## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.28 86 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perimbangan Pajak Fiskal Antara Pusat Dan Daerah

## Khairil Anwar
Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 13 Januari 2022 Publish : 20 Januari 2022 Even though there are regulations regarding the balance between the center and the regions, in practice the fiscal tax balance between the center and the regions is  very  difficult  to  implement  because  various  provisions  are  hampered, especially because of the provisions regulated by the ministry of finance which causes regions to be unable to receive taxes to the fullest and only receive the part that very  limited even though the area is rich, the region cannot enjoy its wealth.  The  solution  should  be  considered  considering  that  regional independence is the main pillar of the Indonesia state, if the region can prosper with a wide income, in turn the country as a whole  is going to prosper, but if the region  only  hopes  for  general  allocation  funds  and  special  allocations  or  the distribution of small gifts from the central government, in turn It also causes the country's progress to stagnate.
Keywords:
Fiscal Tax Balance,
Center And Region.

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Diterima: 13 Januari 2022 Terbit: 20 Januari 2022 Walaupun telah ada aturan terntang perimbangan antara pusat dan daerah, dalam pelaksanaannya  perimbangan  pajak fiskal antara pusat dan  daerah sangat  sulit terlaksana  karena  terhambat  berbagai  ketentuan  terutama  sekali  karena ketentuan  yang  diatur  oleh  kementrian  keuangan  yang  menyebabkan  daerah tidak mampu menerima pajak secara maksimal dan hanya menerima bagian yang sangat terbatas sekalikpun daerah tersebut kaya, daerah tidak dapat menikmati kekayaannya.  Jalan  keluar  patut  dipikirkan  mengingat  kemandirian  daerah merupakan  penopang  utama  negara  Indonesia,  jika  daerah  dapat  sejahtera dengan  luasnya  penghasilan,  pada  gilirannya  negara  secara  keseluruhan  akan sejahtera,  namun  jika  daerah  hanya  berharap  dana  alokasi  umum  dan  alokasi khusus atau pembagian kado kecil dari pemerintah pusat, pada gilirannya juga menyebabkan stagnannya kemajuan negara.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Khairil Anwar Universitas Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Wacana perimbangan fiskal sendiri kian marak muncul setelah jatuhnya orde baru karena krisis moneter 1998, ditandai dengan munculnya berbagai tuntutan untuk pembagian kekuasaan yang lebih luas dari daerah ke pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di daerah yang tidak hanya terkonsentrasi di pusat, mulai dari meminta otnomi luas, diterapkannya sistem federal hingga meminta merdeka, (Ryaas  Rasyid,  2000),   jalan tengah untuk  menjawab permasalahan  ini  diambil  dengan  menerapkan  sistem  otonomi  luas  bagi  daerah,  (Deliar  Noor, 2002),  dengan  batasan  tidak  mengurusi  6  hal;  masalah  politik  luar  negeri,  moneter  fiskal, pertahanan, keamanan, yustisi dan agama. Selebihnya diberikan keleluasaan sbagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri.
Pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi daerah melalui berbagai ketentuan untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah, terutama dengan mengatur perimbangan fiskal antara pusat dan  daerah,  ditentukan  bahwa  sumber  penerimaan  daerah  berasal  dari  pendapatan  dan pembiayaan,  pendapatan  berasal  dari;  pertama,  pendapatan  asli  daerah  (PAD);  pajak  daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, kedua, dana perimbangan; bagi hasil, dana alokasi umum (DAU, dana alokasi Khusus (DAK),
ketiga,  pinjaman  daerah,  keempat,  lain  lain  yang  sah  meliputi;  hasil  penjualan  kekayaan  yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan nilai selisih tukar rupiah terhadap mata uang asing,  kelima,  komisi,  potongan  ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari  penjualan  dan  attau barang  dan  jasa  oleh  daerah.  Pembiayaan  bersumber  pada;  sisa  lebih  perhitungan  daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Namun demikian masih terdapat permasalahan dalam pengaplikasian perimbangan fiskal antara  pusat  dan  daerah  dimana  seringkali  daerah  tidak  dapat  melakukan  pengelolaan  pada penerimaan daerah sebagai pendapatan asli bagi daerah, walaupun dipungut daerah, namun tetap dikelola  oleh  pemerintah  pusat  terutama  pungutan  yang  diambil  pemerintah  pusat  pada  daerah yang  diatur  oleh  kementrian  atau  lembaga  negara  dalam  hal  memberikan  pelayanan,  jasa  atau perizinan yang merupakan organ vital bagi daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  serta  Pajak  Penghasilan  (PPh)  sehingga daerah tak mendapatkan haknya secara utuh. (Arifin P Soerya Atmaja, 2009). Berdasarkan uraian latar  belakang  di  atas,  maka  beberapa  masalah  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut:  pertama, Bagaimana Payung hukum perimbangan pajak fiskal antara pusat dan daerah Kedua, Bagaimana Pelaksanaan perimbangan pajak fiskal kekuasaan antara pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan payung hukum perimbangan pajak fiskal antara pusat dan daerah dan untuk menganalisis pelaksanaan perimbangan pajak fiskal kekuasaan antara pusat dan daerah.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian pustaka pada referensi yang  relevan  dengan  topik  bahasan  dengan  penganalisaan  secara  kualitatif  yang  diambil  dari berbagai sumber yang membahas secara spesifik tentang pembagian pajak fiskal antara pusat dan daerah. Data itu kemudian dijabarkan dengan deskriptif analitik kritis.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Payung hukum perimbangan pajak fiskal antara pusat dan daerah Indonesia dibentuk dan dibagi dalam daerah besar dan daerah kecil. (Agussalim Andi Gadjong, 2011), Dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan daerah besar yaitu provinsi, sementara yang dimaksud dengan wilayah kecil yaitu kabupaten/kota. Hal ini tercermin pada pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya terdapat pula suatu daerah lainnya yang bersifat khusus dan istimewa. (Philipus M. Hadjon, 2008.)
Berhubungan  dengan  konteks  negara  kesatuan,  adapun  yang  pertama  kali  dibentuk adalah  pemerintahan  pusat  kemudian  dilanjutkan  dengan  pembentukan  pemerintah  daerah. Pembentukan  pemerintah  daerah  bertujuan  untuk  menyelenggarakan  urusan  atau  fungsi- fungsi  pemerintahan  di  daerah.  (Muhammad  Ikbal,  2016).  Pembentukan  yang  tidak bersamaan  tersebut  menunjukkan  bahwa  wewenang  penyelenggara  urusan  pemerintahan diselenggarakan oleh masing-masing tingkatan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Lebih  lanjut,  dalam  pasal  18A  ayat  (2)  UUD  telah  disebutkan  secara  jelas  tentang hubungan wewenang dan keuangan antara pusat dan daerah. Hubungan tersebut  adalah: 1. hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota  atau  antara  provinsi  dan  kabupaten  dan  kota,  diatur  dengan  undang-undang  dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah; dan 2. hubungan keuangan, pelayanan umum,  pemanfaatan  sumber  daya  alam  lainnya  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  diatur  dan  dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras  berdasarkan  undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa secara garis besar hubungan antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  baik  yang  menyangkut  hubungan  kewenangan
maupun keuangan (Amelia Martira dan Harsanto Nursadi, 2020) harus dilaksanakan secara adil,  selaras  dan  memperhatikan  kekhususan  dan  keberagaman  daerah  serta  harus  diatur dengan undang-undang. (Muhammad Fauzan, 2006.)
Masing-masing  tingkatan  pemerintahan  tersebut  di  atas  memiliki  urusan  sendiri namun  tanggungjawab  akhir  dari  urusan  tersebut  tetap  ada  di  tangan  Pemerintah  Pusat. (Fatkhul Muin, 2014) Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (2) Undang- Undang  yang  sama  dikemukakan  bahwa:  “Dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  Daerah,  pemerintah  Daerah  menjalankan  otonomi  yang  seluas- luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. (Andi Pitono, 2012). Lebih lanjut, terkait hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan antar pemerintahan daerah itu sendiri perlu diatur secara proporsional  dan  dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras  berdasarkan  Undang-Undang.  (Poni Sukaesih Kurniati, 2013).
Ditinjau  dari  ketentuan  undang-undang,  pengaturan  mengenai  hubungan  keuangan antara Pusat dengan Daerah mencakup pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, (Faisal Akbar Nasution, 2011) pembagian sumber keuangan, sejalan dengan pembagian urusan dan tata cara penyelenggaraan urusan tersebut dan pengaturan mengenai prinsip-prinsip  pengelolaan  hubungan  keuangan  Pusat  dan  Daerah.  Dalam  melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya, daerah provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan untuk mengenakan pajak dan retribusi daerah. Hal ini merupakan slah satu bagian dari fungsi pemerintahan daerah dalam menjalankan asas otonomi.
Pada  umumnya  sumber  pajak  dan  retribusi  mempunyai  dasar  pengenaan  dan  objek serta  subjek  pajak  dan  retribusi  yang  berada  dan  berkaitan  dengan  daerah  itu  sendiri. Penyerahan  beberapa  jenis  pajak  dan  retribusi  daerah  bersandar  pada  ketentuan  Undang- undang  Darurat  Nomor  11  Tahun  1957  tentang  Pajak  Daerah  dan  UU  Darurat  Nomor  12 Tahun  1957  tentang  Retribusi  Daerah.  kemudian  setelah  sekian  puluh  tahun  dan  diikuti dengan  beberapa  kali  perubahan  Undang-undang  Pemerintahan  Daerah  sebagai  ketentuan pokoknya.  Selanjutnya  pada  tahun  1997  dikeluarkanlah  Undang-undang  Nomor  18  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian setelah keluarnya UU Nomor 22 Tahun  1999,  undang-undang  ini  direvisi  menjadi  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah, dan terakhir dengan landasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Lebih lanjut, adanya hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah di masa lalu terlihat dari  adanya  pemberian  bantuan  selain  subsidi.  Pemberian  tersebut  dimaksudkan  untuk melakukan pemerataan antar daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan antara daerah yang kaya dengan sumber daya alam dengan daerah  yang miskin potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Hal tersebut meskipun tidak dapat metutupi semuanya paling tidak dapat mengurangi ketimpangan yang ada.
Pemberian kewenangan perpajakan dan retribusi daerah tidak selalu dapat disesuaikan dengan besarnya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Pertimbangan efisiensi ekonomi dan adanya ketimpangan antar daerah, mengharuskan Pemerintah Pusat menguasai sumber-sumber  pendapatan  yang  cukup  besar.  Oleh  karena  itu,  sumber-sumber  Keuangan Negara  harus  dibagi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Lebih  lanjut,  Pemerintah  Pusat mengalokasikan  Dana  Perimbangan  kepada  Daerah  berupa  dana  bagi  hasil  (DBH),  dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).
DBH  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana bagi hasil yang berasal dari pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumberdaya yang berupa bagi  hasil  sumber  daya  alam  kehutanan,  pertambangan  umum,  perikanan,  pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
Sumber dana perimbangan yang kedua diperoleh dari Dana Alokasi Umum atau yang disingkat  DAU.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  merupakan  dana  yang  bersumber  dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  DAU bertujuan  untuk  pemerataan  kemampuan  keuangan  antardaerah  yang  dimaksudkan  untuk mengurangi  ketimpangan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  melalui  penerapan  formula yang  mempertimbangkan  kebutuhan  dan  potensi  daerah.  Secara  definisi  DAU  diartikan sebagai  salah  satu  komponen  terbesar  dalam  Dana  Perimbangan  yang  ditujukan  untuk penyediaan  pelayanan  publik  di  daerah  juga  diharapkan  mampu  untuk  memperbaiki ketimpangan fiskal antar daerah. (Susiyati, 2006)
Terakhir yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan dana yang bersumber dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas nasional.  Pemanfaatan  DAK  diarahkan  pada  kegiatan  investasi  pembangunan,  pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik  penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya  pengalokasian  DAK  diharapkan  dapat  mempengaruhi  belanja  modal,  karena  DAK cenderung  akan  menambah  asset  tetap  yang  dimiliki  pemerintah  guna  meningkatkan pelayanan publik. (Nur Hidayah, 2014).
Secara keseluruhan Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan vertikal fiskal dan mengatasi horizontal fiskal antara Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan juga  bertujuan  untuk  mengurangi  kesenjangan  pendanaan  pemerintahan  antar  Daerah. Adapun payang hukum terkait perimbangan keuangan pemerintah tersebut telah diatur dalam:
1. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1956  tentang  Perimbangan  Antara  Negara  dengan Daerah-Daerah,  yang  Berhak  Mengurus  Rumah  Tangganya  Sendiri  yang  dicabut  dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah;
2. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
3. PMK Nomor 06 /PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  yang  menggantikan  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1956 dapat dianggap merupakan kebijakan legislatif nasional yang telah merubah secara mendasar sistem perimbangan keuangan seperti yang dipraktekkan saat rezim orde baru yang lebih cenderung bersifat sentralistis, menuju sebuah sistem keuangan daerah yang lebih adil dan aspiratif bagi penerimaan sumber-sumber keuangan daerah yang pasti  dan  jelas  bagi  pemerintah  daerah..  Ketentuan  tersebut  menyebabkan  kekaburan pembagian  wewenang  melaksanakan  urusan-urusan  pemerintahan  antara  pusat  dan  daerah. Implikasi yang ditimbulkan yaitu kesimpangsiuran dan ketidakpastian dari segi pembiayaan terutama  bagi  pemerintah  daerah,  serta  pelaksanaan  pengawasan  dan  tanggung  jawab  dari kegiatan pada semua sektor tingkat pemerintahan saling tumpang tindih.
Selanjutnya  dilakukan  perubahan  agar  dapat  menanggulangi  masalah-masalah tersebut.  Hal  ini  seiring  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999. Berdasarkan UU ini, daerah-daerah berhak mendapatkan sumber penerimaan dari pemerintah pusat yang menyangkut penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari daerah, berupa bagi hasil pajak, pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang terdapat pada masing-masing daerah, serta bantuan berupa dana alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian terpenting dari politik/kebijakan perimbangan keuangan antar tingkat pemerintahan tersebut. Adapun  rincian  sumber  penerimaan  daerah  dari  hasil  perimbangan  keuangan  ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan yaitu: 1. bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); 2. penerimaan dari beberapa  SDA  yang  terdapat  di  daerah.  Setelahnya  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak  Penghasilan.  Dalam  undang-undang  tersebut  ditentukan  untuk  penerimaan  negara berasal  dari  hasil  pajak  negara  (yaitu  pajak  penghasilan  perorangan  ini)  yang  dikutip  oleh pemerintah  pusat  selanjutnya  dibagi  untuk  penerimaan  pemerintah  pusat  sebesar  80  % sedangkan sisanya 20% dibagi antar daerah provinsi dan kabupaten/kota.

## 3.2.Pelaksanaan perimbangan fiskal antara pusat dan daerah
Salah satu aspek penting dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terlihat dari intergovernmental  fiscal  relations nya.  Pelimpahan  tugas  kepada  pemerintah  daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan ( money follow functions ). Kerja sama  dan  sinergitas  yang  baik  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  sangatlah dibutuhkan  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  yang  terjadi diIndonesia.  Tahun  ini  merupakan  tahun  ke  20  sejak  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal diresmikan  dalam  sistem  hubungan  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah. Dan sampai saat ini, Undang-Undang ini juga masih banyak mengalami perubahan- perubahan terutama yang berkaitan dengan soal pelaksanaan atau teknisnya.
Hal  ini  sebagaimana  pendapat  dari  Davey  yang  menyebutkan  bahwa  hubungan keuangan  pusat-daerah  menyangkut  pembagian  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan  tingkat  pemerintahan,  dan  pembagian  pendapatan  untuk membiayai  pengeluaran  penyelenggaraan  kegiatan  tersebut,  bertujuan  untuk  mendapatkan perimbangan  sesuai  dengan  kemampuan  masing-masing  daerah  di  bawah  supervisi Pemerintah Pusat. (Saragih, 2003).
Mengacu  Pasal  1  angka  7  UU  No.  32  Tahun  2004,  desentralisasi  diartikan  sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Sejalan  dengan  desentralisasi  tersebut,  aspek  pembiayaan  juga  ikut terdesentralisasi.  Implikasinya,  daerah  dituntut  untuk  dapat  membiayai  sendiri  biaya pembangunanya  (Prawoto,  2015).  Dengan  adanya  desentralisasi  fiskal  ini,  berarti  dengan Pemerintahan  Daerah  yang  diberikan  kewenangan  dalam  mengatur  fiskal  daerahnya, termasuk untuk memungut pajak, salah satu sumber tertinggi Pendapatan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan Pemerintahan Daerah. Kedua UU ini mengatur bagaimana kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam  menjalankan  pemerintahannya.  Selain  itu,  terdapat  juga  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang  mengatur  hal-hal  mengenai kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan  pemungutan  kepada  masyarakat  untuk mencukupi sumber dana pemerintahan.
Sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga jenis dana, antara lain;
1. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yaitu  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  PAD
bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  mendanai pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah  sebagai  perwujudan desentralisasi.
2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  merupakan  seluruh  pendapatan  daerah  selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain- lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli yang diperoleh dari daerah tersebut, yang  tentunya  memanfaatkan  potensi  dan  sumber  daya  yang  menghasilkan  dari  masing- masing  daerah,  dan  diatur  dalam  peraturan  daerah  dan  disesuaikan  dengan  perundang- undangan yang berlaku. Berdasarkan jenisnya, Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Laba Usaha Daerah (BUMD)
5. Lain-lain PAD yang sah seperti: pendapatan bunga, jasa giro, komisi dan potongan. Pendapatan  Asli  Daerah  ini  merupakan  sumber  keuangan  yang  paling  berpengaruh dalam  keseluruhan  Sumber  Pendapatan  Daerah,  sebab  bila  dibandingkan  dengan  sumber pendapatan lainnya, jumlah yang didapatkan dari hasil pengelolaan pendapatan daerah, PAD menghasilkan  jumlah  yang  cukup  besar  dan  mungkin  dalam  beberapa  contoh  merupakan pemasukkan  utama  pada  sebuah  daerah.  PAD  berperan  penting  dalam  menentukan kemandirian  keuangan  suatu  pemerintah  daerah,  karena  PAD  merupakan  tolak  ukur kemampuan  bagi  sebuah  pemerintah  daerah  dalam  membangun  dan  mewujudkan  otonomi daerahnya. Santoso (1995:20) mengemukakan bahwa  PAD merupakan sumber penerimaan yang  murni  dari  daerah,  yang  merupakan  modal  utama  bagi  daerah  sebagai  biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Sumber dana utama pemerintah daerah memang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun nyatanya selain itu, sumber pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari PAD saja. Pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Pajak  dan Sumber Daya Alam dan Dana Otoritas Khusus. Pemberian dana perimbangan ditujukan untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangannya. Besaran dana transfer dari Pemerintah kepada  daerah  tersebut  terbagi  atas  33  Provinsi  dan  477  Kota  dan  Kabupaten  atau  510 Pemerintah Daerah dengan besaran yang sangat bervariasi.
Dengan  adanya  bantuan  transfer  dana  dari  Pemerintah  Pusat,  yang  diharapkan  dari Pemerintah Daerah adalah kemandirian dalam mengurus daerahnya beserta juga fiskal yang terkait dengan daerah tersebut. Tetapi kenyataannya justru berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, tahun 2019 lalu, justru daerah menjadi ketergantungan dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, dan terlena dengan itu sehingga justru pendapatan murni dari daerah tidak dikembangkan secara maksimal  potensinya.  Secara  rata-rata  nasional  tahun  2018,  ketergantungan  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap TKDD (Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%. Implisit,  pemerintah  daerah  cenderung  pasif  dalam  mengelola  potensi  PAD-nya  dan  lebih mengandalkan keuangannya dari Dana Perimbangan.
Tertulis  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa “ Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan
dasar umum”. Sedangkan di ayatnya yang ketiga (3), disebutkan “ Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil)”. Dalam kondisi normal, Pemerintah Daerah memiliki sumber  pendanaan dari pungutan pajak  dan retribusi daerah. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk memungut pajak dengan jenis:
1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Meskipun terlihat bahwa pendapatan daerah dari pajak jenisnya cukup banyak, jumlah yang  dihasilkan  dalam  realisasinya  cukup  kecil.  tapi  semua  pajak  utama  yang  paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat. Pajak yang  dikelola  oleh  pemerintah  pusat  adalah  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan). Berikut Undang-Undang yang mengatur perpajakan Pemerintah Pusat:
1. UU Nomor 7 Tahun 1983 jo UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
2. UU Nomor 8 Tahun 1983 jo UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
3. UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
4. UU  Nomor  12  Tahun  1985  jo  UU  nomor  12  Tahun  1994  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB)
5. UU Nomor 10 Tahun 1995 jo UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
6. UU Nomor 11 Tahun 1995 jo UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Hal diatas memperlihatkan bahwa Daerah kurang memiliki kesempatan untuk dapat mengurus  segala  jenis  perpajakan  di  wilayah  otonominya.  Sentralisasi  dalam  bidang perpajakan  sangatlah  terlihat  jelas.  Banyak  perusahaan-perusahaan  besar  di  daerah  yang melakukan  segala  jenis  usaha  dan  transaksinya  dari  wilayah  daerah  tapi  tetap  pemungutan pajaknya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Ketergantungan dan kesenjangan fiskal ini cukup membatasi  Pemerintah  Daerah  dalam  mengembangkan  sumber-sumber  penerimaan Daerahnya  dan  hanya  berkutat  pada  basis  penerimaan  yang  sudah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan fiskal ini juga dirasa cukup menyulitkan untuk daerah-daerah yang cukup terpencil, dimana tidak tersedianya sumber daya alam, atau juga daerah-daerah yang masih berkembang, dimana pajak daerah yang dipungut jumlahnya tidak seberapa. Secara otomatis, penerimaan  yang  diandalkan  daerah-daerah  ini  adalah  Dana  dari  Pusat.  Sedangkan, perhitungan  Dana  dari  Pusat  juga  jumlahnya  berbeda-beda  tiap  dari  daerah.  Dana  Alokasi
Umum (DAU) yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana  yang bersumber dari pendapatan APBN  yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan  keuangan  antar-Daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  Daerah  dalam  rangka pelaksanaan  Desentralisasi.  Tapi  besaran  dana  ini  dialokasikan  atas  dasar  celah  fiskal  dan alokasi  dasar.  Alokasi  dasar  yang  dihitung  untuk  tiap  daerah  dihitung  berdasarkan  jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk daerah yang tidak memiliki banyak sumber daya manusia dan  tidak  banyak  PNS  Daerahnya,  kesenjangan  ini  pastinya  sungguh  dirasakan.  Sebuah penelitian oleh Harsanto Nursadi,  besaran DAU yang sudah dirancang dan dipisahkan dari APBN untuk daerah sejak tahun 2005 sampai penelitian berakhir di tahun 2010, persentase minimal  26%  yang  disebutkan  dalam  UU  Nomor  33  Tahun  2004  tidak  pernah  tercapai. Besaran  DAU  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  memang  merupakan  masalah tersendiri  yang  harus  disikapi  secara  tegas.  Dari  hasil  kajian  ini  diketahui  bahwa  kapasitas transfer fiskal dari pemerintah pusat tidak sebanding dengan perkembangan kebutuhan fiskal kota dan kepada kabupaten dilihat dari pertumbuhan penduduk.
Yang terjadi adalah Pemerintah Daerah semakin bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, namun ternyata Dana yang dimiliki Pemerintah Pusat pun tidak memadai kebutuhan  seluruh  Daerah.  Perlu  adanya  perbaikan  pembagian  kewenangan  dan  hak  tiap pemerintah  Daerah  dan  juga  Pemerintah  Pusat  untuk  memperbaiki  kesenjangan  dan ketergantungan ini. Pemerintah Daerah perlu diberikan ruang untuk berusaha secara mandiri dalam  mengelola  sumber-sumber  penerimaan  yang  potensial  dari  daerahnya,  dan  ini  juga harus  disertai  dukungan  dari  Pemerintah  Pusat  dalam  pemberian  kewenangan  yang  lebih fleksibel untuk mengembangkan sumber pemasukan daerah, agar terjadi otonomi daerah yang sempurna  dimana  tiap  daerah  dapat  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dan  mengurus keuangannya sendiri.
Hal diatas memperlihatkan bahwa Daerah kurang memiliki kesempatan untuk dapat mengurus  segala  jenis  perpajakan  di  wilayah  otonominya.  Sentralisasi  dalam  bidang perpajakan  sangatlah  terlihat  jelas.  Banyak  perusahaan-perusahaan  besar  di  daerah  yang melakukan  segala  jenis  usaha  dan  transaksinya  dari  wilayah  daerah  tapi  tetap  pemungutan pajaknya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Ketergantungan dan kesenjangan fiskal ini cukup membatasi  Pemerintah  Daerah  dalam  mengembangkan  sumber-sumber  penerimaan Daerahnya  dan  hanya  berkutat  pada  basis  penerimaan  yang  sudah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan fiskal ini juga dirasa cukup menyulitkan untuk daerah-daerah yang cukup terpencil, dimana tidak tersedianya sumber daya alam, atau juga daerah-daerah yang masih berkembang, dimana pajak daerah yang dipungut jumlahnya tidak seberapa. Secara otomatis, penerimaan  yang  diandalkan  daerah-daerah  ini  adalah  Dana  dari  Pusat.  Sedangkan, perhitungan  Dana  dari  Pusat  juga  jumlahnya  berbeda-beda  tiap  dari  daerah.  Dana  Alokasi Umum (DAU) yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana  yang bersumber dari pendapatan APBN  yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan  keuangan  antar-Daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  Daerah  dalam  rangka pelaksanaan  Desentralisasi.  Tapi  besaran  dana  ini  dialokasikan  atas  dasar  celah  fiskal  dan alokasi  dasar.  Alokasi  dasar  yang  dihitung  untuk  tiap  daerah  dihitung  berdasarkan  jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk daerah yang tidak memiliki banyak sumber daya manusia dan  tidak  banyak  PNS  Daerahnya,  kesenjangan  ini  pastinya  sungguh  dirasakan.  Sebuah penelitian oleh Harsanto Nursadi,  besaran DAU yang sudah dirancang dan dipisahkan dari APBN untuk daerah sejak tahun 2005 sampai penelitian berakhir di tahun 2010, persentase minimal  26%  yang  disebutkan  dalam  UU  Nomor  33  Tahun  2004  tidak  pernah  tercapai. Besaran  DAU  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  memang  merupakan  masalah tersendiri  yang  harus  disikapi  secara  tegas.  Dari  hasil  kajian  ini  diketahui  bahwa  kapasitas transfer fiskal dari pemerintah pusat tidak sebanding dengan perkembangan kebutuhan fiskal kota dan kepada kabupaten dilihat dari pertumbuhan penduduk.
Yang terjadi adalah Pemerintah Daerah semakin bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, namun ternyata Dana yang dimiliki Pemerintah Pusat pun tidak memadai kebutuhan  seluruh  Daerah.  Perlu  adanya  perbaikan  pembagian  kewenangan  dan  hak  tiap pemerintah  Daerah  dan  juga  Pemerintah  Pusat  untuk  memperbaiki  kesenjangan  dan ketergantungan ini. Pemerintah Daerah perlu diberikan ruang untuk berusaha secara mandiri dalam  mengelola  sumber-sumber  penerimaan  yang  potensial  dari  daerahnya,  dan  ini  juga harus  disertai  dukungan  dari  Pemerintah  Pusat  dalam  pemberian  kewenangan  yang  lebih fleksibel untuk mengembangkan sumber pemasukan daerah, agar terjadi otonomi daerah yang sempurna  dimana  tiap  daerah  dapat  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dan  mengurus keuangannya sendiri.

## 3. KESIMPULAN
Perimbangan  keuangan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1956  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pusat  dan  Daerah  hanya  bertumpu  pada  penyerahan/pemberian beberapa  jenis  pajak  Negara  berdasarkan  persentase  tertentu  dan  kemudian  diikuti  dengan pemberian berbagai  subsidi sesuai  dengan pemerintah pusat.  Sementara dalam undang-undang Nomor  25  Tahun  1999  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  telah  memasukkan perimbangan  keuangan  dalam  masalah  sumber  daya  alam  yang  terdapat  di  daerah-daerah sehingga sumber keuangan daerah menjadi  bertambah dan secara signifikan akan berpengaruh secara  positif  terhadap  pelaksanaan  otonomi  daerah  dari  masing-masing  daerah.  Perimbangan keuangan telah membawa implikasi semangat untuk pelaksanaan otonomi daerah yaitu semakin tidak  terlalu  bergantungnya  pemerintah  daerah  pada  pemerintah  pusat  untuk  sumber keuangannya.
Ketentuan  menurut  Undang-Undang  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Dana  Perimbangan,  pada prinsipnya  tidak  mengalami  perubahan  yang  mendasar  bila  dibandingkan  dengan  ketentuan perimbangan keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Hanya saja terjadi pergeseran persentase bagi hasil antara pusat dengan daerah, dan antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di dalam wilayah propinsi yang bersangkutan. Selain itu juga dimasukkannya dana bagi hasil pajak penghasilan (PPh).
Pelaksanaan  perimbangan  antara  pusat  dan  daerah  tidak  dapat  berjalan  dengan  maksimal meski  telah  dibuat  payung  hukumnya.  Hal  tersebut  disebabkan  adanya  aturan  lain  yang menghalanginya  berupa  UU  Nomor  22  dan  25  tahun  1999  mengenai  keseimbangan  finansial antara pusat dan daerah yang menyatakan bahwa “aturan selanjutnya tentang alokasi dana khusus akan  ditentukan  oleh  peraturan  pemerintah”  yang  berarti  hukum  ini  bisa  disebut  hukum  yang menangguhkan atau yang diatur lebih lanjut oleh Menteri keuangan yang ujung-ujungnya kembali ke  dominasi  pusat,  sehingga  daerah  tidak  mampu  merealisasikan  perimbangan  fiskal  berupa melakukan penerimaan pendapatan asli bagi daerah, terutama pungutan yang diambil pemerintah pusat  pada  daerah  yang  diatur  oleh  kementrian  atau  lembaga  negara  dalam  hal  memberikan pelayanan, jasa atau perizinan yang merupakan organ vital bagi daerah.
UU Nomor 18 tahun 1997 yang mengatur tentang perpajakan bagi daerah berdampak pada terganggunya penghasilan daerah karena penghasilan asli daerah termasuk retribusi daerah yang ditarik  pusat  mengakibatkan  daerah  tidak  dapat  membiayai  secara  penuh  untuk  operasional otonomi  daerah  jika  dibandingkan  dengan  besarnya  anggaran  belanja  daerah  sehingga  dengan sendirinya mengakibatkan daerah selalu bergantung pada subsidi atau pembagian keuntungan dari pusat yang biasa disebut dengan alokasi umum dan alokasi khusus.
Seiring  dengan  perjalanan  bangsa  Indonesia  sejak  Reformasi  yang  membawa  keinginan untuk  menata  hubungan  pusat-daerah  sebagai  antitesis  otoritarianisme,  kini  justru  terdapat pusaran  yang  mampu  menyurutkan  praktik  otonomi  daerah.  Pusaran  tersebut  terus-menerus membesar,  seolah  lubang  hitam  besar  yang  meluluhlantakkan  dinamika  ruang  otonomi  daerah sebagai jalan penataan hubungan pusat-daerah yang diinginkan bangsa Indonesia. Lubang hitam besar  itu  ditandai  dengan  dua  undang-undang  (UU)  pengganti  UU  No  22/1999  tentang
Pemerintahan  Daerah  sebagai  tonggak  masa  Reformasi,  yaitu  UU  No  32/2004  dan  UU  No 23/2014. Arus otonomi daerah yang menjadi pijakan pembagian penghasilah pajak fiskal perlu pembenahan karena cdnderung kembali ke arah sentralisasi ke rezim otoritarian masa rezim orde baru.

## SARAN
Payung hukum yang mengatur tentang perimbangan fiskal telah mengalami perubahan dari masa  sebelum  reformasi.  Perubahan  aturan  tersebut  dapat  dikatan  lebih  baik  dan  memiliki kekuatan hukum. Pemerintah sudah semestinya ketika hendak membuat ketentuan hukum yang baru  harus  melakukan  harmonisasi  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  sebelumnya.  Dengan demikian,  tidak  akan  terjadi  tumpeng  tindih  peraturan  karena  dengan  adanya  peraturan  yang ambigu  dalam  perimbangan  antara  pusat  dan  daerah  dapat  menyebabkan  kesenjangan  fiskal, pembangunan daerah yang tidak berjalan dan tidak tercapainya tujuan dari desentralisasi.
Dalam pelaksanaan perimabangan fiskal antara pusat dan daerah, sebaiknya pemerintah pusat memberikan  sepenuhnya  kewenangan  yang  telah  disepakati  ke  pemerintah  daerah  agar  tidak berstandar  dalam  menerapkan  berbagai  aturan  yang  telah  ada.  Hal  ini  akan  berdampak  pada kebaikan  Indonesia  di  masa  yang  akan  dating  agar  fiskal  negara  Indonesia  tidak  sepenuhnya terbebankan  pada  pemerintah  pusat,  melainkan  daerah  muncul  sebagai  kekuaatan  fiskal  yang mandiri dan mampu membantu pusat ketika menghadapi situasi apapun termasuk krismon seperti 1998. Saat ini kekuatan fiskal Indonesia hanya tergantung pada pemerintah pusat sebagai satu- satunya  penopang  utama  perekonomian  negara,  kedepan  hal  semacam  ini  harus  lebih  serius dipikirkan  mengingat  tuntutan  zaman  yang  terus  berubah,  jika  sistem  yang  kaku  seperti  ini dipertahankan, bukan tidak mungkin masalah lain tentang pemertaaan kesejahteraan di seluruh negeri akan menyusul.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bhakti, Ikrar Nusa dan Sihbudi, Riza, Kontroversi Negara Federal: Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan , Bandung: Mizan, 2002. Fauzan, Muhammad, Hukum Pemerintahan Daerah . Yogyakarta: UII Press, 2006.
Kaho, Josef Riwu, Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
Kaho, Josef Riwu, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997. Kuncoro, Mudrajat , Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang . Jakarta: Erlangga, 2004.
M.  Hadjon,  Philipus Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2008.
Rasyid, M. Ryaas, Penjaga Hati Nurani Pemerintahan, Editor Kristin Samah. Jakarta: Pusat Kajian Politik dan Pemerintahan (PUSKAP), 2000.
Sidik, Machfud, Implementasi UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah . Jakarta: Rajawali Pers, 2002. Soerya Atmaja,  Arifin  P, Keuangan Publik dalam Perspektif  Hukum: Teori,  Praktik dan Kritik, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

## Jurnal
Andi Gadjong, Agussalim “Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah Dalam Pergantian (Perubahan)
Kaidah Hukum Dasar Negara,” Jurnal Hukum Pembangunan 41, Januari-Maret 2011. Akbar Nasution, Faisal “Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi,” Jurnal Hukum 18, Juli 2011.
Adiyanta,  F.C.  Susila  “Karakteristik  Responsif  Peraturan  Daerah  tentang  Pajak-Pajak  Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik,” Administrative Law & Governance Journal 2, August 2019.
Mulyati Yusriadi, Sri “Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis 1, September 2017.
Hirawan, Susiyati B, “Evaluasi Lima Tahun Desentralisasi Fiskal di Indonesia,” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 6, Januari 2006.
Hidayah, Nur dan Setiyawati, Hari “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Langsung  Di  Propinsi  Jawa  Tengah,” Jurnal Akuntansi 18, Januari 2014.
Ikbal,  Muhammad  “Harmonisasi  Kewenangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah  Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah,” Jurnal Supermasi 11 Oktober 2016.
Martira,  Amelia  dan  Nursadi,  Harsanto  “Hubungan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 50, Januari-Maret 2020.
Muin,  Fatkhul  “Otonomi  Daerah  Dalam  Perspektif  Pembagian  Urusan  Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah,” Fuat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, Januari-Maret 2014. Marasi  Purba,  Darwin,  Siahaan,  Yansen  dan  Rizki  Ahmad  Fauzi,  “Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  Pajak  Dan  Bukan  Pajak  Terhadap  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bogor Tahun 2010-2017,” Jurnal Akutansi 6, Juni 2020. Pitono,  Andi  “Asas  Dekonsentrasi  dan  Asas  Tugas  Pembantuan  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan,” Jurnal Kebijakan Publik 3, Maret 2012.
Sukaesih Kurniati, Poni “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia Pada Era Reformasi,” Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi 3, Desember 2013.

## Peraturan dan UU
Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  06  /PMK.07/2012  tentang  Pelaksanaan  dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
Perpres Nomor 5 Tahun 1960 tentang DPRD Gotong Royong. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua, pasal 18. UU Nomor 1 Tahun 1957 UUD Sementara Tahun 1950 UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Undang-Undang  Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004, LN Nomor 126 Tahun 2004, TLN Nomor 4438.
Peraturan Pemerintah Tentang Dana Perimbangan, PP No. 55 Tahun 2005, LN Nomor 137 Tahun 2005, TLN Nomor 4575.
Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 17 Tahun 2000, LN Nomor 127 Tahun 2000, TLN Nomor 3985. Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, UU No. 25 Tahun 1999, LN Nomor 72 Tahun 1999, TLN Nomor 3848.
Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-Daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri, UU No. 32 Tahun 1956, LN Nomor 77 Tahun 1956.
Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 17 Tahun 2000, LN Nomor 127 Tahun 2000, TLN Nomor 3985.