INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15116-15131 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Mencegah Kejahatan Keuangan: Peran Auditor Investigasi dalam Mengungkap Penggelapan Pajak
Galih Setyo Refangga 1 ✉ , Rosyid Arifin 2 , Mukhammad Soleh 3 , Sigit Budi Santoso 4
Universitas Wisnuwardhana Malang Email: ranggagalih20@gmail.com 1 ✉
Abstrak
Kejahatan  keuangan  mencakup  beragam  tindakan,  seperti  penggelapan,  peretasan,  pemalsuan, pencucian uang, korupsi, insider trading, dan banyak lainnya. Saat ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi, pelaku kejahatan keuangan semakin canggih dan sulit untuk dideteksi. Salah satu Tindakan melawan hukum yaitu Penggelapan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan upaya auditor investigasi dalam mengungkap kejahatan keuangan Penggelapan Pajak. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah peran dari audit investigasi menyesuaikan  daripada  pendekatan,  seperti  pemberian  jasa  investigasi  terdiri  dari dua  pendekatan, yaitu pendekatan langsung atau pendekatan litigasi. Dalam kontek  strategi detektif audit investigasi menerapkan  prosedur-prosedur  investigasi  unik  yang  memadukan  kemampuan  investigasi  bukti keuangan  dengan  muatan  transaksinya  dengan  investigasi  tindakan  pidana  dengan  muatan  untuk mengobservasi niat atau modus operandi dari pelakunya. Peran audit investigasi dan akuntan investigasi di negara maju dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus kecurangan termasuk penggelapan pajak sangatlah besar.
Kata Kunci: Auditor Investigasi, Kejahatan Keuangan, Penggelapan Pajak
Abstract
Financial crime includes diverse acts, such as embezzlement, hacking, counterfeiting, money laundering, corruption, insider trading, and many others. Today, with the rapid development of technology, financial criminals are increasingly sophisticated and difficult to detect. One of the unlawful acts is Tax Evasion. The purpose of this study is to determine the role and efforts of investigative auditors in uncovering financial crimes of Tax Evasion. The method used is to use qualitative methods. The result of the study is the role of the investigating audit adjusting rather than the approach, as the provision of investigative services  consists  of  two  approaches,  namely  the  direct  approach  or  the  litigation  approach.  In  the context of detective strategy, investigative audits apply unique investigative procedures that combine the investigative ability of financial evidence with the content of the transaction with the investigation of criminal acts with the content to observe the intention or modus operandi of the perpetrator. The role of investigative audits and investigative accountants in developed countries in the disclosure and resolution of fraud cases including tax evasion is very large.
Keywords: Investigative Auditor, Financial Crime, Tax Evasion

## PENDAHULUAN
Kejahatan  keuangan semakin canggih  dan  sulit  dideteksi seiring dengan kemajuan teknologi dan sistem keuangan yang semakin kompleks. Penjahat keuangan menggunakan sejumlah  taktik  canggih  untuk  menghindari  sistem  keuangan,  termasuk  perbankan tradisional, perdagangan saham, dan transaksi digital. Akibatnya, kejahatan keuangan telah berkembang  menjadi  masalah  global  yang  menuntut  perhatian  besar  dari  pemerintah, lembaga  penegak  hukum,  dan  sektor  bisnis.  Kejahatan  keuangan  mencakup  beragam tindakan,  seperti  penggelapan,  peretasan,  pemalsuan,  pencucian  uang,  korupsi, insider trading, dan banyak lainnya. Saat ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi, pelaku kejahatan  keuangan  semakin  canggih  dan  sulit  untuk  dideteksi.  Mereka  memanfaatkan inovasi  dalam  dunia  digital  untuk  melanggar  aturan,  merampok  aset  keuangan,  dan menghindari  pertanggungjawaban.  Kejahatan  keuangan  bukan  hanya  sekadar  masalah hukum, ini juga adalah isu sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kepercayaan dalam sistem keuangan serta kesejahteraan  masyarakat. Masyarakat sipil, pemerintah, lembaga penegak  hukum,  dan  sektor  swasta  memiliki  peran  penting  dalam  upaya  pencegahan, pengungkapan, dan penindakan kejahatan keuangan. Salah satu Tindakan melawan hukum yaitu Penggelapan Pajak, Penggelapan Pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu  atau  perusahaan  untuk  mengurangi  atau  menghindari  pembayaran  pajak  yang seharusnya mereka bayar sesuai  dengan hukum pajak yang berlaku. Penggelapan pajak
dapat  melibatkan  berbagai  metode,  seperti  menyembunyikan  pendapatan, menggelembungkan  biaya,  atau  menggunakan  skema offshore  yang  ilegal  untuk menyimpan aset.
Program-program  pemerintah  seperti  perawatan  kesehatan,  pendidikan,  dan infrastruktur  akan  sangat  diuntungkan  dengan  adanya  lebih  banyak  uang  pajak,  tetapi sebaliknya, penggelapan pajak memotong dana tersebut. Orang-orang yang jujur dalam membayar  pajak  juga  akan  dirugikan  jika  penggelapan  pajak  membuat  mereka  harus membayar  lebih  banyak.  “Definisi  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat,” demikian bunyi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata  Cara  Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007. Kasus penggelapan pajak yang melibatkan Hartanto Sutardja di Tabanan, Bali pernah dimuat  di  finance.detik.com  (2023).  Kasus  penggelapan  pajak  yang  dilakukan  Hartanto Sutardja  terbukti  bersalah  tanpa  keraguan.  Atas  nama  perusahaannya,  PT  PAZIA RETAILINDO, Hartanto Sutardja dengan sengaja tidak menyerahkan faktur pajak masukan untuk perolehan dan distribusi produk kena pajak. Kerugian besar yang diakibatkan oleh kasus-kasus  penggelapan  pajak  di  Indonesia  telah  mengarah  pada  kesimpulan  bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian.
Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  Wajib  Pajak  didefinisikan  sebagai  orang  pribadi  atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang tidak secara eksplisit mengatakan bahwa wajib pajak harus sudah memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak), sesuai dengan definisi yang diberikan. Individu yang tidak memiliki NPWP tetap dapat diklasifikasikan sebagai wajib pajak asalkan mereka memiliki hak  dan  kewajiban  yang  sah  terkait  perpajakan.  Wajib  pajak  dapat  menghindari pembayaran  pajak  yang  seharusnya  dengan  sengaja  menyembunyikan  pendapatan mereka. Menurut penelitian, wajib pajak yang memiliki bisnis dapat memanipulasi catatan keuangan mereka untuk mengungkapkan jumlah uang yang berbeda dari yang seharusnya dilaporkan.  Sama  halnya  dengan  wajib  pajak  perorangan,  perusahaan  juga  dapat melakukan  penghindaran  pajak  dengan  menggunakan  jasa  akuntan  untuk  membuat laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  kaidah  akuntansi.  Menurut  Mardiasmo  (2009), penghindaran pajak (tax avoidance) adalah ketika wajib pajak (baik orang pribadi maupun
badan) dengan sengaja melanggar hukum dengan tujuan untuk menurunkan kewajiban pajaknya. Karena dilakukan dengan cara yang tidak sah, maka penghindaran pajak ini juga bersifat ilegal. Wajib pajak memberikan data yang tidak benar atau salah atau memalsukan dokumen  karena  kurangnya  pemahaman  tentang  peraturan  pajak  yang  penting.  Untuk menghindari  pembayaran  pajak  yang  seharusnya,  beberapa  orang  dengan  sengaja menyembunyikan informasi dengan menghapus transaksi atau data tertentu dari sistem. Hal  ini  sering  terjadi  pada  wajib  pajak  OP  yang  memiliki  badan  usaha/UKM,  meskipun tingkat  pajaknya  tidak  setinggi  wajib  pajak  badan  yang  dapat  mengelak  pajak  hingga ratusan  juta  bahkan  miliaran  rupiah.  Pasal  39  ayat  (1)  huruf  c  atau  d  UU  28/2007 yang selengkapnya berbunyi:
“Setiap orang yang dengan sengaja:
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
sehingga  dapat menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.
Menurut  Fitrawansyah  (2014:21)  audit  investigasi  adalah:  “Bagian  dari  managemen kontrol yang  dilaksanakan dalam kegiatan internal audit  disamping  audit lainnya seperti audit keuangan dan audit kepatuhan atau compliance audit .”. Seorang auditor investigasi, khususnya  dalam  bidang  penggelapan  pajak,  bertanggung  jawab  untuk  melakukan investigasi  dan  audit  keuangan  secara  menyeluruh  untuk  mengungkap,  mengumpulkan bukti,  dan  memastikan  terjadinya  kasus  penggelapan  pajak.  Berdasarkan  definisi  yang diberikan,  audit  investigasi  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  dan meneliti  contoh-contoh  kecurangan,  terutama  dalam  laporan  keuangan,  dengan menggunakan  keahlian  khusus  seorang  auditor.  Analisis  yang  dilakukan  oleh  auditor investigatif  merupakan  komponen  penting  dari  laporan,  karena  menyajikan  penemuan, penilaian, dan saran yang dibuat selama pemeriksaan. Auditor investigasi beroperasi secara independen  untuk  mendeteksi  dan  mengungkap  setiap  contoh  penghindaran  pajak. Mereka dapat dipekerjakan oleh organisasi internal atau dikontrak oleh entitas eksternal, seperti pemerintah atau firma hukum, untuk melakukan investigasi yang berkaitan dengan penipuan pajak. Tanggung jawab utama mereka adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mendeteksi potensi pelanggaran pajak.

## METODE PENELITIAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  peran  dan  kontribusi  auditor investigasi  dalam  mendeteksi  kasus-kasus  penggelapan  pajak  dan  mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya dari mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data  faktual,  menganalisis,  dan  menyajikan  temuan-temuan  tanpa  melakukan  pengujian hipotesis.  Oleh  karena  itu,  metode  penelitian  kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini. Penelitian  kualitatif,  seperti  yang  didefinisikan  oleh  Moleong  (2011:4),  adalah  metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui penggunaan kata-kata tertulis atau lisan  yang  diperoleh  dari  individu-individu  dan  perilaku  yang  diamati.  Sementara  itu, berdasarkan  pemahaman yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan dua  sumber data yang  berbeda:  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  yang  digunakan  adalah pendapat  dari  auditor  investigasi,  baik  perwakilan  dari junior  auditor,  senior  auditor, supervisor,  manager,  atau  partner,  sehingga  diharapkan  informasi  yang  diberikan  dapat saling  melengkapi  satu  sama  lain  dan  data  sekunder  adalah  aturan  terkait.  Strategi pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang melibatkan  pemilihan  sumber  data  berdasarkan  kriteria  tertentu.  Kriteria  ini  ditentukan dengan mengidentifikasi individu yang memiliki pemahaman paling baik tentang objek atau situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2012:218). Individu yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mendapatkan wawasan yang lebih rinci adalah auditor investigasi yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian ini menggunakan  dua  metodologi  pengumpulan  data,  yaitu  investigasi  lapangan  yang berpusat  pada  wawancara  dan  studi  kepustakaan.  Langkah-langkah  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Miles dan Huberman (1984), terdiri dari proses data collection, data  reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Teknik pengujian  kredibilitas  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  melalui perpanjangan pengamatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Auditor Investigasi Dalam Mengungkap Kejahatan Keuangan Penggelapan Pajak Laporan  keuangan  harus  dipublikasikan  oleh  semua  perusahaan,  terutama perusahaan  yang  sudah  go  public.  Para  pemangku  kepentingan  mengandalkan  data keuangan  sebagai  referensi  untuk  mengambil  keputusan.  Oleh  karena  itu,  agar  laporan tersebut relevan dan dapat dipercaya, laporan keuangan harus memberikan informasi yang
akurat tanpa kesalahan besar atau salah saji. Ada dua kategori utama kesalahan akuntansi, seperti  yang  dinyatakan  oleh  Sukrisno  Agoes  (2013):  kekeliruan  dan  kecurangan. Kesengajaan,  lebih  khusus  lagi  komponen  kesengajaan,  adalah  hal  yang  membedakan keduanya. Tidak ada unsur mengambil keuntungan, dan aspek ketidaksengajaan ada pada kekeliruan.  Sementara  itu,  ketidakjujuran  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan keuntungan  bagi  diri  sendiri  atau  kelompok.  Yang  membedakan  kecurangan  dengan kesalahan, menurut SA Seksi 316 (2001), adalah aktivitas itu sendiri. Tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dapat menyebabkan salah saji laporan keuangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  bahwa  “KAP    dalam  ikut  serta membantu  pemberantasan  kecurangan  atau  fraud  sebelum  melaksanakan  audit  juga terdapat brainstorming  dengan  klien  dan  menanyakan  hal-hal  seperti  apakah  ada  asset yang terindikasi adanya pencucian uang atau hasil daripada penggelapan pajak, apabila terdapat hal yang disebutkan di atas maka KAP berhak untuk menolak untuk mengaudit, atau  apabila  diketahui  pada  saat  telah  terjun  audit  maka  KAP  juga  masih  berhak menghentikan sepihak apabila telah ditemukan adanya praktik pencucian uang atau hasil daripada penggelapan pajak”
Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh datacenter.ortax.org pada tahun 2022, kesenjangan  dalam  strategi  penghindaran  pajak  yang  digunakan  oleh  perusahaan  dan individu semakin meningkat karena penurunan transparansi tata kelola data dan informasi keuangan  di  Indonesia.  Hal  ini,  pada  gilirannya,  meningkatkan  kemungkinan  terjadinya aktivitas penipuan. Menurut penelitian Tax Justice Network yang berjudul Financial Secrecy Index  2022,  posisi  Indonesia  dalam  menjaga  kerahasiaan  informasi  keuangan  telah meningkat  dari  peringkat  79  di  tahun  2020  menjadi  peringkat  66  di  tahun  ini.  Skor  100 menunjukkan  tingkat  kerahasiaan  tertinggi,  yang  pada  gilirannya  menandakan  tingkat transparansi yang rendah. Sebaliknya, skor 0 menunjukkan tingkat transparansi yang cukup di mana data keuangan dan pajak tidak dianggap rahasia. Laporan ini menyoroti berbagai metrik  yang  menunjukkan  penurunan  transparansi  di  Indonesia.  Tingkat  kerahasiaan perbankan, yang diukur dengan skala 100, meningkat dari 34 pada tahun 2020 menjadi 41 tahun  ini.  Selain  itu,  statistik  pajak  penghasilan  (PPh)  pribadi  menunjukkan  peningkatan yang  signifikan,  melonjak  dari  0  menjadi  38.  Selain  itu,  tingkat  kerahasiaan  seputar penggelapan  pajak  juga  mengalami  peningkatan  yang  signifikan,  dengan  indeksnya melonjak  dari  0  menjadi  90.  Untuk  secara  efektif  mengurangi  bahaya  signifikan  yang ditimbulkan oleh penggelapan pajak, pemerintah harus menerapkan berbagai langkah.
Contoh  kegiatan  penipuan  telah  menyebabkan  kerugian  finansial  yang  signifikan terhadap  perekonomian.  Kecurangan  di  sektor  publik  menyebabkan  kerugian  keuangan bagi negara, tetapi di sektor swasta menyebabkan kerugian bagi para pelaku bisnis karena pelanggaran  kewajiban  kontrak.  Bisnis  Enron  bertanggung  jawab  atas  skandal  penipuan terbesar. Skandal akuntansi yang luas mengakibatkan kerugian hingga US$74 miliar atau setara  dengan  Rp1.008.176.000.000.000.000  dengan  kurs  Rp13.624/US$  pada  29  Januari 2020  (sumber:  www.acfe.com/fraud-tree.aspx).  Contoh  kasus  kecurangan  di  Indonesia mencakup kasus yang terjadi pada tahun 2018 yang melibatkan PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia mencatatkan laba sebesar USD890,85 ribu atau setara dengan Rp11,33 miliar  dengan  asumsi  kurs  Rp14.000  per  dolar  AS.  Sebagai  akibatnya,  direksi  yang bersangkutan dan Kantor Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas hal tersebut juga dikenakan  sanksi.  Pada  tahun  2019,  kasus  kecurangan  lainnya  terjadi  di  PT  Asuransi Jiwasraya.
Rosjidi (2001) mendefinisikan Audit Investigatif sebagai audit yang dilakukan dengan tujuan  untuk  membuktikan  adanya  dugaan  pelanggaran,  seperti  kecurangan, penyimpangan,  pengeluaran  yang  melanggar  hukum,  atau  penyalahgunaan  wewenang dalam lingkup pengelolaan keuangan negara. Dugaan tersebut harus memenuhi kriteria tindak  pidana  korupsi,  kolusi,  atau  nepotisme.  Auditor  bertanggung  jawab  untuk mengungkapkan  temuan  tersebut,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  oleh  instansi  yang berwenang, kejaksaan, atau kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Audit investigasi  dikategorikan menjadi dua jenis:  Audit Investigasi  Proaktif dan Audit  Investigasi  Reaktif.  Menurut  Tuanakotta  (2016:322),  aksioma  audit  investigatif merupakan asumsi dasar yang sudah terbukti dengan sendirinya dan tidak perlu dibuktikan lagi.  Audit  investigatif  adalah  pemeriksaan  terfokus  yang  bertujuan  untuk  mengungkap inefisiensi atau penyalahgunaan wewenang dalam area tanggung jawab tertentu. Audit ini tidak  memiliki  batas  waktu  dan  hasilnya  disajikan  dalam  bentuk  rekomendasi  untuk ditindaklanjuti, berdasarkan tingkat keparahan penyimpangan wewenang yang ditemukan.
Tujuan  dari  audit  investigasi  adalah  untuk  menemukan  dan  mengungkap  contoh- contoh kesalahan, seperti penipuan atau perilaku kriminal. Teknik, strategi, dan pendekatan yang sering digunakan dalam investigasi juga disertakan. Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) adalah produk sampingan dari Audit Investigatif dan dapat digunakan sebagai titik awal  untuk  investigasi  tambahan  atau  tindakan  hukum  oleh  pihak  yang  berwenang  jika diperlukan.  Investigasi  yang  ditargetkan  selalu  mencakup  audit  investigatif.  Menurut Peraturan Inspektur Jenderal No.172 tahun 2020, audit investigasi adalah prosedur metodis
yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yang  berkualifikasi  dan  tidak  memihak  dengan  tujuan untuk mendapatkan bukti konkret tentang tanda-tanda korupsi atau tujuan lain yang telah ditetapkan, sesuai dengan aturan yang relevan. Menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti adalah bagian dari proses ini. Tindakan operasional yang mungkin melanggar aturan yang relevan adalah fokus utama dari audit investigasi. Ruang lingkup audit investigatif ditentukan oleh parameter geografis, temporal, dan parameter lain yang relevan yang berkaitan dengan tindakan yang sedang diperiksa (BPKP, 2017).
Penerapan  prinsip-prinsip  dasar  audit  investigasi  dan  teknik-teknik  yang  tepat  dan kompeten  sangat  berdampak  pada  pendeteksian  kecurangan  pelaporan  keuangan, memungkinkan  identifikasi  dini  potensi  kecurangan  dan  aktivitas  kriminal  sebelum meningkat  menjadi  pelanggaran  yang  lebih  besar.  Audit  investigatif  memainkan  peran penting  dalam  mengungkap  kecurangan  pelaporan  keuangan  dengan  mengumpulkan informasi  secara  agresif  melalui  cara  lisan  atau  tertulis  dan  menganalisis  materi  yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi potensi terjadinya kecurangan.
BPKP  (2017)  menguraikan  bahwa  proses  pelaksanaan  audit  investigatif  terdiri  dari beberapa langkah yang berbeda, yang secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam lima tahap: penilaian informasi awal, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Selama prosedur tersebut, berbagai strategi diterapkan dalam upaya untuk mengumpulkan bukti.  Beberapa  teknik  itu  diantaranya:  “(1)  teknik  audit,  yaitu  dengan  memeriksa  fisik, meminta konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitikal, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee, menghitung kembali, dan mengamati; (2) teknik perpajakan dengan menggunakan teknik net worth methode  dan expenditure methode terhadap pajak dan organized crime; (3) Follow the money, dengan memahami naluri pelaku terlebih dahulu, perbandingan harta kekayaan pelaku, data mining, dan penentuan the currency of crime (mata  uang  kejahatan);  (4) Computer  forensic,  dengan  teknik  imaging,  processig,  dan analyzing.; dan (5) teknik kunci dengan predication, fraud theory approach, approach the suspect, dan report” .
Tujuan dari pedoman ini adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar dan prosedur yang diperlukan bagi individu profesional di KAP atau “Akuntan Publik”, ketika melakukan pemeriksaan investigatif yang tidak melibatkan informasi keuangan historis yang tercakup dalam pedoman pemeriksaan investigatif. Pedoman ini didasarkan pada Buku Panduan Jasa Investigatif Perikatan Investigatif.
Berdasarkan  Buku  Pedoman  Jasa  Investigasi  Perikatan  Investigatif  Untuk  Tujuan Pemeriksaan Investigatif terdapat pula Ruang Lingkup Permintaan Pemeriksaan Investigatif:
1) Melaksanakan  pemeriksaan  investigatif untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai temuan dari pemeriksaan sebelumnya. Jika dalam pemeriksaan investigasi sebelumnya ditemukan adanya kecurigaan yang kuat atas kecurangan pengelolaan keuangan  yang  merugikan  keuangan  negara,  maka  berdasarkan  permintaan  dari pihak yang berwenang, pemeriksaan investigasi dapat dimulai.
2) Permintaan entitas usaha atas dugaan kecurangan pengelolaan keuangan
3) Permintaan Aparat Penegak Hukum (APH)
Atas permintaan APH, dapat ditindaklanjuti dengan perikatan pemeriksaan investigatif dan/atau  perikatan  dalam  rangka  penghitungan  kerugian  keuangan/keuangan  negara dan/atau pemberian keterangan ahli (pada proses penyidikan atau proses peradilan).
Berdasarkan hasil wawancara  dengan  narasumber juga menyatakan “bahwa  dalam audit terdapat 2 jasa yaitu atestasi dan non atestasi. Jasa atestasi adalah audit umum atas laporan  keuangan,  pemeriksaan  laporan  keuangan,  pemeriksaan,  keuangan  proforma, review laporan keuangan. Jasa non atestasi merupakan jenis jasa dimana akuntan publik tidak memberikan pendapat, ringkasan temuan, keyakinan negatif, atau bentuk lain opini pribadi, dalam audit investigasi ini termasuk dalam jasa yang atestasi”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  juga  menyatakan  “bahwa  audit investigasi  yang  pernah  dilakukan  berdasarkan  permintaan  klien/entitas  usaha,  terkait permintaan  dari  APH  masih  dalam  taraf  menjadi  saksi  ahli  dalam  penyidikan  maupun persidangan.”
Berdasarkan  Pedoman  Standar  Jasa  Investigasi  (2021)  Kerangka  Perikatan  Jasa Investigasi  pada Bagian Definisi dan Tujuan Perikatan Jasa Investigasi  pada  poin 9 yaitu Pemberian  jasa  investigasi  terdiri  dari  dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan  langsung  atau pendekatan litigasi. Pendekatan langsung adalah permintaan jasa investigasi oleh entitas usaha atau korporat, baik yang diawali dengan kecurigaan pemilik, manajemen atau pihak yang  bertanggung  jawab  atas  tata  kelola,  maupun  diawali  dengan  temuan  audit sebelumnya. Pendekatan litigasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian perkara di antara para pihak yang bersengketa, baik melalui jalur hukum, pengadilan, atau badan adjudikasi lainnya maupun jalur lainnya.
Upaya Auditor Investigasi Dalam Mengungkap Kejahatan Keuangan Penggelapan Pajak Prevalensi  penggelapan  pajak  di  hampir  semua  aspek  kehidupan  masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh  beberapa  peraturan yang dibuat  oleh  organisasi pemerintah yang berbeda, termasuk Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP). Taktik apa pun  yang efektif dalam mencegah penggelapan pajak tidak  mungkin  dapat  mengatasi  masalah  penggelapan  pajak  secara  menyeluruh. Menyebarluaskan  strategi  nasional  untuk  memberantas  penggelapan  pajak  kepada masyarakat  luas,  bersama  dengan  menerapkan  langkah-langkah  untuk  meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung  jawab untuk memberantas  penggelapan pajak, adalah sangat penting. Lembaga-lembaga khusus, seperti profesi audit investigasi, saat  ini  belum  ada  atau  belum  dikerahkan  untuk  menemukan  dan  memberantas  situasi korupsi di Indonesia, sehingga gagal mempertahankan kompetensi profesional.
Berikut  ini  langkah-langkah  audit  forensik  atau  audit  investigasi  secara  umum  dan singkat adalah (Pusat Pendidikan dan Latihan BPKP):
1. Menerima tugas
Kemampuan  untuk  melakukan  pekerjaan  secara  kompeten  adalah  pertimbangan utama bagi auditor forensik. Bekerja sebagai auditor forensik menuntut pemahaman yang mendalam tentang hukum serta keahlian dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu,  auditor  harus  dididik  tentang  cara  menyimpan  bukti  dengan  benar,  serta  cara melakukan  investigasi  dan  interogasi.  Tidak  ada  auditor  yang  boleh  melayani kebutuhan audit umum dan audit forensik untuk pelanggan yang sama.
2. Perencanaan
Tim  auditor  harus  berhati-hati  dalam  menyusun  strategi  pelaksanaan  tugas  audit forensik. Ruang lingkup upaya audit ini harus mengecualikan hal-hal berikut ini: (1) Proses  yang  melibatkan  penentuan  jenis  kecurangan  tertentu,  durasi  kecurangan, metode yang digunakan untuk melakukan kecurangan, mengidentifikasi individu yang bertanggung  jawab  atas  kecurangan  tersebut,  dan  mengukur  kerugian  keuangan yang dialami oleh klien. Selain itu, bukti-bukti dikumpulkan untuk digunakan dalam proses  hukum.  (2)  Rekomendasi  dibuat  untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan  di masa  depan.  (3)  Metode  yang  paling  efektif  untuk  mendapatkan  bukti dipertimbangkan.  (4)  Teknik-teknik  audit  berbantuan  komputer  digunakan  jika dianggap perlu.
3. Mengumpulkan bukti
Auditor forensik harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sifat spesifik dari  kecurangan  dan  metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaannya  untuk mengumpulkan bukti yang menyeluruh. Bukti yang dikumpulkan harus cukup untuk menentukan  identitas  pelaku,  modus  operandi  penipuan,  dan  tingkat  kerugian finansial  yang  terjadi.  Auditor  forensik  memiliki  pengetahuan  khusus  dalam
mengumpulkan  bukti  untuk  proses  hukum  dan  memastikan  penanganan  dan penyimpanan bukti yang tepat sampai bukti tersebut disajikan di pengadilan. Jika ada bukti yang tidak terkumpul atau jika ada ketidaknormalan dalam lacak balak, bukti tersebut dapat digugat selama persidangan dan berpotensi digunakan sebagai bukti yang memberatkan. Auditor forensik harus waspada terhadap kemungkinan tersangka menyalahgunakan,  merusak,  atau  menghancurkan  barang  bukti.  Berbagai  teknik dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti, termasuk: ”(1) menguji kontrol untuk mengidentifikasi  kelemahan  dan  potensi  kecurangan,  (2)  menggunakan  prosedur analitis untuk membandingkan tren dari waktu ke waktu atau menilai kinerja segmen bisnis  yang  berbeda  dengan  bantuan  teknik  audit  berbantuan  komputer,  dan  (3) menggunakan teknik substantif seperti rekonsiliasi, penghitungan uang tunai, inspeksi fisik, dan tinjauan dokumen. Tujuan utama auditor forensik adalah untuk mendapatkan pengakuan  dari  pelaku,  yang  mengonfirmasi  terjadinya  suatu  tindakan  p enipuan”.
Untuk  memastikan  efektivitas,  auditor  forensik  harus  menahan  diri  untuk  tidak melakukan konfrontasi langsung dengan tersangka sampai mereka mengumpulkan cukup bukti untuk mendukung pengakuan.
4. Pelaporan
Klien mengharapkan bahwa laporan tersebut akan mencakup penemuan-penemuan investigasi,  termasuk  ikhtisar  ringkas  tentang  bukti-bukti  yang  digunakan  untuk menentukan  tingkat  kerugian  finansial  yang  diakibatkan  oleh  aktivitas  penipuan. Laporan  tersebut  juga  harus  membahas  perencanaan  strategis  penipu  atas  skema tersebut, serta metode spesifik yang digunakan untuk menghindari tindakan yang ada. Lebih jauh lagi, auditor forensik harus mengusulkan peningkatan pada sistem kontrol organisasi untuk secara proaktif mencegah terjadinya kecurangan di masa depan.
5. Tuntutan Hukum
Auditor  forensik  dapat  terlibat  dalam  sengketa  hukum  karena  investigasi  yang disebutkan di atas, di mana mereka akan bertindak sebagai perwakilan hukum untuk terdakwa  di  pengadilan.  Hasil  investigasi  akan  dipresentasikan  di  pengadilan,  dan auditor  forensik  dapat  diminta  untuk  memberikan  kesaksian  mengenai  bukti  yang telah  mereka  kumpulkan  dan  menjelaskan  metode  yang  digunakan  untuk mengidentifikasi  terdakwa.  Agar  pihak  non-akuntan  yang  memberikan  bukti  di persidangan dapat memahami pentingnya isu-isu akuntansi yang kompleks, sangat penting bagi auditor forensik, yang diminta untuk bersaksi, untuk dapat melakukannya
dengan cara yang jelas dan profesional, serta menyederhanakan kerumitan tersebut ke dalam istilah-istilah yang mudah dipahami.
Indonesia baru saja mulai melihat manfaat dari penerapan keahlian dan prosedur audit investigatif. Banyak individu dan organisasi yang bekerja untuk mewujudkan rencana ini, namun Deputi Kepala Bidang Pengawasan Khusus BPKP dan BPKP sendiri sangat berperan penting. Sejalan dengan mandatnya, audit investigasi - yang disebut sebagai pemeriksaan khusus  di  BPKP  -  dibatasi  untuk  menyelidiki  gugatan  perdata  dan  kasus-kasus  pidana ekonomi yang melibatkan institusi pemerintah atau uang. Investigasi menyeluruh terhadap potensi  korupsi  atau  pelanggaran  perdata  dilakukan  jika  terdapat  ketidaksesuaian  yang berdampak pada keuangan, aset, atau ekonomi negara (BPKP, 1999). Penekanan diberikan pada kerja sama antara BPKP dan otoritas penegak hukum, termasuk kejaksaan dan Jaksa Agung  Muda  Tindak  Pidana  Korupsi  (Jampidsus).  Dalam  rangka  bekerja  sama  dalam promosi dan pelaksanaan audit, kami menjalin kerja sama ini. Auditor dari Kejaksaan Agung dan BPKP diizinkan untuk menyuarakan pendapat profesional mereka selama ekspose dan prosedur pemeriksaan khusus sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Namun  perlu  diingat  bahwa  auditor  biasanya  tidak  memiliki  pengetahuan  untuk mengetahui  apakah  suatu  tindakan  benar-benar  melanggar  hukum.  Keandalan  laporan keuangan  ditingkatkan  oleh  auditor,  yang  memiliki  pemahaman  tentang  akuntansi  dan audit  serta  berfungsi  sebagai  penengah  yang  objektif.  Jika  auditor  memiliki  pendidikan, pengalaman kerja, dan keakraban yang diperlukan dengan industri dan bisnis klien, mereka seharusnya dapat menemukan tindakan ilegal apa pun yang dilakukan oleh klien. Apakah sesuatu itu ilegal atau tidak, biasanya diputuskan oleh keputusan hakim, penilaian ahli, atau nasihat  dari  pengacara  yang  berpengalaman  (IAI:  2001).  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa auditor tidak berada dalam bisnis untuk menyelesaikan kejahatan, mereka harus bekerja sama dengan pihak yang berwenang ketika melakukan pemeriksaan khusus.
Berhasil atau gagalnya suatu audit investigasi pada akhirnya menjadi tanggung jawab auditor yang bertindak sebagai pelaksana. Pemahaman yang menyeluruh tentang asuransi, pajak, mata uang, dan pasar modal sangat penting bagi seorang auditor investigasi, begitu pula  pemahaman  yang  kuat  tentang  peraturan  perbankan  di  seluruh  dunia,  termasuk standar Indonesia dan internasional. Ketika melakukan audit untuk mengasah intuisi analitis, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang masalah. Auditor ahli, praktisi,  dan  ahli  dalam  bidangnya  harus  bekerja  sama.  Pengetahuan  mereka  tentang masalah yang dihadapi dan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh orang yang tidak jujur adalah yang paling penting.
Memiliki  kemauan  yang  kuat,  pengendalian  diri,  dan  ketangguhan  adalah  kualitas  yang diperlukan bagi seorang auditor investigatif.
Karena  pentingnya  partisipasi  penegak  hukum,  akuntan  investigasi  tidak  dapat menyelesaikan  kasus  penggelapan  pajak  sendiri.  Auditor  investigasi  tidak  memiliki wewenang untuk memulai proses hukum, meskipun mereka mungkin menemukan bukti penggelapan pajak. Akuntansi dan penegakan hukum mengikuti seperangkat norma dan peraturan yang diterapkan melalui proses politik. “DPR berdiri di atas fondasi kehidupan politik  yang  kondusif”  adalah  pernyataan  yang  sangat  penting.  Masyarakat  akan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pekerjaan akuntan - baik di pemerintahan maupun  di  perusahaan  swasta  -  jika  mereka  mengakui  dan  menggunakan  ilmu  audit investigasi, karena saat ini masyarakat menganggap bahwa akuntan adalah profesi yang eksklusif dan lebih  dekat dengan  pemilik modal. Sangat penting bagi  para akuntan dari berbagai  latar  belakang  untuk  berkolaborasi  dalam  mematahkan  mitos-mitos  tersebut, terutama  yang  terkait  dengan  organisasi  sektor  publik,  pendidikan,  dan  pemerintahan. Akuntan di zaman sekarang harus lebih vokal dalam gerakan publik, seperti menyerukan perhatian pada kasus-kasus penggelapan pajak, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntan, meningkatkan profesionalisme, dan menekankan tugas sosial akuntan.
Sejumlah perspektif yang berbeda dapat digunakan untuk memeriksa penghindaran pajak. Strategi untuk pencegahan dan penghapusan penghindaran pajak yang sesuai dapat dikembangkan berdasarkan pendekatan yang dipilih. Dari perspektif alur proses, kita dapat mengamati penghindaran pajak dalam tiga tahap: sebelum, selama, dan setelah tindakan penghindaran pajak. Langkah-langkah pencegahan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk  memastikan  bahwa  penghindaran  pajak  tidak  terjadi.  Menemukan  contoh-contoh penggelapan pajak membutuhkan pendekatan investigasi ketika situasi membutuhkannya. Pada  saat  yang  sama,  upaya  untuk  menangani  penggelapan  pajak  sesuai  hukum  yang berlaku akan menindas jika sudah terjadi. Akar penyebab penggelapan pajak harus menjadi dasar pengembangan dan implementasi langkah-langkah pencegahan. Upaya pencegahan perlu  dilakukan  untuk  setiap  penyebab  penggelapan  pajak  yang  terdokumentasi  untuk meminimalkan penyebab tersebut. Selain itu, Anda juga harus melakukan apa yang dapat Anda lakukan untuk mempersulit orang menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Tujuan mengembangkan dan menerapkan taktik detektif adalah untuk menemukan dengan cepat dan akurat contoh-contoh penggelapan pajak jika sudah terjadi. Untuk mencegah kerugian  yang  lebih  parah,  penting  untuk  bertindak  cepat  setelah  menemukan penghindaran  pajak.  Para  pelaku  penggelapan  pajak  harus  menghadapi  konsekuensi
hukum yang cepat dan memadai, oleh karena itu perlu untuk merancang dan melaksanakan langkah-langkah  hukuman.  Untuk  memastikan  bahwa  kasus-kasus  penggelapan  pajak ditangani secara efisien dan akurat, perlu dilakukan analisis dan penyempurnaan di semua area proses, mulai dari penyelidikan awal hingga penuntutan dan akhirnya ke pengadilan.
Kasus penggelapan pajak dapat dicegah, diketahui atau diungkap, dan diselesaikan secara efektif melalui audit investigasi yang terbagi dalam tiga kategori: detektif, represif, dan preventif. Berbeda dengan negara-negara industri, Indonesia memiliki frekuensi audit investigasi  yang  relatif  rendah  dan  peran  strategis  profesi  akuntan  investigasi  dalam mengungkapkan  kecurangan  penggelapan  pajak.  Kurangnya  standar  yang  ditetapkan untuk  bidang  ini  dan  tidak  diajarkannya  akuntansi  investigasi  dalam  program-program pendidikan akuntansi turut berkontribusi terhadap keadaan ini. Sebagai usaha patungan antara  institusi  akademis  dan  industri  akuntansi,  pendidikan  akuntan  investigasi mengajarkan siswa dasar-dasar bukti dan hukum kasus.
Segitiga  Akuntansi Investigasi  bergantung  pada  prinsip-prinsip hukum yang paling penting  untuk  menentukan  adanya  kerugian  dan  untuk  menghitung  kerugian  tersebut. Tuanakotta menjelaskan keterkaitan antara ketiga unsur dalam Segitiga tersebut sebagai berikut (Weygandt JJ, Kieso DE, Kimmel PD. 2008) :
1. Akuntansi  forensik  memiliki  pengalaman  dengan  situasi  kerugian  di  organisasi komersial dan publik. Dalam hal pemerintahan, ada kerugian di tingkat negara bagian dan federal. Kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran komitmen  juga terjadi di dunia bisnis. Segitiga Akuntansi Forensik dimulai dengan kerugian. Dasarnya adalah Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang  menyatakan:  Barangsiapa melakukan perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang tersebut mengganti kerugian tersebut.
2. Tidak seorang pun dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian kecuali jika ada perbuatan melawan hukum.
3. Terdapat hubungan atau hubungan sebab akibat antara tindakan ilegal dan kerugian. Para profesional di bidang hukum berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kesalahan dan hubungan sebab akibat. Untuk menentukan tingkat kerugian, akuntan forensik adalah ahlinya. Akuntan forensik dapat sangat berguna bagi pengacara dan profesional  hukum  lainnya  dalam  mengumpulkan  bukti  untuk  membuktikan hubungan sebab akibat.
Audit investigatif memiliki beberapa kegunaan potensial karena metode yang manjur untuk mengungkap dan membuktikan kejahatan penggelapan pajak melalui sudut pandang
segitiga penipuan di pengadilan. Para penghindar pajak dan calon penghindar pajak dapat dihalangi dari pemikiran bahwa mereka dapat lolos dari jerat hukum jika mereka melakukan audit  investigatif  dengan  profesi  akuntan  forensik.  Karena  para  penghindar  pajak  takut bahwa akuntan forensik akan mengetahui kejahatan mereka dengan cepat, maka akuntansi investigasi  digunakan  sebagai  tindakan  pencegahan  untuk  menghentikan  penggelapan pajak.
Dalam  upaya  mengungkap  penggelapan  pajak  ilegal  atau  taktik  detektif,  audit investigatif  juga  dapat  berguna.  Membandingkan  audit  pada  umumnya  dengan  audit investigasi mengungkapkan perbedaan sistemik dalam prosedur investigasi. Hasil audit dari audit investigatif yang dibuat khusus untuk mengumpulkan dan menyediakan bukti untuk prosedur  hukum  akan  lebih  berharga  dibandingkan  dengan  hasil  audit  umum  standar profesi  akuntan.  Dalam  hal  strategi  detektif,  audit  investigasi  menggunakan  prosedur investigasi  khusus  yang  mencakup  pemeriksaan  bukti  keuangan  dan  isi  transaksi,  serta pemeriksaan tindakan kriminal dan isi dari niat pelaku atau metode operasi. Pengungkapan dan  penyelesaian situasi  kecurangan, termasuk  penggelapan  pajak,  sangat  dibantu oleh audit  investigasi  dan  akuntan  investigasi  di  negara-negara  industri.  Namun.,  Indonesia belum  memiliki  badan  resmi  yang  mengatur  bidang  akuntansi  investigasi  dan  lembaga pendidikan  yang  mapan  untuk  melatih  calon-calon  yang  berkualitas.  Jelaslah  bahwa komunitas  akuntansi  di  Indonesia,  khususnya  bagian  akuntan  pendidik,  harus memperhatikan  situasi  ini.  Salah  satu  cara  untuk  mengatasi  masalah  ini  adalah  dengan melakukan  penelitian  teoritis  atau  empiris  tentang  cara  terbaik  untuk  melatih  orang Indonesia menjadi akuntan investigasi, serta cara terbaik untuk menyusun profesi akuntansi investigasi di Indonesia.

## SIMPULAN
Peran  penting  yang  dimainkan  oleh  auditor  investigasi  dalam  mencegah  dan mengungkap praktik penggelapan pajak. Temuan kami menyoroti kontribusi vital auditor investigasi dalam meningkatkan deteksi, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap penggelapan pajak, serta memperkuat integritas sistem perpajakan secara keseluruhan. peran dari audit investigasi menyesuaikan daripada pendekatan, seperti pemberian jasa investigasi  terdiri  dari  dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan  langsung  atau  pendekatan litigasi. Dalam kontek Upaya audit investigasi dengan strategi detektif audit investigasi menerapkan  prosedur-prosedur  investigasi  unik  yang  memadukan  kemampuan investigasi  bukti  keuangan  dengan  muatan  transaksinya  dengan  investigasi  tindakan
pidana dengan muatan untuk mengobservasi niat atau modus operandi dari pelakunya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes,  Sukrisno.  2013. Auditing  Petunjuk  Praktis  pemeriksaan  Akuntan  oleh  Akuntan Publik
BPKP.  (2017).  Peraturan  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi
Fitrawansyah. 2014. Fraud Auditing Edisi Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2001).  SA  Seksi  316 Pertimbangan  Atas  Kecurangan  Dalam Audit Laporan Keuangan. Standar Profesional Akuntan Publik, 312(70).
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Rosjidi, 2001 , Akuntansi Sektor Publik Pemerintah : Kerangka, Standar, dan Metode, Aksara Satu, Surabaya
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung:  Penerbit Alfabeta.
Tuanakotta,  Theodorus  M.  (2016). Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigatif.  Jakarta: Salemba Empat
Weygandt JJ, Kieso DE, Kimmel PD. 2008. Accounting principles. 8th edn: Wiley
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan  Inspektur  Jenderal  No.172  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Teknis  Audit Investigasi
Pedoman Standar Jasa Investigasi (2021) Kerangka Perikatan Jasa Investigasi https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6899327/terbukti-gelapkan-pajak- pengusaha-ini-dibui-dan-denda-rp-292-m .
https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18134 www.acfe.com/fraud-tree.aspx https://fsi.taxjustice.net/