## EVALUASI IMPLEMENTASI PRINSIP EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN CLUNGUP MANGROVE CONSERVATION SUMBERMANJING WETAN, MALANG
Evaluation of the Implementation of Community-Based Ecotourism Principles in Management of Clungup Mangrove Conservation, Sumbermanjing Wetan, Malang
Husamah a , Atok Miftachul Hudha b a Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan (PSLK) dan Program Studi Pendidikan Biologi-FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang, Kampus III UMM, Malang 65144 –usya_bio@yahoo.com b Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan (PSLK), Universitas Muhammadiyah Malang, Kampus III UMM, Malang 65144
Abstract. Clungup Mangrove Conservation (CMC) is a new ecotourism destination managed by a community group called 'Bhakti Alam Sendang Biru'. This study aimed to analyze the implementation of the 5 principles of Community-based Ecotourism in the management of CMC, namely: (1) Conservation principle (Nature conservation principle, 6 criterias and culture conservation, 4 criterias),  (2)  Community  participation  principle  (7  criterias),  (3)  Economic principle  (5  criterias),  (4)  Education principle  (5 criterias), and (5) Tourism principle (6 criterias). This research method is descriptive qualitative. Source of the data obtained are primary data obtained through  observation  to  the site to  conduct  an interview  to the informants  and secondary  data  obtained through the study of literature and documents. The data obtained were processed with descriptive techniques. The results showed that in general the 5 principles of community-based ecotourism have been implemented in the management of CMC although some criteria for each principle there is not yet implemented, is being planned, pursued, and optimized.
Keywords: CMC, community-based ecotourism, conservation, mangrove, participation
(Diterima: 18-03-2017; Disetujui: 12-10-2017)

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  bagian  terpenting  dari  kondisi  geografis Indonesia  sebagai  wilayah  kepulauan  yaitu  wilayah pantai dan pesisir dengan garis pantai sepanjang 81.000 k(Koddeng,  2011;  Lasabuda,  2013).  Wilayah  pantai dan  pesisir  memiliki  arti  strategis  karena  merupakan wilayah interaksi/peralihan ( interface ) antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang memiliki sifat dan ciri  yang unik, dan  mengandung produksi biologi cukup  besar  serta  jasa  lingkungan  lainnya  (Sodikin, 2012).  Kekayaan  sumber  daya  yang  dimiliki  men- imbulkan  daya  tarik  bagi  beberapa  pihak  untuk  me- manfaatkan secara  langsung (Subekti, 2012; Yulius & Arifin,  2014)  atau  mengelola  berdasarkan  peraturan yang  berlaku  (Tambunan et  al. ,  2009;  Astra et  al., 2014)  dan  sesuai  semangat  berkelanjutan  misalnya mengelola  kegiatan  wisata  dengan  tetap  melakukan pemeliharaan  sumberdaya  alamdan  konservasi  (Eka- yani et  al., 2014a).  Secara  sektoral  wilayah  pantai memberikan  sumbangan  yang  besar  dalam  kegiatan ekonomi  misalnya  pertambangan,  perikanan,  kehu- tanan, industri, pariwisata dan lain-lain (Riyadi, 2004; Sodikin, 2012). Wilayah pesisir merupakan ekosistem transisi  yang  dipengaruhi  daratan  dan  lautan,  yang mencakup  beberapa  ekosistem,  salah  satunya  adalah ekosistem hutan mangrove (Huda & Susetyo, 2013).
Clungup  Mangrove  Conservation (CMC)  adalah destinasi  ekowisata  baru  dan  tengah  menjadi  pri- madona di Kabupaten Malang (Mubariza, 2015; Hakim,
2016). Keindahan dan daya tarik CMC juga diakui oleh Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  (Kominfo  Jatim, 2016)  dan  situs  tempat  wisata  indonesia.id  (Anonim, 2016).Ekowisata ini dikelola oleh kelompok masyara- kat bernama 'Bhakti Alam Sendang Biru', dikoordinasi oleh  Bapak  Saptoyo  yang  bertujuan  untuk  me- nyelamatkan  ekosistem  mangrove  dan  pantai/pesisir (termasuk  terumbu  karang),  berdiri  sejak  2012.  Area mangrove yang dikelola telah mencapai luas 81 hektar dan sempadan pantai seluas117 hektar. CMC  mengel- ola 3 pantai utama, yaitu Pantai Clungup, Pantai Gatra, dan Pantai Tiga Warna (Anggawa, 2016).
Kelompok  atau  Lembaga  Masyarakat  Konservasi Bhakti Alam Sendang Birusecara konsisten melakukan kegiatan  konservasi  kawasan  mangrove  pesisir  pantai dan  mengelola  kawasan  tersebut  untuk  tujuan  wisata terbatas. Model pengelolaan CMC tetap mempertimbangkan  prinsip  ekologis  wilayah  atau dikenal  dengan ecotourism (ekowisata) . Pemanfaatan lahan  konservasi  ini  didasarkan  pada  asas  manfaat ekonomi  dan  pemberdayaan  masyarakat  lokal  sekitar area  konservasi  (Anonim,  2015).  Pengelolaan  ekow- isata  CMC  oleh  Lembaga  Masyarakat  Konservasi Bhakti  Alam  Sendang  Biru  telah  mendapatkan  apre- siasi  dan  pengakuan  dari  berbagai  pihak.  Ekowisata CMC  pada  tanggal  11  Desember  2015  menjadi  juara satu  kompetisi  nasional  Adi  Bakti  Mina  Bahari  2015 Kementrian Kelautan dan Perikanan,  bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, kategori Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (Pamuji, 2015).
CMC  merupakan  wujud  ekowisata  berbasis masyarakat  yang  baik  menurut  Kementrian  Kelautan dan  Perikanan,  meskipun  pengelolaannya  baru  dil- akukan  sejak  2012  (baru  berumur  4  tahun).  Menurut Haerani  (2012)  ekowisata  merupakan  kegiatan  pari- wisata atau wisata terbatas yang memanfaatkan tatanan, nilai,  dan  fungsi  ekologi  sebagai  obyek  dan  tujuan kepariwisataan.  Sementara  itu,  menurut  TIES  (2015) ekowisata  saat  ini  didefinisikan  sebagai  perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah-daerah alami yang melestarikan  lingkungan,  menopang  kesejahteraan masyarakat  setempat,  dan  melibatkan  interpretasi  dan pendidikan.
Ekowisata  merupakan suatu konsep pengembangan pariwisata  berkelanjutan  yang  bertujuan  untuk  men- dukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan  meningkatkan partisipasi  masyarakat  da- lam  pengelolaan  sehingga  memberi  manfaat  ekonomi kepada  masyarakat  setempat.  Ekowisata  adalah  salah satu  mekanisme  pembangunan  yang  berkelanjutan ( sustainable  development )  (Priono,  2012).  Ekowisata merupakan  pariwisata  alternatif  yang  timbul  sebagai konsekuensi dari ketidakpuasan terhadap  bentuk pari- wisata yang kurang memperhatikan dampak sosial dan ekologis,  dan  lebih  mementingkan  keuntungan ekonomi dan kenyamanan manusia semata (Nugraheni, 2002; El Sahawi, 2015).
Ekowisata merupakan aktivitas potensial yang dapat dipertimbangkan sebagai suatu pilihan untuk ekonomi lokal  (ILO,  2012).  Kenyataannya  adalah  usaha-usaha pengembangan  pariwisata  yang  berorientasi  pada masyarakat lokal masih minim dan banyak mengalami kegagalan.  Hal  ini  karena  para  pemegang  kebijakan masih  berpikir  parsial,  ego  istitusi,  dan  ego  sektoral (Singgih  &  Nirwana,  2016).  Mereka  menganggap masyarakat tidak memiliki kemampuan secara finansial dan  keahlian  yang  berkualitas  untuk  mengelola  atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata  yang  ber- basiskan  alam  dan  budaya.  Pariwisata  berbasis masyarakat memerlukan partisipasi aktif untuk menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan sesuatu yang ter- baik  sesuai  kemampuan,  ikut  menjaga  keamanan,  ke- tentraman,  keindahan  dan  kebersihan  lingkungan, memberikan  kenangan  dan  kesan  yang  baik  bagi wisatawan (Soetomo, 2007).
Ekowisata yang melibatkan masyarakat secara kon- sisten akandapat memberikan manfaat/dampak ekonomi  bagi  masyarakat  dan  manfaat  bagi  kon- servasi/kelestarian.Pendapat  tersebut  dapat  dibuktikan misalnya dengan mengambil contoh Ekowisata Taman Nasional  Gunung  Halimun  Salak  (TNGHS).  Merujuk pada Ekayani et al (2014a) Wisata alam di TNGHS Ka- bupaten  Bogor  telah  lama  dikembangkan.  Banyak pihak  terlibat  dan  memiliki  kepentingan  dengan pengembanganwisata  alam  tersebut.  Berkembangnya partisipasimulti  pihak  dalam  pengelolaan  wisata alamTNGHS  merupakan cerminan pentingnyaperanan wisata  alam  bagi  perekonomian  lokal.Banyak  pihak mendapatkan manfaat dari kegiatanwisata tersebut.
Kajian  lebih  lanjut  oleh  Ekayani et  al (2014b) menunjukkan  bahwa  pembayaran  jasa  lingkungan wisata alam di TNGHS  dapat  sebagai alternatif solusi
benturan  kepentingan  antara  konservasi  dan  pemenu- han ekonomi masyarakat, sepanjang wisata alam dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kondisi ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut: 1) Jasa ling- kungan  berupa wisata alam di TNGHS  memiliki  nilai ekonomi tinggi, artinya TNGHS  memiliki arti penting sebagai penyedia jasa wisata alam yang mengandalkan kelestarian  dan  keindahan  alam;  2)  Tarif  tiket  wisata sesuai kesediaan membayar pengunjung menunjukkan bahwa pengunjung masih bersedia membayar lebih dari tarif yang berlaku. Nilai surplus konsumen menunjuk- kan  wisatawan  mendapat  kepuasan  lebih  dari  harga yang dibayarkan; 3) Wisata alam TNGHS memberikan kontribusi  penting  bagi  konservasi  berupa  dana  kon- servasi  dan  pemenuhan  ekonomi  masyarakat  berupa penyerapan  tenaga  kerja  dan  dampak  ekonomi  bagi perekonomian  lokal;  4)  Masyarakat  akan  turut  serta menjaga kelestarian kawasan konservasi jika mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan wisata alam.
Wacana tentang kegagalan pariwisata menimbulkan perdebatan  mengenai  paradigma  pembangunan  pari- wisata yang berkembang dewasa ini yang dianggap ku- rang  menguntungkan  komunitas  setempat.  Pengem- bangan pariwisata yang baik harus memberikan keun- tungan ekonomi, sosial, danbudaya kepada komunitas di sekitar destinasi. Kemudian lahirlah pemikiran untuk mengembangkan pariwisata  yang  lebih  berpihak  pada masyarakat  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah Community Based Tourism (CBT) atau pariwisata ber- basis komunitas. Melalui pengembangan CBT diharap- kan  industri  pariwisata  dapat  menjadi  instrumet  pem- bangunan  yang  lebih  menyejahterakan  masyarakat. Secara global CBT tidak sekedar pengembangan pari- wisata  melainkan  juga  dikembangkan  sebagai  bagian dari  program  penanggulangan  masalah  kemiskinan  di Afrika Selatan, Thailand, Dominika, Karibia, Jamaika, dan Barbados (Nurhidayati & Fandeli, 2012).
Konsep  CBT  diadaptasi  pula  dalam  ekowisata  se- hingga  dikenal  istilah Community  Based  Ecotourism (CBE)  atau  ekowisata  berbasiskomunitas.Ekowisata berbasis  masyarakat  merupakan  usahaekowisata  yang menitikberatkan peran aktif komunitas (CIFOR, 2004; Hayati,  2014).  Hal  tersebut  didasarkan  kepada  ken- yataan  bahwa  masyarakat  memiliki  pengetahuan  ten- tang alam  serta budaya  yang  menjadipotensi dan nilai jual  sebagai  daya  tarik  wisata,  sehingga  peli- batanmasyarakat menjadi mutlak (Ditjen PDP-Depbud- par & WWF-Indonesia, 2009).
Secara konseptual ekowisata menekankan pada prin- sip  dasar  terintergrasi  yang  harus  diperhatikan  untuk menjamin  keberhasilannya.  Sehubungan  dengan  itu Ditjen PDP Depbudpar & WWF-Indonesia (2009) telah mengeluarkan Panduan Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat. Ada lima prinsip  yang perlu di- perhatikan  para  pengelola  dan  pengembang,  yaitu  (1) Keberlanjutan  ekowisata  dari  aspek  ekonomi,  sosial, dan  lingkungan  (Prinsip  konservasi,  3  kriteria),  (2) Pengembangan institusi masyarakat lokal dan kemitraan  (Prinsip  partisipasi  masyarakat,  4  kriteria), (3) Ekonomi berbasis masyarakat (4 kriteria), (4) Prin-
sip edukasi (4 kriteria), dan (5) Pengembangan dan pen- erapan  rencana  tapak  dan  kerangka  kerja  pengelolaan ekowisata (Prinsip wisata, 7 kriteria).
Panduan tersebut ternyata masih belum lengkap dan operasional, karena banyak prinsip yang mirip, dan be- lum  tercakup  sehingga  bisa  jadi  akan  menyebakan kegiatan  analisis  atau  evaluasi  yang  dilakukan  tidak maksimal.    Oleh  karena  itu,  Priono  (2012)  juga mengembangkan panduan yang relatif lebih operasional, dimana ada lima prinsip yang perlu diper- hatikan,  yaitu  (1)  Prinsip  Konservasi  (Prinsip  Kon- servasi Alam dan Prinsip Konservasi Budaya), (2) Prin- sip  Partisipasi  Masyarakat,  (3)  Prinsip  Ekonomi,  (4) Prinsip Edukasi , dan (5) Prinsip Wisata. Sehubungan dengan  itu,  penelitian  ini  bertujuan  mengevaluasi  im- plementasi  5  prinsip  Ekowisata  Berbasis  Masyarakat dalam pengelolaan CMC, Sumbermanjing Wetan, Ka- bupaten Malang.
Evaluasi  mengenai  implementasi  prinsip  ekowisata berbasis masyarakat dalam pengelolaan Clungup Man- grove Conservation diharapkan bermanfaat bagiupaya- upaya pengembangan produk dan konservasi kawasan ekowisata.  Hal  tersebut  sangat  penting  agar  pengem- bangan  kawasan  mampu  memberikan  manfaat  karena sesuai  dengan  kebutuhan  sehingga  peningkatan  kese- jahteraan  dan  perekonomian  masyarakat  setempat dapat terpenuhi atau tercapai.

## 2. Metode
Penelitian ini dilakukan di kawasan obyek ekowisata Clungup  Mangrove  Conservation (CMC)  terletak  di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Luas kawa- san CMC ini adalah 81 Ha dan sempadan pantai seluas 117 hektar. CMC mengelola 3 pantai utama, yaitu Pan- tai Clungup, Pantai Gatra, dan Pantai Tiga Warna.Gam- baran  lokasi  atau  kondisi  ketiga  pantai  yang  dikelola oleh CMC ditunjukkan pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar  3.  Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Oktober 2016.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  beberapa  cara  yang  direkomendasikan  oleh Soedigdo & Priono (2013), yaitu 1) In-depth interview dengan  narasumber  yang  terdiri  dari  pengelola, pengunjung, dan biro travel. 2) Angket/kuisioner, diisi oleh responden  yang teridi dari pengelola, pengunjung, dan  biro  travel.  3)  Observasi  lapangan  untuk melakukan  pengamatan  dan  pengecekan  terhadap ekowisata  CMC,  baik  dalam  hal  atraksi  wisata  alam, amenitas,  aksesibilitas,  pasar  (wisatawan/pengunjung) dan terhadap keterlibatan masyarakat dalam ekowisata. 4)  Kajian  pustaka  dan  dokumen.  Peneliti  mengkaji berbagai  literatur  yangterkait  dengan  kata  kunci penelitian ini, misalnya Clungup Mangrove Center dan prinsip ekowisata berbasis masyarakat.
Informasi  yang diperoleh selanjutnya  dipergunakan untuk  mengevaluasi  implementasi  prinsip  ekowisata berbasis  masyarakat  yang  mengacu  kepada  5  Prinsip versi Priono (2012), yaitu (1) Prinsip Konservasi (Prin- sip Konservasi Alam terdiri 6 kriteria dan Prinsip Kon- servasi Budaya (ada 4 kriteria),  (2) Prinsip Partisipasi
Masyarakat (ada 7 kriteria), (3) Prinsip Ekonomi (ada 5 kriteria), (4) Prinsip Edukasi (terdiri 5 kriteria), dan (5) Prinsip Wisata (ada 6 kriteria). Sehubungan dengan itu, penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  implementasi  5 prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat dalam pengel- olaan CMC Desa Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.
Metode  analisis  data  menggunakan  paradigma penelitian  deskriptif  kualitatif  berdasarkan  teori–teori yang  terkait  dengan  kata  kunci-kata  kunci  penelitian. Menurut Priono (2012) ada tiga kriteria untuk menilai kondisi eksisting implementasi masing-masing prinsip dan  aspek/kriteria,  yaitu  kurang,  sedang,  dan  tinggi. Evaluasi  implementasi  prinsip  ekowisata  berbasis masyarakat  dalam  pengelolaan  CMC  oleh  responden dilakukan dengan instrumen kuesioner yang menggunakan  skala Likert dengan  skala  pilihan  1-4. Selanjutnya  dihitung  jumlah total dari  masing-masing aspek/kriteria. Total skor diintepretasikan ke dalam tiga kategori, yaitu tinggi dengan rentang nilai 81%-100%, sedang dengan rentang nilai 61%-80%, dan rendah jika rentang nilai ≤60%.
Gambar 1. Pantai Tiga Warna (Sumber: Mujtaba, 2016)
Gambar 2. Pantai Clugup (Sumber: Arief, 2016)
Gambar 3. Pantai Gatra (Sumber: Wisata Pulau Jawa, 2016)

## 3. Hasil dan Pembahasan
Peneliti telah melakukan evaluasi terkait implemen- tasiprinsip  ekowisata  berbasis  masyarakat  dalam pengelolaan CMC Desa Tambakrejo, Kecamatan Sum- bermanjing  Wetan,  Kabupaten  Malang,  Jawa  Timur yang  masing-masing  hasilnya  disajikan  pada  Tabel  1 sampai dengan Tabel 5.
Berdasarkan  Tabel  1  diketahui  bahwa  prinsip  kon- servasi  alam  telah  diperhatikan  atau  menjadi  pertim- bangan  dalam  pengelolaan  CMC.  Aspek  atau  kriteria dari prinsip konservasi alam berada dalam kondisi se- dang (3 kriteria) dan tinggi (3 kriteria). Hal ini menun- juk  bahwa  pengelola  telah  memiliki  kepedulian, tanggung  jawab,  dan  komitmen  terhadap  pelestarian alam  serta  pembangunan  yang  mengikuti  kaidah ekologis.
Hal  ini  sesuai  dengan  penuturan  narasumber  1 (pengelola), sebagai berikut:
“ Keberadaan mangrove sangat penting bagi lingkungan pesisir. Selain untuk menghindari abrasi laut, mangrove berfungsi se- bagai untuk memulihkan ekosistem yang berada di pesisir laut pantai  selatan  Kabupaten  Malang.  Konsistensi  kegiatan  kon- servasikawasan mangrove pesisir pantai  yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Konservasi Bhakti Alam Sendang Biru- ini semakin berkembanghingga melahirkan gerakan baru ber- nama Clungup Mangrove Conservation. Disamping eberhasi- lan dalam melakukan upaya konservasi, kelompok kami juga berhasil mengelola kawasan konservasi tersebut untuk tujuan wisata terbatas. Kami tidak berorientasi pada bisnis dan tetap mempertimbangkan  prinsip  konservasi.Semua  langkah  kami ini  untuk  menggugah  seluruh  lapisan  masyarakat  agar  mem- iliki kepedulian terhadap ekosistem alam yang ada. Sehingga sumber daya alam ini dapat terjaga dengan baik sebagai war- isan  generasi  ke  depan.  Tujuan  kami  selain  sebagai  sarana wisata  edukasi  juga  untuk  mengajak  wisatawan.  Agar  mem- iliki kepedulian terhadap kelangsungan hutan mangrove yang saat ini banyak yang rusak akibat ulah orang tidak bertanggung jawab,” (W1/N1/10/2016).
Sebagai  wujud  upaya  meminimalkan  dampak negatif  yang  ditimbulkan  maka  CMC  telah  membuat sistem  zonasi  dan  selanjutnya  membatasi  jumlah pengunjung sesuai dengan ketersediaan sarana, fasilitas, serta sesuai dengan daya dukung lingkungan. Berdasar- kan  observasi  diperoleh  informasi  bahwa  jumlah pengunjung  ke  CMC  telah  dibatasi.  Rombongan dengan  jumlah  besar  harus  menginformasikan  jadwal kunjungan  jauh-jauh  hari sebelumnya sehingga waktu
kunjungan  mereka  dapat  diatur  oleh  pengelola.  CMC bahkan  memberlakukan  ketentuan  khusus  untuk pengunjung yang akan mendatangi Pantai Tiga Warna, yaitu 1 kelompok harus terdiri dari 10 orang dan setiap harinya hanya maksimal ada 10 kelompok pengunjung. Sistem yang diberlakukan adalah kuota sehingga calon pengunjung  harus  melakukan  reservasi  atau  mem- booking terlebih dahulu.
Tabel 1. Prinsip Konservasi
No Aspek/Kriteria Kondisi Eksisting
Tinggi Sedang Rendah Prinsip Konservasi Alam 1 Memperhatikan kuali-
tasdaya dukung ling-
kungan  kawasan  tujuan, melalui permintakatan (zonasi).
√
2 Mengelola jumlah pengunjung,  sarana  dan fasilitas  sesuai  dengan daya  dukung  lingkungan
daerah tujuan.
√ 3 Meningkatkan  kesadaran dan  apresiasi  para  pelaku terhadap  lingkungan  alam dan budaya.
√
4 Memanfaatkan sumber daya  secara  lestari  dalam penyelenggaraan  kegiatan ekowisata. √ 5 Meminimumkan  dampak negatif  yang  ditimbulkan, dan  bersifat  ramah  ling- kungan. √ 6 Mengelola  usaha  secara sehat.
√

## Prinsip Konservasi Budaya
1 Menerapkan  kode  etik ekowisata bagi wisatawan, pengelola dan pelaku usaha ekowisata.
√
2 Melibatkan masyarakat setempat  dan  pihak-pihak lainnya  (multi  stakehold- ers  dalam  penyusunan kode etik wisatawan,
pengelola dan pelaku usaha ekowisata. √ 3 Melakukan pendekatan, meminta  saran-saran  dan mencari  masukan  dari tokoh/pemuka  masyarakat setempat pada tingkat pal- ing awal sebelum memulai langkah-langkah dalam proses pengembangan ekowisata. √ 4 Melakukan  penelitian  dan pengenalan  aspek  aspek sosial  budaya  masyarakat setempat  sebagai  bagian terpadu dalam proses perencanaan  dan  pengel- olaan ekowisata.
√
Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengelola CMC perlu  memberlakukan  pembatasan  jumlah  kunjungan sesuai carryng  capacity atau  daya  dukung.    Menurut Vibriyanto et al (2015)  jumlah  kunjungan wisata  saat hari libur ( peak season ) yang lebih tinggi dibandingkan hari biasa ( low season ) berpotensi mengakibatkan over carrying  capacity yang  berdampak  negatif  berupa degradasi  lingkungan,  bencana  alam,  dan  hilangnya kegiatan wisata alam. Salah satu upaya mengatasi over carrying  capacity dapat  dilakukan  segmentasi  harga saat peak dan low season . Harga tiket pada peak season ditetapkan lebih tinggi daripada harga tiket low season . Penentuan harga tiket pada peak season dapat ditetap- kan  sesuai  dengan Willingness  to  Pay (WTP) pengunjung  untuk  membayar  lebih,  sedangkan  pada saat low season ditetapkan harga tiket yang berlaku saat ini.  Diharapkan  adanya  distribusi  jumlah  pengunjung yang  lebih  berimbang  pada  saat peak  season dan low season karena  pengunjung  yang  tidak  bersedia  mem- bayar lebih dapat berkunjung pada low season . Hal ini juga sejalan dengan Nurita et al (2015) bahwa hasil  penjualan  tiket  dapat  digunakan  untuk  kegiatan konservasi.  Dengan  demikian  perlu  dikaji  WTP pengunjung  terhadap  wisata  alam.  Metode  yang digunakan untuk mendapatkan  nilai WTP pengunjung misalnya  adalah  metode  bidding  game.  Metode  terse- but  dilakukan  dengan  menawarkan  harga  tiket  secara bertahap  hingga  mendapatkan  nilai  WTP  maksimal. Penentuan harga tiket dapat mengontrol jumlah kunjun- gan agar tidak over carrying capacity.
Narasumber  1  (pengelola)  menyampaikan  pula  se- bagai berikut:
“Pengunjung harus ijin dan didampingi petugas pemandu. Ka- rena terdapat area konservasiberupa Penyu dan Terumbu Ka- rang.Pantai  tiga  warna  telah  ditetapkan  sebagai  marine  pro- tected  area  terumbu  karang.  Kami  melakukan  adanya  trans- plantasi terumbu karang.”(W2/N1/10/2016).
Informasi  yang  disampaikan  oleh  Narasumber  1 (pengelola)  didukung  pula  oleh  Narasumber  2  (biro travel), sebagai berikut:
“Satu  hal  yang  patut  diapresiasi  untuk  pihak  pengelola  yaitu mereka  tidak  mengeksploitasi  keindahan  Pantai  Tiga  Warna ini secara membabibuta.  Terbukti dengan motto mereka “No negotiation  if  fullbooked”  pihak  pengelola  tidak  terlena dengan  penghasilan  yang  besar.  Ada  kuota  maksimal pengunjung  di  setiap  harinya,  Pengelola  menerapkan  sistem reservasi  dan  ada  batasan  pengunjung.  Tidak  boleh  melebihi 100 orang per gelombang. Maksimal per grup 10 orang. Tidak boleh lebih.Jika pas weekend usahakan reservasi 1 bulan sebe- lumnya. Hari biasa usahakan 1 minggu sebelumnya. Tentunya itu semua demi menjaga kelestarian dan kealamian dari wisata pantai di Malang ini.” (W1/N2/10/2016).
Sehubungan  dengan  itu,  menurut  Natural  Sunrise Tour (2015) sebagai wujud tanggung jawab dan komit- men terhadap pelestarian alam,  CMC  memberlakukan beberapa  peraturan  dan  persyaratan,  yaitu  1) Sistem Check  List  Barang  Bawaan .  Semua  barang  bawaan pengunjungakan diperiksa oleh  petugas, terutama ma- kanan  dan  minuman  berbungkus  yang  dapat  men- imbulkan sampah. Semua barang tersebut kemudian di- catat  dan  nantinya  ketika  di  pintu  keluar,  bungkus-
bungkus makanan tersebut akan diperiksa dan dicocok- kan dengan list awal. Jika ada sampah yang tertinggal maka  pengunjung  akan  dikenakan  denda  sebesar Rp.100.000,-  per  item.  Contoh Check  List disajikan pada Gambar 4.
Ada pula berbagai peraturan yang harus ditaati oleh para pengunjung, yaitu 1) Tidak Meninggalkan Sampah , sehingga  barang  yang  dibawa  masuk  harus  sesuai dengan  yang  dibawa  pulang.  2) Berpartisipasi  dalam Melestarikan Alam , dimana setiap pengunjung juga di- wajibkan membayar tiket masuk senilai 1 pohon man- grove  sebesar  Rp.10.000. 3)  Sistem  Tutup/Libur Kun- jungan. Sejak  awal  bulan  September  2015,  pihak pengelola memberlakukan sistem libur satu hari dalam satu  minggu  dan  hari  yang  dipilih  adalah  hari  kamis. Hari kamis digunakan oleh pengelola untuk menanam pohon, transplantasi  karang,  membenahi  fasilitas,  dan membersihkan sampah-sampah. 4)  Waktu  Kunjungan. Setiap  rombongan  hanya  diberi  waktu  2  jam  untuk menikmati  semua  panorama  keindahan  pantai. Tour Guide akan  mengingatkan  jika  waktu  sudah  habis. 5. Camping. Kegiatan  ini  hanya diperbolehkan di Pantai Clungup dan Pantai Gatra dengan biaya sewa lahan Rp. 25.000,- dan sewa tenda Rp.25.000,-. Pengunjung dil- arang camping di Pantai Tiga Warna karena wilayah ini termasuk dalam kawasan konservasi.

## Gambar 4. Contoh Check List Barang Bawaan Pengunjung (Sumber: Wisata Pulau Jawa, 2016)
Berdasarkan  Tabel  1  dan  Gambar  4  diketahui  pula bahwa  pengelola  telah  berupaya  memperhatikan  prin- sip konservasi  budaya. Sebagaimana  hasil wawancara yang dilakukan, pengelola mengatakan bahwa mereka telah menerapkan berbagai peraturan dan etika yang ha- rus  diperhatikan  oleh  tim  pengelola  serta  oleh  para pengunjung.  Peraturan  tersebut  disusun,  ditetapkan bersama  oleh  kelompok  pengelola,  melibatkan masyarakat,  dan  telah  berkonsultasi  dengan  tokoh masyarakat setempat.
Pengembangan  dan  pengelolaan  ekowisata  harus mampu  memelihara,  melindungi,  dan  atau  berkontri- busi untuk memperbaiki sumber daya alam. Pengelola harus  pula  memiliki  kepedulian,  tanggung  jawab  dan
komitmen  terhdap  pelestarian  lingkungan  alam  atau memperhatikan  kaidah  ekologis  dan  budaya  serta tradisi masyarakat setempat, melaksanakan kaidah-kai- dah  usaha  yang  bertanggung  jawab,  dan  ekonomi berkelanjutan (Priono, 2012).
Aspek  atau  kriteria  “melakukan  penelitian  dan pengenalan  aspek  aspek  sosial  budaya  masyarakat setempat  sebagai  bagian  terpadu  dalam  proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata” masih kurang dilakukan.  Hal  ini  mengingat  bahwa  pengelola  masih memiliki keterbatasan pengetahuan terkait hal tersebut. Menurut  narasumber,  akan  sangat  bermanfaat  bagi mereka  apabila  ada  pihak  ketiga  khususnya  dari perguruan tinggi yang membantu mereka terkait aspek tersebut.  sehubungan  dengan  itu,  menurut  Hilman (2016) konservasi budaya biasanya lebih menekankan pada  identitas  budaya  yang  coba  ditampilkan,  secara natural,  dan  apa  adanya,  sehingga  nampak  jelas bagaimana masyarakat hidup, bersosialisasi dan mem- bangun  komunikasi  dengan  komunitasnya.  Selain  itu apsek konservais budaya juga dituntut untuk dapat me- nyentuh komponen – komponen kawasan secara men- dasar,  yaitu:  a).  Pemberdayaan  masyarakat  pelaku wisata  budaya.  b).  Pengembangan  pusat  –  pusat kegiatan wisata sebagai titik pertumbuhan. c). Pengem- bangan  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang.  d). Adanya keterpaduan antar kawasan mendukung upaya peningkatan  dan  pelestarian  daya  dukung  lingkungan serta  sosial  dan  budaya  setempat.  e).  Adanya keterpaduan  kawasan  wisata  budaya  dengan  rencana tata ruang wilayah daerah.
Sebagai bentuk riil dari teori tersebut, dalam tataran aplikasi menurut Hilman (2016) langkah-langkah beri- kut perlu dilakukan, yaitu 1). Pembentukan komunitas masyarakat atau meneruskan kelompok sosial yang ada, 2).  Kemudian  komunitas  tersebut  memerakan  potensi yang  ada  berupa,  potensi  budaya,  ekonomi,  sumber daya  alam,  dan  lain  sebagainya,  3).  Setelah  itu  dibu- atlah desain dan mekanisme pengelolaan wisata budaya untuk  mendukung  wisata  utama,  4).  Kemudian  mem- buat peraturan desa atau produk hukum atau istilah lain, yang  mengatur  soal  pengelolaan,  retribusi,  dan  juga lainsebagainya,  5).  Melakukan  pelaksanaan  kegiatan wisata budaya, dengan melakukan publikasi dokumen- tasi, 6). Melanjutkan dengan pengawasan dan evaluasi terhadap  pelaksanaan  wisata  budaya,  selain  itu  dalam pelaksanaannya harus ditekankan peran serta komuni- tas,  khususnya  warga  masyarakat  untuk  mengelola dengan konsep dari masyarakat lokal, oleh masyarakat lokal, dan untuk masyarakat lokal.
Berdasarkan  Tabel  2  diketahui  bahwa  prinsip partisipasi masyarakat belum maksimal (sebagian besar kategori  sedang).  Namun  demikian,  pada  dasarnya CMC telah berupaya memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat meskipun belum maksimal (CMC didirikan atas  prakarsa  masyarakat,  bukan  pemerintah).  Hal  ini mengingat  bahwa  CMC  sepenuhnya  berasal  dari kegiatan  masyarakat  setempat  yang  kemudian  terus berkembang.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  sejarah CMC,  pembukaan  ekowisata  ini  adalah  murni  wujud ekowisata yang berasal dari keinginan masyarakat dan dilakukan  oleh  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan
aspek/kriteria  ketiga  yaitu  “menggugah  prakarsa  dan aspirasi  masyarakat  setempat  untuk  pengembangan ekowisata” yang memiliki nilai tinggi.
Tabel 2. Prinsip Partisipasi Masyarakat
No Aspek/Kriteria Kondisi Eksisting Tinggi Sedang Rendah 1 Melakukan penelitian dan perencanaan terpadu dalam pengembangan ekowisata.
√
2 Membangun hubungan kemitraan dengan masyara- kat setempat dalam proses perencanaan dan pengel- olaan ekowisata.
√ 3 Menggugah prakarsa dan aspirasi masyarakat setem- pat untuk pengembangan ekowisata.
√
4 Memberi kebebasan kepada masyarakat untuk bisa menerima atau me-
nolak pengembangan
ekowisata.
√ 5 Menginformasikan secara jelas dan benar konsep dan tujuan pengembangan ekowisata. √
6 Membuka kesempatan un-
tuk melakukan dialog dengan seluruh pihak yang terlibat (multi-stakehold- ers) dalam proses perencanaan dan pengel- olaan ekowisata.
√
7 Membentuk kerjasama
dengan masyarakat setem- pat untuk melakukan pengawasan dan pencega-
han terhadap dilanggarnya peraturan yang berlaku.
√
Narasumber 1 (pengelola) menuturkan sebagai beri- kut:
“Awalnya penyadaran masyarakat setempat yang kami lakukan melalui  sosialisasi  door  to  dooruntuk  mengajak  masyarakat sekitar melakukan konservasi. Meski tidak semua masyarakat memiliki  antusias  yang  tinggi,  setidaknya  sudah  bertambah masyarakat  yang  bergabung  melakukan  konservasi.  Saat  ini kami  bersama  sekitar  25  orang  warga  lokal  yang  berhasil direkrut. Yang terlibat sebenarnya bahkan lebih dari itu, mis- salnya  jika  dihitung  dengan  tukan  ojek  dan  tenaga  lainnya. Kami rutin melakukan penanaman bakau di kawasan  ini dari hasil pembibitan sendiri secara sukarela.” (W2/N1/10/2016)
Sementara itu, narasumber 3 (pengelola, tour guide ) juga menyampaikan sebagai berikut:
“Masyarakat yang terlibat di sini besar hati membantu mengem- bangkan dan rela tidak di gaji. Awalnya bahkan kami dianggap orang gila oleh tetangga dan masyarakat lainnya. Kami sempat dihina karena tidak mendapat gaji. Namun, kami sangat puas, apalagi misalnya Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Indone- sia  dan  Pak  Menteri  Olahraga  Indonesia  pernah  datang  ke wilayah ini.” (W1/N3/10/2016)
Aspek  atau  kriteria  yang  masih  rendah  adalah “melakukan penelitian dan perencanaan terpadu dalam pengembangan  ekowisata”.  Keterbatasan  sumberdaya manusia dan umur obyek ekowisata yang masih 4 tahun menyebabkan  pengelola  belum  melakukan  penelitian
dan  perencanaan  terpadu  untuk  pengembangan  ekow- isata  CMC.  Sementara  itu,  aspek/kriteria  lain  sudah menunjukkan  kondisi  yang  mulai  baik  (nilai  sedang). Partisipasi  masyarakat  akan  menjadi  kekuatan  dalam pengelolaan CMC bila pengelola mampu memaksimal- kan potensi ini dengan cara meningkatkan upaya mem- bangun hubungan dengan masyarakat, mennjukkan si- kap terbuka dan memberikan informasi yang tepat atau jujur  (jelas  dan  benar),  memaksimalkan  dialog  dalam proses  perencanaan  dan  pengelolaan,  dan  aktif  beker- jasama  dengan  segenap  lapisan  masyarakat  setempat dalam  hal  pengawasan  dan  pemberlakuan  peraturan dan pencegahan pelanggaran. Apabila hal ini tidak dil- akukan maka bisa jadi partisipasi masyarakat yang mu- lai  muncul  justru  akan  menghilang  dan  akan  menjadi hambatan  besar pagi pengelolaan CMC.  Hal  ini seha- rusnya direspon oleh pihak terkait, seperti pemerintah daerah (melalui dinas-dinas terkait) dan lembaga pen- didikan (khususnya perguruan tinggi).
Tabel 3. Prinsip Ekonomi No Aspek Kondisi Eksisting Tinggi Sedang Rendah 1 Membuka kesempatan kepada masyarakat setem- pat untuk membuka usaha ekowisata dan menjadi pelaku-pelaku ekonomi kegiatan ekowisata baik secara aktif maupun pasif. √
2 Memberdayakan masyara- kat dalam upaya pening- katan usaha ekowisata un- tuk kesejahteraan penduduk setempat. √ 3 Meningkatkan ketrampilan masyarakat setempat dalm bidang-bidang yang berkai- tan dan menunjang pengembangan ekowisata. √ 4 Menekan tingkat ke- bocoran pendapatan (leak- age) serendah-rendahnya. √ 5 Meningkatkan pendapatan masyarakat. √
Pengembangan  ekowisata  harus  mampu  mem- berikan manfaat untuk masyarakat setempat dan men- jadi  penggerak  pembangunan  ekonomi  di  wilayahnya untuk  memastikan  bahwa  daerah  yang  masih  alami dapat mengembangkan pembangunan yang berimbang ( balance  development )  antara  kebutuhan  pelestarian lingkungan  dan  kepentingan  semua  pihak.  Pengem- bangan  Ekowisata  juga  harus  mampu  memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat setempat dan berkelanjutan  (Priono,  2012).  Tabel  3  menunjukkan bahwa pengelolaan CMC belum memberikan kesempatan  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  untuk terlibat sebagai pelaku-pelaku ekonomi kegiatan ekow- isata  sehingga  kesejahteraan  belum  meningkat  secara signifikan.  Empat  aspek  dalam  prinsip  ekonomi  ini memiliki nilai sedang dan satu aspek memiliki nilai ku- rang. Namun demikian, aspek ini telah dipikirkan oleh pengelola CMC. Hal ini sejalan dengan penuturan nara- sumber 4 (pengelola), sebagai berikut:
“Konservasi  ekosistem  mangrove  baiknya  juga  memper- hatikan sisi ekonomi masyarakat. Sebab, konservasi dan per- lindungan alam akan sulit diwujudkan tanpa adanya dukungan masyarakat. Kami coba mengkombinasikan perlindungan dan pelestarian  lingkungan  dengan  kegiatan  yang  menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Ini penting, agar pengelolaan ini berumur panjang.” (W1/N4/10/2016).
Narasumber  1  juga  menyampaikan  informasi  se- bagai berikut:
“Melalui  ekowisata,  teman-teman  yang  dulunya  merambah mangrove, kami alihkan menjadi pemandu wisata dan lainnya. Menanam itu mudah. Menjaga dan merawat itu yang berat, ka- rena harus ada kolaborasi semua pihak, terutama warga sini.” (W3/N1/10/2016).
Pengelolaan dan pengembangan suatu obyek wisata harus memenuhi  faktor pelibatan  masyarakat lokal se- bagai partisipan aktif. Faktor ini  sangat krusial, sebab partisipasi merupakan garansi bagi keberlanjutan pem- bangunan  pariwisata  (Murdiastuti et  al., 2014). Masyarakat lokal menjadi kunci karena keberlangsun- gan  fungsi  ekologi  membutuhkan  peran  mereka  (An- dronicus et al., 2016). Berdasarkan observasi yang dil- akukan,  diketahui  bahwa  masyarakat  secara  terbatas mulai  terlibat  dalam pengelolaan ekowisata CMC, se- bagai tour guide, pedagang/membuka warung, tukang ojek, tukang parkir, penjaga toilet, penyewaan fasilitas snorkeling, petugas pemeriksa ( check ) barang bawaan pengunjung, dan ada pula yang menjadikan rumahnya sebagai penginapan atau homestay . Sebagai upaya pen- erapan  prinsip  ekonomi  maka  pengelola  menetapkan tarif kepada pengunjung, yaitu tiket yang dimaksudkan untuk donasi 1 bibit mangrove Rp. 10.000, bila ingin ke pantai tiga warna maka diharuskan didampingi 1 orang local guide dengan biaya untuk per 10 orang sebesar Rp.
100.000,  biaya  sewa  alat camping atau  tenda  Rp. 25.000  per  malam,  biaya  sewa  lahan  Rp.  25.000  per malam,  parkir  motor  Rp.  5.000,  parkir  mobil  Rp. 10.000,  ongkos  ojek  Rp.  5.000  per  orang,  dan  biaya sewa snorkle plus life vest mulai Rp. 15.000.
Berdasarkan  kenyataan  tersebut  dapat  dikatakan bahwa  pengelola  CMC  mulai  mempertimbangkan aspek  PES  ( Payment  for  Ecosystem  Services /Pem- bayaran Jasa Lingkungan).  Menurut Idrus et al (2016) pembayaran  jasa  lingkungan  perlu  diterapkan  sebagai upaya perlindungan ekosistem termasuk mangrove dan daerah  pesisir.  Hal  ini  dikarenakan  tingginya  pem- anfaatan  jasa  lingkungan,  yang  apabila  tidak  dikelola dengan benar dapat berpotensi mengancam kelestarian lingkungan yang menjadi obyek wisata alam.  Pada da- sarnya, pembayaran jasa lingkungan merupakan skema yang  bertujuan  untuk  merestorasi  dan  melindungi ketersediaan  barang  dan  jasa  lingkungan  yang  berke- lanjutan.
Berdasarkan pengamatan terhadap penerapan prinsip ekonomi ini, hal yang sangat lemah adalah ketrampilan masyarakat  setempat  dalam  bidang-bidang  yang berkaitan  dan  menunjang  pengembangan  ekowisata. Masyarakat  masih  perlu  mendapatkan  pendampingan dari pihak-pihak terkait sehingga mampu memaksimal- kan  potensi  yang  ada  sehingga  keberadaan  ekowisata CMC  benar-benar  memberi  dampak  maksimal  bagi
masyarakat setempat, sebagaimana layaknya beberapa daerah yang telah maju di Malang Selatan, daerah-dae- rah lain di Malang, Jawa Timur, dan bahkan di Indone- sia.
Upaya  konservasi  dalam  pengembangan  ekowisata juga diharapkan memberi kemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan alam. Berkai- tandengan  nilai  ekonomi,  jikapotensi  flora  fauna  ber- sama-sama dengan objek fisiknya dikembangkan men- jadi  objek  wisata,  maka  akan  mendatangkan  keun- tungan ekonomi yang besar tanpa harus melakukanpen- grusakan  ekosistem  (Achmad et  al .,  2012).  Kegiatan ekowisata yang dilakukan secara serius dan benar akan memberikan lapangan pekerjaan bagi warga setempat, dan  membuka  peluangusaha/dagang  bagi  masyarakat lokal. Penyelenggaraan ekowisata memberikan manfaat untuk  masyarakat setempat dan  bahkan  men- jadi  lokomotif  pembangunan  ekonomi  di  wila- yahnya.Ekowisata  dapat  menjadi  sumber  pendapatan bagi pembangunan ekonomi secara berkesinambungan. Selain usaha dagang, masyarakat sekitar juga mendapat kemanfaatan ekonomi dari penyediaan jasa lain, misal- nya home stay di zona pemanfaatan (Palma et al ., 2012).
Tabel 4. Prinsip Edukasi No Aspek Kondisi Eksisting Tinggi Sedang Rendah 1 Mengoptimalkan keunikan dan kekhasan daerah se- bagai daya tarik wisata.
√
2 Memanfaatkan dan men- goptimalkan pengetahuan tradisional berbasis peles- tarian alam dan budaya serta nilai-nilai yang dikan- dung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari se- bagai nilai tambah.
√
3 Mengoptimalkan peran masyarakat sebagai inter- preter lokal dari produk ekowisata.
√ 4 Memberikan pengalaman yang berkualitas dan ber- nilai bagi pengunjung. √ 5 Dikemas ke dalam bentuk dan teknik penyampaian yang komunikatif dan ino- vatif.
√
Pengembangan ekowisata harus mengandung unsur pendidikan  untuk  mengubah  sikap  atau  perilaku seseorang  menjadi  memiliki  kepedulian,  tanggung  ja- wab  dan  komitmen  terhadap  pelestarian  lingkungan (Nugraha et  al .,  2015;  Muliya et  al., 2016).  Pengem- bangan ekowisata juga harus meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan se- jarah dan  budaya, serta memberikan  nilai tambah dan pengetahuan  bagi  pengunjung,  masyarakat  dan  para pihak yang terkait (Priono, 2012).
Berdasarkan  Tabel  4,  prinsip  edukasi  masih  lemah meskipun pengelola  telah  berupaya  mengimplementa- sikan  dan  oleh  karena  itu  harus  diapresiasi.  Prinsip edukasi  harus  terus  dikembangkan  atau  dioptimalkan.
Kekhasan daerah masih harus terus ditonjolkan, terma- suk  dalam  hal  ini  adalah  kearifan  lokal  masyarakat setempat  yang  mungkin  saja  tidak  dimiliki  oleh masyarakat di daerah lain, sehingga akan semakin men- jaring  minat  pengunjung  karena  mereka  yang  datang akan memperoleh pengalaman baru dan bernilai. Infor- masi mengenai berbagai hal (keunggulan dan potensi) yang  ada  di  CMC  belum  dikemas  dalam  bentuk  dan teknik penyampaian yang komunikatif dan inovatif, se- hingga selama  ini  informasi  hanya  bersifat dari  mulut ke mulut.
Pengembangan  ekowisata  harus  dapat  memberikan kepuasan  pengalaman  kepada  pengunjung  untuk  me- mastikan  usaha  ekowisata  dapat  berkelanjutan (Sumaraw et  al., 2016).    Selain  itu  pengembangan ekowisata juga  harus  mampu  menciptakan rasa aman, nyaman  dan  memberikan  kepuasan  serta  menambah pengalaman  bagi  pengunjung  (Priono,  2012).Hal  ini dikenal dengan prinsip wisata, sebagai mana disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Prinsip Wisata No Aspek Kondisi Eksisting Tinggi Sedang Rendah 1 Mengoptimalkan keunikan dan kekhasan daerah se- bagai daya tarik wisata.
√
2 Membuat Standar Prosedur
Operasi (SPO) untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan.
√
3 Menyediakan fasilitas yang
memadai sesuai dengan
kebutuhan pengunjung, kondisi setempat dan men- goptimalkan kandungan material lokal.
√
4 Memprioritaskan kebersi- han dan kesehatan dalam segala bentuk pelayanan, baik fasilitas maupun jasa.
√
5 Memberikan kemudahan pelayanan jasa dan infor- masi yang benar.
√ 6 Memprioritaskan kerama- han dalam setiap pela- yanan. √
Terkait  dengan  Tabel  5  yaitu  penerapan  prinsip wisata,  pengelola  CMC  telah  berupaya  memunculkan keunikan  dan  kekhasan  daerah  sebagai  daya  tarik wisata,  dalam  hal  ini  adalah  keunikan  mangrove  dan pantainya.  Namun  demikian,  sebagian  besar  aspek masih dalam kategori sedang, sehingga dapat dikatakan belum maksimal. Pengelola juga berupaya mempriori- taskan kebersihan dan kesehatan dalam segala  bentuk pelayanan, baik fasilitas maupun jasa, meskipun belum maksimal  atau  perlu  ditingkatkan  secara  konsisten. Pada kenyataannya beberapa fasilitas penunjang masih kurang.  Hal  ini  juga  dirasakan  oleh  pengunjung,  di- mana narasumber 5 (pengunjung) menuturkan sebagai berikut:
“Fasilitas masih sangat minim di Pantai Tiga Warna, dikare- nakan untuk masyarakat umum pantai ini juga masih tergolong baru, toliet atau tempat bilas di lokasi Pantai Tiga Warna tidak ada.Kita  hanya  bisa  temui  di  sekitar  pintu  masuk  utama Clungup  Mangrove  Conservation.  Jadi  biasanya  kita  harus mengantri  lama,  sementara  toiletnya  juga  kurang  bersih  dan sangat  sempit.  Ada  pula  1  toilet  atau  tempat  bilas  di  sekitar Pantai Clungup. Di pantai Clungup hanya ada 1 warung, yang menjual  mi  instant,  mibuman  instant,  kantong  plastik  untuk tempat  pakaian  kotor  atau  basah,  dan  air  mineral.  Arungnya hanya menyediakan seadanya.” (W1/N5/10/2016).
Pengelola  berupaya  memberikan  kemudahan  pela- yanan  jasa  dan  informasi  yang  benar  dan  mempriori- taskan  keramahan  dalam  setiap  pelayanan.  Namun demikian, Standard  Operating  Procedures (SOP)  un- tuk  pelaksanaan  kegiatan  di  lapangan  juga  belum dibuat atau belum tersedia, meskipun dalam prakteknya mereka  memiliki  aturan  tak  tertulis  yang  disepakati oleh tim.
Menurut Meilani & Muntasib (2013) agar ekowisata di Indonesia  mampu bersaing dengan berbagai  negara lain  di  dunia,  maka  para  pengelola  harus  mampu menunjukkan  keunggulan  dan  menciptakan competi- tive advantage . Salah satu wujud upaya yang dilakukan adalah memastikan tata kelola yang baik ( good govern- ance ). Hal ini berarti bahwa semua pihak menghasilkan kinerja efektif sesuai dengan fungsi dan perannya yang didefinisikan  dengan  jelas  dan  tertuang  dalam  suatu Prosedur Operasional  Baku (POB) atau Standard Op- erating Procedures (SOP). Sejalan dengan itu, menurut Kete (2016) adanya SOP dalam pengelolaan ekowisata akan menjadi pedoman bagi wisatawan, pemandu, dan pengelola  untuk  tetap  menjada  kualitas  lingkungan, meningkatkan kenyamanan, menjadi standardisasi cara menikmati wisata, dan mengurangi tingkat risiko atau bahaya yang mungkin terjadi.

## 4. Kesimpulan
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan bahwa  secara  umum  5  prinsip  ekowisata  berbasis masyarakat telah diupayakan untuk diimplementasikan dalam  pengelolaan  CMC  meskipun  kondisi  eksisting menunjukkan bahwa masih banyak yang belum optimal. Beberapa kriteria pada masing-masing prinsip ada yang belum dilaksanakan (masih rendah), sedang direncana- kan,  sedang  diupayakan,  dan  sedang  dioptimalkan. Prinsip  konservasi  alam  telah  diperhatikan  atau  men- jadi  pertimbangan  pengelolaan  CMC,  meskipun  pada aspek  pengelolaan  pengunjung  masih  sedang  (belum optimal).  Prinsip konservasi budaya masih kurang dil- akukan karena pengelola masih memiliki keterbatasan pengetahuan  terkait  hal  tersebut.  Prinsip  partisipasi masyarakat belum maksimal meskipun pendirian CMC adalah  sepenuhnya  prakarsa  masyarakat  (bukan pemerintah).  Aspek  membangun  hubungan  dengan masyarakat,  mennjukkan  sikap  terbuka  dan  mem- berikan  informasi  yang tepat, memaksimalkan dialog, dan  kerjasama  dengan  segenap  lapisan  masyarakat setempat  masih  dalam  kategori  sedang.  Prinsip
Ekonomi dalam pengelolaan CMC masih belum maksi- mal  karena  belum  memberikan  kesempatan  seluas- luasnya  kepada  masyarakat  untuk  terlibat  sebagai pelaku-pelaku  ekonomi  kegiatan  ekowisata  sehingga kesejahteraan  belum  meningkat  secara  signifikan. Prinsip edukasi masih lemah meskipun pengelola telah berupaya mengimplementasikan. Kekhasan daerah dan kearifan  lokal belum ditonjolkan. Informasi  mengenai berbagai  hal  (keunggulan  dan  potensi)  yang  ada  di CMC  belum  dikemas  dalam  bentuk  dan  teknik  pen- yampaian  yang  komunikatif  dan  inovatif,  sehingga selama ini informasi hanya bersifat dari mulut ke mulut. Penerapan prinsip wisata masih belum maksimal, fasil- itas penunjang masih sangat terbatas, pelayanan masih lemah, dan SOP pelayanan belum dibuat.

## Daftar Pustaka
[1]. Achmad,  A.,  P.O.  Ngakan,  A.  Umar,  Asrianny,  2012. Identifikasi  Tutupan  Vegetasi  dan  Potensi  Fisik  Lahan  untuk Pengembangan Ekowisata di Laboratorium Lapangan Konservasi  Sumberdaya  Hutan  dan  Ekowisata  Hutan Pendidikan  UNHAS.  Jurnal  Penelitian  Kehutanan  Wallacea. 1(2), pp. 87-102.
[2]. Andronicus,  F.  Yulianda,  A.  Fahrudin,  2016.  Kajian Keberlanjutan  Pengelolaan  Ekowisata  Berbasis  Daerah Perlindungan  Laut  (DPL)  di  Pesisir  Desa  Bahoi,  Minahasa Utara, Sulawesi Utara. JEMIS. 4(1), pp 1-10.
[3]. Anonim, 2015. Masuk Nominasi Menuju Penghargaan Menuju Indonesia Hijau. [terhubung berkala].
http://www.bhaktialam.org/2015/03/masuk-nominasi-menuju- penghargaan.html. [30 November 2016].
[4]. Anonim, 2016. Pantai 3 Warna Malang yang Unik dan Sangat Menarik. [terhubung berkala]. https://tempatwisataindonesia.id/pantai-3-warna-malang/  [25
April 2017].
[5]. Anggawa,  L.P.,  2016.  Lia  Putrinda  Anggawa  M-Founder Lembaga Masyarakat  Konservasi Bhakti Alam Sendang Biru. [terhubung  berkala].    http://putradaerah.com/2016/03/05/314/. [30 November 2016].
[6]. Astra, A.S., E.K. Sabarini, A.M. Harjo, M.B. Maulana,   2014. Keterlibatan  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Kawasan  Pesisir dan  Laut  Studi  Kasus:  Kawasan  Perlindungan  Pesisir  Desa Timbulsloko, Kecamatan  Sayung, Kabupaten  Demak.
Mangrove Capital Project, Bogor.
[7]. CIFOR, 2004. Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor.
[8]. Ditjen PDP-Depbudpar dan WWF Indonesia, 2009. Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat. Kerjasama Direktorat Produk  Pariwisata  Direktorat  Jenderal  Pengembangan Destinasi  Pariwisata  Departemen  Kebudayaan  dan  Pariwisata dan WWF Indonesia. Jakarta.
[9]. Ekayani, M., Nuva, Yasmin, R, Shaffitri,  L. R.,  Tampubolon, B.  I.,  2014a.  Taman  Nasional  Untuk  Siapa?    Tantangan Membangun  Wisata  Alam  Berbasis  Masyarakat  di  Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan. 1(1), pp. 46-52.
[10]. Ekayani,  M.,  Nuva,  R.  Yasmin,  F.  Sinaga,  L.O.  Maaruf, 2014(b).  Wisata  Alam  Taman  Nasional  Gunung  Halimun Salak: Solusi  Kepentingan Ekologi dan Ekonomi. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. 19(1), pp 29-37.
[11]. El  Sahawi,  M.,  2015.  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengembangan  Desa  Wisata  dan  Dampaknya  Terhadap Peningkatan  Ekonomi  Masyarakat.  Laporan  Studi  Pustaka. Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat,  Fakultas  Ekologi  Manusia,  Institut  Pertanian Bogor, Bogor.
[12]. Haerani,  H.G.,  2012.  Pengembangan  Kawasan  Ekowisata  di Pulau  Maitara  Kota  Tidore  Kepulauan.  Jurnal  Plano  Madani. 1(1), pp 39-46.
[13]. Hakim,  N.S.  2016.  Perancangan  Web  Design  Clungup Mangrove  Conservation  Area  Sebagai  Media  Promosi  dan Informasi. Skripsi. Program Studi Desain Komunikasi Visual. Jurusan  Seni  dan  Desain.  Fakultas  Sastra.  Universitas  Negeri Malang, Malang.
[14]. Hilman,  Y.A.,  2016.    Kajian  Kritis  Tentang  Inovasi  Daerah Terkait Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Komunitas. Jurnal Ilmiah Pariwisata-STP Trisakti. 21(1), pp 1- 9.
[15]. Huda, I.A.S. dan B.B. Susetyo, 2013. Optimalisasi Pelestarian Ekowisata Mangrove Berbasis Local Wisdomdi Bedul Banyu- wangi. Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Uni- versitas Negeri Malang, Malang.
[16]. ILO,  2012.  Rencana  Strategis  Pariwisata  Berkelanjutan  dan Green  Jobs  untuk  Indonesia.  Kementerian  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif  Republik  Indonesia  bekerjasama  dengan  In- ternational Labour Organization (ILO), Jakarta.
[17]. Kete,  S.C.R.,  2016.  Pengelolaan  Ekowisata  Berbasis  Goa: Wisata Alam Goa Pindul. Deepublish, Yogyakarta.
[18]. Koddeng,  B.,  2011.  Zonasi  Kawasan  Pesisir  Pantai  Makassar Berbasis  Mitigasi  Bencana  (Studi  Kasus  Pantai  Barambong- Celebes  Convention  Centre).  Prosiding  Hasil  Penelitian Fakultas Teknik.
[19]. Kominfo  Jatim,  2016.  Mereguk  Indahnya  Pantai  Gatra. [terhubung berkala]. http://kominfo.jatimprov.go.id/read/laporan-utama/mereguk- indahnya-pantai-gatra [25 April 2017].
[20]. Lasabuda, R., 2013. Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Platax. 1(2), pp 92-101.
[21]. Meilani, R. dan E.K.S.H. Muntasib, 2013. Peran Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengembangan Ekowisata di Indonesia. Media Konservasi. 18(3), pp 135-141.
[22]. Mubariza,  R.N.,  2015.  Promosi  Wisata  Pantai  Clungup  Man- grove  Conservation  Malang  Selatan.  Tugas  Akhir.  Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Industri Kreatif Uni- versitas Telkom, Bandung.
[23]. Mujtaba, A., 2016. Pantai Tiga Warna Malang, Si Pewarnanya
Jawa Timur. [terhubung
berkala].
https://www.wisatawan.id/pantai-tiga-warna-malang.
[24]. Muliya,  U.,  W.  Mononimbar,  V.  Lamahendu,  2016.  Kajian Pengembangan  Ekowisata  Bahari  Berbasis  Pengelolaan  DPL Desa Bahoi di Likupang Barat. Jurnal Spasial. 3(1), pp 75-84.
[25]. Murdiastuti,  A.,  H.  Rohman,  Suji,  2014.  Kebijakan  Pengem- bangan  Pariwisata  Berbasis  Democratic  Governance.  Pustaka Radja, Surabaya.
[26]. Natural Sunrise  Tour, 2015. Wow! Ada Pantai 3 Warna  yang Tersembunyi  di  Malang  Selatan.  [terhubung  berkala]. http://www.naturalsunrisetour.com/wow-ada-pantai-3-warna- yang-tersembunyi-di-malang-selatan. [30 November 2016].
[27]. Nugraha,  B.,  I.S.  Banuwa,  S.  Widagdo,  2015.    Perencanaan Lanskap Ekowisata Hutan Mangrove di  Pantai Sari Ringgung Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawa- ran. Jurnal Sylva Lestari. 3(2), pp 53-66.
[28]. Nugraheni,  E.,  2002.  Sistem  Pengelolaan  Ekowisata  Berbasis Masyarakat di Taman Nasional (Studi  Kasus Taman Nasional Gunung  Halimun).  Tesis.  Program  Pascasarjana,  Institut  Per- tanian Bogor, Bogor.
[29]. Nurhidayati,  S.E.  dan  C.  Fandeli,  2012.  Penerapan  Prinsip Community Based Tourism  (CBT)  Dalam  Pengem- banganAgrowisata Di Kota Batu, Jawa Timur. Jejaring Admin- istrasi Publik. 4(1), pp 36-46.
[30]. Nurita, N., Mulatsih, S., Eakayani, M., 2015.  Wisata Alam Ber- basis  Masyarakat  Sebagai  Upaya  Pelestarian  Penyu  di  Pantai Temajuk  Kawasan  Perbatasan  Kalimantan  Barat.  Risalah  Ke- bijakan Pertanian dan Lingkungan 2(3) pp 151-158.
[31]. Palma, A.S.M., A. Achmad, M. Dasir, 2012. Model Kolaborasi Pengelolaan  Taman  Nasional  Wasur.  E-Journal  Program  Pas- casarjana UNHAS. 12(1).
[32]. Pamuji, J., 2015. Inilah Pantai Terbersih yang Ada di Indonesia karena Pengelolaannya. [terhubung
berkala].
http://www.kompasiana.com/jihan.pamuji/inilah-pantai- terbersih-yang-ada-di-indonesia-karena-pengelolaannya. [30November2016].
[33]. Priono,  Y.,  2012.  Pengembangan  Kawasan  Ekowisata  Bukit Tangkiling  Berbasis Masyarakat. Jurnal Perspektif Arsitektur. 7(1), pp. 51-67.
[34]. Riyadi, D.M.M., 2004. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Pesisir  Sebagai  Alternatif  Pembangunan  Indonesia  Masa Depan.  Disampaikan  pada  Sosialisasi  Nasional  Program MFCDP, 22 September.
[35]. Singih,  M.N.  dan  Nirwana,  2016.  Perencanaan  Dan  Pengem- bangan  Desa  Wisata  Berbasis  Masyarakat  Dengan  Model Partisipatory Rural Appraisal (Studi Perencanaan Desa Wisata Gunungsari,  Kecamatan  Bumiaji,  Kota  Batu).  Jurnal  Pesona. 18(1), pp 1-21.
[36]. Sodikin,  2012.  Persepsi  Masyarakat  Petani  Tambak  Terhadap Kelestarian Hutan Mangrove di desa Pabean Ilir Kecamatan Pa- sekan Kabupaten Indramayu. Jurnal GEA. 12(1), pp. 40-48.
[37]. Soedigdo,  D.  dan  Y.  Priono,  2013.  Peran  Ekowisata  dalam Konsep  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat  Pada Taman  Wisata  Alam  (TWA)  Bukit  Tangkiling  Kalimantan Tengah. Jurnal Perspektif Arsitektur. 8(2), pp 1-8.
[38]. Soetomo.,  2007.  Filsafat  Pariwisata.  Makalah  disampaikan pada  Pendidikan  dan  Pelatihan  Peningkatan  Mutu  Tenaga Kepariwisataan 22-26 Mei 2007, STIEPARI, Semarang.
[39]. Subekti,  S.,  2012.  Pengelolaan  Mangrove  Sebagai  Salah  Satu Keanekaragaman Bahan Pangan. Prosiding SNST ke-3  Tahun 2012   Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
[40]. Sumaraw, C.A., L. Tondobala, V. Lahamendu, 2016. Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Ekowisata di Sekitar Danau Tondano. Jurnal Spasial. 3(1), pp 95-105.
[41]. Tambunan, R., R.H. Harahap, Z. Lubis, 2005. Pengelolaan Hu- tan  Mangrove  di  Kabupaten  Asahan  (Studi  Kasus  Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaaan Hutan Mangrove di Kecama- tan  Lima  Puluh  Kabupaten  Asahan).  Jurnal  Studi  Pem- bangunan. 2, pp. 55-69.
[42]. TIES, 2016. What is Ecotourism? The International Ecotourism Society. [terhubung berkala].  https://www.ecotourism.org/ [25 April 2017].
[43]. Vibriyanto, N., A. Ismail, M. Ekayani, 2015. Manfaat Ekonomi dan  Daya  Dukung  Kawasan  Pantai  Lombang  Kabupaten Sumenep  Puopinsi  Jawa  Timur.  Risalah  Kebijakan  Pertanian dan Lingkungan. 2(2), pp 152-159.
[44]. Wisata  Pulau  Jawa,  2016.  Clungup  Mangrove  Conservation. [terhubung berkala]. http://www.tourdejava.net. [30 November 2016].
[45]. Yulius,  dan  Arifin,  T.,  2014.  Analisis  Sistem  Informasi Geografis (SIG) untuk Potensi Wisata Pantai di Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan. Tata Loka. 16(3), pp 145-152.