## KRITIK TERHADAP HUKUM POLIGAMI DI INDONESIA
(TELAAH PASAL 3,4, DAN 5 NO. 1 TAHUN 1974)

## Nurhasanah
Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
Abstract : Law. 1 is considered as the Act of 1974 that is based on Islamic law. One of these is regulated in the Law on polygamy (Article 3.4 and 5). This law is often violated because it is considered contrary to Islamic law. Among the considered contradictory Article is Article 4, paragraph 2 stating that a new husband and wife should implement if polygamy can not fulfill their obligations as wives, physical disability or illness that can not be cured, or can not produce offspring. In addition, weighted with the consent of the applicant polygamy wife/wives, husband certainty capable of guaranteeing the purposes of wives and children, and the husband can guarantee justice to your wives and children. These articles should be revised because it is generally not possible to implement, even though polygamy is permitted by Islamic law.
Keywords : Polygamy, marriage, Law No 1 of 1974.
Abstrak : UU No. 1 tahun 1974 dianggap sebagai UU yang banyak disebut berdasar kepada hukum Islam. Salah satu yang diatur dalam UU tersebut adalah tentang poligami (Pasal 3,4 dan 5). UU ini masih banyak dilanggar karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Di antara Pasal yang dianggap bertentangan adalah Pasal 4 ayat 2 huruf a yang menyatakan bahwa suami baru boleh melaksanakan poligami apabila isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri, cacat pisik atau penyakit yang tak dapat disembuhkan, atau tidak bisa melahirkan keturunan. Di samping itu pemohon poligami diberatkan dengan persetujuan isteri/isteri- isteri, adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan isteri dan anak-anak, dan adanya jaminan suami bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak. Pasal-pasal ini harus direvisi karena pada umumnya tidak mungkin dilaksanakan, padahal poligami dibolehkan oleh hukum agama Islam.
Kata Kunci : Poligami, perkawinan, UU No, 1 Tahun 1974.

## PENDAHULUAN
Hukum Nasional Indonesia pada umumnya bercorak atau bersumber kepada hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam. 1
Dari ketiga hukum tersebut Hukum Islam memiliki peluang besar untuk mendominasi mengingat hukum Islam menggambarkan norma-norma
bangsa
Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Di samping itu dalam Hukum Islam hukum Adat merupakan sumber hukum komplementer. Di sisi lain hukum Barat merupakan hukum yang
menggambarkan norma-norma bangsa Eropa yang belum tentu cocok dengan masyarakat Indonesia dan pada zaman kolonial dirancang untuk mempertahankan kekuasaan. 2
Salah satu peraturan Perundang-undangan yang mengadopsi hukum Islam adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 3 Salah satu aspek yang diatur dalam UU tersebut adalah mengenai poligami yang diatur dalam pasal 3, 4 dan 5. Sebagai UU yang disebut berdasar kepada hukum Islam masih banyak dilanggar karena dianggap bertentangan dengan
marwah Vol. XII No. 2 Desember Th. 2013
hukum Islam. Di antara Pasal yang dianggap bertentangan adalah Pasal 4 ayat 2 huruf a yang menyatakan bahwa suami baru boleh melaksanakan poligami apabila isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai Isteri. Berangkat dari pemikiran di atas penulis akan membahas tentang kritik terhadap hukum poligami di Indonesia (Tela’ah Pasal 3, 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang poligami).

## PEMBAHASAN
Tinjauan Umum tentang Poligami
Pengertian Poligami
Adapun pengertian poligami secara sederhana adalah poligami dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos , yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas, 4 atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. 5 Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. 6
Sejarah Poligami
Poligami sudah dikenal sebelum Islam di setiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terkebelakang, baik penyembah berhala maupun bukan, seperti pada masyarakat Cina, India, Mesir, Arab Persi, Yahudi Sisilia, Rusia, Eropa Timur, Jerman, Swis, Australia, Belanda, Denmark, Swedia, Inggeris, Norwegia dan lain-lain 7 .
Di Jazirah Arab sebelum Islam sudah mempraktekkan poligami, akan tetapi poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku saat itu mempunyai puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku memiliki istri sampai seratus.
Maka dari itu setelah munculnya Islam para wanita mendapatkan perlakuan yang tidak merendahkan martabat dan harga diri seorang wanita. Setelah turunnya Q.S. an-Nisa’: 3, Islam membatasi jumlah istri hanya empat itupun dengan ketentuan harus adil. (Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah kamu dengan wanita-wanita (yang lain) yang kamu, senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya)
Sementara dalam hal pernikahan Rasulullah SAW dengan sembilan istri itu merupakan kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi SAW, karena kebutuhan dakwah ketika hidup dan kebutuhan umat terhadap mereka setelah Nabi wafat.
Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti perkembangan pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa di mana masyarakat kedudukan dan derajat wanita itu hina, dan pada saat itu poligami menjadi subur, dan sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat wanita terhormat poligamipun berkurang. Dengan demikian, perkembangan poligami mengalami pasang surut dan mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan derajat seorang wanita.
ٰ◌ َ◌ ِ◌ ٓ◌ َ◌ ّ◌ ِ◌ َ◌ ِ◌ ّ◌ ْ◌ ُ◌ َ◌ َ◌ َ◌ ْ◌ ُ◌ ِ◌ ْ◌ ْ◌ ُ◌ َ◌ َ◌ ْ◌ َ◌ َ◌ َ◌ ْ◌ َ◌ ً◌ َ◌ ِ◌ َ◌ ْ◌ ِ◌ ْ◌ َ◌ ّ◌ َ◌ ْ◌ ُ◌ ْ◌ ِ◌ ْ◌ ِ◌ َ◌ بٰ◌ ُ◌ َ◌ َ◌ ٰ◌ ۳ ؕ◌ا ْ◌ ْ◌ ُ◌ َ◌ ّ◌ َ◌ ٰ◌ ۤ◌ ْ◌ َ◌ َ◌
َ◌ ّ◌ ُ◌ ْ◌ ْ◌ ِ◌ َ◌ ْ◌ ُ◌ ْ◌ َ◌ َ◌ ْ◌ َ◌ ِ◌ ٓ◌ َ◌ ّ◌ ِ◌ َ◌ ً◌ ْ◌ ُ◌ َ◌ َ◌ َ◌ ٰ◌ ّ◌ َ◌ ّ◌ ِ◌ ْ◌ ُ◌ َ◌ ْ◌ ُ◌
ِ◌
ِ◌ ِ◌ َ◌ َ◌ ّ◌ َ◌ َ◌ ۱۲۹ ً◌ ْ◌ ِ◌ َ◌ ّ◌
Nurhasanah : Kritik Terhadap Hukum Poligami di Indonesia (Telaah Pasal 3,4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 Poligami dalam hukum Islam
Dalam Islam poligami diartikan dengan perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat dan bahkan lebih dari sembilan isteri. Tentunya terjadinya perbedaan seperti itu karena perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Nisa/4: 3, Pemahaman dengan batas empat nampaknya lebih umum dan lebih didukung oleh bukti sejarah.
Dalam al-Qur’an ada dua ayat yang menjadi dasar utama yang menjadi pegangan dalam membicarakan tentang poligami baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkannya. Ayat tersebut terdapat dalam Surah al-Nisa/4: 3 dan 129 sebagai berikut:
نثْ◌مءاسنﻻ نم كل َ◌باطاماوحكنفَایمتیﻻ ْ◌فاوﺲﻃقتُ◌لاتفخناو ؕ◌ ك ُ◌میْ◌ا تكلَ◌م ام وا ةدﺎ وف َ◌ اول ُ◌دعتَ◌ لا تفخ ناف َ◌ ۚ◌ عر و ثلثُ◌ و
۝ول ُ◌وعتَ◌ لا ن دا لذ
“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah kamu dengan wanita-wanita (yang lain) yang kamu, senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya . 8
ك اولُ◌یمتَ◌ ل ف َ◌ تصرح ولَ◌ و ءاسنﻻ یب اول ُ◌دعتَ◌ نا اوعیطتسﺖ َﺳ ن َ◌ ل و اروفغ َ◌ نك ﻞ ا ناف َ◌ اوقﺖَﺗَ◌ّ◌ و اوحلصتُ◌ نا و ؕ◌ ةقلعملْ◌ك اهروذﻒَﺗَ◌ لی مﻻ ْ◌
۝ امیحر “Dan kamu tidak akan sanggup untuk berlaku adil diantara wanita-wanita itu, walaupun kamu ingin sekali untuk melaksanakan keadilan itu; oleh sebab
itu janganlah kamu condong kepada salah seorang di antaranya sehingga menyebabkan yang lain seperti tergantung, tidak dinikahi dan tidak dicerai. Dan kalau kamu berusaha untuk berbuat baik dan bertaqwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang) ” 9 .
Adapun pandangan yang menjadikan berbeda dalam pemahaman ayat tersebut adalah dari segi penafsiran tentang adil. Sebahagian ulama memahami adil baik materi atau imaterial (cinta) dan sebahagian lainnya hanya keadilan dalam material, ada yang berpendapat bahwa poligami adalah sunnah Rasul dan ada yang mengatakan poligami adalah kehususan pada Nabi.
Adapun yang berpandangan bahwa keadilan itu dalam dua hal baik materi maupun imaterial, terutama dalam hubb (cinta) dan Jima' (hubungan intim suami isteri) 10 seperti Abdullah ibn Abbas, Kemudian Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan di bidang imaterial (cinta). itulah sebabnya, orang yang berpoligami dilarang memperturutkan suasana hatinya dan berlebihan dalam kecendrungan kepada yang dicinitainya. 11
Dari pemahaman seperti inilah sehingga suami yang berpoligami tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap isteri-istrinya, terutama dalam bidang imaterial, meski dia telah berusaha seoptimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya, sedangkan para pengikutnya tidak. 12 Allah telah memberikan perhatian bahwa poligami itu sungguh berat. Seorang Muslim yang melakukan poligami, sementara dia tidak yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan terhadap isteri-isterinya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar
di hadapan Allah.
marwah Vol. XII No. 2 Desember Th. 2013
Sebahagianyanglainnyamembolehkannya dengan alasan keadilan itu bukan pada masalah cinta, karena cinta di antara wanita- wanita itu adalah suatu hal yang mustahil, suami hanya diperintahkan agar tidak terlalu condong kepada salah seorang di antara mereka, sehingga membiarkan yang lain seperti tergantung, tidak dinikahi dan tidak diceraikan. 13 Sehingga mereka memahami bahwa: a) Poligami boleh dilaksanakan, kata “ Fankihu” walaupun berbentuk perintah, namun maksudnya hanyalah mengatakan boleh, dan bukan bermaksud “wajib”. b). Poligami itu dilaksanakan dengan syarat adil di antara isteri-isteri. Jika merasa khawatir akan tidak berlaku adil, maka ia boleh menikah seorang saja, jika dia berpoligami akad nikahnya sah, maka ia berdosa dalam perbuatannya. Namun ia menafsirkan bahwa adil yang merupakan syarat dalam poligami itu ialah adil dalam soal materi seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, bermalam serta apa yang berhubungan dengan pergaulan suami isteri, yang mungkin diterapkan keadilan padanya 14 .
Berdasakan uraian tersebut dapat kita memahami bahwa pada perinsipnya syari’at Islam adalah membolehkan adanya poligami sampai empat isteri dalam waktu yang bersamaan, dan tidak boleh lima, 15 dengan syarat, keadilan, kebahagiaan yang disertai dengan niat yang suci karena Allah, bukan karena dorongan nafsu seksual semata. Sebab semua pendapat, terutama yang tidak mendukung konsep poligami, hanya beralasan keadilan,
sehingga tetap membolehkan, sekalipun sangat memperkecil kemungkinan atau bersifat darurat.
Hukum Poligami dalam Perundang- Undangan
Ada beberapa aturan atau undang-undang yang merupakan dasar dalam menentukan hukum dari poligami antara lain UU No. 1 tahun 1974. Dalam UU No.1 Tahun 1974, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 3, 4 dan 5 16 .
Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:
- Pasal 3 ayat (1): Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Pasal 3 ayat (2): Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- Pasal 4 ayat (1): Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pasal 3 ayat (2): Pengadilan dimaksud dalam dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan,
c. isteri tidak dapat melahirkan
keturunan. - Pasal 5 ayat (1): Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
Nurhasanah : Kritik Terhadap Hukum Poligami di Indonesia (Telaah Pasal 3,4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri- isteri,
b. adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup, isteri-isteri dan anak-anak mereka,
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Pasal 5 ayat (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
UU No. 1 tahun 1974 dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974. Dalam PP No.9 Tahun 1975, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 17 .
Aturan lain yang mengatur tentang poligami adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawian dan Percraian Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP No.10 Tahun 1983, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 4,5,6,7,8,9,10 dan 11 18 .
PP No. 10 Tahun 1983 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No 10/1983 tentang Izin Perkawian dan Percraian Pegawai Negeri
Sipil. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa mengubah beberapa ketentuan dalam PP No 10/1983, sehingga berbunyi sebagai berikut: -
Pasal 3 ayat (1): Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib
memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Pasal 3 ayat (2): Bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat atau PNS yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis. Pasal 3 ayat (3): Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya:
- Pasal 4 ayat (1): PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Pasal 4 ayat (2): PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Pasal 4
ayat (3) Perrmintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. Pasal 4 ayat (4): Dalam surat permintaan dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.
- Pasal 5 ayat (2): Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertmbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.
- Pasal 9 ayat (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan saksama alasan-
marwah Vol. XII No. 2 Desember Th. 2013
alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan.
Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada suami yang beristeri lebih dari seorang apabila cukup alasan-alasannya (lihat pasal 4 ayat (1 dan 2) UU No.1/1974, pasal 41 PP No. 9/1975) sebagai berikut:
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan dan
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Jadi seorang suami yang yang mempunyai isteri masih hidup, tetapi ternyata tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, misalnya tidak dapat mendampingi dan melayani suami dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik, mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik, termasuk tidak menjaga kehormatan dirinya dari maksiat, begitu pula jika isteri cacat badannya, misalnya lumpuh, gila, lepra yang susah disembuhkan, apalagi jika isteri tak mendapatkan keturunan. Dengan alasan-alasan demikian suami dapat beristeri lebih dari seorang dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan.
Kritik Pasal 3, 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1/1974 menyebutkan bahwa azas perkawinan adalah monogami, tetapi dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa bagi yang berkehendak untuk melakukan poligami bisa dilaksanakan setelah mendapat izin pengadilan.
Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa izin pengadilan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan di pengadilan tempat tinggal Pemohon dan Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa untuk mendapat izin pengadilan seseorang yang akan melaksanakan poligami harus memiliki alasan-alasan, yaitu:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa di samping memiliki alasan sebagai mana Pasal 4 ayat (2), Pemohon juga harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:
a. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri
b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan isteri dan anak-anak.
c. Adanya jaminan suami bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.
Pasal-pasal di atas ini dijelaskan dengan peraturan pemerintah No.9/1975, pada pasal 41 poin (a) alasan-alasan yang dikemukakan pada pasal 4 ayat (2), pasal 41 poin (b, c) persyaratan poligami sama substansinya pada pasal 5 ayat (2) UU No.1/1974, kalaupun ada penambahan hanya bersifat administrasi.
Berkaitan dengan masalah ini lahir pula PP No. 10 tahun 1983, yang mengkhususkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami, kemudian dilengkapi dengan PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No.10/1983, di mana pada hakekatnyan alasan dan persyaratan untuk berpoligami tetap substansinya sama saja pada undang- undang No.1/1974 dan PP No. 9/1975, hanya ditambah dengan mempeoleh izin terlebih
Nurhasanah : Kritik Terhadap Hukum Poligami di Indonesia (Telaah Pasal 3,4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974
dahulu dari Pejabat, yang kelihatannya sangat prosudural dan terlalu panjang.
Aturan mengenai poligami ini juga diatur lagi dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Isi kompilasi tersebut khususnya dalam persoalan poligami, tidak ada hal yang dianggap lebih mempersulit dari pada peraturan-peraturan sebelumnya. Kemudian yang menarik disimak adalah salah satu persayatan dalam berpoligami adalah adanya persetujuan isteri, dalam pasal 59 KHI
disebutkan bahwa dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa, mendengar isteri yang bersangkutan di Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi 19 .
Kemudian dalam pasal 58 ayat (3) bahwa persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim. 20
Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa hukum poligami di Indonesia pada umumnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam (fiqh) kecuali Pasal 4 ayat 2 tentang alasan untuk melakukan poligami. Hal ini diduga kuat menjadi penyebab ummat Islam di Indonesia tidak mentaati aturan yang termuat dalam UU No.1 tahun 1974 tersebut.
Dalam kenyataannya masih banyak ditemukan pria beristeri satu, tetapi secara diam-diam berhubungan dengan sejumlah wanita lain 21 , Perbuatan itu bukan saja melanggar hukum syari’at, tetapi juga tatakrama spiritual. Tak satu pihak pun yang diuntungkan oleh perbuatan ini, baik laki-laki itu, isterinya maupun masayarakatnya. Hal ini terjadi karena poligami dianggap dilarang atau dipersulit dengan adanya pasal 4 ayat 2 UU No 1 tahun 1974.
Satu sisi hukum Indonesia tidak menolak poligami sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa poligami dibolehkan dengan ketentuan dapat izin pengadilan dengan syarat-syarat tertentu. Di sisi lain hukum Indonesia menghalangi poligami dengan mengemukakan alasan- alasan yang bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana pasal 4 ayat 2. Sehingga UU No 1 tahun 1974 tersebut harus direvisi dengan mencabut pasal 4 ayat 2 tentang alasan untuk melakukan poligami.
Menolak poligami bertentangan dengan hukum Islam sehingga harus diyakini melawan hukum Allah akan mendatangkan kerusakan. Sebuah hasil penelitian telah menunjukkan bahwa di beberapa negara atau bangsa di Dunia menyebutkan bahwa, bangsa yang menolak poligami mengakibatkan banyaknya anak haram akibat perzinahan. Di Perancis mencapai 30% dari anak yang lahir adalah hasil perzinahan, Munich 40%, Austriche 50% dan di Brussel 60% 22 .
Dengan demikian penulis berpendapat bahwa UU No 1 tahun 1974 yang sebagiannya mengatur tentang poligami harus direvisi dengan menghapus pasal 4 ayat 2 dalam UU tersebut.
marwah Vol. XII No. 2 Desember Th. 2013

## PENUTUP
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut
1. Bahwa Indonesia sebagai negara muslim memiliki aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan yaitu UU No 1 Tahun 1974 yang sudah berproses jauh sebelum Indonesia merdeka
2. Bahwa poligami adalah beristeri lebih dari satu, dengan batas maksimal adalah empat,
baik menurut syari’at Islam maupun perundang-undangan perkawinan di
Indonesia.
3. Hukum poligami menurut syari’at Islam adalah mubah bukan wajib dengan persyaratan keadilan dan kesanggupan memberi nafkah.
4. Hukum Indonesia satu sisi membolehkan poligami dengan ketentuan melalui
pengadilan sebagai mana pasal 4 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 namun pada sisi lain menghalangi poligami dengan mengemukan alasan yang bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana pasal 4 ayat 2 dalam UU tersebut.
5. UU No 1 tahun 1974 harus direvisi dengan menghapus Pasal 4 ayat 2 UU tersebut sehingga hukum poligami Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam yang membolehkan poligami.
6. Dengan revisi UU No 1 tahun 1974 tersebut
azas perkawinan dalam perundang- undangan di Indonesia adalah monogami, tetapi monogami terbuka, sehingga hukum poligami adalah boleh dengan pesyaratan tertentu.

## Endnotes:
1 Abdul Ghani Abdullah, Pengantar HukumKompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 15 2 Rifyal ka’bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia , (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 40- 41. Lihat juga Daniel S.Lev, Hukum dan Politik Di Indonesia, terjemahan Nirwono dan A.E Prayono, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 121
3 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2006),h. 253 4 Labib MZ, Pembelaan Umat Muhammad (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), h. 15. 5 Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1986), h.74 6 Tihami, sohari sahrani. Fiqih Munakahat. Jakarta: Rajawali Pers, 2009. h 351 7 Musfir Aj-Jahrani, op. cit., h . 34 8 Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Kathoda, 1990), h.115. 9 ibid., h.144
10 Musda Mulia, MA, APU, Pandangan Islam Tentang Poligami (Cet.I; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 46 Bandingkan dengan Drs. Khaeruddin Nasution, MA ., Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 85-92
11 Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1996), h. 201
12 Muda Mulia, loc. cit.
13 Mustafa As-Siba’y, Al-Mar'atu Bainal al-Fiqhi wa al-Qanuni diterjemahkan oleh: Chadijah Nasution dengan Judul ” Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan“ (Jakarta: Bulan Bintang,1962), h. 138 14 ibid.
15 Muhammad Jawad Mughniayah, Al-Fiqh „ala al- Madzahib al-Khamzah diterjemahkan oleh: Idrus al-Faff dkk. dengan Judul “Fiqhi Lima Mazhab”
Nurhasanah : Kritik Terhadap Hukum Poligami di Indonesia (Telaah Pasal 3,4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974
(Ja’far, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali)
(Jakarta: Lentera, 1996), h.332
16 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasinal (Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 1991), h. 289 17 Ibid ., h. 347 18 Ibid 19 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam R.I, Alasan Syar'i Tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta, tp., 1998), h. 48
20 Ibid 21 Chuzaimah T. Yanggo dkk. Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus,
1996), h. 105 22 Ahmad Jurjawi, Hikmah al-Tasyri' wa falsafatuhu diterjemahkan oleh Hadi Mulyo dan Shobahussurur dengan Judul: “ Falsafah dan Hikmah Hukum Islam” (Semarang: CV. Asy- Syifa’, 1992), h. 260

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Abdul Ghani, Pengantar Hukum Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press,
1994)
Al-Jahrani, Musfis. Nashratun fi Ta ’ addudi Az- Zaujat diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dengan Judul: “ Poligami Dari Berbagai Persepsi” Cet.I Jakarta: Gema Insani, 1996.
Al-Siba’y, Mustafa. Al-Mar ’ atu Bainal al-Fiqhi wa al-Qanuni diterjemahkan oleh:Chadijah Nasution dengan Judul ” Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan“
Jakaerta: Bulan Bintang,1962. Departemen Agama RI., al-Qur ’ an dan
Terjemahnya, Jakarta: CV Kathoda, 1990.
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam R.I, Alasan Syar ’ i Tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, tp., 1998.
Hadikusuma, H. Hilman SH, Prof. Hukum Perkawinan di Indonesia: “Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama” Bandung: Mandar Maju, 1990.
Jurjawi, Syeikh Ahmad. Hikmah al-Tasyri ’ wa falsafatuhu diterjemahkan oleh Hadi
Mulyo dan Shobahussurur dengan
Judul: “ Falsafah dan Hikmah Hukum Islam” Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992.
Ka’bah, Rifyal, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia , (Jakarta: Khairul Bayan, 2004)
Manan, Abdul Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
Mughniayah, Muhammad Jawad. Al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamzah diterjemahkan oleh: Idrus al-Faff dkk. dengan Judul “Fiqhi Lima Mazhab” Ja’far, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, Jakarta: Lentera, 1996.
Mulia, Hj.Musda, Pandangan Islam Tentang Poligami, Cet.I; Jakarta: Lembaga Kajian
Agama dan Jender, 1999. MZ, Labib. Pembelaan Umat Muhammad, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986
Nasution, Khaeruddin, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Rafiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia,
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
Rahman, H. Abd. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
S.Lev, Daniel, Hukum dan Politik Di
Indonesia, terjemahan Nirwono dan A.E Prayono, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 121
marwah Vol. XII No. 2 Desember Th. 2013
Shihab, H. Quraish. Wawasan al-Qur’an,
Bandung: Mizan, 1996.
Soemiyati, Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta:
Liberty, 1986.
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasinal, Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 1991.
Yanggo, H. Chuzaimah T.dkk. Problematika Hukum Islam Kontempor Jakarta:PT. Pustaka Firdaus.