Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi
Strategi NGO Lingkungan Greenpeace Indonesia Dalam Mendorong Transisi Energi Baru dan Terbaharukan (EBT) di Tengah Kontroversi Realisasi Net Zero Emission (NZE) 2060 di DKI Jakarta
Bati Nugroho * , Deni Angela Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia
* bnhm.bati@gmail.com

## Abstract
Net Zero Emission (NZE) 2060 is a global program that start being realized by 197 countries including Indonesia, which is recommended to be implemented through the New  and  Renewable  Energy  (EBT)  transition.  Unfortunately,  the  process  of  realizing NZE  2060  being  undertaken  by  the  government  for  the  DKI  Jakarta  area  is  currently being  called  by  the  Environmental  Non-Government  Organization  (NGO)  Greenpeace Indonesia  as  controversial  because  it  places  too  much  emphasis  on  electric  vehicles compared to EBT. This research aims to analyze the strategy implemented by Greenpeace Indonesia in pushing EBT transition to accelerate the realization of NZE 2060 in DKI Jakarta. The research method used is a qualitative approach with a descriptive research type  whose  data  was  obtained  through  interviews  and  literature  study.  Results  and research analysis show that since 2008 Greenpeace Indonesia's strategy has succeeded in having an influence in minimizing controversy and encouraging the use of EBT in DKI Jakarta.  Before  holding  campaign  activities  or  demonstrations,  Greenpeace  Indonesia always collects data through research as initial capital to determine the narrative that will  be  presented  and  subsequent  actions.  Greenpeace  Indonesia  also  completes  its strategy by introducing EBT directly to civil society communities to be a role model and increase  community  participation  in  the  realization  of  NZE  program.  In  conclusion, collaboration and synergy are needed between the government and environmental NGOs as a forum for civil society to smoothen the EBT transition and accelerate the realization of NZE 2060 program.

## Keywords: Greenpeace Indonesia; Strategy Environmental NGO; New and Renewable
Energy; Net Zero Emission 2060

## Abstrak
Net  Zero  Emission (NZE)  2060  merupakan  sebuah  program  global  yang  mulai direalisasikan  oleh  197  negara  termasuk  Indonesia  dan  direkomendasikan  ditempuh melalui transisi Energi Baru dan Terbaharukan (EBT). Sayangnya proses realisasi NZE 2060  yang  ditempuh  oleh  pemerintah  untuk  wilayah  DKI  Jakarta  saat  ini  disebut  oleh Non-Government  Organization (NGO)  lingkungan  Greenpeace  Indonesia  sebagai kontroversi karena terlalu menitikberatkan pada kendaraan listrik dibanding berbarengan dengan EBT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Greenpeace  Indonesia  dalam  mendorong  transisi  EBT  untuk  mempercepat  realisasi program NZE 2060 di DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang datanya diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dan analis penelitian menunjukkan sejak tahun 2008 strategi Greenpeace  Indonesia  telah  berhasil  memberikan  pengaruh  dalam  meminimalisir kontroversi  dan  mendorong  penggunaan  EBT  di  DKI  Jakarta.  Sebelum  mengadakan kegiatan  kampanye  ataupun  demonstrasi  Greenpeace  Indonesia  selalu  melakukan pengumpulan data melalui riset sebagai modal awal untuk menentukan narasi yang akan
dibawakan  dan  aksi  selanjutnya.  Greenpeace  Indonesia  juga  melengkapi  strateginya dengan mengenalkan EBT langsung pada komunitas masyarakat sipil untuk memberikan percontohan  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  realisasi  program  NZE. Sebagai  kesimpulan  diperlukan  kolaborasi  dan  sinergitas  antara  pemerintah  dan  NGO lingkungan  sebagai  wadah  masyarakat  sipil  untuk  melancarkan  transisi  EBT  dan mempercepat realisasi program NZE 2060.

## Kata Kunci: Greenpeace Indonesia; Strategi NGO Lingkungan;  Energi Baru dan
Terbaharukan; Titik Nol Emisi 2060

## Pendahuluan
Net-Zero  Emission (NZE)  atau  Titik  Nol  Emisi  merupakan  sebuah  program lingkungan  global  yang  tercipta  dalam  Paris  Agreement  pada  tahun  2015  lalu  dengan berlandaskan  atas  kekhawatiran  perubahan  iklim  dunia  (Zahira  &  Fadillah,  2022). Program ini menyatukan mimpi dari 197 negara yang hadir untuk berkomitmen dalam mengurangi  emisi  karbon  dan  meminimalisir  akselerasi  pemanasan  global  dengan klimaks pada tahun 2060 termasuk Indonesia (Matheus et al, 2023). Seluruh negara yang menyetujui  kompak  berkomitmen  untuk  menjaga  rata-rata  kenaikan  suhu  global  tidak lebih 2° Celcius dibandingkan masa pra industri dan terus mempertahankannya agar tidak melewati temperatur 1.5° Celcius (Matheus et al, 2023). Tujuan ini kemudian diturunkan ke  dalam  berbagai  macam  upaya,  mulai  dari  aksi-aksi  mitigasi,  adaptasi,  dukungan pendanaan,  peningkatan  kapasitas,  teknologi,  hingga  penerapan  instrumen  perpajakan seperti carbon tax untuk mencapai skema awal NZE 2060 (Matheus et al, 2023). Transisi Energi  Baru  dan  Terbaharukan  (EBT)  merupakan  bahan  pembicaraan  utama  yang ditujukan  untuk  dapat  memenuhi  target  NZE  2060.  Jika,  proses  transisi  EBT  telah menjangkau  mayoritas  masyarakat  maka  rekomendasi  keduanya  adalah  dengan mengaplikasikan kendaraan listrik yang diprioritaskan pada moda transportasi publik.
Indonesia  sendiri  melalui  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor:  55  Tahun  2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan turunannya yang menimbulkan kesan bahwa Indonesia juga tidak ingin tertinggal dengan negara  lain  yang  sudah  terlebih  dulu  mengoperasionalkan  kendaraan  listrik  (Subekti, 2023).  Penelitian  dari  Liun  (2018)  menyebutkan  transisi  penggunaan  kendaraan  listrik sebagai implementasi kebijakan yang diimplementasikan secara masif dapat memberikan pengaruh  positif  secara  bertahap  pada  realisasi  NZE  2060  di  Indonesia.  Kemudian, banyaknya kuantitas dari kebijakan untuk mengakselerasi kendaraan listrik menyebabkan terlihatnya  komitmen  pemerintah  Indonesia  dalam  strategi  untuk  merealisasikan  NZE 2060  melalui  kendaraan  listrik  (Romadhon  &  Subekti,  2022).  Dibalik  banyaknya dukungan pemerintah untuk kendaraan listrik, banyak pula kontroversi dan kritik yang bertebaran di dalam ruang diskusi publik dan survei sebagai instrumen untuk mencapai NZE 2060 (Yang et al, 2018). Negara Cina contohnya, walaupun telah terlebih dahulu mengaplikasikan kendaraan listrik, Cina masih memiliki kendala lain seperti penggunaan PLTU  batubara  yang  akhirnya  menyebabkan  kurang  efektifnya  kebijakan  kendaraan listrik apabila tidak diikuti dengan transisi EBT (Yang et al, 2018).
Greenpeace Indonesia selaku Non-Government Organization (NGO) lingkungan yang selalu kritis terhadap persoalan energi di DKI Jakarta-pun mengkritisi kontroversi yang terjadi akibat dijadikannya kebijakan kendaraan listrik sebagai instrumen prioritas oleh pemerintah untuk merealisasikan NZE 2060 di DKI Jakarta (Rianawati et al, 2022) Menurut  Greenpeace  Indonesia,  kebijakan  kendaraan  listrik  tidak  ditujukan  untuk menanggulangi  masalah  energi  atau  untuk  menuju  realisasi  NZE  2060  seutuhnya terkhusus  di  wilayah  DKI  Jakarta.  Karena  jika  NZE  2060  merupakan  tujuannya  maka
persoalan  energi-lah  yang  harusnya  diprioritaskan,  ditambah  energi  merupakan kebutuhan dan masalah utama yang ada di DKI Jakarta (Rianawati, et al, 2022). Padahal, sektor energi sendiri merupakan sektor yang direkomendasikan untuk dibenahi terlebih dahulu saat Paris Agreement 2015 karena mayoritas negara masih menggunakan PLTU batubara. Sehingga hingga saat ini sektor energi berkontribusi dalam peningkatan emisi karbon  setidaknya  sebesar  36.8  milyar  ton  CO2  atau  1.2%  pada  lingkup  global (Bustamante et al, 2023).
Sektor  energi  dalam  proyek  pembangunan  nasional  juga  merupakan  hal  yang sangat berperan sebagai indikator berkelanjutan, dimana di Indonesia sendiri kebijakan energi  masih  terjebak  dalam  persoalan  stagnasi  transisi  EBT  dan  minimnya  partisipasi masyarakat (Rohmah, 2024). Salah satunya persoalan regulasi ketenagalistrikan melalui metode Variable Renewable Energy (VRE) terutama yang bersumber dari energi surya masih  butuh  perhatian  dan  pengembangan  lebih  lanjut  untuk  memaksimalkan  potensi maksimal-nya  (Aprilianto  &  Arifieanto,  2023).  Padahal  panel  surya  memiliki  efisiensi dan  efektivitas  yang  lebih  baik  dibanding  penggunaan  genset  untuk  menjadi  energi pendukung dengan biaya awal dan operasional yang lebih rendah serta dapat digunakan bersamaan  dengan  listrik  PLN  (Purwoto  et  al,  2018).  Pengaruh  aktor  kebijakan  dalam mencanangkan kebijakan sangat dominan akan tetapi berbanding terbalik dengan proses yang dihasilkan dan partisipasi masyarakat dalam formulasinya (Afif etal, 2022). Akibat dari  pemerintahan  yang  tertutup  dari  pengawasan  dan  intervensi  masyarakat menyebabkan kebijakan masih belum progresif. Sehingga dibutuhkan NGO lingkungan yang  mampu  menjembatani  isu  tersebut  agar  masyarakat  sipil  dan  pemerintah menemukan  solusi  untuk  kebijakan  yang  mengalami  stagnasi  maupun  ketimpangan implementasi (Murphy, 2017).
Kebijakan tentang penggunaan PLTS atap dan panel surya contohnya, kebijakan yang sudah berjalan ini cenderung mendapati dinamika dan perubahan yang tak menentu dan  cenderung  menghalangi  penggunaan  energi  surya  sebagai  energi  termudah  dalam transisi  EBT.  Hal  ini  bermula  dari  ketidaksesuaian  implementasi  Peraturan  Menteri (Permen)  ESDM  Nomor:  26  Tahun  2021  tentang  PLTS  Atap  yang  Terhubung  Pada Jaringan  Tenaga  Listrik  Pemegang  Izin  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  untuk Kepentingan  Umum  dengan  adanya  batasan  10%-15%  daya  terpasang  PLN  pada penggunaan  PLTS  atap  dan  tidak  mengijinkan  ekspor  listrik  (Setiawan  et  al,  2022). Sulitnya  perizinan  dan  aksesibilitas  terhadap  pemasangan  karena  terhalang  kebijakan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan monopoli dari pemerintahan akan persoalan energi menjadikan progress dari transisi EBT melalui energi surya masih stagnan  (Setiawan  et  al,  2021).  Sebab,  berdasarkan  stagnasi  dari  hasil  implementasi kebijakan yang diberikan selama 5 tahun terakhir Arifin Tasrif selaku Menteri ESDM RI menyatakan bahwa Indonesia harus realistis dengan mengurungkan niat mencapai target 23% bauran EBT ketenagalistrikan pada  tahun 2025. Berikut merupakan data progress bauran  EBT  yang  dikeluarkan  Kementerian  ESDM  yang  berbasis  pada  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor:  79  Tahun  2014  tentang  Kebijakan  Energi Nasional (KEN):
Tabel 1. Persentase Bauran EBT Indonesia Rencana Capaian Bauran Energi Baru Terbaharukan Indonesia (Persentase) No Tahun Target Realisasi Total Kekurangan 1 2018 11,60% 8,60% 3,00% 2 2019 12,20% 9,20% 3,00% 3 2020 13,40% 11,20% 2,20%
4 2021 14,50% 12,20% 2,30% 5 2022 15,70% 12,30% 3,40% 6 2023 17,90% 13,10% 4,80% 7 2024 19,50% On Going On Going 8 2025 23,00% On Going On Going Jumlah 85,30% 66,60% 18,70%
(Sumber: Olahan dari The Jakarta Post, 2024)
Berdasarkan  data  diatas  terlihat  pengaplikasian  dari  kendaraan  listrik  yang diterapkan  pemerintah  tidak  berkesinambungan  dengan  persoalan  realisasi  NZE  dari sektor  energi  yang  belum  pernah  menemui  titik  dari  tujuan  awal  yang  ditetapkan pemerintah.  Jika  mengikuti  perkembangan  situasi  kondisi  yang  ada  saat  ini  mungkin target bauran EBT yang ditetapkan hanya akan tercapai sekitar 15-17% pada tahun 2025 (Setiawan et al, 2021). Hal ini juga disebabkan minimnya tindak lanjut pemerintah pada implementasi kebijakan energi seperti Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2007 tentang Energi,  Undang-Undang  Nomor:  22  Tahun  2017  tentang  Rancangan  Umum  Energi Nasional (RUEN), dan stagnasi progres RUU EBT Tahun 2021 (Afif et al, 2023). Melihat dari trek pemerintahan yang malah lebih mendorong kebijakan kendaraan listrik  pasca Covid-19 dapat diasumsikan bahwa sektor energi yang merupakan instrumen utama NZE akan  semakin  tertinggal  perkembangannya.  Maka  mengikuti  isu  tersebut  sudah selayaknya  NGO  lingkungan  sebagai  pihak  ke-3  dalam  perpolitikan  mengkritisi  dan menyarankan pemerintahan agar kembali pada trek yang seharusnya atau pada trek yang diinginkan masyarakat (Fong & Naschek, 2021). Dalam penelitian ini ialah Greenpeace Indonesia yang terkenal piawai dalam membangun narasi dan melakukan kampanye yang berkaitan tentang lingkungan termasuk pada sektor energi ini.
Disebutkan  bahwa  NGO  lingkungan  merupakan  wadah  ter-ideal  sebagai perwakilan masyarakat sipil untuk dapat mempengaruhi pemerintahan dan menyuarakan kekhawatirannya  mengenai  lingkungan  melalui  strategi-strategi  kampanye  yang disesuaikan  dengan  isu  yang  dibawakan  (Fong  &  Naschek,  2021).  Maka  dari  itu, diperlukan  inisiasi  langkah  yang  berasal  dari  NGO  lingkungan  sebagai  perwakilan masyarakat  sipil  untuk  dapat  meningkatkan  partisipasi  elemen  masyarakat  akan  sektor lingkungan (Murphy, 2017). Pada negara Ceko, NGO lingkungan termasuk Greenpeace Internasional berperan penting sebagai bentuk perpanjangan tangan dari masyarakat sipil dalam upaya transisi penggunaan EBT karena prioritas pemerintahan yang masih minim dalam  sektor  EBT  (Novianti,  2015).  NGO  lingkungan  memiliki  struktur,  agenda,  dan strategi  yang  mampu  menarik  perhatian  masyarakat  memberikan  pengaruh  dalam pengambilan keputusan  pemerintahan dalam konteks transisi  EBT. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa akhirnya NGO lingkungan membuat pemerintah Ceko menganulir rencana  penggunaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Nuklir  (PLTN)  di  Ceko  (Novianti, 2015).  NGO  lingkungan  juga  memegang  peranan  sentral  di  Indonesia  agar  dapat memengaruhi  pemerintah  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  energi  supaya  tidak tertinggal  dengan  kebijakan  kendaraan  listrik.  Maka,  dapat  dikatakan  Greenpeace Indonesia  memiliki  peranan  yang  cukup  penting  untuk  memengaruhi  pemerintah  dan masyarakat dalam upaya realisasi NZE 2060 di DKI Jakarta.
Pada  konteks  negara  Indonesia  sendiri  penelitian  terdahulu  yang  membahas mengenai  NZE  2060  dan  EBT  lebih  banyak  menggunakan  perspektif  dari  peran pemerintah  ataupun  kebijakan  publik  sebagai  objek  yang  ditujukan  untuk  dianalisa. Sebagai  contoh,  penelitian  Subekti  (2022)  dan  Afif  et  al  (2022)  yang  mengutarakan diperlukan adanya penguatan regulasi dan peningkatan peran aktor kebijakan yang dapat menyokong  kendaraan  listrik  dan  EBT  agar  dapat  berjalan  bersamaan  untuk merealisasikan  NZE  2060.  Pada  penelitian  Subekti  (2022)  disebutkan  implementasi
kebijakan yang diimplementasikan pemerintah untuk realisasi NZE lebih condong pada kendaraan  listrik,  sementara  pada  penelitian  Afif  et  al  (2022)  menegaskan  pemerintah sudah  memiliki  komitmen  pada  kebijakan  EBT  tetapi  masih  minim  dalam  eksekusi pelaksanaan  lapangan-nya.  Kemudian,  penelitian  Zahira  &  Fadillah  (2022)  serta Aprilianto dan Arifieanto (2022) yang meneliti tentang upaya dan tantangan pemerintah dalam  penggunaan  VRE  sebagai  percepatan  NZE  2060.  Terdapat  pula  penelitian  dari Rizky  et  al  (2023)  yang  menyebutkan  peran  Indonesia  sebagai  negara  G20  untuk mengakselerasi  transisi  EBT.  Sehingga  terdapat  gap  penelitian  dimana  masih  sangat sedikit  penelitian  tentang  upaya,  kontribusi,  dan  strategi  untuk  transisi  EBT  dan  NZE yang dilakukan melalui pendekatan NGO lingkungan seperti Greenpeace Indonesia.
Setidaknya  terdapat  2  (dua)  tulisan  yang  telah  mengulas  mengenai  strategi Greenpeace dalam menangani isu lingkungan di suatu negara. Pertama, karya Gusman & Waluyo (2015) yang membahas cara yang ditempuh Greenpeace untuk menanggulangi kerusakan polusi udara dan air di Cina menggunakan metode studi literatur. Dalam upaya mengurangi  dampak  pencemaran  air  Greenpeace  membuat  kampanye detox yang dilakukan di Sungai Yantze dan Delta Pearl dan mengeluarkan laporannya yang berjudul “ Dirty Laundry” . Kampanye ini diklaim telah menjadi kampanye skala nasional, karena sentral lokasi pencemaran yang memberikan dampak sampai ke berbagai wilayah di Cina dan beberapa negara Asia Timur lainnya. Kemudian, Greenpeace juga membangun upaya kerjasama  dengan  pemerintahan  Cina  untuk  mengurangi  penggunaan  batubara  dan melakukan labelisasi bagi para pelaku usaha nakal yang mencemari air maupun udara dan berpengaruh pada lingkungan sekitar. Sayangnya, dalam penelitian tersebut menjelaskan pemerintah  Cina  sulit  untuk  mengakui  dampak  dari  kontribusi  Greenpeace  yang  telah menyelamatkan  Cina  dari  kerusakan  lingkungan  lebih  lanjut.  Sampai  akhirnya Greenpeace terus melakukan monitoring, penelitian, dan evaluasi sebagai bentuk check and  balances terhadap  pemerintahan  Cina  dan  pihak-pihak  perusahaan  perusak lingkungan kedepannya.
Penelitian kedua yang berasal dari Ruhiat et al (2019) yang meneliti strategi yang digunakan  Greenpeace  untuk  menangani  polusi  udara  di  Indonesia  (Jakarta)  dengan menggunakan  studi  literatur.  Dalam  penelitian  ini  disebutkan  bahwa  strategi  yang digunakan  oleh  Greenpeace  Indonesia  telah  berhasil  diterapkan  untuk  menangani masalah polusi udara. Penelitian ini menyebutkan Greenpeace Indonesia telah melakukan riset  dan  investigasi  mendalam  perihal  polusi  udara  yang  kian  berbahaya  dan  sumber utamanya  dituding  berasal  dari  PLTU  batubara.  Pembuktian  dari  tudingan  tersebut dilakukan  melalui  hasil  laporan  “Pembunuhan  Senyap  di  Jakarta:  Bagaimana  Tingkat Polusi  Udara  Berbahaya  di  Kota  Jakarta  Akan  Semakin  Memburuk“  dan  penelitian gabungan bersama tim riset Harvard University yang berjudul “Kita, Batubara & Polusi Udara”.  Setelah  itu  Greenpeace  Indonesia  melakukan  aksi  kampanye  dengan hashtag # JakartaUnderPollution  yang  dilakukan  menyasar  pada  Kementerian  Kesehatan  untuk dapat mengedepankan peningkatan mutu aturan. Kemudian, Greenpeace Indonesia juga memasang billboard di  Gatot  Subroto  dengan hashtag  # WeBreatheTheSameAir  yang dilakukan langsung oleh aktivis lapangan. Akhirnya ditutup dengan kampanye langsung di depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggunakan kostum serba  hitam  bertuliskan  nuansa  polusi  berbarengan  dengan  Inisiatif  Bersihkan  Udara Koalisi Semesta (IBUKOTA).
Berangkat  dari  penelitian  terdahulu,  jika  kebanyakan  penelitian  yang  telah dilakukan  tentang  Greenpeace  berfokus  pada  strategi  kampanye  yang  diaplikasikan Greenpeace  pada  persoalan  polusi  air  dan  udara  dengan  menggunakan  studi  literatur. Kemudian,  karena  masih  belum  terdapat  penelitian  yang  mengambil  perspektif  NGO lingkungan  untuk  menganalisa  persoalan  tentang  EBT  dan  NZE  2060  di  DKI  Jakarta.
Penelitian  ini  akan  berupaya  untuk  mengisi  kekosongan  atau  gap  penelitian  tersebut dengan menawarkan pada kebaharuan strategi dan kontribusi yang dilakukan Greenpeace Indonesia dalam konteks realisasi NZE 2060 melalui penggunaan EBT dengan metode wawancara  terstruktur.  Strategi  Greenpeace  Indonesia  akan  dijadikan  sebagai  objek sekaligus point of view penelitian ini untuk memperlihatkan upaya dan kontribusi NGO lingkungan dalam realisasi NZE 2060 di DKI Jakarta. Mengingat masih sedikitnya artikel ilmiah yang mengangkat persoalan EBT dan NZE melalui perspektif NGO lingkungan, maka  penelitian  ini  juga  akan  menjadi  jendela  bagi  penelitian  sejenis  di  masa  depan. Kebaharuan  lainnya  yang  ditawarkan  dalam  penelitian  ini  terdapat  pada  strategi  yang akan  diaplikasikan  Greenpeace  Indonesia  untuk  mendorong  transisi  EBT  yang  sedang dihadapkan  dengan  kontroversi  kebijakan  kendaraan  listrik  yang  dianggap  sebagai instrumen  utama  untuk  realisasi  NZE  2060  di  DKI  Jakarta.  Sehingga  berdasarkan pengantar  yang  telah  dijabarkan  diatas, research  question yang  diajukan  penelitian  ini adalah Bagaimana strategi Greenpeace Indonesia dalam mendorong penggunaan Energi Baru  Terbaharukan  (EBT)  di  tengah  kontroversi  kebijakan  kendaraan  listrik  dalam realisasi NZE 2060 di DKI Jakarta?

## Metode
Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian serta  kualitatif  deskriptif  sebagai  jenis  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  yang diaplikasikan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu, dari sumber data primer dan data sekunder.  Sumber data primer dalam penelitian ini dikumpulkan secara mandiri dan langsung  melalui  wawancara  terstruktur  kepada  pihak  Greenpeace  Indonesia  sebagai informan  untuk  dapat  menjawab  perihal  pertanyaan  penelitian  yang  dilakukan.  Dalam penelitian ini data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh melalui library  study seperti  jurnal,  tesis,  laporan  resmi,  seminar  atau  konferensi  akademik. Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pemilihan  informan purposive  sampling mengingat objek  dan  subjek  yang  sudah  ditentukan  secara  spesifik  dan  sesuai  dengan  keperluan penelitian.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  3  teknik  analisis  data,  yaitu  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  serta  dilengkapi  dengan  triangulasi  sebagai teknik validasi data.

## Hasil dan Pembahasan
1. Perjalanan  Panjang  Greenpeace  Indonesia  dalam  Menyuarakan  Isu  Energi  di Indonesia
Greenpeace  Indonesia,  merupakan  bagian  dari  Greenpeace  International  yang didirikan di Vancouver, Kanada pada tahun 1971 yang berfokus pada isu-isu lingkungan dan kemanusiaan. Greenpeace memiliki 5 bidang utama dalam kampanye dan advokasi, yaitu Forest (Kehutanan) , Urban (Perkotaan) ,  Ocean (Kelautan) , Waste (Limbah) , dan Energy (Energi) . Kampanye awal Greenpeace di dunia termasuk menentang uji coba bom nuklir  dan  memperjuangkan  pengembangan  energi  terbarukan  seperti  matahari,  panas bumi, angin, dan air. Salah satu fokus utama Greenpeace Indonesia dalam bidang energi adalah  mengurangi  ketergantungan  pada  energi  kotor  seperti  fosil  dan  batu  bara  serta mendorong  transisi  penggunaan  EBT  yang  lebih  ramah  lingkungan  secara  progresif. Sejak  mulai  beroperasi  di  Indonesia  pada  tahun  2005,  Greenpeace  Indonesia  telah mengkritisi  kebijakan  energi  pemerintah  yang  selalu  dibayangi  dengan  kontroversi dimulai  dari  kontroversi  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Nuklir  (PLTN).  Langkah  ini didorong  oleh  keyakinan  bahwa  Indonesia  belum  siap  mengelola  PLTN  dan  potensi ketergantungan  pada  negara  lain  yang  berkemungkinan  akan  mencampuri  dinamika politik internal Indonesia sendiri.
Hadi  Priyanto  selaku  Koordinator Energy  and  Green  Technology  Campaigner Greenpeace Indonesia menyebutkan perjuangan Greenpeace Indonesia untuk energi telah dimulai  sejak  tahun  2008.  Greenpeace  Indonesia  bermitra  dengan  Jaringan  Advokasi Tambang Nasional  (JATAM) untuk  mengkampanyekan bahaya PLTN dan mendorong pengembangan  energi  baru  terbarukan  (EBT).  Kampanye  ini  berhasil  mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan Perpres Nomor: 26 Tahun 2008 tentang Dewan Energi Nasional,  meskipun  pemerintah  mulai  mengurungkan  niat  membangun  PLTN  tetapi pembangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU)  batubara  terus  berlanjut. Pembangunan  PLTU  Pelabuhan  Ratu  dan  PLTU  Banter  Lontar  yang  menyebabkan Greenpeace  Indonesia  menentang  pembangunan  ini  karena  dianggap  lebih menguntungkan bisnis  elit  politik  dan akan merangsang pembangunan PLTU  batubara lainnya. Akibat dari kampanye ini, proyek PLTN akhirnya benar-benar dibatalkan pada tahun  2009,  ini  merupakan  kemenangan  pertama  Greenpeace  Indonesia  yang  masih dihadiahi  kembali  dengan  adanya  pembangunan  PLTU  Banten  Labuan  pada  2010. Selanjutnya, Hadi mengatakan Greenpeace Indonesia terus mendorong pemerintah untuk lebih  serius  dalam  mengembangkan  energi  terbarukan  dibandingkan  dengan  mencoba- coba  hal  yang  tak  pasti  dan  hal  yang  membutuhkan  kepastian  serta  modal  yang  besar seperti energi nuklir (Wawancara, 24 April 2024).
Sejak tahun 2011 semakin bertambahlah jumlah PLTU batubara dengan adanya PLTU Cemindo Gemilang, dan selesainya pembangunan PLTU Pelabuhan Ratu Banten di  tahun  2013.  Pada  tahun  2013,  Greenpeace  Indonesia  bergabung  dengan  koalisi "Demokrasi Energi" untuk menekan pemerintah agar berkomitmen pada pengembangan energi  bersih,  memanfaatkan  momentum  politik  seperti  pemilu  untuk  mempengaruhi kebijakan  terutama  dalam  sektor  energi.  Hasil  dari  gerakan  ini  adalah  terciptanya Kebijakan Energi Nasional (KEN) pada tahun 2014, yang mencakup aspek keberlanjutan, diversifikasi, dan target 23% bauran energi bersih pada tahun 2025 (Wawancara, 24 April 2024). Meskipun ada kemajuan dalam kebijakan menuju EBT, pemerintah masih banyak mengandalkan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi buktinya kembali didirikan PLTU  Jawa  pada  tahun  2016.  Greenpeace  terus  mengkampanyekan  pengurangan penggunaan  batubara  dan  percepatan  transisi  ke  energi  terbarukan  hingga  tercipta, Peraturan  Presiden  Nomor:  22  Tahun  2017  tentang  Rencana  Umum  Energi  Nasional (RUEN). Perpres tersebut dimaksudkan agar penyerapan EBT dapat didistribusikan dan di  kontrol  melalui mekanisme otonomi  daerah  termasuk di  DKI Jakarta yang  nantinya akan lebih memudahkan kesesuaian EBT yang diaplikasikan pada daerah tersebut.
RUEN  merupakan  kebijakan  yang  akan  mengatur  persoalan  kedaerahan  dalam RUED, termasuk DKI Jakarta yang tertinggal kala itu dibandingkan kota-kota lain seperti Kalimantan, Bali, dan Papua. Adanya kondisi perlambatan tersebut semakin dilengkapi dengan  pembangunan  PLTU  Banten  Serang  yang  didirikan  pada  tahun  2017  yang membuat  DKI  Jakarta  selangkah  lebih  jauh  dari  transisi  EBT.  Menyikapi  hal  tersebut pada  tahun  2018,  Greenpeace  Indonesia  meluncurkan  kampanye  "Jakarta  Solar  City" untuk  mempromosikan  penggunaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  atap. Bondan Andriyanu selaku Urban and Transportation Campaigner Greenpeace Indonesia mengklaim kampanye ini berhasil mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Permen ESDM Nomor: 49 Tahun 2018 yang mengatur tentang PLTS atap, meskipun mekanisme net metering dalam kebijakan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap mempersulit pengguna  PLTS  atap  (Wawancara,  24  April  2024).  Greenpeace  terus  mengawal penyempurnaan implementasi kebijakan ini agar lebih menguntungkan masyarakat dan mendorong penggunaan  energi terbarukan yang lebih  luas  di  DKI Jakarta. Greenpeace Indonesia  berupaya  memastikan  bahwa  kebijakan  dapat  diimplementasikan  dengan efektif dan efisien dan mempercepat transisi penggunaan EBT dalam operasional negara.
Pada  tahun  2019,  Greenpeace  Indonesia  mengkritik  Perpres  Nomor:  55  Tahun 2019  tentang  percepatan  program  kendaraan  listrik,  menyebutnya  sebagai  solusi  palsu untuk  merealisasikan  NZE  2060  dibanding  dengan  kebijakan  transisi  EBT.  Bondan berpendapat  bahwa  seharusnya  pemerintah  lebih  fokus  pada  pengembangan  energi terbarukan  yang  substansial  dan  belum  memberikan  progress  daripada  hanya mengandalkan kendaraan listrik yang akarnya masih menggunakan energi kotor seperti batu  bara.  Bondan  menegaskan  bahwa  meskipun  kendaraan  listrik  lebih  ramah lingkungan,  tetap  tidak  cukup  untuk  mengatasi  kebutuhan  NZE  2060  yang  basis utamanya adalah persoalan energi (Wawancara, 24 April 2024). Ekspektasi transisi EBT akan lebih mudah diraih melalui eksistensi kendaraan listrik, nyatanya kebijakan untuk EBT malah dipersulit ditambah dengan pembangunan PLTU Purwakarta Indorama pada tahun 2021. Bondan mengatakan peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor: 21 Tahun 2021  tentang  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Atap  yang  Terhubung  Pada  Jaringan Tenaga Listrik Pemegang IUPTL untuk kepentingan umum malah menjadi penghambat adaptasi dan perluasan PLTS atap dan panel surya karena adanya pembatasan kapasitas perolehan manfaat dari penggunaan PLT EBT tersebut (Wawancara, 24 April 2024).
Hadi melanjutkan bahwa pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor: 12 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk  Penyediaan  Tenaga  Listrik,  memperkenalkan  mekanisme  tarif  " Feed-in "  untuk memberikan  insentif  kepada  produsen  EBT.  Namun,  Greenpeace  Indonesia  menilai anggaran  yang  dialokasikan  masih  terlalu  rendah  dibandingkan  dengan  subsidi  untuk kendaraan  listrik  dan  dari  situ  juga  yang  menyebabkan  stigma  bahwa  transisi  EBT  itu mahal dan sulit (Wawancara, 24 April 2024). Bondan menegaskan walaupun kebijakan ini  merupakan  langkah  positif,  implementasinya  masih  menghadapi  banyak  kendala karena orientasi  pemerintah yang  memperkenalkan batu  bara sebagai  jenis energi baru dalam  muatan  kebijakan  tersebut  (Wawancara,  24  April  2024).  Berlanjut  pada  tahun 2023,  Greenpeace  Indonesia  juga  terus  mengawal  Peraturan  Pemerintah  Nomor:  33 Tahun  2023  tentang  Konservasi  Energi  sebagai  regulasi  pengurangan  ketergantungan pada  batubara  dan  percepatan  transisi  ke  EBT  terbaru.  Hadi  menyebutkan  Greenpeace Indonesia pada tahun 2024 ini mungkin akan mengadakan aksi apabila RUU EBT yang sudah  masuk  antrean  sejak  tahun  2021  atau  stagnan  sekitar  3  tahun  tidak  mengalami perubahan  dan  memberikan  dampak  nyata  (Wawancara,  24  April  2024).  Greenpeace Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa Indonesia mencapai target nasional dan internasional dalam mengurangi emisi karbon dan mencapai keberlanjutan energi.
Diakhir  Greenpeace  Indonesia  menjelaskan  bahwa  dibalik  pergerakan  yang dilakukan tidak mungkin juga untuk meniadakan PLTU batubara sepenuhnya karena itu akan  berimbas  pada  operasional  suatu  produktivitas  negara  secara  masif.  Sehingga penggunaan PLTU batubara hanya perlu diminimalisir secara progresif dengan adanya penargetan bauran EBT yang masih harus terus dicapai Indonesia. Ditambah, Indonesia juga  telah  melakukan  adopsi  dari  kendaraan  listrik  jadi  pemerintah  perlu  mulai  lebih serius  juga  dalam  pengembangan  EBT.  Mengingat  Indonesia  dikelilingi  hampir  dari seluruh  jenis  sumber  energi  terbaharukan  sehingga  yang  menjadi  acuan  utama  adalah untuk memulai peningkatan dan pengembangan EBT agar tercipta adanya transisi yang berkeadilan yang akan mempercepat realisasi NZE di Indonesia. Hal ini ditujukan agar emisi  buangan  PLTU  akibat  beban  keperluan  kendaraan  listrik  dapat  diminimalisir dengan memanfaatkan EBT dan tidak ada lagi sebutan kontroversi maupun solusi palsu. Greenpeace  Indonesia  juga  menjalankan  peranannya  sebagai  bentuk  kepedulian  pada dinamika  sektor  energi  Indonesia  yang  saat  ini  harus  memenuhi  komitmen  dalam merealisasikan  NZE  2060.  Akan  tetapi  keputusan  penentuan  tetap  berada  di  tangan pemerintahan sebagai regulator sekaligus tonggak perubahan yang terjadi di masyarakat

## 2. Analisa  Strategi  NGO  Lingkungan  Greenpeace  Indonesia  Untuk  Mendorong Penggunaan Energi Baru dan Terbaharukan di DKI Jakarta
Setelah penelitian dilaksanakan ditemukan bahwa Greenpeace Indonesia berhasil mempengaruhi pemerintahan terkait transisi penggunaan Energi Baru dan Terbaharukan (EBT)  melalui  Strategi  NGO  Lingkungan  McCormick  (2010).  Mengingat  Energi merupakan  sektor  yang  luas  Greenpeace  Indonesia  juga  secara  ketat  memilih  dan memilah strategi NGO Lingkungan yang sesuai dengan karakteristik masalah yang ada. Greenpeace Indonesia juga percaya bahwa data merupakan hal terpenting ketika seorang ingin berargumen, protes, dan membawa perubahan  yang berkaitan dengan politik dan lingkungan. Kampanye non-material tidak hanya berdasarkan keberanian atau kenekatan semata melainkan diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang pasti terhadap isu atau permasalahan  yang  diangkat.  Berangkat  dari  sana  Greenpeace  Indonesia  dapat membawakan  narasi  yang  lebih  baik  bagi  arah  kampanye  dan  advokasi  yang  akan dilakukan untuk persoalan EBT dalam jangka panjang. Greenpeace Indonesia tentu tidak dapat  asal  menyebutkan  kebijakan  sebagai  kontroversi  atau  bahkan  solusi  palsu  tanpa adanya  data  (Ruhiat  et  al,  2019)  maka  dari  itu  kebijakan,  program,  dan statement pemerintah adalah objek utama penguatan data dan argumen Greenpeace Indonesia.
Hadi  Priyanto  menyebutkan  bahwa  Greenpeace  Indonesia  mulai  dari  3  tahun (2021-2023)  terakhir  telah  mendalami  kebijakan  energi  yang  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah.  Kebijakan  seperti  Peraturan  Menteri  (Permen)  ESDM  Nomor:  21  Tahun 2021  tentang  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Atap  yang  Terhubung  Pada  Jaringan Tenaga  Listrik  Pemegang  Izin  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  (IUPTL)  Untuk Kepentingan  Umum.  Ketika  mendalami  pasal  di  dalamnya  Greenpeace  Indonesia menemukan  bahwa  kebijakan  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  tujuan  awal  untuk memudahkan penggunaan EBT yang dalam konteks ini PLTS atap. Hadi menyebutkan izin dipersulit dan pemanfaatan-pun dibuat sangat minim, di sisi yang sama ditemukan juga pasal abu-abu dalam Peraturan Presiden Nomor: 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan  Energi  Terbarukan  untuk  Penyediaan  Tenaga  Listrik  (Wawancara,  24 April  2024).  Di  dalamnya  tertulis  untuk  segera  melakukan  pengurangan  penggunaan PLTU batubara tetapi batubara malah menjadi muatan dari jenis energi baru yang masih akan terus pergunakan hingga tahun 2030 atau hingga perubahan lebih lanjut.
Sementara untuk EBT yang diharapkan melalui sumber energi surya progresnya masih  terlihat  baru  akan  ditingkatkan  pada  tahun  2026  /  2027.  Hadi  menyebutkan sebelumnya  perihal  keinginan  penggunaan  EBT  juga  telah  ditemukan  pada  hasil  riset berbentuk survei yang telah dilakukan oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan TREC UI pada tahun 2021 sebagai upaya untuk mengetahui posisi PLTS atap di masyarakat sipil (Wawancara,  24  April  2024).  Kemudian,  hasil  riset  itu  menyebutkan  84%  dari  453 masyarakat  DKI  Jakarta  setuju  untuk  beralih  ke  PLTS  atap  dan  panel  surya  untuk menyokong kebutuhan energi operasionalnya. Panel surya juga memiliki efektivitas yang tidak  kalah  dengan  PLTU  batubara  dalam  hal  kualitas  energi  listrik  yang  mampu dihasilkan  perseorangan  (Purwoto  et  al,  2022).  Hadi  mengatakan  biarpun  terdapat antusiasme  masyarakat  tentang  penggunaan  PLTS  dan  solar  panel  masih  tidak  adanya implementasi  serius  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintahan  untuk  mempermudah  EBT. Hal  ini  juga  disinyalir  karena  kurangnya awareness masyarakat  DKI  Jakarta  terhadap persoalan hal ini dan orientasi pemerintah yang masih belum tepat sasaran (Wawancara, 24  April  2024).  Penjelasan  yang  lebih  kompleks  perihal  alasan  kenapa  Greenpeace Indonesia lebih mengedepankan panel surya dan PLTS atap dibanding sumber EBT lain juga telah dituangkan pada tulisan  buku hasil riset karya Greenpeace Indonesia (2021) yang  berjudul  “Jakarta  Solar  City,  Jakarta  Baru:  Solusi  Polusi,  Emisi  dan  Ekonomi dengan PLTS Atap” (Wawancara, 24 April 2024).
Wibawa  et  al  (1994)  menyebutkan  dalam  konteks  kebijakan  untuk  dapat mengetahui  kesesuaian  kebutuhan  di  lapangan  mengenai  arah  formulasi  kebijakan memang  diperlukan  sebuah  komparasi  lebih  lanjut  dari  pihak  lain  yang  memiliki kepentingan yang sama untuk memetakan kelompok kepentingan, arena kebijakan, dan target  sasaran.  Komparasi  melalui  NGO  lingkungan  lain  seperti  Wahana  Lingkungan Hidup (WALHI) yang juga menerbitkan sebuah buku hasil riset bersama dengan Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) berjudul “Dilema Potensi dan Eksploitasi atas Nama  Transisi  Energi”  memiliki  kesesuaian  dengan  riset  Greenpeace.  Isinya  juga menampilkan  bahwa  penggunaan  EBT  yang  mudah  dijangkau,  tersebar  rata,  mudah dicari, dan ramah lingkungan di Indonesia masih berbasis dari penggunaan energi surya. Dalam kasus temuan Walhi dan CELIOS penggunaan energi panas bumi di NTT masih memiliki potensi kerusakan lingkungan, kerugian, material dari sektor pertanian sebesar Rp. 470M, dan penurunan tenaga kerja secara masif. International Energy Agency (IEA) juga  menyebutkan  bahwa  penggunaan  EBT  yang  paling  memungkinkan  untuk diaplikasikan di Indonesia posisi pertama ditempati pada energi surya (Cozzi et al, 2022). Seiring  dengan  itu  Greenpeace  Indonesia  juga  mendalami  perkembangan  Peraturan Menteri  Perindustrian  Nomor:  6  Tahun  2022  tentang  Spesifikasi,  Peta  Jalan Pengembangan,  dan  Ketentuan  Nilai  Tingkat  Komponen  Dalam  Negeri  (TKDN) Kendaraan  Bermotor  Listrik  Berbasis  Baterai  (KBLBB)  yang  cukup  memberikan kepastian  dari  pengembangan  kendaraan  listrik  kedepannya.  Bondan  Andriyanu menyebutkan bahwa tidak ditemukan indikasi pasal karet (abu-abu/mudah berubah) yang merugikan  dalam  perbandingan  kebijakan  tersebut,  Greenpeace  Indonesia  juga menginginkan  proses  transisi  EBT  sama  cepatnya  dengan  akselerasi  kendaraan  listrik (Wawancara, 24 April 2024).
Dari  temuan-temuan  riset  tersebut  menjadi  pondasi  awal  bagi  Greenpeace Indonesia  dalam  menyusun  agenda  organisasi  di  kemudian  hari  untuk  membumikan tentang transisi EBT ditengah kontroversi kendaraan listrik. Greenpeace Indonesia juga menuangkan riset bahwa kebijakan kendaraan listrik merupakan ilusi nyata bagi realisasi NZE  2060  kecuali  jika  kebijakan  tersebut  difokuskan  pada  moda  transportasi  umum dibanding  subsidi  dan  insentif  perseorangan  pada  sebuah reportbook seperti  yang dilakukan pada sektor energi sebelumnya. Buku hasil riset Greenpeace Indonesia (2022) yang berjudul “Transformasi Transportasi Jakarta: Mengkaji ulang Target Emisi Nol pada Sektor Transportasi Tahun 2050” menyebutkan bahwa tidak ada unsur berkeadilan dalam kebijakan kendaraan listrik yang berorientasi pada individualitas (Wawancara, 24 April 2024).  Greenpeace  Indonesia  tidak  menyalahi  penggunaan  kendaraan  listrik  asal  tidak sebagai strategi utama untuk merealisasikan NZE 2060 dan memiliki kesesuaian dengan progress penggunaan EBT di wilayah DKI Jakarta. Kendaraan listrik akan benar-benar menjadi  solusi  nyata  apabila  EBT  sudah  marak  penggunaannya  dalam  operasional ketenagalistrikan yang diwadahi PLN.
Hasil  riset  dan  narasi  yang  dibawakan  Greenpeace  Indonesia  sejalan  dengan statement dari Sahid Junaidi (2023) selaku Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE dalam seminar  nasional  berjudul  “Sinergi  BUMN  untuk  Efektivitas  Pembangunan  Sektor Energi”.  Sahid  menyebutkan kebijakan energi dan kebijakan kendaraan listrik  berjalan bersamaan  sebagai  instrumen  untuk  merealisasikan  NZE  2060.  Sahid  menyebutkan bahwa  prioritas  yang  dikedepankan  adalah  sektor  EBT  terutama  di  Kalimantan  untuk mendukung Smart Green City Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam dinamika pembangunan saat  ini.  Sementara  kebijakan  kendaraan  listrik  akan  terus  dijalankan  di  DKI  Jakarta dengan  prioritas  pada  penambahan  unit  transportasi  umum  dan  perluasan  bisnis kendaraan listrik melalui masyarakat sipil. Indonesia sendiri per-2023 ini memiliki total penggunaan PLTS atap sebanyak 7.270 instalasi tercatat pada bulan Juni 2023 mengikuti
RUPTL  2021-2030,  jadi  kemungkinan  asimilasi  EBT  dapat  ditingkatkan  pada  tahun 2026-2027  setelah demand untuk  trial  kebijakan  kendaraan  listrik  berhasil  dipenuhi. Mewakili Kementerian ESDM Sahid juga selalu melakukan penguatan bagi regulasi dan implementasi kebijakan energi beserta komponen pendukungnya dan untuk mendapatkan output maksimal dibutuhkan peran aktif dan partisipasi dari seluruh pihak.
Melalui  refleksi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  riset  yang  ditemukan Greenpeace  Indonesia  sejalan  dengan  data  dan  agenda  program  yang  akan  dijalankan pemerintah. Rentetan kegiatan yang Greenpeace Indonesia lakukan ini juga sangat sesuai dengan yang disebutkan oleh McCormick (2010) sebagai Undertaking Research sebagai strategi  NGO  lingkungan  untuk  menyuarakan  sebuah  permasalahan.  Dalam  hal  ini Greenpeace  Indonesia  telah  membuktikan  data  yang  menyebabkan  penyebutan  atau labelling yang  Greenpeace  Indonesia  lakukan  terhadap  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah.  Sehingga  aksi  dan  tindakan  yang  Greenpeace  Indonesia  lakukan  terhadap kebijakan yang dikatakan kontroversial dan solusi palsu berasal dari riset dan penelitian yang telah dibuktikan melalui survei koordinasi bersama pihak lain, artikel ilmiah resmi, dan reporting  book .  Dimana  hasil  tersebut  didapat  dan  dapat  dibandingkan  dengan lembaga  lain  seperti  lembaga  resmi  pemerintahan,  media  massa,  temuan  akademisi, maupun komunitas masyarakat sipil lainnya . Sehingga sesuai dengan McCormick (2010) maka dapat dikatakan Greenpeace Indonesia juga telah membuktikan penggunaan riset tentang EBT dalam penguatan argumentasi data, dan narasi dalam pengaplikasian strategi NGO lingkungan.

## 3. Mengkampanyekan Hasil Riset Melalui Metode Aksi Langsung dan Media Sosial
Setelah modal untuk melakukan aksi melalui penggunaan riset yang telah berhasil dilakukan dengan pengumpulan data di lapangan dan data pendukung lainnya Greenpeace Indonesia kemudian melancarkan strategi kampanye-nya. Greenpeace Indonesia terkenal karena  kampanye-nya  yang  sangat  konsisten  untuk  melakukan  sarkasme  atau  sindiran langsung  bagi  pemerintahan  terhadap  program,  kebijakan,  atau  dinamika  politik  yang terjadi.  Satria  Aviory  sebagai  Koordinator  Aksi  untuk  Sesama  menyebutkan  strategi kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia adalah direct action dan agitating social  media sebagai  metode  yang  digunakan  untuk  menekan  dan  memengaruhi pemerintahan  (Wawancara,  24  April  2024).  Penggunaan  pendekatan trendsetter juga biasanya  dilakukan  dengan  menyesuaikan  apa  yang  sedang  hangat  diperbincangkan  di masyarakat  DKI  Jakarta  tentang  lingkungan  hidupnya.  Tujuannya  adalah  untuk meningkatkan awareness, yang dalam penelitian (Pambudi et al, 2023) generasi muda di DKI Jakarta masih minim literasi tentang EBT dan juga NZE 2060.
Aviory  menjelaskan direct  action merupakan  aksi  langsung  yang  biasanya  di adakan Greenpeace Indonesia dengan NGO-lain di instansi pemerintahan terkait ataupun pihak  lain  (swasta)  mengikuti  muatan  isu  yang  diangkat. Agitating  social  media merupakan  kampanye  digital  melalui  sosial  media  yang  bertujuan  untuk  menanamkan narasi  pada  masyarakat  dan  memperkuat  koalisi  yang  akan  melakukan  aksi  langsung. Biasanya kedua jenis  kampanye itu dilakukan secara bersamaan dengan  muatan narasi awal  di  media  sosial  untuk  merangsang  masyarakat  agar  dapat  berpartisipasi  pada kampanye offline yang akan dilakukan. Greenpeace Indonesia juga menggaet komunitas masyarakat  sipil  dan  NGO  lain  untuk  memperjuangkan  isu-isu  lingkungan  hingga terbentuk  koalisi-koalisi  pada  sektor-sektor  lingkungan.  Vig  &  Axelrod  (2010) menunjukan  upaya  NGO  lingkungan  memperjuangkan  kebutuhan  masyarakat  sipil merupakan  bentuk  praktek  demokrasi  yang  dinamis  sekaligus consist .  Terutama  bagi masyarakat  DKI  Jakarta  yang  juga  memiliki  keinginan  untuk  berpartisipasi  dalam penggunaan EBT dalam penyokong aktivitas sehari-hari.
Untuk persoalan energi sendiri Greenpeace Indonesia mulai melakukan kampanye perdananya  pada  tahun  politik  2008  bersama  Jaringan  Advokasi  Tambang  Nasional (JATAM) dan Koalisi Masyarakat Terdampak (Jepara, Gunung Muria, dan Jawa Tengah) di depan kantor-kantor Dinas Lingkungan Hidup, kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di DKI Jakarta dengan mengangkat isu bahayanya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Kemudian kampanye besar yang terjadi pada tahun politik 2013 bersama dengan 350.org, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),  JATAM,  IESR  dan  Friend  of  the  Earth  koalisi  tersebut  kemudian  dikenal sebagai Koalisi “Demokrasi Energi” yang akan selalu menghantui Tahun-Tahun Pemilu. Tahun  2019  kembali  muncul  koalisi  bernama  “ Jakarta  Solar  City ”  dengan  macam anggota  yang  lebih  bervariasi  yaitu,  Solar  Generation  (Solgen),  Energi  Terbaharukan Nusantara  (Enternus), Institute of  Essence Social Reforms (IESR), Indonesia  Research Institute  of  Decarbonize (IRID), Renewable  Energy  Indonesia (REI),  Coaction  id,  dan Amnesty International untuk menguatkan gerakan dukung akselerasi EBT. Mendekati Conference  of  Peace (COP)  27  pada  tahun  2022  juga  Greenpeace Indonesia  kembali  hadir  dengan  membawakan  narasi  kampanye  “Orang  baik?  Pilih Energi  Baik”  yang  bahkan  brosur  dan  poster-nya  dilangit-kan  pada  puncak  patung Pancoran.  Ini  jelas  ditujukan  sebagai  pengingat  pemerintah  merealisasikan  komitmen dalam  kebijakan  energi  yang  tertuang  dalam  RUU  EBT.  Mengingat  seharusnya  RUU EBT juga dapat diselesaikan pada tahun itu, namun hingga saat ini RUU tersebut masih belum  mengalami  perubahan  yang  signifikan  akibat  lambatnya  tindakan  aktor  negara dalam  proses  formulasi  kebijakan  (Afif  et  al,  2023).  Batubara  akan  dianggap  sebagai energi baru yang sah dan masih dapat ber-operasional secara maksimal hingga tahun 2030 hingga proses  EBT  dapat  memenuhi  standar minimum operasional mengikuti RUPTL. Di  sisi  lain,  implementasi  kendaraan  listrik  lebih  menjadi  prioritas  dan  prosesnya  jauh meninggalkan  EBT  walaupun  kebijakan-nya  masih  terhitung  baru  berumur  jagung dengan  berbagai  tantangan  dan  kontroversi  (Subekti,  2023).  Hadi  menekankan  apabila RUU  EBT  masih  belum  dapat  perubahan  di  tahun  2024  maka  Greenpeace  Indonesia bersama  rekan  NGO  lain  mungkin  akan  melaksanakan  kampanye  akbar  yang  berisi kumpulan protes bagi pemerintahan Indonesia (Wawancara, 24 April 2024).
Hadi menjelaskan untuk tahun 2024 ini kampanye dan aksi Greenpeace Indonesia juga  kembali  hadir  berbarengan  dengan  slogan  “Salah  Pilih-Susah  Pulih”  untuk mengingatkan masyarakat dan juga pemerintahan agar melihat track record para bacapres terhadap  sektor  lingkungan  dan  kebijakan-nya  (Wawancara,  24  April  2024).  Untuk penggunaan  kampanye  dan  aksi  Greenpeace  Indonesia  mempunyai  cara  sendiri  dan mayoritas  penggunaannya  cenderung  lebih  condong  pada  publikasi  artikel,  dan  media sosial dengan hashtag #salahpilihsusahpulih , #pilihpulih , dan #bumibukanuntukoligarki . Greenpeace  Indonesia  juga  mengakui  bahwa  penggunaan  media  sosial  memiliki  efek yang menjangkau lebih banyak masyarakat untuk memberikan dampak terhadap masalah energi  yang  hanya  memerlukan keyword spesifik  serta  hashtag  pendukung  masyarakat bisa langsung dapat mengakses informasinya. Walaupun, menurut Hadi Priyanto sejauh ini  memang  yang  menjadi  persoalan  datang  dari  pemerintahan  sendiri  yang  selalu setengah-setengah  pada  kebijakan  yang  dianggap  tidak  akan  memberikan  keuntungan material  secara  langsung  baginya  sendiri  maupun  kelompoknya.  Menurut  Greenpeace Indonesia,  sejauh  ini  tetap  tidak  mau  bisnis  transportasi  dan  manufaktur  yang  sudah berjalan  berhenti  atau  terganggu  apabila  kebijakan  energi  diatas  diimplementasikan secara  keseluruhan  sehingga  Greenpeace  Indonesia  menekankan  untuk  melakukan transisi berimbang (Wawancara, 24 April 2024).
Greenpeace  Indonesia  juga  menyebutkan  untuk  persoalan  kendaraan  listrik sendiri sejauh ini masih kecil prioritasnya dalam agenda kampanye yang akan dilakukan karena kebijakan tersebut terlihat kurang efektif tetapi sudah terlanjur diaplikasikan oleh pemerintahan.  Subekti  (2023)  menyebutkan  banyak  bisnis  masyarakat  yang  sudah terlanjur  menyelam  di  dalam  sektor  kendaraan  listrik  saat  ini,  sehingga  fokus  utama Greenpeace  Indonesia  tetap  pada  dorongan  penggunaan  EBT  dan  penambahan  jumlah moda  transportasi  publik  yang  berbasis  kendaraan  listrik.  Alasannya  adalah  agar kebijakan tentang EBT segera menyusul tingkatan yang didapat oleh kebijakan kendaraan listrik di DKI Jakarta atau bahkan lebih baik (Subekti, 2023). Biarpun demikian media sosial  Greenpeace  Indonesia  juga  tetap  secara  konsisten  untuk  memberikan  informasi terbaru tentang kendaraan listrik yang dibalut dengan bahasa persuasif untuk menguatkan narasi pada penggunaan EBT. Hal ini bertujuan agar kontroversi dan sebutan solusi fiktif tidak lagi menyelimuti kendaraan listrik dan transisi berkeadilan mampu dicapai oleh DKI Jakarta untuk merealisasikan NZE 2060. Greenpeace Indonesia juga menyebutkan bahwa koalisi akan terus berdiri dan berjuang selagi pemerintah masih tidak memprioritaskan lingkungan dan energi dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat sebelumnya.
Vig  &  Axelrod  (2010)  juga  menyebutkan  dalam  perspektif  NGO  sebuah kampanye  lingkungan  tidak  harus  dilakukan  secara  langsung  pada  pemerintah,  namun juga  pada  pihak  terkait  lainnya  dalam  suatu  isu  yang  sedang  diperjuangkan.  Sebagai sedikit komparasi akan diambil dari metode K-Pop for Planet yang membuat Indonesia sulit mencapai kesepakatan investasi dengan Hyundai dan bahkan hampir menggagalkan investasi kendaraan listrik di Indonesia. K-Pop for Planet telah melakukan protes melalui pendekatan korporat pada perusahan Hyundai Internasional dengan bermodalkan 11.128 cuitan hasil survei Fandom K-Pop BTS yang biasa disebut “Army” tentang meminimalisir penggunaan batubara. Awalnya Hyundai Motor Company masih nekat untuk melanjutkan investasi  kendaraan  listrik  di  Indonesia  bersama  PT.  Adaro  Mineral  Energi  Indonesia Tbk. sebagai penyedia aluminium untuk kebutuhan rangka mobil. Protes dan kampanye itu terjadi akibat adanya pembangunan pada PLTU Batubara untuk menyokong industri ekstraktif  sebagai  bentuk  kerja  sama  kedua  pihak  di  Kalimantan  Utara.  Gerakan  ini kemudian  berpengaruh  pada  penurunan  saham  dan  nilai  Hyundai  yang  dikategorikan sebagai  perusahaan  transportasi  ramah  lingkungan  dan  salah  satu  inovator  perangsang kendaraan listrik. Hal ini menyebabkan Hyundai melakukan klarifikasi dan permintaan maaf  secara  publik  dan  berjanji  tidak  akan  memperpanjang  kontrak Memorandum  of Understatement (MOU)  dengan  Adaro.  Anehnya,  Greenpeace  Indonesia  juga  telah melakukan kampanye serupa dengan Adaro, tapi reaksi yang ditimbulkan tidak semasif yang terjadi pada perusahaan asal Korea tersebut. Greenpeace Indonesia menyoroti alasan keanehan ini terjadi adalah karena lemahnya daya refleksi dan rasa bersalah yang melekat baik pada perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan yang ada di Indonesia terkait kerusakan lingkungan yang telah dilakukan (Ruhiat et al, 2019).
Substansi dari narasi yang dibawakan oleh kampanye Greenpeace Indonesia juga sejalan  dengan statement Sudharto  P.  H.  selaku  Guru  Besar  Ilmu  Lingkungan  Hidup Universitas  Diponegoro.  Sudharto  (2022)  dalam  seminar  nasional  yang  berjudul “Pengembangan EBT Sebagai Wujud Transisi Energi Menuju NZE dalam Pembangunan Indonesia  di  Masa  Depan”  menyebutkan  dalam  pengembangan  dari  EBT  akan menghadapi  tantangan  ekonomi  karena  untuk  harga  tergolong  lebih  mahal  dalam instalasi, maintenance, dan operasionalnya. Akan tetapi, jika tetap menggunakan energi kotor  seperti  batubara  dan  fosil  biaya  yang  akan  dikeluarkan  pemerintah  untuk menanggulangi  dampaknya  akan  lebih  mahal  kedepannya.  Sehingga,  segera  harus dilakukan  peningkatan  dan  pengembangan  EBT  yang  lebih  progresif  mulai  dari  skala kecil dan sederhana. Seperti penggunaan PLTS atap maupun panel surya agar mencapai
target  bauran  EBT,  atau  penggunaan  EBT  untuk  infrastruktur  pendukung  operasional kendaraan  listrik.  Hal  ini  dikarenakan  walaupun  terdapat  instrumen  kendaraan  listrik, energi merupakan sektor utama yang harus dikembangkan apabila ingin output maksimal dari  kebijakan  kendaraan  listrik  dan  EBT  terhadap  realisasi  NZE  2060.  Untuk  itu publikasi dari RUU EBT harus dipercepat dan implementasinya harus digalakkan agar dapat  mulai  memberikan  dampak  lebih  luas  bagi  sektor  energi  yang  menjadi  tonggak utama dalam merealisasikan NZE.
Melalui pernyataan yang dikeluarkan dari sudut pandang akademisi mengartikan narasi dan kampanye yang dilaksanakan Greenpeace Indonesia saat ini sudah beriringan dengan  sektor  akademik  terhadap  isu  sektor  energi  DKI  Jakarta.  Pola  narasi  dan kampanye  yang  dilakukan  oleh  Greenpeace  Indonesia  juga  menyesuaikan  momentum, dan  keadaan  di  lapangan  seperti  dalam  pengumpulan  protes  melakukan engagement melalui  konten  media  dan  jika  berbarengan  dengan  hari  tertentu  akan  diadakan  aksi. Aktivitas ini sesuai dengan salah satu teori Strategi NGO lingkungan yang dikeluarkan oleh McCormick (2010) yang dimaksud sebagai Campaigning and Organizing Protest . Dibutuhkan  aksi  dan  gerakan  massa  untuk  keberlanjutan  dari  hasil  riset  yang  telah dilakukan  sebelumnya  agar  menghasilkan  dampak  dan  pengaruh  nyata  bagi  dinamika permasalahan  itu  sendiri.  Aktivitas  ini  juga  merupakan  ikon  politik  untuk  NGO lingkungan  dalam  pola  relasi  kuasa  antara  pemerintahan  dan  masyarakat  sipil  melalui perwakilan pihak ketiga diluar kekuatan utama dalam politik (Fong & Naschek, 2021). Menjadi  bukti  bahwa  Greenpeace  Indonesia  telah  kampanye  dan  demonstrasi-nya berdasarkan  kerangka  kerja  teoritis  dalam  sektor  energi  untuk  mendorong  penggunaan energi baru dan terbaharukan di DKI Jakarta.

## 4. Menguatkan  Keikutsertaan  Dari  Elemen-Elemen  Akar  Rumput  Masyarakat Sipil Terkait Penggunaan EBT
Diluar  dari  kedua  strategi  yang  nampak  langsung  ditujukan  untuk  mempelajari dan melawan pemerintahan yang masih menganggap remeh persoalan energi, Greenpeace Indonesia  juga  memberlakukan  gerakan  akar  rumput.  Dalam  wawancara,  Aviory menyebutkan  bahwasanya  NGO  dan  masyarakat  sipil  kuat  bersama,  begitupula  saling menguatkan  dalam  aspek-aspek  operasional.  Seluruh  masyarakat  yang  melawan ketidakadilan  dan  yang  juga  akan  terlibat  pada  aksi,  narasi,  dan  kampanye  yang  akan dilakukan  harus  diberdayakan  (Wawancara,  24  April  2024).  Greenpeace  Indonesia mengaplikasikan  secara  langsung  kampanye  dalam  lingkup  masyarakat  sipil  dengan percontohan  melalui  tindakan  nyata  sebagaimana  posisi  Greenpeace  dalam  lingkup politik  di  Indonesia  (Murphy,  2017).  Hal  ini  mencakup  inisiatif  untuk  melibatkan komunitas  lokal  dalam  proyek  energi  terbarukan  dan  program  pendidikan  lingkungan pada  saat  aktivitas  pemberdayaan  dilakukan.  Dengan  demikian,  Greenpeace  Indonesia menciptakan kesadaran dan aksi nyata yang berasal dari tingkat komunitas, memperkuat pesan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari bawah dan memengaruhi tingkatan di atasnya.
Aviory  juga  menyebutkan  bahwa  kolaborasi  antara  organisasi  non-pemerintah dan  pemerintah,  maupun  pihak  swasta  memainkan  peran  penting  dalam  mempercepat transisi  energi  terbarukan  menuju  NZE  di  DKI  Jakarta  (Wawancara,  24  April  2024). Pendekatan  ini  memungkinkan  pemanfaatan  teknologi  yang  lebih  luas,  mendukung edukasi masyarakat tentang manfaat energi bersih, serta pengembangan teknologi yang diisi partisipasi masyarakat penuh. Langkah-langkah konkret seperti instalasi panel surya di sekolah-sekolah juga memberikan contoh nyata yang bisa diikuti oleh komunitas lain ini  untuk  menguatkan  pondasi  transisi  apabila  pemerintah  akan  membawa  EBT  pada tingkatan  yang  lebih  besar.  Bondan  menyebutkan  salah  satu  contoh  gerakan  dan  aksi
nyata  yang  dilakukan  Greenpeace  Indonesia  bersama  Asosiasi  Energi  Surya  Indonesia (AESI)  dan  Bisnis  Korporat  dan  Investasi  (BKI)  PLN  memasang  panel  surya  di  73 sekolah di DKI Jakarta. Ketika instalasi dilakukan Greenpeace Indonesia juga hadir untuk dapat memberikan sosialisasi, tanya jawab, dan edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan awareness pada  siswa-siswi  terkait  dengan  EBT  (Wawancara,  24  April  2024).  Hal  ini juga sebagai realisasi sekaligus penanaman pemahaman dari adanya program asal koalisi “Jakarta  Solar  City”  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  pada  sekitar  tahun  2020-2021 untuk merangsang penggunaan PLTS atap bagi perumahan masyarakat.
Aviory  melanjutkan  bahwa  tidak  berhenti  di  sana  tahun  2023  Greenpeace Indonesia  juga  telah  membantu  masyarakat  sipil  lain  seperti Lady  Farmer  Coffee di Banjarnegara, kelompok petani kopi  wanita yang ingin berinovasi  dengan penggunaan panel surya (Wawancara, 24 April 2024). Ditujukan agar operasional dari produksinya seperti alat-alat elektronik, pengering (Dryer), mesin tumbuk, dan mesin olahnya 100% menggunakan  EBT  yang  tarifnya  lebih  murah  dibanding  sebelumnya.  Tindakan  ini menyelamatkan  komunitas  tersebut  dari  kerugian  dan  bahkan  kebangkrutan  sebagai pencaharian langsung bagi kehidupan masyarakat sekitar. Desa di Jepara Jawa Tengah, desa  Timbul  Soko  listrik  di  desa  itu  seringkali  dipadamkan  dalam  jangka  waktu  yang lama  karena  adanya  banjir  dan  rawan  bencana  lainnya.  Berdasarkan  hal  itu  pula  desa mulai  ditinggalkan  penduduknya,  sampai  Greenpeace  Indonesia  mendonasikan  PLTS atap  untuk  menjadi  sumber  energi  utama  di  desa  tersebut.  Jangkauannya  dimulai  dari Balai  Desa,  dan  hampir  seluruh  rumah  warga  ter- cover yang  apabila  listrik  utama dipadamkan oleh PLN akibat dari bencana yang terjadi. Dampak dari pemberdayaan itu juga  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  sekitar,  kondisi  itu  yang  kemudian  memiliki tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  lebih  baik  sebagai  bentuk  resistensi masyarakat terhadap dinamika lingkungan tersebut (Sindhwani et al, 2022).
Kemudian,  Aviory  kembali  menyebutkan  bahwa  di  tahun  yang  sama  (2023) datang dari pesantren Darul Afkar dalam program “Solarize Pesantren” yang bertepatan di Ujung Kulon, Greenpeace Indonesia bekerjasama dengan Ummah for Earth, Majelis Ulama  Indonesia,  Nahdlatul  Ulama,  dan  Muhammadiyah  dalam  program  tersebut (Wawancara,  24  April  2024).  Pesantren  tersebut  sebenarnya  terancam  tertutup  karena tidak  mampu  membayar  listrik  dengan  jumlah  murid  sebanyak  +-  72  orang,  sampai akhirnya terbantu oleh PLTS atap yang telah didistribusikan Greenpeace Indonesia dan pihak  terkait.  Melalui  tindakan  yang  dilakukan  ini  juga  telah  memberikan  hasil  nyata karena  para  santri  dan  santriwati  disana  masih  dapat  beraktivitas  dan  menimba  ilmu seperti  murid-murid  di  kota.  Greenpeace  Indonesia  juga  menegaskan  sebenarnya pesantren tersebut tidak akan menjadi satu-satunya yang akan menggunakan PLT EBT karena  jika  memungkinkan  Greenpeace  Indonesia  juga  akan  mengusahakan  ada pesantren-pesantren EBT lainnya (Wawancara, 24 April 2024). Aviory juga mengatakan baru-baru  ini  ketika  kantor  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI) mengalami  kebakaran Greenpeace Indonesia juga ikut berperan dalam proses recovery yang  diperlukan  (Wawancara,  24  April  2024).  Pasca  kebakaran  kantor  YLBHI  arus listriknya dipotong dan aliran air juga cukup terganggu, Greenpeace Indonesia pada saat itu  meminjamkan  kantor  YLBHI  panel  surya  sementara  ( off-grid) untuk  membantu YLBHI dalam urusan energi. Hal ini dilakukan agar YLBHI tetap dapat beroperasional dengan  daya  listrik  dan  sistem  aliran  air  secukupnya  melalui  bantuan  yang  diberikan Greenpeace Indonesia dan NGO lain hingga mendapatkan kembali akses dari PLN.
Terdapat  pula  cara  pemberdayaan  akar  rumput  dari  NGO  lain  yang  melakukan kampanye  melalui  pendekatan  yang  lebih  unik  untuk  meningkatkan awareness masyarakat sipil perihal perkembangan EBT. Kampanye ini bertajuk “Nongkrong Bareng Foogie:  Ngobrol  Pangan  dan  Energi  dengan  Data”  diadakan  secara  offline  pada  bulan
Mei tahun 2023. Foogie diprakarsai oleh hasil kolaborasi Katadata Green, Tren Asia, dan Traction Energy Asia. Walaupun dalam kampanye ini tidak diliputi dengan materi secara langsung  tapi  kampanye  ini  menawarkan  cara  unik  yakni  dengan  memainkan  sebuah game versi desktop dan mobile. Melalui game ini masyarakat akan dapat mengkorelasikan posisi  EBT  seperti  biomassa,  biofuel,  dan  energi  surya  dengan  situasi  dan  keadaan Indonesia  saat  ini.  Pendekatan  ini  ditujukan  untuk  meningkatkan  ketertarikan  dari masyarakat  sipil  perihal  EBT  dan  NZE,  karena  akan  selalu  terdapat  konten  baru  di dalamnya  yang  berisikan  tentang  dinamika  dan  pembaharuan  EBT  di  Indonesia. Pendekatan  kampanye  ini  memang  unik  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat sipil  tentang  EBT,  tetapi  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  dapat mempengaruhi  pemerintahan.  Sehingga  NGO  lingkungan  perlu  tetap  secara  konsisten untuk melakukan kampanye yang dapat memberikan efektivitas dan dampak nyata bagi persoalan  lingkungan  itu  sendiri.  Dijelaskan  oleh  Vig  &  Axelrod  (2010)  bahwasanya keunikan  pengambilan  metode  pemberdayaan  masyarakat  sipil  yang  berkaitan  dengan lingkungan  memang  disesuaikan  dengan  karakteristik  target  dari  strategi  yang  akan dilaksanakan.
Cara ini juga disampaikan oleh Wibawa et al (1994) dapat memengaruhi sebuah kebijakan  yang  mendapati  ketidaksesuaian  dengan  keperluan  publik  melalui  penarikan data  dari  analisa  perubahan  kultur  sosial  yang  ada  pada  masyarakat.  Sindhwani  et  al (2022) juga menyebutkan resiliensi masyarakat sipil akan penyimpangan pada kebijakan pemerintah  dapat  dicapai  dengan  keberadaan  NGO  yang  apik  dan  proaktif  dalam melakukan  percontohan  langsung.  Melalui  percontohan  langsung  yang  dilakukan  oleh Greenpeace Indonesia akan menanamkan resiliensi terutama pada masyarakat sipil yang hampir  menyerah  karena  tekanan  yang  terjadi.  Begitupula  dengan  apa  yang  dituliskan oleh  Novianti  (2015)  tentang  bagaimana  balas  budi  dapat  membuat  masyarakat  Ceko lebih  memercayai  NGO  lingkungan  daripada  pemerintahan  dalam  persoalan  sektor lingkungan seperti halnya tentang EBT. Hal tersebut dapat terjadi dengan pola yang sama ketika  NGO  lebih  dekat  dengan  masyarakat  dan  saling  menguatkan  NGO  lain  dengan pemanfaatan  momentum  seperti  yang  telah  dilakukan  Greenpeace  Indonesia.  Melalui strategi  ini  juga  Greenpeace  Indonesia  menekankan  praktek  langsung  agar  masyarakat dapat berpartisipasi dan ikut mengembangkan diri dalam proses transisi EBT dibanding hanya komitmen atau aksi kampanye semata.
Melalui  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Greenpeace  Indonesia  dalam mengikutsertakan  akar  rumput  sebagai  percontohan  untuk  mempercepat  penggunaan EBT  menandakan  Greenpeace  Indonesia  juga  telah  melakukan Generating  Grassroot Involvement. Tindakan ini  sejalan dengan yang  disebutkan McCormick (2010) sebagai gerakan vertikal untuk menguatkan pengaruh NGO maupun komunitas masyarakat sipil melalui pemberdayaan langsung. Tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan resistensi dari rekan-rekan seperjuangan-nya Greenpeace Indonesia juga telah menanamkan aspek perluasan narasi dengan menjadi contoh nyata bagi masyarakat. Strategi ini tidak hanya memperkuat dukungan dari masyarakat lokal, tetapi juga memobilisasi dukungan yang lebih luas dari berbagai lapisan masyarakat sekitar dilakukannya tindakan percontohan itu (Sindhwani et al, 2022). Dengan memberdayakan komunitas akar rumput, Greenpeace Indonesia  juga  membangun  fondasi  yang  lebih  kuat  untuk  advokasi  jangka  panjang terhadap energi terbarukan, ini juga yang akan menguatkan strategi kampanye lain seperti dua  strategi  yang  telah  dibahas  sebelumnya.  Pendekatan  ini  menciptakan  jaringan solidaritas yang efektif dalam menantang kebijakan energi yang tidak ramah lingkungan, maupun kebijakan lain yang dapat menghambat proses transisi menuju Energi Baru dan Terbaharukan

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan Greenpeace Indonesia telah berhasil mengaplikasikan  strateginya  dalam  mendorong  transisi  energi  berkeadilan  di  DKI Jakarta.  Greenpeace  Indonesia  telah  berhasil  untuk  memengaruhi  jalannya  dinamika kebijakan  energi  terhitung  sejak  2008,  hingga  masa  yang  akan  datang  apabila  sektor energi masih bermasalah. Untuk sampai pada kesimpulan tersebut Greenpeace Indonesia mengaplikasikan setidaknya 3 strategi NGO lingkungan karya McCormick dalam upaya untuk  membuat  pemerintah  mengurangi  kontroversi  pada  kebijakan  dan  memperbaiki realisasi  yang  dilakukan.  Ketiga  strategi  tersebut  adalah Undertaking  Research , Campaigning  and  Organizing  Public  Protest ,  dan Generating  Grassroot  Involvement dengan  masing-masing  pencapaian-nya.  Ketiga  strategi  tersebut  telah  berhasil memberikan dampak bagi dinamika penggunaan EBT dalam rangka realisasi NZE 2060 di DKI Jakarta. Dalam hasilnya juga disebutkan bahwa kebijakan kendaraan listrik tidak akan lagi disebut sebagai kontroversi apabila terdapat peningkatan penggunaan EBT yang juga  akan  menyokong  operasional  kendaraan  listrik.  Sebagai  penutup,  diperlukan pengembangan  kolaborasi  dan  sinergitas  antara  pemerintah  dan  NGO  lingkungan  lain sebagai wadah masyarakat sipil untuk mempercepat realisasi NZE 2060 di DKI Jakarta.

## Daftar Pustaka
Afif,  D.,  Izzatusholekha,  Haniandaresta  S.  K.,  &  Puspitasari,  D.  (2023).  Keterlibatan Aktor Kebijakan Dalam Formulasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi  Terbarukan  di  Indonesia. Pentahelix:  Jurnal  Administrasi  Publik,  1 (2), 175-188.
Aprilianto, R.M., & Arifieanto, R.A. (2023). Peluang Dan Tantangan Menuju Net Zero Emission (NZE) Menggunakan Variable Renewable Energy (VRE) Pada Sistem Ketenagalistrikan  Di  Indonesia. Jurnal  Sekolah  Pascasarjana  S2  Paradigma,
2 (2), 1-13
Bustamante, S., Saltevo E., Schmitz, M., & Maltinovic, M. (2023). Shaping a Sustainable Future:  Innovative  Teaching  Practices  for  Educating  Responsible  Leader . British: Nomos Publication Ltd.
Cozzi, L., Goodson, T., Spencer, T., & Clarke, K. (2022). An Energy Sector Roadmap to Net Zero Emission in Indonesia. Jakarta: International Energy Agency. Fong,  B.  &  Naschek,  M.  (2021).  NGO-ism:  The  Politics  of  the  Third  Sector. Spring: Catalyst Journal, 5 (1), 1-12
Gusman, D., &  Waluyo  T. J.  (2015). Peran Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China. Jurnal Transnasional, 6 (2), 1662- 1674.
Liun,  E.  (2018).  Dampak  Peralihan  Massal  Transportasi  Jalan  Raya  Ke  Mobil  Listrik. Jurnal Pengembangan Energi Nuklir , 19 (2), 113-122.
Matheus, J., Delicia, M. F., & Rasji. (2023). Implementation of the Carbon Tax Policy in Indonesia:  Concepts  and  Challenges  Towards  Net  Zero  Emissions  2060. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 7 (1), 91-114. McCormick, J. (2010) The Role of Environmental NGOs in International Regimes in The Global Environment: Institutions, Law, and Policy. 2010. 92-110 . London: Sage Press.
Murphy, H. (2017). Governance Via Persuasion: Environmental NGO’s and the Social License to Operate. Environmental Politics Journal, 27 (2) , 320-340
Novianti,  K.  (2015).  Dinamika  Respons  NGO  Terhadap  Upaya  Pengembangan  Energi Terbarukan Di Republik Ceko. Jurnal Kajian Wilayah, 6 (1), 71-84.
Pambudi, N. A., Nanda, I. R., Alfina, F. T., & Syahrial, A. Z. (2023). Renewable Energy Education and Awareness Among Indonesia Students: Exploring Challenges and Opportunities for a Sustainable Future . International SETA: Sustainable Energy Technologies and Assesment, 63 (10361) .
Purwoto, B. H., Jatmiko, Alimul, M., & Huda, I. F. (2018). Efisiensi Penggunaan Panel Surya Sebagai Sumber Energi Alternatif . Emitor: Jurnal Teknik Elektro 18 (1), 10- 14.
Rianawati, E., Alberdi, H., Sallsabilla, A., Larasati, M., Pranindita, N., & Hamdani, R. S. (2022). Transformasi Transportasi Jakarta : Mengkaji Kembali Rencana Net Zero Emission (NZE) 2050 di DKI Jakarta. Jakarta: Greenpeace Indonesia. Rizky, L., Partiwi, T. S., Wibawa, A., & Achdiyana, I. (2023). Peran Negara G20 dalam Percepatan  Transisi  Energi  Baru  Terbarukan  (EBT)  untuk  Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional. Jurnal Ketahanan Nasional, 29 (3), 271-290.
Rohmah,  M.  N.  (2024).  Analisis  Diskursus  Pembangunan  Berkelanjutan  dalam  Upaya Transisi  Energi  Indonesia  Tahun  2015-2022. JHIP: Jurnal  Hubungan Internasional Peradaban, 3 (1), 01-30.
Romadhon F. D., dan Subekti R. (2023). Analisis Pengaturan Energi Terbarukan Dalam Kendaraan  Berbasis  Elektrik  Untuk  Mendukung  Perlindungan  Lingkungan (Analisis Komparatif Antara Indonesia, Brazil, Dan Pakistan). Jurnal Pacta Sunt Servanda, 4 (1), 177-190.
Ruhiat,  F.,  Heryadi,  D.,  &  Akim.  (2019).  Strategi  NGO  Lingkungan  (Greenpeace Indonesia) Dalam Menanggulangi Polusi Udara di Jakarta. AJIS: Andalas Journal of International Studies, 8 (1), 16-30 Setiawan, E. A., Hernanda, I., Ma’arif, S., & Prilianto, S. S. (2021). Jakarta Solar City, Jakarta  Baru:  Solusi  Polusi,  Emisi  dan  Ekonomi  dengan  PLTS  Atap .  Jakarta: Greenpeace Indonesia
Sindhwani, R., Singh, P. J., Behl, A., Afridi M. S., Sammanit, D., & Tiwari, A. K. (2022). Modeling the Critical Success Factors of Implementing Net Zero Emission (NZE) And  Promoting  Resilience  and  Social  Value  Creation .  International  Techfore: Technological Forecasting and Social Change, 181 (121759). Subekti, R. (2022). Urgensi Regulasi Kendaraan Listrik Untuk Pengendalian Iklim Dan Penggunaan  Energi  Terbarukan  (Analisis  Komparatif  Antara  Indonesia,  China, Dan Amerika Serikat). Jurnal RechtsVinding, 11 (3), 435-450. Subekti, R. A. (2023). Peluang dan Tantangan Pengembangan Mobil Listrik Nasional . Jakarta: LIPI Press.
Vig, J. &  Axelrod, R. (2010). The Global  Environment: Institutions, Law, and Policy. London: Sage Press.
Wibawa,  S.,  Purbokusuma,  Y.,  &  Pramusinto,  A.  (1994). Evaluasi  Kebijakan  Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Yang,  L.,  Yu,  B.,  Yang,  B.,  Chen,  H.,  Malima,  G.,  &  Wei,  Y.  M.  (2021).  Life  Cycle Environmental Assessment of Electric and Internal Combustion Engine Vehicles in China. International Journal of Cleaner Production, 285 (124899).
Zahira, N. P., & Fadillah, D. P. (2022). Pemerintah Indonesia Menuju Target Net Zero Emission  (NZE)  Tahun  2060  Dengan  Variable  Renewable  Energy  (VRE)  di Indonesia. JIS: Jurnal Ilmu Sosial, 2 (2), 114-119.