PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 1-14 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3

## MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NEGARA ANGGOTA ASEAN

## Melisa Angela; Dewi Shinta Permatasari; Dave David Tedjokusumo.
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Indonesia Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298 E-mail: angelamelli0201@gmail.com, dewishintap745@gmail.com, dave.tedjokusumo@uph.edu
Naskah diterima : 31/05/2023, revisi : 10/06/2024, disetujui 06/07/2024.

## ABSTRACT
Human  trafficking  remains  a  serious  issue  that  is  still  prevalent  in  ASEAN  countries, despite  various  national  regulations  designed  to  combat  it.  This  journal  examines  the  legal frameworks in ASEAN member countries related to human trafficking and identifies the legal loopholes exploited by perpetrators to commit these crimes legally. This research employs a normative legal method with an analysis of legislation and real case studies. The findings show that although national laws strictly regulate human trafficking, perpetrators can still exploit loopholes in other laws, such as child adoption, contract marriages, and government internship programs.  To  address  this  issue,  there  is  a  need  to  raise  legal  awareness  among  the  public, strengthen  cooperation  among  ASEAN  member  states,  and  conduct  thorough  revisions  and stringent supervision of programs or legal activities that are prone to abuse. Collective efforts from  the  government,  law  enforcement  agencies,  and  society  are  essential  to  ensure  better protection for vulnerable individuals and prevent human trafficking in the future.
Key Words: ASEAN , Human Trafficking, Legal Loopholes.

## ABSTRAK
Perdagangan  orang  merupakan  masalah  serius  yang  masih  marak  terjadi  di  negara- negara  ASEAN,  meskipun  sudah  ada  berbagai  regulasi  nasional  yang  dirancang  untuk memberantasnya.  Jurnal  ini  mengkaji  kerangka  hukum  di  negara-negara  anggota  ASEAN terkait perdagangan orang, serta mengidentifikasi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk  melakukan  kejahatan  ini  secara  legal.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum normatif  dengan  analisis  peraturan  perundang-undangan  dan  studi  kasus  nyata.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun  undang-undang  nasional  telah  mengatur  secara tegas tentang perdagangan orang, pelaku masih bisa memanfaatkan celah dalam hukum lain, seperti adopsi anak, pernikahan kontrak, dan program magang pemerintah. Untuk mengatasi masalah  ini,  diperlukan  peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat,  penguatan  kerjasama antar  negara  anggota  ASEAN,  serta  revisi  dan  pengawasan  ketat  terhadap  program  atau aktivitas legal yang rentan disalahgunakan. Upaya kolektif dari pemerintah, lembaga penegak
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 1-14 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
hukum, dan masyarakat  sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi individu yang rentan dan mencegah terjadinya perdagangan orang di masa depan.
Kata Kunci: ASEAN, Perdagangan Orang, Celah Hukum.

## A. Pendahuluan
Setiap  manusia  membutuhkan  mata  pencaharian  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya. Yang mana hal ini telah menjadi sebuah hukum alam bagi manusia. Namun mata pencaharian di zaman sekarang dan zaman dahulu tentunya berbeda jauh. Dimana dahulu macam mata pencaharian sangatlah terbatas namun sekarang macam mata pencaharian telah  semakin  beragam,  namun  peningkatan  jumlah  penduduk  dan  usia  pencari  kerja tentunya  juga  semakin  meningkat  dan  oleh  karena  itu  pekerjaan  memiliki  batas  untuk menerima pencari kerja. Namun kebutuhan manusia untuk hidup tentunya perlu dipenuhi dan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang akhirnya dilakukan. Hal tersebutlah yang memicu maraknya kasus pencurian dan penipuan.
Globalisasi  menyebabkan  terbukanya  kesempatan  untuk  menambah  lapangan pekerjaan, namun kesempatan itu tentu ada batas dan persyaratan yang ketat. Mengingat bagaimana  globalisasi  ada  karena  hubungan  suatu  negara  dengan  negara  lainnya  maka pencari kerja dan pemberi kerja lintas negara harus memenuhi persyaratan tertentu agar hubungan antar negara dapat terjalin dengan  baik. Bagi negara-negara di  Kawasan Asia Tenggara, dibentuk suatu organisasi yang mengurus bidang politik dan ekonomi dimana negara-negara  yang  termasuk  di  dalamnya  melakukan  Kerjasama  untuk  memajukan negara di Kawasan Asia Tenggara yang dinamakan Association of Southeast Asian Nation atau lebih dikenal dengan sebutan ASEAN.
Kerjasama  ASEAN  dalam  bidang  ekonomi  telah  meningkatkan  perekonomian  bagi negara-negara  yang  ikut  di  dalamnya.  Namun  ironisnya,  kesempatan  yang  seharusnya menjadi suatu hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan memenuhi kebutuhannya itu  disalahgunakan  oleh  beberapa  pihak  untuk  mendapatkan  keuntungan  tertentu. Keuntungan  tersebut  tentunya  dalam  hal  keuangan  dan  biasanya  dilakukan  oleh  orang yang memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Yang mana korbannya adalah orang-orang atau  masyarakat  yang  kurang  memiliki  pengetahuan  dan  hanya  berdasar  pada  rasa kepercayaan dan pemikiran untuk menafkahi diri dan keluarganya. Hal ini menyebabkan banyaknya  kasus  seperti  perdagangan  orang  dan  perdagangan  organ  secara  illegal. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi seringkali membuat seseorang menutup hati untuk memiliki rasa empati pada orang lain sehingga dapat melakukan hal apapun untuk dapat memenuhi  kebutuhan.  Hal  ini  tentunya  sangat  merugikan  dan  meresahkan  bagi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan hukum.
Namun  kasus  perdagangan  orang  secara  hukum  masih  mendapatkan  perlindungan yang minim, mengingat banyaknya kasus kematian, kekerasan, penipuan, penjualan organ, dan  perbudakan.  Tak  terkecuali  Warga  Negara  Indonesia  atau  WNI  yang  juga  menjadi korban dari perdagangan orang harus menanggung lambatnya pergerakan hukum ini. Para
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 1-14 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
korban pun tak bisa berbuat apapun, media sudah menyorot namun hukum tetap belum dapat bekerja secara maksimal. Tentunya hal ini menjadi suatu permasalah bagi negara- negara yang terkait dimana mereka pun memiliki kesulitan untuk menegakkan hukum bagi korban tersebut.
Hingga kini kasus perdagangan orang masih menjadi suatu kasus yang belum dapat diatasi  dan  ASEAN  pun  mulai  dipertanyakan  karena  lamban  nya  menangani  kasus perdagangan orang yang telah banyak menimbulkan korban. Namun tak bisa dipungkiri bahwa kasus-kasus terkait hak asasi manusia memiliki berbagai macam permasalahan dan tentunya tak bisa diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat mengingat bahwa adanya batas dalam perjanjian antar negara agar setiap negara dapat menghormati hukum nasional negara lain serta tidak melanggar hak negara tersebut dalam menjalankan tugas dan  tanggung  jawabnya  dalam  perjanjian  antar  negara  tersebut.  Lantas  apakah    celah hukum  tindak  pidana  perdagangan  orang  di  Asia  Tenggara  yang  menjadi  dasar terlaksananya tindak pidana tersebut di negara-negara anggota ASEAN?

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normative yang melibatkan studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan orang di negara-negara anggota ASEAN serta pendekatan komparatif yang  mana  penelitian  ini  mengkaji  hukum  dari  beberapa  negara.  Penelitian  ini  dimulai dengan  mengumpulkan  data  sekunder  dari  berbagai  sumber  seperti  undang-undang nasional  dari  beberapa  negara-negara  yang  termasuk  dalam  ASEAN.  Analisis  dokumen hukum  dilakukan  untuk  memahami  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  perdagangan orang  dan  untuk  mengidentifikasi  potensi  celah  hukum  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh pelaku kejahatan. Selain itu, studi kasus dilakukan dengan mengkaji beberapa kasus nyata perdagangan  orang  yang  terjadi  di  negara-negara  anggota  ASEAN  untuk  mengungkap modus operandi terlaksananya TTPO melalui cara-cara yang dianggap legal di mata hukum. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi  efektivitas  kerangka  hukum  yang  ada  serta  memberikan  rekomendasi perbaikan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. ASEAN DAN PERDAGANGAN ORANG
Association  of  South  East  Asia  Nations (Asosiasi  Perhimpunan  Bangsa-bangsa  Asia Tenggara) atau disingkat dengan ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967  melalui  penandatanganan  Deklarasi  ASEAN  atau  lebih  dikenal  dengan  Deklarasi Bangkok oleh 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang kemudian disusul oleh 5 negara lainnya yaitu Brunei Darussalam, Vietnam,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 1-14 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Laos  dan  Myanmar,  serta  Kamboja 1 .  ASEAN  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya pada negara-negara yang  menjadi  anggotanya,  dan  juga  untuk  memajukan  perdamaian  di  tingkat  regional 2 . Pembentukan ASEAN sendiri berawal dari keinginan negara-negara pendiri ASEAN untuk menciptakan  Kawasan  Asia  Tenggara  yang  hidup  berdampingan  dengan  menjamin perdamaian,  keamanan,  kestabilan,  serta  kesejahteraan  bagi  tiap-tiap  negara  beserta dengan  masyarakatnya 3 .  Negara-negara  anggota  ASEAN  pada  dasarnya  memiliki keberagaman karakteristik berdasarkan geografi, kemanusiaan, serta sejarah tiap negara anggota  yang  menimbulkan  perbedaan  dalam  efektivitas  yang  dibatasi  oleh  asosiasi tersebut  terhadap  perspektif  strategis  dan  kepentingan  politik 4 .  ASEAN  berusaha menghindari kemungkinan konflik bilateral, wilayah yang memiliki potensi untuk dapat berkembang hingga semenanjung indocina, serta situasi dan kondisi yang diperburuk oleh karena  campur  tangan  dari  negara-negara  adidaya  terutama  di  wilayah-wilayah  yang memiliki konflik 5 .
Kerja  sama  negara-negara  anggota  ASEAN  memiliki  beberapa  tujuan  yang  salah satunya  ialah  meningkatkan  perekonomian  negara-negara  anggota  ASEAN.  Hal  tersebut menyebabkan  terbukanya  lapangan  kerja  yang  lebih  luas  namun  dengan  persyaratan tertentu  berdasarkan  dari  hasil  Kerjasama  antar  negara-negara  tersebut.  Tenaga  kerja Indonesia  atau  lebih  dikenal  dengan  TKI  adalah  orang  yang  berwarga  negara  Indonesia namun  dikirim  ke  luar  wilayah  negara  Indonesia  untuk  dipekerjakan  sesuai  dengan perjanjian  kerja  yang  telah  disepakati  antara  pemberi  kerja,  penyalur  kerja,  dan penerima/pencari kerja. Yang mana hal tersebut memiliki keuntungan seperti pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas, namun dibalik keuntungan itu tentu ada resiko yang harus dipahami oleh TKI sebelum menerima pekerjaan dari pihak asing terutama isu terkait kesehatan, diskriminasi sosial, eksploitasi, dan kekerasan 6 .
Setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia yang telah melekat pada manusia dan hak tersebut itu sama tanpa memandang apakah dia laki-laki maupun perempuan, bahkan anak-anak sekalipun 7 . Hak tersebut bagi negara Indonesia telah tercantum dalam Alinea pertama  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945
1 Ratnaningsih Hidayat, “ASEAN: Satu Komunitas Satu Identitas”, (Yogyakarta: Deepublish, April 2015), ed 1, cet 1, Hal 1
2 Tri Prasetyono, S. pd., “Mengenal ASEAN Dan Negara-Negaranya”, (Semarang: Alprin, 2020), hal 3 3 Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN - Kementerian Luar Negeri, “ASEAN Selayang Pandang Edisi-22, Tahun  2017:  Satu  Visi,  Satu  Identitas,  Satu  Masyarakat”,  (Jakarta:  Sekretariat  Direktorat  Jenderal  Kerja  Sama ASEAN, 2017), hal 3
4 Michael Leifer, “ASEAN and the Security of South-East Asia (Routledge Revivals)”, (London: Routledge, 2013) 5 Darwis, “INDONESIA & ASEAN: Politik Luar Negeri Pasca Reformasi”, (Sulawesi: Unhas Press, 2019), hal 2
6 Erna Setijaningrum, Asiyah Kassim, Rochyati Triana, and Reza Dzulfikri, “Going Back with Glee: A Case Study of Indonesian Migrant Workers Engaging in Circular Migration”, Journal of ASEAN Studies, Vol. 11, No. 1 (2023), hal 220
7 Hermanus  Wim  Hapsoro,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan  dan  Anak  Sebagai  Korban Perdangangan Manusia”, RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten BatangVol. 8 No. 1 (2023), hal 27
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 1-14 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
(selanjutnya disingkat UUD 1945) yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya  kemerdekaan  itu ialah  hak segala  bangsa  dan  oleh  sebab  itu,  maka penjajahan  di  atas  dunia  harus dihapuskan,  karena  tidak  sesuai  dengan  peri  kemanusiaan  dan    peri    keadilan”  dan beberapa macam hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dapat dilihat dalam Pasal 4 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran,  dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun” yang mana isi dari pasal tersebut berdasar pada Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 yang juga berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
Perdagangan  manusia  merupakan  salah  satu  kejahatan  nasional  serta  internasional yang semakin umum terjadi 8 . Pada dasarnya kejahatan itu memiliki kaitan dengan aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, dan kemanusiaan 9 .  Kejahatan ini dianggap sebagai suatu bentuk  perbudakan  yang  bersifat  modern  dan  telah  melanggar  hak  asasi  manusia 10 . Perdagangan manusia pada dasarnya adalah sebuah kejahatan yang dianggap sangat keji yang  mana  hal  tersebt  dikarenakan  kejahatan  ini  merupakan  suatu  tindakan  untuk memindahkan,  menyembunyikan,  atau  menerima  seseorang  dengan  cara  memaksa maupun menipu korban agar pelaku dapat mengambil keuntungan 11 . Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kejahatan perdagangan orang ini perlu adanya Kerjasama yang baik antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, serta keluarga 12 .
Namun  tak  bisa  dipungkiri  bahwa  pada  kenyataannya  tindak  pidana  perdagangan orang  atau  dikenal  dengan  TPPO  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  terjadi  di ASEAN dan belum mendapatkan penanganan hukum yang cepat dan tepat. Hingga saat ini permasalahan  TPPO  belum  dapat  diselesaikan  bahkan  oleh  hukum  di  ASEAN  sekalipun. Perdagangan  orang  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  berkembang  dari  kejahatan nasional yang mana hanya terjadi dalam lingkup satu negara saja, menjadi transnasional
8 Masrina  Yanggolo, Caecilia  J.  J Waha,  Dicky  J.  Paseki,  “Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja”,  Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum Vol. 12 No.4. Mei 2024
9 Aura Ratrika, Jun Justinar, “Perlindungan Pekerja Migran Ilegal Indonesia Korban Perdagangan Orang Di Malaysia Menurut Protokol Palermo Tahun 2000”, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 6 No. 1 Februari 2024, hal 400 10 Indah  Damayanti,  Radea  Respati  Paramudhita,  ‘Peran  Restitusi  Dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang”, Unes Law Review Vol. 6, No. 3, Maret 2024, hal 8586
11 Herlambang Leo Hendraputra, Brian Jati Arkan, Stepan Armando Fiore, Asmak Ul Hosnah, “Analisis Hukuman  Tindak  Pidana  Terhadap  Pelaku  Perdagangan  Manusia  (Human  Trafficking)  Berdasarkan  KUHP”, JURNAL JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2024, hal 1-2
12 Lourensy Varina Sitania & Eko Suponyono,”Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020, hal 39-40
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 1-14 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
yaitu  yang  terjadi  di  lebih  dari  1  negara,  dan  merupakan  kejahatan  transnasional  yang terstruktur  yaitu  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  di  lebih  dari  1  negara  dan  memiliki struktur  organisasi  dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Sehingga  kejahatan  ini merupakan suatu kejahatan terorganisir dan memiliki jaringan yang luas hingga mencapai manca  negara.  Di  wilayah  ASEAN,  perdagangan  manusia  ini  masih  menjadi  suatu permasalahan  yang  cukup  tinggi  mengingat  bagaimana  penduduk  suatu  negara  terus mengalami  peningkatan  dan  lapangan  pekerjaan  belum  terbuka  seluas-luasnya  serta memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Hal tersebut membuat beberapa pihak mencari  keuntungan  dengan  mengikuti  organisasi  ini  untuk  mendapatkan  keuntungan hanya demi memenuhi kebutuhan pribadi dan kelompok tertentu.
Kurang  nya  pengetahuan  masyarakat  secara  umu  juga  dapat  menjadi  dasar  yang menyebabkan mudahnya organisasi seperti ini meluaskan jaringan nya dan menimbulkan banyak  korban.  Tentunya  target  yang  dijadikan  korban  merupakan  orang-orang  yang kurang pengetahuan atas hukum dan hak mereka dalam mendapatkan perlindungan dalam bekerja serta bagaimana perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan pihak yang mencarikan  pekerjaan  itu  sehingga  memudahkan  masyarakat  yang  kurang  memahami hukum  menerima  hal  tersebut  dan  berdasarkan  pada  asas  kepercayaan  saja.  Tentunya pemerintah dalam hal ini harus turut campur tangan mengingat kasus ini menimbulkan banyak  korban  dan  tidak  memandang  usia  maupun  jenis  kelamin  korban.  Namun kebanyakan  korban  adalah  perempuan  dan  anak  kecil  yang  lebih  mudah  diperdaya terutama  dalam  kondisi  dimana  mereka  hidup  dalam  keluarga  yang  kekurangan  secara ekonomi  sehingga  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga  mereka  bersedia  melakukan pekerjaan apapun daripada tidak menghasilkan sama sekali.
Anak merupakan penerus bangsa yang sudah seharusnya dilindungi oleh negara untuk memajukan  negara  menjadi  lebih  baik  ke  depannya,  namun  mereka  belum  memiliki pengetahuan  yang  cukup  mengenai  perlindungan  diri  di  usia  nya  dan  kebanyakan  dari mereka dapat menaruh kepercayaan dengan  mudah terhadap orang asing. Hal ini harus menjadi fokus yang terpenting untuk memberi perlindungan dan pendidikan yang sudah menjadi hak asasi seorang anak berdasarkan Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Pasal 28 C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi  “setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan  teknologi,  seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi kesejahteraan  umat  manusia”  serta  Pasal  31  Ayat  (1)  UUD  1945  yang  berbunyi  “setiap warga  negara  berhak  mendapat  Pendidikan”  dan  Ayat  (2) yang  berbunyi  “setiap  warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.  Banyak anak  yang  ingin  membantu  perekonomian  keluarga  mereka  terutama  dalam  kalangan masyarakat  dengan  perekonomian  yang  rendah  dimana  anak-anak  yang  seharusnya belajar  memilih  untuk  bekerja  hanya  untuk  membantu  perekonomian  keluarga.  Dalam kasus ini kebanyakan dari mereka telah kehilangan pemberi nafkah yaitu orang tua seperti orang  tua  yang  jatuh  sakit  atau  meninggal  dunia  atau  pun  anak-anak  yang  terlantar.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 1-14 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Sehingga  penting  bagi  pemerintah  dalam  memperhatikan  ini  agar  anak-anak  sebagai penerus bangsa ini tidak menjadi korban bagi pihak-pihak yang ingin menguntungkan diri dengan memanfaatkan situasi dan kondisi seseorang itu.

## 2. HUKUM  NASIONAL  NEGARA  ANGGOTA  ASEAN  TERHADAP  PERDAGANGAN ORANG
1. Indonesia Indonesia  telah  meratifikasi  Protokol  Palermo  melalui  Undang-Undang  No.  21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO). UU TPPO mendefinisikan perdagangan orang secara luas mencakup berbagai  bentuk  eksploitasi,  termasuk  eksploitasi  seksual,  kerja  paksa,  perbudakan, dan pengambilan organ tubuh. Selain itu, undang-undang ini mengatur hukuman yang berat bagi pelaku perdagangan orang dan menawarkan perlindungan serta rehabilitasi bagi  korban.  Pemerintah  Indonesia  juga  membentuk  Gugus  Tugas  TPPO  untuk mengoordinasikan  dan  menangani  kasus  perdagangan  orang  secara  menyeluruh. Gugus Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian anggotanya, serta  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  dan  korban  yang  selamat  dari perdagangan orang 13 . Gugus Tugas TPPO juga bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum. Namun, tantangan terbesar masih terletak pada implementasi undang-undang ini, terutama di daerah-daerah  terpencil dan  rentan.  Dalam  UU  TPPO  aturan  mengenai  perdagangan orang pada umumnya diatur dalam:
1) Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO
“Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia…”.
2) Pasal 3 UU TPPO
“Setiap  orang  yang  memasukkan  orang  ke  wilayah  negara  Republik  Indonesia dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  atau dieksploitasi di negara lain…”.
3) Pasal 4 UU TPPO
“Setiap  orang  yang  membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara Republik Indonesia…”.
13 International Organization for Migration (IOM) Indonesia, “PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL GUGUS TUGAS PENCEGAHAN & PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”, (Jakarta: IOM Indonesia 2019), hal 35
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 1-14 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3

## 4) Pasal 5 UU TPPO
“Setiap  orang  yang  melakukan  pengangkatan  anak  dengan  menjanjikan  sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi…”.
5) Pasal 6 UU TPPO
“Setiap  orang  yang  melakukan  pengiriman  anak  ke  dalam  atau  ke  luar  negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi…”.
2. Malaysia
Malaysia  memberlakukan Anti-Trafficking  in  Persons  and  Anti-Smuggling  of Migrants  Act  2007 (ATIPSOM)  untuk  memperkuat  kerangka  hukum  melawan perdagangan  orang.  ATIPSOM  mengatur  berbagai  tindakan  pidana  yang  berkaitan dengan perdagangan orang dan penyelundupan migran, serta menetapkan hukuman yang berat bagi pelakunya. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup perlindungan dan pemulihan korban, termasuk tempat penampungan, bantuan hukum, dan layanan medis. Pemerintah Malaysia juga membentuk Council for Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants (MAPO) yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan program  nasional  dalam  memerangi  perdagangan  orang.  Namun,  Malaysia  masih menghadapi  kritik  terkait  penanganan  korban  yang  dianggap  kurang  memadai  dan perlunya pelatihan tambahan bagi aparat penegak hukum.
“Section 2 of the ATIPSOM:
"trafficking in persons" means all actions of recruiting, conveying, transferring, acquiring, maintaining, harbouring, providing or receiving, a person, for the purpose of exploitation, by the following means:
(a) threat or use of force or other forms of coercion;
(b) abduction;
(c) fraud; (d) deception; (e) abuse of power;
(f) abuse of the position of vulnerability of a person to an act of trafficking in persons; or
(g) the giving or receiving of payments or benefits to obtain the consent of a person having control over the trafficked person”.

## 3. Singapura
Singapura mengadopsi Prevention of Human Trafficking Act (PHTA) pada tahun 2014.  PHTA  mengkriminalisasi  semua  bentuk  perdagangan  orang  dan  memberikan kerangka  untuk  pencegahan,  perlindungan  korban,  dan  penegakan  hukum.  Undang- undang  ini  menetapkan  hukuman  yang  ketat  bagi  pelaku  perdagangan  orang  dan menyediakan  mekanisme  untuk  memberikan  bantuan  kepada  korban,  termasuk tempat penampungan dan layanan kesehatan. Pemerintah Singapura juga melakukan kampanye  kesadaran  publik untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang  perdagangan orang  dan  mendorong  pelaporan  kasus-kasus  perdagangan.  Meskipun  begitu,  kritik
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 1-14 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
tetap ada mengenai perlunya peningkatan dalam penanganan korban dan kecepatan proses penuntutan. Aturan mengenai TPPO diatur dalam “ Trafficking in persons 3.—(1)  Any person who recruits, transports, transfers, harbours or receives an individual (other than a child) by means of —
(a)  the threat or use of force, or any other form of coercion;
(b)  abduction;
(c) fraud or deception;
(d)  the abuse of power;
(e) the abuse of the position of vulnerability of the individual; or
(f) the giving to, or the receipt by, another person having control over that individual of any money or other benefit to secure that other person’s consent,
for the purpose of the exploitation (whether in Singapore or elsewhere) of the individual shall be guilty of an offence.
(2)  Any person who recruits, transports, transfers, harbours or receives a child for the purpose of the exploitation (whether in Singapore or elsewhere) of the child shall be guilty of an offence.
(3)    In  determining  whether  an  offence  has  been  committed  under  this  section,  the following is irrelevant:
(a)  in the case where the alleged victim of the offence is a child, whether the child, or the child’s parent or guardian, consented to the actual or intended exploitation;
(b)  in any other case, whether the alleged victim of the offence consented to the actual or intended exploitation.
(4)    For  the  purposes  of  subsection  (1)  or  (2),  it  does  not  matter  whether  the  act  of trafficking  in  persons described in  that  subsection  is done  partly  in  and  partly  outside Singapore provided that the act, if done wholly in Singapore, would constitute an offence under that subsection”.

## 4. Thailand
Thailand memiliki Anti-Trafficking in Persons Act, B.E. 2551 (2008)(ATIPA), yang menyediakan  dasar  hukum  untuk  penuntutan  pelaku  perdagangan  orang  dan perlindungan korban. Undang-undang ini mengatur berbagai tindakan pidana terkait perdagangan orang dan menetapkan hukuman berat bagi pelaku. Pemerintah Thailand juga  membentuk  komite  nasional  dan  unit-unit  khusus  dalam  kepolisian  untuk menangani  kasus-kasus  perdagangan  orang.  Upaya  ini  diikuti  dengan  kerjasama regional  dan  internasional,  termasuk  dengan  ASEAN,  untuk  memperkuat  penegakan hukum  dan  perlindungan  korban.  Namun,  Thailand  masih  menghadapi  tantangan dalam  mengatasi  kasus-kasus  perdagangan  anak  dan  pekerja  migran  yang  sering menjadi korban.
“Section 4. In this act:
“exploitation”  means  seeking  benefits  from  prostitution,  production  or  distribution  of pornographic  materials,  other  forms  of  sexual  exploitation,  slavery,  causing  another person to be a beggar, forced labour or services, forced removal of organs for the purpose
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 1-14 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
of trade, or any other similar practices resulting in forced extortion, regardless of such person’s consent.
“forced labour or services” means compelling other persons to work or provide services by putting such person in fear of injury to life, body, liberty, reputation or property of such person  or  another  person,  by  means  of  intimidation,  use  of  force,  or  any  other  means causing such person to be in a state of being unable to resist.
“organised Criminal Group” means a structured group of three or more persons, whether formed permanently or for a period of time, and no need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership or a developed structure, acting in concert with the aim of committing one or more offences punishable by a maximum imprisonment of four  years and  longer  or  committing any  offence  provided  in  this  Act,  with  the  aim  to unlawfully obtain, directly or indirectly, property or any other benefits.
“child” means any person under eighteen years of age.
“Fund” means the Anti-Human Trafficking Fund.
“Committee” means the Anti-Human Trafficking Committee.
“member” means a member of the Anti-Human Trafficking Committee.
“competent  official”  means  a  senior  administrative  or  police  official  including  a government official holding a position not lower than level 3 of ordinary civil servant rank, appointed  by  the  Minister,  from  those  who  possess  qualifications  specified  in  the Ministerial Regulation, for the execution of this Act.
“Minister” means the Minister having charge and control of the execution of this Act”.

## 3. CELAH  HUKUM  YANG  MENDASARI  TERLAKSANANYA  TINDAK  PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Pada  dasarnya  hukum  nasional  negara-negara  anggota  Asean  memiliki kemiripan. Dapat dilihat dari hukum nasional yang mengatur mengenai perdagangan orang  yang  mana  dalam  penulisan  ini  membahas  mengenai  hukum  nasional  negara Indonesia,  Malaysia,  Singapura,  dan  Thailand.  Yang  mana  dapat  dilihat  mengenai aturan  yang  berbunyi  “Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut” dapat ditemukan dalam setiap hukum tersebut. Dilihat dari pasal tersebut pada dasarnya setiap hukum nasional  negara-negara  anggota  ASEAN  tidak  memiliki  celah  hukum  berdasarkan hukum  nasional  yang  mengatur  tentang  perdagangan  orang.  Lalu  mengapa  kasus perdagangan orang itu masih marak terjadi di negara-negara anggota ASEAN jika telah diatur sedemikian rupa hingga diusahakan agar tidak ada celah yang memungkinkan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut?
Ada pepatah yang berbunyi “ada 1001 jalan menuju roma” yang mana walaupun hanyalah Bahasa kiasan, namun jika memang kita sudah memiliki niat kuat ke roma
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 1-14 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
maka ada banyak cara yang bisa ditempuh seperti melalui jalur darat, laut, maupun udara 14 . Hal tersebut merupakan sebuah pepatah yang sangat terkenal dan tidak asing terutama bagi masyarakat Indonesia. Artinya ada berbagai macam car ajika memang seseorang telah memiliki niat tertentu. Tak terkecuali dalam perdagangan orang, jika orang tersebut telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut maka ada berbagai macam cara untuk melakukannya walaupun hukum telah mengatur dengan sangat lengkap. Bahkan dengan cara yang diluar dugaan dan dengan semua batasan yang ada mengingat bagaimana hukum mengawasinya.
Berdasar dari tidak adanya celah hukum dari UU TPPO di negara-negara anggota ASEAN  maka  digunakanlah  pepatah  itu  sebagai  pedoman.  Yang  mana  hal  tersebut dapat terlihat bagaimana kasus perdagangan orang tetap terlaksana melalui cara yang legal  seperti  pernikahan,  adopsi  anak,  hingga  program  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka  (MBKM)  dari  pemerintah  untuk  mahasiswa.  Hal-hal  yang  legal  tersebut digunakan  oleh  para  oknum  untuk  melakukan  TPPO  tanpa  dicurigai  oleh  hukum nasional negara-negara anggota ASEAN. Hal tersebut pun diungkap dalam detikNews yang menyatakan “Ribuan mahasiswa Indonesia menjadi korban eksploitasi berkedok magang Kampus Merdeka. Mereka terpaksa bekerja tanpa kontrak, tak ada  jaminan keamanan,  terusir  dari  apartemen,  dan  dipecat  secara  sepihak”  di  laman  mereka mengenai  TPPO  melalui  program  MBKM  yang  bahkan  merupakan  program pemerintah untuk mengembangkan diri mahasiswa namun dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapat keuntungan 15 . Selain itu dalam kasus adopsi  anak  juga  dapat  dilihat  di  laman  detikNews  yang  memberitakan  tentang seorang ibu yang melaporkan pada polisi atas kasus kehilangan bayi namun ternyata ia  pun  termasuk  dalam  tersangka  dalam  kasus  TPPO  yang  mana  ia  sendiri  menjual bayinya  kepada  pasangan  suami  istri  yang  biasa  melakukan  pembelian  bayi  tanpa prosedur yang legal 16 . Yang mana dalam kasus ini pasangan suami istri ini melakukan pembelian anak terhadap ibu bayi yang mana dapat menggunakan alasan adopsi anak sebagai alasan yang legal dalam hukum. Cara lainnya yaitu melalui pernikahan yang salah  satu  kasusnya  diberitakan  oleh  detikJabar  dengan  judul  “Kawin  Kontrak  di Cianjur yang Bikin Turis Kaya di Cianjur Tergiur” dimana dalam kasus tersebut TPPO dilakukan  dengan  melalui  kawin  kontrak  yang  dilakukan  oleh  2  orang  perempuan sebagai mucikari yang menjual para gadis untuk dijajakan pada pria-pria lokal, India, Singapura,  namun  yang  paling  banyak  ialah  pria  asal  Timur  Tengah  dengan  tarif puluhan juta rupiah dan diketahui bahwa hal tersebut telah dilakukan oleh 2 mucikari tersebut sejak tahun 2019 17 .
14 Thomas Sugiarto, “Big Dream, Make it Happen!”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal 76
15 https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240327/Cerita-Korban-Perdagangan-Orang-Berkedok- Magang/ diakses pada tanggal 28 Mei 2024
16 https://news.detik.com/berita/d-7208753/kronologi-ibu-di-jakbar-jual-bayi-terbongkar-dari- laporannya-sendiri/ diakses pada tanggal 28 Mei 2024
17 https://www.detik.com/jabar/berita/d-7302707/kawin-kontrak-di-cianjur-yang-bikin-turis-kaya-di- cianjur-tergiur diakses pada 28 Mei 2024
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 1-14 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Berdasarkan  dari  3  kasus  tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa  celah  hukum bukan  berada  pada  hukum  nasional  negara  yang  mengatur  mengenai  TPPO  namun adanya celah hukum di hukum lainnya yang dapat digunakan sebagai suatu cara yang legal  untuk  melakukan  kegiatan  illegal  seperti  TPPO.  Namun  bukan  berarti  hukum lainnya tidak mengatur dengan baik mengenai hal lainnya, kita sebagai manusia juga harus mengerti akan hukum dan perlindungan hak asasi manusia atas diri kita sendiri agar tidak menjadi korban seperti dalam 3 kasus tersebut. Dan penting untuk diingat bahwa bukan hukum yang bersalah namun pesan dari adanya pepatah “ada 1001 jalan menuju roma” harus disadari oleh masyarakat yaitu manusia yang memiliki niat itu dapat  melakukan  segala  macam  cara  untuk  mendapatkan  apa  yang  dia  inginkan bahkan  pemikiran  manusia  itu  tentunya  melebihi  hukum  atau  aturan  yang  ada mengingat  bahwa  hukum  itu  ada  karena  adanya  permasalahan  yang  terjadi  agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa depan dan memperbaiki masa depan agar menjadi lebih baik. Sehingga hukum hanya mengikuti pola pikir manusia yang semakin maju sehingga dalam hal ini pun hukum tak dapat disalahkan.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Perdagangan  orang  di  negara-negara  ASEAN  tetap  marak  meskipun  telah  ada berbagai regulasi nasional yang dirancang untuk memberantasnya. Kejahatan ini terus terjadi  karena  pelaku  memanfaatkan  berbagai  celah  dalam  hukum  yang  lain,  seperti adopsi  anak,  pernikahan  kontrak,  dan  program  magang  pemerintah,  untuk melaksanakan niat jahat mereka  secara legal.  Hukum nasional negara-negara ASEAN, termasuk  Indonesia,  Malaysia,  Singapura,  dan  Thailand,  sebenarnya  sudah  mengatur dengan  tegas  tentang  perdagangan  orang,  namun  celah  dalam  hukum  lain memungkinkan  pelaku  untuk  mengeksploitasi  situasi  tertentu.  Oleh  karena  itu, rekomendasi yang dapat diberikan meliputi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan kerjasama antar negara anggota ASEAN untuk penegakan hukum yang lebih efektif, serta revisi dan pengawasan ketat terhadap program atau aktivitas legal yang rentan disalahgunakan untuk perdagangan orang. Upaya ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum, untuk memastikan  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi  individu  yang  rentan  terhadap perdagangan orang dan untuk mencegah terjadinya kejahatan ini di masa depan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 1-14 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3

## Daftar Pustaka

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang
Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007
Anti-Trafficking in Persons Act, B.E. 2551 (2008) Prevention of Human Trafficking Act 2014

## B. Jurnal
Aura  Ratrika,  Jun  Justinar,  “Perlindungan  Pekerja  Migran  Ilegal  Indonesia  Korban Perdagangan Orang Di Malaysia Menurut Protokol Palermo Tahun 2000”, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 6 No. 1 Februari 2024, hal 400
Erna Setijaningrum, Asiyah Kassim, Rochyati Triana, and Reza Dzulfikri, “Going Back with  Glee:  A  Case  Study  of  Indonesian  Migrant  Workers  Engaging  in  Circular Migration”, Journal of ASEAN Studies, Vol. 11, No. 1 (2023), hal 220
Herlambang  Leo  Hendraputra,  Brian  Jati  Arkan,  Stepan  Armando  Fiore,  Asmak  Ul Hosnah,  “Analisis  Hukuman  Tindak  Pidana  Terhadap  Pelaku  Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Berdasarkan KUHP”, JURNAL JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2024, hal 1-2
Hermanus  Wim  Hapsoro,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan  dan  Anak  Sebagai Korban  Perdangangan  Manusia”,  RISTEK  :  Jurnal  Riset,  Inovasi  dan  Teknologi Kabupaten BatangVol. 8 No. 1 (2023), hal 27
Indah Damayanti, Radea Respati Paramudhita, ‘Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Unes Law Review Vol. 6, No. 3, Maret 2024, hal 8586 Lourensy Varina Sitania & Eko Suponyono,”Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  Dalam  Aspek  Hukum  Internasional  dan  Nasional”,  Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020, hal 39-40
Masrina  Yanggolo,  Caecilia  J.  J  Waha,  Dicky  J.  Paseki,  “Implementasi  Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja”,  Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum Vol. 12 No.4. Mei 2024

## C. Buku
Darwis,  “INDONESIA  &  ASEAN:  Politik  Luar  Negeri  Pasca  Reformasi”,  (Unhas  Press, 2019), hal 2
Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN  - Kementerian Luar Negeri, “ASEAN Selayang Pandang  Edisi-22,  Tahun  2017:  Satu  Visi,  Satu  Identitas,  Satu  Masyarakat”, (Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri; 2017), hal 3
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 1-14 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
International  Organization  for  Migration  (IOM)  Indonesia,  “PETUNJUK  TEKNIS OPERASIONAL GUGUS TUGAS PENCEGAHAN & PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”, (Jakarta: IOM Indonesia 2019), hal 35
Michael  Leifer,  “ASEAN  and  the  Security  of  South-East  Asia  (Routledge  Revivals)”, (London: Routledge, 2013)
Ratnaningsih  Hidayat,  “ASEAN:  Satu  Komunitas  Satu  Identitas”,  (Yogyakarta:
Deepublish, April 2015), ed 1, cet 1, hal 1
Thomas  Sugiarto,  “Big  Dream,  Make  it  Happen!”,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2013), hal 76
Tri Prasetyono, S. pd., “Mengenal ASEAN Dan Negara-Negaranya”, (Semarang: Alprin, 2020), hal 3
D. Lainnya https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240327/Cerita-Korban-Perdagangan- Orang-Berkedok-Magang/ diakses pada tanggal 28 Mei 2024
https://news.detik.com/berita/d-7208753/kronologi-ibu-di-jakbar-jual-bayi- terbongkar-dari-laporannya-sendiri/ diakses pada tanggal 28 Mei 2024 https://www.detik.com/jabar/berita/d-7302707/kawin-kontrak-di-cianjur-yang- bikin-turis-kaya-di-cianjur-tergiur diakses pada 28 Mei 2024