## Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi
Wiranti R. Bakri a , Golar b , Arman Maiwa c , Hamzari d , Sudirman Dg Masirri e , Abdul Rahman f , Mochamad Fadil g abcdefg Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Tondo, Palu – Sulteng, Indonesia
* Correspondence:  wirantibakri27@gmail.com
Article Info Abstrak
Article history:
Received 03 Februari 2024
Received in revised form 10 Februari 2024 Accepted 12 Februari 2024

## DOI:
https://doi.org/10.32938/sc.v9i01.2426 Keywords:
Pemangku Kepentingan
Rehabilitasi Hutan
Daerah Aliran Sungai.
Kerusakan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  dibanyak  lokasi  di  Indonesia  saat  ini  perlu  mendapat perhatian.  Meningkatnya  tekanan  dari  pertumbuhan  penduduk,  urbanisasi,  menyusutnya  Daerah Aliran  Sungai  (DAS)  dan  meluasnya  kawasan  kritis  dan  pembangunan  wilayah  yang  telah menyebabkan peningkatan risiko banjir tanah longsor dan kekeringan. Kondisi serupa juga terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Beka. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan rehabilitasi hutan daerah aliran sungai (DAS) Desa Beka. Metode penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling untuk mengetahui peran pemangku kepentingan serta analisis pemangku kepentingan dalam pengelolaan rehabilitasi hutan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS).  Dilakukan  melalui  interpretasi  matriks  pengaruh  dan kepentingan  pengelolaan  rehabilitasi  hutan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  telah  mengidentifikasi  9 pemangku  kepentingan  yang  memiliki  peran  mulai  dari  pengelolaan  hutan,  pemberdayaan masyarakat  dan  pengawasan.  Pemangku  kepentingan  yang  teridentifikasi  terdiri  dari  unsur pemerintah  dan  masyarakat  yang terlibat  dalam  proses tersebut. Dengan  mengidentifikasi  peran pemangku kepentingan, analisis 4Rs dan menilai tingkat pengaruh kepentingannya, terlihat bahwa kolabarasi  antar  pemangku  kepentingan  merupakan  kunci  utama  mencapai  tujuan  pengelolaan rehabilitasi  hutan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS).  Sinergi  antara  berbagai  pihak  seperti  BPDAS  Palu Poso,  dan  KPH  Kulawi  memberikan  landasan  yang  kokoh  bagi  optimalisasi  potensi  pengelolaan Rehabilitasi Hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Beka.

## 1. Pendahuluan
Menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  dikuasi  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”  (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2008). Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah sebagian dari wilayah daratan yang mencakup air dan sumber daya alam yang harus dilindungi, diatur, dikuasai, dan dikelola oleh pemerintah guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan DAS adalah kegiatan manusia dalam mengelola hubungan antara sumber daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  di  DAS  di  Desa  Beka,  serta  segala  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penciptaan keseimbangan ekosistem dan peningkatan manfaat berkelanjutan yang diperoleh manusia dari sumber daya alam ( Aryani et al., 2020 ).
Kerusakan DAS di banyak lokasi di wilayah Indonesia perlu mendapat perhatian. Meningkatnya desakan dari pertumbuhan penduduk urbanisasi yang menyebabkan menyusutnya DAS, dan meluasnya kawasan kritis dan menyebabkan peningkatan risiko banjir, tanah longsor dan kekeringan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mursalim et al., 2019) kondisi serupa juga terjadi di DAS Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. ( Alviya et al., 2016 ), menyusutnya daerah tangkapan air  dan  daerah  aliran  sungai  disebabkan  lemahnya  pemangku  kepentingan  dalam  menjalin  hubungan  kerjasama  dalam pengelolaan DAS.
Kolaborasi  antar  pemangku  kepentingan  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam  mencapai  keberhasilan  pengelolaan kawasan  hutan,  termasuk  daerah  aliran  sungai  ( Maiwa  et  al.,  2018 ).  Selian  itu,  peran  pemangku  kepentingan  sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dan regulasi dalam pengelolaan wilayah yang berkelanjutan ( Rahman et al., 2024 ). Segala regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan DAS perlu diatur dengan jelas sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan DAS di Indonesia, sehingga peran pemangku kepentingan dapat berjalan secara optimal. (Damanik et al., 2022 ).
( Parera  et  al.,  2022 )  perlunya  tata  kelola  pemangku  kepentingan  yang  efektif  dalam  manajemen  sumber  daya  alam  untuk mencapai  tujuan  pengelolaan  DAS.  Konsep  manajemen  pemangku  kepentingan  adalah  pengelolaan  berbagai  pihak  secara efektif  untuk  mencapai  tujuan  strategis.  Sehingga  dalam  pengembangan  pengelolaan  DAS  diperlukan  pengaturan  peran pemangku kepentingan untuk pengelolaan sumber daya alam yang komprehensif dan kolaboratif ( Hasnanda et al., 2018 ).

## 2. Metode
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  DAS  Desa  Beka  Kecamatan  Marawola,  Kabupaten  Sigi,  Sulawesi  Tengah.  Penelitian  ini dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, yaitu dari bulan September sampai bulan Desember 2023.
Pengambilan sampel dilakukan melalui pendekatan metode purposive sampling dan snowball sampling . Purposive sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  yang  memberikan  gambaran  holistik  dan  didasarkan  pada  pertimbangan  atau  kriteria khusus (Ariska et  al., 2020). Motode purposive sampling digunakan untuk  mengidentifikasi  pemangku kepentingan kunci atau pemangku kepentingan otoritas terkait pengelolaan DAS di Desa Beka. Sedangkan snowball sampling adalah teknik atau metode mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel suatu jaringan atau rantai hubungan yang berjalan dari satu sumber ke sumber lainnya untuk untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan pihak lain yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi tertentu dalam upaya pengelolaan rehabilitasi hutan DAS di Desa Beka. ( R. K. Hidayat et al., 2021 ).
Instrumen  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  mencakup  kuesioner  dan  perangkat  perekam.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui berbagai metode, termasuk survei, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan pengumpulan data yang relevan dengan  tujuan  penelitian.  Kuesioner  yang  digunakan  memuat  informasi  mengenai  identitas  responden,  tugas  pokok  dan fungsinya, serta kontribusinya dalam pengelolaan rehabilitasi hutan DAS.(Parera et al., 2022).
Analisis  pemangku  kepentingan  dilakukan  dengan  menggunakan  metodologi  4R  ( Right,  Responsibility,  Revenue, dan Relationship ) dalam kaitannya dengan pengelolaan rehabilitasi  hutan daerah aliran sungai. Melalui analisis tersebut, peran kepentingan dihadirkan melalui empat aspek yaitu hak, tanggungjawab, manfaat dan hubungan yang dapat dilihat pada Tabel. 1 sebagai berikut
Tabel. 1 Analisis 4Rs Pemangku kepentingan (Stakeholders) Hak (Right) Tanggung Jawab (Responsibilities) Manfaat (Revenues) Hubungan (Relationships)
Analisis  4Rs  disusun  melalui  interpretasi  matriks  pengaruh  serta  kepentingan  para  pemangku  kepentingan  terhadap pengelolaan rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai. Dengan mempertimbangkan pernyataan para pemangku kepentingan dikelompokkan  berdasarkan  kriteria  dan  indikator  pengaruh  dan  kepentingan  ( Reed  et  al.,  2009 ).  Selanjutnya  analisis pemangku  kepentingan  dalam  pengelolaan  rehabilitasi  hutan  di  DAS  Desa  Beka  dilakukan  melalui  interpretasi  matriks kepentingan  dan  pengaruh.  Matriks  ini  dibuat  dengan  menggunakan  bantuan Microsoft  Excell .  Hasil  penentuan  nilai  atau angka  masing-masing  indikator  dibandingkan  satu  sama  lain  dan  dibuat  koordinat  yang  memberikan  informasi  mengenai peran dan pengaruh pemangku kepentingan yang ada (Maiwa et al., 2023) penentuan skor dapat di lihat pada Tabel. 2
Tabel. 2 Ukuran Kuantitatif No Skor Nilai Kriteria Keterangan Kepentingan pemangku kepentingan 1 0-5 Rendah Tidak mendukung pengelolaan rehabilitasi pengelolaan hutan DAS 2 6-10 Kurang tinggi Kurang mendukung pengelolaan rehabilitasi pengelolaan DAS 3 11-15 Cukup tinggi Cukup mendukung pengelolaan rehabilitasi hutan DAS 4 16-20 Tinggi Mendukung pengelolaan rehabilitasi pengelolaan DAS 5 21-25 Sangat tinggi Sangat mendukung pengelolaan rehabilitasi hutan DAS Pengaruh pemangku kepentingan 1 0-5 Rendah Tidak mempengaruhi pengelolaan rehabilitasi hutan DAS 2 6-10 Kurang tinggi Kurang mempengaruhi pengelolaan rehabilitasi hutan DAS
3 11-15 Cukup tinggi Cukup mempengaruhi pengelolaan rehabilitasi hutan DA 4 16-20 Tinggi Mempengaruhi pengelolaan rehabilitasi hutan DAS 5 21-25 Sangat tinggi Sangat mempengaruhi pengelolaan rehabilitasi hutan DAS
Tabel 2. Ukuran kualitatif terhadap pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan
Posisi  kuadran  dapat  mengilustrasikan  posisi  dan  peran  yang  dimainkan  oleh  setiap  pemangku  kepentingan  terkait pengelolaan rehabilitasi hutan DAS dan dikategorikan sebagai berikut :
1. Key  players, adalah  pemangku  kepentingan  kunci  karena  memiliki  pengaruh  tinggi  dan  kepentingan  tinggi  terhadap perkembangan pengelolaan DAS di Desa Beka
2. Context  setters, memiliki dampak yang signifikan karena memiliki tingkat pengaruh yang tinggi, meskipun  memiliki sedikit kepentingan. Oleh karena itu, mereka perlu dimonitor secara cermat sebagai risiko potensia.
3. Subjects, merupakan pihak yang memiliki kepentingan tinggi. Namun, pengaruhnya terbatas, dalam pengelolaan DAS di Desa Beka.
4. Crowd, adalah  pihak  yang  memiliki  kepentingan  dan  pengaruh  terbatas  pengelolaan  DAS  di  Desa  Beka.  Meskipun demikian, pertimbangan perlu diberikan terhadap partisipasinya dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya dilakukan penelusuran deskriptif terhadap keterkaitan pemangku kepentingan, yang diilustrasikan melalui matriks .

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Identifikasi Peran Pemangku Kepentingan
Pemangku  kepentingan  adalah  kelompok  atau  individu  yang  mempunyai  pengaruh  dan  kepentingan  serta  dapat mempengaruhi  atau  memberikan  pengaruh  terhadap  pemangku  kepentingan  lainnya  ( Dian,  2022 ).  Merujuk  hasil  analisis, terdapat  9  para  pemangku  kepentingan  dalam  pengelolaan  rehabilitasi  hutan  didaerah  tangkapan  air  Desa  Beka.  Daftar pemangku  kepentingan  dibuat  dengan  menggunakan  metode snowball  sampling, dimana  pemilihan  responden  didasarkan pada informasi dari pemangku kepentingan lainnya ( key information) . Tergantung pada peran dan fungsinya masing-masing, para pemangku kepentingan tersebut menjalankan peran yang berbeda-beda.
Langkah  dasar  dalam  analisis  pemangku  kepentingan  adalah  mengidentifikasi  pemangku  kepentingan,  ini  menjadi  kunci penting untuk memahami secara mendalam keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan rehabilitasi hutan dan DAS.
Hasil  identifikasi  pemangku  kepentingan,  ditemukan  bahwa  para  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  pengelolaan DAS di Desa Beka memiliki peran yang berbeda yang menjadi kekuatan dalam upaya optimalisasi pengelolaan rehabilitasi hutan.  BPDAS  Palu  Poso  sebagai  unit  pelaksana  teknis  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  memiliki tanggungjawab  utama  dalam  mengelola  rehabilitasi  hutan.  Peran  BPDAS  mencakup  aspek  perencanaan,  pengembangan model pengelolaan, hingga pengembangan kelembagaan dan kemitraan DAS secara menyeluruh. Selain itu, terlihat bahwa BPDAS Palu Poso memiliki tanggungjawab yang luas dan menyeluruh dalam pengelolaan DAS di Sulawesi Tengah. Pada tingkat  provinsi,  DLHD  (Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Daerah)  berperan  sebagai  perencana,  pelaksana,  dan pengawas sesuai dengan wilayahnya. Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara unit-unit terkait dalam rangka mendukung keseluruhan proses pengelolaan rehabilitasi hutan DAS ( Muis et al., 2024 ). Para pemangku kepentingan tersebut memiliki peran dan fungsi pada tabel dibawah ini :
Tabel. 3 Indentifikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholders)
No. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Peran 1. BPDAS Palu Poso Melakukan  penyusunan  rencana  dan evalusi  pengelolaan rehabilitasi hutan 2. DLHD Melakukan  regulasi  terhadap  struktur  dan  fungsionalitas lingkungan  melalui  koordinasi  serta  perbaikan  integrasi  dalam perencanaan,    kontrol,    dan    penilaian    dalam    administrasi lingkungan hidup terhadap kapasitas dan daya dukung ekosistem 3. KPH Kulawi Pelaksana  teknis  di  tingkat  tapak  dan  perlidungan  hutan  dan sumberdaya  hutan,  pencegahan  dan  pengendalian  kebakaran hutan  dan  lahan  serta  pengamanan  hutan,  pelaksanaan rehabilitasi,  reboisasi  dan  reklamasi  hutan  dan  lahan,  serta pengawasan perizinan dan kerja sama kehutanan
4. Babinsa Melakukan pengawasan, keamanan pendampingan, pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat,  kesiapsiagaan  dalam situasi darurat 5. Bhabinkamtibnas Melakukan pengawasan, keamanan, pendampingan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan dalam siuasi darurat 6. Pemerintah Desa Beka Melakukan perencanaan, pengawasan, penanganan,  monitoring dan evaluasi dan pengembangan 7. Tokoh Adat Pembimbingan dan penjaga tradisi serta mediator 8. KTH Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutam 9. Masyarakat Desa Beka Mengaja lingkungan, melaksanakan program dan meningkatkan kapasitas

## 3.2 Analisis 4Rs pada Pemangku Kepentingan
Analisis  4Rs  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pemangku  kepentingan  dengan  maksud  memahami  posisi,  pengaruh  dan kepentingan mereka (Damayanti et  al., 2020 ). Analisis ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pemangku kepentingan  mana  yang  memiliki  potensi  lebih  besar  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  berbagai  kegiatan  diantara  banyak pemangku  kepentingan  yang  ada.  Salah  satu  metode  yang  digunakan  untuk  memahami  karakteristik  pihak-pihak  tersebut adalah  melalui  analisis  kekuatan  mereka,  yang  bertujuan  menjelaskan  peran,  sifat  dan  hubungan  yang  berbeda  diantara mereka.
Partisipasi  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  juga  memiliki  peran  yang  signifikan,  sehingga  dapat  terlihat  adanya kesamaan pandangan dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian fungsi hutan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terkait sinergi antara pemangku kepentingan dalam upaya mengelola rehabilitasi hutan di DAS Desa Beka (Fibrianingtyas, 2020 ).
Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya atau hasil  dari  suatu  organisasi,  atau  yang  dipengaruhi  oleh  hasil  tersebut (Fitri  Mutmainah  &  Katon  Mahendra,  2019 ). Keterlibatan  pemangku  kepentingan  memiliki  dampak  yang  signifikan  pada  proses  perencanaan  pengelolaan  atau  aspek- aspek  terkait  suatu  program.  Pendekatan  dan  analisis  pemangku  kepentingan  dilakukan  berdasarkan  kerangka  4Rs. Pendekatan  ini  dikembangkan  sebagai  alat  evaluasi  untuk  menilai  peran  dan  kekuatan  masing-masing  pemangku kepentingan, dengan tujuan meningkatkan kerjasama dalam konteks perencanaan dan pengelolaan.
Dalam pemahaman pengelolaan rehabilitasi hutan, digunakan analisis peran dengan kerangka analisis 4Rs, yaitu Right (Hak), Responsibility (Tanggung jawab), Revenue (manfaat), dan Relationship (Hubungan). Metode analisis ini bermanfaat untuk merinci dan mengembangkan peran-peran para pemangku kepentingan yang terlibat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa langkah- langkah analisis ini perlu  dilakukan untuk  menginternalisasi  dan memperkuat  peluang kemitraan dengan aspek-aspek hak masyarakat (right) , tanggung jawab (responsibility) , manfaat (revenue) , dan hubungan atau relasi (relationship) .
Analisis 4Rs merupakan analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan peran yang dimainkan oleh berbagai pihak dan sifat hubungan diantara mereka. Kerangka 4Rs membongkar peran dari pihak-pihak yang terlibat ke dalam aspek hak (right) , tanggung jawab (responsibility) , manfaat (revenue) , dan hubungan (relationship) diantara para pihak terlibat (Damayanti et al., 2020 ).
Dalam  analisis  ini,  diuraikan  apa  saja  hak,  tanggungjawab,  manfaat  dan  dinamika  hubungan  yang  diterima  oleh  masing- masing  pihak  serta  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  menjalankan  peran  mereka  untuk  menjelaskan  kondisi  peran  dan dinamika hubungan yang terjalin. Pemberian skor dilakukan untuk menilai sejauh mana peran para pihak dalam implementasi kerja sama pengelolaan rehabilitasi hutan.
Tabel. 3 Analisis Pemangku Kepentingan menggunakan pendekatan 4Rs
NO PEMANGKU KEPENTINGAN HAK KEWAJIBAN MANFAAT JALINAN
HUBUNGAN 1 BPDAS Palu Poso Pendanaan, monitoring dan bimbingan teknis pengeloaan SDH Pemberdayaan Masyarakat, pengendalian pelaksanaan kegiatan, pendataan sumber daya Pemberdayaan ekonomi, perlindungan lingkungan Seluruh pemangku kepentingan 2 DLHD Pemantauan, pengendalian, penanggulangan, pemulihan, pemeliharaan kerusakan lingkungan Pengelolaan lingkungan hidup, kolaborasi, penanganan becanan lingkungan Pembinaan, pengembangan kapasitas masyarakat dan wilayah Seluruh pemangku kepentingan 3 KPH Kulawi Pengawasan dan pembinaan, pendampingan teknis dan penentuan kebijakan Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi DAS Terciptanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya lahan kritas Seluruh pemangku kepentingan 4 Babinsa Pengawasan, pengaturan, pengamanan kegiatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat Pembinaan pertahanan dan keamanan, pemantauan kondisi wilayah, koordinasi dengan pihak terkait, penyuluhan dan edukasi, pengabdian kepada Masyarakat Perlindungan lingungan peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur Pemerintah Desa Beka, Tokoh Adat, Kelompok Tani Hutan, Masyarakat Desa Beka 5 Bhabinkamtibnas Pengawasan, pengaturan, pengamanan, kegaitan masyarakat, pemberdayaan masyarakat Pembinaan pertahanan dan keamanan, pemantauan kondisi wilayah, koordinasi dengan pihak terkait, penyuluhan dan edukasi, pengabdian kepada masyarakat Perlindungan lingungan peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur Pemerintah Desa Beka, Tokoh Adat, Kelompok Tani Hutan, Masyarakat Desa Beka 6 Pemerintah Desa Beka Pengawasan pengelolaan hutan, penanganan, Pemberdayaan masyarakat, pengelolaan Perlindungan lingkungan, peningkatan Seluruh pemangku kepentingan
koordinasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, pendapatan pajak berkelanjutan, dan pendampingan pemangku kepentingan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur 7 Tokoh Adat Pemeliharaan budaya dan tradisi dan partsipasi dalam pengambilan keputusan Pengawasan budaya local, adukasi pengetahuan budaya lokal, dan kolaborasi dengan pihak terkait Budaya lokal terpelihara Pemerintah Desa Beka, DLHD 8 KTH Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDH Pemeliharaan kawasan hutan, pelatihan dan pendampingan Pendapatan tambahan, pemberdayaan ekonomi dan kawasan hutan terjaga BPDAS Palu Poso, KPH Kulawi, Pemerintah Desa Beka, Masyarakat Desa Beka 9 Masyarakat Desa Mengelola kawasan dan melestarikan Pemeliharaan kawasan hutan, partisipasi dalam perencanaan Peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyrakat, kawasan hutan terjaga Pemerintah Desa Beka

## 3.3 Tingkat Pengaruh dan Kepentingan
Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan mengkategorikan pemangku kepentingan tersebut  menurut  kepentingan (interest) dan  pengaruh (influence) yang  dapat  ditentukan  dengan  membuat  kriteria  penilaian  kepentingan (interest) dan tingkat pengaruh (influence) (Kutlu, 2023).

## Gambar. 1 Diagram Pengaruh dan Kepentingan
Hasil identifikasi yang dilakukan melalui matriks tingkat pengaruh dan kepentingan setiap pemangku kepentingan selanjutnya disajikan  dalam  Gambar  1.  N.  C. Hidayat  et  al., (2020) menyatakan  bahwa  pengelompokkan  atau kategorisasi  pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan dilakukan dengan metode yang dikembangkan oleh ( Ackermann & Eden, 2011 ). Dalam metode ini, pemangku kepentingan dikelompokkan dalam empat kuadran yaitu key players, context setter, subject, dan crowd.
1. Key players , merupakan salah satu kategori pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan keptingan tinggi dalam pengelolaan rehabilitasi hutan. Pemangku kepentingan ini terdiri dari BPDAS Palu Poso dan KPH Kulawi. BPDAS  Palu  Poso  memiliki  peran  utama  dalam kegiatan  pengelolaan  rehabilitasi  hutan  ( Mursalim  et  al.,  2019 ). BPDAS Palu Poso memiliki kepentingan tinggi dalam melaksanakan program rehabilitasi hutan. Pengaruh BPDAS Palu  Poso  sangat  signifikan  karena  bertanggungjawab  langsung  atas  operasional  dan  pelaksanaan  pengelolaan rehabilitasi  hutan.  KPH  Kulawi  juga  memiliki  tingkat  kepentingan  tinggi  dalam  pengelolaan  rehabilitasi  hutan. Keberadaan KPH Kulawi memberikan dukungan kebijakan yang berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis yang memengaruhi pengelolaan rehabilitasi hutan. Peran kebijakan mereka dapat berdampak langsung pada pengelolaan rehabilitasi dan pelestarian hutan ( Martuti et al., 2018 ).
2. Subject ,  adalah  pemangku  kepentingan  yang  memiliki  pengaruh  yang  rendah  namun  memiliki  kepentingan  yang sangat tinggi terhadap pengelolaan rehabilitasi hutan. Terdapat satu pemangku kepentingan yang memiliki tingkat kepentingan  tinggi,  sedangkan  pengaruhnya  rendah,  yaitu  Dinas  Lingkungan  Daerah  (DLHD).  Pemangku kepentingan  ini  memiliki  nilai  yang  sangat  signifikan  dalam  pengelolaan  rehabilitasi  hutan,  meskipun  memiliki pengaruh yang rendah dalam proses tersebut ( Setijaningrum, 2020 ).
3. Context  setter, adalah  pemangku  kepentingan  yang  memiliki  pengaruh  yang  besar  namun  memiliki  derajat kepentingan  yang  rendah  dalam  pengelolaan  rehabilitasi  hutan.  Beberapa  pemangku  kepentingan  yang  termasuk dalam kategori context sette r adalah pemerintah desa beka dan kelompok tani hutan. Pemangku kepentingan yang termasuk dalam context  setter adalah para pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh tinggi tetapi memiliki tingkat kepentingan yang terbatas dalam menentukan arah pengelolaan rahabilitasi hutan ( Jimmy Enmo, 2023 ).
4. Crowd, adalah kategori pemangku kepentingan dengan pengaruh rendah dalam pengelolaan rehabilitasi hutan. Hasil analisis meenunjukkan bahwa terdapat empat pemangku kepentingan yang termasuk dalam kelompok crowd , yaitu babinsa,  bhabinkamtibnas,  tokoh  adat  dan  masyarakat  desa.  Keempat  kelompok  ini  tidak  memiliki  peran  yang substansi dalam kebijakan dan pengambilan keputusan terkait manajemen rehabilitasi hutan. Meskipun mereka tidak memberikan  kontribusi  yang  signifikan,  namun  kelompok  ini  dapat  memberikan  informasi  atau  memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan rehabilitasi hutan ( Mondolu et al., 2023) .

## 4. Simpulan
Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) telah mengidentifikasi 9 pemangku kepentingan yang memiliki peran mulai dari pengelolaan hutan, pemberdayaan masyarakat dan pengawasan. Pemangku kepentingan yang teridentifikasi terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut.
Dengan mendefinisikan peran pemangku kepentingan, analisis 4Rs dan menilai tingkat pengaruh dan kepentingannya, terlihat bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci utama mencapai tujuan pengelolaan rehabilitasi hutan DAS. Sinergi antara berbagai pihak seperti BPDAS Palu Poso, KPH Kulawi dan Pemerintah Desa memberikan landasan yang kokoh bagi optimalisasi potensi Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Daerah Aliran Sungai (DAS).

## Pustaka
Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice. Long Range Planning , 44 (3), 179–196. https://doi.org/10.1016/J.LRP.2010.08.001
Alviya, I., Suryandari, E. Y., Maryani, R., Zahrul Muttaqin Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, M., & dan Perubahan Iklim Jl Gunung Batu No, K. (2016). Enhancing the Role of Stakeholders in the Management of Upstream Ciliwung Watershed. In JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan (Vol. 13, Issue 2).
Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi , 1 (1), 133–142. https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13
Aryani, N., Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2020). Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia (Studi  di  Sungai  Serang  Kabupaten  Kulon  Progo). Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 27 (3),  592–614. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art8
Damanik, R. K., Sinaga, T. R., & Sipayung, A. D. (2022). Manajemen Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat Di Daerah
Aliran Sungai Wampu Kabupaten Langkat. Jurnal Abdimas Mutiara , 3 , 1–6.
https://core.ac.uk/download/pdf/551556896.pdf
Damayanti, T., Wahid, A., & Massiri, S. D. (2020). Peran para pihak Dalam Mendukung Kemitraan Pemanfaatan Rotan Di KPH Dolago Tanggunung Desa Jono Kalora. J.ForestSains , 17 (2), 61–66. Dian,  Y.  K.  (2022).  No  Title. Analisis  Stakeholder  Dalam  Pengelolaan  Kawasan  Taman  Wisata  Alam  Baning  Sintang Kalimantan Barat , 1 (2): 440 , 1–15. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jlht/article/view/61820/75676596218 Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. (2008). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者に おける 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Tentang  Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. , 3. Fibrianingtyas, A. (2020). Sinergitas Stakeholder dalam Pengelolaan Kelestarian Hutan Kawasan UB Forest. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA) , 4 (4), 1–23.
Fitri Mutmainah, N., & Katon Mahendra, G. (2019). Collaborative Governance Program GenRe Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran  Remaja  Terhadap  Kesehatan  Reproduksi  di  Provinsi  DIY. Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik , 5 (1),  1–6. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.01.1 Hasnanda, O. K., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., & Santoso, N. (2018). Stakeholder analysis in community based mangrove management: Case of forest management unit in Region 3 of Aceh Province. Jurnal Manajemen Hutan Tropika , 24 (3),
156.
Hidayat,  N.  C.,  Setijaningrum,  E.,  &  Asmorowati,  S. (2020).  Analisis  Pemangku  Kepentingan  Pengelolaan  Sumber  Daya
Hutan di Kabupaten Jember.
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (2), 188–201. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.118
Hidayat,  R.  K.,  Makhrus,  M.,  &  Darmawan,  M.  I.  (2021).  Pelaksanaan  Pengenalan  Lapangan  Persekolahan  (PLP)  FKIP Universitas Mataram Bidang Studi Pendidikan Fisika di MAN 1 Lombok Timur. Jurnal Penelitian Dan Pembelajaran Fisika Indonesia , 3 (1). https://doi.org/10.29303/jppfi.v3i1.115 Jimmy  Enmo,  S.  S.  (2023). ANALISIS  STAKEHOLDER  DALAM  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN . Kutlu,      T.      (2023).      No      Title การบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพใน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย , 4 (1), 88–100.
Maiwa, A., Rahman, A., Pribadi, H., Hamka, H., Baharuddin, R. F., & Jardan, G. (2023). The Role of Stakeholders in Natural Tourism Management of Kapopo Forest Park, Central Sulawesi. Jurnal Penelitian Kehutanan BONITA , 5 (2), 28–37. Maiwa, A., Umar, S., Golar, & Abdul Rahman. (2018). Resolusi konflik dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu. Jurnal Warta Rimba , 6 (2), 47–54.
Martuti, N. K. T., Susilowati, S. M. E., Sidiq, W., & Mutiatari, D. P. (2018). Peran kelompok masyarakat dalam rehabilitasi ekosistem mangrove di pesisir Kota Semarang. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan , 6 (2), 100–114.
Mondolu,  S.  E.,  Nau,  N.  U.  W.,  &  Seba,  R.  C.  (2023).  Kerjasama  Indonesia-Jerman  Dalam  Pelestarian  Kawasan  Taman Nasional Lore Lindu Melalui Forest Programme III Sulawesi Tahun 2018-2022. Administraus , 7 (2), 130–145. Muis,  H.,  Rahman,  A.,  Maiwa,  A.,  Fitrah,  R.,  Pribadi,  H.,  &  Paulus,  S.  (2024).  Land  Cover  Change  of  Kawatuna  Sub- Watershed  in  Central  Sulawesi. 2nd  International  Interdisciplinary  Conference  on  Environmental  Sciences  and Sustainable Developments 2022 Environment and Sustainable Development (IICESSD-ESD-22) , 66–70. Mursalim, Akhbar, &  Muis, H. (2019). Analisis keberhasilan rehabilitasi  hutan dan lahan di  Sub  DAS Miu. Jurnal  Mitra Sains , 7 (1), 11–21.
Parera, E., Purwanto, R. H., Permadi, D. B., & Sumardi, S. (2022). Identifikasi Pemangku Kepentingan Dan Peranan Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil , 6 (1), 34–43. https://doi.org/10.30598/10.30598.jhppk.2022.6.1.34 Rahman,  A.,  Maiwa,  A.,  Sangadji,  M.  N.,  Kurniawan,  M.,  &  Musbah,  M.  (2024).  Stakeholders  Involved  in  Strategic Environmental  Assessment  Planning  in  Central  Sulawesi. 2nd  International  Interdisciplinary  Conference  on Environmental Sciences and Sustainable Developments 2022 Environment  and Sustainable Development  (IICESSD- ESD-22) , 17–21.
Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who’s  in  and  why?  A  typology  of  stakeholder  analysis  methods  for  natural  resource  management. Journal  of Environmental Management , 90 (5), 1933–1949. https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2009.01.001 Setijaningrum,  E. (2020).  Analisis  Pemangku  Kepentingan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  di  Kabupaten  Jember  (Studi Kasus di Desa Tugusari Kabupaten Jember). Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (2), 188–201.