## SIGNIFIKANSI HUKUM WARIS ISLAM DALAM KEHIDUPAN KELUARGA
Asnawi Abdullah IAIN Lhokseumawe tgk.asnawiabdullah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian bersifat normatif-deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.  Dari  hasil  penelitian  ini  didapati  bahwa  kedudukan  ilmu  mawaris sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini sebagaimana perkataan dari Rasulullah bahwa ilmu mawaris itu adalah sebahagian dari ilmu. Terdapat lima prinsip yang dijadikan rujukan oleh hukum mawaris Islam yaitu asas ijbari, asas  bilateral,  asas  individual,  asas  berimbang,  asas  semata  akibat  kematian. Sedangkan  ketentuan  adat  mengenai  hukum  warisan,  apabila  sesuai  dengan hukum  islam,  maka  dapat  digunakan  dalam  penyelesaian  kasus  pembahagian ahli waris.

## Key word : Signifikansi, Hukum Waris Islam, Keluarga

## A. Pendahuluan
Perjalanan hidup seseorang di dunia ini yang  di mulai dari lahir, hidup berkembang  dan  diakhiri  oleh  kematian  akan  membawa  pengaruh  dan  akibat hukum  kepada  lingkungannya,  terutama  kepada  orang  dekat  dengannya,  baik karena  hubungan  kekeluargaan  maupun  lainnya.  Dan  selama  hidup  manusia menanggung  hak  dan  kewajiban,  baik  sebagai  pribadi,  anggota  keluarga, masyarakat,  dan  sebagai  seorang  muslim  yang  harus  tunduk,  taat,  dan  patuh kepada ketentuan syari’at dalam seluruh totalitas kehidupannya. Demikian juga dengan  kematian  yang  membawa  pengaruh  dan  akibat  hukum  kepada  diri, keluarga,  masyarakat  dan  lingkungan  sekitarnya.  Disamping  itu  kematian menimbulkan kewajiban orang lain kepada dirinya, terutama yang berhubungan dengan  pengurusaan  janazahnya,  seperti  memandikannya,  menshalatinya, menguburkannya  yang  kita  kenal  dengan  kewajiban  kifayah  tentang pengurusaan janazah. Dan timbul pula akibat hukum  lain  yaang terjadi secara otomatis  yang  yang  berkaitan  dengan  hak    ahli  waris  terhadap  seluruh  harta
peninggaalannya.  Setelah  diselesaikan  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  hak tirkah seseorang yang meninggal dunia.
Adanya  kematian  seseorang  mengakibatkan  timbulnya  akibat  hukum yang  menyangkut  bagaimana  cara  pengoperan  atau  penyelesaaian  harta peninggalannya kepada ahli warisnya yang dalam hukum islam dikenal dengan Hukum  waris,  atau  ilmu  mawaris,  atau  figh  mawaris  atau  ilmu faraidh .  Jadi dengan  meninggalnya  seseorang  terjadilah  proses  pewarisan  atau  pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Masalah ini sangat penting karena erat sekali kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Dan dalam islam sejak kematian seseorang saat itu pula semua harta benda  miliknya  beralih  kepada  ahli  warisnya  yang  masih  hidup.  Oleh  karena demikian,  penelitian  ini  mengambil  judul  “Signifikansi  Hukum  Waris  Islam dalam Kehidupan Berkeluarga”.

## B. Urensitivitas Hukum Waris Islam
Islam mengatur tentang hak ahli waris di dalam Al-qur’an dengan sangat rinci, mengingat masalah pengalihan harta orang meninggal rentang sekali untuk potensi  penyimpangan  dan  ketidak  adilan  dalam    membaginya  diantara  ahli waris itu sendiri, siapa yang lebih kuat akan menguasai lebih banyak, dan yang lemah  akan  mendapat  lebih  sedikit,  maka  Allah  mengingatkan    kita  di  dalam surat An-Nisak Ayat 11 yang artinya “ Bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu mereka  tidak  mengetahui  mana  saja  diantara  mereka  yang  lebih  mendekati manfaat  kepada kamu”.
Manusia sebagai makhluk hidup memiliki naluri untuk mempertahankan  hidup  dan  naluri  untuk  melanjutkan  hidup.  Untuk terpenuhinya  dua  naluri  tersebut,  Allah  menciptakan  dalam  diri  manusia  dua nafsu,  yaitu  nafsu  makan  dan  nafsu  syahwat,  maka  dari  sinilah  muncul kecenderungan  manusia  untuk  mendapatkan  dan  memiliki  harta  dan memerlukan  lawan  jenisnya  untuk  menyalurkan  nafsu  syahwatnya.  Sebagai makhluk yang berakal manusia memerlukan sesuatu untuk mempertahankan dan meningkatkan  daya  akalnya,  dan  sebagai  manusia  yang  beragama  manusia
memerlukan  sesuatu  untuk  dapat  mempertahankan  dan  menyempurnakan agamanya, dengan demikian sebagai syarat untuk keseimbangan hidup manusia harus memiliki lima hal yang sangat prinsip yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan yang dalam bahasa lain disebut dengan dharuriyat al-khamsah .
Nafsu  yang ada dalam  diri manusia merupakan sunnatullah , namun  di dalam surat Yusuf ayat 53, Allah mengingatkan bahwa nafsu itu cenderung ke arah  keburukan.  Nafsu  apabila  tidak  dikontrol  dan  dikendalikan  dapat menimbulkan  pertumpahan  darah  di  atas  permukaan  bumi  ini,  untuk mengendalikan  itulah  maka  berbagai  aturan  dan  ketentuan  hukum  ditetapkan oleh  Allah.  Dan  diantara  aturan  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan sesama  manusia  yang  ditetaapkan  Allah  adalah  aturan  tentang  harta  warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari kematian seseorang, kemana beralih pemilikannya, siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlah dan bagaimana cara mendapatkannya.
Aturan  warisan  yang  ditetapkan  Allah  di  dalam  Al-Qur’an,  pada dasarnya  ketentuan  Allah  yang  sangat  jelas  maksud  dan  arahnya,  dan  hal-hal yang  masih  memerlukan  penjelasan,  baik  yang  bersifat  menegaskan  maupun yang bersifat merinci, dijelaskan oleh Rasulullah  melalui hadisnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan pemikiran dan ijtihad yang terus dikembangkan  oleh  mujtahid  dan  ilmuan  yang  kemudian  dirumuskan  dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif, dan aturan tersebut kemudian ditulis dan dibukukan  dalam  lembaran  kitab-kitab  fikih  serta  menjadi  menjadi  pedoman bagi  kaum  muslimin  dalam  menyelesaikan  permasalahan  kewarisan  tersebut, serta  dengan  berpijak  pada  aturan  Allah,  maka  umat  Islam  terpelihara  dari memakan harta secara bathil,  jauh dari terjadi keributan dalam keluarga yang diakibatkan oleh harta warisan serta terwujudnya keadilan yang sempurna dalam pembagiannya.
Oleh  karena  demikian,  Ali  As-Sabuni  mengutarakan  beberapa  hikmah adanya  syariat  yang  telah  Allah  tetapkan  bagi  kaum  muslim,  di  antaranya sebagai berikut:
1. Kaum  wanita  selalu  harus  terpenuhi  kebutuhan  dan  keperluannya,  dan dalam  hal  nafkahnya  kaum  wanita  wajib  diberi  oleh  ayahnya,  saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki- laki kerabatnya.
2. Kaum  wanita  tidak  diwajibkan  memberi  nafkah  kepada  siapa  pun  di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
3. Nafkah  (pengeluaran)  kaum  laki-laki  jauh  lebih  besar  dibandingkan kaum  wanita.  Dengan  demikian,  kebutuhan  kaum  laki-laki  untuk mendapatkan  dan  memiliki  harta  jauh  lebih  besar  dan  banyak dibandingkan kaum wanita.
4. Kaum  laki-laki  diwajibkan  untuk  membayar  mahar  kepada  istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang.  Dan  ketika  telah  dikaruniai  anak,  ia  berkewajiban  untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.
5. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian. 1
Itulah  beberapa  hikmah  dari  sekian  banyak  hikmah  yang  terkandung dalam perbedaan pembagian antara kaum laki-laki --dua kali lebih besar-- dan kaum wanita. Kalau saja tidak karena rasa takut membosankan, ingin sekali saya sebutkan hikmah-hikmah tersebut sebanyak mungkin. Secara logika, siapa pun yang memiliki tanggung jawab besar --hingga harus mengeluarkan pembiayaan lebih banyak-- maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih  besar  pula.  Kendatipun  hukum  Islam  telah  menetapkan  bahwa  bagian kaum  laki-laki  dua  kali  lipat  lebih  besar  daripada  bagian  kaum  wanita,  Islam telah  menyelimuti  kaum  wanita  dengan  rahmat  dan  keutamaannya,  berupa memberikan  hak  waris  kepada  kaum  wanita  melebihi  apa  yang  digambarkan.
1 Muhammad Ali As-Sabuni, Al-Mawaris fi Asy Syari’atil Islam , (Makkah, tt.), hal. 23
Dengan demikian, tampak secara jelas bahwa kaum wanita justru lebih banyak mengenyam  kenikmatan  dan  lebih  enak  dibandingkan  kaum  laki-laki.  Sebab, kaum  wanita sama-sama menerima hak  waris sebagaimana halnya kaum laki- laki, namun mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga. Artinya, kaum  wanita berhak untuk  mendapatkan hak  waris, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan nafkah.
Syariat  Islam  tidak  mewajibkan  kaum  wanita  untuk  membelanjakan harta miliknya meski sedikit, baik untuk keperluan dirinya atau keperluan anak- anaknya (keluarganya), selama masih ada suaminya. Ketentuan ini tetap berlaku sekalipun  wanita  tersebut  kaya  raya  dan  hidup  dalam  kemewahan.  Sebab, suamilah  yang  berkewajiban  membiayai  semua  nafkah  dan  kebutuhan keluarganya,  khususnya  dalam  hal  sandang,  pangan,  dan  papan.  Hal  ini sebagaimana  ditegaskan  dalam  firman-Nya  yang  artinya: "...  Dan  kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ..." (al-Baqarah: 233)
Untuk lebih menjelaskan permasalahan tersebut perlu saya ketengahkan satu contoh kasus supaya hikmah Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya akan terasa lebih jelas  dan nyata. Contoh  yang dimaksud di  sini ialah tentang pembagian hak kaum laki-laki yang banyaknya dua kali lipat dari bagian kaum wanita.
Seseorang meninggal dan mempunyai dua orang anak, satu laki-laki dan satu  perempuan.  Ternyata  orang  tersebut  meninggalkan  harta,  misalnya sebanyak  Rp  3  juta.  Maka,  menurut  ketetapan  syariat  Islam,  laki-laki mendapatkan Rp 2 juta sedangkan anak perempuan mendapatkan Rp 1 juta.
Apabila anak laki-laki tersebut telah dewasa dan layak untuk menikah, maka  ia  berkewajiban  untuk  membayar  mahar  dan  semua  keperluan  pesta pernikahannya. Misalnya, ia mengeluarkan semua pembiayaan keperluan pesta pernikahan itu sebesar Rp 20 juta. Dengan demikian, uang yang ia terima dari warisan  orang  tuanya  tidak  tersisa.  Padahal,  setelah  menikah  ia  mempunyai beban tanggung jawab memberi nafkah istrinya.
Adapun  anak  perempuan,  apabila  ia  telah  dewasa  dan  layak  untuk berumah  tangga,  dialah  yang  mendapatkan  mahar  dari  calon  suaminya.  Kita misalkan  saja  mahar  itu  sebesar  Rp  1  juta.  Maka  anak  perempuan  itu  telah memiliki uang sebanyak Rp 2 juta (satu juta dari harta warisan dan satu juta lagi dari  mahar  pemberian  calon  suaminya).  Sementara  itu,  sebagai  istri  ia  tidak dibebani tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan nafkah rumah tangganya, sekalipun ia memiliki harta yang banyak dan hidup dalam kemewahan. Sebab dalam Islam kaum laki-lakilah yang berkewajiban memberi nafkah istrinya, baik berupa  sandang,  pangan,  dan  papan.  Jadi,  harta  warisan  anak  perempuan semakin bertambah, sedangkan harta warisan anak laki-laki habis.
Dalam keadaan seperti ini manakah di antara kaum laki-laki dan kaum wanita  yang  lebih  banyak  menikmati  harta  dan  lebih  berbahagia  keadaannya? Laki-laki  ataukah  wanita?  Inilah  logika  keadilan  dalam  agama,  sehingga pembagian hak laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada hak kaum wanita.

## B. Hukum Mempelajari Ilmu Waris Islam
Ketentuan-ketentuan Syari’at Islam yang di tunjuk oleh nash-nash yang jelas  termasuk di dalamnya masalah pembagian warisan, selama tidak ada dalil lain  yang  menghendaki  lain,  maka  ianya  suatu  keharusan  yang  harus dilaksanakan oleh seluruh umat islam. Dalam hal ini mentaati dan melaksanakan ketentuan  pembagian  warisan    sesuai    yang  diperintahkan  Allah  SWT  akan mendapat  fahala  dan  nikmat  syurga-Nya,  sebaliknya  bagi  mereka  yang  tidak mengindahkannya,  akan  mendapat  siksa  dan  di  masukkannya  ke  dalam  api neraka jahannam, hal ini  sebagaimana  dipahami dari firman Allah  surat An- Nisak ayat  14 Artinya: dan Barangsiapa yang mendurhakai  Allah dan Rasul- Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam  api  neraka  sedang  ia  kekal  di  dalamnya;  dan  baginya  siksa  yang menghinakan .
Rasulullah memerintahkan belajar dan mengajarkan ilmu fara’idh, agar tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta pusaka, sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang artinya:

## اوُمَّلعت ضِئارفلا
ضوبق م يِّنإف ،  سانلا اوُمِّلعو ،  نآرقلاو ، ” Pelajarilah  al-Quran  dan  ajarkannya  kepada  orang-orang  dan pelajarilah  ilmu  faraidh    serta  ajarkanlah  kepada  orang-orang.  Karena  saya orang yang bakal direnggut (mati) sedang ilmu itu bakal diangkat.(H.R. Ahmad, Darul Qutni dan Nasai). 2
اومَّلعت ضئارفلا
يتَّمأ نم ُع زنُي ام ُلوأ هنإو ، ِملعلا ُفصن هنإو ، مكِنيد نم اهَّنإف ، Artinya: Pelajarilah ilmu faraidh, karena ia termasuk bagian dari agamamu dan setengah  dari  ilmu.  Ilmu  ini  adalah  yang  pertama  kali  akan  dicabut  dari ummatku . 3
Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  makna ” s etengah  dari  ilmu ” . Ada  yang  mengatakan  bahwa  dua  itu  adalah  kehidupan  dan  kematian,  dan faraidh  erat  hubungannya  dengan  kematian.  Yang  lain  berpendapat  ilmu  lain bersandar  pada  Nash  dan  Qiyas,  sedangkan  ilmu  faraidh  bersandar  pada  nash saja. Yang lain lagi berpendapat bahwa ilmu tentang kepemilikan dibagi dua satu pemilikan secara sukarela seperti pembelian, hibah dsb, dan yang satu lagi secara paksa tidak dapat dikembalikan seperti harta warisan dan sebagian ulama lainnya mengatakan  bahwa  ilmu  faraidh  disebut  setengah  dari  pada  ilmu  bila  ditinjau dari  segi  fahala,  dimana  mempelajari  satu  masalah  dalam  ilmu  ini  mendapat ratusan kebajikan, sedangkan ilmu lainnya sepeluh kebajikan 4
Bagi  umat  Islam  melaksanakan  peraturan-peraturan  syari’at  yang ditunjuk oleh nash-nash yang sareh termasuk dalam soal pembagian harta pusaka adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidak wajibannya, dalam masalah hukum waris tidak petunjuk  lain bahkan dalam ayat 13 dan 14 suart an-Nasak, Allah berjanji
2 https://dorar.net/hadith/search?q=%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88 %D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B6+&st=p&xcl ude=&fillopts=on&t=0&d%5B%5D=3
3 Ibid..,
4 Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-azhar, Ahkamul Mawaris fi alfiqh al Islam , (Mesir, 2001) h. 23
akan  menempatkan  syurga  bagi  mereka  yang  melaksanakan    ketentuan pembagian warisan sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al- Qura, dan kepada orang-orang yang melanggar dan tidak mengindahkannya akan ditempatkan di dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya.
Ibnu Abbas r.a memberi uraian tentang kandungan ayat 73 surat al-Anfal yang artinya:
“... jika  kamu  (hai  kaum  muslimin)tidak  melaksanakan  apa  yang  telah diperintahkan  Allah,  niscaya  akan  terjadi  kekacauan  di  muka  bumi  dan kerusakan yang besar ...”
Maksud hadis di atas adalah jika kalian tidak melaksanakan pembagian harta  warisan  sesuai  dengan  yang  diperintahkan  Allah  SWT  kepada  kalian, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar 5 .

## C. Dasar Hukum Kewarisan Islam
Sumber-sumber  hukum  ilmu  faraidh  adalah  Al-Qur’an,  As-Sunnah Rasulullah  SAW,  dan    Ijma’  para  ulama,  sedangkan  Ijtihad  atau  Qiyas  tidak mendapat ruang yang luas, kecuali dalam hal-hal yang sangat sedikit.
1. Alqur’an
Dari sumber yang pertama yaitu Al-Qur’an paling kurang ada empat ayat yang menjelaskan secara teknis tentang pembagian warisan yang terdapat dalam beberapa ayat dalam alqur’an
1).Surat an-Nisak ayat 7 ا سِّنلِل و  نوُب رْ ق ْلْٱ و ِنا دِلَٰ وْلٱ  ك ر  ت اَّمِّم  بيِص ن ِلا جِّرل ٓ دِلَٰ وْلٱ  ك ر  ت اَّمِّم  بيِص ن ِء نوُب رْ ق ْلْٱ و ِنا رُ ث ك ْو أ ُهْنِم َّل ق اَّمِم ٓ اًضوُرْفَّم اًبيِص ن
Artinya: laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta peninggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut bahagian yang Telah ditetapkan .
5 Ibid., 24.
2).Surat an-Nisak ayat 11:
ُمُكيِصوُي ىِف ُهَّللٱ ٓ ْمُكِدَٰ لْو أ ٓ ِنْي  ي  ثنُْلْٱ ِّظ ح ُلْثِم ِر كَّذلِل ٓ ا سِن َّنُك نِإ ف ٓ ف ًء ِنْي  ت نْ ْٱ  َْو ك ر  ت ا م ا ثُلُ ْ َّنُه ل  ف ٓ ُفْصِّنلٱ ا ه ل  ف ًة دِحَٰ و ْت نا ك نِإ و ٓ ْ نِّم ٍدِحَٰ و ِّلُكِل ِهْي و  ب ِلْ و ُسُددسلٱ ا مُه ك نِإ   ك ر  ت اَّمِم ُه ل  نا ۥ د ل و ٓ ُهَّل نُك ي ْمَّل نِإ ف ۥ ُه ِْر و و  د ل و ۥ ُلد ثلٱ ِهِّمُ ِلِ ف ُها و  ب أ ُث ٓ ُه ل  نا ك نِإ ف ۥ ُسُددسلٱ ِهِّمُِلِ ف  ة وْخِإ ٓ نِم ٓ ا هِب ىِصوُي ٍةَّيِص و ِدْع  ب ٓ ٍنْي د ْو أ ٓ ا با ء ٓ ا نْ ب أ و ْمُكُؤ ٓ لَ ْمُكُؤ ْمُهد ي أ  نوُرْد ت اًعْف  ن ْمُك ل ُب رْ ق أ ٓ ِهَّللٱ  نِّم ًة ضيِر ف ٓ اًميِك ح اًميِل ع  نا ك  هَّللٱ َّنِإ
Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka  bagi  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang  ibu-bapa,  bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  Allah  swt  menetapkan  pembagian warisan kepada anak laki-laki, anak perempuan serta campuran antara anak laki- laki dan anak perempuan. Bila si mayit meninggalkan satu orang anak perempua, maka anak perempuan tersebut mendapat separuh harta warisan, sedangkan bila anak  perempuan  dua  orang  atau  leebih,  bagian  harta  warisan  untuk  mereka adalah dua per tiga. Namun jika si mayit meninggalkan anak laki-laki dan anaak perempuan,  maka  mereka  mewarisi  seluruh  harta  peninggalan  si  mayit  secara ta’sib yaitu  dengan  ketentuan  anak  laki-laki  mendapat  dua  kali  bagian  anak perempuan.
Sementara  masalah  leluhur  dari  bapaak  atau  ibu  si  mayit  di  sebutkan dalam dua keadaan, yaitu pertama si mayit mempunyai keturunan, maka warisan bagi  ushul  (Bapak  dan  Ibu)  seperenam  bagian.  Dan  ke  dua  si  mayit  tidak mempunyai  keturunan,  maka  ahli  warisnya  adalah  ushulnya,  di  mana  ibu
mendapat sepertiga dan tidak ditetapkan bagian bapak yang menunjukkan bahwa bapak mendapat sisa.
3). Surat an-Nisak ayat 12:
د ل و َّنُهَّل نُك ي ْمَّل نِإ ْمُكُجَٰ وْز أ  ك ر  ت ا م ُفْصِن ْمُك ل و
ٓ درلٱ ُمُك ل  ف  د ل و َّنُه ل  نا ك نِإ ف اَّمِم ُ ُب نْك ر  ت ٓ نِم ٓ ا هِب  نيِصوُي ٍةَّيِص و ِدْع  ب ٓ ٍنْي د ْو أ ٓ نُك ي ْمَّل نِإ ْمُتْك ر  ت اَّمِم ُ ُبدرلٱ َّنُه ل و ْمُكَّل د ل و ٓ مُتْك ر  ت اَّمِم ُنُمدثلٱ َّنُه ل  ف  د ل و ْمُك ل  نا ك نِإ ف ٓ نِّم ٓ هِب  نوُصوُت ٍةَّيِص و ِدْع  ب ا ٓ ْو أ ٍنْي د ٓ و  ة أ رْمٱ ِو أ ًة لَٰ ل ك ُث روُي  لُج ر  نا ك نِإ و ُه ل ۥ ُددسلٱ ا مُهْ نِّم ٍدِحَٰ و ِّلُكِل ف  تْخُأ ْو أ  خ أ ُس ۚ وُنا ك نِإ ف ٓ ا ٓ ا ك رُش ْمُه  ف  كِلَٰ ذ نِم  ر  ثْك أ ٓ ِثُلد ثلٱ ىِف ُء ۚ نِم ٓ ا هِب َٰى صوُي ٍةَّيِص و ِدْع  ب ٓ ا ضُم  رْ ي غ ٍنْي د ْو أ ٓ ر ۚ ِهَّللٱ  نِّم ًةَّيِص و ٓ ميِل ح  ميِل ع ُهَّللٱ و
Artinya: mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang  ditinggalkannya  sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri  12.    Dan  bagimu  (suami-suami) seperdua dari  harta  yang  ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat  yang  kamu  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutang-hutangmu.  jika seseorang  mati,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak  meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing- masing  dari  kedua  jenis  saudara  itu  seperenam  harta.  tetapi  jika  Saudara- saudara  seibu  itu  lebih  dari  seorang,  Maka  mereka  bersekutu  dalam  yang sepertiga  itu,  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  dibuat  olehnya  atau  sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris), (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.
Kandungan  ayat  di  atas  adalah  bagian  harta    waris  suami-isteri  dan saudara seibu dari si mayit. Allah swt telah menjelaskan bahwa bagi suami ada dua  keadaan, pertama jika  isterinya  tidak  meninggalkan  keturunannya,  maka bagian suami seperdua , kedua jika isteri meninggalkan keturunan, maka suami mendapat seperempat. Demikian pula Allah swt menjelaskan bahwa isteri juga mempunyai  dua  keadaan; pertama jika  suami  tidak  meninggalkan  keturunan, maka  bagian  isteri  adalah  seperempat,  dan ke  dua bila  suami  meninggalkan keturunan,  maka  bagian  isteri  mendapat  seperdelapan.  Adapun  saudara  seibu Allah  SWT  menjelaskan  bahwa  mereka  mewarisi  dengan  cara kalalah (orang
yang tidak mempunyai keturunan dan orang tua), yakni baagian warisan untuk satu orang ditetapkan seperenam, dan jika dua orang atau lebih bagian mereka adalaah  sepertiga  secara  bersama-sama  tanpa  membedakan  laki-laki  dan perempuan.
4). Surat an-Nisak ayat 176
ِة لَٰ ل كْلٱ ىِف ْمُكيِتْفُ ي ُهَّللٱ ِلُق  ك نوُتْف  تْس ي ٓ ا ؤُرْمٱ ِنِإ ٓ ُه ل  سْي ل  ك ل ه ۥ ل و ُه ل و  د ۥ ا ه ل  ف  تْخُأ ك ر  ت ا م ُفْصِن ٓ ا هُ ِْر ي  وُه و ٓ د ل و ا هَّل نُك ي ْمَّل نِإ ٓ د ثلٱ ا مُه ل  ف ِنْي  ت نْ ْٱ ا ت  نا ك نِإ ف اَّمِم ِنا ثُل ك ر  ت ٓ وُنا ك نِإ و ٓ ا ٓ ا سِن و  ًلَا جِّر ًة وْخِإ ٓ ِنْي  ي  ثنُْلْٱ ِّظ ح ُلْثِم ِر كَّذلِل ف ًء ۚ ْمُك ل ُهَّللٱ ُنِّي  بُ ي اودلِض ت ن أ ٓ ٓ ميِل ع ٍءْى ش ِّلُكِب ُهَّللٱ و ٓ
artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi  fatwa  kepadamu  tentang  kalalah  (yaitu):  jika  seorang  meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika  ia  tidak  mempunyai  anak;  tetapi  jika  saudara  perempuan  itu  dua  orang, Maka  bagi  keduanya  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris it  u terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua  orang  saudara  perempuan.  Allah  menerangkan  (hukum  ini)  kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Dari  ayat-ayat  di  atas, menunjukkan  Islam telah  menghapuskan tradisi waris  mewarisi    kaum  jahiliyah  yang  mengharamkan  warisan  kepada  kaum perempuan dan anak-anak, golongan yang masuk dalam katagori bisa menerima warisan  termasuk  kaum  perempuan  dan  anak-anak,  disamping  alasan kekerabatan,  Islam  juga  menetapkan  perkawinan  sebagai  salah  satu  sebab terjadinya pewarisan, maka suami-isteri dapat saling mewarisi
Al-Hadis;
مَّل س و ِهْي ل ع ُللها ىَّل ص ِللها ُلْوُس ر  لا ق : لا ق ا مُهْ ن ع ُللها  يِض ر ٍساَّب ع ِنْبا ِن ع اوُقِحْل أ ضِئار فلا ِت قْ ب أ ا م ف ،اهِلْه أب ُضِئار فلا ر ك ذ ٍلُج ر ىلْو ِلِ ف ُبلا ُه جَّر خ مِلْسُم و ديِرا خ
Artinya:  Berikanlah  harta  pusaka  kepada  orang-orang  yang  lebih  berhak, sesudah itu  sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (yang lebih dekat) (H.R. Bukhari dan Muslim ).
Bila  kita  gabungkan  antara  isyarat  hadits  tersebut  dengan  kandungan ayat-ayat  al-Quran,  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  jelas    bagi  kita  bahwa dalil-dalil tersebut telah mencakup seluruh hukum waris, dan juga hadits tersebut memberikan penjelasan  bagi ahli waris, jika harta waris masih tersisa  setelah diberikan menurut ketentuan bagian tetap sebagai mana disebutkan dalam ayat Al-Quran,  maka  sisanya  di  berikan  kepada ashabah  nasabiyah yaitu  karabat yang  dekat  disebabkan  hubungan  nasab  yang  lebih  dekat.  Ini  yang  disebut sebagai  ahli  waris  penerima  asabah  yang  sering  di  pahami  masyarakat  kita dengan hak wali.
Sahabat Jabi bin Abdullah menceritakan bahwa datanglah isteri Said bin Rabi’  bersama dua orang anak perempuan Said  mengadu kepada Rasulullah SAW, ini adalah dua anak perempuan Said bin Rabi’, yang mana ia telah syahid bersama engkau di Uhud, dan pamannya telah mmengambil seluruh harta Said, saya    khawatir  kedua  putrinya  ini  tidak  yang  mau  menikah  karena  ia  tidak mempunyai harta, lantas Rasulullah bersabda, Allah akan memberikan ketetapan hukum  tentang  hal  tersebut,  maka  turunlah  ayat-ayat  mawaris,  maka  Rasul memerintahkan  kepada  paman  dari  anak  Said  untuk  menyerahkan  2/3  harta kepada  dua  orang  putri  Said  dan  1/8  untuk  isterinya  Said,  sedangkan  sisanya untuk pamannya. (H.R. Lima  perawi Hadis) 6
a. Ijmak dan ijtihad.
Ijmak dan ijtihad para sahabat,  para imam Mazhab  telah memberikan andil yang besar  terhadap pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh Nas yang sareh. Seperti:
1) Status  saudara  yang  mewarisi  bersama  kakek  yang  didalam  al-Qur’an tidak dijelaskan.
6 Muhammad BasyirAl-Mufsyi, Al-Jamiu al Hadits fi Ilmi al Faraidh wa al-Mawarits , Dosen Fakultas Dakwah, Damsyik. Tt. H. 45.
2). Sistem Aul pada masalah Ahli Waris  Dua atau lebih saudara perempuan kandung    bersama suami.
3).  Status  cucu  yang  ayahnya  lebih  dahulu  meninggal  dunia    dari  saudara ayahnya.  Yang  menurut    ketentuan  tidak  mendapat  apa-apa  karena dihijab  oleh  saudara  ayahnya,  namun  menurut  kitab  undang-undang Hukum  wasiat  mesir  yang  berpegang  pada  istimbat  dan  ijtihad  ulama mutaqaddimin  diberi bagian berdasarkan atas ” Wasiat Mujibah ” .
Ilmu  mawaris  sangat  penting  untuk  dipelajari,  dipahami  sekaligus dipraktekkan, terutama bagi masyarakat muslim sendiri, dan para ulama sepakat bahwa  ilmu  ini  wajib  kifayah  untuk  diketahui  dalam  kumunitas  kehidupan masyarakat  muslim,  maka  sudah  saatnya  semua  tgk  Imum  Gampong mencurahkan perhatiannya untuk mengusahakan agar setiap Gampong minimal ada  satu  orang  yang  memahami  ilmu  ini,  kemudian  masyarakat  wajib menanyakan  pada  ahlinya.  Hal  ini  mengingat      rialita  yang  ada,  baik  di lingkungan  kita  sendiri  banyak  yang    praktek  pembagian  mawarisnya  tidak berlandaskan kepada aturan hukum yang berlaku, sehingga banyak perselisihan yang  terjadi  akibat  harta  peninggalan  dan  bahkan  sampai  menimbulkan pertengkaran,  semoga  dengan  kita  beri  perhatian  kembali  pada  masalah  yang sangat penting ini masyarakat kita akan hidup penuh kedamaian dan jauh dari perselisihan dalam keluarga.

## D. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat
Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan Islam adalah Hukum Faraidh.“ Faraidh menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar / ketentuan) dan  pada syara  adalah  bagian  yang  diqadarkan  /  ditentukan  bagi  waris, dengan demikian  faraidh  adalah  khusus  mengenai  bagian  ahli  warsi  yang telah ditentukan  besar  kecilnya  oleh  syara”. Demikian  juga    faraidh  mengatur antara lain tentang tata cara pembagian Harta Warisan, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, hijab mahjub  siapa urutan asabah berapa bagian haknya dan sebagainya.
Pada  waktu  Agama  Islam  belum  datang  ketanah  Arab,  manusia  masih mempergunakan hukum waris dalam bentuk peraturan yang tumpang tindih dan salah,  bertentangan  dengan  fitrah  manusia.  Orang  Arab  jahiliyah  tidak memberikan    warisan  pada  yang  lemah  seperti  wanita-wanita  dan  anak-anak tetapi  mereka    memberikan  warisan  kepada  laki-laki  yang  dewasa  dan  anak angkat yang mereka pelihara sehingga dengan demikian kadang-kadang kerabat mereka tidak mendapatkan warisan atau berkurang bagiannya. Dengan demikian hak-hak kerabat  telah  dirampas  oleh  anak  angkat  dengan  cara  yang memudharatkan  dan permusuhan.  Hukum  ini  lahir  dari  hawa  nafsu  mereka belaka dan berdasarkan  hukum  adat  yang sesat. Ratio  yang memberikan  harta warisan  kepada  laki-laki  yang  dewasa  dan  anak angkat  seperti  tersebut  diatas karena  kaum  laki-lakilah  yang  mampu  menghadang musuh  dalam  peperangan dan yang dapat membentangi suku dari serangan serangan suku lain. Sedangkan kaum wanita hanya membuat onar, aib, serta menghabiskan harta yang ada. Oleh karena itulah meraka menetapkan wanita dan anak-anak tidak berhak menerima warisan. Kemudian  Agama  Islam  datang  dengan  aturan-aturan  yang  adil, tidak membedakan  antara  ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan,  kecil  ataupun besar semua mendapat bagian.
Aturan-aturan yang terdapat dalam pewarisan Islam telah memperbaiki dan menghapuskan kepincangan-kepincangan sistem pewarisan yang dijalankan oleh orang-orang terdahulu dan sebagian yang dijalankan oleh orang sekarang. Aturan  pewarisan  Islam  tidak  mengandung  unsur  kesewenang-wenangan terhadap ahli waris; justru sebaliknya  yaitu mengandung unsur-unsur keadilan yang mutlak, hal ini dapat kita pahami dari beberapa keistimewaan antara lain:
1. Tidak  memberikan  kebebasan  secara  mutlak  kepada  pewaris  untuk memindahkan harta peninggalannya kepada orang lain,  baik melalui wasiat atau hibah, seperti  yang berlaku dalam masyarakat kapitalis; namun tidak melarang sama sekali kepada pewaris untuk memindahkan sebagian harta peninggalannya    (maksimal  sepertiga)  kepada  orang  lain  selama  tidak merugikan orang lain, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan wasiat dan hibah.
2. Tidak  melarang  kepada  Bapak  dan  leluhur  yang  lebih  atas  dari  pada  si pewaris untuk mewarisi  bersama-sama dengan anak si  pewaris, dan tidak melarang isteri untuk mewarisi harta suaminya yang telah meninggal, atau sebaliknya. Hal ini berbeda dengan hukum waris BW yang menjadikan ayah dan ibu si pewaris tidak dapat mewarisi bila bersama dengan anak-anak dan isteri atau suami si pewaris,
3. Tidak membeda-bedakan ahli waris, baik besar maupun kecil, baik laki-laki maupun  perempuan,  bahkan  anak  dalam  kandungan  pun    sudah diperhitungkan  haknya,  kesemua  itu  mendapat  bahagian  sesuai  dengan syarat-syarat yang digariskan Al-Qur’an dan Al Sunnah.
4. Tidak membenarkan anak anggkat dan orang-orang yang mengadakan janji prasetia untuk mewarisi harta peninggalan si pewaris, sebab mereka tidak mempunyai hubungan karabat. Harta peninggalan dibagikan kepada sanak keluarga  si  pewaris  yang  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan perkawinan dengan memperhatikan jauh-dekatnya hubungan tersebut. 7
Apabila  kita  melihat  lebih  jauh  lagi,  dimana  hukum  kewarisan  Islam yang  bersumber  dari  Al-Quran,  dan  penjelasan  tambahan  yang  diberika  oleh Nabi Muhammad SAW dalam Sunnahnya mengandung berbagai asas  dan corak yang  memperlihatkan  bentuk  karektaristik  dari  hukum  Kewarisan  Islam  itu sendiri  dan  dalam  beberapa  hal  sejalan  dengan  hukum  kewarisan  yang bersumber  dari  akal  manusia,  namun  tetap  mempunyai  corak  tersendiri    yang berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Diantara  dapat kita lihat  ada lima asas yang berkaitan dengan sifat  peralihan harta si pewaris kepada ahli waris
1. Asas Ijbari
Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang  yang  masih  hidup  berlaku  dengan  sendirinya  tanpa  usaha  dari  yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini  disebut secara Ijbari. Menjalankan asas ini dalam hukum kewarisan Islam
7 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata , Fiqh Mawaris , (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008), h. 11
mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia  kepada  ahli  warisnya  berlaku  dengan  sendirinya    menurut  kehendak Allah  tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Dengan asas ini penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang  berhak  atas  peninggalan  itu  sudah  ditentukan  secara  pasti;  sehingga tidak  ada  suatu  kekuasaan  manusia  pun  dapat  mengubahnya  dengan  cara memasukkan orang lain  atau mengeluarkan orang yang berhak.
2. Asas Bilatral
Berbicara asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris yaitu harta warisan itu beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini  berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak  garis  keturunan  yaitu  garis  karabat  keturunan  laki-laki  dan  pihak karabat  garis  keturunan  perempuan  sebagai  mana  yang  di  jelaskan  dalam ayat-ayat  mawaris    dan  hadis  Rasulullah  di  atas.  Inilah  yang  di  namakan kewarisan secara bilateral
3. Asas Individual
Asas Individual adalah harta warisan  harus  dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan,  dimana  masing  ahli  waris  menerima  bagiannya  secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima  haknya  dan  menjalankan  kewajibannya.  Dan  bila  telah dilaksanakan  pembagian  secara  terpisah    untuk  setiap  ahli  waris,  maka selanjutnya  ahli  waris  memiliki  hak  penuh  untuk  menggunakan  untuk menggunakan  harta  tersebut.  Menghilangkan  asas  individual    dengan mencampur  adukkan  harta  warisan  tanpa  perhitungan  dan  dengan  sengaja menjadikan hak kewarisan  bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebutkan  di  atas.  Dan  bentuk  kewarisan  kolektif  dikhawatirkan  kan memakan  hak  orang  orang  lain  tanpa  izin  atau  memakan  harta  anak  yatim yang ada dalam kumpulan harta tersebut.
4. Asas Keadilan Berimbang
Ditinjau  dari  jumlah  bagian  yang  diterima  oeh  masing-masing  ahli  waris termassuk antara laki-laki dan perempuan memang terdapat ketidaak samaan, akan  tetapi  hal  tersebut  bukan  berarti  tidak  adil,  kaarena  keadilan  dalaam pandangan Islam tidak hanya di ukur dengan jumlah yang didapat pada saat menerima  hak  waris,  akan  tetapi  juga  dikaitkan  pada  kegunaan  dan kebutuhan,  anak laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan,  karena  anak  laki-laki  memikul  kewajiban  ganda  yaitu  untuk dirinya  dan  terhadap  keluarganya  termasuk  para  wanita,  begitu  juga  anak rata-rata mmendapat hak  lebih besar dibandingkan dengan apa yang diterima oleh orang tuanya, oleh karena itu pada hakikatnya hak waris yang diterima oleh  ahli  waris  merupakan  kontinuitas  tanggung  jawab  pewaris  terhadap keluarganya,  sehingga  jumlah  bagian  yang  diterima  ahli  waris  berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang
5. Asas Semata Akibat Kematian
Hukum  Islam  menetapkan  peralihan  harta  seseorang  kepada  orang  lain dengan  menggunakan  istilah  kewarisan  hany  berlaku  setelah  yang mempunyai  harta  meninggal  dunia.  Asas  ini  berarti  harta  seseorang  tidak dapat  beralih  kepada  orang  lain  dengan  nama  warisan  selama  yang mempunyai  harta masih  hidup.  Juga berarti bahwa segala bentuk  peralihan harta seseorang  yang masih  hidup  baik  secara langsung maupun terlaksana setelah  dia  mati  tidak  termasuk  ke  dalam  istilah  kewarisan.  Sedangkan masalah wasiat merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan dan  di  dalam  berbagai  kitab  fiqh,  wasiat  di  bahan  lingkup  fiqh  muamalah, begitu  juga  dengan  hibah  dan  sebagainya.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan adaat yang menjadikan eralihan sebelum meninggal pewaris dan wasiat serta hibang di masukkan dalam bagian pewarisan, begitu juga dengan BW yang menjadikan  surat  wasiat  sebagai  bagaian  dari  pewarisan  yanag  dikenal dengan kewarisan bij testament.
Berbicara  mengenai  Hukum  Waris  Adat,  ada  baiknya  terlebih  dahulu memahami pengertiannya sebagai pegangan/ pedoman untuk dapat melangkah
kepada pembahasan selanjutnya. Hukum Waris Adat  yang memuat garis-garis ketentuan  tentang  sistem  dan  azas-azas  hukum  waris,  tentang  harta  warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan pengusaha dan pemiliknya dari pewaris kepada waris.
Hukum  waris  adat  sesungguhnya  adalah  hukum  penerusan  harta kekayaan  dari  suatu  generasi  kepada  keturunannya.  TerHaar  ,  1950  ;  197 menyatakan : “ Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusab dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi “
Supomo  ,  1967  ;  72  menyatakan  :“  Hukum  adat  waris  memuat  peraturan- peraturan  yang  mengatur  proses  meneruskan  serta  mengopor  barang-barang harta  benda  dan  barangbarang  yang  tidak  berwujud  benda  (Immateriele Geoderen) dari suatu angkatan manusia (Generatio) kepada turunannya “
Dengan  demikian  hukum  waris  itu  menurut  ketentuan-ketentuan  yang mengatur cara meneruskan dan cara peralihan  kekayaan ( berwujud atau tidak berwujud  ) dari pewaris kepada ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihana harta  kekayaan  ini  dapat  berlaku  sejak  pewaris  masih  hidup  atau  setelah meninggal dunia. Hal inilah yang membedakan antara hukum waris barat (KUH Perdata) . Tata cara pengalihan atau penerusan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris menurut hukum adat dapat terjadi penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.
Kemudian  didalam  hukum  waris  adat  dikenal  beberapa  prinsip  (azas umum),  diantaranya  adalah  jika  pewarisan  tidak  dapat  dilaksanakan  secara menurun,  maka  warisan  ini  dilakukan  secara  keatas  atau  kesamping.  Artinya yang  menjadi  ahli  waris  ialah  pertama-tama  anak  laki  atau  perempuan  dan keturunan mereka. kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun , maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada  yang  mewarisi  adalah  saudara-saudara  sipeninggal  harta  dan  keturunan mereka  yaitu  keluarga  sedarah  menurut  garis  kesamping,  dengan  pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh “.
·      “  Menurut  hukum  adat  tidaklah  selalu  harta  peninggalan  seseorang  itu langsung  dibagi  diantara  para  ahli  waris  adalah  sipewaris  meninggal  dunia, tetapi  merupakan  satu  kesatuan  yang  pembagiannya  ditangguhkan  dan  ada kalanya tidak dibagi  sebab harta tersebut  tetap merupakan satu  kesatuan  yang tidak dapat dibagi untuk selamanya” .
·      “  Hukum  adat  mengenal  prinsip  penggantian  tempat  (Plaats  Vervulling). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta)  Dan  bagaimana  dari  cucu  ini  adalah  sama  dengan  yang  akan  diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya” .
·      “  Dikenal  adanya  lembaga  pengangkatan  anak  (adopsi),  dimana  hak  dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung)”.
Apabila terjadi konflik (perselisihan), setelah orang tua yang masih hidup ,  anak  lelaki  atau  perempuan  tertua  ,  serta  anggota  keluarga  tidak  dapat menyelesaikannya  walaupun  telah  dilakukan  secara  musyawarah  /  mufakat maka  masalah  ini  baru  diminta  bantuan  dan  campur  tangan  petua  adat  atau pemuka  agama.  Hukum  adat  tidak  mengenal  cara  pembagian  dengan perhitungan  matematika  (angka)  ,  tetapi  selalu  didasarkan  atau  pertimbangan mengingat wujud banda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi walau hukum waris adat mengenal azas kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris  akan  mendapat  bagian  warisan  dalam  jumlah  yang  sama,  dengan  nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.

## D. Penutup
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kedudukan ilmu mawaris sangat diperlukan  dalam  kehidupan  berkeluarga.  Hal  ini  sebagaimana  perkataan  dari Rasulullah bahwa ilmu mawaris itu adalah sebahagian dari ilmu. Terdapat lima prinsip yang dijadikan rujukan oleh hukum mawaris Islam yaitu asas ijbari, asas bilateral,  asas  individual,  asas  berimbang,  asas  semata  akibat  kematian. Sedangkan  ketentuan  adat  mengenai  hukum  warisan,  apabila  sesuai  dengan
hukum  islam,  maka  dapat  digunakan  dalam  penyelesaian  kasus  pembahagian ahli waris.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Amir  Syarifuddin ,  Hukum  Kewarisan  Islam ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2008
Fatchur Rahman, Ilmu Waris , Al-Ma’arif Bandung, 1975
Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-azhar, Ahkamul Mawaris fi alfiqh al Islam , ( Mesir, 2001).
Muhammad Ali As-Sabuni, Al-Mawaris fi Asy Syari’atil Islam , (Makkah, tt.).
Muhammad  Basyir  Al-Mufsyi, Al-Jami’ul  Hadis  Fi  ‘Ilmil  Fara’idh  wa  Al- Mawaris , Damsyiq, tt.
Suparman  Uswman  dan  Yusuf  Somawinata, Fiqh  Mawaris ,  Gaya  Media Pratama, Jakarta, 1997
Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia , Nadia Foundation, Aceh, 2004.