## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

## THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURE LAND POLICY
Aminah Sunardiyono Putri * , Bambang Hari Wibisono Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Grafika No. 2 Kampus UGM, Yogyakarta 55281 *Koresponden email: aminahsputri@gmail.com

## ABSTRAK
Implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Sleman perlu memperhatikan kesediaan pemilik lahan untuk men- dukung implementasi LP2B sesuai dengan pedoman teknis penetapan LP2B. Kesediaan pemilik lahan ini dapat dipengaruhi oleh pemahaman mereka mengenai karakteristik wilayahnya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tingkat kesediaan pemilik lahan, mengidentifikasi pemahaman pemilik lahan mengenai karakteristik wilayah, dan melakukan analisis pengaruh faktor pemahaman pemilik lahan tentang karakteristik wilayah terhadap tingkat kesediaan pemilik lahan untuk mendukung implementasi kebijakan LP2B. Data kesediaan pemilik lahan diperoleh dari hasil lapangan menggunakan kuesioner dari 333 pemilik lahan. Berdasarkan hasil analisis regresi linier dengan metode stepwise diketahui sebanyak 93.39% memiliki kesediaan tinggi dan 6.61% memiliki kesediaan rendah. Faktor pemahaman mengenai karakteristik wilayah diketahui memiliki pengaruh terhadap tingkat kesediaan pemilik lahan dengan variabel pemahaman mengenai potensi lahan, masalah lahan, kebijakan LP2B, dan rencana pemanfaatan ruang dengan nilai nilai R 2 sebesar 0.438. Secara keseluruhan pemilik lahan bersedia mendukung implementasi LP2B dengan tidak mengubah lahan selama 1-10 tahun sebanyak 35 pemilik lahan dan selama 11 – 20 tahun sebanyak 298 pemilik lahan walaupun masih terdapat pemilik lahan yang sangat tidak paham dan tidak paham mengenai karakteristik wilayah.
Kata kunci : Implementasi kebijakan; LP2B; Kabupaten Sleman

## ABSTRACT
The implementation of LP2B policy in Sleman Regency needs to pay attention to the willingness of the land owners to support LP2B implementation which can be influenced by their understanding of their regional characteristics. This study aims to identify the level landowner’s willingness, identify landowners' understanding of regional characteristics, and analyze the influence of landowner’s understanding of regional characteristics on the level of willingness of landowners to support the implementation of LP2B policy. The data was obtained from field results using questionnaires from 333 landowners. Based on the results of linear regression analysis with the stepwise method known that 93.39% have high willingness and 6.61% have low willingness. The understanding factor regarding regional characteristics is known to influence the level of willingness of landowners with the variable understanding of land potential, land issues, LP2B policies, and spatial use plans with an R2 value of 0.438. Overall the implementation has a good prospect with 35 landowners are willing to support the implementation of LP2B policy for 1-10 years and 298 land owners for 11-20 years although it is found that some landowners haven't understood the regional characteristics well.
Keywords : Policy implementation; LP2B; Sleman Regency
PENDAHULUAN Lahan pertanian sebagai sumber pangan masyarakat keberadaannya semakin berkurang. Menurut Mahardika dan Muta’ali (2018) peruba- han penggunaan lahan dapat terjadi karena pe- ngaruh wilayah yang semakin berkembang, faktor demografi, faktor ekonomi, kondisi masyarakat terutama pemilik lahan pertanian, dan regulasi tentang lahan pertanian yang mengatur di wilayah tersebut. Berkurangnya lahan pertanian ini dapat mengancam keberhasilan tujuan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional (Hapsari dan Rudiarto,
2017). Pemerintah kemudian membuat kebijakan publik dengan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dimuat dalam UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Per- tanian Pangan Berkelanjutan. LP2B adalah lahan pertanian yang dalam pemanfaatannya dilindungi dan secara konsisten dilindungi sebagai sumber pangan untuk mewujudkan tujuan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan secara nasional. Penetapan LP2B ini sebagai wujud inovasi untuk mendukung tercapainya tujuan ketahanan dan kedaulatan pangan yang berkaitan dengan tujuan
pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang ke- dua, yaitu zero hunger . Kebijakan perlindungan LP2B selanjutnya mulai diterapkan di beberapa wilayah Indonesia seperti di Kabupaten Sleman. Penetapan kebijakan di tingkat kabupaten ini menjadi salah satu kunci penting dalam mencapai tujuan pembangunan secara nasional (Tampubolon, Kornita, dan Afriyanni, 2022). Kabupaten Sleman sebagai salah satu wilayah sasaran dari urbanisasi Kota Yogya- karta memiliki luasan lahan pertanian pangan yang terus berkurang (Astuti dan Lukito, 2020). Selama 4 (empat) tahun terakhir diketahui luas perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sle- man mencapai 356.17 Ha (Bappeda Provinsi DIY, 2022). Luas perubahan penggunaan lahan tersebut merupakan luasan perubahan penggunaan lahan tertinggi di Provinsi DIY. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Sleman membuat kebijakan dengan menetapkan seluas 17.947,35 Ha lahan pertanian di Kabupaten Sleman menjadi LP2B sebagaimana dimuat dalam Perda Kabupaten Sleman No.6 tahun 2020 tentang Perlindungan LP2B. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Sleman Timur yang memiliki luas lahan pertanian sebagai LP2B seluas 5.018 Ha sebagaimana dimuat dalam Per- bup Kabupaten Sleman No. 3 tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Sleman Timur.
Pencapaian tujuan kebijakan publik me- nurut Agustino (2019) dalam Shauma dan Purba- ningrum (2022) keberhasilannya ditentukan pada tahapan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan menurut Subarsono (2022) membutuh- kan komitmen setiap pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dengan menaati aturan dan larangan yang dimuat dalam kebijakan yan telah ditetapkan. Djatmiko, Rantini, dan Priyandoko (2019) menyebutkan bahwa komitmen masyarakat terutama pemilik lahan memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan kebijakan LP2B. Pemilik lahan yang lahannya menjadi LP2B ini sebagai implementor dari kebijakan LP2B penting karena memiliki hak kepimilikan terhadap lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B.
Adanya hak kepemilikan pribadi yang me- lekat pada lahan ini menunjukkan adanya kemu- ngkinan bagi pemilik lahan untuk memanfaatkan lahan pertanian yang dimiliki untuk tujuan privat atau individu (Kusumandara, 2013). Menurut UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian ketiga tentang perlindungan LP2B pasal 124 menyebutkan bahwa lahan pertanian yang ditetap- kan sebagai LP2B dilindungi pemanfaatannya dan tidak boleh dilakukan alih fungsi. Oleh karena itu dibutuhkan kesediaan pemilik lahan untuk men-
dukung implementasi kebijakan LP2B dengan ti- dak mengubah lahan pertanian yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan oleh Palupi (2017) di Kabupaten Sleman menunjukkan hasil bahwa pemilik lahan pertanian yang menjadi LP2B masih memiliki dilema antara mendukung implementasi LP2B dengan mempertahankan lahan atau me- lakukan alih fungsi lahan pertanian guna men- dapatkan keuntungan yang lebih optimal, padahal kesediaan pemilik lahan ini ini menjadi pondasi keberhasilan implementasi kebijakan LP2B.
Hasil penelitian Krisnantoro (2021) di Kota Metro menunjukkan dilema kesediaan pemilik lahan untuk mendukung implementasi kebijakan LP2B salah satunya dipengaruhi oleh faktor pemahaman pemilik lahan mengenai karakteristik wilayah. Pemahaman mengenai karakteristik wila- yah termasuk kebijakan yang ditetapkan di wila- yahnya menurut Edward III (1980) dalam Subar- sono (2022) ini termasuk dalam faktor sumber- daya manusia yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian dibuatnya kebijakan tersebut. Faktor pemahaman mengenai karakteristik wila- yah dapat meliputi variabel pemahaman mengenai potensi lahan, masalah lahan, kebijakan LP2B, dan rencana pemanfaatan ruang. Pemilik lahan yang memahami mengenai karakteristik wilayah tentunya akan mempertimbangkan potensi, masa- lah, dan regulasi yang berlaku di wilayah tersebut terkait lahannya dalam memanfaatkan lahan yang dimiliki sehingga selain memperoleh keuntungan yang lebih optimal secara berkelanjutan. Salah sa- tu regulasi yang perlu diperhatikan adalah rencana pemanfaatan ruang seperti RDTR. Adanya RDTR ini menurut Rokhmah (2012) juga sebagai upaya untuk melindungi eksistensi LP2B mendukung suksesnya implementasi kebijakan LP2B.
Penelitian mengenai implementasi kebija- kan LP2B terkait pengaruh faktor pemahaman mengenai karakteristik wilayah dengan variabel pemahaman mengenai potensi lahan, masalah lahan, penetapan LP2B, dan rencana pemanfaatan ruang (RDTR) terhadap kesediaan pemilik lahan berdasarkan hasil pencarian peneliti sejauh ini belum pernah dilakukan, padahal pemahaman pemilik lahan mengenai karakteristik wilayah ini bisa jadi berbeda-beda yang dapat mempengaruhi kesediaan pemilik lahan untuk mendukung implementasi kebijakan LP2B. Oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan mengidentifikasi tingkat kesediaan pemilik lahan untuk mendukung implementasi kebijakan LP2B, mengidentifikasi pemahaman pemilik lahan mengenai karakteristik wilayah, dan melakukan analisis pengaruh faktor pemahaman pemilik lahan tentang karakteristik
wilayah terhadap tingkat kesediaan pemilik lahan untuk mendukung implementasi kebijakan LP2B di Kawasan Sleman Timur, Kabupaten Sleman .

## METODE
Gambar 1 . Peta Kawasan Sleman Timur, 2022) Penelitian ini berlokasi di Kawasan Sleman Timur dengan 333 sampel pemilik lahan untuk memenuhi tingkat kepercayaan 95% dari 2021 populasi. Sampel di lapangan dipilih berdasarkan rekomendasi dari Dukuh yang ditunjuk oleh masing-masing Kelurahan yang lahannya menjadi LP2B di Kawasan Sleman Timur, Kabupaten Sle- man. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deduktif kuantitatif berdasarkan pada teori implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor sumberdaya manusia, yaitu kesediaan pemilik lahan. Tingkat kesediaan pemilik lahan diketahui dari hasil akumulasi tanggapan pemilik lahan terhadap 4 (empat) pertanyaan yang ber- kaitan dengan 9 (sembilan) tujuan kebijakan LP2B menurut UU No.41 tahun 2009 pada Tabel 1. Tabel 1 . Daftar Pertanyaan No Pertanyaan Tujuan Penetapan LP2B 1 Bersedia tidak menjual lahan sawah (seluruh/ sebagian) walaupun harga naik - melindungi KP2B dan LP2B (1) - melindungi kepemilikan lahan pangan milik petani (4) 2 Bersedia mengolah lahan sesuai standar untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keseimbangan ekologi (mencapai keberlanjutan) - meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan (5) - mempertahankan keseimbangan ekologi (8) 3 Bersedia tidak melakukan alih fungsi lahan - menjamin tersedianya LP2B (2) - mewujudkan kemandirian, ketahanan, No Pertanyaan Tujuan Penetapan LP2B dan juga kedaulatan pangan (3) 4 Bersedia mempertahankan lahan sebagai aset dan media untuk memenuhi kebutuhan, memberdayakan petani, meningkatkan produktivitas, dan bersosialisasi antar petani - meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani (6) - meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang layak (7) - mewujudkan revitalisasi pertanian (9)
Kesediaan pemilik lahan (variabel dependen) diukur dengan menggunakan skala likert dari 1 (satu) sampai 4 (empat) yang menunjukka tingkat kesediaan dari sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju secara berurutan. Hasil akumulasi tersebut kemudian dikategorikan men- jadi tingkat kesediaan rendah dengan nilai antara 4 – 8 dan tingkat kesediaan tinggi dengan nilai an- tara 9 – 16. Sedangkan untuk tingkat pemahaman pemilik lahan mengenai karakteristik lahan (va- riabel independen) diukur menggunakan skala likert dari 1 (satu) sampai 4 (empat) yang menun- jukkan tingkat pemahaman dari sangat tidak pa- ham, tidak paham, paham, dan sangat paham se- cara berurutan kemudian diakumulasi tanpa dika- tegorikan lagi.
Analisis data yang dilakukan untuk menge- tahui pengaruh variabel independen terhadap va- riabel dependen adalah analisis regresi linear dengan metode stepwise pada aplikasi SPSS yang hasilnya menunjukkan pengaruh yang signifikan. Variabel yang digunakan telah memenuhi syarat asumsi uji normalitas, non-autocorrelation, multi- kolinearitas, dan homoskedastisitas dalam analisis regresi linear. Kuat keterkaitan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilihat dari nilai R 2 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat Kesediaan Pemilik Lahan Kesediaan pemilik lahan untuk mendukung implementasi kebijakan LP2B merupakan wujud dari tanggapan masyarakat yang merupakan salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan dalam teknis penetapan LP2B. Tingkat kesediaan pe- milik lahan untuk mendukung implementasi ke- bijakan LP2B di Kawasan Sleman Timur dike- tahui dari akumulasi tanggapan 333 responden pemilik lahan terhadap 4 (empat) pertanyaan yang
berkaitan dengan tujuan ditetapkannya LP2B. Hasil akumulasi tanggapan pemilik lahan tersebut dikategorikan menjadi dua, yaitu tingkat kese- diaan rendah (skor 4 – 8) dan tingkat kesediaan tinggi (skor 9 – 16). Adapun hasil akumulasi menunjukkan menunjukkan 311 pemilik lahan (93.39%) termasuk memiliki tingkat kesediaan tinggi dan 22 pemilik lahan (6.61%) termasuk me- miliki tingkat kesediaan rendah untuk mendukung implementasi kebijakan LP2B yang dapat di- cermati pada tabel 2 berikut :
Tabel 2. Tingkat Kesediaan Pemilik Lahan Kepanewon Kalurahan Tingkat Kesediaan Total R T Berbah Jogotirto 0 18 18 Kalitirto 2 15 17 Sendangtirto 2 16 18 Tegaltirto 1 17 18 Kalasan Purwomartani 2 15 17 Selomartani 0 17 17 Tamanmartani 1 17 18 Tirtomartani 3 14 17 Ngemplak Bimomartani 0 17 17 Sindumartani 0 18 18 Umbulmartani 4 14 18 Wedomartani 2 15 17 Widodomartani 1 16 17 Prambanan Bokoharjo 0 17 17 Gayamharjo 0 18 18 Madurejo 3 15 18 Sambirejo 0 18 18 Sumberharjo 1 17 18 Wukirharjo 0 17 17 Jumlah 22 311 333
Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pemilik lahan memiliki kesediaan tinggi untuk mendukung implementasi kebijakan LP2B. Akan tetapi masih terdapat 22 pemilik lahan yang memiliki kesediaan rendah. 22 pemilik lahan ini memiliki kesediaan rendah untuk men- dukung implementasi kebijakan LP2B dilihat dari tanggapannya terhadap 4 (empat) pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan penetapan LP2B pada Tabel 3 berikut : Tabel 3. Tanggapan Kesediaan Pemilik Lahan No Pertanyaan Tanggapan STB (1) TB (2) B (3) SB (4)
No Pertanyaan Tanggapan STB (1) TB (2) B (3) SB (4) 1 Bersedia tidak menjual lahan sawah (seluruh/ sebagian) walaupun harga naik 5 27 249 52 2 Bersedia mengolah lahan sesuai standar untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keseimbangan ekologi (mencapai keberlanjutan) 9 0 217 107 3 Bersedia tidak melakukan alih fungsi lahan 5 26 250 52 4 Bersedia mempertahankan lahan sebagai aset dan media untuk memenuhi kebutuhan, memberdayakan petani, meningkatkan produktivitas, dan bersosialisasi antar petani 4 21 252 56
Tanggapan sangat tidak bersedia dan tidak bersedia secara keseluruhan paling banyak (32 pemilik lahan) ditemukan pada pertanyaan per- tama, yaitu bersedia tidak menjual lahan sawah, seluruh atau sebagian, walaupun harga lahan mengalami kenaikan. Pertanyaan tersebut ber- kaitan dengan tujuan penetapan LP2B pertama untuk melindungi keberadaan KP2B dan LP2B serta tujuan keempat untuk melindungi kepe- milikan lahan pangan milik petani.
Berdasarkan tanggapan tersebut dapat di- artikan bahwa pemilik lahan memiliki dilemma dalam mempertahankan lahannya apabila harga lahan yang dimiliki mengalami peningkatan. Hal ini dapat terjadi karena secara rasional pemilik lahan sebagai mahkluk ekonomi tentunya akan memilih pilihan yang paling menguntungkan di- antara pilihan alternatif lain yang ada sesuai dengan teori opportunity cost. Sama halnya de- ngan pertanyaan ketiga, yaitu bersedia tidak melakukan alih fungsi lahan yang memperoleh
tanggapan sangat tidak bersedia dan tidak bersedia terbanyak kedua (31 pemilik lahan). Dalam hal ini apabila dihadapkan dengan pilihan untuk memper- tahankan lahan yang dimiliki sebagai LP2B, menjual lahan, atau melakukan alih fungsi pada lahan yang telah ditetapkan menjadi LP2B. Kesediaan untuk tidak menjual lahan dan tidak melakukan alih fungsi lahan dapat berkaitan dengan kondisi yang dialami pemilik lahan tersebut. Lahan pertanian yang dimiliki bisa jadi merupakan aset yang menjadi sumber utama pemilik lahan dalam memenuhi kebutuhan dan juga menjadi modal utama yang mungkin di- korbankan apabila dalam kondisi dan situasi yang mendesak. Dalam hal ini bisa jadi berlaku teori opportunity cost dimana mereka mungkin memilih alternatif paling menguntungkan yang bisa jadi diperoleh dari menjual atau melakukan alih fungsi pada LP2B. Padahal jelas disebutkan pada UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian ketiga tentang perlindungan LP2B pasal 124 bahwa lahan yang ditetapkan menjadi LP2B tidak boleh dilakukan alih fungsi. Lahan yang dijual maka kepemilikannya berubah sehingga bisa jadi pemilik lahan yang baru memiliki rencana untuk melakukan alih fungsi.
Pemahaman Pemilik Lahan
tentang
Karakteristik Wilayah
Setiap pemilik lahan tentunya memiliki ti- ngkat pemahaman masing-masing terhadap wila- yahnya. Pemahaman pemilik lahan mengenai ka- rakteristik wilayah dalam penelitian ini diketahui berdasarkan hasil akumulasi tanggapan pemilik lahan terkait pemahaman mereka mengenai variabel potensi lahan, masalah lahan, kebijakan LP2B, dan rencana pemanfaatan ruang. Pemaha- man pemilik lahan mengenai setiap variabel karakteristik wilayah tentunya berbeda-beda yang menyebabkan adanya perbedaan tingkat pemaha- man tersebut. Tanggapan pemilik lahan terkait pemahaman pemilik lahan untuk setiap variabel karakteristik wilayah dapat dilihat pada Tabel 5 berikut : Tabel 5. Tanggapan Pemilik Lahan mengenai Pemahaman terhadap Variabel-Variabel Karakteristik Wilayah No Variabel Karakteristik Wilayah Tanggapan STP (1) TP (2) P (3) SP (4) 1 Pemahaman mengenai potensi lahan 8 43 225 57 2 Pemahaman mengenai masalah lahan 9 51 227 46 3 Pemahaman mengenai 11 66 218 38
No Variabel Karakteristik Wilayah Tanggapan STP (1) TP (2) P (3) SP (4) kebijakan LP2B 4 Pemahaman mengenai rencana pemanfaatan ruang (RDTR) 26 72 195 40
Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa masih terdapat pemilik lahan yang sangat tidak paham dan tidak paham mengenai potensi lahan dan masalah lahan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa pemilik lahan bukan merupakan petani sehingga dalam mengelola lahan pertaniannya dititipkan untuk dikelola kepada petani aktif yang dipercaya. Selain itu, dapat diketahui bahwa sebagian besar pemilik lahan secara keseluruhan masih memiliki tingkat pemahaman sangat tidak paham dan tidak paham adalah mengenai variabel rencana pemanfaatan ruang (RDTR), yaitu se- banyak 98 pemilik lahan dan mengenai variabel kebijakan LP2B, yaitu sebanyak 77 pemilik lahan.
Hasil ini menunjukkan bahwa pemilik lahan masih belum paham terhadap adanya rencana pemanfaatan yang ada. Padahal dalam rencana pemanfaatan ruang seperti RDTR dimuat arahan dan larangan terkait pemanfaatan ruang pada la- han yang dimiliki mengingat di Kawasan Sleman Timur telah memiliki RDTR yang disahkan de- ngan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman. Dalam RDTR Kawasan Sleman Timur dimuat rencana pemanfaatan ruang sebagai lahan pertanian pa- ngan. Dengan adanya rencana pemanfaatan ruang sebagai lahan pertanian pangan ini maka dalam pemanfaatan lahan tersebut perlu memperhatikan arahan dan larangan terkait dengan LP2B.
Pengaruh Faktor Pemahaman Pemilik Lahan tentang Karakteristik Wilayah terhadap Tingka t Kesediaan Pemilik Lahan Pemilik lahan sebagai sumber daya manusia memiliki peran penting dalam suksesnya suatu kebijakan. Pemahaman mengenai karakteristik wilayah termasuk kebijakan yang ditetapkan di wilayahnya menurut Edward III (1980) dalam Subarsono (2022) termasuk dalam faktor sumber- daya manusia yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian dibuatnya kebijakan tersebut. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya diketahui terdapat perbedaan tingkat kesediaan dalam men- dukung implementasi kebijakan LP2B dan perbe- daan tingkat pemahaman pemilik lahan mengenai karakteristik wilayah di Kawasan Sleman Timur. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh faktor pemahaman pemilik lahan mengenai karakteristik wilayah terhadap tingkat kesediaan pemilik lahan untuk mendukung implementasi
kebijakan LP2B dilakukan analisis statistik regresi linier dengan metode stepwise. Hasil analisis yang dilakukan menghasilkan model persamaan sebagai berikut : Y = 5.028 + 1.615X
R 2 = 0.438 Keterangan :
Y = Tingkat kesediaan pemilik lahan (var.dependen) X = Pemahaman pemilik lahan mengenai karakteristik wilayah (var.independen)
R 2 = Kuat keterkaitan pengaruh var.independen terhadap var. dependen
Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pe- ngaruh dari variabel pemahaman pemilik lahan mengenai karakteristik wilayah terhadap tingkat kesediaan pemilik lahan untuk mendukung imple- mentasi kebijakan LP2B dengan nilai R 2 yang sebesar 0.438 yang dapat diartikan bahwa pe- ngaruhnya tidak terlalu besar. Semakin tinggi nilai R 2 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar.
Secara keseluruhan pemilik lahan di Ka- wasan Sleman Timur menujukkan adanya porspek yang baik karena sebagian besar pemilik lahan memiliki kesediaan yang tinggi untuk mendukung implementasi kebijakan LP2B, yaitu sebanyak 311 pemilik lahan atau sekitar 39.93% dan terdapat 22 pemilik lahan atau sekitar 6.61% yang memiliki kesediaan rendah. Sebagaimana diketahui bahwa masih terdapat banyak pemilik lahan yang sangat tidak paham dan tidak paham mengenai karak- teristik wilayahnya berupa potensi lahan, masalah lahan dan terutama mengenai kebijakan LP2B, dan rencana pemanfaatan ruang (RDTR) yang dapat dilihat pada Tabel 5.
Akan tetapi jumlah pemilik lahan yang memiliki tingkat kesediaan rendah untuk men- dukung implementasi kebijakan LP2B hanya se- besar 6.61% saja. Hasil ini dapat diartikan me- mang terdapat pengaruh dari pemahaman me- ngenai kkarakteristik wilayah terhadap tingkat kesediaan pemilik lahan tetapi pengaruhnya tidak terlalu signifikan karena berdasarkan hasil lapa- ngan diketahui bahwa pemilik lahan di Kawasan Sleman Timur sebagian besar mencapai 93.39% memiliki kesediaan tinggi untuk mendukung im- plementasi kebijakan LP2B walaupun sebagian sangat tidak paham dan tidak paham mengenai karakteristik wilayah.
Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar pemilik lahan memiliki bersedia mendukung implementasi kebijakan LP2B dengan alasan lahan pertanian yang mereka miliki merupakan aset yang menjadi sumber utama pendapatan
untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari 333 responden pemilik lahan sebanyak 202 (61%) bekerja sebagai petani aktif yang pendapatan utamanya berasal dari lahan, 65 bekerja sebagai petani dan memiliki pekerjaan sampingan lain, dan 66 bekerja bukan sebagai petani. Pemilik lahan yang bukan merupakan petani mendukung implementasi kebijakan LP2B dengan alasan seperti lahannya akan diwariskan kepada keluarga, menjadi sumber pangan karena tidak perlu mem- beli beras, dan memang tidak memiliki rencana untuk menjual atau melakukan alih fungsi lahan.
Gambar 2. Jenis Pekerjaan Pemilik Lahan di Kawasan Sleman Timur
Kedati demikian, masih terdapat pemilik lahan dengan tingkat kesediaan rendah yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah karena dapat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan LP2B di Kawasan Sleman Timur. Se- bagaimana diketahui bahwa masih terdapat pe- milik lahan yang sangat tidak paham dan tidak paham mengenai karakteristik wilayahnya berupa potensi lahan, masalah lahan dan terutama me- ngenai kebijakan LP2B, dan rencana pemanfaatan ruang (RDTR). RDTR Kawasan Sleman Timur memuat arahan pemanfaatan ruang sebagai jalan tol pada sebagian wilayah Kalurahan Purwo- martani, Tirtomartani, Tamanmartani, Selomartani, Bokoharjo, dan Kalitirto. Adanya rencana pemanfaatan ruang sebagai jalan tol ini memberikan kemungkinan bagi adanya peningkatan harga lahan yang mana dapat memicu pemilik lahan untuk menangkap peni- ngkatan nilai lahan dengan menjual lahan atau melakukan alih fungsi menjadi lahan terbangun untuk mendukung kegiatan yang mungkin muncul dari adanya jalan tol. Oleh karena itu penting bagi pemilik lahan untuk memahami mengenai kebija- kan LP2B karena di dalamnya memuat arahan dan
larangan mengenai pemanfaatan lahan pada lahan yang ditetapkan menjadi LP2B.
Akan tetapi berdasarkan hasil lapangan pada Tabel 5 menunjukkan masih terdapat 77 pemilik lahan yang sangat tidak paham dan tidak paham mengenai penetapan LP2B. Padahal pe- mahaman mengenai RDTR dan kebijakan LP2B ini merupakan modal yang penting bagi pemilik lahan selain memahami potensi dan masalah pada lahan yang dimiliki. Pemilik lahan yang paham mengenai potensi dan masalah pada lahan akan memanfaatkan lahannya dengan mengoptimalkan potensi dan menghindari masalah yang mungkin menghambat produktivitas lahannya untuk mem- peroleh keuntungan lebih optimal dengan tetap berkomitmen mendukung implementasi kebijakan LP2B dan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang sehingga meskipun terjadi peningkatan nilai lahan pemilik lahan diharapkan dapat mengambil sikap yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Di Kawasan Sleman Timur terdapat gabu- gan kelompok tani (GAPOKTAN) yang masih aktif sebagai wadah bagi petani untuk bertukar informai seputar pertanian. GAPOKTAN di Ka- wasan Sleman Timur aktif melaksanakan perte- muan dengan didampingi penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan pihak kelurahan setiap 35 hari sekali seperti di Kalurahan Sindumartani dan Kalurahan Sendangtirto. Adanya GAPOKTAN ini sebaiknya dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai media untuk berkomunikasi melakukan sosialisasi mengenai potensi lahan, masalah lahan, kebijakan LP2B, dan rencana pemanfaatan ruang (RDTR) kepada petani. Meskipun tidak semua pemilik lahan merupakan petani, akan tetapi mereka tetap mempercayakan pengerjaan lahan pertanian yang dimiliki kepada petani aktif sehingga informasi mengenai potensi lahan, manfaat lahan, kebijakan LP2B, dan rencana pemanfaatan ruang dapat diterima oleh pemilik lahan.
Komunikasi yang baik mengenai kebijakan publik yang dibuat kepada implementor kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor penentu ke- berhasilan impelementasi kebijakan (Edward, 1980 dalam Subarsono, 2022). Oleh karena itu ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait potensi lahan, ma- salah lahan, kebijakan LP2B, dan rencana peman- faatan ruang (RDTR) kepada masyarakat. Pe- merintah juga memberikan insentif bagi pemilik lahan sebagaimana dimuat dalam Perpem No. 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan LP2B untuk mendorong pemilik lahan menyukseskan kebijakan LP2B. Adanya insentif ini menjadi suatu bentuk jaminan bagi pemilik lahan karena
telah mendukung implementasi kebijakan LP2B meskipun terdapat larangan yang mengikat pada lahan yang ditetapkan menjadi LP2B.
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai perlindungan LP2B menyebutkan bah- wa lahan yang ditetapkan menjadi LP2B tidak dapat dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum dan bencana dengan tetap menyediakan lahan cadangan. Berdasarkan peraturan tersebut dapat diartikan bahwa lahan yang ditetapkan menjadi LP2B tidak dapat diubah selamanya. Ber- dasarkan hasil lapangan diketahui bahwa pemilik lahan memiliki perbedaan lama waktu untuk ber- sedia mendukung implementasi kebijakan LP2B dengan tidak melakukan alih fungsi lahan sebagai- mana dapat dilihat pada Tabel 6 berikut : Tabel 4. Lama Waktu (Tahun) Kesediaan Pemilik Lahan untuk Mendukung Implementasi Kebijakan LP2B (Hasil analisis, 2022) Lama Waktu (Tahun) Frekuensi Pemilik Lahan (jiwa) Persentase (%) 1 – 5 4 1.2 6 – 10 31 9.3 11 – 15 187 56.2 16 – 20 89 26.7 >20 22 6.6 Total 333 100.0
Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa pemilik lahan bersedia mendukung selama 1-10 tahun se- banyak 35 pemilik lahan dan selama 11 – 20 tahun sebanyak 298 pemilik lahan. Hasil ini dapat menjadi modal yang baik bagi proses implemen- tasi kebijakan LP2B. Akan tetapi juga tidak dapat menjadi patokan bagi pemerintah mengingat situasi dan kondisi masing-masing pemilik lahan sangatlah dinamis dari waktu ke waktu. Oleh karena itu informasi yang berkaitan mengenai kebijakan LP2B perlu dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat terutama pemilik lahan secara periodik disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi pada setiap periode- nya sehingga pemilik lahan bersedia secara kon- sisten mendukung implementasi kebijakan LP2B.

## KESIMPULAN
Kesuksesan implementasi kebijakan LP2B memerlukan komitmen pemilik lahan sebagai implementor dan pemilik lahan yang memiliki hak terhadap lahannya untuk bersedia mendukung im- plementasi kebijakan LP2B. Implementasi kebija- kan LP2B di Kawasan Sleman Timur memiliki prospek yang baik karena sebanyak 311 pemilik
lahan memiliki tingkat kesediaan tinggi dan hanya sebanyak 22 pemilik lahan memiliki tingkat kesediaan rendah untuk mendukung implementasi kebijakan LP2B. Tingkat kesediaan pemilik lahan untuk mendukung implementasi kebijakan LP2B ini masih belum sepenuhnya tinggi dipengaruhi oleh faktor pemahaman pemilik lahan mengenai karakteristik wilayah. Pemahaman mengenai ka- rakteristik wilayah meliputi pemahaman mengenai potensi lahan, masalah lahan, kebijakan LP2B, dan rencana pemanfaatan ruang (RDTR) terharap tingkat kesediaan pemilik lahan.
Diketahui masih terdapat pemilik lahan ya- ng sangat tidak paham dan tidak paham mengenai variabel- variabel karakteristik wilayah terutama kebijakan LP2B dan rencana pemanfaatan ruang (RDTR) walaupun beberapa pemilik lahan tetap bersedia mendukung implementasi kebijakan LP2B. Hasil ini menjadi rekomendasi bagi peme- rintah untuk mengomunikasikan mengenai karak- teristik wilayah terkait potensi lahan, masalah lahan, kebijakan LP2B dan rencana pemanfaatan ruang dengan melakukan sosialisasi kepada pe- milik lahan karena kesediaan pemilik lahan men- jadi modal penting dalam prospek implementasi kebijakan LP2B. Pemilik lahan yang paham mengenai karakteristik wilayah berdasarkan hasil penelitian menunjukkan memiliki kesediaan tinggi untuk mendukung implementasi kebijakan LP2B karena dapat lebih bijaksana dalam memanfaatkan lahan sesuai dengan arahan dan larangan yang dimuat dalam kebijakan LP2B.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti, Farida A dan Lukito, Herwin. 2020. Perubahan Penggunaan Lahan di Kawasan Keamanan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman. Jurnal Geografi. 17 (2). doi: https://doi.org/10.15294/jg.v17i1.21327 Bappeda Provinsi DIY. 2022. Luas Perubahan Penggunaan Lahan: Data Vertikal BPN. http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_ dasar/index/321-luas-perubahan-penggunaan - lahan?id_skpd=30 (28 Oktober 2022).
Djatmiko, Ari., Rantini, Ratih., dan Priyandoko, Zulphiniar. (2019). Sosialisasi Konsep Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 9(1). doi: https://doi.org/ 10.30999/jpkm.v9i1.410 Hapsari, Nugroho I dan Rudiarto, Iwan. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerawanan dan Ketahanan Pangan dan Implikasi Kebijakannya di Kabupaten Rembang. Jurnal Wilayah dan Lingkungan. 5 (2).
doi : http://dx.doi.org/10.14710/jwl.5.2.125- 140 Krisnantoro, Arbiyansah. 2021. Pola Spasial Kesediaan Pemilik Lahan untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Metro. Tesis, tidak dipublikasi. Yogyakarta : Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan , Universitas Gadjah Mada.
Kusumandara, Afifah. 2013. Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki?. Jurnal Media Hukum. 20 (2). doi: https://doi.org/10.18196/jmh.v20i2.267 Mahardika, Bintang P dan Muta’ali, Dr. Luthfi.
2018. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Lahan Terbangun untuk Industri terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sebagian Wilayah Kecamatan Ceper. Jurnal Bumi Indonesia , 7(3). Mankiw, N. Gregory. 2000. Teori Makro Ekonomi Alih Bahasa Imam Nurmawan . Jakarta : Penerbit Erlangga.
Palupi, L. D. (2017). Implementabilitas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Ngaglik, Kabupaten Sleman, Kajian Opportunity Cost dari Hak Properti Lahan. Skripsi , tidak dipublikasi. Yogyakarta: Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gadjah Mada.
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.6 tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Peraturan Bupati Sleman No.3 tahun 2021 tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2040. Peraturan Menteri Pertanian No.7 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Rokhmah, Meirina. 2012. Potensi dan Kendala Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak . Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota . 8 (2). doi: https://doi.org/10.14710/pwk. v8i2.11568 Saragih, Bernatal dan Panggulu, Ahmad R. U. 2021. Pembangunan Pertanian. Yogyakarta: Deepublish. Shauma, Nabila U dan Purbaningrum, Dini G. 2022. Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. Jurnal Kebijakan Publik. 13 (2). doi: http://dx. doi.org/10.31258/jkp.v13i2.8092
Subarsono. 2022. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Tampubolon, Dahlan., Kornita, Sri E., dan Afriyanni. 2022. Pembangunan Masyarakat Perkotaan Berkelanjutan: Perspektif Partisipasi Komunitas Pada Program Kota. Jurnal Kebijakan Publik. 13 (1). doi: http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i1.7962.