IMPLEMENTASI PERDAMAIAN ( ACCORD ) PADA PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA
Anita Afriana, S.H., M.H., dan Rai Mantili, S.H., M.H
Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 nie782003@yahoo.com
Naskah diterima: 27 Juli; direvisi: 20 Agustus; disetujui: 30 Agustus

## ABSTRAK
Dalam  hukum  kepailitan  juga  mengenal  istilah  perdamaian,  perdamaian  dalam hukum  kepailitan  ini  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengakhiri  suatu  proses kepailitan  yang  sedang  berjalan.  Artikel  ini  dikhususkan  pada  perdamaian  setelah putusan pernyataan pailit, yaitu akan meneliti mengenai implementasi perdamaian di Pengadilan  Niaga  Jakarta  dan  meneliti  faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan  bagi para pihak untuk melaksanakan perdamaian. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian  yang  telah  selesai  dilakukan,  dengan  metode  yuridis  normatif  yang  tidak hanya  terbatas  pada  penelitan  kepustakaan  akan  tetapi  juga  memerlukan  penelitian lapangan  untuk  memperoleh  data  primer.  Data  primer  diperoleh  dari  Pengadilan Niaga Jakarta dengan cara wawancara terhadap hakim niaga. Data sekunder diperoleh dari  penelitian  kepustakaan  dengan  meneliti  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tertier.  Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  didapatkan  data  bahwa  mekanisme perdamaian  ini  jarang  sekali  dimanfaatkan  oleh  para  pihak,  sepanjang  Pengadilan Niaga  Jakarta  berdiri  hanya  terdapat  2  (dua)  perjanjian  perdamaian  yang  disahkan. Hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam  praktik  sehingga  perdamaian  tidak  dapat dicapai  oleh  kedua  belah  pihak  di  Pengadilan  Niaga  Jakarta  terdiri  dari  beberapa faktor  seperti  tidak  adanya  peran  dari  hakim  dan  lembaga,  tidak  adanya  kewajiban untuk  berdamai,  faktor  para  pihak  (SDM)  yang  mencapai  kesepakatan,  adanya prosedur  dan  mekanisme  tertentu,  hasil  perjanjian  perdamaian  yang  kurang memberikan  akibat  hukum  sehingga  memberikan  peluang  besar  bagi  Debitur  untuk melanggar kesepakatan yang telah disetujui bersama merupakan kendala yang terjadi dalam praktik sehingga perdamaian akan sulit tercapai dan dimanfaatkan para pihak sebagai suatu prosedur beracara dalam menyelesaikan perkara pailit.
Kata kunci: Perdamaian, Kepailitan, Pengadilan Niaga
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Implementasi  Perdamaian ( Accord )  Pada  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia ∽ Anita Afriana dan Rai Mantili ∽
IMPLEMENTATION OF PEACE (ACCORD) ON THE NATIONAL COURT IN THE COMPLETION OF BANKRUPTCY IN INDONESIA Anita Afriana, S.H., M.H., and Rai Mantili, S.H., M.H Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang Faculty of Law, University of Padjajaran Dipati Ukur Street Number 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 nie782003@yahoo.com

## ABSTRACT
In bankruptcy law also known terms of peace, peace in bankruptcy law is one way to end an ongoing bankruptcy process. This article aims to know devoted to peace after the  verdict  of  bankruptcy  declaration,  which  will  examine  the  implementation  of peace  in  the  Commercial  Court  of  Jakarta  and  examine  the  factors  that  become obstacles for the parties to implement peace. This article is part of the research that has  been  done,  with  the  normative  juridical  method  that  is  not  only  limited  to  the research  of  the  library  but  also  require  field  research  to  obtain  the  primary  data. Primary  data  were  obtained  from  the  Jakarta  Commercial  Court  by  interviewing commercial  judges.  Secondary  data  were  obtained  from  library  research  by examining  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials.  Based  on the  results  of field research, it is found that the mechanism of peace is rarely used by the parties, as long as the Commercial Court of Jakarta stands only 2 ( two ) signed peace treaties. The barriers that occur in practice so that peace can not be achieved by both parties in  the  Jakarta  Commercial  Court  consists  of  several  factors  such  as  the  absence of roles of judges and institutions, the absence of obligation to reconcile, the factors of the  parties ( HR ) to  reach  an  agreement,  the  existence  procedures  and  mechanisms, the  result  of  a  peace  agreement  that  gives  less  legal  effect,  thus  providing  a  great opportunity for the debtor to violate a mutually agreed agreement is a constraint in practice  so  that  peace  will  be  difficult  to  achieve  and  utilized  by  the  parties  as  a procedural procedure in solving the bankruptcy case.
Keyword: Peace, Bankrupty, Commercial Court
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Implementasi  Perdamaian ( Accord )  Pada  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia ∽ Anita Afriana dan Rai Mantili ∽

## A. Latar belakang
Modal  atau  dana merupakan  salah  satu  unsur  terpenting  dalam  kehidupan  dan kegiatan  perusahaan,  terlebih  jika  usaha  yang  dijalankan  tersebut  mengalami kemajuan  maka  dukungan  dana  yang  besar  akan  sangat  diperlukan.  Modal  utama sebuah  perusahaan  berasal  dari  para  pemegang  saham,  sedangkan  bagi  usaha perseorangan  adalah  modal  sendiri  sebagai  pendiri  sekaligus  pemilik,  tetapi  pada praktiknya,  dana  yang  diperlukan  tidak  selalu  tersedia  untuk  dapat  dipenuhi  sendiri oleh  pemilik/pemegang  saham  sehingga  memerlukan  bantuan  pihak  lain  (pihak ketiga) yang dapat berupa bantuan atau hibah atau sebagai dana pinjaman.
Kesepakatan  pinjam-meminjam  untuk  memperoleh  bantuan  dana  dari  pihak ketiga    ditindaklanjuti  dengan  membuat  perjanjian  yang  disepakati  para  pihak  pada waktu  jatuh  tempo  (sesuai  dengan  waktu  yang  diperjanjikan).  Tuntutan  wanprestasi akan  muncul  ketika  Debitur  tidak  dapat  menepati  janjinya  untuk  melakukan pembayaran  sesuai  dengan  kesepakatan,  karena  usahanya  tidak  berjalan  sesuai dengan  rencana  dan  harapan.  Berbagai  pilihan  diatur  oleh  hukum  untuk menyelesaikan  utang  piutang  yang  terjadi,  salah  satu  pilihan  untuk  menyelesaikan utang  piutang  yang  terjadi  adalah  dengan  cara  menempuh  pengajuan  permohonan kepailitan  atau  melalui  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (yang  selanjutnya disebut  PKPU).  Perkara  kepailitan  merupakan  bagian  dari  perkara  perdata,  dengan kekhususan  tertentu  yaitu  diselesaikan  di  Pengadilan  Niaga  yang  berada  di lingkungan  Peradilan  Umum  serta  tata  cara  beracara  yang  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (yang  selanjutnya  disebut  UUKPKPU).  Kecuali  ditentukan  lain, atau  tidak  diatur  dalam  UUKPKPU,  maka  digunakan  HIR  dalam  hal  ini  berlaku asas”Lex Specialis Derogat Lex Generalis”. 1
Pemberlakuan  asas  di  atas,  antara  lain  diintegrasikan  pada  salah  satu  tahapan beracara  yaitu  perdamaian.  Sedikit  berbeda  dengan  perdamaian  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg, perdamaian dalam kepailitan dikenal  terdapat dua  (2)  jenis,  yaitu  perdamaian  dalam  kepailitan  setelah  adanya  putusan  pailit  dan perdamaian  dalam  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU).  Walaupun memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  agar  perkara  tidak  berlanjut  pada  tahapan selanjutnya, namun bila dalam HIR perdamaian dilakukan pada saat sidang pertama dengan  tujuan  agar  perkara  selesai  pada  saat  itu  juga  dan  dihasilkannya  akta perdamaian  ( acta  van  dading ),  maka  dalam  kepailitan  justru  tidak  dilakukan  saat sidang pertama.
Artikel  ini akan  difokuskan  pada  pembahasan  perdamaian  yang  dicapai  dalam kepailitan.  Sebelumnya,  peneliti  sudah  melakukan  penelitian  dan  didapatkan  hasil bahwa  perdamaian  dalam  kepailitan  tidak  dapat  dilaksanakan  diawal  persidangan karena  pada  prinsipnya,  sifat  dari  perkara  pailit  yang  volunteer  berbeda  dengan perkara perdata yang bersifat “sengketa” atau contentiosa , sehingga perlu diputuskan terlebih dahulu jumlah utangnya sebelum dilakukan perdamaian .
1 Sriti  Hesti  Astiti, Sita  Jaminan  Dalam  Kepailitan ,  Jurnal  Yuridika,  Volume  29  Nomor  1,  (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014), hlm. 61-70.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Implementasi  Perdamaian ( Accord )  Pada  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia ∽ Anita Afriana dan Rai Mantili ∽
Peraturan  yang  mengatasi  tentang  kepailitan  ataupun  penundaaan  pembayaran utang telah lama ada di Indonesia, bahkan hampir disetiap negara memiliki peraturan tentang kepailitan, misalnya negara Malaysia dan Singapura berlaku Bankruptcy Act , di Inggris berlaku Insolvency Act 1986, begitu juga di  Indonesia memiliki peraturan yang  mengatur  masalah  kepailitan  yaitu  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kepailitan ini terjadi karena masalah utang piutang antara debitur dan kreditur. Debitur  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk  membayar  utang  kepada kreditur, sedikitnya dua orang kreditur dan utangnya telah jatuh tempo, maka debitur tersebut  dapat  dipailitkan.  Pailit  adalah  suatu  keadaan  yang  telah  debitur  berhenti membayar utang, menurut Man S. Sastrawidjaja pailit merupakan “keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena:
1. Tidak mampu membayar;
2. Tidak mau membayar. 2
Apabila  salah  satu  syarat  tersebut  telah  terpenuhi,  maka  debitur  tersebut  dapat dipailitkan.  Dua  (2)  syarat  tersebut  merupakan  dua  hal  yang  dapat  menyebabkan kreditor  mengalami  kerugian.  Kreditor  untuk  menuntut  dan  mendapatkan  haknya, kreditor dapat menuntut ke Pengadilan Niaga untuk mempailitkan debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya. 3
Debitur  pailit  dalam  upaya  untuk  menghindari  dari  adanya  kepailitan,  untuk tetap  dapat  menjaga  nama  baik  diri  pribadi  ataupun  perusahaan,  debitur  dapat melakukan upaya perdamaian. Adapun prosedur perdamaian dalam perkara kepailitan dimulai debitur pailit mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh kreditur secara bersama-sama.  Perdamian  dalam  kepailitan  berbeda  karakteristiknya  dengan perdamaian dalam PKPU. Perdamaian dalam kepailitan lebih mengarah pada proses penyelesaian  utang-utang  debitur  melalui  pemberesan  harta  pailit  sedangkan perdamaian dalam PKPU lebih ditekankan pada rencana penawaran pembayaran atau melakukan restrukturisasi pembayaran utang.
Rencana  perdamaian  adalah  perjanjian  antara  Debitur  dan  para  Krediturnya mengenai penyesuian jumlah piutang (yang diajukan Kreditur) dengan jumlah utang yang  diajukan  Debitur,  dalam  rangka  menghindari  terjadinya  likuidasi.  Perjanjian perdamaian  dapat  diajukan  dalam  perkara  kepailitan  maupun  perkara  PKPU. Perjanjian  tersebut  harus  disetujui  oleh  para  Kreditur  Konkuren  dengan  melakukan pemungutan  suara  dalam  rapat  Kreditur  dan  untuk  beberapa  kriteria  juga  harus disetujui  oleh  pengadilan.  Jika  disetujui,  maka  akan  mengikat  seluruh  Kreditor Konkuren,  dan  bila  Kreditur  atau  pengadilan  menolak  rencana  perdamaian,  maka Debitur akan dilikuidasi.
Dalam  rencana  perdamaian,  Debitur  atau  Kurator  akan  menawarkan pembayaran  yang  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  pembayaran  yang  didapat melalui  proses  likuidasi,  tapi  dengan  jangka  waktu  yang  lebih  lama.  Selama  masa waktu tersebut, dapat saja terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap perusahaan Debitur
2 Man  S.  Sastrawidjaja, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang ,  (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 2-5.
3 Ibid .
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Implementasi  Perdamaian ( Accord )  Pada  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia ∽ Anita Afriana dan Rai Mantili ∽
dan  rencana  perdamaian  menjadi  gagal.  Jika  hal  tersebut  terjadi,  maka  Kreditur Konkuren kemungkinan akan dibayar lebih rendah lagi.
Perdamaian  ( Accord )  merupakan  upaya  yang  dilakukan  Debitur  dengan  para Kreditur  Konkuren  dapat  digunakan  sebagai  sarana  dan  upaya  untuk  menyelesaian kredit  macet  karena  tujuan  utama  dari  perdamaian  dengan  rekstrukturisasi  utang adalah  memberi    kesempatan  kepada  Debitur  untuk  dapat  terus  berusaha  dengan tenang,  sehingga  Debitur  dapat  melunasi  utang-utangnya  dan  terlindar  dari  pailit. Perdamain  merupakan  salah  satu  mata  rantai  dalam  proses  penundaan  kewajiban pembayaran  utang.  Pada  prinsipnya  perdamaian  merupakan  “kata  sepakat”  antara para pihak yang beritikad untuk mencari keadilan, jalan terbaik bagi para pihak ( win- win  solution )  hak  melindungi  hak-hak  para  pihak  yang  bertikai  yaitu  Debitur  dan Kreditur.
Secara  filosofis,  perdamaian  sangat  baik  bila  dapat  dilakukan  karena  perkara menjadi  selesai  dan  tidak akan  berlanjut sehingga  tidak  terjadi  penumpukan  perkara baik  di  Pengadilan  Niaga  maupun  Mahkamah  Agung,  namun  dalam  perkara kepailitan  tampaknya  hal  ini  kurang  disadari  oleh  para  pihak  karena  hasil  dari perdamaian yang dicapai ini nantinya hanya akan mempermudah penyelesaian hutang debitor  terhadap  seluruh  kreditor  dan  debitor  tidak  jadi  dinyatakan  pailit,  sehingga perdamaian  yang  dicapai  dalam  hal  ini  dapat  membuat  masing-masing  pihak  dapat menjalankan  usahanya  dengan  nyaman,  juga  bukan  merupakan  kewajiban  hakim untuk  mendamaikan  para  pihak  yang  berperkara  sebagaimana  yang  terjadi  dalam perkara  perdata  pada  umumnya.  Terdapatnya  faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan dalam  penyelesaian  perkara  kepailitan  melalui  lembaga  perdamaian,  salah  satu contoh  kasus  dilakukannya  perdamaian  namun  gagal  untuk  mencapai  kesepakatan adalah  dalam  penyelesaian  perkara  pailit  yang  dibatalkan  permohonan perdamaiannya terhadap PT. Telkomsel Tbk oleh PT. Prima Jaya Informatika.

## B. Perumusan Masalah
Berbagai  hal  yang  melatarbelakangi  penulisan  judul  ini  telah  dipaparkan sebelumnya,  selanjutnya  penulisan  ini  mengidentifikasi  beberapa  permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  penerapan  perdamaian  setelah  adanya  putusan  pailit  dalam praktik pada Pengadilan Niaga Jakarta ditinjau dari  Undang-undang Nomor 37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang?
2. Hambatan-hambatan  apa  sajakah  yang  terjadi  dalam  praktik  sehingga perdamaian  tidak  dapat  dicapai  oleh  kedua  belah  pihak  pada  Pengadilan Niaga Jakarta?
C. Tujuan Penulisan Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:
1. Untuk meneliti dan mengkaji penerapan perdamaian setelah adanya putusan pailit  dalam  praktik  pada  Pengadilan  Niaga  Jakarta  ditinjau  dari  Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Implementasi  Perdamaian ( Accord )  Pada  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia ∽ Anita Afriana dan Rai Mantili ∽
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik sehingga perdamaian  tidak  dapat  dicapai  oleh  kedua  belah  pihak  pada  Pengadilan Niaga Jakarta.

## D. Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  dengan  metode  yuridis  normatif  dengan  spesifikasi penelitian  deskriptif  analitis.  Untuk  mendapatkan  data  sekunder  dilakukan  studi kepustakaan,  sementara  data  primer  didapatkan  dengan  melakukan  wawancara  di Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  untuk  selanjutnya  dianalisis  dengan  mtode  yuridis kualitatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  dengan  mengutamakan pembahasan  pada  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum  baik  primer,  sekunder maupun bahan hukum tersier. 4 Metode tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh data  dan  informasi  serta  bahan-bahan  pendukung  untuk  melengkapi  analisis pengaturan yang ada. 5

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis
Pengaturan mengenai hukum acara perdata yang berlaku saat ini di Indonesia, baik HIR ( Het Herziene Indonesisch Reglement ) maupun Rbg ( Recht Reglemen voor de  Buitengewesten )  merupakan  hukum  warisan  pemerintah  Kolonial  Belanda. Mengingat usianya sejak pertama kali diundangkan mencapai satu abad lebih, maka pengaturan  hukum  acara  perdata  sesungguhnya  memerlukan  berbagai  penyesuaian dan  pembaharuan  hukum  ( law  reform )  agar  memiliki  relevansi  dengan  praktik peradilan saat ini.
Sehubungan dengan pernyataan di atas, permberlakuan HIR maupun Rbg tidak diberlakukan  untuk  penyelesaian  perkara  kepailitan.  Perkara  kepailitan  diselesaikan di Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Terdapat dua jenis perkara yang dapat diajukan ke pengadilan berkaitan dengan perkara perdata yaitu gugatan dan permohonan. Dalam kerangka tersebut, kepailitan digolongkan dalam kategori permohonan. Permohonan kepailitan (baik yang diajukan oleh Kreditur, Debitur maupun pihak ketiga) bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit yang bersifat konstitutif, baik terhadap Debitur maupun diri sendiri. Bentuknya berupa  suatu  permohonan  pailit  agar  pengadilan  mengeluarkan  suatu  putusan  yang menetapkan seseorang atau suatu badan usaha dalam keadaan pailit.
Permohonan  kepailitan  diajukan  kepada  Pengadilan  Niaga  sebagai  lembaga yang  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  perkara  kepailitan  berdasarkan UUKPKPU.  Kepailitan  terjadi  ketika  seseorang    Debitur  dinyatakan  atau  dalam keadaan  berhenti  membayar  utang-utangnya  yang  sudah  jatuh  tempo.  Berbeda dengan PKPU terjadi ketika Debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan  membayar  utang-utangnya  pada  waktu  yang  sudah  ditentukan ditetapkan). 6
4 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20 , (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 140-143.
5 Rika  Ratna  Permata , “Perlindungan  Merek  Terkenal  Terhadap  Tindakan  Dilusi  Merek  Secara  Online Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia”, Disertasi , Fakultas Hukum Unpad Bandung, 2013, hlm. 40.
6 Nyulistiowati Suryanti, Monograf Hukum Dagang , (Bandung: Logoz Publishing, 2017), hlm. 4.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Implementasi  Perdamaian ( Accord )  Pada  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia ∽ Anita Afriana dan Rai Mantili ∽
Sesuai  dengan  salah  satu  asas  dalam  UUKPKPU  yaitu  asas  integrasi,  sebagai sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.  Apabila ditelaah, sebagian besar  materi  UUKPKPU  berisikan  hal-hal  teknis  prosedural  pelaksanaan  lembaga kepailitan, terdiri dari proses pemeriksaan permohonan pailit dari tahap awal hingga akhir,  pemberian  PKPU,  upaya  hukum  dan  lain-lain.  Sifat  pemeriksaan  perkara kepailitan singkat dan sederhana.
Pemohon pailit cukup membuktikan bahwa Termohon pailit memenuhi unsur- unsur  prasyarat  pailit  yang  dapat  dibuktikan  secara  sederhana  dalam  persidangan. Dalam  hal  permohonan  pernyataan  pailit  diajukan  oleh  Kreditur,  pembuktian mengenai hak Kreditur untuk menagih juga dilakukan secara sederhana. Praktis tidak diperlukan proses jawab menjawab sebagaimana halnya dalam pemeriksaan gugatan biasa. Proses persidangan dilaksanakan secara singkat karena Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan permohonan pailit, apabila prasyarat pailit telah terpenuhi. Oleh karena itu berlaku asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis untuk menggambarkan hubungan antara HIR dan UUKPKPU melalui Pasal 299.
Salah  satu  asas  dalam  UUKPKPU  adalah  asas  integrasi,  yang  menyatakan bahwa  UUKPKPU  berisikan  secara  kesatuan  baik  hukum  materiel  maupun  hukum formal (hukum acara) dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Salah  satu  kekhususan  dari  UUKPKPU  yang  berbeda  dengan  HIR  adalah  terkait perdamaian.
Mengingat  bahwa  perkara  pailit  tidak  dianggap  sebagai  suatu  sengketa,  oleh karena  itu  digunakan  istilah  permohonan  pailit  dan  kedudukan  pengadilan  bersifat volunteer. Oleh  karena  itu  perdamaian  baru  dapat  dilaksanakan  apabila  telah  ada putusan  pailit,  setelah  Debitor  mengakui adanya  hutang  yang  telah  jatuh  tempo  dan dapat  ditagih,  juga  keberadaan  dua  (2)  kreditor  atau  lebih.  Dikenal  adalah  dua  (2) jenis  perdamaian  yaitu  perdamaian  dalam  kepailitan  dan  perdamaian  dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Sesungguhnya keberadaan Pengadilan Niaga diperuntukkan untuk mnyelesaikan sengketa niaga (dalam hal ini dibatasi hanya HKI dan kepailitan) yang waktu  penyelesaiannya  dibatasi  hanya  enam  puluh  (60)  hari.  Tetapi  dalam  jangka waktu tersebut hanya sampai pada tahapan putusan saja, sementara prosedur lainnya belum terlaksanakan.
Pasal  2  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  menyatakan  bahwa  peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat,  dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit belit yang dapat menyebabkan  proses  sampai  bertahun  tahun.  Biaya  ringan  artinya  biaya  yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat, tanpa mengorbankan keadilan dan kebenaran.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Implementasi  Perdamaian ( Accord )  Pada  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia ∽ Anita Afriana dan Rai Mantili ∽

## F. Hasil Pembahasan
1. Penerapan  Perdamaian  Setelah  Adanya  Putusan  Pailit  Dalam  Praktik Pada  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Ditinjau  Dari  Undang-undang  Nomor 37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang
Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  untuk  mendapatkan  data  primer  dengan melakukan  wawancara  dengan  hakim,  didapatkan  data  bahwa  dalam  perkara kepailitan,  bagi  Debitor  yang  telah  dinyatakan  pailit,  perdamaian  digunakan  sebagai usaha  Debitor  mengamankan  asetnya. 7 Sebagaimana  diketahui  bahwa  status kepailitan  tidak  harus  menyebabkan  kegiatan  usaha  Debitur  (dalam  hal  ini perusahaan)  harus  berakhir.  Dengan  terjadinya  perdamaian  dalam  kepailitan  berarti dicapai  kesepakatan  mengenai  jumlah  utang  yang  harus  dibayar  dalam  waktu  yang telah ditentukan bersama antara Debitur dan Kreditur dengan diketahui oleh Kurator. Melindungi  kepentingan  Kreditur  ini  merupakan  salah  satu  tujuan  dari  hukum kepailitan disamping tujuan-tujuan lain dari hukum kepailitan seperti menghindarkan adanya pertentangan apabila ada beberapa Kreditor pada waktu  yang  sama meminta pelunasan  piutangnya  dari  Debitor,  menghindari  adanya  Kreditur  yang  ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur  atau  menguasai  sendiri  tanpa  memperhatikan  lagi  kepentingan  Debitur  atau Kreditor  lainnya,  atau  untuk  menghindari  adanya  kecurangan-kecurangan  yang dilakukan oleh Debitor sendiri. 8
Semenjak  pengadilan  mengucapkan  putusan  kepailitan  dalam  sidang  yang terbuka  untuk  umum  terhadap  Debitur  berakibat  bahwa  ia  kehilangan  hak  untuk melakukan  pengurusan  dan  penguasaan  atas  harta  bendanya  ( persona  standy inludicio ) dan  hak  kewajiban  badan  hukum  yang  dinyatakan  pailit  beralih  kepada kurator  untuk  mengurus  dan  menguasai boedel tersebut.  Debitor  masih diperkenankan  untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  di  bidang  harta kekayaan,  misalnya  membut  perjanjian.  Apabila  dengan  perbuatan  hukum  itu  akan memberi keuntungan bagi harta ( boedel ) pailit, sebaliknya apabila dengan perjanjian atau  perbuatan  hukum  itu  justru  akan  merugikan boedel ,  maka  kerugian  itu  tidak mengikat boedel.
Pasal 16, Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 104 UUKPKPU mengatur bahwa dengan dilanjutkannya  usaha  dari  Debitur  (perseroan)  pailit  maka  yang  berwenang  untuk mengurus  perseroan  sebagaimana  layaknya  seorang  direksi  adalah  kurator.  Kurator wajib  bertindak  sebagai  pengelola  perseroan  yang  baik.  Kurator  wajib  menilai kompetensinya  untuk  mengelola  harta  pailit  sesuai  dengan  standar  profesi  kurator pengurus di Indonesia dan jika perlu mencari bantuan untuk mengelola usaha.
Dengan  beralihnya  kewenangan  dari  direksi  kepada  kurator  untuk  mengelola perseroan, maka konsekuensi dari hal itu adalah bahwa kurator adalah juga bertindak sebagai direksi sehingga tugas dan kewajiban serta tanggung jawab direksi perseroan
7 Wawancara  dengan  Dedi  Frediman,  Hakim  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat, Pada Tanggal 31 Oktober 2014, Pukul 11.15 WIB.
8 Fred  B.G.  Tumbuan, Naskah  Akademik  Peraturan  Perundang-undangan  tentang  Kepailitan, yang dikutip dalam Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Implementasi  Perdamaian ( Accord )  Pada  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia ∽ Anita Afriana dan Rai Mantili ∽
menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  kurator.  Tugas  dan  kewajiban  kurator  dalam posisinya sebagai pengurus perseroan adalah:
a. Melakukan pengurusan sehari-hari dari perseroan;
b. Melakukan pinjaman kepada pihak ketiga;
c. Menghadap di sidang pengadilan;
d. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang tetap milik perseroan; atau
e. Membebani barang-barang milik perseroan tersebut dengan hutang;
f. Menggadaikan barang-barang begerak milik perseroan yang bernilai. Perdamaian  dalam  kepailitan  tidak  wajib  dilaksanakan  karena  undang-undang tidak  mengharuskan  adanya  perdamaian  sebagaimana  dalam  perkara  perdata  biasa, kedudukan  hakim  sangat  kuat  untuk  mengusahakan  perdamaian.  Pengajuan perdamaian  dilakukan  oleh  Debitor  dengan  memanggil  semua  Kreditor  yang terdaftar,  namun  perdamaian  yang  diputus  di  Pengadilan  Niaga  relatif  sedikit, beberapa  perdamaian  ditolak  atau  dibatalkan. 9 Bahkan  di  Pengadilan  Niaga  Jakarta sekalipun  sebagai  pengadilan  yang  paling  banyak  menerima  permohonan  pailit dibanding  4  (empat)  Pengadilan  Niaga  lainnya  yaitu  Medan,  Semarang,  Surabaya, dan Makassar.
Sepanjang  Pengadilan  Niaga  Jakarta  berdiri  hanya  terdapat    dua  (2)  perkara yang  berhasil  mencanpai  perdamaian  setelah  putusan  pailit,  salah  satunya  adalah pengesahaan  perdamaian  (homologasi)  Nomor  59/Pailit/2010/PN  Niaga  Jakpus antara PT. Exelindo Celuler Utama, PT. Sarana Multi Seluler dan Tn. Tjoeng, Andy Antony sebagai Debitur Pailit/Pemohon Perdamaian terhadap PT. Bank CIMB Niaga (Tbk) sebagai Kredit Konkuren. Putusan yang dibacakan pada tanggal 15 November 2010 langsung dinyatakan sah dan mengikat berdasarkan kepada pemungutan suara. Secara  prosedur,  setelah  para  Debitur  pailit  melakukan  pembayaran penyelesaian  utang,  maka  Kurator  akan  mengajukan  permohonan  permohonan pengesahan  rencana  perdamaian  (homologasi)  kepada  Hakim  Pengawas  untuk selanjutnya  diteruskan  kepada  majelis  hakim  pemutus  perkara.  Dengan  homologasi berarti status pailit PT. Exelindo Celluler Utama (dalam pailit) dan lainnya berakhir dengan  perdamaian,  dengan  kata  lain  para  Debitur  pailit  tidak  lagi  berada  dalam keadaan pailit.
Secara  praktik,  dalam  perdamaian  akan  dicapai  pula  kesepakatan  perdamaian. Kesepakatan  perdamaian  akan  batal  apabila  Debitur  melangggar  janji  yang  telah disepakati  sebelumnya,  sehingga  seluruh  harta  Debitur  pailit  demi  hukum  berada dalam  keadaan  insolvensi  untuk  selanjutnya  dilakukan  pemberesan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. Perdamaian hanya dapat ditempuh satu kali, sehingga dengan pelanggaran  janji  yang  terjadi  perdamaian  akan  batal,  sehingga  kepailitan  dibuka kembali  dan  para  Debitor  pailit  tidak  dapat  lagi  mengajukan  rencana  perdamaian untuk  kedua  kalinya.  Adapun  yang  menjadi  alasan  rencana  perdamaian  tersebut ditolak antara lain:
9 Wawancara  dengan  Dedi  Frediman,  Hakim  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat, Pada Tanggal 31 Oktober 2014, Pukul 11.15 WIB.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Implementasi  Perdamaian ( Accord )  Pada  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia ∽ Anita Afriana dan Rai Mantili ∽
a. Harta  Debitur,  termasuk  benda  untuk  mana  dilaksanakan  hak  untuk menahan  suatu  benda,  jauh  lebih  besar  daripada  jumlah  yang  disetujui dalam perdamaian;
b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
c. Perdamaian  itu  dicapai  karena  penipuan,  atau  persekongkolan  dengan satu  atau  lebih  Kreditur,  atau  karena  pemakaian  upaya  lain  yang  tidak jujur  dan  tanpa  menghiraukan  apakah  Debitur  atau  pihak  lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.
2. Hambatan-hambatan yang Terjadi Dalam Praktik Sehingga Perdamaian  Tidak  Dapat  Dicapai  Oleh  Kedua  Belah  Pihak  Pada Pengadilan Niaga Jakarta
Perdamaian  ( Accord )  merupakan  upaya  yang  dilakukan  Debitur  dengan  para Kreditur  Konkuren  dapat  digunakan  sebagai  sarana  dan  upaya  untuk  menyelesaikan kredit  macet  karena  tujuan  utama  dari  perdamaian  dengan  rekstrukturisasi  utang adalah  memberi  kesempatan  kepada  Debitur  untuk  dapat  terus  berusaha  dengan tenang,  sehingga  Debitur  dapat  melunasi  utang-utangnya  dan  terlindar  dari  pailit. Keberadaan utang menjadi hal yang penting dalam permohonan pengajuan kepailitan maupun  PKPU,  karena  pranata  hukum  ini  menjadi  sarana  bagi  Debitur  membayar utang-utangnya, atau bagi kreditor sarana untuk menuntut pengemblian piutang yang dimilikinya. 10
Perdamaian  merupakan  salah  satu  mata  rantai  dalam  proses  penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada prinsipnya perdamaian merupakan “kata sepakat” antara para pihak yang beritikad untuk mencari kedailan, jalan terbaik bagi para pihak ( win-win  solution )  hak  melindungi  hak-hak  para  pihak  yang  bertikai  yaitu  Debitur dan Kreditur.
Dalam penyelesaian perkara pailit di Pengadilan Niaga, hakim pengawas wajib menganjurkan  dan  menjelaskan  kepada  debitor  tentang  pengajuan  rencana perdamaian, karena jika tidak diajukan rencana perdamaian oleh debitur, maka demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi (tidak mampu membayar).
Praktik  yang  terjadi  di  Pengadilan  Niaga,  karena  perkara  kepailitan  ini  adalah perkara voluntair yang  mana  tidak  ada  sengketa  di  dalamnya,  maka  hasil  dari perdamaian  yang  dicapai  ini  nantinya  akan  mempermudah  penyelesaian  hutang debitur  terhadap  seluruh  kreditor  dan  debitor  tidak  jadi  dinyatakan  pailit,  sehingga perdamaian  yang  dicapai  dalam  hal  ini  dapat  membuat  masing-masing  pihak  dapat menjalankan usahanya dengan nyaman.
Penyelesaian sengketa yang ideal adalah terjadinya perdamaian ( accord ) antara Debitur  dan  Kreditur.  Dalam  hal  ini  memang  dapat  saja  terjadi  beberapa kemungkinan  yakni  Debitur  membayar  utangnya  dengan  cara  menyicil,  membayar utang  sebagian  sisanya  dihapuskan,  membayar  utang  pokok  bunga  dihapus  dan berbagai alternatif yang dapat dihasilkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila  hal  ini  dapat  dicapai,  tentu  akan  lebih  menguntungkan  kedua  belah  pihak.
10 Fred  B.G.  Tumbuan, Mencermati  Makna  Debitor,  Kreditor  dan  Utang  Berkaitan  dengan  Kepailitan, dalam Emmy Yuhassarie, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya , (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 7.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Implementasi  Perdamaian ( Accord )  Pada  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia ∽ Anita Afriana dan Rai Mantili ∽
Bagi Debitur asetnya tidak perlu disita, perusahaan bisa berjalan terus, sementara bagi Kreditur  piutang  dapat  dibayar  kembali  walaupun  mungkin  tidak  sepenuhnya.  Oleh karena itulah kehadiran perdamaian disini diperlukan, dianjurkan untuk dilaksanakan, agar nantinya tidak mengarah pada sengketa dan perkara antara debitor dan kreditor dapat terselesaikan dengan baik berdasarkan win-win solution .
Selanjutnya  mengenai  Putusan  perdamaian  dari  perdamaian  yang  telah dikabulkan maupun ditolak dalam penyelesaian perkara pailit di Pengadilan Niaga ini tidak  sama  seperti  putusan  perdamaian  yang  ada  di  Pengadilan  Negeri.  Putusan Perdamaian  tidak  dituangkan  ke  dalam  suatu  akta  ( acta  van  dading )  yang  langsung berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht) dan  tidak  dapat  lagi  diajukan  upaya  hukum terhadapnya.  Hasil  dari  upaya/rencana  perdamaian  yang  dikabulkan  maupun  ditolak ini dituangkan ke dalam suatu putusan pengesahan perdamaian, atau disebut dengan istilah adalah Homologasi. Homologasi ini pun berbeda dengan Acta van Dading.
Terkait efektivitasnya, ada beberapa putusan perdamaian yang dikabulkan oleh hakim  yang  lantas  diajukan  pembatalan  perdamaian  karena  Debitur  melarikan  diri ataupun  tidak  membayar  utangnya  sesuai  dengan  kesepakatan  perdamaian  yang diajukan oleh kreditur. 11
Sesungguhnya  perdamaian  mengikat  semua  pihak,  baik  Kreditur  yang menyepakati  maupun  tidak  menyepakati  perdamaian  tersebut.  Namun  seperti  yang telah  dijelaskan  di  atas,  Debitur  kadang  kala  berbuat  curang  dengan  tidak mengindahkan perdamaian  yang disepakati. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sangat terhantung pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya seperti faktor  hukum  atau  peraturan  itu  sendiri,  faktor  petugas  yang  menegakkan  hukum, faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  diharapkan  untuk  mendukung  pelaksanaan  hukum, faktor  warga  masyarakat  yang  terkena  ruang  lingkup  peraturan  hukum  dan  faktor budaya  atau legal  culture. 12 Terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi  hambatan  dalam pelaksanaan perdamaian dalam kepailitan yang dapat dilihat pada Tabel 1, yaitu:
No. Unsur Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pailit di Pengadilan Niaga Hambatan 1. Subjek Hukum Dalam perkara kepailitan, yang aktif dalam menggagas perdamaian yang akan dilaksanakan adalah pemohon/ debitur pailitnya sendiri. Tidak ada peran serta hakim sebagai pihak ketiga yang wajib mendamaikan, sehingga terjadinya perdamaian hanya didasarkan pada insiatif para pihak saja. 2. Waktu Pelaksanaan Proses Perdamaian Perdamaian dalam hal ini dilaksanakan setelah ada putusan atas permohonan pernyataan pailit, tepatnya Tujuan perdamaian yang diajukan oleh Debitur untuk meringankan beban sendiri untuk diberikan waktu yang
11 Wawancara  dengan  Dedi  Frediman,  Hakim  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat, Pada Tanggal 31 Oktober 2014, Pukul 11.15 WIB.
12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 4.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Implementasi  Perdamaian ( Accord )  Pada  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia ∽ Anita Afriana dan Rai Mantili ∽
sebelum rapat pencocokan piutang dimulai. Konsekuensi yuridisnya, jika sebelum rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana
perdamaian sesuai diatur dalam 178 UU No. 37 / 2007 tentang Kepailitan, yakni harta pailit demi hukum dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Jadi, debitur pailit dianjurkan untuk mengajukan rencana perdamaian sebelum rapat pencocokan piutang. Perdamaian tidak dapat dilaksanakan di awal layaknya di Pengadilan Negeri, karena perkaranya berbeda, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkara kepailitan adalah perkara volunteer, tidak ada sengketa di dalamnya, dan hanya merupakan suatu permohonan yang putusannya pun bersifat menyatakan suatu keadaan / status kepailitan dari debitur, oleh karenanya perdamaian dalam hal ini baru dapat dilaksanakan setelah dinyatakan terlebih dahulu bahwa debitur pailit. Jika dilaksanakan di awal, maka tujuan dari perdamaian itu sendiri tidak jelas karena status pailit / tidaknya debitur pun belum dapat ditentukan.
tepat untuk membayar utang, sehingga tidak terlihat manfaat
yang berarti bagi Kreditur. Perdamaian dilaksanakan tidak untuk mengakhiri perkara. 3. Pelaksaan Perdamaian Pada penyelesaian perkara pailit di Pengadilan Niaga, perdamaian dilaksanakan dengan dipimpin oleh hakim pengawas. Lembaga hanya sebagai fasilitator 4. Persetujuan Dalam mencapai perdamaian, Mengingat banyaknya kreditor
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Implementasi  Perdamaian ( Accord )  Pada  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia ∽ Anita Afriana dan Rai Mantili ∽
Perdamaian maka diperlukan persetujuan atas dasar pemungutan suara di antara seluruh kreditor, baik kreditur konkuren maupun kreditor penggagas jaminan. Dengan catatan, dianggap disetujui apabila pihak yang setuju > ½ jumlah dari total jumlah pihak yang berhak memberikan suara dan harus mewakili 2/3 dari seluruh tagihan. konkuren, maka pelaksanaan perdamaian sulit dicapai karena harus memenuhi criteria suara. 5. Putusan perdamaian tidak inkrach Putusan perdamaian  tidak mengikat sebagaimana putusan yang berkekuataan hukum tetap di Pengadilan Negeri Konsekuensi hukum dari sebuah putusan perdamaian tidak mengikat sehingga cendrung untuk dilanggar apa yang telah disepakati.
Tabel 1. Pelaksanaan dan Hambatan Perdamaian Dalam Kepailitan

## G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Penerapan  perdamaian  setelah  adanya  putusan  pailit  dalam  praktik  di Pengadilan  Niaga  Jakarta  ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  37 Tahun  2004  dilakukan  setelah  dilakukannya  rapat  pencocokan  utang ketika pihak Debitur dan semua Kreditur terutama Kreditur Konkuren membuat  kesepakatan  bersama  yang  dituangkan  dalam  perjanjian perdamaian  ( accord )  yang  kemudian  disahkan  ( homologasi ). Perjanjian  perdamaian  yang  dibuat  terkait  dengan  cara  pembayaran dan jangka waktu pembayaran utang, bertujuan agar Debitur diberikan kesempatan untuk menjalankan usaha, namun berdasarkan data primer yang  diperoleh  bahwa  mekanisme  perdamaian  ini  jarang  sekali dimanfaatkan oleh para pihak.
b. Hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam  praktik  sehingga  perdamaian tidak dapat capai oleh kedua belah pihak di Pengadilan Niaga Jakarta terdiri dari beberapa faktor seperti tidak adanya peran dari hakim dan lembaga,  tidak  adanya  kewajiban  untuk  berdamai,  faktor  para  pihak (SDM)  yang  mencapai  kesepakatan,  adanya  prosedur  dan  mekanisme tertentu,  hasil  perjanjian  perdamaian  yang  kurang  memberikan  akibat hukum  sehingga  memberikan  peluang  besar  bagi  Debitur  untuk melanggar  kesepakatan  yang  telah  disetujui  bersama  merupakan kendala  yang  terjadi  dalam  praktik  sehingga  perdamaian  akan  sulit tercapai dan dimanfaatkan para pihak sebagai suatu prosedur beracara dalam menyelesaikan perkara pailit.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Implementasi  Perdamaian ( Accord )  Pada  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia ∽ Anita Afriana dan Rai Mantili ∽
2. Saran
a. Perdamaian dalam penyelesaian sengketa sebaiknya diterapkan diawal persidangan  sehingga  perkara  tidak  lanjut  untuk  diperiksa,  namun situasi ini tidak berlaku dalam praktik karena adanya pemikiran selama ini  bahwa  kepailitan  bukanlah  sebuah  sengketa  sehingga  perdamaian hanya dapat ditempuh dalam PKPU atau setelah adanya putusan pailit.
b. Sebaiknya  pembuat  kebijakan  mempertimbangkan  suatu  manfaat  dan kepastian  hukum  bagi  para  pihak,  hakim,  hakim  pengawas,  advokat, dan kurator agar tidak ragu ragu menempuh prosedur ini karena akan sangat  bermanfaat  untuk  mewujudkan  asas  kelangsungan  usaha  bagi Debitur.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Afriana,  Anita.,  dan  Chintary Kartika.  Eksistensi  Perdamaian ( Accord ) Dalam Penyelesaian  Sengketa  Pailit  di  Pengadilan  Niaga  Dibandingkan  Dengan Konsepsi Mediasi In Court Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan Win-Win  Solution. Laporan  Akhir  Penelitian  DIPA  Fakultas  Hukum  Unpad. 2012.
Astiti,  Sriti  Hesti. Sita  Jaminan  Dalam  Kepailitan .  Jurnal  Yuridika.  Volume  29 Nomor 1. Surabaya: Universitas Airlangga. 2014.
Hartono,  Sunaryati. Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20 . Bandung: Alumni. 1994.
Jono. Hukum Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
Permata , Rika  Ratna.  “Perlindungan  Merek  Terkenal  Terhadap  Tindakan  Dilusi Merek  Secara  Online  Dalam  Kerangka  Pembangunan  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual Indonesia”. Disertasi . Fakultas Hukum Unpad Bandung. 2013. Sastrawidjaja,  Man  S. Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang . Bandung: Alumni. 2010. Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Rajawali. 1983.
Suryanti, Nyulistiowati. Monograf Hukum Dagang . Bandung: Logoz Publishin. 2017. Tumbuan,  Fred  B.G. Mencermati  Makna  Debitor,  Kreditor,  dan  Utang  Berkaitan dengan Kepailitan . Dalam Emmy Yuhassarie. Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya . Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2005.
2. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________. Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
________________. Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . ________________. Pengesahan PerdamaianNomor 59/Pailit/2010/PN Niaga Jakpus antara PT. Exelindo Celuler Utama, PT. Sarana Multi Seluler dan Tn. Tjoeng, Andy
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Implementasi  Perdamaian ( Accord )  Pada  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia ∽ Anita Afriana dan Rai Mantili ∽
Antony  sebagai  Debitur  Pailit/Pemohon  Perdamaian  terhadap  PT.  Bank  CIMB Niaga (Tbk) sebagai Kredit Konkuren .

## 3. Sumber Lainnya
Wawancara  dengan  Dedi  Frediman.  Hakim  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada Tanggal 31 Oktober 2014. Pukul 11.15 WIB.