## P UBLIKASI P ENELITIAN T ERAPAN  DAN K EBIJAKAN

## PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN
e-ISSN: 2621-8119
DOI : https://doi.org/10.46774/pptk.v5i1.470

## ABILITY DAN WILLINGNESS TO PAY IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PEKERJA INFORMAL DI KOTA MALANG

## ABILITY AND WILLINGNESS TO PAY JAMINAN KESEHATAN NASIONAL’S PREMIUM IN INFORMAL WORKER AT MALANG CITY

## AAI Citra Dewiyani*, Rizki Fadila, Anggi Ardhiasti
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang Jawa Tengah, Indonesia
* Korespondesi Penulis : phone: +6281338499485 e-mail: citra_dewiyani@yahoo.com

## ABSTRACT
JKN is the government's program to provide health insurance to all people in Indonesia which is held by BPJS Kesehatan. In 2019, BPJS expected that all  people  in  Indonesia  are  protected  by  JKN. But,  until  November  2020, only 83% of people in Indonesia registered as JKN participants. The other problem faced by BPJS is many JKN participants do not obey the rules for paying JKN contributions properly. Previous studies have shown that ATP JKN’s premium is one of the reasons that make people in Indonesia have not  registered  as  JKN  participants.  The  same  reason  also  makes  JKN participants not obey the rules for paying JKN contributions properly. The purpose of this study is to calculate ATP and WTP JKN’s contributions for informal workers in  Malang City. This research is a quantitative analytic study. This study used 174 respondents taken by non-randomized sampling, (quota  sampling).  The  test  used  is  a  univariate  analysis  to  describe  the results of the study as well as an analytical test to compare the amount of ATP and WTP for the JKN contribution. The results show that ATP JKN’s contribution  is  an  average  of  Rp.  131,661  but  WTP  is  only  around  Rp. 35,490.
Keywords: Ability to pay, willingness to pay, JKN, BPJS Kesehatan.

## ABSTRAK
Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  merupakan  program  pemerintah Indonesia yang mengamanatkan bahwa jaminan  sosial bersifat  wajib bagi seluruh penduduk Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pada tahun 2019 diharapkan seluruh penduduk sudah terlindungi program  JKN.  Sampai  November  2020,  jumlah  peserta  JKN  di Indonesia baru mencapai 223.470.668 jiwa atau 83% dari penduduk Indonesia. Selain itu,  masalah  yang  dihadapi  BPJS  Kesehatan  adalah  banyak  peserta  JKN yang  menunggak  pembayaran  iuran  terutama  peserta  segmen  mandiri. Beberapa  penelitian  sebelumnya  menyebutkan    salah  satu  alasan  banyak penduduk  belum  mendaftar  menjadi  peserta  JKN  adalah  merasa  tidak mampu membayar iuran.  Penelitian ini bertujuan untuk  menghitung besar kemampuan  dan  kemauan  membayar  iuran  JKN  bagi  pekerja  informal  di Kota  Malang.  Penelitian  ini  merupakan  studi  analitik  kuantitatif  yang dilakukan  di  Kota  Malang  yang  dilakukan  pada  174    responden  yang diambil  non  randomized  sampling.  Analisis  univariat  dilakukan  untuk mendeskripsikan  hasil  penelitian  serta  uji  analitik  untuk  membandingkan besaran  ATP  dan  WTP  iuran  JKN  pekerja  informal  di  Kota  Malang. Berdasarkan  hasil  analisis  yang    dilakukan,  kemampuan  membayar  iuran JKN  bagi  pekerja  informal  di  Kota  Malang  rata-rata  sebesar  Rp.  131.661 tetapi kemauan membayarnya hanya berkisar rata-rata sebesar Rp. 35.490. Kata  kunci :    Kemampuan  membayar,  kemauan  membayar,  JKN,  BPJS Kesehatan.
Diterima : 27 Desember 2021
Direvisi : 16 Mei 2022
Diterbitkan : 30 Juni 2022

## PENDAHULUAN
Keadaan sehat merupakan hak asasi setiap manusia  dan  salah  satu  kebutuhan  hidup  dasar yang  harus  dipenuhi.  Berbagai  upaya  kesehatan dilakukan  untuk  mencapai  kondisi  sehat  yang seutuhnya. Tetapi di sisi lain, tidak semua orang memiliki  akses  yang  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan kesehatan tersebut. Kesehatan merupakan barang publik yang tidak sepenuhnya bisa  diserahkan  ke  pasar  tanpa  ada  peran  serta atau negara hadir di dalamnya. Untuk menjawab kebutuhan  akan  kesehatan  ini,  pemerintah menyelenggarakan  program  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  yang  bersifat mandatory atau wajib bagi seluruh penduduk Indonesia.
Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi  kebutuhan  dasar kesehatan  yang  diberikan  kepada  setiap  orang yang  telah  membayar  iuran  jaminan  kesehatan atau  iuran  jaminan  kesehatannya  dibayar  oleh pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah (Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2018 2018).  Program  JKN  mulai  diselenggarakan dengan  terbitnya  UU  Nomor  40  Tahun  2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam  Undang-Undang  tersebut  disebutkan bahwa  SJSN  terdiri  dari  lima  jaminan,  yaitu: Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  Jaminan  Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kesehatan Nasional (Undang Undang Nomor 40 Tahun  2004  2004).  Pemerintah  kemudian membentuk  badan  yang  menyelenggarakan program jaminan sosial ini. Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2011,  disebutkan bahwa untuk menyelenggarkan
SJSN, pemerintah
membentuk dua Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Jaminan Kecelakaan  Kerja,  Jaminan  Kematian,  Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Jaminan Kesehatan  Nasional  diselenggarakan  oleh  BPJS Kesehatan  (Undang  Undang  Nomor  24  Tahun 2011 2011).
Pada  tahun  2019  Indonesia  diharapkan sudah  mencapai Universal  Health  Coverage (UHC)  dalam  artian  seluruh  penduduk  sudah terlindungi  oleh  JKN.  Tetapi  sampai  November 2020  jumlah  peserta  JKN  di  Seluruh  Indonesia
baru  mencapai  223.470.668  jiwa  atau  83%  dari seluruh penduduk di Indonesia (BPJS Kesehatan 2021).  Kondisi  berbeda  yang  terjadi  di  Kota Malang.  Berdasarkan data  dari BPJS  Kesehatan Kantor Cabang Malang, sampai bulan November 2020 cakupan kepesertaan JKN di Kota Malang sudah mencapai 94,39%. Kota Malang sudah bisa mencapai UHC untuk di wilayahnya.
Cakupan kepesertaan JKN di wilayah BPJS Kesehatan  Kantor  Cabang  Malang  telah mencapai 815.346 jiwa, yakni terdiri dari 257.016 peserta  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI)  APBD, 256.986  peserta  Pekerja  Penerima  Upah  (PPU), 153.892  peserta  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah (PBPU), 119.494 peserta PBI APBN, dan 27.958 peserta Bukan Pekerja (BP) (BPJS Kesehatan KC Malang  2021).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa peserta  mandiri  program  Jaminan  Kesehatan Nasional untuk Kota Malang yakni mereka yang tergolong  dalam  kelompok  peserta  bukan penerima  upah  sebesar  18,87%  dari  seluruh peserta  yang  telah  terdaftar.  Sementara  itu  pada tahun  2019  berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik  Kota  Malang  menunjukkan  bahwa jumlah  pekerja  informal  di  Kota  Malang mencapai  193.597  jiwa  (Badan  Pusat  Statistik Kota  Malang  2019).  Beberapa  alasan  yang menyebabkan masih ada pekerja sektor informal yang  belum  terlindungi  jaminan  kesehatan disebabkan  rendahnya  kemampuan  finansial untuk membayar iuran JKN. Penelitian menunjukkan  pendapatan  masyarakat  yang rendah  mempengaruahi  kemampuan  untuk membayar atau abilty to pay (ATP) dan kemauan atau  willingness  to  pay (WTP)  membayar iuran JKN  (Karimah  2015).  Penelitian  lain  juga menunjukkan  bahwa  alasan  masyarakat  tidak mendaftar  sebagai  peserta  JKN  adalah  karena tidak  mampu  membayar  iuran  JKN.  Sebanyak 86,59%  masyarakat  yang  tidak  mampu  di  Kota Bengkulu belum menjadi peserta JKN (Yandrizal, Rifa’i, and Utami 2017).
Kemampuan  membayar  iuran  JKN  juga akan  mempengaruhi  kepatuhan  peserta  JKN segmen  mandiri  dalam  membayar  iuran  rutin setiap bulan. Masalah ketidakpatuhan membayar iuran  juga  menjadi  masalah  lain  yang  dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Pada bulan Agustus 2020, di  Kota  Malang  terdapat  75.927  peserta  JKN segmen  mandiri  yang  menunggak  pembayaran iuran JKN dengan total tunggakan mencapai Rp. 50.700.898.326  (BPJS  Kesehatan  KC  Malang
2021). Alasan tingkat kepatuhan peserta segmen mandiri ini rendah karena memang ada yang tidak mampu membayar dan willingness atau kemauan untuk membayar rendah. Penelitian menunjukan WTP  yang  rendah  pada  penduduk  pedesaan, menyulitkan tercapainya universal health coverage. Sehingga pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan premi dari peserta sebagai sumber pembiyaan kesehatan, tetapi juga perlu meningkatkan kapasitas fiskal untuk memberikan jaminan  kesehatan  yang  adik  untuk  semua penduduk  (Nosratnejad,  Rashidian,  and  Dror 2016).
Masa  pandemi  Covid-19,  bukan  hanya mempengaruhi  sektor  kesehatan,  tetapi  seluruh sektor  kehidupan,  salah  satunya  adalah  sektor ekonomi.  Banyak  pekerja  informal  yang kehilangan  pekerjaan,  sehingga  mengurangi pendapatan yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan  masyarakat  berpartisipasi  dalam program  JKN.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut,  rumusan  masalah  untuk  penelitian  ini adalah  “Berapa ability dan willingness  to  pay iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja informal di Kota Malang?”
Secara  umum,  penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis ability dan willingness to pay iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja informal  di  Kota  Malang.  Sedangkan  secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengidentifikasi  total  pendapat,  jenis  dan total  pengeluaran  rumah  tangga  pekerja informal di Kota Malang
2. Menghitung  besaran ability to  pay  iuran Jaminan  Kesehatan  Nasional  pada  pekerja informal di Kota Malang
3. Membuat  estimasi  willingness  to  pay  iuran Jaminan  Kesehatan  Nasional  pada  pekerja informal di Kota Malang
Rancangan penelitian ini adalah deskriptif kuantitaf  dengan  pendekatan  potong  lintang, untuk  menggambarkan  karakteristik  responden dan membandingkan besaran ATP dengan WTP iuran  JKN  pada  pekerja  informaal  di  Kota Malang.
Perhitungan  ATP  dan  WTP  iuran  JKN tentunya terkait erat  dengan besaran iuran  JKN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020,  iuran  JKN  dibedakan  berdasarkan  jenis kepesertaannya. Peserta mandiri termasuk dalam segmen  peserta  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah
(PBPU), yang besar iurannya dibedakan menjadi tiga kelas perawatan, yaitu:
1. Kelas I, dengan iuran Rp. 150.000 per orang per bulan,
2. Kelas II, dengan iuran Rp. 100.000 per orang per bulan dan
3. Kelas III, dengan iuran Rp. 42.000 per orang per bulan, tetapi pemerintah memberi subsidi sebesar  Rp.  7.000  sehingga  peserta  hanya membayar  Rp.  35.000  per  orang  per  bulan (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 2020).
Kemampuan  membayar  ( Ability  to  Pay ) adalah  jumlah  uang  yang  mampu  dibayarkan masyarakat untuk menggantikan biaya pelayanan yang diterimanya (Rubiani, 2004 dalam (Ishmah Fauziyyah  2016)).  Sedangkan  menurut  menurut Russel  (1996)  Konsep  ATP  dikembangkan  dari prespektif coping strategic, strategi ini mencakup berbagai  upaya  yang  dilakukan  individu  atau keluarga dalam memobilisasi sumber daya yang sifatnya tidak rutin (non-routine resources) untuk membayar  suatu  produk  atau  jasa  yang  mereka perlukan (Russell 1996). Dalam bidang kesehatan konsep  ATP  digunakan  untuk  mengetahui kemampuan  individu  membayar  suatu  program atau  pelayanan  kesehatan.  Menilai  ATP masyarakat  terhadap  iuran  jaminan  kesehatan, bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan  masyarakat  untuk  membeli  produk tersebut.  ATP  ini  merupakan  faktor  penting dalam mengembangkan sistem jaminan kesehatan  dan  menjadi  pertimbangan  utama dalam menetapkan besarnya iuran atau premi.
Terdapat beberapa teknik dalam menghitung  ATP,  baik  yang  ditetapkan  oleh pemerintah maupun formula yang dikembangkan oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya.  Perhitungan ATP oleh pemerintah dengan menghitung ATP 1 atau  ATP  2.  Besarnya  ATP  1  dihitung  dengan menghitung  5%  dari  total  pengeluaran  non makanan.  Sedangkan  besarnya  ATP  2  dihitung dengan  menghitung  jumlah  pengeluaran  untuk konsumsi  alkohol  +  tembakau,  sirih  + pesta/upacara  (Departemen  Kesehatan  Republik Indonesia 2011).
Konsep  WTP  dapat  dikatakan  sebagai membayar  suatu  jasa.  Membayar  jasa  ini  dapat dilihat  dari  dua  hal:  pertama,  mengamati  dan menempatkan model pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan  dimasa  lalu,  pengeluaran  terhadap harga  pelayanan  kesehatan,  kedua,  wawancara
langsung  kepada  masyarakat  seberapa  besar kemampuan dan kemauan untuk membayar paket atau jasa pelayanan kesehatan (Karimah 2015).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Malang mulai bulan Juli sampai dengan bulan September 2021.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kuantitatif, karena hasil penelitian ini menggambarkan kondisi responden di lapangan, meliputi karakteristik responden, jumlah pendapatan, jumlah pengeluaran pangan esensial, jumlah pengeluaran pangan non esensial, jumlah pengeluaran  non  pangan,  jumlah  pengeluaran total,  besaran ability  to  pay iuran  JKN,  besaran willingness to pay iuran JKN, dan perbandingan antara besaran ATP dan WTP.
Pada  penelitian  ini,  data  dikumpulkan dengan  cara  responden  mengisi  instrumen penelitian berupa kuisioner yang sudah disiapkan peneliti.  Kuisioner  dibuat menggunakan  Google formulir  dan  disebarkan  secara  daring  melalui tautan  yang  dikirimkan  dengan  menggunakan aplikasi Whatsapp. Jawaban responden kemudian diolah  menggunakan  aplikasi  pengolah  data  di komputer dan data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diintepretasikan berupa narasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden
Tabel 1 .  Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur.
No Kelompok Umur f % 1 < 20 tahun 3 1,7 2 21 – 30 tahun 51 29,3 3 31 – 40 tahun 33 19,0 4 41 – 50 tahun 44 25,3 5 51 – 60 tahun 23 13,2 6 61 – 70 tahun 16 9,2 7 71 – 80 tahun 2 1,1 8 > 81 tahun 2 1,1 Total 174 100
Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.
No Pendidikan Terakhir f % 1 Tidak tamat SD 6 3,4 2 SD 35 20,1 3 SMP 20 11,5 4 SMA 72 41,4 5 Diploma (D1, D2, D3) 7 4,0 6 Diploma 4/Sarjana (S1) 32 18,4 7 Magister (S2) 2 1,1 Total 174 100

## Sumber: Data primer penelitian
Berdasarkan  tabel  1  dan  tabel  2  di  atas dapat  dilihat  karakateristik  responden  pada penelitian.  Berdasarkan  kelompok  umur, responden  sebagian  besar  berada  pada kelompok  umur  21-30  tahun.  Sedangkan berdasarkan  Pendidikan  terakhir,  responden sebagian  besar  memiliki  jenjang  Pendidikan terakhir  adalah  SMA.  Kondisi  ini  sesuai dengan  karakteristik  penduduk  kota  Malang, yang  sebagian  besar  berada  pada  kelompok umur 21-30 tahun dan Pendidikan terakhirnya SMA  (“Badan  Pusat  Statistik  Kota  Malang” 2021)

## Pendapatan Responden
Tabel 3 .   Pendapatan Maksimum, Pendapatan Minimum, dana Rata-rata Pendapatan
Pekerja Informal di Kota Malang. Kategori Pendapatan Pekerja Informal Maksimum Rp. 20.000.000 Minimum Rp. 0 Rata-rata Rp. 2.771.523 Sumber: Data primer penelitian
Tabel 4 . Distribusi Responden Pekerja Informal di Kota Malang Berdasarkan Tingkat
Pendapatan. Tingkat Pendapatan Interval Jumlah Responden f % Rendah < Rp. 1.385.761 48 27,6 Sedang Rp.  1.385.761  –  Rp. 3.464.404 87 50,0 Tinggi > Rp. 3.464.404 39 22,4 Total 174 100 Sumber: Data primer penelitian
Berdasarkan  tabel  3  dan  tabel  4  di  atas dapat  dikatakan  bahwa  tingkat  pendapatan
responden  masuk  dalam  kategori  sedang. Besarnya rata-rata pendapatan responden juga mendekati  besaran  UMR  Kota  Malang  pada tahun  2021  yaitu  Rp.  2.970.502.  Pada  tabel juga  dapat  dilihat  bahwa ada  responden yang pendapatannya  Rp.  0  pada  saat  dilakukan wawancara.  Hal  ini  disebabkan  karena responden tersebut bekerja sebagai buruh tani, yang  kebetulan  saat  wawancara  berlangsung, responden  belum  medapatkan  bayaran  atas hasil kerjanya.

## Pengeluaran Responden
Tabel 5 .   Pengeluaran  Pangan  Esensial  Maksimum, Pengeluaran  Minimum,  dan  Rata-rata Pengeluaran  Pangan  Esensial  Pekerja Informal di Kota Malang.
Kategori Pengeluaran Pangan Esensial Pekerja Informal Maksimum Rp. 4.290.000 Minimum Rp. 0 Rata-rata Rp. 1.274.839

## Sumber: Data primer penelitian
Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa  ada  responden  yang  tidak  ada pengeluran  untuk  pangan  esensial,  seperti: beras, daging, minyak, susu, sayur, telur, dan bahan  pokok  lainnya.  Hal  ini  disebabkan karena  responden  yang  bersangkutan  dalam sebulan terakhir selalu mengkonsumsi makanan  jadi,  sehingga  tidak  ada  belanja untuk bahan makanan pokok.
Tabel 6 .  Pengeluaran Pangan Non Esensial Maksimum,  Pengeluaran  Minimum,  dan Rata-rata  Pengeluaran  Pangan  Non  Esensial Pekerja Informal di Kota Malang. Kategori Pengeluaran Pangan Non Esensial Pekerja Informal Maksimum Rp. 1.200.000 Minimum Rp. 0 Rata-rata Rp. 214.216

## Sumber: Data primer penelitian
Berdasarkan  tabel  6  di  atas  diketahui bahwa  ada  responden  yang  tidak  ada pengeluaran  pangan  non  esensial,  seperti makanan  jadi,  minuman  jadi  non-alkohol, minuman  beralkohol,  rokok,  dan  sejenisnya.
Hal  ini  disebabkan  karena  responden  yang bersangkutan  lebih  memilih  menggunakan pendapatannya  untuk  pengeluaran  pangan esensial daripada pangan non esensial.
Tabel 7 .   Pengeluaran Non Pangan Maksimum, Pengeluaran Minimum, dan Rata-rata Pengeluaran Non Pangan Pekerja Informal di
Kota Malang.
Kategori Pengeluaran Non Pangan Pekerja Informal Maksimum   Rp. 51.150.000 Minimum Rp. 90.000 Rata-rata Rp. 2.633.222

## Sumber: Data primer penelitian
Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa  pengeluaran  non  pangan  cukup  besar mencapai  puluhan  juta.  Hal  ini  disebabkan karena  pengeluaran  yang  termasuk  dalam pengeluran  non  pangan  adalah  pengeluaran untuk  rumah,  telepon,  listrik,  air,  gas,  pulsa, acara  adat,  dan  sejenisnya.  Pad  asaat wawancara  berlangsung,  ada  responden  yang baru  saja  menggelar  acara  adata  sehingga membutuhkan  biaya  pengeluaran  yang  cukup besar.

## Ability to Pay
Perhitungan  ATP  pada  penelitian  ini menggunakan  perhitungan  ATP  1  yaitu  5% dari  total  pengeluaran  non  pangan  selama  1 bulan. Adapun ATP maksimal, ATP minimal, dan rata-rata ATP responden pada penenilitan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 8 . Ability  to  Pay Maksimum, Ability  to  Pay Minimum,  dan  Rata-rata Ability  to  Pay Iuran JKN Pada Pekerja Informal di Kota Malang.
Kategori Ability to Pay Iuran JKN Pada Pekerja Informal Maksimum Rp. 2.557.500 Minimum Rp. 4.500 Rata-rata Rp. 131.661 Sumber: Data primer penelitian
Berdasarkan  tabel  8  di  atas  dapat diketahui  bahwa  rata-rata  responden  mampu membayar  iuran  JKN  sebesar  Rp.  131.661. Angka ini cukup tinggi karena melebihi iuran JKN  untuk  peserta  PBPU  kelas  II  (Rp. 100.000).  Seperti  diketahui  bahwa  salah  satu
faktor  yang  mempengaruhi  ATP  adalah pendapatan seseorang. Berdasarkan penelitian ini,  sebagian  besar  responden  memiliki pendapatan  menengah  ke  atas,  sehingga kemampuan  membayar  iurannya  juga  cukup tinggi.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Noormalasari  yang  menyatakan bahwa  ATP  yang  tinggi  sejalan  dengan peningkatan pendapatanan responden (Noormalasari, Nuryadi, and Sandra 2015).
Selanjutnya  berdasarkan  ATP  ini, responden  akan  dikelompokkan  menjadi responden  yang  mampu  dan  tidak  mampu membayar  iuran  JKN.  Responden  yang  tidak mampu  adalah  responden  yang  ATPnya dibawah  Rp.  35.000.  Peneliti  menggunakan cut off di angka Rp. 35.000 karena iuran JKN paling  rendah  yang  berlaku  saat  ini  untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri adalah Rp. 35.000. Sedangkan responden yang dikategorikan  mampu  adalah  responden yang ATPnya di atas Rp. 35.000. Adapun distribusi responden berdasarkan kemampuannya membayar iuran JKN disajikan pada tabel 9 di bawah ini.
Tabel 9 .   Distribusi  Responden  Pekerja  Informal  di Kota  Malang  Berdasarkan  Kemampuan Membayar Iuran JKN.
Kemampuan Membayar Iuran JKN Interval Jumlah Responden f % Tidak mampu < Rp. 35.000 37 21,3 Mampu ≥ Rp. 35.000 137 78,7 Total 174 100 Sumber: Data primer penelitian
Selanjutnya  responden  yang  mampu akan  dikategorikan  ke  kelas-kelas  perawatan JKN  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah. Adapun  distribusi  responden  yang  mampu membayar  iuran  JKN  berdasarkan  kelas perawatannya dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel 10 . Distribusi  Responden  Pekerja  Informal  di Kota Malang yang Mampu Membayar Iuran JKN Berdasarkan Kelas Perawatan.
Kelas Perawatan Besaran Iuran JKN Jumlah Responden f % Kelas 1 Rp. 150.000 28 20,4 Kelas 2 Rp. 100.000 16 11,7 Kelas 3 Rp. 35.000 93 67,9 Total 137 100 Sumber: Data primer penelitian

## Willingness to Pay
Willingness to Pay iuran JKN responden diperoleh  dari  hasil  wawancara  untuk mengetahui  besaran  iuran  yang  mau  dibayar oleh  responden.  Adapun  besaran  WTP  iuran JKN pada responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 11 . Willingness  to  Pay Iuran  JKN  Pada  Pekerja
Informal di Kota Malang Kategori Willingess to Pay Iuran JKN Pada Pekerja Informal Maksimum Rp. 200.000 Minimum Rp. 0 Rata-rata Rp. 35.490
Sumber: Data primer penelitian
Berdasarkan  tabel  11  di  atas,  diketahui bahwa  rata  kemauan  responden  membayar iuran  JKN  sebesar  Rp.  35.  490.  Selanjutnya kemauan  responden  membayar  iuran  JKN dikategorikan  sesuai  dengan  tingkat  kelas perawatan  iuran  JKN  yang  sudah  ditentukan oleh pemerintah. Adapun distribusi WTP iuran JKN  responden  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini.
Tabel 12 . Distribusi  Kemauan  Membayar  Iuran  JKN pada  Responden  Pekerja  Informal  di  Kota Malang Berdasarkan Kelas Perawatan.
Kelas Perawatan Jumlah Responden f % Tidak  termasuk  kelas  perawatan JKN 115 66,1 Kelas 1 42 24,1 Kelas 2 10 5,7 Kelas 3 7 4,0 Total 174 100

## Sumber: Data primer penelitian

## Hubungan Antara ATP dan WTP Iuran JKN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  rata-rata ability  to  pay iuran JKN pada responden pekerja informal di Kota Malang  adalah  Rp.  131.661,  sedangkan  rata- rata willingness  to  pay iuran  JKN  pada responden  pekerja  informal  di  Kota  Malang adalah Rp. 35.490. Dilihat dari angka ini maka dapat dikatakan bahwa rata-rata ability to pay iuran JKN pada responden pekerja informal di Kota  Malang  lebih  besar  daripada  rata-rata willingness  to  pay iuran  JKNnya.  Kondisi  ini
menunjukan  bahwa  kemampuan  membayar lebih  besar  dari  pada  keinginan  membayar iuran JKN tersebut. Ini terjadi bila responden sebenarnya  mempunyai  penghasilan  yang relatif  tinggi  tetapi  utilitas  terhadap  jasa tersebut relatif rendah, pengguna pada kondisi ini disebut choiced riders .
Utilisasi  yang  rendah  ini  salah  satunya disebabkan karena responden jarang mengakses pelayanan kesehatan menggunakan kartu JKN. Beberapa alasan bisa menyebabkan hal ini terjadi, tetapi berdasarkan penelitian ini, kemungkinan  yang  menyebabkan  utilisasi yang  rendah  pada  JKN,  karena  kondisi kesehatan responden yang baik. Dalam artian tidak  ada  penyakit  kronis  yang  diidap responden  yang  membuat  responden  harus membutuhkan  biaya  berobat  yang  besar  dan rutinitas untuk mengunjungi fasilitas pelayanan  kesehatan.  Berdasarkan  hasil wawancara, dari 174 orang responden ada 152 orang  responden  (87,4%)  yang  menyatakan tidak  memiliki  Riwayat  penyakit  kronis,  13 orang  (7,5%)  menyatakan  memiliki  Riwayat penyakit kronis, dan sisanya menyatakan tidak mengetahui  kondisi  penyakit  kronisnya.  Dari 13 orang yang menyatakan memiliki Riwayat penyakit  kronis,  sebagian  besar  mengidap diabetes sebanyak 6 orang (46,1%) serta stroke dan  gagal  ginjal  hanya  diidap  oleh  masing- masing  1  orang  responden  (7,7%).  Distribusi responden  berdasarkan  kondisi  penyakit kronisnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.
Tabel 13 . Distribusi  Responden  Pekerja  Informal  di Kota  Malang  Berdasarkan  Kondisi  Penyakit Kronis.
Penyakit Kronis Jumlah Responden f % Ya 13 7,5 Tidak 152 87,4 Tidak tahu 9 5,2 Total 174 100

## Sumber: Data primer penelitian
Berdasarkan  tabel  13  di  atas,  dapat dilihat bahwa sebagian besar responden tidak memiliki penyakit kronis, yang menyebabkan utilisasi  mereka  akan  pelayanan  kesehatan
menjadi  rendah,  sehingga  kemauannya  untuk membayar  iuran  JKN  juga  rendah.  Hal  ini sesuai  dengan  penelitian  oleh  Hansen  yang menyatakan bahwa utilisasi akan mempengaruhi  kemauan  seseorang  untuk membayar premi Asuransi. Penelitian Hansen menyatakan bahwa kemauan membayar iuran relatif  lebih  tinggi  pada  mereka  yang utilitasnya  tinggi,  yang  dibuktikan  dengan tingginya jumlah  klaim  pada  kelompok  umur tertentu (Hansen, Jacobsen, and Lau 2016).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini, kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah pendapatan  responden  pada  penelitian  ini cukup baik, karena besarnya mendekatai UMR Kota  Malang  pada  tahun  2021.  Persentase pengeluaran  paling  banyak  adalah  untuk pengeluaran  non  pangan. Ability  to  pay iuran JKN  responden  cukup  tinggi,  sejalan  dengan tingginya pendapatan responden dan Willingness to pay iuran JKN reposnden masih rendah, karena masih banyak responden yang tidak  mau  membayar  iuran  JKN.  Hal  ini sejalan  dengan  rendahnya  utilisasi  pelayanan Kesehatan  oleh  responden  karena  kondisi Kesehatan responden yang tergolong.

## SARAN
Saran  yang  bisa  diberikan  berdasarkan hasil penelitian ini adalah BPJS Kesehatan bisa semakin meningkatkan sosialiasi ke masyarakat melalui kader-kader JKN mengenai program JKN, sehingga masyarakat yang sebenarnya mampu membayar iuran JKN menjadi  mau  untuk  membayar  iuran  JKN. Sosialiasi juga bisa dilakukan untuk meningkatkan  kesadaran  dan  peran  serta masyarakat untuk tetap patuh membayar iuran sebelum  tanggal  10  setiap    bulannya.  Bagi pemerintah, informasi mengenai besaran ATP ini bisa digunakan sebagai masukan saat akan menentukan iuran untuk rencana penyesuaian tarif tunggal JKN di masa mendatang dan Bagi masyarakat,  disarankan  untuk  berperan  serta aktif  dalam  program  JKN,  agar  salah  satu prinsip  program  JKN  yaitu  prinsip  gotong royong dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Malang.  2019. “Badan  Pusat  Statistik  Kota  Malang.” 2019.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Malang.  2021..
“Badan  Pusat  Statistik  Kota  Malang.” 2021.
Bpjs  Kesehatan.  2021.  “Bpjs  Kesehatan.” 2021.
Bpjs  Kesehatan  Kc  Malang.  2021.  “Bpjs Kesehatan Kc Malang.” 2021.
Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia. 2011.  “Pedoman  Penetapan  Premi Jpkm.” In .
Hansen, Jan V., Rasmus H. Jacobsen, And Morten I. Lau. 2016. “Willingness To Pay For Insurance In Denmark.” Journal Of Risk And Insurance . Https://Doi.Org/10.1111/J.1539- 6975.2013.12011.X.
Ishmah Fauziyyah. 2016. “Analisis Atp (Ability To
Pay) Dan Wtp (Willingness To Pay) Terhadap Keputusan  Penentuan  Kelas  Iuran  Jaminan Kesehatan  Pada  Sopir  Angkot  Di  Kota Semarang.” Universitas Negeri Semarang.
Karimah,  Muhibatul.  2015.  “Ability  Dan Willingness To Pay Pekerja Kerajinan Tangan Terhadap  Iuran  Jaminan  Kesehatan  Nasional Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.” Skripsi Universitas Jember , 130.
Noormalasari, Widya, Nuryadi, And Christyana  Sandra.  2015.  “Kemampuan Membayar  Iuran  Jaminan  Kesehatan
Nasional  Bagi  Nelayan  Di  Kabupaten Jember.” E-Jurnal  Pustaka  Kesehatan 3
(1): 147–54.
Nosratnejad,  Shirin,  Arash  Rashidian,  And David  Mark  Dror.  2016.  “Systematic
Review  Of  Willingness  To  Pay  For
Health  Insurance  In  Low  And  Middle
Income Countries.” Plos One . Https://Doi.Org/10.1371/Journal.Pone.01
57470.
Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2018. 2018.  “Jaminan  Kesehatan.” Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan ,
No. 1: 1–5.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64  Tahun  2020.  2020.  “Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  64 Tahun  2o2o  Tentang  Perubahan  Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2o18  Tentang  Jaminan  Kesehatan.”
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 64 Tahun 2o2o Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2oi8 Tentang
Jaminan Kesehatan .
Russell,  Steven.  1996.  “Ability  To  Pay  For Health  Care:  Concepts  And  Evidence.”
Health Policy And Planning 11 (3): 219– 37.
Https://Doi.Org/10.1093/Heapol/11.3.21
9.
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011. 2011. “Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial.” 2011.
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004. 2004. “Sistem Jaminan Sosial Nasional.”
Yandrizal, Yandrizal, Rifa’i Rifa’i, And Selpa Putri Utami. 2017. “Analisis Kemampuan Dan Kemauan Membayar Iuran Terhadap Pencapaian Uhc Jkn Di Kota Bengkulu.”
Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  Andalas . Https://Doi.Org/10.24893/Jkma.10.1.3- 10.2015.