Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 43-53 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik

## Almas Ghaliya Putri Sjafrina
Indonesia Corruption Watch (ICW)
asjafrina@gmail.com

## Abstract
Money politics has posed a major challenge in Indonesian general election, which has not only dangerously  polluted  the  election’s  integrity  but  also  triggered  the  emergence  of  political corruption. There have been at least 13 corruption cases handled by KPK with correlation with the costs to win the election, including the practice of nomination buying and vote buying. This article examines the correlation between money politics and political corruption, and suggests the importance of political parties’ reform as a necessary solution, particularly regarding the recruitment of election candidates, political party financing, and voter education. This agenda is  important  because  the  roots  of  nomination  and  vote  buying  mainly  come  from  political parties’ problems.
Keywords :  Money  Politics,  Nomination  Buying,  Vote  Buying,  Political  Corruption,  Political Party, Voter Education

## Abstrak
Pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar terkait politik uang. Noda merah pemilu ini semakin santer terjadi pada pemilu beberapa waktu terakhir, termasuk pemilu 2019.  Politik  uang  tidak  hanya  merusak  integritas  pemilu  tetapi  juga  berdampak  panjang pada  lahirnya  korupsi  politik.  Sedikitnya  terdapat  tiga  belas  kasus  korupsi  politik  yang ditangani KPK beririsan dengan biaya pemenangan pemilu, seperti jual beli tiket pencalonan dan jual beli suara. Dua kasus teranyar yaitu kasus suap pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra dan suap yang melibatkan Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Tulisan ini membahas hubungan antara politik uang dalam pemilu dan korupsi  politik  dengan  membahas  contoh  kasus  yang  banyak  terjadi  belakangan  ini  serta kembali mengemukakan pentingnya menjawab akar persoalan dengan membenahi institusi partai politik, khususnya pada sektor rekrutmen bakal calon kandidat pemilu dan pendanaan partai, serta penguatan pendidikan pemilih.
Kata  Kunci :  Politik  Uang,  Mahar  Politik,  Jual  Beli  Suara,  Korupsi  Politik,  Partai  Politik, Pendidikan Pemilih

## Pendahuluan
Telah  banyak  didiskusikan  bahwa politik  uang  dalam  pemilu  berdampak negatif terhadap kualitas pemilu itu sendiri. Hantaman  politik  transaksional  itu  bukan hanya merusak sendi-sendi pemilu, tapi juga menjadi  tunas  terjadinya  korupsi  politik. Politik  uang  dalam  pemilu  dan  korupsi politik  berkelindan  membentuk  hubungan “simbiosis  mutualisme”  yang  berbahaya bagi demokrasi dan pemerintahan ke depan.
Secara umum,
politik uang merupakan  istilah  yang  menggambarkan penggunaan  uang  atau  imbalan  lainnya untuk mempengaruhi seseorang, kelompok, atau lembaga dalam mengambil keputusan politik.  Ibrahim  Z.  Fahmy  Badoh  dan Abdullah Dahlan (2010:19) mendefinisikan politik  uang  sebagai  praktik  dalam  setiap tahapan  pemilu  yang  dapat  dipengaruhi oleh uang sehingga berakibat
diuntungkannya  salah  satu  partai  politik atau  kandidat  atau  tidak  diuntungkannya partai politik atau kandidat yang lain.
Politik  uang  di  pemilu  terjadi  dalam beragam  bentuk  dan  di  banyak  tahapan. Diantaranya  adalah  mahar  politik  di  tahap pencalonan,  jual  beli  suara  di  tahap kampanye dan pemungutan suara. Termasuk juga, suap kepada penyelenggara pemilu  di  tahap  penghitungan  serta rekapitulasi  suara,  hingga  sogokan  dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.
Kritik  utama  terhadap  politik  uang adalah  dampaknya  terhadap  kedaulatan dalam  pengambilan  keputusan.  Dimana seharusnya sesuai penilaian dalam kriteria, menjadi  tergadaikan  karena  ada  imbalan uang atau materi lainnya. Contohnya, politik uang berupa jual beli suara dapat membuat pemilih menggunakan hak suaranya bukan karena keyakinannya, tapi karena suaranya telah dibeli.
Masalah  lainnya,  politik  uang  dapat membuat  kontestasi  pemilu  menjadi  ajang persaingan yang tidak setara dan tidak adil. Praktik  suap  ini  pasti  berbiaya  tingga  dan
harus  dijalankan  dengan  modal  besar. Sedangkan  tidak  semua  orang  mempunyai modal  yang  besar.  Persoalan  ini  berkaitan dengan  persoalan  selanjutnya,  yaitu membuat  ongkos kontestasi pemilu semakin mahal. Pada titik inilah politik uang dan  korupsi  politik  menemukan  benang merahnya.
Tulisan  ini  akan  membahas  praktik politik  uang  dan  dampaknya  terhadap korupsi politik. Politik uang yang dimaksud fokus  pada  bentuk  mahar  politik  dan  jual beli  suara.  Dua  masalah  itu  dipilih  karena masif  terjadi  dalam  pemilu  dan  bermuara pada  akar  persoalan  yang  sama,  yaitu persoalan  yang  terjadi  di  partai  politik. Tidak  seperti  kampanye  yang  juga memakan banyak dana, mahar dan jual beli suara  merupakan  praktik  ilegal  dan  tentu tak  terjawab  dengan  kebijakan  pemberian subsidi  dana  kampanye.  Kejahatan  pemilu ini  menjadi  persoalan  yang  tak  pernah hilang  dalam  penyelenggaraan  pemilu beberapa waktu terakhir.

## Pembahasan
Korupsi Politik dan Kepentingan Pemilu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (2018)  menyebut  32  persen  atau  179 tersangka  korupsi  yang  kasusnya  mereka tangani  merupakan  aktor  politik.  Aktor politik yang dimaksud KPK hanya mencakup jabatan anggota DPR dan DPRD (144 orang) dan  kepala  daerah  (89  orang).  Tidak termasuk  di  dalamnya  aktor  politik  lain, seperti  ketua  umum  atau  kader  partai politik  yang  tidak  menduduki  jabatan publik. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch  (ICW),  sepanjang  2010  hingga  Juni 2018, terdapat 503 anggota dewan dan 253 kepala  daerah  yang  ditetapkan  sebagai tersangka  kasus  korupsi  oleh  aparat penegak hukum.
Sepanjang  periode  2014-2019,  KPK menetapkan 22 anggota DPR RI 2014-2019 sebagai  tersangka  korupsi.  Diantaranya adalah  Ketua  DPR  sekaligus  Ketua  Umum
Partai  Golkar  Setya  Novanto,  Wakil  Ketua DPR  Taufik  Kurniawan,  dan  Ketua  Umum PPP Muhammad Romahurmuziy. Ironisnya, Taufik  Kurniawan  dan  Romahurmuziy bahkan  ditetapkan  sebagai  tersangka  saat keduanya  tercatat  sebagai  caleg  pemilu 2019.
Dilihat  dari  pelaku,  modus,  dan polanya, korupsi yang dilakukan oleh aktor politik  di  atas  tergolong  sebagai  korupsi politik. Robin Hodess (2004:11) mendefinisikan  korupsi  politik  sebagai penyelewengan  kekuasaan  yang  dilakukan politisi (political leaders or elected officials) untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi dengan  tujuan  meningkatkan  kekuasaan atau  kekayaan.  Korupsi  oleh  pemegang kekuasaan atau kewenangan politik ini tidak hanya terjadi dalam bentuk transaksi uang, tetapi juga pengaruh (trading in influence). Dari sisi waktu, korupsi politik dapat terjadi sebelum, saat, dan setelah pelaku menjabat sebagai pejabat publik.
Mengenai  aktor  pelakunya,  Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar menyebutkan bahwa korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan  oleh  orang  yang  memiliki kekuasaan  politik  tingkat  tinggi.  Pada putusan  terdakwa  kasus  korupsi  Luthfi Hasan  Ishaaq  tingkat  kasasi  (2014:129), majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar menyebut  bahwa  hubungan  transaksional anggota  DPR  tersebut  dengan  pengusaha daging  sapi  Maria  Elizabeth  Liman merupakan korupsi politik dan merupakan kejahatan  yang  serius (serious  crime) .  Hal tersebut dikarenakan terdakwa merupakan anggota  legislatif  dan  berada  dalam  posisi memegang  kekuasaan  politik.  Tidak  hanya itu, terdakwa juga merupakan Ketua Umum atau  Presiden  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS).
Penyebab  korupsi  politik  juga  tidak berdiri  sendiri.  Ada  faktor  keinginan memperkaya  diri  sendiri,  mendanai  partai politik,  mendanai  aktivitas  politik  dan kepentingan  pemilunya,  atau  bahkan
kolaborasi  faktor-faktor  tersebut.  Faktor yang  beragam  ini  bisa  terlihat  dari  untuk apa  atau  ke  mana  uang  hasil  korupsi mengalir.
Dilihat  dari  aliran  dana  atau penggunaan  uang  hasil  korupsi,  terlihat bahwa  tidak  semua  kasus  korupsi  politik mempunyai  relevansi  langsung  dengan kepentingan  pendanaan  dan  pemenangan pemilu. Tiga belas kasus korupsi yang telah ditangani  oleh  KPK  ini  dapat  menjadi rujukan  untuk  melihat  adanya  korelasi antara  kebutuhan  pendanaan  pemilu  dan korupsi politik. Diantaranya adalah:

## Tabel 1. Kasus Korupsi dengan Dugaan untuk Pendanaan Pemilu
No. Kasus Tersangka/ Terdakwa Jabatan 1 Suap impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq Anggota DPR RI/ Ketua Umum PKS 2 Suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Damayanti Wisnu Putranti Anggota DPR RI 3 Pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tegal, dan proyek-proyek lainnya di lingkungan Pemkot Tegal Siti Masitha Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung Walikota Tegal 4 Suap untuk kepentingan izin usaha tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan Adriansyah Anggota DPR RI 5 Suap pengurusan HGU perkebunan sawit Amran Batalipu Bupati Buol 6 Jual beli jabatan di Pemkab Klaten Sri Hartini Bupati Klaten 7 Jual beli jabatan di Taufiqurrahman  Bupati Nganjuk
Pemkab Nganjuk 8 Ijon proyek rekonstruksi talut abrasi pantai di Kabupaten Biak Numfor Yesaya Sombuk Bupati Biak Numfor 9 Suap pembangunan Pasar Atas Barokah di Cimahi Atty Suharti Walikota Cimahi 10 Gratifikasi perizinan dan proyek-proyek di Pemkab Kutai Kartanegara Rita Widyasari Bupati Kutai Kartanegara 11 Suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari Adriatma Dwi Putra Walikota Kendari 12 Suap PLTU Riau 1 Eni Maulani Saragih Anggota DPR RI 13 Suap kerja sama penyedia kapal pengangkut distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso Anggota DPR RI/ Caleg DPR RI Pemilu 2019 Sumber: ICW, 2019 1
Keterangan (sesuai nomor):
1. Putusan MA atas terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq menyebutkan  tersangka  Fathanah  dan  Yudi Setiawan  bertemu  untuk  membahas  rencana konsolidasi perolehan dana sebesar Rp 2 Triliun dalam  rangka  pemenuhan  target  PKS  pada Pemilu 2014.
2. Saksi  menyebut  untuk  mendanai  Pilkada daerah-daerah di Jawa Tengah pada 2015.
3. Diduga  untuk  mendanai  majunya  tersangka pada Pilkada Tegal 2018.
4. Diduga untuk mendanai majunya Adriansyah di Pilkada Kalimantan Selatan.
5. Diduga  untuk  mendanai  majunya  Amran Batalipu di Pilkada Buol.
6. Diduga untuk mendanai majunya Sri Hartini di Pilkada Klaten.
7. Diduga untuk mendanai istrinya maju di Pilkada Nganjuk.
8. Saksi  menyebut  korupsi  tersebut  untuk membayar hutang Pilkada.
9. Diduga untuk maju di Pilkada Cimahi.
1 Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi dibalik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 ( https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_ korupsi_politik_2018_110118.pdf ) diakses pada 26 Agustus 2018. Diperbarui dengan empat kasus
10. Commitment  fee proyek  diakui  pemberi diserahkan pada tim sukses Rita Widyasari.
11. Terdakwa  Hasmun  Hamzah  menyebut  pernah memberikan uang pada calon partai pengusung Asrun  (ayah  Adriatma  Dwi  Putra)  yang berencana  maju  dalam  Pilkada  Provinsi Sulawesi Tenggara atas permintaan Adriatma.
12. Dari Rp 4,75 milar suap yang diterima terdakwa, Rp 2 miliar digunakan untuk biaya pilkada suami terdakwa di Pilkada Temanggung 2018.
13. Uang  suap  yang  diamankan  KPK  senilai  Rp  8 miliar  dimasukkan  dalam  400.000  amplop. Untuk “serangan fajar” pemilu 2019. Fenomena korupsi untuk mengumpulkan atau mengembalikan modal pemilu membuat KPK mengimbau kandidat pemilu untuk tidak melakukan politik uang.
Musababnya,  dampak  politik  uang  dalam pemilihan  bisa  menjadi  cikal  bakal  orang melakukan korupsi.
Membaca  pola-pola  korupsi  yang ditanganinya, KPK sepakat pada thesis yang menyebutkan  bahwa  korupsi  politik  lahir dari  korupsi  pemilu  dan  politik  berbiaya tinggi.  Di  sisi  yang  sama,  ICW  (2018) menyebut  bahwa  politik  uang,  khususnya mahar politik (nomination buying) dan jual beli  suara (vote  buying) ,  adalah  penyebab mahalnya  biaya  berkontestasi  dalam pemilu. Dua praktik ilegal ini menyusul akar persoalan  utama,  yaitu  penjaringan  bakal calon kandidat pemilu di partai politik.
Kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Kendari yang ditangani  KPK  dapat  menjadi  contoh bagaimana  politik  uang  dalam  pemilu disebabkan  dan  mengakibatkan  korupsi. Tersangka  Hasmun  Hamzah,  Direktur Utama  PT  Sarana  Bangun  Nusantara, mengaku bahwa dirinya diminta Wali Kota Kendari  Adriatma  Dwi  Putra  untuk membantu kampanye Asrun dalam Pilkada
terbaru, yaitu kasus gratifikasi yang melibatkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, suap yang melibatkan Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra, suap yang melibatkan Eni Maulani Saragih, dan suap yang melibatkan Bowo Sidik Pangarso.
Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 (Majalah Tempo, 2018:46-47).
Asrun  adalah  Wali  Kota  Kendari periode  sebelumnya  yang  juga  merupakan ayah  Adriatma.  Hasmun  Hamzah  mengaku bahwa ia bersedia menyumbang dikarenakan  kerap  mendapat  proyek selama  enam  tahun  terakhir.  Penelusuran melalui opentender.net yang dikembangkan ICW, PT Sarana Bangun Nusantara diketahui telah  memenangkan  10  lelang  proyek sepanjang  2013-2017  dengan  jumlah  nilai kontrak Rp 123.633.767.000,-. Nilai proyek tertinggi yang dimenangkan yaitu pembangunan  auditorium  dan  perluasan kantor  bupati  pada  9  Mei  2017  senilai  Rp 40.516.000.000,-.
Sumber: opentender.net,2018
Gambar 1. Jumlah Proyek yang dimenangkan PT Sarana Bangun Nusantara pada 2013-2017
Hamun  Hamzah  juga  mengaku menyerahkan  langsung  uang  senilai  Rp  5 Milyar atau US$ 400.000 kepada salah satu partai  politik  sebagai  tiket  agar  bisa  maju sebagai  calon  gubernur.  Jika  benar  uang korupsi itu  digunakan salah satunya untuk membeli dukungan partai untuk pencalonan Asrun,  kasus  ini  dapat  disebut  sebagai contoh yang menegaskan adanya hubungan kompleks politik uang, korupsi, dan politik dinasti.  Namun,  PDIP  membantah  telah menerima  uang  dari  penyuap  Walikota Kendari tersebut.
Contoh  lainnya  dari  kasus  korupsi politik  yang  beririsan  dengan  politik  uang secara  langsung  adalah  kasus  suap  yang melibatkan  anggota  DPR  RI  Bowo  Sidik
Pangarso.  Bowo,  menurut  KPK,  menerima suap dari Manager PT Humpuss
Transportasi  Kimia  (HTK)  Asty  Winasti. Uang  itu  diduga  diberikan  terkait pengangkutan  pupuk  PT  Pupuk  Indonesia oleh  kapal  milik  PT  HTK.  Bowo  yang  juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar diduga meminta fee kepada PT HTK sebesar USD 2 per metric ton .
Dalam  Operasi  Tangkap  Tangan (OTT)  pada  27  Maret  2019,  KPK mengamankan  uang  Rp  8  miliar.  Uang tersebut  diduga  untuk  membeli  suara pemilih pada 17 April 2019 karena dipecah dalam  400.000  amplop.  Bowo  Sidik  juga tercatat  sebagai  caleg  Partai  Golkar  dari daerah  pemilihan  (dapil)  Jawa  Tengah  II nomor urut 2. Bowo diduga menerima suap untuk membantu PT HTK sebagai penyedia kapal pengangkut distribusi pupuk oleh PT Pupuk Indonesia Logistik.

## Politik Uang Pemilu 2014 dan 2019.
Maraknya  korupsi  politik  lima  tahun kebelakang sejalan dengan maraknya politik uang  pada  pemilu  legislatif  2014.  Pemilu legislatif 2014 bahkan dinilai sebagai pemilu dengan praktik politik uang paling masif dan vulgar  sepanjang  sejarah  pemilu  di Indonesia.
Burhanuddin  Muhtadi  (2018;36) dalam  disertasinya  mengestimasi  jumlah pemilih  yang  menerima  uang  di  pemilu legislatif  2014  berkisar  25%  hingga  33%, tergantung  pada  metode  dan  pertanyaan yang  ditanyakan  saat  survei.  Pemantauan ICW  (2014) di 15 daerah menemukan 259 dugaan  jual  beli  suara  berupa  pemberian uang, barang, atau jasa pada pemilih. Aktor pelakunya didominasi caleg, tim sukses atau partisan,  dan  aparat  pemerintah,  dengan rentang  nilai  pemberian  Rp  5.000,-  hingga lebih dari Rp 200.000,-.
Salah satu kasus yang dilaporkan dan terbukti  adalah  jual  beli  suara  oleh Maryenik  Yanda,  caleg  DPRD  Kabupaten Kampar.  Maryenik  Yanda  diputus  terbukti
bersalah  melanggar  Pasal  301  ayat  (1) juncto Pasal 89 huruf d dan e UU No. 8 tahun 2012  tentang  pemilu  karena  membagikan baju batik saat berkampanye. Maryenik juga menjanjikan  pemberian  bingkisan  kepada warga  yang  memilihnya.  Caleg  yang  tidak terpilih itu divonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Harian Kompas, 2014). Namun,  Ibu  dari  Maryenik  Yanda,
yaitu  Maimanah  Umar,  lolos  dari  jerat hukum meski diduga
melakukan pelanggaran  yang  sama.  Hakim  menilai tidak  ada  kesaksian  yang  memberatkan caleg  DPD  terpilih  tersebut  di  pengadilan. Padahal,  menurut  pemantau  ICW  yang menjadi  saksi  dalam  kasus  ini,  dalam  baju batik  yang  dibagikan  kampanye  ibu  dan anak  tersebut  terdapat  nama  keduanya sebagai  caleg,  tidak  hanya  nama  Maryenik Yanda.

## Bagaimana  Politik  Uang  dalam  Pemilu
2019?
Politik  uang  pada  pemilu  2019  tak kalah  masif  dibanding  pada  2014.  Apalagi, pemilu 2019 lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya, karena ambang batas
parlemen (parliamentary  threshold) naik dari 3,5 persen menjadi 4 persen.
Politik  uang  berupa  mahar  politik yang  diduga  diberikan  oleh  bakal  calon kepada  partai  maupun  oleh  partai  pada caleg  dan  jual  beli  suara  banyak  disebut banyak  terjadi  di  pemilu  2019.  Bawaslu mengatakan  bahwa  pelanggaran  pemilu yang  telah  diputus  dipersidangan  hingga Februari 2019 didominasi jual beli suara.
Mandala  Shoji,  caleg  DPR  RI  dari Partai  Amanat  Nasional  (PAN),  dan  Lucky Andriyani, caleg DPRD DKI Jakarta dari PAN, didiskualifikasi  oleh  KPU  karena  terbukti melanggar  larangan  jual  beli  suara sebagaimana diatur dalam pasal 523 UU No. 7  tahun  2017  tentang  pemilu.  Keduanya terbukti  membagikan  kupon  umroh  saat
berkampanye  di  Pasar  Gembrong  Lama, Jakarta Pusat, pada 19 Oktober 2018.
Hantu jual beli suara juga dapat dilihat dari kasus korupsi yang melibatkan Anggota DPR  RI  sekaligus  Caleg  DPR  RI  dari  Partai Golkar bernama Bowo Sidik Pangarso. Bowo ditangkap  KPK  22  hari  menjelang pemungutan  suara  pada  27  Maret  2019. Pemungutan  suara  sendiri  berlangsung pada 17 April 2019.
Saat  penangkapan,  KPK  menemukan 400.000 amplop senilai Rp 8 miliar.  Setiap amplop  berisi  beragam,  dari  Rp  20.000,- hingga  Rp  50.000,-.  Atas  pemecahan  dan penempatan uang yang tak wajar tersebut, KPK  menduga  uang  untuk  jual  beli  suara pada pemilu 2019.
Sebelum kasus jual beli suara, mahar politik juga santer diduga terjadi di pemilu 2019. Konflik internal di Partai Hanura yang terjadi  pada  2018  salah  satunya  disebut dikarenakan adanya permintaan mahar oleh elit partai kepada bakal calon kepala daerah dan  caleg  Partai  Hanura.  Meski  dibantah oleh  Ketua  Umum  Partai  Hanura  Osman Sapta Odang, kader Partai Hanura menyebut syarat  pemberian  uang  dalam  perekrutan caleg  Hanura.  Salah  satunya  sebesar  Rp 350.000.000,-  untuk  pencalonan  caleg DPRD kabupaten/kota (Kuwado; 2018).
Dugaan  mahar  politik  juga  muncul dibalik  pencalonan  Sandiaga  Uno  sebagai wakil  presiden.  Kasus  yang  pada  akhirnya dihentikan  oleh  Bawaslu  RI  karena keterbatasan  keterangan  dan  alat  bukti  ini menduga  adanya  mahar  yang  diberikan Sandiaga  pada  dua  partai  pengusung sebesar masing-masing Rp 500 Milyar.
Akibat  masifnya  politik  uang,  pemilu 2019  diyakini masih  berbiaya  tinggi meski negara  telah  membiayai  atau  menyubsidi sebagian  metode  kampanye,  seperti  iklan dan pemasangan alat peraga. Persoalan  ini membuat  korupsi  politik  tetap  potensial marak terjadi, sebagaimana pada pemerintahan  pada  periode  sebelumnya.
Ditambah lagi, persoalan serupa juga terjadi pada Pilkada 2015, 2017, dan 2018.

## Menjawab Akar Persoalan: Pembenahan
Partai Politik dan Pendidikan Pemilih.
Kasus  korupsi  politik  membuat pemilu dihujani kritik. Mereka mempertanyakan  mekanisme  pemilu  yang tak  jua  menghasilkan  pejabat  publik  yang baik. Nyatanya, pemilihan yang terbuka dan kompetitif  belum  mampu  menghasilkan orang terbaik untuk menjalankan pemerintahan.  Bagaimana  tidak,  anggota dewan  dan  kepala  daerah  pelaku  korupsi politik di atas merupakan produk pemilu.
Sistem  pilkada  langsung  dan  sistem pemilu legislatif proporsional terbuka pada akhirnya  kerap  dituding  menjadi  sumber persoalan. Padahal, celah terjadinya politik uang  tetap  potensial  terjadi  pada  sistem pilkada tidak langsung dan pemilu legislatif tertutup.
Identifikasi persoalan yang tidak tepat akan  melahirkan  pembenahan  persoalan yang kurang menjawab
masalah.
Kompleksitas  hubungan  politik  uang, kebutuhan  pendanaan  pemilu  yang  tinggi, dan  korupsi  politik  di  atas  tidak  cukup dijawab  dengan  mengutak-atik  sistem pemilu.  Tidak  cukup  pula  dengan memperketat pengawasan dan penindakan politik  uang.  Upaya  pembenahan  di  dua sektor  ini  teramat  penting,  tetapi  juga dibutuhkan upaya pencegahan dan pembenahan  yang  fokus  menyasar  pada dasar atau akar masalah.
Ada  dua  hal  yang  perlu  segera dibenahi.  Pertama,  proses  rekrutmen  dan pendanaan partai politik. Kedua, pendidikan politik bagi pemilih.
Mahar  politik  dan  jual  beli  suara melibatkan peran sentral partai politik dan kandidat  pemilu.  Dua  persoalan  yang semakin  membuat  mahal  pemilu  ini disebabkan  cara  partai  politik  merekrut calon  pejabat  publik  dan  cara  politisi memenangkan pemilu. Secara langsung atau
tidak, mahar politik dan jual beli suara juga membentuk  satu  lingkaran  kecil  di  dalam lingkaran setan korupsi politik-pemilu.
Mahar politik
dilatarbelakangi beragam  faktor.  Salah  satu  yang  paling bermasalah  adalah  persoalan  pendanaan dan komitmen partai. Dibanding persoalan keterbatasan  kader,  mahar  politik  terjadi dikarenakan  banyak  partai  politik  atau oknum/elit  partai  menjadikan  pemilu sebagai  momentum  pengumpulan  dana. Pada saat pemilu inilah peran partai sebagai pengusung  kandidat  pemilu  bekerja.  Tiket pencalonan  dari  partai  merupakan  syarat yang sangat dibutuhkan siapapun pengejar kursi legislatif, kepala daerah, dan presiden serta wakil presiden.
Meski  di  pilkada  dibuka  jalur  non- partai atau yang biasa disebut dengan calon independen,  tiga  gelombang  pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018
menunjukkan  betapa  dukungan  partai menjadi  pilihan  utama.  Bahkan,  fenomena calon tunggal diduga dikarenakan kandidat pemilu  “membeli”  tiket  pencalonan  partai untuk menutup pintu pesaingnya.
Tak  terungkapnya  dugaan  mahar politik dalam pilkada maupun pemilu 2019 bukan  menunjukkan  mahar  politik  tak betul-betul terjadi,
melainkan ketidakmampuan  regulasi  dan  Bawaslu beserta  Gakkumdu  dalam  mengungkap tuntas kasus tersebut. Pun demikian, mahar politik tidak cukup dijawab dengan larangan dan ancaman sanksi dalam UU No. 10 tahun 2016  tentang  Pilkada  dan  UU  No.  7  tahun 2017  tentang  Pemilu.  Selain  adanya  celah dalam larangan tersebut, misalnya mengenai  pemenuhan  unsur  dan  proses penanganan,  mahar  politik  perlu  dijawab dengan upaya pembenahan pendanaan dan sistem  rekrutmen  calon  pejabat  publik  di internal partai politik.
Rekrutmen  di  internal  partai  politik terkesan elitis dan tertutup. Dalam sejumlah kasus,  misalnya  pemilihan  calon  kepala daerah dan wakil presiden, penetapan calon
yang akan diusung partai diumumkan jelang pendaftaran di KPU ditutup. Demikian pula di  pencalonan  legislatif,  tidak  ada  proses evaluasi  (yang  juga  melibatkan  publik) terhadap  anggota  dewan  petahana  yang dapat  dijadikan  dasar  bagi  partai  untuk menimbang apakah mereka layak atau tidak layak dicalonkan kembali.
Singkatnya,  tidak  ada  proses  seleksi internal dalam partai. Seleksi internal yang dimaksud,  misalnya  seperti  bagaimana partai  politik  di  Kota  London  menyeleksi calon  kepala  daerah  yang  akan  mereka usung.  Dalam  proses  seleksi  internalnya, terdapat  sejumlah  nama  yang  kemudian mengikuti  penilaian  dan  pemilihan  di internal partai.
Proses  rekrutmen  calon  pejabat publik  yang  tidak  sehat  di  internal  partai, selain  membuat  biaya  yang  harus dikeluarkan kandidat akan semakin mahal, juga  akan  semakin  membuka  potensi diterapkannya  politik  uang.  Calon  yang dicalonkan  karena  adanya  mahar  sudah dapat dikatakan curang dan cacat integritas. Kecil  kemungkinan  calon  tersebut  akan berkontestasi dengan berintegritas.
Sebaliknya,  karena  modal  yang  ia keluarkan  sudah  besar  diawal,  calon tersebut semakin
mengharuskan kemenangan.  Terlebih  lagi  apabila  calon tidak  banyak  dikenal  publik  atau  belum punya rekam jejak yang baik, jual beli suara merupakan pilihan rasional dan instan yang dapat  dilakukan  untuk  memobilisasi pemilih. Pengeluaran ini di luar kebutuhan kampanye massif untuk  mengenalkan  dan membangun citra baik calon tersebut pada pemilih.
Sama  hal  nya  seperti  mahar  politik, jual  beli suara  telah  dilarang  dalam semua UU  pemilu.  Larangan  dan  ancaman sanksinya bahkan sudah ada  sejak pemilu- pemilu sebelumnya dan mengalami pembenahan setiap UU pemilu di revisi. Saat ini, baik di UU Pilkada maupun di UU Pemilu, tidak  hanya  pemberi  yang  dilarang  dan
dapat dikenai sanksi. Penerima politik uang juga  menjadi  subjek  hukum  dengan larangan yang sama.
Tidak  hanya  itu,  telah  ada  ancaman pembatalan  sebagai  pasangan  calon  atau caleg apabila pelanggaran tersebut terbukti dilakukan  oleh  calon  bersangkutan  atau apabila pelanggaran terjadi secara terstruktur, masif, dan sistematis. Dalam UU Pemilu, sanksi  tersebut  diatur  dalam  Pasal 285  dan  286.  Sanksi  administratif  ini diharapkan efektif, menyusul tidak efektifnya sanksi pidana maupun denda. Namun,  rentetan  dugaan  jual  beli suara  yang  terjadi  lagi-lagi  menunjukkan larangan dan ancaman sanksi semacam itu tidak  cukup  efektif  dan  berdaya  cegah. Selain adanya hambatan dalam penanganannya,  larangan  dan  sanksi  ini tidak  cukup  karena  jual  beli  suara  masih dinilai  berpengaruh.  Maka,  diperlukan adanya  kesadaran  dan  komitmen  bersama dari  partai  politik,  kandidat,  dan  publik untuk  mewujudkan  pemilu  yang  bebas transaksi  suara.  Selain  membenahi  partai, pendidikan pemilih wajib terus digiatkan.
Memang, membangun kesadaran dan komitmen peserta pemilu dan pemilih tidak mudah.  Saldi  Isra  (2017;110)  menyebut sebagian  pemilih  ini  telah  terjangkit penyakit  pragmatis  dalam  menentukan pilihan.  Walau  tidak  semua,  tetapi  banyak pemilih masih melihat pragmatis pelaksanaan  pemilu.  Kampanye  berslogan
“Tolak  Uangnya,  Ungkap  Pelakunya”  yang digaungkan  organisasi  masyarakat  sipil pada pemilu 2014 tidak banyak berdampak.
Tidak  hanya  di  Indonesia,  kampanye dengan  pesan  serupa  juga  tidak  berbuah manis  di  beberapa  negara  lain.  Misalnya, kampanye  pendidikan  pemilih  dengan pesan “My  family  doesn’t  sell  votes” di Taiwan atau “Votes don’t have a price, they have  consequences,” di  Brazil.  Adapula kampanye dengan pesan yang menimbulkan perdebatan,  seperti “Accept  the  money,  but vote your conscience,” di Bulgaria atau “Eat
widely but vote wisely,” di Zambia. Frederic Charles  Schaffer  dalam  buku  Elections  for Sale menyebutnya tidak banyak berdampak (Schaffer, 2006;161).
Kendati demikian, membangun
kesadaran  dan  komitmen  kandidat  dan pemilih  ini  tetap  penting  untuk  terus dilakukan. Upaya dorongan juga wajib hadir dan  dilakukan  oleh  dan  dari  aktor-aktor pemilu  itu  sendiri.  Hal  ini  sangat  mungkin diwujudkan, karena politik uang tidak hanya dikutuk  pemerhati  pemilu  dan  korupsi. Partai  politik  dan  kandidat,  sebagai  aktor sentral pelaku politik uang, juga menyayangkan hal yang sama.
Sama  halnya  dengan  jalan  keluar persoalan  mahar  politik,  partai  dan kandidat  memainkan  peran  yang  penting dalam hal ini. Di satu sisi, partai politik dan kandidat  membuat  kesepakatan  bersama untuk bersaing secara jujur dan komit untuk tidak  membeli  suara  publik.  Di  sisi  lain,
partai politik juga menggencarkan pelaksanaan  perannya  sebagai  pendidik politik masyarakat.
Di  pemilu  yang  akan  datang,  selain partai  politik  harus  memperbaiki  proses rekrutmen, kandidat juga harus mempunyai tim sukses yang handal dan mampu bekerja secara  serius.  Tim  sukses  harus  mampu menganalisa  kekuatan  dan  tantangan sehingga dapat menyusun strategi pemenangan yang efektif tanpa menerapkan  cara-cara  ilegal  seperti menyuap pemilih. Pada dasarnya, menyuap pemilih adalah cara instan yang merupakan buntut  dari  ketidakmampuan  partai, kandidat, dan tim sukses menarik hati dan minat  pemilih.  Meski  memerlukan  kerja panjang dan sumber daya yang tidak sedikit, cara-cara  ini  dapat  jauh  menguatkan  nilai jual kandidat.
Untuk  pemilu  ke  depan,  kolaborasi antara  bagusnya  kualitas  kandidat  dan handalnya tim sukses akan dapat mengikis politik
uang. Namun,
kerja-kerja pemenangan  yang  benar  ini  juga  perlu
dipadukan  dengan  pendidikan  politik  bagi pemilih.  Konten  mengenai  bahaya  politik uang dan impact mahalnya biaya pemenangan  pemilu  terhadap  korupsi harus terus dihadirkan dengan bahasa dan analogi yang mudah dipahami publik. Tentu, pendidikan politik ini adalah kerja panjang yang tidak hanya dilakukan di waktu-waktu pemilu.
Partai  politik,  kandidat,  dan  tim sukses  bukan  satu-satunya  pihak  yang menanggung beban. Organisasi masyarakat sipil  lintas  sektor,  penyelenggara  pemilu, dan  media  juga  harus  ambil  peran,  yaitu bersama  partai  menarik  minat  dan kesadaran
publik terhadap penyelenggaraan  pemilu  yang  sehat. Apabila  hal  ini  berjalan  sinergis  dan maksimal  serta  dikolaborasikan  dengan penegakan  hukum  pemilu  yang  baik,  jual beli suara akan terminimalisir.

## Penutup
Persoalan politik uang dalam pemilu, khususnya mahar politik dan jual beli suara yang  menjadi  fokus  dalam  tulisan  ini, mempunyai  dampak  yang  luas.  Jangka pendeknya, dua penyakit ini akan merusak momentum sirkulasi elit lima tahunan yang seharusnya menjadi ajang untuk menghadirkan  kedaulatan  rakyat  secara langsung.  Baik  dalam  tahap  pencalonan maupun dalam tahap pemungutan suara di TPS.
Persoalan transaksional dalam penentuan  kandidat  pemilu  yang  partai politik usung masih bermunculan. Termasuk,  jual  beli  suara  yang  juga bersumber dari uang korupsi, sebagaimana terlihat  dari  kasus  suap  Anggota  DPR  RI Bowo  Sidik  Pangarso.  Larangan  dan ancaman  sanksi  dalam  UU  Pemilu nampaknya  belum  menjadi  solusi  atau pengaturan yang berdaya cegah.
Dampak jangka
panjangnya, pemerintahan  pasca  pemilu  yang  diwarnai politik  uang  dikhawatirkan  terjebak  pada
lingkaran  setan  korupsi  politik.  Benang merahnya, mahar politik dan jual beli suara akan  membuat  biaya  pemenangan  pemilu semakin mahal yang berdampak terjadinya korupsi  politik.  Jika  demikian,  kedaulatan rakyat tercoreng dalam pemilu dan tergadai sepanjang pemerintahan pasca pemilu 2019 berjalan.
Maka  untuk  menjawab  persoalan politik  uang  di  pemilu  mendatang  dan persoalan  korupsi  politik,  perlu  dilakukan dua  hal.  Pertama,  membenahi  institusi partai  politik  dari  segi  rekrutmen  bakal calon  kandidat  pemilu  dan  pendanaan. Langkah  awal  yang  perlu  diambil  adalah merevisi  UU  Partai  Politik.  Dalam  hal rekrutmen, partai politik sudah seharusnya menyelenggarakan rekrutmen terbuka yang keputusannya tidak hanya berada di tangan ketua  umum  atau  elit  partai,  melainkan kader partai politik. Proses seleksi internal ini juga penting untuk diawasi dari ancaman kecurangan dengan memperketat
pengawasan.
Dalam  hal  pendanaan,  agaknya  sulit untuk  mengharapkan  partai  politik  dapat keluar  dengan  sendirinya  dari  persoalan krisis  pendanaan.  Oleh  karena  itu,  negara perlu  hadir  dengan  memberikan  bantuan kepada  partai  politik  dengan  jumlah  yang lebih  signifikan,  misalnya  30%  dari kebutuhan pokok partai politik. Pemberian dana dari negara ini dapat menjadi langkah awal agar partai tidak lagi bergantung pada big  donors yang  dapat  mengintervensi keputusan  atau  kebijakan  penting  partai, termasuk  mengenai  penentuan  kandidat yang akan berkontestasi dalam pemilu.
Pemberian dana negara yang meningkat  ini  harus  disertai  dengan pembenahan dari sisi peruntukan, pelaporan,  dan  pemberlakuan  sanksi apabila  partai  melanggar  ketentuan  atau bahkan bertindak korup. Dengan demikian, partai lebih mungkin dikelola secara sehat. Ketika  kandidat  pemilu  lahir  dari  partai politik  dan  proses  rekrutmen  yang  bersih
dan  menjunjung  integritas,  kerja-kerja pemenangan  jujur  tanpa politik  uang  lebih dapat diharapkan.
Kedua,  pendidikan  bagi  pemilih. Pemilih  harus  terus  diberikan  penjelasan dan pengetahuan mengenai bahaya jual beli suara,  dampak  membengkaknya  biaya pemenangan  pemilu,  dan  bahaya  dari korupsi. Ilmu ini penting untuk menghadirkan  kesadaran  pemilih.  Meski tidak mudah, langkah-langkah edukasi dan sosialisasi  ini  penting  dilakukan,  tidak hanya  oleh  penyelenggara  pemilu,  tetapi juga  media,  masyarakat  sipil,  dan  peserta pemilu itu sendiri.

## Referensi
Alkostar, Artidjo. (2015). Korupsi Politik di Negara  Modern.  FH  UII  Press. Yogyakarta.
Aspinall,  Edward  dan  Mada  Sukmajati. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Penerbit PolGov. Jakarta. Badoh,  Ibrahim  Z.  Fahmy  Badoh  dan Abdullah Dahlan. (2010). Korupsi  Pemilu  di  Indonesia. Indonesia  Corruption  Watch . Jakarta.
Harian  Kompas.  (2018).  Partai  Utamakan Pileg. 14 September.
Hodess,  Robin.  (2004).  Introduction  to Global Corruption Report 2004.
Pluto Press. Berlin. Indonesia  Corruption  Watch.  (2014). Korupsi Pemilu Legislatif 2014: Pemantauan Politik Uang, Politisasi Birokrasi, dan Penggunaan Sumber Daya Negara.  Dirilis  paska  Pemilu 2014. Indonesia  Corruption  Watch.  (2018).
Outlook  Korupsi  Politik  2018:
Ancaman Korupsi dibalik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
https://antikorupsi.org/sites/ default/files/outlook_korupsi_ politik_2018_110118.pdf .25 Agustus 2018 (15:00).
Isra,  Saldi.  (2017).  Pemilu  dan  Pemulihan Daulat Rakyat. Themis Publishing. Jakarta. Kuwado,  F.  J.  (2018).  Sebut  Ada  Mahar Politik  di  Kubu  OSO,  Hanura Kubu  Daryatmo  Siapkan  Bukti ke Bawaslu. Kompas.com https://nasional.kompas.com/ read/2018/01/22/15532271/s ebut-ada-mahar-politik-di-
kubu-oso-hanura-kubu- daryatmo-siapkan-bukti-ke
. 22 Januari. Majalah  Tempo.  (2018).  Jejak  Mahar  ke Diponegoro. Edisi 24-30. September 2018. Muhtadi,  Burhanuddin.  (2018).  Buying Votes  in  Indonesia:  Partisans, Personal Networks, and Winning Margins. Putusan Mahkamah Agung No. 1195/K.Pid.Sus/2014 atas terdakwa  Luthfi  Hasan  Ishaaq. h. 129.
Schaffer, Frederic Charles. (2007). Elections for  Sale:  The  Causes  and Consequences  of  Vote  Buying.
Lynne  Rienner  Publishers. Manila. Unit Politik-Direktur Dikyanmas Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK).
(2018).  Pencegahan  Korupsi  di Sektor Politik.KPK. Jakarta.