## Penerapan  Sanksi  Pidana  Tambahan  Kebiri  Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan
Adella Aldionita Chairi 1 , Ivan Zairani Lisi 2 , Rini Apriyani 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: adellachairi@gmail.com
2 . Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Email : ivanzairani@fh.unmul.ac.id
3. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: riniapriyani@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
In Indonesia, cases of sexual violence against children are serious crimes. Law Number 17 the Year 2016 concerning Establishment of Government Regulation in place of Law (PERPPU) Number 1 the Year 2016 concerning Second Amendment to Law Number 23 the Year 2002 concerning Child Protection, which can be  picked  up  following  chemical  castration.  The  author  has  two  objectives,  first  about  the  additional legal  requirements  for  chemical  castration  in  terms  of  the  perspective  of  justice  against  victims,  the second to provide clarity on the additional innocence of chemical castration in Law Number 17 of 2016 concerning  the  Establishment  of  PERPPU  Number  1  of  2016  in  children  The  granting  of  additional castration chemical crime law from the perspective of justice against victims is a form of retaliation for the  crime.  Nothing  in  Law  Number  17  of  2016  concerning  the  Establishment  of  PERPPU  Number  1  of 2016 has the objective to be achieved is to protect the nation's children and become material for judges in opposing penalties against violence against children.
Keywords: Justice; Sexual Violence; Chemical castration

## ABSTRAK
Di Indonesia kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius. Sehingga Pemerintah mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (PERPPU)  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  bahwa  pelaku  dapat  dijatuhkan  hukuman kebiri kimia.  Penulis memiliki dua tujuan, pertama mengetahui penerapan hukuman pidana tambahan kebiri  kimia  ditinjau  dari  perspektif  keadilan  terhadap  korban, Kedua untuk  memberi  kejelasan  unsur pidana tambahan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor  1  Tahun  2016  dalam  menangani  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Pemberian  hukum pidana  tambahan  kebiri  kimia  ditinjau  dari  perspektif  keadilan  terhadap  korban  merupakan  bentuk pembalasan  terhadap  pelaku.  Unsur-unsur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk melindungi anak bangsa  dan  menjadi  bahan  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
Kata Kunci: Keadilan; Kekerasan Seksual; Kebiri kimia

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak (pedofilia) terus  meningkat  dan merupakan kejahatan serius (serious Crimes). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat, sejak 2016 laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat tiap  tahunnya.  Anak  sering  menjadi  korban  dari  kejahatan  atau  kekerasan  yang dilakukan oleh lingkungan terdekat anak, sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (PERPPU)  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Perlindungan hukum  bagi  anak  dapat  diartikan  sebagai  perlindungan  hukum  terhadap  berbagai kebebasan  dan  hak  asasi  anak  ( fundamental  rights  and  freedoms  of  children )  serta berbagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak.  Jadi,  masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. 1 Kebijakan hukum pidana  tambahan  dalam  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  ini  adalah  dengan memberikan tindakan kebiri kimia sebagai upaya hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Pedofilia merupakan bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja  yang  lebih  tua  menggunakan  anak  sebagai  rangsangan  seksual.  Adapun  efek kekerasan  seksual  terhadap  anak  antara  lain:  depresi,  gangguan  stres  pasca  trauma dan kegelisahan. 2
Sebagai  contoh  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  ( pedofilia )  ialah  kasus  Kateni Sugianto,  berumur  63  tahun  di  Desa  Beringin  Agung  Kecamatan  Samboja  Kabupaten Kutai  Kartanegara.  Kateni  melakukan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dalam  kurun waktu  tahun  2013  sampai  tahun  2017.  Pada  kasus  tersebut  terdapat  3  korban  yang masih dibawah umur yaitu Ananda Aulia berumur 9 tahun, Putri Oktaviani berumur 9 tahun, dan Sisca Ulandari berumur 13 tahun. Pada kasus tersebut Kateni menyetubuhi ketiga  korbannya  dan  memaksa  korban  untuk  melakukan  perbuatan  tersebut  yang disertai  dengan  kekerasan  seperti  menarik  tangan  korban,  mencubit  korban,  dan memukul  korban  serta  mengancam  akan  membunuh  korban  apabila  mengadukan Kateni  kepada  orang  tua  korban.  Namun  Pelaku  hanya  dikenakan  hukuman  penjara selama 14 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan  penjara  selama  3  (tiga)  bulan.  Masalah  ekonomi  dan  sosial  yang  melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan komplesitas masalah yang dihadapi anak  Indonesia  yang  ditandai  dengan  makin  banyaknya  anak  yang    mengalami perlakuan  salah,  eksploitasi,  tindak  kekerasan,  anak  yang  diperdagangkan, penelantaran,  disamping  anak-anak  yang  tinggal  di  daerah  rawan  konflik,  rawan
1 Zaidan Ali, Menuju Pembaruan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 26.
2 Delvina Alodia, Jesslyn Lie, dan Vini Anggreini, “Kejahatan Pedofilia Sebagai Per ilaku Menyimpang dan Upaya Penegakan Hukumnya,” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni , 2.2, 534 – 43.

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Desember 2020, 106-114
bencana  serta  anak  yang    berhadapan  dengan  hukum  dan  lain  sebagainya.
3 Berdasarkan  hal  tersebut  terdapat  ketidakkonsistenan  penerapan  hukuman  pidana tambahan  kebiri  kimia  yang  dapat  menimbulkan  rasa  ketidakadilan  bagi  keluarga korban  maupun  korban  itu  sendiri,  meskipun  unsur-unsur  untuk  diterapkannya hukuman  pidana  tambahan  kebiri  kimia  tersebut  telah  terpenuhi  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.    Bagaimana  pemberian hukuman  pidana  tambahan  kebiri  kimia  ditinjau  dari  perspektif  keadilan  terhadap korban  dan  Bagaimana  unsur  penerapan  sanksi  pidana  tambahan  kebiri  kimia  dalam Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2016  tentang  penetapan  PERPPU  Nomor  1  tahun 2016 dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

## METODE
Pelaksanaan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah Doktrinal.  Pendekatan  doktrinal  yang  dimaksud  adalah  penelitian  yang  berbasiskan pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan (statute  approach). Dalam  hal  ini penulis  akan  mengkonstruksikan  dan  menghubungkan  antara statute  approach dan teori-teori hukum yang relevan yang dipakai dalam menentukan hasil penelitian.

## PEMBAHASAN

## Pemberian Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan
Terhadap Korban
Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Pidana  tambahan  menurut  Marjane  Termorshuizen  dalam  Kamus  Hukum  Belanda Indonesia dalam Bahasa Belanda disebut dengan bijkomende straf adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari  pencabutan  beberapa  hak  tertentu,  perampasan  barang  tertentu,  pengumuman putusan  hakim. 4 Kebijakan  menetapkan  suatu  sanksi  pidana  tambahan  sebagai  salah satu  sarana  untuk  menanggulangi  kejahatan,  merupakan  salah  satu  pemilihan  dari beberapa  alternatif. 5 Jenis  pidana  tambahan  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap anak, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dalam Undang- Undang  Nomor  17    Tahun  2016  tentang  Penetapan  PERPPU  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Perubahan  kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
3 Agus Rai Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, “Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak,” Jurnal Konstruksi Hukum , 1.1 (2020), 19 – 25.
4 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 7.
5 Kristina  Sitanggang,  “Hukuman  Kebiri  Kimia  (Chemical  Castration)  Untuk  Pelaku  Kekerasan  Seksual Pada Anak  Ditinjau  dari  Kebijakan  Hukum  Pidana”  (Universitas  Sumate ra  Utara,  2017) <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/894>.
Perlindungan  anak  sebagai  berikut:  Penjelasan  pada  Pasal  81  ayat  6  yang  sebagai berikut: “Selain dikenai pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan  ayat  (5),  pelaku  dapat  dikenai  pidana  tambahan  berupa  pengumuman  identitas pelaku” adalah berupa tindakan ya ng diberikan oleh pengadilan untuk mengumumkan identitas serta informasi tentang pelaku kepada orang banyak atau masyarakat dalam bentuk  surat  yang  terpampang  dalam  papan  pengumuman,  koran  atau  majalah  atau bahkan melalui internet agar masyarakat mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut.
Penjelasan pada Pasal 81 ayat 7 yang sebagai b erikut: “Terhadap pela ku sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  dapat  dikenai  tindakan  berupa  kebiri  kimia  dan pemasangan  alat  pendeteksi  elektroni k” adalah  tindakan  y ang berupa suntikan  kimia dan  pemberian  suntikan  kimia  tersebut  dapat  dikenakan  untuk  jangka  waktu  paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pasal 81 ayat (8) menjelaskan yang sebagai berikut : “Tindakan sebagaima na dimaksud pada ayat  (7)  diputuskan  bersama-sama  dengan  pidana  pokok  dengan  memuat  jangka waktu  pelak sanaan  tindakan”  adalah  pidana  tambahan  harus  dijatuhkan  bersama - sama  dengan  pidana  pokok.  Pidana  tambahan  tidak  bisa  berdiri  sendiri.    Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sosial  dan  mengaju  pada  tujuan  pemindanaan  yang  ada  di  Indonesia  yaitu  teori absolute (pembalasan) dan teori relatif (kemanfaatan). 6
Pemberian  Hukuman  Pidana  Tambahan  Kebiri  Kimia  Terhadap  Pelaku  Kekerasan Seksual  Terhadap  Anak  merupakan  Kebijakan  hukum  pidana  dalam  hal  kasus  tindak pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  ini  adalah  dengan  memberikan  hukuman pidana tambahan kebiri kimia sebagai upaya hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Pengebirian  dapat  dilakukan  secara  fisik, selain itu pengebirian dapat dilakukan secara kimiawi yaitu secara teknis. Kebiri kimia dilakukan  dengan  memasukkan  bahan  kimia  antiandrogen,  baik  melalui  pil  atau suntikan  ke  tubuh  seseorang  untuk  memperlemah hormone  testosterone .  Secara sederhana,  zat  kimia  yang  dimasukkan  ke  dalam  tubuh  itu  akan  mengurangi  bahkan menghilangkan  libido  atau  hasrat  seksual.  Hukuman  pidana  tambahan    kebiri  kimia ( chemical  castration )  yang  dirumuskan  dalam  ketentuan  Pasal  81  Ayat  (7)  Undang- Undang  Nomor  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  PERPPU  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Perubahan  kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  anak  yang  dirumuskan  sebagai  tindakan  kepada  pelaku  tindak  pidana kekerasan  seksual  pada  anak  merupakan  desakan  dari  masyarakat  terhadap
6 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2007), hal. 45.

## Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 2, Desember 2020, 106-114
pemerintah mengingat kasus kejahatan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya.
Menurut  Hubertus  Kasan  Hidayat,  Pelaksanaan  hukuman  pidana  tambahan  kebiri kimia  di  Indonesia  dilakukan  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak ( pedofilia )  dengan  memberikan  suntikan  sterilisasi  anti  androgen  berupa  cairan bernama  MPA  ( medroxy  Progesterone  Acelate )  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Depo Provera yang  diberikan  kepada  pelaku  setelah  menjalani  pidana  pokok . Penegakan hukum  pidana  untuk  menangguLangi  pedofilia  sebagai  perilaku  yang  menyimpang harus  terus  dilakukan  karena  pedofilia  merupakan  ancaman  yang  nyata  terhadap norma-norma  sosial  yang dapat  menimbulkan  ketegangan  individual  maupun ketegangan-ketegangan sosial. 7 Negara Yang Menerapkan Sanksi Pidana Kebiri Kimia adalah  Negara  Amerika  Serikat  ada  beberapa  Negara  bagian  yaitu  California,  Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri kimia.
Negara Amerika bagian California merupakan Negara bagian Amerika Serikat pertama yang  memberlakukan  hukuman  kebiri  secara  kimiawi  bagi  pelaku  kejahatan  seksual terhadap  anak.  Pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak,  akan  diminta  melakukan  terapi kebiri  kimia  berulang  kali,  sebagai  syarat  pembebasan  bersyarat  untuk  mereka  dan hukuman  kebiri  di  California  diterapkan  sejak  tahun  1996.  John  Money  seorang psikolog  dan  sexolog  merupakan  orang  pertama  yang  melakukan  kebiri  kimia  di Amerika  sebagai  terapi  bagi  pasiennya  yang  memiliki  kecenderungan  pedofil.  John menggunakan obat medroksiprogesteron asetat yang kini menjadi obat andalan dalam terapi  kebiri.  Meski  demikian,  disaat  itu  kebiri  kimia  belum  digunakan  untuk  sebagai hukuman bagi pedofil atau pelaku kejahatan seksual lainnya. 8
Penetapan  Pidana  Tambahan  Kebiri  Kimia  di  Indonesia  pada  tanggal  25  Mei  2016 Presiden  RI,  Joko  Widodo  telah  menetapkan  Perppu  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak. Perubahan dilakukan pada pasal 81 dan pasal 82. Pada tanggal 12 Oktober 2016 Perppu  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  telah  disahkan  sebagai  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tetang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Peraturan  perundang-undangan yang  ada di  Indonesia dalam  menangani  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak saat ini  belum  mampu  menjawab  keresahan  yang  timbul  dalam  masyarakat.  Hal  ini merupakan  kelemahan  hukum  yang  ada,  karena  hukuman  yang  dijatuhkan  pada
7 Alodia, Lie, dan Anggreini.
8 Lusia Anna, “Daftar Nega ra yang Memiliki Huk uman Kebiri,” KOMPAS , 2015 <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara.yang.Memiliki.Hukuman diakses pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 20.52 WITA> [diakses 28 Juni 2021].
pelaku kekerasan seksual seharusnya bisa memberikan perlindungan dan pencegahan menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.  Oleh karena itu adanya Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (PERPPU)  Nomor  1  Tahun  2016  merupakan  sebuah  upaya pembaharuan  hukum  yang  baru  untuk  memberikan  efek  jera  sekaligus  tindakan pencegahan  agar  bisa  mengurangi  bahkan  tidak  terjadi  lagi  kasus  kekerasan  seksual pada anak.
Hukum  Pidana  Tambahan  Kebiri  Kimia  Ditinjau  dari  Perspekif  Keadilan  Terhadap Korban Menurut Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya.  Keadilan  tersebut  yaitu  Keadilan  legal  yang merupakan  perlakuan  yang  sama  terhadap  semua  orang  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.  Itu  berarti  semua  orang  harus  dilindungi  dan  tunduk  pada  hukum  yang  ada secara tanpa pandang bulu. 9 Keadilan retributif adalah keadilan yang berkaitan dengan terjadinya  kesalahan.  Hukuman  atau  denda  yang  diberikan  kepada  orang  yang bersalah haruslah bersifat adil. Model keadilan retributif ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukumkan yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan pelaku.  Dalam  hal  penegakan  hukum  upaya  yang  dilakukan  adalah  memberikan hukuman  yang  sesuai  dengan  kesalahan  dan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.
Unsur  Penerapan  Sanksi  Pidana  Tambahan  Kebiri  Kimia  dalam  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  PERPPU  Nomor  1  Tahun  2016  Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  PERPPU  Nomor  1  Tahun 2016  tentang    perubahanan  kedua  atas    Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang  perlindungan  anak,  terdapat  Unsur-Unsur  tambahan  dalam  kasus  tindak pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  yaitu  pada  Pasal  81  ayat  (5): “Dalam  hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (orang), mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya  fungsi  reproduksi,  dan/atau  ko rban  meninggal  dunia”  Pada  pasal  tersebut ada beberapa unsur yaitu:
a. Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang adalah dilakukannya suatu perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  dan  dari  perbuatan  tersebut menimbulkan banyak korban.
9 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hal. 105 – 6.
b. Unsur  mengakibatkan  luka  berat  adalah  dalam  melakukan  suatu  perbuatan yang  dari  perbuatan  tersebut  mengakibatkan  timbulnya  luka  berat  terhadap orang lain.
c. Unsur  gangguan  jiwa  adalah  ketidakseimbangan  jiwa  yang  mengakibatkan terjadinya  ketidaknormalan  sikap  atau  tingkah  laku  yang  menimbulkan penderitaan  pada  korban  kejahatan  dan  setelah  mengalami  gangguan  jiwa maka korban mendapat hambatan dalam melaksanakan peranan sosial.
d. Unsur  penyakit  menular  adalah  penyakit  yang  menyerang  manusia,  yang penyakit  tersebut  berasal  dari  orang  yang  terinfeksi  atau  orang  tersebut menginfeksi orang lain.
e. Unsur terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi adalah gangguan kesehatan terhadap organ reproduksi yang disebabkan oleh infeksi atau penyakit menular.
f. Unsur  korban  meninggal  dunia  adalah  dilakukannya  suatu  perbuatan  yang bertentangan  dengan  hukum  dan  dari  perbuatan  tersebut  mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 10
Tata  cara  pelaksanaan  kebiri  kimia  terhadap  pelaku  kekerasan seksual  terhadap anak merupakan Hukuman kebiri yang bukan berarti memotong alat vital pelaku. Di sinilah pemerintah  tetap  memperhatikan  pertimbangan  hak  asasi  manusia.  Tidak  permanen dan pelaku akan terus dipantau. Kebiri juga akan dibarengi dengan rehabilitasi jangan sampai  suntikan  kimia  nanti  tidak  menimbulkan  dampak  lain  selain  menurunkan libidonya. Hukuman  kebiri  yang  diatur  dalam  Undang-UndangNomor  17  Tahun  2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 berupa kebiri kimiawi, yaitu dengan cara  menyuntikkan  zat  kimia  anti-androgen  ke  tubuh  seseorang  supaya  produksi hormon  testosteron  di  tubuh  mereka  berkurang.  Tujuannya  untuk  mematikan  nafsu seksual bagi pelaku tindak kekerasan seksual.
Kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti- androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau  osteoporosis  meningkat.  Satu  hal  yang  perlu  diketahui,  kebiri  kimiawi  tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pelaku akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi. Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam  Menangani  Kasus  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  di  Indonesia  merupakan sanksi  pidana  tambahan  kebiri  kimia  yang  tidak  diberikan  pada  saat  Pelaku  masih berada  di  dalam  tahanan  melainkan  diberikan  setelah  pelaku  menjalankan  pidana pokoknya. Apabila pelaku telah di vonis pidana pokok berupa pidana mati maka pelaku tidak di berikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia.
10 DW Inovator, “Apa Definisi Kematian Menurut Dunia Kedokteran? | IPTEK: Lapora n seputar sains dan teknologi  dan  lingkungan  | DW  |  11.07.2018”  <https://www.dw.com/id/apa -definisi-kematian- menurut-dunia-kedokteran/a-44628587> [diakses 29 Juli 2021].
Sanksi  pidana  tambahan  kebiri  kimia  akan  diberikan  2  (dua)  tahun  setelah  menjalani pidana pokoknya dan juga diberlakukan maksimal selama 2 (dua) tahun atas keputusan dari hakim. Maka ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 2 (dua) tahun, alat reproduksi pelaku dapat berfungsi seperti semula. Pidana tambahan berupa kebiri secara kimiawi tidak diberlakukan kepada pelaku anak (yaitu seseorang yang  berumur  di  bawah  18  tahun).  Hukuman  yang  diberikan  kepada  kepada  pelaku kekerasan seksual pada anak diberikan dengan tujuan : 11
1. Agar tersangka mengakui perbuatan jahat atau rangkaian perbuatan jahat yang disangkakan kepadanya.
2. Sebagai  hukuman  bagi  terhukum  pada  umumnya  yang  telah  terbukti melakukan kejahatan.
3. Sebagai  efek  jera  bagi  terhukum,  sehingga  diharapkan  tidak  lagi  melakuan kejahatan dikemudian hari.
4. Sebagai  efek  jera  bagi  anggota  masyarakat  untuk  takut  melakukan  kejahatan serupa, dan lain-lain.

## SIMPULAN
Pemberian  hukum  pidana  tambahan  kebiri  kimia  ditinjau  dari  perspektif  keadilan terhadap  korban  merupakan  bentuk  hukuman pembalasan  atas  pihak  yang  dirugikan yaitu  korban  terhadap  pelaku.  Dalam  keadilan  restributif  bahwa  setiap  orang  harus bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  dan  pelaku  kejahatan  harus  menerima hukuman  yang  setimpal.  Pemberian  hukuman  pidana  tambahan  kebiri  kimia  adalah upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta menjadi solusi pencegahan agar bisa mengurangi bahkan tidak terjadi lagi kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  dikarenakan  orang  lain  takut  melakukan  kejahatan yang  serupa.  Unsur  penerapan  sanksi  pidana  tambahan  kebiri  kimia  dalam  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  penetapan  PERPPU  Nomor  1  Tahun  2016 dalam menangani kasus kekeraan seksual terhadap anak merupakan sebuah peraturan yang  dibuat  untuk  mengatasi  meningkatnya  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban, pelaku, serta masyarakat. Dengan  adanya  unsur-unsur  dalam  penerapan  sanksi  pidana  tambahan  kebiri  kimia dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  PERPPU  Nomor  1 Tahun  2016  memiliki  tujuan  yang  ingin  dicapai  yaitu  untuk  melindungi  anak  bangsa dari kejahatan seksual dan menambahkan unsur-unsur dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
11 S H Munir Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 180.

## REFERENSI
Ali, Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
Hamzah, Andi, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012)
Munir Fuady, S H, Hak Asasi Tersangka Pidana (Jakarta: Prenada Media, 2016)
Soekanto,  Soerjono,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
Alodia,  Delvina,  Jesslyn  Lie,  dan  Vini  Anggreini, “ Kejahatan  Pedofilia  Sebagai  Perilaku Menyimpang  dan  Upaya  Penegakan  Hukumnya, ” Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial, Humaniora, dan Seni , 2.2, 534 – 43
Anna,  Lusia, “ Daftar  Negara  yang  Memiliki  Hukuman  Kebiri, ” KOMPAS ,  2015 <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara.yang. Memiliki.Hukuman diakses pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 20.52 WITA> [diakses 28 Juni 2021]
DW  Inovator, “ Apa  Definisi  Kematian  Menurut  Dunia  Kedokteran?  |  IPTEK:  Laporan seputar  sains  dan  teknologi  dan  lingkungan  |  DW  |  11.07.2018 ” <https://www.dw.com/id/apa-definisi-kematian-menurut-dunia-kedokteran/a- 44628587> [diakses 29 Juli 2021]
Mahardika,  Agus  Rai,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  dan  I  Made  Minggu Widyantara, “ Sanksi  Pidana  bagi  Pelaku Tindak  Pidana  Pedofilia  terhadap  Anak, ” Jurnal Konstruksi Hukum , 1.1 (2020), 19 – 25
Sitanggang,  Kristina, “ Hukuman  Kebiri  Kimia  (Chemical  Castration)  Untuk  Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana ” (Universitas Sumatera Utara, 2017) <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/894>