## Jurnal Keislaman
p-ISSN : 2089-7413 and e-ISSN : 2722-7804 Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

## JANJI (WA’AD) SEBAGAI JARING PENGAMAN PADA TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH

## Akhmad Kusuma Wardhana
Universitas Airlangga Email: akhmadkusumaw@gmail.com

## ABSTRACT
Islam has a fair system in regulating economic activity. Wa'ad or promise is a practice commonly used in transactions.  MUI  through  issuing fatwas  to  protect  wa'ad  practices  in  Islam.  This  study  aims  to  observe whether the MUI fatwa regarding wa'ad actually has a positive objective for transactions according to sharia. This  study  uses  qualitative  methods  with  literature  study  in  collecting  data.  This  study  is  a  review  of  the determination of the MUI fatwa regarding one of the Islamic laws used in the sale and purchase contract. The study results show that wa'ad contracts such as food product transactions must be supervised by authorities such as BPPOM. It is to avoid losses for consumers regarding the abuse of the wa'ad contract,  such as the promise that the product being sold is halal or does not expire. In addition, wa'ad in financial transactions must also be accompanied by a written agreement as security. Wa'ad in Islamic finance does not yet have clear legal provisions, both in the law and in the Al quran. Therefore it is appropriate for the MUI DSN to issue a fatwa related to Wa'ad.
Keywords: Akad, DSN MUI, product, transaction, wa'ad.

## Abstrak
Islam mempunyai sistem yang adil dalam mengatur aktivitas perekonomian. Wa’ad atau janji merupakan praktek yang lazim digunakan pada transaksi. MUI melalui mengeluarkan fatwa untuk melindungi praktek wa’ad  secara  islam.  Studi  ini  bertujuan untuk mengobservasi  apakah  fatwa  MUI  mengenai  wa’ad  benar benar bertujuan positif bagi transaksi secara syariat. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data. Studi ini merupakan review dari penetapan fatwa MUI tentang salah satu hukum islam yang digunakan pada akad jual beli. Hasil studi menunjukkan bahwa akad wa’ad seperti  transaksi  produk  makanan  harus  diawasi  oleh  pihak  berwenang  seperti  BPPOM.  Hal  ini  untuk menghindari  kerugian  bagi  pihak  konsumen  perihal  penyalahgunaan  akad  wa’ad,  seperti  janji  bahwa produk  yang  dijual  adalah  halal  atau  tidak  kadaluarsa.  Selain  itu,  wa’ad  dalam  tarnsaksi  keuangan  juga harus disertai dengan perjanjian tertulis sebagai pengaman. Wa’ad pada keuangan syariah memang belum mempunyai ketetapan hukum yang jelas, baik pada undang-undang, maupun pada Al qur’an. Oleh karena itu sudah tepat bila DSN MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan Wa’ad.
Kata Kunci : Akad, DSN MUI, produk, transaksi, wa’ad.

## JANJI (WA’AD) SEBAGAI JARING PENGAMAN PADA TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH - Akhmad Kusuma Wardhana

## Pendahuluan
Islam  mempunyai  sistem  sendiri  yang  mengatur  tentang  aktivitas  perekonomian umatnya.  Sistem  ekonomi Islam  adalah kumpulan aturan,  nilai  dan  standar  perilaku yang mengatur  kehidupan  ekonomi  dan  menjalin  hubungan  produksi  dalam  masyarakat  Islam. Aturan dan standar ini didasarkan pada tatanan Islam seperti yang  diakui dalam Alquran dan Sunnah dan aturan yurisprudensi yang dikembangkan selama 1400 tahun terakhir oleh ribuan ahli hukum, seperti ijma dan qiyas 1 . Sistem ekonomi islam menanggapi perubahan keadaan  dan  kehidupan  umat  Islam  yang  berkembang  di  seluruh  dunia.  Ekonomi  Islam selalu mengakomodasi aturan perekonomian yang terbaru dan definisi ekonomi yang paling tidak dikritik dan mensinergikannya dengan aturan Islam 2 .
Ekonomi  Islam  telah  mengalami  kebangkitan  selama  beberapa  dekade  terakhir. Namun,  ini  masih  dalam  tahap  awal  pengembangan.  Berbeda  dengan  hal  tersebut,  ilmu ekonomi  konvensional  telah  menjadi  disiplin  ilmu  yang  berkembang  dengan  baik  dan canggih setelah melalui proses perkembangan yang panjang dan ketat selama lebih dari satu abad.  Sementara  ekonomi  konvensional  sekarang  dalam  proses  kembali  ke  akar  sebelum zaman pencerahan, ekonomi Islam tidak pernah terjerat dalam pandangan dunia sekuler dan materialis. Ini didasarkan pada pandangan islam yang menyerang akar sekularisme dan nilai netralitas 3 .
Dalam  pengetahuan  secara  umum,  obyek  dari  semua  kegiatan  ekonomi  adalah pencapaian kepuasan dalam pemenuhan keinginan manusia. namun dalam Islam, kepuasan pribadi  bukanlah  tujuan  inti  dari  aktivitas  perekonomian 4 .  Hal  ini  dikarenakan  hakikat manusia  adalah  mahluk  sosial  yang  mana  membutuhkan  bantuan  manusia  lain.    Sistem perekonomian islam mewajibkan para pelaku ekonomi untuk memenuhi kemaslahatan bagi semua masyarakat 5 .
Sistem  ekonom  islam  menjadikan  rasulullah  dan  para  sahabatnya  sebagai  teladan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Para sahabat Nabi pergi berdagang tidak hanya untuk memuaskan  keinginan mereka  dan  untuk  menghidupi  keluarga  mereka,  tetapi  juga  untuk berkontribusi  bagi  pembiayaan  jihad,  yakni  pemerataan  ekonomi  pada  masyarakat,  serta
1 Leni Winarni, Dafri Agussalim, and Zainal Abidin Bagir, “Religio-Politics of Islamic Group in the Contestation of 2019 Indonesian Presidential Election,” Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 5, no. 1 (2020).
2 Fadhil Yazid et al., “Strengthening Sharia Economy Through Halal Industry Development in Indonesia,” in International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019) (Atlantis Press, 2020), 86–89.
3 Amrin Barata, “STRENGTHENING NATIONAL ECONOMIC GROWTH AND EQUITABLE INCOME THROUGH SHARIA DIGITAL ECONOMY IN INDONESIA,” Journal of Islamic Monetary Economics and Finance 5, no. 1 (2019): 145–68.
4 Ahmad Maulidizen, “Ibn Khaldun’s Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy,” International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) 3, no. 2 (2019): 73– 89.
5 Mustafa Omar Mohammad and Syahidawati Shahwan, “The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review,” Middle-East Journal of Scientific Research 13, no. 13 (2013): 75–84.
pembiayaan  untuk  kegiatan  syiar  islam 6 .  Teladan  ini  tetap  diterapkan  hingga  dizaman modern, karena sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu alasan mengapa perilaku rasulullah  dan  para  sahabat  tetap  relevan  hingga  sekarang  yakni  diakui  secara  universal bahwa sumber daya alam semakin langka 7 .
Dalam transaksi, sering kita jumpai janji sebagai salah satu akad, baik pada sektor riil maupun  keuangan.  Namun  janji  tersebut  sering  disalahgunakan  oleh  salah  satu  pihak dikarenakan  pihak  lain  sudah  terlanjur  percaya  dengan  jani  tersebut.  Hal  ini  tentu  bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak, dan transaksi tersebut bia terbilang sebagai gharar, sehingga  hasil  keuntungannya  bersifat  haram.  Oleh  karena  itu  akad  janji  atau  wa’ad  bisa menjadi  solusi  sebagai  pengaman  bagi  transaksi  produksi  maupun  keuangan.  Studi  ini bertujuan untuk mengobservasi apakah fatwa MUI mengenai wa’ad benar benar bertujuan positif bagi transaksi secara syariat.

## Metode Penelitian
Studi  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  studi  kepustakaan  dalam mengumpulkan data. Studi ini merupakan review dari penetapan fatwa MUI tentang salah satu hukum islam yang digunakan pada akad jual beli. Oleh karena itu, studi kepustakaan dibutuhkan  untuk  menganalisis  isu  terhadap  suatu  birokrasi  atau  diskursus.  Studi  ini menggunakan data sekunder berupa artikel, literatur, serta informasi dari media online yang bisa digunakan untuk menunjang teori yang digunakan. Studi ini hanya menggunakan data sekunder  sebagai  data  utama  yang  dianalisis,  yakni  fatwa  DSN  MUI    tentang  fatwa NO: 85/DSN-MUI I XII/2012 terkait janji/ wa’ad 8 .

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  sistem  ekonomi islam,  umat islam  hanya  boleh mengkonsumsi  barang yang dianggap  halal.  Halal  itu  sendiri  adalah  istilah,  dimana  benda  atau  jasa  yang  dikonsumsi didapat dengan cara yang baik. Selain itu, untuk kategori benda, benda tersebut harus bebas dari zat zat yang dilarang oleh syariat islam dan diolah sesuai dengan ketentuan islam. dalam hal ini sertifikasi halal disetiap negara memiliki peran penting dalam mengontrol peredaran barang halal 9 . Tidak semua produk yang beredar dipasar mempunyai sertifikasi halal secara terupdate.  Hal  ini  dikarenakan  sumber  daya  yang  dimiliki  sangat  terbatas  dan  lingkup pasarnya terlalu kecil, sehingga cukup dengan janji/wa’ad bahwa produk yang dijual adalah halal, sehingga konsumen percaya terhadap janji tersebut dan produk tersebut laku dipasaran 10 .
6 Mustafa Kadhmi Abadi and Drgham Aliawi Abbas, “Underdevelopment and Development In the Islamic Economy,” Al Kut Journal of Economic and Administrative Sciences 11, no. 33 (2019): 154–65.
7 Abbas Rattani and Adnan A Hyder, “Developing an Islamic Research Ethics Framework,” Journal of Religion and Health 58, no. 1 (2019): 74–86.
8 Muhammad Hisyam Mohamad, “Promise (Wa’ad) and Contract ('aqad) According to Islamic Law: A Comparative Study,” Online Journal of Research in Islamic Studies 1, no. 1 (2017): 63–85.
9 Rodziah Atan and Nur Adila Azram, “A Framework for Halal Knowledge Metadata Representations,” in Applied Mechanics and Materials , vol. 892 (Trans Tech Publ, 2019), 8–15.
10 Foyasal Khan, “Waqf: An Islamic Instrument of Poverty Alleviation-Bangladesh Perspective,” in International Conference-The Tawhidi Espitomology: Zakat and Waqf Economy. Bangi , 2001, 65–96.

## JANJI (WA’AD) SEBAGAI JARING PENGAMAN PADA TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH - Akhmad Kusuma Wardhana
Tentu saja akad wa’ad seperti ini harus diawasi oleh pihak berwenang seperti BPPOM. Hal  ini  untuk  menghindari  kerugian  bagi  pihak  konsumen  perihal  penyalahgunaan  akad wa’ad,  seperti  janji  bahwa  produk  yang  dijual  adalah  halal  atau  tidak  kadaluarsa 11 . Pengawasan  diperlukan  untuk  mengontrol  peredaran  produk  dipasaran,  sehingga  pihak penjual maupun pembeli tidak merasa dirugikan 12 .
Berbeda dengan sistem perekonomian konvensional/kapitalis, dimana monopoli dan janji palsu masih bebas dilakukan pada pasar. Sistem ekonomi islam melarang monopoli serta penipuan pada pasar dikarenakan bisa membuat jurang kemskinan semakin melebar. Salah satu  kasus  tentang  perjanjian  jual  beli  yang  dinyatakan  palsu  atau  fraud  yakni  jual  beli properti  bersifat  pre  selling  Meikarta.  Pada  akhirnya  proyek  ini  dinyatakan  bodong  dan dilimpahkan  kepada  KPK.  Sistem  pre  selling  merupakan  varian  dari  sistem  janji,  dimana konsumen  membeli  terlebih  dahulu  apartemen  atau  properti  yang  akan  dibangun  dengan janji akan mendapat return yang besar. Sistem semacam ini marak dilakukan, namun rentan akan penipuan dikarenakan belum adanya benda fisik yang menjadi objek transaksi 13 .
تا َو  ٖهِدْهَعِب ىٰف ْوَا  ْنَم ىٰلَب َنْيِق تُمْلا  ُّب ِحُي َ هللّٰا  نِاَف ىٰق
Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa (QS Ali Imron:76)
Potongan dari ayat diatas mengisyaratkan bahwa Allah SWT menyukai orang yang menepati janji. Oleh karena itu hendaknya janji yang terdapat dalam transaksi dalam ekonomi yang melibatkan kepentingan publik dipenuhi, agar tidak terjadi masalah sosial dikemudian hari. Sistem  perekonomian  islam  menjadikan  Al  qur’an  dan  hadis  sebagai  pedoman.  Oleh karena itu mutlak diketahui bahwa segala kegiatan dan falsafah perekonomian ini semuanya harus berdasarkan wahyu Allah SWT 14 .
Wa’ad  pada  keuangan  syariah memang belum  mempunyai  ketetapan  hukum yang jelas, baik pada undang undang, maupun pada Al qur’an. Oleh karena itu sudah tepat bila DSN MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan Wa’ad 15 , agar tidak terus disalahgunakan oleh pihak pihak yang menggunakan embel embel syariah dalam menjalankan produk keuangan syariah.  Sejumlah ahli hukum Muslim berpandangan bahwa memenuhi Wa'ad (Janji) adalah
11 Edi Krisharyanto, Endang Retnowati, and Noor Tri Hastuti, “Regulation and Provisions for Supervision of Halal Products in Indonesia,” Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 22, no. 1 (2019): 1–10.
12 Mohamad, “Promise (Wa’ad) and Contract ('aqad) According to Islamic Law: A Comparative Study.”
13 Anifatul Muthoharoh, “Implementasi Wa’ad Dalam Akad Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 85/DSN-MUI/XII/2012: Studi Di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Sidoarjo” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).
14 Barata, “STRENGTHENING NATIONAL ECONOMIC GROWTH AND EQUITABLE INCOME THROUGH SHARIA DIGITAL ECONOMY IN INDONESIA.”
15 Panji Adam Agus, “Konsep Wa’ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia,” Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2, no. 2 (2018): 222–37.
wajib, karena janji merupakan sesuatu yang harus dipenuhi secara moral dan hukum islam 16 .
Oleh karena itu dalam setiap transaksi keuangan berbasis syariah, harus dibuktikan dengan  perjanjian  tertulis  antar  pihak,  sehingga  tidak  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan dikemudian hari. Menurut hukum Islam, Al-Wa 'ad berarti janji yang berkonotasi ungkapan kesediaan seseorang atau sekelompok orang tentang suatu pokok bahasan tertentu. Di sebuah transaksi komersial, janji memiliki makna ganda. Hal ini dikarenakan secara sepihak kontrak, penawaran dari pihak pemberi penawaran dikenal dengan istilah promise, sedangkan dalam kontrak bilateral disebut penerimaan penerima penawaran juga dikenal sebagai janji 17 .
Penerapan  janji  bisa  jadi  terlihat  dalam  beberapa  konsep  transaksi  Islam  misalnya dalam jual beli, murabahah, syirkah mutanaqisah, ijarah, takaful dll. Janji atau al wa’ad tidak memiliki definisi khusus, namun hal itu dapat dijelaskan sebagai komitmen yang dibuat oleh satu  orang  kepada  orang  lain  untuk  melakukan  sesuatu  yang  aktual  atau  lisan  yang bermanfaat bagi pihak kedua atau memperoleh keuntungan dari pihak lain 18 . Oleh karena itu, janji/wa’ad perlu diatur dalam fatwa agar tidak menimbulkan pertentangan salah satu pihak dengan tidak terealisasinya janji akibat hal hal diluar perkiraan. Selain itu, kedua belah pihak juga perlu melakukan perjanjian secara tertulis dengan melibatkan pihak notaris ahgar memiliki keuatan hukum yang mengikat, sehingga bisa menghindari resiko terjadinya fraud 19 .
ْمُكَنْي ب  ْبُتْكَيْل َو ُُۗه ْوُبُتْكاَف ىًّمَسُّم ٍلَجَا ىٰٰٓلِا  ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِا ا ْٰٓوُنَمٰا َنْيِذ لا اَهُّيَآٰٰي ِِۖ ْدَعْلاِب    بِتاَك َيْلَف ُ هللّٰا ُهَم لَع اَمَك  َبُتْك ي  ْنَا   بِتاَك  َبْأَي  َلَ َو ِلِلْمُيْل َو   ْبُتْك
ُّقَحْلا ِهْيَلَع ْيِذ لا َناَك  ْنِاَف ُۗأًـْيَش ُهْنِم  ْسَخْبَي  َلَ َو ٗه بَر َ هللّٰا ِق تَيْل َو ُّقَحْلا ِهْيَلَع ْيِذ لا
َِِتْسَي  َلَ  ْوَا ااِْيِعََ  ْوَا ااهْيََِِ ِلْمُيْلَف  َوُه  ل ِمُّي  ْنَا ُعْي
ُِِۗۖ ْدَعْلاِب ٗهُّيِل َو ْل
َن ْوََ ْرَت  ْن م ِم  ِنٰتَا َرْما  و  لُج َرَف  ِنْيَلُج َر اَن ْوُكَي ْم ل  ْنِاَف   ْمُكِلاَج ِ ر  ْنِم  ِنْيَدْيِهَش ا ْوُدِهْشَتَْا َو
اَمُهىٰدْحِا  َرِ كَذُتَف اَمُهىٰدْحِا  ل ِضَت  ْنَا  ِءاََۤدَهُّشلا َنِم ُْلَا ُۗۗ  ٰرْخْ ُٖۗهِلَجَا ىٰٰٓلِا ا ارْيِبَك  ْوَا ا ارْيِغَص ُه ْوُبُتْكَت  ْنَا ا ْٰٓوُمَٔـْسَت  َلَ َو ُۗ ا ْوُعُد اَم اَذِا ُءاََۤدَهُّشلا َبْأَي  َلَ َو ْنَا ٰٓ  لَِا ا ْٰٓوُباَت ْرَت   لََا ٰٓىٰنْدَا َو َِِداَه شلِل ُُ َوَْْا َو ِ هللّٰا َدْنِع َُُسَْْا ْمُكِلٰذ اَجِت َن ْوُكَت ْمُتْعَياَبَت اَذِا ا ْٰٓوُدِهْشَا َو ُۗاَه ْوُبُتْكَت   لََا  حاَنُج ْمُكْيَلَع  َسْيَلَف ْمُكَنْيَب اَهَن ْو ُرْيِدُت اِ َر َِاَح اِ َر
َف ا ْوُلَعَِْت  ْنِا َو ُۗۗ  دْيِهَش  َلَ  و  بِتاَك  رَۤاَضُي  َلَ َو ٌۢ  ْوُسُف ٗه نِا
ُمُكُمِ لَعُي َو ُۗ َ هللّٰا اوُق تا َو ُۗ ْمُكِب مْيِلَع  ٍءْيَش ِ لُكِب ُ هللّٰا َو ُۗ ُ هللّٰا
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan,  hendaklah  kamu  mencatatnya.  Hendaklah  seorang  pencatat  di  antara  kamu menuliskannya  dengan  benar.  Janganlah  pencatat  menolak  untuk  menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah  (keadaannya),  atau  tidak  mampu  mendiktekan  sendiri,  hendaklah  walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang
16 Mujhid Budi Luhur, “Analisis Hukum Wa’ad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik) Dalam Fatwa DSN MUI (Dewan Syari’ah Nasional–Majelis Ulama’Indonesia) Berdasarkan Kaidah Fiqhiyyah Irtikaabu Akhaffi Al-Dhararain” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).
17 Mohamad, “Promise (Wa’ad) and Contract ('aqad) According to Islamic Law: A Comparative Study.”
18 Maulidizen, “Ibn Khaldun’s Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy.”
19 Mansor H Ibrahim and Nafis Alam, “Islamic Economics and Islamic Finance in the World Economy,” The World Economy 41, no. 3 (2018): 668–73.
(saksi  perempuan)  lupa,  yang  lain  mengingatkannya.  Janganlah  saksi-saksi  itu  menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit  (atau  dipersulit),  begitu  juga  saksi.  Jika  kamu  melakukan  (yang  demikian), sesungguhnya  hal  itu  suatu  kefasikan  padamu.  Bertakwalah  kepada  Allah,  Allah memberikan  pengajaran  kepadamu  dan  Allah  Maha  Mengetahui  segala  sesuatu  (QS  Al Baqarah:282)
Karena al-adl (keadilan) merupakan nilai dasar tatanan ekonomi Islam, maka keadilan distributif  menjadi  perhatian  utama  sistem.  Oleh  karena  itu,  distribusi  pendapatan  dan kekayaan yang  adil  merupakan  tujuan itu  sendiri.  Secara  operasional,  hal  tersebut  dicapai melalui institusi tertentu yang menjadi tulang punggung jaminan sosial dalam Islam 20 . Oleh karena  itu  MUI  sebagai  organisasi  yang  mengatur  ketentuan  syariat  islam  bisa  menjadi pelindung bagi transaksi semacam wa’ad dengan mengeluarkan fatwa yang mengatur wa’ad tersebut 21 .
Selain itu, fatwa wa’ad bisa untuk melindungi resiko kerugian akibat kompleksnya produk  keuangan  perbankan  diera  modern.  Pertumbuhan  industri  perbankan  syariah  di Indonesia khususnya di terkait dengan meningkatnya jumlah investasi internasional di dalam negeri  seperti ekspor dan impor, pengiriman uang internasional, dan pembiayaan haji (haji) ke Mekah, telah meningkatkan eksposur risiko industri terutama yang merugikan pergerakan mata  uang  asing 22 .  Ini  telah  memotivasi  beberapa  orang  Islam  besar  perbankan  untuk meminta fatwa  kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang lindung nilai pada mata uang asing  (dikenal  sebagai  tahawwut  dalam  bahasa  Arab).  Hedging  dapat  digunakan  untuk menghilangkan risiko akibat eksposur faktor risiko yang asing mata uang 23 .
Hal  ini  dikarenakan  hukum  ekonomi  syariah  yang  melarang  penggunaan  hasil produksi, keuangan, atau keuntungan dari aktivitas ekonomi yang mengandung resiko yang besar atau gharar. Gharar tidak hanya istilah tentang aktivitas ekonomi berbasis high risk 24 , tapi  juga  sarat  dengan  ketidkajelasan  dan  penipuan.  Ketidakjujuran  memang  sangat
20 J M Muslimin, “Society, Law and Economy: Contextualizing Ibn Khaldun’s Thought,” Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) 11 (2019): 167–80.
21 Amirudin Mohd Nor, Siti Nurulhuda Ibrahim, and Shahreena Daud, “Recovery Issues on Murabahah Financing in Malaysia,” International Journal of Academic Research in Business and Social Science 10, no. 4 (2020): 295–308.
22 Wei Opie and Steven J Riddiough, “Global Currency Hedging with Common Risk Factors,” Journal of Financial Economics 136, no. 3 (2020): 780–805.
23 Sabri Boubaker, Riadh Manita, and Salma Mefteh-Wali, “Foreign Currency Hedging and Firm Productive Efficiency,” Annals of Operations Research , 2020, 1–22.
24 Agung Permana Idwar, “IMPLEMENTASI WA’AD SEBAGAI INSTRUMEN PERIKATAN PRODUK PEMBIAYAAN PADA PT. BPRS AL-MAKMUR,” 2019.
menguntungkan salah satu pihak. Namun hal tersebut sangat merugikan pihak lain, dan bisa menimbulkan rantai kehancuran dalam sistem ekonomi 25 .
Secara  sederhana,  hedging  masing-masing  pihak  secara  bersamaan  memberikan hibah atau bertransaksi dengan mata uang asing kepada pihak lainnya dengan wa'ad (janji atau usaha sepihak), baik tertulis secara resmi atau tidak. mata uang yang diperjanjikan harus sesuai dekat akad wa’ad, terlepas dari harga pasar. Wa’ad dalam hal ini hanya berlaku untuk tujuan  transaksi  lindung  nilai,  bukan  spekulasi,  dikarenakan  akan  mengundang  maysir. Maysir telah disepakati secara qiyas sebagai unsur yang diharamkan dalam transaksi secara syariah 26 .
Dalam sistem ekonomi kapitalis dimasa kini, praktek perjudian dan spekulasi amat kompleks  pada  pasar  modal,  dimana  volatilitas  harga  produk  keuangan  rentan  terhadap intervensi  dan  monopoli.  Hal  ini  bisa  menyebabkan  ketimpangan  masal  pada  pembagian kekayaan pada masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu semakin menderita,  sedangkan pemilik modal dan kelas atas semain kaya 27 .
Intervensi  negara  dibutuhkan  minimal  untuk  membangun  tatanan  sosial  dan  ekonomi yang adil. Akan tetapi, merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan sosial dan,  dalam  konteks  kondisi  yang  lazim,  diberdayakan  untuk  mengambil  semua  tindakan yang diperlukan dalam kerangka Syariah Islam untuk mencapai tujuan ini. Intervensi negara terhadap praktek hedging untuk melindungi wa’ad perlu untuk dilaksanakan dengan turut serta  mengesahkan  peraturan  pemerintah  untuk menjadi  jaminan lindung  dalam  transaksi yang melibatkan wa’ad. 28 .

## Kesimpulan
Wa’ad dalam transaksi ekonomi memang bisa merugikan salah atu pihak. Oleh karena itu perlunya perjanjian secara tertulis untuk melindungi wa’ad, sehingga  bisa menghindari praktek penipuan. Wa’ad juga bisa terjadi pada project pre selling penjualan properti, dimana konsumen  belum  mempunyai  bukti  fisik  atas  pembayaran  mereka.  Dalam  transaksi keuangan, hedging bisa menjadi solusi atas perlindungan wa’ad yang menyangkut kurs mata uang asing.
25 Serajul Islam and Tania Sultana, “Practice of Islamic Financial Management in Bangladesh: Evidence from Islamic Banks,” International Journal of Islamic Banking and Finance Research 3, no. 1 (2019): 1–12.
26 Jacob Boudoukh et al., “Optimal Currency Hedging for International Equity Portfolios,” Financial Analysts Journal 75, no. 4 (2019): 65–83.
27 Maulidizen, “Ibn Khaldun’s Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy.”
28 Volker Nienhaus, “Fundamentals of an Islamic Economic System Compared to the Social Market Economy,” KAS International Reports 77 (2010); Opie and Riddiough, “Global Currency Hedging with Common Risk Factors.”

## JANJI (WA’AD) SEBAGAI JARING PENGAMAN PADA TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH - Akhmad Kusuma Wardhana

## Daftar Pustaka
Abadi, Mustafa Kadhmi, and Drgham Aliawi Abbas. “Underdevelopment and Development In the Islamic Economy.” Al Kut Journal of Economic and Administrative Sciences 11, no.
33 (2019): 154–65.
Agus, Panji Adam. “Konsep Wa’ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia.” Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2, no. 2 (2018): 222–37.
Atan, Rodziah, and Nur Adila Azram. “A Framework for Halal Knowledge Metadata
Representations.” In Applied Mechanics and Materials , 892:8–15. Trans Tech Publ, 2019.
Barata, Amrin. “STRENGTHENING NATIONAL ECONOMIC GROWTH AND
EQUITABLE INCOME THROUGH SHARIA DIGITAL ECONOMY IN INDONESIA.”
Journal of Islamic Monetary Economics and Finance 5, no. 1 (2019): 145–68.
Boubaker, Sabri, Riadh Manita, and Salma Mefteh-Wali. “Foreign Currency Hedging and
Firm Productive Efficiency.” Annals of Operations Research , 2020, 1–22.
Boudoukh, Jacob, Matthew Richardson, Ashwin Thapar, and Franklin Wang. “Optimal Currency Hedging for International Equity Portfolios.” Financial Analysts Journal 75, no. 4 (2019): 65–83.
Ibrahim, Mansor H, and Nafis Alam. “Islamic Economics and Islamic Finance in the World Economy.” The World Economy 41, no. 3 (2018): 668–73.
Idwar, Agung Permana. “IMPLEMENTASI WA’AD SEBAGAI INSTRUMEN PERIKATAN PRODUK PEMBIAYAAN PADA PT. BPRS AL-MAKMUR,” 2019.
Islam, Serajul, and Tania Sultana. “Practice of Islamic Financial Management in Bangladesh: Evidence from Islamic Banks.” International Journal of Islamic Banking and Finance
Research 3, no. 1 (2019): 1–12.
Khan, Foyasal. “Waqf: An Islamic Instrument of Poverty Alleviation-Bangladesh
Perspective.” In International Conference-The Tawhidi Espitomology: Zakat and Waqf
Economy. Bangi , 65–96, 2001.
Krisharyanto, Edi, Endang Retnowati, and Noor Tri Hastuti. “Regulation and Provisions for Supervision of Halal Products in Indonesia.” Journal of Legal, Ethical and Regulatory
Issues 22, no. 1 (2019): 1–10.
Luhur, Mujhid Budi. “Analisis Hukum Wa’ad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik) Dalam Fatwa DSN MUI (Dewan Syari’ah Nasional–Majelis Ulama’Indonesia) Berdasarkan Kaidah Fiqhiyyah Irtikaabu Akhaffi Al-Dhararain.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
Maulidizen, Ahmad. “Ibn Khaldun’s Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy.” International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) 3, no. 2 (2019): 73–89.
Mohamad, Muhammad Hisyam. “Promise (Wa’ad) and Contract ('aqad) According to Islamic Law: A Comparative Study.” Online Journal of Research in Islamic Studies 1, no. 1 (2017): 63–85.
Mohammad, Mustafa Omar, and Syahidawati Shahwan. “The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review.” Middle-East Journal of Scientific Research 13, no. 13 (2013): 75–84.
Muslimin, J M. “Society, Law and Economy: Contextualizing Ibn Khaldun’s Thought.” Al-
Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) 11 (2019): 167–80.
Muthoharoh, Anifatul. “Implementasi Wa’ad Dalam Akad Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 85/DSN- MUI/XII/2012: Studi Di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
Nienhaus, Volker. “Fundamentals of an Islamic Economic System Compared to the Social Market Economy.” KAS International Reports 77 (2010).
Nor, Amirudin Mohd, Siti Nurulhuda Ibrahim, and Shahreena Daud. “Recovery Issues on Murabahah Financing in Malaysia.” International Journal of Academic Research in
Business and Social Science 10, no. 4 (2020): 295–308.
Opie, Wei, and Steven J Riddiough. “Global Currency Hedging with Common Risk Factors.” Journal of Financial Economics 136, no. 3 (2020): 780–805.
Rattani, Abbas, and Adnan A Hyder. “Developing an Islamic Research Ethics Framework.” Journal of Religion and Health 58, no. 1 (2019): 74–86.
Winarni, Leni, Dafri Agussalim, and Zainal Abidin Bagir. “Religio-Politics of Islamic Group in the Contestation of 2019 Indonesian Presidential Election.” Politik Indonesia:
Indonesian Political Science Review 5, no. 1 (2020).
Yazid, Fadhil, Tan Kamello, Yasir Nasution, and Edy Ikhsan. “Strengthening Sharia Economy Through Halal Industry Development in Indonesia.” In International
Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019) , 86–89. Atlantis Press, 2020.