## Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

## Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam
Oleh:

## Ali Fakhrudin
Analis Kebijakan Pada Forum Kerukunan Umat Beragama Kemenag Republik Indonesia afakhry.ngotet57@gmail.com
Volume  20  Nomor  3  Januari  2023:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 22-11-2022 Revised: 16-12-2022 Accepted: 08-01-2023 Published: 10-01-2023

## ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze how the employment system in Indonesia is from the perspective of Islamic law. This research uses a socio-legal research approach, or empirical research (sociological juridical) which is oriented towards formal and substantial findings on the study  of  the  labor  system  in  Indonesia  from  the  perspective  of  Islamic  law.  This  approach  is  a combination  of  legal  and  social  methods.  Data  analysis  was  carried  out  after  examining  and evaluating  the  data  to  determine  its  validity.  After  that,  the  data  is  grouped  into  categories  or issues/themes according to the research objectives.
As  for  the  results  of  this  study  that  in  Islam,  work  is  not  only  a  personal  relationship, workers  or  laborers  with  employers  or  entrepreneurs.  Melain  building  social  relations  between humans in meeting the needs of family life, the surrounding community and as well as the ideal form  of  self-dedication of  a  servant  to  Allah  Subhanahu  Wata'ala.  Therefore,  there are  four (4) principles in working in an Islamic perspective including; 1) independence, 2) nobility, 3) justice, and 4) clarity.
Keywords : Employment System; Islamic law.

## ABSTRAK
Adapun  tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  bagaimana  sistem  ketenagakerjaan  di Indonesia  dalam  perspektif  hukum  Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan sosio-legal research, atau penelitian empiris (yuridis sosiologis) yang berorientasi pada penemuan formal dan subtansial  pada  kajian  sistem  ketenagakerjaan  di  Indonesia  dalam  perspektif  hukum  Islam. Pendekatan  ini  merupakan  kombinasi  antara  metode  legal  dan  sosial.  Analisis  data  dilakukan setelah proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap data untuk mengetahui validitasnya. Setelah itu, dilakukan pengelompokan data ke dalam kategori atau isu/tema sesuai dengan tujuan penelitian.
Adapun  hasil  penelitian  ini  bahwa  didalam  Agama  Islam,  bekerja  bukan  saja relasi personal , pekerja atau buruh dengan majikan atau pengusaha. Melain bangunan relasi sosial antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, masyarakat di sekitarnya dan serta bentuk ideal dari pengabdian diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wata’ala . Oleh karenanya, ada empat  (4)  prinsip  dalam  bekerja  dalam  perpekstif  Islam  diantaranya;  1)  kemerdekaan,  2) kemuliaan, 3) keadilan, dan 4) kejelasan.
Kata Kunci: Sistem Ketenagakerjaan; Hukum Islam.

## Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN
Secara umum, pandangan terkait konsep keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia didasarkan  pada  dasar  negara,  Pancasila,  terutama  yang  tercantum  dalam  sila  kelima  yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh karena Pancasila sebagai sumber hukum  tertinggi  dalam  seluruh  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  Indonesia.  Maka Hubungan  adil  dan  beradab,  dalam  konteks  ini  dapat  diumpamakan  sebagai  cahaya  dan  api. Semakin besar api, maka semakin terang pula cahaya yang ditimbulkan. Jika api itu dianalogikan sebagai  peradaban,  sementara  cahaya  dianalogikan  sebagai  keadilan,  maka  semakin  tinggi peradaban  suatu  bangsa,  maka  keadilanpun  semakin  mantap. 1 Apabila  dihubungkan  dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan kemasyarakatan.
Jika dirujuk pada misi universal agama, yaitu untuk menyuarakan keadilan dan memerangi kezaliman,  maka  keadilan  dapat  dikatakan  sebagai  simbol  tegaknya  nilai-nilai  agama,  yang menjadikan  manusia  sebagai khalifah di  muka  bumi.  Sedangkan  kezaliman  menjadi  “ ifsad  wa isfakuddima ”,  kerusakan  dan  pertumpahan  darah.  Relevansi  teori  keadilan  dengan  tenaga  kerja sangat terkait dengan konsep hifdz al-nasl wal irdli wa al-mal. Dari sisi kesempatan, jelas bahwa setiap pekerja harus mendapat kesempatan untuk mengembangkan kebebasan dalam memperoleh harta  benda,  dan  memenuhi  hajat  hidup  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  33  UUD  1945. Sebagai langkah antisipasi konsep adil dalam sistem tata kerja, harus mampu melihat fenomena dunia memasuki zaman industri, yang terdapat era hubungan antara majikan dan buruh dalam suatu proses produksi.
Mengkaji keberadaan tenaga kerja dalam teks, sangat erat dengan konsep fiqh ijarah dan Undang-Undang  perburuhan  di  Indonesia.  Namun  wacana  tenaga  kerja/perburuhan  dalam  teks- teks  klasik  terkait  ketenagakerjaan  memang  masih  sangat  membutuhkan  upaya  rekonstruksi konsep fiqh menuju ke era pasca- fiqh dengan merujuk pada kitab klasik, al-Qur’an dan al-Hadits dengan pertimbangan humanisasi ilmu-ilmu keislaman. Dilihat dari segi aplikasi masalah hukum perburuhan, baik dari fiqh ijarah dan sistem Undang-Undang (taqnin) sangat terkait dengan sosio- antropologi masyarakat, sebab perburuhan merupakan hasil hubungan timbal balik manusia dalam melakukan aktivitas sosial-ekonominya.
1 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum , (Jakarta: Rajawali, 1982), hal.83.

## Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan sosio-legal  research, atau  penelitian  empiris (yuridis  sosiologis)  yang  berorientasi  pada  penemuan  formal  dan  subtansial  pada  kajian  sistem keadilan  bagi  para  pekerja  di  Indonesia  atas  proses  terjadi  dan  bekerjanya  hukum  di  dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan kombinasi antara metode legal dan sosial. Karena obyek kajian pada reaksi dan interaksi ketika sistem norma itu bekerja, maka pendekatan ini juga disebut sebagai penelitian atas bekerjanya hukum. 2
Selain menggunakan pendekatan sosiologis yang menitikberatkan pada pelaksanaan sistem hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia,  perspektif  hukum  Islam  juga  dijadikan  sebagai  perspektif analisis, dengan  alasan  Indonesia  merupakan  negara berpenduduk mayoritas muslim. Meskipun peraturan  hukum  yang  digunakan  bukanlah  hukum  Islam,  tetapi  hukum  nasional.  Maka  hasil akhirnya muncul  sinergitas  kajian  hukum  berkeadilan, tetapi sejalan dengan nilai  hukum  Islam, khususnya mengacu pada prinsip berkeadilan.
Data  primer  Penelitian  ini  adalah  peraturan  ketanagakerjaan  di  Indonesia,  dan  hukum ketenagakerjaan dalam Islam. Sementara data sekundernya adalah kajian (pustaka) dari keduanya. Bahan hukum primer, antara lain Pancasila; UUD 1945; UU Nomor 13 tentang Ketenagaerjaan, Peraturan  Perundang-undangan;  Undang-Undang  dan  Peraturan  yang  setaraf,  Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, Keputusan Menteri  dan  peraturan  yang  setaraf, serta  Peraturan  Daerah. Sementara  bahan  hukum  sekunder, seperti  rancangan  undang-undang,  hasil-hasil  penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan  hukum,  dan seterusnya.  Selain  itu,  peneliti  juga  menggunakan  bahan/data  pendukung  sebagai  penunjang, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sejenisnya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Ketenagakerjaan dalam Islam
a) Kerja dalam Islam
Ketenagakerjaan dalam Islam disandarkan pada kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi diperuntukkan mengelola dan memanfaatkan bumi. Secara tidak langsung manusia dituntut untuk berperan aktif guna memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Upaya tersebut didorong  perintah  kepada  manusia  agar  bekerja  guna  memperbaiki  dan  mencapai kesejahteraan hidupnya. Dengan kata lain perintah tersebut merupakan perintah agar manusia
2 Mukti  Fajar  dan  Julianto,  2010,  Dualisme  penelitian  Hukum  Normatif  dan  empiris,  Pustaka  Pelajar  : Yogyakarta, h.47

## Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam
menjadi tenaga kerja yang produktif dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga maupun kebutuhan  manusia lainnya. 3
Gagasan manusia sebagai makhluk yang diharuskan bekerja membuat definisi setiap orang  menurut  Islam  adalah  pekerja  atau  tenaga  kerja.  Tenaga  kerja  dalam  Islam  diartikan sebagai usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan  yang  pantas.  Dengan  lata  lain,  Islam  memandang  aspek  ketenagakerjaan  sebagai aspek yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kehidupan bahagia di dunia dan lebih khusus di akhirat. 4
Islam  memandang  kerja  sebagai  unsur  produksi  didasari  konsep istikhlaf ,  dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan  dan  mengembangkan  harta  yang  diamanatkan  Allah  untuk  menutupi kebutuhan manusia, sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. 5
Islam  memberi  petunjuk  bahwa  kerja  adalah  bentuk  bangunan  relasi  sosial  antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga serta masyarakat disekitarnya dan sekaligus bentuk ideal dari pengabdian diri kepada Allah. Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan  hidup  manusia,  Islam  memperhatikan  pemenuhan  kebutuhan  setiap  anggota masyarakat dengan fokus perhatian bahwa manusia diperhatikan sebagai individu (pribadi), bukan sekedar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Jadi penekanannya pada  selain  setiap  individu  dapat  memenuhi  seluruh  kebutuhan  pokok,  juga  dapat meningkatkan kesejahteraan. 6

## b) Perintah Bekerja dalam Islam
Di dalam al-Qur’an maupun hadis, banyak sekali perintah yang mendorong manusia supaya senantiasa bekerja keras, rajin, dan tekun. Baik ayat dan hadis yang menyeru bekerja menunjukkan  bahwa  setiap  orang  diperintahkan  untuk  mencari  rizki  Allah.  Guna mewujudkannya, maka manusia perlu berusaha untuk mengali cara-cara mendatangkan rizki. Seruan  lain  adalah  meminta-minta  bukan  bagian  dari  rizki,  maka  satu-satunya  cara  untuk mendapatkan rizki adalah dengan berusaha atau bekerja. 7
3 Sumitro Djoyohadikusumo, Ekonomi Umum, (Jakarta: PT Pembangunan, 1959), hal. 31.
4 Abdul Muim Salim, Konsepsi Kekuatan Politik dalam Islam, (Jakarta: UIN Jakarta, 1989), hal. 149.
5 Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam , hal. 227.
6 Hady Sutjipto, “Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan”, dalam Jurnal Mimbar, Vol. XIX No. 4. Desember 2003, hal. 429-430.
7 Mahmud Muhammad Balily, Etika Kerja; Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur’an dan As- Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang, tth), hal. 133.

## Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

## c) Pilar Ketenagakerjaan dalam Islam
Pilar  ketenagakerjaan  dalam  Islam  secara  umum  memiliki  kesamaan  dengan ketenagakerjaan  perspektif  umum.  Ketenagakerjaan  dalam  Islam  mencakup  tenaga  kerja, pengusaha atau pemberi kerja (musta’jir) , hubungan kerja, hingga pemerintah (ulil amri) .

## d) Ketenagakerjaan dalam Hukum Islam
Hukum Islam merupakan ketentuan aturan yang bersifat tetap dan berlaku sepanjang masa. Al-Qur’an merupakan ketentuan yang langsung diberikan oleh Allah untuk diterapkan oleh  manusia.  Meskipun  al-Qur’an  menjelaskan  secara  global,  namun  setiap  ayat-ayatnya dapat dijelaskan dan membantu mengetahui hukum. Setidaknya terdapat dua dalil dalam al- Qur’an sebagai dalil hukum, yaitu qath’i dan zhanni . Dari dua bentuk hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam hukum yang menggunakan dalil qath’i bersifat tetap dan berlaku sepanjang zaman. Sementara Hukum yang menggunakan dalil zanni bersifat fleksibel dan tidak  harus berlaku universal  sehingga bisa disesuaikan dengan  kondisi  maupun tempat yang diberlakukan. 8 Dengan kata lain, hukum Islam menyediakan segala kebutuhan manusia dalam setiap aspek kehidupan.
Adapun patokan hukum Islam sendiri adalah kebenaran dan keadilan dalam kerangkan mewujudkan  kemaslahatan.  Ada  lima  komponen  dasar  kemaslahatan  hidupnya,  yakni  jiwa raga,  kehormatan,  akal  pikiran,  harta  benda,  nasab,  dan  agama  (keyakinannya)  merupakan landasan  dan  semangat  dan  menjiwai  seluruh  batang  tubuh  hukum  Islam.  Di  sinilah  dapat dipahami  bahwa  keberadaan  hukum  Islam  itu  sebagai  rahmat  untuk  kesejahteraan  lahir  dan batin bagi semua manusia. 9
Dalam  bidang  ketenagakerjaan,  hukum  Islam  menempatkan  tenaga  kerja  sebagai bagian inti dari kegiatan ekonomi, yang berperan atas pencitaan nilai atau penciptaan harta. 10 Konsep kesejahteraan tenaga kerja menjadi perhatian bagi ekonomi Islam dalam melihat aspek pasar  tenaga  kerja.  Ruang  lingkup  tenaga  kerja  meliputi  pasar  tenaga  kerja  dari  sisi makroekonomi  tidak  hanya  mampu  menghasilkan  kondisi  perekonomian  yang  kondusif, namun  kebijakan  penentuan  upah  yang  ideal  dapat  mengarah  pada  kekuatan  dalam menghasilkan kesejahteraan rakyat sebagai instrumen negara.
8 Ibrahim  Hosen, “Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Manusia” dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hal. 88.
9 Ali Yafie, “Fungsi Hukum Islam” hal. 93.
10 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja , Membudayakan Etos Kerja, hal. 6.

## Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

## e) Bentuk Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam
Secara umum Hukum Islam dalam persoalan ketenagakerjaan menyasar pada persoalan upah, kontrak kerja, jaminan dan perlindungan pekerja. Penulis memformulasikannya menjadi dua  pembahasan  utama  yaitu ijarah (mencakup  upah  dan  kontrak  kerja)  serta  perlindungan (mencakup jaminan).
Keselamatan,  kesehatan  di  dalam  kekuatan  manusia  sangat  diperhatikan  oleh  Islam. Kekuatan baik secara fisik dan psikis menjadi cerminan jiwa sehat dan menjadi insan produktif. Perlindungan  dan  jaminan  dalam  ketenagakerjaan  tercermin  dalam  QS  As-Suara  ayat  183. Penerapan perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan dalam Islam lebih konkrit mengacu pada beberapa prinsip: yaitu maslahah mursalah, Istihsan, istihsab, dan Sa’ad al-Darari. Prinsip- prinsip ini dapat dijabarkan menjadi bagian-bagian yang lebih khusus dengan berdasarkan pada kebutuhan pihak-pihak yang bertransaksi.

## d) Keadilan Ketenagakerjaan Perspektif Hukum Islam
Secara umum, keadilan di sini ditunjukkan dengan pertimbangan asas manfaat dalam menjalankan akad kontrak, antara lain: pertama, masalah akad atau kontrak kerja, ini dilakukan atas dasar; (1) manfaat yang di dapat seseorang dari benda (manafi’ul a’yan) (2) manfaat di dapat  seseorang  atas  kerja/amal  seseorang (manfa’atul  amal) (3)  manfaat  yang  didapat seseorang atas pribadi atau diri seseorang (manfa’atul syakhs). 11
Keadilan  menggambarkan  keseimbangan  dan  keharmonisan.  Nilai-nilai  keadilan menuntut antara lain agar orang memberikan kepada orang lain sesuatu yang menjadi haknya. Keadilan tidak terlepas dari dari keseimbangan antara hak dan kewajiban (proporsional) serta kejelasan (transparan). 12 Pasalnya, keadilan sebagai pilar utama hukum Islam menjurus pada: pemerataan kesempatan dan kesejahteraan.
Melalui pendekatan ini baik pekerja maupun majikan sama-sama tidak diistimewakan, keduanya  tetap  berkedudukan  sebagai  makhluk  yang  berkewajiban  sekaligus  berhak memperoleh rezeki sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Sebab yang ditekankan kepada  umat  manusia  adalah  sikap  ta'awwun  (tolong-menolong)  dan  keberadilan (laa tazhlimuuna walaa tuzhlamuun/ tidak dirugikan dan juga tidak merugikan orang lain).
Dalam istilah lain, Islam mengakui bahwa pengusaha dan pekerja adalah mitra dalam produksi  (partnership)  dengan  kedudukan  yang  seimbang  karena  pada  dasarnya  manusia
11 Lihat,  Imam  Taqiyuddin  Abi  Bakar  bin  Muhammad  al-Khusainy, Kifayatu  al-Akhyar  fi  jalla  Ghoyatu  al- Ikhtisar, Juz I, (Semarang:  Thoha Putra, t.th), hal. 308.
12 A. Ridlwan Halim, Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 87.

## Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam
adalah  sama. 13 Keadilan  dalam  hukum  Islam  dapat  dirumuskan  dalam  ukuran-ukuran persamaan, proporsional, memberikan hak kepada pemiliknya atau keadilan sosial, keadilan ilahi (teologis). 14

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## a. Kesimpulan
Ketenagakerjaan dalam Islam disandarkan pada kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan tujuan untuk mengelola dan memanfaatkan bumi. Di sini, manusia dituntut berperan  aktif  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  mencapai  kesejahteraan  hidup.  Di  sini,  Islam menekanakan  pentingnya  manusia  menjadi  tenaga  kerja  produktif.  Dengan  kata  lain,  bekerja merupakan  kewajiban  mutlak  yang  harus  dilakukan  oleh  oleh  setiap  manusia,  tetapi  dengan catatan bahwa bidang pekerjaan tersebut harus mendatangkan maslahat bagi seluruh makhluk. Sehingga tujuan akhir dari bekerja ini, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga ukhrowi .
Dalam Islam, bekerja bukan saja relasi personal, pekerja/buruh dengan majika/pengusaha. Melain  bangunan  relasi  sosial  antar  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarga, masyarakat di sekitarnya, serta bentuk ideal dari pengabdian diri seorang hamba kepada Allah. Oleh karenanya, ada empat (4) prinsip dalam bekerja di dalam Islam; kemerdekaan, kemuliaan, keadilan,  dan  kejelasan.  Sehingga  bekerja  merupakan  relasi  vertikal  dan  horizontal  yang menghubungkan  antara  manusia  dengan  Tuhan  dan  manusia  dengan  sesama  manusia.  Oleh karena  itulah,  Tenaga  kerja  dalam  Islam  menjadi  bagian  inti  dari  kegiatan  ekonomi,  yang berperan untuk penciptaan harta. Persoalan terkait upah, kontrak kerja, jaminan dan perlindungan pekerja  harus  dirumuskan  dalam  ukuran  prinsip;  persamaan  dan  proporsional,  keadilan  sosial, dan keadilan ilahiah (teologis).

## b. Saran Tindak Lanjut
Pihak  pengusaha  atau pemilik modal (majikan),  juga harus memahami berbagai aturan terkait sistem ketenagakerjaan. Bukan hanya selalu melihat dan menekankan pada target produksi semata,  tanpa  mempertimbangkan  kualitas  relasi  dengan  pihak  tenaga  kerja.  Selain  itu  pihak pengusaha  juga  harus  menyadari  bahwa  relasi  yang  dibangun  bukan  semata-mata  mengejar kainkan  produksi,  tetapi  juga  keberlangsungan  usahanya.  Dan  ini  tentu  mengandaikan
13 Armansyah Walian, “Konsep Tenaga Kerja dalam Islam” dalam Jurnal An-Nisa Vol. 8. No. 1. 2013, hal. 75.
14 Zulkifli, “Tuntutan Keadilan dalam Hukum Islam” dalam Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 17, No. 2 tahun 2018, hal. 140-145.
keberlangsungan  relasi  antara  pihak  yang  terkait  dengan  usahanya.  Baik  dengan  pekerja, pemerintah,  maupun  pemenuhan  perlindungan  terhadap  kaum  yang  lemah (mustadh’afiin) , sebagai bagian dari menjaga relasi spiritual.

## DAFTAR PUSTAKA
Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto, Renungan  Tentang  Filsafat  Hukum ,  Jakarta:
Rajawali, 1982.
Mukti Fajar dan Julianto, 2010, Dualisme penelitian Hukum Normatif dan empiris, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Sumitro Djoyohadikusumo, Ekonomi Umum, Jakarta: PT Pembangunan, 1959.
Abdul Muim Salim, Konsepsi Kekuatan Politik dalam Islam, Jakarta: UIN Jakarta, 1989.
Hady Sutjipto, “Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan”, dalam Jurnal Mimbar, Vol.
XIX No. 4. Desember 2003.
Mahmud Muhammad Balily, Etika Kerja; Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur’an dan As-Sunnah, Jakarta: Bulan Bintang, tth.
Ibrahim Hosen, “Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Manusia” dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani, 1996.
Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja , Membudayakan Etos Kerja, hal. 6.
Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Khusainy, Kifayatu al-Akhyar fi jalla Ghoyatu al- Ikhtisar, Juz I, Semarang: Thoha Putra, t.th.
A. Ridlwan Halim, Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. Armansyah Walian, “Konsep Tenaga Kerja dalam Islam” dalam Jurnal  An-Nisa Vol.  8.  No.  1.
2013.
Zulkifli, “Tuntutan Keadilan dalam Hukum Islam” dalam Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 17, No. 2 tahun 2018.