## PENERAPAN BLUD KPHP: AKANKAH MENUJU PENGELOLAAN HUTAN
YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PARTISIPATIF?

## Oleh:
Pandriadi, Angka Wijaya, Mas Amah
Fakultas Ekonomi Universitas IBA Jalan Mayor Ruslan Palembang

## ABSTRACK
This  resarch  starts  from  the  evidence  that  deforestation  and  degradation  rate  in  Musi Rawas District remain increase, particularly in KPHP Lakitan areas. Based on former research, one of problem roots is governance. So that’s why this research aims to know wether implementation of BLUD in KPHP Lakitan will make better governance in forest governance that may reduce the rate of deforestation and degradation. This research is qualitative research that tried to find data and information as much as possible by using deep interview and Focus Group Discussion (FGD). The informan in this research are government staffs, poeple who stay in or suround the forest area, and business companies. The result shows that implementing BLUD on KPHP Lakitan may give room for KPHP Lakitan  to  improve  forest  governance  by  using  tranparancy,  accountable,  and participative concepts, therefore this is potentially to reduce the rate of deforestation and degradation in KPHP Lakitan’s areas.

## Keywords: BLUD, Transparent, Accountable, Participatory

## ABSTRAK
Penelitian ini berawal dari bukti bahwa laju deforestasi dan degradasi di Kabupaten Musi Rawas  tetap  meningkat,  terutama  di  wilayah  KPHP  Lakitan.  Berdasarkan  penelitian terdahulu,  salah  satu  akar  masalah  adalah  pemerintahan.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  BLUD  di  KPHP  Lakitan  akan  membuat  tata kelola yang lebih baik dalam tata kelola hutan yang dapat mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha mencari data dan informasi sebanyak mungkin dengan menggunakan wawancara mendalam dan Focus Group  Discussion  (FGD). Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  pemerintah, masyarakat yang tinggal di atau di sekitar kawasan hutan, dan perusahaan bisnis. Hasilnya menunjukkan  bahwa  penerapan  BLUD  pada  KPHP  Lakitan  dapat  memberi  ruang  bagi KPHP  Lakitan  untuk  memperbaiki  tata  kelola  hutan  dengan  menggunakan  konsep transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif,  sehingga  berpotensi  mengurangi  laju  deforestasi dan degradasi di kawasan KPHP Lakitan.
Kata Kunci: BLUD, Transparan, Akuntabel, Partisipatif
______________________________________________________________________

## PENDAHULUAN
Pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah amanat dari Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan  publik  oleh  Pemerintah . Sebelumnya  tidak  ada  pengaturan  yang  spesifik mengenai  unit  pemerintahan  yang  melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat.    Sebuah KPHP  dapat  menerpakan  BLU  karena  KPHP  mengelola  sebuah  kawasan  yang  bukan hanya  bertujuan  untuk  pengelolaan  hutan  yang  lestari  tetapi  juga  dalam  rangka mengembangkan  perekonomian  masyarakat  setempat.  Saat  ini,  selain  KPHP  Model Lakitan terdapat beberapa KPH lain yang juga merintis penerapan BLU yaitu KPH  Gula Raya di Kendari dan KPH Yogyakarta.
Kabupaten  Musi  Rawas  (Mura)  termasuk  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kawasan hutan cukup luas, dimana dari 1,2 juta Ha luas kabupaten  ini  48  persennya  merupakan  kawasan  hutan.  Namun  demikian,  Pemerintah Kabupaten Mura (selanjutnya disebut Pemkab Mura) masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan hutan, terutama deforestasi hutan yang terus terjadi.
Dari  uraian  di  atas  maka motivasi penelitian  ini  adalah: Pertama ,    untuk memberikan kontribusi yang nyata sebagai seorang akademisi dalam upaya perbaikan tata kelola  hutan  dan  lahan  melalui  sebuah  kajian  penerapan  PPK  BLUD  pada  institusi kehutanan.  Selama  ini  penerapan  PPK  BLUD  lebih  banyak  dilakukan  pada  instansi  di bidang  kesehatan,  pendidikan  dan  pelatihan,  sehingga  peneliti  sangat  termotivasi  untuk mengetahui apakah  institusi kehutanan (dalam hal ini KPHP) dapat juga menerapkan PPK BLUD sebagaimana institusi kesehatan, pendidikan, pelatihan yang telah terlebih dahulu menerapkannya. Kedua, untuk  meyakinkan  semua  pihak  yang  berkepentingan bahwasannya  penerapan  PPK  BLUD  pada  KPHP  akan  membuat  pengelolaan  hutan menjadi  lebih  transparan,  akuntabel  dan  partisipatif  sehingga  dapat  mengurangi  tingkat deforestasi dan degradasi hutan.
Berkaitan dengan motivasi penelitian di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian  sebagai  berikut: Pertama ,  Apakah  sebuah  KPHP  dapat  menerapkan  PPK BLUD?  dan kedua ,  apakah  penerapan  PPK  BLUD  dapat  menjamin  pengelolaan  hutan yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif?.
Sesuai  rumusan  pertanyaan  di  atas  maka  peneliti  bertujuan  agar  penelitian  ini dapat  menjawab  pertanyaan  penelitian  yang  telah  dirumuskan,  meliputi  apakah  KPHP berpotensi untuk menerapkan PPK BLUD dan apakah setelah penerapannya nanti dapat menjamin pengelolaan hutan yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif, sehingga pada  akhirnya  dapat  berkontribusi  dalam  pengurangan  tingkat  deforestasi  dan  degradasi hutan di kawasan KPHP Lakitan khususnya dan Kabupaten Musi Rawas pada umumnya.

## KAJIAN PUSTAKA
KPH yang merupakan kesatuan pengelolan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta penyelenggaraan pengelolaan hutan (PP No 6/2007).
Menurut  Kartodihardjo et  al. (2011)  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  berperan sebagai  penyelenggara  pengelolaan  hutan  di  lapangan  atau  di  tingkat  tapak.    Peran  ini menjadi kebutuhan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai “penguasa” sumberdaya hutan  berdasarkan  mandat  dari  Undang-undang  yang  menguasai  hutan  negara.  Dalam prakteknya  KPH  menyelenggarakan penguasaan sumberdaya hutan  itu bukan dalam arti memberi izin pemanfaatan hutan melainkan melakukan pengelolaan sehari-hari. Dalam hal demikian  itu,  KPH  menjadi  pusat  informasi  mengenai  kekayaan  alam  sekaligus  menata kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai izin maupun dimanfaatkan  melalui  kegiatan  yang  direncanakan  dan  dijalankan  sendiri.  Apabila kegiatan demikian itu dapat dilakukan dengan baik, maka KPH menjadi garis depan untuk mewujudkan harmonisasi pemanfaatan hutan oleh berbagai pihak.
Tekad untuk membangun  KPH telah dimandatkan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan lebih lanjut ditegaskan kembali dalam PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
Badan  Layanan  Umum,  yang  selanjutnya  disebut  BLU,  adalah  instansi  di lingkungan  Pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  yang  dibentuk  untuk  memberikan pelayanan kepada masyarakat  berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan  mencari keuntungan dan dalam  melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip  efisiensi  dan  produktivitas  (UU  No  1/2004).  Sementara  itu  Pola  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum,  yang  selanjutnya  disebut  PPK-BLU,  adalah  pola pengelolaan  keuangan  yang  memberikan  fleksibilitas  berupa  keleluasaan  untuk menerapkan  praktek-praktek  bisnis  yang  sehat  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (PP No 23/2005).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan Negara, BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan memberikan  fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
Dalam manajemen organisasi publik dikenal istilah New Public Management (NPM) yang  merujuk  kepada  perubahan  organisasi  dan  manajemen  birokrasi  pemerintahan. Model  ini  dianggap  sebagai  perpaduan  antara  dua  kerangka  ide;  generic  managerialism dan  perkembangan  baru  dalam  teori  ekonomi.  Pada  prinsipnya,  NPM  ingin mengadaptasikan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga privat ke dalam lembaga-lembaga publik.  Pada  perkembangannya,  seiring  perkembangan  demokrasi  dan  meningkatnya kontrol  masyarakat,  maka  model  NPM  digantikan  dengan  paradigma  yang  lebih  luas mengenai  tata  kelola  publik  ( public  governance ).  Prinsip-prinsip  umum  NPM  tetap digunakan,  namun  New  Public  Governance  (NPG)  menambahkan  aspek  yang  sangat krusial,  yakni  proses  dan  partisipasi  (Zamjani,  2011:4).  Dalam  kaitannya  dengan  upaya menjadikan  KPHP  menjadi  sebuah  BLU  maka  pola  NPG  akan  dapat  diterapkan  karena mengedepankan adanya proses dan partisipasi seluruh elemen yang ada, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Namun  demikian,  pembangunan  KPH  bukan  tanpa  masalah,  penelitian  yang dilakukan  oleh  Kartodihardjo  et.al  (2011)  mengidentifikasi  beberapa  masalah  dalam pembangunan KPH, yaitu:
1. Tidak  seluruh  pemerintah  daerah  memberikan  dukungan  dalam  pembangunan KPH terutama dalam pembentukan organisasi KPH. Alasan utama adalah perlunya anggaran untuk menghidupkan organisasi KPH tersebut.
2. Masih terbatasnya pengertian dan pemahaman terhadap fungsi dan manfaat KPH bagi  pembangunan  kehutanan.  Hal  demikian  ditunjang  oleh  kenyataan  bahwa penetapan  kewenangan  pemerintahan  maupun  pembentukan  organisasi  daerah
tidak mempertimbangkan pentingnya pengelolaan wilayah atau organisasi berbasis territorial.  Kerangka  kerja  pemerintah  hanya  didasarkan  oleh  pemanfaatan komoditas dari sumber daya alam yang ada di kawasan hutan.
3. Terbatasnya  sumber  daya  manusia  yang  memahami  dan  mempunyai  kapabilitas untuk menjalankan organisasi KPH.
Permasalahan yang sama juga muncul berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Puspariani  (2011)  yang  melakukan  penelitian  tentang  implementasi  kebijakan pembangunan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP)  Model  Lalan  Kabupaten Musi  Banyu  Asin  Sumatera  Selatan.  Hasil  investigasi  menunjukkan  bahwa  lemahnya pemahaman  atas  organisasi  KPH,  keterbatasan  SDM,  dan  lambatnya  implementasi kebijakan pengembangan KPHP ini disinyalir telah ikut menyumbang deforestasi hutan di Kabupaten Musi Banyuasin.
Untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  dihadapi  oleh  KPH  sebagaimana yang diuraikan di atas ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Menurut Kartodihardjo (2011) salah satu alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit KPHP adalah  dengan  menetapkan  arah  tanggung  jawab  KPH  termasuk  arah  perubahan pengelolaan keuangan KPH menjadi pola pengelolaan BLU karena langkah ini dianggap relevan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang telah ditetapkan oleh KPH.
Kajian yang dilakukan oleh Nugroho (2013) adalah tentang suatu sistem pengelolaan keuangan yang bisa diimplementasikan dalam organisasi KPH, sehingga bisa melakukan bisnis tetapi tetap bisa memenuhi fungsinya sebagai penyedia jasa layanan publik dalam pengelolaan hutan secara  lestari. Dalam kajian  ini  diungkapkan bahwa di antara banyak hambatan dalam pembangunan KPH terdapat satu hambatan yang perlu segera diatasi yaitu belum  jelasnya  kebijakan  dan  aturan  tentang  pendanaan  baik  pada  tahap  pembangunan maupun  operasionalisasi  KPH,  termasuk  pengelolaan  pendapatan  operasional  KPH. Hambatan ini akan mempengaruhi kinerja KPH sebagai unit yang mandiri ( self-financing management units ) dan profesional dalam mencapai tujuan pengelolaan hutan yang lestari. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan kepastian dan keamanan dalam melakukan kegiatan  investasi  dan  pengelolaan  pendapatan  secara  mandiri  yang  dapat  diberlakukan secara nasional.
Hasil  kajiannya  menghasilkan  rekomendasi  bahwa  untuk  menjamin  fleksibilitas pengelolaan KPH adalah bentuk organisasi yang mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi publik dan sekaligus  fungsi privat atau bisnis,  yang diistilahkan dengan organisasi semi pemerintah ( quasi public ). Bentuk organisasi quasi public yang paling optimal adalah Pola Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD).  Beberapa  pokok pikiran dalam pengembangan KPHP dengan PPK-BLUD. Pertama, KPHP dibentuk untuk memastikan pengelolaan hutan dapat berjalan secara optimal, efisien, dan lestari. Kedua, Pengelolaan  hutan  harus  mendatangkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat. Ketiga, menjalankan pelayanan publik yang sekaligus berorientasi pada efisiensi dan produktivitas sebagaimana  ciri  entitas  bisnis. Keempat, implikasi  dari  butir  ketiga  tersebut  maka organisasi  KPHP  yang  menerapkan  PPK-BLUD  akan  bersifat  semi  pemerintah  ( quasi public  governance ). Efisiensi  dan  produktivitas  mengandung  arti  bahwa  KPH  dapat mengurangi  rantai  birokrasi,  dapat  menekan  biaya  transaksi  ( high  cost  economy ), menyediakan  pelayanan  yang  murah  dan  cepat  (responsif)  serta  mampu  meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan umum bidang kehutanan. Kelima , agar organisasi tersebut dapat  berjalan  optimal  diperlukan  fleksibilitas  berupa  keleluasaan  untuk  menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat.
Studi  mengenai  pengaruh  implementasi  sebuah  KPHP  sebelum  dan  sesudah  menjadi BLU saat ini belum ditemukan, oleh karena itu penelitian ini berupaya membandingkan dengan  institusi  lain  yang  pernah  mengimplementasikan  BLU,  terutama  di  bidang kesehatan. Meidyawati (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PPK-BLU)  Pada  Rumah  Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi”  menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain adalah: Pertama,  rumah  sakit  ini  telah  mengimplementasikan  semua  persyaratan  administratif BLU  yang  meliputi  Pola  Tata  Kelola,  Rencana  Strategis  Bisnis,  Rencana  Bisnis Anggaran,  Standar  Pelayanan  Minimal  dan  Laporan  Keuangan.  Kedua,  implementasi PPK-BLU  telah  memberikan  peningkatan  nilai  kinerja,  peningkatan  pertumbuhan pendapatan, peningkatan kemandirian rumah sakit, serta memberikan manfaat langsung dalam  peningkatan  layanan  kepada  masyarakat.  Membandingkan  antara  potensi penerapan BLUD pada KPHP  dengan penerapan BLUD pada bidang kesehatan seperti rumah sakit dapat dikatakan comparable karena yang dibandingkan adalah dampak dari
penerapan BLUD tersebut, bukan pada jenis layanan antara kedua institusi tersebut. Hal ini  ditambah  karena  saat  ini  belum  ada  KPHP  lain  yang  menerapkan  BLUD  sehingga peneliti mengambil perbandingan dengan rumah sakit.
Penelitian  lain  yang  juga  masih  relevan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh Pandriadi (2011) yang mengkaji dan menganalisis kelayakan Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Musi  Rawas  untuk  dikelola  dengan konsep BLU. Meskipun penelitian ini dilakukan untuk BLK, namun mengingat penelitian ini dilakukan di lokasi yang sama (Kabupaten Musi Rawas) maka output penelitian ini bisa dijadikan  rujukan  bagi  penelitian  BLU  KPHP  Model  Lakitan  yang  akan  dilaksanakan. Berdasarkan  hasil  temuan  dalam  penelitian  ini,  terdapat  beberapa  hal  yang  harus ditingkatkan  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  BLK  menjadi  BLU  yaitu  peningkatan pada  sumber  daya  manusia  dan  pola  tata  kelola.  Mengingat  BLK  ini  dan  KPHP  Model Lakitan  berada  di  daerah  yang  sama  bukan  tidak  mungkin  permasalahan  yang  dihadapi oleh BLK ini akan sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh KPHP Model Lakitan yang akan menjadi obyek dalam penelitian ini.

## METODA PENELITIAN
Ruang  lingkup  kegiatan  penelitian  ini  meliputi  beberapa  kegiatan  pokok,  yaitu: pertama , melakukan kajian potensi penerapan PPK BLUD pada KPHP Lakitan Kabupaten Musi  Rawas,  meliputi  kelayakan  teknis,  ekonomis  dan  potensi  usaha  serta  inventarisasi asset  yang  dimiliki. Kedua ,  melakukan  analisis  potensi  dampak  penerapannya  pada perbaikan tata kelola hutan yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif.
Berdasarkan  kedua  ruang  lingkup  penelitian  tersebut  di  atas  peneliti  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dalam  melaksanakan  rangkaian  proses  penelitian. Alasan penggunaan  metode ini karena obyek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah KPHP Model Lakitan dengan semua kondisi dan permasalahan yang ada, dimana kondisi dan  permasalahan  tersebut  belum  tergambar  cukup  jelas,  sehingga  dengan  metode kualitatif memungkinkan peneliti sebagai instrumen kunci penelitian mengidentifikasi dan mengeksplorasi  kondisi  yang  ada  di  KPHP  Model  Lakitan,  baik  melalui  studi  literatur maupun wawancara dengan narasumber kunci.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  sekunder  dan  data primer. Data sekunder diperoleh melalui desk study dengan melakukan penelusuran data yang relevan dengan penelitian ini, baik berupa laporan-laporan dari dinas/instansi terkait (misalnya Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Mura, Bappeda Mura, BPS Mura dan KPHP Model Lakitan), lembaga penelitian, perguruan tinggi dan lain-lain. Sementara itu data primer dikumpulkan oleh peneliti melalui serangkaian kegiatan wawancara lapangan dan  melakukan Focus Group Discussion (FGD). Teknis analisis  yang digunakan adalah dengan menggunkan teknik analisis deskriptif kualitatif denga menjelaskan berbagai fakta dan hasil temuan baik yang berasal dari data primer maupun sekunder.

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI
Untuk menjadi sebuah BLU, maka sebuah institusi harus memenuhi persyaratan sebagaimana  diatur  menurut  Pasal  4  PP  No.  23  Tahun  2005,  meliputi  persyaratan substantive, teknis dan administratif.
Memperhatikan  persyaratan  di  atas,  secara  prinsip  KPHP  Model  Lakitan  telah memenuhi persyaratan subtantif dan persyaratan teknis. Oleh karena itu, maka yang masih harus dipersiapkan oleh KPHP Model Lakitan sebelum mengajukan permohonan menjadi BLUD  adalah  persyaratan  administratif.  Di  antara  persyaratan  administratif  yang  harus disiapkan adalah dokumen Rencana Strategi Bisnis (Renstra Bisnis), Pola tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal.
Tabel 1
Kondisi KPHP Model Lakitan dalam Perspektif Persyaratan Substantif, Teknis dan Administratif Jenis Persyaratan Hal Yang Harus dipenuhi Pemenuhan Oleh KPHP Model Lakitan Substantif Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; Memenuhi Pengelolaan  wilayah/kawasan  tertentu  untuk  tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau Memenuhi Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Tidak memenuhi
Teknis
Administratif Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; Memenuhi Kinerja  keuangan  satuan  kerja  instansi  yang bersangkutan  adalah  sehat  sebagaimana  ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Memenuhi Pernyataan  kesanggupan  untuk  meningkatkan  kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; Dapat disiapkan Pola Tata Kelola Sudah ada Rencana Strategi Bisnis Sudah ada Laporan Keuangan Pokok Sudah ada Standar Pelayanan Minimum Sudah ada Laporan Audit Terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen Dapat disiapkan oleh KPHP
Sumber : Data diolah, 2015.
Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwasannya KPHP Model Lakitan pada  dasarnya  dapat  memenuhi  ketiga  persyaratan  dalam  pengajuan  BLUD.  Untuk persyaratan  substantif,  hanya  perlu  memenuhi  salah  satu  dari  kriteria  saja,  sehingga meskipun  KPHP  Model  Lakitan  tidak  mengelola  dana  khusus  bagi  pengembangan ekonomi masyarakat, namun sudah memenuhi aspek substantif yang lain, yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pengelolaan sebuah kawasan.
Pertanyaan apakah sebuah KPHP  akan  menjadi  institusi  yang  lebih transparan, akuntabel dan partisipatif setelah menjadi BLUD sebetulnya akan sama maknanya dengan pertanyaan  apakah  konsep  BLUD  dapat  menjamin  sebuah  institusi  untuk  beroperasi  di bawah  koridor  transparan,  akuntabel  dan  partisipatif.  Pertanyaan  ini  kemudian  akan bermuara  pada  pertanyaan    apakah  KPHP  yang  dikelola  secara  PPK  BLUD  akan berdampak  pada  perbaikan  tata  kelola  hutan  dan  lahan  dalam  rangka  mengurangi  laju deforestasi dan degradasi hutan di wilayah KPHP tersebut.
Jika  kita  ingin  menjawab  pertanyaan  tersebut  secara  cepat  maka  jawabannya tentu saja pengelolaan KPHP dengan PPK BLUD tidak akan memberi pengaruh langsung pada pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan, atau dengan kata lain BLUD KPHP
tidak serta merta menawarkan sebuah solusi akhir dari permasalahan kehutanan. Namun demikian, PPK BLUD dapat dianggap sebagai variabel antara yang menghubungkan dua sisi dalam tataran pengelolaan hutan, yaitu pengelola hutan dan hutan itu sendiri.
Hal  ini  dapat  dimengerti  manakala  kita  menganalogikan  kasus  kehutanan (deforestasi dan degradasi hutan) dengan analogi yang cukup sederhana yaitu bagaimana seorang  pengangguran  akan  bisa  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  dengan  kondisi persaingan yang cukup tinggi dan tingkat kesempatan kerja yang rendah. Artinya dari sisi penganggur tersebut  memiliki  banyak kendala,  begitu pula dari  sisi  lapangan kerja  juga mem i liki banyak kendala berupa persyaratan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah kesempatan kerja yang harus menyesuaikan dengan kondisi penganggur, ataukah penganggur  tersebut  yang  akan  menyelesaikan  permasalahannya  sendiri  dan  kemudian mencari cara mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Dengan demikian, sangat sulit jika penyelesaian permasalahan kehutanan hanya diselesaikan dengan cara menunggu bahwa masalah  itu  akan  selesai  sendiri.  Satu  contoh  kasus  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan dimana data menunjukkan bahwa tingkat ilegal logging di daerah tersebut menurun tajam. Membaca data ini tentu kita tidak terburu-buru untuk bersuka cita karena menganggap kesadaran masyarakat untuk tidak merampas hutan telah meningkat  karena  yang  sebenarnya  terjadi  penurunan  tersebut  lebih  disebabkan  karena tidak ada lagi kawasan hutan yang bisa dirampas.
Oleh  karena  itu  dengan  penguatan  kapasitas  KPHP  melalui  penerapan  PPK BLUD  akan  memberi  kekuatan  baru  bagi  KPHP  untuk  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan yang dihadapinya. Saat mereka telah berhasil menyelesaikan permasalahan- permasalahan  tersebut  saat  itulah  membuktikan  bahwa  BLUD  memberikan  andil  yang tidak langsung pada perbaikan tata kelola hutan dan lahan.
Jaminan  awal  bahwa  BLUD  akan  memberi  jaminan  perbaikan  tata  kelola organisasi sebetulnya tercermin dalam persyaratan pembentukan sebuah BLUD, dimana salah  satu  persyaratan  administratif  yang  diperlukan  adalah  pola  tata  kelola  yang  baik dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas  dan independensi (pasal 31 Permendagri No 61/2007).
KPHP Model Lakitan Kabupaten Musi Rawas merupakan satuan kerja perangkat daerah yang berada dibawah Satuan kerja perangkat daerah Dinas Kehutanan Kabupaten
Musi  Rawas.  Seluruh  proses  pengelolaan  organisasi  berada  dibawah  kendali  organisasi induknya. Proses tatakelola organisasi dapat meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungajawaban.  Rangkaian proses tersebut berada di bawah kendali Satuan kerja perangkat daerah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas. Proses perencanaan mulai dari musrenbang desa atau kelurahan, kabupaten,  forum SKPD, dan  provinsi  serta  nasional  berada  dibawah  satuan  kerja  induknya.  Proses penganggarannya  juga  masih  menginduk  pada  satuan  kerja  induknya,  demikian  juga pelaksanaaan  program  dan  kegiatan  serta  pertanggungjawaban.  Laporan  keuangan  yang disusun masih atas nama Dinas Kehutanan.
Secara  umum  transparansi  dan  akuntabilitas  KPHP  Model  Lakitan  tercermin dalam dokumen pola tata kelola yang dengan gambaran sebagai berikut:

## Akuntabilitas
Mendasari  segala  potensi  yang  ada  dan  memperhatikan  visi  pembangunan kehutanan provinsi dan kabupaten, KPHP Model Lakitan mempunyai visi: ” KPHP Model Lakitan sebagai pemasok bahan baku industri kayu dan non kayu secara berkelanjutan menuju KPH mandiri ”. Untuk mencapai visi tersebut KPHP Model Lakitan menjalankan misi  sebagai  berikut:  (1)  memantapkan  pengukuhan  dan  penataan  kawasan  secara  legal formal  serta  penataan  hak-hak  masyarakat  sebagai  landasan  pengelolaan  kawasan,  (2) menjalin  kerjasama,  kolaborasi  dan  kemitraan  dengan  berbagai  pihak  dalam  kerangka percepatan  optimalisasi  pengelolaan  kawasan  hutan,  (3)  meningkatkan  pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat setempat dalam mengakses sumberdaya hutan dalam  berbagai  skema pengelolaan, (4)  membangun kelembagaan  yang kokoh dan kuat serta meningkatkan manajemen pengelolaan hutan.
Akuntabilitas di lingkungan KPHP-BLUD pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban  pengelolaan  sumberdaya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang dipercayakan kepada KPHP dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik sesuai  dengan  visi  dan  misi  KPHP  yang  telah  diuraikan  di  atas.  Akuntabilitas  yang dimaksud  meliputi  akuntabilitas  program,  akuntabilitas  kegiatan  dan  akuntabilitas keuangan.
Akuntabilitas Program
Sebagai  perwujudan  akuntabilitas  program,  Kepala  KPHP  Model  Lakitan menyusun  Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka  Panjang  (RPHJP)  KPHP  Model  Lakitan 2014- 2023 dengan mengacu kepada Peraturan Dirjen Planologi No. P.5/VII-WP3H/2012, Peraturan Menteri  Kehutanan No. 46/Menhut-II/2013, RPJMD Kabupaten  Musi  Rawas, dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2010-2015. Program disusun berdasarkan aspirasi dari  masing-masing unit/bidang dan disesuaikan dengan strategi pengembangan KPHP. Program yang telah disusun kemudian ditetapkan batas waktu pencapaian program dan harus diacu serta dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap  unit  kerja.  Untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan  program,  diperlukan parameter/indicator kinerja setiap program.
Pertanggungjawaban  program  berupa  laporan  triwulanan  dan  operasional dilakukan  oleh  penanggungjawab  program  dan  kegiatan.  Laporan  tersebut  selanjutnya menjadi  bahan  evaluasi  kinerja  KPHP  dan  dikompilasi  menjadi  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  yang  merupakan  pertanggungjawaban  pimpinan KPHP kepada Bupati selaku Kepala Daerah. Evaluasi triwulanan wajib dilakukan untuk melihat kesesuaian kegiatan dengan perencanaan dan juga melihat potensi kegagalan atau keberhasilan program.
Mekanisme  manajemen  dalam  melaksanakan  akuntabilitas  program  adalah  sebagai berikut

## 1. Perencanaan ( planning )
Di  bidang  kelola  produksi,  kelola  ekologi,  dan  kelola  social-ekonomi  perencanaan program dilakukan melalui tahapan survey lapangan dan analisis potensi pemanfaatan hasil  hutan  kayu  dan  non  kayu  serta  kondisi  social  budaya  di  sekitar  kawasan pengelolaan yang dibahas dan ditetapkan melalui rapat kerja KPHP yang selanjutnya akan  disampaikan  kepada  unit-unit  organisasi  KPHP  untuk  dijabarkan  dan dilaksanakan.
Sementara untuk perencanaan di bidang pengembangan kelembagaan dan kerjasama, KPHP  menetapkan  bahwa  setiap  usulan  program  yang  berasal  dari  masing-masing unit  organisasi  disampaikan  kepada  Kepala  KPHP  yang  selanjutnya  akan  dibahas bersama-sama  dengan  pejabat  teknis  dan  pejabat  keungan  selaku  pejabat  pengelola KPHP-BLUD.

## 2. Pelaksanaan ( actuating )
Pelaksanaan program dilakukan dengan menunjuk penanggungjawab program (sesuai dengan RPHJP KPHP) untuk menjalankan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam rapat kerja dan melaporkannya kepada Kepala KPHP.

## 3. Pengukuran ( measurement )
Pencapaian  program  diukur  berdasarkan  presentasi  realisasi  capaian  program  oleh masing-masing unit serta peningkatan kinerja layanan.

## 4. Pelaporan ( reporting )
Pelaporan program dilakukan oleh penanggungjawab program secara periodic, yaitu secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Pelaporan program dan unit-unit pelaksana ditujukan ke Kepala KPHP untuk dikompilasikan dan dilaporkan menjadi Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  (LAKIP)  dan  dilaporkan  ke  Bupati  selaku Kepala  Daerah  serta  Dewan  Pengawas.  Tiap  akhir  tahun  setelah  menjadi  BLUD KPHP Model Lakitan juga akan menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan.

## 5. Pemantauan ( controlling )
Pemantauan  dilakukan  secara  teratur  dan  berkesinambungan  yang  dilaksanakan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan dan penanggung jawab program masing-masing unit kepada Pejabat Teknis untuk program yang bersifat teknis  dan Pejabat  Keuangan  untuk  program  yang  berkaitan  dengan  kelembagaan  dan keuangan. Hasil pemantauan  ini  secara triwulanan akan dilaporkan kepada  Kepala Daerah serta Dewan Pengawas. Selain itu controlling juga dimandatkan kepada KPH untuk mengontrol pelaksanaan pengelolaan hutan oleh pemegang izin.

## Akuntabilitas Kegiatan
Akuntabilitas kegiatan mencakup mekanisme/prosedur pencapaian tujuan yang di dalamnya  mengandung  kebijakan-kebijakan  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan pertanggungjawaban.  Akuntabilitas  kegiatan  juga  dibangun  dengan  penetapan  Standar Pelayanan Minimum serta target kerja dari setiap kegiatan. Untuk mengukur dan menjamin keterlaksanaan  dam  mempertanggungjawabkan  kegiatan-kegiatan  ini  KPHP  Model Lakitan akan menetapkan Standard Operating Procedure (SOP). Pembuatan SOP tersebut melibatkan  banyak  pihak  yang  terkait  dengan  kegiatan  pada  semua  tingkatan.  Untuk membuat  SOP  ini  KPHP  Model  Lakitan  berupaya  untuk  mendapatkan  dukungan pendanaan baik dari dalam maupun dari luar dengan skema kerjasama.
Dalam  melaksanakan  akuntabilitas  kegiatan,  mekanisme  manajemen  yang diterapkan dalam KPHP adalah sebagai berikut :

## 1. Perencanaan ( planning )
Perencanaan kegiatan di bidang kelola produksi, kelola ekologi, kelola social-ekonomi dan pengembangan kelembagaan dan kerjasama dibagi menurut jenis kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat rutin, insidentil, dan kontraktual.
KPHP  Model  Lakitan  menerapkan  system  perencanaan bottom-up dimana  kegiatan- kegiatannya  diajukan  oleh  unit/bidang  beserta  anggarannya  yang  disertai  dengan proposal/RAB  dan  disesuaikan  dengan  satuan  biaya  yang  telah  ditentukan.  Kegiatan tersebut dituangkan dalam RKA  yang akan dibahas  yang dikoordinir oleh  bagian teknis berkoordinasi dengan bagian keuangan. Pembahasan tersebut bertujuan untuk memastikan skala  prioritas  kegiatan  sesuai  dengan  program  kerja  dan  RPHJP  KPHP.  Disamping  itu pembahasan tersebut juga digunakan untuk memastikan  bahwa anggaran disusun secara realistis dan bertanggungjawab.

## 2. Pelaksanaan ( actuating )
Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh unit yang mengajukan proposal. Dalam tahapan ini juga dilakukan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan unit masing- masing.

## 3. Pengukuran ( measurement )
Sebagaimana telah tercantum dalam perencanaan, setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus diukur kinerjanya baik input, proses, maupun output. Proses pengukuran kinerja ini merupakan  proses  membandingkan  rencana  dan  realisasi  atau  capaian.  Adanya gap/variance  harus  dapat  dijelaskan  sehingga  perbaikan  kinerja  dapat  dilakukan  secara terus menerus.

## 4. Pelaporan ( reporting )
Kegiatan  yang  bersifat  insidentil  dilakukan  pelaporan  1  (satu)  minggu  setelah  kegiatan diselesaikan. Pelaksana kegiatan melakukan pelaporan kepada penanggungjawab kegiatan (pimpinan  unit)  dalam  bentuk  Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan  (LPK).  Kegiatan  yang bersifat rutin dilaporkan setiap  bulan oleh pelaksana kegiatan kepada penanggungjawab kegiatan  (pimpinan  unit).  Sementara  untuk  kegiatan  yang  dilakukan  secara  kontraktual dilaporkan  sesuai  dengan  termin  dan  prestasi  pekerjaan  oleh  pelaksana  kegiatan.  Setiap unit/bidang  memberikan  Laporan  Perkembangan  Pelaksanaan  Kegiatan  kepada  Kepala KPHP  yang  kemudian  dikonmpilasi  di  tingkat  pimpinan  berikut  Laporan  Akuntabilitas Kinerja dan dilaporkan ke Kepala Daerah serta Dewas Pengawas. Setiap laporan kegiatan di atas juga harus ditembuskan ke Satuian Pengawas Internal (SPI).

## 5. Pemantauan ( controlling )
Pemantauan kegiatan secara teknis dilakukan oleh pejabat teknis, sedangkan pemantauan kegiatan  secara  keuangan  dilakukan  oleh  pejabat  bagian  keuangan  dengan  melaporkan pertanggungjawaban  kegiatan  yang  sifatnya  rutin  dilakukan  secara  periodik  (bulanan, triwulanan,  semesteran  dan  tahunan),  sedangkan  kegiatan  kontraktual  dimonitor  sesuai dengan termin yang diajukan. Satuan Pengawas Internal (SPI) juga melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan terutama dalam aspek keuangan. SPI melakukan review atau audit pada setiap unit kerja.

## Akuntabilitas Keuangan
Dalam  hal  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan,  KPHP  Model  Lakitan  harus menghasilkan  laporan  keuangan  ganda.  Pertama,  laporan  keuangan  yang  akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, Kedua, laporan keuangan sebagai  entitas  bisnis.  Hal  inilah  yang  membedakannya  dari  Satker  biasa  yang  hanya membuat laporan keuangan public. Sebagai bagian dari laporan keuangan public, laporan keuangan KPHP Model Lakitan ini tetap diperiksa oleh BPK, sedangkan laporan keuangan KPHP sebagai entitas bisnis juga akan diaudit oleh auditor public sebagaimana perusahaan swasta.  Hal  inilah  yang  menjadikan  PPK-BLUD  memiliki  kerja  ekstra  dalam  system pelaporan  keuangan,  namun  sekaligus  untuk  memastikan  berjalannya  akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Mekanisme  manajemen  dalam  melaksanakan  akuntabilitas  keuangan  adalah sebagai berikut.

## 1. Perencanaan ( planning )
Perencanaan  keuangan  dilakukan  secara bottom-up dimana  setiap  unit/bidang  yang  ada dalam  kelembagaan  KPHP  mengajukan  anggaran  berdasarkan  rencana  yang  dituangkan dalam rencana kerja untuk selanjutnya dibahas di tingkat pimpinan. Pembahasan anggaran bertujuan agar anggaran benar-benar ditujukan untuk mencapai visi dan misi KPHP. Selain itu  melalui  pembahasan  anggaran  ini  dapat  ditentukan  prioritas  anggaran  sesuai  dengan program  kerja  dan  rencana  strategis  KPHP.  Anggaran  yang  diajukan  juga  harus mencantumkan  indicator  kinerja  baik  input,  proses,  dan  output,  supaya  setiap belanja/pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

## 2. Pelaksanaan ( actuating )
Prosedur keuangan internal KPHP Model Lakitan PPK-BLUD diawali dengan pengajuan proposal  kegiatan  oleh  Pelaksana  Kegiatan  yang  dilengkapi  dengan  rincian  anggaran kegiatan  kepada  pimpinan.  Setelah  pengajuan  tersebut  disetujui  maka  bagian  keuangan dapat mencairkan anggaran.

## 3. Pengukuran ( measurement )
Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat diukur dengan beberapa indicator, antara lain dengan melihat total pendapatan dan proporsi dana APBD dari total pendapatan. Selain  itu  indicator  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  dapat  diukur  juga  dengan  hasil audit yang dikeluarkan oleh auditor independen.

## 4. Pelaporan ( reporting )
Secara periodic ada 3 (tiga) jenis laporan keuangan yaitu laporan triwulanan, semesteran dan tahunan. Setiap triwulanan KPHP menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan arus kas kepada PPKD paling lambat 15 (lima belas hari) setelah periode pelaporan berakhir.Selain itu tiap semester dan tahunan KPHP wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari :
1. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya KPHP selama satu periode
2. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan yaitu asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu
3. Laporan  arus  kas  yang  menyajikan  informasi  kas  berkaitan  dengan  aktivitas operasional,  investasi,  dan  aktivitas  pendanaan  dan/atau  pembiayaan  yang menggambarkan  saldo  awal,  penerimaan,  pengeluaran  dan  saldo  akhir  kas  selama periode tertentu
4. Catatan  atas  laporan  keuangan  yang  berisi  penjelasan  naratif  atau  rincian  dari  angka yang tertera dalam laporan keuangan.
Laporan  tersebut  juga  disertai  laporan  kinerja  kepada  PPKD  untuk  dikonsolidasikan  ke dalam  laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan  berakhir.  Untuk  KPHP  Model  Lakitan  karena  status  kelembagaannya  adalah BLUD-UPTD maka pelaporan diberikan kepada Dinas Kehutanan selaku SKPD induknya

## 5. Pemantauan ( controlling )
Pemantauan  pengelolaan  keuangan  dilakukan  pada  unit/bidang  masing-masing  melalui Surat  Pertanggungjawaban  (Laporan  SPJ)  yang  dibuat.  SPJ  berisi  laporan pertanggungjawaban  keuangan  yang  disertai  dengan  bukti-bukti  pengeluaran  yang mendukung. Laporan ini selanjutnya dikirmkan ke bagian keuangan KPHP untuk diteliti dan  dievaluasi.  Bagian  keuangan  harus  memastikan  bahwa  setiap  belanja/pengeluaran telah  didasarkan  pada  anggaran  yang  telah  dibuat  sebelumnya,  kelengkapan  dokumen pembayaran  dan  otorisasi  pembayaran  sesuai  dengan  mekanisme  yang  ditetapkan,  serta kewajiban pajak dan kewajiban lainnya telah dipenuhi.
SPI  akan  melakukan  audit  internal  secara  periodic  atas  pengelolaan  keuangan  KPHP termasuk laporan keuangan KPHP. Audit dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua peraturan KPHP telah ditaati termasuk dalam pengelolaan keuangan agar asset yang dimiliki KPHP dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya SPI juga akan membuat laporan hasil audit yang akan disampaikan kepada Kepala KPHP

## Transparansi
Transparansi  dimaksudkan  untuk  menjamin  adanya  asas  keterbukaan  yang dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi agar informasi dapat diterima masyarakat yang membutuhkan secara langsung. Transparansi dalam penyelengaraan kegiatan KPHP Model  Lakitan  merupakan  pelaksanaan  tugas  dan  kegiatan  yang  bersifat  terbuka  bagi semua pihak baik bagi organisasi maupun masyarakat luas pengguna jasa layanan KPHP Model Lakitan Kabupaten Musi Rawas ( stake holder ). Prinsip transparansi meliputi proses kebijakan,  perencanaan,  pelaksanaan  maupun  pengawasan  dan  pengendaliannya  yang
meliputi kegiatan layanan yang diberikan oleh KPHP. Hal yang berkaitan dengan kegiatan layanan  yang  diberikan  oleh  KPHP  Model  Lakitan  antara  lain  meliputi  prosedur pelayanan,  persyaratan  teknis  dan  administrative  pelayanan,  rincian  biaya  pelayanan, waktu  penyelesaian  pelayanan,  pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab,  lokasi pelayanan, standar pelayanan public, informasi pelayanan.

## Pengembangan Data Base untuk Peningkatan Transparansi
Data base yang lengkap dan actual sangat berguna untuk pengambilan keputusan dalam  pengelolaan  KPHP  Model  Lakitan  PPK-BLUD.  Selain  itu  data  base  juga bermanfaat bagi pihak luar yang membutuhkan informasi tentang KPHP seperti misalnya para peneliti atau akademisi dari pergurun tinggi, peneliti dari  LSM atau NGO, instansi pemerintah terkait, dan individu masyarakat.
Oleh karena itu dalam organisasi KPHP Model Lakitan akan menyediakan petugas khusus yang bertanggungjawab untuk mengelola data base termasuk dalam pengumpulan, penyimpanan,  pengolahan  dan  penyajian  data  ke  dalam  media  informasi  yang  siap digunakan. Data dan informasi dapat dikumpulkan dari unit-unit pengelola di lapangan dan juga  dari  luar.  Meskipun  demikian  tidak  setiap  data  diberikan  begitu  saja  dengan  pihak luar.
Dalam proses pemberian data dan  informasi kepada pihak  luar  harus  memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Data yang dikumpulkan dapat berupa analog  atau  manual  (peta,  dokumen,  laporan,  data  penelitian  dan  lain-lain),  dapat  juga berupa data digital (dokumen data GIS dan data digital lainnya). Unit yang mengelola data base  ini  secara  khusus  merupakan division  support  system atau  pendukung  system organisasi KPHP Model Lakitan yang diperlukan untuk pengambila keputusan dari tingkat KPH hingga unit terkecil.

## Audit Internal
Kegiatan  ini dimulai dengan pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dimaksudkan  untuk  mendukung  terciptanya  system  pengendalian  internal  yang  efektif dalam organisasi KPHP baik yang menyangkut masalah teknis, asset maupun keuangan. Keberadaan  SPI  diharapkan  dapat  mendukung  terwujudnya  penerapan  prinsip-prinsip transparansi  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  KPHP  dengan  melaksanakan  fungsi  (a)
membantu Kepala KPHP dalam melakukan pengawasan internal KPHP, (b) memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai visi dan misi KPHP secara ekonomis, efisien dan efektif, (c) bekerjasama dengan unit/bidang terkait dalam membantu efektivitas penerapan pola  tata  kelola  KPHP  PPK-BLUD,  dan  (d)  menangani  permasalahan  yang  berkaitan dengan adanya indikasi korupsi yang dapat menimbulkan kerugian KPHP.
Selain  itu  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  dalam  rangka mewujudkan  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  KPHP,  secara  periodic  KPHP harus  menyusun  laporan  keuangan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan  yang meliputi  laporan  neraca,  laporan  aktivitas,  laporan  arus  kas,  dan  catatan  atas  laporan keuangan.

## Partisipatif
Pengelolaan  KPHP  Model  Lakitan  yang  partisipatif  dapat  diartikan  sebagai bentuk pengelolaan yang melibatkan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. Skema pelibatan  masyarakat ini dapat  melalui  skema HKm, HTR ataupun  hutan desa. Belajar dari  pengelolaan  kawasan  hutan  di  KPH  Yogyakarta,  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan  hutan  memegang  peranan  sangat  penting.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Kepala  Balai  KPH  Yogyakarta  dapat  diketahui  bahwa  sebelum  dilakukan pelibatan  masyarakat  sulit  sekali  bagi  KPH  ini  untuk  menanam  apalagi  membesarkan jenis  jati  yang  disebut  Jati  Unggul  Nusantara  (JUN).  Hal  ini  disebabkan  karena masyarakat  cenderung  menganggap  bahwa  keberadaan  perkebunan  jati  tersebut  akan mengganggu kelangsungan  hidup  mereka, dimana selama  ini  lahan tersebut digunakan oleh  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka  dengan  berkebun  dan berladang. Sebelum dilakukan pelibatan masyarakat seringkali dijumpai pohon jati yang mati atau tercabut dari tanah yang disinyalir dilakukan oleh masyarakat. Namun, setelah menggunakan  pendekatan  partisipatif  dimana  masyarakat  diberikan  kesempatan  untuk mengelola kawasan hutan jati, misalnya dengan menanam rumpon di sela-sela pohon jati dan mereka juga dipekerjakan untuk mengurus pohon-pohon jati tersebut maka sejak itu tidak lagi ditemui kendala atau masalah sebelum dilakukan pelibatan masyarakat

## KESIMPULAN
Dari uraian sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama,  berdasarkan  ketentuan  persyaratan  penerapan  PPK  BLUD,  yang  meliputi persyaratan  substantif,  teknis  dan  administratif  pada  prinsipnya  KPHP  Lakitan  telah memenuhi semua persyaratan tersebut sehingga sangat memungkinkan untuk menerapkan PPK BLUD dalam pengelolaan kawasan hutan. Kedua, melalui  PPK BLUD diantisipasi akan dapat memberikan keluasan wewenang pada KPHP Model Lakitan untuk melakukan pengelolaan  keuangan  dengan  tetap  mengedepankan  prinsip-prinsip  transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
Saran yang dapat peneliti berikan adalah bahwasannya KPHP Lakitan masih memerlukan dukungan  baik  dari  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat  terutama  dari  segi pendanaan sampai KPHP Model Lakitan mencapai kemandirian finansial sehingga semua pihak baik pusat maupun daerah tetap harus memberikan dukungan sepenuhnya

## DAFTAR PUSTAKA
Arizona, Yance, 2012. Simalakama Kawasan Hutan Elvyda dan Sylviani, 2010. Peran dan Koordinasi Para Pihak dalam Pengelolaan KPH , Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol.7 No.3, hal.227-246.
Kartodiharjo, Hariadi, 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelola Hutan (KPHP): Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi”, Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal  Planologi  Kehutanan,  Direktorat  Wilayah  Pengelolaan  dan  Penyiapan Areal, Pemanfaatan Kawasan Hutan , Jakarta.
Kartodihardjo,  Hariadi,  2013.  Kembali  ke  Jalan  Lurus,  Kritik  Penggunaan  Ilmu  dan Praktek  Kehutanan  Indonesia,  FORCI  Development  dan  Tanah  Air  Beta, Yogyakarta.
Kusumedi P dan Rizal, A, 2010. Analisis Stakeholder dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros di Porvinsi Sulawesi Selatan, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol.7 No.3, hal.179-193.
Lexy J Moleong, 2004. Metode Penelitian Kualitatif , Remaja Rosda Karya, Bandung.
Moh. Nazir. Ph. D, 2003. Metode Penelitian , PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Nugroho, Bramasto, 2013. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Menuju Kemandirian KPH
Nugroho, Bramasto,2012. Konsep Kebijakan Sistem Pengelolaan Investasi dan Keuangan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)
Pandriadi, 2011. Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum - Balai Latihan Kerja (BLU- BLK)  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Musi  Rawas ,  Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.
Peraturan  Bupati  Nomor  27  Tahun  2010  Tentang  Pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas
Puspariani,  Julijati,  2011. Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Kesatuan  Pengelola Hutan  Produksi  (KPHP)  Model  Lalan  Kabupaten  Musi  Banyuasin ,  Universitas Diponegoro, Semarang.
Rizal,  et  al,  2011, Kajian  Strategi  Implementasi  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH):
Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan , Jurna Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.8 No.2, hal. 167-188.
Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  200  Tahun  1991  Tentang  Pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi.
Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  790  Tahun  2009  Tentang  Pembentukan KPHP Rawas dan KPHP Model Lakitan.
Sutton, Rebecca,1999. The Policy Process:An Overview, Overseas Development Institute. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan
Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Pembaruan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UU No 5 Tahun 1967).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Zakaria,  Yando,  2013. Masa  Depan  Dinamika  Perebutan  SDA  Pasca  Keputusan  MK Tentang  Hutan  Adat  dalam  Perspektif  Kebijakan  Tentang  Masyarakat  Hukum Adat/Masyarakat Adat; Studi Kasus Kutai Bara t