Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.841            pp.  621-643

## Research Article

## Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
Basarudin 1 , Oyo Sunaryo Mukhlas 2
1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; haidharzulfa@gmail.com 2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; osumfsh@yahoo.com
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 12, 2023 Revised :  November 26, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 16, 2024
How to Cite: Basarudin and Oyo Sunaryo Mukhlas (2024) “Comparative Study of Islamic Marriage Laws in  Morocco  and  Algeria”, al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies ,  7(1),  pp.  621 – 643.  doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.841.

## Comparative Study of Islamic Marriage Laws in Morocco and Algeria
Abstract. Morocco  and  Algeria  are  part  of  Muslim  countries  that  use  family  law  as  a  reference  in dealing  with  the  affairs  of  their  people.  Morocco  is  a  kingdom  located  in  the  northwestern  part  of Africa; the northern part is bordered by the Mediterranean, the eastern part is bordered by Algeria, and the southeast and southern regions are bound by the French Sahara and Spain. In contrast, the Atlantic  Ocean  borders  the  western  part.  As  for  Algeria  as  a  Muslim-majority  country,  it  is  not surprising that all forms of law regulation are based on Islam, which is also recognized as the official religion.  The  development  of  Islamic  law  in  Algeria  revolves  more  around  Family  Law.  Regarding Islamic  family  law  towards  the  two  countries,  namely  Morocco  and  Algeria,  the  author  needs  to describe the Islamic family law model towards the countries of Morocco and Algeria. The goal is to provide  an  understanding  of  Islamic  family  law  in  the  country. The  approach used  by  the  author  is

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
a comparative  approach);  in  this  study,  it  can  be  interpreted  as  an  activity  to  compare  the law  of  a country with the law of another country or the law of one time with a certain law of another time, in this case, Morocco and Algeria. The type of research the author uses for this discussion is qualitative, using the descriptive analysis method.
Keywords: Comparative Study, Islamic family law, Morocco and Algeria
Abstrak. Maroko dan Aljazair adalah bagian negara muslim yang meletakkan hukum keluarga sebagai acuan  dalam  mengurusi  urusan  rakyatnya.  Maroko  adalah  sebuah  negara  kerajaan  yang  terletak  di bagian Barat Laut Afrika, bagian Utaranya berbatasan dengan Mediterania, bagian Timur berbatasan dengan  Aljazair,  bagian  Tenggara  dan  Selatan  berbatasan  dengan  Sahara  Prancis  dan  Spanyol, sedangkan  bagian  Barat  berbatasan  dengan  Samudera  Atlantik.  Sedangkan  Aljazair  sebagai  sebuah negara  dengan  mayoritas  muslim  sehingga  tidak  mengherankan  jika  di  segala  bentuk  pelaturan hukumnya berasaskan Islam yang juga diakui sebagai agama resmi dan bahwa perkembangan hukum Islam di Aljazair lebih banyak berkisar pada Hukum Keluarga. Terkait hukum keluarga Islam terhadap kedua  negara  yakni  Maroko  dan  Aljazair,  penulis  merasa  perlu  mendeskripsikan  bagaimana  model hukum  keluarga  Islam  terhadap  negara  Maroko  dan  Aljazair.  Adapun  tujuannya  yakni  dapat memberikan  pemahaman  tentan  hukum  keluarga  Islam  pada  negara  dimaksud.  Pendekatan  yang digunakan  penulis  adalah  pendekatan  perbandingan  comparative  approach),  dalam  penelitian  ini dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu dengan tertentu dengan hukum dari waktu yang lain, dalam hal ini Maroko dan Aljazair. Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk pembahasan ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis.
Kata kunci: Studi Perbandingan, Hukum keluarga Islam, Maroko dan Aljazair

## PENDAHULUAN
Peraturan  dan  penerapan  Hukum  Keluarga  di  berbagai  Negara  Muslim  di dunia tergantung kebijakan pemerintahannya itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dan persamaan serta hal-hal yang menjadi kajian Hukum Keluarga yang disesuaikan  dengan  daerah  atau  Negara  asalnya.  Di  berbagai  Negara  lain,  dalam menyelesaikan Hukum Keluargazjuga memiliki kebijakan yang zberbeda-beda. Pada saat  ini  zbanyak  negara  dengan  mayoritas  penduduknya  menganut  ajaran  agama Islamz(muslim)  yang  melakukan  pembaruan  atas  hukum  zkeluarga  dengan mempertimbangkan  tuntutan  atas  hak  asasiz(HAM)  yang  dimiliki  olehzsetiap manusia, tuntutan atas wacana kesetaraan gender dan merespon zberbagai isu global serta tuntutan akan pembumian zhukum Islam yang bersifat universal. Pembaruan hukumzkeluarga sebagai salah satu upaya untuk menberikan tata aturan yangzbaik tentang  system  hukum  keluargazyangzberkeadilan  dan  berkemanusiaan  dengan tetap  mempertahankan  nilai-nilai  sosial  yang  baik  dalam  kehidupan  berkeluarga untuk  mencapai  nilai-nilaizyangzterdapat  dalam maqashidzal-Syariah .  Pada diskursus kajian HukumzIslam pembahasan tentang problematika hukumzkeluarga memiliki  potensi  yang  begitu  penting  zuntuk  selalu  dikaji  dan  diskusikan. Pembahasan  mengenai  kajian  hukumzkeluarga  dianggapzsebagai  gerbang  utama dalamzmemasuki berbagai ketentuanzperaturan yang ada dalam hukum zIslam. 1
1 Setiawan, z E.,"Dinamika z Pembaharuan z Hukum z Keluarga z Islam z di z Indonesia." Journal z de Jure”, v ol. 6 No. 2, (2014). 138.

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
Maroko dan Aljazair adalah bagian negara muslim yang meletakkan hukum keluarga  sebagai  acuan  dalam  mengurusi  urusan  rakyatnya.  Ketentuan  hukum keluarga Islam yang terdapat di Maroko dan Aljazair. Sebagai contoh yang terdapat ketentuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan hukum keluarga di  negara-negara  muslim  modern  jika  dikaitkan  dengan  aturan  tentang  poligami, maka dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) kategori: pertama : negara-negara yang melarang praktik poligami secara mutlak, seperti Turki dan Tunisia. Kedua: negara- negara yang membolehkan  praktik poligami dengan persyaratan yang relatif ketat, seperti  Pakistan,  Mesir,  Maroko,  Indonesia,  Malaysia,  Iran,  Irak,  Syiria,  Yaman Selatan,  Yordania,  Lebanon,  dan  India. Ketiga: negara-negara  yang  membolehkan praktik  poligami  dengan  peraturan  yang  lebih  longgar,  seperti  Saudi  Arabia  dan Qatar. 2 oleh penulis melihatnya berdasarkan maqshid al-syariah . Al-Shatibi  menyatakan  bahwa  kandungan maqasid  al-shari ’ ah atau tujuan hukum adalahah kemaslahatan umat manusia, tidak ada satupun hukum Allah swt  yang  tidak  mempunyai maqasid /tujuan,  sebab  hukum  yang  tidak  mempunyai tujuan  sama  dengan taklif  ma  la  yutaq (membebankan  sesuatu  yang  tidak  dapat dilaksanakan). Suati hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah. Fathi al  Daraini  menjelaskan,  bahwa  hukum  itu  tidak  dibuat  untuk  hukum  itu  sendiri, tetapi dibuat untuk tujuan lain, yaitu kemaslahatan. 3
Muhammad  Abu  Zahrah  dalam  kaitan  ini,  juga  mengatakan,  tujuan  hakiki hukum  Islam  adalah  kemaslahan.  Tak  satupu  hukum  disyariatkan  baik  dalam  al Qur’an dan al Hadits melainkan padanya terdapat kemaslahatan . 4 Doktrin Maqasid al Syariah menurut Khalid Mas’ud adalah upaya menetapkan maslahat sebagai unsur penting dalam tujuan-tujuan hukum. 5
Dimulai dari awal abad 20-an, mayoritas negara-negara muslim yang tersebar diseluruh penjuru dunia telah dan terus melakukan pembaruan dalam hukum Islam. Tidak  terkecuali  pembaruan  dilakukan  dalam  bidang  hukum  keluarga  Islam. Pembaruan  dalam  bidang  ini  tentu  memberi  pengaruh  yang  sangat  signifikan sehingga  kehidupan  berkeluarga  setiap  warga  negara  menjadi  relatif  lebih  baik. Pembaruan  hukum  Islam  di  negara-negara  Muslim  terjadi  setelah  adanya persentuhan  antara  Islam  dan  barat  ketika  masa  kolonialisme.  Sehingga  pasca- kolonialisme  pembaruan  ini  pun  terjadi  dibeberapa  negara  muslim  yang  baru merdeka. 6
Penggerak pertama pembaruan dalam hukum Islam adalah negara Turki yang ditandai  dengan  lahirnya Ottoman  Law  of  Family  Right, kemudian  diikuti  oleh negara-negara  Muslim  lainnya.  Secara  umum,  substansi  dalam  undang-undang
2 Tahir  Mahmood, family  Law  reform  in  The  Muslim  World, New  Delhi:  The Indian Law Institute, 1972, 272.
3 Fathi al-Daraini, al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al- Ra’yi fi al - Tasyri’ , Damaskus: Dar al- Kitab al-Hadist, 1975, 28.
4 Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  al- Fikih,  Terj.  Saefullah  Ma’shum  dkk .  Jakarta:  Pustaka Firdaus, 2005, 548.
5 Muhammad  Khalid  Mas’ud, Islamic  Legal  Philosophy ,  Islamabad:  Islamic  Research Institut, 1977, 223.
6 Sri  Wahyuni,  "Pembaharuan  Hukum  Keluargga  Islam  di  Negara-Negara  Muslim" , Jurnal Al-Ahwal , Vol. 6, No. 2, (2013), 213.

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
hukum keluarga di dunia Islam modern telah beranjak dari wacana pemikiran fikih klasik  dan  telah  mencoba  memecahkan  masalah-masalah  baru  khususnya ketimpangan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  keluarga  sehingga  hak perempuan dalam perkawinan ( Marital right ) diakui. 7
Maroko  adalah  sebuah  negara  kerajaan  yang  terletak  di  bagian  Barat  Laut Afrika,  bagian  Utaranya  berbatasan  dengan  Mediterania,  bagian  Timur  berbatasan dengan Aljazair, bagian Tenggara dan Selatan berbatasan dengan Sahara Prancis dan Spanyol, sedangkan bagian Barat berbatasan dengan Samudera Atlantik. 8 Penduduk asli  negara  ini  adalah  Barber,  yaitu  masyarakat  kulit  putih  dari  Afrika  Utara  yang konon  masih  mempunyai  garis  keturunan  dengan  Rasulullah  dan  merupakan penganut agama Islam bermadzab Maliki. Penaklukan Maroko oleh bangsa Arab baru terjadi pada abad ke 7-8, terjadi proses arabisasi di kawasan ini termasuk dalam hal bahasa  sehingga  bahasa  Arab  menjadi  bahasa  administrasi  dan  kebudayaan  serta bahasa pengantar pendidikan hingga kini. 9 Hukum keluarga Islam, masih mengacu kepada madzab Maliki.
Aljazair  sebagai  sebuah  negara  dengan  mayoritas  muslim  sehingga  tidak mengherankan jika di segala bentuk pelaturan hukumnya berasaskan Islam yang juga diakui sebagai agama resmi dan bahwa perkembangan hukum Islam di Aljazair lebih banyak  berkisar  pada  Hukum  Keluarga.  Terkait  hukum  keluarga  Islam  terhadap kedua  negara  yakni  Maroko  dan  Aljazair,  penulis  merasa  perlu  mendeskripsikan bagaimana  model  hukum  keluarga  Islam  terhadap  negara  Maroko  dan  Aljazair. Adapun  tujuannya  yakni  dapat  memberikan  pemahaman  tentan  hukum  keluarga Islam pada negara dimaksud.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan dari uraian di atas, maka masalah pokok yang akan dikaji dalam tulisan  ini  adalah,  perbandingan  hukum  keluarga  Islam  di  negara  Maroko  dan Aljazair.Pendekatan  yang  digunakan  penulis  adalah  pendekatan  perbandingan comparative approach ), dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu  waktu  dengan  tertentu  dengan  hukum  dari  waktu  yang  lain,  dalam  hal  ini Maroko dan Aljazair. Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk pembahasan ini adalah  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analisis.  Metode  studi kepustakaan  sebuah  pengumpulan  data  yang  diarahkan  kepada  pencarian  data danzinformasi  melalui  dokumen-dokumen,  baik  dokumen  tertulis,  maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. 10 atau dengan kata lain yakni dengan mengumpulkan beberapa sumber dari buku, jurnal, skripsi, dan Juga dari media internet.  Dalam metode ini kita mengumpulkan sumber yang
7 Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries, New  Delhi:  Academi  of  Law and Religion, 1987, 12.
8 Willaim P (Ed), Enciclopedi Britanica , Marocco, 15.
9 Atun  Wardatun, Hukum  Keluarga  Islam  di  Maroko  dalam  Atho  Muzdhar  &  Khairudin Nasution (ed). Hukum Keluarga di Dunia Moderen , Jakarta: Ciputat Press, 2003, 96.
10 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D , Bandung: Alfabeta, 2014, 83.
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
relevan  dengan  pembahasan  kemudian  diurai  dan  dideskripsikan  sehingga mendapatkan kesimpulan.

## PEMBAHASAN DAN HASIL Hukum Keluarga Islam di Maroko

## 1. Sekilas Negara Maroko dan Pembentukan Hukum Keluarga
Saat  ini  penduduk  Maroko  berjumlah  33.723.418  jiwa,  99  %  adalah  muslim penganut  sunni  Maliki.  Maroko  adalah  negara  yang  berbentuk  kerajaan,  dalam bahasa  Arab  dikenal  dengan  al-mamlakah  al-maghribiah  (kerajaan  yang  di  Barat), terkadang juga disebut dengan al maghrib al aqsha (kerajaan yang terjauh di Barat). Dalam  Bahasa  Inggris  disebut  dengan  Marocco,  yang  berasal  dari  bahasa  Spanyol Maruecos,  bahasa  latinnya  Morroch,  di  masa  pra  modern  Arab  dikenal  dengan Marrakesh. Maroko mencapai kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1956 dengan sistem kerajaan konstitusional yang berada di Barat Laut Afrika. 11
Sejak  awal  abad  20,  Maroko  berada  di  bawah  kekuasaan  “perlindungan” Prancis. Pada bulan Agustus 1953, Ahmed Belbachir Haskouri, salah seorang tangan kanan  Sultan  Muhammad  V  memproklamirkan  Sultan  Muhammad  V  sebagai penguasa  Maroko  yang  sah.  Pada  Oktober  1955,  kelompok  Jaish  al-Tahrir  atau Pasukan  Pembebasan  yang  dibentuk  oleh  Komite  Pembebasan  Arab  Maghrib melancarkan serangan ke jantung pertahanan dan pemukiman Prancis di kota-kota besar  di  Maroko.  Peristiwa  di  atas,  bersama  peristiwa  lain  di  masa  itu  telah meningkatkan solidaritas di kalangan orang Maroko. Masyarakat Maroko mengenal masa itu sebagai masa revolusi yang digerakkan oleh Raja dan Rakyat atau Taourat al-Malik wa Shaab dan dirayakan setiap tanggal 20 Agustus. 12
Dalam  penerapan  hukum  di  Negara  Maroko  sangat  dipengaruhi  hukum Spanyol dan Perancis maka hukum Keluarga Islam juga sedikit diwarnai  kedua  sistem  hukum  tersebut  disamping  hukum  lokal  yang ada.  Melihat  kondisi  hukum  Keluarga  Islam  semacam  ini,  maka  negara terpanggil untuk melakukan kodifikasi hukum sekaligus untuk melakukan reformasi hukum keluarga yang hal ini sangat intens ketika maroko dapat melepaskan dari belenggu penjajah. Pada perkembangan selanjutnya, Islam menjadi agama  resmi  negara,  meskipun  dalam  undang-undang  dasar  tidak  disebut  Syariah Islam. Hukum perdata maupun hukum pidana di negara itu tidak murni berdasarkan syariat Islam bahkan lebih banyak diwarnai oleh sistem hukum Barat. Hukum Islam terutama dari Mazhab Maliki, berlaku bagi umat Islam hanya dalam bidang-bidang tertentu,  yakni  perkawinan,  pembagian  warisan  dan  perwakafan.  Seluruh  muslim Maroko  adalah  pengamut  aliran  Sunni,  hampir  tidak  ditemukan  ajaran Syiah  di  sana.  Penduduk  perkotaan  merupakan  penganut  agama  yang taat dan menjalankan ritual keagamaan secara teguh, sementara penduduk  desa  terutama  suku  Berber  dan  Baduwi  agak  longgar  dalam
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:List_of_Muslim_majority_countries.
12 Sejarah  singkat  Maroko,  http://www.sahabatmaroko.com/  index.php?option=  com_ content&view= article&id=112&Itemid=55.

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
menjalankan  ajaran  agama.  Namun  di  daerah  perbukitan,  hampir  pada setiap desa dapat ditemukan masjid. 13
Tahun  kemerdekaan  Maroko  (1956)  kebetulan  sekali  berbarengan dengan  diundangkannya  hukum  keluarga  Tunisia.  Keadaan  ini  sangat memengaruhi  Maroko.  Trend  reformasi  hukum  keluarga  di  beberapa negara Islam mendorong Maroko untuk turut memikirkan langkah yang  sama.  Sejumlah  tokoh  negara  tersebut  merasa  bahwa  Maroko mempunyai  posisi  yang  menonjol  dalam  sejarah  hukum,  sebab  nenek moyang  mereka  mewariskan  kekayaan  dalam  bidang  itu,  hanya  saja manifestasi dari penggunaan kekayaan itu kurang. Interpretasi dan kebiasaan  yang  menyimpang  dari  hukum  Islam  yang  notabene  telah  menghalangi kemajuan pembangunan
dan
peradaban harus
dibuang.
Oleh karenanya dipandang sangat signifikan mengodifikasi dan mereformasi hukum keluarga dengan sistem modern. 14
Maroko merupakan negara kerajaan yang berkonstitusi dan demokratis, 15 raja sebagai penguasa tunggal. Maroko adalah monarki konstitusional dengan parelemen yang  dipilih.  Raja  Maroko  memegang  kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif  yang  luas terutama  dalam  urusan  militer  kebijakan  luar  negeri  dan  urusan  agama.  Sistem kerajaan di Maroko adalah Monarki konstitusional demokratis, yaitu kedaulatan di tangan bangsa yang disalurkan melalui lembaga konstitusional yang ada. 16 Tindak lanjut dari upaya menegembangkan kodifikasi hukum keluarga adalah pada tanggal 19 Agustus 1957 pemerintah  Maroko mendirikan  komisi  yang  bertugas  untuk  menyelesaikan  draf  tentang undang-undang hukum keluarga. Sumber draf ini adalah prinsipprinsip dari madzab hukum
Islam
khususnya
Maliki, konsep Masalih
Mursalah  dari  Maliki  dan  undang-undang  yang  diberlakukan  di  negara muslim lainnya. Rancangan ini kemudian resmi menjadi UU pada tahun  1958  yang  diberi  titel Mudawanah  al-Ahwal  al-Syahsiyyah yang terdiri dari 300 ayat dalam enam bagian. 17 Hukum keluarga yang baru ini mencakup berbagai pembaruan sangat penting terutama berkenaan dengan hukum perkawinan dan  perceraian.  Isi  UU  ini  sama  komprehensifnya  dengan  hokum  keluarga  yang berlaku di Syiria meskipun dari segi isi lebih progresif. Sebaliknya UU Maroko lebih konvervatif jika dibandingkan dengan yang berlaku di Tunisia. Ada beberapa bagian dalam Mudawwanah al Ahwal Shakhsiyyah (1958) yang sama dengan hukum-hukum
13 Muhammad  Atho’  Mudzhar, Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  Modern ,  Jakarta: Ciputat Press, 2003, 100.
14 Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World , Bombay: N. M. TRIPATHI, 1972, 115.
15 Muhammad Atho’ Mudzhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 106.
16 Syifa  Fauziyah  Zizi,  “ Sistem  Hukum  di  Maroko ”,  Blogspot,  13  Oktober  2014, syffzh2314.blogspot.com.
17 Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries ,  New  Delhi:  Academy  of  Law  and Religion, 1987, 118.
Vol. 7  No. 1 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 627

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
dalam Majallah ,  Hukum  kelaurga  Tunisia  (1956).  Hal  ini  terjadi  disebabkan  oleh kesamaan mazhab, mazhab maliki, yang dianut oleh kedua negara. 18
Setelah  memproklamirkan  kemerdekaan  pada  tanggal  19  Agustus  1957, Maroko, yang penduduknya adalah pengikut madzhab Maliki, melakukan kodifikasi selama  kurun  tahun  1957-1958  yang  menghasilkan Mudawwanah  al-Ahwal  al- Syakhsiyah. Sejarah yang menghasilkan lahirnya UU Maroko berawal pada tanggal 6 Desember 1957 (13 Jumadil Awal 1377) dengan terbitnya Dekrit Raja yang bertanggal 22  November  1957  (28  Rabiul  Thani  1377),  mengumumkan  akan  lahirnya  Undang- Undang perkawian dan perceraian (Code of Personal Status and Inheritance). 19 Sejarah menyatakan  bahwa  setelah  Maroko  berhasil  merdeka  dari  jajahan  Perancis  tahun 1956,  maka  satu  tahun  berikutnya  pada  tanggal  19  Agustus  1957  sebuah  Komisi Reformasi  Hukum  dibentuk  berdasarkan  keputusan  kerajaan.  Komisi  ini  bertugas menyusun rancangan undang-undang Hukum Perorangan dan Kewarisan. Penyusun rancangan undang-undang tersebut didasarkan pada:
1. Beberapa prinsip dari madzhab-madzhab hukum Islam (fiqh), khususnya madzhab Maliki yang dianut oleh mayoritas masyarakat Maroko.
2.  Doktrin Mashlahah  Mursalah yakni Kemaslahatan  yang  dijadikan  acuan  syari’ dalam menetapkan hukum dan menjadi iilat dalam penetapannya,  menurut  istilah  ahli  ushul  disebut  Kemaslahatan  yang  dianggap syari’.
3. UU yang diberlakukan di beberapa negara Muslim lainnya. 20
Setelah  merdeka,  Maroko  mulai  melakukan  kodifikasi  hukum  keluarganya, yang selama ini dikelola oleh para qadi dan didasarkan pada koleksi madzhab Maliki yang  tersebar.  Undang-undang  status  pribadi,  yang  dikenal  dengan  nama Mudawwana, disusun sebuah komisi yang ditunjuk Raja Mohammad V dan terdiri dari  para  ulama,  termasuk  ‘Allal  al -Fasi  (w.1974),  tokoh  terdepan  dalam  salafisme reformis  Maroko.  Dalam  berbagai  tulisannya,  ia  sudah  berani  mempromosikan berbagai reformasi hukum yang berani tentang hak perempuan, seperti menghapus perwalian dalam pernikahan, melarang poligami dan menerapkan kompensasi bagi istri yang di- talaq terlepas dari dasar bagi talaq tersebut, berdasarkan upaya untuk menafsirkan berbagai teks keagamaan (ijtihad) sejalan dengan tuntutan realitas sosial kontemporer. Akan tetapi, gagasan-gagasan inovatif ini tidak diterima oleh anggota komisi  lainnya,  yang  mencakup  juga  ulama-ulama  terpelajar  seperti  Mohammed Belarbi Alaoui (w.1964) dan Mukhtar as-Soussi (d. 1963). Mudawwana yang kemudian disahkan pada tahun 1958 dengan taat memproduksi aturan-aturan hukum dogmatik tertentu yang dibuat oleh fuqaha Maliki untuk suatu masa dan konteks lampau, yang tidak lagi sesuai dengan konteks dan realitas sosial Maroko pada abad kedua puluh. 21
18 James Noorman DA, Islamic Law in the Modern World, Wetsport: Greenwood Press, 1975, 34-35.
19 Khairudin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013, 174-175.
20 Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World , 115.
21 Hosseini, Ziba Mir. Reformasi Hukum Keluarga Islam. Yogyakarta: LKIS, 2017, 117-118.

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
Upaya reformasi hukum keluarga di negara Maroko terus berlanjut. Maroko mencatat  telah  sejarah  lagi  pada  awal  2004  dengan  melakukan  pembaharuan terhadap  undang-undang  perkawinan  1958  yang  melahirkan  undang-undang  baru dengan  nama Mudawwanah  alAhwal  al-Syakhsiyyah  al-Jiddah  fi  al-Maghrib atau Mudawwanah  alUsrah .  Pembaharuan  hukum  yang  dilakukan  Maroko  merupakan suatu  langkah  besar  dalam  penyatuan  politik  dan  hukum  di  negaranya.  Karena reformasi ini sudah beranjak fikih mazhab klasik dan telah mengakomodir kesetaraan laki-laki dan perempuan. 22
Amandemen  Undang-Undang  Perkawinan  yang  dilakukan  Maroko  pada tahun 2004, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama , menjunjung harkat dan martabat perempuan dalam keluarga. Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang  sama  untuk  membina  rumah  tangga. Kedua ,  hak-hak  perempuan  untuk melakukan  perbuatan  hukum  sesuai  dengan  kehendaknya  selama  perkawinan dilindungi undang-undang. Ketiga , usia minimum untuk dapat menikah antara laki- laki dan perempuan ditetapkan sama, yaitu minimal berusia delapan belas (18) tahun. Keempat ,  pembatasan  poligami  dengan  memberlakukan  syarat  izin  dari  peradilan dan syaratsyarat tertentu. Kelima , hak perempuan untuk mengajukan cerai dan hak- hak  yang  harus  diterimanya  ketika  terjadi  perceraian. Keenam dapat  dilakukan pemisahan harta antara suami dan istri berdasarkan kesepakatan bersama. 23
Keberhasilan reformasi hukum keluarga di Maroko dapat ditelik dari beberapa aspek yang melatarbelakangi, diantaranya ialah:
a. Penyatuan politik dan hukum
Pembaruan hukum yang dilakukan oleh Maroko merupakan sebuah langkah besar dalam penyatuan politik dan hukum di negaranya. Bahkan, dapat dikatakan cukup  spektakuler  dalam  melakukan  reformasi  hukum  keluarga  Islam.  Karena, reformasi  ini  sudah  beranjak  dari  fikih  madzhab  dan  telah  mengakomodir kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan.  Dapat  dikatakan  bahwa  lahirnya Mudawwanah  al-Usra ini  cukup  mengejutkan  bagi  negara-negara  yang bersebrangan arah reformasinya. 24
Sebagai sebuah produk hukum Mudawwanah al-Usrah 2004 yang merupakan hukum keluarga kontemporer di Maroko tetap harus dipandang sebagai sebuah produk  hukum,  istilah  dari  Mahfud  MD  menyatakan  bahwa  hukum  dapat dijadikan alat justifikasi bagi visi politik penguasa. Bahwa produk hukum tertentu merupakan produk politik pula. Sebagai produk yang saling berintraksi dan saling bersaing yag kemudian menghasilkan kesepakatan. 25
b. Gerakan feminisme yang progresif
22 Fahrodin, "Pembaruan  Hukum  Keluarga  di  Maroko  (Studi  atas  Perempuan  tidak Membutuhkan  Izin Wali untuk  Menikah dalam Kajian Sosio-Historis)" , Pekalongan: Disertasi Pascasarjana STAIN Pekalongan, 2014, 2.
23 Muhammad Maksum, "Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal atas Hukum  Perkawinan,  Ekonomi  Islam,  dan  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia  dan  Maroko", Istinbath , vol. 15, No. 2, (Desember, 2016), 288.
24 Fahrodin, "Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko..., 2014, 2.
25 Moh.  Mahfud  MD, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, 63.

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
Dimulai  pertengahan  tahun  1980-an,  kelompok  feminis  di  Maroko  telah mewacanakan  isu  modernisasi  dalam  bidang  politik.  Pasca  kemerdekan  1956, sekelompok feminis Maroko seperti L ‘Union de I’Action Feminine (UAF, Persatuan Aksi  Perempuan)  menuntut  agar  hukum  keluarga  ditujukan  kepada  hukum keluarga  sekuler  yang  digali  dari  tradisi,  dan  nilai-nilai  positif  egaliter  dari masyarakat  Maroko.  Jadi,  pembaruan Mudawwanah adalah  perjalanan  panjang yang cukup penting menuju sekulerisasi hukum keluarga di Maroko. 26 Pada tahun 2004,  hukum  keluarga  sarat  dengan  kontroversi  dikalangan  masyarakat  sendiri. Sementara dikalangan feminis mendukung hingga memperjuangkan pelaksanaanya.  Tarik  ulur  atau  kontestasi  mengenai  beberapa  konsep  yang  ada pada  hukum  keluarga  ini  pun  seperti  tiada  hentinya.  Negara  dan  masyarakat memiliki  interpretasi  dengan  argumen  yang  berada  dengan  beberapa  konsep tentang  pembaruan  hukum  keluarga.  Masing-masing  mengklaim  bahwa merekalah yang secara intelektual dan aktif berada di belakang wacana pembaruan dan authorship hukum keluarga di Maroko. 27
Kelompok  yang  pro-pembaharuan  hukuk  keluarga  Maroko  berkeinginan melakukan  modernisasi  di  segala  bidang,  terlebih  untuk  menjamin  kesetaraan antara  laki-laki  dan  perempuan.  Menurut  mereka,  keselamatan  hak-hak perempuan hanya dapat di capai melalui modernisasi dengan cara membersihkan hukum  keluarga  dari  pengaruh  agama,  dan  menghapus  semua  aturan  hukum nasional  yang  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia,  sebagaimana  yang ditetapkan  dalam perjanjian HAM dan konvensi internasional. Mereka menolak klaim bahwa ulama memiliki hak eksklusif dalam menginterpretasi Islam. 28
c. Peran Aktif Kerajaan Maroko
Keberhasilan  gerakan  reformasi  hukum  yang  melahirkan Mudawwanah  al- Usrah tidak  dapat  dilepaskan  dari  peran  penting  Raja  Muhammad  al-Malik  as- Sa’id sebagai pemilik otoritas tertinggi dibidang politik sebagai pemimpin negara sekaligus  otoritas  tertinggi  dibidang  agama  sebagai  pemimpin  para  ulama  di Maroko. 29
Proses perjuangan tidak kalah penting dengan hasilnya. Ditetapkannya hukum keluarga  yang  mengakomodir  perempuan  dalam  setiap  prosesnya  merupakan jalan  bagi  terwujudnya  demokrasi  bagi  perempuan  di  Maroko.  Ketika  Raja Muhammad  VI  mewarisi  kepemimpinan  ayahnya  Raja  Hasan  II  pada  bulan  Juli 1999,  ada  harapan  besar  dari  masyarakat  bahwa  era  baru  reformasi  akan  segera dimulai di Maroko. Raja Muhammad VI yang diyakini lebih tertarik pada reformasi
26 Ennaji, “The New Muslim Personal Law Status in Morocco” dalam http://www.yale.edu/macmilan/pdfGlobalNon-violent Action Database Morocca, diakses tanggal 3 Maret 2020.
27 Rachel Salia, Reflection ion a Frorm: Inside the Moroccan Family Code, London: Departement of History, 2001, 74.
28 Fatima Harak, “The History and Significance pf the New Moroccan Family Code”. Institute for the Study of Islmaic Thought in Africa, Nortwestern University: Working Paper Series No.09-002, (March 2009), 5-6.
29 Leon  Buskens,  “Sharia  and  National  Law  in  Marocco.”  Dalam Sharia  Incorpored.  A Comparative  Overview  of  the  Legal  System  of  Twelve  Muslim  Countries  in  Past  and  Present, ed. Jan Michiel Otto, Leiden: Leiden University Press, 2010, 109.

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
politik  dan  sosial,  menyatakan  dukungannya  terhadap  penegakan  hak  asasi manusi  dan  keyakinannya  bahwa  melindungi  hakhak  ini  adalah  sejalan  dengan Islam, termasuk hak perempuan dalam keluarga.151 Peran istri Raja Muhammad VI yang dikenal dengan Princess Lalla Salma juga tidak boleh diabaikan, karena ia telah  membuktikan  bahwa  dirinya  peduli  terhadap  HAM,  terlebih  hak-hak perempuan ia berhasil memutus mata rantai budaya poligami di kerajaan Maroko sejak menikah dengan Raja Muhammad VI pada 21 Maret 2002.

## 2. Hukum Perkawinan Islam di Maroko
Hukum  perkawinan  di  Maroko,  merupakan  suatu  hukum  negara  yang mengalami  revitalisasi  dan  amandemen  yang  diberlakukan  untuk  keluarga  Islam. Untuk  melihat  lebih  dalam  tentang  bagaimana  beberapa  sub  bagian  gambaran hukum perkawinan di Maroko, antara lain sebagai berikut:

## a. Wali nikah
Wali  nikah  dalam  hukum  keluarga  Maroko  yakni Mudawwanah  al  Usrah dibahas pada beberapa pasal. Pasal 12 (4) menegaskan pada dasarnya seorang wali tidak dapat memaksakan anak perempuan untuk menikah tanpa persetujuannya, 30 sedangkan  Pasal  13  menyebutkan  bahwa  dalam  perkawinan  harus  terpenuhi: kebolehannya seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah, tidak ada kesepakatan  untuk  menggugurkan  mahar,  adanya  wali  ketika  diperlukan,  adanya dua orang saksi yang adil serta tidak adanya halangan untuk menikah. 31 Pembahasan wali juga terdapat pada Pasal 17 mempertegas bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan para pihak (kedua mempelai) dan boleh diwakilakn dengan surat kuasa dari hakim  yang  bertanggung  jawab  atas  pernikahan  dengan  kenetuan-ketentuan:  a). Keadaan  khusus  yang  menyebabkan  calon  mempelai  tidak  dapat  hadir  secara langsung di prosesi akad nikah, b). Surat kuasa dibuat secara resmi dari notaris yang ditandatangani langsung oleh calon mempelai yang memberi kuasa, c). Wali nikah harus  cukup  umur    dan  termasuk  warga  negara  asli  yang  memenuhi  persyaratan menjadi wali, d). Wakil nikah harus mengenal calon mempelai secara personal, baik nama  dan  informasi  lain  yang  mendukung,  e).  Pendelegasian  harus  menegatahui tentang  jumlah  mahar  yang  harus  dibayarkan,  baik  yang  tunai  maupun  dibayar kemudian,  dan  f).  Pendelegasian  harus  disertifikasi  sekaligus  oleh  hakim  bahwa pendelegasian tersebut sudah memenuhi persyaratan. 32
Adapun  Pasal  18,  seorang  wali  tidak  dapat  menikahi  terhadap  seorang perempuan yang menjadi walinya. 33 Penjelasan kedudukan wali dalam pernikahan disebutkan pada Pasal 24 menggambarkan perwalian dalam pernikahan menjadi hak perempuan sepenuhnya (bukan orang tuanya, kakeknya dst). 34 Seorang perempuan yang  sudah  mengerti  dapat  menikahkan  dirinya  kepada  lelaki  lain  atau  ia
30 Pasal 12 Mudawwanah al-Usrah .
31 Pasal 13 Mudawwanah al-Usrah .
32 Pasal 17 Mudawwanah al-Usrah .
33 Pasal 18 Mudawwanah al-Usrah . 34 Pasal 24 Mudawwanah al-Usrah .
Vol. 7  No. 1 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 631

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
menyerahkan kepada walinya sebagaimana termuat dalam pasal 25. 35 Ketentuan ini telah menghapus kedudukan wali dalam pernikahan, karena akad nikah berada pada kekuasaan mempelai perempuan, kalaupun yang menikahkan adalah walinya, secara hukum  harus  ditegaskan  adanya  penyerahan  perwalian  tersebut  kepada  orang tuanya (walinya). Ketentuan ini juga menghapuskan kedudukan wali adlol, karena pada dasarnya wali adlol muncul karena adanya hak wali bagi orang tua terhadap anak perempuannya.
Apabila dibandingkan dengan hukum Jordania yang sama memakai mazhab Hanafi  dalam  masalah  wali  nikah,  tampaknya  Maroko  cenderung  lebih  jauh memberikan  pemahaman  terhadap  kewenangan  perempuan  dalam  pernikahan. Maroko  mengangap  bahwa  perwalian bukanlah  hak  dari  orang  tuanya,  tetapi  hak anak  perempuan  itu  sendiri.  Perempuan  tidak  membutuhkan  izin  wali  untuk menikah,  sehingga  perempuan  secara  hukum  dilindungi  undang-undang  untuk menentukan sendiri calon suaminya dan menolak untuk dipaksa menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya. 36

## b. Usia Perkawinan
Batas  minimal  usia  boleh  kawin  di  Maroko  bagi  laki-laki  adalah  18  tahun, sedangkan  bagi  wanita  15  tahun  sebelum  perubahan. 37 Namun  Pada  tahun  2018, Maroko  mengeluarkan  undang-undang  yang  meningkatkan  usia  minimum pernikahan  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Undang-undang  tersebut  menetapkan usia  minimum  pernikahan  secara  umum  adalah  18  tahun.  Namun,  masih  ada kemungkinan pernikahan di bawah usia 18 tahun jika ada izin dari seorang hakim dan  persetujuan  dari  wali  atau  orang  tua.  Tetapi,  ini  hanya  diperbolehkan  dalam keadaan tertentu dan harus memenuhi beberapa syarat khusus. 38 Namun demikian disyaratkan izin wali jika perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak di bawah umur 21 tahun sebagai batas umur kedewasaan. Pembatasan umur demikian tidak ditemukan aturannya baik dalam al- qur’an, al -hadits maupun kitab-kitab fiqh. Hanya saja para ulama madzhab sepakat bahwa baligh merupakan salah satu syarat dibolehkannya perkawinan, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Imam Malik menetapkan usia 17 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita untuk mengkategorikan baligh, sementara Syafi’I  dan  Hambali  menentukan  umur  15  tahun, dan  hanya  Hanafi  ysng membedakan batas umur baligh bagi keduanya, yakni laki-laki 18 tahun, sedangkan bagi  wanita  17  tahun.  Batasan  ini  merupakan  batas  maksimal,  sedangkan  batas minimal adalah laki-laki 15 tahun, dan perempuan 9 tahun, dengan alasan bagi laki- laki  yang  sudah  mengeluarkan  sperma  dan  wanita  yang  sudah  haid  sehingga  bisa
35 Pasal 25 Mudawwanah al-Usrah .
36 Junaidi  dan  Budi  Juliandi,  “Kontestasi  Civil  Society  dan  Pemerintah  dalam  Wacana Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko”, Jurnal at-Tafkir Vol.VII, No. 2, 2014.
37 Nur  Aini  Awaliyah, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Maroko  tentang  Wali  Nikah ,  Skripsi Institut Agama Islam Jember, 2020, 99.
38 Muhammad Atho’ Muzdhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern , 32.

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
hamil.  Dalam  hal  ini  nampaknya  Maroko  mengikuti  ketentuan  umur  yang ditetapkan oleh Syafi’I dan Hambali. 39

## c. Poligami
Negara Maroko berbeda dengan Negara Tunisia yang melarang secara mutlak aturan  mengenai  poligami,  pada  prinsipnya  bermaksud  membatasi  terjadinya poligami dengan harapan dapat diterapkan prinsip keadilan bagi para istri. 40 Dalam undang-undang  keluarga  tahun  1958  menegaskan  bahwa  jika  dikhawatirkan ketidakadilan  akan  terjadi  diantara  istri-istri,  maka  poligami  tidak  diperbolehkan. Akan tetapi setelah amandemen undang-undang perkawinan tahun 2004 poligami diperbolehkan  secara  hukum,  namun  poligami  bukanlah  hal  yang  mudah  seperti sebelumnya karena syarat yang dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami relatif sangat sulit.  Namun, tidak ada pasal dalam undang-undang itu yang memberikan otoritas  untuk  menyelidiki  kapasitas  atau  kemampuan  suami  untuk  berlaku  adil dalam poligami. Selain itu undang-undang Maroko juga mengatur masalah poligami antara  lain  sebagai  berikut:  a).  jika  seorang  laki-laki  ingin  berpoligami,  ia  harus menginformasikan kepada calon istri bahwa ia sudah berstatus seorang suami. 41 b). seorang wanita, pada saat melakukan akad nikah perkawinan, boleh mencantumkan taklid talaq yang melarang calon suami berpoligami. Jika di langgar maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. 42 c). walaupun tidak ada pernyataan seorang  wanita,  seperti  di  atas,  jika  perkawinan  keduanya  menyebabkan  istri pertama terluka maka pengadilan bisa membubarkan perkawinan mereka.
Poligami adalah praktik memiliki lebih dari satu pasangan pernikahan pada saat yang bersamaan. Di Maroko, meskipun legal, poligami diatur oleh hukum dan peraturan yang ketat. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang poligami di Maroko:
1. Izin dari Hakim: Sebelum seorang pria dapat menikahi lebih dari satu wanita, dia harus  memperoleh  izin  dari  hakim  setelah  membuktikan  bahwa  dia  memiliki alasan yang sah dan dapat memenuhi tanggung jawab finansial terhadap semua istri dan anak-anaknya.
2. Kesetaraan Perlakuan: Hukum Maroko juga menegaskan bahwa semua istri harus diperlakukan  dengan  adil  dan  setara  oleh  suami  dalam  hal  kasih  sayang, perhatian, dan dukungan finansial.
3. Persetujuan  Pertama  Istri:  Saat  seorang  pria  ingin  menikahi  wanita  kedua  atau seterusnya, persetujuan dari istri pertama diperlukan. Namun, dalam praktiknya, persetujuan  ini  mungkin  tidak  selalu  mudah  didapatkan  dan  dapat  menjadi sumber konflik.
4. Kewajiban Finansial: Seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri di Maroko diharuskan  untuk memberikan dukungan finansial yang memadai bagi semua istri dan anak-anaknya.
39 Helmi  Karim,  Kedewasaan  untuk  Menikah  Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer, Jakarta: Pustakan Firdausi, 2011, 70.
40 Muhammad Atho’ Mudzhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 97.
41 Pasal 40, Mudawwanah al Usroh .
42 Pasal 40, Mudawwanah al Usroh .

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
Pada  dasarnya  hukum  perkawinan  di  Maroko  melarang  seseorang  suami untuk  berpoligami,  akan  tetapi  larangan  tersebut  tidak  berlaku  secara  mutlak, karena suami boleh melakukan poligami jika ada jaminan bahwa ia akan berlaku adil terhadap  istri-istrinya.  Istri  berhak  mencantumkan  syarat  taklik  talak  bahwa suaminya  tidak  akan  melakukan  poligami  di  kemudian  hari  sebagaimana  maksud pasal 40 Mudawwanah al Usroh. Dalam hal beristri lebih dai satu, jika tidak terbukti memiliki  alasan  obyektif  yang  luar  biasa  dan  jika  permohonan  tidak  memiliki sumber  daya  yang  cukup  untuk  menghidupi  kedua  keluarga  dan  jaminan  semua nafkah  tempat  tinggal  dan  kesetaraan  dalam  semua  aspek  kehidupan,  maka Pengadilan tidak akan mengizinkan poligami. 43
Jika  istri  tidak  mencantumkan  syarat  dalam  taklik  talak,  suami  yang  mau poligami  harus  mengajukan  permohonan  izin  poligami  ke  pengadilan  dengan menyertakan  syarat  objektif  luar  biasa  dan  kondisi  keuangannya. 44 Perkawinan poligami  tidak  dapat  dilaksanakan  sampai  calon  istri  kedua  tahu  calon  suaminya sedang  memiliki  istri.  Perkawinan  baru  dapat  dilangsungkan  apabila  calon  istri kedua  mengetahui  dan  menyetujui  bahwa  calon  suaminya    sedang  beristri  selain dirinya. 45
Undang-undang perkawinan Maroko mempersempit ruang gerak suami untuk berpoligami.  Aturan  yang  relatif  sulit  sangat  sulit  membuat  poligami  di  Maroko secara teori hampir tidak mungkin dilakukan. setiap suami yang hendak berpoligami harus  mendapatkan  izin  dari  istri  dengan  syarat-syarat  yang  ditentukan. Keberpihakan  kepada  kaum  perempuan  juga  terlihat  saat  diberikan  hak  untuk mencantumkan  larangan  poligami  dengan  taklik  talak.  Adapu  sanksi  bagi  suami yang  melakukan  pemalsuan  alamat  atau  identitas  lainnya  untuk  mempermudah mendapat izin poligami akan dhukum dengan penjara tiga bulan sampai dengan tiga tahun atau denda 200 sampai dengan 300 dirham. 46

## d. Pembubaran Perkawinan oleh Pengadilan
Menurut undang-undang Maroko, seorang istri dapat mengajukan gugat cerai ke pengadilan jika: 47
1.  Suami gagal menyediakan biaya hidup,
2.  Suami mampunyai penyakit kronis yang menyebabkan istrinya merana.
3.  Suami berlaku kasar (menyiksa) istri sehingga tidak memungkinkan  lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinan.
4.  Suami  gagal  memperbaiki  hubungan  perkawinan  setelah  waktu  empat  bulan ketika suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya.
43 Pasal  41, Mudawwanah  al  Usroh 2004,  Wizarah  al  Adl  bi  al  Mamlukah  al  Maghribiyah, adala.justise.gov.ma, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.
44 Pasal  42, Mudawwanah  al  Usroh , Mudawwanah  al  Usroh 2004,  Wizarah  al  Adl  bi  al Mamlukah al Maghribiyah, adala.justise.gov.ma, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.
45 Pasal  43, Mudawwanah  al  Usroh 2004,  Wizarah  al  Adl  bi  al  Mamlukah  al  Maghribiyah, adala.justise.gov.ma, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.
46 Pasal  361,  Majmu’ah  al  Qonun  al  Jina’i,  Wizarah  al  Adl  bi  al  Mamlukah  al  Maghribiyah, adala.justise.gov.ma, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.
47 Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries ,  New  Delhi:  Academy  of  Law  and Religion, 1987. Dapat juga membaca Mudawwanah al Usrah Pasal 115-120.

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair

## 5.  Suami  meninggalkan  istri  sedikitnya  selama  satu  tahun  tanpa  memperdulikan istrinya.
Talak (khulu’) adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan tebusan  harta  atau  uang  dari  pihak  istri  yang  menginginkan  perceraian  tersebut. Perceraian dengan Khulu ini dilakukan jika perkawinan tidak dapat di pertahankan lagi, dengan syarat perceraian dan jumlah harus atas persetujuan dan kesepakatan suami istri.
Di Maroko, aturan tentang khulu’ diambil dari mazhab Maliki dengan tekanan pada  kebebasan  istri  pada  transaksi  tersebut.  Imam  Malik  mengatakan  jika  istri selama  perkawinan  tidak  merasakan  kebahagiaan,  bahkan  merasa  dizalimi,  maka istri  boleh  menuntut  cerai  dengan  mengembalikan  sejumlah  mahar  yang  telah diberikan suami kepadanya. Pada undang-undang Maroko diisyaratkan umur istri mencapai 21 tahun untuk dapat melakukan kesepakatan khulu’, hal mana yang tidak pernah  ditetapkan  mazhab  Maliki  dan  juga  mazhab-mazhab  yang lain.  Selain  itu, pelaksanaan khulu’ tidak boleh mengorbankan hak -hak anak. Undang-Undang Maroko menetapkan, istri berhak membuat taklik talak, bahwa suami tidak akan melakukan poligami. Sementara apabila dilanggar dapat menjadi alasan  perceraian.  Perceraian  harus  didaftarkan  oleh  petugas  dan  disaksikan minimal 2 orang saksi. 48

## Hukum Keluarga Di Aljazair

## 1. Sekilas Negara Aljazair dan Pembentukan Hukum Keluarga
Aljazair  yang  nama  resminya  al-Jumhuriyyah  al-Jazairah  ad-Dimukratiyyah ash- Sha’biyah  (Arab)  atau  Republique  Algeriance  Democratique  et  Populaire (Perancis), 49 adalah  sebuah  negara  terkemuka  di  Afrika  Utara  (wilayah  Maghrib). Negara ini berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, Maroko di sebelah barat, Mauritania di barat daya, Mali dan Burkina Fasoo (Afrika Barat) di sebelah selatan serta  Libya  dan  Tunisia  di  sebelah  timur.  Negara  Aljazair  berbentuk  republik, memiliki  dua  bahasa  resmi,  yaitu  Arab  dan  Prancis.  Dengan  luas  wilayah  2.381.741 km2,  Aljazair  didiami  oleh  25.880.000  jiwa  penduduk  (berdasarkan  sensus  1991). Islam sebagai agama resmi negara dianut oleh 99,1 % penduduknya, dan mayoritas bermazhab Maliki, sedang selebihnya mengikuti aliran Ibadi. 50
Dalam  kurun  waktu  1830 – 1848,  Aljazair  beralih  dari  kekuasaan  Turki  ke kekuasaan  penjajah  Perancis  yang  berlangsung  secara  bertahap.  Tahapan  tersebut dimulai pada 5 Juli 1830 ketika Perancis datang menaklukkan Bey Husein, Gubernur di propinsi Oran, meskipun kedatangan Perancis pada awalnya untuk membebaskan para  Misinaris  Kristen  yang  ditangkap  oleh  penguasa  Turki.  Legitimasi  terhadap kolonialisme  Perancis  ditandai  dengan  penandatangan  suatu  kapitulasi  yang  isi
48 Hakima Fassi-Fihri dan Zakia Tahiri, Perspektif: 5 tahun undang-undang keluarga Maroko , http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25418&lan=ba&sp=0,  diakses  pada  tanggal  3 September 2023 jam 15.30 WIT.
49 Muhammad Atho’ Muzdhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern , 119.
50 Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries ,  New  Delhi:  Academy  of  Law  and Religion, 1987.

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
pokoknya adalah jaminan terhadap rakyat Aljazair untuk menjalankan agamanya dan penghargaan  atas  tradisi  rakyat  Aljazair,  terutama  untuk  tetap  mempergunakan bahasa Arab dan Berber.
Perjuangan umat Islam yang terpatri pada sejarah dan merupakan komponen utama permulaan gerakan nasionalisme Aljazair adalah gerakan kaum al-Ulama al- Muslimin.  Asosiasi  ini  didirikan  pada  bulan  Mei  1931  atas  inisiatif  sejumlah  ulama Aljazair yang banyak dipengaruhi oleh gerakan Muhammad Abduh dan Rasyid Rida di  Mesir.  Mereka  menyebarkan  keyakinan  bahwa  depotisme  dari  dalam  dan penjajahan  asing  dari  luar  adalah  dua  penyakit  utama  yang  diderita  umat  Islam. Syarat  utama  kebangkitan  umat  Islam  adalah  melenyapka n  praktik  bid’ah  dan menggalang  persatuan  di  kalangan  Muslimin.  Sebagai  hasil  usaha  yang mengantarkan  Aljazair  mencapai  kemerdekaannya  Ben  Kadis  selalu  melontarkan slogannya yang amat populer, yaitu: “Aljazair negara kita, Arab bahasa kita, dan Islam agama kita”. Perkembangan  hukum  Islam  dibawah  pengaruh  Perancis  di  Aljazair dalam beberapa hal paralel dengan perkembangan hukum Islam dibawah pengaruh Inggris di India, tetapi hasilnya sangat berbeda sekali. Di sebahagian besar wilayah Aljazair qadhi masalah-masalah yang biasanya berada dibawah wewenang mereka. Malahan  pemerintahan  Perancis  memperluas  penterapam  hukum  Islam  terhadap adat  melampaui  apa  yang pernah  terjadi  pada  masa  Aljazair  dibawah  kekuasaan Turki.  Peubahan  hukum  positif  jarang  sekali  terjadi  di  Aljazair.  Hukum  positif  di negeri tersebut hanya mencakup masalah-masalah yang bertalian dengan perwalian bagi anak-anak, perkawinan dan perceraian. 51
Pada  4  Februari  1959  (dengan  ketentuan-ketentuan  yang  terkandung  dalam dekrit 17 September 1959) yang menetapkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan atas persetujuan kedua mempelai, menetapkan batas umur minimum untuk kawin dan mendekritkan bahwa perceraian diputuskan kecuai oleh sebab kematian hanya oleh  keputusan  pengadilan  berdasarkan  permintaan  suami  atau  isteri,  atau  atas permintaan keduanya. Pengadilan banding akhir dilaksanakn melalui Muslim Appel Division dari pengadilan banding di Aljazair.
Hukum  Perancis  juga  merupakan  faktor  yang  ikut  menentukan  dan mempengaruhi  bentuk  hukum  Islam  yang  berlaku  di  Aljazair.  Terutama  sekali pengaruh  dari  pandangan-pandangan  hukum  para  hakim  Perancis  di  Aljazair, khususnya Marcel  Movand  (meninggal  1932)  yang  mengepalai  komisi  penyusunan konsep hukum Islam Aljazair pada tahun 1906 yang hasilnya diterbitkan pada tahun 1916.  komisi  tersebut  mengadakan  perubahan-perubahan  hukum  madzhab  Maliki, dan mengambil ajaran-ajaran Madzhab Hanafi apa dirasa lebih sesuai dengan ide-ide modern.  Code  Morand  ini  memang  tidak  pernah  menjadi  hukum  tetapi mempunyai  arti yang sangat penting.
Dengan cara ini hukum Islam yang berlaku di Aljazair telah menjadi sistem hukum yang independen yang disebut: “Droit Musulman Algerien”. Tidak terdapat komperatif studi lainnya yang dilakukan untuk mempelajari perbedaan caranya teori hukum Inggeris dan Perancis mendekati masalah-masalh hukum Islam.
51 Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, terj., Depag., 1985, h. 123

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
Tiga  tahun  sebelum  proklamasi  kemerdekaan,  pemerintahan  Aljazair megumumkan sebuah hukum yang ringkas yang disebut Marriage Ordinance 1959. tujuan lahirnya undang-undang ini adalah untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam. Ordonansi ini memuat 12 ayat yang tujuan utamanya adalah:
1.   Mengatur tata cara pelaksanaan dan registerasi perkawinan.
2.   Meningkatkan usia nikah calon suami maupun isteri.
3.   Mengatur  perceraian  melalui  peradilan  dan  ketentuan-ketentuan  pasca perceraian.
Menindaklanjuti  proklamasi  kemerdekaan  pada  buan  Juli  1963,  Aljazair mempermaklumkan  sebuah  konstitusi  yang  menempatkan  Islam  sebagai  agama negara.  Selain  itu,  sebagai  negara  jajahan  Perancis,  sistem  hukum  Aljazair terpengaruh oleh sistem hukum Perancis dalam hukum sipil, pidana dan administrasi peradilan. Tetapi hal ini tidak menafikan  hukum keluarga bermazdhab Maliki dan Ibadi yang khas lokal. Ketika negara ini dalam masa penajajahan, usaha-usaha priodik mensistemisasi  dan  mengkodifikasikan  bagian-bagian  hukum  keluarga  telah dilakukan  dibawah panduan para ahli hukum Islam. Pada tahun 1906 seorang ahli hukum Perancis bernama Marcel Morand diberi wewenang untuk mempersiapkan rancangan  hukum  Islam,  khususnya  hukum  keluarga  sesuai  dengan  yang  berlaku pada perdilan lokal. Draft tersebut dipublikasikan 10 tahun kemudian dibawah titel: “Avant - Project  de  Code  du  Droit  Musulman  Algerien”.  Sekalipun  secara  umum didasarkan pada mazhab Maliki, prinsip-prinsip hukum non-Maliki yang sebagaian besarnya  mazdhab  Hanafi  ikut  mewarnai  rancangan  undang-undang  ini,  sebab pengikut  mazdhab  Hanafi  menduduki  urutan  kedua  setelah  Maliki.  Hasil  usaha Morand tersebut tidak pernah dijadikan hukum positif lewat legislasi formal hukum, namun dapat dicatat rancangan ini memberi pengaruh pada aplikasi dan administrasi hukum keluarga Islam di Aljazair.
Setelah  diundangkannya  kostitusi  tahun  1976,  tuntutan  kodifikasi  hukum keluarga  dan  waris  yang  komfrehensif  semakin  meningkat.  Untuk  tujuan  ini, pada tahun 1980 telah diajukan sebuah rancangan hukum dimaksud kepada Dewan Nasional. Beberapa tahun kemudian, setelah melewati perdebatan dan pertimbangan rancangan  tersebut  diterima  dan  ditetapkan  pada  tahun  1984.  Aturan-aturan  yang termaktub didalamnya diambil dari beberapa aliran fiqh, rancangan hukum keluarga Aljazair 1916 dan hukum keluarga yang berlaku di negra lain, khususnya Maroko.

## 2. Hukum Perkawinan Islam di Aljazair
Hukum  perkawinan  di  Ajzair,  merupakan  suatu  hukum  negara  yang diberlakukan  untuk rakyatnya. Hukum perundangan-undangan Islam yang berlaku di negara Aljazair hanya berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum keluarga saja. Sedangkan hukum sipil, hukum kriminal dan administrasi peradilan masih diisi dengan hukum yang dibawa oleh kolonial Prancis yang pernah menjajah negara ini. 52
52 Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries ,  New  Delhi:  Academy  of  Law  and Religion, 1987.

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
Secara umum hukum islam yang menjadi perundang-undangan di negara ini diadopsi dari fikih Maliki yang merupakan mazhab terbesar penganutnya di Negara ini. Berikut ini legislasi hukum Islam yang terakomodasi di negara Aljazair: 53
a. Ordonansi  Perkawinan  (Marriage  Ordinance)  1959.  Regulasi  ini  mengatur tentang hukum keluarga yang berkaitan dengan perkawinan yang sesuai dengan konsep hukum perkawinan Islam yang berlaku dengan merujuk kepada mazhab fikih mayoritas yang dianut oleh umat Islam di Al- Jazair yaitu fiqih Maliki.
b. Hukum  Ordonansi  Perkawinan  Tahun  (Amandemen)  [Marriage  Ordinance (Amendment) Law] 1963. yakni amandemen pertama dari ordonansi perkawinan yang  telah  berlaku  dengan  berbagai  penyesuaian  sesuai  dengan  kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat dalam wilayah perdata belum menyentuh kepada pidana.
c. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Keluarga  (Family  Code)  1984.  Kitab  Undang- Undang Hukumkeluarga ini mengatur lebih luas dari ordonansi perkawinan, di dalamnya  juga  sudah  mencakup  tentang  kewarisan  dan  hal-hal  yang  terkait dengan hukum keluarga lainnya.
Pada tulisan ini, penulis akan mendiskripsikan bebarapa bagian yang dianggap perlu dalam sub bagian dari hukum perkawinan di aljazair, antara lain:

## a. Usia Pernikahan
Pada pasal 7 hukum keluarga 1984 secara tegas ditetapkan usia calon mempelai laki-laki  21  tahun  dan  calon  mempelai  permpuan  18  tahun.  Usia  nikah  ini  cukup tinggi  dibandingkan  dengan  usia  nikah  yang  terdapat  dalam  hukum  keluarga  di negra-negara Islam lain. Tercatat hanya Banglades yang menyamai batas mnimum usia nikah ini.
Dapat  diduga  ketentuan  usia  nikah  ini  murni  atas  petimbangan  yang  lebih bersifat  sosiologis,  sebab  ketentuan  ini  tidak  diambil  dari  pandangan  mazdhab Maliki maupun mazdhab selainnya. 54
Akan tetapai sesudah amandemen: Capacity for marriage is valid at nineteen years for the man and the woman. However, the judge can permit a marriage before this by reason of a benefit or a necessity, if it is established that the two parties are fit for marriage. 55 (Kecakapan untuk menikah adalah sah pada usia 19 tahun baik untuk laki-laki  maupun  perempuan).  Terjadi  penurunan  batas  usia  minimal  perkawinan bagi lakilaki dan peningkatan usia minimal perkawinan bagi perempuan. Hal mana Pada  tahun  2005  presiden  Bouteflika  mengumumkan  amandemen Family  Code
53 Tahir  Mahmood, family  Law  reform  in  The  Muslim  World, New  Delhi:  The Indian Law Institute, 1972.
54 Engkos Kosasih,  “Implementasi Fikih Maliki tentang pernikahan dan inplikasinya terhadap UU Perkawinan Aljazair”, Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No.II, (2016): 247-248.
55 Amandemen  Family Code  1984  Tahun  2005, Pasal  7  dalam  Lynn  Welchman, Women and Muslim Family Laws in Arab States , Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007, 161.
Vol. 7  No. 1 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 638

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
1984. 56 Undang-undang ini diamandemen dengan diundangkannya Ordonansi No. 2 Tahun 2005 yang disahkan pada tanggal 27 Februari 2005. 57
b. Wali nikah
Sebelum  amandemen: Marriage  a  woman  shall  be  contracted  by  her marriage guardian, who may be her father or one of her near relatives. The qadi is the marriage  guardian  of  a  person  who  has  no  father  or  near  relative. 58 (Pernikahan seorang perempuan harus dilaksanakan oleh wali nikahnya, mungkin ayahnya atau salah  satu  dari  kerabat  dekatnya.  Hakim  menjadi  wali  nikah  apabila  seseorang tidak mempunyai ayah ataupun kerabat dekat.
Sesudah  amandemen: The  major  woman  concludes  her  own  contract  of marriage in the presence of her wali who is her father or a relative or any other person of her choice. Without prejudice to the above article 7, the marriage of the minor is contracted by the wali or then by a relative. The judge is the guardian for the person who  has  none . 59 (Perempuan  yang  sudah  dewasa  dapat  melaksanakan  pernikahan dengan dihadiri oleh walinya, yaitu ayahnya, atau seorang kerabatnya, atau  orang lain  yang telah dipilihnya. Dengan tidak mengabaikan pasal 7 di atas, perkawinan dari seseorang yang belum dewasa harus dilakukan oleh wali atau kerabatnya. Hakim menjadi wali nikah apabila seseorang tidak mempunyai ayah ataupun kerabat dekat).
Sebelum di amandeman: It is forbidden for a marriage guardian, whether he be the father or any other person, to compel a person under his guardianship to marry, just as he may not give her in marriage without her consent . 60 Dilarang untuk wali nikah, apakah dia menjadi ayah atau orang lain, untuk memaksa seseorang di bawah perwaliannya  untuk  menikah,  sama  seperti  dia  mungkin  tidak  memberikannya dalam pernikahan tanpa persetujuannya.
Setelah diamandemen: It is forbidden for the wali, whether he be the father or someone else, to compel in marriage the minor person under his guardianship just as he cannot marry this  person without their consen. 61 Dilarang bagi wali, apakah dia menjadi  wali.  ayah  atau  orang  lain,  untuk  memaksa  dalam  pernikahan  orang  di bawah  umurnya  perwalian  sama  seperti  dia  tidak  bisa  menikahi  orang  ini  tanpa consen mereka.

## c. Poligami
Hukum keluarga Aljazair membolehkan seorang laki-laki memilki lebih dari seorang  isteri  dan  maksimal  empat,  dengan  syarat:  (1)  ada  dasar  yang melatarbelakanginya; (2) dapat memenuhi keadilan; (3) memberitahukan bahwa ia akan berpoligami, baik pada isteri maupun kepada bakal calon isteri. Sementara itu
56 Lynn Welchman, Women and Muslim Family Laws in Arab States , 40.
57 Lynn Welchman, Women and Muslim Family Laws in Arab States, 157.
58 Family Code 1984, pasal 11 dalam Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries , 21.
59 Amandemen  Family  Code  1984  tahun  2005, pasal  11,  dalam  Lynn  Welchman, Women  and Muslim Family Laws in Arab States , 161.
60 Family Code 1984, Pasal 13 dalam Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries , 225.
61 Amandemen  Family  Code  1984  tahun  2005, Pasal  13,  dalam  Lynn  Welchman, Women  and Muslim Family Laws in Arab States , 161.

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
seorang  dapat  mengajukan  aksi  hukum  melawan  suaminya  dan  meminta  cerai apabila perkawinan kedua berlangsung tanpa persetujuannya.
Ketentuan di atas, tergambar pada Family Code Aljazair (sebelum perubahan): It is permitted to contract marriage with more than one wife within the limits of the sharia  if  there  is  justified  motivation  and  the  conditions  and  intention  of  equitable treatment. The husband shall inform the existing wife and the future wife and shall present  a  request  for  authorization  of  the  marriage  to  the  head  of  the  court  in  the jurisdiction  of  the  marital  home.  The  president  of  the  court  may  authorize  the  new marriage  if  he  establishes  their  consent  and  finds  that  the  husband  has  proven  the justified  reason  and  his  ability  to  provide  equitable  treatment  and  the  necessary conditions for conjugal life. In case of deception, each wife may lay an action for divorce against the husband. 62 (Dibolehkan untuk beristri lebih dari satu dengan batas yang ditentukan syari’ah apabila terdapat motivasi, kondisi dan maksud berlaku adil yang dibenarkan.  Suami  harus  memberitahu  istrinya  dan  calon  istrinya,  dan  harus mengajukan permohonan pengesahan pernikahannya kepada ketua pengadilan yang sesuai  dengan  yurisdiksi  perkawinannya.  Ketua  pengadilan  dapat  mengesahkan perkawinan  yang  baru  apabila  suami  menetapkan  persetujuan  dari  kedua  istrinya dan  diketahui  bahwa  suami  telah  membuktikan  alasan  yang  dibenarkan  tersebut serta  kemampuannya  untuk  memberikan  perlakuan  yang  sama  dan  kondisi  yang dibutuhkan  untuk  hidup  berumah  tangga  (lagi).  Dalam  hal  penipuan,  masing- masing istri dapat menggugat cerai suaminya). The new marriage is dissolved before consummation if the husband has not obtained the judge’s authorisation as per the conditions  in  article  8  above. 32  (Perkawinan  yang  baru  (kedua)  dinyatakan  batal qobla al-dukhul apabila suami tidak mendapatkan izin hakim seperti keadaan dalam pasal 8 di atas).
d. Khulu’
Isteri diperkenankan memohon perpisahan dari suaminya melalui khulu’ atas persetujuan kedua belah pihak. Kalau antara suami isteri tidak sepakat, hakim boleh memutuskan  perceraian  dengan  pertimbangan  dan  memberi  kompensasi  kepada suami yang jumlahnya tidak melebihi nilai mahar.
Sebelum  amandemen: The wife can get  separated from the husband by khul’ under an agreement on the same. In case of disagreement, the qadi may pass a decree of  khul’  for  a  consideration  to  be  given  by  the  wife  not exceeding  the  value  of  her dower . 63 (Istri dapat berpisah dari suaminya dengan sebuah persetujuan yang sama (dari  suami).  Apabila  (suami)  tidak  menyetujui,  maka  hakim  akan  mengucapkan surat  keputusan khulu’ supaya  menjadi  pertimbangan  berkaitan  dengan  tebusan yang harus diberikan oleh istri di mana tidak melebihi nilai mahar yang ia terima).
Sesudah  amandemen: The  wife  may  separate  from  her  husband,  without  the latter’s consent, for the payment of a sum by way of khul’. In the event of disagreement on the remuneration, the judge shall order the payment of a sum of not more than the
62 Amandemen  Family  Code  1984  tahun  2005,  Pasal  8,  dalam  Lynn  Lynn  Welchman, Women and Muslim Family Laws in Arab States , 167.
63 Family  Code  1984,  pasal  54  dalam  Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic Countries , 23.
Vol. 7  No. 1 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 640

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
value of the proper dower at the date of the ruling . 64 (Istri yang dapat berpisah/bercerai dari  suaminya  tanpa  persetujuan  suami,  dengan  melakukan  pembayaran  dalam jumlah  tertentu  melalui khulu’. Dalam  hal  tidak  menyetujui  untuk  memberi remunerasi  (tebusan),  maka  hakim  harus  memerintahkan  pembayaran  dalam jumlah  tertentu  tidak  melebihi  nilai  dari  mahar  yang  layak  pada  saat  ia menerimanya)

## e. Pernikahan Beda Agama
Perkawinan  beda  agama  di  Aljazair  diatur  dalam  Undang-undang  Hukum Perdata No. 11 tahun 1984 (Civil Code), 65 Pasal 31 menyebutkan, “Seorang perempuan Muslimah  tidak  dapat  menikah  dengan  seorang  laki-laki  non- Muslim.”  Pasal  ini menegaskan bahwa adanya larangan perempuan Muslimah dinikahkan dengan laki- laki non-Muslim. Hal  ini tentu saja tidak berbeda dengan pandangan kebanyakan ulama  yang  bersepakat  kebolehan  laki-laki  menikah  dengan  Ahl  al-Kitâb  dan sebaliknya dilarang perempuan menikah dengan non-Muslim. Madzhab Mâlikî yang dianut mayoritas masyarakat Aljazair berpendapat bahwa menikahi wanita Ahl al- Kitâb  adalah  makruh,  seperti  halnya  pendapat  madzhab  fikih  lainnya,  seperti madzhab hanafî dan Syâfi’î. Inilah letak perbedaan antara materi hukum perkawinan beda agama dalam Hukum Keluarga di Aljazair dengan pendapat madzhab Mâlikî. Aturan  perkawinan  beda  agama  di  Aljazair  hanya  diatur  satu  pasal  tentang perempuan  Muslimah  yang  dilarang  menikah  dengan  laki-laki  non-Muslim.  Ini berarti  laki-laki  Muslim  boleh  menikahi  wanita  Ahl  alKitâb.  Ketentuan  ini  tidak menjelaskan  status  perempuan  yang  telah  menikah  dengan  laki-laki  non-Muslim, apakah dibatalkan atau tidak. Hukum perkawinan beda agama yang diberlakukan di Aljazair sesungguhnya menunjukkan arus perdebatan yang serius dari keterikatan dengan tekstual Al- Qur’an (kebolehan laki -laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al- Kitâb) dengan mengambil jalan istinbāt lain (larangan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb). Negara ini berani tidak merujuk pada pendapat imam- imam madzhab (Mâlikî, hanafî, dan Syâfi’î) yang sepakat menghukumi makruh bagi laki-laki  Muslim  yang  menikah  dengan  wanita  Ahl  al-Kitâb.  Argumen  sadd  al- dharī’ah atau al -maslahah yang biasanya digunakan untuk melarang laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb tidak menjadi pertimbangan utama, sehingga hukum  perkawinan  beda  agama  dibiarkan  seperti  bunyi  teks  Al- Qur’an. Kecenderungan  ini  bukan  berarti  representasi  dari  liberalisme  Islam,  yang cenderung  membolehkan  laki-laki  Muslim  menikah  dengan  wanita  Ahl  al-Kitâb. Tetapi  juga,  kecenderungan  ini  tidak  memenuhi  kepentingan  konservatisme  dan radikalisme  Islam.  Dengan  demikian,  hukum  perkawinan  beda  agama  di  Aljazair cenderung  bertahan dengan tekstualitas al- Qur’an tanpa pernah dipengaruhi oleh radikalisme dan liberalisme Islam.
Meskipun tidak dominan, pemberlakuan hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak tetap menggunakan pertimbangan yang kompleks,  seperti  konteks  sosial-politik  gerakan  Islam,  kolonialisme,  pendapat
64 Amandemen  Family  Code  1984  tahun  2005,  pasal  54,  dalam  Lynn  Welchman, Women and Muslim Family Laws in Arab States , 184
65 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries , 16-17.

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
imam-imam madzhab, dan teks terutama al- Qur’an. Ini berarti bahwa perdebatan pemberlakuan  hukum  perkawinan  beda  agama  di  suatu  negara  akan  sangat beriringan  dengan  kompleksitas  yang  dialami  oleh  negara  dalam  mengelola perbedaan ideologi, sosial, dan politik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hukum  keluarga  khususnya  hukum  perkawinan  di  Maroko  telah  mengalami amandemen/  perubahan  yang  sangat  mencolok  dengan  bertumpu  pada kemaslahatan  perempuan.  Dalam  pergumulan  hukum  keluarga  khususnya hukum perkawinan lebih didominasi oleh faham Mazhab Maliki, sehingga corak hukumnya  lebih  dekat/cenderung  pada  pemahaman  faham  atau  fikih  Mazhab Maliki.  Hukum  Perkawinan  yang  berlaku  pada  Maroko  termaktub  pada Mudawwanah  al-Usroh. Meskipun  Maroko  dipengaruhi  oleh  Faham  Mazhab Maliki  namun  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  keluarga  yang  terus berkembang dengan situasi modern dengan untuk menjamin kesetaraan antara laki-laki  dan  perempuan.  Menurut  mereka,  keselamatan  hak-hak  perempuan hanya  dapat  di  capai  melalui  modernisasi  dengan  cara  membersihkan  hukum keluarga dari pengaruh agama, dan menghapus semua aturan hukum nasional yang  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia,  sebagaimana  yang  ditetapkan dalam  perjanjian  HAM  dan  konvensi  internasional.  Diantara  aturan  yang terdapat dalam Mudawwanah al-usroh antara lain, sebagai berikut: a). Wali nikah tidak  diperlukan  bagi  seorang  perempuan  yang  telah  cukup  umur  untuk melangsungkan  pernikahan,  b).  Usia  pernikahan  telah  mengalami  perubahan yakni  terkahir  pada  tahun  2018  adalah  usia  pernikahan  baik  laki-laki  maupun perempuan 18 tahun, c). Poligami dipersulit dengan harus melalui proses putusan Pengadilan meskipun telah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Istri juga dapat membuat taklik talak suami tidak melakukan poligami selama dalam ikatan  perkawinan,  d).  Istri  dapat  mengajukan  perceraian  kepada  pengadilan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Pemikiran  madzhab  Maliki  di  Aljazair  sebagai  madzhab  mayoritas tentu sangat mempengaruhi pola pemikiran Undang-Undang Keluarga di Negara ini. Namun tentu saja madzhab-madzhab lainnya pun dalam batas tertentu turut serta menyuburkan dialektika fikih ini. Kecenderungan maliki yang tekstualis ini tentu sangat relevan dengan kultur masyarakat tradisonalis yang masih menjadi mainstream. Hukum keluarga di Aljazair memang sangat dipengaruhi madzhab maliki  walaupun  tetap  mengadopsi  juga  madzhab  lainnya.  Upaya  modifikasi hukum  ini  sudah  banyak  dilakukan  terutama  menyikapi  permasalahan- permasalahan modern yang terjadi. Hukum keluarga di Aljazair termaktub dalam undang-undang  yang  disebut  family  Code  dan  telah  teramandemen.  Diantara aturan  yang  terdapat  dalam Family  Code antara  lain,  sebagai  berikut:  a).  Usia pernikahan setelah amandemen 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, b). Wali nikah sebelum amandemen, pernikahan harus dilakukan oleh adanya wali nikah,  walinyalah  yang  harus  menikahkan,  namun  setelah  amandemen

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
menyatakan  bahwa  pernikahan  bagi  seorang  perempuan  dapat  dihadiri  oleh walinya dan wali tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak perempuan, c). Poligami dibolehkan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku, d). Istri dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan, e). Seorang muslimah tidak  boleh  menikah  dengan  laki-laki non  muslim  sebaliknya  laki-laki  muslim dapat  menikah  dengan  wanita  non  muslim  (ahli  kitab)  karena  tidak  ada pelarangan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini  Awaliyah,  Nur, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Maroko  tentang  Wali  Nikah , Skripsi Institut Agama Islam Jember, 2020. Al-Daraini, Fathi, al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al- Ra’yi fi al - Tasyri’, Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975.
Atho’  Mudzhar,  Muhammad, Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  Modern ,  Jakarta: Ciputat Press, 2003, 100
Buskens, Leon, “Sharia and National Law in Marocco.” Dalam Sharia Incorpored. A Comparative  Overview  of  the  Legal  System  of  Twelve  Muslim  Countries  in Past and Present, ed. Jan Michiel Otto, Leiden: Leiden University Press, 2010.
Ennaji,  “The  New  Muslim  Personal  Law  Status  in  Morocco”  dalam http://www.yale.edu/macmilan/pdfGlobalNon-violent Action Database
Morocca, diakses tanggal 3 Maret 2020.
Fahrodin, "Pembaruan  Hukum  Keluarga  di  Maroko  (Studi  atas  Perempuan  tidak Membutuhkan  Izin  Wali  untuk  Menikah  dalam  Kajian  Sosio-Historis)" , Pekalongan: Disertasi Pascasarjana STAIN Pekalongan, 2014.
Fauziyah  Zizi,  Syifa,  “ Sistem  Hukum  di  Maroko ”,  Blogspot,  13  Oktober  2014, syffzh2314.blogspot.com.
Hakima  Fassi,  Fihri  dan  Zakia  Tahiri, Perspektif:  5  tahun  undang-undang  keluarga Maroko ,http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25418&lan=b a&sp=0, diakses pada tanggal 3 September 2023 jam 15.30 WIT.
Harak, Fatima, “The History  and Significance pf the New Moroccan Family Code”. Institute for the Study of Islmaic Thought in Africa, Nortwestern University: Working Paper Series No.09-002, (March 2009).
Hosseini, Ziba Mir. Reformasi Hukum Keluarga Islam. Yogyakarta: LKIS, 2017.
Junaidi dan Budi Juliandi, “Kontestasi Civil Society dan Pemerintah dalam Wacana Pembaruan  Hukum  Keluarga  di  Maroko”, Jurnal  at-Tafkir Vol.VII,  No.  2, 2014.
Karim, Helmi, Kedewasaan untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustakan Firdausi, 2011.
Khalid  Mas’ud, Muhammad, Islamic Legal Philosophy , Islamabad:  Islamic Research Institut, 1977.
Kosasih, Engkos,  “Implementasi Fikih Maliki tentang pernikahan dan inplikasinya terhadap UU Perkawinan Aljazair”, Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No.II, (2016).
Mahfud  MD,  Moh., Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

## Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair
Mahmood,  Tahir, family  Law  reform  in  The  Muslim  World, New  Delhi:  The Indian Law Institute, 1972.
.............., Personal Law in Islamic Countries, New Delhi: Academi of Law and Religion, 1987.
Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  al- Fikih,  Terj.  Saefullah  Ma’shum  dkk .  Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
Muhammad  Maksum,  "Kedudukan  Syariah  Sebagai  Sumber  Hukum  Positif:  Kajian Awal  atas  Hukum  Perkawinan,  Ekonomi  Islam,  dan  Hukum Ketenagakerjaan  di  Indonesia  dan  Maroko", Istinbath ,  vol.  15,  No.  2, (Desember, 2016).
Nasution, Khairudin, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013. Noorman DA, James, Islamic Law in the Modern World , Wetsport: Greenwood Press, 1975.
Salia,  Rachel, Reflection  ion  a  Frorm:  Inside  the  Moroccan  Family  Code, London: Departement of History, 2001.
Schacht, Joseph, Pengantar Hukum Islam, terj ., Jakarta: Depag., 1985.
Sejarah  singkat  Maroko,  http://www.sahabatmaroko.com/  index.php?option=com- content&view= article&id=112&Itemid=55.
Setiawan, E.,"Dinamika z Pembaharuan z Hukum z Keluarga z Islam z di z Indonesia." Journal z de Jure”, v ol. 6 No. 2, (2014).
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D ,  Bandung:  Alfabeta, 2014.
Wahyuni,  Sri  "Pembaharuan  Hukum  Keluargga  Islam  di  Negara-Negara  Muslim" , Jurnal Al-Ahwal , Vol. 6, No. 2, (2013). Wardatun, Atun, Hukum Keluarga Islam di Maroko dalam Atho Muzdhar & Khairudin Nasution (ed). Hukum Keluarga di Dunia Moderen , Jakarta: Ciputat Press, 2003.
Welchman,  Lynn, Women  and  Muslim  Family  Laws  in  Arab  States ,  Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.