkan angka 2).
4.  Besar imbalan jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.

## Alternatif IV
1.  LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (hutangnya) dan dengan demikian asset yang dibeli dengan kredit menjadi milik nasabah secara penuh.
2.  Nasabah menjual asset tersebut kepada LKS dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh nya kepada LKS.
3.  LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al- Tamlik .
4.  Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa  DSN  No.  27/DSN-MUI/III/2002  tentang al-ijarah al-muntahiyah  bi  al-tamlik berlaku dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang dalam alternatif IV ini.
Penerapan akad pengalihan hutang ( take  over ) pada bank syari’ah berbeda-beda. Seperti PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta menerapkan akad Murabahah terhadap pengalihan  hutang  sesuai  dengan  Fatwa  DSN  No.  31/DSN-MUI/ VI/2002 tentang Pengalihan Hutang yang memberikan 4 (empat) alternatif namun tidak sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang menerapkan akad Hawalah dalam pengalihan hutang sebagaimana pengalihan hutang dalam fiqh muamalah.
H. Penutup
Pengalihan hutang pembiayaan dalam perbankan berbeda dengan  pengalihan  hutang  dalam  fiqh  muamalah  berdasarkan akad hawalah . Pengalihan hutang pembiayaan dalam perbankan disebut dengan take  over. Penerapan pembiayaan terhadap pengalihan hutang yang terjadi pada PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta menggunakan salah satu alternatif yang  diberikan  dalam  Fatwa  DSN  No.  31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang yaitu akad Murabahah . Mekanisme pemberian pembiayaan dilakukan berdasarkan aturan yang ada dalam perbankan pada umumnya dan juga perbankan syari’ah.
Akad yang diterapkan PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta dalam pengalihan hutang ( take  over ) terdapat perbedaan  antara  praktik  perbankan  syari’ah  dengan  fiqh muamalah.  Pengalihan  hutang  dalam  fiqh  muamalah  disebut hawalah dengan akadnya sedangkan dalam perbankan syari’ah akad Hawalah tersebut tidak digunakan. Pengalihan hutang pada bank syari’ah menerapkan akad yang berbeda-beda sesuai ketentuan lembaga tetapi merujuk pada Fatwa DSN No. 31/DSN- MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.
Dhaifina Fitriani: Griya Take Over dalam Perbankan…

## Daftar Pustaka
Afrida,  Yenti. “Analisis  Pembiayaan  Murabahah  di  Perbankan Syari’ah”,  Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Islam,  Volume  1, Nomor 2, Juli-Desember (2016).
Albar,  Kholid  dan  Moch.  Tolchah. “Konstruksi  Yuridis  Hybrid Contract  dalam  Pembiayaan  Take  Over  KPR  pada Perbankan  Syari’ah” , Jurnal Perspektif  Volume  XVIII,
Januari (2013).
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik . Jakarta: Gema Insani.
Aryanti, Yosi. “Multi Akad (Al-Uqud Murakkabah) di Perbankan Syari’ah  Perspektif  Fiqh  Muamalah”,  Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember (2016).
Ascarya. 2008. Akad  &  Produk  Bank  Syari’ah .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Christin,  M.  Fuad,  dkk.  2000. Pengantar  Bisnis .  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Dahlan,  Ahmad.  2012. Bank  Syari’ah  Teoritik,  Praktik,  Kritik .
Yogyakarta: Teras.
Fasiha. “Pengalihan Hutang dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Al- Amwal, Volume 1, Nomor 1, September (2016).
Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah .
Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang .
Ghazaly,  Abdul  Rahman,  Ghufron  Ihsan,  dkk.  2010.  Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana.
Husain,  Zulfhaid  dan  Muhammad  Kamal  Zubair.  “ Komparasi Pelaksanaan  Take  Over  Pada  Bank  Negara  Indonesia Syari’ah dan Bank Rakyat Indonesia di Pare-Pare .” Banco. Volume 1, 1 Mei 2019.
Ichsan,  Dwi  Nuarini.  2014. Perbankan  Umun  dan  Syari’ah . Banten: Universitas Terbuka.
Karim,  Adiwarman  A.  2011. Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan
Keuangan . Jakarta: Rajawali Press.
Kuncoro,  Mudrajad.  2013. Metode  Riset  Untuk  Bisnis  dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?. Jakarta: Erlangga.
Muhammad,  Abdulkadir.  2010. Hukum  Perdata  Indonesia .
Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti.
Muslich, Ahmad Wardi Muslich. 2010. Fiqh Muamalat . Jakarta:
Amzah.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  10/16/PBI/2008  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  9/19/ PBI/2007  tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syari’ah  Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari’ah .
Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah .
Rachman, Abdul dan Erick Pratama. “Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah”, Jurnal Islamicnomic, Volume 7, Nomor 2, Agustus (2016).
Rivai, Veith, Sarwono Sudarto, dkk. 2013. Islamic Banking and Finance Dari Teori Ke Praktik Bank dan Keuangan Syari’ah Sebagai Solusi dan bukan Alternatif . Yogyakarta: BPFE.
Rizaldy,  Muhammad.  “ Pelaksanaan  Take  Over  Pembiayaan  di PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Medan”, Jurnal Volume 1, April (2017).
Sabiq, Sayyid. 2008. Fiqih Sunah . Jakarta: Al-I’tishom.
Sahrani,  Sohari  dan  Ru’fah  Abdullah.  2011. Fikih  Muamalah . Bogor: Ghalia Indonesia.
Saraswati,  Distie  dan  Syamsul  Hidayat. “Implementasi  Hybrid Contract  Pada  Take  Over  Pembiayaan  Hunian  Syari’ah Dari Bank Konvensional Ke Bank Syari’ah Dalam Perspektif Hukum  Islam” , Jurnal Jurisprudence  Volume  7,  1  Juni (2017).
Dhaifina Fitriani: Griya Take Over dalam Perbankan…
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  2007. Perbankan  Islam  dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia .
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Sudarsono, Heri. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah . Yogyakarta: Ekonisia.
Sumar’in. 2012. Konsep Kelembagaan Bank Syari’ah . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Wangsawidjaja,  A.  2012. Pembiayaan  Bank  Syari’ah .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Wawancara dengan Bayu, Karyawan PT. Bank Negara Indonesia
Syari’ah Bagian Financing, Hari Jumat, Tanggal 4 Oktober 2019.
www.bnisyariah.co.id.

## Submission
Naskah  yang  dikirim  ke  redaksi Az  Zarqa’ akan  dipertimbangkan  untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama  penulis  naskah  (tanpa  gelar  akademik,  disertai  dengan instansi/perguruan  tinggi,  alamat  yang  bisa  dihubungi,  alamat  email  untuk korespondensi)
3. Abstrak  yang  terdiri  dari  hanya  satu  paragraph,  satu  spasi  antara  100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci ( key words )
5. Naskah  bersifat  ilmiah  dan  dapat  menggunakan  bahasa  Indonesia,  Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan  referensi  lengkap  dengan  model footnote (catatan  kaki)  dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang naskah 15- 30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan  langsung  ke  kantor  redaksi  atau  dikirimkan  via  email:
azzarqa.uinsuka@gmail.com
Contoh model catatan kaki:
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.
15.
2 Ibid., hlm. 19.
3 Syamsul Anwar, Hukum …, hlm. 21-29.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka
Kamali,  Mohammad  Hashim, Islamic  Commercial  Law:  An  Analysis  of  Futures  and Options , Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
Edwards,  Paul, The  Encyclopedia  of  Philosophy ,  Vol.  III,  New  York:  Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
Muhammad,  Muhammad  ‘Abd  al-Jawad, Buhus  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyyah  wa  al- Qanun , Iskandariyah: Munsya’ah al-Ma’arif, 1977.
merupakan  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Prodi Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syari’ah  dan Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  yang dibentuk  pada  tanggal  1  Desember  2010.  Jurnal  ini
dimaksudkan  sebagai  wadah  untuk  menuangkan,  men share dan  mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.