Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik
Hariman Satria
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
hariman85antikorupsi@gmail.com

## Abstract
The widespread of corruption in public services is not only triggered by its poor system but also by the moral vulnerability of the state officials. This study aims to give a comprehensive account of the prevention of corruption in public services, specifically in the criminal policy domain. The study presents normative legal research through statute and conceptual approaches. In line with the corruption issue, the government needs to take adequate and relevant strategies to eradicate corruption. They include adopting crime prevention theory such as situational crime prevention, enhancing  ethical  and  professional  employee  culture  through  good  corporate  governance, imposing strict sanctions for unprofessional employees, maximizing incentives for professional employees,  disseminating  massive  and  systematic  impact  of  corruption  in  natural  resource sectors, implementing an integrated online-based licensing system, reforming the public service, and improving the license approval process.

## Keywords : Criminal, Corruption, Public

## Abstrak
Massifnya korupsi pelayanan publik selain dilatari oleh kelemahan sistem juga karena adanya kerawanan moral penyelenggara negara sehingga mesti dicegah. Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan mengenai pencegahan korupsi pelayanan publik dalam optik kebijakan kriminal. Metode kajian menggunakan penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang dan  konseptual.  Ada  beberapa  kebijakan  yang  mesti  ditempuh  oleh  pemerintah  guna mencegah korupsi pelayanan publik, yakni: mengadopsi teori pencegahan kejahatan, seperti situasional  crime  prevention ,  memperkuat  etika  dan  tata  kelola  birokrasi  melalui good corporate governance , pemberian sanksi yang tegas bagi birokrat yang menerima gratifikasi dalam  melaksanakan  tugasnya,  memberikan  penghargaan  kepada  birokrat  yang  jujur, mensosialisasikan  dampak  korupsi  SDA  secara  masif  dan  sistematis  kepada  masyarakat, membentuk  sistem  perizinan  yang  terpadu  berbasis online ,  menata  budaya  pelayanan birokrasi, dan perbaikan batas waktu proses perizinan.
Kata Kunci : Kriminal, Korupsi, Publik

## Pendahuluan A. Latar Belakang
Kejahatan  korupsi,  masih  menjadi persoalan  serius  di  Indonesia.  Hal  ini tercermin  dari  Indeks  Persepsi  Korupsi (IPK)  RI  yang  belum  lama  ini  dirilis  oleh Transprancy  Internasional (TI).  Menurut lembaga yang berpusat di London itu, IPK RI pada tahun 2019 adalah 40. Asumsinya, semakin  besar  angka  IPK,  maka  negara tersebut  dipersepsikan  makin  bersih  dari korupsi.  Sebaliknya,  semakin  kecil  angka IPK  suatu  negara,  maka  menunjukkan semakin  terjerembab-nya  suatu  negara dalam kubangan korupsi. Secara
matematis,  Indonesia  berada  di  peringkat ke-85  dari  180  negara  yang  dikaji.  Itu artinya,  Indonesia  hanya  membaik  8  poin bila dibandingkan dengan IPK 2012.
Apabila ditelusuri lebih jauh, korupsi
bertalian
erat dengan aktifitas
pemerintahan  yang  ikut  mempengaruhi transformasi  sosial,  ekonomi  dan  politik. Governance  Indeks Indonesia  pada  2020 adalah 5,4 dari skala 0-10. Perlu diketahui, bahwa  semakin  tinggi  skor  indeks pemerintahan  maka  semakin  baik  pula capaian  suatu  negara.  Terkait  dengan  itu, skala  5,4  yang  dicapai  Indonesia, menunjukkan masih berkutatnya negeri ini dengan kejahatan korupsi yang tak kunjung dapat  diselesaikan.  Alhasil,  kebijakan mencegah  dan  memberantas  korupsi dalam  setiap  periode  pemerintahan  bisa dikatakan jalan ditempat sebab sejak 2012, skor  Indonesia  pada  indikator  mengatasi korupsi  stagnan  dinilai  4.  Dengan demikian,  dalam  konteks  kejahatan korupsi — Indonesia konsisten di jalan yang salah.
Maraknya kejahatan korupsi sebagai extra ordinary crime membutuhkan upaya yang  luar  biasa  ( extra  ordinary  measures ) guna  mencegah  dan  memberantasnya. Keduanya  ibarat  dua  sisi  dari  satu  mata uang  yang  tidak  terpisah-pisahkan  satu
sama  lain.  Terlepas  dari  perdebatan panjang mengenai nawaitu dan cara antara pemerintah  dengan  DPR  yang  berkongsi mengubah UU KPK sehingga terkesan lebih mengarahkan  KPK  sebagai  lembaga pencegah korupsi — kedua konsep tersebut diadopsi secara normatif dalam UU No. 19
Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU
KPK).
Secara  epistemologi,  jenis  korupsi yang acapkali ditemukan dalam lingkungan pemerintahan  entah  itu  di  pusat  atau daerah  adalah  korupsi  yang  berkaitan dengan  pelayanan  publik.  Dalam  hal  ini, kejahatan korupsi terjadi dalam lingkungan birokrasi atau unit layanannya. Hasil studi Komite Pemantauan
Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (KPPOD) tentang Tata Kelola Ekonomi Daerah Tahun 2018,  menunjukkan  bahwa  korupsi pelayanan publik yang paling sering terjadi adalah perizinan atau izin usaha. Sebagian pelaku  usaha  menyatakan  mengalami hambatan untuk mendapatkan izin usaha, seperti  prosedur  yang  rumit,  waktu  yang lama, dan biaya yang tidak terduga. Dalam hal  integritas  kepala  daerah,  sepertiga pelaku usaha berpendapat bahwa bupati/walikota  terlibat  dalam  aktivitas korupsi  bagi  kepentingan  pribadinya. (KPPOD, 2018:5).
Temuan  KPPOD  tersebut,  sejalan dengan  survei  penilaian  integritas  yang dilakukan  oleh  KPK  pada  2018  yang  lalu. Hasilnya,  menunjukkan  bahwa  pelayanan publik menjadi tempat yang paling rawan dikorupsi karena dipengaruhi oleh budaya organisasi, sistem anti korupsi tiap instansi dan  pengelolaan  sumber  daya  manusia (KPK, 2018:17). Hasil survei tersebut juga menunjukkan  bahwa  pelayanan  publik seperti perizinan menjadi lahan basah bagi
pelaku dengan modus gratifikasi atau suap termasuk melibatkan calo (KPK, 2018:18).
Adapun  Satuan  Kerja  (Satker)  di daerah  yang  rawan  terjadi  korupsi perizinan  atau  pelayanan  publik  adalah Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu serta  Badan  Pertahanan  Nasional  (KPK,
2018:21). Dengan demikian, dapat disimpulkan  bahwa  sektor  pelayanan publik menjadi wilayah yang sangat rawan disalahgunakan di suatu daerah.
Bertalian  dengan  itu,  Indonesia Corruption  Watch  pada  akhir  tahun  2018 telah  mengidentifikasi  bebagai  berbagai kasus  korupsi  pelayanan  publik  atau perizinan  yang  acapkali  menjadi  sasaran empuk  para  mafia  birokrasi  adalah  izin usaha  pertambangan,  izin  surat  usaha pariwisata,  tanda  daftar  pariwisata,  izin usaha  industri  dan  tanda  daftar  gudang. Selain  itu,  ada  pula  pengurusan  surat  izin mengemudi,  perekaman  KTP  elektronik serta  pengadaan  barang  dan  jasa  (ICW, 2018:21).
Berangkat dari berbagai fakta di atas, dapat  dikatakan  bahwa  salah  satu  tipe korupsi  yang  rentan  terjadi  adalah pelayanan  publik  khususnya  menyangkut perizinan dalam segala variannya. Pelbagai upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah tetapi hingga kini belum bisa menekan laju korupsi  pelayanan  publik.  Dalam  konteks itu,  penelitian  ini  akan  mengulas  secara sistematis  korupsi  pelayanan  publik  yang dikorelasikan  dengan  suatu  pendekatan kebijakan kriminal.

## B. Permasalahan
Adapun  permasalahan  yang  akan dijawab dalam kajian ini adalah bagaimana pencegahan korupsi pelayanan publik bila dilihat dari optik kebijakan kriminal?

## C. Tujuan Kajian
Ada 2 tujuan kajian ini, yakni:
1) Secara  teoritis  yakni  untuk memberikan  uraian  dan  wacana yang utuh mengenai pencegahan korupsi  pelayanan  publik  dalam optik kebijakan kriminal.
2) Secara praktis adalah agar dapat dijadikan  sebagai  referensi  oleh berbagai  pihak  dalam  mengkaji isu-isu  pemberantasan  korupsi dalam pelayanan publik.

## D. Kajian Literatur
Secara teori, kajian literatur merupakan  fondasi  dalam  menjelaskan variabel-variabel  judul.  Bertalian  dengan itu,  ada  3  variabel  yang  akan  dijelaskan yakni sebagai berikut:
1. Konsep Mengenai

## Kebijakan Kriminal
Secara  harfiah,  kata  kebijakan kriminal  merupakan  padanan  kata  politik kriminal,  politik  hukum  pidana  atau kebijakan legislatif yang seringkali digunakan  oleh  para  ahli  hukum  pidana dan kriminologi dalam menjelaskan upaya pengendalian  kejahatan  di  tengah-tengah masyarakat.  Istilah-istilah  tersebut  pada dasarnya  memiliki  makna  yang  sama (Arief,  2010:v).  Menurut  Marc  Ancel kebijakan  kriminal  merupakan rational organization  of  the  control  of  crime  by society (Ancel, 1965:209).
Pandangan  yang  tidak jauh  berbeda dikemukakan  oleh  G.  Peter  Hoefnagels yang menyatakan bahwa criminal policy is the  rational  organization  of  the  social reactions  to  crime (Hoefnagels,  1973:55).
Merujuk dari kedua argumentasi tersebut, kebijakan kriminal sesungguhnya bertalian erat  dengan  upaya  rasional  masyarakat dalam  menanggulangi  kejahatan  atau sebagai  sebagai  rekasi  masyarakat  atas kejahatan.  Dalam  konteks  itu,  Hoefnagels menyebut criminal policy sebagai a policy of
designating  human  behavior  as  crime dan the science of crime prevention (Hoefnagels,
1973:57  &  100).  Jadi,  kebijakan  kriminal menyangkut pula kebijakan yang mengarah  pada  perilaku  orang  sebagai kejahatan  dan  sebagai  ilmu  pengetahuan tentang pencegahan kejahatan.
Berkaitan dengan pencegahan kejahatan, Hoefnagels kembali menyatakan bahwa hal itu dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu: (1) criminal law aplication atau penerapan  hukum  pidana.  (2) prevention without punishment atau pencegahan tanpa pidana.  (3) influencing  views  of  society  on crime and punishment atau mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai
kejahatan  dan  pemidanaan  (Hoefnagels,
1973:56). Pertanyaan kemudian adalah apakah yang  dimaksud  sebagai  usaha  rasional masyarakat dalam pengendalian kejahatan? Marjono Reksodiputro menyatakan  bahwa  usaha  rasional  yang dimaksud  adalah  memilih  langkah  yang tepat  dengan  sengaja  dan  sadar  melalui pendekatan integral dalam mengendalikan kejahatan.  Pendekatan  integral  ini  bisa melalui  sarana  penal  atau  sarana  non penal.  Makna  lain  adalah  sebagai  upaya memilih  dan  menetapkan  hukum  pidana sebagai  sarana  dalam  menanggulangi kejahatan dengan memperhitungkan semua  faktor  yang  dapat  mendukung bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan (Reksodiputro, 2009:325). Masih mengenai kebijakan kriminal — arahnya  adalah  merumuskan perundang-undangan  pidana  yang  lebih baik,  guna  melindungi  masyarakat  dari kejahatan  yang  pada  ujungnya  dapat melahirkan  kesejahteraan  masyarakat. Secara gamblang dikatakan oleh Ancel, the viewpoint of criminal law can be called an effort  to  make  and  formulate  a  good criminal  law.  This  formulation  aims  to provide protection to the community (social
defence)  and  to  achieve  social  welfare (Ancel, 1965:6-7).
Pelaksanaan  kebijakan  kriminal tersebut, secara teori terdiri atas 3 tahap, yakni  kebijakan  formulasi,  kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi. Kebijakan formulasi  merupakan  tahap  awal  yang paling startegis dari keseluruhan perencanaan  proses  fungsionalisasi  atau operasionalisasi  hukum  pidana.  Tahap  ini menjadi  domain  pihak  legislatif  untuk menetapkan  dua  hal  utama  yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan  tindak  pidana  dan  sanksi  apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (Sudarto, 1983:152).
Selanjutnya kebijakan aplikasi adalah  tahap  pelaksanaan  peraturan pidana  oleh  hakim.  Kemudian,  kebijakan eksekusi  adalah  dijatuhkannya  pidana kepada seseorang  yang  dilaksanakan  oleh kekuasaan  administrasi.  Secara  dogmatik hukum, tahap pertama sering juga disebut sebagai  tahap  pemberian  pidana in abstracto .  Sedangkan  tahap  kedua  dan ketiga  disebut  tahap  pemberian  pidana in concreto (Muladi & Arief, 1992:91-92).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat  dikatakan  bahwa  fokus  kebijakan kriminal  atau  politik  kriminal  adalah menghasilkan suatu peraturan pidana yang memiliki  daya  guna  sehingga  dapat dimanfaatkan untuk pengendalian kejahatan. Cara ini, diharapkan pula, dapat melindungi  masyarakat  dari  kejahatan, juga mampu mensejahterakan masyarakat. Secara  sistematis,  kebijakan  kriminal bertumpu  pada  kebijakan  formulasi  pada tataran  yang  abstrak,  serta  aplikasi  dan eksekusi pada tataran yang konkrit.
2. Hakikat Pencegahan Korupsi Frasa pencegahan korupsi, bukanlah hal yang baru dalam studi pemberantasan korupsi.  Istilah  ini  acapkali  dipadankan dengan  istilah  lain  yang  tidak  kalah pentingnya  yakni  pemberantasan  tindak
pidana korupsi. Keduanya, memiliki posisi sentral  dalam  narasi  pemberantasan korupsi  di  setiap  negara  termasuk Indonesia.  Jeremy  Pope  menempatkan pencegahan  korupsi  dengan  menekankan pada  sistem  integritas  nasional  yang  di dalamnya  dipengaruhi  oleh  beberapa variabel,  misalnya:  kemauan  politik pemerintah,  badan  anti  korupsi  yang independen, kebebasan dan profesionalisme pers serta sistem
peradilan yang imparsial (2000:61).
Secara normatif, pencegahan korupsi disebutkan  dalam  Pasal  6  UU  KPK  pada Pasal  6  yang  menegaskan  bahwa  KPK bertugas  melakukan  tindakan-tindakan pencegahan  sehingga  tidak  terjadi  tindak pidana  korupsi.  Kemudian  dalam  Pasal  7 peraturan a  quo — menegaskan  bahwa, guna melakukan pencegahan tersebut, KPK berwenang: a) melakukan pendaftaran dan pemeriksaan  terhadap  laporan  harta kekayaan  penyelenggara  negara.  b) menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.  c)  menyelenggarakan  program pendidikan  anti  korupsi  pada  setiap jenjang pendidikan. d) merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  e) melaksanakan  kampanye  anti  korupsi kepada masyarakat. f) melakukan
kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Karakter  pencegahan  korupsi  juga berkaitan  dengan  UU  No.  28  Tahun  1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan  Bebas  Kolusi  Korupsi  dan  Nepotisme (KKN).  Dalam  peraturan a  quo ,  implisit menekankan  bahwa  untuk  mencegah korupsi  maka  perlu  diadopsi  asas  umum pemerintahan  negara  yang  baik  adalah asas  yang  menjunjung  tinggi  norma kesusilaan,  kepatutan,  dan  norma  hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN.

## 3. Konsep Mengenai Pelayanan Publik
Istilah  pelayanan  publik  tidaklah dapat  dilepaskan  dari  UU  No.  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik  (UU pelayanan publik). Dalam peraturan a quo , pelayanan publik diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin  penyediaan  pelayanan  publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan  dan  korporasi  yang  baik serta  untuk  memberi  perlindungan  bagi setiap  warga  negara  dan  penduduk  dari penyalahgunaan  wewenang  di  dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Secara  normatif,  definisi  pelayanan publik  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  UU pelayanan publik, bahwa pelayanan publik adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau  pelayanan  administratif  yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik.  Berangkat  dari  definisi  tersebut, paling  tidak  ada  3  hal  krusial  yang  mesti dijelaskan  lebih  jauh,  yakni  makna penyelenggara pelayanan publik, masyarakat  dan  lembaga  yang  memiliki otoritas  dalam  mengawasi  pelayanan publik.
Pasal 1 angka 2 UU pelayanan publik menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan  publik  adalah  setiap  institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen  yang  dibentuk  berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik,  dan  badan  hukum  lain  yang dibentuk  semata-mata  untuk  kegiatan pelayanan  publik.  Dengan  demikian,  yang dimaksud sebagai penyelenggara pelayanan  publik  adalah  penyelenggara negara,  korporasi,  lembaga  independen yang dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan publik.
Secara  teknis,  pelaksana  pelayanan publik  adalah  pejabat,  pegawai,  petugas, dan  setiap  orang  yang  bekerja  di  dalam organisasi  penyelenggara  yang  bertugas melaksanakan  tindakan  atau  serangkaian tindakan pelayanan publik (Pasal  1 angka 5).  Dalam  melakukan  pelayanan,  petugas pelayanan  publik  mesti  merujuk  pada standar  pelayanan  yakni  tolok  ukur  yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan penilaian  kualitas  pelayanan  sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (Pasal 1 angka 7).
Selanjutnya  dalam  Pasal  1  angka  6 ditegaskan  bahwa  masyarakat  adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk  sebagai  orang-perseorangan, kelompok,  maupun  badan  hukum  yang berkedudukan  sebagai  penerima  manfaat pelayanan  publik,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Sedangkan lembaga  yang  memiliki  otoritas  dalam pelayanan  publik  adalah  ombudsman, yakni  lembaga  negara  yang  mempunyai kewenangan  mengawasi  penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara
negara  dan  pemerintahan  termasuk  yang diselenggarakan  oleh  BUMN,  BUMD,  dan badan  hukum  milik  negara  serta  badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu  yang  sebagian  atau  seluruh dananya  bersumber  dari  APBN  dan/atau APBD  (Pasal  1  angka  13  UU  pelayanan publik).
Mengenai  ombudsman  selanjutnya diatur  dalam  UU  No.  37  Tahun  2008 tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia (UU Ombudsman). Dalam peraturan a quo , disebutkan bahwa salah satu kewenangan ombudsman  adalah  menerima  laporan masyarakat  yang  berkaitan  dengan
maladministrasi. Dalam Pasal 1 angka 3 UU ombudsman
disebutkan bahwa maladministrasi  adalah  perilaku  atau perbuatan  melawan  hukum,  melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang  tersebut,  termasuk  kelalaian atau  pengabaian  kewajiban  hukum  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  negara  dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Kembali  pada  pelayanan  publik, dengan merujuk pada Pasal 4 UU pelayanan publik,  terdapat  beberapa  asas  pelayanan publik,  yakni:  asas  kepentingan  umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan;  partisipatif;  persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; keterbukaan;  akuntabilitas;  fasilitas  dan perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan,  dan  keterjangkauan.  Asas- asas  tersebut,  diharapkan  dapat  diajdikan acuan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik  sehingga  dapat  tercapai  tujuan diadakannya  pelayanan  publik,  yakni sebagai berikut:
1. terwujudnya  batasan  dan  hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban,  dan  kewenangan  seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. terwujudnya  sistem  penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  layak  sesuai dengan  asas-asas  umum  pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan  publik  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan; dan 4. terwujudnya perlindungan dan kepastian  hukum  bagi  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik
Masih  mengenai  pelayanan  publik, sebagaimana  telah  penulis  ulas  di  atas bahwa  lembaga  yang  memiliki  otoritas mengawasi  pelayanan  publik  adalah ombudsman  maka  dalam  menjalankan kewenangannya,  lembaga  ini  bertumpu pada  beberapa  asas  berikut:  kepatutan; keadilan; non-diskriminasi; tidak memihak;  akuntabilitas;  keseimbangan; keterbukaan; dan kerahasiaan (Pasal 3 UU ombudsman).

## Metode
Sebagai suatu karya ilmiah, kajian ini menggunakan metode penelitian. Morris L. Cohen  dan  Kent  C.  Olson  mendefinisikan penelitian  hukum  sebagai the  process  of identifing  and  retrieving  information necessary to support legal decision-making (Cohen  &  Olson,  1992:1 ) .  Sesuai  dengan permasalahan yang diteliti, tipe penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  normatif ( normative  law  research )  atau  doktrinal yang menggunakan bahan hukum sekunder. Untuk menjawab permasalahan, akan  digunakan  dua  pendekatan  yakni pendekatan  undang-undang  atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach (Marzuki, 2014:95).
Pembahasan 1. Menerapkan Teori Pencegahan Kejahatan Terhadap Korupsi Pelayanan Publik. Berbicara tentang pencegahan
kejahatan  sesungguhnya  menjadi  domain ilmu kriminologi. Demikian halnya dengan pencegahan  korupsi  pelayanan  publik maka  pendekatan  yang  dapat  digunakan adalah  pendekatan  kriminologi  yang berada  dalam  bingkai  kebijakan  kriminal sehingga dapat diketahui akar masalahnya termasuk
cara mengendalikannya (Knepper, 2007:4).
Edwin  H.  Sutheralnd  dan  Donald  R. Cressey,  menyatakan  bahwa  ada  3  cara mencegah  kejahatan  sebagai  bagian  dari kebijakan  kriminal.  (1) menjaga  segregasi antara  orang  yang  menunjukkan  perilaku jahat dengan masyarakat di sekitarnya. (2)
mengintegrasikan warga menjadi masyarakat  yang  taat  hukum.  (3) mendefinisikan  kembali  situasi  sosial masyarakat  yang  dapat  mendorong terjadinya  kejahatan  (Sutherland  & Cressey, 1955:629)
Menurut  Steven  P.  Lab,  pencegahan kejahatan dapat dibagi dalam 3 pendekatan yakni primer,  sekunder  dan  tersier.  (Lab, 2010:27).  Pencegahan  primer  difokuskan pada pencegahan masyarakat yang dimulai dari  lingkungan  rumah  tangga,  tempat bekerja,  hingga  hubungannya  dengan aktifitas di luar lingkungannya. Pencegahan sekunder, lebih condong pada upaya untuk mengidentifikasi dan memprediksi potensi terjadinya  kejahatan  dengan  melihat realitas  sosial.  Sedangkan  pencegahan tersier  merupakan  upaya  untuk  membuat semacam  kesepakatan  dengan  pelaku tindak  pidana  agar  tidak  lagi  mengulangi perbuatannya (Lab, 2010:28-29).
Bertolak dari doktrin tersebut, dapat dikatakan  bahwa  manakala  berbicara tentang pencegahan kejahatan atau tindak pidana  pada  dasarnya  tidak  dapat dilepaskan  dari  faktor  pendorongnya  dan proses penegakan hukumnya — pasca kejahatan  terjadi.  Maka  posisi  aparat penegak hukum, peradilan yang efektif, dan hukum  yang  berwibawa  dapat  menjadi benteng kokoh untuk mencegah terulangnya  kejahatan  di  masa  depan. Selain  itu,  peran  serta  masyarakat  dan upaya  responsif  dalam  mengidentifikasi potensi  kejahatan  oleh  aparat  penegak hukum  menjadi  poin  yang  tidak  kalah pentingnya (Satria, 2019:11).
Terkait  dengan  itu,  Adam  Graycar dan  Tim  Prenzler,  menegaskan  bahwa khusus  pencegahan  korupsi  ada  2  teori kriminilogi yang acapkali digunakan, yakni situational  crime  prevention (SCP) and regulatory  theory .  Perlu  diketahui  bahwa SCP helps us understand how to examine and prevent  corrupt  events.  Regulatory  theory
focuses on guardianship a nd supports a ‘big gun’  approach  to  corruption  prevention (Graycar & Prenzler, 2013:70).
Graycar  dan  Prenzler selanjutnya menyatakan situational  crime  prevention (SCP)  has  provided  the  most  important framework  internationally  for  developing effective crime-prevention strategies, and it can also be used for corruption prevention. It involves  the  introduction  of  measures designed  to  foreclose  opportunities  in  the location – or  situation – in  which  offences occur (Graycar  &  Prenzler,  2013:71). Dengan  demikian,  SCP  menawarkan kerangka kerja yang paling penting secara internasional  dalam  mengembangkan strategi pencegahan kejahatan yang efektif termasuk pencegahan korupsi.
Terdapat  4  komponen  kerangka kerja  yang  menjadi  acuan  dalam pencegahan  kejahatan  menurut  konsep SCP, yakni sebagai berikut: (1) a theoretical foundation  drawing  principally  upon routine  activity  and  rational  choice approaches ;  (2) a  standard  methodology based on the action research paradigm ; (3) a  set  of  opportunity-reducing  techniques ; and  (4) a  body  of  evaluated  practice including  studies  of  displacement (Graycar & Prenzler, 2013:72).
Mengenai  pengurangan  peluang terjadinya kejahatan, ada 3 hal yang perlu dilakukan kata Graycar dan Prenzler yakni sebagai  berikut: (1)  are  directed  at  highly specific  forms  of  crime,  (2)  involve  the management, design or manipulation of the immediate environment in as systematic and perma- nent way as possible, (3) make crime more  difficult  and  risky,  or  less  rewarding and excusable as judged by a wide range of offenders (Graycar & Prenzler, 2013:72)
Sehubungan dengan itu, Cornish dan
Clarke  telah  memetakan  beberapa  teknik spesifik dalam mencegah pelbagai kejahatan termasuk korupsi, yang
dikelompokkan  dalam  5  tujuan,  antara
laian: (1) increase the effort . (2) increase the risks .  (3) reduce  the  rewards .  (4) reduce provocations .  (5) remove  excuses (Graycar &  Prenzler,  2013:73).  Maka  beberapa  hal yang  dapat  dilakukan  dalam  mencegah kejahatan
korupsi, misalnya:
meningkatkan  upaya  pencegahan,  analisis risiko,  mengurangi  imbalan,  mengurangi penyebab  dan  menghapus  pendorong terjadinya kejahatan korupsi.
Berangkat  dari  pemikiran  Graycar dan  Prenzler di  atas, situasional  crime prevention sesungguhnya dapat digunakan juga  untuk  mencegah  terjadinya  korupsi dalam  pelayanan  publik.  Dalam  hal  ini, melalui konsep SCP kita dapat memahami dan  mengupayakan  mengenai  cara mencegah  terjadinya  korupsi.  Untuk  itu, beberapa  acuan  pencegahan  kejahatan yang ditawarkan dalam SCP menarik untuk diterapkan, misalnya: pertama , memperhatikan  kebiasaan  aktifitas  rutin birokrasi  dalam  memberi  layanan  publik. Kebiasaan  tersebut  pada  akhirnya  akan mempengaruhi  respons  dan  cara  kerja birokrasi  ketika  dihadapkan  dengan pelayanan.
Kedua ,  menganalisis  cara  berpikir pegawai birokrasi dalam memberi pelayanan  kepada  masyarakat.  Dipercaya bahwa  paradigma  dalam  birokrasi  ikut mempengaruhi kualitas pelayanan. Semakin  modern  dan  berintgeritas paradigmanya  maka  akan  semakin  baik pula  tindakan  pelayanan  yang  diberikan. Ketiga ,  mencegah  atau  memperkecil peluang  bagi  pegawai  birokrasi  yang memungkinkan mereka melakukan tindakan korup, seperti menerima imbalan dalam bentuk uang atau barang pada saat memberi  pelayanan  kepada  masyarakat. Salah satu cara yang perlu ditempuh adalah perbaikan sistem pelayanan publik melalui electronic public service .
Berkaitan  dengan  poin  ketiga tersebut,  guna  memperkecil  peluang
korupsi  pelayanan  publik  maka  dapat dilakukan  beberapa  langkah  berikut: pertama ,  perlu  ditelaah  lebih  dalam mengenai kecenderungan praktik koruptif dalam  suatu  instansi  birokrasi  ketika memberi  pelayanan  publik.  Hasil  telaah tersebut  kemudian  dapat  dijadikan  dasar dalam  mengambil policy agar  mencegah semakin  maraknya  praktik  korupsi  di lingkungan  birokrasi.  Jika  masalahnya adalah  adanya  kerawanan  moral  ( moral hazard )  pegawai  birokrasi  yang  gemar menerima  gratfikasi  atau  justru  memeras masyarakat  melalui  pelayanan  maka kebijakan  yang  dibangun  mesti  spesifik pada kerawanan moral tersebut.
Kedua ,  perlu  dibangun  pula  suatu lingkungan  kerja  yang  sehat  dalam  suatu instansi  birokrasi  atau  korporasi  dengan cara  yang  sistematis  dan  terencana. Lingkungan  kerja  yang  sehat  adalah memastikan  pegawai  birokrasi  atau petugas  layanan  publik  berada  dalam sistem  lingkungan  yang  secara  bersama- sama  menghindari  perilaku  koruptif. Dalam konteks ini, integritas atasan dalam suatu  instansi  mesti  menjadi  patron  bagi pegawai  yang  ada  di  bawahnya.  Jika  ini dapat  dilakukan  maka  secara  perlahan akan  ada  gerakan  massif  dalam  internal birokrasi  yang  menolak  pelbagai  perilaku koruptif.
Ketiga ,  berkaitan  dengan  poin kedua — perlu  dilakukan  pula  sistem punishment yang  mampu  memberi  efek jera  kepada  pegawai  birokrasi  yang acapkali menyalahgunakan
kewenangannya  ketika  memberi  layanan publik. Punishment tersebut  mesti  keras dan  tegas  sehingga  mampu  menakut- nakuti  pegawai  birokrasi  yang  rentan tindakan  koruptif  pada  saat  melakukan tugasnya.  Ketika  hal  itu  dapat  dilakukan maka  pegawai  birokrasi akan  berhati-hati dalam  memberi  pelayanan  sebab  resiko
akan  tindakan  menyimpang  sudah  dapat dibayangkan oleh pelaku.
Keempat , selain memperkuat punishment ,  kebijakan  lain  yang  perlu ditempuh  dalam  sistem  birokrasi  adalah memperkuat  sistem reward kepada pegawai  birokrasi  yang  menjaga  dirinya dari  praktik  koruptif  ketika  memberi pelayanan.  Dalam  hal  ini  pegawai  yang berintegritas  diberi reward misalnya promosi  karir  sedangkan  yang  berbuat curang atau manipulatif, diberi sanksi tegas misalnya demosi atau pemecatan.
Uraian  yang  tidak  kalah  pentingnya mengenai  pencegahan  korupsi  pelayanan publik  adalah  seperti  kata  Cornish  dan Clarke yang menitikberatkan pada beberapa  poin  penting,  yakni: pertama , memperkuat  pencegahan  korupsi  melalui sistem birokrasi yang kredibel. Sistem ini, mampu  mendeteksi  secara  dini  perilaku birokrasi yang mudah terpengaruh dengan tindakan  koruptif  pada  saat  memberi pelayanan, misalnya membuka pengaduan secara elektronik dari masyarakat kepada atasan  dari  suatu  instasi  birokrasi  yang pegawainya  telah  melakukan  tindakan yang manipulatif atau koruptif.
Kedua ,  melakukan  analisis  resiko terhadap lingkungan birokrasi yang rentan terpapar praktik koruptif. Analisis ini, akan berfokus pada kebijakan internal birokrasi dalam  pelayanan  publik.  Dalam  hal  ini, kebijakan  yang  tidak  kredibel  dapat mempengaruhi  perilaku  pegawai  dalam suatu  organisasi. Ketiga ,  imbalan  dalam pelayanan publik melalui masyarakat mesti dihapus  sebab  hal  itu  dapat  merusak integritas  pegawai  birokrasi. Keempat , memperkuat  nilai  moral  dan  etika birokrasi  sehingga  dapat  membedakan perbuatan  baik  atau  buruk  secara konsisten.
Berkaitan  dengan  teori  pencegahan kejahatan  yang  dikemukakan  oleh  Lab  di atas,  bila  ditarik  hubungannya  dengan
korupsi pelayanan publik maka
pencegahan  primer  diarahkan  pada pencegahan  yang  dimulai  dari  lingkungan rumah  tangga,  tempat  bekerja  hingga  ke masyarakat  luas.  Sistem  integritas  mesti dimulai  dari  dalam  rumah  tangga  sampai kemudian  berkembang  ke  tengah-tengah masyarakat.  Intinya,  integritas  mesti dibawa  dari  rumah  ke  lingkungan  kerja atau  tempat  lainnya  sebab  dapat mempengaruhi lingkungan sosial seseorang. Sedangkan pencegahan sekunder,  fokusnya  mengidentifikasi  dan memprediksi potensi terjadinya kejahatan korupsi pelayanan publik melalui
perbaikan sistem birokrasi.
Masih  mengenai  teori  pencegahan kejahatan yang dikemukakan oleh Graycar dan  Prenzler — selain  SCP,  teori  lainnya adalah regulatory  theory .  Teori  ini  pada intinya menekankan bahwa korupsi terjadi karena  aturan  yang  kurang  jelas  atau tumpang  tindih  sehingga  memungkinkan penyalahgunaan oleh birokrasi atau aparat penegak  hukum  (Graycar  &  Prenzler, 2013:74). Dalam konteks itu, terjadilah apa yang  disebut  sebagai illegal  corruption yaitu korupsi yang dilakukan dengan cara salah  menerapkan  peraturan  hukum (Kapardis,  2016:40).  Kondisi  ini  secara ilmiah  dianggap  sebagai  “kegagalan regulasi”.
Kegagalan  regulasi  pada  dasarnya merupakan  masalah  serius  dan  dapat memicu  terjadinya  kejahatan  korupsi. Kegagalan yang dimaksud adalah kekuatan hukum  suatu  regulasi  yang  tidak memenuhi prinsip kejelasan dan ketegasan,  sumber  daya  dan  integritas pembentuk  undang-undang  yang  kurang dipercaya, budaya penghormatan kelembagaan,  pembentuk  undang-undang yang  terkooptasi  oleh  industri  melalui korporasi — termasuk melalui persahabatan  berbagi  personel,  serta penyuapan. Ditegaskan oleh Maria Krambia-Kapardis, regulatory  failure  has been  a  recurring  theme.  Explanations
include inadequate legal powers, inadequate resourcing  of  regulators,  institutional cultures  of  deference  and  ‘capture’  of regulators  by  regulated  industries – including  through  friendships,  sharing  of personnel and bribery (Kapardis, 2016:41). Ketika  itu  terjadi  maka  suatu  peraturan dianggap menemui kegagalan.
Grabosky dan Braithwaite, mencatat berbagai  tipologi  kekusutan  regulasi termasuk pihak-pihak yang mengakibatkan kegagalan regulasi tersebut, antara lain: (1) conciliators adalah menghindari penuntutan  dan  berusaha  meningkatkan kepatuhan  dengan  cara  memfasilitasi dialog  atau  kesepakatan  bersama  antara pengadu  dan  korporasi  publik  yang dituduh. (2) token enforcers ialah dilakukan penuntutan  kepada  pelaku  korupsi  tetapi desainnya  bahwa  penuntutan  tersebut akan  menghasilkan  hukuman  ringan  dan sedikit efek jera (3) inspectorat diagnostic adalah lembaga pemerintah yang melakukan pengawasan ala kadarnya yakni sekedar  menggugurkan  kewajiban  karena terjebak dalam perangkap atasan (Graycar & Prenzler, 2013:75).
Selaras  dengan  ulasan  tersebut, Graycar  &  Prenzler  menyebut  ada  dua karakteristik regulasi, yakni smart regulation dan responsive regulation . Dalam konteks smart  regulation ,  suatu  regulasi disusun  oleh  pembentuk  undang-undang dengan  cara  mengesampingkan  berbagai kepentingan politik sehingga menghasilkan peraturan yang dapat ditegakkan ( enforceable ). Sedangkan responsive regulation adalah peraturan dibuat sebagai respon  atas  situasi  masyarakat  yang terganggu  karena  kejahatan,  seperti korupsi (2013:75).
Berangkat  dari  uraian  mengenai teori  regulasi  tersebut,  kaitannya  dengan korupsi pelayanan publik — untuk mencegahnya  maka  diperlukan  peraturan yang  memiliki  kejelasan  ( lex  certa )  dan ketegasan  ( lex  stricta )  sehingga  tidak mudah  disalahgunkan  dalam  praktiknya. Ketentuan  mengenai  pelayanan  publik, misalnya  aturan  dalam  perizinan  perlu disederhanakan, diperjelas dan dipertegas. Melalui  cara  yang  demikian,  pembentuk undang-undang secara sadar telah
mengarahkan  peraturan  yang  dibuatnya mengikuti model responsive regulation dan smart  regulation .  Kedua  bentuk  karakter peraturan ini akan dengan mudah dipatuhi masyarakat  dan  birokrasi  sehingga  dapat meminimalisir terjadinya korupsi
pelayanan publik.
2. Memperkuat Etika Birokrasi
Pintu  masuk  terjadinya  korupsi pelayanan publik adalah melalui
maladministrasi.  Istilah  ini  diterjemahkan dari  kata maladministration (Inggris) berarti insufficient,  weak  or  dishonest administration (Curzon  &  Richards, 2007:365). Jadi maladministrasi menujukkan administrasi yang lemah atau tidak jujur sehingga tidak cukup dipercaya. Secara normatif, maladministrasi
disebutkan  secara  tegas  dalam  Pasal  1 angka  3  UU  Ombudsman,  bahwa maladministrasi  adalah  perilaku  atau perbuatan  melawan  hukum,  melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang  tersebut,  termasuk  kelalaian atau  pengabaian  kewajiban  hukum  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  negara  dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi
masyarakat dan orang perseorangan.
Apabila  diperhatikan  ada  beberapa makna  dari  maladministrasi  tersebut, yakni: pertama ,  perilaku  atau  perbuatan melawan  hukum. Kedua ,  melampaui wewenang.
Ketiga , menggunakan wewenang  untuk  tujuan  lain  dari pemberian  wewenang  tersebut. Keempat , kelalaian  atau  pengabaian  kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kelima ,  perbuatan  dilakukan  oleh penyelenggara negara atau pemerintahan. Keenam , maladministrasi tersebut menimbulkan  kerugian  baik  materiil maupun  immateriil.  Merujuk  pada  makna maladministrasi  tersebut,  eksplisit  dapat dikatakan
bahwa munculnya maladminisrasi  bermuara  dari  etika  atau moral penyelenggara negara atau birokrasi pemerintah.  Mengapa  demikian?  Hal  ini tidak  terlepas  dari  arti  harfiah  kata maladministrasi yang artinya administrasi
yang  lemah  atau  tidak  jujur.  Ketika dinyatakan  tidak  jujur  maka  hal  itu menunjukkan rendahnya moralitas birokrasi  atau  penyelenggara  negara sehingga  memberikan  kerugian  kepada masyarakat.
Oleh  karena  itu,  dapat  ditegaskan bahwa  membahas  mengenai  korupsi pelayanan publik, tentu tidak terlepas dari maladministrasi  yang  hulunya  adalah menyangkut standar moral birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sehingga makin  tinggi moralitas  birokrasi maka  pelayanan  publik  juga  makin  baik, sebaliknya  jika  moral  birokrasi  lemah maka  pelayanan  akan  buruk  dengan sendirinya.  Atas  dasar  itulah  pada  bagian ini  penulis  akan  mengulas  mengenai pentingnya  upaya  memperkuat  etika birokrasi.  Dalam  studi  filsafat  hukum, standar  moral  acapkali  disebut  sebagai nilai moral atau etika. Baik moral maupun etika,  keduanya  merupakan  bagian  dari filsafat nilai (Shidarta, 2009:5).
Idealnya, sikap moral penyelenggara negara atau birokrasi pelayan publik mesti terjaga  sehingga  dapat  dijadikan  patokan bagi masyarakat umum (Shidarta, 2009:1). Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, ethos artinya adat, kebiasaan, ak hlak, watak dan perasaan. Kata ethos itu sendiri  merujuk  dari  kata  jamak ta  thea artinya  adalah  adat  kebiasaan  (Bertens, 2004:4).  Jadi  bila  dilihat  dari  asal  usul katanya, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang adat kebiasaan atau ahlak.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika dimaknai dalam 3 hal, yakni: pertama , ilmu tentang apa yang baik  atau  apa  yang  buruk  dan  mengenai hak  serta  kewajiban  moral. Kedua , kumpulan  asas  atau  nilai  yang  berkenaan dengan  akhlak. Ketiga ,  asas  perilaku  yang menjadi pedoman (KBBI, 2015:1490).
Masih mengenai etika, Franz Magnis Suseno menyatakan , etika  merupakan orientasi  bagi  usaha  manusia  untuk menjawab  suatu  pertanyaan  yang  paling fundamental: bagaimana saya harus hidup
dan  bertindak?  Jawaban  atas  pertanyaan tersebut,  bisa  saja  berbeda-beda  tetapi etika  akan  membantu  kita  mencari orientasi.  Tujuannya  agar  manusia  tidak hidup  dengan  cara  ikut-ikutan  saja, melainkan agar kita dapat mengerti sendiri mengapa  kita  mesti  bersikap  begini  atau begitu?  Singkatnya,  dapat  ditegaskan bahwa  etika  dapat  membantu  manusia agar mau dan mampu mempertanggungjawabkan  kehidupannya
(Suseno, 2017:13).
Merujuk dari penjelasan tersebut, K. Bertens  mendefinisikan  etika  dalam  tiga bentuk,  yakni:  (1)  kata  etika  bisa  dipakai dalam  arti  nilai-nilai  dan  norma-norma moral  yang  menjadi  pegangan  bagi seseorang  atau  suatu  kelompok  dalam mengatur tingkah lakunya. (2) etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral. Artinya, hal ini berhubungan dengan kode etik. (3) etika adalah ilmu tentang apa yang baik atau buruk (Bertens, 2004:6).
Sementara  itu,  kata  moral  berasal dari  bahasa  Latin mos atau mores yang berarti  kebiasaan  atau  adat.  Jadi  makna kata moral sama dengan etika, seperti yang telah diulas di atas. Moral dapat definisikan sebagai  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang menjadi  pegangan  bagi  seseorang  atau suatu  kelompok  masyarakat  dalam mengatur  tingkah  lakunya  (Bertens, 2004:7).  Dalam  kosa  kata  lain,  moral merupakan acuan dalam menentukan baik buruknya manusia sebagai manusia. Untuk itu, dibutuhkan norma moral sebagai tolak ukur  dalam  menentukan  benar-tidaknya sikap  atau  tindakan  seseorang  (Suseno, 2016:19).
Perlu  pula  ditekankan  bahwa  kata moral  bertalian  dengan  3  kata  lain,  yaitu sebagai berikut: pertama , moralitas artinya adalah  segi  moral  atau  keseluruhan  asas dan nilai yang berkenaan dengan baik atau buruknya suatu perbuatan. Kedua , amoral, berasal dari kata unconcerned with, out  of
the  sphere  of  moral,  non-moral (Inggris). Sehingga amoral dapat  diartikan  sebagai sesuatu  yang  tidak  berhubungan  dengan konteks  moral  atau  di  luar  suasana  etis. Sederhananya,  kata  amoral  diartikan sebagai  suatu  perilaku  yang  netral  dari sudut  moral  atau  tidak  mempunyai relevansi etis. Ketiga , immoral, juga berasal dari  bahasa  Inggris,  dijelaskan  sebagai opposed  to  morality ; moraly  evil .  Jadi immoral  artinya  adalah  bertentangan dengan  moralitas  yang  baik.  Bisa  juga dikatakan,  sebagai  perbuatan  yang  secara moral  buruk  atau  tidak  etis  (Bertens, 2004:6-7).
Kembali  pada  masalah  etika,  di dalamnya  terdapat  beberapa  teori,  antara lain antara lain: (1) idealisme rasionalitas yang  beranggapan  bahwa  rasio  atau  akal budi  manusialah  yang  mengenal  norma- norma  dalam  bersikap  dan  berperilaku. Jadi  rasiolah  yang  memberi  pengertian tentang  mana  perilaku  yang  baik  atau buruk.  (Shidarta,  2009:57).  (2)  egoisme etis  dan  psikologis.  Egoisme  etis menekankan,  bahwa  tolak  ukur  mengenai baik  buruknya  suatu  perilaku  seseorang adalah  kewajiban  untuk  mengusahakan kebahagiaan  atau  kepentingannya  di  atas kepentingan  orang  lain.  Sedangkan egoisme psikologis, meyakini bahwa semua orang bertindak hanya untuk kepentingan dirinya belaka (Suseno, 2009:102-103).
Perlu diketahui bahwa baik egoisme etis  maupun  psikologis  melahirkan  salah satu  bentuk  perilaku,  seperti  hedonisme bahwa  kenikmatan  merupakan  kebaikan yang  paling  berharga  dalam  hidup manusia.  Ukuran  baik  buruknya  suatu sikap  atau  perilaku  adalah  sejauh  mana sikap  atau  perilaku  tersebut  dapat memberikan kenikmatan bagi diri pribadi. Bertolak dari uraian mengenai etika di  atas — dapatlah  ditegaskan,  bahwa  ia berkaitan  erat  dengan  moralitas  manusia. Dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh
Hans  Kelsen, morals  as  regulation  of internal  behavior (Kelsen,  2008:60).  Itu artinya, etika merupakan bidang ilmu yang memfokuskan  dirinya  pada  tingkah  laku manusia yang berkaitan dengan moralitas.
Sehubungan dengan itu, Suseno
menyatakan  bahwa  agar  etika  terjaga dengan  baik  maka  moralitas  mesti memperhatikan tiga prinsip dasar, yaitu:
Pertama ,  sikap  yang  baik.  Bahwa sikap  yang  dituntut  dari  seseorang hubungannya  dengan  orang  lain  adalah sikap  yang  positif  dan  baik. Kedua , keadilan.  Bahwa  setiap  orang  mesti mendapatkan  perlakukan  yang  sama terhadap semua orang dalam situasi yang sama. Ketiga ,  menghormati  diri  sendiri. Bahwa  setiap  orang  seharusnya  wajib memperlakukan  dirinya  sebagai  sesuatu yang  bernilai  bagi  dirinya  sendiri,  seperti menjaga  martabat  atau  kehormatannya (Suseno, 2016:136).
Memperhatikan beberapa
argumentasi mengenai etika dan moral di atas — jika  dihubungkan  dengan  karakter birokrasi  atau  pegawai  negeri  yang menimbulkan  korupsi  pelayanan  publik melalui  maladministrasi,  dapat  dibaca sebagai  perilaku  yang  bertentangan dengan  etika  dan  moral.  Dalam  hal  ini, korupsi  pelayanan  publik  bisa  disebut sebagai  perilaku  yang  sifatnya  immoral yakni bertentangan dengan moralitas yang baik  atau  sebagai  perbuatan  yang  secara moral  buruk  atau  tidak  etis.  Mengapa dikatakan  demikian?  Apabila  dilihat  dari sudut  substansi  etika,  korupsi  pelayanan publik  jelas-jelas  merupakan  perbuatan yang  cenderung  mengarah  pada  egoisme baik  itu  sifatnya  etis  maupun  psikologis. Dalam  konteks  itu,  pelaku  korupsi pelayanan  publik  telah  mempertontonkan secara  jernih  perilaku  individual  yang hanya mementingkan kebahagiaan pribadi, keluarga  atau  kroninya,  ketimbang kepentingan masyarakat.
Dalam sudut pandang lainnya, pelaku korupsi  pelayanan  publik  dapat  saja distimulasi  oleh  sifat  yang  disebut hedonisme adalah hanya mencari kenikmatan  dalam  hidup  sebagai  pribadi tanpa  ada  pegangan  nilai  moral  bahwa perbuatan  tersebut  dapat  merugikan masyarakat.  Ketika  penyelenggara  negara diganggu oleh perilaku hedonisme, maka ia hanya  akan  mengejar  kebahagiaan  atau kepentingan  materi  atau  lahiriah  semata tanpa  memperhatikan  lagi  kepentingan rohaniah. Kebahagiaannya ditentukan oleh seberapa  banyak  materi  yang  ia  peroleh. Konsekuensi  dari  perilaku  yang  demikian adalah  munculnya  keinginan  hidup bermewah-mewahan tanpa didukung oleh etos kerja dan kejujuran yang kuat.
Apabila  dikorelasikan  dengan  nilai- nilai anti korupsi, hedonisme yang menjadi cikal  bakal  munculnya  korupsi  pelayanan publik — tidak  saja  bertentangan  dengan nilai  etos  kerja  tetapi  juga  bertolak belakang dengan nilai kejujuran,
kepedulian,
tanggungjawab, kesederhanaan  dan  keadilan.  Dalam konteks  kejujuran,  penyelenggara  negara yang  terlibat  dalam  korupsi  pelayanan publik  tentu  saja  telah  menyembunyikan perilaku  buruk  yang  telah  dilakukannya berupa  tindakan  menerima  uang  atau barang  dari  masyarakat  atau  perorangan yang  sedang  berurusan  dengan  lembaga pelayanan  publik  padahal  ia  mengetahui bahwa perbuatan yang demikian merupakan  tindakan  yang  tidak  patut dilakukan. Tegasnya, birokrasi atau pejabat yang berperilaku demikian, telah melanggar  prinsip  kejujuran  dalam menjalankan tugas atau kewajibannya. Masih mengenai kejujuran, ontologi — hal  itu  berkaitan  dengan  sifat amanah atau dapat dipercayanya seseorang  atas  kewajiban  atau  jabatan yang diberikan kepadanya. Dalam konteks agama  Islam,  Allah  SWT  berfirman: “Hai
orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu  mengkhianati  Allah  dan  Rasul (Muhammad)  dan  (juga)  janganlah  kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan  kepadamu,  sedang  kamu mengetahui.” (QS Al Anfal: 27). Tekstualitas Al  Quran  tersebut  kemudian  dijelaskan lebih jauh dalam beberapa hadis Rasulullah SAW  antara  lain:  Dari  Abdullah  Ibn  Uma, Muhammad SAW bersabda: “Allah melaknat  orang  yang menyuap  dan  orang yang  menerima  suap.”  Hadis  lain menyatakan bahwa, dari Usamah Ibn Malik, Muhammad  SAW  bersabda:  “Hadiah  itu dapat menghilangkan pendengaran, menutup hati dan penglihatan.”
Selain  itu,  korupsi  pelayanan  publik yang  dilatari  oleh  perilaku  hedonisme, tentu  saja  dapat  disebut  sebagai konkritisasi dari sikapnya yang individual sehingga  tidak  memiliki  kepedulian terhadap  sesama.  Pada  saat  masyarakat lain sedang mengalami himpitan ekonomi, pelaku  korupsi  pelayanan  publik  justru menunjukkan  sifat  individualisme  berupa kenikmatan  pribadi  tanpa  memedulikan lagi  kepentingan  khalayak.  Tanpa  adanya kepedulian,  maka  sulit  bagai  siapapun untuk dimintai tanggung jawab.
Perilaku  yang  tidak  memedulikan kepentingan
orang lain atau mendahulukan kepentingannya ketimbang kepentingan umum juga dianggap sebagai perilaku  yang  bertolak  belakang  dengan nilai-nilai  agama  salah  satunya  agama Islam.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  firman Allah  berikut: “Dan  janganlah  sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara  kamu  dengan  jalan  yang  batil  dan (janganlah)  kamu  membawa  (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan  sebagian  daripada  harta  benda orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa), padahal  kamu  mengetahui.”  (QS. Al Baqarah: 188).
Sedangkan mengenai nilai
antikorupsi  berupa  etos  kerja  dan kesederhanaan,  hal  ini  memiliki  korelasi positif  satu  sama  lain.  Pekerja  keras  akan memperoleh  kebahagiaan  materiil  sesuai dengan proporsinya sedangkan orang yang melakukan  korupsi  pelayanan  publik justru menunjukkan bahwa birokrasi atau penyelanggara negara yang demikian, tidak memiliki etos kerja tetapi ingin memperoleh berbagai macam kemewahan dalam hidupnya. Terakhir  mengenai  nilai  keadilan,
jika merujuk pada ajaran yang dikemukakan oleh Suseno, pelaku korupsi pelayanan  publik  menganggap  keadilan hanya sebatas kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan pelanggaran terhadap  hak-hak  orang  lain  atau masyarakat  pada  umumnya.  Intinya, birokrasi yang melakukan korupsi pelayanan  publik  telah  menunjukkan perilaku yang tidak adil sehingga pada titik itulah,  ia  telah  melakukan  tindakan  yang tidak etis dan immoral.
Dengan  demikian,  dapat  penulis tegaskan bahwa untuk mencegah terjadinya  korupsi  pelayanan  publik  yang hulunya  adalah  maladministrasi  maka pegawai  pemerintah  atau  birokrasi  mesti diperkuat  nilai  etika  dan  moralnya sehingga  dapat  secara  jelas  membedakan perbuatan  yang  baik  atau  buruk  atau bermoral atau immoral. Tidak mencampuradukan  antara  kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Ketika itu dapat  dilakukan  maka  pegawai  birokrasi tersebut  tengah  menunjukkan  perilaku yang  adil  dan  bijaksana.  Jika  perilaku  ini dipertahankan  maka  korupsi  pelayanan publik akan sulit terjadi. Sebab kepatuhan kepada  peraturan  bukan  karena  perintah atasan atau takut mendapatkan sanksi dari negara  tetapi  memang  didorong  oleh kesadaran  pribadi  bahwa  tindakan  yang
manipulatif  dan  korup  bertentangan dengan nilai moral.
3. Desain Peta Rawan Korupsi Perizinan, Khusus Sektor SDA Sebelum lebih jauh penulis mengulas
mengenai  korupsi  perizinan  di  sektor Sumber  Daya  Alam  (SDA)  terlebih  dahulu akan  dijelaskan  makna  SDA  secara normatif. Pasal 1 butir 9 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan  bahwa  SDA  adalah  unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya  hayati  dan  non-hayati  yang  secara keseluruhan membentuk
kesatuan ekosistem.
Korupsi  perizinan  di  bidang  SDA adalah  salah  satu  episentrum  dari maraknya  korupsi  pelayanan  publik  yang terjadi di Indonesia. Pada industri berbasis SDA,  seperti  pertambangan,  perkebunan, dan  kehutanan  misalnya,  potensi  korupsi sangat mungkin terjadi di sepanjang rantai proses  ekstraksi.  Dalam  hal  ini,  korupsi terjadi  sejak  proses  alih  fungsi  lahan, prosedur dan proses perizinan, pelaksanaan  kegiatan  eksplorasi  dan eksploitasi,  penjualan  atau  ekspor  hasil produksi/penebangan,
kepatuhan pembayaran  pajak,  reboisasi,  maupun perencanaan  serta  pengalokasian  dana rehabilitasi lingkungan pascatambang.
Bertalian dengan itu, terdapat modus operandi  yang  acapkali  digunakan  dalam korupsi pelayanan publik berupa
perizinan, misalnya adanya suap atau kick- back . Hal ini dapat ditemui dalam beberapa kasus  yang  sedang  atau  telah  ditangani oleh KPK. Kasus pengurusan izin alih fungsi lahan  di  Kabupaten  Buol  yang  menyeret Amran  Batalipu.  Kemudian,  kasus  izin eksplorasi dan produksi industri pertambangan  di  Sulawesi  Tenggara  yang menyeret Nur Alam ke hotel prodeo. Dalam kedua  kasus  tersebut,  berdasarkan  fakta
persidangan terungkap jelas bahwa proses perizinan  disesaki  oleh  praktik  korupsi berupa suap atau gratifikasi dari korporasi ke gubernur/bupati.
Kasus  yang  cenderung  masih  baru dan  sedang  tahap  penangan  oleh  KPK adalah  dugaan  korupsi  perizinan  yang dilakukan  oleh  mantan  Bupati  Konwe Utara  Aswad  Sulaiman.  Selain  beberapa kasus yang telah penulis sebutkan di atas, masih ada perkara korupsi perizinan yang lain,  misalnya:  dugaan  pengemplangan pajak  perusahaan  batubara,  kejahatan pencucian  uang  ( money  laundering )  yang melibatkan  pejabat  di  SKK  Migas,  modus mark-up bioremediasi.    Merujuk  dari beberapa  fakta  di  atas,  pertanyaan kemudian adalah bagaimana cara mencegah  korupsi  pelayanan  publik  di sektor  SDA  tersebut?  Jawaban  atas pertanyaan  ini  akan  penulis  ulas  pada bagian di bawah ini.
Sebagai  bagian  dari  kebijakan kriminal,  menurut  penulis  ada  4  upaya yang  dapat  dilakukan  guna  mencegah korupsi pelayanan publik khusus perizinan di  sektor  SDA,  yakni  sebagai  berikut:  (1) mensosialisasikan dampak  korupsi  di sektor  SDA  secara  sistematis  dan  massif. Menurut  Kurniadi,  ada  5  dampak  yang ditimbulkan dari korupsi sektor SDA yakni: (a)  dampak  ekonomi  meliputi  lesunya pertumbuhan ekonomi karena pengelolaan sumber  daya  alam  hanya  dikuasai  pihak- pihak tertentu terutama yang dekat dengan penguasa  dan  menurunnya  pendapatan negara dari sektor pajak.
(b)  dampak  sosial  dan  kemiskinan masyarakat  antara  lain  mahalnya  harga jasa  dan  pelayanan  publik,  pengentasan kemiskinan  berjalan  lambat  karena  aset daerah  tidak  merata  pemanfaataannya, demoralisasi.  (c)  Dampak  runtuhnya otoritas pemerintah meliputi matinya etika sosial  dan  politik,  peraturan  dan perundangan  tidak  efektif,  birokrasi  tidak
efisien.  (d)  dampak  terhadap  politik  dan demokrasi  meliputi  kurang  adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,  munculnya  pemimpin  yang korup.  (e)  dampak  kerusakan  lingkungan antara lain menurunnya kualitas
lingkungan  dan  menurunnya  kualitas hidup (Yuwanto, 2016:28).
(2)  sistem  perizinan  yang  terpadu.
Dalam  konteks  ini — perizinan  dilihat dalam optik yang saling terkoneksi antara instasi  sehingga  menghasilkan  suatu kebijakan  perizinan  yang  terpadu.  Dalam hal  perizinan  di  sektor  SDA,  mesti  ada koneksi  antara  izin  membangun,  izin  tata ruang  (bangunan),  izin  lingkungan,  izin eksplorasi  sampai  pada  izin  produksi. Termasuk  pula  izin  usaha  industri  dan tanda daftar gudang.
Koneksi  tersebut  terbangun  antar instansi  atau  lembaga  sehingga  akan kelihatan  alur  proses  perizinan  yang diajukan  oleh  orang  perseorangan  atau korporasi  sehingga  dapat  dideteksi  lebih dini  potensi  kecurangan  yang  berujung pada  suap,  gratifikasi  atau kick-back . Khusus  sektor  usaha  yang  berdampak penting  terhadap  lingkungan  hidup  maka perlu  ditambah  rantai  perizinannya  yakni dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagaimana
ditegaskan  dalam  Pasal  22  UU  No.  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(3)  memperbaiki  budaya  pelayanan birokrasi.  Maraknya  korupsi  perizinan salah satunya dipengaruhi oleh pelayanan birokrasi yang rentan disalahgunakan oleh segelintir  kalangan.    Dalam  hal  ini, pelayanan yang sifatnya manual atau online dikelola  oleh  pegawai  yang  memiliki kerawanan  moral  ( moral  hazard )  akan dengan  mudah  mewujudkan  terjadinya korupsi pelayanan publik. Budaya
pelayanan  birokrasi  mesti  mengadopsi secara  tegas  prinsip good  corporate
gouvernance sehingga  dapat  dihindari sedini  mungkin  praktik  curang  di lingkungan kerja birokrasi.
(4)  tenggat  waktu  proses  perizinan. Dalam  pelayanan  publik  tahapan  yang paling krusial adalah tenggat waktu proses perizinan dimulai hingga diberikan kepada yang  berhak.  Pada  titik  ini,  dibutuhkan sistem  yang memadai  dalam suatu  instasi atau antara instansi pemerintah mengenai kejelasan  tenggat  waktu  perizinan.  Sebab hal ini akan dengan mudah disalahgunakan oleh pegawai suatu instasi terhadap pihak yang  mengurus  perizinan.  Tenggat  waktu tersebut  sebaiknya  dikelola  secara online sehingga setiap orang atau korporasi dapat dengan  mudah  mengetahui  berapa  lama izin  yang  dibutuhkannya  pada  setiap instansi. Hal ini terasa sangat penting sebab dalam  perspektif  dunia  korporasi  atau bisnis ketepatan dan akurasi suatu proses administratif  akan  mempengaruhi  sektor usaha dari korporasi tersebut.

## Penutup
Terdapat beberapa kesimpulan dalam naskah ini, yakni sebagai berikut: (1) menjamurnya  korupsi  pelayanan  publik selain dilatari oleh kelemahan sistem juga dipengaruhi  oleh  rendahnya  integritas birokrat. (2) pencegahan korupsi pelayanan  publik  dalam  optik  kebijakan kriminal  mesti  diarahkan  pada  perbaikan sistem  dan  tata  kelola  pelayanan  publik dengan  mengacu  pada  prinsip good corporate  governance .  (3)  memberikan sanksi pidana yang tegas bagi birokrat yang menerima gratifikasi pada saat melaksanakan tugasnya. (4)  memberikan penghargaan kepada birokrat yang jujur.
(5)  menerapkan  teori  pencegahan kejahatan,  seperti situational  crime prevention . (6) khusus pencegahan korupsi pelayanan  publik,  seperti  perizinan  di sektor SDA, ada 4 hal yang mesti dilakukan yaitu:  (a)  mensosialisasikan  dampak
korupsi  SDA  secara  massif  dan  sistematis kepada masyarakat. (b) membentuk sistem perizinan yang terpadu berbasis online . (c) memperbaiki budaya pelayanan birokrasi. (d)  perbaikan  batas  waktu  proses perizinan.

## Referensi
Ancel,  Marc.  (1965). Social  Deffence:  A Modern  Approach  to  Criminal Problems , (With Forward by Leon Radzinowicz-Translated  by  J. Wilson). Routledge & Kegan Paul. London.
Bertens,  K.  (2004). Etika .  PT  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Curzon,  L.B  &  Richards  P.H.  (2007). The Longman  Dictionary  of  Law . Perason Longman. London
Graycar,  Adam  dan  Prenzler, Tim.  (2013). Understanding  and  Preventing Corruption .  Palgrave  Macmillan. London
Hoefnagels, G. Peter. (1969) The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept  of  Crime .  Springer Bussines Media. Deventer Holand.
Indonesia  Corruption  Watch.  (2018). Annual Report . ICW. Jakarta Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2015). PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Kapardis, Maria Krambia. (2016). Corporate Fraud and Corruption: A Holistic  Approach  to  Preventing Financial Crises . Palgrave Macmillan. London
Kelsen,  Hans.  (2008). Pure  Theory  of  Law ( Revised  Edition ).  The  Lawbook Exchange Ltd. New Jersey.
Knepper,  Paul.  (2007). Criminology  and Social  Policy .  Sage  Publication. London
Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  (2018). Survei  Penilaian Integritas 2018 . KPK. Jakarta. Komite Pemantauan Pelakasanaan Otonomi  Daerah.  (2018). Tata Kelola  Ekonomi  Daerah:  Survei Pemeringkatan 32 Ibukota Provinsi  di  Indonesia .  KPPOD. Jakarta
L.  Cohen,  Moris  &  Olson,  Kent  C.  (1992).
Legal  Research .  West  Thompson Publishing  Company. New York.
Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Penelitian Hukum .  Kencana  Prenada  Media Group. Jakarta.
Muladi  dan  Arief,  Barda  Nawawi.  (1992). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Edisi Revisi) . Alumni. Bandung.
P.  Lab,  Steven.  (2010). Crime  Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations .  Lexis  Nexis  Group. New York Pope, Jeremy. (2000). Confronting Corruption:  The  Elements  of National Integrity System . Transparency International. London Reksodiputro, Marjono. (2009) Menyelaraskan Pembaruan Hukum .  Komisi  Hukum  Nasional.
Jakarta
Satria,  Hariman.  (2019).  Politik  Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan  Umum  di  Indonesia. Jurnal Integritas, 5 (1), 5-6.
Shidarta. (2009). Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir . Refika Aditama. Bandung.
Sudarto,  (1983). Hukum  Pidana  dan Perkembangan Masyarakat: Kajian  Terhadap  Pembaharuan
Hukum  Pidana .  Sinar  Baru. Bandung
Suseno, Frans Magnis. (2016). Etika Dasar: Masalah-Masalah  Pokok  Filsafat
Moral . PT Kanisius. Yogyakarta. Sutherland,  Edwin  H  dan  Cressey.  Donald R. (1955). Principle of Criminology . J.B. Lippincot Company. Chicago-New York. Yuwanto, Listyo. (2016). Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi  Sumber  Daya  Alam  dan Kepercayaan  Terhadap  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi. Jurnal  Integritas ,  2  (1), 28-29.