## ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM EVALUASI PERKULIAHAN DOSEN TADRIS IPA

## Budiyono Saputro
Institut Agama Islam Negeri Salatiga Jl. Lingkar Salatiga KM 2 Pulutan, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50721 E-mail: budiyonoiainsl3@gmail.com
Received: 25/07/2018 Revised: 26/07/2018 Approved: 18/08/2018
Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Evaluasi Perkuliahan Dosen Tadris IPA licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Abstract
This article is aimed at analyzing the implementation of Good Corporate Governance in lecture evaluation at Science Department of the Teacher Training and Education Faculty of IAIN Salatiga. The qualitative research was used whereby the primary data were taken from the results of research subject’s questionnaires, while  the  secondary  information  were  derived  from  data  that  had  been  processed by other researchers. The subjects of this research were the lecturers of the Science Departmen of IAIN Salatiga. The data analysis technique used was the descriptive qualitative.  The  implications  of  analysis  for  applying  the  principles  of  Good Corporate  Governance  at Science  Department  of IAIN  Salatiga in  the  evaluation of lectures are as follows: the aspect of transparency principle, which means that the head of the Science Department conveys information on lecturer evaluation results in coordination meetings; the aspect of accountability principle, which means that accountability of lecturer evaluation results on their lectures have been established periodically; the aspect of responsibility principle, which means that the department team reports the implementation of lectures evaluation regularly to the Dean and
Quality Control Unit; the aspect of fairness principle, that all lecturers are entitled a justice in the assessment in carrying out lectures in the classroom; and the aspect of independence principle, which means that the evaluation of lectures is done without any influences from any party.
Keywords: Good  Corporate  Governance,  Lecture  Evaluation,  and  Science Department.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan Good Corporate Governance dalam  evaluasi  perkuliahan  dosen  Tadris  Ilmu  Pengetahuan Alam  (IPA)  Fakultas  Tarbiyah  dan  Ilmu  Keguruan  (ftik)  Institut  Agama Islam  Negeri  (IAIN)  Salatiga.  Jenis  penilitian  yang  digunakan  adalah penelitian  kualitatif.  Sumber  data  data  primer  dari  hasil  kuesioner  subjek penelitian  dan  sekunder  informasi  dari  data  yang  telah  diolah  pihak  lain. Subyek penelitian ini dosen Tadris IPA FTIK IAIN Salatiga. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Adapun Analisis penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada  Program  Studi  Tadris  IPA  FTIK  IAIN Salatiga implikasinya  dalam  evaluasi  perkuliahan  adalah  sebagai  berikut: Aspek prinsip transparansi, Ketua Program Studi Tadris IPA menyampaikan informasi  hasil  evaluasi  dosen  dalam  rapat  koordinasi.  Aspek  prinsip akuntabilitas  bahwa  pertanggung  jawaban  hasil  evaluasi  dosen  dalam perkuliahan telah ditetapkan secara periodik. Aspek prinsip responsibilitas bahwa  tim  program  studi    melaporkan  pelaksanaan  evaluasi  perkuliahan kepada dekanat dan Lembaga Penjaminan Mutu secara rutin. Aspek prinsip fairness, bahwa semua dosen berhak sebuah keadilan dalam penilaian dalam melaksanakan  perkuliahan  di  kelas.  Aspek  prinsip  independensi  bahwa dalam evaluasi perkuliahan tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun.
Kata  kunci : Good Corporate Governance ,  Evaluasi  Perkuliahan  Dosen, dan   IPA.
Pendahuluan A.
Governance ditinjau  dari  terminologi  berarti  otoritas  dalam menjalankan  sebuah  kebijakan,  strategi  dan  relevansi    komponen dalam  negara  berdasarkan  konstitusi. 1 Governance diartikan  juga upaya pemerintahan dan warga dalam mengatur sumber daya dan
1 Abidari Rosidi dan Anggraeni Fajriani, Reinventing Government (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 4.
memecahkan  masalah-masalah  publik. 2 Berdasarkan  pengertian di  atas,  maka  penulis  berpendapat  bahwa  governance  merupakan sebuah upaya antara pelaku kebijakan dan warganya dalam sebuah pemerintahan, perusahaan, institusi,  instansi dalam rangka mencapai tujuan.  Sehubungan  dengan  pendapat  di  atas Corporate  governance merupakan sistem manajemen dengan prinsip tanggung jawab, adil, transparansi,  dan  akuntabilitas. Corporate  governance tidak  hanya dilakukan pada instansi pemerintah dan badan usaha, namun dapat pula  diterapkan  pada  perguruan  tinggi  khususnya  pada  program studi.  Perguruan  tinggi  berperan  dalam  mencerdaskan  kehidupan bangsa menjadi suatu kebutuhan dan elemen penting di masyarakat. Satu  diantara  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  adalah  melalui penerapan  tata  kelola  yang  baik  pada  perguruan  tinggi  atau  yang biasa  disebut Good  University  Governance (GUG).  GUG  merupakan sistem  perguruan  tinggi  dengan  menetapkan  tujuan,  menerapkan, mengelola institusi baik secara fisik, keuangan, sumber daya manusia, akademik, maupun prestasi dari mahasiswa.
Menurut Rosyada, Dede dkk (2000) terdapat sembilan aspek fundamental good governance dalam pendidikan yaitu: (1) partisipasi, (2) penegakan hukum, (3) transparansi, (4) responsif, (5) Konsensus, (6) kesetaraan dan keadilan, (7) efektifitas dan efisien (8) akuntabilitas, dan  (9)  visi  strategi. 3 Sedangkan  menurut  Kaihatu  (2006),  beberapa prinsip dasar dalam GCG adalah: (1) transparancy , yakni keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan informasi yang relevan dengan perusahaan, (2) accountability , yakni suatu kejelasan fungsi,  struktur,  sistem,  dan  pertanggungjawaban  perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat efektif, (3). responsibility , yakni kepatuhan  pengelolaan  perusahaan  pada  peraturan  perundangan yang  berlaku,  (4) Independency ,  yakni  keadaan  dimana  perusahaan dikelola secara profesional, sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip  korporasi  yang  sehat,
2 Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 1–2.
3 Dede Rosyada dan dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 182.
(5) Fairness ,  yakni  perlakuan  adil  dan  setara  dengan  stakeholder berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 4
Berdasarkan  prinsip-prinsip  GCG  menurut  para  ahli  di atas terbukti pada hasil penelitian Martini, Rita dkk. (2014) dengan kesimpulan bahwa: (1) ada pengaruh positif dan signifikan efektifitas pengendalian intern terhadap penerapan Good University Governance ,
(2) terdapat pengaruh positif dan signifikan komitmen organisasional terhadap  penerapan Good  University  Governance ,  serta  3)  terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  efektifitas  pengendalian  intern  dan komitmen organisasional secara simultan terhadap penerapan Good University  Governance . 5 Penelitian  Widjajanti  Eviatiwi,  Kesi  dan Sugiyanto, Kusumaningtyas (2015) menunjukkan bahwa pelaksanaan tata  kelola  universitas  yang  baik  (GUG)  tidak  dapat  langsung memberikan  kepercayaan  terhadap  mahasiswa  tanpa  adanya  bukti nyata seperti pelayanan yang prima. 6
Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) ini relevan dengan implementasi tata kelola sebuah institusi yang baik. Tuntutan dari stakeholder ,  masyarakat  dan  mahasiswa  terhadap  institusi  dan program studi semakin bersaing untuk menjadi institusi dan program studi yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut maka, program studi melakukan tata kelola dengan melakukan evaluasi dosen pada setiap matakuliah yang diampunya. Hasil Penelitian Nurhikmahyanti, Desi (2017) menunjukkan bahwa diantaranya bahwa aspek Accountability pada  UNESA  telah  menetapkan  rincian  tugas  dan  tanggung  jawab masing-masing  unit  organisasi  dengan  indikator  yang  jelas  sesuai peran good  governance .  Aspek  pertanggungjawaban  dalam  Sumber Daya Manusia berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia, diterapkan sistem reward dan punishment kepada dosen dan  karyawan  yang  dikaitkan  dengan  kebijakan  kompensasi  yang
4 Thomas  S  Kaihatu,  “Good  Corporate  Governance  dan  Penerapannya  di Indonesia,” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 8, no. 1 (n.d.): 1–9.
5 Rita Martini dan dkk, Analisis Penerapan Good University Governance Melalui Efektivitas Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasional , 2014, 1–23.
6 Kesi Widjajanti dan Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto, “Good University Governance  Untuk  Meningkatkan  Excellent  Service  dan  Kepercayaan  Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang),” Jurnal Dinamika Sosial Budaya 17, no. 1 (2015): 69–81, https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.504.
berlaku di internal pada institusi UNESA. 7 Sedangkan Suryani, Irma (2015)  melakukan  penelitian  dengan  hasil  bahwa  penerapan Good University Governance yang terdiri dari struktur tata kelola, otonomi, akuntabilitas, kepemimpinan, dan transparansi dapat meningkatkan kualitas  penyelengaraan  perguruan  tinggi  terbukti  penerapan Good University Governance di perguruan tinggi khususnya di Kota Bandung berada pada kategori baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal transparansi. Transparansi harus semakin ditingkatkan di universitas  baik  dalam  hal  penyediaan  informasi  yang  berkualitas tinggi  maupun  setiap  informasi  yang  dihasilkan  dapat  diakses oleh seluruh stakeholders baik mahasiswa, dosen, alumni, pengguna lulusan, dan masyarakat luas. 8
Senada dengan penelitian di atas, Nurhidayah, May dan Sarsiti (2017) menunjukkan dalam penelitiannya dengan kesimpulan sebagai berikut:  (1)  penerapan Good  Corporate  Governance di  SMP  Negeri Sragen Bilingual  Boarding  School prinsip transparancy , responsibility , independency dan fairness telah  diimplementasikan  dengan  baik,  hal tersebut bernilai positif pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Penerapan accountability hasilnya belum cukup baik, yakni bernilai negatif  pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. (2) SMP Negeri Sragen Bilingual Boarding School kategori Baik dalam Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Hal tersebut terbukti bahwa  Sekolah  mampu  menjalankan  tugas  dan  bertanggungjawab dalam  pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  dalam  hal aspek perencanaan, pelaksanaan, pembukuan dan pelaporan secara berkala. Hal tersebut relevansinya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah  merupakan  dana  pendidikan  yang  datangnya  dari pemerintah yang berguna untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh  Indonesia.  Namun  berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linear berganda, bahwa penerapan konsep Good Corporate Governance tidak berpengaruh nyata terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah  di  SMP  Negeri  Sragen Bilingual  Boarding  School. Hal  ini
7 Desi  Nurhikmayanti,  “Implementasi  Tata  Kelola  Layanan  Publik  Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Perguruan Tinggi,” JMSP (Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan) 2, no. 1 (30 November 2017): 1–16.
8 Irma  Suryani,  “Good  University  Governance  Program  Studi  Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.,” Jurnal Riset Akuntansi VII, no. 2 (n.d.): 51–67.
terbukti  bahwa  masih  sedikitnya  koefisien  determinasi  (R2)  yaitu 0.376  (37.6%),  yang  berarti  bahwa  masih  terdapat  faktor-faktor  lain diluar Good  Corporate  Governance yang  lebih  berpengaruh  terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah tersebut. Satu prinsip yang memiliki pengaruh negatif lagi yaitu accountability . 9
Sedangkan Wahyubroto, Antonius Manggala dan H. Mustamu, Ronny dalam penelitiannya bahwa subjek penelitiannya dalam menerapkan prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance mendapatkan  nilai  total sebesar 2.207.
Hal tersebut memiliki arti bahwa penerapan prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance pada  subjek  penelitian  masuk  kategori baik. Penelitian ini belum dapat dikatakan sangat baik,  dikarenakan ada  dua  prinsip  yang  implementasinya  belum  baik,  yakni  prinsip transparancy dan accountability .  Hasil analisis penerapan transparancy kurang  baik,  dikarenakan  akses  informasi  subjek  penelitian  belum maksimal,  selain  itu  juga  informasi  yang  belum  jelas.  Sedangkan prinsip accountability , menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut juga  kurang  baik,  dikarenakan  tugas  dan  tanggung  jawab  masing- masing organ perusahaan adalah tidak jelas. Prinsip responsibility , telah menunjukkan bahwa penerapannya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan faktor dari subjek penelitian telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, lingkungan, karyawan dan pemerintah.    Prinsip independency ,  menunjukkan  bahwa  penerapan prinsip independency telah  dilaksanakan  dengan  baik.  buktinya perusahaan  telah  melakukan  pengelolaan  secara  profesional,  bebas dari tekanan dan tidak ada intervensi pihak internal serta eksternal. Prinsip Fairness ,  menunjukkan  bahwa  penerapan  prinsip  ini  telah dilaksanakan  dengan  baik.  Buktinya  subjek  penelitian  sudah  adil dalam mempertimbangkan kepentingan stakeholder . 10
9 May Nurhidayah dan Sarsiti Sarsiti, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Bos Di SMP Negeri Sragen Biliqual Boarding School (SBBS),” Smooting 15, no. 1 (10 Januari 2017): 34–39, https://doi.org/10.2311/. v15i1.1743.
10 Antonius  Manggala  Wahyubroto  Wahyubroto,  “Implementasi  Prinsip- prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Kota Gresik,” Agora 5, no. 3 (2017): 1–6, https://www.neliti.com/id/publications/135736/implementasi-prinsip- prinsip-good-corporate-governance-pada-perusahaan-di-kota-g.
Johan Syah, Muhammad Fahmi melakukan penelitian dengan hasil  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara Good  Public Governance terhadap  kinerja  guru  ekonomi  di  SMA/MA  Negeri  di Kota Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang dengan lebih dahulu berpengaruh dalam Teacher’s Work Engagement (TWE). Good Public Governance akan dapat meningkatkan work engagement guru ekonomi/akuntansi  yakni  pada  semangat,  dedikasi  dan  komitmen. Adapun  elemen-elemen Good  Public  Governance yang  terdiri  dari demokrasi,  transaparansi,  akuntabilitas,  budaya  hukum  serta kewajaran  dan  kesetaraan  akan  dapat  meningkatkan  rasa  senang, dedikasi dan komitmen guru dalam melakukan pekerjaan atau bekerja yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  kinerja  guru  ekonomi. Dengan demikian Good Public Governance dapat berpengaruh secara langsung ke kinerja guru ekonomi tetapi tidak signifikan. 11 Sedangkan penelitian Wahyu Hati, Shinta dan Arumrasmy, Awik membuktikan bahwa  secara  bersama-sama  variabel  independensi,  variabel transparansi,  variabel  akuntabilitas,  variabel  pertanggung  jawaban, dan  variabel  kewajaran  berpengaruh  signifikan  yang  dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 dan dibuktikan F-hitung >  F-tabel.  Hasil  temuan  penelitian,  hasil  pengujian  secara  parsial variabel  kewajaran  memiliki  pengaruh  yang  negatif  dan  tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. 12
Wahab, Abdul Aziz dan Rahayu, Sudi bahwa hasil penelitian menunjukkan  bahwa  (1)  Penerapan Good  University  Governance pada Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BHMN di Jawa Barat tergolong masih rendah, (2) Diskripsi citra perguruan tinggi negeri yang memiliki status BHMN di Jawa Barat yang terdiri dari reputation , personality, ethics/value dan corporate  identity dinilai  masih  tergolong kurang  baik,  (3)  Diskripsi  keunggulan  bersaing  Perguruan  Tinggi negeri yang memiliki status BHMN di Jawa Barat yang terdiri dari
11 Muhammad Fahmi Johan Syah, “Pengaruh Good Public Governance (GPG) Terhadap  Kinerja  Guru  Ekonomi  Sma/Ma  Negeri  Di  Kota  Salatiga,  Kabupaten Semarang, Dan Kota Semarang Dengan Teacher’s Work Engagement (TWE) Sebagai Variabel Intervening,” Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 26, no. 1 (9 Agustus 2016): 21–27.
12 Shinta  Wahyu  Hati  dan  Awik  Arumrasmy,  “Analisis  Penerapan  Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai Di Politeknik Negeri Batam,” Seminar Nasional FISIP Unila 0, no. 0 (4 November 2017): 56–76, http://jurnal.fisip. unila.ac.id/index.php/sefila/article/view/398.
dimensi superior asset , superior capabilities dan superior control dinilai lebih  rendah  dibandingkan  dengan  Perguruan  Tinggi  lainnya,  (4) Penelitian ini dapat menunjukan bahwa implementasi Good University Governance yang  diterapkan  oleh  masing-masing  perguruan  tinggi yang  terdiri  dari  dimensi participation,  rule  of  law,  transparency, responsiveness, consensus oriented, equity & inclusiveness, effectiveness & efficiency serta accountability , memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap citra yang meliputi dimensi reputation, personality, ethics/value dan corporate identity , (5) implimentasi Good university Governance yang diterapkan oleh masing-masing perguruan tinggi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing, (6) citra memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan  bersaing. 13
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  penulis  menyimpulkan bahwa  GCG  adaptif  dilakukan  dilembaga  pendidikan.  Satu diantara  pelaksanaan  GCG  adalah  adanya  evaluasi  perkuliahan pada sebuah program studi. Hal tersebut senada dengan Arikunto, S  mengelola  adalah  suatu  tindakan  mulai  dari  penyusunan  data, perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan serta  evaluasi.  Hasil  evaluasi  dapat  dijadikan  dasar  perbaikan  dan pengelolaan  berikutnya. 14

## Metode Penelitian B.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Objek penelitian  ini  adalah  Penerapan  prinsip-prinsip Good  Corporate Governance sebagai  berikut:  (1)  Transparansi,  (2)  Akuntabilitas,  (3) Responsibilitas, (4) Fairness, dan (5) Independensi.  Subyek penelitian adalah  dosen  home  base  Program  Studi  Tadris  IPA  Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Pengumpulan data
13 Sudi Rahayu dan Abdul Azis Wahab, “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good University Governance Terhadap Citra Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi BHMN (Survei Pada  Tiga  Perguruan  Tinggi  Negeri  Berstatus  BHMN  Di  Jawa  Barat),” Jurnal Administrasi  Pendidikan 17,  no.  1  (18  April  2017):  154–74,  http://ejournal.upi.edu/ index.php/JAPSPs/article/view/6441.
14 Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Kelas Dan Siswa Sebuah Pendekatan Evaluasi (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 8.
adalah prosedur yang sistematik dan terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang  didapat  secara  langsung  dari  responden  dari  hasil  kuesioner. Sedangkan data  sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain. Analisis data dalam penelitian ini berupa nilai rerata dari skor dari hasil kuesioner. Teknik analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif yang selanjutnya dapat digunakan untuk memperoleh kesimpulan.

## Pembahasan C.
Standar  evaluasi  dosen  pada  Program  Studi  Tadris  Ilmu Pengetahuan  Alam  Fakultas  Tarbiyah  dan  Ilmu  Keguruan  IAIN Salatiga  menggunakan  standar  akademik  penyelenggaraan Pendidikan  Tinggi.  Laporan  evaluasi  dosen  yang  berupa  laporan evaluasi perkuliahan yang diselenggarakan oleh program studi tentang kegiatan pembelajaran di kelas.  Evaluasi perkuliahan pembelajaran di  kelas  menilai  dosen  mencakup  kompetensi-kompetensi  dasar sebagai  pendidik.  Adapun  kompetensi  tersebut  adalah  kompetensi pedagogik,  kompetensi  profesional,  kompetensi  kepribadian  dan kompetensi  sosial.  Evaluasi  dosen  melalui  penilaian  kompetensi sebagai tenaga pendidik terinci menjadi beberapa indikator. Adapun kompetensi dosen dan indikatornya yaitu: (1) Kompetensi Pedagogik seperti: Kesiapan dalam perkuliahan, Kedisiplinan dalam perkuliahan, Kemampuan  dalam  menghidupkan  suasana  kelas,  Kejelasan penyampaian materi dan jawaban atas pertanyaan, Pemanfaatan media pembelajaran, Kemampuan dalam penilaian hasil belajar, Pemberian umpan balik terhadap tugas, Kesesuaian materi ujian/tugas dengan tujuan matakuliah. (2) , Kompetensi Profesional seperti: Kemampuan memberi contoh yang relevan dari materi yang diajarkan, Kemampuan menjelaskan  keterkaitan  topik  yang  diajarkan  dengan  topik  lain, Kemampuan  menjelaskan  keterkaitan  topik  yang  diajarkan  dengan konteks kehidupan, Penguasaan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan,  Penggunaan  hasil-hasil  penelitian  untuk  meningkatkan kualitas  perkuliahan,  Kemampuan  memanfaatkan  berbagai  sumber belajar.  (3)  Kompetensi  Kepribadian:  Kewibawaan  sebagai  pribadi dosen, Kearifan dalam mengambil keputusan, Menjadi contoh dalam bersikap  dan  berperilaku,  Kemampuan  mengendalikan  diri  dalam
berbagai situasi dan kondisi di kelas, dan Adil dalam memperlakukan mahasiswa.  (4)    Kompetensi  Sosial  seperti:  Kemampuan  menerima kritik,  saran  dan  pendapat  orang  lain,  Mengenal  dengan  baik mahasiswa yang mengikuti perkuliahan, mudah bergaul di kalangan mahasiswa, Toleransi terhadap keberagaman mahasiswa.
Jabaran kompetensi dosen yang terperinci menjadi indikator kompetensi  dilakukan  penilaian  dengan  rentang  skor  1  sampai dengan  5.  Adapun  rincian  skor  adalah  sebagai  berikut:  1=Sangat Tidak  Baik/Sangat  Rendah/Tidak  Pernah,  2=Tidak  Baik/Rendah/ Jarang,  3=Biasa/Cukup/Kadang-Kadang,  4=Baik/Tinggi/Sering, 5=Sangat  Baik/Sangat  Tinggi/Selalu.  Program  Studi  Tadris  IPA melaksanakan evaluasi dosen dalam perkuliahan adalah merupakan upaya menjaga dan meningkatan mutu pendidikan. Evaluasi dosen dalam perkuliahan bertujuan memberikan masukan, kritik maupun saran  untuk  pelaksanaan  perkuliahan  yang  dilakukan  oleh  para dosen pada program studi. Hasil evaluasi dijadikan dasar perbaikan perkuliahan selanjutnya. Pelaksanaan evaluasi dosen oleh mahasiswa dilakukan diakhir perkuliahan. Pelaksanaan penilaian adalah dengan membagikan  kuesioner  seperti  tabel  1.  Pelaksanaan  dilakukan  oleh tim  program  studi  dengan  koordinasi  dari  Lembaga  Penjaminan mutu Institut.
Pelaksanaan  evaluasi  dosen  pada  perkuliahan  dilakukan dengan pembentukan tim, pelaksanaan evaluasi, penyusunan laporan evaluasi  dan  finalisasi  serta  sosialisai  hasil  evaluasi  kepada  dosen. Hasil evaluasi dosen pada perkuliahan pada program studi Tadris IPA FTIK IAIN Salatiga tahun akademik 2016/2017 secara umum masuk kategori  Baik.  Tingkat  kehadiran  dosen  Tadris  IPA  adalah  14  kali tatap muka. Kehadiran dosen dan mahasiswa berbasis on line melalui web  akademik  IAIN  Salatiga  yang  bernama  SIAKAD.  Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan  Alam  FTIK  IAIN  Salatiga  telah  berjalan  dengan  baik. Prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance tersebut,  antara  lain:  (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Responsibilitas, (4) Fairness, dan (5) Independensi. Hal tersebut senada dengan Rizal M Tamim (2013) yang menyatakan pada intinya pelaksanaan pendidikan yang bermutu
di perguruan tinggi diperlukan Good University Governance . 15 Adapun analisis kelima aspek prinsip Good Corporate Governance pada Program Studi  Tadris  Ilmu  Pengetahuan  Alam  FTIK  IAIN  Salatiga  adalah sebagai berikut: Aspek pertama adalah prinsip transparansi. Pada prinsip transparansi, Ketua Program Studi Tadris IPA pertanggungjawaban hasil  evaluasi  dosen  dalam  perkuliahan  telah  ditetapkan  secara periodik, terbuka dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab dosen, menjalankan program kerja dan membuat laporan pertanggungjawaban program tersebut melalui dokumentasi  laporan  secara  tertulis.  Penilaian  terhadap  penerapan transparansi  adalah  kegiatan  ada  kaitannya  dengan  dosen  telah dikoordinasikan bersama, evaluasi kinerja dosen telah sosialisasikan pihak Program Studi kepada dosen, jadwal mengajar dosen,  apresiasi akademik dosen. Angket dan lembar masukan kepada pihak pengelola program studi. Aspek kedua adalah aspek prinsip akuntabilitas . Pada prinsip  akuntabilitas  bahwa  pertanggungjawaban  hasil  evaluasi dosen  dalam  perkuliahan  telah  ditetapkan  secara  periodik,  secara rutin  pertanggungjawaban  tata  kelola  Sumber  Daya  Manusia  dan kebijakan yang dipercayakan kepada program studi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik sesuai dengan visi dan misi  program  studi.  Prinsip  akuntabilitas  yang  telah  laksanakan program  studi  Tadris  IPA  adalah:  akreditasi  program  studi  oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), koordinasi dengan  dekanat  dan  Lembaga  Penjaminan  Mutu,  rapat  koordinasi dosen, reward bagi dosen dan mahasiswa. Sedangkan apresiasi dari pemerintah adalah memberikan tunjangan profesi  para dosen dengan memberikan  sertifikasi  dosen.  Sertifikasi  bagi  dosen  merupakan kebijakan  dari  pemerintah  menuju  peningkatan  mutu  pendidikan dan  memberikan  kesejahteraan  hidup  dosen  yang  lebih  layak. Namun kompensasi negatif juga diberikan apabila dosen melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang sampai dengan pelanggaran berat. Aspek ketiga adalah aspek prinsip responsibilitas . Pada prinsip responsibilitas, bahwa tim  program  studi    melaporkan  pelaksanaan  evaluasi  perkuliahan kepada dekanat dan LPM secara rutin.
15 “Direktorat  Kelembagaan  dan  Kerjasama  Ditjen  Pendidikan  Tinggi” (Governance Perguruan Tinggi, 2013).
Prinsip  responsibilitas  lainnya  adalah  program  studi dilibatkan  seleksi  dosen  dan  mahasiswa,  pemberian  rekomendasi beasiswa  mahasiswa.  Aspek  keempat  adalah aspek  prinsip  fairness . Pada  prinsip fairness, adalah  sebuah  keadilan  pada stakeholders agar  setiap stakeholders terhindar  dari  penyimpangan  baik  dalam bentuk kepentingan pribadi maupun benturan sebuah kepentingan. Semua  dosen  berhak  sebuah  keadilan  dalam  penilaian  dalam melaksanakan perkuliahan di kelas. Kesetaraan antar dosen program studi Tadris IPA yakni, perlakuan bagi semua dosen sesuai hak dan kedudukannya,  serta  tidak  melakukan  diskriminasi  antara  dosen satu  dengan  dosen  lainnya.  Semua  dosen  program  studi  Tadris IPA  memiliki  kesempatan  sama  dalam  mendapatkan  posisi  yang diinginkan, tanpa memperhatikan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, dan cacat tubuhnya. Aspek kelima adalah aspek prinsip independensi .  Pada  prinsip  independensi,  merupakan  prinsip  dalam pengelolaan program studi tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Dalam evaluasi perkuliahan tanpa adanya pengaruh dari  pihak  manapun  Dosen  program  studi  tidak  diperkenankan menjadi  pengurus  partai  politik,  calon  legislatif  dan  eksekutif. Penerapan  prinsip  independensi  lainnya  adalah  terkait  adanya conflict of Interest yang merupakan sebuah konflik kepentingan yang terjadi ketika individu yang terlibat dalam berbagai kepentingan yang mungkin  bisa  merusak  motivasi  kerja  para  dosen  program  studi. Dalam pelaksanaan keseharian terdapat dosen yang memiliki usaha bisnis sampingan yang dapat menyebabkan rawan conflict of interest sehingga dapat mengganggu kinerja sebagai dosen.

## Simpulan D.
Program  Studi  Tadris  Ilmu  Pengetahuan  Alam  Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga telah melaksanakan Good Corporate  Governance .  Adapun  Analisis  aspek  prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam FTIK IAIN Salatiga implikasinya dalam evaluasi perkuliahan adalah sebagai berikut: Aspek prinsip transparansi, Ketua Program Studi Tadris IPA menyampaikan informasi hasil evaluasi dosen dalam rapat koordinasi. Aspek prinsip akuntabilitas bahwa pertanggungjawaban hasil evaluasi dosen dalam perkuliahan telah ditetapkan secara periodik.
A spek  prinsip  responsibilitas bahwa  tim  program  studi    melaporkan pelaksanaan  evaluasi  perkuliahan  kepada  dekanat  dan  Lembaga Penjaminan  Mutu  secara  rutin.  A spek  prinsip  fairness ,  adalah  semua dosen berhak sebuah keadilan dalam penilaian dalam melaksanakan perkuliahan di kelas. Aspek prinsip independensi bahwa dalam evaluasi perkuliahan tanpa adanya pengaruh dari pihak  manapun[.]

## REFERENCES
Abidari  Rosidi,  dan  Anggraeni  Fajriani. Reinventing  Government .
Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
Dede Rosyada, dan dkk. Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani . Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
“Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Pendidikan Tinggi.” Governance Perguruan Tinggi, 2013.
Hati,  Shinta  Wahyu,  dan  Awik  Arumrasmy.  “Analisis  Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai
Di Politeknik Negeri Batam.” Seminar Nasional FISIP Unila 0,
no. 0 (4 November 2017). http://jurnal.fisip.unila.ac.id/index. php/sefila/article/view/398.
Irma Suryani. “Good University Governance Program Studi Akuntansi Fakultas  Ekonomi  Universitas  Komputer  Indonesia.” Jurnal Riset Akuntansi VII, no. 2 (n.d.).
Nurhidayah,  May,  dan  Sarsiti  Sarsiti.  “Analisis  Penerapan  Good
Corporate  Governance  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Bos Di  SMP  Negeri  Sragen  Biliqual  Boarding  School  (SBBS).”
Smooting 15, no. 1 (10 Januari 2017). https://doi.org/10.2311/. v15i1.1743.
Nurhikmayanti,  Desi.  “Implementasi  Tata  Kelola  Layanan  Publik
Untuk  Mewujudkan  Good  Governance  Pada  Perguruan Tinggi.” JMSP (Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan) 2,
no. 1 (30 November 2017): 24–32.
Rahayu, Sudi, dan Abdul Azis Wahab. “Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip  Good  University  Governance  Terhadap  Citra  Serta
Implikasinya  Pada  Keunggulan  Bersaing  Perguruan  Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi BHMN (Survei Pada Tiga  Perguruan  Tinggi  Negeri  Berstatus  BHMN  Di  Jawa Barat).” Jurnal  Administrasi  Pendidikan 17,  no.  1  (18  April
2017).  http://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/ view/6441.
Rita Martini, dan dkk. Analisis Penerapan Good University Governance Melalui  Efektivitas  Pengendalian  Intern  dan  Komitmen
Organisasional , 2014.
Suharsimi  Arikunto. Pengelolaan  Kelas  Dan  Siswa  Sebuah  Pendekatan Evaluasi . Jakarta: Rajawali Press, 1992.
Sumarto Hetifa Sj. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance . Bandung:
Yayasan Obor Indonesia, 2003.
Syah, Muhammad Fahmi Johan. “Pengaruh Good Public Governance (GPG)  Terhadap  Kinerja  Guru  Ekonomi  Sma/Ma  Negeri Di  Kota  Salatiga,  Kabupaten  Semarang,  Dan  Kota  Semarang Dengan Teacher’s Work Engagement (TWE) Sebagai Variabel Intervening.” Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 26, no. 1 (9 Agustus 2016): 20–27.
Thomas S Kaihatu. “Good Corporate Governance dan Penerapannya di  Indonesia.” Jurnal  Manajemen  dan  Kewirausahaan 8,  no.  1
(n.d.): 2006.
Wahyubroto,  Antonius  Manggala  Wahyubroto.  “Implementasi
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di  Kota  Gresik.” Agora 5,  no.  3  (2017).  https://www.neliti. com/id/publications/135736/implementasi-prinsip-prinsip- good-corporate-governance-pada-perusahaan-di-kota-g.
Widjajanti,  Kesi,  dan  Eviatiwi  Kusumaningtyas  Sugiyanto.  “Good University Governance Untuk Meningkatkan Excellent Service dan Kepercayaan Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang).” Jurnal Dinamika Sosial Budaya 17, no. 1
(2015): 69–81. https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.504.