Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)

## IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT
LOGISTIK SEBAGAI EFISIENSI ANGGARAN PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020
Muhammad Irawan Adi Hartono 1 , Feni Rosalia 2 , Tabah Maryanah 3
Universitas Lampung, Lampung, Indonesia 1,2,3
E-mail: irawanhartono777@gmail.com

## ABSTRAK
Untuk  menekan  biaya  pilkada  yang  sangat  besar,  penerapan  E-procurement dalam  pengadaan  logistik  pemilu  akan  menjadi  langkah  awal  yang  penting.  E- procurement  merupakan  pengembangan  dari  pengadaan  secara  konvensional menjadi E-procurement dimana pelaksanaan proses pengadaan dilakukan secara elektronik  melalui  web/internet  dan  menggunakan  sarana  komunikasi  dan teknologi  informasi  seperti  lelang  umum,  prakualifikasi  dan  pengadaan  secara elektronik  dengan  menggunakan  modul  berbasis  website.  Perubahan  ini diproyeksikan  untuk  menghasilkan  pemerintahan  yang  lebih  efektif,  efisien, transparan  dan  akuntable.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  apakah implementasi  pengadaan  logistik  pemilihan  umum  secara  E-procurement  di Kabupaten  Pesawaran  menghasilkan  efisiensi  anggaran.  Metode        penelitian yang  digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif.  Data  yang  digunakan  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  E- procurement  dalam    proses    pengadaan  barang  logistik  pemilu  pada  sekretariat KPU  Kabupaten  Pesawaran  menyebabkan  efisiensi  anggaran  pilkada  sesuai dengan  tujuan  implementasi  E-procurement.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dengan adanya  perbedaan  yang  cukup  besar  antara  anggaran  yang  tersedia  dengan realisasinya.  Penerapan  E-procurement  bisa  diterapkan  juga  pada  pelaksanaan Pemilihan  Umum  serentak  tahun  2024  sehingga  dapat  dilakukan  efisiensi anggaran yang jauh lebih besar.
Kata Kunci : E-procurement, Efisiensi, Logistik Pilkada

## ABSTRACT
In order to reduce the huge pilkada costs, the implementation of E-procurement in the  procurement  of  election  logistics  will  be  an  important  first  step.  E- procurement  is  a  development  from  conventional  procurement  to E-procurement where the procurement process is carried out electronically via the web/internet and  uses  communication  and  information  technology  facilities  such  as  public auctions,  prequalification  and  electronic  procurement  using  website-based modules.  This  change  is  projected  to  produce  a  more  effective,  efficient, transparent  and  accountable  government.  The  purpose  of  this  study  was  to
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)
determine whether the implementation of E-procurement general election logistics procurement  in  Pesawaran  Regency  resulted  in  budget  efficiency.  The  research method  used  is  descriptive  research  with  qualitative  and  quantitative  data analysis.  The  data  used  were  obtained  through  observation,  interviews  and documentation.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  E- procurement in the process of procurement of election logistics goods at the KPU secretariat  of  Pesawaran  Regency  causes  the  efficiency  of  the  regional  election budget in accordance with the objectives of the implementation of E-procurement. This  can  be  seen  by  the  large  difference  between  the  available  budget  and  its realization.  The  application  of  E-procurement  can  also  be  applied  to  the implementation  of  the  simultaneous  General  Election  in  2024  so  that  much greater budget efficiency can be carried out.
Keywords : E-procurement, Efficiency, Pilkada Logistics

## PENDAHULUAN
Pemilu  dan  Pemilihan  Kepala Daerah,  serta  Pileg  yang  diadakan setiap  lima  tahun  sekali  menjadi  tolak ukur  untuk  menentukan  apakah  suatu negara  telah  mencapai  demokrasi  atau tidak.  Hal  ini  tentu  menjadi  pekerjaan yang  keras  bagi  penyelenggara  pemilu dalam  menyukseskan  pesta  demokrasi .
Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan  pemilihan  umum  adalah menghabiskan  anggaran  yang  sangat besar  dan  salah  satu  faktornya  adalah anggaran pengadaan logistik pemilihan umum dalam hal ini pilkada. (Darumurti & Permatasari, 2021) Tujuan pemerintah daerah sebagai  lembaga  sektor  publik  adalah untuk  memberikan  pelayanan  yang sebesar-besarnya  dan  seluas-luasnya kepada  seluruh  konstituennya,  baik internal  maupun  eksternal.  Pengadaan Barang/Jasa adalah tata cara pengadaan yang digunakan oleh pemerintah daerah  untuk  memperoleh  barang  dan jasa  sesuai  dengan  mandat  pemerintah, seperti
pendidikan, kesehatan,
keamanan, penegakan hukum, angkutan umum, dan penyediaan barang publik.
Sebelum  tahun  2020,  pengadaan barang  logistik  Pilkada  Pesawaran dilaksanakan  dengan  memakai  sistem konvensional. Dalam teknik
tradisional, ada hubungan langsung dan pribadi  antara  panitia  pengadaan  dan penyedia  layanan.  Di  sisi  lain,  banyak ditemukan  kejanggalan  dalam  sistem manual  pembelian  produk  dan  jasa. Mayoritas  anomali  ini  dapat  dikaitkan dengan  teknik  yang  digunakan  untuk mendapatkan barang dan jasa.
Perilaku menyimpang administrasi  dan  anggaran,  seperti korupsi, kolusi, dan menggelembungkan  anggaran,  telah mengakibatkan kerugian keuangan negara  dan  daerah  sebagai  akibat  dari praktik-praktik tersebut. Karena
inefisiensi, kurangnya transparansi, dan persaingan  tidak  sehat  yang  disertai dengan  penurunan  kualitas  pengadaan, hal  ini  dapat  menyebabkan  penurunan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)
dalam  jangka  panjang  dalam  kualitas produk dan layanan yang diterima.
E-procurement untuk produk dan layanan  pemerintah  juga  merupakan salah  satu  cara  untuk  mempromosikan good  governance  di  Indonesia  melalui implementasi e-government. Penggunaan jaringan elektronik (jaringan  internet  atau  intranet)  atau pertukaran data elektronik untuk memperoleh produk dan layanan disebut  pengadaan  elektronik  ( E-
procurement ), menurut (Siahaya, 2012)
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden  Nomor  80  Tahun  2003,
ditetapkan  dalam  rangka  mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik. Keputusan itu hanya  menyangkut  aturan  teknis  yang mengatur  perolehan  barang  dan  jasa dari  pemerintah.  Keputusan  tersebut mengamanatkan  bahwa  semua  pihak yang  terlibat  harus  diperlakukan  sama dan  atas  dasar  persaingan  yang  sehat ketika  membeli  barang  dan  jasa  dari pemerintah.
Karena  pembelian  barang  dan jasa pemerintah merupakan pengungkit ekonomi yang kuat, dana yang dialokasikan  untuk  kegiatan  ini  harus dimanfaatkan  dengan  baik.  Namun, memanfaatkan  dana  yang  tersedia adalah prioritas utama.
Karena sekarang ada lebih sedikit hubungan  langsung  antara  pemasok dan panitia pengadaan, ada akuntabilitas  keuangan  yang  lebih besar,  efisiensi  waktu  dan  biaya,  dan transparansi  dalam  proses  pengadaan.
(Usman,  2011)  dalam  (Claudy  et  al., 2017) mengemukakan Efisiensi merupakan  prosedur  untuk  melakukan tugas dengan benar disertai menghemat 7M+1H.  7M+1H  mencakup  sumber daya termasuk manusia, uang, material, mesin, prosedur, pemasaran, dan sedikit  informasi.  Ini  menyiratkan bahwa  efisiensi  adalah  pemanfaatan sumber  daya  yang  sedikit  untuk mendapatkan hasil yang sebesar mungkin.  Untuk  menyerap  belanja negara secara efisien melalui pembelian produk dan jasa pemerintah, perlu dilakukan upaya untuk memastikan proses pemilu yang terbuka, transparan, dan akuntabel.
Menerapkan  aturan  pembelian barang  dan  jasa  dapat  mendorong operasi yang efisien dan menghentikan uang  dari  anggaran  negara  agar  tidak bocor.  Pemerintah  yang  didirikan berdasarkan  prinsip  pengadaan  secara elektronik tidak dapat mentolerir korupsi, kolusi, atau nepotisme. Semua entitas  pemerintah, termasuk  di  tingkat pusat  dan  daerah,  pada  akhirnya  akan memiliki akses ke E-procurement.
Sesuai  (LKPP,  2016)  Pemerintah Indonesia mengamanatkan agar seluruh unit kerja pemerintah menggunakan E- procurement dalam  pengadaan  barang dan  jasa.  Dalam  hal  meningkatkan keterbukaan  dan  efisiensi  pemerintah, pengadaan  elektronik  adalah  pilihan yang sangat baik. Dalam hal tata kelola elektronik, pengadaan umumnya dipandang sebagai kekuatan pendorong di belakangnya (LKPP, 2009).
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)
Dalam LKPP (2009), efisiensi E- procurement dapat  dibagi  menjadi  dua kategori:  (1)  Efisiensi  Proses,  yang mengukur  seberapa  sedikit  uang  dan waktu  yang  dihabiskan  untuk  proses pengadaan saat menggunakan E- procurement dibandingkan dengan metode  pengadaan  tradisional.  (2)
harga  yang  diberikan  diukur  dari  segi seberapa cocoknya dengan harga pasar. Disamping  itu  efisiensi  yang  dapat dihasilkan  dengan  memakai  sistem E- procurement adalah  saat  menggunakan sistem konvensional semua pihak yang terlibat  harus  bertatap  muka  secara langsung  namun  sekarang  melalui E- procurement ini informasi yang diperlukan sudah tersedia dalam sistem sehingga  para  pihak  tidak  harus bertemu secara langsung.
Sesuai  dengan  strategi  tersebut, KPU Kabupaten Pesawaran melakukan pengadaan  logistik  untuk  Pilkada serentak  2020.  Logistik  Pemilu  di Sekretariat KPU  Kabupaten Pesawaran memanfaatkan e-purchasing untuk mencegah  tindakan  tidak  etis,  kolusi,
dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa  sepanjang  pemilu.  Sistem pembelian elektronik yang baru bertujuan untuk transparansi, akuntabilitas,  penghematan  biaya  dan waktu, serta aksesibilitas.
Dalam  sebuah  penelitian,  sangat penting  untuk  mendukung  temuan penelitian  sebelumnya  yang  relevan dengan penyelidikan saat ini.
Dalam hal pengadaan barang dan jasa di sub bagian administrasi
Inspektorat  Provinsi  Jawa  Timur  di
Indonesia, kurangnya transparansi dapat  menyebabkan  persaingan  antara penyedia  barang  dan  jasa,  menurut metode deskriptif kualitatif yang digunakan  oleh  Mawarni  et  al  (2020). Kemampuan masyarakat
untuk memantau  dan  memeriksa  lembaga pemerintah  semakin  berkurang,  dan pemerintahan  yang  tidak  efisien  dapat menyebabkan  hilangnya  dana  negara. Penelitian ini difokuskan terutama pada pengadaan alat transportasi darat bermotor  melalui e-purchasing yang diatur dalam (Peraturan Presiden Nomor  16  Tahun  2018  Tentang Perubahan  Kelima  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018), yang dapat dipantau langsung  oleh  LKPP,  Karena  itu, sistem  pengadaan  akan  berfungsi  lebih efektif,  efisien,  dan  terbuka,  dan tindakan KKN akan berkurang. Implementasi  desain  digitalisasi  yang sistematis  dan  relevan  dicapai  melalui pengadaan  produk  dan  layanan  secara elektronik.
Sementara  itu,  penelitian  Sari  &
Hertanto  (2018)  dari  jurnalnya  yang berjudul “Pengelolaan Strategi Distribusi  Logistik  Pilkada  Kota  Pagar Alam  Tahun  2018”  menggunakan kajian  pengelolaan  rencana  distribusi logistik Pilkada Kota Pagar Alam 2018 dengan menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif,  mengungkapkan bahwa terdapat kelemahan ( weaknesses ) sulitnya tercapainya prinsip  jumlah  yang  tepat  dalam kegiatan  pengemasan  dan  distribusi
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)
logistik pada pilkada/pilkada sebelumnya akibat human error karena sedikitnya jumlah pegawai yang
bertugas packing dan  distribusi  serta membawahi  tiga  peristiwa  besar  yaitu Pilkada  Kota  Pagar  Alam,  Pilkada Provinsi Sumatera Selatan, dan Pilkada Serentak  2019.  Penyebab  lingkungan juga dapat mempersulit pendistribusian logistik  pemilu.  Oleh  karena  itu,  KPU Kota  Pagar  Alam  harus  memiliki sistem  distribusi  logistik  pemilu  yang matang.
Hal  yang  berbeda  dan  baru  dari penelitian  saya    yaitu  penggabungan dari beberapa jenis penelitian terdahulu dimana  pada  pilkada  serentak  tahun 2020  merupakan  pertama  kalinya membahas logistik pilkada yang dilakukan pengadaan secara E- procurement . Sehingga merupakan penelitian yang baru mengenai implementasi E-procurement sebagai upaya untuk mencapai efisiensi anggaran pilkada terkait tahapan pengadaan  logistik  pilkada  serentak tahun  2020  pada  KPU  Kabupaten Pesawaran  dimana  merupakan  salah satu faktor penyebab besarnya anggaran  pilkada.  Oleh  karena  itu peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  penelitian “Implementasi E-Procurement Logistik  Sebagai  Efisiensi  Anggaran Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020”. Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui apakah implementasi pengadaan  logistik  pemilihan  umum secara E-procurement pertama  kali
pada pemilihan serentak tahun  2020 di Kabupaten  Pesawaran  menghasilkan efisiensi  anggaran  sehingga  dapat menjawab permasalahan anggaran pilkada yang sangat besar.

## KAJIAN PUSTAKA
Dalam hal barang publik,
Wardiyanto  (2012)  mendefinisikannya sebagai  komoditas  dan  jasa  yang digunakan  oleh  masyarakat  secara keseluruhan  maupun  oleh  sekelompok orang.  Christopher  &  schooner  (2007) mendefinisikan pengadaan sebagai "tindakan  untuk  memperoleh  produk atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien  sesuai  dengan  permintaan  dan keinginan pengguna." Dengan merundingkan kesepakatan yang memenuhi kebutuhan semua pihak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitianya bekerja sama untuk mendapatkan produk atau layanan yang diperlukan  dengan  tetap  mematuhi aturan.  PPK,  panitia  dan  pemasok produk  dan  jasa  harus  diarahkan  oleh prinsip-prinsip pengadaan agar pengadaan  dapat  dilakukan  seefisien mungkin.
E-tendering dan e-purchasing merupakan  dua  opsi  pengadaan  barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor  16/2018. Seperti  namanya, e-tendering adalah metode pemilihan pemasok produk dan layanan  di  mana  prosesnya  terbuka untuk  semua  penyedia  terdaftar  yang mengajukan  penawaran  tunggal  dalam kerangka  waktu  yang  telah  ditentukan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)
untuk  dipertimbangkan.  Sementara  e- buying,  di  sisi  lain,  adalah  metode untuk memperoleh produk dan layanan menggunakan katalog elektronik.
Ada beberapa manfaat menjalankan  sistem E-procurement
secara  makro,  seperti  penggunaan APBN  yang  terkoordinasi,  proses pengadaan yang lebih cepat dan efisien, dan  persaingan  antar  pelaku  korporasi yang lebih tinggi, sehingga mendorong iklim  investasi  nasional  (Jasin  dkk, 2007).
Tender  elektronik  ( e-tendering ) atau  e-buying  adalah  ungkapan  yang digunakan  saat  membeli  produk  atau layanan  secara  online.  Dalam  hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, E-Purchase menggunakan metode lelang  untuk  melakukannya.  Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2018 tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa oleh  Pemerintah  mendefinisikan E- procurement sebagai proses pengadaan barang  dan  jasa  melalui  transaksi elektronik  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang  berlaku,
sebagaimana  diatur  dalam  peraturan tersebut. Katalog elektronik dapat digunakan  untuk  membeli  barang  dan jasa. Menyusul penerapan sistem pembayaran  elektronik  sesuai  (LKPP, 2015).  Peraturan  LKPP  Nomor  5 menguraikan prosedur ini secara lengkap tentang Unit Layanan Pengadaan  Tahun  2015  yang  diawali dengan  permintaan  tertulis  dari  PPK yang mencantumkan informasi
spesifikasi produk, harga, dan
pemasoknya  dalam  katalog  elektronik; kemudian diakhiri dengan bukti pembelian. Untuk menentukan seberapa efisien anggaran, E-procurement Procurement  logistik  pemilu  dapat dinilai  dengan  menggunakan  berbagai hipotesis  dari  akademisi  sebelumnya. Menurut Mahmudi (2019:86), menghitung  efisiensi,  dapat  dilakukan dengan membandingkan anggaran yang sebenarnya dengan pengeluaran standar. Pengeluaran yang harus dikeluarkan  untuk  menghasilkan  hasil tertentu disebut sebagai "biaya standar". Pengeluaran aktual dibandingkan  dengan  anggaran  untuk menentukan efisiensi. Proposisi  E-value  Procurement menyerukan penggunaan E- procurement untuk meningkatkan efisiensi pengadaan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,  mengurangi  penipuan, membuka  pasar  baru  untuk  bisnis,  dan mendorong  persaingan  yang  sehat untuk mencapai tujuan yang tercantum. (Siahaya, 2012) Pendekatan E- procurement mencakup  ketujuh  tujuan tersebut. Peran E-procurement
Pengadaan barang dan jasa merupakan  bentuk  kecurangan  yang menyebabkan anggaran negara
terkuras.  Korupsi  merajalela,  kualitas pelayanan  publik  jauh  dari  harapan warga,  birokrasi  pemerintah  tidak efektif dan buram, akuntabilitas kurang,  dan  aparatur  negara  kurang disiplin  dan  etos  kerja,  menurut
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  pemerintah  (LKPP),  yang didirikan pada tahun 2009. Reformasi pengadaan dimungkinkan melalui penggunaan sistem  pengadaan  elektronik,  yang sering  dikenal  sebagai E-procurement . Seluruh  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik  akan  menggunakan E- procurement ,  yaitu  sistem  pengadaan secara  elektronik  yang  dikembangkan oleh departemen E-procurement LKPP.
Aplikasi ini tidak memerlukan penggunaan sistem pengadaan elektronik  atau  lisensi  perangkat  lunak terkait  karena  dikembangkan  dengan memperhatikan efisiensi nasional. Komponen  audit  sistem  pengadaan elektronik LKPP dikembangkan bekerja  sama  dengan  Lemsaneg  dan Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP). Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pengadaan secara  elektronik  dijelaskan  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun
2012  sebagai  pengadaan  barang  dan jasa  melalui  pemanfaatan  teknologi informasi  dan  transaksi  elektronik. Salah  satu  tujuan  Pasal  107  Perpres 54/2010  untuk  pengadaan  elektronik adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, akses pasar, persaingan yang sehat, efisiensi pengadaan, mendukung prosedur pemantauan dan audit, serta menyediakan  ketersediaan  informasi yang  cepat.  Menurut  LKPP,  seiring berkembangnya E-procurement ,
pemerintah  dalam  hal  ini  ULP,  serta
penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum, akan dapat merasakan fungsi dan manfaatnya. Penghematan dan penyederhanaan  proses  administrasi, ketersediaan tambahan pemasok barang dan  jasa,  dan  kesederhanaan  prosedur yang  dapat  dipertanggungjawabkan adalah  semua  manfaat  yang  dapat dinikmati  oleh  pemerintah.  Pemasok mendapat manfaat dari lapangan bermain  yang  lebih  setara  dalam hubungan bisnis yang kompetitif karena penyuapan kepada komite dapat dihapus.  Meningkatkan  pemahaman masyarakat  tentang  proses  pengadaan dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik  merupakan  dua  keuntungan  bagi masyarakat.
E-procurement telah menjadi salah  satu  sistem  E-government  yang paling  efektif  dalam  hal  pengadaan pemerintah.  Peningkatan  transparansi dan efisiensi adalah dua hasil nyata dari hal  ini  (LKPP,  2009).  Sistem E- procurement adalah  metode  yang populer bagi perusahaan untuk memperoleh  barang  dan  jasa  (BPKP, 2014).    Pelacakan  dan  pelaporan dugaan anomali dalam proses pengadaan  dapat  dilakukan  dengan menggunakan teknologi E- procurement .  Prosedur  pengawasan akan dipermudah jika proses pengadaan lebih terbuka dan
transparan.  Kelompok  non-pemerintah, khususnya,  dituntut  untuk  berperan aktif  dalam  memastikan  bahwa  proses pengadaan dimonitor dengan baik.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)
Pembelian  produk  dan  layanan pemerintah secara elektronik diperboleh-kan  berdasarkan  Peraturan Presiden  No.  70/2012  Pasal  1  angka 39: 1. Terbuka  untuk  semua  pemasok barang dan jasa yang terdaftar dalam sistem elektronik, E-tendering
adalah  teknik  pemilihannya  dengan cara  mengajukan  satu  penawaran hingga jangka waktu tertentu.
2. Ketika membeli barang dan jasa dari sistem  katalog  online  menggunakan katalog elektronik, praktik ini disebut sebagai e-purchasing.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Menurut  Pasal  1,  perubahan kedua  Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun  2010  memberikan  penjelasan tentang  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah.  Instansi  pemerintah  dan satuan  kerja  perangkat  daerah,  serta organisasi  lain  yang  menyediakan barang  dan  jasa  kepada  masyarakat umum, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan tersebut. Untuk produk dan jasa, prosedur  pengadaan  publik  berbeda dari  sektor  komersial  dan  swasta.
Proses  pengadaan  dan  dokumentasi dari  operasi  pengadaan  ini,  serta potensi  konflik  kepentingan  (bahaya moral  dan  seleksi  yang  merugikan), keduanya  sangat  diteliti  di  sektor publik. Pemerintah daerah menggunakan  pengadaan  elektronik untuk  mengurangi  risiko  penipuan  saat melakukan  pembelian  barang  dan  jasa dengan
menggunakan prosedur tradisional.
Pembelian barang dan jasa
dimulai  dengan  tahap  persiapan,  yang dilanjutkan  dengan  tahap  lelang  dan penerimaan barang dan jasa. Pemenang atau  penyedia  barang  atau  jasa  dipilih sesuai  dengan  spesifikasi  teknis  dan prinsip  pengadaan  setelah  diadakannya lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah diumumkannya Rencana Umum  Pengadaan  (RUP)  melalui sistem  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik (LPSE). Ada dua komponen utama kerangka  legislatif  yang  mengatur bagaimana pemerintah membeli barang dan  jasa.  Instruksi  yang  diterbitkan oleh  Keputusan  Presiden  Nomor  80 Tahun  2003  (Keppres  80/2003)  dan perubahan-perubahan selanjutnya harus diperhatikan  terlebih  dahulu.  Kedua, Presiden menandatangani Perintah Eksekutif  54  Tahun  2010  tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Rachmadsyah, 2014). Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun 2010-2015 telah diubah sebanyak  empat  kali.  Sejak  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 diperbarui  pertama  kali  pada  2010, telah  terjadi  empat  kali  pembaruan. Perubahan yang sedang berlangsung ini dilakukan  untuk  melayani  masyarakat umum  dengan  lebih  baik  dengan meningkatkan  transparansi,  efisiensi, ekonomi, dan efektivitas dalam pengadaan pemerintah.
Selain  itu,  perubahan  undang- undang  pengadaan  dilakukan  untuk memungkinkan  otoritas  negara  dan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)
daerah  mengawasi  sistem  pengelolaan anggaran  dan  keuangan  di  organisasi yang  mereka  awasi  (Effrianto  et  al., 2015).  Menurut  pedoman  pengadaan, pimpinan harus diberikan laporan hasil proses  pengadaan,  serta  ketentuan terkait kontrak pengadaan, untuk memenuhi komponen transparansi aturan pengadaan. Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik
(SPSE)
Server  LPSE  menyelenggarakan perangkat  lunak  berbasis  web  yang disebut Electronic Procurement System (EPS), yang dapat diakses melalui situs web  LPSE.  Karena  SPSE  dibuat  oleh pusat pengembangan aplikasi E- procurement LKPP,  tidak  diperlukan royalti atau hak cipta untuk penggunaannya,  menjadikannya  lisensi gratis.  LPSE  bekerja  sama  dengan berbagai  departemen  pemerintah  untuk membangun aplikasi SPSE. Pengadaan elektronik (juga dikenal sebagai E-procurement ) adalah metode pengadaan produk dan layanan yang memanfaatkan transaksi elektronik dan bentuk teknologi lainnya.  Proses e-tendering atau e- purchasing digunakan untuk memperoleh  produk  dan  jasa  secara elektronik.  Dengan  menggunakan E-
procurement ,  bisnis  akan  lebih  cepat mengembangkan persaingan yang sehat.  Alhasil,  perolehan  produk  dan jasa pemerintah dapat dioptimalkan dan dibuat lebih efisien. Dalam implementasi E- procurement , diperlukan kesiapan penuh  dari  teknologi  informasi  dan
perangkatnya. Meski tidak perlu banyak  mengubah  praktik  bisnis  saat ini,  lelang  online  harus  tunduk  pada regulasi  pemerintah  dalam  bentuk sistem dan proses.
Panitia  pengadaan,  penawar,  dan pihak  lain  yang  terlibat  dalam  lelang menggunakan  metode  dan  proses  ini sebagai  panduan  dalam  melakukan lelang  secara  elektronik.  Selain  itu,
sistem E-procurement memerlukan bantuan  pembelian  produk  dan  jasa melalui  internet  (teknologi  informasi) sehingga  dapat  terjalin  interaksi  online antara pembeli dan pemasok.
Elemen kunci dari tujuan pemerintah untuk mempercepat konsumsi anggaran adalah kemampuan untuk menyelesaikan pembelian barang dan  jasa  secara  tepat  waktu. E- procurement dapat mempercepat proses lelang, sehingga dapat meningkatkan  penyerapan  anggaran pemerintah  secara  langsung.  Karena sistem E-procurement tersedia  24  jam sehari,  tujuh  hari  seminggu,  termasuk pada akhir pekan dan hari libur, sistem ini  telah  menggantikan  jadwal  lelang tradisional dengan jadwal yang didasarkan  pada  hari  kalender,  bukan hari kerja. Pengadaan didasarkan pada katalog  komputerisasi  produk  dan layanan  pemerintah,  yang  mencakup daftar,  jenis  spesifikasi  teknis,  dan harga komoditas ( e-catalogue ).
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan  Jasa  Pemerintah  mengelola  dan melengkapi  katalog  terkomputerisasi untuk  seluruh  departemen,  lembaga,
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)
daerah,  dan  satuan  kerja  kelembagaan di lingkungan pemerintah pusat (LKPP).
Gambar 1. Tampilan web E-Catalog
Sumber : website LKPP Pemerintah

## METODE
Dalam  penelitian  ini  digunakan
penelitian deskriptif bersama-sama dengan  analisis  data  kualitatif  dan kuantitatif,  dan  penelitian  dilakukan sesuai  dengan  metodologi  tersebut. Lokasi  proyek  penelitian  telah  dipilih dengan sengaja. Pada tahun 2020, para peneliti akan melaksanakan studinya di
Sistem Lelang Elektronik yang berlokasi  di  KPU  ( E-procurement )
Kabupaten Pesawaran.
Wawancara  mendalam  dengan anggota  panitia  dan  pemasok  barang dan jasa yang dianggap paling
mengetahui  proses  pelaksanaan  lelang elektronik merupakan salah satu teknik pengumpulan  data  kualitatif  yang digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data sekunder yang dikumpulkan di
Sekretariat  KPU  Pesawaran  akan digunakan  sebagai  data  pembanding untuk  data  primer.  Penelitian  ini
menggunakan pengumpulan data kepustakaan sebagai metode pengumpulan  data  kuantitatif  atau sekunder. Instrumen    penelitian    yang digunakan  dalam    penelitian    ini terutama    adalah  wawancara  tidak terstruktur  yang  banyak  digunakan sebagai  alat  pengumpulan  informasi pada saat wawancara mendalam dengan informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan sistem katalog elektronik ( e-catalog ) pembelian
logistik  Pilkada  Kabupaten  Pesawaran 2020  merupakan  implementasi  dari kebijakan  baru  yang  bertujuan  untuk mendorong  pengadaan  pemerintah  di era Internet  of  Things  (IoT) .  Bagi instansi  pemerintah,  baik  nasional maupun  daerah, E-procurement juga mendorong  mereka  untuk  melakukan reformasi  dengan  mengurangi  rantai birokrasi  dan  merampingkan  prosedur, serta  memodifikasi  metode  pembelian produk dan jasa sehingga terjadi checks and balances.
Hal  tersebut  selaras  dengan  teori dasar  dalam  penelitian  di  atas  yakni tujuan E-procurement menurut Siahaya (2016), yaitu: antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi kecurangan, mempermudah proses pengadaan,
memperluas  akses  pasar,  mendorong persaingan  perusahaan  yang  sehat, monitoring  dan  audit  yang  lebih  baik, kemudahan dalam akses informasi  dan meningkatkan nilai efisiensi.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)
KPU  Kabupaten  Pesawaran  akan memperoleh  peralatan  logistik  dan menyiapkan  sistem  layanan  pengadaan secara  elektronik  yang  memenuhi persyaratan teknis pelaksanaan sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan
Presiden  Nomor  16  Tahun  2018 tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa
Pemerintah  Dalam  Rangka  Persiapan Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak 2020.  Dengan  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2016  yang  mengatur  tentang informasi  dan  transaksi  elektronik, pengadaan harus dilaksanakan.
Panitia pelaksana masih menunggu  surat  resmi  dari  KPU  RI dengan keterangan lebih lanjut,
tepatnya  Surat  Nomor  1080/PP.09.2- SD/07.SJ.X/20/20  tanggal  6  Oktober 2020 tentang Penyiaran dan Pemesanan
Katalog  Sektor  Seleksi  Logistik  Tahap
1 dan Surat KPU RI Nomor 1256/PP.09.2-SD/07.SJ.X/20/20 tanggal  6  November  2020  tentang Penyelenggaraan Pemilu. Ada  dua  tahapan  penyampaian
Katalog  Sektor  Logistik  Pemilu  2020.
Tahap 1 mencakup komponen- komponen Kotak Suara; Bilik Pemungutan  Suara;  Segel;  Sampul; Tinta; dan Kabel Ties Pengaman Kotak
Suara
Tahap  2  yang  terdiri  dari  :  Surat Suara; Formulir Model C Berhologram; Daftar  Pasangan  Calon  (DPC);  Alat
Bantu  Coblos  Tuna  Netra  (ABCTN); dan Buku Panduan.
Tabel 1 Rekapitulasi E- procurenment   Logistik Pilkada 2020 KPU Pesawaran
Sumber : KPU Kab.Pesawaran
Pembelian  barang/  kelengkapan alat  untuk  proses  pemilu  Kabupaten Pesawaran  berjalan  baik,  ditunjukkan dengan  bukti  pemesanan  sebagian barang  yang  dibeli  pada  SPSE  ( e- catalogue )
Gambar 2. Form pemesanan
Surat suara
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)

## Gambar 3. Form pemesanan Tinta
Sumber : KPU Pesawaran
Analisis  efisiensi  E-procurement  di KPU  Kabupaten  Pesawaran  pada pilkada serentak tahun 2020
Perhitungan  efisiensi  angaran dalam  hal  ini  pengadaan  logistik pilkada  secara E-procurement dapat diukur  menggunakan    beberapa  teori dari peneliti terdahulu. Menurut Mahmudi (2007:152), untuk menghitung efisiensi dapat dilaksanakan dengan cara membandingkan anggaran yang terealisasi dengan biaya standar. Pengeluaran  yang  harus  dikeluarkan untuk  menghasilkan  hasil  tertentu disebut sebagai "biaya standar".
Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan  pengeluaran  aktual dengan  jumlah  yang  dianggarkan. Dengan membandingkan output dengan input, efisiensi dapat ditentukan.  Ketika  output  lebih  dari input, organisasi dikatakan lebih efisien. Akibatnya, rumus berikut dapat digunakan untuk menyatakan efisiensi: Ada  empat  jenis  persentase  hasil yang  dituangkan  dalam  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. 1. Tidak efisien untuk memiliki tingkat keberhasilan lebih besar dari 100%. 2. Kurang  efisien  untuk  memiliki tingkat  pencapaian  90%  hingga 100%.
3. Tingkat  keberhasilan  80-90  persen dianggap sangat efisien.
4. Tingkat  keberhasilan  antara  60  dan 80 persen: sangat efektif
5. tingkat keberhasilan < 60%
dianggap sangat efisien.
Tabel 2 Tingkat Efisiensi Anggaran E-procurenment  Logistik Pilkada
2020 KPU Pesawaran
Sumber : data diolah oleh penulis (2022) Berdasakan tabel 2 tentang tingkat efisiensi anggaran E-
procurenment logsitik  pilkada  tahun
2020  KPU  pesawaran  dapat  dinalisis bahwa  realisasi  anggaran  belanja E- procurenment
logistik pilkada dibandingkan  dengan  anggaran  belanja menunjukkan  hasil  yang  sangat  efisien yakni  22,03  %.  Berdasarkan  data tersebut dapat kita lihat dengan adanya E-procurenment dalam  pengadaan logistik pilkada Pesawaran Tahun 2020 berhasil  dilaksanakan  dengan  baik  dan menghasilkan  efisiensi  anggaran  yang cukup  besar,  sehingga  di  masa  yang
Efisiensi = 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒃𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝒃𝒂𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 × 100 %
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)
akan datang permasalahan penyelenggaraan pemilihan umum yang selama ini identik  menghabiskan anggaran  yang  sangat  besar  bisa  di tekan  dengan  adanya  sistem E- procurenment dalam pengadaan logistik pemilihan umum. Hambatan  dan  Kendala    Proses  E- procurement (E-Purchasing) Penyebaran eprocurement mengha-dapi sejumlah tantangan, seperti yang diungkapkan oleh tinjauan studi  ini  dari  literatur  yang  relevan. Hambatan E-procurement
adalah kurangnya  kepercayaan  pada  legalitas E-procurement dan  kurangnya  ikatan bisnis  dengan  pemasok  yang  memasok
E-procurement ,  menurut  kutipan  dari
(Eadie et al., 2007) Masalah interoperabilitas,
kurang-nya  keahlian  teknis,  tidak  ada manfaat  bisnis  yang  nyata,  budaya perusahaan  yang  tidak  mendorong  E- procurement,  dukungan  manajemen yang  tidak  sesuai  dengan  anggaran  TI, dan  kurangnya  infrastruktur  TI  adalah beberapa  tantangan  yang  dihadapi organisasi ketika mencoba untuk menerapkan strategi E-procurement.
(Sulaiman & Chen, 2006) menyata-kan bahwa adopsi E- procurement di Indonesia masih menghadapi  sejumlah  tantangan,  yang dapat  dipecah  menjadi  empat  kategori: masalah  hukum,  masalah  infrastruktur, masalah  standarisasi  prosedur,  dan masalah  kontrol  terkait  pengadaan E- procurement . Menurut (Jasin, 2007a) pengenalan E-procurement
menghadapi  sejumlah  hambatan  atau kekurangan  dan  masalah  teknologi, termasuk: Pemasok dan panitia pengadaan  masih  tidak  yakin  tentang bagaimana E-procurement bekerja  dan bagaimana hal itu dapat menguntungkan  mereka;  ini  adalah masalah yang harus dipecahkan. Pengguna, vendor, pelaksana aktivitas, dan komite pengadaan semuanya memiliki rekam jejak kelalaian secara teratur menyalahgunakan kata sandi dan kunci keamanan lainnya. Ketersediaan
fasilitas  koneksi  internet  dan  fasilitas pendukung  lainnya  (seperti  scanner, Adobe  installer,  dll)  masih  agak terbatas,  dan  Panitia  Pengadaan  di Pemerintah Kabupaten Pesawiran tidak secara  tegas  mematuhi  rentang  jadwal lelang.
Wartaegov  (2009)  dikutip  oleh (Pujiati, 2010) untuk beberapa masalah yang  muncul  ketika  membeli  barang dan  jasa  secara  elektronik:  Jika  harga terendah  yang  dipilih,  peserta  lebih cenderung  mengkritik  harga.  Sulit untuk  mengukur  barang  dan  jasa (intangible),  ada  banyak  kepentingan publik,  tidak  ada  norma  umum  untuk kualitas  proses E-procurement ,  dan kurangnya komitmen dari para pemimpin negara untuk menerapkan E-
procurement .  Berbagai  jenis  hambatan ini digunakan untuk membangun indikasi pertanyaan berdasarkan
informasi  yang  dikumpulkan  dari berbagai  sumber.  Indikator  Pertanyaan ini  akan  dipecah  menjadi  tiga  bagian berdasarkan  parameter  tersebut  di atas,
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)
yang  masing-masing  sesuai  dengan masalah  sumber  daya  manusia,  sarana,
dan prasarana, dan prosedur pengawasan. Keuntungan penggunaan E- procurement menurut Yuwinanto (2013) antara lain :
a. Pengguna  dan  penyedia  informasi harus  dapat  menaruh  kepercayaan satu  sama  lain  karena  ketersediaan jaminan  dan  kemudahan  dalam memperoleh  data  yang  benar  dan memadai.
b. Kebijakan  non-diskriminatif  berarti tidak  mengenal  variasi  dalam kriteria  pemenang,  dan  selama
perusahaan memenuhi kriteria sebagai pemenang, maka perusahaan adalah pemenangnya.
c. Alhasil,  dalam  metode  lelang  biasa untuk  mendapatkan  barang  dan jasa,  kepuasan  KKN  yang  berbau KKN sangat kuat.
d. Akibatnya,  usaha  kecil  sering kehilangan kontrak yang menguntungkan karena mereka tidak  memiliki  kekuatan  finansial untuk bersaing di lapangan bermain yang setara dengan kompatitor.
e. Dalam  proses  pengadaan  secara elektronik,  kemungkinan  korupsi yang  semakin  memburuk  dapat diminimalisir dengan tidak melakukan  pertemuan  langsung dengan panitia lelang. Namun ada juga sejumlah kendala  yang  harus  diatasi  sebelum dapat diimplementasikan dalam
prosedur satker KPU Kabupaten
Pesawaran. pengadaan dan keterbatasan E-procurement , seperti:
1. Ada orang-orang tertentu yang lebih menyukai  pendekatan  pengadaan tradisional  karena  mereka  merasa lebih nyaman dengannya.
2. Sumber  daya  manusia,  kekurang matangan  users  pada  penguasaan teknologi informasi, serta kurangnya kemampuan dan pengetahuan tentang E-procurement .
3. Perbedaan  akses  koneksi  internet  di setiap wilayah tidak merata.
4. Sulit  mendapatkan  penyedia  yang memenuhi persyaratan.
Pelaksanaan  pengadaan  logistik pemilu dengan menggunakan sistem E- procurement (e-purchasing) pada
kabupaten  Pesawaran  Lampung  sudah mulai  berjalan  sejak  tahun  2020.
Sejalan  dengan  proses  yang  ada  dalam pengadaan  barang/jasa  proses  Pemilu dengan  menggunakan E-procurement ( e-purchasing ) masih mengalami beberapa kendala antara lain keterbatasan  waktu  pelaksanaan E-
procurement dikarenakan regulasi Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia  yang  lambat  sementara waktu  yang  ditetapkan  dalam  tahapan pengadaan  logistik  pemilu  sangat terbatas  sehingga  satker  tidak  dapat melakukan pengadaan secara E- procurement ,sebelum  keluar  surat  dari KPU  RI  mengenai  waktu  pelaksanaan pengadaan  logistik  dapat  dilakukan, sementara  barang  logistik  pemilu merupakan  barang  sektoral  yang  tidak selalu  tersedia  dalam E-Purcashing
seperti kebutuhan barang pada
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)
umumnya yang bisa dilakukan pemesanan kapan saja, masalah lainnya berdasarkan data yang diperoleh penulis  yaitu  penyedia  barang  yang masih berpusat di Pulau Jawa sehingga terkendala  jarak  sampai  ke  Kabupaten Pesawaran  yang  berada  di  pulau Sumatera  sehingga  apabila  terdapat kesalahan atau kekurangan membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama dibandingkan  apabila  penyedia  berada dalam  satu  wilayah,  dan  ketersediaan Barang  logistik  pemilu  dalam  aplikasi e-purcashing yang  masih  terbatas waktu dan pelaksanaannya dikarenakan logistik  pemilu  merupakan  barang sektoral  yang  tidak  tersedia  setiap  saat di  dalam E-katalog dan  hanya  tersedia di satu penyedia yang sudah ditetapkan oleh KPU RI.
Masalah  lainnya  yang  timbul adalah  jumlah  penyedia  yang  masih sedikit  untuk  memenuhi  kebutuhan ratusan satker yang melakukan pengadaan  barang  logistik  pemilu tahun  2020  sehingga  kurang  efektif dikarenakan satu penyedia harus melakukan  produksi  barang  kebutuhan logistik untuk puluhan satker sementara waktu pelaksanaan pengadaan kebutuhan  logistik  pemilu  tahun  2020 sangat terbatas.

## KESIMPULAN
Pengadaan Barang Logistik Pemilihan  Umum  pada  Kabupaten Pesawaran dengan sistem E- procurement ( E-Purchasing )  pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020 dan berjalan  dengan  baik  sudah  memenuhi
prinsip  efisien,  efektif  dan  transparan, bahkan  menghasilkan  tingkat  efifsiensi anggaran  yang  sangat  tinggi  yakni 22,03 %. Sesuai dengan tujuh tujuan E- procurement pada  teori  di  atas,
sehingga  di  masa  yang  akan  datang permasalahan penyelenggaraan
pemilihan  umum  yang  selama  ini identik    menghabiskan  anggaran  yang sangat  besar  bisa  di  tekan  dengan adanya  sistem E-procurenment dalam pengadaan logistik pemilihan umum.
Akan  tetapi  dalam  penerapan E- procurement pengadaan Barang Logistik  Pemilu    pada  Sekretariat Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Pesawaran  masih  terdapat  kendala antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan  akibat  regulasi  dari  KPU
RI  yang  waktunya  sangat  mendesak dengan tahapan, sementara waktu yang ditetapkan  dalam  tahapan  pengadaan logistik pemilu sangat terbatas, masalah lainnya  yaitu  penyedia  barang yang  masih  berpusat  di  Pulau  Jawa sehingga  terkendala  jarak  sampai  ke Kabupaten  Pesawaran  yang  berada  di Pulau  Sumatera sehingga  apabila terdapat  kesalahan  atau  kekurangan membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama dibandingkan  apabila  penyedia  berada dalam  satu  wilayah,  masalah  lain  yang terjadi  adalah    jumlah  penyedia  yang masih  terbatas  untuk  menangangi pengadaan  ratusan  satker  pelaksana pengadaan  barang  logistik  pemilu tahun  2020  dan  ketersediaan  Barang logistik  pemilu  dalam  aplikasi e- purcashing yang masih terbatas dikarenakan logistik pemilu merupakan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)
barang  sektoral  yang  tidak  tersedia setiap saat di dalam E-katalog . Sehingga ke depannya masih diperlukan  beberapa  perbaikan  dalam manajemen  waktu  dan  penyebaran penyedia  yang  mearata  di  seluruh wilayah  Indonesia,  untuk  mengatur pelaksanaan pengadaan logistik kebutuhan  pemilihan  umum  secara E- procurement sehingga  permasalahan yang  terjadi  pada  pemilu  tahun  2020 tidak  terulang  kembali  dan  menuju pengadaan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Christopher & schooner. (2007). Incrementalism :  Eroding  the Impediments  to  a  Global  Publik Procurement Market”,dalam Journal of International Law . Darumurti,  A.,  &  Permatasari,  A. (2021). PILKADA ERA PANDEMI : Catatan Kritis Demokratisasi  Daerah  Tahun 2020 (I). Pustaka Pelajar. Siahaya, W. (2012). Manajemen
Pengadaan Procurement Management. Bandung: Alfabeta . Siahaya, W. (2016). Manajemen Pengadaan (Procurement Management) . in Media. Wardiyanto,  B.  (2012). Kebijakan  E- procurement .  PT.  Revka  Petra Media.
Jurnal/artikel Claudy,  F.,  Noak,  P.  A.,  &  Winaya,  I.
K.  (2017).  Efisiensi  Sistem E- procurement dalam  Pelelangan
Umum  Pengadaan  Barang  dan Jasa (Studi Kasus: Dinas Pekerjaan  Umum  Provinsi  Bali). Citizen Charter , 1 (1), 165111.
Eadie,  R.,  Perera,  S.,  Heaney,  G.,  &
Carlisle,  J.  (2007).  Drivers  and Barriers  to  Public  Sector E- procurement within Northen Ireland’s  Construction  Industry. Journal of Information Technology  in  Construction  ( ITcon) , 12 , 103–120.
Jasin,  D.  (2007b). Mencegah  Korupsi
Melalui E- Procurement .
Jasin.  (2007a).  Mencegah  Korupsi Melalui E-procurement . In Komisi Pemberantasan Korups . Mahmudi.  (2019). Analisis  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah . STIM YPKN.
Mawarni,  M.,  Gamaputra,  G.,  & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. Wacana Publik , 14 (02), 81–92. Pujiati,  A.  (2010). Analisa  penerapan E-procurement  pada  pemerintah daerah  tingkat  II  (studi  kasus pada  pemerintah  kota  Bogor) . Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sari, D. R., & Hertanto, A.  W. (2018). Manajemen Strategi Pendistribusian Logistik Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota Pagar  Alam  Tahun  2018. Jurnal Analisis Sosial Politik , 2 (2), 133–
142.
Yuwinanto, H. P. (2013). Implementasi E- Procurement pada Pemerintah
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (500-516)
Kota Surabaya . Universitas Airlangga. Sulaiman,  I.,  &  Chen,  T.  (2006). Catatan Khusus Bagi Implementasi  Eprocurement  di Indonesia.

## Peraturan Pemerintah
Effrianto,  P.,  Yuliansyah.,  &  Putro.,  S. C.  (2015).  Kiat-Kiat  Terhindar dari  Korupsi  pada  Pengadaan
Barang  dan  Jasa  Pemerintah.  In
Smart .
BPKP. (2014). Audit Atas Pelaksanaan
Lelang  Secara  Elektronik  Dalam
Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Pemerintah .  Badan  Pengawas Keuangan  Dan  Pembangunan. https://www.bpkp.go.id/investiga si/berita/read/13521/0/Audit- Atas-Pelaksanaan-Lelang-Secara-
Elektronik-Dalah-Pengadaan- Barang-Dan-Jasa-Pemerintah.
LKPP. (2015). Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui E- Purcashing . LKPP. (2016). Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun  2016  Tentang  Katalog Elektronik  Dan  E-Purchasing.  In
Jdih.Lkpp.Go.Id (Vol.  53,  Issue 9).
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun 2018  tentang  Perubahan  Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  2010  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2018).