How to cite: Farah Widyanti Worowirasmi (2022) Tinjauan Peranan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Intangible Asset Dalam Rangka Foreign Direct Investment, (7) 10. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i10.13124 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## TINJAUAN  PERANAN  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL  SEBAGAI INTANGIBLE ASSET DALAM RANGKA FOREIGN DIRECT INVESTMENT
Farah Widyanti Worowirasmi Universitas Indonesia, Indonesia Email: farahworo@gmail.com

## Abstrak
Ruang  lingkup  dari  penanaman  modal  dan  pengertian  dari  penanaman  modal berkembang,  yang  dapat  mencakup  aset  tidak  berwujud  atau  salah  satunya  yaitu Hak  Kekayaan  Intelektual.  Pelaksanaan  investasi  asing  atau  penanaman  modal asing  dilakukan  dengan  dasar  adanya Bilateral  Investment  Treaty (“BIT”)  antar negara yang bersangkutan. Salah satu hal yang juga diatur di dalam beberapa BIT adalah  berkaitan  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual.    Walaupun  demikian, Pelaksanaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing tidak terlepas dari  adanya  perselisihan  atau  sengketa  yang  terjadi  antara  para  pihak.  Metode penelitian  yang digunakan di  dalam  penelitian ini  yaitu  yuridis  normatif, dengan melakukan  pendekatan  secara  kualitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Alat pengumpulan data pada penelitian ini yaitu bahan kepustakan dengan menggunakan metode analis data kualitatif. Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan merupakan bagian  dari  ruang  lingkup  serta  objek  dari  Investasi  Asing  atau Foreign  Direct Investment. Hal ini sesuai pengaturan baik di dalam ruang lingkup nasional maupun pengaturan  Internasional.  Sengketa  terkait  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat diselesaikan melalui  mekanisme  yang disediakan oleh WTO ataupun mekansime Investor-state Dispute Settlement melalui ICSID ataupun UNCITRAL.
Kata kunci: Penanaman Modal Asing, Hak Kekayaan Intelektual, Investasi

## Abstract
The scope of capital investment and the definition of capital investment are broad, which can include intangible assets, one of which is Intellectual Property Rights. The implementation of foreign investment or foreign capital investment is based on the existence of a Bilateral Investment Treaty (BIT) between the relevant countries. One aspect that is also regulated in several BITs is related to Intellectual Property Rights.  However,  the  implementation  of  capital  investment,  especially  foreign capital investment, is not without disputes or disputes that arise between the parties. The research method  used in  this study is  normative juridical, with a qualitative
approach. The type of data used is secondary data that utilizes primary, secondary, and  tertiary  legal  materials.  The  data  collection  tool  in  this  study  is  library materials using qualitative data analysis methods. Intellectual Property Rights can be considered as part of the scope and object of Foreign Direct Investment. This is in  accordance  with  regulations  both  within  the  national  scope  and  international regulations.  Disputes  related  to  Intellectual  Property  Rights  can  be  resolved through  mechanisms  provided  by  the  WTO  or  Investor-State  Dispute  Settlement mechanisms through ICSID or UNCITRAL.

## Keywords: Foreign Direct Investment, Intellectual Property Rights, Investment

## Pendahuluan
Modernisasi  di  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  telah  memberikan  pengaruh terhadap pembatasan lintas negara  atau antar negara, dimana pembatasan  yang semula ada dan menjadi suatu hambatan di dalam hubungan antar negara semakin hari menjadi tidak  terlihat  lagi.    Berkurangnya  hambatan  ini  memberikan  dampak  positif  di  dalam berbagai  aspek.  Salah  satu  aspek  yang  terdampak  dengan  adanya  modernisasi  dan berkurangnya pembatasan lintas negara adalah aspek ekonomi atau hubungan ekonomi.
Kemudahan akses di dalam aspek ekonomi dan hubungan ekonomi lintas batas tersebut  pun  juga  dirasakan  oleh  Indonesia.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara berkembang  yang  sedang  gencar  untuk  melakukan  pembangunan  di  berbagai  bidang. Akan  tetapi,  pada  kenyataannya,  salah  satu  hambatan  Indonesia  adalah  ketersediaan modal  yang  masih  terbatas.  Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai  dan  mendorong  tujuan Indonesia  di  dalam  meningkatkan  adanya  pembangunan,  serta  menangani  hambatan tersebut  maka  dibutuhkan  adanya  modal,  yang  dapat  diperoleh  dengan  adanya penanaman modal atau investasi.
Berdasarkan hal itu, maka penanaman modal menjadi penting dan memiliki peran yang besar di dalam penyelenggaraan ekonomi nasional. Sehingga, terbukanya pembatas antar negara memberikan peluang yang besar terhadap investasi yang ada di Indonesia, khususnya  bagi  Investasi  Asing  atau  Penanaman  Modal  Asing  atau Foreign  Direct Investment.
Foreign Direct Investment (“FDI”) mulai berkembang pesat sejak tahun 1990-an, dimana bebrapa negara maju seperti United States,  Inggris, Jerman, Spanyol,  Belanda, dan  juga  Pranncis  secara  aktif  melakukan  investasi  pada  negara-negara  berkembang khususnya di Kawasan Asia, termasuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penambahan jumlah Bilateral Investment Treaties antar negara, dimana terdapat sekurang-kurangnya 1200  penambahan  treaties  yang  tercatat  pada  periode  tersebut.  Selain  itu,  di  Indonesia sendiri,  berdasarkan  data  statistik  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  bahwa  dalam Trwiulan I 2023 jumlah realisasi penanaman modal asing di Indonesia berjumlah 328,9 Triliun Rupiah, yang mana jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu dengan adanya peningkatan sebesar 16,5% dibanding periode yang sama di tahun 2022. Hal ini menunjukan bahwa penanaman modal asing memiliki jumlah yang cukup
besar  dan  terus  bertambah,  serta  memiliki  peranan  yang  penting  di  dalam  pemenuhan kebutuhan nasional dari negara Indonesia.
Adapun  selain  untuk  mendukung  terselenggaranya  pembangunan  guna mendukung  perekonomian  suatu  negara,  keberadaan  Investasi  membawa  banyak keuntungan  khususnya  bagi  negara  berkembang  yang  dilakukan  melalui  adanya  alih teknologi  yang  memungkinkan  negara  berkembang  mendapatkan  akses  serta pengetahuan terhadap teknologi yang sebelumnya tidak dapat diperoleh negara tersebut, pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  dilakukan  dengan  terbukanya  kesempatan bekerja  yang  lebih  luas  dan  juga  pelatihan  terhadap  sumber  daya  manusia  yang  ada, perbaikan infrastruktur pada negara yang menerima investasi, serta membantu terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih baik bagi negara penerima investasi. Selain negara  tuan  rumah  tempat  dilakukannya  investasi  ( host  country) mendapatkan keuntungan  atas  adanya  investasi  asing  sebagaimana  disebutkan  diatas,  investor  juga dapat merasa diuntungkan dengan adanya upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan  mentah,  cakupan  pasar,  teknologi  seperti  hak  atas  kekayaan  intelektual,  dan lainnya.
Berkaitan  dengan  Penanaman  Modal  telah  diatur  dan  diakomodir  di  dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”), Penanaman Modal didefinisikan sebagai  segala  bentuk  kegiatan  menanam  modal,  baik  oleh  penanaman  modal  dalam negeri  maupun  penanam  modal  asing  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  Republik Indonesia.  Kemudian,  seiring  dengan  berkembangnya  waktu  ruang  lingkup  dari penanaman  modal  dan  pengertian  dari  penanaman  modal  juga  berkembang,  dimana penanaman  modal  tidak  hanya  terbatas  mencakup  terkait  asset  berwujud  saja,  namun asset yang tidak berwujud atau dapat disebut sebagai intangible assets pun sejatinya dapat dikategorikan  ke  dalam  ruang  lingkup  penanaman  modal.  Aset  yang  dapat  dikatakan sebagai  aset  tidak  berwujud  ini  kerapkali  memiliki  keterkaitan  dengan  Hak  Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, pada umum pelaksanaan investasi asing atau penanaman modal asing dilakukan dengan dasar adanya Bilateral Investment Treaty (“BIT”) antar negara yang bersangkutan. Bilateral Investment Treaty (BIT) pada pokoknya mengatur hal-hal fundamental yang berkaitan dengan Kerjasama atau investasi antar negara. Salah satu hal yang  juga  diatur  di  dalam  beberapa  BIT  adalah  berkaitan  dengan  Hak  Kekayaan Intelektual.
Pelaksanaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing tidak terlepas dari adanya perselisihan atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Salah satu sengketa yang  muncul  di  dalam  penanaman  modal  asing  yaitu  berkaitan  dengan  Hak  Kekayaan Intelektual. Terdapat beberapa kasus  yang memiliki keterkaitan dengan  Hak Kekayaan Intelektual  yang  tercatat.  Penyelesaian  terhadap  adanya  sengketa  dalam  kegiatan penanaman  modal  asing  disesuaikan  berdasarkan Bilateral  Investment  Treaty (BIT), terkait  penyelesaian  sengketa  ini  sering  disebut  atau  dikenal  dengan Investor-State Dispute  Settlement (ISDS).  Berdasarkan  pemaparan  diatas,  penulis  tertatik  untuk membahas  dan  menggali  lebih  dalam  mengenai  Penyelesaian  Sengketa  Investasi  yang
berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Adapun rumusan permasalahan yang dapat dibahas  yaitu  terkait  pengakuan  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  suatu  bagian  dari penanaman  modal  asing  dan  bagaimana  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual di dalam penanaman modal asing.

## Metode Penelitian
Penelitian  Ilmiah  dapat  dikatakan  sebagia  suatu  rangkaian  kegiatan  yang dilakukan dengan asas pengaturan yang diwujudkan dengan usaha yang dilakukan untuk melakukan  pengumpulan  atas  hubungan-hubungan  yang  terjadi  terhadap  fakta  yang diamati. Penelitan ilmiah pada hakikatnya dilakukan sejak saat seseorang berusaha untuk mealakukan  usaha  untuk  memecahkan  suatu  permasalahan  tertentu  yang  dilakukan menggunakna metode serta Teknik tertentu secara sistematis. Lebih jauh lagi, agar dapat melakukan  atau  memulai  suatu  penelitian,  seseorang  memerlukan  metode  yang dipadukan  dengan  ilmu  pengetahuan.  Adapun  hal  ini  dilakukan  untuk  dapat  pada akhirnya  menentukan  karakteristik  dari  suatu  diiplin.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka penelitian  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  penelitian  hukum.  Penelitian  Hukum merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  di  dalamnya  menggunakan  metode,  sistematika, serta  pemikiran  tertentu  yang  memiliki  objektivitas  untuk  mempelajari  adanya  gejala hukum yang terjadi.
Penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normative merupakan suatu penelitian yang berisikan dan bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum  agar  dapat  menjawab  permasalahan  hukum  yang  ada.  Penulis  dalam  hal  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menganalisis  peraturan-peraturan  serta doktrin yang ada dan berkaitan. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Alat pengumpul data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan.  Sedangkan  metode analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  yang  mendalami  makna  dibalik suatu tindakan atau data yang diperoleh dan diteliti adalah objek penelitian yang utuh.

## Hasil dan Pembahasan
A. Penanaman Modal Asing dan Investor State Dispute Settlement
Istilah Penanaman Modal Asing merupakan istilah yang sudah mulai dikenal sejak  tahun  1760  atau  pada  saat  munculnya  revolusi  industri  di  Eropa.  Keberadaan revolusi  industri  membuka  peluang  bagi  pihak  swasta  untuk  turut  andil  di  dalam melakukan kegiatan atau kerjasama ekonomi negaranya. Selanjutnya, perkembangan penanaman  modal  asing  atau  investasi  asing  di  Indonesia  dimulai  sejak  masa  Orde Baru yang ditandai dengan dibentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman  Modal  Asing  yang  memberikan  peluang  dan  kesempatan  bagi  para investor asing untuk dapat melakukan penanaman modal atau investasi di Indonesia. Dengan  adanya  perkembangan  terhadap  investasi  asing  ini,  membuat  para  ahli  dan
juga  perundang-undangan  memberikan  pengertian  terhadap  investasi  asing  atau foreign direct investment.
Adapun  The  Organisation  for  Economic  Co-Operation  and  Development (“OECD”) sebagai organisasi Internasional yang berhubungan dengan perekonomian di  dunia  memberikan  definisi  Penanaman  Modal  Asing  atau Foreign  Direct Investment sebagai:
“Foreign direct investment  (FDI) is a category of cross-border investment in which an investor resident in one economy establishes a lasting interest in and a  significant  degree  of  influence  over  an  enterprise  resident  in  another economy.”
Berdasarkan  definsi  diatas  dapat  diketahui  bahwa  Foreign  direct  investment atau  Investasi  Asing  merupakan  kategori  investasi  lintas  batas,  dimana  seorang investor  yang  berasal  dari  negara  tertentu  menunjukan  minatnya  dan  juga kontribusinya  dalam  jumlah  yang  besar  terhadap  suatu  perusahaan  yang  berada  di negara lainnya.
Selain  itu,  World  Trade  Organization  juga  memberikan  definisi  mengenai foreign direct investment, dimana FDI adalah suatu kegiatan dimana seorang investor yang berbasis pada suatu negara tertentu (negara asal) memperoleh aset yang berada di negara lain (negara tuan rumah) dengan maksud untuk mengelola aset tersebut.
Selanjutnya M Sornarajah yang merupakan seorang ahli di bidang hukum juga memberikan  penjelasan  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  foreign  direct investment  menurut  pandangannya,  M  Sornarajah  mendefinisikan  foreign  direct investment sebagai suatu kegiatan yang meliputi adanya pengalihan atas aset-aset, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari suatu negara kepada negara lainnya yang  bertujuan  untuk  digunakan  pada  negara  tersebut  untuk  menciptakan kesejahteraan  di  bawah  kontrol  dari  negara  pemilik  aset  tersebut.  Berdasarkan pemahaman  mengenai  investasi  asing  atau  foreign  direct  investment  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  pada  pokoknya  yang  dimaksud  dengan  foreign  direct  investment adalah investasi yang dilakukan oleh investor yang berasal dari suatu negara ke negara lainnya  yang  berbeda  dengan  adanya  kontrol  yang  besar  atau  signifikan  terhadap investasinya tersebut.
Selanjutnya, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Investasi Asing atau foreign direct investment yang dilakukan oleh Investor dari suatu negara kepada negara tuan rumah didasarkan atas adanya perjanjian di antara kedua negara tersebut yang  pada  umumnya  berupa Bilateral  Investment  Treaty (BIT)  yang  berisikan komitmen  serta  kewajiban-kewajiban  untuk  melakukan  perlindungan  terhadap investasi  serta  investor  pada  negara  tuan  rumah  ( host  country). Perlindungan  yang dimaksud  di  sini  adalah  perlakuan  yang  adil,  setara,  serta  tidak  diskriminatif  dalam pelaksanaan  dari  perjanjian  antara  kedua  pihak,  serta  mekanisme  penyelesaian sengketa investasi antara kedua belah pihak.
Kemudian, pada umumnya, ketentuan mengenai  penyelesaian sengketa  yang terdapat di dalam BIT memiliki dua bentuk, yaitu state-to-state dispute settlement yang
berarti  penyelesaian  sengketa  antara  negara  dengan  negara  dan  juga investor-state dispute settlement  yaitu  berkaitan  dengan  investor  dengan  negara  tuan  rumah  ( host state) yang pada umumnya memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Penggunaan dari Investor-State-Dispute Settlement (“ISDS”) sudah ada sejak tahun 1960, dimana terkait dengan ISDS ini diatur di dalam Convention on Settlement  of  Investment  Disputes  between  States  and  Nationals  of  Other  States (“ICSID Convention”).
Keberadaan  ISDS  sebagai  mekanisme  untuk  penyelesaian  sengketa  antara investor dengan negara ( host state) merupakan salah satu cara bagi suatu negara agar dapat  melakukan  penguatan  terhadap  komitmen  yang  mereka  ciptakan  di  dalam perjanjian investasi negara tersebut. Selain itu, keberadaan ISDS juga memiliki fungsi dan tujuan untuk menegakan hukum serta memberikan adanya kepastian hukum bagi para  pihak,  khususnya  apabila  terjadi  suatu  sengketa  atau  pelanggaran  di  dalam perjanjian investasi yang melibatkan para pihak.
Adapun  hal  ini  sebagaimana  tercantum  di  dalam  Article  1  (2)  ICSID Convention yang pada pokoknya mengatur bahwa tujuan dari adanya ICSID adalah untuk memfasilitasi adanya penyelesaian beruba konsolidasi dan juga arbitrase untuk sengketa  yang  berkaitan  dengan  investasi  yang  terjadi  antar  negara  atau  penanam modal dengan negara lainnya.
Sejalan  dengan  pengaturan  yang  ada  dan  diakui  secara  Internasional, mekanisme dari ISDS sebagai penyelesaian sengketa di dalam bidang investasi atau foreign  direct  investment juga  tercantum  dan  diakui  oleh  Indonesia  di  dalam  UU Penanaman Modal, dimana apabila merujuk pada pasal 32 ayat 4 dari UU Penanaman Modal diatur bahwa apabila terjadi suatu sengketa di dalam bidang penanaman modal yang  mana  para  pihak  yang  terlibat  di  dalam  sengketa  tersebut  adalah  pemerintah dengan  penanam  modal  asing,  maka  para  pihak  yang  terlibat  tersebut  dapat  untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan arbitrase internasional yang kemudian harus disepakati oleh para pihak. Selain UU Penanaman Modal, pengakuan dan pengaturan mengenai  ISDS  pun  juga  dapat  dijumpai  pada  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986 yang  sekaligus  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  meratifikasi  ICSID Convention.  Pada  Pasal  1  Undang-Undang  tersebut  diatur  bahwa  Indonesia menyetujui  Konvensi  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  antara  Negara  dan  Warga Negara Asing mengenai Penanaman modal.

## B. Hak Kekayaan Intelektual
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  timbul  dari  kemampuan  intelektual  yang dimiliki oleh manusia. Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya memiliki keterkaitan dan  hubungan  dengan  perlindungan  penerapan  suatu  ide  ataupun  Informasi  yang memiliki  nilai  ekonomis  atau  nilai  komersial.  Mengacu  pada  hal  tersebut,  World Intellectual  Property  Organization  (WIPO)  sendiri  mendefinisikan  Hak  Kekayaan Intelektual  sebagai  suatu  kreasi  yang  berasal  dari  pemikiran  manusia  yang  dapat berupa inventions; literary and artistic works; and symbols, name and images yang digunakan  untuk  kepentingan  perdagangan.  Secara  umum  ruang  lingkup  Hak
Kekayaan  Intelektual  meliputi  Hak  Cipta,  Paten,  Merek,  Desain  Industri,  Indikasi Geografis, dan juga Merek Dagang.
Adapun di dalam Sengketa pada bidang Investasi Asing atau Foreign Direct Investment, jenis  HAKI  yang  dapat  dikatakan  cenderung  banyak  memunculkan sengketa  yaitu  Merek,  sekaligus  penulis  akan  membahas  pada  bagian  selanjutnya mengenai sengketa Investasi yang berkaitan dengan Merek. Merek sendiri merupakan salah satu  jenis  HAKI  yang identik  dengan penggunaannya  yang  difungsikan untuk mengidentifikasi sumber asal dari suatu benda dan membedakan barang atau jasa dari suatu  perusahaan  dengan  perusahaan  lainnya.  Keberadaan  Merek  membuat  suatu produk  dapat  dibedakan  dengan  produk  lainnya  yang  memiliki  kemiripan  dari perusahaan yang berbeda. World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai Organisasi  Internasional  yang menaungi  perlindungan terhadap merek, memberikan Definisi Merek sebagai setiap tanda, dimana tanda tersebut membedakan barang dari suatu  perusahaan  dengan  perusahaan  lainnya  dan  tanda  tersebut  juga  membedakan suatu  barang  dari  barang  pesaingnya.  Selain  itu,  Undang-Undang  di  Indonesia  juga mengakomodir  adanya  perlindungan  terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual,  khsusnya dalam hal ini merek. Merujuk pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 bahwa:
“Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh  orang  atau  badan hukum  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau Jasa”
Selain  pengaturannya  secara  nasional,  pada  pokoknya  Hak  Kekayaan Intelektual  khususnya  Merek  juga  diakui  perlindungannya  secara  Internasional, dimana  salah  satu  instrumen  hukum  Internasional  yang  memberikan  perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yaitu The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual  Property  Rights (TRIPs).  Adapun  di  dalam  TRIPs  mengatur  khususnya terkait merek yang didefinisikan sebagai baik berbentuk apapun, ataupun kombinasi dari  tanda-tanda  yang  mempunyai  suatu  kemampuan  untuk  menjadi  daya  pembeda barang atau jasa dari suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, dapat dikategorikan sebagai  Merek  Dagang.  Tanda-tanda  sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif, dan kombinasi dari warna, serta kombinasi dari tanda-tanda tersebut harus memenuhi syarat sebagai merek untuk dapat didaftarkan.
Berkaitan  dengan  hal  diatas,  apabila  berbicara  mengenai  Hak  Kekayaan Intelektual  yang  dalam  hal  ini  termasuk  merek,  maka  merek  dan  seluruh  Hak Kekayaan  Intelektual  lainnya  tergolong  ke  dalam  hak  kebendaan  yang  sifatnya imateriil  atau  tidak  berwujud  atau  merupakan  bagian  dari  aset  tidak  berwujud ( intangible asset). Hak Kekayaan Intelektual yang termasuk di dalam nya yaitu merek merupakan bagian dari asset tidak berwujud disebabkan hakikat dari Hak Kekayaan
Intelektual itu sendiri yang memiliki sifat yang eksklusif yang memberikan hak atas usaha yang dilakukan oleh pemilik dari Hak Kekayaan Intelektual dimaksud.
C. Hak Kekayaan sebagai bagian dalam Penanaman Modal
Hak Kekayaan Intelektual memiliki hubungan yang dapat dikatakan cukup erat dengan  aktivitas  investasi,  khususnya  apabila  berbicara  mengenai foreign  direct investment. Apabila  kita  menelisik  kembali,  khususnya  pada  salah  satu  jenis  Hak Kekayaan Intelektual yaitu Merek, dapat dikatakan bahwa Merek memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya  bahwa  merek  sendiri  memiliki  fungsi  sebagai  daya  pembeda  sekaligus juga  dapat  merepresentasikan  kualitas  daripada  suatu  produk/jasa  ataupun  entitas. Berdasarkan hal tersebut maka Hak Kekayaan Intelektual, khususnya yang dalam hal ini merek memberikan dampak serta pengaruh terhadap investasi, khususnya berkaitan dengan  modal.  Oleh  karena  hubungannya  dengan  Investasi,  maka  pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sering kali dijumpai di dalam perjanjian antara para pihak yang melakukan investasi atau pada International  Investment Agreement (IIAs)  yang  termasuk  diantaranya  adalah Bilateral  Investment  Treaty (BIT).  Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan di dalam ruang lingkup definisi investasi di dalam BIT. Hal ini memberikan implikasi bahwa Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran yang penting sebagai suatu aset tidak berwujud ( intangible assets) di dalam aktivitas Investasi.
Salah  satu  contoh  terkait  Pengaturan  dan  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual dapat ditemukan di dalam BIT United States dengan Uruguay, dimana pada Article 1 BIT tersebut diatur bahwa:
“investment”  means  every  asset  that  an  investor  owns  or  controls,  directly  or indirectly,  that  has  the  characteristics  of  an  investment,  including  such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain  or  profit,  or  the  assumption  of  risk.  Forms  that  an  investment  may  take include…(f) intellectual property rights…”
Berdasarkan  ketentuan  pada  BIT  tersebut,  maka  Hak  Kekayaan  Intelektual dimasukan kedalam ruang lingkup dari apa yang dimaksud dengan Investasi. Selain itu  apabila  merujuk  pada  salah  satu  Model  BIT  dari  United  States  dapat  dijumpai pengaturan  mengenia  hal  yang  dapat  dikualifikasikan  sebagai  suatu  investasi,  yaitu memiliki  karakteristik  sebagai  modal  atau  keuntungan.  Merujuk  pada  hal  tersebut, maka  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat  tergolong  ke  dalam  ciri  Investasi  karena memberikan  pengaruh  terhadap  modal  dan  juga  keuntungan.  Selain  itu,  pada  BIT antara  Indonesia  dan  Thailand  juga  dapat  ditemukan  pengaturan  serupa  terkait  Hak Kekayaan  Intelektual.  Sebagaimana  diatur  pada  Article  1  mengenai  definisi  yang terdapat  dalam  BIT  Indonesia-Thailand.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari Investasi atau Foreign Direct Investment.
Selanjutnya,  pengaturan  mengenai  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  dalam Instrumen  Hukum  International  dapat  ditemui  pada  Agreement  on  Trade-Related Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  (TRIPs)  yang  menjadi  salah  satu  payung
hukum  perlindungan  terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Adapun  selain  itu  apabila perlindungan  dan  pengaturan  terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  dalam  ruang lingkup  investasi  juga  dapat  ditemukan  pada  ASEAN  Comprehensive  Investment Agreement (ACIA) yang merupakan perjanjian terkait Penanaman Modal di Kawasan ASEAN. Pada ACIA khususnya pada Article 4 (c) (iii) diatur bahwa investasi berarti setiap  aset  yang  dimiliki  atau  dikontrol  oleh  suatu  investor,  termasuk  namun  tidak terbatas  pada  salah  satunya  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Namun,  apabila  melihat kembali  pada  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Article  4  dari  ACIA  tersebut  dapat diketahui  bahwa  ACIA  pada  pokoknya  memberikan  kebebasan  atau  menyerahkan pengaturan dan perlindungan daripada Hak Kekayaan Intelektual ini kepada masing- masing  negara  anggota  dari  ACIA  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  pada  negara tersebut. Walaupun demikian, berdasarkan pengaturan tersebut maka Hak Kekayaan Intelektual  dapat  dikategorikan  sebagai  objek  di  dalam  ruang  lingkup  investasi khususnya pada foreign direct investment.
Selain  secara  Internasional,  perlindungan  dan  pengakuan  Hak  Kekayaan Intelektual  sebagai  bagian  dari  Investasi  dapat  dilihat  pada  peraturan  perundang- undangan khususnya apabila merujuk pada UU Penanaman Modal, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU Penanaman Modal mengatur bahwa Modal dari suatu penanaman modal adalah  aset  yang  dapat  berupa  uang  atau  bentuk  lainnya  selain  daripada  uang  yang memiliki  nilai  ekonomis  yang  dimiliki  oleh  investor  atau  penanam  modal.  Apabila merujuk  pada  pengertian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual,  maka  Hak  Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai suatu aset yang tidak berwujud atau intangible asset. Oleh karena itu, pengertian di atas mencakup juga Hak Kekayaan Intelektual di dalam  ruang  lingkupnya.  Kemudian,  Indonesia  melalui  Undang-Undang  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  disahkan  pada  2  November  2020  yang  kemudian dicabut dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  menjadi  Undang-Undang,  dimana  Undang-Undang  dimaksud  berkaitan akselerasi  terhadap  investasi  asing.  Perpu  ini  juga  memasukan  beberapa  perubahan terkait  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  bertujuan  untuk  mendorong  percepatan  arus dan kegiatan investasi serta mempermudah aktivitas investasi.

## D. Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual melalui Investor State Dispute Settlement
Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya  bahwa  aktivitas  Investasi  tidak selalu berjalan baik, tidak jarang para pihak terlibat di dalam sengketa yang berkaitan dengan investasi, khususnya pada foreign direct investment. Salah satu sengketa yang beberapa  kali  terjadi  di  dalam  aktivitas  investasi  yaitu  berkaitan  Hak  Kekayaan Intelektual. Kasus atau resiko terhadap Hak Kekayaan Intelektual di dalam aktivitas Investasi sering kali berkaitan dengan adanya perbuatan illegal terkait Hak Kekayaan Intelektual ataupun juga adanya tuduhan terkait perlakuan tidak adil atau diskriminatif
yang  berkaitan  dengan  national  treatment,  MNF  Treatment,  atau  fair  and  equitable treatment,  serta  prinsip  perlindungan  dan  juga  keamanan.  Selain  itu  sengketa  yang berkaitan dengan adanya Pembajakan ataupun permasalahan terkait dengan  Lisensi. Sengketa terhadap Hak Kekayaan Intelektual apabila merujuk pada TRIPs Agreement khususnya  pada  Article  64,  dapat  diselesaikan  berdasarkan  penyelesaian  yang disediakan  oleh  World  Trade  Organization  (WTO).  Namun,  penyelesaian  tersebut hanya terbatas diperuntukan bagi negara-negara yang merupakan anggota dari WTO itu  sendiri.  WTO  sebenarnya  tidak  memberikan  suatu  keharusan  untuk  melakukan penyelesaian  sengketa  yang  berkaitan  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dengan menggunakan  mekanisme  yang  disediakan  oleh  WTO.  Oleh  karena  itu,  sangat dimungkinkan  apabila  terjadi  sengketa  terkait  Hak  Kekayaan  Intelektual  khususnya pada aktivitas foreign direct investment dilakukan berdasarkan atau melalui Investor- state Dispute Settlement. Pada pokoknya penyelesaian sengketa melalui Investor-state Dispute Settlement dapat dilakukan di bawah ICSID ataupun UNCITRAL.
Salah satu sengketa investasi yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang diselesaikan melalui Investor-state Dispute Settlement yang dapat ditemui yaitu kasus  antara  Philip  Morris  yang  merupakan  suatu  perusahaan  yang  memproduksi rokok dengan Uruguay. Kasus ini bermula dengan adanya peraturan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan di Uruguay yang berkaitan dengan penjualan dan merek dari rokok  di  negaranya,  dimana  pada  pokoknya  peraturan  dari  Uruguay  tersebut memberikan larangan terhadap perusahaan rokok untuk dapat mempunyai lebih dari satu merek penjualan produknya. Berdasarkan adanya peraturan tersebut, maka Philip Morris  mengalami  kerugian  secara  bisnis  dan  secara  nilai  dari  Hak  Kekayaan Intelektualnya  khususnya  pada  merek  karena  dibatasinya  merek  serta  penjualan. Berdasarkan hal tersebut maka Philip Morris pun kemudian mengajukan klaim atau gugatan  kepada  Uruguay  atas  dasar  pelanggaran  terhadap  BIT  Switzerland  dan Uruguay.  Proses  penyelesaian  sengketa  Philip  Morris  dengan  Uruguay  dilakukan melalui  Arbitrase  yang  berada  di  bawah  International  Centre  for  Settlement  of Investment Dispute (ICSID). Hasil putusan dari kasus Philip Morris dengan Uruguay yaitu  bahwa  tidak  ditemukannya  pelanggaran  atas  peraturan  dari  Uruguay  terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari Philip Morris. Selain itu, Peraturan dari Uruguay juga tidak  melanggar  fair  and  equitable  treatment  yang  diatur  di  dalam  BIT  Switzerland dengan  Uruguay.  Merujuk  pada  kasus  di  atas,  maka  dimungkinkan  bagi  sengketa investasi  yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual untuk dapat diselesaikan melalui Arbitrase dibawah ICSID.
Walaupun demikian, di dalam pelaksanaannya penyelesaian sengketa dengan Investor-state Dispute Settlement masih dipandang memiliki hambatan-hambatan. Hal ini  disebabkan  walaupun  istilah  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  bagian  dari investasi  sudah  cukup  diketahui  oleh  banyak  pihak,  akan  tetapi  masih  sedikit  dari mereka  yang  menggunakan  Investor-state  Dispute  Settlement  untuk  menyelesaikan sengketa investasi yang berkaitan dengan pelanggaran Hak kekayaan Intelektual. Oleh sebab itu, masih banyak inkonsistensi di dalam penyelesaian sengketa Hak Kekayaan
Intelektual pada mekanisme ini, yang mana berbeda dengan penyelesaian sebagaimana telah  diatur  di  menggunakan  mekanisme  yang  disediakan  oleh  WTO.  Hal  ini disebabkan  mekanisme  WTO  sudah  terlebih  dahulu  dan  banyak  digunakan  untuk penyelesaian sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

## Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: (1) Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan merupakan bagian dari ruang lingkup serta objek dari Investasi Asing atau Foreign Direct  Investment. Hal ini sesuai pengaturan baik di dalam ruang lingkup nasional seperti diakuinya Hak Kekayaan Intelektual  sebagai  aset  tidak berwujud  yang merupakan bagian dari  Investasi  maupun pengaturan  Internasional  seperti Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual Property Rights (TRIPs), ASEAN Comprehensive Investment  Agreement  ( ACIA), serta Bilateral Agreement Treaty (BIT)  yang memasukan  Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari Investasi. Hal ini sebagaimana terdapat pada contoh BIT yaitu antara United States dengan Uruguay maupun BIT antara Indonesia dengan Thailand. (2) Pelaksanaan kegiatan  Investasi  khususnya  yang  berkaitan  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  tidak lepas dari adanya perselisihan dan sengketa diantara para pihak. Oleh karena itu, untuk mengakomodir  serta  memberikan  kepastian  hukum  maka  terdapat  mekansime penyelesaian sengketa yang disediakan. Sengketa terkait Hak Kekayaan Intelektual dapat diselesaikan  melalui  mekanisme  yang  disediakan  oleh  WTO  ataupun  mekansime Investor-state  Dispute  Settlement melalui  ICSID  ataupun  UNCITRAL.  Akan  tetapi,  di dalam  pelaksanaannya,  khususnya  penyelesaian  melalui  mekanisme Investor-state Dispute  Settlement masih  ditemui  hambatan  yang  disebabkan  karena  tidak  terdapat banyak sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Bole,  Betram.  “The  Protection  of  Intellectual  Property  Rights  through  Bilateral Investment Treaties: Is there a TRIPS-plus Dimension.” Working Paper . No 2010/19 ( November 2010).
Firmansyah,  Hery. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Panduan  Memahami  Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek . Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
Gabriel,  Vivian Daniele  Rocha dan Alebe  Linhares Mesquita.  “Repacking  Intellectual Property Protection in International Investment Law: Lesson from Philip Morris v. Uruguay Case.” Georgetown Journal of International Law . Vol. 49 (2018).
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Antar  Negara  dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal . UU No. 5 Tahun 1968. LN No. 1968/32. TLN No. 2852.
Ilmar, Adminuddin. Hukum Penanaman Modal di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2017.
Indonesia. Undang-Undang tentang Penanaman Modal . UU No. 25 Tahun 2007. LN No.
67. TLN No. 4724.
International  Centre  for  Settlement  of  Investment  Dispute.  “ICSID  Convention, Regulations and Rules.” ICSID/15. April 2006.
Jarrett, Jeffrey E., “Intangible Assets, Intellectual Property and Misreporting of Financial Events.” Journal of Business and Financial Affairs.Vol. 6. No. 4 (2017). Hlm. 1-2.
Komalasari,  Yetty  dan  Arie  Afriansyah.  “Dispute  Settlement  Mechanism  in  Bilateral Investment Treaties (BITs).” Yuridika. Vol. 34. No. 1 (Januari 2019).
Kurniati,  Yati,  Andry  Prasmuko,  dan  Yanfitri.  “Determinan  FDI:  Faktor-faktor  yang Menentukan Investasi Asing Langsung.” Working Paper Bank Indonesia . 2017.
Leonard, Jessica, Prita Amalia, dan An An Chandrawulan. “Indonesian Perspective On The Investor–State Dispute Settlement Mechanism For Foreign Investment Dispute Settlement In The Field Of Intellectual Property Rights.” Indonesia Law Review . Vol. 10. No. 1 (2020).
Liberti, Lahra. “Intellectual Property Rights in International Investment Agreements: An Overview.” OECD Working Papers on International Investment . Januari 2010.
M,  Hezron,  Osano  dan  Pauline  W.  Koine.  “Role  of  Foreign  Direct  Investment  on Technology Transfer and Economic Growth in Kenya: a case of the energy sector.” Journal of Innovation and Entrepreneurship . Vol. 5. No. 31 (2016).
Naser,  Mohammad  Amin.  “Re-Examining  the  Function  of  Trademark.” Chicago-Kent Journal of Intellectual Property (2008).
Pak, Irina. “The Expansion of Trademark Rights  in Europe.” IP Theory .  Vol. 3. No. 2 (2013).
Panjaitan, Saut P. “Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi,” Jurnal Konstitusi . Vol. 7. No. 2 (April 2010).
Potochnik, Metka. “Trademark Investment Disputes: Case Studies.” Elgar International Investment Law Series . 30 Agustus 2019.
Price,  David.“Indonesia’s  Bold  Strategy  on  Bilateral  Investment  Treaties:  Seeking  an Equitable  Climate  for  Investment.” Asian  Journal  of  International  Law .  Vol.  7 (2017).
Rajagukguk, Erman. Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jakarta: UAI Press, 2017.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaua Singkat.
Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.
Soekanto,  Soerjono.  Pengantar  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia, 2015.
Sornarajah, M. The International Law on Foreign Investment . 3rd Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Sujatmoko, Agus. “Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi dalam Melindungi Merek Terkenal.” Jurnal Mimbar Hukum . Vol. 22. No. 1 (Februari 2010).
Suradiyanto  dan  Made  Warka,  “Pembangunan  Hukum  Investasi  dalam  Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 11. No. 21 (2015).
United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development, Investor-State  Dispute Settlement, and Impact on Investment Rulemaking . Geneva: United Nations, 2007.
United Nations Conference on Trade and Development. Intellectual Property Provision in International Investment Arrangements . New York and Geneva: United Nations, 2007.
Upreti, Pratyush Nath. “The Role of National and International Intellectual Property Law and Policy in Reconseptualising the Definition of Investment.” International Review of Intellectual Property and Competition Law . Vol. 52 (2021).
World Trade Organization. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Undang-Undang No. 7 Tahun 1994) . 1995 .
World Intellectual Property Organization. Introduction to Trademark Law and Practice: The  Basic  Concepts .  Second  Edition.  Geneva:  World  Intellectual  Property Organization, 1993.

## Copyright holder:
Farah Widyanti Worowirasmi (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: