## PERANAN BP4  DALAM MENGENDALIKAN PERCERAIAN DI KECAMATAN SANGKAPURA PULAU BAWEAN KAB. GRESIK

## Zuhri
STAI Hasan Jufri Bawean Email : zuhrinawar10@gmail.com
Abstract : Marriage is an existing and growing institution in society. It aims to create happiness,  but  in  its  sustainability  often  encounter  factors  that  sometimes  hinder the creation of these objectives. Factors that hinder the achievement of happiness in  marriage  can  break  up  marriages  that  lead  to  divorce.  Therefore,  the  existence BP4 in the community is very important, even expected to remain functioning as a consultation for communities experiencing turmoil in the household, either due to a lack of inner and outer living. In practice BP4 of Sangkapura district serves as an advisory  body  before  the  parties  to  litigate  in  the  Religious  Court.  Thus contributing of BP4 is working to make peace before the case being heard in the Religious  Court.  However,  if  a  divorce  case  has  been  entered  in  the  Religious Coutr, BP4 has almost no role at all because it is not in any divorce case BP4 asked for help and guidance. Theoretically BP4 role focused on maintaining integrity of the  household  and  the  family  drove  toward  the  couple  happiness  and  prosperity and peace in his life. In practical terms BP4 role is to provide services to a marriage partner  advisory  regarding  marriage  and  divorce  disputes.  The  work  program  of BP4 of Sangkapura district actually been quite good and is expected to control the divorce  and  guiding  families  toward  sakinah,  mawaddah  and  rahmah.  However, there are still shortcomings that have not been handled well, namely improving the publication widely to the public to introduce the existence and role of BP4.
Keywords : Marriage, BP4, Divorce

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  bagian  integral  dengan  kehidupan  manusia  dan merupakan dasar untuk membentuk suatu keluarga. Undang-Undang Perkawinan No.  I  Tahun  1974  memberikan  pengertian  perkawinan  sebagai  berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (Rumah  Tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 1
1 Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia, Undang-Undang perkawinan  No. I Tahun 1974 , (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2004), 32
Di  dalam  kehidupan  sekarang  ini,  keluarga  terbentuk  melalui  proses perkawinan  untuk  dapat  mencapai  tujuan  perkawinan  yaitu  dengan  cara membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah , lahir dan batin di bawah ridlo Allah swt., maka Pemerintah berusaha menciptakan berbagai macam peraturan yang salah satu diantaranya adalah Undang-Undang No. I Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Rumusan  definisi  yang  disebutkan  dalam  Undang- Undang perkawinan tersebut di atas mengandung makna bahwa perkawinan tidak hanya  untuk  sesaat  tetapi  bersifat  abadi  selamanya,  oleh  karena  itu  Undang- Undang Perkawinan dimaksud juga berfungsi untuk mengendalikan perceraian. Perkawinan  adalah  suatu  yang  hidup  dan  berkembang  yang  bertujuan menciptakan  kebahagiaan,  namun  dalam  perjalanannya  menemui  faktor  yang kadang-kadang menghambat tercapainya kebahagiaan dalam perkawinan dapat pula memecah  perkawinan  yang  lazim  disebut  perceraian,  sebagaimana  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.  I  Tahun  1974  putusnya  perkawinan karena perceraian harus mendapat keputusan dari Pengadilan.
Perceraian menurut etika dan agama adalah perbuatan yang tercela, bahkan merupakan  perbuatan  yang  sangat  dibenci  oleh  Allah  walaupun  perbuatan  itu adalah  perbuatan  yang  halal,  sebagaimana  sabda  Rasulullah  SAW  yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa;
عَا عَ  عَ عَ عُ  عِ بْ  عِ عَ : عَمَّلعَسعَو عِهبْيعَلعَ  عُللها ىَّلعَص عِللها عُاوعُسعَر عَاعَ : عُ عَ َّلاا عِللها  عَ عِ   عِاعَ عَ بْا عُ عَ بْبْ عَ ( و   هاور دواد ) Artinya: "Tidak  ada  sesuatu  yang  dihalalkan  Allah,  tetapi  dibencinya  selain  daripada talak" . 3
Karena  dengan  terjadinya  perceraian  tidak  hanya  berakibat  kurang  baik penilaian  di  kalangan  masyarakat  bagi  para  pihak  suami  istri  yang  bercerai,  akan tetapi  berakibat  pula  terhadap  anak-anak  bila  perkawinan  tersebut  memperoleh keturunan,  hal  ini  akan  merupakan  beban  baik  berupa  beban  mental  spiritual maupun material serta tidak sedikit pula kaum wanita yang akibat bercerai tersebut menjadi janda yang menyebabkan penderitaan dalam kehidupannya.
Lembaga  resmi  Pemerintah  yang  bertugas  untuk  mencegah  terjadinya perceraian dan perselisihan yang akan merusak perkawinan, yaitu Badan Penasihat Perkawinan,  Perselisihan,  dan  Perceraian  (BP4).  Sejak  dirintis  berdirinya  pada Tahun  1954  sampai  sekarang  ini  masih  menghadapi  berbagai  hambatan,
2 Abu Daud Sulaiman bin al-„Asy‟asy, Sunan Abu Daud” , Mausu’ah al-Hadits al-Syarif, (Mesir: Global Islamic  Sofware  Company,  2000),  Hadits  No.  1863.  Lihat  juga,  Jalal  al-Din  al-Suyuthi, al-Jami’  al- Shaghir , Juz. I, (Bandung: al-Ma‟arif, t.t.), 5.
3 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 206.
diantaranya  masih  kurangnya  tenaga  penasihat  yang  ahli,  terampil,  mampu  serta berkemauan  untuk  memecahkan  masalah  dan  kepincangan  yang  terjadi  dalam kehidupan  rumah  tangga,  disamping  badan  tersebut  belum  begitu  dikenal  dan dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat,  sehingga  di  kalangan  masyarakat  masih banyak  terjadi  ketimpangan  dalam  rumah  tangganya  yang  berakhir  dengan  suatu perceraian.
Eksistensi  BP4  sebagai  Lembaga  Penasihat  Perkawinan  akan  semakin mantap  dengan  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Menteri  Agama  Republik Indonesia No. 30 Tahun 1977 yang telah mengakui dan mengesahkan BP4 sebagai lembaga/badan  resmi  yang  membantu  tugas-tugas  Departemen  Agama  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkawinan. Bertolak dari hal- hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keberadaan BP4 sebagai lembaga semi resmi  pemerintah  dalam  hal  ini  Departemen  Agama  masih  sangat  perlu,  peran, fungsi  serta  relevansinya  dengan  kehidupan  perkawinan  dan  keluarga  terus digalakkan  dan  dijelaskan  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  mengerti  dan dapat memanfaatkannya secara maksimal.
Dalam  kaitan  ini  BP4  memegang  peranan  yang  cukup  penting  dalam mendukung  dan  mengamankan  pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan  dari penyelewengan,  misalnya  perkawinan  di  bawah  umur,  kawin sirri dan  sebagainya. Dengan  memberikan  nasihat-nasihat  melalui  penyuluhan  dan  konsultasi  berarti upaya BP4 dalam menanggulangi perceraian dan perselisihan rumah tangga adalah sangat positif.
Pada saat ini masih sering terjadi kesenjangan apa yang tersebut dalam teori kadang-kadang  sulit  untuk  menjadi  kenyataan,  karena  adanya  indikasi  yang menunjukkan  bahwa  jarak  antara  aspirasi  dengan  kenyataan,  antara  harapan dengan capaian, keadaan ini dibuktikan dengan masih besarnya arus permohonan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama.
Untuk itu perlu diketahui usaha BP4 Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik dalam rangka mengendalikan dan menekan terjadinya perceraian serta problematika keluarga dan rumah tangga di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik serta tingkat keberhasilan dan kegagalannya dan mengetahui masalah- masalah yang dapat mempengaruhi peranan BP4  dalam menekan serta mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik.

## Kerjasama BP4 dan Pengadilan Agama Bawean
Pasal 28 Peraturan Menteri Agama RI no. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai  Pencatat  Nikah  dan  Tata  kerja  Pengadilan  Agama  dalam  melaksanakan Peraturan  Perundang-undangan  Perkawinan  bagi  yang  beragama  Islam  dijelaskan:
“Pengadilan  Agama  setelah  mendapat  penjelasan  tentang  maksud  talak  itu, berusaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak  dan  dapat  meminta  bantuan  kepada Badan  Penasihat  Perkawinan  Perselisihan  dan  Perceraian  (BP4)  setempat,  agar suami istri dinasihati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. 4
Dalam  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  Pengadilan  Agama  (PA)  dapat meminta  bantuan  BP4  agar  pihak  yang  beperkara  (suami  istri)  tidak  melakukan perceraian. Namun selama ini, kerja sama antara Pengadilan Agama dengan BP4 di Bawean  belum  tampak  benar  dalam  hal  memperkecil  angka  perceraian.  Dalam pasal  itu  juga  di  jelaskan  bahwa  apabila  Pengadilan  Agama  tidak  mampu mendamaikan pihak yang beperkara, maka PA harus meminta bantuan pada BP4 untuk  mendamaikannya.  Hal  ini  dilakukan  pada  saat  sidang  pertama,  dan  hakim harus  menanyakan,  apakah  kedua  pihak  (suami  istri)  sudah  pernah  meminta nasihat pada BP4 atau tidak. Namun, kenyataannya, selama ini Pengadilan Agama Bawean belum menganjurkan pihak yang beperkara meminta nasihat kepada BP4 sebelum sidang digelar. 5
Tidak adanya anjuran damai atau meminta pertimbangan kepada BP4 oleh Pengadilan Agama Bawean terhadap pihak-pihak yang beperkara, di tunjukkan oleh tidak  adanya  pihak  yang  beperkara  meminta  bantuan  atau  jalan  keluar  tentang masalah keluarganya yang sedang dihadapi kepada BP4. Di lain pihak, bagi mereka yang mengerti tugas dan fungsi dari BP4 itu sendiri, langsung datang dan meminta pertimbangan atau jalan keluar tentang problema keluarga yang sedang dihadapinya sebelum  mengajukan  perkaranya  kepada  Pengadilan  Agama.  Umumnya  diantara mereka  yang  datang  dan  meminta  pertimbangan  atau  jalan  keluar  kepada  BP4 berhasil, dan tidak sampai bercerai. 6

## Penyebab Perceraian di Kec. Sangkapura
Penyebab  timbulnya  perceraian  di  Kec.  Sangkapura  Pulau  Bawean  dapat dikategorikan menjadi sembilan macam yang meliputi:
1. Karena meninggalkan kewajiban dan tidak ada tanggung jawab.
2. karena tidak ada keharmonisan suami istri atau tidak kufu’ dalam perkawinan.
3. Karena  ada  gangguan  pihak  ketiga  ini  terjadi  karena  campur  tangan  orang  tua atau orang lain dalam urusan intern suami istri.
4 Hasbullah Bakrie, Kumpulan Lengkap UU dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Jambatan, 1985), 341.
5 Wawancara dengan Bapak Hosaini, Pegawai  KUA Sangkapura, tanggal 18 Juli 2016, pukul 11.00 WIB. di kantor KUA Sangkapura.
6 Wawancara  dengan Bpk.  Nasichun Amin,  M.  Ag. Kepala  KUA  kec. Sangkapura, tanggal 18 Juli 2016, di kantor KUA Sangkapura.
4. Karena  faktor  ekonomi,  artinya  penghasilan  yang  diperoleh  tidak  mencukupi keperluan rumah tangga atau suami tidak bekerja.
5. Karena krisis moral yang meliputi perzinaan salah satu suami atau istri
6. Karena sifat cemburu.
7. Karena  penganiayaan  berat,  hal  ini  terjadi  karena  sifat  suami  yang  kasar, pemarah dan kejam.
8. Karena dimadu atau poligami yang tidak sehat.
9. Karena  faktor-faktor  lain  seperti;  kawin  paksa,  kawin  dibawah  umur,  usia  istri lebih  tua  dari  suami  dan  atau  sebaliknya,  suami  atau  istri  dihukum,  cacat biologis dan politis.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa motif perceraian yang menonjol terjadi di Kec. Sangkapura Pulau Bawean adalah:
1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
2. Karena meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab
3. Krisis moral.
4. Penganiayaan berat.
Berikut  merupakan  tabel  perceraian  pada  Tahun  2014–2015  yang diputuskan Pengadilan Agama Bawean–Gresik.
Jenis Tahun Jumlah 2014 2015 Cerai Talak Cerai Gugat 56 102 55 126 111 228 Jumlah 158 181 339 Sumber data : Kantor Pengadilan Agama  Bawean.
Tabel  di  atas  menggambarkan  jumlah  perceraian  yang  diputus  Pengadilan Agama    Bawean  Tahun  2014-2015.  Pada  garis  besarnya  perceraian  dibagi  2  (dua) bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Di Pengadilan Agama Sangkapura Pulau Bawean  tampak  perceraian  melalui  Cerai  Gugat  (ta'lik  talak)  lebih  banyak  apabila dibandingkan  dengan  perceraian  melalui  Cerai  Talak  (persetujuan  talak).  Cerai gugat  merupakan  bentuk  perceraian  yang  paling  banyak  dibanding  bentuk perceraian yang lain, dan menduduki  peringkat yang paling tinggi dengan  jumlah 228  perkara  dalam  tempo  2  Tahun  (2014-2015).  Peringkat  selanjutnya  adalah bentuk perceraian dengan cerai talak, yang mencapai jumlah 111 perkara.
Berikut  merupakan  tabel  faktor-faktor  penyebab  perceraian  di  Pengadilan Agama Bawean Gresik pada Tahun 2014–2015.
No Faktor-faktor terjadinya perceraian Tahun Jumlah Persentase 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 Moral: - Poligami tidak sehat
- Krisis akhlak
- Cemburu Meninggalkan kewajiban:
- Kawin paksa
- Ekonomi
- Tidak ada tanggung jawab Kawin dibawah umur
Penganiayaan berat
Dihukum
Cacat biologis Terus menerus berselisih:
- Politis
- Gangguan pihak ketiga
- Tidak harmonis Lain-lain - - - - - - 90 13 - - - - - 55 - - - - - - 91 15 - - - - - 75 - - - - - - 181 28 - - - - - 130 - - -
- - - - - - -
- - - - Jumlah 158 181 339 - Sumber data: Kantor Pengadilan Agama  Bawean
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa alasan tidak adanya tanggung jawab    (Ps.  19  f    PP.  9/1975)  merupakan  alasan  yang  terbanyak  bila  dibanding dengan  alasan-alasan  yang  lain,  dengan  jumlah  181  dari  jumlah  perkara.  Untuk urutan kedua adalah alasan tidak adanya keharmonisan (Ps. 19 b PP. 9/1975) yang mencapai 130 jumlah  perkara. Dari tabel di atas, maka dengan jelas tampak secara rinci  faktor-faktor  yang  dominan  yang  menyebabkan  terjadinya  perceraian  di Pengadilan Agama Bawean .
Adapun faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bawean adalah tidak ada tanggung jawab, faktor ini menduduki peringkat  pertama  dengan  jumlah  181  perkara,  dari  keseluruhan  faktor  penyebab yang  ada,  dalam  tempo  2  (dua)  Tahun  (2014-2015).  Faktor  dominan  kedua  yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah faktor tidak harmonis mencapai jumlah 130 perkara.

## Peranan BP4 dalam Mengendalikan Perceraian
Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) merupakan badan  semi  resmi  pemerintah  dengan  surat  Keputusan  Menteri  Agama  No.  85
Tahun  1961,  mempunyai  tujuan  untuk  mempertinggi  nilai  perkawinan  dan terwujudnya rumah tangga yang bahagia menurut tuntunan Islam.
Dalam  praktiknya  BP4  Kec.  Sangkapura  Pulau  Bawean  digunakan  sebagai lembaga penasihat sebelum para pihak beperkara di Pengadilan Agama. Sehingga di sini dapat dikatakan BP4 berperan dalam upaya menciptakan perdamaian sebelum perkara  disidangkan  di  Pengadilan  Agama.  Akan  tetapi  dalam  hal  perkara perceraian  telah  masuk  di  Pengadilan  Agama,  dapat dikatakan  peranan  BP4  kecil sekali  karena  tidak  dalam  setiap  perkara  perceraian  BP4  diminta  bantuan  dan pertimbangannya.
BP4  sebagai  organisasi  yang  bersifat  profesi  dan  bertujuan  mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran  Islam  (Ps.  2,  3  dan  4  AD  dan  ART  BP4).  Juga  ditegaskan  oleh  Menteri Agama  Republik  Indonesia  BP4  sebagai  satu  satunya  badan  yang  berusaha  di bidang  penasihatan  perkawinan  dan  pengurangan  perceraian  dalam  rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yang bertujuan menjamin cita-cita luhur perkawinan  dengan  harapan  agar  pelaksanaan  perkawinan  itu  dapat  lebih sempurna daripada masa yang telah lampau.
Secara  teoritik  BP4  menitik  beratkan  peranannya  pada  usaha  memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkan pasangan keluarga ke arah kebahagiaan dan  kesejahteraan  serta  kedamaian  dalam  kehidupannya.  Secara  praktis  peranan BP4 memberikan pelayanan terhadap pasangan perkawinan mengenai penasihatan perkawinan,  perselisihan  dan  perceraian.  Dalam  arti  yang  luas  BP4  memegang peranan sangat asasi dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat dan negara. Jadi  BP4  sebagai  organisasi  semi  pemerintah  berfungsi  memelihara  keutuhan rumah  tangga  untuk  mencapai  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  keluarga,  sehingga BP4 memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat dan negara.
Pengadilan  Agama  dalam  memeriksa  perceraian  baik  berdasarkan  dari gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri maupun kehendak suami yang akan menjatuhkan talak, melalui prosedur yaitu:
1. Mereka yang datang dari BP4/dianjurkan oleh BP4 setempat.
2. Dari  Pengadilan  Agama  dianjurkan  ke  BP4,  kemudian  oleh  BP4  dianjurkan kembali ke Pengadilan Agama.
3. Hanya Pengadilan Agama tanpa dianjurkan terlebih dahulu ke BP4 .
Memperhatikan program kerja  BP4 Kec. Sangkapura  Pulau Bawean  sudah cukup  baik  dan  sebenarnya  dapat  diharapkan  mampu  dalam  mengendalikan perceraian dan membimbing ke arah keluarga yang sakinah, bahagia dan sejahtera.
Namun  masih  ada  celah  yang  belum  tersentuh  secara  baik  yaitu  meningkatkan publikasi  dalam  masyarakat  untuk  mengenalkan  keberadaan  dan  peranan  BP4 dalam  masyarakat  secara  luas.  Berikut  merupakan  tabel  klien  yang  datang  dari BP4/dianjurkan oleh BP4 setempat pada Tahun 2014 – 2015.
Tahun Jumlah Klien Penyelesaian Damai Ke PA Dalam Proses 2014 2015 58 92 - - 100 89 - - Jumlah 150 - 189 - Sumber data: Sekretariat BP4 Kec. Sangkapura
Pada  tabel  ini  menunjukkan  bahwa  Klien  yang  datang  langsung  ke  BP4 cukup  banyak  150  orang,  disini  terlihat  upaya  BP4  untuk  mendamaikan mereka, hasilnya dikirim ke Pengadilan Agama 150 orang. Dalam proses yang pertama ini, mereka yang akan bercerai sebelumnya telah datang terlebih dahulu ke BP4. Pada umumnya  mereka  yang  telah  datang  langsung  meminta  rekomendasi  untuk diberikan  ke  Pengadilan  Agama,  bahwa  sebagai  bukti  mereka  telah  berusaha menyelesaikan  perselisihan  akan  tetapi  tidak  berhasil.  Berdasarkan  rekomendasi tersebut mereka datang ke Pengadilan Agama memohon untuk disaksikan talaknya bagi suami yang menjatuhkan talak atau dikabulkan gugatan cerainya bagi istri yang mengajukan gugatan cerai.
Ada pula suami istri sebelum datang ke Pengadilan Agama terlebih dahulu datang ke BP4 dengan segala permasalahannya untuk memohon diberikan nasihat atau  fatwa.  Dan  apabila  usaha  tersebut  tidak  berhasil,  maka  BP4  dengan  segala keterangan  yang  diterima  selama  ini  mengirimkan  suami  istri  tersebut  ke Pengadilan  Agama.  Pengadilan  Agama  dengan  keterangan-keterangan  yang  telah diterimanya  dari  BP4  mengadakan  sidang.  Dan  apabila  Pengadilan  Agama berpendapat  adanya  alasan  terhadap  gugatan  cerai,  maka  diadakan  sidang  untuk menyaksikan  talak  atau  mengabulkan  gugatan  cerai.  Apabila  pengadilan berpendapat tidak ada alasan, maka gugatan cerai atau gugatan talak ditolak. Alasan tersebut  tidak  boleh  digunakan  lagi  untuk  mengajukan  gugatan  cerai  atau permohonan talak.
Prosedur  yang  kedua  yaitu  dari  Pengadilan  Agama  dianjurkan  ke  BP4, kemudian  oleh  BP4  dianjurkan  kembali  ke  Pengadilan  Agama.  Hal  tersebut dilakukan  apabila  yang  berkehendak  menjatuhkan  talak  atau  yang  mengajukan gugatan cerai memberitahukan ke Pengadilan Agama disertai alasan dan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan Agama setelah mempelajari
isi  surat  tersebut,  memanggil  suami  istri  untuk  minta  penjelasan  tentang  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  kehendaknya.  Pengadilan  Agama  setelah mendapat  penjelasan  tersebut  berusaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  apabila dirasa perlu Pengadilan Agama meminta bantuan kepada BP4 setempat agar suami istri  dinasihati  untuk  hidup  rukun  lagi  dalam  suatu  rumah  tangga.  Permintaan bantuan  tersebut  dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama  apabila  Pengadilan  Agama berpendapat  bahwa  mereka  hanya  berselisih  paham  belaka.  Apabila  hakim berpendapat  bahwa  terdapat  alasan  untuk  bercerai  maka  Pengadilan  Agama menyaksikan perceraian mereka atau menerima dan mengabulkan gugatan istri.
Di  BP4  suami  istri  tersebut  diberi  nasihat  atau  fatwa,  baik  dengan menggunakan  metode directive maupun  non directive .  Apabila  mereka  dapat didamaikan  dan  rukun  kembali,  maka  oleh  BP4  mereka  diharuskan  lapor  ke Pengadilan  Agama  bahwa  mereka  telah  berdamai  dan  akan  meneruskan  hidup bersama  kembali.  Kemudian  Pengadilan  Agama  membuat  akta  perdamaian diberikan  kepada  mereka.  Alasan  tersebut  tidak  dapat  digunakan  lagi  untuk melakukan perceraian.
Apabila  mereka  tidak  dapat  didamaikan  oleh  BP4,  maka  BP4  membuat surat  jawaban  yang  ditujukan  kepada  Pengadilan  Agama  serta  memberikan  data- data informasi tentang kasus klien yang diperlukan oleh Pengadilan Agama sebagai bahan  pertimbangan  dalam  memutuskan  perkara  sidang  perceraian.  Kemudian oleh  Pengadilan  Agama  diadakan  sidang  tertutup  yang  dihadiri  oleh  para  pihak disaksikan  oleh  orang  tuanya  (apabila  masih  mempunyai  orang  tua).  Pengadilan Agama  setelah  memperhatikan  hasil  usaha  BP4  bahwa  kedua  belah  pihak  tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan berpendapat adanya alasan untuk cerai, maka gugatan diterima atau Pengadilan Agama menyaksikan talak dimaksud. Dan apabila Pengadilan Agama berpendapat tidak adanya alasan untuk cerai, maka Pengadilan Agama  menolak  gugatan  cerai  atau  permohonan  talak . Prosedur  yang  kedua  ini hampir  tidak  pernah  dilaksanakan  atau  bahkan  jarang  sekali  dilaksanakan,  hanya terbatas pada pegawai negeri sipil atau militer.
Prosedur  selanjutnya  yaitu  Pengadilan  Agama  tanpa  melalui  BP4.  Sebagai konsekuensi  dari  kata  "dapat  minta  bantuan”  dalam  redaksi  pasal  28  Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, maka apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa  yang  beperkara  tidak  perlu  dikirim  ke  BP4  setempat,  karena  Pengadilan Agama  berpendapat  bahwa  alasan  yang  diutarakan  sudah  cukup  dapat membuktikan  dalam  sidang,  misalnya  terbukti  dari  pengakuan  suami  bahwa  ia telah meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa memberi nafkah lahir batin dan juga  dia  telah  menyeleweng  dengan  perempuan  lain,  dan  berdasarkan  keadaan tersebut  mereka  dianjurkan  ke  BP4,  niscaya  akan  sia-sia  bahkan  akan
memperlambat  proses  perceraian  dan  kasihan  bagi  istri  yang  banyak  dirugikan. Maka  berdasarkan  keadaan  tersebut  Pengadilan  mengadakan  sidang  untuk menyaksikan  talak  yang  diikrarkan  oleh  suami  maupun  menerima  dan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  dapat  diketahui  bahwa  BP4  Pulau Bawean  banyak  digunakan  klien,  sebelum  klien  tersebut  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Agama.  Jadi  sebelum  para  pihak  beperkara  di  Pengadilan  Agama, mereka  telah  datang  terlebih  dahulu  di  BP4.  Setelah  perkara  masuk  di  PA  dapat dikatakan  BP4  tidak  digunakan  lagi.  Bagi  para  pihak  yang  langsung  beperkara  di Pengadilan  Agama  tanpa  datang  terlebih  dahulu  ke  BP4  untuk  meminta  nasihat, dalam  praktiknya  BP4  juga  kurang  difungsikan.  Dengan  kata  lain  BP4  tidak  di dalam upaya penasihatan pada saat perkara disidangkan di Pengadilan Agama.
Dari  uraian  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  hubungan  antara BP4  di  Pulau  Bawean  dengan  Pengadilan  Agama  kurang  erat,  sehingga  perlu adanya suatu aturan yang menghubungkan antara BP4 dengan Pengadilan Agama yaitu  suatu  aturan  yang  konkret  misalnya  adanya  suatu  keharusan  menggunakan BP4  sebagai  lembaga  pendamai  dalam  menangani  kasus  perceraian  yang  telah disidangkan di BP4. Jadi BP4 tidak hanya difungsikan sebelum perkara masuk ke Pengadilan  Agama  saja,  tetapi  BP4  juga  dilibatkan  setelah  perkara  masuk  di Pengadilan Agama.

## Usaha BP4 dalam Mengendalikan Perceraian
Usaha  BP4  dalam  mengendalikan  perceraian  dan  hasilnya  di  Kec. Sangkapura Pulau Bawean BP4 Kec. Sangkapura Pulau Bawean periode 2014-2015 dalam rangka  mencapai tujuan  BP4 secara  nasional sesuai  fungsi dan  peranannya mengendalikan  perceraian  dan  menjadikan  keluarga  yang  bahagia  dan  sejahtera, BP4  Kec.  Sangkapura  Pulau  Bawean  telah  melakukan  kegiatan-kegiatan  sebagai berikut:
1. Kegiatan rutin .
a. Membuat laporan.
b. Penanganan konsultasi rumah tangga .
2. Kegiatan penyuluhan.
a. Penasihatan pranikah.
b. Penasihatan usia nikah.
c. Penyuluhan Undang-Undang No. I Tahun 1974.
d. Siaran di mas media, baik cetak maupun elektronik.
3. Temu karya, diskusi dan dialog.
4. Pemilihan ibu teladan.
5. Peningkatan mutu konsultasi antara petugas tingkat kabupaten/Kodya dengan BP4 tingkat Kecamatan.
6. Kegiatan lintas sektoral, kerja sama dengan organisasi lain yang seprofesi.
7. Pengadaan  sarana  konsultasi  seperti  balai  pertemuan,  ruang  kantor  dan  lain- lain.
8. Studi banding ke BP4 Kabupaten/Kecamatan lain.
BP4 Kec. Sangkapura Bawean dalam melaksanakan usahanya meningkatkan mutu  perkawinan  dan  menekan  perceraian  untuk  mewujudkan  keluarga  bahagia sejahtera, memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, namun untuk meningkatkan  hasil  yang  sudah  dicapai  masih  perlu  adanya  upaya  untuk mengamati kemungkinan adanya hambatan.

## Tata Cara BP4 Menyelesaikan Pihak-Pihak yang Ingin Bercerai
Pertama-tama  pihak  yang  akan  menjadi  klien  (pihak  yang  bersengketa) datang  ke  BP4  Kecamatan  dimana  Kedua  belah  pihak  bertempat  tinggal.  Setelah pendaftaran,  maka  kedua  belah  pihak  diminta  hadir  guna  mengikuti  sidang konsultasi  krisis  rumah  tangga.  Apabila  dari  kedua  belah  pihak  setelah  diminta hadir  dalam  sidang  ada  salah  satu  yang  tidak  hadir,  maka  ketua  BP4  Kecamatan meminta bantuan kepala desa/kepala Kelurahan dimana pihak yang tidak hadir itu bertempat  tinggal  untuk  menyampaikan  perintah  agar  pihak  yang  tidak  hadir  itu hadir  di  Sekretariat  BP4  Kecamatan  untuk  menghadiri  sidang  konsultasi  krisis rumah tangga.
Setelah kedua belah pihak hadir pada sidang konsultasi krisis rumah tangga, maka  mulailah  BP4  berusaha  mendamaikan  para  pihak.  Dalam  hal  suami  istri berselisih  dan  bertengkar  terus-menerus,  maka  BP4  mencoba  menanyakan  faktor- faktor  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  untuk  kemudian  memberikan alternatif  pemecahannya.  Sehingga  dapat  diupayakan  agar  kedua  suami  istri  itu dapat damai kembali.
Apabila  usaha  perdamaian  yang  dilakukan  BP4  Kecamatan  tidak  berhasil, dalam arti para pihak yang berselisih tetap menginginkan adanya perceraian, maka BP4 Kecamatan melimpahkan perkara ke BP4 Kabupaten/Kec. Sangkapura dengan disertai surat pengantar dari BP4 Kecamatan. Dalam surat pengantar ini tercantum identitas para pihak dan uraian singkat sebab-sebab perselisihan suami istri.
BP4  Kec.  Sangkapura  setelah  menerima  klien  dari  BP4  Kecamatan  akan berusaha  mendamaikan  kembali  suami  istri  tersebut.  Upaya  perdamaian  yang dilakukan BP4 Kec. Sangkapura ini tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi dapat dilakukan beberapa kali sepanjang BP4 masih memandang perlu para pihak untuk
diberi nasihat. Dari konsultasi para pihak dengan BP4 ini ada beberapa sikap yang diambil BP4:
(1) Merukunkan kembali (damai),
(2) Disetujui perceraian Dalam hal ini BP4 tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan kedua belah pihak tetap bersikeras untuk bercerai serta alasan-alasan perceraian yang  cukup  kuat.  Sikap  selanjutnya  klien  dapat  meneruskan  perceraian  ke Pengadilan Agama.
(3) Ditangguhkan perceraiannya Dalam hal ini BP4 berhasil menangguhkan para pihak untuk bercerai,
dalam artian para pihak masih diberi kesempatan untuk berpikir tentang baik buruknya perceraian yang akan diajukan. Dengan penangguhan ini diharapkan upaya damai dapat terjadi di antara kedua belah pihak yang akan bercerai .

## Hambatan BP4 dalam Mengendalikan Perceraian
Menurut pengamatan penulis baik melalui data dokumentasi maupun hasil wawancara, masih ada beberapa jenis hambatan antara lain:
1. Dana masih sangat terbatas.
2. Konsultan belum lengkap dari segi profesinya belum adanya ahli-ahli (misalnya, ekonomi, sosial, psikologi, seksologi) yang ada kebanyakan ahli agama.
3. Waktu yang tersedia bagi konsultan ahli pada tingkat Kec. Sangkapura masih sangat  terbatas,  sehingga  belum  dapat  langsung  untuk  melayani  klien, melainkan  hanya  untuk  menatar  konsultan-konsultan  lain  yang  diharapkan dapat  langsung  melayani  klien.  BP4  tingkat  kecamatan  juga  masih  ada kesulitan untuk mendapatkan konsultan yang benar-benar profesional, karena berbagai faktor terutama terbatasnya dana untuk memberi honorarium.
4. Karena  organisasi  BP4  bersifat  semi  pemerintah  akibatnya  pengurus  belum sepenuhnya mengelola BP4. Hal ini antara lain disebabkan mengelola BP4 bagi pengurus adalah sebagai tugas sampingan di luar tugas pokoknya dan kadang- kadang  tidak  ada  imbalan  sama  sekali  baik  berupa  materi  maupun  sebagai penunjang karier dan profesi, hal ini dikarenakan sifat BP4 sebagai organisasi semi  pemerintah,  ditambah  lagi  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur BP4 dan Peradilan Agama pelaksanaannya tidak jelas.
5. Kebanyakan  klien  datang  ke  BP4  karena  terpaksa  dan  tidak  ada  kesadaran untuk  meminta  petunjuk  penyelesaian  mengenai  keretakan  keluarga, melainkan  mereka  datang  ke  BP4  setelah  masalahnya  cukup  berat  dan semrawut, tidak ingin melakukan konsultasi sejak dini.
Publikasi  BP4  ke  kelurahan-kelurahan  terutama  daerah  pinggiran  kota, masih dirasa kurang. Akibatnya banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui arti  dan  fungsi  serta  peranan  BP4.  Sebagian  besar  mereka  hanya  mengenal  KUA dan Pengadilan Agama.

## Penutup
Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan terhadap dua masalah pokok di atas adalah sebagai berikut:
1. Peranan  BP4  Kecamatan  Sangkapura  Pulau  Bawean  Kabupaten  Gresik  dalam mengendalikan perceraian dari Tahun ke Tahun nampak kurang berhasil, hal ini dapat kita lihat pada tabel hasil perceraian di atas.
2. Belum  maksimalnya  peranan  BP4  Kecamatan  Sangkapura  Pulau  Bawean Kabupaten Gresik dalam mengendalikan perceraian karena pengaruh beberapa hambatan yang dihadapinya hal ini meliputi antara lain.
a. Dana yang masih sangat terbatas jumlahnya.
b. BP4  belum  ditangani  secara  maksimal  oleh  pengurus  karena  merupakan tugas  sampingan  dari  tugas  pokoknya  dan  belum  ditopang  dengan  dana serta personil yang memadai dan perundang-undangan yang mengikat.
c. Keterbatasan konsultan yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitasnya.
d. Klien  yang  datang  ke  BP4  belum  ada  kesadaran  untuk  konsultasi memecahkan  masalah  keluarganya,  tetapi  mereka  telah  mempunyai  motif yang kuat untuk cerai, karena masalah yang dihadapinya sudah berat, dalam arti sudah sulit untuk damai lagi.
e. Adanya perundang-undangan yang memungkinkan para Klien untuk dapat langsung ke Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalahnya.

## Daftar Pustaka
Abu Daud Sulaiman bin al-„Asy‟asy, Sunan Abu Daud”, Mausu’ah al-Hadis al-Syarif , (Mesir: Global Islamic Software Company, 2000) Hasbullah  Bakrie, Kumpulan  Lengkap  UU  dan  Peraturan  Perkawinan  di Indonesia, (Jakarta: Jambatan, 1985) Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Jami’ al-Shaghir , Juz. I, (Bandung: al-Ma‟arif, t.t.) Muhammad  Amin  Suma, Himpunan  Undang-Undang  Perdata  Islam  dan  Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia, Undang-Undang perkawinan  No.
I Tahun 1974 , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
Wawancara  dengan  Bpk.  Nasichun  Amin,  M.  Ag.  Kepala  KUA  kec.  Sangkapura, tanggal 18 Juli 2016, di kantor KUA Sangkapura
Wawancara  dengan  Bapak  Hosaini,  Pegawai    KUA  Sangkapura,  tanggal  18  Juli 2016, pukul 11.00 WIB. di kantor KUA Sangkapura