## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan ISSN 2339-2932 | Vol. 4 No. 2 September 2016, hal. 01-10

## IMPLEMENTASI PASAL 29 UU NO 1 TAHUN1974 TENTANG PERJANJIAN DAN PENGESAHAN PERKAWINAN DI DESA MBAWA KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA TAHUN 2014

## ACHMAD DJUNAIDI, M.SI, & ANDANG (Dosen Perserikatan Muhammadiyah)

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima:  01-09-2016 Disetujui:  30-09-2016 Abstrak : Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur  akibat  perkawinan  terhada  hartakekayaan  mereka  yang  menyimpang  dari persatuan  harta  kekayaan.  Perjanjian  Perkawinan  bukanlah  hal  yang  popular  dalam masyarakat, karena dalam masyarakat terdapat pemikiran bahwa suami-istri yang membuat perjanjian  perkawinan  dianggap  tidak mencintai  pasangannya  tersebut.  Hal  ini  disebabkan dengan adanya pengesahan dan perjanjian perkawinan sudah diatur dalam Pasal 29 UU No 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Untuk  sahnya  sebuah  perjanjian  perkawinan  dan mengikat terhadap pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dengan informan  adalah  Kepala  KUA,  Tokoh  Agama,  Tokoh  Masyarakat,  P3  dan  Pemerintah  Desa. Metode  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Jenis  datanya  adalah  kualitatif,  sumberdata  primer  diperoleh  melalui  hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui catatan dokumen. Metode analisis data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif  dengan  tahapan: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.
Dalam  hasil  penelitian  yang  akan  diteliti  data  jumlah  keluarga  yang  melakukan perjanjian  perkawinan  di  Desa  Mbawa,  pada  tahun  2013-2014  sebanyak  330  pasangan, sedangkan yang melakukan perjanjian perkawinan sebanyak 264 pasangan yang tercatat di KUA  Desa  Mbawa  Kecamatan  Donggo  Kabupaten  Bima.  Perjanjian  perkawinan  yang dilakukan oleh kedua calon pengantin, terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu perjanjian dan unsur  harta  kekayaan  dalam  perkawinan.  Pengesahan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  diawali  dengan  timbulnya  kesadaran  akan  pentingnya  dilakukan  sebuah perjanjian dan pengesahan perkawinan. Hambatan dalam proses perjanjian dan pengesahan perkawinan  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  sebelum  perkawinan  adalah  masih adanya  masyarakat  yang  kurang  memiliki  kesadarah  untuk  melakukan  pencatatan perkawinan sehingga prosesnya pengesahanpun menjadi terhambat. Bagi masyarakat yang ingin  melangsungkan  perkawinan,  sebaiknya  dilakukan  berdasarkan  apa  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  dalam  hal  membuat,    menentukan  dan  mengesahkan  surat  perjanjian perkawinan. Kata Kunci: Perkawinan,  Perjanjian dan Pengesahan perkawinan
——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Manusia  dalam  hidupnya  akan  mengalami berbagai  peristiwa  hukum.  Peristiwa  hukum  yang  pasti dialami  oleh  manusia  adalah  kelahiran  dan  kematian. Sedangkan  peristiwa  hukum  lainnya  yang  juga  akan dilalui  manusia  salah  satunya  yang  terpenting  adalah perkawinan.  Sudah  menjadi  kodrat  alam  dua  orang manusia  dengan  jenis  kelamin  yang  berlainan  yaitu seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  ada  daya saling  tarik-menarik  satu  sama  lainnya  untuk  hidup bersama(Prodjodikoro, 2005:7).
Mengenai  perjanjian  perkawinan  ini  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Pasal 29 yang berbunyi :
(1).  Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai pencatatan  perkawinan,  setelah  mana  isinya berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang pihak ketiga tersangkut, (2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas  hukum,  agama  dan  kesusilaan,  (3). Perjanjian  tersebut  berlaku  sejak  perkawinan dilangsungkan, (4). Selama perkawinan berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dapat dirubahkecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada persetujuan  untuk  merubah  dan  perubahan tidak merugikan pihak ketiga (KUH Perdata). Perjanjian  perkawinan  merupakan  persetujuan antara  calon  suami  atau  istri,  untuk  mengatur
2 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 2, September 2016, hal 1-10
akibat  perkawinan  terhadap  harta  kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan.  Perjanjian  perkawinan  sebagai  suatu perjanjian  mengenai  harta  benda  suami  istri dimungkinkan  untuk  dibuat  dan  diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang  ditetapkan  oleh  Undang-undang  (Subekti, 2004:9).
Untuk  sahnya  sebuah  perjanjian  perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan dan  disahkan  oleh  pegawai  pencatatan  perkawinan,  hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  yang  berbunyi:  “Pada  waktu  atau  sebelum perkawinan  di  langsungkan    kedua  belah  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  perjanjian tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatatan perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
Berdasarkan  data  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Donggo  Kabupaten  Bima  di  Desa  Mbawa adalah  salah  satu  Desa  yang  masyarakatnya  kurang menyadari pentingnya kepemilikan surat akta perkawinan. Berdasarkan data KUA Kecamatan Donggo pada  umumnya  warga  Desa  Mbawaakan  mendaftarkan perkawinan  ke  KUA  setelah  dua  sampai  lima  tahun setelah  perkawinan  secara  agama.  Hal  ini  biasanya dilakukan  oleh  masyarakat  yang  belum  memiliki  akta perkawinan  dan  faktor  inilah  yang  menjadi  alasannya diperlukan penelitian ini.
Dengan  demikian,  informasi  tentang  perjanjian perkawinan  inilah  masyarakat  terhadap  buku  atau  akta perkawinan  sangat  diperlukan  pada  kajian-kajian dimasa  akan  datang.  Oleh  kerena  itu,  maka  alasan penelitian tentang Perjanjian dan Pengesahan Perkawinan  Menurut  Pasal  29  Undang-undang  No  1 Tahun  1974  di  Desa  Mbawa  Kecamatan  Donggo Kabupaten Bima perlu dilakukan..
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dikemukakan di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  lebih  lanjut  yang  akan  dituangkan  dalam bentuk  penelitian  terkait  dengan  judul  :  “Implementasi Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian  dan Pengesahan Perkawinan  di  Desa  Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima”.

## B. METODE PENELITIAN
1. Metode Penelitian Yang Digunakan
Penelitian  menggunakan  metode  Pendekatan Deskriptif    Kualitatif.  Metode  kualitatif  adalah  metode yang  tepat  untuk  langkah  penelitian  ini,  selain  tidak berhubungan  dengan  angka-angka  atau  statistik penelitian  ini  menggunkan  alat  pengumpulan  data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, maka peneliti menggunkan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan data-data berupa data kalimat  atau  data-data  yang  berupa  uraian-uraian  dan tidak melakukan perhitungan, (Mulyadi, 2004: 13).
Data yang akan diteliti dengan metode kualitatif adalah  tentang  Perjanjian  dan  Pengesahan  perkawinan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.
2. Lokasi Penelitian
a) Letak Georafis Desa Mbawa adalah sebagai berikut :
1. Sebelah barat berbatasan dengan DesaPalama 2. Sebelah timur berbatasan dengan Mpili
3. Sebelah utara berbatasan dengan
Pegunungan
4. Sebelah selatan berhadapan dengan
Pegunungan
b) Nilai Sosial Budaya
Mengandung  nilai-nilai    yang  mengunjung tinggi norma yang berlaku di dalam masyarat karna di  dalam  terdapat  nilai  normal,nilai  aturan  dan nilai  keindahan  yang  di  pandang  karna  memiliki keunggulan  dalam  menjujung  tinggi    harkat  dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat.
c) Agama
Kehidupan  beragama  yang  harmonis  sangat didambakan  masyarakat.  Hal  ini  terlihat  dari tempat-tempat  peribadatan  yang  ada  sekitar DesaMbawa  seperti  Masjid  dan  Gereja.  Setiap agama  hidup  secara  bedampingan,  dan  saling toleransi  di  dalam  perayaan  hari  besar  agama masing-masing.
3. Metode Penentuan Subyek Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2012:  216),  menyatakan bahwa  subjek  penelitian  dalam  suatu  penelitian  adalah sebagai berikut:
Dalam  penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan populasi,  karena  penelitian  kualitatif  berangkat  dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil  kajiannya  tidak  akan  diberlakukan  ke  populasi, tetapi  ditransferkan  ketempat  lain  pada  situasi  sosial yang  memiliki  kesamaan  dengan  situasi  sosial  pada kasus  yang  dipelajari.    Sehingga  Penelitian  ini menggunakan  Narasumber  atau  informan.  Narasumber atau  informan  yang  dimaksud  peneliti  adalah  Kepala KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat, pegawai pencatat perkawinan  dan  pemerintah  desa.  Hasil  penelitian tersebut  dapat  di  transferkan  atau  diterapkan  kesituasi sosial  (tempat)  lain,  apabila  situasi  sosial  tersebut memiliki kemirikan atau kesamaan dengan situasi sosial yang di teliti (Sugiyono, 2012: 216).
Teknik pusporsive  sampling ini  merupakan teknik sampel dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu  (dipertimbangan  akan  akan  memberikan  data yang diperlukan). Sedangkan teknik snowball sampling merupakan  teknik  pengambilan  sampel  sumber  data, yang  pada  awalnya  jumlahnya  sedikit,  lama-lama menjadi  besar.  Teknik snowbal  sampling memberikan penambahan data terhadap jumlah informan sebelumnya  yang  belum  maksimal  kerena  terlalu sedikit,  sehingga  dapat  dilakukan  penambahan  jumlah informan  penelitian  agar  data  yang  diambil  sesuai dengan  target  dan  harapan  dalam  pelaksanaan penelitian.  Hal  ini  akan  berakhirketika  dipilih  sampai jenuh,  sampel  jenuh  adalah  sensus,  dimana  semua anggota  populasi  dijadikan  sampel.  Hal  ini  sesuai dengan  pendapat  Miles  and  Huberman  (1948) dalamSugiyono  (2012:  246)  bahwa  aktivitas  dalam analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus-menerus  sampai  tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
4. Metode Pengumpulan Data
Metodeyang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data dalam penelitian adalah metode  observasi, wawancara, dan metode dokumentasi.
5. Jenis dan Sumber Data J enis  yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini  adalah  jenis  data  deskriptif kualitatif  dan  bukan data  kuantitatif,  karena  tidak  berhubungan  dengan
angka-angka  (statikstik),  namun  dijelaskan  dengan kata-kata atau kalimat.
6. Sumber Data
Sumber  data  merupakan  suatu  informasi yang bersumber dari dokumen tertulis, benda-benda, kejadian  atau  persitiwa,  atau  bias  juga  melalui wawancara  dengan  subyek  yang  diteliti  (Nana Sudjana,  2004:  86).  Ada  dua  macam  sumber  data didalam  penelitian  ini,  yakni  antara  lain  sebagai berikut:
1. Data Primer
Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh langsung dari obyek yang diteliti atau data yang diperoleh  langsung  pada  waktu  mengadakan penelitian  yaitu  di  lapangan  yang  informasinya berasal dari responden dan informan.
2. Data Sekunder
Data  Sekunder  yaitu  merupakan  sumber  data yang sudah dalam bentuk jadi, berupa dokumen, arsip-arsip,  publikasi  dan  artikel  mengenai masalah yang diteliti (Hadi, 2004: 57).
Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh  melalui  hasil  wawancara,  sedangkan data  sekunder  di  peroleh  melalui  pencatatan dokumen-dokumen.
7. Metode Analisis Data
Analisis  data  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif  dengan menggunakan tiga tahap sebagai berikut:
a. Reduksi  data  yaitu  proses  pemilihan, pemungutan, perhatian dan penyerderhanaan  data  kasar  yang  diambil dari lapangan.
b. Penyajian  data  merupakan  penyusunan sekumpulan  pernyataan  informasi  menjadi konsep rasional dengan kenyataan sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan.
c. Menarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2007: 338)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a) Hasil Observasi
Dalam  hasil  penelitian  yang  akan  diteliti  Data jumlah keluarga yang melakukan perjanjian perkawinan di  Desa  Mbawa  Kecamatan  Donggo  Kabupaten  Bima, pada  tahun  2013  sebanyak  180  pasangan  yang melakukan  perjanjian  perkawinan  sebanyak  140 pasangan yang tercatat di KUA Desa Mbawa, sedangkan tahun  2014  sebanyak  150  pasangan  yang  melakukan perjanjian  perkawinan  124  pasangan  yang  tercatat  di KUA  Mbawa.    Dengan  jumlah  masyarakat  yang melakukan  perjanjian  perkawinan  di  KUA  mulai  dari tahun 2013-2014  dengan jumlah 264 pasangan. Di Desa Mbawa,  peraturan  yang  ada  untuk  melakukan  sebuah perjanjian perkawinan yang dilangsungkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.1 Data jumlah  masyarakat yang melakukanperjanjian perkawinan.
No Tahun Jumlah Keluarga Perjanjian 1 2013 180 140 2 2014 150 124
3 Jumlah 264
Sumber: Data profil penduduk masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan di KUA Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bimatahun 2013-2014
Tabel 4.2 Data jumlah masyarakat yang tidak melakukan perjanjian perkawinan. No Tahun Jumlah Keluarga Tidak Melakukan Perjanjian 1 2013 180 40 2 2014 150 26 3 Jumlah 66
Sumber: Data profil penduduk masyarakat tidak yang melakukan perjanjian perkawinan di KUA Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tahun 2013-2014.
Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa jumlah masyarakat  yang  melakukan  sebuah  perjanjian perkawinan  di  KUA  lebih  banyak  dari  tahun  2013 dibandingkan  dengan  tahun  2014  yang  terdapat sejumlah  264  pasangan  yang  melakukan  perjanjian perkawinan  di  Desa  Mbawa  Kecamatan  Donggo Kabupaten  Bima,  karena  sosialisasi  dari  pemerintah desa  yang  terkait  dengan  dosanya  orang  yang melaksanakan perceraian, karena orang yang melaksanakan    perceraian  sangat  di  benci  sama  agama yang di anut oleh masyarakat yang ada di desa tersebut.
Kemudian  dalam  hasil  penelitian  yang  akan diteliti  Data  jumlah  keluarga  yang  melakukan pengesahan  perkawinan  di  Desa  Mbawa  Kecamatan Donggo  Kabupaten  Bima,  Mulai  pada  tahun  2013 sebanyak  180pasangan  yang  melakukan  pengesahan perkawinan sebanyak 40 pasangan yang tercatat di KUA Desa  Mbawa,  sedangkan  tahun  2014  sebanyak  124 pasangan  yang  melakukan  pengesahan  perkawinan  26 pasangan  yang  tercatat  di  KUA  Desa  Mbawa.  Dengan jumlah  masyarakat  yang  melakukan  pengesahan perkawinan di KUA mulai dari tahun 2013-2014  dengan jumlah  66  pasangan.  Maka  dari  sekian  banyak masyarakat  di  Desa  Mbawa  ada  juga  yang  tidak melakukan  pengesahan  perkawinan  di  karena  adanya sesuatu  alasan  dan  komitmen  sebelum  adanya  rencana pernikahan  antara  kedua  belah  pihak  di  Desa  Mbawa, peraturan  yang  ada  untuk  melakukan  sebuah pengesahan  perkawinan  yang  dilangsungkan.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3
Data jumlah  masyarakat yang melakukan pengesahan perkawinan.
No Tahun Jumlah Keluarga Perjanjian 1 2013 180 140 2 2014 150 124 3 Jumlah 264
Sumber: Data profil penduduk masyarakat yang melakukan pengesahan  perkawinan di KUA Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tahun 2013-2014.
4 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 2, September 2016, hal 1-10
Tabel 4.4
Data jumlah masyarakat yang tidak melakukan pengesahan perkawinan. No Tahun Jumlah Keluarga Perjanjian 1 2013 180 40 2 2014 150 26 3 Jumlah 66
Sumber: Data profil penduduk masyarakat yang tidak melakukan pengesahan perkawinan di KUA Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tahun 2013-2014.
Pengesahan perkawinan dilakukan oleh masyarakat  yang  melakukan  suatu  perkawinan  di  Desa Mbawa kecamatan Donggo Kabupaten Bima, pengesahan  yang  dilakukan  secara  tertulis  dan  di sepakati  di  kantor  desa  atas  persetujuan  oleh  calon pengantin  dan  bentuk  pengesahan  itu  adalah  secara tertulis  dan  tidak  ada  yang  menggunakan  pengesahan secara  lisan  yang  hanya  di  sepakati  dan  menggunakan saksi,  karena  perjanjian  dan  pengesahan  secara lisan/tidak tertulis tidak kuat di ranah hukum.
2. Hasil Wawancara
A. Perjanjian Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Kedua Belah Pihak Menurut UU No 1 Tahun
1974
Dalam  perjanjian  perkawinan  yang  dilakukan oleh  kedua  belah  pihak    di  Desa  Mbawa  Kecamatan Donggo  Kabupaten  Bima,  dari  hasil  penelitian  di  atas dapatkan  disimpulkan,  bahwa  jumlah  masyarakat  yang melakukan  perjanjian  perkawinan  yang  tercatat  di kantor KUA lebih banyak dari tahun 2013 dibandingkan dengan  tahun  2014  yang  terdapat  sejumlah  264 pasangan  yang  melakukan  perjanjian  perkawinan. Sedangkan  jumlah  masyarakat  yang  tidak  melakukan perajanjian  perkawinan  yang  tidak  tercatat  di  kantor KUA  lebih  banyak  dari  tahun  2013  dibandingkan  pada tahun  2014  yang  terdapat  sejumlah  66  pasangan  yang tidak melakukan perjanjian perkawinan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.
Dari  hasil  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  masyarakat  lebih  banyak  yang  melakukan  dari pada yang tidak melakukan perjanjian perkawinan yang tercatat di kantor KUA Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten  Bima.  Maka  dari  itu  masyarakat  di  Desa Mbawa  masih  ada  yang  belum  melakukan  perjanjian perkawinan,  karena  adanya  suatu  alasan  yang  tertentu antara  kedua  calon  pengantin  sebelum  merencanakan perkawinan  dan  akhirnya  mereka  tidak  bisa  memenuhi persyaratan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk  melakukan  sebuah  perjanjian  perkawinan tersebut.
Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa hasil wawancara  dengan  para  informan  di  Desa  Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tentang Perjanjian Perkawinan  (lokasi  penelitian).  Adapun  hasil  penelitian antara lain sebagai berikut:
a. Masyarakat  yang  Melakukan  Perjanjian Perkawinan
Menurut  informan  Bapak  H.  Abakar  S.  Pd  (54 tahun) yang merupakan salah satu tokoh Masyarakat di Desa Mbawa, mengatakan bahwa:
“..Uraian  perjanjian  perkawinan  merupakan  salah satu  kebiasaan    masyarakat  terhadap  kedua  belah pihak  yang  akan  melaksanakan  perkawinan. Isiperjanjian  perkawinan  banyak  memuat  tentang harta  benda  atau  harta  kekayaan  yang  dibawa masing-masing  kedua  belah  pihakyang  akan melaksanakan perkawinan. Bagi kedua belah pihak yang  melakukan  perjanjian  perkawinan  harus  taat dengan peraturan hukum adat yang berlaku sesuai dengan  perjanjian  yang  disepakati  dan  disahkan oleh P3 atau Kantor KUA.
Kemudian menurut informan berikutnya
BapakH. Ahmad(63
tahun) selaku Tokoh Agamamenyatakan bahwa:
“..Biasanya  di  desa  kami,  sebelum  melaksanakan perkawinan  calon  pengantin  harus  mengadakan perjanjian  perkawinan  terlebih  dahulu.  Pejanjian perkawinan  di  desa  kami  memuat  tentang  urusan harta  benda  atau  harta  kekayaan  yang  dibawa masing-masing  calon  pengantin,  dalam  hal  ini mempunyai  maksud  untuk  melindungi,  apabila dikemudian hari terjadi perceraian, Maka pasangan pengantin  yang  bercerai  akan  mendapatkan  jatah sesuai  dengan  perjanjian  perkawinan  yang  sudah disepakati  dan  disahkan  oleh  pengadilan  agama atau  KUA.Dengan  adanya  perjanjian  tersebut kedua calon pengantin tidak akan saling merugikan karna  suda  disepakati  dari  awal  sesuai  perjanjian yang  telah  ditulis  secara  surat  menyurat  diatas materai.
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh informan yang  lain,  Bapak  Basrin,    (42  tahun)  yang  merupakan salah satu Pemerintah Desa Mbawa, mengatakan bahwa:
“..Perjanjian perkawinan di Desa Mbawa merupakan  salah  satu kebiasaan    masyarakat yang melaksanakan  perkawinan,  karena  perjanjian perkawinan  ini  perlu  dilakukan  oleh  masyarakat dan  gunanya  untuk  memuatkan  tentang  harta benda  atau  harta  kekayaan  mereka  untuk melindungi dalam perkawinan, dan dimana mereka malakukan  perjanjian  perkawinan  harus  taat dengan peraturan hukum adat yang berlaku sesuai dengan  perjanjian    yang  disepakati  bersama  oleh kedua  belah  pihak  dan  disahkan  oleh  pagawai pencatat  perkawinan  atau  kantor  urusan  agama (KUA).
Kemudian,  menurut  keterangan  dari  informan kalangan masyarakat yang merupakan pasangan suami- istri  yakni  Maman  S.Pd  (Pegawai,  42  tahun)  dan nursamsiah (URT, 39 tahun) yang mengatakan bahwa:
“..Kami  melakukan  perjanjian  perkawinan  untuk mengatur  harta  benda  atau  harta  kekayaan  yang kami  peroleh  selama  perkawinan  yang  menjadi harta  bersama.  Harta  bawaan  dari  kami  masing- masing  sebagai  suami  istri  dan  harta  benda  yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau warisan adalah di bawah penguasaan kami masing- masing  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan lain.
Menurut beberapa informan diatas mengatakan bahwa,  perlu  mengadakan  perjanjian  perkawianan untuk  melindungi  hak  istri,  anak  dan  suami  itu  sendiri terhadap harta benda yang dibawa sebelum perkawinan ataupun  harta  benda  yang  didapat  setelah  perkawinan, dapat diberikan secara merata apabila suatu saat suami isteri ini berpisah atau cerai.
Dari  beberapa  informasi  maupun  keterangan yang  didapat  dari  beberapa  informan  di  atas,  dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa perjanjian perkawinan  di  Desa  Mbawa  Kecamatan  Donggo Kabupaten Bima sudah sesuai peraturan yang ada pada pihak  pemerintah  desa  tersebut.Oleh  karena  itu masyarakat Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima  menerapkan  perjanjian  perkawinan  sebelum perkawinan  dilaksanakan.Bahwa  masyarakat  Desa Mbawa  banyak  yang  melakukan  perjanjian  perkawinan karena  dapat  di  buat  oleh  kedua  calon  pengantin  dan tunduk  pada  hukum  perdata  maupun  hukum  islam dengan  ketentuan  yang  dibuat  dengan  akta  otentik  dan wajib  dicatatkan  pada  kantor  catatan  sipil  maupun kantor urusan agama (KUA) untuk memenuhi ketentuan pelaksanaan  pasal  29  UU  No  1  Tahun  1974  dan  agar perjanjian  perkawinan  tersebut  berlaku  dan  mengikat bagi pihak ketiga.
b. Masyarakat yang Tidak Melakukan

## Perjanjian Perkawinan
Menurut informan Bapak H. M. Saleh(66 tahun) selaku P3N di Desa Mbawa, mengatakan bahwa:
“..Masyarakat  di  Desa  Mbawa  yang  tidak melakukan  perjanjian  perkawinan,karena  adanya suatu  alasanya  itu  masyarakat  kurang  memahami makna  dari  hukum  perkawinan  yang  telah ditetapkan  oleh  undang-undang  yang  tertentu  di pegawai pencatat perkawinan atau di kantor urusan agama.  Maka  dari  itu,  masyrakat  tidak  bias menjalankan  sesuai  dengan  peraturan  yang ditetapkan oleh pegawai pencatat perkawinan (P3).
Kemudian  menurut  informan berikutnya  Bapak Drs.  Ismail(52  tahun)  selaku  Kepala  KUA  menyatakan bahwa:
“..Masyarakat  di  Desa  Mbawa  masih  ada  yang belum  melakukan  perjanjian  perkawinan  di pegawai pencatat perkawinan dan di kantor urusan agama,  karena  mereka  ada  suatu  masalah  atau hambatan yang dialami sehingga mereka tidak bisa malakukan  perjanjian  perkawinan  tersebut  dan akhirnya  mereka  tidak  terdaftar  di  pegawai pencatat perkawinan (P3) dan di kantor KUA Desa Mbawa.
Dari  beberapa  keterangan  yang  didapat  dari kedua  para  informan  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan dalam  suatu  pernyataan  dari  kedua  pendapat  yang dikemukakan  oleh  kedua  kelompok,  bahwa  masyarakat yang  tidak  melakukan  perjanjian  perkawinan  di  Desa Mbawa  Kecamatan  Donggo  Kabupaten  Bima,  Karena alasanya masyarakat yang belum memenuhi persyaratan perjanjian perkawinan tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  sekian  banyak  masyarakat  yang tidak  melakukan  perjanjian  perkawinan  karena  adanya suatu alasan yaitu masyarakat kurang memahami makna dari  hukum  perkawinan  yang  telah  ditetapkan  oleh undang-undang sehingga masyarakat ada rasa ketakutan untuk  mengkonsultasikan  ke  kantor  pegawai  pencatat perkawinan  dan  KUA,  sehingga  akhirnya  masyarakat tidak bisa malakukan sebuah perjanjian perkawinan.
Alasan yang dimaksud oleh masyarakat tersebut, Sehinggatidak tercantum di pegawai pencatat perkawinan  kantor  urusan  agama  dan  kemudian  dari pada  itu,  bahwa  masyarakat  tidak  bisa  menjalankan sesuai  peraturan  yang  ada  pada  pegawai  pencatat perkawinan(P3).

## 3. Pengesahan  Perkawinan  Yang  Dilakukan Oleh  Kedua  Belah  Pihak  Menurut  UU  No  1 Tahun 1974
Dalam  pengesahan  perkawinan  yang  dilakukan oleh  kedua  belah  pihak    di  Desa  Mbawa  Kecamatan Donggo  Kabupaten  Bima,  dari  hasil  penelitian  di  atas dapatkan  disimpulkan,  bahwa  jumlah  masyarakat  yang melakukan  pengesahan  perkawinan  yang  tercatat  di kantor KUA lebih banyak dari tahun 2014 dibandingkan dengan  tahun  2015  yang  terdapat  sejumlah  353 pasangan  yang  melakukan  pengesahan  perkawinan. Sedangkan  jumlah  masyarakat  yang  tidak  melakukan pengesahan  perkawinan  yang  tidak  tercatat  di  kantor KUA  lebih  banyak  dari  tahun  2014  dibandingkan  pada tahun  2015  yang  terdapat  sejumlah  57  pasangan  yang tidak  melakukan  pengesahan  perkawinan  di  Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.
Dari  hasil  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  masyarakat  lebih  banyak  yang  melakukan  dari pada  yang  tidak  melakukan  pengesahan  perkawinan yang  tercatat  di  kantor  KUA  Desa  Mbawa  Kecamatan Donggo  Kabupaten  Bima.  Maka  dari  itu  masyarakat  di Desa  Mbawa  masih  ada  yang  belum  melakukan pengesahan  perkawinan,  karena  adanya  suatu  alasan yang  tertentu  antara  kedua  calon  pengantin  sebelum merencanakan  perkawinan  dan  akhirnya  mereka  tidak bisa  memenuhi  persyaratan  atau  peraturan yang  dibuat oleh  pemerintah  untuk  melakukan  sebuah  pengesahan perkawinan tersebut.
Berdasrakan informan yang diperoleh mengenai Pengesahan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  kedua belah  pihak    di  Desa  Mbawa  Kecamatan  Donggo Kabupaten  Bima,  dari  hasil  penelitian  yang  peneliti dapat  dilokasi,  sebagaimana  yang  di  ungkapkan  oleh para  informan  dalam  wawancara  yang  telah  dilakukan mengenai  pengesahan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh kedua belah pihak kepada pegawai pencatat perkawinan atau kantor urusan agama (KUA) di Desa Mbawa antara lain sebagai berikut:

## a. Masyarakat  yang  Melakukan  Pengesahan Perkawinan.
Menurut  para  informan  BapakH.  Abakar  S.Pd (54  tahun)  yang  merupakan  seorang  Tokoh  Masyarakat yang ada di Desa Mbawa, menyatakan bahwa:
“..Pengesahan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh kedua calon pengantin harus melakukan pengesahan    secara  tertulis  yang  telah  disepakati bersama,  bahwa  pengesahan  tersebut  dilakukan sebelum  dan  sesudah  perkawinan  dilangsungkan dan  diserahkan  di  pegawai  pencatat  perkawinan atau  di  KUA  untuk  mengesahkan  atas  surat  yang dibuat oleh kedua calon pengantin yang melakukan pengesahan  perkawinan  sesuai  dengan  KUH Perdata.
Kemudian  menurut  Bapak  Basrin,    (42 tahun)selaku  Pemerintah  Desa  Mbawa,  berpendapat bahwa:
“..pengesahan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh kedua  belah  pihak  merupakan  suatu  hal  yang penting  dalam  perkawinan  tersebut,  karena pengesahan  perkawinan  harus  taat  dengan peraturan yang ada sesuai ajaran agama islam dan hukum  adat  di  desa.  Maka  dari  itu  pengesahan perkawinan  perlu  dilakukan  dalam  perkawinan  di pegawai pencatatan perkawinan (P3) atau di kantor urusan  agama  (KUA),  dan  kemudian  surat
6 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 2, September 2016, hal 1-10
pengesahan  perkawinan  itu  di  sahkan  oleh pemerintah yang berwajib.
Kemudian menurut BapakH.  Ahmad(63 tahun) selaku  Tokoh  Agama  di  Desa  Mbawa,  berpendapat bahwa:
“..Pengesahan  perkawinan  melakukan  secara  surat menyurat  dalam  perkawinan  yang  dianggap penting.  Karena  sering  terjadi  kesalah  pahaman tentang  pengesahan  perkawinan  mengakibatkan perselisihan  pandangan  masyarakat.  Maka  dari pandangan agama sahuntuk melakukan pengesahan  surat  menyurat  dalam  perkawinan dilaksanakan kepada pegawai pencatat perkawinan (P3) atau di kantor urusan agama (KUA).
Kemudian  menurut  pasangan  suami  istri  M. Saiful, umur 34 tahun, menikah dengan Maryam, umur 30  tahun  yang  menikah  di  Desa  Mbawa,  berpendapat bahwa:
“..Kami melakukan Pengesahan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama,  untuk  mendapatkan  sahnya  perkawinan agar  bisa  dicatatkanKepegawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan  Agama  di  Desa  MbawaKecamatan Donggo Kabupaten Bima.
Dari  beberapa  informasi  maupun  keterangan yang  didapat  dari  ketiga  informan  di  atas  memberikan informasi,  Bahwa  pengesahan  perkawinan  di  Desa Mbawa  Kecamatan  Donggo  Kabupaten  Bima  sudah sesuai  peraturan  yang  ada  pada  pihak  pemerintah pegawai  pencatat  nikah  kantor  urusan  agama  tersebut. Oleh  karena  itu  masyarakat  Desa  Mbawa  Kecamatan Donggo  Kabupaten  Bima  menerapkan  pengesahan perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  dapat  di tarik  kesimpulan  bahwa  masyarakat  Desa  Mbawa banyak  yang  melakukan  pengesahan  perkawinan  dapat di  buat  oleh  kedua  calon  pengantin  yang  tunduk  pada hukum perdata maupun hukum islam dengan ketentuan dibuat  dengan  akta  otentik  dan  wajib  dicatatkan  pada kantor catatan sipil maupun kantor urusan agama (KUA) untuk  memenuhi  ketentuan  pasal  29  UU  No  1  Tahun 1974 dan agar pengesahan perkawinan tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga.
b. Masyarakat yang Tidak Melakukan

## Pengesahan Perkawinan
Menurut  Bapak  Drs.  Ismail  (52  tahun)  selaku Kepala KUA menyatakan bahwa:
“..Masyarakat di Desa Mbawa yang tidak melakukan pengesahan perkawinan karena masyarakat mempunyai  alasan  yang  tertentu  yaitu  masyarakat kurang  memahami  makna  dari  hukum  perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga masyarakat ada rasa ketakutan untuk mengkonsultasikan  kekantor  pegawai  pencatat perkawinan dan KUA, sehinggaakhirnya masyarakat tidak bisa malakukan sebuah pengesahan perkawinan.
Kemudian  menurut  Bapak  H.  M.  Saleh  (66 tahun) selaku P3N di Desa Mbawa, berpendapat bahwa: “..Pengesahan perkawinan ini masih ada masyarakat yang  belum  melakukannya,  karena  adanya  suatu alasan,  yaitu  masyarakat  yang  tidak  paham  tentang prosedur  atau  tata  cara  pengesahan  perkawinan, maka  dari  itu  masyarakat  yang  tidak  melakukan pengesahan  perkawinan  di  pegawai  pencatatan perkawinan  (P3)  atau  di  kantor  urusan  agama
(KUA),sehinggapemerintah  tersebut  tidak  bisa mengesahkannya.
Dari  beberapa  keterangan  yang  didapat  dari kedua  informan  diatas  memberikan  informasi,  pada dasarnya  masyarakat  Desa  Mbawa  masih  ada  yang belum  melakukan  pengesahan  perkawinan  tersebut dengan alasan yaitu:
1. Sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan itu telah memenuhi SYARAT dan RUKUN nikah secara Syariat Islam.
2. Tidak  melanggar  larangan  perkawinan  yang  diatur dalam  pasal  8  s/d  10  UU  No  1/1974  dan  pasal  39 s/d 44 KHI yaitu:
a. Wanita  yang  haram  dinakahi  karena  hubungan keturunan, perkawinan dan susua.
b. Poligami tanpa izin pengadilan.
c. Istri terikat perkawinan dengan pria lain, wanita dalam  masa  iddah,  wanita  murtat,  wanita  yang ditalak tiga, wanita yang dilian, atau murtad. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  sekian  banyak  masyarakat  yang masih belum melakukan pengesahan perkawinan karena adanya  suatu  alasan  yang  tertentu  yaitu  masyarakat kurang memahami makna dari hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga akhirnya masyarakat  tidak  bisa  malakukan  sebuah  pengesahan perkawinansebelum  adanya  rencana  perkawinan  antara kedua  belah  pihak  di  Desa  Mbawa  Kecamatan  Donggo Kabupaten  Bima.  Jadi  masyarakat  tidak  bisa menjalankan peraturan yang ada pada pegawai pencatat perkawinan  (P3)  atau  di  kantor  KUA  sehingga  mereka tidak  dapat  terdaftar  atau  tidak  tercatat  di  pihak pemerintah yang berwajib untuk mengatur tentang harta kekayaan dalam melakukan perkawinan tersebut. 1. Hambatan-hambatan Dalam Proses
Perjanjian dan Pengesahan Perkawinan Yang Dilakukan  Oleh  Kedua  Belah  Pihak  Menurut UU No 1 Tahun 1974
Hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan perjanjian  dan  pengesahan  perkawinan  yang  dilakukan oleh  kedua  belah  pihak  di  Desa  Mbawa  Kecamatan Donggo  Kabupaten  Bima  adalah  merupakan  suatu  hal yang  tidak  dilakukan  oleh  orang  tua  kedua  calon mempelai  merasa  keberatan,  karena  persyaratan  atau peraturan  perjanjian  dan  pengesahan  perkawinan  tidak dapat  dipenuhi  yang  akan  melakukan  perjanjian  dan pengesahan  perkawinan  tersebut.  maka  dari  itu hambatan-hambatan  dalam  proses  perjanjian  dan pengesahan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  kudua belah  pihak.  Karena  mereka  merasa  tidak  pernah diberitahu kalau telah ada perjanjian kawin yang dibuat oleh  calon  suamiisteri,  atau  adanya  kecurigaan  akan dikuasainya  harta  dalamperkawinan  oleh  pihak  calon suami atau isteri atau oleh pihak ketiga.
Sehingga  bukan  tidak  mungkin  dilakukan perubahan  dalam  perjanjianatau  sebaliknya  perjanjian itu  sendiri  tidak  dapat  dilaksanakan.  Kendala  atau hambatan lainnya ternyata dalam perjalanan perkawinan  itu  sendirisalah  satu  pihak  mempunyai hutang  piutang  atas  harta  bawaan  yangsemula  diurus masing-masing  pihak,  melebihi  dari  nilai  harta  yang iabawa  dalam  perkawinan.  Hal  ini  bisa  saja  akan mempengaruhihubungan  para  pihak  dalam  pengurusan harta  yang  diperjanjikanPersoalan  budaya,  dan persoalan  yang  berkaitan  dengankeyakinan  bahwa perkawinan  adalah  sesuatu  yang  sakral,  suci  danagung. Sehingga  tidak  dapat  melakukan  perjanjian  dan
pengesahan perkawinan yang ada pada pegawai pencatat perkawinan  atau  kantor  Urusana  Agama  yang menetapkan  peraturan  dan  persyaratan  perjanjian  dan pengesahan perkawinan tersebut.
Sedangkan  persyaratan  dan  peraturan  yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama terhadapa masyarakat yang  melakukan  sebuah  proses  perjanjian  dan pengesahan  perkawinan,  apa  bila  kedua  belah  pihak tidak  melakukannya  sesuai  persyaratan  atau  peraturan yang  ada,  maka  akan  diperlambatkan  oleh  pegawai pencatat perkawinan dan Kantor Urusan Agama.
Menurut Bapak H. Abakar S. Pd (54 tahun) yang merupakan  selaku  Tokoh  Masyrakat  Desa  Mbawa, menyatakan bahwa:
“..Biasanya  masyarakat  di  desa  kami,  bahwa hambatan-hambatan  dalam  proses  perjanjian  dan pengesahan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  kedua belah  pihak,  apabila  ada  pihak  ketiga  maksudnya adalah orang tua dari kedua calon mempelai merasa keberatan kerena persyaratan perjanjian perkawinan tidak  dapat  dipenuhi  maka  perkawinan  tersebut akan  lambat  dan  apabila  persyaratan  perkawinan teresebut  tidak  ada  hambatan  hambatan  dalam bentuk perjanjian dan pengesahan perkawinan yang ada pada desa kami.
Menurut  Bapak  Abdul  Gani  (50  tahun)  yang merupakan  selaku  Kepala  Desa  Mbawa,  menyatakan bahwa:
“..Sesuai  dengan  keadaan  yang  ada,  bahwa hambatan dalam proses pelaksanaan perjanjian dan pengesahan  perkawinan  yang  di  laksanakan  oleh masyarakat  Desa  Bolo,  datangnya  hambatan  dalam suatu perjanjian dan pengesahan dalam perkawinan di  karenakan  oleh  salah  satu  dari  calon  yang masih kekurangan  bahan  dalam  melaksanakan  suatu perjanjian dan pengesahan perkawinan tersebut.
Pernyataan yang juga diungkapkan olehBapak H. Ahmad(63  tahun)selaku  tokoh  agama  di  Desa  Mbawa, menyatakan bahwa;
“..Hambatan-hambatan  dalam  prosees  pelaksanaan perjanjian  dan  pengesahan  perkawinan  yang dilakukan oleh kedua calon pengantin di karenakan oleh  calon  pengantin  terlalu  berpatokan  pada kebiasaan yang  ada,  bukan berpatokan  pada  agama sehingga  mempersulit  dalam  memahami  arti perjanjian  dan  pengesahan  perkawinan  oleh  calon pengantin.
MenurutBapak  Drs.  Ismail  (52  tahun)  yang merupakan  selaku  Kepala  KUA  di  Desa  Mbawa, menyatakan bahwa:
“..Sesuai dengan adanya hambatan-hambatan dalam proses  perjanjian  dan  pengesahan  perkawinan yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  adalah  biasanya yang terjadi dari pihah pemerintah yang melalaikan dalam  melakukan  surat  menyurat  atas  perjanjian dan pengesahan perkawinan (mengundur- ngundurkan waktu) terhadap kedua calon pengantin tersebut.
MenurutBapak  H.  M.  Saleh  (66  tahun)    yang merupakan  selaku  P3N  di  Desa  Mbawa,  menyatakan bahwa:
“..Kurang  pemahaman  masyarakat  biasanya  yang menjadi  penghambat  dalam  melakuakan  perjanjian dan  pengesahan  perkawinan  di  pegawai  pencatat perkawinan  yaitu  kurangnya  kerja  sama  antara keluarga yang berhajat.
Jadi  beberapa  penjelasan  para  informan  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  hambatan-hambatan  dalam suatu  proses  perjanjian  dan  pengesahan  perkawinan yang  menjadi  masalah  utama  yaitu  ada  pada  orang  tua kedua calon pengantin yang kurang sanggup memenuhi persyaratan  dalam  melakukan  proses  perjanjian  dan pengesahan  perkawinan  di  Desa  Mbawa  Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.
Maka  dari  itu  masyarakat  atau  kedua  calon mempelai    yang  tidak  sanggup  melakukannya  karena hambatannya adalah masyarakat yang kurang memahami  makna  dari  hukum  perkawinan  yang  telah ditetapkan oleh Undang-undang No 1 tahun 1974.

## 2. Hasil Dokumentasi
Dalam penyajian data tentang implementasi pasal 29  UU  No  1  tahun  1974  tentang  perjanjian  dan pengesahan  perkawinan.  Penelitian  ini  dilakukan  di KUA Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.
Kantor  urusan  agama  sebagai  pemerintah  yang berwenang  dalam  mengurus    tata  cara  atau  prosedur tentang  perjanjian  dan  pengesahan  perkawinan berdasarkan  pasal  29  UU  no  1  tahun  1974  .  prosedur pemerintahan  KUA  pada  dasarnya  sama  dengan prosedur  organisasi  pemerintahan  kebawahnya,  karena memang sudah ada format yang harus di ikuti prosedur tata  cara  perjanjian  dan  pengesahan  perkawinan  oleh instansi terkait (KUA) dapat di jabarkan sebagai berikut:
Berdasrkan  data-data  yang  berupa  catatan  atau tertulis  yang  didapatkan  di  lokasi  penelitian  di  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Desa  Mbawa,  sesuai  dengan Peraturan  pemerintah  Gubernur  No.  93  tahun  2013 tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan  Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Mbawa Kecamatan
DonggoKabupaten Bima.
Pencatatan  perkawinan  di  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  Desa  Mbawa,  di  dalam  Pasal  65 menjelaskan bahwa:
1. Perkawinan  yang sah sesuai ketentuan peraturan  perundang-undangan  bagi  mereka yang  beragama  islam  wajib  dilaporkan  oleh pemohon  diDinas  bagi  rang  Asing  dan  di  suku Dinas bagi WNI.
2. Pencatatan  perkawinan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  selambat-lambatnya 60  (enam  puluh)  hari  sejak  tanggal  sahnya perkawinan.
3. Pelaporan  peristiwa  perkawinan  dicatat  dalam register  akta  perkawinan  dan  diterbitkan kutipan akta perkawinan.
4. Sebagai  bukti  pencatatan  perkawinan  kepada suami dan istri diberikan kutipan.
5. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan  selambat-lambatnya  14  (empat belas)  hari  kerja  sejak  tanggal  pencatatan perkawinan.
Didalam pasal 66 Persyaratan  untuk  pencatatan  dan  penerbitan Kutipan  Akta  Perkawinan,  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Surat  Keterangan  dari  Lurah  sesuai  dengan domisili yang bersangkutan;
b. Surat  pemberkataan  perkawinan  dari  pemuka agama  atau  surat  perkawinan  penghayat Kepercayaan  yang  ditandatangani  oleh  pemuka
8 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 2, September 2016, hal 1-10 Penghayat  Kepercayaan  bagi  yang  terlambat pelaporannya  lebih  dari  60  (enam  puluh)  hari sejak terjadinya perkawinan;
c. KK dan KTP suami dan istri;
d. Foto    berwarna  suami  dan  istri  berdampingan ukuran 4 x 6 em sebanyak 5 (lima) lembar;
e. Kutipan akta kelahiran suami dan istri;
f. Kutipan  Akta  Perceraian  atau  Kutipan  Akta Kematian suami/istri
g. Pencatat  perkawinan  yang  tidak  memiliki  bukti perkawinan dikarenakan perkawinan adat maka pembuktian  perkawinannya  harus  melalui proses Pengadilan Negeri;
h. Legalisasi dari
pemuka agama/pendeta/penghayat kepercayaan di tempat  terjadinya  perkawinan  bagi  pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu;
i. Dua orang saksi yang memenuhi syarat;
j. Bagi  mempelai  yang  berusia  di  bawah  21  (dua puluh satu) tahun harus ada izin dari orang tua;
k. Surat  Izin  Pengadilan  Negeri  bagi  calon mempelai  di  bawah  usia  21  (dua  puluh  satu) tahun,  apabila tidak mendapat  persetujuan  dari orang tua;
l. Surat  Izin  Pengadilan  Negeri  ,  apabila  calon mempelai pria di bawah usia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita di bawah usia 16 (enam belas) tahun;
m. Surat  keputusan  pengadilan  negeri  yang  telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap bila ada sanggahan;
n. Dispensasi  Camat apabila pelaksanaan pencatat perkawinan
o. kurang  dari  sepuluh  hari  sejak  tanggal pengajuan permohonan;
p. Kutipan  Akta  Kelahiran  Anak  disahklan  dalam perkawinan apabila ada;
q. Pengumuman perkawinan
r. Akta  Perjanjian  perkawinan  dari  Notaris  yang disahkan pada saat pencatatan perkawinan.
s. Surat Izin dari Komandan bagi anggota TNI dan POLRI; dan
t. Bagi  Orang  Asing  melampirkan  dokumen sebagai berikut:
1. Paspor  ;
2. KITAP/KITAS Dokumen dari imigrasi;
3. SKLD Dokumen dari kepolisian;
4. KTP/KKISKTI/SKDS Dokumen pendaftaran Orang Asing dari Dinas; dan
5. Surat  Izin  dari  kedutaan/perwakilan  dari Negara Asing.
Didalam Pasal 67
Tata  cara  penerbitan  Kutipan  Akta  Perkawinan WNI sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 65 ayat (4) adalah sebagai berikut:
a. Pemohonan  mengisi  dan  menandatanmgani
Formulir Pencatatan Perkawinan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  55  pada  suku  Dinas  (F- 2.12);
b. Petugas  registrasi  melakukan  verifikasi  data permohonan  dan  mengagendakan  permohonan pencatatan perkawinan;
c. Petugas  registrasi  mengumumkan  rencana pelaksanaan  pencatatan  perkawinan  selama  10 (sepuluh)  hari  kerja  pada  papan  pengumuman bagi yang pencatatan perkawinan kurang dari 10
(sepuluh  hari)  sejak  tanggal  pengajuan permohonan harus dilengkapi dengan Dispensasi Camat;
d. Petugas  pencatatan  perkawinan  melakukan pencatatan perkawinan yang dihadiri oleh kedua orang  mempelai  dan  dua  orang  saksi  sekaligus melaksanakan  pencatatan  pengesahan  anak apabila ada anak diluar kawin yang disahkan;
e. Poetugas  pencatatan  perkawinan  melakukan pencatatan  perkaiwinan  sekaligus  pencatatan pengesahan  perjanjian  perkawinan  apabila  ada perjanjian perkawinan yang disahkan;
f. Petugas  registrasi  melakukan  perekaman  data perkawinan  ke  dalam  data  base  dan  mencatat pada  registrasi  akta  perkawinan  dan  Kutipan Akta  Perkawinan  dan  membuat  catatan  pinggir pengesahan anak kelahiran anak;
g. Petugas  registrasi  mencatat  dalam  Buku  Daftar pencatatan  perkawinan  (Bk2.02)  dan  Buku pengesahan anak (Bk3.02);
h. Petugas  pencatatan  perkawinan  melakukan pencatatan  perkawinan  sekaligus  melaksanakan pencatatan  pengesahan  perjanjian  perkawinan ada perjanjian perkawinan yang disahkan;
i. Petugas  registrasi  melakukan  perekaman  data perkawinan  ke  dalam  data  base  dan  mencatat pada  registrasi  akta  perkaiwinan  dan  Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkuta; dan
j. Petugas  registrasi  mencatat  dalam  buku  daftar perjanjian  perkawinan  dan  akta  perjanjian perkawinan dari notaries disahkan diberi nomor pengesahan  dan  ditandatangani  oleh  Kepala Dinas.
Sehubungan  dengan  10  hari  tersebut  adalah karena  perlu  dilakukan  pengumuman  pernikahan tersebut, jika tidak harus ada rekomendasi camat seperti ketentuan. Mengenai uang kami harus mengetahui siapa yang  meminta  uang  tersebut  untuk  dikonfirmasi  dan tindak lanjut.
B. Pembahasan
1. Perjanjian Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Kedua  Belah  Pihak  Menurut UU  No  1  Tahun 1974
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  bahwa perjanjian  perkawinan  dapat  peneliti  menyimpulkan dari  penjelasan  informan  bahwa pada tahun  2013  lebih banyak  masyarakat  yang  melakukan  perjanjian perkawinan  dibandingkan  pada  tahun  2014.Dalam  hal ini  terjadinya  penurunan  kesadaran  masyarakat  untuk melakukan  perjanjian  perkawinan.Disamping  itu  alasan yang  mendasar  sehingga  masyarakat  tidak  melakukan perjanjian  perkawinan,  karena  tidak  mengetahui peraturan perkawinan di satu sisi pula pemerintah yang berwajib kurang melakukan sosialisasi begitu pentingnya dilakukan perjanjian perkawinan.
Mengapa  diharuskan  melakukan  perjanjian perkawinan supaya kemudian hari terjadinya perceraian, yang  tidak  merugikan  antara  salah  satu  pihak  (suami dan istri) karena ini sudah disepakati dari awal sebelum perkawinan  yang  secara tertulis,  surat menyurat  di  atas materai.Hal  ini  sesuai  yang  dijelaskan  oleh  informan bersama  BapakH.    Ahmadselaku  tokoh  agama  dapat  di artikan  oleh  peneliti  yang  berkaitkan  dengan  perjanjian perkawinan  itu  harus  dilakukan  karena  sebagai  bentuk ketaatan terhadap aturan hukum nasional (KUH Perdata) dan  peraturan  hokum  adat  yang  berlaku  dalam  suatu
masyarakat  dan  disepakati  oleh  pegawai  pencatat perkawinan atau pihak yang berwajib.
Dari  penjelasan  diatas  diperkuatkan  dengan Teori Subekti, (2004: 9), yang menjelaskan bahwa:
Menyatakan  bahwa  perjanjian  perkawinan merupakan  persetujuan  antara  kedua  calon  suami  atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan  mereka,  yang  menyimpang  dari  persatuan harta  kekayaan.  Perjanjian  perkawinan  sebagai  suatu perjanjian  mengenai  harta  benda  suami  istri dimungkinkan  untuk  dibuat  dan  diadakan  sepanjang tidak  menyimpang  dari  asas  atau  pola  yang  ditetapkan oleh undang-undang.
Dapat  disimpulkan  dari  pernyataan  di  atas bahwa  tidak  semua  masyarakat  yang  melakukan perjanjian  perkawinan,  karena  masih  ada  sebagian masyarakat  yang  belum  sadar  untuk  melakukan perjanjian  perkawinan.Dalam  hal  ini  dengan  adanya teori  diatas  sesuai  dengan  keadaan  masyarakat  di  Desa Mbawa  Kecamatan  Donggo  Kabupaten  Bima  yang melakukan perjanjian perkawinan.
b) Pengesahan  Perkawinan  Yang  Dilakukan Oleh  Kedua  Belah  Pihak  Menurut  UU  No  1 Tahun 1974
Dalam  pengesahan  ini  dilakukan  oleh  kedua calon  pengantin  berdasarkan  kesepakatan  bersama    di pegawai  pencatat  perkawinan  atau  KUA  sebagai  pihak yang berwajib.  Tapi  masih  ada  juga  sebagian  kecil yang tidak melakukan pengesahan perkawinan dengan alasan terkadang  timbul  perselisihan  pandangan  masyarakat mengenai  pengesahan  perkawinan,  maka  dengan  itu untuk  mencegah  perselisihan  harus  melewati  kantor urusan  agama  (KUA).  Jadi  dapat  peneliti  menjelaskan bahwa pengesahan perkawinan ini merupakan suatu hal yang penting, karena jangan sampai timbul permasalahan  dikemudian  hari  yang  berkaitan  dengan harta benda.
Masyarakat Bima khususnya di Desa Mbawa yang masih  kental  dengan  budaya  yang  melekat  dalam kehidupan  tetuntunya  sangat  mempengaruhi  pola  fikir dalam  menghadapi  permasalahan  khususnya  mengenai perkawinan.  Sebelum  perkawinan  dilakukan  tentunya ada suatu kebiasaan yakni sebuah perjanjian perkawinan untuk  mengesahkan harta benda  yang  di  bawa masing- masing  kedua  calon  suami  istri  sebagai  harta  benda milik  bersama.  Hal  ini  termasuk  bagian  nilai kebudayaan  yang  melekat  dalam  kehidupan  sosial masyarakat  Bima  di  Desa  Mbawa  Kecamatan Donggodan di perkuat oleh undang-undang.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  di  lapangan bahwa  dalam  pengesahan  perkawinan  masyarakat  di Desa  Mbawa  dapat  di  lakukan  oleh  kedua  calon  suami istri  terhadap  pihak  yang  berwajib  (KUA),  kemudian dalam  pengesahan  tersebut  harus  sesuai  dengan peraturan  yang  ada  pada  hukum  perdata  dan  hukum islam sebagai aturan yang mengatur dalam urusan harta benda dalam perkawinan.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  diperkuat    dengan Teori Pelmizar, (2003: 15),
Menyatakan bahwa pengesahan  perkawinan  yang dilakukan oleh kedua calon pengantin merupakan suatu hal  yang  penting  dalam  perkawinan  tersebut,  karena pengesahan perkawinan harus taat pada peraturan yang ada  sesuai  denganajaran  agama  islam  dan  hukum tersebut  .  Maka  dari  itu  pengesahan  perkawinan  perlu dilakukan  di  pegawai  pencatatan  perkawinan  (P3)  atau
di kantor urusan agama (KUA), dan kemudian di sahkan oleh pemerintah yang berwajib.
c) Hambatan-hambatan Dalam Proses Perjanjian  dan  Pengesahan  Perkawinan Yang Dilakukan  Oleh  Kedua  Belah  Pihak  Menurut UU No 1 Tahun 1974
Pada masyarakat Bima khususnya di Desa Mbawa masih  banyak  yang  tidak  melakukan  perjanjian  dan pengesahan  perkawinan  perkawinan  di  karenakan  di anggap tidak penting pada hal dengan adanya perjanjian dan  pengesahan  perkawinan  tersebut  sebagai  dasar hukum apabila terjadinya perceraian yang mempersoalkan  pembagian  harta  milik  bersama  yang dikumpulkan sebelum perkawianan. Selanjutnya permasalahan  dalam  masyarakat  sehingga  tidak melakukan  perjanjian  dan  pengsahan  perkawinan disebabkan  kurangnya  pemahaman  terhadap  aturan perkawinan  baik  secara  perdata  maupun  secara  islam, dan  pemerintahpun  kurangnya  mensosialisasi  terhadap aturan yang ada.
Dalam  perjanjian  dan  pengesahan  perkawinan terkadang  tidak  dilakukan  dan  sahkan  dikarenakan adanya kendala yang menghambat dalam perjanjian dan pengesahan  perkawinan  itu  sendiri  salah  satu  pihak masih  mempunyai  hutang  piutang  terhadap  harta  yang dibawakan. Hal ini akan mempengaruhi hubungan para pihak dalam mengurus harta yang diperjanjikan. Seiring yang dijelaskan oleh bapak H. Muhtar Ado selaku tokoh agama  yang  menjelaskan  yang  menghambat  perjanjian dan  pengesahan  perkawinan  itu  adanya  pihak  ketiga maksudnya  adalah  orang  tua  dari  kedua  calon  suami istri merasa keberatan.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  diperkuat  dengan Teori Rahima, (2001: 9) menyatakan bahwa:
Dari  pihak  keluarga  mempelai  pada  saatakad nikah  dilangsungkan,  karena  mereka  merasa  tidak pernah  diberitahu  kalau  telah  ada  perjanjian  dan pengesahan  perkawinan  yang  dibuat  oleh  calon suamiisteri,  atau  adanya  kecurigaan  akan  dikuasainya harta  dalamperkawinan  oleh  pihak  calon  suami  atau isteri atau oleh pihak ketiga.
Jadi  dapat  disimpulkan  dalam  pernyataan  diatas bahwa dalam perjanjian dan pengesahan perkawinan itu perlu adanya dukungan keluarga kedua belah pihak dan apa  bila  tidak  ada  kesepakatan  antara  salah  satunya maka  akan  memperhambat  terlaksananya  perjanjian dan  pengesahan  perkawinan  tersebut.  Dan  disatu  sisi pula kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melakukannya.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Perjanjian  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  kedua calon  pengantin  dan  dibuat  oleh  dua  orang  yang akan  melangsungkan  perkawinan,  terdapat  unsur- unsur  yang  sama,  yaitu  perjanjian  dan  unsur  harta kekayaan  dalam  perkawinan.  Kata  perjanjian sebagai  perhubungan  hukum,  apabila  berhubungan
10 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 2, September 2016, hal 1-10 dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan  mengenai  perjanjian  perkawinan, sebagai  perjanjian  perkawinan  antara  mempelai laki-laki  dengan  mempelai  perempuan,  pengertian sebagai perjanjian atau janji setia dari seorang suami kepada  isteri,  dan  pengertian  persatuan  dan  atau pemisahan harta kekayaan.
b) Pengesahan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Desa  Mbawa  Kecamatan  Donggo Kabupaten  Bima  diawali  dengan  timbulnya kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  dilakukan sebuah perjanjian dan pengesahan perkawinan. Hal ini  tak  terlepas  juga  dari  peran  pihak  pemerintah dan  pengalaman  demi  pengalaman  akan  carut- marunya  dianamika  perkawinan  dalam  kehidupaan masyarakat.  Tentunya  pengesahan  surat  perjanjian perkawinan  bertujuan  untuk  menentukan  jadwal perkawinan,  terus  kemudian  setelah  ada  hasil keputusan  maka  pihak  akan  memberitahukan kepada  semua  kerabatnya  untuk  ikut  memberikan informasi tersebut
c) Hambatan-hambatan  dalam  proses  perjanjian  dan pengesahan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  kedua belah  pihak  sebelum  perkawinan  antara  lain pertama masih  adanya  masyarakat  yang  kurang memiliki  kesadarah  untuk  melakukan  pencatatan perkawinan  sehingga  prosesnya  pengesahanpun menjadi  terhambat,  bahkan  masih  ada  yang  sama sekali  tidak  mengurus  surat  perjanjian  ini, kedua secara  kuantitas  pengawai  pencatan  perkawina masih  sangat    minim  dibandingkan  jumlah masyarakat desa dan kecamatan.
2. Saran
Berkaitan dengan hasilpenelitian ini peneliti dapat memberikan saran yang disampaikan kepada:
a) Bagi  pemuda  dan  pemudi  khususnya  masyrakat bima  terutama  di  Desa  Mbawa  Kecamatan  Donggo Kabupaten  Bima  yang  ingin  melangsungkan perkawinan,  sebaiknya  dilakukan  berdasarkan prosedur  yang  ditetapakan  oleh  pemerintah  dalam hal  membuat,  menentukan  dan  mengesahkan  surat perjanjian perkawinan.
b) Bagi  pemuka  adat  dan  pemuka  masyarakat, sebaiknya  melakukan  pendekan  yang  lebih  intens guna  memberikan  arahan  kepada  masyarakat terutama  kalangan  muda-mudi  agar  sebaiknya perkawinan  dilakukan  berdasarkan  prosedur  dari pemerintah  dalam  hal  ini  pentingnya  pencatatan perkawinan.
c) Bagi  pemerintah  agar  dapat  mensosialisasikan secara  optimal  dalam  mengajak  masyarakat  untuk melakukan pencatatan perkawinan serta pentingnya hal  tersebut  dengan  memegang  surat  perjanjian perkawinan.

## DAFTAR RUJUKAN
Ali,  Zainuddin.  M.A,  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Sinar   Grafika, 2006). Amir,M.  2000. Tehnik  Pengambilan  Sampel, Jogyakarta: Jajasan “NIDA”.
Arikunto,  Suharsimi.  2006. ProsedurPenelitian .  Jakarta: BinaAksara. Darmabrata,Wahyono  dan  Surini  Ahlan  Sjarif,  2004. Hukum Perkawinan  dan  Keluarga  di  Indonesia ,Cetakan  kedua,
Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia.
Fathoni,  Abdurahman.  2006. Metodelogi  Penelitian  dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT. RinekaCipta. Hadi,  Sutrisno.  2004. Macam-Macam  Penelitian  Kualitatif, Bandung: Angkasa. Hadikusuma,Hilman. Hukum
Perkawinan
Indonesia , Bandung: CV. Mandar Maju,  2010) hal 4. Mulyadi,Kartini& Gunawan, Widjaja. Perikatan yang lahir dari perjanjian , PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta,2006. Mulyadi,  2004. Prosedur  Penelitian  Kualitatif, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
Meleong,  2005. Metode  Penelitian  Kualitatif  Dan Kuantitatif, Jakarta: Rajawali. Natsir,  M.  2004. Tehnik  Penulisan  Skripsi  Kualitatif, Jakarta: Bulan Bintang. Nasution,  S.  2002. Berbagai  Pendekatan  Dalam  Proses Belajar Mengajar . Bandung : Bina aksara. Sudjana, 2004. Macam-Macam  Penelitian  Kualitatif,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Nurhadi.  2004 .  Kurikulum  2004 .  Jakarta  :  Gramedia Widiasarna.
Prawirohamidjojo,Soetojo&  Safioedin,  Asis.  2005. Hukum Orang dan Keluarga , CetakanV Bandung: Alumni.
Prodjohamidjojo, Martiman. Hukum Perkawinan DalamTanya Jawab , Indonesia Legal Center Publishing,Jakarta,  2007. Hukum  Perkawinan  Indonesia , Indonesia Legal CenterPublishing, Jakarta 2007.
Prodjodikoro, Wiryono. Hukum Perkawinan Indonesia ,Alumni,  Bandung,  2005.Salinan  Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta
TimurNomor 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR.  tentang  PerjanjianKawin antara Pemohon Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam.Salinan Penetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  TimurNomor 459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR.  tentang  Perjanjian  Kawin antara Pemohon Dubagunta Ramesh dan SelviaSetiawan. Rahima  2001,  http:  //  www.  rahima.  or.id/SR/14- 05/Teropong.htm, diakses pada 12 Juni 2009.
Subekti,  2004.  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Waris,  Cetakan Keempat, (Jakarta : Intermasa.
Subekti&  R.Tjitro  Sudibyo, Kitab  Undang-undangPerdata ,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
Sumiarni,Endang.2004. Kedudukan  Suami-Isteri  Dalam Hokum  Perkawinan  (Kajian  KesetaraanJender Melalui  Perjanjian  Kawin) ,  Yogyakarta:  Wonderful Publishing Company.
Sugiyono.2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan Research  &  Development. Cetakan  Kedua.  Bandung: Alfabeta.
Syarefudin,Amir.2003. Hukum  Perkawinan  Islam  Di Indonesia  Antara  Fiqih  Munakahat  dan  Undang- undang Perkawinan, Prenada Media: Jakarta.
Syukur,Asywadie.  2011. Intisari  Hukum  Perkawinan  Dan Kekeluargaan  Dalam  Fiqih  Islam ,  PT.  Bina  Ilmu: Surabaya.
Yunus , M. Hukum  Perkawinan  Dalam  Isalam  Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi,   Maliki,  dan  Hambali, (  Jakarta: Handakarya Agung).