Volume : 6 Issue: 1, Agustus 2021 | Hal : 83-97 KEMUDI: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN ISSN (Online): 2622 9633, ISSN (Cetak): 2528 5580 https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3672

## Krisis Ekonomi, Kesejahteraan dan Tata Pemerintahan yang Baik : Perspektif Islam
Winata Wira 1,2 , Yudhanto Satyagraha Adiputra 3
1 Program  Studi  Manajemen,  Fakultas  Ekonomi,
Universitas  Maritim Raja  Ali Haji, Kota  Tanjungpinang,  Provinsi Kepulauan  Riau
2 Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi, Universitas  Brawijaya,  Malang
3 Program  Studi  Ilmu Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Maritim Raja  Ali Haji, Kota  Tanjungpinang,  Provinsi Kepulauan  Riau
Corresponding Author: winatawira@umrah.ac.id
Keyword: Perspektif  Islam; Krisis ekonomi; Kesejahteraan; Tata  Kelola yang Baik.
Abstract: Pelajaran  dari  krisis  ekonomi  yang  berulang  telah  menjadi  perhatian khususnya  bagi  dunia  Islam.  Sebagian  besar  negara  Islam  merupakan  populasi ekonomi  berpendapatan  menengah  dan  rendah  sehingga  tidak  terhindarkan  dari kemalangan  menanggung  akibat  buruk  yang  panjang  dari  krisis  ekonomi  seperti kemerosotan  kesejahteraan  secara  drastis.  Akumulasi kinerja  institusi yang rendah dan  kompleksnya  problematika  sosial  ekonomi  menyebabkan  upaya  pemulihan bukan  saja  berjalan  stagnan  namun  jauh  dari  kriteria  perbaikan —bahkan  untuk mendekati  level  prakrisis.  Dengan      menggunakan  perspektif  Islam,  tulisan  ini mencoba  mengeksplorasi  krisis  ekonomi,  kesejahteraan  dan  harapan  menuju  tata kelola  yang  baik  sebagai  fundamental  ketahanan  di  masa  krisis.  Dari  elaborasi tinjauan  literatur  yang  meliputi  pemikiran  sejumlah  pakar  atau  pemikir  ekonomi Islam  serta  studi  empirik,  negara-negara  Islam  sudah  seharusnya  mengambil determinasi  dalam  reformasi  tata  kelola  yang  baik  karena  sejalan  dengan ajaran Islam  untuk  menjaga  kesejahteran  utuh  berupa  ad -din  (agama),  al-maal  (harta), al-aql (intelektualitas),  an-nafs (jiwa), dan an-nasl (generasi).

## PENDAHULUAN
Krisis ekonomi telah menimbulkan biaya yang besar bagi  ekonomi lemah. Kyrili& Martin (2010) dari Oxfam merilis laporan bagaimana negara-negara yang berpendapatan rendah  mengalami  apa  yang  disebut  dengan “’lubang  fiskal”  akibat krisis  2008-2009. Kenyataannya, negara-negara ini juga dibelenggu dengan akumulasi permasalahan sosial yang  buruk  sebelum  krisis  seperti  kemiskinan  dan  ketidakmerataan,  pangsa  pekerja informal maupun kinerja sektor publik yang rendah (Djankov & Panizza, 2020). Dengan kapasitas  yang  rendah  untuk  merespons  kejutan  ekonomi  (Noy,  Ilan.  Doan, Nguyen.Ferrarini,  Benno  nad  Park,  2020),  krisis  yang  panjang  justru  mengak ibatkan pelemahan semakin memburuk  (Nita Madhav et al, 2017). Hal  ini menunjukkan secara fudamental, ekonomi yang lemah tidak pernah siap untuk menghadapi krisis (Dornbusch, Park, & Claessens, 2000).
Krisis  berdampak terhadap kemerosotan kesejahteraan  terutamanya kemiskinan dan  ketidakmerataan  sebagaimana  dilaporkan  oleh  sejumlah  studi  (Callan,  Nolan,  & Walsh, 2011; Francesco, Andrea, & Holly, 2011; Immervoll, Peichl, & Tatsiramos, 2011; Jenkins, Brandolini, Micklewright, & Nolan, 2013; Matsaganis & Leventi , 2013), termasuk penyebaran dampaknya secara empirik di sejumlah negara (Artelaris, 2017; Busch, 2010; Chang, Stuckler, Yip, &  Gunnell, 2013; Cheong,  2001;  Willenbockel  &  Robinson, 2009). Dampak krisis terhadap kesejahteraan juga diamati dalam seri waktu yang memadai oleh Mohseni-Cheraghlou  (2016).  Dari  100  pengujian  terhadap  krisis  perbankan  maupun
Krisis Ekonomi,  Kesejahteraan  dan. . . . . | Volume 6, Issue 1, 2021
mata uang di sepanjang 1981-2007, ditemukan bahwa krisis finansial dapat berdampak substansial terhadap kesejahteraan sosial dan manusia dalam bentuk peningkatan angka kejahatan,  bunuh  diri  dan  ketidakmerataan  pertumbuhan  dan  pendapatan  yang berakibat  menurunnya  belanja  publik  untuk  kesejahteraan.  Kontribusi  Mohseni menggarisbawahi  kerentanan  negara  dengan  karakter  ekonomi  berpendapatan menengah dan rendah dalam mengatasi pemburukan kesejahteraan sosial dan manusia yang diakibatkan oleh krisis .
Rilis  Policy  Brief  oleh  Peneliti Senior Naudé (2009)  dari Universitas PBB (United Nations  University)  mengungkap respon yang  diperlukan untuk  menghadapi krisis.  Di antaranya yang sangat digarisbawahi adalah pertama, upaya responsif yang diperlukan dari dunia adalah kesadaran untuk mereformasi namun sayangnya belum menghasilkan banyak  kemajuan.  Kedua,  bahwa  negara-negara  berkembang  sejatinya  memerlukan paradigma baru untuk pemulihan pasca krisis. Naude menggambarkan paradigma  baru ini  dengan  narasi  melepaskan  diri  dari  ketergantungan  terhadap  Barat.  Paradigma pemulihan  krisis  yang  independen  dari  Barat  terlihat  sebagai  agenda  bersama  bagi negara-negara berkembang yang  memiliki karakteristik komunal. Satu dimensi perekat yang  kuat  diantaranya  identitas  keyakinan  yang  menjadi  faktor  dibalik  berdirinya Organisasi Kerjasama Islam (Organization of Islamic Cooperation).
Kenyataan bahwa Islam tidak dilihat sekedar sebuah aga ma, melainkan cara hidup bagi  para  pemeluknya  untuk  mencapai  kepuasan  dari  seluruh  aspek  kesejahteraan seperti sosial, politik, ekonomi maupun spiritual, maka tidak heran dunia Islam memiliki harapan kolektif yang dapat ditranslasikan menjadi tindakan bersama (Estes & Tiliouine, 2014).  Hal  ini  berarti  sebagai cara hidup, maka dunia Islam tidak perlu terlalu melihat pada  faktor-faktor  yang  eksogen  melainkan  melakukan  pemeriksaan  diri  untuk  fokus pada tanggung jawab sendiri dalam  mengatasi keadaan krisis (Si dani, 2019). Tulisan ini bermaksud  mengeksplorasi  bagaimana  krisis  ekonomi,  kesejahteraan  dan  tata  kelola yang  baik  dapat  berkaitan satu  sama lain untuk  menghasilkan jalan keluar dilihat dari perspektif Islam.  Selain  dapat memperbaharui  nalar kognitif   ter hadap  krisis  ekonomi dan  kesejahteraan,  analisis  perspektif  Islam  berguna  dan  tidak  memperlihatkan resistensi, melainkan keselarasan dengan pandangan arus utama yang ada sebelumnya ketika dikaitkan  dengan kepentingan reformasi tata kelola.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Krisis Ekonomi dan Agama : Tinjauan Perspektif Moral
Moralitas  belakangan  semakin  dikaitkan  dengan kebanyakan krisis ekonomi yang berulang.   Terlepas  dari   sifat   siklikalnya,   pengulangan  krisis  menonjolkan  gagasan tentang  rapuhnya  sistem  moral  dimana  pertunjukan  keserakahan,  kemiskinan, kelaparan  dan  penguasaan  materil  yang  berlimpah  kerap  tidak  tergantikan  dari panggung utama (Moisseron & Teulon, 2014). Kebanyakan krisis terjadi disebabkan oleh kekosongan  infrastruktur   moral.   Seharusnya   perspektif  mora l   dapat   menghasilkan analisis yang relevan dalam memahami krisis dan arah ekonomi masyarakat (Belousek, 2010;  Booth,  1994;  Gemici,  2013;  Žitko,  2018).  Salah  satunya  dalam  bentuk  sistem kepercayaan  (belief)     yang  selama  ini  telah  menjadi  sumber   spiritual   ma syarakat (Hawtrey &  Johnson, 2010). Bagi   Patton (2019), sistem kepercayaan bahkan dianggap satu-satunya  pegangan  yang  dapat  diandalkan  untuk  menghasilkan penalaran kolektif terhadap krisis.
Apabila  membaca  hasil  riset  Pew  Research Center  dalam  The Global  God Divide (2020),   maka   agama    atau   sistem   kepercayaan   seperti   yang   diungkapkan   oleh Mittelstaedt (2002) dapat mempengaruhi aktivitas pasar melalui sarana politik, institusi, sosial maupun persaingan sebagaimana yang tampak pada pembangunan ekonomi dan
Winata Wira 1 , Yudhanto  Satyagraha Adiputra 2 integrasi      ekonomi  global  saat  ini  .  Dalam  pembangunan  ekonomi,  meningkatnya kesadaran terhadap agama semakin tidak dapat dikesampingkan oleh karena sumbangan ajarannya  dalam  merespons  kemiskinan,  ketimpangan  dan  pelayanan  terhadap masyarakat yang lebih luas (Clarke, 2016). Maka itu, sebagai satu fondasi moral yang ada di semua peradaban, afiliasi agama tidak akan dapat terlepas dari pembangunan ekonomi (Bowen,  2017;  Jackson  &  Fleischer,  2007)  maupun  kesejahteraan  (Freud,  1961; Joshanloo & Weijers, 2019).

## Perspektif  Islam terhadap Krisis Ekonomi
Perbandingan antara perspektif  konvensional dan Islam  diterapkan  oleh Ascarya (2017)   untuk  memperlihatkan  akar  penyebab  dari  krisis  keuangan  global.  Ascarya mengutip bahwa di antara faktor-faktor penyebab krisis tidak lain merupakan akibat dari perilaku  atau  perbuatan  manusia  yang  melanggar  hukum  Tuhan,  di  antaranya  riba, maysir  (judi)  dan gharar (ketidakpastian berlebihan) di banyak  bidang. Dengan teknik kuantitatif   yang  dilakukannya,  diketahui  faktor  penentu  ata u  akar  penyebab  krisis bersifat struktural dalam hal sistem moneter, tata kelola yang buruk, sistem fiskal yang tidak  berkelanjutan,  dan salah laku dari para aktor ekonomi. Sebagaimana menurut el- Din  (2012),  pelajaran  yang  dapat  dipetik  dari  krisis  global  2008-2009  menandakan kelemahan sistemik yang berkaitan dengan pembiayaan investasi. Menurutnya, terdapat dua  permasalahan  regulasi  yang  menjadi  pemicu  krisis  yaitu:  faktor  kekuatan destabilisasi  dari suku bunga dan ketimpangan  antara pasar modal  dan  sektor -sektor produktif. Din pula menganjurkan sektor keuangan Islam dengan fitur bebas bunga dan kontrol yang lebih kuat mampu resisten terhadap motif spekulasi.
Karim  (2010)  menunjukkan  pentingnya  keuangan  Islam  untuk  memperkuat konektivitas  dengan  sistem  kapitalisme  kesejahteraan  yang  lebih  dulu  ada.  Hal  ini dilatarbelakangi  oleh temuannya terhadap perkembangan pesat  keuangan  yang  patuh syariah  di  Malaysia,  Brunei  dan  Kawasan  MENA  (Timur  Tengah  dan  Afrika  Utara). Sependapat  dengan  Karim,  studi  yang  dilakukan  oleh  Nuhanovic  &  Nurikic  (2013)  di Bosnia  Herzegovia  menunjukkan  kesimpulan  bahwa  kegagalan  kapitalisme  modern dalam  perangkap  krisis  finansial  dapat  dicegah  melalui  penerapan  prinsip-prinsip ekonomi  dan  keuangan  Islam.  Nuhanovic  menunjukkan  bahwa perbankan  Islam lebih siap untuk menghadapi berbagai jenis resiko baik operasional, likuiditas, kredit maupun pasar berbanding perbankan konvensional yang hanya menonjol dari segi resiko kredit dan likuiditas.
Perbedaan  antara  keuangan  Islam  dan  konvensional  merupa kan  permasalahan yang  mendasar.  Praktek  konvensional  dianggap  menjadi  penyebab  kegagalan  sistem keuangan  yang  memicu  krisis,  tidak  lain  akibat  tindakan  berlebihan  baik  pada  skala rumah tangga maupun institusi keuangan yang menawarkan pembiayaan. Di satu pi hak rumah  tangga  melakukan  peminjaman  berlebihan  (overborrow)  sedangkan  di  pihak yang lain, perbankan memberikan pinjaman secara  berlebihan (overlend). Hal ini yang dilihat  secara negatif oleh ajaran Islam dimana hutang dari sisi permintaan adalah tidak dianjurkan kecuali untuk  keperluan dasar yang sifatnya mendesak. Sedangkan dari sisi penawaran,  peminjaman  uang  di  sisi  Islam harus  berlandaskan pada  semangat untuk menolong yang membutuhkan. Kecuali bukan untuk memperoleh keuntungan dari yang membutuhkan,  keuntungan  dari  peminjaman  di  sisi  Islam  dibenarkan  dalam  kategori kerjasama  usaha  yang  produktif  dengan model  bagi  hasil  (mudharabah)  dan  bukan bunga (Zakaria, Kader, Jaafar, & Marican, 2012).
Sorotan  terhadap krisis  keuangan  membantu  reputasi  kinerja  perbankan Islam terutama  di negara berkembang (Al -Nasser  Mohammed  &  Muhammed,  2017).  Dilihat dari  perspektif  syariah  dan  bukan  konvensional,  perbankan  Islam  dilaporkan  tidak
Krisis Ekonomi,  Kesejahteraan  dan. . . . . | Volume 6, Issue 1, 2021
terpengaruh  oleh  krisis  keuangan.  Perbankan  Islam  lebih  aman  dibandingkan konvensional,  bahkan  dapat  mengamankan  perekonomian  nasional  selama  periode krisis.  Lebih  jauh,  keuangan  Islam  dianggap  sistem  keuangan  yang  stabil  dan  efisien untuk  mengatasi  kejutan,  mampu  mendorong  pertumbuhan  dan  penciptaan lapangan kerja  (Derbel,  Bouraoui,  &  Dammak,  2011).  Ulasan  berbobot  dari  sejumlah  pemikir ekonomi  Islam  menjadi  catatan  epik  karena  dimuat  tepat  pada  masa  dimana  krisis keuangan  terjadi  di  tahun  2008.  Testimoni  empat  orang  sejawat  ekonom  muslim diantaranya  Muhammad  Shahid  Ebrahim,  M.  Umer  Chapra,  M.N.  Siddiqi,  dan  Abbas Mirakhor  didokumentasikan  dengan  baik  dalam  IIUM  Journal  of  Economics  and Management  Volume      16,  No.2  (2008).      Masing-masing  dari  mereka  memberikan komentar  terhadap  krisis  keuangan,  yang  dengan  apik  dirangkum  oleh  Muhammed Shahid  Ebrahim  (University  of  Nottingham)  dalam segmen  pembahasan  (1)  Apa  akar penyebab krisis subprima (keuangan); (2)  Apa  dampak krisis terhadap perekonomian global; dan (3) Apa pelajaran yang perlu dipetik oleh para ekonomi Islam dari krisis ini.

## Penyebab krisis subprima (keuangan)
Krisis keuangan 2008 menunjukkan rapuhnya sistem keuangan ribawi yang dipicu oleh  ekspansi  kredit  dan peminjaman yang tidak  cermat (Chapra&Siddiqi). Di samping itu, bahaya moral juga terjadi akibat inovasi keuangan yang disebut dengan sekuritisasi dimana penerbitan surat utang dilakukan dengan tujuan untuk mengalihkan resiko dari mereka  yang  tidak  mampu  kepada  mereka  yang  tidak  bersedia  (Chapra,  Siddiqi,  & Mirakhor).  Alasan  lain yang  mereka  sepakati   termasuk: (1) lingkungan regulasi  yang longgar,  (2)  Bahaya  moral  sistem  keuangan,  (3)  Perspektif  keagenan  atau  konflik kepentingan dari para aktor heterogeni yang menyebabkan kegagalan moral.

## Dampak Krisis terhadap Perekonomian Global
Krisis  telah  mengakibatkan  kegagalan  sejumlah  bank  sehingga  menyebabkan ketidakpastian  dan  krisis  kredit.  Dampaknya,  terjadi  pengetatan  kredit  kepada perusahaan-perusahaan  di  industri  yang  lain.  Krisis  ini  dikahwatirkan  juga  dapat berujung pada resesi parah yang bisa menyebabkan gagal bayar perusahaan-perusahaan di sektor riil maupun sektor keuangan ekonomi (Chapra). Krisis telah memicu kelebihan penawaran  (penjualan  ulang)  produk  perumahan  sehingga  menekan  harga  property yang bisa berdampak baik  pada sektor riel  maupun  keuangan.  Yang  terjadi  kemu dian krisis  keuangan  menyebabkan  kontraksi  pada  perekonomian  global  yang  disebabkan oleh  pengurangan  perdagangan,  investasi  dan  pengiriman  uang,  berdampak  pada meningkatnya iklim proteksionisme. Kemerosotan nilai tukar dolar pula memberi jalan kepada  krisis  kembar  akibat  inflasi  makanan  dan  komoditas.  Penurunan  nilai agunan pokok  (rumah)  mengakibatkan  kerugian  besar  pada  obligasi  hipotek  subprime (perumahan) ini, seterusnya menghancurkan basis modal institusi keuangan di seluruh dunia.  Krisis  kredit  selanjutnya  diakibatkan oleh penolakan bank  untuk  meminjamkan yang  berujung  pada      pengetatan  kredit terhadap  sektor-sektor industri. Merebaknya kekhawatiran  telah  menyebabkan  penurunan  nilai  aset  di  seluruh  dunia,  dan meningkatnya volatilitas  pasar modal sehingga menganggu pertumbuhan global.

## Pelajaran dari Sudut Pandang Ekonomi Islam
Inovasi keuangan dimaksudkan untuk  memungkinkan kalangan yang tidak  punya akses  ke  tangga  perumahan  (untuk  memaksa  mereka  menabung,  mengurangi kemiskinan dan mengakar dalam komunitas untuk tumbuh bersamanya) terbukti telah gagal  (Ebrahim). Dari sisi Islam, tujuan layanan keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu  ini,  identik  dengan  tujuan  ideal  yang  diemban  oleh  para  pembuat  kebijakan
Muslim  yaitu:  tidak  cukup  untuk  membuat  sistem  keuangan yang  lebih tahan kepada kejutan namun juga mengintegrasikan institusi zakah, sadaqh dan waqaf ke dalam sistem intermediasi keuangan Islam.

## Kesejahteraan Islam : Kualitas Hidup di Dunia dan Akhirat
Islam mendefinisikan kesejahteraan dengan konsepsi yang integral antara material dan spiritual. Kesejahteraan menurut  pandangan  Islam bersifat holistik   karena tujuan hidup  di  dunia    tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  akhirat  (worldly  and  afterlife wellbeing)  (Misanam, Suseno, & Hendrianto, 2008; Mulawarman et al., 2018). Pemeluk Islam  mencapai  kesejahteraan  dengan  mengikuti  apa  yang  telah  ditentukan  di  dalam Islam sebagai way of life dengan keyakinan bahwa kehidupan sebenarnya tidak berhenti karena kematian, melainkan akan berlanjut dalam sifat yang  lain . Hal ini tentu kontras dengan konsepsi kesejahteraan yang diusung oleh materialisme sekuler.
Surah Al Qasas 77 berbunyi “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri  akhirat,  dan janganlah  kamu  melupakan  bahagia nmu dari  (kenikmatan)   duniawi  dan  berbuat  baiklah  (kepada  orang  lain)  menjustifikasi kesejahteraan  Islam  yang  disebut  dengan  falah  dalam  wujud  kualitas  hidup  dunia maupun  di  akhirat  (Aqbar,  Iskandar,  &  Yunta,  2020).     Falah     di  dunia,     menurut Muhammad  Akram  Khan  (1994)  sebagaimana  dikutip  dari  Misanam  et  al.,  (2008:3) mengandung  tiga  pengertian  :  kelangsungan  hidup,  kebebasan  berkeinginan,  serta kekuatan dan kehormatan.
Unsur Falah Aspek Mikro Aspek Makro Kelangsungan Hidup • Kelangsungan  Hidup Biologis : Kesehatan, keturunan, dsb. • Keseimbangan ekologi dan lingkungan • Kelangsungan Hidup Ekonomi: faktor produksi • Pengelolaan sumber daya alam • Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk • Kelangsungan Hidup Sosial : persaudaraan dan harmoni hubungan sosial • Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik • Kelangsungan Hidup Politik:  partisipasi • Jati Diri dan Kemandirian Kebebasan Berkeinginan • Terbebas Kemiskinan • Penyediaan Sumberdaya untuk seluruh penduduk • Kemandirian Hidup • Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang
Krisis Ekonomi,  Kesejahteraan  dan. . . . . | Volume 6, Issue 1, 2021
Unsur Falah Aspek Mikro Aspek Makro Kekuatan dan Harga Diri • Harga Diri • Kekuatan  ekonomi dan kebebasan dari hutang • Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan • Kekuatan militer
Tabel 1. Deskripsi Kesejahteraan Falah  dalam Kehidupan di Dunia. Sumber : Akram Khan (1994) , sebagaimana dikutip dari Misanam et al., (2008).
Dalam  ranah  pengukuran,  konsep  kesejahteraan  falah  telah  digunakan  sebagai indikator dalam pembangunan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh Dali et. a l (2015) yang  mendiskusikan  pemaksimuman  falah  sejalan  dengan  strategi pertumbuhan  yang diinginkan  oleh  prinsip  Islam.  Kesejahteraan  falah  juga  diteliti  dalam  sejumlah  topik mikro  yang lain seperti pengembangan kewirausahaan (Kayed, 2010;  Syahpawi, 2019; Wahab, 2014), etika bisnis (Tlaiss, 2015), pembangunan dan keadilan (Abdul -Baki, 2017; Baidhawy, 2012; Sardar, 1996), manajemen dan sumber daya manusia (Abdullah, 2016; Al-Banna, 2013), serta keuangan dan perbankan (Jailani, 2020; Kalhoro, 2019).
Penjabaran  falah  secara  empirik  juga  dielaborasi  dalam  konsep  turunan  yang disebut  dengan  maslahah  atau  kemanfaatan (Rasool, Yusof, &  Ali, 2020). Berdasarkan sumber  Al  Qur’an  dan  As  Sunnah  (contoh dari  Nabi  Muhammad  SAW),  para  ulama menjabarkan penurunan maslahah terdiri atas lima aspek pokok, yaitu agama (ad-dien), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl) serta harta (al-maal). Sedangkan kaedah dalam pemenuhannya tidak  boleh meninggalkan atau melanggar tujuan-tujuan syariah (maqashid syari’ah).
Dimensi Maslahah Unsur-Unsur Sumber Religiusitas  (Agama) • Kewajiban Religius • Edukasi Religius • Sumbangan/ Sedekah • Mencari Ilmu • Aktivitas  Mesjid • Iman kepada Allah Rahmatina    &    Habib, (2014);  Rasool,  (2016); Shakona, (2013) Intelek (Akal) • Level Pendidikan • Program Motivasi • Keahlian • Partisipasi Sekolah • Pengetahuan • Tingkat literasi rumah tangga Rahmatina    &    Habib, (2014);    Rasool,    (2016); Sen, (1976, 1977); Harun & Abdullah,  (2007);  Alkire  & Foster, (2010)
Ekonomi ( maal ) • Keahlian • Pendapatan • Daya Beli • Tabungan • Produktivitas • Aset, Pendapatan, Tanah, Ternak Rasool,     (2016);     Waggle (2005, 2007,  2008);  Harun &  Abdullah,  (2007);  Che Mat, et al. (2012); Abdullah,
Awan, Aslam  (2012)  ;  Harun  &
(2007); Waqas and
Dimensi Maslahah Unsur-Unsur Sumber Keturunan • Masa Depan Keluarga • Harmoni • Aktivitas  Anti-Sosial • Partisipasi dalam Kegiatan Masyarakat • Perkawinan • Anak-anak • Kemerdekaan dan kebebasan pribadi Rahmatina    &    Habib, (2014);  Harun  &  Abdullah Rasool (2016). Jiwa (Kesehatan) • Konsumsi makanan dan nutrisi • Akses kesehatan • Kesadaran kesehatan • Frekuensi sakit • Nutrisi • Berat cairan tubuh Rahmatina & Habib, (2014) Che Mat et al. (2012) Fakhri & Dahlan (2015)
Tabel 2. Unsur-unsur Maqashid Syariah dalam Kesejahteraan Islam Sumber : Rasool et.al,  2020, sebagaimana dikutip dari dari MD Ramli, Ghafar Ismail & Tasrif (2015); Auda, J. (2008)
Penggunaan  basis  maqashid  syariah  secara  empirik  pula  mendorong  translasi model  kesejahteraan  Islam  yang  bersifat  multi-dimensi  seperti  Indeks  Pembangunan Keturunan ( Posterity Development Index ) oleh Khan, Sulaiman, & Bahari, (2015) , Indeks Pembangunan  Terpadu  (Integrated  Development  Index)  oleh  Amin,  Yusof,  Haneef, Muhammad,  &  Oziev  (2015),  dan  pengukuran  kemakmuran manusia (Shabbir,  2020). Teori  Struktur  Maqashid  Syari’ah  oleh  Ulama  Abad  Pertengahan  Imam  Al  Ghazali menjelaskan bahwa pemenuhan lima dimensi maslahah dilakukan melalui tiga tingkatan yaitu  dharuriyyat  atau  wajib  (primer),  hajiyyat  atau  perbaikan  (sekunder)  dan tahsiniyyat  atau  kemewahan  (tersier).  Oleh  karena  adanya  tingkat  kepentingan  yang berbeda-beda,  Pusparini  (2015)  menjelaskan  bahwa  pemenuhan  maslahah  pada  tiga tingkatan di atas dapat berupa, yaitu (1) Keseluruhan maslahah dilindungi dengan baik; (2)  Keseluruhan  maslahah  dilengkapi  untuk  memperkuat  perlindungannya;   dan  (3) Keseluruhan maslahah secara sederhana diperoleh secara lebih baik .

## Maqashid
Syari'ah
Tahsiniyyat ( luxuries )
Dharuriyyat ( necessities )
Hajiyyat ( complementaries ) Ad-Din Al-Maal Al-Aql An-Nafs An-Nasl Agama Harta Akal Jiwa Keturunan
Gambar 1. Struktur Maslahah dalam Teori Maqashid Syari’ah Imam Al Ghazali. Sumber : Rasool et.al,  2020, sebagaimana dikutip dari MD Ramli, Ghafar Ismai l & Tasrif (2015); Auda, J. (2008)

## Krisis dan Perubahan Kesejahteraan
Krisis Ekonomi,  Kesejahteraan  dan. . . . . | Volume 6, Issue 1, 2021
Krisis  ekonomi  terbukti  menimbulkan  dampak  terhadap  pelbagai  sektor.  Bisnis mengalami  tekanan  sehingga  harus  keluar  dari  industri,  pengangguran  bertambah, penurunan upah dan pendapatan yang drastis, pada gilirannya jumlah kemiskinan tidak terhindarkan ikut mengalami kenaikan. Besarnya beban krisis menunjukkan pentingnya bagi  pemerintah  untuk  memperbaiki kebijakan sosial  baik  melalui perluasan program jaring pengaman maupun perancangan ulang  skema perlindungan  pendapatan  (Kwon, 2001). Tekanan atas pentingnya reformasi kebijakan sosial juga dipicu dengan durasi dan tingkat  kedalaman  krisis  yang  semakin  buruk  sehingga  menyisakan  pilihan-pilihan dramatis seperti pemotongan gaji di sektor publik (Callan, Nolan, & Walsh, 2011b).
Studi-studi  mengkonfirmasi  temuan  tentang  dampak  kesejahteraan  yang  timbul dikarenakan terjadinya krisis ekonomi. Krisis keuangan yang disertai dengan resesi akan meninggalkan dampak negatif yang lebih besar terhadap kesejahteraan di negara -negara ekonomi berpendapatan rendah dan menengah selama periode terjadinya krisis seperti ketidaksetaraan  pendapatan,  keamanan,  kesehatan,  gizi,  dan  hasil  pendidikan  antara negara-negara  kaya  dan  miskin.  Mohseni  (2016)  menilai  dampak  krisis  terhadap kemerosotan sosial dan kesejahteraan manusia lebih penting untuk diatasi dibandingkan dengan  kerugian  ekonomi  mengingat  sebagian  besar dari  sejumlah kerugian ekonomi justru  tidak  dapat  dipulihkan  sama  sekali.    Krisis  terbukti  telah  memberikan  impak terhadap memburuknya  permasalahan nutrisi,  ketimpangan pendapa tan, kasus bunuh diri,  kejahatan.  Bukti  yang  dihasilkan  dari  temuan  Mohseni  juga  memperkuat  temuan dampak krisis yang dihasilkan oleh studi-studi sebelumnya.
Seperti kejahatan dan kekerasan domestik (Berk, Lenihan, & Rossi, 1980; Mauro & Carmeci,  2007;  Moser,  1997),  pendidikan  anak-anak  dan  partisipasi  angkatan  kerja (Blanco & Valdivia, 2006; Duryea, Lam, & Levison, 2007; Rucci, 2004), masalah kesehatan dan  kesehatan  mental  (Friedman &  Thomas,  2009;  Patel & Kleinman, 2003; Paxson & Schady,  2005;  Pohjola,  2001),  ketimpangan  dan  kemiskinan  (Baldacci,  De  Mello,  & Inchauste,  2002;  Cheong,  2001;  Galbraith  &  Lu,  1999;  Halac  &  Schmukler,  2003), kenaikan kasus bunuh diri (Andres, 2005; Brainerd, 2001; Kirk, 2016; Minoiu & Andres, 2008;  Noh,  2009), pengangguran, harga-harga, pendapatan, ketimpangan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keluarga  berencana, kejahatan dan korupsi (Knowles, Pernia, & Racelis, 1999).
Respon kebijakan dalam mengatasi dampak krisis terhadap kesejahteraan menjadi perhatian  utama  dari  program  perlindungan  sosial  di  negara-negara.  Skema  jaring pengaman merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang diluncurkan untuk mengatasi  pemburukan  dampak  kesejahteraan  di  kalangan  warga  masyarakat  secara luas.  Namun  pelaksanaanya  mengandung  perbedaan  di  antara  negara-negara  miskin dikarenakan pegeluaran belanja yang signifikan relatif terhadap PDB (Busch, 2010). Pada prinsipnya,   terdapat kecenderungan alasan yang kuat untuk mendahulukan perluasan skema   perlindungan   sosial   dalam   mengatasi   dampak   keseje hteraan   dibandingkan perhatian  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Dalam  kasus  negara  berkembang  seperti Indonesia,  Sumarto,  Suryahadi,  &  Widyanti  (2005)  menemukan  bahwa  keikutsertaan masyarakat  dalam  jaring  pengaman  sosial  secara  umum  positif  terhadap  konsumsi rumah tangga namun  secara spesifik  program bantuan beras subsisi telah mengurangi resiko  kemiskinan  secara  signifikan  di  kalangan  rumah  tangga  yang  terlibat.  Jaring pengaman  sosial  merupakan  bagian  dari  sistem  perlindungan  sosial  yang  telah diperkenalkan di Indonesia disebabkan meluasnya dampak sosial akibat krisis moneter.

## DISKUSI
Penilaian  terhadap  tatanan  ideal  yang dibentuk  dari  prinsip-prinsip ajaran Islam memiliki  dasar yang kuat dari sumber-sumber religius yang otoritatif seperti Al Quran
Winata Wira 1 , Yudhanto  Satyagraha Adiputra 2 dan  As  Sunnah.  Pengalaman  ekonomi  Islam  yang  dominan  di  masa lampau turut pula membentuk  pretensi tentang superioritas yang bisa dihasilkan dari  keselarasan ajaran dan prakteknya yang aktual. Namun, aspirasi semacam itu kini terlihat tidak terlalu valid. Studi awal yang dilakukan oleh Rehman & Askari (2010) mengungkap bagaimana ajaran Islam tidak menjadi praktek negara-negara Islam sebagaimana yang diperkirakan. Hal ini tercermin  dari Indeks Islamisitas  yang justru menempatkan  negara -negara maju  pada peringkat yang lebih tinggi.
Penggunaan  67  proksi  dari  Indeks  tersebut  pada  kenyataannya  bukanlah kontradiksi,  melainkan  konkordasi  atau  setidaknya  implementasi  menuju  prinsip- prinsip yang ditemukan di dalam ajaran Islam maupun pengalaman di masa lampau. Oleh karena itu, gambaran kegagalan sosial di sebagian besar  negara Islam seperti institusi yang  tidak  efisien,  korupsi,  meluasnya  kemiskinan,  buta  huruf,  kesehatan  dan ekstrimisme  religius  (baca:  terorisme) secara tidak  mengejutkan memberi  pesan  yang konklusif  dari  hasil  pemeringkatan  Indeks  Islamisitas.  Studi  Estes  &  Tiliouine  (2014) mengamati tren pembangunan sosial di negara-negara Islam (OIC) menunjukkan variasi yang  tinggi  dan  potret  kelemahan  berdasarkan  Indeks  Kemajuan  Sosial  (Social Development  Index)  yang  disusun  atas  tiga  aspek  indikator  yang  utama:  populasi, ekonomi  dan politik. Hasilnya diambarkan bahwa negara -negara Islam masih di bawah dalam  mewujudkan  standar-standar  yang  terkait  kepada  variabel-variabel  kemajuan sosial tersebut, meliputi:
•  Dari  segi  populasi,  pencapaian  negara-negara Islam  dilihat  berdasarkan indikator tingkat harapan hidup, tingkat kematian bayi, tingkat  literasi dewasa relatif terhadap apa yang dicapai di negara bukan Islam;
•  Dari segi ekonomi, tren meningkatnya disparitas dan mel uasnya kemiskinan bahkan menjadi faktor pemicu munculnya permasalahan atau kekacauan sosial;
•     Dari   segi   politik,   masih   lebih   banyak   negara   Islam   yang   terperangkap   dalam kegagalan  sosial  dan  kecamuk  politik  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Indeks Kebebasan  Sosial,  Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Kesetaraan Gender, dan  Indeks Negara Gagal (Failed State Index).

## KESIMPULAN
Pengulangan  krisis  ekonomi  telah  mempertunjukkan  kegagalan  tatanan  finansial global  yang  tidak sejalan  dengan  prinsip-prinsip  ajaran  Islam.  Implikasi kesejahteraan yang merosot menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai pemulihan--bahkan pada tingkat  yang  relatif  lebih  rendah pada periode prakrisis. Namun demikian, momentum pemulihan  perlu  menjadi   peluang   strategis  bagi  dunia   Islam   untuk   menguk uhkan kembali  kesadaran  kepada  praktek-praktek  yang  sejalan  dengan  prinsip  Islam  (baca: maqashid syariah). Kegagalan sektor keuangan selalu tidak hanya ditanggung oleh agen- agen industrial di dalam sektor tersebut, melainkan meluas kepada masyarakat di dal am perekonomian.  Hal  ini  memberikan  pelajaran  bahwa  keberlangsungan  aktivitas  yang tidak  dibenarkan oleh maqashid syariah Islam pasti akan menimbulkan kerusakan yang besar dan luas. Sebagaimana praktek ribawi terbukti sebagai punca dari krisis keuangan yang berulang selama ini. Perhatikan bunyi QS Al Baqarah (279) : ”Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul -Nya akan memerangimu…”, maka pengingkaran terhadap hukum Allah pasti akan dibayar dengan mahal baik di dunia maupun di akhirat.
Kinerja  yang  lemah  dalam  penyelenggaran  kesejahteraan  di  dunia  Islam  turut memperburuk kapasitas responsif yang diperlukan ketika berlaku kejutan (shock). Dapat dikatakan  bahwa  konsolidasi  yang  diperlukan    oleh  dunia  Islam  m enuju  reformasi memerlukan  keseriusan  dan  komitmen  yang  kuat.  Langkah-langkah  yang  dilakukan
Krisis Ekonomi,  Kesejahteraan  dan. . . . . | Volume 6, Issue 1, 2021
untuk  memperoleh  kemajuan  sosial  dan  institusi sesuai ajaran Islam tidak  seperlunya bertentangan  dengan  Indeks  Islamisitas.  Hal  ini  tidak  lain  karena  implementasi  tata kelola  yang  baik  (good governance) dan perbaikan ekonomi, keuangan, politik, hukum dan  sosial  merupakan  kaedah  yang  digalakkan  dalam  ajaran  Islam  sepanjang  tidak bertentangan dengan tujuan syari’ah. Penting untuk dirujuk dalam hal ini, studi kualitati f Wibowo (2020)  yang menunjukkan bahwa terdapat banyak kesamaan antara indikator Tata Kelola Dunia yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dengan ajaran Islam itu sendiri.
Secara  formal, Organisasi  Kerjsama  Islam (OIC) telah menjadikan pengamalan tata kelola yang baik sebagai tujuan bersama yang ingin dicapai oleh semua anggotanya. Hal ini sangat positif untuk mengafirmasi tindakan reformasi yang diperlukan oleh negara - negara   muslim   untuk   mencapai   kualitas   tata   kelola   pada   tingkat   untuk   menjadi fundamental  ketahanan  di  masa  krisis.  Perbaikan  dimensi  dan  kualitas  kesejahteraan sebagai  hasil  reformasi  tata  kelola  harus  mencerminkan  perbaikan  lima  aspek  pokok mencakup ad-Din (agama), al-maal (harta), al-aql (intelektualitas), an-nafs (jiwa), an-nasl (generasi).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul-Baki,  Z.  (2017).  Exploring  the  “social  failures”  of  Islamic  banks:  a  historical dialectics analysis. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 8(3), 250– 271. https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2014-0021
Abdullah, A. (2016). Principles of Islamic management based on Surah al -Fatihah. Social Sciences                            (Pakistan),                            11(22),                            5467–5476. https://doi.org/10.3923/sscience.2016.5467.5476
Al-Banna,  M.  H.  (2013).  Islamic  management  system  assures  employee’s  satisfaction: Reality and future challenges.  Global Journal Al-Thaqafah, 3(1), 67–84. Retrieved from
https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84904 412788&origin=inward
Al-Nasser  Mohammed,  S.  A.  S., & Muhammed, D. J. (2017). Financial crisis, legal origin, economic  status  and  multi-bank  performance  indicators  Evidence  from  Islamic banks  in  developing  countries.  Journal of  Applied  Accounting  Research,  18(2), 208–222. https://doi.org/10.1108/JAAR-07-2014-0065
Amin,  R.  M.,  Yusof,  S.  A.,  Haneef,  M.  A.,  Muhammad,  M.  O.,  &  Oziev,  G.  (2015).  The Integrated  Development  Index  (I-Dex):  A  new  comprehensive  approach  to measuring  human  development.  Islamic  Economics:  Theory,  Policy  and  Social Justice, 2, 159–172.
Andres, A. R. (2005). Income inequality, unemployment, and suicide: a panel data analysis of 15 European countries. Applied Economics, 37(4), 439–451.
Aqbar,  K.,  Iskandar,  A.,  &  Yunta,  A.  H.  D.  (2020).  Konsep  al -Falah  dalam  Islam  dan Implementasinya  dalam  Ekonomi.  BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum Islam, 1(3), 516–531.
Artelaris,  P.  (2017).  Geographies  of  crisis  in  Greece:  A  social  well -being  approach. Geoforum, 84, 59–69.
Ascarya. (2017). The real determinants of financial crisis and how to resolve it in Islamic economics perspective. International Journal of Economic Research, 14(13), 501– 531.
Baidhawy, Z. (2012). Distributive principles of economic justice: An Islamic perspective. Indonesian     Journal     of     Islam     and     Muslim     Societies,     2(2),     241–266. https://doi.org/10.18326/ijims.v2i2.241-266
Baldacci, E.,  De Mello,  L., &  Inchauste,  G.  (2002).  Financial  crises,  poverty, and income distribution. Macroeconomic Policies and Poverty Reduction, 269.
Belousek, D. W. S. (2010). Market exchange, self-interest, and the common good: Financial crisis and moral economy. Journal of Markets & Morality, 13(1), 83–100.
Berk, R. A., Lenihan, K. J., &  Rossi, P. H. (1980). Crime and poverty: Some experimental evidence from ex-offenders. American Sociological Review, 766–786.
Blanco, F., &  Valdivia, C. A. (2006). Child labour in Venezuela: children’s vulnerability to macroeconomic shocks. Understanding Children’s Work Discussion Paper.
Booth, W. J. (1994). On the Idea of the Moral Economy. American Political Science Review,
88(3), 653–667. https://doi.org/DOI: 10.2307/2944801
Bowen, J. R. (2017). Religions in practice:  An approach to the anthropology of religion. Routledge.
Brainerd, E. (2001). Economic reform and mortality in the former Soviet Union: a study of the suicide epidemic in the 1990s. European Economic Review, 45(4–6), 1007– 1019.
Busch,  K.  (2010).  World  economic  crisis  and  the  welfare  state.  International  Policy Analysis, 1–22.
Callan,  T.,  Nolan, B., & Walsh, J. (2011a). The economic crisis, public sector pay and the income    distribution.    Research    in    Labor    Economics    (Vol.    32).    Emer ald. https://doi.org/10.1108/S0147-9121(2011)0000032010
Callan, T., Nolan, B., &  Walsh, J. (2011b). The economic crisis, public sector pay and the income    distribution.    Research    in    Labor    Economics    (Vol.    32).    Emerald. https://doi.org/10.1108/S0147-9121(2011)0000032010
Chang,  S.-S.,  Stuckler, D., Yip, P., &  Gunnell, D. (2013).  Impact of  2008 global  economic crisis on suicide: time trend study in 54 countries. Bmj, 347, f5239.
Cheong, K. S.  (2001). Economic  crisis and income inequality  in  Korea. Asian Economic Journal, 15(1), 39–60.
Clarke,  M.  (2016).  Points  of  Equilibrium: Religious Beliefs and Economic Development
Policy. Sustainable Development,
24(3),
181–189. https://doi.org/10.1002/sd.1620
Dali, M.,  Zohdi, M.,  Baharun, H., & Ariff, T.  N. A. Z. (2015). Economic Growth And Falah. Res. J. Economic and Business Studies, 4(04).
Derbel, H., Bouraoui, T., & Dammak, N. (2011). Can Islamic  finance constitute a solution to crisis. In International Journal of Economics and Finance (Vol. 3, pp. 75–83). Djankov, S., & Panizza, U. (2020). Developing economies after COVID-19: An introduction.
In  Simeon  Djankov  and  Ugo  Panizza  (Ed.),  Covid-19  in  Developing  Economies. CEPR Press. London, UK: CEPR Research.
Dornbusch,  R.,  Park,  Y.  C.,  &  Claessens,  S.  (2000).  Contagion:  unders tanding  how  it spreads.       The       World       Bank       Research       Observer,       15(2),       177–197. https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.177
Duryea,  S.,  Lam,  D.,  &  Levison,  D.  (2007).  Effects  of  economic  shocks  on children’s employment  and schooling in  Brazil.  Journal of Development E conomics,  84(1), 188–214.
el-Din,  S.  I.  T.  (2012).  From  the  great  depression  to  the  2008  global  financial  crisis: Systemic  flaws  in  investment  financing.  Journal  of  King  Abdulaziz  University, Islamic Economics, 25(2), 173–191. https://doi.org/10.4197/Islec.25-2.6
Estes,  R.  J.,  &  Tiliouine,  H.  (2014).  Development  Trends  in  Islamic  Societies:  From Collective  Wishes to  Concerted Actions.  Social  Indicators Research, 116(1), 67 – 114. https://doi.org/10.1007/s11205-013-0271-5
Krisis Ekonomi,  Kesejahteraan  dan. . . . . | Volume 6, Issue 1, 2021
Fourcade, M., Steiner, P., Streeck, W., & Woll, C. (2013). Moral categories in the financial crisis. Socio-Economic Review, 11(3), 601. https://doi.org/10.1093/ser/mwt012 Francesco, F.,  Andrea,  S.,  &  Holly,  S.  (2011).  Economic  Downturn and  Stress  Testing European Welfare Systems. In H. Immervoll, A. Peichl, & K. Tatsiramos (Eds.), Who Loses  in  the  Downturn?  Economic  Crisis,  Employment  and  Income  Distribution (Vol. 32, pp.
257–286). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S0147-9121(2011)0000032012
Freud, S. (1961). The future of an illusion.(J. Strachey, Trans.) New York. NY: WW Norton & Company.
Friedman,  J.,  &  Thomas,  D.  (2009).  Psychological  health  before,  during,  and  after  an economic crisis: Results from Indonesia, 1993–2000.  The  World Bank Economic Review, 23(1), 57–76.
Galbraith,  J.  K.,  &  Lu,  J.  (1999).  Inequality  and  financial  crises:  Some  early  findings. Inequality and Industrial Change: A Global View.
Gemici,  K.  (2013).  Moral  economy  redux:  Social  protests  in  Turkey  after  the  2001 economic crisis. In Mobilization (Vol. 18, pp.
143–160). https://doi.org/10.17813/maiq.18.2.y530w66u36526878
Halac, M., &  Schmukler, S. L. (2003). Distributional effects of crises: the role of financial transfers (Vol. 3173). World Bank Publications.
Hamdi, B. (2017). Maslahah Dalam Paradigma Tokoh (antara Al -Ghazali, As Syatibi dan Najmuddin Al Thufi). Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 02(02).
Hawtrey,  K.,  &  Johnson, R.  (2010).  On  the  Atrophy  of  Moral  Reasoning in  t he  Global Financial Crisis. In Journal of Religion and Business Ethics (Vol. 1, p. 4).
Immervoll, H., Peichl, A., & Tatsiramos, K. (2011). Who Loses in the Downturn? Economic Crisis,  Employment  and  Income  Distribution  (Research  in  Labor  Economics, Volume 32). Emerald Group Publishing Limited.
Jackson,  P.,  &  Fleischer,  C.  (2007).  Religion  and  economics:  a  literature  review.  RAD
Working Papers Series. Retrieved from http://epapers.bham.ac.uk/1504/1/JacksonandFleischer-
_Religion_and_Economics.pdf
Jailani,  N.  (2020).  Decision  model  and  simulation  for autonomous lenient  bidding  in Shariah-based e-auction. Malaysian  Journal of Consumer  and  Family  Economics, 24,                                    156–174.                                   Retrieved                                   from https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85094 679884&origin=inward
Jenkins, S. P., Brandolini, A., Micklewright,  J., & Nolan, B. (2013). The Great Recession and the      Distribution      of      Household      Income.      Oxford      University      Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Joshanloo, M., & Weijers, D. (2019). Islamic Perspectives on Wellbeing. In L. Lambert & N. Pasha-Zaidi (Eds.), Positive Psychology in the Middle East/North … (pp. 237–256). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13921-6_11
Kalhoro, M. (2019). Customer satisfaction in commercial bank of Sindh pr ovince a case study  of  bank  Al  Falah.  Library  Philosophy  and  Practice,  2019.  Retrieved  from https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85066 109732&origin=inward
Karim,  W.  J.  (2010).  The  economic  crisis,  capitalism  and  Islam:  The  making  of  a  new economic order?
Globalizations,
7(1–2), 105–125. https://doi.org/10.1080/14747731003593315
Kayed,  R.  (2010).  Islamic  entrepreneurship:  A  case  study  of  Saudi  Arabia. Journal  of Developmental Entrepreneurship, 15(4), 379–413.
https://doi.org/10.1142/S1084946710001634
Khan, Z., Sulaiman, J., & Bahari, Z. (2015). Socioeconomic human well -being and posterity: a   newly   proposed   faith-based   measurement   index.   Journal   of   Religion   & Spirituality  in Social Work: Social Thought, 34(1), 72–90.
Kirk, R. (2016).  Drugs, Thugs, and Diplomats: US Policymaking in Colombia by Winifred
Tate. Anthropological Quarterly (Vol. 89). https://doi.org/10.1353/anq.2016.0080 Knowles, J. C., Pernia, E. M., & Racelis, M. (1999). Social consequences of the financial crisis in Asia: the deeper crisis.
Kwon, S. (2001). Economic crisis and social policy reform in Korea. International Journal of Social Welfare, 10(2), 97–106. https://doi.org/10.1111/1468-2397.00159 Kyrili, K., & Martin, M. (2010). The impact of the global economic crisi s on the budgets of low-income  countries. In Oxfam International. Citeseer.
Matsaganis, M., & Leventi, C. (2013). The distributional impact of the Greek crisis in 2010. Fiscal Studies, 34(1), 83–108.
Mauro, L., & Carmeci,  G. (2007). A poverty trap of crime  and unemployment. Review  of Development Economics, 11(3), 450–462.
Minoiu, C., & Andres, A. R. (2008). The effect of public spending on suicide: evidence from US state data. The Journal of Socio-Economics, 37(1), 237–261.
Misanam,  M.,  Suseno,  P.,  & Hendrianto, M. B. (2008).  Ekonomi Islam. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta dan Bank Indonesia. Raja Grafindo Persada.
Mittelstaedt,  J.  D.  (2002).  A  framework  for  understanding  the  relationships  between religions      and      markets.      Journal      of      Macromarketing,      22(1),      6–18. https://doi.org/10.1177/027467022001002
Mohseni-Cheraghlou, A. (2016). The Aftermath of Financial Crises: A Look on Human and
Social Wellbeing. World Development, 87, 88–106. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.06.001
Moisseron, J.-Y., &  Teulon, F. (2014). Is Morality-Based Islamic Economics an Answer to the  Global  Financial  Crisis?  by:  Jean-Yves  Moisseron,  comment.  Journal  of  King Abdulaziz University: Islamic Economics, 27(1), 125–138.
Moser, C. (1997). Household responses to poverty and vulnerability. Vol. 1, confronting crisis in Cisne Dos, Guayaquil, Ecuador. The World Bank.
Mulawarman,   A.   D.,   Manzilati,   A.,   Djalaluddin,   A.,   Kamayanti,   A.,   Herlambang,   L., Triyuwono, I., … Abdurahim, A. (2018). Kesejahteraan Semesta (Pertama). Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh.
Naudé, W. (2009). The Global Economic Crisis After One Year. UNU Policy Brief, 02(2), 1– 8.
Nita Madhav et al. (2017). Pandemics: Risks, Impacts, and Mitigation.  In Disease Control Priorities,  Third Edition (Volume 9): Improving Health and Reducing Poverty (pp. 315–345).   The    World   Bank.    https://doi.org/doi:10.1596/978-1-4648-0527- 1_ch17
Noh, Y.-H. (2009). Does unemployment increase suicide rates? The OECD panel evidence. Journal of Economic Psychology, 30(4), 575–582.
Noy,  Ilan.  Doan, Nguyen.Ferrarini, Benno nad  Park,  D.  (2020).  The  Economic  Risk  of Covid-19 in developing countries: Where is it highest? In U. Panizza & S. Djankov (Ed.), Covid-19 in Developing Economies. CEPR Press. London, UK: CEPR Research.
Krisis Ekonomi,  Kesejahteraan  dan. . . . . | Volume 6, Issue 1, 2021
Nuhanovic,  A., &  Nurikic, M. B. (2013).  A  conceptual  view of ethical  aspect of financial crisis: Case of B & H (Islamic) banking sector. Banks and Bank Systems, 8(3), 41 – 54.
Patel,  V.,  & Kleinman,  A.  (2003). Poverty and common  mental  disorde rs  in  developing countries. Bulletin  of the World Health Organization, 81, 609–615.
Patton, E. (2019). Of Vice and Virtue: Religious and Moral Rhetoric in the Business Press and the Economic Crisis. In Journal of Religion and Business Ethics (Vol. 4, p. 5) .
Paxson, C., & Schady, N. (2005). Child health and economic crisis in Peru. The World Bank Economic Review, 19(2), 203–223.
Pohjola, A. (2001). Health problems and long‐term unemployment. Social Work in Health Care, 34(1–2), 101–112.
Presbitero,  A.  F.,  &  Zazzaro,  A.  (2013).  The  global  crisis  in  low -  and  middle-income countries: How the IMF responded. The Global Economic Crisis: New Perspectives on  the  Critique  of  Economic  Theory  and  Policy,  144,  217–245. https://doi.org/10.4324/9780203816721
Pusparini,  M.  D.  (2015).  Konsep  Kesejahteraan  Dalam  Ekonomi  Islam  (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah). Islamic
Economics Journal, 1(1), 45.
https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344
Rasool, M. S. A., Yusof, M. A. M., & Ali, S. M. (2020). Wellbeing of the society: A Maqāşid Al - sharī‘ah         approach.         Afkar,         2020(Special          Issue          1),          25–46. https://doi.org/10.22452/afkar.sp2020no1.2
Rehman, S. S., & Askari,  H. (2010). How islamic  are islamic  countries? Global Economy Journal, 10(2). https://doi.org/10.2202/1524-5861.1614
Rucci,  G. (2004). Macro Shocks and Schooling Decisions: The Case of Argentina.‖ UCLA Working Paper Series. Los Angeles: University of California at Los Angeles.
Sardar, Z.  (1996).  Beyond  development:  An  Islamic  perspective.  European  Journal  of Development                               Research,                              8(2),                               36–55. https://doi.org/10.1080/09578819608426664
Shabbir, M. S. (2020). Human Prosperity Measurement within The Gloom of Maqasid Al - Shariah. Global Review of Islamic Economics and Business, 7(2), 105–111.
Sidani, Y. (2019). Does Islam impede development? A critical analysis. Journal of Islamic
Accounting and Business Research, 10(5), 644–662. https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2017-0092
Sumarto,  S.,  Suryahadi,  A.,  &  Widyanti,  W.  (2005). Assessing the impact of Indonesian social  safety  net  programmes  on  household  welfare  and  poverty  dynamics. European Journal of Development Research, 17(1), 155–177. https://doi.org/10.1080/09578810500066746
Syahpawi.   (2019).   Syirkah   Amlak’s   implications   in   building   community   economic independence (analysis of Meranti islands regency, Riau province). International Journal of Innovative  Technology  and Exploring  Engineering,  8(9),  1569–1575. https://doi.org/10.35940/ijitee.I3328.0789S319
Tlaiss, H. A. (2015). How Islamic Business Ethics Impact Women Entrepreneurs: Insights from Four Arab Middle Eastern Countries. Journal of Business Ethics, 129(4), 859– 877. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2138-3
Wahab, K.  A.  (2014).  Measuring small  firm  entrepreneur’s performance based  on  Al - Falah. World Applied
Sciences Journal, 29(12), 1532–1539. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.29.12.2058
Wibowo, M. G. (2020). Good Public Governance in Islamic Perspective: An Analysis on the World Governance Indicator in OIC  Member Countries. Ihtifaz:  Journal of Islamic
Economics,                Finance,                and                Banking,                 3(1),                51. https://doi.org/10.12928/ijiefb.v3i1.1718
Willenbockel,  D.,  &  Robinson,  S.  (2009).  The  global  financial  crisis,  LDC  exports  and welfare: analysis with a world trade model.
Zakaria, R. H.,  Kader, R. A., Jaafar, N. I. M.,  & Marican, S.  (2012). Burgeoning household debt: An islamic  economic perspective. Middle East Journal of Scientific  Research, 12(9), 1182–1189. https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2012.12.9.267
Žitko,  M.  (2018).  Governmentality  verus  moral  economy:  notes  on  the  debt  cri sis. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 31(1), 68–82.