PEMBERIAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PASANGAN KAWIN BELUM TERCATAT PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

## ¹Mohammad Wildan Raja Mahasina, ²Isroqunnajah, ³Khoirul Hidayah
¹²³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Email: ¹wildanrajamahasin@gmail.com, ²abinala@syariah.uin-malang.ac.id, ³khoirul.hidayah@syariah.uin-malang.ac.id

## Abstract
This study purpose is to see the application of policies to accommodate population administration rights  for  unregistered  married  couples  at  the  Population  and  Civil  Registration  Office  of  Gresik Regency. This research is field research presented with a qualitative descriptive approach based on Gustav  Radbruch's  theory  of  legal  objectives.  Data  is  obtained  by  going  directly  to  the  field  by conducting  interviews  with  relevant  department  employees  and  documentation.  The  results  of  this study indicate that the provision of population administration rights for unregistered married couples at  the  Population  and  Civil  Registration  Office  of  Gresik  Regency  is  in  accordance  with  policy procedures  and  does  not  violate  the  rules.  Based  on  Gustav  Radbruch's  idea  of  legal  philosophy about the purpose of law, the granting of population administration rights for unregistered married couples has fulfilled the elements of legal objectives, namely justice, legal certainty, and legal benefits. Legal justice is indicated by the fulfilment of the constitutional rights of unregistered married couples to  obtain  public  services  equally.  Married  couples  who  do  not  have  a  marriage  certificate  or marriage certificate can still record their marriage as husband and wife on the family card. Legal certainty is indicated by the fulfilment of procedures in accordance with applicable regulations. Legal expediency is indicated by the fulfilment of the civil rights of children of unregistered married couples in the form of ownership of birth certificates containing the names of the father and mother parents.
Keywords: Administration rights, Unregistered Marriage, Legal Objective.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  kebijakan  untuk  mengakomodir  hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang disajikan dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  berdasarkan  teori  tujuan  hukum  Gustav  Radbruch.  Data didapatkan  dengan  terjun  langsung  ke  lapangan  dengan  melakukan  wawancara  terhadap  pegawai dinas  terkait  dan  juga  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemberian  hak administrasi  kependudukan  bagi  pasangan  kawin  belum  tercatat  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gresik  telah  sesuai  dengan  prosedur  kebijakan  dan  tidak  melanggar aturan. Berdasarkan gagasan filsafat hukum dari Gustav Radbruch tentang tujuan hukum, pemberian hak  administrasi  kependudukan  bagi  pasangan  kawin  belum  tercatat  telah  memenuhi  unsur-unsur tujuan  hukum  yaitu  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  hukum.  Keadilan  hukum diindikasikan  dengan  pemenuhan  hak  konstitusional  pasangan  kawin  belum  tercatat  untuk mendapatkan pelayanan publik secara merata. Pasangan kawin yang tidak memiliki akta nikah atau akta perkawinan tetap dapat mencatatkan peristiwa perkawinannya sebagai suami istri dalam kartu keluarga. Kepastian hukum diindikasikan oleh terpenuhinya prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemanfaatan hukum diindikasikan oleh terpenuhinya hak keperdataan anak dari pasangan kawin belum tercatat berupa kepemilikan akta lahir yang tercantum nama orang tua ayah dan ibu. Kata Kunci : Hak Administrasi Kependudukan, Kawin Belum Tercatat, Tujuan Hukum

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan salah satu peristiwa  yang  diatur  ketentuannya  dalam perundang-undangan.  Salah  satu  persoalan yang  muncul  dalam  masyarakat  terkait perkawinan  adalah  mengenai  pencatatan perkawinan  yang  nanti  akan  berimplikasi pada keabsahannya. 1
Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan tindakan yang melanggar prosedur perkawinan  menurut  perundang-undangan. Pelanggaran  tersebut  masing-masing  dapat dilihat  indikasinya  masing-masing  pada lingkup sosiologis, yuridis, dan filosofis. 2
Urgensi pencatatan perkawinan itu sendiri merupakan  sebagai  bukti  otentik  di  hadapan hukum  juga  mencirikan  masyarakat  modern yang tertib administrasi. 3 Meski begitu, fakta lapangan menunjukkan banyak bentuk ketidakpatuhan dalam pencatatan perkawinan yang diindikasikan dengan maraknya praktik perkawinan di bawah tangan.
Dalam  kartu  keluarga  dengan  kebijakan terbaru,  meski  suatu  peristiwa  perkawinan tidak  dicatatkan  namun  dapat  tercantum dalam kartu keluarga dengan berstatus “kawin belum tercatat." Kebijakan tersebut didasarkan atas Peraturan Persiden Nomor 96 Tahun  2018  Tentang  Persyaratan  dan  Tata
1 Trusto  Subekti,  “Sahnya  Perkawinan Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 3 (15 Oktober 2010), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103. H. 338.
2 Nastangin, “Tinjauan Filosofis (Pasal 2 Ayat (2)  Undang-Undang  Perkawinan  No  1  Tahun  1974 Tentang Pencatatan Perkawinan),” Mahakim:  Journal
Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil.
Kebijakan  tersebut seolah  memberi kesempatan  kepada  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  untuk  mendapat  legitimasi  atau keabsahan.  Padahal  kebijakan  ini  hanyalah shortcut exit atau jalan keluar yang dianggap paling  efektif  untuk  tetap  bisa  memberikan hak  administratif  masyarakat  dalam  hal  data diri tanpa harus mengubah peraturan perkawinan yang sekian banyak.
Jika  ditinjau  dari  data  yang  ada,  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Gresik  telah  mengeluarkan  data terbaru  berdasarkan  kebijakan  tersebut. Terhitung dari sahnya kebijakan hingga Bulan Desember 2022 Dinas mengeluarkan 410.553 kartu  keluarga,  diantaranya  terdapat  186.900 kartu  keluarga  yang  berstatus  kawin  belum tercatat. Perbandingan tersebut cukup signifikan  dengan  capaian  45%  perkawinan yang tidak memiliki bukti otentik perkawinan atau dianggap tidak sah secara hukum. Hanya dicantumkan dalam kartu keluarga.
Tanpa  adanya  bukti  otentik  perkawinan berupa  akta  kawin  atau  buku  nikah,  resiko akan  pelanggaran  lain  seperti  penelantaran dan  juga  bentuk  tidak  bertanggung  jawab terhadap  rumah  tangga  akan  semakin  tinggi. Pasalnya  pencatuman  dalam  kartu  keluarga
of Islamic Family Law 2, no. 1 (2018), https://doi.org/10.30762/mahakim.v2i1.89. H. 23.
3 Dwi Arini Zubaidah, “Pencatatan Perkawinan  Sebagai  Perlindungan  Hukum  Dalam Perspektif  Maqasid  Ash-shariah,” Al-Ahwal:  Jurnal Hukum  Keluarga  Islam 12,  no.  1  (24  Juni  2019), https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12102. H. 16.
tidak  dapat  menjadi  dasar  kuat  atas  telah terjadinya  sebuah  peristiwa  perkawinan melainkan hanya akta kawin dan buku nikah yang  telah  dicatat  melalui  Kantor  Urusan Agama  bagi  yang  beragama  Islam  dan Pencatatan Sipil bagi selain Islam.
Berdasarkan penjelasan mengenai pemberian  hak  administrasi  kependudukan bagi  pasangan  kawin  belum  tercatat,  penulis mengamati  bahwa  ada  keresahan  mengenai kebijakan tersebut dan ingin melihat langsung penerapannya di lapangan. Mengingat pencatatan  perkawinan  merupakan  amanat Undang-Undang namun tidak sinkron dengan peraturan  lainnya  yang  dapat  menimbulkan masalah  bagi  pihak-pihak  dalam  perkawinan di kemudian hari.

## 2. Rumusan Masalah
Pokok masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Pemberian  Hak  Administrasi Kependudukan  Bagi  Pasangan  Kawin Belum  Tercatat  di  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana  Pemberian  Hak  Administrasi Kependudukan  Bagi  Pasangan  Kawin Belum  Tercatat  di  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  perspektif  tujuan hukum Gustav Radbruch?
4 Agus Hendrayady, ed., Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022). H. 25.
5 Retno Setianingtias, M. Baiquni, dan Andri Kurniawan, “Pemodelan
Indikator
Tujuan
3. Kerangka Teori
a. Administrasi Kependudukan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi
Kependudukan administrasi kependudukan merupakan serangkaian usaha penyusunan dan penertiban yang dimaksud dengan administrasi kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan penataan  dan  penertiban  dalam  rangka penerbitan  dokumen  data  kependudukan lewat  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan sipil  serta  melalui  pengelolaan  informasi. Hasilnya  akan  dialokasikan  untuk  pelayanan publik dan peningkatan dalam sektor lain.
Pelayanan  publik  meliputi  pelayanan dasar  untuk  berbagai  dimensi  kehidupan bermasyarakat  seperti  pelayanan  sosial, pendidikan,  dan  kesehat. 4 Dasar  penggunaan didasarkan atas himpunan data kependudukan yang  merupakan  fungsi  dari  pembangunan berkelanjutan.  Data  perkawinan  sendiri merupakan  sumbangsih  untuk  meningkatkan pembangunan berkelanjutan di sektor sosial. 5
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan lembaga negara yang mencatatkan data  kependudukan.  Perkawinan  termasuk sebuah  peristiwa  penting  yang  menunjukkan status  seseorang  dan  dapat  dicatatkan  dalam data  kependudukan.  Perkawinan  yang  dapat
Pembangunan  Berkelanjutan  Di  Indonesia,” Jurnal Ekonomi  Dan  Pembangunan 27,  no.  2  (31  Desember 2019),  https://doi.org/10.14203/JEP.27.2.2019.61-74. H.61.
diakui  dan  dapat  dicatatkan  dalam  data kependudukan  dibuktikan  dengan  akta  nikah atau  akta  kawin,  namun  bagi  yang  tidak memiliki  bukti  perkawinan  tersebut  dapat mencatatkan  status  perkawinannya  semenjak berlakunya rangkaian kebijakan status kawin belum  tercatat  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  96  Tahun  2018  Tentang  Persyaratan dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan  Sipil,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  108  Tentang  Peraturan Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  96 Tahun  2018,  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  109  Tentang  Formulir  dan Buku  Yang  Digunakan  Dalam  Administrasi Kependudukan.
Perkawinan merupakan peristiwa penting yang  dicatatkan  dalam  data  kependudukan. Masyarakat  datang  ke  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat memperbarui data kependudukan dalam kartu keluarga  sesuai  dengan  keperluan  masing- masing.
Selama  ini  data  kependudukan  terkait perkawinan hanya berisi data penduduk yang kawin  dan  belum  kawin.  Berdasarkan kebijakan  baru,  kini  perkawinan  yang  belum melalui pencatatan sesuai perundang- undangan  dapat  dicatatkan  dalam  data kependudukan  dengan  status  kawin  belum tercatat. Data kependudukan terkait perkawinan  belum  tercatat  nantinya  akan dijadikan bahan dalam pertimbangan
6 Siti  Ummu  Adillah,  “Analisis  Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi
kebijakan  untuk  menertibkan  pencatatan perkawinan  dengan  cara  memprogramkan pengesahan  nikah  massal  dan  sosialisasi pencatatan perkawinan.
b. Pencatatan Perkawinan
Akta nikah atau akta perkawinan merupakan  bukti  otentik  dari  pencatatan perkawinan. Dengan mencatatkan perkawinan maka  terpenuhilah  persyaratan  administratif dari  sebuah  perkawinan  serta  memiliki  nilai kepastian hukum.
Kepemilikan  akta  nikah  atau  akta perkawinan menjadi penting di tengah kondisi sosial  masyarakat  yang  modern  dan  serba cepat.  Sedangkan  pembuktian  perkawinan yang  paling  efektif  adalah  dengan  akta tersebut.  Dengan  kata  lain  kepemilikan  akta perkawinan  merupakan  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  sebuah  perkawinan  dalam masyarakat.
Secara  praktik,  pencatatan  perkawinan yang tertib tidak selalu berjalan mulus. Salah satunya  disebabkan  oleh  praktik  nikah  di bawah  tangan  atau  perkawinan  yang  hanya dilakukan secara prosedur agama namun tidak dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  atau Kantor Catatan Sipil. Terdapat banyak faktor yang  melatarbelakangi  praktik  tidak  tertib hukum ini diantaranya adalah faktor ekonomi, belum  cukup  umur,  adanya  dualisme  hukum perkawinan dalam Islam, hamil di luar nikah dan  kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran masyarakat tentang pencatatan perkawinan. 6
Terjadinya  Nikah  Sirri  Dan  Dampaknya  Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak,” Jurnal Dinamika
Secara filosofis, regulasi tentang perkawinan telah mencakup kepentingan bagi seluruh  warga  negara  tanpa  terkecuali. Misalkan  saja  warga  negara  yang  memiliki tingkat  spiritualitas  hanya  sampai  taraf kepercaayaan  pun  mendapat  perlindungan hukum dari perkawinannya setelah dicatatkan. 7 Intervensi negara melalui adanya aturan pencatatan perkawinan bukan dimaksudkan untuk ikut mencampuri wilayah privat  warga  negara,  akan  tetapi  sebagai wujud  hukum  untuk  bisa  mengintervensi perkawinan yang bersifat keperdataan. 8
Secara  historis,  pencatatan  perkawinan yang ada sekarang ini merupakan perrkembangan  dari  bukti  perkwinan  yang sejajar dengan wali dan saksi dalam Islam. Di lain sisi, pencatatan ini merupakan bentuk dari kemajuan zaman dan tingkat amanat masyarakat  yang  menjadikan  bukti  tertulis menjadikan  pencatatan  perkawinan  mutlak diperlukan. 9
Pencatatan  perkawinan  dalam  perspektif moral mengajarkan adanya hak dan kewajiban yang  seimbang  berfungsi  untuk  bisa  tertib bermasyarakat. Idealnya, pemaknaan hak dan
Hukum 11, no. 0 (12 Maret 2011), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267.
H.111.
7 Laksana Arum Nugraheni, “Kajian Filosofis Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila  Dan  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Jurnal Paradigma  Hukum  Pembangunan 6,  no.  1  (16  Juli 2021),  https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2345. H.53.
8 M.  Zamroni, Prinsip-prinsip  Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018). H. 4.
kewajiban  harus  bersifat  multidimensional yang  didasari  oleh  aktivitas  sosial  kultural demi membentuk warga negara yang cerdas. 10
Dengan  kata  lain  pencatatan  perkwainan merupakan  hal  yang  penting  dalam  hukum perkawinan  di  Indonesia.  Dasar  kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum  menjadi jaminan  bagi  mereka  yang  mencatatkan perkawinannya. Selain itu, pencatatan perkawinan  memiliki  manfaat  yang  luas bukan hanya demi kepentingan pasangan akan tetapi  bagi  anak  dan  juga  pihak  lain  yang terlibat dalam perkawinan.
c. Teori Tujuan Hukum Gustav

## Radbruch
Hukum  memainkan  peranan  penting dalam  masyarakat  sebagai  basis  sosial,  ia harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan  dalam  tiap  anggota  masyarakat dan memberikan pelayanan terhadap mereka. 11 Dalam  proses  untuk  melayani masyarakat  serta  langkah  menuju  sebuah keadilan yang dapat menampung kepentingan dan  kebutuhan  masyarakat,  hukum  tidak selalu  memberikan  kepuasan  dalam  waktu singkat.  Hukum  membutuhkan  waktu  untuk
9 Husnul  Khitam,  “Pencatatan  Perkawinan: Suatu Analisis Sejarah Sosial,” Islamitsch Familierecht Journal 3, no. 02 (14 November 2022), https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2757. H.177.
10 Abdul  Hadi,  “Moralitas  Pancasila  Dalam Konteks  Masyarakat  Global:  Mengkaji  Pendidikan Kewarga  Negaraan  Untuk  Penguatan  Nilai  Moral Dalam  Konteks  Globalisasi,” Jurnal  Intelektualita: Keislaman,  Sosial  Dan  Sains 8,  no.  2  (12  Desember 2019), https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i2.4661. H.128.
11 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  VII (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). H.18.
menimbang  kembali  demi  mencapai  tujuan tersebut yang memerlukan waktu lama.
Sebagaimana  idealnya  hukum  yang  telah disebutkan di atas yaitu untuk memenuhi nilai keadilan dan pelayanan kepentingan masyarakat,  terdapat  juga  keinginan  untuk menciptakan peraturan-peraturan yang menjamin  kepastian  hubungan  mereka  satu sama lain. Menurut Gustav Radbruch, tiga hal tersebut  merupakan  nilai  dasar  hukum. Ketiganya memiliki karakteristik sendiri yang memiliki  potensi  untuk  saling  bertentangan, misalnya saja apabila sebuah hukum mengutamakan  kepastian  hukum,  maka secara  nilai  dia  mengesampingkan  nilai keadilan dan kemanfaatan. Ketiganya merupakan  nilai  yang  memiliki  potensi bertentangan, kendatipun demikian ketiganya menurut Radbruch terdapat suatu ketegangan yang saling berhubungan satu sama lain.
Gustav  Radbruch  adalah  seorang  ahli hukum  yang  lahir  di  Kota  Luebeck,  Jerman pada  tahun  1878.  Beliau  adalah  seorang professor hukum pidana dan professor filsafat hukum  di  Universitas  Konigsberg,  Kiel  dan Heidelberg. 12 Teori  yang  dikemukakan  oleh Radbruch  di  atas  mengenai  tiga  nilai  hukum disebut  dengan  teori  tujuan  hukum  yang secara  sederhana  menjelaskan  bahwa  hukum dan  tujuannya  perlu  berorientasi  dalam  tiga
12 Anton-Hermann Chroust, “The Philosophy of  Law  of  Gustav  Radbruch,” The  Philosophical Review 53, no. 1 (Januari 1944): 23, https://doi.org/10.2307/2181218. H.23.
13 “Manifestasi  Teori  Tujuan  Hukum  Gustav Radbruch  dan  Mashab  Positivisme  di  Indonesia,” Advokat Konstitusi (blog), 12 Maret 2021, https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-
hal  yakni  kemanfaatan,  keadilan,  dan kepastian hukum. 13 Kemanfaatan menurut Radbruch merupakan  salah  satu  tujuan  hukum  bahwa masyarakat harus bisa dilayani dan mendapatkan keuntungan dari adanya sebuah hukum.  Demi  mengenali  lebih  dalam mengenai  teori  Radbruch  maka  akan  penulis sajikan  deskripsi  mengenai  kemanfaatan  dan aliran  yang  menaunginya.  Utilitarianisme adalah  pelopor  doktrin  yang  menganggap bahwa  tujuan  hukum  adalah  semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan  yang  sebesar-besarnya.  Ide  ini lahir  dari  filsafat  sosial  bahwa  yang  dicari masyarakat  adalah  kebahagiaan,  oleh  kerena itu hukum harus menjadi alat untuk mencapai hal  tersebut.  Salah  satu  penganut  terkenal aliran  ini  adalah  Jeremy  Bentham,  dikenal sebagai the father of legal utilitarianism atau bapak  utilitarianisme  hukum  dan  salah  satu pakar  utilitarianisme  yang  paling  radikal. 14
Gambaran dari doktrin utilistis pada dasarnya menganjurkan prinsip kebahagiaan semaksimal mungkin. Masyarakat yang ideal adalah  masyarakat  yang  lebih  banyak bahagianya.
Selanjutnya  adalah  keadilan,  keadilan yang  dimaksud  Radbruch  di  sini  adalah sebuah konsep keadilan yang memiliki jargon
hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di- indonesia/.
14 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2009). H.272.
adil  untuk  satu  maka  adil  untuk  semua. Komponen  keadilan  ini  memang  akan bertentangan dengan kemanfaatan itu sendiri yang sasarannya lebih kepada kelompok atau bahkan individu tertentu.
Komponen yang terakhir adalah kepastian hukum,  tujuan  utama  dari  kepastian  hukum adalah  untuk  memastikan  perdamaian  dan ketertiban. 15 Berdasarkan  ketiga  tujuan hukum Radbruch tersebut yakni  kemanfaatan, keadilan  dan  kepastian  hukum,  kerap  kali diabaikan bahwa diantara ketiganya menciptakan  sebuah  antinomi.  Ketiganya saling membutuhkan namun disaat yang sama saling menolak, misalnya saja nilai kemanfaatan  dengan  nilai  keadilan,  atau keadilan dengan kepastian hukum. 16
Nilai kemanfaatan bisa mencapai misinya karena  dialah  yang  paling  subjektif  diantara semuanya, nilai kemanfaatan dapat ditemukan dari berbagai sisi sehingga sifatnya relatif. Di lain  sisi,  dia  sendiri  bertentangan  dengan keadilan, oleh karena itu Radbruch melengkapi  unsur  yang  ketiga  dengan kepastian hukum. Menurutnya dari ketiganya dibutuhkan adanya urutan untuk menentukan nilai  mana  yang  akan  menjadi  prioritas  dari tujuan hukum tersebut. 17
15 Heather Leawoods, “Gustav Radbruch: An Extraordinary  Legal  Philosopher,” Washington University Journal of Law & Policy 2, no. 1 (1 Januari 2000). H.493.
16 E. Fernando M. Manullang, “Misinterpretasi  Ide  Gustav  Radbruch  mengenai
Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan  Undang-Undang,” Undang:  Jurnal
Terdapat  dua  versi  dari  urutannya  yang dipengaruhi oleh kondisi pra perang dunia dua dan setelahnya dari Radbruch. Pada masa pra perang dia berpendapat keadilan dan kepastian hukum berada diatas nilai kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  lebih penting dari sekedar memperselisihkan antara keadilan  dan  kemanfaatan  yang  saling  tolak menolak.  Ia  mengakui  bahwa  dari  ketiga unsur  tujuan  hukum  tersebut  berpotensi mengalami  bentrok  satu  sama  lain  dan berpendapat  jika  benturan  terjadi  antara keadilan dan kepastian hukum maka kepastian yang lebih diutamakan. Berbeda lagi pendapat Radbruch  pada  masa  setelah  perang,  dia melakukan  modifikasi  terhadap  analisisnya terhadap  hukum  dan  menempatkan  keadilan pada prioritas utama diikuti kepastian hukum dan kemanfaatan.
Kendatipun  demikian,  tujuan  hukum Radbruch  dianggap  saling  menopang  satu sama lain dan merupakan kesatuan. 18 Menurut Rahardjo,  dengan  adanya  tiga  unsur  dengan nilai berbeda tersebut menyebabkan penilaian manusia  terhadap  keabsahan  sebuah  hukum menjadi  berbeda  satu  sama  lain,  untuk menghadapi  masalah  tersebut,  haruslah beralih kepada bagaimana berlakunya sebuah hukum.  Sebuah  ketertiban  masyarakat  tidak
Hukum 5,  no.  2  (30  Desember  2022):  460, https://doi.org/10.22437/ujh.5.2. H.453.
17 Torben  Spaak,  “Meta-Ethics  and  Legal Theory:  The  Case  of  Gustav  Radbruch,” Law  and Philosophy 28, no. 3 (2009). H.268.
18 Nur  Agus  Susanto,  “Dimensi  Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘St,’” Jurnal Yudisial 7, no. 3 (24 November  2014),  https://doi.org/10.29123/jy.v7i3.73. H.217.
tercipta hanya oleh keberlakuan hukum yang berasal  dari  tatanan  hukum  saja,  namun masyarakat  kita  adalah  sebuah  kumpulan yang  terdiri  dari  berbagai  macam  tatanan. Tatanan sosial juga turut menyumbang berupa “kekuatan sosial” untuk mempengaruhi rakyat sebagai  sasaran  hukum  bahkan  lembaga hukum itu sendiri.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang diasosiasikan  dengan  studi  lapangan  untuk mengetahui  bagaimana  hukum  bekerja  dan beroperasi  dalam  masyarakat. Dalam  sebuah penelitian  hukum  empiris  ruang  lingkupnya meliputi  identifikasi  hukum  dan  efektivitas. Pada  konteks  penelitian  ini,  penulis  akan melakukan  penelitian  tentang  praktik  upaya pemberian  hak  administrasi  kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
Pendekatan  penelitian  yang  penulis gunakan  dalam  penelitian  terkait  praktik upaya pemberian hak administrasi kependudukan  bagi  pasangan  kawin  belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gresik  adalah deskriptif  kualitatif,  yakni  memberikan gambaran tentang suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa,  dan  realita  secara  luas  dan
19 “Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan Dan  Perlindungan  Anak,”  diakses  21  April  2023, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29 /3047/percepatan-kepemilikan-akta-kelahiran-anak-
mendalam sehingga diperoleh suatu pemahaman baru.

## C. Pembahasan

## 1. Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat
Perkawinan  belum  tercatat  merupakan status  perkawinan  dalam  kartu  keluarga sebagai upaya pemerintah untuk mengakomodir penduduk yang tidak memiliki akta  nikah  atau  akta  kawin  untuk  tetap  bisa mengakses  pelayanan  publik  melalui  bukti administrasi  kependudukan  kartu  keluarga. Kartu  keluarga  sendiri  merupakan  dokumen penting yang menunjukkan identitas seseorang  dan  berguna  untuk  kebutuhan terhadap akses layanan publik beserta jaminan sosial dari pemerintah, sehingga penting bagi semua  kalangan  untuk  memiliki  dokumen tersebut. 19
Sebelum  tahun  2019  perkawinan  yang tidak  memiliki  buku  atau  akta  nikah  tidak dapat  tercantum  sebagai  suami  istri  dalam kartu  keluarga.  Pada  sekitar  pertengahan tahun  2019  pencantuman  dapat  dilakukan dengan status baru yakni kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). 20 Istilah  kawin  belum  tercatat muncul  setelah  terbitnya  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  96  Tahun  2018  Tentang Persyaratan  Dan  Tata  Cara  Pendaftaran
kemen-pppa-perkuat-sinergi-bersama-kementerian- lembaga-dan-organisasi-masyarakat.
20 Sriyanto,  Kepala  Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil, Interview, 23 Maret 2023.
Penduduk  Dan  Pencataan  Sipil,  yang  secara spesifik muncul pada pasal 79: 21 “Penerbitan sebuah kartu keluarga dikarenakan perubahan data perkawinan yang tidak dicatatkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetapi status perkawinannya  adalah  suami  istri,  dibuat dengan  persyaratan  berupa  surat  pernyataan tanggung jawab mutlak  yang ditandatangani. kedua belah pihak dan dua orang saksi.”
Kebijakan  mengenai  penerbitan  kartu keluarga, akta kelahiran dan hak administrasi kependudukan  lainnya  dalam  Peraturan Nomor  96  Tahun  2018  Tentang  Persyaratan Dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  Dan Pencataan Sipil merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.  Berdasarkan  pertimbangan hukum  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2013  dapat  disimpulkan  mengenai  tujuan pembentukan peraturan, setidaknya dirangkum menjadi tiga hal: 22
1. Melahirkan  sebuah  tertib  administrasi kependudukan yang berskala nasional.
2. Melaksanakan  amanat  dari  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  Pancasila  untuk dapat memberi pengakuan terhadap status
21 “PERPRES  No.  96  Tahun  2018  tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan  Sipil  [JDIH  BPK  RI],”  diakses  21  April 2023,
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97804/perpr es-no-96-tahun-2018.
22 “UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang
dalam tiap peristiwa penting warga negara tanpa terkecuali.
3. Menciptakan  sebuah  sistem  administrasi kependudukan yang tertib dan berstandar teknologi  informasi  agar  tiap  warga negara mendapat pelayanan yang menyeluruh dan prima.
Berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut, Dukcapil bergerak untuk memberikan  pelayanan  terhadap  tertib  data kependudukan.  Perkawinan  yang  merupakan informasi  penting  dalam  data  kependudukan seseorang terfasilitasi melalui Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara  Pendaftaran  Penduduk  Dan  Pencataan Sipil  dan  produk  hukum  turunannya  untuk mendapatkan  data  yang  akurat  mengenai perkawinan  yang  tidak  memiliki  akta  nikah. Menurut  Sriyanto  hal  ini  merupakan  sebuah terobosan dalam hal pendataan dan penyesuaian  dengan  tradisi  perkawinan terutama  di  masyarakat  adat  dan  penganut kepercayaan  yang  sulit  mendapatkan  akta nikah. 23
Istilah kawin belum tercatat menciptakan sebuah  lingkup  pemberian  hak  administrasi kependudukan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya  mengenai  status  perkawinan. Sebelum  Perpres  Nomor  96  Tahun  2018
Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Administrasi  Kependudukan  [JDIH  BPK  RI],”  24, diakses 21 April 2023,
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu- no-24-tahun-2013.
23 Sriyanto,  Kepala  Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.
Pendaftaran  Penduduk  Dan  Pencataan  Sipil, status  perkawinan  hanya  kawin  dan  belum kawin.  Setalah  kebijakan  tersebut  berlaku, pasangan kawin yang tidak memiliki akta dan buku  nikah  dapat  mencatatkan  peristiwa pentingnya dalam hal ini adalah perkawinan. Di  Dukcapil  Kabupaten  Gresik  sendiri  ada dua  alasan  mayoritas  masyarakat  kawin belum tercatat untuk dicantumkan dalam satu kartu  keluarga, pertama mereka  nikah  muda dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua ingin menerbitkan akta kelahiran anaknya dengan pencantuman nama ayah ibu. Alasan  lain  datang  karena  kecerobohan seperti  akta  nikah  hilang  dan  rusak  sehingga memilih  untuk  mencantumkan  dulu  dalam kartu keluarga untuk sementara waktu sampai memiliki kembali akta atau buku nikahnya. 24
Persyaratan  untuk  dapat  dicantumkan dalam kartu keluarga sebagai suami istri bagi pasangan  kawin  belum  tercatat  wajib  untuk melampirkan  formulir  surat  pernyataan tanggung  jawab  mutlak  (SPTJM)  untuk kebenaran data peristiwa perkawinan.
Formulir  tersebut  diisi  oleh  pasangan  yang bersangkutan  disertai  dua  saksi  perkawinan mereka. Ketentuan ini muncul  pada pasal  10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
24 Sriyanto,  Kepala  Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil.
25 Sriyanto,  Kepala  Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil.
Keluarga baru dengan status kawin belum tercatat  memiliki  ketentuannya  sendiri,  bagi perkawinan  yang  dilakukan  pasangan  yang tidak  memenuhi  persyaratan  minimal  umur kawin tidak dapat  menggunakan layanan ini. Dalam  hal  ini  pihak  Dukcapil  mengikuti aturan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. 25 Namun  tidak  diatur  dalam Permendagri  Nomor  108  Tahun  2019 mengenai  perkawinan  di  bawah  umur  ini sehingga pihak Dukcapil berpegangan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Penerbitan  kartu  keluarga  bagi  pasangan kawin belum tercatat tidak dapat dikeluarrkan untuk  perkawinan  beda  agama.  Sriyanto mengungkapkan  bahwa  kwain  beda  agama hanya diperuntukkan bagi mereka yang dapat melampirkan  keputusan  pengadilan  tentang pengesahan perkawinan mereka atau menunjukkan surat penundukan pidah agama dari pihak yang berwenang seperti surat baptis yang dikeluarkan oleh gereja. 26
Sebelum  Peraturan  Presiden  Nomor  96 Tahun  2018  Tentang  Persyaratan  Dan  Tata Cara  Pendaftaran  Penduduk  Dan  Pencatatan Sipil,  anak  yang  lahir  dari  pasangan  kawin tanpa  akta  atau  buku  nikah  bisa  saja menerbitkan  akta  kelahiran  namun  hanya tercantum  sebagai  anak  dari  ibunya  saja,  ini disebabkan  karena  anak  hasil  luar  kawin
26 Sriyanto,  Kepala  Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil.
hanya memiliki hubungan keperdataan hanya dengan  ibunya  saja. 27 Kebolehan  penerbitan akta lahir tanpa akta atau buku nikah tertuang pada pasal 52 ayat (2) dan Pasal 2 Peraturan Presiden  Nomor  25  Tahun  2008  Tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Status  kawin  belum  tercatat  dalam  kartu keluarga  tidak  hanya  berdampak  pada pasangan kawinnya saja akan tetapi anak yang lahir  juga  ikut  merasakan  implikasi  dari pencantuman suami istri dalam kartu keluarga orang tuanya. Akta kelahiran anak perkawinan  belum  tercatat  dalam  kartu keluarga  dapat  menerbitkan  akta  kelahiran namun dengan tambahan frasa yang menyatakan  bahwa  anak  tersebut  lahir  dari perkawinan  belum  tercatat. 28 Ketentuan  ini diatur  dalam  pasal  48  ayat  (2)  huruf  b Permendagri  Nomor  108  Tahun  2019  yang menyatakan bahwa akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dari orang tua yang tidak dapat menunjukkan  akta  nikah  namun  status perkawinan  dalam  kartu  keluarga  sebagai susmi istri ditulis sebagai anak dari ayah dan ibu dengan tambahan frasa yang menunjukkan  bahwa  perkawinannya  belum tercatat  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.
Seperti  yang  sudah  disinggung  bahwa kebijakan  kawin  belum  tercatat  memiliki menargetkan data bagi pasangan kawin yang
27 Rachmadi  Usman,  “Prinsip  Tanggung Jawab  Orangtua  Biologis  Terhadap  Anak  Di  Luar Perkawinan,” Jurnal  Konstitusi 11,  no.  1  (2014), https://doi.org/10.31078/jk1119. H.176.
tidak  memiliki  akta  nikah.  Pelaksanaan  dari kebijakan ini dapat ditelusuri dengan melihat data  mengenai  jumlah  kartu  keluarga berstatus perkawinan kawin belum tercatat di Kabupaten  Gresik.  Berdasarkan  data  dari Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Gresik ada 186.900 kartu keluarga yang  berstatus  kawin  belum  tercatat  yang terakumulasi  sampai Desember 2022 dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik. 29
Mengingat  pelaporan  peristiwa  penting seperti  perkawinan  ini  meupakan  faktor kesadaran dari masyarakat masih ada variabel yang  tidak  terhidung  dalam  praktiknya, namun  data  tersebut  cukup  untuk  diartikan bahwa Dukcapil telah memberikan pelayanan penerbitan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat.
Status  kawin  belum  tercatat  dalam  kartu keluarga  seharusnya  memberikan  panggung bagi negara untuk memberikan hak administrasi  kependudukan  bagi  pasangan kawin  belum  tercatat  melalui  prosedur  yang berlaku,  namun  ada  sebagian  prosedur tambahan  di  Dukcapil  Kabupaten  Gresik dalam  menerbitkan  akta  kelahiran  anak pasangan kawin belum tercatat.  Dengan kata lain  penambahan  prosedur  Permendagri Nomor  108  Tentang  Tentang  Peraturan Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  96 Tahun  2018  Tentang  Persyaratan  Dan  Tata Cara  Pendaftaran  Penduduk  Dan  Pencatatan
28 Sriyanto,  Kepala  Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.
29 Sriyanto,  Kepala  Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil.
Sipil. Pihak Dukcapil memberikan ketentuan untuk melampirkan surat pernyataan perkawinan  dari  pasangan  waktu  mereka melakukan perkawinan. Surat tersebut biasanya  dikeluarkan  oleh  tokoh  agama seperti modin atau pastor yang menunjukkan kondisi  perkawinan  seperti  saksi-saksi  dan wali perkawinan. 30
Ketentuan tersebut diperuntukkan khusus bagi  penerbitan  akta  kelahiran  di  Dukcapil Kabupaten  Gresik.  Jika  ingin  anaknya  untuk dicantumkan nama ayah dan ibu maka dalam kartu  keluarga  harus  berstatus  suami  istri, pada titik inilah pihak Dukcapil meminta surat pernyataan perkawinan selain surat pernyataan  tanggung  jawab  mutlak  sebagai tambahan  kebenaran  data  perkawinan.  Ini adalah  sebuah  langkah  hati-hati  dari  pihak Dukcapil  dalam  menerima  kebenaran  data perkawinan 31 Meski  ketentuan  tersebut  tidak bertentangan  dengan  prosedur  yang  berlaku dan  didasarkan  atas  sikap  hati-hati  namun secara kontekstual ketentuan khusus  tersebut menghilangkan  kemudahan  prosedur  dalam pemberian hak administrasi kependudukan.
Prosedur dan persyaratan penerbitan kartu keluarga  berstatus  kawin  belum  tercatat merupakan  langkah  yang  mudah  bagi masyarakat yang ingin data kependudukannya diubah menjadi berstatus kawin meski belum memiliki  akta  kawin  dan  menerbitkan  akta kelahiran  anak,  persyaratan  yang  dibutuhkan
ini  didasarkan  pada  standar  pelayanan Dukcapil Kabupaten Gresik sebagai berikut:
1. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan  akta  perceraian  atau  bukti  lain yang sah.
2. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah namun  masih  dalam  wilayah  Negara Kesaatuan Republik Indonesia.
3. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dukcapil
Kabupaten/Kota.
4. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan.
5. Petikan  Keputusan  Presiden  tentang pewarganegaraan  bagi  Warga  Negara Indonesia yang semula
berkewarganegaraan asing.
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan kode formulir F-1.05.
Untuk prosedurnya teknisnya penulis rangkum  dalam  sebuah  infografis  alur pembuatan  kartu  keluarga  bagi  pasangan kawin belum tercatat di  Dukcapil Kabupaten Gresik sebagai berikut:
31 Sriyanto,  Kepala  Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil.
Gambar 1.

## Alur Prosedur Pengurusan Kartu Keluarga
Persyaratan  untuk  menerbitkan  akta kelahiran dengan pencatuman nama ayah dan ibu  dari  perkawinan  yang  belum  tercatat  di Dukcapil  Kabupaten  Gresik  adalah  sebagi berikut:
1. Surat keterangan kelahiran.
2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.
3. Kartu  keluarga  yang  berisi  pasangan kawin  sebagai  suami  istri  dengan  status perkawinan kawin belum tercatat.
4. Kartu Tanda Penduduk elektronik.
Untuk  prosedurnya  teknisnya  penulis rangkum  dalam  sebuah  infografis  alur pencatatan  akta  kelahiran  bagi  pasangan kawin belum tercatat di  Dukcapil Kabupaten Gresik sebagai berikut:
32 Sriyanto,  Kepala  Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil.
Gambar 2.

## Alur Prosedur Pengurusan Pencatatan Akta Kelahiran Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat
Khusus  bagi  pengajuan  penerbitan akta  kelahiran  Dukcapil  Kabupaten  Gresik meminta  syarat  tambahan  yakni  ketika  akan mengajukan  kartu  keluarga  kawin  belum tercatat  petugas  meminta  surat  pernyataan kawin  sirri.  Hal  ini  sehubungan  dengan banyaknya kasus perkawinan dini di Kabupaten  Gresik,  bahkan  termasuk  pelajar yang hamil di luar nikah. Prosedur tambahan tersebut berguna ntuk memastikan kebenaran perkawinan  dan  bukan  hanya  pernyataan  di atas  kertas  dalam  SPTJM  saja. 32 Prosedur diatas  adalah  permohonan  akta  kelahiran setelah pasangan kawin belum tercatat sudah tercantum  dalam  satu  kartu  keluarga  sebagai suami istri.
Selain  penerbitan  akta  kelahiran, semua  prosedur  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten  Gresik  sudah  sesuai  dengan
peraturan  yang  berlaku.  Seperti  halnya prosedur  penerbitan  kartu  keluarga  bagi pasangan  kawin  belum  tercatat  yang  telah disesuaikan  dengan  Pasal  11  ayat  (1) Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil yang mensyaratkan bagi  warga negara untuk menerbitkan kartu keluarga baru berupa: 33
1. Akta nikah atau kutipan akta perkawinan atau kutipan perceraian.
2. Dokumen  surat  keterangan  pindah  atau surat  keterangan  pindah  datang  bagi penduduk  yang  pindah  dalam  wilayah NKRI.
3. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dukcapil.
4. Petikan  keputusan  presiden  tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah pernyataan janji setia bagi  yang  mulanya  berkewarganegaraan asing.
Kemudian  dalam  hal  pemohon  kartu keluarga  tidak  memiliki  bukti  perkwainan akta nikah atau akta kawin maka diterangkan dalam pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun  2018  Tentang  Persyaratan  dan  Tata Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil  menerangkan  bahwa  surat  pernyataan tanggung  jawab  mutlak  dapat  digunakan untuk dua alasan sebagai berikut:
1. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran.
33 “PERPRES  No.  96  Tahun  2018  tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [JDIH BPK RI].”
2. Tidak  memiliki  buku  nikah/kutipan  akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status  hubungan  dalam  kartu  keluarga menunjukkan suami istri.
Prosedur pengisian formulir di atas sudah sesuai  dengan  pasal  34  Peraturan  Presiden Nomor  96  Tahun  2018  Tentang  Persyaratan dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan Sipil di atas yang diperjelas dalam pasal  sepuluh  ayat  (2)  Peraturan  Dalam Negeri  Nomor  108  Peraturan  Pelaksanaan Peraturan  Presiden  Nomor  96  tahun  2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil sebagai peraturan teknisnya.
Surat  pernyataan  tanggung  jawab  mutlak perrceraian/perkawinan  belum  tercatat  yang menjadi  formulir  wajib  dalam  penerbitan kartu  keluarga  baru  bagi  pasangan  kawin belum  tercatat  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gresik  hadir dengan  kode  formulir  F-1.05  sesuai  dengan pasal  4  ayat  (2)  dan  (3)  Peraturan  Dalam Negeri  Nomor  108  Peraturan  Pelaksanaan Peraturan  Presiden  Nomor  96  tahun  2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Dalam  hal  persyaratan  dan  prosedur pencatatan kelahiran di  Dinas kependudukan dan  pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gresik  telah mensyaratkan  adanya  dokumen  tambahan yakni pernyataan kawin sirri dari tokoh agama.
Persyaratan  tersebut  tidak  diatur  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil maupun Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Presiden  Nomor  96  tahun  2018  Tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil.  Namun langkah  tersebut  patut  diapresiasi  karena alasannya  adalah  bentuk  kehati-hatian  akan kebenaran  peristiwa  perkawinan  di  tengah masyarakat yang banyak ditemui perkawinan di bawah tangan oleh pelajar. 34
Pihak  Dukcapil  telah  melihat  unsur sosiologis  di  wilayah  Kabupaten  Gresik  dan menerjemahkan  peraturan  yang  berlaku bahwa selain nilai kemudahan pemberian hak administrasi kependudukan dengan mencantumkan pasangan kawin belum tercatat  serta  pencantuman  nama  ayah  ibu dalam  akta  kelahiran  pasangan  kawin  belum tercatat  terdapat  juga  celah  hukum  bagi masyarakat  sehingga  persyaratan  tambahan tersebut  perlu  dilakukan  untuk  kehati- hatian. 35
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  dalam konteks persyaratan tambahan yang
34 Sriyanto,  Kepala  Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.
35 Sriyanto,  Kepala  Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil.
36 Surat  Edaran  Kementrian  Agama  Nomor: kw.06.02/1/kp.01/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/I  Tahun 2015  Tentang  Pengangkatan  Pembantu  Pegawai Pencatat Nikah.
disampaikan oleh narasumber, modin memang  pernah  ditunjuk  untuk  menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Hal tersebut tertera pada pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007 Tentang Pencatatan Nikah.
Tugas  utamanya  mencakup  pembinaan kehidupan  beragama  Islam  dan  melakukan koordinasi dengan instansi masyarakat. Akan tetapi  setelah  beredarnya  surat  edaran  dari Kementrian  Agama  pada  tahun  2015 36 tugas P3N dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya  tugas  pencatatan  perkawinan pada  KUA. 37 Meskipun  tidak  dihapus sepenuhnya karena pada KUA daerah tipologi D1  dan  D2  yaitu  daerah  terpencil  dan perbatasan  masih  diperbolehkan. 38 Terlepas dari  peran  modin  yang  sudah  tidak  relevan lagi, upaya kehati-hatian Dukcapil Kabupaten Gresik patut diapresiasi karena telah memastikan  kebenaran  peristiwa  perkawinan yang telah dilakukan pemohon hak administrasi.
Mengenai pencatatan kawin belum tercatat dalam kartu keluarga untuk pasangan beda agama, pihak Dinak Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  tidak  dapat  mencantumkan mereka  dalam  satu  kartu  keluarga  meski
37 Mukhammad  Nur  Hadi  dan  Khiyaroh Khiyaroh,  “Modin  dan  Otoritasnya;  Studi  Kasus Larangan  Kawin  Hamil  Di  Kelurahan  Temas  Kota Batu,” YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan Hukum Islam 11, no. 1 (5 Juni 2020), https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.7352. H.41.
38 Arwan  Topo,  “Kedudukan  Modin  dalam Perspektif  Hukum  Positif,” El-Dusturie 1,  no.  1  (21
Juni 2022), https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4067. H.94.
dengan  peraturan  terbaru.  Apabila  memaksa ingin dicantumkan dalam satu kartu keluarga sebagai suami istri kawin belum tercatat tetap harus  ada  surat  penundukan  pindah  agama atau  keputusan  pengadilan.  Barulah  setelah ada  bukti-bukti  tersebut  surat  pernyataan tanggung jawab penuh bisa digunakan sebagai syarat  untuk  menerbitkan  kartu  keluarga kawin belum tercatat.
Begitupun  dengan  perkawinan  di  bawah umur,  pihak  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik menerapkan bahwa surat pernyataan tanggung jawab  mutlak  hanya  diperkenankan  bagi mereka  yang  telah  berusia  di  atas  sembilan belas  tahun.  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Pasal  7  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan yang  merubah  minimal  umur  perkawinan menjadi  19  Tahun. 39 Proses  terwujudnya ketertiban dan terhindar dari keruwetan dalam urusan administarsi ini akan lebih mudah jika diibaratkan  sebagai  sebuah  sistem  hulu-hilir, peristiwa penting yang dialami dianggap hulu dan setelah melalui pencatatan dan mendapatkan buku atau akta nikah masuklah ke  hilir  untuk  dicatatkan  dalam  data kependudukan. 40 Ketika  banyak  pelanggaran terjadi  pada  proses  pencatatan  perkawinan, maka efeknya akan berimbas pada keruwetan pengurusan data administrasi
39 Sriyanto,  Kepala  Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil.
40 “Status  ‘Kawin  Belum  Tercatat’  di  Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri,” kumparan,
kependudukannya  yang  merupakan  wilayah Dukcapil.
Dalam  konteks  Upaya  pemberian  hak administrasi  kependudukan  bagi  pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Gresik  telah sesuai  dengan  norma  yang  ada.  Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai upaya tersebut telah sesuai dengan peraturan terkait diantaranya  Peraturan  Presiden  Nomor  96 tahun  2018  Tentang  Persyaratan  dan  Tata Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil,  Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  108 Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Presiden Nomor  96  tahun  2018  Tentang  Persyaratan dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan  Sipil,  Peraturan  Dalam  Negeri Nomor 109 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan
Dalam Administrasi Kependudukan.
Tindak  lanjut  dari  serangkaian  peraturan pasangan  kawin  belum  tercatat  dalam  kartu keluarga  pihak  Dinas  kependudukan  dan pencatatan sipil kabupaten Gresik terepresentasikan dengan sikap proaktif dalam sosialisasi pencatatan perkawinan. Hal tersebut  didasarkan  oleh  Surat  Edaran Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Nomor
472.2/15145/DUKCAPIL yang berisi sebagai berikut:
diakses  5  April  2023,  https://kumparan.com/zudan- arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat- di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri- 1xwmrI5BP0k.
1. Penduduk dengan perkawinan yang belum dicatatkan  atau  belum  dapat  dicatatkan dapat dilakukan pencantuman dalam kartu keluarga  dengan  status  kawin  belum tercatat  sebagai  kebijakan  afirmatif  atau sementara sampai pencatatan resmi dapat dilakukan.
2. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam  kartu  keluarga  didasarkan  atas permohonan kedua belah pasangan dengan  surat  pernyataan  tanggung  jawab mutlak.
3. Data  kependudukan  berstatus  kawin belum  tercatat  menjadi  acuan  masing- masing daerah untuk melakukan program pengesahan  perkawinan  dan  pencatatan perkawinan massal.
4. Tiap-tiap daerah proaktif mensosialisasikan  bahwa  untuk  suatu perkawinan harus dicatatkan. 41
Atas dasar tersebut Dinas Kependudukan Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaen  Gresik  telah melakukan  program  isbat  massal  di  wilayah Kabupaten Gresik. Program terakhir dilakukan  pada  tahun  2022  dan  berhasil melakukan  pengesahan  nikah  untuk  13 pasangan.  Jumlah  kartu  keluarga  berstatus kawin  belum  tercatat  di  Kabupaten  Gresik pada  tahun  2022  sendiri  adalah  186.900 42
(seratus  delapan  puluh  enam  ribu  sembilan ratus),  meski  tidak  dapat  dibandingkan
41 “Petunjuk  Pencantuman  Status  Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga - Website Resmi Desa  Rarang  Selatan,”  diakses  30  April  2023, https://rarangselatan.desa.id/index.php/artikel/2021/12 /24/petunjuk-pencantuman-status-kawin-belum- tercatat-dalam-kartu-keluarga.
dengan  perbandingan  yang  akurat  peneliti mengamati  bahwa  dengan  jumlah  tersebut harus dilakukan usaha lebih untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan nikah.
Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri tidak dapat memaksa mengenai  pencatatan  perkawinan  karena tugasnya  hanyalah  mencatatkan  peristiwa yang  telah  terjadi,  sedangkan  peristiwa  itu hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah setelah  mencatatkan  perkawinannya.  Hal  ini harus  didukung  oleh  kesadaran  masyarakat untuk  peka  terhadap  kebutuhan  tertib administrasi  pencatatan  perkawinan  dan update data  kependudukan.  Namun  seperti yang  telah  disampaikan  narasumber  bahwa kesadaran masyarakat  akan pentingnya tertib administrasi  tersebut  sangatlah  rendah  di wilayah Kabupaten Gresik. 43
Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan Sipil Kabupaten  Gresik dalam  upaya pemberian  hak  administrasi  kependudukan bagi  pasangan  kawin  belum  tercatat  telah sesuai  dengan  peraturan  yang  ada.  Pada akhirnya, kebijakan ini menguntungkan pihak Dinas  dalam  segi  data,  artinya  perkawinan yang belum tercatat memiliki data yang valid dan  akan  ditindaklanjuti  untuk  pencatatan perkawinan dan pengesahan nikah. Sosialisasi  dan  sinergi  dengan  instansi  lain
42 Sriyanto,  Kepala  Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.
43 Sriyanto,  Kepala  Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil.
seperti  KUA  dan  Pengadilan  menjadi  kunci demi  terciptanya  tertib  pencatatan  nikah  dan administrasi kependudukan.
2. Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan

## Hukum Gustav Radbruch
Data kependudukan merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan  pembangunan  berkelanjutan. Fungsinya  secara  umum  digunakan  untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan nasional,  dan  penegakan  hukum,  bentuknya meliputi kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan  akta  kelahiran  yang  berisi  identitas penduduk. 44 Perkawinan  termasuk  dalam peristiwa penting yang wajib tercantum dalam identitas  kependudukan  tersebut  dan  syarat pencatuman status perkawinan adalah dengan menunjukkan akta nikah atau akta perkawinan. Namun terjadi banyak penyelewengan dalam tertib administrasi pencatatan perkawinan dan rendahnya kesadaran masyarakat atas pentingnya  pencatatan  perkawinan  menjadi salah satu faktornya. 45
Pencatatan perkawinan memiliki implikasi  yang  luas  dalam  kehidupan  rumah tangga.  Ketika  sudah  berstatus  suami  istri
44 Sri  Handriana  Dewi  Hastuti,  “Pentingnya Pemanfaatan  Data  Kependudukan  Di  Era  Digital,” Teknimedia:  Teknologi  Informasi  Dan  Multimedia 1,
no. 1 (23 Mei 2020),
https://doi.org/10.46764/teknimedia.v1i1.9. H.18.
45 Wayan  Resmini,  Abdul  Sakban,  dan  Ni Putu Ade Resmayani, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam  Kepemilikan  Akta  Perkawinan,” selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 4, no. 1 (24 November 2020): 704,
https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3319. H.704.
dalam  satu  keluarga,  akibat  hukumnya berdampak  pada  pemberian  nafkah  dan kewajiban  antara  orang  tua  dan  anak  dan hukum  pula  harus  memberi  kepastian  dan perlindungan berupa akta kawin sebagai bukti pencatatan  tadi.  Pada  akhirnya,  pencatatan perkawinan memiliki nilai kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. 46
Namun masih marak terjadi perkawinan di bawah tangan oleh masyarakat seperti praktik nikah sirri, nikah dini, dan nikah yang hanya didasarkan  dengan  hukum  adat  atau  agama semata tanpa mempedulikan pencatatannya. 47
Perkawinan  semacam  itu  tidak  memiliki kekuatan  hukum  sehingga  memiliki  resiko keruntuhan  kehidupan  rumah  tangga  namun anggota  keluarga  termasuk  anak  harus mendapatkan hak yang sama di  mata hukum untuk  dapat  hidup  layak  dan  diterima  di masyarakaat. Melihat kondisi ini perlu solusi terbaik  demi  memberikan  perlindungan terhadap  angota  keluarga  yang  lain  terutama anak yang lahir dari sebuah perkawinan.
Melalui  Kementrian  Dalam  Negeri  kini pasangan  yang  perkawinannya  tidak  tercatat dapat  mengakses  pelayanan  publik  sama seperti  mereka  yang  perkawinannya  tercatat. Peristiwa perkawinan dapat dilakukan
46 Rachmadi  Usman,  “Makna  Pencatatan Perkawinan  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 3 (3 Mei 2018),
https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80. H.270.
47 Adillah, “Analisis Hukum Terhadap Faktor- Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan  Dampaknya  Terhadap  Perempuan  (Istri)  Dan Anak-Anak,”. H.111.
pencatatan dalam  data kependudukan berupa kartu keluarga dan itu dapat membuka kunci pada sebagian akses pelayanan publik dan hak administrasi  sama  dengan  pasangan  yang perkawinannya dicatat sesuai dengan Undang-Undang  atau  perkwinan  yang  hanya sah secara agama dan kepercayaan. 48
Perlu digarisbawahi bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanyalah mencatatkan peristiwa perkawinannya, bukannya  melakukan  pengesahan  terhadap suatu  perkawinan  seperti  halnya  yang dilakukan pegawai pencatat nikah.
Buku nikah atau akta perkawinan menjadi bukti  otentik  dari  sebuah  perkwinan  di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 49 Hal ini membuat pendataan  peristiwa  perkawinan  dalam  kartu keluarga dalam rangka memberi hak administrasi  kependudukan  bagi  pasangan kawin  belum  tercatat  menjadi  rancu,  karena seharusnya  hanya  bukti  otentik  perkawinan yang  menjadi  syarat  mengubah  status perkawinan. Namun peraturan terkait memberikan legalitas akan pendataan tersebut, jadi  yang  tersisa  hanyalah  ketidaksinkronan
48 Yusuf Setiawan, “Analisa Pencatatan Nikah (Kawin  Belum  Tercatat)  Pada  Kk  Dalam  Persfektif Disdukcapil  Purwakarta,” Muttaqien;  Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies 3, no. 2 (30 Juli 2022), https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.02. H.213.
49 Iwan  Iwan,  “Akta  Nikah  Sebagai  Bukti Otentik  Perkawinan  Di  Indonesia;  Analisis  Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan,” Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah 10, no. 1 (20 Desember
dalam semangat tertib pencatatan perkawinan sesuai  dengan  Undang-Undang,  sedangkan penerapannya telah memiliki dasar hukum.
Hukum sendiri merupakan sumber tertinggi  dalam  mengontrol  nilai-nilai  dalam masyarakat  yang  membuat  mereka  memiliki kesadaran  diksriminatif  tentang  mana  yang boleh dan tidak untuk dilakukan. Berdasarkan fungsinya sebagai pelindung kepentingan dan pengontrol konflik dalam masyarakat haruslah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya. 50 Penyesuaian  tersebut  perlu dirasakan  semenjak  munculnya  kesenjangan antara  realita  yang  terjadi  dalam  masyarakat dengan hukum yang mengaturnya.
Fondasi  penelitian  hukum  adalah  teori ilmu  (rasionalisme  dan  empirisme),  filsafat hukum (positivisme hukum dan yurisprudensi)  dan  paradigma  ilmu  hukum (fenomena normatif dan sosiologis). Paradigma tersebut menjadi landasan metode penelitian  hukum  (normatif  dan  sosiologis), strategi  penelitian  hukum  (interpretif  dan konstruktif)  dan  tujuan  hukum  (penerapan hukum dan perubahan hukum). 51
Berdasarkan  model  penelitian  hukum, Gustav  Radbruch  telah  memperkenalkan pemikirannya  tentang  tujuan  hukum  yang
2022),  https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713. H.86.
50 Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012). H.203.
51 Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta  Konseptual  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Penelitian  Hukum  Sosiologis,” Jurnal  Dinamika Hukum 13, no. 2 (15 Mei 2013), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212. H.317.
memiliki tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum,  dan  kemanfaatan. 52 Kemudian  dia menempatkan  keadilan  menjadi  prioritas utamanya diantara tiga unsur yang membentuk  sebuah  tujuan  hukum. 53 Sebagai sebuah langkah yang didasarkan pada sebuah kebijakan, upaya pemberian hak administrasi kependudukan  bagi  pasangan  kawin  belum tercatat  harus  memenuhi  unsur-unsur  dari tujuan hukum tersebut.
Tujuan  hukum  Radbruch  yang  pertama adalah  keadilan  yang  sekaligus  menjadi prioritas  utama,  untuk  itu  jawaban  terhadap problem  keadilan  dari  kebijakan  ini  perlu digambarkan  mengenai  keadilan  seperti  apa yang  diharapkan  oleh  Radbruch  demi mencapai  sebuah  tujuan  hukum  yang  ideal. Radbruch  menyatakan  bahwa  hukum  adalah untuk  keadilan ( rechct  ist  wille  zur gerechtigkeit ). 54 Diantara  abstraksi  dan subjektifitas mengenai makna keadilan 55 yang sebenarnya,  Radbruch  memegang  teguh bahwa  keadilan  yang  dimaksud  adalah keadilan  formal,  bukan  substantif.  Meski keadilan  sempurna  yang  memuaskan  semua
52 Tata  Wijayanta,  “Asas  Kepastian  Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga,” Jurnal Dinamika  Hukum 14,  no.  2  (25  Mei  2014), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291. H.219.
53 Nur  Agus  Susanto,  “Dimensi  Aksiologis
Dari Putusan Kasus ‘ST,’” 2014,
http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i3.73. H.217.
54 Fira  Mubayyinah,  “Legal  Review  Of Indefinite Revocation Of The Political Right To Hold Public Office Against Corruption Convicts,” Prophetic Law  Review 1,  no.  1  (19  September  2019), https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art6. H.96.
55 Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence):  Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) . H.223.
orang  tidak  akan  pernah  ada,  namun  kadar keadilan  tersebut  masih  dapat  dilihat  dalam kadar tertentu. Pendapat Algra mengenai cara menyikapi  keadilan  cukup  relevan  apabila melihat  keadilan  sebagai  sebuah  pencapaian bukan konsep ideal yang baku. 56
Berdasarkan pandangan
Radbruch mengenai keadilan formal, kebijakan mengenai pemberian hak administrasi kependudukan  bagi  pasangan  kawin  belum tercatat  telah  sesuai  dengan  nilai  keadilan tersebut. Kebijakan mengenai pemberian hak administrasi  kependudukan  bagi  pasangan kawin  belum  tercatat  sebenarnya  merupakan amanat  dari  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  46/PUU-VIII/2010  mengenai  hak konstitusional  bagi  keabsahan  anak  hasil kawin  di  luar  nikah.  Entah  bagaimanapun bentuk  dan  keabsahan  perkawinannya,  anak tidak  boleh  menjadi  korban  dari  perkawinan tersebut serta harus tetap mendapat statusnya sebagai  anak  dari  ayah 57 begitupun  hak- haknya. 58
Nilai  keadilan  bagi  anak  yang  lahir  dari sebuah perkawinan tersebut terakomodir oleh
56 Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence):  Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) . H.222. 57 Erfaniah  Zuhriah  dan  Lutfiana  Dwi Mayasari, “Analisis Muatan Materi Bab Xiv Kompilasi Hukum  Islam  Pasal  100  Tentang  Pemeliharaan  Anak Dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  R.I.  Nomor 46/PUU-VIII/2010,” De  Jure:  Jurnal  Hukum  Dan Syar’iah 4,  no.  2  (30  Desember  2012):  120, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2981. H.120.
58 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VII/2010.
kebijakan dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor  96  Tahun  2018  Tentang  Persyaratan dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan  Sipil,  yakni  menjamin  kebutuhan akan  status  anak  yang  lahir  dengan menyertakan  nama  ayah  dan  ibu  dalam  akta kelahirannya walaupun tidak dapat menunjukkan  akta  nikah  atau  akta  kawin. Redaksi pasal tersebut sebagai berikut:
“Penduduk  dalam  hal-hal  berikut  ini,  dapat membuat  surat  pernyataan  tanggung  jawab penuh yang diketahui dua orang saksi atas:
a. Penduduk tidak memiliki surat keterangan kelahiran.
b. Penduduk tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain  yang  sah  tetapi  status  perkawinan dalam  kartu  keluarga  yang  menunjukkan suami istri. 59
Hak  anak  yang  terakomodir  dalam kebijakan ini meliputi hak untuk berkembang, hak  untuk  mendapat  pendidikan,  dan  hak untuk  mendapatkan  kasih  sayang.  Hak-hak tersebut  dalam  kondisi  normal  tentu  saja diberikan oleh orang tuanya, akan tetapi dari banyak kasus yang terjadi tentang penelantaran  anak  dan  istri  serta  demi penegakan hukum proses pengembalian hak- hak  itu  harus  dilandasi  oleh  sebuah  bukti keperdataan anak.
59 “PERPRES  No.  96  Tahun  2018  tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [JDIH BPK RI].”
60 Ahmad  Farahi  dan  Ramadhita  Ramadhita, “Keadilan  Bagi  Anak  Luar  Kawin  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” De
Sebelum kebijakan ini, Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VII/2010  sebenarnya  telah  memberikan payung hukum bagi anak-anak yang terlahir di luar  perkawinan  dan  putusan  tersebut  telah sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia  yang  menekankan  kesetaraan. 60
Meski  begitu,  putusan  tersebut  masih multitafsir  serta  tidak  memiliki  aturan  teknis yang  jelas  yang  pada  akhirnya  telah disempurnakan  dalam  kebijakan  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil serta aturan teknisnya.
Hak anak yang terfasilitasi oleh kebijakan status  kawin  belum  tercatat  telah  sesuai dengan  apa  yang  diamanatkan  oleh  Undang- Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 28 B Ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  dinyatakan bahwa  setiap  anak  berhak  atas  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 61
Selama  suatu  kebijakan  menjalankan  nilai keadilan  dari  Undang-Undang  Dasar  1945 yang  merupakan  dasar  dari  penyusunan peraturan,  maka  telah  sesuai  dengan  prinsip keadilan  legal  formal  seperti  pendapat Radbruch.
Dalam  konteks  praktik  upaya  pemberian hak adminsitrasi kependudukan bagi pasangan  kawin  belum  tercatat  telah  sesuai
Jure:  Jurnal  Hukum  dan  Syar’iah 8,  no.  2  (2016), https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778. H.82
61 Setjen DPR RI, “J.D.I.H. - Undang Undang Dasar  1945  -  Dewan  Perwakilan  Rakyat,”  diakses  14 April 2023, https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.
dengan  prosedur  dalam  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tentang Peraturan Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  96 tahun  2018.  Meski  ada  syarat  tambahan berupa  surat  pernyataan  nikah  secara  agama yang dikeluarkan oleh tokoh agama setempat yang  membantu  proses  perkawinan,  hal tersebut  didasarkan  atas  sikap  kehati-hatian dalam  kebenaran  peristiwa  perkawinan  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Gresik  sehingga  dalam  poin  ini juga  telah  sesuai  dengan  prinsip  keadilan formal diindikasikan oleh pelaksanaan hukum yang didasarkan atas interpretasi dari sebuah teks hukum atau peraturan. 62
Tujuan  hukum  yang  kedua  adalah kepastian  hukum  atau legal  certainty .  Hal yang  menjadi  acuan  dalam  tujuan  ini  adalah positivisasi untuk mencapai kepastian hukum. 63 Kepastian hukum diperoleh dengan adanya  perundang-undangan  yang  mengatur seluruh norma kehidupan bersama agar dapat menjalankan  fungsinya  sebagai  penjamin aturan  dan  menghindarkan  dari  kekacauan. 64
Kepastian  dari  sudut  pandang  penganut positivisme tidak menilai apakah suatu hukum itu baik atau buruk. Dengan kata lain, mereka
62 Sidik Sunaryo, “Formal Genus of the Value of  Justice  in  Indonesia,” Legality :  Jurnal  Ilmiah Hukum 29, no. 2 (25 Juni 2021), https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.16609. H.226.
63 Tundjung  Herning  Sitabuana  dan  Ade Adhari, “Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan  Penegakan  Hukum  Oleh  Mahkamah  Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016),” Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (6 Mei 2020), https://doi.org/10.31078/jk1715. H.117 64 Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, Filsafat Hukum: Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2013). H.36.
memisahkan secara tegas antara hukum yang ada dengan wilayah praktis atau sein dengan sollen , asalkan dia telah memenuhi ketentuan formal  dari  sebuah  hukum  maka  dia  adalah hukum. 65 Persoalan  adil  atau  tidaknya bukanlah  persoalan  hukum  yang  penting untuk  dibicarakan,  melainkan  persoalan mengenai  positivisasi  yang  menjadi  acuan sebuah  hukum.  Dengan  begitu  akan  tercipta sebuah  tujuan  hukum  berupa  kepastian hukum. 66
Kepastian hukum adalah suatu pemikiran tentang bagaimana hukum harus dengan tegas mengatur  masyarakat  yang  dihadapkan  pada sebuah  norma  hukum  demi  melindungi masyarakat itu sendiri dari kekuasaan publik. Walaupun begitu belakangan ini ia mengalami  perubahan  makna  menjadi  lebih fleksibel. 67
Kepastian  hukum  menjadi  lebih  lentur dengan  mempertibangkan  perubahan  dalam masyarakat  serta  kemajuan  teknologi  dan peradaban yang begitu cepat berubah. Dengan kata  lain,  kepastian  hukum  dapat  diperoleh apabila substansi hukum dari suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga
65 Chroust, “The Philosophy of Law of Gustav Radbruch,” . H.42.
66 Sitabuana  dan  Adhari,  “Positivisme  Dan Implikasinya  Terhadap  Ilmu  Dan  Penegakan  Hukum Oleh  Mahkamah  Konstitusi  (Analisa  Putusan  Nomor 46/PUU-XIV/2016),” . H.117.
67 Mark  Fenwick  dan  Stefan  Wrbka,  “The Shifting  Meaning  of  Legal  Certainty,”  dalam Legal Certainty  in  a  Contemporary  Context ,  ed.  oleh  Mark Fenwick  dan  Stefan  Wrbka  (Singapore:  Springer Singapore,  2016),  1,  https://doi.org/10.1007/978-981- 10-0114-7_1. H.101
pemaknaan  dari  teks  perundang-undangan tidak multitafsir. 68
Dalam  konteks  upaya  pemberian  hak administrasi  kependudukan  bagi  pasangan kawin  belum  tercatat,  prosedur  serta  aturan umumnya  telah  memiliki  dasar  hukum  yang dapat  dijadikan  sandaran.  Aturan  tersebut termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun  2018  Tentang  Persyaratan  dan  Tata Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  96 tahun  2018,  dan  juga  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  109  Tentang  Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
Setelah rangkaian kebijakan tersebut hadir, pasangan  kawin  belum  tercatat  dapat memiliki  status  suami  istri  dalam  kartu keluarga  dengan  status  kawin  belum  tercatat dengan  payung  hukum  yang  jelas.  Tepatnya pada  pasal  10  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  108  Tahun  2019  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Presiden Nomor  96  tahun  2018  yang  menyatakan bahwa penerbitan keluarga baru harus sejalan dengan Peraturan Presiden tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran
68 Nyoman  Gede  Remaja,  “Makna  Hukum Dan  Kepastian  Hukum,”  Kertha  Widya  2,  no.  1  (31 Agustus  2014),  https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426. H.21.
69 “PERMENDAGRI  No.  108  Tahun  2019 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara  Pendaftaran  Penduduk  Dan  Pencatatan  Sipil [JDIH  BPK  RI],”  diakses  17  April  2023,
Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  serta  harus disertai  surat  pernyataan  tanggung  jawab penuh perkawinan/perceraian belum tercatat. 69
Meski  permohonan  penerbitan  kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat dilatarbelakangi  oleh  banyak  motif,  pada akhirnya  data  dari  pasangan  kawin  yang belum  tercatat  tersebut  akan  diproses  dan menjadi  bahan  evaluasi  untuk  dimasukkan dalam  program  yang  mendukung  pencatatan perkawinan  seperti  pengesahan  perkawinan massal  dan  sosialisasi  urgensi  pencatatan perkawinan dan peristiwa penting kependudukan.
Dampak  dari  tercantumnya  pasangan kawin  belum  tercatat  dalam  satu  kartu keluarga sebagai suami istri adalah anak yang terlahir  dari  perkawinan  tersebut  mendapat akta  kelahiran  dengan  nama  ayah  dan  ibu. Sebelumnya anak yang lahir dari perkawinan yang  tidak  memiliki  akata  nikah  atau  akta kawin sulit mendapatkan hak keperdataannya. Hal  tersebut  sesuai  dengan  pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  hanya memiliki  hubungan  perdata  dengan  keluarga ibunya 70 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138582/per mendagri-no-108-tahun-2019.
70 Djumikasih Djumikasih, “Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu- Viii/ 2010 Terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin,” Arena Hukum 6, no. 2 (2013):
208, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.4. H.208.
Nomor 46/PUU-VIII/2010,  pasal  tersebut dinyatakan  melanggar  konstitusi  dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan  diputuskan bahwa  anak  dapat  memiliki  hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan  dengan  teknologi  dan  ilmu pengetahuan. 71
Meskipun  demikian,  putusan  tersebut masih multitafsir dan membutuhkan kepastian hukum  dari  perundang-undangan.  Walaupun bukan  melalui  revisi  Undang-Undang  pada pasal  43  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  namun  melalui Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil pasal 33 ayat dan 34 persoalan mengenai hak keperdataan  anak  diluar  kawin  menjadi memiliki kepastian hukum.
Bunyi  pasal  33  menyatakan  bahwa pencatatan  kelahiran  dapat  dicatatkan  bagi anak  yang  tidak  diketahui  asal-usulnya, sedangkan  dalam  pasal  34  surat  pernyataan tanggung  jawab  mutlak  dapat  digunakan sebagai  syarat  tambahan  dan  dokumen tambahan  atas  kurangnya  kepemilikan  surat keterangan  lahir  dan  akta  nikah  atau  akta perkawinan  akan  tetapi  status  perkawinan dalam kartu keluarga adalah suami istri. 72
Pada  akhirnya  hasil  dari  serangkaian mengenai  kebijakan  status  perkawinan  baru
71 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VII/2010.
72 “PERPRES  No.  96  Tahun  2018  tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [JDIH BPK RI].”
dalam  kartu  keluarga  ini  menghasilkan produk  hukum  berupa  kartu  keluarga  yang berisi informasi status perkawinan yang baru yakni  kawin  belum  tercatat.  Produk  yang kedua adalah akta lahir dengan nama ayah ibu lengkap bagi anak yang lahir dari perkawinan belum  tercatat  dengan  tambahan  frasa  yang menunjukkan  bahwasanya  anak  tersebut terlahir dari perkawinan yang belum tercatat. Berdasarkan pengamatan peneliti, serangkaian kebijakan dalam upaya pemberian  hak  administrasi  kependudukan telah  memenuhi  unsur  kepastian  hukum dengan payung hukum dan produk yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam lingkup  data  kependudukan  dan  pencatatan sipil.
Upaya pemberian hak administrasi kependudukan  bagi  pasangan  kawin  belum tercatat  sebelumnya  telah  memiliki  nilai keadilan  dan  kepastian  hukum,  poin  terakhir adalah nilai kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum.  Kemanfaatan  dalam  sebuah  hukum merupakan  gagasan  dari  aliran  utilitiarisme yang  mengartikan  kemanfaatan  sebagai kebahagiaan,  dengan  kata  lain  hukum  harus memberikan kebahagiaan pada sebagian besar masyarakat. 73
Poin kemanfaatan yang terkandung dalam serangkaian perraturan yang menaungi upaya pemberian  hak  administrasi  kependudukan
73 Muhammad  Syukri  Albani  Nasution  dkk., Hukum Dalam Pendekatan Filsafat (Jakarta: Kencana, 2015).H.161.
bagi  pasangan  kawin  belum  tercatat  terletak pada  penggunaan  dokumen  berupa  surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Dokumen tersebut  diatur sebagai  syarat  untuk  berbagai keperluan  dalam  mengurus  administrasi kependudukan. Poin pertama sebagai pengganti  persyaratan  kepemilikan  buku nikah atau akta perkawinan, hal tersebut diatur dalam pasal 34 Peraturan presiden Nomor 96 Tahun  2018  Tentang  Persyaratan  dan  Tata Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil dan pasal 10 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  108  Tahun  2019 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Presiden  Nomor  96  Tahun  2018  Tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftara Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil.  Poin  kedua sebagai pengganti surat  keterangan kelahiran bagi  anak  yang  tidak  diketahui  asal  usulnya, ini  tertera  pada  pasal  34  Peraturan  Presiden Nomor  96  Tahun  2018  Tentang  Persyaratan dan  Tata  Cara  Pendaftara  Penduduk  dan Pencatatan Sipil.
Kebijakan  ini  memberikan  manfaat  pada pasangan  kawin  yang  tidak  memiliki  akta nikah atau akta perkawina. Terlepas dari latar belakang ketiadaan akta nikah dan akta kawin tersebut, pada akhirnya mereka yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akta nikah  dan  atau  kawin  tersebut  tetap  dapat memperoleh  hak  administrasi  kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  berupa  kartu  keluarga  dengan  status
suami  istri  kawin  belum  tercatat.  Anak  yang lahir juga mendapat pengakuan dari ayah dan ibu sehingga melalui akta lahir tersebut dapat memudahkan kepada akses pelayanan publik seperti pendidikan dan bantuan sosial. 74

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Pemberian hak
administrasi kependudukan  bagi  pasangan  kawin  belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gresik  telah sesuai dengan prosedur resmi yakni Permendagri  Nomor  108    Tahun  2019 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Presiden  Nomor  96  Tahun  2018,  Peraturan Presiden  Nomor  96  Tahun  2018  Tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Mengingat kebijakan  ini  merupakan  tindakan  solutif untuk mengakomodir hak administrasi kependudukan  bagi  pasangan  kawin  belum tercatat,  tindak  lanjutnya  seperti  pengesahan nikah  massal  dan  sosialisasi  pencatatan perkawinan  masih  belum  memadai.  Dengan kata  lain,  meskipun  kebijakan  tersebut  hadir untuk  menyelesaikan  masalah  namun  tidak lanjutnya masih perlu dimaksimalkan.
Pemberian hak administrasi kependudukan  telah  memenuhi  unsur  tujuan
hukum  yakni  keadilan, kepastian hukum  dan kemanfaatan. Keadilan kebijakan ini tekandung  dalam  pemenuhan  hak  asasi manusia  serta  perlindungan  anak  dalam makna substantif kebijakan Peraturan Persiden  Nomor  96  Tahun  2018  Tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil.  Kepastian hukum  telah  terpenuhi  yang  direpresentasi dengan  munculnya  status  baru  dalam  kolom status perkawinan yakni kawin belum tercatat dalam kartu keluarga dan juga akta lahir bagi anak  dari  pasangan  kawin  belum  tercatat dengan nama ayah dan ibu.  Dua hal  tersebut dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum dalam  lingkup  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  serta  memiliki  sumber  dan payung  hukum  yang  jelas.  Tujuan  hukum yang  terakhir  adalah  kemanfaatan  yang tercermin  dari  terpenuhinya  hak  baik  bagi pasangan kawin belum tercatat dan anak yang lahir  dari  perkawinan  tersebut.  Kemanfaatan tersebut terwujud dari legalitas kartu keluarga dengan  status  kawin  belum  tercatat  dan  akta lahir  anak  dari  perkawinan  tersebut.  Dengan kata lain, penduduk yang tidak memiliki akta nikah  atau  akta  perkawinan  tetap  bisa mengakses pelayanan publik seperti pendidikan  dan  bantuan  sosial  tanpa  adanya diskriminasi dengan masyarakat yang mencatatakan  perkawinannya  sesuai  dengan Undang-Undang.

## 2. Saran
Demi  tercapainya  regulasi  yang  sinkron dan saling melengkapi, seyogyanya
penerapan  dari  serangkaian  peraturan  terkait penndataan status kawin belum tercatat harus dievaluasi  terus  menerus  dan  membangun kerjasama  secara  tekun  dengan  instansi pencatatan perkawinan.  Program  pengesahan nikah massal dan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan perkawinan dan peristiwa  penting  kependudukan  juga  harus mengalami  peningkatan  dari  segi  kuantitas dan  kualitas  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
Setelah  melakukan  pengamatan  terhadap penerapan  peraturan  hukum  pada  upaya pemberian  hak  administrasi  kependudukan serta  mengidentifikasi  unsur-unsur  tujuan hukum  di  dalamnya  seperti  nilai  keadilan, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  peneliti menyimpulkan bahwa semuanya telah terpenuhi. Hanya saja ada yang perlu menjadi perhatian  lebih,  data  yang  diperoleh  berupa jumlah kartu keluarga pasangan kawin belum tercatat  tidak  sebanding  dengan  pengesahan nikah massal yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Gresik.  Secara  data,  kuantitasnya sangat  kurang  dengan  perbandingan  angka yang cukup tinggi. Perlu adanya evaluasi serta usaha  maksimal  terkait  sosialisasi  mengenai kebijakan  tersebut  untuk  mendukung  tertib pencatatan perkawinan dan peristiwa penting kependudukan  agar  tidak  menimbulkan problem di kemudian hari bagi masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Aburaera,  Sukarno,  Muhadar,  dan  Maskun. Filsafat  Hukum:  Teori  dan  Praktik . Jakarta: Kencana, 2013.
Adillah,  Siti  Ummu.  “Analisis  Hukum
Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi  Terjadinya  Nikah  Sirri Dan  Dampaknya  Terhadap  Perempuan
(Istri) Dan Anak-Anak.” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 0 (12 Maret 2011): 104–12. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.E dsus.267.
Advokat  Konstitusi.  “Manifestasi  Teori Tujuan  Hukum  Gustav  Radbruch  dan Mashab  Positivisme  di  Indonesia,”  12
Maret 2021. https://advokatkonstitusi.com/manifestasi
-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch- dan-mashab-positivisme-di-indonesia/.
Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal
Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani.
Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap Hukum .  Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2012.
Barus, Zulfadli. “Analisis Filosofis Tentang
Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis.” Jurnal Dinamika Hukum 13,
no. 2 (15 Mei 2013): 307–18. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.
212.
Chroust,  Anton-Hermann.  “The  Philosophy of  Law  of  Gustav  Radbruch.” The Philosophical  Review 53,  no.  1  (Januari 1944): 23. https://doi.org/10.2307/2181218.
Djumikasih, Djumikasih. “Implikasi Yuridis Putusan  Mk  Nomor  46/Puu-  Viii/  2010 Terhadap  Akta  Kelahiran  Anak  Luar Kawin.” Arena  Hukum 6,  no.  2  (2013):
204–17. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum. 2013.00602.4.
Farahi,  Ahmad,  dan  Ramadhita  Ramadhita. “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010.” De  Jure:  Jurnal Hukum dan Syar’iah 8, no. 2 (2016): 74– 83. https://doi.org/10.18860/j- fsh.v8i2.3778.
Fenwick,  Mark,  dan  Stefan  Wrbka.  “The Shifting  Meaning  of  Legal  Certainty.”
Dalam Legal Certainty in a Contemporary Context , disunting oleh Mark Fenwick dan
Stefan  Wrbka,  1–6.  Singapore:  Springer Singapore, 2016. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0114-
7_1.
Hadi,  Abdul.  “Moralitas  Pancasila  Dalam Konteks  Masyarakat  Global:  Mengkaji Pendidikan  Kewarga  Negaraan  Untuk Penguatan  Nilai  Moral  Dalam  Konteks Globalisasi.” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains 8, no. 2 (12 Desember 2019): 123–38. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i 2.4661. Hastuti,  Sri  Handriana  Dewi.  “Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital.” Teknimedia: Teknologi Informasi  Dan  Multimedia 1,  no.  1  (23 Mei 2020): 18–21. https://doi.org/10.46764/teknimedia.v1i1. 9.
Hendrayady, Agus, ed. Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru . Bandung: CV.
Media Sains Indonesia, 2022.
Iwan,  Iwan.  “Akta  Nikah  Sebagai  Bukti
Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis  Maqashid  Syariah  Terhadap Pencatatan Perkawinan.” Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah 10, no. 1 (20 Desember 2022). https://doi.org/10.30821/al- usrah.v10i2.14713.

## “Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan
Dan  Perlindungan  Anak.”  Diakses  21
April 2023.
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/ page/read/29/3047/percepatan- kepemilikan-akta-kelahiran-anak-kemen- pppa-perkuat-sinergi-bersama- kementerian-lembaga-dan-organisasi- masyarakat.
Khitam,  Husnul.  “Pencatatan  Perkawinan: Suatu Analisis Sejarah Sosial.” Islamitsch
Familierecht  Journal 3,  no.  02  (14 November 2022): 170–78. https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2757.
Konstitusi,  Mahkamah.  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 (t.t.). kumparan.  “Status  ‘Kawin  Belum  Tercatat’ di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan  Istri.”  Diakses  5  April  2023. https://kumparan.com/zudan-arif- fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum- tercatat-di-kartu-keluarga-untuk- melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k.
Leawoods,  Heather.  “Gustav  Radbruch:  An Extraordinary
Legal
Philosopher.”
Washington University Journal of Law & Policy 2, no. 1 (1 Januari 2000): 489–515.
Manullang, E. Fernando M. “Misinterpretasi Ide  Gustav  Radbruch  mengenai  Doktrin
Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang.” Undang:
Jurnal  Hukum 5,  no.  2  (30  Desember
2022): 453–80. https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480.
Mubayyinah,  Fira.  “Legal  Review  Of Indefinite  Revocation  Of  The  Political Right  To  Hold  Public  Office  Against Corruption  Convicts.” Prophetic  Law Review 1, no. 1 (19 September 2019): 90– 107. https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.ar t6.
Nastangin. “Tinjauan Filosofis (Pasal 2 Ayat (2)  Undang-Undang  Perkawinan  No  1
Tahun 1974 Tentang
Pencatatan
Perkawinan).” Mahakim:  Journal  of Islamic Family Law 2, no. 1 (2018): 13– 25. https://doi.org/10.30762/mahakim.v2i1.8 9.
Nasution,  Muhammad  Syukri  Albani,  Zul Pahmi  Lubis,  Iwan  Iwan,  dan  Ahmad Faury. Hukum Dalam Pendekatan Filsafat . Jakarta: Kencana, 2015.
Nugraheni, Laksana Arum. “Kajian Filosofis
Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan  Berdasarkan  Nilai-Nilai Pancasila  Dan  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia.” Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan 6, no. 1 (16 Juli 2021): 33–58. https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1. 2345.
Nur  Hadi,  Mukhammad,  dan  Khiyaroh Khiyaroh. “Modin dan Otoritasnya; Studi Kasus  Larangan  Kawin  Hamil  Di Kelurahan  Temas  Kota  Batu.” Yudisia : Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan  Hukum Islam 11,  no.  1  (5  Juni  2020):  33. https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.73 52.
“PERMENDAGRI  No.  108  Tahun  2019 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan  Dan  Tata  Cara  Pendaftaran Penduduk  Dan  Pencatatan  Sipil  [JDIH BPK  RI].”  Diakses  17  April  2023. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/ 138582/permendagri-no-108-tahun-2019.
“PERPRES  No.  96  Tahun  2018  tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  [JDIH BPK  RI].”  Diakses  21  April  2023. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/ 97804/perpres-no-96-tahun-2018.
“Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum
Tercatat dalam Kartu Keluarga - Website Resmi Desa Rarang Selatan.” Diakses 30 April 2023. https://rarangselatan.desa.id/index.php/art ikel/2021/12/24/petunjuk-pencantuman-
status-kawin-belum-tercatat-dalam-kartu- keluarga.
Rahardjo,  Satjipto. Ilmu  Hukum .  VII. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
Remaja, Nyoman Gede. “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum.” Kertha Widya 2, no. 1 (31 Agustus 2014). https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426. Resmini, Wayan, Abdul Sakban, dan Ni Putu Ade  Resmayani.  “Kesadaran  Hukum
Masyarakat  Dalam  Kepemilikan  Akta Perkawinan.” Selaparang:
Jurnal Pengabdian  Masyarakat  Berkemajuan 4, no.  1  (24  November  2020):  700–705. https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3319.
RI, Setjen DPR. “J.D.I.H. - Undang Undang
Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat.” Diakses 14 April 2023. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945. Setianingtias, Retno, M. Baiquni, dan Andri Kurniawan. “Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.” Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan 27,  no.  2  (31  Desember 2019): 61–74. https://doi.org/10.14203/JEP.27.2.2019.6 1-74. Setiawan, Yusuf. “Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada Kk Dalam Persfektif Disdukcapil Purwakarta.” Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary  Islamic  Studies 3,  no.  2 (30 Juli 2022). https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.02.
Sitabuana,  Tundjung  Herning,  dan  Ade Adhari.  “Positivisme  Dan  Implikasinya Terhadap  Ilmu  Dan  Penegakan  Hukum Oleh  Mahkamah  Konstitusi  (Analisa Putusan  Nomor  46/PUU-XIV/2016).”
Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (6 Mei 2020):
104–29. https://doi.org/10.31078/jk1715.
Slote,  Michael.  “Utilitarianism,  Moral Dilemmas,  and  Moral  Cost.” American Philosophical Quarterly 22, no. 2 (1985): 161–68.
Spaak,  Torben.  “Meta-Ethics  and  Legal Theory:  The  Case  of  Gustav  Radbruch.”
Law  and  Philosophy 28,  no.  3  (2009): 261–90.
Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan  Sipil.  Interview,  23  Maret 2023.
Subarman, Munir. “Nikah Di Bawah Tangan Perspektif  Yuridis  Dan  Sosiologis.” Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam
“UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [JDIH BPK RI].” Diakses 21 April 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/ 38985/uu-no-24-tahun-2013.
Wijayanta,  Tata.  “Asas  Kepastian  Hukum,
Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya  Dengan  Putusan  Kepailitan Pengadilan  Niaga.” Jurnal  Dinamika Hukum 14, no. 2 (25 Mei 2014): 216–26. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.
291.
Zamroni, M. Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia . Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018. Zubaidah, Dwi Arini.
“Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasid Ash-Shariah.” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12,  no.  1  (24  Juni  2019):  15–28. https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.121 02.
Zuhriah,  Erfaniah,  dan  Lutfiana  Dwi Mayasari.  “Analisis  Muatan  Materi  Bab Xiv  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  100 Tentang Pemeliharaan Anak Dan Putusan
Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor
46/PUU-VIII/2010.” De  Jure:  Jurnal Hukum  Dan  Syar’iah 4,  no.  2  (30 Desember 2012). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2981.