## Lana Aulia Afiftania, Nanik Mahmudah, Fauziah Herman Putri
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
Email : lana.aulia.afiftania-2019@fh.unair.ac.id

## Abstrak
Layanan over  the  top merupakan  bentuk  perkembangan  teknologi  berbasis  internet. Indonesia  sebagai  negara  terdampak  masih  belum  mampu  mengendalikan  dan memanfaatkannya. Di sisi lain, Singapura telah memiliki sistem  hukum yang cukup baik. Permasalahannya  adalah  bagaimana  perbedaan  sistem  hukum  antara  Indonesia  dengan Singapura,  serta  bagaimana  aturan  hukum  yang  dapat  diterapkan  oleh  Indonesia.  Tujuan penelitian  adalah  menganalisis  sistem  hukum  yang  dapat  diterapkan  di  Indonesia. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  melalui  pendekatan  konseptual  dan pendekatan  perundang-undangan.  Pembahasan  yang  diperoleh  adalah  perbedaan  sistem hukum  yang  ditinjau  dari  segi  pembatasan  konten  penyiaran  dan  sistem  penarikan  pajak. Bertolak  belakang  dengan  Indonesia,  Singapura  memiliki  pembatasan  konten  yang  lebih spesifik.  Sistem  penarikan  pajak  di  Indonesia  masih  mengalami  kekosongan  hukum, sedangkan  Singapura  melakukan  penarikan  pajak  melalui  sistem  kepemilikan  lisensi. Perbedaan  yang  demikian  dapat  diadopsi  oleh  Indonesia  sebagai  dasar  pembayaran  pajak bagi penyedia layanan OTT.
Kata kunci: over the top, perbedaan hukum, Indonesia dan Singapura.

## Abstract
Over the top media service is form of development of internet based technology. Indonesia as  an  affected  country,  has  not  be  able  to  control  and  manage  it.  On  the  other  hand, Singapore  already  has  good  legal  system.  The  problem  is  how  the  differences  between Indonesian  and  Singapore  legal  system,  also  how  the  rule    of  law  can  be  applied  by Indonesia.  This  research  is  normative  legal  research  through  conceptual  approach  and statute approach. Discussion result is the difference of legal system in terms of broadcast content restriction dan the tax collection system.  Contrary with Indonesia, Singapore has more  spesific  content  restriction.  Tax  collection  system  in  Indonesia  still  experiencing  a legal  vacuum  while  Singapore  collect  taxes  through  a  licence  ownership  system.  That difference  can  be  adopted  by  Indonesia  as  basis  of  payment  for  provider  over  the  top media service.
Keywords: over the top, legal differences, Indonesia and Singapore.
Diferensiasi Hukum bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia dengan Singapura)

## PENDAHULUAN
Persaingan  antar  korporasi penyiaran  konvensional  di  Indonesia mengalami  invasi  yang  cukup  rumit akibat perkembangan digitalisasi global. Saat ini, penyampaian informasi  tak  hanya  tersalurkan melalui  siaran  televisi  analog,  tetapi dapat pula diakses melalui penyiaran digital.
Penyiaran digital yang
dimaksud  adalah  layanan  penyiaran informasi  berbasis  internet  atau disebut pula dengan layanan over the top (OTT). Penyedia  layanan  OTT
banyak  melahirkan  platform  digital
seperti Facebook, Youtube,
Instagram,  Boom  Live,  Tik  Tok, dan sejenisnya.  Platform  OTT  berbentuk aplikasi dapat diunduh melalui Google  Play  Store bagi  pengguna
Andoroid, sedangkan  bagi  pengguna Iphone dapat  mengunduh  aplikasi OTT melalui IOS. Penyedia layanan OTT merupakan  sebagai  subjek  hukum yang  memberikan  layanan  aplikasi dengan memanfaatkan
jasa
telekomunikasi melalui jaringan
telekomunikasi  berbasis  protokol internet  yang  mewujudkan  adanya transmisi  antar  pengguna  layanan
dalam bentuk panggilan suara, panggilan  video,  pesan  singkat,
daring percakapan (chatting), jejaring dan media sosial, penyimpanan  dan  pengambilan  data,
permainan (game), transaksi finansial atau komersial, dan lainnya. 1 Lalu  konten  yang  dapat dinikmati  pengguna  OTT  meliputi semua  bentuk  informasi  digital  yang terdiri  dari  gambar,  suara,  musik, animasi,  video,  film,  permainan (game), tulisan,  ataupun  kombinasi baik sebagian dan/atau keseluruhannya. 2 Kemajuan teknologi
penyiaran digital tumbuh tidak selaras  dengan  regulasi  yang  ada. Indonesia  belum  mengakui  layanan OTT  sebagai  bagian  dari  kegiatan penyiaran  karena  perbedaan  metode pemancarluasan.  Undang  –  Undang mengartikan penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan siaran yang dilakukan dengan memanfaatkan pemancaran dan/atau transmisi
1 Lihat  Angka  5.1.1.  Surat  Edaran  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016  tentang Penyediaan  Layanan  Aplikasi  Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top)
2 Lihat  Angka  5.1.2.  Surat  Edaran  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016  tentang Penyediaan  Layanan  Aplikasi  Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top)
menggunakan  spektrum  frekuensi radio  melalui  kabel,  udara,  dan/atau media  lain  sehingga  dapat  diterima secara serentak oleh pengguna layanan siaran. 3 Sedangkan, pemancarluasan OTT dilakukan
dengan memanfaatkan jaringan
telekomunikasi  berbasis  protokol internet. Perbedaan tersebut
menimbulkan  diversifikasi  hukum bagi penyelenggaraan layanan OTT.
Diversifikasi yang terjadi
seperti,  pengawasan  materi  audio visual  layanan  OTT  dilakukan  oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
(Kemkominfo  RI),  terlepas  dari Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI) sebagai  pengawas  materi  penyiaran konvensional.  Hukum  yang  berlaku bagi OTT juga tergantung pada jenis layanan  yang  disediakan.  Misalnya Undang–Undang Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (Undang-Undang  ITE),  Undang– Undang  hak  cipta,  Undang–Undang pers,  Undang–Undang  pornografi, Kitab  Undang–  Undang  Hukum Pidana,  dan  seterusnya.  Sebagai contoh, apabila seseorang
3 Lihat  Pasal  1  Ayat  (2)  Undang  –  Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
membagikan  informasi  pada  layanan OTT  berisi  perbuatan  yang  dilarang dalam  Undang–Undang  ITE,  maka penyelesaian hukum yang digunakan adalah pengajuan gugatan, penyelesaian sengketa lembaga alternatif,  ataupun  secara  pidana sesuai  dengan  ketentuan  Undang– Undang ITE.
Dewasa  ini  timbul  beberapa kasus  akibat  dirilisnya  fitur  baru layanan  OTT  yaitu live  streaming atau  siaran  langsung . Fitur  ini menyediakan sarana untuk mentransmisikan konten audio visual pada  waktu  yang  bersamaan  antara pengguna  dengan  penonton live streaming .  Acapkali  kasus  terjadi karena konten yang disiarkan mengandung  unsur  yang  dilarang oleh perundang–undangan.
Lepasnya kontrol dari lembaga pengawasan penyiaran, mengakibatkan konten tersebut mudah  diakses  oleh  publik  dan disebarluaskan ulang. Fitur ini contohnya  adalah Instagram  TV, Instagram Live, Youtube Live,
Facebook  Live, dan  lainnya.Naskah yang  sudah  diterima  dan  siap dipublikasikan,  akan  dipublikasikan secara Open  Journal  System (OJS)
secara  bertahap.  Jurnal  Perspektif Hukum  saat  ini  sedang  proses persiapan  dan  pengajuan  akreditasi secara  nasional.  Kami  menerima artikel hasil penelitian atau
konseptual.  Artikel  yang  dikirimkan original dan belum pernah dipublikasikan dimanapun.
Pada bulan Agustus tahun 2020, Kemkominfo  RI  telah  memblokir aplikasi Boom  Live karena  salah satu  penggunanya  berinisial  AWM melakukan  siaran  langsung  tanpa busana. 4 Penyedia
layanan
mengaku telah menerapkan
kebijakan  terkait  konten  seperti larangan  konten  pornografi,  erotis, maupun  vulgar.  Unsur  –  unsur tersebut  dilarang  tersemat  pada ikon, judul, maupun deksripsi.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kemkominfo RI berkomentar bahwa aplikasi Boom Live seharusnya  menerapkan filtering
untuk  konten streaming. Kasus lainnya  terjadi  pada  fitur Facebook
Live. Sejak  peluncuran  fitur  ini,
4 Fahmi  Ahmad  Burhan. Kominfo  Blokir Aplikasi  Boom  Live  Karena  Konten  Bidan Bugil . https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5 f47b262c3bd2/kominfo-blokir-aplikasi- boom-live-karena-konten-bidan-bugil. (Diakses 10 September 2020).
kerap terjadi penayangan berkonten negatif  mulai  dari  aksi  bunuh  diri, aksi terorisme, dan maraknya ujaran kebencian. Salah satu live streaming yang  viral  adalah  aksi serangan jemaah masjid di Selandia Baru  yang  ditonton  4.000  kali sebelum akhirnya dihapus. 5
Australia, Inggris, Malaysia, Turki, dan Singapura terus mengembangkan regulasi atas hadirnya layanan OTT yang disesuaikan dengan asas dan identitasnya  masing  –  masing. Otoritas  Moneter  Singapura  telah menerapkan RUU Layanan Pembayaran  untuk  menciptakan kerangka yang kondusif. Konsumen layanan  OTT  akan  dikenakan good and  services  tax  (GST) atau  pajak barang  dan  jasa. 6 Selain  itu, Singapura  mewajibkan  pendaftaran dan  pemilikan  lisensi  bagi  pemilik website, juga  harus  membayar
5 Rehia  Sebayang. Video  Penembakan Selandia Baru Ditonton 4.000 Kali. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190 319170329-37-61654/facebook-video- penembakan-selandia-baru-ditonton-4000- kali. (Diakses 10 September 2020).
6 Wahyu  Budi  Santoso. Tiga  Negara  yang Sukses  Ajukan  Aturan  Konten  Berbasis Internet . https://autotekno.sindonews.com/read/54187 /207/tiga-negara-yang-sukses-ajukan-aturan- konten-berbasis-internet-1590926738. (Diakses 10 September 2020).
sejumlah uang serta mencatat berita per-harinya.
Kebijakan  yang  demikian memberikan  tekanan  pada  konten dan  konsumsi  pada  layanan  OTT seperti  unduhan e-book, aplikasi seluler,  perangkat  lunak  seperti office suites, media berbasis langganan  seperti streaming  musik, game  online,  Netflix,  Youtube, sampai  dengan  manajemen  data elektronik seperti penyimpanan cloud dan web  hosting. Sistem penarikan  pajak  tersebut  disusun untuk mengatur pertumbuhan penyediaan  layanan  OTT  asing  di Singapura.
Apabila dibandingkan, maka Indonesia
masih mengalami ketertinggalan  yang  cukup  jauh. Penarikan  pajak  bagi  penyedia layanan  OTT  di  Indonesia  masih belum  mendapat  kepastian  hukum. Pembayaran  pajak  operasional  bagi perusahaan  asing  hanya  dapat dibebankan bila perusahaan tersebut didirikan  dan  didaftarkan  sebagai
Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sementara itu, bagi penyedia layanan  OTT  yang  didominasi dengan  perusahaan  asing,  masih belum  ada  aturan  hukum  yang
mewajibkan  perusahaan  tersebut harus  berdiri  serta  terdaftar  sebagai BUT.  Tidak  hanya  dalam  sistem penarikan  pajak,  Singapura  masih memiliki  perbedaan-perbedaan  lain dalam  mengatur  penyedia  layanan OTT  di  negaranya.  Perbedaan- perbedaan  yang  demikian  perlu dikaji dan dianalisis sebagai rujukan  bagi  Indonesia  dalam menciptakan  sistem  hukum  untuk menghadapi dan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi berbasis internet.
Perbedaan  Sistem  Hukum  Bagi Penyedia  Layanan Over  The  Top Di Indonesia Dan Singapura.
Over The Top (OTT) merupakan layanan yang
disampaikan  melalui  infrastruktur atau  jaringan  milik  operator,  tetapi tidak  secara  langsung  melibatkan operator.  Susunan  layanan  OTT dalam industri telekomunikasi terbagi  dalam  beberapa  lapisan. Lapisan pertama dalam aplikasi OTT terdiri content  platform,  content aggregator,  content  creator atau provider, serta  berbagai  layanan seperti instant  messaging  voice, video  calling, dan video  converence.
Lapisan  selanjutnya  adalah service provider  layer serta network  and infrastructure provider layers.
Struktur  lapisan  OTT  yang ada  tidak  diatur  secara  sistematis  di Indonesia.  Perkembangan  saat  ini adalah  korporasi penyiaran  PT.RCTI serta PT.Visi Citra Mulia (Inews TV) telah  mengajukan  pengujian  Pasal  1 Angka  2  Undang-Undang  Penyiaran dengan  maksud  memohon  perluasan makna  penyiaran  sehingga  OTT tergolong  dalam  rezim  penyiaran. 7
Di sisi lain, Singapura telah melakukan transformasi secara progresif  dalam  pengaturan  OTT. Legislasi dilakukan dengan
menyeimbangkan  berbagai  faktor mulai  dari  pandangan  hidup,  nilai- nilai budaya, dan keadilan.
1.  Aturan  hukum  bagi  penyedia layanan over  the  top menurut perundang-undangan Indonesia.
Kegiatan penyiaran Over The Top (OTT)  tidak  tunduk  pada
7 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
RCTI  dan  Inews  Gugat  Ketentuan  UU
Penyiaran ke MK. https://www.mkri.id/public/content/infoumu m/press/pdf/press_1275_22.6.20%2039.PU
U- XVIII.2020%20UU%20Penyiaran%20%20I %20ASF.pdf. (Diakses 9 September 2020).
Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2002  tentang  Penyiaran  (Undang- Undang  Penyiaran)  seperti  korporasi penyiaran  konvensional.  Layanan OTT  di  Indonesia  tunduk  dalam aturan Undang-Undang Telekomunikasi serta pengawasannya merujuk pada Undang-Undang  ITE.  Konten  yang disajikan dalam layanan OTT dibatasi  dalam  koridor  Pasal  27 sampai  dengan  Pasal  29  Undang- Undang ITE yaitu perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  dalam mentransmisikan
informasi
elektronik. Apabila terdapat muatan informasi elektronik yang melanggar hukum,  maka  Undang-Undang  ITE dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Peraturan Pemerintah tentang PSTE) melimpahkan wewenang kepada
Pemerintah  untuk  memutus  akses informasi  elektronik.  Penyelesaian atas  pelanggaran  yang  terjadi  dapat pula berupa pemblokiran konten oleh penyelenggara  jasa  telekomunikasi. Sanksi lainnya yaitu berupa ancaman
pidana  yang  tertera  dalam  Pasal  45 Undang-Undang ITE.
Saat  ini,  Pemerintah  telah menerbitkan  Surat  Edaran  Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun
2016  tentang  Penyediaan  Layanan Aplikasi  Dan/Atau  Konten  Melalui Internet (Over The Top) (SE
Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016) .
Surat  edaran  ini  diterbitkan  dengan tujuan mendorong kesiapan penyedia layanan OTT dalam mematuhi regulasi  yang  sedang  disiapkan  oleh Kemkominfo RI. Lalu bertujuan pula untuk  memberikan  waktu  bagi  OTT menyiapkan  segala  sesuatu  yang
terkait dengan aturan
penyelenggaraan  layanan  OTT  di Indonesia.
Surat  edaran  ini  mengatur secara  detail  atas  batasan  konten yang  wajib  dipatuhi  OTT  seperti larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pornografi,  perlindungan  konsumen, penyiaran, perfilman, hak atas
kekayaan intelektual, periklanan, anti
terorisme,  serta  perpajakan.  Selain itu, OTT
wajib melakukan
perlindungan data,
melakukan mekanisme  sensor  dan  filtering
konten, menggunakan nomor protokol internet
Indonesia, memberikan  akses  guna  kepentingan penyidikan  ataupun  penyelidikan, serta  wajib  mencantumkan  petunjuk dan  informasi  penggunaan  layanan dalam Bahasa Indonesia.
Kemudian OTT dilarang memuat  konten  yang  bertentangan dengan  Pancasila,  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  serta  hal-hal  yang mengancam keutuhan negara.
Muatan  yang  menimbulkan  konflik, pertentangan  antar  kelompok,  antar- suku,  antar-agama,  antar-ras,  dan antar-golongan (SARA), sampai dengan menodai
nilai-nilai agamapun dilarang.
Pelarangan  juga  berlaku  atas muatan  yang  mendorong  pengguna layanan  OTT  melakukan  tindakan melawan  hukum,  penyalahgunaan narkotika, melakukan kekerasan, pemerasan atau pengancaman, ujaran kebencian,  pencemaran  nama  baik, ataupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Namun,  hingga  saat  ini  surat  edaran tersebut hanya bersifat himbauan dan tidak dapat mengikat secara hukum.
Mengacu pada SE Menkominfo  Nomor  3  Tahun  2016, penyedia  layanan  OTT  didefinisikan sebagai subjek hukum yang
berbentuk  perorangan  yaitu  warga negara Indonesia atau dapat berbentuk  badan  atau  perusahaan yang  tidak  berbadan  hukum  maupun berbadan  hukum.  Selain  itu,  OTT dapat pula didirikan oleh perorangan yang memiliki kewarganegaraan asing,  atau  badan  usaha  asing  yang wajib  mendirikan  Bentuk  Usaha
Tetap (BUT) di Indonesia. 8 Ketentuan tersebut merupakan calon definisi OTT sebagai  subjek  hukum.  Kelambatan legislasi yang demikian menimbulkan  kekosongan  hukum
atas  penentuan  hak  dan  kewajiban OTT. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan
penyedia  layanan  dan/atau  aplikasi berbasis  internet  membentuk  BUT dan  menikmati  hak-haknya  sampai dengan menanamkan modalnya sebagai  investor  asing  atau foreign direct investment .
8 Lihat  Angka  5  Surat  Edaran  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016  tentang Penyediaan  Layanan  Aplikasi  Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top)
Ambiguitas kedudukan hukum OTT di Indonesia menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya adalah timbul kerugian negara karena tidak dapat mengenakan pajak pada OTT. Sedangkan  pendapatan  yang  didapat melalui  konsumsi  masyarakat  atas layanan OTT  kian lama kian meningkat. Global  internet  traffic forecast menunjukkan  bahwa  sejak tahun  2014 trafik  internet  meningkat setiap  bulannya.  Menurut  Cisco, pengguna  internet  telah  mengalami peningkatan  sejak  tahun  2017  yang semula  sebesar  45,3%  dari  populasi masyarakat  global,  akan  meningkat menjadi  59,7%  dari  masyarakat global pada tahun 2022 . 9
Pengenaan pajak atas eksistensi  OTT  saat  ini  hanya mencakup pajak atas usaha perdagangan  yang  ditransaksikan melalui  serangkaian  perangkat  dan prosedur elektronik. 10 Penyedia layanan OTT yang telah meraup laba dalam  kegiatan  operasionalnya  tidak
9 Cisco. VNI  Complete  Forecast Highlights. https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/ser vice-provider/visual-networking-index- vni/vni-forecast.html?dtid=osscdc000283. (Diakses 14 September 2020).
10 Lihat  Pasal  8  jo.  Pasal  1  Angka  2 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
dapat  dikategorikan  sebagai  subjek wajib  pajak  karena  tidak  terdaftar sebagai  BUT.  BUT  didefinisikan
sebagai bentuk usaha yang digunakan  oleh  orang  pribadi  dan tidak bertempat tinggal di  Indonesia. Orang  pribadi  yang  dimaksud  dapat pula  diartikan  berada  di  Indonesia tidak  lebih  dari  183  (seratus  delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan.
Selain  orang  pribadi,  BUT juga  dapat  berupa  badan  yang  tidak didirikan serta tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usahanya berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung  kantor,  ruang  untuk  promosi dan penjualan, dan sumber pendukung usaha lainnya.
Usaha  BUT  dapat  berupa pemberian  jasa  yang  dilakukan  lebih dari  60  (enam  puluh)  hari  dalam jangka  waktu  12  (dua  belas)  bulan, bertindak selaku agen yang kedudukannya  tidak  bebas,  sampai dengan penyediaan komputer, penyediaan  agen  elektronik,  atau peralatan  otomatis  yang  dimiliki,
disewa, atau digunakan oleh penyelenggara  transaksi  elektronik
untuk menjalankan kegiatan usahanya. 11
2.  Aturan  hukum  bagi  penyedia layanan over  the  top menurut perundang-undangan singapura
Belum  adanya  aturan  hukum yang secara jelas mengatur mengenai OTT  seperti Google,  Netflix atau perusahaan  berbasis  internet  lainnya di  Indonesia,  dapat  diindikasikan sebagai  kekosongan  hukum.  Oleh karena itu, Indonesia dapat mengikuti jejak negara tetangga yang telah  terlebih  dahulu  menerapkan regulasi pada OTT. Pada sub-bab ini akan  dibahas  mengenai  regulasi negara tetangga yang telah menerapkan Undang-Undangnya terhadap  OTT  yaitu  Singapura. Regulasi  yang  mengatur  OTT  di Singapura  adalah Content  Code  For Over-The-Top, Video-On-Demand And  Niche  Services ( Content  Code Of OTT).
Merujuk pada ketentuan pembukaan  yang  terdapat  didalam Content  Code  Of OTT  disebutkan
11 Lihat  Pasal  2  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  tentang Perubahan  Keempat  Atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan.
bahwa  program  televisi  dan  radio terutama produksi lokal, dapat
memberikan pengaruh yang
signifikan  pada  komunitas.  Oleh karena itu, Kode Konten untuk Over- the- Top ("OTT"), Video-on-Demand ("VOD")  dan Niche  Services  ("the Code") perlu  dilakukan  pendaftaran yang  selanjutnya  akan  berlisensi  di bawah Broadcasting  Act (Cap.  28).
Tujuan  penerapan  sistem  lisensi adalah  mengatur  dan  membatasi konten yang akan disiarkan sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan dan/atau ketertiban umum,  kerukunan  nasional,  atau menyinggung kesusilaan. 12
Pendaftaran  konten  untuk mendapatkan lisensi dilakukan melalui  lembaga Overseas  Vendor Registration (OVR).  OVR  menarik pajak penjualan layanan kepada para perusahaan  OTT.  Pendaftaran  ini juga erat kaitannya dengan penentuan  konten  mana  saja  yang dapat ditayangkan. Selain itu, Singapura juga menarik pajak terhadap  setiap  konten  dan/atau  film yang ditayangkan.
12 Lihat  Angka  1  Preamble  Content  Code For  Over-The-Top,  Video-On-Demand  And Niche Services.
Pemerintah  Singapura  juga mewajibkan pendaftaran kepada OTT luar negeri dengan omset global tahunan  lebih  dari  USS1  juta dan/atau  yang  telah  menjual  layanan digital senilai lebih dari USS100 ribu kepada  pelanggan  di  singapura dalam  periode  12  (dua  belas)  bulan. Direktur  Riset Gartner,  Adrian  lee , turut  memberikan  keterangan  bahwa penyedia layanan OTT akan dibebankan  biaya  operasional  yang lebih  tinggi  untuk  menghindari penjualan  layanan  senilai  USS100 ribu. 13
Kemudian  untuk  menjamin agar  penerapan  terhadap  ketentuan ini  diterapkan,  lembaga Infocomm
Media Development Authority (IMDA) juga diberdayakan berdasarkan Undang-Undang Penyiaran  (Cap.  28).  IMDA  dapat menjatuhkan sanksi, termasuk pengenaan  denda  uang  pada  penyiar atau penyedia layanan manapun yang melanggar Kode Konten untuk Over- the- Top ("OTT"), Video-on-Demand
("VOD")  dan Niche  Services  ("the
13 CNN  Indonesia. Singapura  Tarik  Pajak Layanan  Digital  Netflix  dkk  Awal  2020 . http://m.cnnindonesia.com/teknologi/201912 31171852-185-461429/singapura-tarik- pajak-layanan-digital-netfix-dkk-awal-2020. (Diakses 20 September 2020).
Code") .  IMDA  sendiri  diartikan
sebagai administrastrator pajak utama Pemerintah.
Singapura  dalam  Ketentuan Content  Code  Of OTT,  telah  jelas mengatur dan
menjelaskan klasifikasi film mana saja yang perlu diberi  label  dan/atau  tanda  sehingga orang tua akan lebih selektif memilih film yang layak untuk diberikan pada anaknya. Sebagai contoh, film diberikan  peringkat  sesuai  dengan panduan klasifikasi yang tertera pada bagian  1:  Klasifikasi  point  1.1,  yang mana dibagi menjadi enam peringkat antara lain sebagai berikut : 14
a. G – Umum;
b. PG - Bimbingan orang tua;
c. PG13  –  Bimbingan  orang  tua untuk  anak-anak  di  bawah  usia 13 tahun;
d. NC 16 – Bukan untuk anak-anak di bawah 16 Tahun;
e. M18  –  Dewasa  usia  18  tahun atau 18 tahun ke atas; dan
f. R21 – Terbatas Untuk Orang 21
Tahun ke atas.
Melalui  aturan  tersebut,  film dan/atau  konten  yang  akan  disiarkan seluruhnya  harus  diberikan  label
14 Lihat  Angka  1.1  Part  1:  Classification Content  Code  For  Over-The-Top,  Video- On-Demand And Niche Services.
dan/atau peringkat yang menjelaskan bahwa  konten  tersebut  diperuntukan untuk konsumen pada tingkatan yang seperti apa  Khusus pada  konten  R21 tetap  harus  diberikan  pengamanan yang  ketat  yaitu  berupa  penguncian secara default sehingga calon penggunanya diharapkan untuk membelinya  terlebih  dahulu  atau dapat  melihatnya  melalui  PIN  R21. Konten  R21  tidak  dapat  ditawarkan secara gratis. 15
Seluruh  tayangan,  konten, maupun program yang hendak disiarkan harus memenuhi kententuan-ketentuan  yang  berlaku sebagaimana yang diamanatkan Content  Code  Of OTT.  Salah  satu ketentuannya  adalah  konten  layanan OTT  harus  memenuhi  kepentingan Nasional dan Umum dengan cara: 16
a. Mematuhi  Hukum  yang  berlaku di Singapura;
b. Tidak merusak kepentingan nasional,  keamanan  nasional, kepentingan  umum,  keamanan publik, atau ketertiban umum;
15 Lihat  Angka  1.3  Bagian  1:  Classification Content  Code  For  Over-The-Top,  Video- On-Demand And Niche Services.
16 Lihat  Angka  4.1  Classification  Content Code For Over-The-Top, Video-On-
Demand And Niche Services.
c. Tidak merusak hubungan singapura  dengan  negara  lain;
dan
d. Tidak mengandung pesan ekstremis  atau  anarkis,  seperti advokasi  atau  mempromosikan penggunaan kekerasan.
Oleh  karena  itu,  layanan  atas konten  yang  akan  ditayangkan  harus dipastikan  telah  tidak  menyalahi ketentuan yang ada. Selain diaturnya ketentuan untuk memenuhi kepentingan  Nasional  dan  Umum,
dalam  ketentuan Content  Code  Of OTT  diatur  pula  atas  konten  yang hendak ditayangkan
harus
memperhatikan  terhadap  kerukunan ras  dan  agama,  sehingga  terhadap konten  yang  hendak  ditayangkan tidak menimbulkan kerusuhan dan/atau perpecahan dikemudian
hari.
Program-program  yang  harus diperhatikan berkaitan dengan pencegahan kerusuhan atas kerukunan ras dan agama adalah:
a. Dibuat sekuler dan tidak bersifat proselit;
b. Menyajikan  rujukan  ras  dan agama secara akurat dengan cara yang bermartabat;
c. Tidak merendahkan atau menyinggung  kepekaan  ras  atau
kelompok agama; dan
d. Menghasut  dan/atau  cenderung menghasut intoleransi ras dan/atau agama, atau kesalahpamahan,  tidak  boleh disiarkan. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut maka setiap konten  yang  hendak  ditayangkan  di Singapura harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan  yang  termuat didalam Content Code Of OTT guna tercipta  rasa  aman  dan  kondusif terhadap negara Singapura.
Aturan Hukum Yang Dapat Diterapkan Bagi Penyedia Layanan Over The Top Di
Indonesia Teknologi dalam bidang informasi  dan  komunikasi  telah mengalami  revolusi  yang  cukup signifikan.  Perkembangan  teknologi selalu  diikuti  pembaharuan  yang terus–menerus  dan  kemudian  akan disusul  dengan  teknologi  lainnya. Perkembangan bergerak seiring dengan  meningkatnya  kemudahan akses internet di setiap negara secara global. Internet telah menjadi
kebutuhan  bagi  manusia  zaman
digital. Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) berpendapat  bahwa  jasa  layanan telekomunikasi tradisonal seperti voice dan short massage service atau layanan pesan singkat telah mengalami penurunan. 17 Hal tersebut menuntut  Operator  Telekomunikasi untuk  menciptakan  peluang  dan inovasi  baru  supaya  dapat  bersaing dengan layanan OTT.
OTT akan  menjadi  salah satu pemicu  yang  membebani  jaringan operator dalam negeri di tahun-tahun mendatang jika masih mengandalkan jasa tradisional atau menjadi
pengantar  data  yang  baik (dumb pipe) .  ATSI  mengungkap  bahwa belanja modal operator yang dihabiskan untuk peningkatan jaringan  dan  layanan  data  selama tahun  2011  berkisar  Rp.30  (tiga puluh) triliun, di mana 90%
(sembilan  puluh  persen)  bagiannya terpakai, sedangkan pada tahun 2012 porsinya  terpakai  sebanyak  60%
17 OTT  Rugikan  Operator  Telekomunikasi . https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt 4f609b640ea25/ott-rugikan-operator- telekomunikasi.  (Diakses  20  Desember 2020).
(enam puluh persen). 18 Namun, dana yang  diinvestasikan  tidak  sebanding dengan  keuntungan  yang  diperoleh Operator Telekomunikasi.
Sejumlah asosiasi bisnis menjabarkan  analisisnya  bahwa  hal itu terjadi karena OTT telah menguasai  lebih  dari  80%  (delapan puluh  persen)  aplikasi  di  ponsel  dan juga  telah  mendapatkan revenue hampir 90% (sembilan puluh persen).  Biaya  untuk  membangun infrastruktur  data,  lima  kali  lebih mahal  dibanding voice .  Di  sisi  lain, revenue yang dihasilkan dari layanan data menjadi hanya satu per lima dari layanan voice .
Persaingan  produksi  yang demikian  turut  memberikan  dampak kepada  pengguna  smartphone  yang lebih memilih layanan OTT dibanding  layanan  yang  ditawarkan oleh  Operator  Telekomunikasi.  Isu- isu  dan  pemasalahan  terkait  OTT  di Indonesia sebenarnya sudah dijelaskan di SE Menkominfo
Nomor  3  Tahun  2016.  Surat  edaran tersebut menekankan kepada penyedia  layanan  OTT  dan  para penyelenggara  jasa  telekomunikasi
18 Abdul  Salam  Taba. Kontroversi  Layanan OTT. https://selular.id/2014/12/kontroversi- layanan-ott/. (Diakses 20 Desember 2020).
untuk menyiapkan diri dalam
mematuhi regulasi penyediaan layanan  aplikasi  dan  atau  konten melalui internet. 19
Aturan  terkait  layanan  OTT dalam  SE  Menkominfo  Nomor  3 Tahun  2016  adalah  bentuk  sikap tegas  Pemerintah  kepada  perusahaan penyedia layanan OTT seperti google,  facebook,  twitter,  whatsapp dan  lain-lain.  Apabila  perusahaan- perusahaan tersebut tidak mendirikan BUT,  maka  akan  dipaksa  untuk mendirikan BUT di Indonesia. Sikap Pemerintah  yang  demikian  bertujuan supaya penyedia layanan OTT
memberikan  kontribusi  yang  sama dengan  perusahaan  dalam  negeri, karena ada pajak yang harus dibayarkan  atas  keuntungan  yang diperoleh Negara Indonesia.
Hal tersebut merupakan
sebuah  tantangan  bagi  Kementrian
Kominfo sebab masih banyak layanan  OTT  asing  yang  bersifat ilegal.  Pajak  merupakan  cara  untuk mengatasi  masalah  layanan  OTT yang  bersifat  ilegal.  Seharusnya perusahaan OTT yang ingin
19 Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2016  Tentang  Penyediaan  Layanan
Aplikasi  Dan  Atau  Konten  Melalui  Internet
(Over The Top) .
beroperasi di Indonesia wajib mendirikan  kantornya  di  Indonesia, mematuhi  peraturan  yang  ada,  dan membayar pajak.
Pembayaran pajak secara umum atau alternatif pemajakan bagi penyedia  layanan  OTT  asing  di Indonesia,  telah  cukup  memenuhi prinsip-prinsip kebijakan pajak sebagaimana telah diterapkan negara-negara  maju.  Namun,  masih terdapat  beberapa  prinsip  kebijakan pajak  yang  masih  kurang  terpenuhi yaitu, neutrality, certainty and simplicity, serta proportionality.
Merujuk pada prinsip Alternatif Diverted Profit Tax (DPT) di  Negara  Inggris, Multinational Anti-Avoidance  Law (MAAL)  dan Diverted Profit Tax (DPT) di Negara Australia,  serta Equalisation  Levy di Negara India. Pada alternatif DPT di Negara  Inggris  serta  MAAL  dan DPT  di  Negara  Australia  belum memenuhi  prinsip certainty and simplicity karena  regulasinya  yang kompleks namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi.
Pada  alternatif Equalisation Levy di Negara India kurang memenuhi  prinsip neutrality dan proportionality karena tidak
menggunakan prinsip umum perpajakan internasional
yang
berlaku  dan  hanya  menargetkan pembayaran  pajak  pada  transaksi Business  to  Business (B2B)  iklan online yang  diterima  oleh  penyedia layanan  OTT  asing. 20 Walaupun secara formal berada di luar Perjanjian Penghindaran
Pajak Berganda (P3B), DPT dan
Equalisation  Levy secara  material
mengatur  ketentuan  yang  sama dengan  P3B.  Sehingga  ketentuan
DPT dan Equalisation Levy mengesampingkan  ketentuan  P3B ataupun tax treaty override 21 .
Namun,  penerapan  DPT  dan Equalisation  Levy yang  demikian dapat  menimbulkan  pajak  berganda. Sementara  itu,  penerapan  alternatif optimalisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  di  Indonesia  tidak  akan
20 Business  to  Business (B2B)  adalah transaksi  jual  beli  melalui  internet  antara bisnis  dengan  bisnis.  Pihak  yang  terlibat dalam  transaksi jual  beli adalah  penjual dan pembeli  sebagai  pelaku  bisnis  dari  negara yang berbeda. Lihat Setiadi Alim Lim, Lilik
Indrawati. (2016). Perlakuan Pajak
Pertambahan  Nilai  Transaksi E-Commerce di  Indonesia.  Jurnal  Bisnis  Perspektif , 8(1), h.46. 21 Tax  treaty  override mengacu  pada  suatu beleid hukum domestik yang
mengesampingkan  ketentuan  dalam  pajak antar  negara  atau tax  treaty. Lihat  DDTC. Keluar  dari  Jerat  Tax  Treaty  Override. https://news.ddtc.co.id/keluar-dari-jerat-tax- treaty-override-6456.  (Diakses  05  Januari 2021)
menimbulkan treaty  override karena PPN  tidak  berada  dalam  ruang lingkup  P3B.  Apabila  merujuk  pada penerapan alternatif pemajakan tersebut,  maka  Indonesia  harus menghadapi beberapa tantangan.
Tantangan yang harus dihadapi  bila  terjadi  penerapan  DPT Negara  Inggris  dan Equalisation Levy Negara  India  yaitu,  Indonesia perlu  membentuk  undang-undang perpajakan  baru  di  luar  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 36  Tahun  2008  tentang  Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan  (UU  Nomor  36  Tahun 2008). Sedangkan bila terjadi penerapan alternatif MAAL dan DPT Negara  Australia  hanya  memerlukan perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan menempatkan ketentuannya dalam GAAR. Optimalisasi PPN memerlukan  perubahan  ketentuan peraturan PPN terkait dengan pendaftaran, pemungutan, dan
pelaporan PPN bagi penyedia layanan  OTT  asing.  Perubahan  ini diperlukan untuk
dapat mengukuhkan penyedia layanan
OTT  asing  sebagai  Pengusaha  Kena
Pajak (PKP) sehingga harus
memenuhi kewajiban PPN-nya.
Penyedia  layanan  OTT  asing di  Indonesia  hanya  dapat  dikenakan pajak  penghasilan  apabila  telah melakukan  kegiatan  usaha  melalui BUT.  Padahal,  penentuan  BUT  bagi penyedia  layanan  OTT  asing  masih mengandalkan keberadaan fisik sebagaimana diatur dalam UU Nomor  36  Tahun 2008 dan  Undang- Undang  P3B.  Akibatnya,  penyedia layanan  OTT  asing  yang  umumnya tidak  memiliki  keberadaan  fisik  di Indonesia  tidak  dapat  ditetapkan sebagai  BUT  dan  belum  dapat dikenakan  pajak  atas  penghasilan yang diperolehnya dari Indonesia.
Penyerahan  barang  dan  jasa digital  oleh  penyedia  layanan  OTT asing kepada konsumen di Indonesia merupakan  objek  PPN  yang  wajib dipungut,  disetor,  dan  dilaporkan sendiri oleh konsumen (self assessment) . Pada  transaksi Business to  Consumer (B2C) 22 penyerahan barang  dan  jasa  digital,  konsumen
22 Business  to  Consumer (B2C)  adalah transaksi  jual  beli  melalui  internet  antara bisnis  dengan  konsumen.  Subjek  hukum yang  terlibat  umumnya  adalah  penjual sebagai  pelaku  bisnis  dan  pembeli  yang merupakan  konsumen  akhir,  yang  keduanya berasal  dari  negara  berbeda.  Lihat  Setiadi Alim Lim, Lilik Indrawati. Op.Cit., h.46.
orang pribadi atau badan yang bukan PKP  tidak  memiliki  insentif  untuk memungut, menyetor, dan melaporkan  PPN  karena  tidak  dapat mengkreditkan PPN
Masukan. Akibatnya,  sistem  pemungutan  PPN secara self  assessment menjadi  tidak efektif  sehingga  negara  kehilangan banyak potensi penerimaan PPN dari transaksi  B2C  penyerahan  barang dan jasa digital. Alternatif pemajakan bagi  penyedia  layanan  OTT  asing yang  paling  memungkinkan  untuk diterapkan  adalah  optimalisasi  PPN dengan mewajibkan penyedia layanan  OTT  asing  mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Besarnya kerugian yang dialami oleh Operator Telekomunikasi karena layanan
OTT, menjadi alasan utama pembentukan regulasi tersendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut.  Tujuan  adanya  regulasi tentang  layanan  OTT  adalah  sebagai pengontrol pertumbuhan OTT, artinya OTT yang masuk ke Indonesia  bisa  lebih  terpercaya. Pemerintah dapat menggunakan kebijakannya  untuk  memilih  atau melakukan  seleksi  terhadap  layanan OTT yang ingin masuk ke Indonesia.
OTT dalam hal ini juga harus bisa  menjaga  data privacy pengguna serta  memberikan  timbal  balik  yang nyata  kepada  Operator.  Kemudian, Tax  Fee  and  Authorization atau pejabat perusahaan OTT wajib
membayarkan pajak kepada Pemerintah Indonesia untuk
beroperasi  di  Indonesia.  Pemerintah memberikan  izin  beroperasi  kepada pihak  OTT  dengan  aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh pihak OTT.
Apabila bercermin pada Negara Singapura, pengaturan
regulasi  OTT  sudah  diatur  dalam Content  Code  of OTT.  Hal  tersebut
memudahkan
Singapura dalam memenuhi pajak yang akan diperoleh oleh  pemerintah  setempat  dan  juga Negara  Singapura  memiliki  otoritas dalam  mengatur  dan  membatasi konten yang akan disiarkan sehingga tidak adanya hal-hal negatif atau hal- hal  yang  melanggarkan  kesusilaan dan ketertiban umum.
Ketentuan  pengaturan  yang diterapkan oleh lembaga IMDA juga diberdayakan  berdasarkan  Undang- Undang  Penyiaran  (Cap  28),  dimana IMDA  dapat  memberikan  sanksi termasuk  denda  pada  penyiar  atau penyedia  layanan  manapun  yang
akan  melanggar  kode  konten  untuk OTT.  Pada  bidang  penarikan  pajak, Singapura  memiliki  prinsip  yang telah  tersistem  dengan  baik  dimana pemerintah  Singapura  mewajibkan dilakukannya  pendaftaran  kepada perusahaan  OTT  yang  memiliki pendapatan senilai lebih dari USS100  ribu  per  tahunnya  dari pelanggan  di  Singapura.  Selain  itu, penyedia layanan OTT akan dibebankan  biaya  operasional  yang lebih tinggi dari harga yang diberikan kepada pelanggannya.
Apabila  prinsip  dan  regulasi tersebut  diterapkan  di  Indonesia maka  hal  tersebut  akan  memberikan beberapa  dampak  positif.  Salah satunya adalah tertibnya penyaringan klasifikasi  film  atau  peningkatan seleksi  terhadap  film  atau  tayangan yang  akan  di  siarkan.  Dengan demikian,  konten  yang  seperlunya tidak  memenuhi  kriteria  atau  tidak layak untuk ditayangkan telah tersaring  dan  mencegah  penyaluran konten negatif yang akan memberikan  dampak  negatif  bagi pengguna layanan OTT.
Apabila  Indonesia  memiliki regulasi  tersistem  seperti  Singapura, maka  akan  lebih  menguntungkan
dalam  keuangan  Negara,  karena dapat  meningkatkan  perekonomian Negara  melalui  sistem  pajak.  Di  sisi lain,  sistem  peraturan  yang  baik dapat  meningkatkan  keharmonisan
relasi sebagai
dampak
berkembangnya hubungan kerjasama dengan  Negara  lain  yang  ingin menyediakan layanan OTT di
Indonesia.
Urgensi pembentukan peraturan  bagi  penyedia  layanan OTT  juga  akan  lebih  mempermudah pemerintah dalam
melakukan pengawasan  penayangan  perfilman yang  ada  di  Indonesia.  Karena seperti  yang  kita  ketahui  masih banyaknya  film  atau  tayangan  yang tidak  layak  untuk  dijadikan  konten penyiaran. Pada era teknologi zaman
sekarang banyak anak-anak menggunakan smartphone untuk melakukan  dan/atau  mendapatkan tayangan  konten  dengan  cara  yang mudah dan sulit terkontrol.
Tak hanya itu, konten penyiaran  atau  film  yang  melanggar asusila  dan  tidak  patut  di  contoh dalam  kehidupan  sehari-hari  masih beredar secara masif. Apabila masyarakat  tidak  memahami  risiko dan mengikuti adegan pada film atau
konten  tersebut  akan  menyebabkan peningkatan  tindakan  kriminal  atau perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban dan keamanan negara.

## KESIMPULAN
Perbedaan  atas  penyediaan jasa  layanan  berbasis  OTT  di Indonesia  dan  Singapura  terletak pada  sistem  penyaluran  konten  dan sistem  penarikan  pajak.  Pembatasan konten penyiaran di Indonesia dinyatakan  secara  tegas  dalam  Pasal 27 sampai  dengan  Pasal 29 Undang- Undang ITE. Singapura turut mengesahkan  batasan  dan  klasifikasi bagi  konten  layanan  OTT  yang  akan disiarkan  kepada  publik.  Namun, konten  tersebut  tidak  serta  merta dapat disiarkan secara langsung.
Penyedia  layanan  OTT  harus mendaftarkan  perusahaannya  dan memiliki  lisensi  terlebih  dahulu.  Di sisi  lain,  Indonesia  tidak  dapat menarik pajak atas kegiatan operasional  penyedia  layanan  OTT karena  tidak  termasuk  subjek  wajib pajak.  Pendapatan  yang  diperoleh hanya  berasal  dari  pajak  atas  usaha perdagangan  melalui  serangkaian perangkat  dan  prosedur  elektronik. Sedangkan  Singapura  memanfaatkan
kewajiban  pemilikan  lisensi  sebagai tanda  bukti  wajib  pajak.  Penyedia layanan  OTT  yang  telah  berlisensi wajib  membayar  pajak  dan  biaya operasional  atas  tiap-tiap  konten dan/atau  film  yang  ditayangkan  di Negara Singapura.
Pengaturan yang dapat diterapkan  bagi  penyedia  layanan berbasis  OTT  di  Indonesia  adalah penetapan  penyedia  layanan  OTT sebagai  subjek  wajib  pajak.  Saat  ini, penarikan pajak bagi penyedia layanan  OTT  di  Indonesia  hanya bergantung  pada  pelaksanaan  SE Menkominfo  Nomor  3  Tahun  2016 yang mewajibkan OTT berdiri sebagai BUT di Indonesia.
Atas  dasar  itu,  penyedia layanan OTT akan tergolong sebagai subjek  wajib  pajak  dan  akan  tunduk pada ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008.  Apabila  Indonesia  menelaah sistem  penarikan  pajak  melalui kepemilikan lisensi di Negara Singapura,  maka  akan  diperoleh sistem  yang  lebih  simpel  serta  dapat mengoptimalisasi  kinerja  pemerintah dan pendapatan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang  –  Undang  Nomor  32  Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,  Tambahan  Lembaran Negara  Repubik  Indonesia Nomor 4252). Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang  Perubahan  Keempat Atas  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2008  Nomor  133, Tambahan  Lembaran  Negara Repubik  Indonesia  Nomor 4893). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  33  Tahun 2017  tentang  Jenis  dan  Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran  Publik  Televisi Republik Indonesia (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199,  Tambahan  Lembaran Negara  Repubik  Indonesia Nomor 6117). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  80  Tahun 2019  tentang  Perdagangan Melalui  Sistem  Elektronik (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 222,  Tambahan  Lembaran Negara  Repubik  Indonesia
Nomor 6420). Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan  Aplikasi  Dan/Atau
Konten Melalui Internet (Over The Top) Classification  Content  Code  For Over-The-Top, Video-On- Demand And Niche Services. Jurnal Setiadi Alim Lim dan Lilik Indrawati,  Perlakuan  Pajak Pertambahan  Nilai  Transaksi E-Commerce  di  Indonesia, Jurnal Bisnis Perspektif, Volume  8,  Nomor  1,  Januari
2016.
Internet Abdul Salam Taba. (2014). Kontroversi  Layanan  OTT. https://selular.id/2014/12/kont roversi-layanan-ott/,  diakses 20 Desember 2020. Cisco. (2020). VNI Complete Forecast Highlights. https://www.cisco.com/c/en/u s/solutions/service- provider/visual-networking-
index-vni/vni- forecast.html?dtid=osscdc000 283,  diakses  14  September 2020.
CNN  Indonesia.  (2019).  Singapura Tarik  Pajak  Layanan  Digital Netflix  dkk  Awal  2020. http://m.cnnindonesia.com/te knologi/20191231171852- 185-461429/singapura-tarik- pajak-layanan-digital-netfix- dkk-awal-2020,  diakses  20 September 2020.
DDTC. (2016). Keluar dari Jerat Tax Treaty Override. https://news.ddtc.co.id/keluar -dari-jerat-tax-treaty- override-6456,  diakses  05 Januari 2021. Fahmi  Ahmad Burhan.  (2020). Kominfo Blokir Aplikasi
Boom  Live  Karena  Konten Bidan Bugil. https://katadata.co.id/desysety owati/digital/5f47b262c3bd2/ kominfo-blokir-aplikasi- boom-live-karena-konten- bidan-bugil, diakses 10 September 2020. Hukum  Online.Com.  (2012).  OTT Rugikan Operator Telekomunikasi. (2020). https://www.hukumonline.co m/berita/baca/lt4f609b640ea2 5/ott-rugikan-operator- telekomunikasi,  diakses  20 Desember 2020. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  (2020).  RCTI  dan Inews  Gugat  Ketentuan  UU Penyiaran ke MK. https://www.mkri.id/public/c ontent/infoumum/press/pdf/pr ess_1275_22.6.20%2039.PU U- XVIII.2020%20UU%20Penyi aran%20%20I%20ASF.pdf, diakses 9 September 2020. Rehia  Sebayang.  (2019).  Video
Penembakan  Selandia  Baru Ditonton 4.000 Kali. https://www.cnbcindonesia.c om/tech/20190319170329-
37-61654/facebook-video- penembakan-selandia-baru- ditonton-4000-kali, diakses
10 September 2020. Wahyu  Budi  Santoso.  (2020).  Tiga Negara  yang  Sukses  Ajukan Aturan Konten Berbasis
Internet. https://autotekno.sindonews.c om/read/54187/207/tiga- negara-yang-sukses-ajukan- aturan-konten-berbasis- internet-1590926738,  diakses 10 September 2020.