Research Article
Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
Bagus Rahmanda * , Irawati, Fidelia Febi Valentika Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* bagus.rahmanda@live.undip.ac.id

## ABSTRACT
Non-bank foreign exchange business activities (KUPVA-BB) in Bali have become a major concern due to their complexity that disrupts the tourism sector. This article reviews the negative impact of illegal money  changers  on  Bali  tourism  and  consumer  protection.  Illegal  money  changers  pose  a  risk  of counterfeit  money  circulation,  fraud,  and  adverse  exchange  rates.  Although  there  are  consumer protection regulations, regulations related to illegal money changers are still inadequate. The research method used involved document analysis of Bank Indonesia regulation No. 18/20/PBI/2016 as well as interviews with KUPVA-BB licensing and supervision staff at Bank Indonesia Bali Province. The results show that Bank Indonesia has taken strict measures in dealing with illegal KUPVA-BB, including issuing warnings, sanctions, and revoking licences. Bank Indonesia has also implemented consumer protection standards, including anti-money laundering policies and customer data protection. In conclusion, Bank Indonesia's  role  in  dealing  with  illegal  KUPVA-BB  in  Bali  is  crucial  to  maintaining  the  stability  of  the tourism  sector  and  protecting  consumers.  The  steps  that  have  been  taken  demonstrate  Bank Indonesia's commitment to enforcing regulations and providing protection to the public.
Keywords: Illegal; Money Changer; Consumer Protection; Foreign Exchange.

## ABSTRAK
Kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA-BB) di Bali telah menjadi perhatian utama karena  kompleksitasnya  yang  mengganggu  sektor  pariwisata.  Artikel  ini  mengulas  dampak  negatif money  changer ilegal  terhadap  pariwisata  Bali  dan  perlindungan  konsumen. Money  changer ilegal menimbulkan  risiko  peredaran  uang  palsu,  penipuan,  dan  nilai  tukar  yang  merugikan.  Meskipun  ada regulasi  perlindungan  konsumen,  regulasi  terkait money  changer ilegal  masih  kurang  memadai. Metode  penelitian  yang  digunakan  melibatkan  analisis  dokumen  peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 18/20/PBI/2016  serta  wawancara  dengan  staf  perizinan  dan  pengawasan  KUPVA-BB  di  Bank Indonesia  Provinsi  Bali.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  Bank  Indonesia  telah  mengambil  langkah- langkah  tegas  dalam  menangani  KUPVA-BB  ilegal,  termasuk  pemberian  peringatan,  sanksi,  dan pencabutan  izin.  Bank  Indonesia  juga  telah  menerapkan  standar  perlindungan  konsumen,  termasuk kebijakan anti pencucian uang dan perlindungan data nasabah. Kesimpulannya, peran Bank Indonesia dalam menangani KUPVA-BB ilegal di Bali sangat penting untuk menjaga kestabilan sektor pariwisata dan  melindungi  konsumen.  Langkah-langkah  yang  telah  diambil  menunjukkan  komitmen  Bank Indonesia dalam menegakkan regulasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Kata Kunci: Ilegal; Money Changer ; Perlindungan Konsumen; Valuta Asing.

## A. PENDAHULUAN
Nilai tukar mata uang terhadap mata uang masing  merupakan  salah  satu  hal  yang menunjukkan  kestabilan  keadaan  ekonomi  suatu negara, yang juga berkaitan dengan jumlah utang suatu  negara  ataupun  profitabilitas  industri  di negara tersebut (Al Ali, & Altinkaya, 2018). Bahwa transaksi  bisnis  yang  terjadi  tidak  jarang menggunakan  mata  uang  asing,  juga  terhadap aktivitas  usaha  yang  melibatkan  transaksi internasional (Putera, & Barokah,2018). Pertukaran  Valuta  asing  di  berbagai  negara memiliki  sifat  yang  dinamis,  yang  tidak  jarang menjadi  kunci  dalam  membuat  keputusan investasi (Seputra, 2023). Transaksi valuta asing akan selalu bergantung oleh nilai kurs mata uang suatu  negara  dan  dapat  berubah  kapan  saja, seiring dengan kondisi perekonomian yang terjadi di  suatu  negara.  Adanya  fluktuasi  nilai  kurs  dan kebutuhan  konversi  mata  uang  tersebut  akan menarik  pihak  yang  memiliki  kepentingan terhadap  mata  uang  asing,  seperti  investor, exportir,  importir  dan  bahkan  spekulan  untuk melakukan  transaksi  valuta  asing  (Amalia, Siregar, & Sugianto, 2022).
Bali merupakan destinasi pariwisata utama di Indonesia, namun keberadaan money changer ilegal di  pulau ini telah menjadi perhatian serius.
Money  changer ilegal  menimbulkan  risiko  bagi wisatawan  dengan  praktik-praktik  yang  tidak sesuai  standar  dan  berpotensi  merugikan. Maraknya  peredaran  uang  palsu,  penipuan terhadap wisatawan dengan nilai tukar yang tidak
menguntungkan,  serta  ketidakpastian  dalam transaksi  menjadi  tantangan  serius  yang  harus dihadapi.  Banyaknya Money  Changer ilegal  di Bali  akan  berdampak  buruk  bagi  citra  pariwisata Bali.  Praktek  penyelenggaraan  usaha Money Changer yang  belum  sesuai  ketentuan  dan syarat-syarat  yang  berlaku,  akan  mengakibatkan kerugian bagi para wisatawan selaku konsumen.
Perlindungan konsumen merupakan aspek penting  dalam  hukum  yang  bertujuan  untuk melindungi  hak-hak  konsumen  dan  menciptakan kepastian  hukum  dalam  transaksi  bisnis (Satriyanto,  Widyaastuti,  &  Santoso,  2022). Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  menjadi  payung  hukum yang  mengatur  hal  ini.  Tujuan  terciptanya undang-undang  perlindungan  konsumen  adalah untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  dari konsumen itu sendiri serta memberikan kepastian hukum,  sehingga  pelaku  usaha  harus  selalu bertanggung  jawab  dengan  produk  atau  jasa yang  dihasilkan  maupun  nanti  dijual  untuk mendapatkan  keuntungan.  Undang-undang  ini sekaligus  menjadi  payung  hukum  untuk melindungi  konsumen,  agar  pelaku  usaha  tidak melakukan sesuatu yang merugikan konsumennya  hanya  untuk  meraup  keuntungan semata. Namun,  terdapat  kesenjangan  dalam regulasi  terkait  kegiatan  usaha  penukaran  valuta asing  bukan  bank  di  Bali,  yang  diatur  oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.
Peraturan Bank Indonesia
Nomor 18/20/PBI/2016  Tentang  Kegiatan  Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank tidak cukup mengatur  larangan  dan  sanksi  terhadap money changer ilegal,  serta  tidak  memberikan kewenangan  yang  jelas  bagi  Bank  Indonesia dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran ini.  Terdapat  kebutuhan  mendesak  untuk mengeksplorasi  penerapan  prinsip  perlindungan konsumen  dalam  konteks  kegiatan  usaha penukaran valuta asing bukan bank di Bali serta implikasi hukumnya.
Para  ahli menjabarkan tentang  pentingnya prinsip  perlindungan  konsumen  ini  sebagai sebuah  kaidah-kaidah  atau  asas-asas  yang digunakan  untuk  melindungi  para  konsumen, sehingga  tercapailah  tujuan  hukum  yaitu kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  ini memberikan  perlindungan  akan  hak-hak  dan kepentingan  para  konsumen  yang  memang seharusnya  dijamin  oleh  negara.  Perlindungan hukum  yang  berkaitan  dengan  perlindungan konsumen  meliputi  dua  hal,  yakni,  perlindungan hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum represif.  Perlindungan  hukum  dapat  dipahami hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya  sengketa  sedangkan  sebaliknya perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Artikel ini membahas mengenai bagaimana penerapan  prinsip  perlindungan  konsumen ditinjau  dari  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 18/20/PBI/2016  Tentang  Kegiatan  Usaha
Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank,  serta bagaimana  akibat  hukum  bagi  para  pihak  yang telah melakukan kegiatan penukaran valuta asing namun  belum  memperoleh  izin  dari  Bank Indonesia.
Pada  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 18/20/PBI/2016  Tentang  Kegiatan  Usaha Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank  tidak disebutkan  mengenai kewenangan  Bank Indonesia  untuk  melakukan  eksekusi  langsung terkait  penyelenggara  KUPVA-BB  yang  illegal. Hal  yang  menjadi  permasalahan  adalah  apakah Bank  Indonesia  diberikan  kewenangan  untuk melakukan  advokasi  atau  melakukan  eksekusi langsung  dengan  pelaku  usaha  KUPVA-BB terhadap upayanya untuk melakukan perlindungan  konsumen  yang  melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penelitian  ini  mencoba  untuk  mengisi kesenjangan  pengetahuan  dengan  menyoroti bagaimana  penerapan  prinsip  perlindungan konsumen  oleh  penyelenggara  kegiatan  usaha penukaran  valuta  asing  bukan  bank  ditinjau  dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan  Bank.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan mengeksplorasi  akibat  hukum  bagi  para  pihak yang telah melakukan kegiatan penukaran valuta asing  tanpa  izin  dari  Bank  Indonesia.  Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk mengatasi masalah money changer ilegal  di  Bali  dan  meningkatkan  perlindungan
konsumen  serta  integritas  pariwisata  Bali  secara keseluruhan.
Beberapa  artikel  penelitian  sebelumnya, pertama  artikel  berjudul  Implementasi  Kebijakan Sistem  Pengawasan  Bank  Indonesia  Pada Aktivitas  Usaha  Money  Changer  Di  Kabupaten Badung, yang membahas situasi Money Changer di  Kabupaten  Badung,  Bali,  yang  merupakan wilayah  dengan  jumlah  usaha Money  Changer terbanyak  di  pulau  tersebut.  Meskipun  demikian, masih  ditemukan  berbagai  masalah  dalam pelaksanaan  kegiatan Money  Changer ,  seperti Money  Changer yang  tidak  memiliki  izin  resmi, adanya  kecurangan  dalam  praktik  bisnis,  dan kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang perbedaan Money Changer yang legal dan ilegal.
Pembahasan  artikel  ini  menggunakan  teori implementasi  menurut  Charles  O  Jones,  yang menunjukkan  bahwa  beberapa  indikator,  seperti produktivitas, akuntabilitas, kualitas layanan,  dan responsibilitas,  telah  terpenuhi  dengan  baik (Purnamaningsih, & Wismayanti, 2021).
Kedua,  penelitian  Putu  Eggy  Damaika Agasi  dan  A.A  Sri  Indrawati, berfokus  mengenai faktor-faktor  yang  menyebabkan  perusahaan Money Changer tidak berizin di Kuta Bali disertai bagaimana  perlindungan  hukumnya  (Agasi,  & Indrawati, 2019).
Ketiga,  Agung  Tri  Safari  dengan  fokus mengenai  dimensi  pengaturan  mengenai kebijakan dan pengawasan peredaran uang tunai dan alat bayar lain oleh Bea Cukai (Safari, 2020). Keempat,  peneltian  Alvian  Dwiangga  Jaya  &
Ersya  Dwi  Nurifanti    membahas  mengenai KUPVA-BB  menjadi  sarana  tindak  pidana pencucian  uang  dengan  mengkaji  BSPI  2025 terhdap  pemberantasan  TPPU  yang  terjadi  di Indonesia  (Jaya,  &  Nurifanti,  2021).  Artikel  yang ditulis  oleh  Dharma  Setiawan  &  I  Wayang  Novi Purwanto membahas mengenai kewenangan dan tanggung  jawab  perseroan  terbatas  dalam penyelenggaraan  transaksi  valuta  asing,  yang mana lebih menitikberatkan pada tanggung jawab dan  peran  organ  RUPS,  Direksi  dan  Komisaris pada  transaksi  Valuta  Asing  (Setiawan,  & Purwanto, 2020).
Keempat,  Augustine  Arize,  menyoroti dampak  volatilitas  nilai  tukar  riil  terhadap  arus perdagangan  G-7  menggunakan  model  koreksi kesalahan  multivariat.  Pendekatan  statistik  ini lebih  efisien  dalam  memberikan  estimasi koefisien  untuk  jangka  pendek  dan  jangka panjang  serta  menghindari  masalah  regresi semu.  Hasil  utama  menunjukkan  bahwa peningkatan  volatilitas  nilai  tukar  efektif  riil memiliki  efek  negatif  yang  signifikan  terhadap permintaan  ekspor  dalam  jangka  pendek  dan jangka panjang di negara-negara G-7, yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya oleh peserta pasar (Arize, 1997).
Kelima,  Peter  Hooper  dan  Steven Kohlhagen berpendapat bahwa dengan menetapkan  model  risiko  diferensial  oleh  sisi permintaan  impor  dan  sisi  pasokan  ekspor  dari pasar  barang  yang  diperdagangkan,  dampak teoritis  dari  risiko  nilai  tukar  pada  harga  dan
kuantitas  keseimbangan  dapat  dianalisis.  Untuk beberapa  kasus  empiris  perdagangan  AS  dan Jerman  tahun  1965–1975,  ditemukan  bahwa ketidakpastian  nilai  tukar  memiliki  dampak signifikan  pada  harga  namun  tidak  ada  efek signifikan pada volume perdagangan. Efek harga ini  mendukung  hasil  survei  sebelumnya  tentang denominasi  mata  uang  kontrak  ekspor,  yaitu bahwa  kecuali  beberapa  impor  AS,  sebagian besar perdagangan sebagian besar didenominasi dalam mata uang eksportir (Hooper, & Kohlhagen 1978).  Pembahasan  beberapan  penelitian tersebut  berbeda  dengan  penulisan  artikel  yang bertujuan membahas penerapan prinsip perlindungan  konsumen  oleh  penyelenggara kegiatan  usaha  penukaran  valuta  asing  bukan bank  ditinjau  dari  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  18/20/PBI/2016  Tentang  Kegiatan  Usaha Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank  dan  akibat hukumnya.
Bank  Indonesia  memiliki  peran  penting dalam  menangani money  changer ilegal,  namun terdapat kebutuhan untuk memperkuat peran dan kewenangannya dalam penegakan hukum. Masih terdapat  kesenjangan  dalam  regulasi  terkait kegiatan  usaha  penukaran  valuta  asing  bukan bank di Bali, terutama dalam hal larangan, sanksi, dan  pengawasan.  Perlindungan  konsumen merupakan  aspek  yang  penting  dalam penanganan money changer ilegal, namun masih diperlukan  langkah-langkah  lebih  lanjut  untuk meningkatkan  keefektifan  dalam  memberikan perlindungan  kepada  konsumen.  Perbandingan
dengan  penelitian  sebelumnya  memberikan pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang masalah money changer ilegal di Bali dan potensi solusi  yang  dapat  diimplementasikan.  Dengan demikian,  perbandingan  kelima  jurnal  tersebut memberikan  gambaran  yang  lebih  luas  tentang kompleksitas  masalah money  changer ilegal  di Bali dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.
Sayangnya  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor:  18/20/PBI/2019  Tentang Kegiatan  Usaha  Penukaran  Valuta  Asing  Bukan Bank,  belum  mengatur  tentang  larangan penyelenggaraan  KUPVA-BB  yang  tidak  berizin (illegal),  dan  tidak  mengatur  tentang  sanksi hukum  bagi  penyelenggara  KUPVA-BB  tidak berizin, serta tidak mengatur tentang kewenangan pengawasan  dan  penegakan  hukum.  Dengan demikian  perlu  dilakukan  penelitian  yang mendalam  agar  dapat  ditemukan  cara  untuk memerangi usaha money changer yang illegal.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  empiris,  dimana  peneliti menelusuri  pokok  persoalan  yang  diteliti  dengan hukum  positif  yang  berlaku  (Soekanto,  1986). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan penelitian problem  identification dan problem solution (Soekanto,  1986).  Penelitian  ini  bersifat kajian langsung di lapangan  dan kajian  terhadap pengaturan  mengenai  penerapan  prinsip perlindungan  konsumen  oleh  penyelenggara
kegiatan  usaha  penukaran  valuta  asing  bukan bank  ditinjau  dari  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  18/20/PBI/2016  Tentang  Kegiatan  Usaha Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank.  Wilayah penelitian ini adalah wilayah  Bali dan sekitarnya. Metode  kualitatif  yang  peneliti  lakukan  adalah dengan  melakukan  wawancara  mendalam. Wawancara  mendalam  dilaksanakan  dengan  Ibu Komang  Primadani  selaku  staf  perizinan  dan pengawasan KUPVA-BB Kantor Perwakilan Bank Indonesia  Provinsi  Bali,  wawancara  ini  memiliki kaitan  yang  sangat  erat  dengan  penelitian  ini. Berikut adalah beberapa kaitannya, mendapatkan informasi langsung, melalui wawancara mendalam,  peneliti  dapat  memperoleh  informasi secara langsung dari sumber yang kompeten dan berwenang  mengenai  praktik  penukaran  valuta asing  bukan  bank  di  Bali,  termasuk  prosedur perizinan  dan pengawasan yang  diterapkan  oleh Bank Indonesia. Memahami proses perizinan dan pengawasan,  wawancara  dengan  staf  perizinan dan  pengawasan  KUPVA-BB  memungkinkan peneliti  untuk  memahami  secara  rinci  proses perizinan  yang  harus  dilalui  oleh  penyelenggara usaha penukaran valuta asing bukan bank, serta bagaimana  mekanisme  pengawasan  yang diterapkan  oleh  Bank  Indonesia  terhadap kegiatan tersebut. Mengidentifikasi permasalahan,  dengan  melakukan  wawancara mendalam,  peneliti  dapat  mengidentifikasi permasalahan  yang  mungkin  timbul  dalam pelaksanaan  perizinan  dan  pengawasan  usaha penukaran  valuta  asing  bukan  bank  di  Bali,
seperti  kurangnya  pemahaman  masyarakat, kecurangan,  atau  keberadaan  penyelenggara ilegal. Selanjutnya,  memperoleh  perspektif praktisi,  wawancara  dengan  staf  perizinan  dan pengawasan  KUPVA-BB  juga  memungkinkan peneliti  untuk  memperoleh  perspektif  praktisi yang berpengalaman langsung dalam menghadapi  isu-isu  terkait  dengan  penukaran valuta  asing,  sehingga  dapat  memberikan wawasan  yang  lebih  dalam  dalam  menganalisis dan menginterpretasikan data. Dengan demikian, wawancara  mendalam  dengan  Ibu  Komang sangat  relevan  dalam  konteks  penelitian  ini karena  dapat  memberikan  informasi  yang mendalam  dan  relevan  untuk  memahami implementasi  peraturan  Bank  Indonesia  dalam pengawasan  usaha  penukaran  valuta  asing bukan bank di wilayah Bali.
Data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer,  yang  diperoleh  dengan metode field research. Selain itu , dibutuhkan juga data  sekunder,  yang  diperoleh  dengan  metode library  research (Soekanto,  1986) . Teknik pemilihan  informan  dalam  penelitian  ini  adalah snowball  sampling yaitu  dimana  penentuan subjek  maupun  informan  penelitian  berkembang dan  bergulir  mengikuti  informasi  atau  data  yang diperlukan  dari  informan  yang  diwawancarai sebelumnya. Dalam penelitian ini, mengingat data yang  dikumpulkan  beragam  serta  bentuknya bervariasi,  maka  dilakukan editing (seleksi), selanjutnya,  dilakukan coding untuk  digunakan sebagai bahan persiapan pembuatan table , hal ini
dilakukan  terhadap  data  lapangan  yang memungkinkan dikuantifikasi. Sedangkan terhadap  data  lapangan    yang  berupa  data kualitatif  yang  telah  terkumpul  akan  dipisah- pisahkan  menurut  kategori  masing-masing  untuk selanjutnya  dapat  digunakan  sebagai  bahan melakukan penafsiran dalam usahanya menjawab  permasalahan  penelitian.  Dengan demikian  pada  penelitian  ini  lebih  banyak digunakan analisis data kualitatif dibantu dengan alat bantu tabulasi data angka.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Prinsip Perlindungan Konsumen  Oleh  Penyelenggara  Kegiatan Usaha  Penukaran  Valuta  Asing  Bukan Bank  Ditinjau  Dari  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  18/20/PBI/2016  Tentang Kegiatan  Usaha  Penukaran  Valuta  Asing Bukan Bank
Penguatan  analisis  terhadap  nasib konsumen  yang  terpengaruh  oleh  praktik money changer ilegal  di  Bali,  maka  teori  dan  prinsip perlindungan konsumen harus diterapkan secara tegas  oleh  penyelenggara  kegiatan  usaha penukaran  valuta  asing  bukan  bank,  baik  yang legal  maupun  ilegal.  Hal  ini  terutama  terkait dengan  aspek  preventif  dan  represif  dalam melindungi  konsumen  dari  praktik  penipuan, penggunaan  kurs  yang  tidak  sesuai,  dan pelanggaran  lainnya.  Maraknya  usaha Money Changer illegal di Bali merupakan permasalahan yang cukup kompleks karena dapat mengganggu perkembangan  sektor  pariwisata  di  Bali,  hal  ini
mengharuskan  prinsip  perlindungan  konsumen diimplementasikan secara menyeluruh (Indrawati, 2019).
Banyak  ditemui  kegiatan  usaha Money Changer tidak berizin berupa penipuan berkedok Money Changer dengan modus memasang baliho dengan  rate  yang  dicantumkan  di  baliho  tidak sesuai dengan  rate penukaran, beberapa oknum pelaku usaha Money Changer memberikan uang tukar  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan.  Cara yang  seringkali  dilakukan  oleh  oknum  adalah dengan  menghitung  uang  secara  berulang-ulang hingga  wisatawan  asing  merasa  yakin  bahwa uang  yang  akan  diterima  sudah  sesuai  dengan kesepakatan.  Selain  itu,  banyak  ditemui  tempat usaha Money  Changer yang  letaknya  sembunyi- sembunyi di dalam toko oleh-oleh Bali.
Implementasi prinsip perlindungan konsumen,  Bank  Indonesia  telah  menetapkan alur  tahapan  proses  perizinan  yang  terstruktur dan  terarah  bagi  pelaku  usaha Money  Changer . Proses  perizinan  diawali  dengan  menyerahkan dokumen  kepada  Bank  Indonesia,  selanjutnya Bank  Indonesia  akan  melakukan  proses penelitian  keaslian  dokumen,  setelah  hasil penelitian dokumen dan kelengkapan administrasi selesai,  Bank  Indonesia  akan  melakukan pemeriksaan  lokasi  usaha.  Pemeriksaan  lokasi usaha  ini  dilakukan  untuk  mengukur  tingkat kejenuhan  penyelenggara  dalam  suatu  daerah (seberapa  banyak  pengusaha  KUPVA-BB  di daerah  tertentu),  setelah  lokasi  dinilai  layak, pelaku  usaha Money  Changer akan  mengikuti
kegiatan  penyuluhan  dan  pelatihan  terkait pemahaman  KUPVA-BB  sebagai  tahap  akhir untuk  memperoleh  izin  dari  Bank  Indonesia. Setelah  proses-proses  yang  dilalui  mendapatkan penilaian yang layak, maka badan usaha KUPVA- BB  akan  memperoleh  izin  berupa  KPmIU  atau Keterangan  Pemberian  Izin  Usaha  (Wahyuni, 2020).
Teorinya Lawrence M. Friedman menyebutkan  tentang  Substansi,  Struktur,  dan Budaya ( Substance, Structure, and Culture ) dapat digunakan  untuk  menganalisis  isu  ini  dengan lebih  mendalam  (Pahlevi,  2022).  Artikel mencermati  struktur  dan  kebijakan  yang diterapkan  oleh  Bank  Indonesia  dalam  mengatur kegiatan money  changer ,  termasuk  proses perizinan,  larangan  terhadap  praktik  ilegal,  dan sanksi  yang  diberlakukan  bagi  pelanggar.  Teori Friedman  tentang  Substansi,  Struktur,  dan Budaya ( Structure, Substance, and Culture ) dapat menjadi  alat  yang  bermanfaat  untuk  membedah persoalan mengenai money changer ilegal di Bali dan peran Bank Indonesia dalam menanganinya.
Analisis struktur ( structure ) mengacu pada organisasi  atau  kerangka  kerja  yang  mengatur perilaku  dalam  suatu  sistem.  Dalam  konteks  ini, struktur melibatkan proses perizinan, pengawasan,  dan  penegakan  hukum  terhadap pelaku  usaha  money  changer  oleh  Bank Indonesia. Penting  bagi  Bank  Indonesia  untuk memiliki  struktur  yang  efisien  dan  transparan dalam  mengawasi  kegiatan money  changer .  Ini termasuk  proses  perizinan  yang  ketat,
mekanisme pelaporan transaksi, dan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran.
Analisis substansi  ( substance ),  mengacu pada  isi  atau  materi  yang  menjadi  fokus  dalam sebuah  sistem  atau  organisasi.  Dalam  konteks ini, substansi dari persoalan adalah praktik ilegal yang  dilakukan  oleh  beberapa  pelaku  usaha money changer di Bali, seperti penipuan terhadap wisatawan,  penggunaan  kurs  yang  tidak  sesuai, dan  penyelenggaraan  usaha  tanpa  izin. Bank Indonesia,  sebagai  regulator  keuangan,  harus memastikan  bahwa  substansi  peraturan  yang dikeluarkan,  seperti  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  18/20/PBI/2016  Tentang  Kegiatan  Usaha Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank, memberikan  perlindungan  yang  memadai  bagi konsumen  dan  mengatur  dengan  jelas  larangan serta sanksi terhadap pelanggaran.
Analisis budaya  ( culture ),  merujuk  pada nilai-nilai,  norma,  dan  praktik  yang  dianut  oleh individu  atau  organisasi  dalam  sebuah  sistem. Dalam konteks ini, budaya mencakup bagaimana praktik  ilegal  dianggap  atau  dihargai  dalam komunitas money  changer ,  serta  bagaimana Bank Indonesia berinteraksi dengan pelaku usaha dan  masyarakat  secara  umum. Bank  Indonesia perlu  membangun  budaya  yang  mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi dan kesadaran akan pentingnya  perlindungan  konsumen  dalam kegiatan money  changer .  Ini  dapat  dilakukan melalui  sosialisasi,  edukasi,  dan  pemberdayaan masyarakat untuk melaporkan praktik ilegal.
Kerangka teori ini dapat lebih memahamkan  kompleksitas  masalah money changer ilegal  di  Bali  dan  menilai  efektivitas tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam menangani  masalah  tersebut.  Hal  ini  juga membantu  dalam  mengidentifikasi  area-area  di mana  perbaikan  atau  peningkatan  dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  perlindungan konsumen  dan  menjaga  integritas  sektor penukaran valuta asing bukan bank.
Maraknya  kasus  usaha money  changer illegal  Bank  Indonesia,  dapat  diatasi  dengan menerapkan  beberapa  poin  penting,  antara  lain, proses perizinan yang terstruktur dan terarah bagi pelaku usaha money changer , yang diawasi oleh Bank  Indonesia,  mencakup  tahapan  penelitian dokumen,  pemeriksaan  lokasi  usaha,  dan pelatihan  terkait  pemahaman  regulasi. Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  18/20/PBI/2016  Tentang Kegiatan  Usaha  Penukaran  Valuta  Asing  Bukan Bank  mengatur  beberapa  aspek  penting  terkait kegiatan money  changer ,  termasuk  larangan terhadap  praktik  ilegal,  kewajiban  pencatatan transaksi,  dan  penyampaian  dokumen  yang diperlukan.
Bank  Indonesia  menerapkan  sanksi kepada  pelaku  usaha money  changer yang melanggar  regulasi,  mulai  dari  teguran  tertulis hingga  pencabutan  izin  usaha. Bank  Indonesia juga  mengintensifkan  upaya  pengawasan  dan pencegahan  praktik  ilegal  dengan  berbagai metode,  termasuk  kerja  sama  dengan  pihak kepolisian  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat,
termasuk turis asing. Dengan menggunakan teori dan analisis ini, penulis memberikan pemahaman yang  lebih  dalam  tentang  kompleksitas  masalah money  changer ilegal  di  Bali  dan  upaya  yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menangani masalah tersebut secara efektif.
Pasal-pasal  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  18/20/PBI/2016  mengatur  tata cara dan kewajiban bagi penyelenggara Kegiatan Usaha  Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank (KUPVA-BB). Pasal 2 mengharuskan KUPVA-BB untuk  mencatat  setiap  transaksi  sesuai  dengan standar  akuntansi  yang  berlaku,  serta memastikan  penerapan  prinsip  anti  pencucian uang,  pencegahan  pendanaan  terorisme,  dan penggunaan rupiah di wilayah Indonesia. Pasal 5 menegaskan  bahwa  penyelenggara  KUPVA-BB bertanggung  jawab  untuk  memastikan  nasabah menyampaikan  dokumen  yang  diperlukan  untuk transaksi,  termasuk  dokumen  yang  mendukung transaksi  dan  fotokopi  NPWP  nasabah. Sementara  itu,  larangan-larangan  seperti larangan  bertindak  sebagai  agen  penjual  cek Pelawat dan larangan melakukan kegiatan usaha untuk  kepentingan  pribadi  diatur  dalam  Pasal  6 hingga  Pasal  8.  Pasal  9  mengatur  kewajiban penyelenggara  KUPVA-BB  dalam  menetapkan kurs  jual  dan  beli  sesuai  mekanisme  pasar. Prinsip  perlindungan  konsumen  juga  ditegaskan dalam  Pasal  10,  yang  menekankan  pentingnya memberikan  informasi  yang  benar  kepada nasabah dan melindungi data nasabah. Terakhir, Pasal  11  menetapkan  bahwa  penyelenggara
KUPVA-BB  harus  berbentuk  perseroan  terbatas dan  sahamnya  dimiliki  oleh  warga  negara Indonesia (Simarangkir, 2019).
Bank  Indonesia  sendiri  memiliki  database pelaku usaha Money Changer yang memiliki izin dengan  informasi  identitas  berupa  nama perusahaan, nomor pendirian, serta alamat badan usaha Money  Changer yang  tersedia  dan  dapat diakses  secara  langsung  oleh  masyarakat  pada website  www.bi.go.id  (Raharja,  &  Supriana, 2023).  Selain  itu,  untuk  menjalankan  pelayaan kepada  nasabah  (konsumen),  Bank  Indonesia mengharuskan  seluruh  penyelenggara  usaha Money  Changer untuk  mengikuti Standar Operational Procedure (SOP) yang telah disusun Bank  Indonesia  sebagai  pedoman  yang  harus dilaksanakan  dalam  penyelenggaraan  usaha transaksi valuta asing bukan bank (Purnamaningsih, & Wismayanti, 2021).
Penerapan prinsip perlindungan konsumen terhadap  usaha  penukaran  valuta  asing  bukan bank  melalui Money  Changer ,  Bank  Indonesia sebagai  pengawas  utama  juga  menerapkan prinsip  akuntabilitas  atau  transapransi  kepada konsumen pada kegiatan transaksi penjualan dan pembelian Uang Kertas Asing (UKA) yang umum dilakukan  di  kegiatan  usaha Money  Changer (Fadilah,  2017),  Bank  Indonesia  telah menyediakan sistem terintegrasi untuk melakukan pengecekan  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata uang lain melalui fitur Kalkulator Kurs yang dapat diakses  oleh  masyarakat  masing-masing  melalui telepon  genggam  atau  desktop  dengan
meramban  situs  website  milik  Bank  Indonesia www.bi.go.id.  Proses  pengawasan  usaha penukaran  valuta  asing  bukan  bank  melalui Money Changer Bank Indonesia juga membebankan  kewajiban  kepada  badan  usaha penukaran  valuta  asing  bukan  bank  untuk melaporkan  setiap  detail  transaksi  yang  telah dilakukan.  Laporan  transaksi  tersebut  yaitu, Laporan  Berkala  yang  sifatnya  wajib  dan  harus secara  rutin  dilaporkan  setiap  periode  tertentu yang  mencakup  Laporan  Kegiatan  Usaha  (LKU) dan  Laporan  Keuangan.  Selanjutnya  adalah Laporan  Insidental  yaitu  laporan  yang disampaikan  dengan  waktu  yang  tidak  terjadwal secara  tetap,  tergantung  kondisi  yang  sedang terjadi. Hal tersebut memudahkan Bank Indonesia untuk  melakukan controlling terhadap  segala transaksi  penyelenggara  KUPVABB  dalam periode-periode waktu tertentu (Fadilah, 2017).
Bank  Indonesia  menerapkan  standar perlindungan  konsumen  penukaran  valuta  asing bukan  bank  melalui Money  Changer sebagai tanggung  jawab  Bank  Indonesia  kepada konsumen.  Pelaku  usaha Money  Changer diharuskan untuk menerapkan prinsip perlindungan  konsumen  salah  satunya  dengan tidak  menyebarkan  informasi  data  pribadi konsumen, hal tersebut telah diatur secara resmi pada peraturan terkait KUPVABB yaitu Peraturan Bank  Indonesia  (PBI)  No  18/20/2016  terkait Kegiatan  Usaha  Penukaran  Valuta  Asing  Bukan Bank. Manifestasi prinsip perlindungan konsumen Bank  Indonesia  menerapkan  sanksi  apabila
terjadi pelanggaran kegiatan usaha transaksi jual beli  valuta  asing  bukan  bank  melalui Money Changer berupa  teguran  tertulis,  kewajiban membayar,  penghentian  sementara  serta pencabutan  izin  yang  dipertimbangkan  pada beberapa  faktor  antara  lain  faktor  tingkat pelanggaran,  aspek  yang  ditimbulkan  kepada konsumen,  serta  faktor  lain  yang  lebih  berat. sebagai  bentuk  tanggungjawab  yang  harus ditanggung oleh penyelenggara atas pelanggaran yang dilakukan.
Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Komang Primadani selaku staf perizinan dan pengawasan KUPVA  BB  Kantor  Perwakilan  Bank  Indonesia Provinsi Bali, dulunya Bank Indonesia tidak dapat menjadi eksekutor langsung dalam memberantas pelaku KUPVA-BB, namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004  tentang  Penguatan  dan  Pengembangan Sektor  Keuangan  (UU  P2SK),  pelaku  usaha KUPVA-BB  illegal  dapat  ditangkap  secara langsung  dikarenakan  sifat  deliknya  berubah, yang  awalnya  delik  aduan,  sekarang  menjadi delik  biasa.  Sehingga  koordinasi  antara  Bank Indonesia  dengan  Kabareskrim  serta  Pendesa adat  (pencalang)  terhadap  aktivitas  KUPVA-BB yang illegal sangatlah diperlukan. Sehingga yang perlu  dilakukan  adalah  melakukan  perizinan antara  Bank  Indonesia  dengan  Pemda  untuk memperoleh  SKTU  terlebih  dahulu.  Pada  saat pengajuan  ijin  harus  memiliki  SKTU money changer dan  atau  mendapat  ijin  dari  pendesa adat  (pecalang).  Karena  merekalah  yang  rutin
melakukan patroli terhadap wilayahnya. Pendesa adat juga lebih memiliki wewenang daripada Bank Indonesia.  Kenapa  harus  ijin  Bank  Indonesia karena  orang  beranggapan  hanya cash  to  cash , karena  Bank  Indonesia  mengawasi  transaksi uang  tunai.  Merupakan  otoritas  dan  regulasi perekonomian  nasional,  untuk  mengetahui berapa  perputaran uang nasional. Jika dilakukan dengan  tunai  akan  menjadi  sulit  bagi  Bank Indonesia untuk mengetahui ini.
UU  P2SK  yang  terbaru,  Bank  Indonesia lebih firm dan focus mengawasi  yang  legal, sedangkan  untuk  pelaku  KUPVA-BB  illegal  akan langsung  dikoordiansikan  dengan  Bareskrim Polri. Bank Indonesia sudah menjalin Kerja sama dengan Polri, karena Bank Indonesia Provinsi Bali lebih  fokus  pada  kegiatan  pencucian  uang  yang mengarah  pada  (narkoba,  narkotika,  dan terorisme)  (Fadilah,  2017).  Pengawasan  yang dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  pada  KUPVA-BB di  Bali  adalah  dengan  cara  berkeliling  ke  desa- desa  adat  untuk  mengecek  kegiatan  KUPVA-BB illegal  tersebut  sekaligus  menghimbau  dan melakukan pembinaan perlunya perizinan secara resmi.  Menurut  hasil  penelitian  di  lapangan, dalam satu hari Bank Indonesia bisa mencapai 40 money  changer untuk  sosialisasi  perlunya  ijin. Bank  Indonesia  juga  sudah  sosialisasi  dengan video  di  bandara  kedatangan,  melibatkan  turis luar  negeri  terkait  pengalaman  serupa  dengan KUPVA-BB.  Ada  juga  asoisasi  (AVA)  yang melaporkan  kepada  Bank  Indonesia  bahwa mereka  telah  melalukan  sidak  bersama  dengan
pendesa adat. Dari hasil laporan tersebut tercatat ada  yang  illegal  maupun  sudah  legal.  Terhadap KUPVA-BB  legal  dilakukan  teguran  tertulis terlebih dahulu sampai pencabutan ijin.
Situasi  kompleks  terkait money  changer ilegal  di  Bali  dan  upaya  Bank  Indonesia  dalam menangani  masalah  tersebut,  dengan  mengacu pada  teori  perlindungan  konsumen  oleh  Philipus M.  Hadjon,  serta  teori  Friedman  tentang Substansi,  Struktur,  dan  Budaya,  dapat memberikan  analisis  mendalam  tentang  dampak praktik ilegal money changer terhadap konsumen dan  pariwisata  Bali,  serta  peran  Bank  Indonesia dalam menanggulangi masalah tersebut.
Prinsip  perlindungan  konsumen  menjadi kunci  penting  dalam  menangani money  changer ilegal di Bali. Kasus-kasus penipuan, penggunaan kurs yang tidak sesuai, dan pelanggaran lainnya yang  dilakukan  oleh money  changer ilegal mengancam  stabilitas  sektor  pariwisata  Bali. Bank  Indonesia  telah  menetapkan  prosedur perizinan  yang  terstruktur  bagi  pelaku  usaha money  changer,  serta  menerapkan  sanksi  bagi yang  melanggar  regulasi.  Langkah-langkah  ini mencakup pemeriksaan dokumen, pelatihan, dan pengawasan secara berkala.
Analisis  menggunakan  teori  Friedman tentang  Substansi,  Struktur,  dan  Budaya  juga mengungkap  aspek  penting  dalam  penanganan money  changer ilegal.  Struktur  yang  efisien  dan transparan  dalam  pengawasan,  substansi peraturan  yang  memberikan  perlindungan konsumen,  serta  budaya  kepatuhan  terhadap
regulasi  menjadi  fokus  utama.  Bank  Indonesia telah  menerapkan  langkah-langkah  konkret, seperti  pembentukan  database  pelaku  usaha money  changer  yang  memiliki  izin,  sosialisasi kepada  masyarakat,  dan  kerja  sama  dengan pihak kepolisian, untuk mengatasi money changer ilegal di Bali.
Proses  pengawasan  dan  penegakan hukum  terhadap money  changer ilegal  di  Bali terus  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia.  Melalui pengawasan  yang  ketat  dan  sosialisasi  yang intensif, Bank Indonesia berupaya meminimalkan praktik  ilegal money  changer dan  melindungi konsumen.  Dengan  demikian,  peran  Bank Indonesia  dalam  menangani  money  changer ilegal  di  Bali  memiliki  dampak  yang  signifikan dalam  menjaga  stabilitas  sektor  pariwisata  dan memberikan perlindungan kepada konsumen.
2. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Yang Telah Melakukan  Kegiatan  Penukaran  Valuta Asing Namun Belum Memperoleh Izin Dari Bank Indonesia
Munculnya  jasa  penukaran  valuta  asing bukan  bank  melalui Money  Changer yang  tidak berizin  dikhawatirkan  akan  memunculkan  akibat- akibat  hukum  yang  lebih  kompleks  seperti maraknya  peredaran  uang  palsu  dan  penipuan yang berujung merugikan konsumen karena tidak menjamin  adanya  kepastian  yang  diberikan  dari penyedia  jasa  penukaran  valuta  asing  bukan bank  yang  tidak  berizin  (Indrawati,  2019). Sebelumnya  diketahui  bahwa  dalam  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor:  18/20/PBI/2016  Tentang
Kegiatan  Usaha  Penukaran  Valuta  Asing  Bukan Bank,  tentang  Pengaturan  Kegiatan  Usaha Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank  (KUPVA- BB) tidak memuat rumusan norma tentang sanksi terhadap  penyelenggara  KUPVA-BB  yang  tidak berizin  (Simarangkir,  2019).  Berdasarkan  hal tersebutlah  ternyata  memberikan  ruang  bagi penyelenggara  KUPVA-BB  yang  tidak  berizin untuk bebas melakukan kegiatan usahanya demi memperoleh  keuntungan  yang  sebesar-besarnya tanpa  takut  terkena  sanksi.  Tentu  saja  hal  ini menjadi  tidak  adil  bagi  para  pelaku  KUPVA-BB yang  berizin.  Karena  bagi  pelaku  KUPVA-BB yang berizin justru mereka akan mendapat sanksi hukum apabila melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/20/PBI/2016  Tentang  Kegiatan  Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Sayangnya penyelenggara  KUPVA-BB  yang  tidak  memiliki izin  tidak  dapat  dijangkau  oleh  hukum  untuk memberikan sanksi.
Keberadaan usaha penukaran valuta asing bukan bank melalui Money Changer yang belum memiliki izin juga memberikan dampak terjadinya fluktuasi  kurs  nilai  mata  uang  rupiah  terhadap uang  asing,  maka  dengan  demikian  perlu dilakukan pengaturan terkait larangan bagi usaha penukaran  valuta  asing  bukan  bank  melalui Money Changer yang belum memiliki izin, dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar uang Rupiah terhadap  Valuta  asing  (Warjiyo,  2003).  Kunci suatu  negara  melakukan  interaksi  dengan  dunia luar  adalah  dengan  nilai  tukar,  karena  sistem
pembayaran yang dilakukan baik di luar maupun di dalam negeri harus terikat dengan keberadaan nilai  tukar  atau  kurs.  Apabila  kurs  mengalami masalah  seperti  terjadi  fluktuasi,  tentunya  akan berpengaruh  terhadap  ketersediaan  devisa negara. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan  Bank  (KUPVA-BB)  yang  tidak  berizin dapat  menyebabkan  terjadinya  fluktuasi  atau gejolak  terjadinya  ketidak  stabilan  terhadap  nilai tukar  rupiah  yang  diakibatkan  karena  tingginya permintaan  terhadap  uang  asing  (Ekanada, 2004).
Akibat  hukum  bagi  para  pihak  yang  telah melakukan  kegiatan  penukaran  valuta  asing namun  belum  memperoleh  izin  dari  Bank Indonesia  dapat  memiliki  konsekuensi  yang serius,  baik  dari  segi  perundang-undangan maupun  dalam  konteks  stabilitas  ekonomi nasional.  Berikut  adalah  beberapa  dampak hukum  yang  mungkin  timbul,  yang pertama adalah  pelanggaran  hukum,  para  pelaku  usaha yang melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa  izin  dapat  dikenai  sanksi  hukum  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Meskipun Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan  Bank  belum  secara  spesifik  mengatur sanksi  untuk  pelaku  usaha  tanpa  izin,  namun pelanggaran  terhadap  peraturan  ini  dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.
Kedua ,  kegiatan  penukaran  valuta  asing yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  tanpa  izin berpotensi  merugikan  konsumen  (Indriawati,
2019).  Tanpa  adanya  regulasi  dan  pengawasan yang  memadai,  konsumen  menjadi  rentan terhadap  penipuan,  penggunaan  kurs  yang  tidak sesuai,  dan  risiko  lainnya.  Akibatnya,  konsumen dapat  mengalami  kerugian  finansial  dan ketidaknyamanan dalam bertransaksi.
Ketiga ,  kegiatan  penukaran  valuta  asing tanpa izin juga dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar yang tidak terkendali (Suseno, 2004). Tanpa adanya  pengawasan  yang  ketat,  aktivitas  ilegal seperti ini dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah  terhadap  valuta  asing.  Hal  ini  dapat mengganggu  stabilitas  ekonomi  nasional  dan mengakibatkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan masyarakat secara umum.
Keempat ,  Bank  Indonesia  sebagai  bank sentral  memiliki  tanggung  jawab  untuk mengendalikan  nilai  tukar  rupiah.  Kegiatan  ilegal dalam penukaran valuta asing dapat menghambat  upaya  Bank  Indonesia  dalam menjaga  stabilitas  nilai  tukar  (Suseno,  2004). Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  langkah-langkah untuk  mengendalikan  dan  mengawasi  kegiatan penukaran  valuta  asing,  termasuk  melalui pemberian  izin  yang  sesuai.  Kemudian peningkatan  kriminalitas,  kegiatan  ilegal  dalam penukaran valuta asing juga dapat memperbesar peluang  bagi  para  pelaku  kejahatan  untuk melakukan tindak pidana seperti pencucian uang, perdagangan narkotika, dan pendanaan terorisme.  Tanpa  izin  dan  pengawasan  yang memadai, pelaku kejahatan dapat dengan mudah
melakukan transaksi ilegal dan menyembunyikan jejaknya.
Upaya  untuk  memperketat  pengawasan dan pemberian izin terhadap kegiatan penukaran valuta asing diperlukan untuk mengatasi dampak hukum  tersebut.  Bank  Indonesia  perlu meningkatkan  pengawasan  terhadap  pelaku usaha  yang  belum  memiliki  izin,  serta memberlakukan  sanksi  yang  lebih  berat  bagi pelanggar.  Selain  itu,  perlu  dilakukan  sosialisasi kepada  masyarakat  tentang  risiko  yang  terkait dengan  kegiatan  penukaran  valuta  asing  ilegal dan pentingnya bertransaksi dengan penyelenggara  yang  memiliki  izin  resmi.  Dengan demikian,  diharapkan  dapat  meminimalkan dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin.
Salah satu upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar adalah dengan melakukan pembatasan terhadap  KUPVA-BB.  Dengan  memberikan  izin operasional terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB), bertujuan untuk  memperkuat  stabilitas  nilai  tukar  Rupiah terhadap valuta asing (Suseno, 2004). Tanggung jawab  Bank  Indonesia  selaku  Bank  Sentral  di Indonesia  adalah  melakukan  pengawasan terhadap  fluktuasi  kurs  jual  Rupiah  terhadap valuta  asing.  Cara  yang  seharusnya  dilakukan adalah  memperketat  pemberian  izin  terhadap KUPVA-BB,  dan  larangan  penyelenggaraan KUPVA-BB  yang  tidak  berizin.  Dengan  begitu Bank  Indonesia  dapat  melakukan  kontrol terhadap  penjualan  ataupun  penukaran  valuta
asing yang berdampak untuk mengendalikan nilai tukar Rupiah.
Perlu  adanya  pembatasan  dan  larangan terhadap  pelaku  KUPVA-BB  yang  tidak  memiliki izin,  supaya  mencegah  terjadinya  fluktuasi  nilai tukar  rupiah  terhadap  valuta  asing  yang  tidak terkendali.  Maka  dengan  demikian  harusnya penyelenggara  KUPVA-BB  yang  tidak  berizin harusnya  diberikan  sanksi  hukum  yang  lebih berat,  maka  terkait  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor:  18/20/PBI/2016  tentang  Kegiatan  Usaha Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank  (KUPVA- BB),  yang  saat  ini  secara  normative  belum mengatur  mengenai  sanski  hukum,  kedepannya perlu  diperbarui  untuk  memaksa  penyelenggara KUPVA-BB tidak berizin dengan cara memberikan  sanksi  hukum  bagi  penyelenggara KUPVA-BB  yang  tidak  segera  mengurus perizinan.  Sehingga  penyelenggara  Kegiatan Usaha  Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank (KUPVA-BB)  yang  tidak  berizin  dilarang  untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perdagangan  uang  atau penukaran valuta  asing, hal  ini  dilakukan  untuk  mengendalikan  Kurs  nilai tukar  yang  dapat  mengganggu  kestabilan ekonomi nasional dapat teratasi. Upaya larangan terhadap  KUPVA-BB  yang  tidak  berizin  juga dapat  meminimalkan  perbuatan  pidana  dan negara  juga  memperoleh  manfaat  dari penerimaan negara berupa pajak jika KUPVA-BB yang  tidak  merizin  menjadi  resmi  (Rizon,  & Agustini, 2022).
Berdasarkan  pendekatan  perbandingan hukum,  maka  KUPVA-BB,  yang  ada  dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank,  jika bandingkan dengan perundang-undangan sejenis yang  berlaku  di  negara-negara  lain  terdekat  di ASEAN  seperti  di  Singapura  dan  di  Malaysia, yang  telah  membuat  undang-  undang  tentang pengaturan  kegiatan  usaha  penukaran  valuta asing  yang  dikenal  dengan Money  Changer . Menyebutkan  bahwa  sama  halnya  di  Indonesia jika  kegiatan  usaha  tersebut  haruslah  terlebih dahulu  memiliki  badan  usaha  dan  memiliki  izin resmi,  untuk  melakukan  usaha  penukaran  atau penjualan  valuta  asing,  namun  perbedaanya negara-negara  tersebut  telah  memberlakukan sanksi pidana apabila para pelaku usaha tersebut tidak memiliki izin.
Sebagai  contoh  kasus  di  negara Singapura,  Singapura  memiliki  peraturan  yang ketat  terkait  penukaran  valuta  asing,  termasuk melalui money changer . Di Singapura, penukaran valuta asing harus dilakukan oleh penyelenggara yang  memiliki  izin  resmi  dari  otoritas  keuangan negara. Setiap money changer harus mendapatkan izin dari Autoriti Monetari Singapura (MAS)  dan  mematuhi  semua  peraturan  yang berlaku. Pada contoh kasus yang terjadi di tahun 2018,  Singapura  mengalami  kasus  penipuan besar  yang  melibatkan money  changer ilegal.
Sebuah money  changer yang  tidak  memiliki  izin menghilangkan  sejumlah  besar  dana  nasabah
dan  kemudian  melarikan  diri.  Kasus  ini menyebabkan kekhawatiran serius di masyarakat dan  menyoroti  pentingnya  pengawasan  yang ketat  terhadap money  changer ilegal.  Singapura mengatasinya  dengan  cara,  memperkuat lembaga Autoriti Monetari Singapura (MAS) untuk meningkatkan  pengawasan  terhadap money changer ilegal  dan  mengeluarkan  peringatan kepada  masyarakat  untuk  berhati-hati  dalam bertransaksi  dengan  penyelenggara  yang  tidak memiliki izin. Selain itu, pihak berwenang bekerja sama  dengan  lembaga  keuangan  dan  penegak hukum  untuk  menindak  pelaku  ilegal  dan memperketat  regulasi  terkait  penukaran  valuta asing.
Di  Malaysia,  penukaran  valuta  asing  juga diatur  oleh  bank  sentral  negara,  yaitu  Bank Negara  Malaysia  (BNM).  Setiap money  changer harus  memperoleh  izin  dari  BNM  dan  mematuhi semua regulasi yang ditetapkan. Money changer yang tidak memiliki izin dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang Penukaran Wang 1953 .  Contoh  kasus  di  tahun  2020,  Malaysia mengalami  serangkaian  kasus  penipuan  yang melibatkan money  changer ilegal.  Beberapa money  changer ilegal  melakukan  penipuan terhadap  turis  dengan  menggunakan  kurs  yang tidak  menguntungkan  dan  menghilangkan sejumlah  besar  uang.  Kasus-kasus  ini menyebabkan kerugian finansial bagi para korban dan  merusak  citra  industri  penukaran  valuta asing. Selanjutnya, Bank Negara Malaysia (BNM) meningkatkan  pengawasan  terhadap money
changer ilegal  dengan  melakukan  inspeksi  rutin dan  melakukan  tindakan  penegakan  hukum terhadap  pelanggar.  Selain  itu,  BNM  juga melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat tentang  risiko  bertransaksi  dengan money changer ilegal dan mendorong untuk bertransaksi dengan  penyelenggara  yang  memiliki  izin  resmi dari Bank Negara Malaysia.
Contoh kasus di atas, dapat melihat bahwa Singapura  dan  Malaysia  memiliki  pendekatan yang  serupa  dalam  mengatasi  masalah money changer ilegal,  yaitu  dengan  meningkatkan pengawasan, memberlakukan sanksi hukum bagi pelaku  ilegal,  dan  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat.  Hal  ini  bertujuan  untuk  melindungi konsumen,  menjaga  stabilitas  nilai  tukar,  dan memperkuat  integritas  sektor  penukaran  valuta asing.  Bahwa  melihat  ketentuan  undang-undang di  negara-negara  tersebut,  maka  terhadap penyelenggara  Kegiatan  Usaha  Penukaran Valuta Asing Bukan Bank KUPVA-BB yang tidak berizin  di  larang  di  negara-negara  tersebut. Alasannya adalah bahwa para pelaku usaha yang tidak  memiliki  izin  tersebut  tidak  melaporkan setiap nasabah yang melakukan transaksi, hal ini akan  berdampak  terhadap  pelaku  kriminal  atau pelaku  kejahatan,  seperti  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  Tindak  pidana  Narkotika, Pendanaan teroris. Sehingga perbuatan melanggar  hukum  tersebut  tidak  terdeteksi  oleh aparat  penegak  hukum.  Mengakibatkan  adanya kesulitan  bagai  aparat  penegak  hukum  untuk melakukan  penegakan  hukum  terhadap  para
pelaku  kejahatan  di  bidang  tindak  pidana pencucian  uang,  tindak  pidana  di  bidang narkotika,  tindak  pidana  bidang  pendanaan teroris.
Dengan  demikian  apabila  para  pelaku usaha  tersebut  tidak  segera  ditertibkan  maka akan  memperbesar  peluang  dan  memperluas modus  kejahatan  bagi  para  pelaku  kejahatan untuk melangsungkan aksinya. Untuk mengurangi resiko  terjadinya  tindak  pidana  tersebut  perlu dilakukan  pembatasan  dengan  cara  melarang bagi  pelaku  usaha  yang  tidak  memiliki  izin. Karena  Indonesia  sebagai  negara  hukum  tidak boleh  diam,  negara  harus  bertindak  untuk membuat  aturan  atau  norma  yang  memberikan perlindungan bagi semua pihak.
Pemerintah  Indonesia,  termasuk  Bank Indonesia, telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi  pelanggaran  valuta  asing  non bank di daerah Bali. Beberapa langkah yang telah dilakukan  antara  lain,  Bank  Indonesia  telah meningkatkan  pengawasan  terhadap  pelaku usaha  penukaran  valuta  asing  bukan  bank (KUPVA-BB)  di  Bali.  Ini  termasuk  melakukan inspeksi  rutin,  pemantauan  terhadap  aktivitas transaksi,  dan  pemeriksaan  terhadap  dokumen- dokumen  yang  diperlukan.  Bank  Indonesia  aktif melakukan  kegiatan  penyuluhan  dan  edukasi kepada masyarakat Bali, termasuk pelaku usaha money  changer ,  tentang  pentingnya  mematuhi regulasi  dan  menjalankan  usaha  penukaran valuta  asing  dengan  benar.  Hal  ini  bertujuan untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  risiko  yang
ditimbulkan  oleh  pelanggaran  valuta  asing  non bank  dan  pentingnya  kepatuhan  terhadap regulasi.  Bank  Indonesia  bekerja  sama  dengan berbagai  pihak  terkait,  termasuk  kepolisian  dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran  valuta  asing  non  bank.  Kerja  sama ini  meliputi  pertukaran  informasi,  koordinasi dalam  melakukan  operasi  penindakan,  dan pembentukan  tim  gabungan  untuk  menangani kasus-kasus  pelanggaran.  Bank  Indonesia memberlakukan  sanksi  terhadap  pelaku  usaha penukaran  valuta  asing  bukan  bank  yang melanggar  regulasi,  mulai  dari  teguran  tertulis hingga  pencabutan  izin  usaha.  Tindakan  ini bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada pelaku  pelanggar  dan  mendorong  kepatuhan terhadap  regulasi  yang  berlaku.  Bank  Indonesia menggunakan  teknologi  untuk  memperkuat pengawasan  terhadap  transaksi  valuta  asing  di Bali. Ini termasuk penggunaan sistem terintegrasi untuk memonitor transaksi secara real-time , serta menyediakan  aplikasi  dan  layanan  online  bagi masyarakat  untuk  memeriksa  kurs  valuta  asing yang  berlaku  (Raharja,  &  Supriana,  2023).  Bank Indonesia  juga  melakukan  sosialisasi  kepada wisatawan asing yang berkunjung ke Bali tentang risiko  yang  terkait  dengan  penggunaan  money changer  ilegal  dan  pentingnya  bertransaksi dengan  penyelenggara  yang  memiliki  izin  resmi. Hal  ini  dilakukan  melalui  berbagai  media, termasuk  video  di  bandara  kedatangan  dan kolaborasi dengan asosiasi wisatawan.
Melalui  langkah-langkah  ini,  pemerintah Indonesia  berupaya  untuk  meningkatkan pengawasan,  memberikan  edukasi  kepada masyarakat,  memperkuat  kerja  sama  dengan pihak terkait, dan menerapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran  valuta  asing  non  bank  di  Bali. Tujuannya  adalah  untuk  melindungi  konsumen, menjaga  stabilitas  ekonomi,  dan  memperkuat integritas sektor penukaran valuta asing.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dalam  penelitian  terkait  Penerapan  Prinsip Perlindungan  Konsumen  oleh  Penyelenggara Kegiatan  Usaha  Penukaran  Valuta  Asing  Bukan Bank  Ditinjau  dari  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  18/20/PBI/2016  Tentang  Kegiatan  Usaha Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank  (KUPVA- BB), lebih akrab dengan sebutan Money Changer merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan kegiatan  penukaran  yang  dilakukan  dengan mekanisme  jual  dan  beli  Uang  Kertas  Asing (UKA)  atau  dengan  kegiatan  pembelian  cek. Kegiatan  usaha  penukaran  valuta  asing  banyak dilakukan  di  daerah-daerah  dengan  kunjungan turis asing yang terbanyak, Bali merupakan salah satu  destinasi  wisata  baik  nasional  maupun internasional, sehingga kegiatan usaha penukaran valuta asing disana sangat banyak.
Banyak Money  Changer yang  tersebar  di wilayah  Bali,  tapi  tidak  semua Money  Changer berjalan  sesuai  dengan  aturan  dan  prosedur berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Dari
permasalahan tersebut, Bank Indonesia mengambil  tindakan  strategis  yang  bertujuan untuk menjaga dan melakukan penertiban usaha Money  Changer ilegal  dengan  merancang Peraturan khusus yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor  18/20/PBI/2016  mengenai  Kegiatan Usaha  Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank  di wiliyah  Bali,  terlebih  untuk  melakukan controlling dan pengawasan terhadap Money Changer pada daerah ramai wisatawan mancanegara di wilayah Bali  dan  sekitarnya.  Pengawasan  terhadap Money Changer dilaksanakan untuk memberikan evaluasi  terhadap  usaha Money  Changer atau KUPVA-BB di kawasan pariwisata Provinsi Bali.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor: 18/20/PBI/2019 tentang Kegiatan Usaha Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank,  tidak mengatur  tentang  larangan  penyelenggaraan KUPVA-BB  yang  tidak  berizin,  dan  tidak mengatur tentang sanksi hukum bagi penyelenggara  KUPVA-BB  tidak  berizin,  serta tidak mengatur tentang kewenangan pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian penulis berpendapat  bahwa  peraturan  Bank  Indonesia nomor  18/20/200/2016  tentang  Kegiatan  Usaha Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank,  tidak memberikan keadilan secara legalitas, dikarenakan  tidak  mengatur  terhadap  semua pelaku  usaha  dibidang  KUPVA-BB,  melainkan hanya  mengatur  pelaku  usaha  yang  telah memiliki  izin  resmi,  sedangkan  KUPVA-BB  yang tidak memiliki izin sama sekali tidak diatur.
Setelah  diundangkannya  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Penguatan  dan Pengembangan  Sektor  Keuangan  (UU  P2SK) semoga  dapat  menjadi  titik  cerah  bagi  pelaku usaha  KUPVA-BB  illegal  untuk  segera mendaftarkan usahanya karena dalam UU P2SK pelaku  usaha  KUPVA-BB  illegal  dapat  ditangkap secara  langsung  dikarenakan  sifat  deliknya berubah,  yang  awalnya  delik  aduan,  sekarang menjadi  delik  biasa.  Sehingga  saat  ini  Bank Indonesia  menggandeng  dan  melakukan koordinasi  dengan  Kabareskrim  serta  Pendesa adat  (pencalang)  terhadap  aktivitas  KUPVA-BB illegal.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Agasi, Putu Eggy Damaika., & Indrawati, A.A Sri.
(2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Perusahaan Money  Changer  Tidak  Berizin  Dalam Transaksi Valuta Asing di Kuta Bali. Kertha Semaya ,Vol.7,(No.11),pp.1-15. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasema ya/ article/view/51966.
Al  Ali,  Muhammad.,  &  Altinkaya,  Zelha.  (2018).
Risk  of  Company  on  Foreign  Currency ExchangeBorrowings  in  Turkey. The international  Journal  of  Business  and Management ,Vol.6,Issue9.pp.20-28.
https://www.internationaljournalcorner.com/ index.php/theijbm/article/view/132205
Amalia, Alfi., Siregar, Saparuddin., &
Sugianto.(2022).  Transaksi  Valuta  Asing (Sharf)  dalam  Perspektif  Islam  dan Aplikasinya  dalam  Bank  Syariah. Jurnal Ilmiah  Ekonomi  Islam ,  Vol.8,  (No.02), pp.2036-2042.
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4351 Arize,  Augustine  C.  (1997).  Foreign  trade  and exchange ‐ rate  risk  in  the  G ‐ 7  countries: Cointegration  and  error ‐ correction  models. Review  of  Financial  Economics ,  Vol.6,
(No.1),pp.95–112.
https://doi.org/10.1016/S1058-3300(97) 90016-1
Ekanada, M. (2004). Analisis Pengaruh Volatilitas Nilai  Tukar  pada  Ekspor  Komoditi Manufaktur  di  Indonesia. Bulletin  of Monetary  Economics  and  Banking, Vol.7,
(No.2),pp.197-235.
https://doi.org/]10.21098/bemp.v7i2.105.
Hooper, Peter., & Kohlhagen, Steven. (1978). The
Effect  of  Exchange  Rate  Uncertainty  On The  Prices  And  Volume  Of  International Trade. Journal  of International Economics,
Vol.8,(No.4),pp.483-511. https://doi.org/10.1016/0022-1996(87)
90001-8
Jaya,  Alvian  Dwiangga.,  &  Nurifanti,  Ersya  Dwi.
(2021).  Pembaharuan  Sistem  KUPVA  BB
Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencuci Uang. Ikatan  Penulis  Mahasiswa  Hukum Indonesia  Law  Journal, Vol,1,  (No.2),
pp.157-167. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53269. Pahlevi,  Farida  S.  (2022).  Pemberantasan Korupsi  Di  Indonesia:  Perspektif  Legal System  Lawrence  M.  Freidman. Jurnal  El-
Dusturie Jurnal  Hukum  dan  Perundang-
Undangan,  Vol.1,  (No.1),  pp.23-42    DOI: 10.21154/eldusturie.v1i1.4097.
Purnamaningsih, Putu Eka., & Wismayanti, Kadek Wiwin Dwi. (2021). Implementasi Kebijakan
Sistem Pengawasan Bank Indonesia Pada Aktivitas  Usaha  Money  Changer  Di Kabupaten Badung. Jurnal Ilmiah Cakrawati, Vol.4,(No.2),pp.80-93. https://doi.org/10.47532/jic.v4i2.287.
Putera,  Nyoman  Ardhianta.,  &  Barokah  Zuni.
(2018).  The  Influence  of  Foreign  Currency Volatility on Stock Return and Cash Flows: An  Empirical  Studies  in  Indonesia  Listed Companies.  The  International  Journal  of Accounting  Research,  Vol.21,  (No  3),pp. 423-462. DOI: 10.33312/ijar.412
Raharja,  Made  Agung.,  &  Supriana,  I  Wayan.
(2023).  Aplikasi  Dashboard  Perizinan
Money  Changer  Berbasis  Website  di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Jurnal Pengabdian Informatika, Vol.2,
(No.1),pp.89-94. https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/jupita /article/view/471/521
Rizon, Agnestya Putri., & Agustini, Shenti. (2022).
Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  Oleh  Kegiatan  Usaha  Penukaran
Valuta  Asing  Bukan  Bank  di  Indonesia. Jurnal  Legal  Spirit, Vol.6,  (No.2),pp.217- 229.  DOI:10.31328/ls.v6i2.4096.
Safari,  Agung  T.  (2020).  Meneropong  Dimensi Pengawasan  DJBC  Terhadap  Uang  Tunai dan  /  atau  Instrumen  Pembayaran  Lain.
Jurnal Purnawarman, Vol.2, (No.1),  pp.23- 42.https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/ article/view/517/275.
Satriyanto,  Agus.,  Widyaastuti,  Mila.,  &  Santoso,
Dri.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Bagi Pelaku  Usaha  Dalam  Perspektif  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dan Hukum  Islam. Mu’amalah:  Jurnal  Hukum Ekonomi  Syariah , Vol.2,  (No.1),  pp.1-19. https://e-journal.metrouniv.ac.id/
muamalah/article/view/5033/2668.
Setiawan, Dharma., & Purwanto, I Wayang Novi.
(2020).  Tanggung  jawab  Perseroan Terbatas Dalam Penyelenggaraan Transaksi  Valuta  Asing. Jurnal  Kertha Negara, Vol.8,(No.7),pp.27-38.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanega ra/article/view/59964/35951.
Seputra,  Yulius  Eka  A.  (2023).  Analisis
Pertukaran Mata Uang Asing
Menggunakan  Fourier  Transform  dan  Ant Colony  Optimation  (ACO)  1990  –  2022. Jurnal Vokasi Indonesia , Vol.11, (No.2), pp 25-32.
https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol11/iss2/4 Wahyuni,  Ivana  B.  (2020).  Implementasi Penyerahan  Data  Dokumen  Nasabah
Terhadap  Pedagang  Valuta  Asing  Bukan Bank  (Studi  Kasus  PT  Rasya  Jaya Sejahtera). Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas  Udayana ,  Vol.3,  (No.2),  pp.1-
5.https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertha semaya/article/download/11970.

## BUKU
Fadilah,  F.  (2017). Pengawasan  Perizinan  Bagi Pelaku Usaha Money Changer Dari Tindak Pidana  Pencucian  Uang .  Makassar:
Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanudin Maskassar.
Indrawati,  Anak  Agung  S.  (2019). Perlindungan
Hukum  Terhadap  Konsumen  Akibat
Kecurangan  Perusahaan  Money  Changer Tidak  Berizin  Dalam  Transaksi  Valuta Asing di Kuta Bali . Badung: Bagian Hukum
Bisnis,  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana.
Simarangkir,  Binsan  R.  (2019). Rekonstruksi
Pengaturan  Kegiatan  Usaha  Penukaran
Valuta  Asing  Bukan  Bank  (KUPVA-BB)  Di
Indonesia . Malang: Universitas Brawijaya.
Soekanto,  S.  (1986). Pengantar  Penelitian
Hukum . Jakarta: UI-Press.
Suseno,  Iskandar  S.  (2004). Sistem  dan Kebijakan Nilai Tukar . 2 ed. Jakarta: Pusat
Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.
Warjiyo,  P.  (2023). Kebijakan  Moneter  di Indonesia .  Jakarta:  Bank  Indonesia
Institute.