Volume 7 Nomor 1, September 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## CRIMINAL LIABILITY FOR PERFORMERS OF THE PERSECUTION OF RELIGIOUS FIGURES IN INDONESIA

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP TOKOH AGAMA DI INDONESIA 
Fitri Wahyuni 1) , Aris Irawan 2) Siti Rahmah 3)
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Jl Subrantas No 10 Tembilahan
* e-mail: fw160586@gmail.com
2 Universitas Borneo Tarakan, Tarakan Kalimantan Utara, e-mail : fatherdosen@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Jl Subrantas No 10 Tembilahan e-mail: sitirahmahunisi@gmail.com

## Abstract
Persecution is a crime that is against the law in which the perpetrator must be sanctioned in accordance with the actions he committed. Refers to recent phenomenon, Persecution is happening againt religious leaders in Indonesia today. This is in the public spotlight because the perpetrators of persecution of religious figures according to the assumption of the perpetrators are mentally ill. In  this  study,  the  researcher  used  normative  legal  research  methods. The  type  of data  used  in  this research is secondary data and tertiary data. After the data is  collected, then the data is  analyzed and  compiled  using  descriptive  analysis  and  deductively  deduced  from  general  things  to  specific things. The results of the study state that perpetrators of persecution of religious figures can be held by legal liability for the crime and must comply with the elements contained in the Criminal Code. Criminal  liability  for  perpetrators  of  persecution  of  religious  figures  depends  on  the  results  of examinations  that  have  been  carried  out  by  a  psychiatrist,  then  the  judge  will  judge  whether  the psychological condition experienced by the perpetrator has influenced his actions or not.
Keywords: Persecution; Criminal Responsibility; Religious Figures.

## Abstrak
Penganiayaan merupakan sebuah kejahatan yang bertentangan dengan undang-undang yang pelakunya  harus  diberi  sanksi  sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukannya.  Namun  yang  menjadi fenomena  saat  ini  adanya  penganiayaan  terhadap  tokoh  agama  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini menjadi  sorotan  publik  dikarenakan  pelaku  penganiayaan  terhadap  tokoh  agama  menurut  asumsi yang  ada  pelakunya  mengalami  sakit  jiwa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif.    Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian  ini  berupa  data  sekunder  dan  data  tersier. Setelah data-data terkumpul, kemudian data tersebut di analisis dan disusun dengan menggunakan analisis deskriptif dan disimpulkan secara deduktif dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  pelaku  penganiayaan  terhadap  tokoh  agama  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana  harus  memenuhi  unsur-unsur  sebagaimana  yang  terdapat  dalam KUHP.  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku    penganiayaan  tokoh  agama  tergantung  dari hasil  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan  oleh  ahli  jiwa  kemudian  Hakim  yang  menilai  apakah keadaan  kejiwaan  yang  dialami  pelaku  telah  mempengaruhi  perbuatannya  ataukah  tidak,  setelah diketahui  hal  tersebut,  barulah  dapat ditentukan  mengenai  kemampuan bertanggungjawabnya  dan dapat dijatuhkan vonis oleh hakim.
Kata Kunci: Penganiayaan; Pertanggungjawaban Pidana;  Tokoh Agama .
 Naskah diterima: 6 Juni 2021, direvisi: 11 September 2021, disetujui untuk terbit: 23 September 2021 Doi: 10.3376/jch.v7i1.358

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945,  yang  mengatur segala  kehidupan  masyarakat  Indonesia. Hukum  merupakan  suatu  pedoman  yang mengatur  pola  hidup  manusia  yang memiliki peranan penting dalam mencapai  tujuan  ketentraman  hidup  bagi masyarakat.  Oleh  karena  itulah,  hukum mengenal adanya adagium ibi societes ibi ius .  Adagium  ini  muncul  karena  hukum ada  karena  adanya  masyarakat  dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat.(Failin, 2017) Hukum
disini  mempunyai  arti  yang  sangat penting  dalam  aspek  kehidupan  sebagai pedoman  tingkah  laku  manusia  dalam hubunganya  dengan  manusia  yang  lain. (Fatimah,  2012)  Sebagai  bagian  dari kebijakan perlindungan masyarakat, kebijakan  hukum  pidana  bertujuan  untuk melindungi terlaksananya kebijakan sosial tersebut.  Sedangkan  sebagai  bagian  dari kebijakan  kriminal,  kebijakan  hukum pidana  bertujuan  untuk  menanggulangi kejahatan  dengan  pendekatan  pidana. Mengingat  adanya  saling  keterkaitan antara  tiap-tiap  kebijakan  tersebut  maka tujuan maupun landasan yang dipergunakan  dalam  kebijakan  hukum pidana  harus  selaras  dengan  kebijakan sosial  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  dalam melakukan  pembaruan  kebijakan  hukum pidana harus dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan  yang  cermat dan ilmiah dengan dilandasi oleh keilmuan  yang  tingg.  Perkembangan zaman  saat  ini  tidak  hanya  membawa
pengaruh  besar  pada  negara  Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah  ini  menyebabkan  semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana  yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan  keluarga,  hal  ini  tentunya menimbulkan suasana yang tidak terkontrol yang ditandai dengan kerusuhan  sosial  dan  krisis  multi-dimensi yang  berkepanjangan.  (Iroegbu,  1997) Arus  globalisasi  yang  diikuti  oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan  dan  teknologi  menimbulkan dampak positif dan negatif. Meningkatnya angka  kriminalitas  di  masyarakat  banyak menimbulkan  tindakan  kejahatan,  yang salah  satu  hal  yang  sering  terjadi  dan dialami  oleh  masyarakat  yaitu    kejahatan penganiayaan,  dendam,  perkelahian  atau pertengkaran  yang  mendorong  dirinya melakukan  penganiayaan  secara  tidak sengaja  karena  peranan  dari  korban sehingga  tidak  hanya  merugikan  diri sendiri  tetapi  juga  merugikan  orang  lain dan masyarakat luas. (Fikri, 2013)
Tindakan penganiayaan menjadi salah  satu  fenomena  yang  sulit  hilang  di dalam kehidupan bermasyarakat.
Berbagai  tindakan  penganiayaan  yang sering  terjadi  seperti  pemukulan  dan kekerasan  fisik  seringkali  mengakibatkan luka  pada  bagian  tubuh  atau  anggota tubuh  korban,  bahkan  tidak  jarang membuat  korban  menjadi  cacat  fisik seumur  hidup  termasuk  kematian.  Selain
itu,  tindakan  penganiayaan  juga  tidak jarang  menimbulkan  efek  atau  dampak psikis  pada  si  korban  seperti  trauma, ketakutan,  ancaman,  bahkan  terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami  gangguan  jiwa  dan  mental. (Fikri,  2013)  Penganiayaan  merupakan sebuah kejahatan yang tertentangan dengan  undang-undang  yang  pelakunya harus diberi sanksi sesuai dengan perbuatan  yang  dilakukannya.  Dalam berbagai  referensi  hukum,  Penganiayaan adalah  istilah  yang  digunakan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  untuk tindak  pidana  terhadap  tubuh.  Namun KUHP  tidak  memuat  arti  penganiayaan tersebut,  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian  dimuat  dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian  dalam  arti  luas,  yakni  yang termasuk  menyangkut  perasaan  atau batiniah.  Sedangkan  penganiayaan  yang dimaksud  dalam  hukum  pidana  adalah menyangkut  tubuh  manusia.  Meskipun penganiayaan  tidak  ada  dimuat  dalam KUHP, namun kita dapat  melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat  sarjana,  doktrin,  dan  penjelasan menteri kehakiman. (Situmorang H, 2014) Salah satu
contoh kasus penganiayaan  yang  dilakukan  terhadap tokoh  agama  adalah  kasus  penganiayaan terhadap  syeikh  Ali  jaber  yang  ditusuk seorang  pemuda  tak  dikenal  di  Masjid Falahuddin, Bandar Lampung.(Said,
2015)    Dan  kasus  penganiayaan  yang lainnya  juga  terjadi   pada  11  September,
seorang imam masjid bernama
Muhammad  Arif  ditusuk  dengan  pisau saat  sedang  memimpin  salat  magrib  di Masjid  Nurul  Iman  Kelurahan  Tanjung Rancing,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir (OKI),  Sumatera  Selatan.  Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com sejak 2018 sampai saat ini, ada lima bentuk penyerangan  terhadap  pemuka  agama yang  termasuk  dalam  penganiayaan  yang mendapat sorotan publik yaitu: Pada Maret 2018, Imam Masjid  At Tuqo, Kecamatan  Kangkung,  Kendal,  Jawa Tengah,  H  Ahmad  Zaenuri  menjadi korban  penganiayaan.  Maret  2018    Ustaz Abdul  Rahman  (53)  ditusuk  oleh  pelaku berinisial SM alias V. Korban ditusuk saat sedang  menjadi  imam  salat  subuh berjemaah  di  Masjid  Darul  Muttaqin, Sawangan,  Depok.  April  2018,  seorang imam  masjid  di  Sidoarjo,  Jawa  Timur bernama  Tajuddin  dianiaya  saat  sedang mengimami  salat  maghrib.  Juli  2020. Iman  Masjid  Al-Falah  di  Pekanbaru, Yazid Umar Nasution ditusuk oleh pelaku IM  dengan  pisau  setelah  memimpin  salat isya. 11 September, seorang imam masjid bernama Muhammad Arif ditusuk dengan pisau  saat  sedang  memimpin  shalat magrib  di  Masjid  Nurul  Iman  Kelurahan Tanjung Rancing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Penganiayaan  terhadap  tokoh  agama di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  berbagai peristiwa  yang  selalu  berujung  bahwa pelakunya  adalah  orang  gila.  Kasus  yang paling  aktual  adalah  peristiwa  penusukan terhadap  Syech  Ali  Jaber,  dengan  serta merta pelakunya diumumkan oleh Aparatur (dalam  hal  ini  pihak  kepolisian) bahwa penusuknya adalah orang gila. Jika
pelakunya benar-benar orang gila.
Pertanyaannya  apakah  benar  pelakunya selalu  orang  gila  atau  yang  memberi penilaiannya  yang  jadi  gila?.  Gila  artinya orang  tidak  waras  dan  akalnya  sakit, sedangkan  gila-gilaan  ialah  orang  waras dan  sehat  akalnya  tetapi  terpancar  dan kepantulan  dari  orang  gila,  sehingga prilaku  dan  perbuatannya  seperti  orang gila. Jika  terbukti  mengalami  gangguan jiwa  alias  termasuk  orang  gila,  tidak mungkin  proses  hukum  dilanjutkan  lagi, karena  mereka  dianggap  melakukan sebuah  tindakan  bukan  dalam  kondisi sadar.
Di  dalam  penelitian  tesis  Yusup Anchori  yang  berjudul  perlindungan hukum  korban  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  orang  dengan  gangguan jiwa  (ODGJ)  dihubungkan  dengan  tujuan negara  hukum  dan  sistem  pemidanaan  di Indonesia  menemukan  bahwa  Pengaturan perlindungan  hukum  terhadap  korban tindak  pidana  oleh  ODGJ  memang  ada diatur  dalam  perundang-undangan  namun kurang  optimal.  Terutama  berkaitan dengan kerugian terhadap korban. Hal ini karena  peraturan  perundang-undangan mengatur masih sumir dan abstrak. Tidak secara  tegas  dan  spesifik  menempatkan korban  penganiayaan  sebagai  bagian  dari sistem  peradilan  pidana.  Ada  banyak hambatan  yang  dihadapi  korban  tindak pidana  oleh  ODGJ,  disebabkan  oleh beberapa aspek diantaranya; aspek pemahaman  masyarakat,  aspek  perhatian pemerintah,  aspek  peraturan  perundang- undangannya  sendiri  dan  aspek  para penegak  hukumnya,  sehingga  korban
belum  merasa  dilindungi  secara  hukum. (Anchori, 2021)
Berdasarkan kasus-kasus penganiayaan  yang  dikemukan  diatas, penganiayaan  merupakan  perbuatan  yang harus  dipertanggungjawabkan  pelakunya yang dalam hukum pidana dikenal dengan pertanggungjawaban  pidana. Oleh  karena itu, hukum bekerja dengan cara memancangi  perbuatan  seseorang  atau hubungan  antara  orang-orang  dalam masyarakat. Sehingga bagi pelaku penganiyaan tersebut harusnya mendapatkan  sanksi  yang  sesuai  dengan kejahatan yang dilakukannya.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah  penelitian  hukum  normatif.    jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berupa  data  sekunder  dan  data  tersier. Setelah  data-data  terkumpul,  kemudian data  tersebut  di  analisis  dan  disusun dengan  menggunakan  analisis  deskriptif dan disimpulkan secara deduktif dari hal- hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konsep Pertanggungjawaban
Pidana Dalam Hukum Pidana Pertanggungjawaban  pidana  dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau
criminal responsibility yang  mengarah  kepada
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan  apakah  seseorang  terdakwa atau tersangka dapat mempertanggungjawabkan    perbuatan yang  dilakukannya    atau  tidak.  Tindak pidana    yang    dilakukan  tersebut    harus memenuhi  unsur-unsur  delik yang  telah
ditentukan    dalam    undang-undang. Pertanggungjawaban  pidana  merupakan hal  yang  penting  dalam  hukum  pidana, karena tidak akan ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan  tindak  pidana  kalau  orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika
seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana  tetapi  tidak  diproses  berdasarkan hukum  acara  pidana  untuk  menentukan dapat  atau  tidak  dapatnya  diminta pertanggungjawaban  pidananya,  maka akan  dapat  merendahkan  wibawa  hukum pidana di dalam masyarakat.
Pertanggungjawaban pidana secara harfiah, mengandung asas kesalahan ( asas
culpabilitas ), yang didasarkan pada keseimbangan  monodualistik  bahwa  asas kesalahan  yang  didasarkan  pada  nilai keadilan  dan  harus  di  sinkronkan  dengan asas  legalitas  yang  didasarkan  pada  nilai kepastian hukum.
Pertanggungjawaban pidana ( criminal responsibility ) merupakan
suatu  mekanisme  untuk  menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya  atau  tidak.  Untuk  dapat  di pidananya  si  pelaku,  disyaratkan  bahwa tindak  pidana  yang  dilakukannya  itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Perbuatan agar dapat
dipertanggungjawabkan  secara  pidana, harus  mengandung  kesalahan.  Kesalahan tersebut  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu kesengajaan ( opzet ) dan kelalaian ( culpa ). (HDL  Toruan,  2014).  Apabilai    dilihat dari  sudut    terjadinya    tindakan    yang
dilarang,    menurut  teori  monoistis  bahwa seseorang    akan  dipertanggungjawabkan atas    tindakan-tindakan    tersebut,  apabila tindakan  tersebut  melawan  hukum  serta tidak    ada  alasan  pembenar  atau peniadaan  sifat  melawan  hukum  yang dilakukannya.  Dan  seseorang  tidak  dapat mempertanggungjawabkan    perbuatannya apabila perbuatan tersebut belum terdapat sifat melawan hukum, maka agar seseorang dikatakan dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya harus ada perbuatan pidana yang dilakukan  oleh  seseorang  dan  semua unsur tersebut harus dihubungkan  dengan perbuatan  pidana  yang  dapat  di  jatuhi hukuman  (pemidanaan)    sehingga  tidak ada  pemisahan  antara  perbuatan  pidana dengan  pertanggungjawabanpidana.(YD Rompas,  2018).    Menurut  Van  Hamel pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu keadaan  psikis  yang  normal    dan kemampuan diri seseorang  yang meliputi tiga  hal  yaitu  (1)  mampu    memahami makna  serta  akibat  dari  perbuatan  yang dilakukannya,  (2)  mampu  menyadari bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat  (3)  mampu    menentukan perbuatan yang akan dilakukannya.
Pemahaman tentang kemampuan bertanggung    jawab    menurut  beberapa ahli diantaranya, menurut pompe kemampuan bertanggungjawab harus memiliki  unsur-unsur  seperti  kemampuan berpikir    ( psychisch ),    pembuat  ( dader) yang    memungkinkan    ia    menguasai pikirannya,    yang  memungkinkan  ia menentukan  perbuatannya,  kemudian,  ia dapat  menentukan  akibat  perbuatannya;
Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
Sementara  Pemahaman  kemampuan bertanggung jawab menurut Van    Hamel, bahwa    kemampuan    bertanggung    jawab adalah  suatu  keadaan  normalitas psychis dan  kematangan,  yang  mempunyai  tiga macam  kemampuan,(P.A.F  Lamintang, 1984) seperti mampu memahami perbuatannya  secara  nyata,  menyadari perbuatannya  apakah  perbuatan  tersebut tidak  diperbolehkan  oleh  masyarakat  dan ia dengan perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.
Sedangkan  Van  Hamel,  menentukan syarat-syarat orang dapat yang
dipertanggungjawabkan adalah orang tersebut jiwanya harus mampu
memahami dan mengerti atau menginsyafi  perbuatannya,  yaitu    Orang tersebut  harus    menginsyafi    bahwa perbuatannya    menurut  aturan  yang  ada dalam  mayarakatan  merupakan  perbuatan yang  dilarang;  dan  Orang  tersebut  harus dapat menentukan
kehendaknya perbuatannya. (P.A.F Lamintang, 1984)
Pasal-pasal  yang  ada  di  dalam KUHP,  tidak  membedakan  secara  khusus tentang  unsur-unsur  delik  dan  unsur pertanggungjawaban pidana sehingga bercampur  aduk  dalam  buku  II  dan  III, dan hal ini tentunya sulit membedakannya.  Oleh  karena  itu,  maka dibutuhkan seorang ahli yang menentukan    unsur    keduanya.    Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan  dengan  delik,  oleh  karenanya dalam    pemuatan    unsur-unsur    delik dalam    penuntutan  haruslah  dapat dibuktikan juga dalam persidangan.
Seseorang  disebut  telah  melakukan perbuatan  pidana,  apabila  perbuatannya terbukti  sebagai  perbuatan  pidana  seperti yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti  melakukan  suatu  perbuatan pidana  tidak  selalu  dapat  dijatuhi  pidana. Hal  ini  dikarenakan  dalam  pertanggung jawaban  pidana,  tidak  hanya  dilihat  dari perbuatannya  saja, melainkan  dilihat  juga dari  unsur  kesalahannya.  Dilihat  dari sudut  kemampuan  bertanggung  jawab maka hanya seseorang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.
Secara umum  unsur-unsur  pertanggungjawab pidana  meliputi  sebagaimana  diuraikan yaitu harus menyangkut, mampu bertanggung  jawab,  kemudian  aspek Kesalahan dan  Tidak ada alasan pemaaf.

## 1. Mampu Bertanggung Jawab
Pertanggungjawaban  pidana  adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.
Tegasnya,  yang  dipertanggungjawabkan orang  itu  adalah  tindak  pidana  yang dilakukannya.  Dengan  demikian,  terjadi pertanggungjawaban  pidana  karena  telah ada  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya  merupakan suatu mekanisme  yang  dibangun  oleh  hukum pidana  terhadap  pelaku  pelanggaran. Dilihat  dari  sudut  terjadinya  suatu tindakan yang  terlarang,  seseorang  akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila
tindakan    tersebut    bersifat    melawan
hukum    (dan    tidak    ada  peniadaan    sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan
pembenar) untuk itu.
Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, Kemampuan bertanggungjawab  selalu  berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan  bertanggungjawab  ini  selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah  satu  unsur  pertanggungjawaban pidana.  Kemampuan  bertanggung  jawab merupakan  dasar  untuk  menentukan pemidanaan
kepada pembuat.
Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan  ada  tidaknya  oleh  hakim, karena  apabila  seseorang  terbukti  tidak memiliki  kemampuan  bertanggung  jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya
pembuat, artinya  pembuat  perbuatan  tidak  dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana maka    hanya    seseorang    yang    yang mampu    bertanggungjawab    yang    dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang    mampu    bertanggung    jawab
( toerekeningsvatbaar ),apabila  memenuhi ketentunya  sebagai  berikut  :  (Kanter  E.Y & S.R. Sianturi, 2012)
a.    Keadaan jiwanya:
1) Tidak    terganggu    oleh    penyakit terus-menerus    atau  sementara ( temporair );
2) Tidak  cacat  dalam  pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
3) Tidak  terganggu  karena  terkejut, hipnotisme,  amarah yang meluap,
pengaruh bawah sadar/ reflexe bewenging ,melindur/ slaapwandel, mengigau    karena    demam/koorts, ngidam  dan  lain  sebagainya. Dengan  perkataan  lain  dia  dalam keadaan sadar.
b.  Kemampuan jiwanya:
1) Dapat  menginsyafi  hakekat  dari tindakannya;
2) Dapat    menentukan    kehendaknya atas    tindakan    tersebut,  apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.
Kemampuan  pelaku  tindak  pidana yang  mampu  bertanggung  jawab  secara pidana ditandai dengan keadaan jiwa yang tidak  terganggu  karena  penyakit,  baik yang  terus  menerus,  maupun  yang sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya,  dan  dalam  keadaan yang sadar (tidak dibawah pengaruh (hipnotisme) ataupun  pengaruh bawah sadar), serta memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya, dan mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.
Kemampuan bertanggung jawab ( toerekeningsvatbaarheid ) adalah kemampuan untuk menyadari/
menginsyafi  perbuatannya  yang  bersifat melawan  hukum,  memiliki  tujuan  pasti dari  perbuatannya  tersebut,  dan  memiliki kehendak  bebas  dalam  memilih  untuk melakukan  perbuatan  tersebut.  Maka setiap  sistem  hukum  seharusnya  lebih lanjut melakukan regulasi  dan pengaturan tentang bagaimana mempertanggung
jawabkan  orang  yang  telah  melakukan tindak pidana.
Menurut  E.Y.    Kanter    dan    S.R.
Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab    didasarkan    pada keadaan dan kemampuan jiwa ( geestelijke vermogens ),  dan  bukan  kepada  keadaan dan  kemampuan  berfikir  ( verstanddelijke vermogens ),  dari    seseorang,    walaupun
dalam    istilah    yang    resmi    digunakan dalam    Pasal  44    KUHP    adalah
v erstanddelijke vermogens untuk terjemahan dari verstanddelijke vermogens sengaja  digunakan  istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.
Pertanggungjawaban  pidana  disebut sebagai toerekenbaarheid dimaksudkan untuk  menentukan  apakah  seseorang tersangka/ terdakwa dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindak pidana  ( crime )  yang  terjadi  atau  tidak.
(Roeslan  Saleh,  1981).  Petindak  di  sini adalah  orang,    bukan    makhluk    lain. Untuk    membunuh,    mencuri,  menghina dan    sebagainya,    dapat    dilakukan    oleh siapa    saja.  Lain    halnya    jika    tindakan merupakan    menerima    suap,  menarik kapal    dari    pemilik/pengusahanya    dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

## 2. Kesalahan
Menurut  Remelink  kesalahan  adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang memiliki aturan yang berlaku   yang perilaku  tersebut  merupakan  perbuatan menyimpang    dan  dapat  dihindari. (Remelink,  2003)  Kesalahan    dianggap ada,  apabila  dengan  sengaja  atau karena kelalaian    telah    melakukan    perbuatan yang    menimbulkan  keadaan  atau  akibat
yang  dilarang  oleh  hukum  pidana  dan dilakukan  dengan  mampu  bertanggung jawab.  Dalam  hukum  pidana,  menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang  dapat  diukur  dengan  apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya  itu  memuat  4  (empat)  unsur yaitu: (Wahyuni, 2017)
1. Melakukan  perbuatan  pidana  (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab:
3. Mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan yang    berupa    kesengajaan  ( dolus )
dan kealpaan/kelalaian ( culpa )
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

## 3. Tidak ada alasan pemaaf
Hubungan petindak dengan
tindakannya  ditentukan  oleh  kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat  dari  tindakan  yang akan    dilakukannya,    dapat  mengetahui ketercelaan  dari  tindakan  dan  dapat menentukan  apakah  akan  dilakukannya tindakan  tersebut  atau  tidak.  Jika  ia menentukan akan melaksanakan tindakan  itu,  maka bentuk hubungan itu adalah  sengaja  atau  kealpaan.  Dan  untuk penentuan    tersebut,    bukan    sebagai akibat    atau    dorongan  dari  sesuatu,  yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali. Menurut Ruslan Saleh  bahwa tidak dapat diberika alasan  pemaaf  apabila  seseorang  tersebut memiliki, kemampuan bertanggungjawab, perbuatan  tersebut  dilakukanya  dengan sengaja  atau  kealpaan,    dan  juga  tidak terdapat didalamnya alasan-alasan
penghapusan  terhadap      keselahannya pelaku ataupun tidak terdapat di dalamnya alasan-alasan pemaaf (Kanter E.Y & S.R. Sianturi,  2012).  Pompe  berpendapat bahwa  hubungan    petindak    dengan tindakannya    dapat  dilihat      dari  sudut “kehendak”,  kesalahan  petindak  adalah merupakan  bagian  dalam  dari  kehendak tersebut.    Maka  lahirlah  asas    yang menyatakan  bahwa:  tiada  pidana,  tanpa kesalahan.
Menurut Martiman
Prodjhamidjojo  bahwa    unsur  subjektif adalah    adanya    suatu    kesalahan    dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan.
B. Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi Pelaku    Penganiayaan  Terhadap Tokoh Agama Di Indonesia
Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum, larangan  mana  disertai  dengan  ancaman atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu. Perbuatan  pidana  dapat  pula  dikatakan tindak  pidana,  yaitu  perbuatan  yang  oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal  saja  dalam  pada  itu  diingat  bahwa larangannya  ditujukan  pada  perbuatan yaitu  suatu  keadaan  atau  suatu  kejadian yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang yang  menimbulkan  kejadian  itu.  (Fauzi,
2021) Agar dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut    ada  perbedaan  mengenai  cara bagaimana suatu sistem hukum
merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana,  mempunyai  pengaruh  baik  dalam konsep  maupun  implementasinya.  Baik
negara-negara  civil  law  maupun  common law, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti,  dalam  hukum  pidana  Indonesia, sebagaimana  civil  law  system  lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Dengan
demikian,  yang  diatur  adalah  keadaan- keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tindak pidana ( strafuitsluitingsgronden ),  yang  untuk sebagian  adalah  penghapus  kesalahan.
(Huda, 2019)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  disingkat  sebagai  KUHP  yang sekarang  ini  meskipun  mengatur  tentang alasan  penghapus  pidana  sendiri  tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna  dari  alasan  penghapus  pidana tersebut.  Pengertiannya  hanya  dapat ditelusuri  melalui  sejarah  pembentukan Undang-Undang  Hukum  Pidana  (WvS Belanda).  Menurut  sejarahnya yaitu melalui  M.v.T.  ( Memorie  van  Toelicting ) mengenai  alasan  penghapus  pidana  ini, mengemukakan  apa  yang  disebut  alasan tidak  dapat  dipertanggungjawabkannya seseorang  atau  alasan-alasan  tidak  dapat dipidananya seseorang. Hal ini berdasarkan pada dua alasan, yaitu Alasan tidak  dapat  dipertanggungjawabkannya sesorang  yang  terletak  pada  diri  orang tersebut, dan Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang  terletak  diluar  dari  diri  orang tersebut.
Dari  kedua  alasan  yang  ada  dalam MvT tersebut, menimbulkan kesan bahwa
pembuat  undang-undang  dengan  tegas merujuk  pada  penekanan  tidak  dapat dipertanggungjawabkannya  orang,  tidak dapat  dipidannya  pelaku/pembuat,  bukan tidak dapat dipidananya tindakan/ perbuatan.  Hal  ini  dipertegas  lagi  dalam Pasal  58  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP: Keadaan diri  yang  menyebabkan  penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai
diri  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu atau  diri  si  pembantu  saja.  Jadi  dengan demikian  alasan  penghapus  pidana  ini dapat  digunakan  untuk  menghapuskan pidana  bagi  pelaku/  pembuat  (orangnya sebagai subjek), dan juga dapat digunakan untuk  menghapuskan  pidana  dari  suatu perbuatan/tindakan  (sebagai  objeknya). Alasan penghapus pidana yang merupakan  alasan  pemaaf  adalah  alasan- alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku/terdakwa.
Oleh  karena  alasan  ini  menyangkut tentang  kesalahan  pelaku,  maka  alasan penghapus pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku/terdakwa.
Sedangkan alasan penghapus pidana yang merupakan  alasan pembenar adalah alasan-alasan  yang  menghapuskan  sifat melawan  hukumnya  perbuatan.  Oleh karena  alasan  penghapus  pidana  ini menyangkut  tentang  perbuatan,  maka alasan  ini  berlaku  untuk  semua  orang yang  melakukan  perbuatan  tersebut. Dengan  demikian  dengan  adanya  alasan penghapus  pidana  ini  akan  membawa akibat  kepada  putusan  hakim,  yang  tidak boleh  menghukum  atau  menjatuhkan
pidana  kepada  pelaku. Tidak  dipidananya pelaku  berdasarkan  alasan  penghapus pidana  ini,  oleh  karena  berdasarkan  dua hal  sebagaimana  tersebut  diatas.  Pertama karena  tidak  ada  atau  hilang/hapus kesalahan  pelaku  (disebut  sebagai  alasan pemaaf). Kedua, karena hilang/hapus sifat melawan  hukumnya  perbuatan  pelaku (disebut sebagai alasan pembenar). Berdasarkan  kedua  hal  tersebutlah  hakim tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada pelaku.
Pelaku  penganiayaan  terhadap  tokoh agama  di  Indonesia  dapat  dilakukan apabila sesuai dengan konsep pertanggungjawaban  pidana  sebagaimana yang telah diuraikan diatas.
Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku Penentuan  dapat  atau  tidaknya  seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana tergantung  dari  hasil  pemeriksaan  yang telah  dilakukan  oleh  ahli  jiwa,  maka Hakimlah  yang  menilai  apakah  keadaan kejiwaan  yang  dialami  pelaku  telah mempengaruhi perbuatannya ataukah tidak,  setelah  diketahui  hal  tersebut, barulah dapat ditentukan mengenai kemampuan bertanggungjawabnya.
Melibatkan  orang  yang  mengalami gangguan  jiwa  dalam  aksi  penganiayaan terhadap  sejumlah  ulama  dan  tokoh agama,  kemungkinan  besar  juga  akan menutup kemungkinan bagi aparat melacak  siapa  aktor  intelektual  di  balik kasus  ini. Apakah  benar  kasus  ini  murni ulah orang yang menderita gangguan jiwa ataukah  di  belakang  itu  memang  ada pihak-pihak tertentu. Keterlibatan sejumlah  pelaku  yang  ternyata  adalah orang-orang  yang  mengalami  gangguan
jiwa diasumsikan bahwa peristiwa tersebut  adalah  bagian  dari  skenario permainan  politik  pihak-pihak  tertentu yang  ingin  menimbulkan  kepanikan  di masyarakat.  Pada  tahun  politik  semua kemungkinan  memang  bisa  saja  terjadi. Kalau melihat intensitas dan pola terjadinya  berbagai  kasus  penyerangan terhadap  tokoh  dan  simbol  keagamaan. Bagaimana
mungkin mengorek keterangan  penting  jika  pihak  yang menjadi  tersangka  adalah  orang-orang yang  mengalami  gangguan  jiwa.  Artinya, posisi  orang-orang  gila  atau  orang  yang mengalami  gangguan  jiwa  dalam  kasus ini  besar  kemungkinan  adalah  sekadar sebagai  kambing  hitam.  Ini  untuk melindungi  siapa  pun  kelompok  atau pihak yang menjadi dalang di balik makin maraknya kasus penganiayaan dan perusakan simbol keagamaan yang terjadi.
Orang  yang  mengalami  gangguan jiwa  dan  yang  melakukan  tindak  pidana tidak  dapat  diminta  pertanggungjawaban pidana  sebab  pada  KUHP  lain,  yaitu terjemahan  dari  R.Soesilo,  maka  bunyi Pasal  44  ayat  (1)  KUHP  barangsiapa mengerjakan  sesuatu  perbuatan,  yang tidak  dapat  dipertanggungkan  kepadanya karena  kurang  sempurna  akalnya  atau karena  sakit  berubah  akal  tidak  boleh dihukum. KUHP terjemahan Andi Hamzah,  bunyi  Pasal  44  ayat  (1)
barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang tidak  dapat  dipertanggungkan  kepadanya karena jiwanya yang cacat dalam
pertumbuhan  atau  terganggu  karena penyakit, tidak dipidana.
Kemampuan
bertanggungjawab belum  diatur  dengan  jelas  dalam  KUHP. Berdasarkan  pendapat  Moeljatno,  bahwa kemampuan bertanggungjawab berhubungan  dengan  Pasal  44  KUHP yang  di  dalamnya  mengatur  mengenai keadaan  seseorang  yang  tidak  dapat dimintai  pertanggungjawaban  pidananya. Adapun  pasal  tersebut  diartikan  sebagai berikut: Seseorang apabila telah melaksanakan  suatu  perbuatan  yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi  karena  adanya  suatu  penyakit  atau gangguan  dalam  kejiwaannya  maupun gangguan  dalam  kemampuan  berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.
Keadaan  jiwa  seseorang  yang  mengalami cacat  dalam  pertumbuhan  dan  gangguan kejiwaan disebabkan karena suatu penyakit bukanlah diartikan dari segi ilmu kedokteran  melainkan  merupakan  suatu pengertian  dari  segi  hukum.  Hal  yang menjadi  titik  tolok  ukurnya  adalah mengenai  korelasi  keadaan  jiwa  pelaku dengan  perbuatan  yang  dilaksanakan sehingga  pelaku  dapat  dikatakan  tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adanya korelasi antara keduanya bukanlah kewenangan ahli jiwa melainkan kewenangan Hakim di persidangan, walaupun hal tersebut bukan merupakan  kewenangan  ahli  jiwa,  tetapi pendapat ahli kejiwaan dalam persidangan dapat  dijadikan  pertimbangan  Hakim dalam  memberikan  keputusan.(Chazawi, 2002)
Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku    penganiayaan  terhadap  tokoh
agama  di  indonesia  harusnya  dilihat  dari aspek  hukum  pidana,  apabila  terpenuhi unsur-unsur  pertanggungjawaban  pidana bagi  pelaku,  maka  selayaknya  pelaku diberi  sanksi  sesuai  dengan  perbuatan yang  dilakukannya  sehingga  kepastian hukum dan keadilan hukum dapat tercipta dan  terwujudnya  ketertiban  di  dalam kehidupan  masyarakat  sehingga  kedepan tokoh  agama  tidak  lagi  menjadi  target kejahatan atau kriminal dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  untuk mencerdaskan umat beragama dan melaksanakan  kegiatan  keagamaan  bebas dari  rasa  takut  akan  terjadinya  kejahatan terhadap  dirinya  dan  umat  beragama lainnya.

## SIMPULAN
Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang  sangat penting dalam hukum pidana. Untuk mempertanggungjawabkan
perbuatan
tersebut harus memenuhi unsur sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam hukum  pidana  materil  yang  berlaku  di Indonesia.  Tidak  terkecuali  terhadap pelaku  yang  melakukan  penganiayaan pada tokoh agama yang pelakunya adalah orang  gila.  Untuk  membuktikan  apakah pelaku benar-benar dapat mempertanggungjawabkan
perbuatan tersebut tentu ini menjadi catatan  penting bagi  aparat  penegak  hukum    untuk membuktikan pelaku tersebut benar-benar dapat  bertanggungjawab  atas  perbuatan
pidana yang dilakukan sehingga
pelakunya  dapat  dipidana.  Jangan  sampai kemudian pelaku tindak pidana penganiayaan  tersebut  tidak  memenuhi
unsur  pertanggungjawaban  atau  masuk dalam Pasal 44 KUHP sehingga pelakunya  bebas  dari  pidana.  Kemudian belum ada peraturan perundang-undangan yang  mengatur  tentang  perlindungan korban  penganiayaan  khususnya  atau tindak pidana secara umum yang pelakunya  adalah  orang  gila,  sehingga akan  banyak  hambatan-hambatan  yang akan  ditemui  dalam  penegakan  hukum pidana  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  orang  gila  diantara susahnya  pembuktian  kesalahan  sehingga menyebabkan  akan  menyulitkan  proses hukum  yang  kemudian  berujung  kepada tidak  terlindunginya  hak-hak  korban tindak pidana.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  dan  syukur  kepada  Allah  SWT yang  telah  memberikan  kesempatan kepada  peneliti  sehingga  penelitian  ini dapat diselesaikan oleh peneliti. Untuk itu peneliti  juga  mengucapkan  terima  kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan  bantuan  baik  secara  materil maupun  formil  yaitu  kepada  Rektor Universitas  Islam  Indragiri,  rekan-rekan dosen yang  bersama  menyelesaikan penelitian  ini  dan  kepada  seluruh  pihak yang  tak  dapat  disebutkan  namanya  satu persatu. Semoga karya ini bermanfaat dan menambah wawasan. Amin

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan ,  (Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group, 2013).
Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar
Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  PT
Nusantara Utama Persada, Jakarta.
Kanter  E.Y  &  S.R.  Sianturi,  2012, Asas-
Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia dan  Penerapannya ,  Stori  Grafika,
Jakarta .
Roeslan    Saleh,1981, Perbuatan    Pidana dan    Pertanggung    Jawab    Pidana , Penerbit Aksara Baru. Jakarta.
Jan  Remelink,  2003, Hukum  Pidana Komentar  atas  Pasal  Terpenting dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Belanda  dan  Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Molejatno, Asas-asas  Hukum  Pidana  di Indonesia . Rineka Cipta. Jakarta.
Zainal Abidin & Farid Andi,1995, Hukum Pidana I , Sinar Grafika, Jakarta.
Wirjono    Prodjodikoro,    1986,
Asas-Asas    Hukum    Pidana
Indonesia ,  PT  Eresko, Bandung.

## Jurnal
Ahmad  Zainul  Hamdi,  Klaim  Religious Authority  dalam  Konflik  Sunni- Syi’i Sampang Madura‖, ISLAMICA.  Vol.  6,  No.  2,  Maret 2012. Fikri,  2013,  Analisis  Yuridis  Terhadap
Delik Penganiayaan Berencana, Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal  Opinion, Edisi 2, Vol.1.
Fauzi Rahmat, 2019, Pelaksanaan Penanganan  Penyidikan  Tindak Pidana Persetubuhan Dan Pencabulan  Terhadap  Anak  Di
Polsek  Empat  Angkat  Candung ,
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Putri
Maharaja  Payakumbuh    Vol.  5,  No
1, September.
Failin, 2017, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ,  Jurnal  Cendikia  Hukum,
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Putri Maharaja  Payakumbuh    Vol.  3,  No 1, September
Hisar  Situmorang,  2007,  Peranan  Visum Et  Refertum  Dalam  Tindak  Pidana Penganiayaan
Yang
Mengankibatkan  Kematian.  Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan
Jalaluddin  Rakhmat,  Benarkah  Agama Menyebabkan Tindakan Kekerasan? dalam  Maarif  Vol.6.  No.  1—April 2011
Nilay Saiya, 2015, The Religious Freedom  Peace,  The  International

## Journal of Human Rights
Sularman,  Agus.,  &  Ma'ruf,  Umar.
(2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Kepada  Korban  Tindak Pidana. Jurnal Hukum Khaira Ummah,  Vol.  12,  (No.2),  pp.  387-
396. Toruan, Henry Donald L. (2014). Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi.  Jurnal  Rechtsvinding, Vol.3, (No.3), pp.397-416.
Umi  Sumbulah,  Agama  dan  Kekerasa:
Menelisik  Akar  Kekerasan  dalam Studia  Philosophica  et  Theologia, Vol. 5. No. 1 Maret 2005.
Wibowo,  Muhtar  H.  (2018). Corporate Responsibility in Money Laundering
Crime .  Jurnal  of  Indonesian  Legal Studies, Vol.3, (No.2), pp. 213-236.

## Internet
Https://Jatim.Suara.Com/Read/2020/09/1
4/082726/5-Teror-Penganiayaan-
Ulama-Terakhir-Kasus-Penusukan- Syekh-Ali-Jaber.  diakses  tgl  16 September 2020.
Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasiona l/20200914132217-12- 546243/Rentetan-Peristiwa- Penyerangan-Terhadap-Ustaz-Dan- Ulama.  Diakses  tgl  16  September 2020.