ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011-2015
Yohanes P. Kumagaya 1 , Yessikha Herminia Maysita 2
Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras, Bandar Lampung

## Email: yohaneskumagaya@gmail.com
ABSTRACT
Local original income is an income that has an important role for the stability of development of a region starting from the economy, the infrastructure, the provision of services to the community and others. In financing local household affairs, local governments should be able to maximize sources of local revenue, one of the most important is derived from local taxes.  This research is a replication and development of research conducted by Isfatul Fauziah et al. In 2014 with the object of research in the Office of Revenue Management of Finance and Assets District of Malang.  The aim of this study is to determine  the  level  of  effectiveness  and  the  level  of  contribution  of  each  type  of  local  tax  on  local original income in the city of Bandar Lampung.
From the analysis, it is known that in the period of five years the type of tax which has highest income  effectiveness  rate  is  derived  from  non-metal  mineral  and  rock  taxes  of  124.17%. As  for  the lowest level of effectiveness of revenue comes from parking taxes with a percentage of 47.2%. While the  contribution  of  local  tax  to  the  highest  revenue  of  the  region  is  from  street  lighting  tax  with percentage of 18.36% and the lowest contribution comes from non metallic mineral and rock taxes with percentage of 0.24%.
Keywords : Local Taxes Effectiveness, Local Taxes Contribution  , Local Original Income

## I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian
Dengan  adanya  desentralisasi  juga, pemerintah  daerah  dapat  dengan  maksimal mengoptimalkan  penerimaan  guna  membiayai urusan  rumah  tangga  daerah.  Salah  satu sumber  penerimaan  daerah  yang  sangat potensial  adalah  berasal  dari  Pendapatan  Asli Daerah  dimana  penerimaannya  berasal  dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan dan  lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah. Menurut  Mahmudi  (2009),  semakin  tinggi kemampuan  daerah  dalam  menghasilkan Pendapatan  Asli  Daerah,  maka  semakin  besar pula  diskresi  daerah  untuk  menggunakan Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah tidak  hanya  menjadi  perhatian  pihak  eksekutif, namun  legislatif  pun  berkepentingan  sebab besar  kecilnya  Pendapatan  Asli  Daerah  akan mempengaruhi struktur gaji anggota dewan.
Data  Badan  Pusat  Statistik  Kota Bandar  Lampung  tahun  2016  menyebutkan beberapa aspek pembangunan daerah khususnya ekonomi telah mengalami peningkatan  misalnya  pada  sektor  air  minum, nilai air minum yang didistribusikan PDAM ‘Way Rilau’  mengalami  peningkatan  di  Tahun  2015 jika  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya, kemudian  di  sektor  perdagangan  jumlah kunjungan  kapal  untuk  pelayaran  luar  negeri dan  dalam  negeri  yang  melalui  Pelabuhan Panjang mengalami kenaikan di tahun 2015, hal ini  berdampak  pada  naiknya  volume  muatan tahun  2015  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya.
Berdasarkan  tabel  dibawah,  dapat dilihat  bahwa  Dinas  Pendapatan    Daerah  Kota Bandar  Lampung  menaikkan  jumlah  target pendapatan  atas  pajak  daerah  untuk  setiap tahunnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  sangat  optimis  dalam  penerimaan pendapatan pajak daerah mengingat banyaknya jenis pajak yang dapat dioptimalkan.
Tabel 1.
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015
Tahun (Years) Target (Target) Rp Realisasi (Realization) Rp Persentase (Percentage) % 2011 104.234.442.000 112.557.355.470 107,98 2012 183.315.622.192 183.436.575.291 100,07 2013 271.516.090.306 242.651.752.332 89,37 2014 290.419.360.000 246.167.925.213 84,76 2015 443.719.360.000 258.454.662.346 58,25
Sumber: BPS Lampung, data diolah (2016)
Dan  angka  realisasi  yang  ditunjukkan setiap  tahunnya  mengalami  kenaikan.  Akan tetapi bila dilihat berdasarkan jumlah target yang telah  ditetapkan  setiap  tahunnya,  realiasi  yang tercapai  hanya  terjadi  pada  tahun  2011  dan 2012 sedangkan untuk tahun 2013 hingga 2015 mengalami  penurunan  angka  realisasi  yang cukup signifikan yaitu untuk tahun 2013 dengan angka  persentase  89,37%,  tahun  2014  dengan angka  persentase  sebesar  84,76%  dan  tahun 2015 angka persentase yang diperoleh sebesar 58,25%.
Penurunan  realisasi  yang  terjadi  pada tahun-tahun tersebut menjadi evaluasi tersendiri bagi pihak pemerintah bagaimana mengatasi hal tersebut  yang  seharusnya  dapat  diperoleh dengan  maksimal.  Peraturan  daerah  tentang pajak,  sistem  pemungutan  pajak  dan  tata  cara pemungutan  pajak  menjadi  salah  satu  poin penting  yang  perlu  disosialisasikan  dalam meminimalisir  menurunnya  penerimaan  pajak daerah.

## 1.2 Perumusan Masalah
1. Bagaimana  tingkat  efektivitas  penerimaan Pajak  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Tahun 2011-2015?
2. Bagaimana  kontribusi  Pajak  Daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015?

## 1.3 Tujuan Penelitan
1. Mengetahui  bagaimana  tingkat  efektifitas penerimaan  Pajak  Daerah  berdasarkan jenis-jenisnya  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Tahun 2011-2015
2. Mengetahui  bagaimana  kontribusi  Pajak Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Pendapatan Asli Daerah Pengertian
Dalam  Mardiasmo  (2004),  Pendapatan asli  daerah  adalah  penerimaan  daerah  dari sektor  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil perusahaan  milik  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam Azhari (2015)  mengenai  pajak  daerah,  paling  tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah  pusat,  2)  sederhana,  3)  jenisnya tidak terlalu banyak, 4) lapangan pajaknya tidak melampaui/mencampuri  pajak  pusat,  5) berkembang  sejalan  dengan  perkembangan kemakmuran  di  daerah  tersebut,  6)  biaya administrasinya  rendah,  7)  beban  pajak  relatif seimbang,  8)  dasar  pengenaan  yang  sama diterapkan secara nasional.
1. Pajak Daerah
Iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa imbalan  langsung  yang  seimbang  yang  dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku  yang digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

## 2. Retribusi daerah
Retribusi  daerah  adalah  pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah
untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau badan.Jenis  retribusi  dikelompokan  dalam retribusi  jasa  umum,  retribusi  jasa  usaha,  dan retribusi perizinan tertentu.
3. Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  terdiri  dari: a)  bagian  laba  atas penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik daerah/BUMD,  b)  bagian  laba  atas penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik pemerintah/BUMN,  c)  bagian  laba  atas penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Jenis  lain-lain  pendapatan  asli  daerah yan  sah,  disediakan  untuk  menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis  pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan mencakup: a) hasil penjualan aset daerah yang tidak  dipisahkan,  b)  hasil  pemanfaatan  atau pendayagunaan  kekayaan  daerah  yanng  tidak dipisahkan,  c)  jasa  giro,  d)  bunga  deposito,  e) penerimaan  atas  tuntutan  ganti  rugi,  f) penerimaan  komisi,  potongan  ataupun  bentuk lain  sebagai  akibat  dari  penjualan  dan/atau pengadaan  barang  dan/atau  jasa  oleh  daerah serta  keuntungan  dari  selisih  nilai  tukar  rupiah terhadap  mata  uang  asing,  g)  pendapatan denda  atas  keterlambatan  pelaksanaan pekerjaan,  h)  pendapatan  denda  pajak  dan denda  retribusi,  i)  pendapatan  hasil  eksekusi atas jaminan, j) pendapatan dari pengembalian, k)  fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum,  l) pendapatan  dari  penyelenggaraan  pendidikan dan  pelatihan,  m)  pendapatan  dari  angsuran/ cicilan penjualan.

## Perpajakan
Pengertian Pajak Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Penggolongan pajak
berdasarkan  lembaga  pemungutannya  di Indonesia  dapat  dibedakan  menjadi  2  yaitu, Pajak  Pusat  dan  Pajak  Daerah.Pajak  Pusat adalah  pajak-pajak  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Pusat.Sedangkan  Pajak  Daerah adalah  pajak-pajak  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Daerah  baik  di  tingkat  Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

## Manfaat Pajak

## Pajak Daerah
Pengertian Pajak  daerah  adalah  kontribusi  wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tmbooks, 2013).
Dalam Mardiasmo (2009), Pajak Daerah yang  selanjutnya  disebut  pajak  adalah  iuran wajib  yang  dilakukan  oleh  pribadi  atau  badan kepada  Daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang seimbang,  yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  Daerah  dan pembangunan Daerah.
Kontribusi
Menurut  (Halim2004:163)  dalam  jurnal Isfatul Fauziah, dkk.(2014) Kontribusi merupakan  sumbangan  atau  sesuatu  yang diberikan  terhadap  suatu  kegiatan  sehingga memberikan  dampak  yang  bisa  dirasakan. Menurut (Handoko, 2013:3) dalam jurnal Irsandy dkk  (2014)  mengatakan  bahwa  analisis kontribusi  pajak  daerah  adalah  suatu  analisis yang  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan  pajak  terhadap  pendapatan  asli daerah,  maka  dibandingkan  antara  realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli  daerah.  Rumus  yang  digunakan  untuk mengetahui  kontribusi  pajak  daerah  terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:
Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah X 100%
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Efektivitas Dalam  Halim  dan  Kusufi  (2012), Efektivitas  adalah  ukuran  berhasil  tidaknya suatu  organisasi  mencapai  tujuannya.Apabila suatu  organisasi  berhasil  mencapai  tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.  Efektivitas  hanya  melihat  apakah  suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang    telah  ditetapkan.  Pengukuran  efektivitas
mengukur  hasil  akhir  dari  suatu  pelayanan dikaitkan dengan outputnya.
Menurut  Halim  (2004:164) dalam  jurnal Isfatul  Fauziah  dkk  (2014),  efektivitas mempunyai  ukuran  timbal  balik  antara  target dan  realisasi.  Semakin  besar  realisasi  yang diperoleh,  maka  semakin  efektif  suatu  program atau  kegiatan  tersebut.  Adapun  tingkat efektivitas  penerimaan  jenis  pajak  dapat  diukur dengan rumus sebagai berikut: Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah X 100% Target Penerimaan Jenis Pajak Daerah

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian
Dalam  melakukan  penelitian  ini  data yang  digunakan  adalah  berupa  angka,  oleh karena  itu  jenis  penelitian  ini  adalah  analisis kuantitatif.  Analisis  kuantitatif  adalah  metode untuk  menguji  teori-teori  tertentu  dengan  cara meneliti hubungan antarvariabel.

## 3.2 Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  merupakan  cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat
statistik  yang  relevan  untuk  digunakan  dalam penelitian (Noor, 2011). Dan dalam penelitian ini terdapat dua teknik yaitu analisis efektifitas dan analisis  kontribusi.  Masing-masing  mempunyai rumus perhitungan sebagai berikut:

## Analisis Efektivitas
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengukur tingkat  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam melakukan penerimaan pajak daerah.

## Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah
X 100%
Target Penerimaan Jenis Pajak Daerah Analisis Kontribusi Analisis  kontribusi  digunakan  untuk mengetahui  tingkat  seberapa  besar  tingkat
kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan asli daerah.
Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah
X 100%

## Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
IV. ANALISIS DATA

## 4.1 Analisis Efektivitas
Penerimaan  yang  sangat  efektif  bila dibandingkan  dengan  tiga  tahun  sebelumnya. Tetapi  pada  tahun  2015  angka    realisasi  yang diperoleh  berada  jauh  dari  target  yang
ditetapkan.  Penerimaan  pajak  restoran  pada tahun  ini  mengalami  penurunan  dengan persentase  sebesar  80,18  %  dengan  kriteria cukup  efektif.  Rata-rata  persentase  untuk efektivitas  dari  penerimaan  pajak  restoran adalah sebesar 89,36%.
Tabel 2. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandar Lampung Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) Kriteria 2011 18.000.000.000,00 13.500.286.358,00 75,00 Kurang Efektif 2012 20.000.000.000,00 17.284.202.625,21 86,42 Cukup Efektif 2013 21.000.000.002,00 20.543.727.774,60 97,83 Efektif 2014 21.999.999.997,80 23.623.276.215,00 107,38 Sangat Efektif 2015 34.999.999.997,80 28.063.550.715,00 80,18 Cukup Efektif Rata-rata 89,36 Cukup Efektif Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017) Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) Kriteria 2011 8.850.442.000,00 10.464.084.252,00 118,23 Sangat Efektif 2012 10.221.724.192,00 10.530.259.469,56 103,02 Sangat Efektif 2013 15.000.000.160,00 12.206.819.008,50 81,38 Cukup Efektif 2014 16.000.000.000,00 16.020.176.880,00 100,13 Sangat Efektif 2015 20.000.000.000,00 15.243.130.946,00 76,22 Kurang Efektif Rata-rata 95,79 Efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)
Pada  tahun  2014  angka  realisasi kembali naik dari tahun 2013 sebesar 100,13% dengan  selisih  18,75%  dengan  kriteria  sangat efektif. Akan tetapi realisasi yang di dapat pada tahun  2015  berada  dibawah  target  dengan
persentase  76,22%    dan  mendapat  kriteria kurang efektif.  Secara  keseluruhan  penerimaan pajak  hotel  telah  efektif.  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari  rata-rata  yang  diperoleh  yaitu sebesar 95,79%.
Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kota Bandar Lampung Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) Kriteria 2011 4.000.000.000,00  1.377.022.670,00 34,43 Tidak Efektif 2012 4.400.000.000,00  2.136.797.400,00 48,56 Tidak Efektif 2013 5.364.247.192,00  2.527.275.700,00 47,11 Tidak Efektif 2014 5.369.360.000,00  3.034.574.324,00 56,52 Tidak Efektif 2015 6.369.360.000,00  3.146.510.364,00 49,40 Tidak Efektif Rata-rata 47,20 Tidak Efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)
Untuk efektivitas keseluruhan dari pajak parkir, penerimaannya masih tidak efektif dalam lima tahun tersebut dengan rata-rata 47,20%.
Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Bandar Lampung Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) Kriteria 2011 200.000.000,00 246.117.125,00 123,06 Sangat Efektif 2012 420.000.000,00 632.542.625,00 150,61 Sangat Efektif 2013 982.980.000,00  1.237.789.951,00 125,92 Sangat Efektif 2014 1.282.140.000,00  1.300.987.035,00 101,47 Sangat Efektif 2015 1.982.140.000,00  1.611.525.781,50 81,30 Cukup Efektif Rata-rata 116,47 Sangat Efektif Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017) Rata-rata  keseluruhan  efektivitas  dari penerimaan  pajak  di  Kota  Bandar  Lampung
telah  sangat  efektif  dengan  rata-rata  yang diperoleh sebesar 116,47%.
Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandar Lampung Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) Kriteria 2011  3.000.000.000,00 3.048.834.184,00 101,63 Sangat Efektif 2012  3.693.098.000,00 4.381.068.935,61 118,63 Sangat Efektif 2013  7.199.999.464,00 5.794.133.258,08 80,47 Cukup Efektif 2014  7.700.000.000,00 6.962.370.443,00 90,42 Efektif 2015  8.500.000.000,00 8.569.424.087,00 100,82 Sangat Efektif Rata-rata 98,39 Efektif Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017) Penerimaan  pajak  hiburan  di  Kota Bandar  Lampung  telah  efektif  dilakukan  dalam lima  tahun  tersebut,  hal  ini  dapat  dilihat
berdasarkan  rata-rata  yang  diperoleh  yaitu sebesar 98,39%.
Tabel 7. Efektivitas Penerimaan Reklame Kota Bandar Lampung Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) Kriteria 2011 8.000.000.000,00 6.315.626.735,00 78,95 Kurang Efektif 2012  11.000.000.000,00 14.462.490.287,00 131,48 Sangat Efektif 2013  22.000.000.000,00 16.763.497.818,00 76,20 Kurang Efektif 2014  16.000.000.000,00 16.532.446.411,00 103,33 Sangat Efektif 2015  20.500.000.000,00 17.920.008.753,00 87,41 Cukup Efektif Rata-rata 95,47 Efektif Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017) Penerimaan  Pajak  Reklame  di  Kota
Bandar  Lampung  selama  kurun  waktu  lima tahun  tersebut  telah  efektif  dilakukan,  hal  ini
dapat  dilihat  berdasarkan  rata-rata  persentase yang diperoleh, yaitu sebesar 95,47%.
Tabel 8. Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandar Lampung Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) Kriteria 2011  33.500.000.000,00  37.551.145.206,00 112,09 Sangat Efektif 2012  44.000.000.000,00  50.747.328.239,00 115,33 Sangat Efektif 2013  61.251.003.650,00  57.030.428.651,00 93,11 Efektif 2014  61.200.000.000,00  66.932.552.599,00 109,37 Sangat Efektif 2015  75.700.000.000,00  76.419.474.202,00 100,95 Sangat Efektif Rata-rata 106,17 Sangat Efektif Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017) Penerimaan  Pajak  Penerangan  Jalan yang  dilakukan  dalam  kurun  waktu  lima  tahun tersebut secara keseluruhan telah sangat efektif,
hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  rata-rata persentase  yang  diperoleh  yaitu  sebesar 106,17%. Tabel 9. Efektivitas Penerimaan Pajak  Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bandar Lampung Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) Kriteria 2011  484.000.000,00 810.265.921,00 167,41 Sangat Efektif 2012  580.800.000,00 622.978.705,00 107,26 Sangat Efektif 2013  517.860.000,00 771.175.216,00 148,92 Sangat Efektif 2014  717.860.000,00 701.695.250,00 97,75 Efektif 2015  517.860.000,00 515.434.250,00 99,53 Efektif Rata-rata 124,17 Sangat Efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)
Penerimaan  Pajak  Mineral  Bukan
Logam  dan  Batuan  di  Kota  Bandar  Lampung telah  sangat  efektif.  Hal  tersebut  dapat  dilihat
berdasarkan  rata-rata  yang  diperoleh  dalam kurun  waktu  lima  tahun  tersebut  yaitu  sebesar 124,17%. Tabel 10.
Efektivitas Penerimaan Pajak  Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Bandar Lampung
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) Kriteria 2011 - - - - 2012 51.500.000.000,00  39.082.402.187,00 75,89 Kurang Efektif 2013 80.000.000.000,00  45.891.610.670,00 57,36 Tidak Efektif 2014 85.000.000.000,00  46.804.938.319,00 55,06 Tidak Efektif 2015 150.000.000.000,00  48.170.457.140,00 32,11 Tidak Efektif Rata-rata 55,11 Tidak Efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)
Selama  lima  tahun  tersebut  rata-rata yang diperoleh atas penerimaan pajak bumi dan bangunan  pedesaan  dan  perkotaan  di  Kota Bandar  Lampung  adalah  sebesar  55,11%.
Angka tersebut menerangkan bahwa penerimaan pajak yang dilakukan dalam tahun- tahun tersebut di atas tidak efektif.
Tabel 11.
Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Bandar Lampung
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) Kriteria 2011 28.200.000.000,00  39.288.758.264,00 139,32 Sangat Efektif 2012 37.500.000.000,00  43.556.504.817,88 116,15 Sangat Efektif 2013 58.199.999.838,00  79.756.445.254,00 137,04 Sangat Efektif 2014 75.150.000.002,00  64.245.501.486,95 85,49 Cukup Efektif 2015 125.150.000.002,00  58.795.146.107,50 46,98 Tidak Efektif Rata-rata 105,00 Sangat Efektif Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017) Persentase efektivitas penerimaan pada tahun ini hanya sebesar 46,98%. Rata-rata yang diperoleh dalam kurun waktu lima tahun tersebut adalah  sebesar  105,00%.  Angka  tersebut menerangkan bahwa penerimaan yang
dilakukan  atas Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah dan  Bangunan  di  Kota  Bandar  Lampung  telah sangat Efektif.

## 4.2 Analisis Kontribusi
Tabel 12. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Realisasi Pajak Restoran (Rp) Realisasi PAD (Rp) Persentase (%) Kriteria Kontribusi 2011 13.500.286.358,00 162.772.590.331,88 8,29 Sangat Kurang 2012 17.284.202.625,21 298.696.062.085,29 5,79 Sangat Kurang 2013 20.543.727.774,60 367.151.254.980,88 5,60 Sangat Kurang 2014 23.623.276.215,00 394.637.483.196,59 5,99 Sangat Kurang 2015 28.063.550.715,00 397.547.326.856,39 7,06 Sangat Kurang Rata-rata 6,54 Sangat Kurang Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017) Kontribusi  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2011  dengan  persentase  sebesar  8,29% sedangkan  untuk  kontribusi  terendah  terjadi
pada  tahun  anggaran  2013  dimana  persentase yang diberikan hanya 5,60%. Tabel 13. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Realisasi Pajak Hotel (Rp) Realisasi PAD (Rp) Persentase (%) Kriteria Kontribusi 2011 10.464.084.252,00 162.772.590.331,88 6,43 Sangat Kurang 2012 10.530.259.469,56 298.696.062.085,29 3,53 Sangat Kurang 2013 12.206.819.008,50 367.151.254.980,88 3,32 Sangat Kurang 2014 16.020.176.880,00 394.637.483.196,59 4,06 Sangat Kurang 2015 15.243.130.946,00 397.547.326.856,39 3,83 Sangat Kurang Rata-rata 4,23 Sangat Kurang Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)
Dari persentase tersebut dapat diketahui  juga  bahwa  kontribusi  tertinggi  dalam kurun  waktu  lima  tahun  tersebut  terjadi  pada
tahun 2011. Dan kontribusi pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2013.
Tabel 14. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Realisasi Pajak Parkir (Rp) Realisasi PAD (Rp) Persentase (%) Kriteria Kontribusi 2011 1.377.022.670,00 162.772.590.331,88 0,85 Sangat Kurang 2012 2.136.797.400,00 298.696.062.085,29 0,72 Sangat Kurang 2013 2.527.275.700,00 367.151.254.980,88 0,69 Sangat Kurang 2014 3.034.574.324,00 394.637.483.196,59 0,77 Sangat Kurang 2015 3.146.510.364,00 397.547.326.856,39 0,79 Sangat Kurang Rata-rata 0,76 Sangat Kurang Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017) Dari  persentase  tersebut,  dapat  dilihat bahwa  kontribusi  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2011 dan untuk kontribusi terendah terjadi pada tahun 2013.
Tabel 15. Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Realisasi Pajak Air Tanah (Rp) Realisasi PAD (Rp) Persentase (%) Kriteria Kontribusi 2011 246.117.125,00 162.772.590.331,88 0,15 Sangat Kurang 2012 632.542.625,00 298.696.062.085,29 0,21 Sangat Kurang 2013 1.237.789.951,00 367.151.254.980,88 0,34 Sangat Kurang 2014 1.300.987.035,00 394.637.483.196,59 0,33 Sangat Kurang 2015 1.611.525.781,50 397.547.326.856,39 0,41 Sangat Kurang Rata-rata 0,29 Sangat Kurang Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017) Dari  persentase  tersebut,  dapat diketahui bahwa kontribusi tertinggi terjadi pada tahun  anggaran  2015  dan  kontribusi  terendah terjadi pada tahun anggaran 2011.
Tabel 16. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Realisasi Pajak Hiburan (Rp) Realisasi PAD (Rp) Persentase (%) Kriteria Kontribusi 2011 3.048.834.184,00 162.772.590.331,88 1,87 Sangat Kurang 2012 4.381.068.935,61 298.696.062.085,29 1,47 Sangat Kurang 2013 5.794.133.258,08 367.151.254.980,88 1,58 Sangat Kurang 2014 6.962.370.443,00 394.637.483.196,59 1,76 Sangat Kurang 2015 8.569.424.087,00 397.547.326.856,39 2,16 Sangat Kurang Rata-rata 1,77 Sangat Kurang Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)
Dari  perolehan  persentase  tersebut dapat  diketahui  bahwa  kontribusi  pajak  hiburan yang tertinggi  terjadi pada tahun anggaran 2015
dan  kontribusi  terendah  terjadi  pada  tahun anggaran 2012.
Tabel 17. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Realisasi Pajak Reklame (Rp) Realisasi PAD (Rp) Persentase (%) Kriteria Kontribusi 2011 6.315.626.735,00 162.772.590.331,88 3,88 Sangat Kurang 2012 14.462.490.287,00  298.696.062.085,29 4,84 Sangat Kurang 2013 16.763.497.818,00  367.151.254.980,88 4,57 Sangat Kurang 2014 16.532.446.411,00  394.637.483.196,59 4,19 Sangat Kurang 2015 17.920.008.753,00  397.547.326.856,39 4,51 Sangat Kurang Rata-rata 4,40 Sangat Kurang
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)
Kontribusi pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2011.
Tabel 18. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp) Realisasi PAD (Rp) Persentase (%) Kriteria Kontribusi 2011 37.551.145.206,00 162.772.590.331,88 23,07 Sedang 2012 50.747.328.239,00 298.696.062.085,29 16,99 Kurang 2013 57.030.428.651,00 367.151.254.980,88 15,53 Kurang 2014 66.932.552.599,00 394.637.483.196,59 16,96 Kurang 2015 76.419.474.202,00 397.547.326.856,39 19,22 Kurang Rata-rata 18,36 Kurang
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)
Kontribusi  pajak  reklame  tertinggi  terjadi  pada  tahun anggaran  2011 dan  kontribusi  terendah terjadi pada tahun anggaran 2013.
Tabel 19. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp) Realisasi PAD (%) Persentase (%) Kriteria Kontribusi 2011 810.265.921,00 162.772.590.331,88 0,50 Sangat Kurang 2012 622.978.705,00 298.696.062.085,29 0,21 Sangat Kurang 2013 771.175.216,00 367.151.254.980,88 0,21 Sangat Kurang 2014 701.695.250,00 394.637.483.196,59 0,18 Sangat Kurang 2015 515.434.250,00 397.547.326.856,39 0,13 Sangat Kurang Rata-rata 0,24 Sangat Kurang Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)
Dari  kelima  tahun  tersebut,  kontribusi tertinggi  terjadi  pada  tahun  2011  sedangkan
untuk  kontribusi  terendah  terjadi  pada  tahun 2015.
Tabel 20.
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun Realisasi PBB-P2 (Rp) Realisasi PAD (Rp) Persentase (%) Kriteria Kontribusi 2011 - 162.772.590.331,88 0,00 Sangat Kurang 2012 39.082.402.187,00  298.696.062.085,29 13,08 Kurang 2013 45.891.610.670,00  367.151.254.980,88 12,50 Kurang 2014 46.804.938.319,00  394.637.483.196,59 11,86 Kurang 2015 48.170.457.140,00  397.547.326.856,39 12,12 Kurang Rata-rata 9,91 Sangat Kurang
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)
Dari  data  tersebut,  kontribusi  tertinggi  diberikan  pada  tahun  anggaran  2012  dan  kontribusi terendah diberikan pada tahun 2014.
Tabel 21. Kontribusi BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Realisasi BPHTB (Rp) Realisasi PAD (Rp) Persentase (%) Kriteria Kontribusi 2011 39.288.758.264,00 162.772.590.331,88 24,14 Sedang 2012 43.556.504.817,88 298.696.062.085,29 14,58 Kurang 2013 79.756.445.254,00 367.151.254.980,88 21,72 Sedang 2014 64.245.501.486,95 394.637.483.196,59 16,28 Kurang 2015 58.795.146.107,50 397.547.326.856,39 14,79 Kurang Rata-rata 18,30 Kurang Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah (2017)
Dari  data  tersebut,  kontribusi  tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2012.

## 4.3 Hasil Penelitian
a. Perbandingan  tingkat  efektivitas  jenis- jenis  Pajak  Daerah  Kota  Bandar Lampung
Berdasarkan  grafik  1  di  samping, efektivitas  penerimaan  masing-masing  pajak daerah pada tahun anggaran 2011-2015 sangat bervariasi. Hal tersebut dilihat berdasakan rata- rata  persentase  yang  diberikan  dalam  kurun waktu lima tahun tersebut.

## b. Perbandingan Tingkat Kontribusi Jenis- Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Bandar Lampung
Berdasarkan  grafik  2  di  bawah,  untuk kontribusi  yang  diberikan  oleh  masing-masing jenis  Pajak  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  di  Kota  Bandar  Lampung  dari  tahun 2011-2015 masuk dalam kriteria kurang hingga sangat kurang dengan persentase yang berkisar dari 0,00% hingga 20,00%.
124,17 116,47 106,17  105  98,39  95,79  95,47 89,36 55,11  47,2 0 20 40 60 80 100 120 140 Grafik 1 Tingkat Efektivitas Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Daerah

## V. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
1. Efektivitas  penerimaan  masing-masing pajak  daerah  pada  tahun  anggaran  2011- 2015  sangat  bervariasi.  Berdasarkan  hasil perhitungan rata-rata tersebut dapat dillihat bahwa  penerimaan  atas  masing-masing jenis  pajak  daerah  yang  efektivitasnya tertinggi  diberikan  oleh  Pajak  Mineral Bukan  Logam  dan  Batuan  sedangkan untuk  penerimaan  yang  efektivitasnya terendah diberikan oleh Pajak Parkir.
2. Untuk  kontribusi  yang  diberikan  oleh masing-masing  jenis  Pajak  Daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota Bandar  Lampung  dari  tahun  2011-2015 masuk dalam kriteria kurang hingga sangat kurang  dengan  persentase  yang  berkisar dari  0,00%  hingga  20,00%.  Berdasarkan hasil perolehan rata-rata kontribusi masing- masing  jenis  Pajak  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Bandar Lampung,  yang  memberikan  kontribusi tertinggi  dalam  kurun  waktu  lima  tahun tersebut  adalah  Pajak  Penerangan  jalan. Sedangkan  untuk  kontribusi  terendah diberikan oleh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## 5.1 Saran
1. Agar  lebih  fokus  mengukur  serta menyesuaikan  tingkat  kemampuan  daerah secara  akurat  mengenai  penetapan  target dengan realisasi dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya  mengenai  Pajak  Daerah sehingga  penerimaan  Pajak  Daerah  dapat diperoleh dengan maksimal.
2. Lebih  optimal  lagi  dalam  mengintensifikasi dan  mengekstensifikasi  Pajak  Daerah khusunya  untuk  jenis  pajak  daerah  yang penerimaannya  masih  tergolong  rendah, agar  dapat  lebih  lagi  menjadi  sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai urusan rumah tangga daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arditia,  Reza.  2013. Analisis  Kontribusi  Dan Efektivitas  Pajak  Daerah  Sebagai Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Surabaya .  Diakses  pada  tanggal  19 Maret 2017 dari http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/articl e/4068/57/article.pdf
Badan  Pusat  Statistik.  2016. Kota  Bandar Lampung  Dalam  Angka  2016 .  Bandar Lampung Darise,  Nurlan.  2008. Akuntansi  Keuangan Daerah  (Akuntansi  Sektor  Publik) .
Gorontalo: INDEKS. Fauziah,  Isfatul;  Husaini,  Achmad  dan Shobaruddin,M. 2014. Analisis Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Daerah Sebagai Salah Satu Sumber
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Malang  (Studi  Pada  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Kabupaten  Malang .  Jurnal Perpajakan.  Volume  3,  Nomor  1 Desember  2014.  Diakses  pada  tanggal 19 Maret 2017 dari http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id /index.php/perpajakan/article/view/70
Halim,  Abdul,  Kusufi  dan  Syam.  2012. Teori, Konsep,  dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat. Imam  Soebechi.  2012. JUDICIAL  REVIEW Perda  Pajak  dan  Retribusi  Daerah . Jakarta: Sinar Grafika. Mahmudi. 2009. Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Penerbit Erlangga Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik .Yogyakarta: UII Press. Mardiasmo. 2009 . Perpajakan Edisi Revisi 2009 .
Jakarta: Penerbit ANDI.
Mardiasmo.  2011. Perpajakan  Edisi  Revisi . Yogyakarta: Penerbit ANDI
Mardiasmo.  2004. Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta:
Penerbit ANDI
Mosal,  Mourin  M.  2013. Analisis  Efektivitas, Kontribusi  Pajak  Parkir  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Penerapan  Akuntansi  di  Kota  Manado . Volume.1 No.4 Desember 2013.Halaman  374-382.  Diakses  pada tanggal 19 Maret 2017 dari http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/em ba/article/view/2699 Noor,  Juliansyah.  2011. Metodologi  Penelitian: Skripsi,  Tesis,  Disertasi,  dan  Karya Ilmiah . Jakarta: Kencana.
Octovida, Irsandy; Sudjana, Nengah dan Azizah, Devi  Farah.  2014. Analisis  Efektivitas dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  Sebagai
Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Batu  (Studi  Pada  Dinas  Pendapatan Daerah  Kota  Batu  Tahun  2009-2013) . Jurnal  Administrasi  Bisnis  (JAB), Volume  15,  Nomor  1  Oktober  2014. Diakses  pada  tanggal  19  Maret  2017 dari http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/i ndex.php/jab/article/view/621 Samudra,  Azhari  A.  2015. Perpajakan  di Indonesia:  Keuangan,  Pajak  dan Retribusi  Daerah .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen . Bandung: Penerbit Alfabeta Tmbooks.  2013. Perpajakan-Esensi  dan Aplikasi . Sleman: Penerbit ANDI.
Widjaja,  H.A.W.  2011. Otonomi  Daerah  dan Daerah Otonom . Jakarta: Rajawali Pers.