## MENGGALI, MENGELOLA  DAN MENGAWASI  PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) STUDI KASUS  PADA  KABUPATEN  PULANG PISAU
Exploring, Managing And Supervising Revenue Of Regional Original Income (PAD) Case Study In Pulang Pisau District
BOBY SEGAH,ST.,MT KAHARAP,SE
Auditor pada Inspektorat Provinsi  Kalimantan  Tengah
*email: boby_segah@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini dibuat dan berangkat dari ketertarikan penulis ingin mengetahui dan mempelajari  beberapa  hal  mengenai  cara  menggali,  mengelola  dan  mengawasi mengenai  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  secara  umum  pada  Kabupaten  Pulang Pisau.  Berangkat  dari  permasalahan  yang  ada  sehingga  penulis  mencoba  untuk menulis  ke  dalam  suatu    tulisan    namun    judul    tulisan  ini    masih  bersifat  secara umum    karena      tidak    melakukanya    dengan  cara  penelitian    namun    hanya mempelajari   data  - data yang bersifat  sekunder   yang  kami  kumpulkan  dari beberapa    sumber  data  yaitu    Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  terkait  dan wawancara dengan  pejabat yang  terkait.
Berdasarkan  data    yang    kami    dapatkan    dari    data  sekunder  sejak  Tahun 2019,2020 dan 2021  bahwa  Penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada Kabupaten  Pulang    Pisau  pagu  murni  antara  lain    Tahun  2019    sebesar Rp.47.565.535.500,-  Tahun 2020 sebesar  Rp. 48.853.535.500,-  dan  tahun 2021 sebesar  Rp. 46.386.539.185,-
Pendapatan  Asli  Daerah    tersebut      bergantung  kepada    kreativitas  dan kemampuan  dari  pemerintah daerah  untuk mengelola  dan menggali   dari sumber
– sumber  yang    berpotensi    untuk  menambah    pendapatan  asli  daerah  dengan melakukan    beberapa    hal  seperti    meningkatkan  penerimaan  pada  beberapa  pos penerimaan    serta    melakukan    pengawasan    dengan    tujuan    untuk    mengurangi kebocoran      penerimaan,  Melakukan  pendataan  potensi  sumber – sumber penerimaan yang  sudah  ada maupun melakukan penggalian  potensi baru maupun yang    sudah  ada    Dengan  melakukan  hal  tersebut  maka  pendapatan  asli  daerah Kabupaten  Pulang  Pisau  dapat  meningkat  sehingga  nantinya    di  harapkan    dapat menyumbang  untuk  membiayai pembangunan  yang  sedang  di  kerjakan. Dalam penghimpunan    pendapatan  asli  daerah  tersebut    maka    pemerintah    Kabupaten Pulang  Pisau    juga    meningkatkan    aspek  pengawasan  agar      kebocoran    - kebocoran      tidak    tejadi  terkait  dengan    pengelolaan  keuangan    yang  tertib  dan transparan.
Kata Kunci: Mengawasi Pemerintah Daerah Meningkatkan Penerimaan Keywords : Supervise Local government Increase Reception

## Abstract
This paper was created and departed from the author's interest in wanting to know and learn  a  few  things  about  how  to  explore,  manage  and  supervise  the  Regional  Original Income (PAD) in general in Pulang Pisau Regency. Departing from the existing problems so that the author tries to write into an article but the title of this article is still general in nature  because  it  does  not  do  it  by  means  of  research  but  only  studies  secondary  data that we collect from several data sources, namely the relevant Regional Work Units. and interviews with relevant officials.
Based  on  the  data  we  got  from  secondary  data  since  2019,  2020  and  2021  that  the Regional Original Revenue (PAD) in Pulang Pisau Regency is pure, among others, in 2019 of  Rp.  47,565,535,500,  -  in  2020  of  Rp.  48.853.535.500,  -  and  in  2021  it  is  Rp. 46,386,539,185,-
The  Original  Regional  Revenue  depends  on  the  creativity  and  ability  of  the  regional government to manage and explore sources that have the potential to increase regional original  income  by  doing  several  things  such  as  increasing revenues  at  several  reception posts  and  conducting  supervision  with the  aim  of  reducing  revenue  leakage,  Conducting data collection potential sources of revenue that already exist as well as extracting new and  existing  potential.  By  doing  this,  the  local  revenue  of  Pulang  Pisau  Regency  can increase so that later it is expected to be able to contribute to finance the development that  is  being  worked  on.  In  collecting  the  local  revenue,  the  Pulang  Pisau  Regency government  also  improves  the  aspect  of  supervision  so  that  leakages  do  not  occur  in relation to orderly and transparent financial management.
©2022  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini    dibuat    dan  berangkat    dari ketertarikan  penulis    ingin    mengetahui  dan mempelajari  beberapa  hal  mengenai    cara    menggali  , mengelola dan  mengawasi mengenai Penerimaan  Asli Daerah (PAD)  secara umum  pada  Kabupaten  Pulang Pisau.  Berangkat  dari    permasalahan    yang    ada sehingga  penulis  mencoba  untuk   menulis  ke dalam suatu  tulisan  namun  judul  tulisan  ini  masih bersifat secara    umum    karena  tidak    melakukan  dengan  cara penelitian    namun    hanya  mempelajari      data    -  data
yang bersifat  sekunder   yang  kami  kumpulkan  dari beberapa    sumber  data  yaitu    Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  dan  wawancara dengan pejabat yang terkait.
Berdasarkan  data    yang    di  dapatkan    berupa    data sekunder  dari    Tahun  2019,2020  dan  2021    bahwa Pagu    Murni  Penerimaan    Asli    Daerah    (PAD) Kabupaten  Pulang    Pisau  yaitu    Tahun  2019    sebesar Rp.47.565.535.500,-  Tahun  2020  sebesar  Rp.48. 853.535.  500    dan    Tahun  2021    sebesar Rp.46.386.539.185,- .
Target dan Realisasi  Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah : No. TAHUN Tranfer Pemerintah Pusat Dana Insentip  Daerah (DID) Tranfer Antar Daerah Keterangan 1. 2019 768.082.922.476 12.326326.077 27.495.270.530,60 DID  masuk  dalam  Tranfer  Pusat Lainnya dan Dana Desa Dana Perimbangan DBH,DAU dan DAK 2. 2020 713.823.881.333 27.597.284.000 24.515.087.379,45 3. 2021 716.095.211.021 33.207.666.000 31.221.943.168,51
Berdasarkan  data    diatas  bahwa    Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)    tersebut      bergantung  kepada kreativitas  dan  kemampuan    dari    pemerintah  daerah untuk  mengelola    dan  menggali      sumber – sumber yang    berpotensi    untuk  menambah    pendapatan  asli daerah  dengan  melakukan    beberapa    hal  seperti meningkatkan  penerimaan  pada  beberapa  pos penerimaan    serta    melakukan    pengawasan    dengan tujuan    untuk    mengurangi  kebocoran      penerimaan, melakukan  pendataan  potensi  sumber – sumber penerimaan  yang    sudah    ada  maupun  melakukan penggalian  potensi baru maupun  yang  sudah ada.
Dengan  melakukan  hal  tersebut  diatas  maka pendapatan  asli  daerah    Kabupaten  Pulang  Pisau diupayakan  dapat  meningkat  sehingga  nantinya diharapkan    dapat    menyumbang    untuk    membiayai pembangunan  yang  sedang  di  kerjakan.
Dalam  menghimpunan    pendapatan  asli  daerah tersebut  maka  pemerintah  Kabupaten  Pulang Pisau juga    meningkatkan    aspek  pengawasan  agar kebocoran              tidak    tejadi  terkait  dengan pengelolaan keuangan  yang tertib dan transparan.
Sejak terjadinya  pandemi  Covid-19 yang  melanda dunia    maka  imbas  dari    pandemi  kofid-19    tersebut juga  melanda    Indonesia  dan  kondisi    demikian  juga sempat  berpengaruh  kepada  perekonomian  dan mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi    dan  juga berpengaruh terhadap inflasi.
Kurang  meratanya  pembangunan  antara  wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa  serta antara kawasan telah menimbulkan kesenjangan  penyediaan prasarana dan  sarana  pembangunan  dan  ekonomi.  Proses pembangunan  pada  dasarnya    bukanlah  sekedar fenomena  ekonomi  semata.  Pembangunan  tidak ditujukan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang di capai  oleh  suatu  negara,  namun  lebih  dari  itu pembangunan    memililki  proyektif  yang  luas.  Dalam proses pembangunan selama masih
mempertimbangkan  aspek  pertumbuhan    dan pemerataan    juga  mempertimbangkan  dampak efektivitas  dan    ekonomis  terhadap  kehidupan  sosial masyarakat.  Pembangunan  nasional  di  laksanakan dengan    prinsip-prinsip  kebersamaan,  berkelanjutan, berwawasan dengan masyarakat.
Pembangunan ekonomi daerah adalah  suatu proses dimana  pemerintah  daerah  dan  masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan    antara  pemerintah  daerah  dengan    sektor swasta    untuk  menciptakan    lapangan  kerja  dan merangsang    perkembangan  kegiatan  ekonomi    dalam wilayah  tersebut.
Salah  satu  tujuan  pembangunan  daerah  adalah untuk  meningkatkan    pertumbuhan    ekonomi  daerah sedangkan    pertumbuhan  ekonomi    adalah  sebagai salah  satu    alat  ukur  keberhasilan  pembangunan. Melalui    pembangunan  daerah  diberikan  partisipasi prasarana  dan  kreativitas  masyarakat  untuk      turut serta    dalam  pembangunan  dengan    tujuan memanfaatkan      sumber  daya  alam    dan  potensi  yang tersedia di daerah .
Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan    pertumbuhan      ekonomi  daerah tersebut  juga    harus  memperhatikan  kondisi  ekonomi masyarakat    yang  ada  antara    potensi  Sumber    Daya Alam, Sumber Daya Manusia serta  infrastruktur.
Pembangunan  daerah  juga  berarti  memampukan daerah  untuk mengelola sumber daya  ekonomi secara berdaya  guna  dan  berhasil  guna      dengan  tujuan kemajuan    daerah  serta    kesejahteraan  masyarakat. Penyebaran  pembangunan  nasional    diarahkan  untuk lebih  mengembangkan  dan  menyelaraskan  laju pertumbuhan  antar  daerah  dengan  memperhatikan daerah yang terbelakang dan daerah yang penduduknya sedikit,  daerah  terpencil    dan  daerah  perbatasan. Otonomi daerah yang dilaksanakan sudah memberikan
Boby  Segah  dan  Kaharap. Menggali,  Mengelola  dan  Mengawasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah(PAD) Studi Kasus Pada Kabupaten Pulang Pisau.
peran yang lebih besar   kepada pemerintah dan pelaku ekonomi untuk  menanganni    pembangunan di daerah ,  tuntutan  otonomi  daerah    muncul  untuk  merespon kesenjangan pembangunan di daerah.
Undang – undang Nomor 32  Tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang – undang  Nomor  8    Tahun  2005  yaitu kewenangan    daerah    otonom  untuk    mengatur    dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  menurut prakarsa  sendiri.  Untuk  mencapai  otonomi  daerah seperti  yang    sudah  di  tetapkan  dalam  Undang – undang  Nomor    8  Tahun  2005  maka    pemerintah daerah  perlu  mengupayakan  pendapatannya  sendiri untuk  pembiayaan,  pengeluaran    pembangunan    di daerahnya.
Undang – undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat     dan pemerintah  daerah  dapat  di  jelaskan  bahwa    sumber pembiayaan    daerah  dari    Pendapatan  Asli  Daerah diperoleh melalui  pendapatan dari pajak dan restribusi daerah  serta  laba  dari  Badan  Usaha  Milik    Daerah (BUMD)      penerimaan  dari  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah dan penerimaan  lain - lain yang sah.
Otonomi  daerah    tersebut    dapat  berjalan  dengan baik  maka  pemerintah  daerah  perlu  diberikan kewenangan    untuk  menetapkan  pajak  daerah  dan restribusi daerah, serta  tata cara pendirian perusahaan daerah  sebagai    sumber  pendapatan  asli  daerah pemerintah  daerah  juga  harus  memiliki  kecakapan dalam mengelola keuangan  daerah .
Kebijakan  pemerintah    daerah  untuk  menaikan pendapatan  asli  daerah  bisa  melibatkan  kontra produktif  karena,  terjadi bukan  pada pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat, tetapi akan mendorong pihak swasta memindahkan  lokasi usaha kedaerah lain.
Kabupaten    Pulang  Pisau  dengan    luas  wilayah sebesar  9.692,99  Km2  dan  atau  969.298,99  Ha  atau sekitar  6,31%  dari  luas  Kalimantan  Tengah    sebesar 15.356.400 Ha, terdiri dari 8 Kecamatan, 95 Desa  dan 4  Kelurahan,  dengan  jumlah  penduduk    133,4  ribu orang (Data tahun 2020).
Pendapatan  Asli    Daerah  (PAD)    adalah  salah  satu sumber   dana  yang    berperan  dan     dalam  membantu dalam  membiayai    pembangunan  yang  sedang    di galakan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.  Sumber    -  sumber    penerimaan    asli  daerah pada saat ini lagi di galakan oleh masing – masing kepala daerah    untuk  membiayai  berjalannya  pemerintahan daerah  baik infrastruktur maupun  ekonomi.  Kejelian dari    Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah    sangat dituntut    oleh  kepala    daerah  untuk  ikut  menggali potensi  sumber-sumber  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah.
Urgensi      terhadap    kebutuhan  sistem pemerintahan    tidak  terlepas    dari  keinginan
masyarakat      untuk  mendapatkan  pelayanan    publik pada  masa – masa    sebelumnya  yang    birokratis    dan panjang  serta berliku. Pada saat ini  banyak masyarakat yang  peduli dengan adanya perubahan  di dalam  tata kehidupan yang semakin   meningkat.
Terjadinya    suatu    perubahan      tersebut  tidak terlepas  dari  timbulnya  kemajuan    teknologi    yang semakin  berkembang  dan  semakin  pesat    sehingga menuntut    kita    untuk  selalu  waspada  dan  berhati – hati  dengan  tujuan untuk menghindari  terjadinya  hal -  hal  yang  tidak  kita  inginkan    di  kemudian  hari.  Pada era  reformasi    yang  terjadi  saat  ini  ditandai  dengan pergantian    pemerintahan  yang    baru  di  pandang concern    untuk  mengubah    paradigma    pemerintahan yang  berpusat    tentang    kebijakan  otonomi    daerah yang  sudah  diatur    dalam  Undang-undang  Nomor  22 dan  Nomor  25      Tahun  1999  jo  Undang-undang Nomor 32 dan 33  Tahun 2004. Isi dari  paket  Undang – undang ini adalah pelimpahan   dari pemerintah pusat kepada  pemerintah daerah.
Pada  dasarnya    terdapat  3  (tiga)  misi    utama pelaksanaan  otonomi  daerah  yaitu  (1)    Meningkatnya kualitas  dan    kuantitas  dalam  memberikan  pelayanan publik  dan  kesejahteraan    bagi  masyarakat,  (2) Menciptakan    adanya  efisiensi    dan  efektvitas pengelolaan  sumber  daya    daerah,  dan  (3) Memberdayakan    dan  menciptakan  ruang  bagi masyarakat  untuk  berpartisipasi    dalam  proses pembangunan.    Tujuan    dari    peletakan  kewenangan dalam penyelenggaraan   otonomi daerah adalah  untuk peningkatan    kesejahteraan  bagi  masyarakat    dengan cara memberikan  pelayanan kepada masyarakat,
Dimaknai      lebih  mendalam  bahwa    desentralisasi mengharuskan    pengelolaan  keuangan  daerah  dikelola secara mandiri  oleh pemerintah  daerah, hal ini sejalan dengan  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan    Keuangan  antara    Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah    dan  undang – undang Nomor  1  Tahun  2022  tentang    Hubungan  Keuangan Antara    Pemerintah  Pusat  dan  Pemeintah    Daerah. Sejak   berlakunya  undang – undang tersebut   maka sudah  dilahirkan    paradigma  baru  dalam  pengelolaan keuangan  daerah yang  berorientasi  pada kepentingan publik  yang  menuntut  peran  serta  pemerintah  daerah untuk  membuat    laporan  keuangan  yang    transparan tentang    informasi  anggaran  agar  di  ketahui  oleh masyarakat/publik.
Undang – undang    Nomor  22    dan  Nomor  25 Tahun  1999  jo  Undang-undang    Nomor  32    dan  33 Tahun  2004  serta undang – undang Nomor 1 Tahun 2022  bahwa      perimbangan  keuangan  pusat    dan keuangan    daerah    diberikan  kewenangan  untuk memanfaatkan    sumber  -  sumber  keuangan  sendiri  di dukung  dengan  perimbangan  keuangan  antara  pusat dan  daerah.  Sejalan  dengan    kewenangan    pembiayaan tersebut,  maka  pengaturan    pembiayan    daerah dilakukan  berdasarkan  penyelenngaraan  pemerintahan yang mengacu kepada  asas desentralisasi  di bebankan kepada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan pembiayaan  penyelenggaraan    pemerintah  dalam rangka  pelaksanaan azas  dekonsentrasi  dialkukan atas
beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan pembiayaan  penyelenggaraan    pemerintah  dalam rangka tugas pembantuan .
Pemerintah  daerah      diberikan  kewenangan    yang lebih  besar  lagi  dalam  proses  perencanaan      dan impelementasi  pembangunan  didaerah seiring dengan pengalihan  kewenangan  maka  keuangan    daerah pemerintah  darah  juga  berupaya    secara  maksimal meningkatkan  penerimaan  asli  daerah  dengan    tujuan agar    pembiayaan  untuk  pembangunan  dapat terlaksana. Salah satu dana untuk membantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka disebut  dengan dana  perimbangan,  dimana  pemerintah  daerah mempunyai  kewenangan  untuk  mengumpul  pajak  dan restribusi  daerah  sebagai  komponen  utama  dari Pendapatan  Asli  Daerah    (PAD).  Dalam,  Undang- undang      Nomor    34    Tahun  2000  tentang    Pajak Daerah   dan Restribusi Daerah.
Pendapatan daerah  yang dihimpun dari lokal taxing power    dari  pemerintah  daerah  relative  kecil dibandingkan  dengan    potensi    yang  ada  pada    jenis pajak    yang  dihimpun  oleh  pemerintah  pusat.  Terjadi perbedaan    antara    kebutuhan  pemerintah    pusat  dan pemerintah  daerah    untuk      menjalankan kewenangannya      dengan    kapasitas  anggaran pemerintah  daerah,  kekurangan    ini    terjadi    dalam sistem desentralisasi  di Indonesia.
Kebijakan  desentralisasi  fiskal    sudah  membawa konsekwensi    kepada  perubahan    pada  pengelolaan fiskal  yang    cukup  mendasar.  Perubahan  dimaksud ditandai    dengan    meningkatknya    transfer  dana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara    dari pemerintah   pusat  ke daerah.   DID itu masuk dalam tranfer  Pemerintah  Pusat  lainnya    terdapat  dua  mata anggaran  itu    DID  dan  Dana  Desa.  Sedangkan    Dana Perimbangan itu termasuk DBH,DAU dan DAK.
Tahun    2019    transfer  dana  sebesar Rp768.082.922.476,    transfer  dana  sebesar    Rp. 713.823.881.333  Tahun  2020    dan    transfer  dana Tahun  2021  sebesar Rp.716.095.211.021. Pemerintah Kabupaten  Pulang    Pisau    mulai  berupaya  untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber  dari    beberapa    sektor  antara  lain    Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Berdasarkan  data  dari    Badan  Pendapatan, Pengelolaaan Keuangan  dan Aset  Daerah Kabupaten Pulang Pisau, pagu murni penerimaan Pendapatan  Asli Daerah    (PAD)    dari  Tahun  2019    sebesar Rp.47.565.535.500,- Tahun 2020 sebesar Rp48.853.535.500,-  dan  Tahun  2021    sebesar  Rp. 46.386.539.185 APBD  Tahun  Anggaran  2019  sebelum  perubahan anggaran  belanja  Rp.  984.260.620.500,-  dan  sesudah perubahan sebesar Rp.1.029.430.993.302,12
pendapatan  sebelum  perubahan    Rp.994.260.620.500,- dan  setelah  perubahan  Rp.994.318.112.102,    Tahun Anggaran  2020    anggaran  pendapatan  sebelum perubahan sebesar Rp.1.007.144.389.500,-  dan setelah perubahan  Rp.1.029.044.389.500,-    anggaran  belanja sebelum  perubahan        Rp.923.801.666.037,51  dan
setelah perubahan
belanja
sebesar Rp986.922.795.598,14      serta    Tahun  Anggaran  2021 Anggaran  Pendapatan  sebelum  perubahan  Rp 944.946.275.185      dan  sesudah  perubahan Rp1.012.539.284.941,29
Batasan Masalah Dalam  penulisan  ini    hanya  akan    membahas tentang potensi – potensi Pendapatan Asli Darah  yang menjadi  objek pungutan dari pajak dan Restribusi yang ada   di  Kabupaten Pulang Pisau.
Tujuan  Penulisan Tujuan Penulisan adalah :
1. Untuk  melihat kontribusi   terhadap  Pendapatan Asli  Daerah (PAD)
2. Untuk  melihat    potensi  pajak  dan  restribsi penerimaan.
3. Melihat  jumlah  pungutan.
4. Upaya  apa  saja  yang    dilakukan    oleh  Badan Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah    Kabupaten  Pulang  Pisau  untuk meningkatkan penerimaan.

## Manfaat  Penulisan
Manfaat yang di harapkan  adalah :
1. Sebagai  syarat    bagi      penulis  untuk  mendapat penilaian  angka  kredit  di    bidang  pengembangan profesi.
2. Hasil  dari  penulisan  di  harapkan  menjadi    bahan untuk pembelajaran.

## Objek  Penulisan
Objek penulian  adalah  Satuan Kerja Perangkat Daerah    antara  lain    Badan  Pendapatan,    Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau , Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Penelitian dan  Pengembangan  Kabupaten  Pulang  Pisau    dan Inspektorat  Kabupaten Pulang Pisau

## Data  yang digunakan
Data  primer  adalah  data    yang    diperoleh melalui  hasil  wawancara    dengan  pihak  -  pihak  terkait dan    data    sekunder    adalah  data  yang  di  dapat  dari publikasi  instansi    pemerintah  daerah    yang  terkait dengan permasalahan.

## Metode  Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan
Mempelajari    data  yang  diambil  dari  buku  -buku karangan  ilmiah  data-data dokumen  -  dokumen yang    berkaitan  dengan    permasalahan  yang    di bahas dalam  penulisan.
b. Studi Lapangan Dikumpulkan dengan melakukan pengataman  dan mencatat    data  yang  telah    tersedia  dan wawancara  dengan  pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah  yang terkait.

## Pengelola  Keuangan  Daerah
Keuangan  daerah   dapat diartikan   sebagai “  Semua    hak  dan  kewajiban      yang      dapat  dinilai
Boby  Segah  dan  Kaharap. Menggali,  Mengelola  dan  Mengawasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah(PAD) Studi Kasus Pada Kabupaten Pulang Pisau.
dengan  uang      juga  segala    satuan,    baik  berupa  uang maupn  barang  yang  dapat  dijadikan  kekayaan  daerah sepanjang  belum  dimiliki  atau  dikuasai    oleh    negara atau    daerah  yang  lebih  tinggi    serta  pihak-pihak  lain sesuai  dengan  ketentuan    peraturan    perundang- undangan   yang berlaku.
Dalam  konsep    lebih  luas    bahwa  Sistem Pengelolaan Keuangan  Daerah yang terdiri dari  aspek antara lain :
a. Pengelolaan (optimalisasi dan /atau penyeimbangan  )  seluruh      sumber-sumber  yang mampu  memberikan  penerimaan,  pendapatan, dan  atau    pengehematan    yang  mungkin  dapat dilakukan.
b. Ditetapkan  oleh    Badan  Eksekutif  dan  Badan Legislatif, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif, serta diawasi  oleh  Badan  Legislatif,  dilaksanakan    oleh Badan  Eksekutif    serta  diawasi  oleh      Badan Legislatif   dan seluruh komponen mayarakat.
c. Diarahkan  untuk  kesejahteraan    seluruh masyarakat.
d. Didasari oleh prinsip  - prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
Obyek  pengelolaan    keuangan    daerah  adalah  sisi penerimaan  dan    sisi  pengeluaran  dan      penerimaan daerah dapat  melakukan dua hal yaitu  :
1. Mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan eksentensifikasi      Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah    serta  pinjaman  daerah  dan  laba  dari Badan Usaha Milik Negara.
2. Daerah  dapat    melakukan  optimalisasi  sumber  - sumber   penerimaan  baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan  kekayaan daerah   lainnya  yang dipisahkan.  Sedangkan  dari  sisi    pengeluaran  , daerah  harus      dapat  melakukan    redenfinisi proses  penganggaran,  dengan  tujuan  untuk mengatus  sumber-sumber  dari  penerimaan    dan pos    pengeluaran  dana  mala  dibuuhkan  suatu system    pengelolaan  keuangan    daerah  yang transparan untuk  menjamin  dana yang diperoleh dan  dikeluarkan    sesuai  dengan    pos-pos  nya, sehingga    kebocoran  dapat  diatasi  segera  atau penggunaan dana untuk kepentingan lain.
Dengan  demikian  berbagai  kebijakan  yang    diterbitkan oleh  pemerintah  dalam  rangka  menuju  kepada pengelolaan keuangan  yang transparan  dan berkualitas .

## Desentralisasi  Fiskal
Desentralisasi  keuangan      keuangan  /  fiskal dalam  hal  ini    dapat  di  katakan  berhasil    jika  daerah tersebut  dapat    mengelola    keuangan      daerahnya secara  efektif    dan  efisien,  karena  keuangan    daarah adalah    semua    hak  dan  kewajiban    daerah  dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah    yang dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  di  dalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban daerah tersebut.
Desentralisasi    juga  diyakini    mampu merangsang  partisipasi  demokrasi  yang  lebih  besar sehingga hasilnya merupakan dukungan dari masyarakat kepada  pemerintah    semakin  luas    dan  dengan demikian  stabilitas    politik  dapat  di  perbaiki.  Apabila kebaika - kebaikan   dan manfaat ini  di tambah  dengan sisi  manfaat  yang  lain      seperti    peningkatan  mobilitas daan  sumber-sumber    dan    penerimaan  yang  meliputi keuangan    pusat,  peningkatan  akuntabilitas,  dan peningkatan  tanggap  dan  tanggungjawab  pemerintah secara  umum  tidak  mengherankan  banyak  orang mengganggap  desentralisasi    merupakan  sesuatu    yang sangat berharga.
Sementara model top dwon menterjemahkan    dari    perspektip  pemikiran pemerintah    pusat.  Desentralisasi    dalam  hal  ini diterjemahkan    dan    dilaksanakan  oleh  pemerintah pusat  sebagai    instrumen  untuk  meringankan    beban pusat  dengan mengalihkan  defisit ke bawah. Langkah ini    merupakan    bagian    dari  keinginan  pemerintah pusat untuk mencapai tujuan yaitu alokasi sumber daya dengan  lebih  efisien  melalui  pelimpahan  kewenangan kepada  pemerintah  daerah.  Maksud  dan  tujuan  di selenggarakannya  desentralisasi  fiskal    membantu tercapainya  tujuan-tujuan    kebijakan  dan  kepentingan nasional.  Di  lain  pihak   Pratikno  (2003;1)  menjelaskan bahwa  desentralisasi  fiskal  berkaitan    dengan  tax assigmen  (PAD),  Revenue  Sharing  (bagi  hasil)    dan Grant    (Subsidi)  berpa  Block    Grant    dan  Specific Grant. Artikel    tentang    pengelolaan  keuangan daerah  yang  transparan  memang  di  perlukan    dalam melaksanakan  desentralisasi  fiskal  ini  menggambarkan bagaimana    pengelolaan  keuangan  daerah  yang transparan  di  Kabupaten    Pulang  Pisau,  serta mengidentifikasi  strategi  dan  prinsip – prinsip  yang  di pakai  untuk  mewujudkan    pengelolaan    keuangan daerah yang transparan.
Data  APBD  Murni  dan APBD  Perubahan  Tahun Anggaran 2019, 2020  dan 2021  Tranfer dari Pusat
TAHUN APBD MURNI APBD  PERUBAHAN Tranfer Pusat Dana Insentif Daerah Antar  Daerah Tranfer Pusat Dana Insentif Daerah Antar Daerah 2019 790.594.306.000 12.675.000.000 30.373.997.000 789.250.261.137 12.326.077.000 31.000.000.000 2020 775.423.646.000 12.175.358.000 31.775.000.000 698.451.887.052 27.597.284.000 31.775.000.000 2021 844.859.736.000 37.500.000.000 23.490.776.000 698.575.649.100 33.207.666.008 22.745.533.521 PEMBAHASAN Penglolaan    Keuangan    Daerah  Yang Transparan
Diakui    kelembagaan    pemerintah  daerah dalam  menjalankan    otonomi  daerah    sekarang  ini
berkaitan  dengan  persoalan    kelemahan  sistem informasi keuangan dan akuntansi publik  yang di pakai. Laporan  akuntansi    publik    sangat  berguna  untuk penilaian  dan  pengambilan  keputusan    pimpinan eksekutif    sebenarnya  bukan  murni    kesalahan  dari
pemerintah daerah  saja  melainkan  pemerintah  pusat juga  memiliki  andil    terhadap  munculnya  hal  tersebut. Secara  obyekstif  kelambanan  dan  keseramwutan pengelolaan  keuangan    daerah  sangat    terkait  dengan tidak  adanya  basis  peraturan  hukum    yang  jelas  dari pemerintah.
Transparansi  adalah  merupakan    prinsip- prinsip atau nilai-nilai  Good  Governance yang dicoba diterapkan dalam sistem pengelolaan  keuangan daerah. Pulang  Pisau  sebagai  sebuah    kabupaten  yang  luas wilayahnya  tidak terlalu luas  jika di bandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
Kabupaten  Pulang    Pisau    terdiri  atas  8 Kecamatan,  4  Kelurahan  dan  95  Desa  dengan  jumlah penduduknya sebanyak 133,4 ribu orang  jiwa  sampai saat  ini    Kabupaten  Pulang  Pisau    sudah  memberikan Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar  Rp.46.386.539.185,- Tahun  2021 , namun  Kabupaten  Pulang  Pisau  masih berjuang  untuk  dapat  memberikan    Pendapatan  Asli Daerah  untuk pembangunan yang sedang di galakan .
Dengan  demikian  untuk  meningkatkan perlukan  sebuah  inovasi  dan  kreativitas  dari pemerintah  daerah  untuk    meningkatkan  Pendapatan asli  daerah,  Pemerintah  Kabupaten  Pulang  Pisau mencoba  untuk membuat inovasi untuk meningkatkan Pendapat  Asli  Daerah    (PAD)    dengan  tekad  agar Pendapatan  Asli  Daerah    Kabupaten  Pulang  Pisau meningkat pertahunnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pulang  Pisau  Nomor  8 Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah.  Dengan  demikian
bahwa  semua  unsur   Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulang Pisau  dapat  meningkat.
Pendapatan Asli  Daerah   (PAD)  yang saat ini    sedang  di  galakan  oleh  pemerintah    Kabupaten Pulang  Pisau  juga    Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) pajak    Pemerintah  Pusat  telah  memberikan  kontribusi yang cukup besar juga  terhadap pendapatan  daerah.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten  Pulang  Pisau    yang  berbasis    pada pembangunan  kemasyarakatan  juga  terlihat  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten Pulang Pisau menyumbangkan dana juga untuk kegiatan pembangunan  daerah  .  Sejak  diberlakukannya otomomi  daerah  di  Indonesia  demikian juga dengan otonomi keuangan, sehingga masing-masing daerah  di berikan  kesempatan  untuk  mengelola  keuangannya sendiri  dan  juga  diberikan  kewenangan    untuk menghimpun    dan  mengelola  dan  juga  di  berikan kesempatan untuk mencari  bebagai sumber dana  yang dimungkinkan  untuk  menambah    Pendapatan  Asli Daerah.
Pendapatan Asli Daerah  tergantung dengan kondisi  masing-masing  yang  ada  di  daerah  tersebut. Ketika    suatu  daerah    memiliki    potensi  alam    yang akan memberikan masukan bagi daerah tersebut, maka daerah ini  akan memiliki   pendapatan asli daerah dan ketika  dikelola  dengan    baik  maka  akan  memberikan manfaat  yang    cukup  baik  bagi  masyarakat  umum. Apabila    daerah  tersebut    memiliki  sumber  daya  alam yang  kecil  maka    penerimaan  daerahnya  juga  akan rendah.
Tabel    :  Target  Peneriman  dan  Realisasi  Penerimaan    Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Pulang  Pisau  Tahun  2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut :
N o. Objek Pajak TAHUN 2019 2020 2021 Target (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Realisasi (Rp) 1. Pajak Daerah 17.155.000.000,-  45.288.021.465,42,- 11.248.274.320,05 9.069.779.611,50,-  45.250.558.379 50.381.686.014,- 2. Retribusi Daerah 6.000.000.000,- 3.244.807.738,- 4.505.728.400,- 1.651.272.537,- 1.734.538.220,- 2.098.379.165,- 3. Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan 4.922.536.465,- 4.905.860.490,- 4.942.536.465,- 6.070.021.655,- 7.363.345.965,- 7.370.086.337,- 4. Lain – lain  PAD 20.890.535.500,-  27.931.213.207,41 25.367.608.800,46 25.722.333.089,50 21.625.000.000,- 65.468.916.184,-

## Strategi dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam  rangka      mewujudkan  maksud    dan tujuan    dari  desentralisasi  fiskal    maka    diperlukan strategi  dan  penerapan    prinsip-prinsip  pengelolaan keuangan  daerah  yang  efektif  dan  efisien  untuk menyelengarakan  manajemen yang  dibutuhkan  dalam strauktur pemerintahan daerah yang andal, efisien dan adil    yang  di  bangun  berdasarkan  fondasi-fondasi  lokal yang tersedia yang merefleksikan dan menghasilkan apa yang    sebenarnya  dinginkan  oleh  penduduk  lokal. Untuk    mengelola    keuangan    daerah  diperlukan keinginan  saja  dan  sumber-sumber    pendapatan melainkan    strategi  yang  jelas  dan  mapan,  serta tersedianya struktur kelembagaan pusat yang memadai untuk mendukung upaya-upaya itu semua.
Prinsip  dasar  adalah  pertama      yang  menjadi pegangan dari seorang manager adalah bahwa keuangan adalah    akuntabilitas  penggunaan  anggaran  belanja.
Akuntabilitas penggunaan anggaran belanja. Akuntabilitas  keuangan    daerah  adalah  merupakan perwujudan  kewajiban  intansi  pemerintah    untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban  secara periodik.
Berkaitan dengan  otonomi lokal  seharusnya yang  tekah  ditetapkan  melalui    suatu    media pertanggungjawaban  secara  periodik.  Berkaitan  dengn otonomi  lokal  seharusnya  tidak  mencakup  hak  -  hak masyarakat  untuk  seenaknya  membelanjakan  anggaran yang di kumpulkan dari uang masyarakat.
Keputusan-keputusan  pengeluaran  daerah seharusnya  terkait dengan penerimaan  yang dihimpun oleh  daerah  dan  mengusahakan  agar    tidak  terlalu tergantung dengan  bantuan dari pemerintah pusat. Jika daerah benar – benar belum mampu  untuk melepaskan
Boby  Segah  dan  Kaharap. Menggali,  Mengelola  dan  Mengawasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah(PAD) Studi Kasus Pada Kabupaten Pulang Pisau.
diri  dari  ketergantungan  anggaran  dengan  pemerintah pusat,  maka  pola  dasar    dan  sistem  monitoring transfer    harus  diperhatikan  betul  sehingga  efektivitas desentralisasi viskal  bisa di jamin. Pola dasar  dimaksud untuk penentuan skala  prioritas yang di tetapkan oleh daerah,    misalnya  menyangkut    mana  saja  yang    harus didahulukan  antara  program-program  nasional  yang dibiayai      dengan    dana  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) atau    program-program  yang  dibiayai  dengan  Dana Alokasi    Khusus  (DAK)  dimana  program  ini mencerminkan  posisi    daerah  sebagai    aktor independensi  yang  dapat  melakukan  apa  saja  yang diinginkan. Prinsip  dasar    pengelolaan  keuangan  yang lain adalah menyangkut visi dan landasan berpikir pihak manajer  keuangan  lokal    dalam  memandang  uang  atau anggaran.  Dalam  hal  ini  bisa  di  rumuskan  pedoman operasional bahwa uang harus mengikuti fungsi – fungsi dan  tidak  mendahului.  Di  dalam  Undang-undang Nomor  22    dan  25    Tahun  1999  jo  Undang-undang Nomor  32  dan  33  Tahun  2004.      Hal  ini    untuk menghindari terjadinya transfer  sumber keuangan yang dikuasai oleh  daerah.
Kabupaten  Pulang  Pisau    untuk  mengelola sumber-sumber keuangan  yang ada  secara maksimal, dimana  dana  atau  penerimaan-penerimaan    daerah yang    berasal  dari    Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  sudah dikelola dengan baik.
Beberapa    hal  yang    di  lakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Pulang  Pisau      untuk  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain :
a. Melakukan  pendataan  terhadap  objek  pajak  yang baru.
b. Melakukan pendataan pajak sarang burung walet.
c. Melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  melalui kegiatan pekan panutan/pameran.
d. Melakukan penagihan dari rumah ke rumah.
e. Membuat  dan  menyerahkan  surat  pemberitahuan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.
f. Melaksanakan  kegiatan  pemasangan  aplikasi  e- BPHTB.
g. Dilakukan  evaluasi  oleh  tim  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  Perwakilan  Provinsi Kalimantan    untuk  mengetahui  potensi  Bea Perolehan  hak  atas  tanah  dan  Bangunan  (BPHTB) dari sektor perkebunan.
h. Membentuk Tim Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
i. Melakukan pembaharuan hukum terhadap Peraturan  Daerah  atas  pemungutan  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  sesuai  dengan  yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Tantangan  dan  prospek  perekonomian  Daerah  yang dihadapi  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pulang  Pisau, antara lain :
1. Dampak Pandemi Covid-19 disemua sektor.
2. Masih terbatasnya kemampuan fiskal daerah.
3. Masih  rendahnya  tingkat    pendapatan  perkapita penduduk.
4. Kurang berkembangnya industri pengolahan.
5. Rendahnya  tingkat  produktivitas  pekerja  dan komptensi tenaga kerja.
6. Daya tarik invenstasi daerah belum optimal.
Pengawasan  yang  di laksanakan
Salah  satu  unsur dalam   menejemen adalah perencanaan,  pelaksanaan,  pertanggungjawaban  , pelaporan  dan pengawasan. Dalam mengendalikan dan mengontrol  penerimaan    asli    daeah    pengawasan sudah dilakukan antara lain pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksaan Keuangan  perwakilan  Kalimantan Tengah  dan  oleh  Badan  Pemerikriaan  Keuangan  damn Pembangunan  (BPKP),    Badan  Pengelolaan  Keungan dan Aset  Daerah  Kabupaten Pulang Pisau, Inspektorat Kabupaten  Pulang  Pisau    dan  Inspektorat    Provinsi Kalimantan Tengah
Sedangkan    pemeriksaan  atau    kontrol    yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset    Kabupaten  Pulang  Pisau  terhadap    penerimaan daerah  yaitu  pengecekan  terhadap  data    formulir  baik dilingkup SKPD  dan Kecamatan dan Desa yang masuk dalam wilayah  Kabupaten Pulang Pisau.    Pengawasan atau kontrol secara berjenjang  yang di lakukan  adalah bertujuan    untuk  menghindari    terjadinya    kesalahan baik  di  sengaja  atau  tidak    dalam    penghimpunan pendapatan asli daerah (PAD).
Beberapa penerimaan  asli  daerah (PAD)  yang dihimpun  mulai dari  Desa , Kelurahan dan Kecamatan adalah  bertujuan  untuk    melaksanakan    pembangunan yang berkesinambungan sehingga  terjadi pemerataan

## KESIMPULAN
Penguatan berlaku yaitu efisien, efektif dan ekonomis  serta  transparan  dan  bertanggungjawab dengan  tetap  memperhatikan  azas  keadilan  dan kepatutan.  Dalam  rangka  pembiayaan  k  pembangunan daerah lebih banyak maka  diperlukan  sumber-sumber keuangan  untuk  membiayai    pembangunannya.  . Kabupaten  Pulang  Pisau  adalah  salah  satu  kabupaten pemekaran  yang  di mekarkan dari  Kabupaten Pulang Piau       antara lain :
1. Meningkatkan  pengawasan  pada  setiap  pos penerimaan sehungga bias mengurangi kebocoran penerimaan
2. Melakukan  pendataan  potensi  sumber – sumber penerimaan  yang  sudah  ada  mapun  penggalian potensi baru
3. Mengintensipkan  penagihan  dan  peningkatan monitoring Cash Managemen
4. Peraturan  Daerah    Kabupaten  Pulalng  Pisau Nomor  8    Tahun  2011    tentang  Pajak    Daerah perlu  dilakukan    perubahan  menyelaraskan dengan  Undang    Undang  Republik    Indonesia Nomor  1  Tahun    2022  tentang    Hubungan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat    dan Pemerintah  Daerah

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdul    Halim  2007,  Akutansi  Sektor  Publik  Akutansi Keuangan  Daerah,  Edisi  Revisi  Jakarta  Salemba Empat Badan Perencanaan Nasional  dan Departemen Dalam Negeri  2002    Buku  Pedoman  Penguatan Pengamanan  Program  Pembangunan  Daerah
Jakarta
Departemen  Dalam  Negeri    dan  OtonomiDaerah Republik  Indonesia  2000    Himpunan  Peraturan Pemerintah Peraturan  Pemerintah  ,  Undang – undang    Republik
Indonesia    Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Republik Indonesia Undang – undang Otonomi Daerah Nomor  32    Tahun  2004    Bandung  Penerbit Citra  Umbara Rep[ublik  Indonesia  ,  Undang – undang  Otonomi Daerah 1999, Bandung  Penerbit Citra Umbara Republik  Indonesia,  Undang – undang  Perimbangan Pusat  d  an  Daerah  Nomor  33  Tahun  2004, Bandung Penerbit Citra  Umbara Peraturan Daerah  Kabupaten  Pulang Pisau   Nomor 8 Tahun    2011  Tentang  Pajak    Daeah  tanggal  11 November  2011 Undang – undang    Republik    Indonesia  Nomor  1 Tahun  2022  tentang    Hubungan    Keuangan Antar    Pemerintah  Pusat    dan    Pemerintah Daerah