DOI Jurnal : https://doi.org/10.54214/alfawaid

## Jurnal Al- Fawa’id : Jurnal Agama dan Bahasa

## Perjanjian Tidak Dipoligami dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafii dan Hukum Positif di Indonesia
Fikri Afrianto 1) , Muhammad Nurul Fahmi 2)
1,2) Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember, Indonesia E-mail: 1) fikriafrianto96 @ gmail.com, 2) fahmi.emnufa @ gmail.com
https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol13.Iss1.383

## ABSTRACT
The purpose of this research is to discuss the marriage agreement, especially the agreement not to be polygamous according to Mazhab Syafii and positive law in Indonesia.  Marriage is a way for humans to channel their biological desires from a path that is in accordance with Islamic law. In marriage itself, Allah also regulates the law of polygamy, namely that a man may marry a wife with a maximum limit of 4 people. However, in reality, not all women or wives want to be polygamous, so they take precautions to make a marriage agreement before carrying out the contract so as not to be polygamous. The research method used is qualitative research. The type of research used is the literature review method, so that the data sources used are sourced from relevant documents. The results of this study are a marriage agreement in the form of a prospective wife not wanting to be polygamized by a prospective husband, when the marriage has taken place, the scholars in the Syafii Mazhab consider the agreement invalid even though the marriage is valid with the consequence of canceling the mahr that has been determined before the contract and the wife only gets mahr mitsl, while in positive law in Indonesia the agreement is permissible, as long as the agreement is agreed upon by both parties, both the male party (prospective husband) and the female party (prospective wife) and does not harm third parties. However, if after the marriage the agreement is violated, then the wife has the right to file a marriage annulment or make it a reason for a divorce suit to the Religious Court.
Keywords:  Marriage Agreement; Syafii Mazhab; Positive Law.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang perjanjian pernikahan khususnya perjanjian tidak dipoligami menurut Mazhab Syafii dan hukum positif di Indonesia. Pernikahan juga merupakan cara agar manusia bisa menyalurkan syahwat biologisnya dari jalur yang sesuai dengan syariat islam. Di dalam pernikahan itu sendiri Allah juga mengatur tentang syariat poligami yaitu seorang laki-laki boleh  menikahi  istri  dengan  batasan  maksimal  4  orang.  Namun  pada  kenyataannya tidak  semua wanita  atau  istri  ingin  dipoligami  sehingga  mereka  mengambil  tindakan  pencegahan  membuat perjanjian pernikahan sebelum melaksanakan akad agar tidak dipoligami. Metode penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kajian pustaka,  sehingga  sumber  data  yang  digunakan  bersumber  dari  dokumen-dokumen  yang  relevan. Hasil  dari penelitian ini  perjanjian pernikahan yang berupa  calon  istri tidak mau dipoligami oleh calon  suami,  ketika  pernikahan  sudah  berlangsung,  maka  para  ulama  dalam  Mazhab  Syafii menganggap  perjanjian  tersebut  tidak  sah  meskipun  pernikahannya  sah  dengan  konsekuensi
batalnya mahar yang sudah ditentukan sebelum akad dan sang istri hanya mendapatkan mahar mitsl, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia perjanjian tersebut boleh, selama perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak baik pihak laki-laki (calon suami) maupun pihak wanita (calon isteri)  dan  tidak  merugikan  pihak  ketiga.  Namun  apabila  setelah  berlangsungnya  pernikahan perjanjian  tersebut  dilanggar,  maka  sang  istri  berhak  mengajukan  pembatalan  pernikahan  atau menjadikannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
Kata Kunci :  Perjanjian Pernikahan; Mazhab Syafii; Hukum Positif.

## PENDAHULUAN
Ajaran  di  dalam  agama  Islam  merupakan  ajaran  yang  paling  lengkap  yang  Allah  turunkan kepada  para  hamba-Nya.  Mulai  dari  hal  yang  mungkin  dianggap  remeh  oleh  kebanyakan  orang seperti cara membersihkan diri dari najis atau yang lebih dikenal dengan istinja’ sampai ke perkara yang berurusan dengan hal-hal yang mengatur tentang urusan kenegaraan. Hal ini merupakan nikmat yang patut disyukuri oleh seluruh hamba-Nya.
Syariat pernikahan adalah satu contoh syariat yang wajib disyukuri. Melalui ikatan pernikahan suami dan istri membangun rumah tangga yang harmonis dan juga merupakan sumber kedamaian hidup  di  dunia.  Pernikahan  juga  merupakan  cara  agar  manusia  bisa  menyalurkan  syahwat biologisnya dari jalur yang sesuai dengan  syariat islam  dan berkembang biak dengan melahirkan keturunan-keturunan  yang  nantinya  diharapkan  menjadi  keturunan  yang  baik  dan  bermanfaat  di dalam sebuah keluarga. Allah berfirman di dalam surah Al-Nis ā : 1 dan Al-Na ḥ l: 72.
ٰجِر اٰمُهنِم َّثٰبٰو اٰهٰجوٰز اٰهنِم ٰقٰلٰخٰو ةٰدِحأٰو سفَّن نِ م مُكٰقٰلٰخ يِذَّلٱ ُمُكَّبٰر ْاوُقَّ تٱ ُساَّنلٱ اٰهُّ يٰأٰيَ ءاٰسِنٰو ايرِثٰك لاا
“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari   keduanya  Allah memperkembangbiakkan laki- laki dan perempuan yang banyak.”
ُكٰل ٰلٰعٰجٰو اجأٰوزٰأ مُكِسُفنٰأ نِ م مُكٰل ٰلٰعٰج َُّللَّٱٰو ِتأٰبِ يَّطلٱ ٰنِ م مُكٰقٰزٰرٰو ةٰدٰفٰحٰو ٰينِنٰب مُكِجأٰوزٰأ نِ م م
“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik.”
Allah  juga  mengatur  di  dalam  urusan  pernikahan  ada  syariat poligami,  yang  mana  dengan syariat poligami ini menjelaskan bahwasanya laki-laki bisa menikahi lebih dari satu orang wanita dengan batasan maksimal 4 orang. Syariat poligami ini juga bertujuan agar suami bisa menyalurkan syahwat  biologis dengan cara yang halal  ketika istri pertama tidak lagi sanggup untuk melayani. Allah berfirman di dalam surah Al-Nis ā : 3:
DOI Jurnal : https://doi.org/10.54214/alfawaid
ٰعأٰبُرٰو ٰثأٰلُ ثٰو أٰنَثٰم ِءاٰسِ نلٱ ٰنِ م مُكٰل ٰباٰط اٰم ْاوُحِكنٱٰف
“Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat.”
Tidak dipungkiri lagi bahwasanya poligami merupakan salah satu syariat yang Allah ciptakan dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang ada di dalamnya. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua wanita atau istri ingin dipoligami dikarenakan beberapa hal diantaranya:
1. Adanya  anggapan  bahwasanya  poligami  merupakan  bentuk  dari  penghinaan  atas perempuan.
2. Adanya pengaruh dalam keharmonisan rumah tangga terutama dari segi nafkah.
3. Adanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama kasus tentang penganiayaan terhadap  istri  yang  disebabkan  oleh  suami  yang  menikah  lagi  dengan  perempuan  lain. (Safitri, 2019)
Oleh karena itu, tidak mustahil terjadi bagi seorang wanita yang ingin menikah dengan seorang laki-laki,  maka  wanita  tersebut  ingin  membuat  kesepakatan  di  awal  sebelum  melangsungkan pernikahan yang sering disebut dengan perjanjian pernikahan agar dapat mencegah adanya kasus perceraian di masa akan datang.
Pembahasan  perjanjian  pernikahan  ini  dibahas  dalam  syariat  Islam  dengan  dalil-dalil  yang mengatur tentang perjanjian pernikahan itu sendiri. Perjanjian pernikahan juga dibahas dan diatur di dalam hukum positif di Indonesia semisal di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata.
Perjanjian pernikahan terdiri dari dua kata, yaitu perjanjian dan pernikahan. Kata perjanjian yang bentuk asalnya adalah kata “janji” memiliki beberapa arti di dalam beberapa bahasa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “janji” memiliki dua arti yaitu persetujuan atau kesepakatan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang berupa lisan ataupun tulisan. Di dalam  bahasa prancis, kata “janji” disebut dengan sebutan promesse, kemudian di dalam bahasa inggris disebut promise ataupun agreement , dan di dalam bahasa arab kata “janji” disebut dengan دعولا yang arti dari semua  itu  adalah  perjanjian  ataupun  kesepakatan.  Adapun  kata  pernikahan  yang  bentuk  asalnya adalah kata “nikah” memiliki arti perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh laki -laki dan wanita untuk menjalin hubungan suami-istri secara sah yang dihadiri oleh saksi dan wali (Sainul, 2018).
Perjanjian pernikahan adalah persetujuan dari kedua belah pihak baik dalam bentuk tertulis atau lisan yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri dengan sukarela yang masing-masing kedua pihak tersebut berjanji untuk menaati persetujuan tersebut (Masriani, 2013). Lebih lanjut lagi Gatot
Supramono  menjelaskan  bahwasanya  persetujuan  tersebut  bisa  memiliki  kekuatan  hukum  jika memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Perjanjian pernikahan dilakukan sebelum berlangsungnya akad.
2. Perjanjian pernikahan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah.
3. Isi perjanjian pernikahan juga berlaku untuk pihak ketiga jika dilibatkan (Sainul, 2018).
Ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan perjanjian pernikahan. Sulikah Kualaira, Abdul Rachmad Budiono, dan Bambang Sugiri melakukan penelitian tentang perjanjian pernikahan sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak dalam pernikahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  Undang-Undang  dan  Pendekatan  kasus.  Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwasanya perjanjian pernikahan mulai berlaku dan memberikan perlindungan hukum saat pernikahan sudah dicatatkan dikarenakan akta nikah merupakan bukti otentik yang dapat menjamin kepastian hukum bagi suami dan istri (Kualaria dkk., 2015).
Penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Oken  Shahnaz  Pramsantya  tentang  perjanjian pernikahan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XII/2015. Metode penelitian yang digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini  bahwasanya  perjanjian  pernikahan  yang dibuat setelah pernikahan berlangsung berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak ketiga sehingga kepentingan pihak ketiga tersebut tidak terlindungi (Pramasantya, 2017).
Herniati  dan  Kajigi  Kalman  juga  melakukan  penelitian  tentang  kedudukan  perjanjian pernikahan  dalam  hukum  positif  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  adalah  perjanjian  pernikahan memiliki kedudukan yang aturannya sudah diatur di dalam KUH Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun  1974,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Perjanjian  pernikahan  dibuat  untuk  kepentingan perlindungan hukum harta baik harta suami maupun harta istri (Herniati & Kalman, 2020).
Istianah juga melakukan riset tentang monogami dalam perjanjian pernikahan dalam hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  monogami  dalam  perjanjian  pernikahan dibolehkan dalam islam dan hukum perundang-undangan (Istianah, 2019).
Beberapa penelitian di atas membahas tentang bagaimana aturan yang ada di dalam perjanjian pernikahan  secara  umum  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  istianah  tidak  berfokus  pada  satu Mazhab. Oleh karena itu penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum perjanjian pernikahan yang isinya berupa calon istri tidak ingin dipoligami oleh calon suami menurut sudut  pandang  syariat  Islam  secara  spesifik  di  dalam  Mazhab  Syafii  dikarenakan  Mazhab  ini
merupakan Mazhab yang paling populer dan tersebar di Indonesia. Begitu pula dari sudut pandang hukum positif yang ada di Indonesia beserta konsekuensi dari perjanjian tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.  Menurut  Johnson  dan  Christensen,  bahwasanya  metode  penelitian  kualitatif  memiliki beberapa  karakteristik,  diantaranya  tujuan  dari  metode  penelitian  kualitatif  adalah  deskripsi, eksplorasi dan penemuan kemudian analisis data yang digunakan melalui prosedur pengembangan pola, tema, dan ciri-ciri umum (Gumilang, 2016). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yang mana sumber pada  jenis penelitian ini berasal  dari dokumen-dokumen yang relevan  dengan  penelitian  yang  akan  diteliti.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah Teknik dokumen. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Perjanjian Pernikahan Menurut Mazhab Syafii
Kata “perjanjian” di dalam bahasa arab selain disebut dengan دعولا , juga disebut dengan حلصلا yang bersumber dari Surah An-Nisa ayat 128: لا ُحْلُص يرخ yang berarti kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat. Para ulama ketika membahas tentang perjanjian pernikahan lebih sering menggunakan istilah perjanjian dengan kata طرشلا yang berarti syarat yang diajukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain (Istianah, 2019). Kemudian para ulama dari berbagai Mazhab memiliki pandangan mereka tentang pengelompokkan bentuk-bentuk dari perjanjian pernikahan itu sendiri. Mazhab Syafii yang dipilih sebagai fokus pembahasan disini dikarenakan  Mazhab ini  adalah  Mazhab  yang  penyebarannya  luas  dan  popular  di Indonesia  juga memiliki  pandangan  mereka  tentang  perjanjian  pernikahan.  Berikut  beberapa  pandangan  ulama Mazhab Syafii di dalam mengelompokkan bentuk-bentuk perjanjian pernikahan.
1. Imam Syafii di dalam kitabnya Al-Umm mengelompokkan perjanjian pernikahan menjadi beberapa kelompok:
a) Perjanjian  pernikahan  yang  datang  dari  pihak  wanita  yang  berisikan  tentang bahwasanya  calon  istri  diperbolehkan  keluar  kapan  saja  dari  rumah  calon  suami meskipun tanpa izin dari laki-laki tersebut, atau calon istri tidak ingin dirinya diajak untuk  keluar  dari  kampung  halamannya,  atau  calon  istri  tidak  ingin  calon  suami untuk melakukan poligami, atau perjanjian-perjanjian yang semisal yang datang dari
pihak  wanita  kepada  pihak  laki-laki  yang  apabila  pernikahan  sudah  berlangsung, maka  pihak  laki-laki  harus  melakukannya  atau  tidak  boleh  melakukannya,  maka pernikahannya  tetap  sah,  akan  tetapi  perjanjiannya  tidak  sah  dan  bagi  pihak perempuan mendapatkan mahar mitsl (yaitu mahar yang disesuaikan dengan mahar para wanita-wanita yang semisalnya menurut adat istiadat setempat).
b) Perjanjian  pernikahan  yang  datang  dari  pihak  laki-laki  yang  berisikan  tentang bahwasanya calon suami tidak ingin menafkahi calon istri, atau calon suami ingin memperlakukan calon istri sesuka hatinya dan tidak ingin bertanggung jawab atas konsekuensi yang diakibatkan oleh perlakuannya tersebut, maka perjanjian seperti ini, ketika nantinya pernikahan sudah berlangsung, maka pernikahannya tetap sah, akan  tetapi  perjanjian-perjanjian  tersebut  tidak  sah  dan  bagi  perempuan mendapatkan mahar mitsl.
c) Perjanjian pernikahan yang isinya tidak bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam kitab-Nya ataupun di dalam sunnah Nabi-Nya, maka perjanjian seperti  ini  boleh.  Hal  ini  berdasarkan  hadis  Nabi  Muhammad ṣ allall ā hu  'alaihi wasallam:
ُّلُك طْرٰش ٰسْيٰل ِف ِباٰتِك َِّللَّا ٰوُهٰ ف ،ٌلِطٰبَ ْنِإٰو ٰناٰك ٰةٰئاِم طْرٰش
“Semua  syarat  yang  tidak  berasal  dari kit ā bull ā h,  maka  syarat  tersebut  ba ṭ il, meskipun seratus syarat.” ( Al-Sh ā fi ’ ī , 1422; Ibn Yaz ī d, 1436).
2. Imam Nawaw ī di  dalam  kitab Rau ḍ ah  Al- Ṭā lib ī n  mengelompokkan  bentuk-bentuk perjanjian pernikahan sebagai berikut:
a) Perjanjian  pernikahan  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  tujuan  pernikahan  maka perjanjian tersebut perjanjian yang sia-sia. Meskipun ada kaitannya dengan tujuan pernikahan akan tetapi tidak menyelisihi esensi pernikahan itu sendiri seperti calon suami berjanji akan selalu menafkahi calon istri, atau calon istri tidak boleh keluar dari  rumah  calon  suami  tanpa  izin  darinya,  atau  calon  suami  boleh  melakukan poligami kapanpun yang dia inginkan, maka perjanjian seperti ini tetap merupakan perjanjian yang sia-sia dan tidak ada pengaruhnya kepada keabsahan pernikahan itu sendiri maupun keabsahan mahar.
b) Perjanjian pernikahan yang tidak menyelisihi tujuan asli dari pernikahan itu sendiri seperti perjanjian itu datang dari pihak  wanita seperti tidak ingin bersafar dengan calon suami, atau calon istri tidak ingin calon suami melakukan poligami, atau calon
DOI Jurnal : https://doi.org/10.54214/alfawaid
istri boleh keluar dari rumah calon suami kapan saja yang dia inginkan, maupun dari pihak  laki-laki  seperti  tidak akan  menafkahi  calon  istri,  maka  apabila  pernikahan sudah  berlangsung  maka  pernikahannya  tetap  sah  dan  perjanjiannya  tidak  sah kemudian bagi calon istri mendapatkan mahar mitsl.
c) Perjanjian  pernikahan  yang  menyelisihi  tujuan  asli  dari  pernikahan  seperti  calon suami  tidak  ingin  berhubungan  badan  dengan  calon  istri,  atau  calon  suami  akan menceraikan calon istri setelah pernikahan berlangsung. Maka perjanjian pernikahan seperti ini merupakan perjanjian yang tidak sah dan pernikahannya tidak sah ( Al- Nawaw ī , 1412).
3. Imam Al-Baghaw ī di dalam kitab Al-Tahdh ī b F ī Fiqh Al-Im ā m Al-Sh ā fi ’ ī menyebutkan juga tentang pembagian perjanjian pernikahan ini sebagai berikut :
a) Seluruh perjanjian pernikahan yang masuk ke dalam esensi atau tujuan pernikahan maka ketika perjanjian tersebut diajukan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan itu sendiri. Contohnya calon suami akan selalu menafkahi calon istri baik secara lahir maupun  batin,  atau  calon  suami  boleh  melakukan  poligami  kapanpun  yang  dia inginkan,  atau  calon  istri  tidak  boleh  keluar  dari  rumah  sang  suami  tanpa  izin darinya.
b) Perjanjian yang tidak ada tujuannya dengan esensi pernikahan baik itu datang dari pihak wanita seperti calon suami tidak boleh melakukan poligami, atau calon istri boleh keluar dari rumah calon suami kapanpun yang dia inginkan, atau calon suami tidak  boleh  membawa  dirinya  keluar  dari  kampung  halamannya,  maka  perjanjian pernikahan seperti ini tidak sah dan pernikahannya tetap sah, dan bagi  calon  istri mendapatkan mahar mitsl.
c) Perjanjian pernikahan yang tergantung dari pihak mana yang mengajukan perjanjian pernikahan  tersebut.  Misalnya  perjanjian  pernikahan  datang  dari  pihak  wanita bahwasanya  calon istri tidak ingin  calon suami untuk menceraikannya, atau  calon istri tidak memperbolehkan calon suami untuk berhubungan badan dengan dirinya kecuali  calon  istri  yang  meminta  untuk  berhubungan  badan,  maka  pernikahannya tidak sah dikarenakan isi perjanjian tersebut  menghalangi dan tidak sesuai dengan hak calon suami sebagai seorang suami dan tujuan asli dari pernikahan itu sendiri. Sedangkan jika perjanjian tersebut datang dari pihak laki-laki seperti  calon suami tidak akan menceraikan calon istri, atau calon suami tidak ingin berhubungan badan
dengan  calon  istri  kecuali  disaat  calon  suami  menginginkannya  saja,  atau  calon suami  hanya  ingin  berhubungan  badan  dengan  calon  istri  setahun  sekali,  maka perjanjian pernikahan seperti ini menjadikan pernikahannya tetap sah, dikarenakan berhubungan  badan  merupakan  hak  dari  calon  suami  sebagai  suami  ( Al-Baghaw ī , 1418).
4. Imam Al-M ā wardi di dalam kitabnya Al-H ā w ī Al-Kab ī r merinci hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian pernikahan secara garis besar perjanjian pernikahan menjadi dua macam, yaitu:
a) Perjanjian yang diperbolehkan adalah perjanjian yang sesuai dengan hukum syariat tentang mutlaknya akad, contohnya calon suami membuat perjanjian kepada calon istri  untuk  bersafar  bersamanya,  atau  untuk  menceraikannya  jika  calon  suami berkehendak, atau calon suami ingin berpoligami. Begitu juga sebaliknya misalnya calon  istri  membuat  perjanjian  agar  maharnya  dipenuhi,  atau  memberi  nafkah kepadanya  sebagaimana  nafkah  wanita-wanita  pada  umumnya.  Maka  perjanjian pernikahan seperti ini diperbolehkan, karena hal-hal yang diperjanjikan di atas boleh dilakukan meskipun tanpa dibuat dahulu perjanjiannya, maka tentunya lebih boleh lagi jika perjanjian tersebut dibuat. Landasan atas perkara ini sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Muhammad ṣ allall ā hu 'alaihi wasallam:
ُّقٰحٰأ ِطوُرُّشلا ْنٰأ اوُفوُت ِهِب اٰم ْمُتْلٰلْحٰتْسا ِهِب ٰجوُرُفْلا
“Syarat  yang  paling  berhak  untuk  kalian  tunaikan  adalah  yang  dengan  syarat tersebut maka kemaluan menjadi halal buat kalian.” ( Al-Bukh ā ri, 1432).
b) Adapun  perjanjian  pernikahan  yang  tidak  diperbolehkan  maka  secara  umum  ada  empat macam:
1) Perjanjian  pernikahan  yang  membatalkan  keabsahan  pernikahan,  yaitu perjanjian-perjanjian  yang  bertentangan  dengan  maksud  pernikahan. Contohnya jika calon suami memperjanjikan jatuh talak bagi calon istri pada awal bulan depan, atau jatuh talak jika fulan datang, atau hak talak berada di tangan calon istri. Maka pernikahan dengan perjanjian seperti ini tidak sah.
2) Perjanjian-perjanjian yang membatalkan mahar akan tetapi tidak membatalkan pernikahan. Contohnya perjanjian yang diajukan dari pihak laki-laki, misalnya calon  istri tidak boleh berbicara dengan ayah, ibu atau kakaknya, atau  calon suami  tidak  memberi  nafkah  secara  penuh  kepada  calon  istri.  Begitu  pula
DOI Jurnal : https://doi.org/10.54214/alfawaid
perjanjian yang diajukan dari pihak wanita, misalnya calon suami tidak boleh berpoligami atau tidak boleh mengajak calon istri merantau. Maka perjanjian- perjanjian pernikahan yang seperti ini merupakan perjanjian yang ba ṭ il karena mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka konsekuensi dari perjanjian pernikahan seperti ini batalnya mahar  calon  istri yang telah ditentukan dalam akad, lalu calon istri hanya mendapatkan mahar mitsl.
3) Perjanjian  pernikahan  yang  hukumnya  tergantung  siapa  yang  mengajukan perjanjian. Misalnya perjanjian untuk tidak berhubungan badan setelah nikah. Maka  jika  yang  memberi  perjanjian tersebut  datang  dari  pihak  wanita  maka perjanjian ini tidak boleh, karena berhubungan badan adalah hak calon suami setelah  membayar  mahar.  Begitu  pula  sebaliknya,  jika  perjanjian  tersebut datang dari pihak laki-laki itu sendiri maka perjanjian tersebut adalah boleh.
4) Perjanjian  pernikahan  yang  diperselisihkan  oleh  para  ulama  Mazhab  Syafii, yaitu perjanjian pernikahan yang berkaitan dengan mahar dan nafkah. Jika calon istri memperjanjikan agar tidak dinafkahi maka pernikahan tetap sah, karena hak  nafkah  adalah  hak  calon  istri.  Akan  tetapi  perjanjian  seperti  ini membatalkan  mahar  yang  telah  ditentukan,  maka  jadilah  mahar  calon  istri adalah mahar mitsl. Akan tetapi jika yang memperjanjikannya adalah dari pihak laki-laki,  maka  para  ulama  Mazhab  Syafii  berselisih  pendapat.  Ada  yang berpendapat bahwa akad nikahnya tidak sah, dan ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya sah namun membatalkan mahar yang telah ditentukan bagi calon istri sehingga bagi calon istri mahar mitsl (Al-M ā ward ī , 1414).
Dasar pada bentuk yang kedua ini bahwasanya perjanjian-perjanjian tersebut tidak berasal dari kit ā bull ā h dan perjanjian tersebut berisi tentang mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Hal ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad ṣ allall ā hu 'alaihi wasallam: ُّلُك طْرٰش ٰسْيٰل ِف ِباٰتِك َِّللَّا ٰوُهٰ ف ،ٌلِطٰبَ ْنِإٰو ٰناٰك ٰةٰئاِم طْرٰش
“Semua  syarat  yang  tidak  berasal  dari kit ā bull ā h,  maka  syarat  tersebut  ba ṭ il,
meskipun seratus syarat.” (Ibn Yaz ī d, 1436).
ٰنوُنِمْؤُمْلا ىلع ،مهطورش َّلاِإ اطرش لحأ اًماٰرٰح وٰأ مرح لا ٰلَٰح
“ Orang mukmin itu berpegang teguh dengan syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.” ( Al- Tirmidh ī , 1436)
b. Perjanjian Pernikahan Menurut Hukum Positif di Indonesia
Negara  Indonesia  yang  merupakan  negara  hukum  yang  mengatur  tentang  perjanjian pernikahan ini. Di dalam perjanjian pernikahan terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Asas-asas yang ada di dalam perjanjian pernikahan sebagai berikut:
1. Asas Konsensual
Asas ini menekankan janji lahir pada detik terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak,  baik  pihak  laki-laki (calon  suami)  maupun  wanita  (calon  istri)  mengenai  hal-hal pokok yang menjadi isi dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan pasal 1320 KUHP ayat (1) tentang perjanjian yang sah adalah yang berasal dari kesepakatan kedua belah pihak.
2. Asas Kebebasan Berkontrak
Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  siapa  saja yang  membuat  perjanjian  tersebut  selama  sebabnya  boleh  untuk  dijadikan  dasar  dalam membuat perjanjian.
3. Asas Kepribadian
Maksud dari asas ini adalah perjanjian hanya boleh berlaku untuk pihak-pihak yang melibatkan dirinya di dalam perjanjian tersebut (Mayasari, 2017).
Banyak  sekali  sumber-sumber  dasar  hukum  yang  mengatur  tentang  perjanjian  pernikahan diantaranya adalah:
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 yang berbunyi:
a) Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  kedua  belah  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga tersangkut.
b) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
c) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  mengubah  dan  perubahan  tidak merugikan pihak ketiga.
Pasal  ini  jauh  lebih  sempit  karena  perjanjian  yang  dibuat  hanya  bersumber  dari persetujuan dari kedua belah pihak dan perbuatan yang tidak melawan hukum. Kemudian pasal ini  tidak  memasukkan  taklik  talak  ke  dalam  perjanjian  yang  dimaksud  (Zuhrah,  2013). Kemudian  dari  pasal  ini  juga  dapat  disimpulkan  dalam  membuat  perjanjian  perlu mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:
a) Adanya transparansi dari kedua belah pihak, sehingga nantinya tidak ada yang dirugikan.
b) Adanya  kerelaan  dari  kedua  belah  pihak,  artinya  tidak  ada  pihak  yang  merasa terpaksa.
c) Adanya pejabat yang objektif dalam membuat isi perjanjian.
d) Perjanjian  pernikahan  dicatat  dan  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan baik dari KUA maupun kantor catatan sipil (Herniati & Kalman, 2020).
Disebutkan  pula  pada  pasal  73  Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2008  Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwasanya perjanjian pernikahan  yang  dibuat,  harus  segera  dilaporkan kepada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun (Adi & Putrawan, 2013). Dalam melaporkan perjanjian pernikahan ini maka bisa dilakukan di KUA yang dicatat di dalam buku nikah untuk calon  yang  beragama  Islam  dan  ke  kantor  catatan  sipil  terdekat  untuk  yang  non-muslim (Ekawati  &  Harahap,  2019).  Jadi, apabila  perjanjian  pernikahan  yang  dibuat  atau  diajukan diubah oleh salah satu pihak setelah pernikahan berlangsung tanpa diketahui pihak yang lain atau diubah oleh kedua belah pihak akan tetapi isi perjanjian tersebut merugikan pihak ketiga maka perjanjian tersebut batal. Begitu pula, jika perjanjian pernikahan tidak segera dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam kurun waktu 1 tahun, maka perjanjian pernikahan tersebut batal.
Sebagai tambahan bahwasanya jika perjanjian pernikahan yang dibuat oleh kedua pihak yaitu pihak laki-laki (calon suami) dan pihak wanita (calon istri) namun pihak ketiga tidak mengetahui bahwasanya perjanjian tersebut belum didaftarkan maka tidak ada akibat hukum terhadap pihak ketiga (Sridana & Suardita, 2018).
Akan  tetapi  setelah  munculnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU – XII/2015, maka beberapa ayat dari pasal ini berubah isinya. Diantara ayat yang berubah yang dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XII/2015 adalah ayat (1), yang sebelumnya  perjanjian  pernikahan  tertulis  yang  diajukan  maka  disahkan  oleh  pegawai
pencatatan  perkawinan  berubah  menjadi  perjanjian  pernikahan  tertulis  tersebut  selain disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, juga bisa disahkan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, camat, dan lain-lain.
Ayat selanjutnya yang mengalami perubahan setelah putusan ini adalah ayat (3) yang sebelumnya  perjanjian  pernikahan  yang  diajukan  mulai  berlaku  ketika  pernikahan  sudah berlangsung, setelah perubahan maka kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki (calon suami) dan wanita (calon istri) bisa menentukan sendiri kapan waktu berlakunya perjanjian tersebut.
Kemudian  ayat  yang mengalami  perubahan adalah  ayat  (4),  yang  sebelumnya  selama pernikahan berlangsung, maka perjanjian  pernikahan  yang sudah dibuat  tidak dapat  diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak baik laki-laki (calon suami) maupun wanita (calon istri) dan tidak merugikan pihak ketiga, , namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XII/2015  menjadi perjanjian tersebut tidak boleh diubah atau dicabut kecuali atas kesepakatan dari kedua belah pihak dan hal itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. Perjanjian yang dimaksud disini sebelumnya hanya perjanjian yang berisi tentang mengatur harta untuk calon mempelai menjadi perjanjian yang mengatur tentang harta  atau perjanjian semisalnya (Mayasari, 2017).
2. Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

## Pasal 45
Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:
a) Taklik talak, dan
b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Pasal 46
a) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
b) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
c) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pasal 47
DOI Jurnal : https://doi.org/10.54214/alfawaid
a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  Pegawai  Pencatat  Nikah  mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
Pasal 51
Pelanggaran  atas  perjanjian  perkawinan  memberi  hak  kepada  istri  untuk  meminta pembatalan  nikah  atau  mengajukannya  sebagai  alasan  gugatan  perceraian  ke  Pengadilan Agama.
Berdasarkan  pasal-pasal  KHI  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwasanya  jika seseorang ingin membuat perjanjian pernikahan maka dia bisa memilih bentuk perjanjian yang diinginkan,  baik  dalam  bentuk  taklik  talak  ataupun  perjanjian  yang  lain  selama  tidak bertentangan dengan ajaran islam. Secara ringkas isi dari taklik talak yang sering ditemukan di buku nikah berisi tentang:
a) Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut. Yang dimaksud meninggalkan di  sini  adalah  suami  tidak  menunaikan  kewajibannya  namun  juga  tidak menceraikannya.
b) Tidak menafkahi istri selama tiga bulan.
c) Menyakiti jasmani istri.
d) Membiarkan istri selama enam bulan. Maksud dari membiarkan disini adalah suami tidak memedulikan hak-hak istri (Saberiani, 2021).
Apabila  isi  perjanjian  tersebut  dilanggar  baik  berupa  bentuk  taklik  talak  ataupun perjanjian yang lain, maka sang istri memiliki hak untuk meminta pembatalan pernikahan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

## 3. KUH Perdata yang berbunyi:
Secara  garis  besar  peraturan  tentang  perjanjian  perkawinan  yang  diatur  pada  KUH Perdata pasal 139 sampai dengan pasal 154 berisi tentang hal-hal berikut yaitu:
a) Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.
b) Perjanjian  yang  dibuat  tidak  boleh  mengurangi  atau  melanggar  hak-hak  yang bersumber dari kekuasaan suami sebagai kepala dalam pernikahan.
c) Perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.
d) Perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar hak yang telah diberikan oleh Undang- undang kepada suami atau istri yang hidup terlama.
e) Perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar hak suami sebagai kepala persatuan suami istri.
f) Perjanjian  yang  dibuat  tidak  boleh  melepaskan  hak  mutlaknya  atas  warisan  dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya.
g) Perjanjian  yang  dibuat  tidak  boleh  dibuat  dengan  kata-kata  yang  umum  seperti menyatakan bahwa ikatan pernikahan mereka akan diatur oleh Undang-undang luar negeri, adat-istiadat atau peraturan daerah yang pernah berlaku di Indonesia.
h) Perjanjian  yang  dibuat  harus  dibuat  oleh  akte  notaris  sebelum  pernikahan berlangsung.
i) Perjanjian  yang  dibuat  tidak  bisa  diubah  dengan  cara  bagaimanapun  setelah berlangsungnya akad pernikahan.
Kemudian disebutkan juga dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian bisa menjadi secara umum dengan memenuhi 4 hal:
a) Kesepakatan dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
c) Suatu perihal tertentu yang diperjanjikan.
d) Suatu sebab yang dibolehkan yang menjadi dasar perjanjian tersebut (Burhanuddin, 2019).
Artinya  apabila  perjanjian  pernikahan  yang  dibuat  tidak  ada  kesepakatan  dari  kedua belah  pihak  atau  yang  membuat  perjanjian tidak  ada  kecakapan  dalam  membuatnya,  maka perjanjian yang dibuat bisa untuk dibatalkan. Sedangkan jika isi dari perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perihal tertentu atau tidak berdasarkan atas sebab yang dibolehkan dalam membuat perjanjian maka isi perjanjian itu juga batal (Azami, 2019).
c. Perjanjian Untuk Tidak Dipoligami Menurut Mazhab Syafii dan Hukum Positif di Indonesia Perjanjian  pernikahan  yang  dibuat atas  kesepakatan  kedua  belah  pihak  baik  pihak  laki-laki
(calon  suami)  maupun  pihak  wanita  (calon  istri)  sebelum  melangsungkan  pernikahan  bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Salah satu isi dari perjanjian pernikahan yang dibuat untuk mencapai tujuan tersebut adalah Perjanjian pernikahan yang datang dari pihak wanita kepada pihak laki-laki agar dirinya tidak ingin dipoligami ketika pernikahan sudah berlangsung. Perjanjian ini  dibuat  oleh  pihak  wanita  (calon  istri)  dikarenakan faktor-faktor  yang  membuat  pihak  wanita khawatir akan keharmonisan rumah tangganya nanti.
Kemudian isi perjanjian seperti ini menurut ulama Mazhab Syafii, seperti Imam Syafii, Imam Nawaw ī ,  Imam Al-Baghaw ī ,  dan  Imam Al-M ā wardi,  setelah  pernikahan  berlangsung,  maka perjanjian tersebut tidaklah sah meskipun pernikahannya tetap sah dan berkonsekuensi kepada calon istri yang hanya mendapatkan mahar mitsl (yaitu mahar yang disesuaikan dengan mahar para wanita yang semisalnya menurut adat istiadat setempat) . Alasan tidak sahnya perjanjian tersebut termasuk ke dalam perkara mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Hal ini sebagaimana bersumber dari hadis Nabi Muhammad ṣ allall ā hu 'alaihi wasallam:
ٰنوُنِمْؤُمْلا ىلع ،مهطورش َّلاِإ اطرش لحأ اًماٰرٰح وٰأ مرح لا ٰلَٰح
“ Orang mukmin itu berpegang teguh dengan syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang\ halal.” ( Al-Tirmidh ī , 1436).
Berbeda dengan pandangan para ulama di dalam Mazhab Syafii, hukum positif yang ada di Indonesia  menilai  isi  perjanjian  pernikahan  tentang  calon  istri  tidak  ingin  dipoligami  oleh  calon suami seperti itu boleh, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29  yang  beberapa  ayatnya  mengalami  perubahan  setelah  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 69/PUU – XII/2015 terutama pada ayat (4) yang awalnya isi perjanjian yang dimaksud hanya mengatur  tentang  harta  kemudian  diubah  isi  perjanjiannya  tidak  hanya  tentang  mengatur  harta namun juga isi yang semisal. Kemudian Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan isi perjanjian pernikahan seperti ini sebagaimana yang tertulis pada pasal 45. Selama perjanjian tersebut dibuat berdasarkan atas  kesepakatan  bersama  dari  kedua  belah  pihak  baik  pihak laki-laki  (calon  suami) maupun  pihak  wanita  (calon  istri)  dan  tidak  merugikan  pihak  ketiga.  Dan  menurut  KHI,  jika perjanjian tersebut dilanggar, maka sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 51 KHI, sang istri  memiliki  hak  untuk  mengajukan  pembatalan  pernikahan  atau  menjadikannya  sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

## SIMPULAN
Pada asalnya boleh saja seseorang  membuat  perjanjian pernikahan atau perjanjian pranikah selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, norma susila, ataupun norma agama. Perihal perjanjian  pernikahan  yang  berupa  calon  istri  tidak  mau  dipoligami  oleh  calon  suami,  ketika pernikahan  sudah  berlangsung,  maka  menurut  para  ulama  dalam  Mazhab  Syafii  menganggap perjanjian tersebut tidak sah meskipun pernikahannya sah dengan konsekuensi batalnya mahar yang sudah ditentukan sebelum akad dan sang istri hanya mendapatkan mahar mitsl, sedangkan dalam
hukum  positif  di  Indonesia  perjanjian  tersebut  boleh,  selama  perjanjian  tersebut  disepakati  oleh kedua belah pihak baik pihak laki-laki (calon suami) maupun pihak wanita (calon istri) dan tidak merugikan  pihak  ketiga.  Namun  apabila  setelah  berlangsungnya  pernikahan  perjanjian  tersebut dilanggar, maka sang istri berhak mengajukan pembatalan pernikahan atau menjadikannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, K. P. P., & Putrawan, S. (2013). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 1(11).
Al-Baghaw ī , Ḥ usain bin Mas’ ū d. (1418). Al-Tahdh ī b F ī Fiqh Al-Im ā m Al-Sh ā fi’ ī (Cet. I, Vol. 5).
D ā r Al-Kutub Al- ’Ilmiyyah.
Al-Bukh ā ri, M. (1432). Ṣ ah ī h Al-Bukh ā ri (Cet. I). D ā r Ibn Kats ī r.
Al-M ā ward ī , ’Al ī bin  Mu ḥ ammad.  (1414).  Al- Ḥā w ī Al-Kab ī r  (Cet. I,  Vol.  9).  D ā r  Al-Kutub  Al- ’Ilmiyyah.
Al-Nawaw ī , Y. bin S. (1412). Rau ḍ ah Al- Ṭā lib ī n (Cet. III, Vol. 7). Al-Maktab Al-Isl ā m ī .
Al-Sh ā fi’ ī , M. bin I. (1422). Al-Umm (Cet. I, Vol. 6). D ā r Al-Wafa ʾ .
Al-Tirmidh ī , M. bin’ Ī sa. (1436). Sunan Al-Tirmidh ī (Cet. II). D ā r Al- Ḥ a ḍ arah.
Azami,  T.  (2019).  Analisis  Perjanjian  Perkawinan  Dan  Akibat  Hukumnya  Ditinjau  Dari  Kitab Undang  Undang  Hukum  Perdata. Qistie  Jurnal  Ilmu  Hukum,  12(1),  5. https://doi.org/10.31942/jqi.v12i1.2702
Burhanuddin, A. A. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam). Jurnal El-Faqih, 5(2), 119 – 121. https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69
Ekawati,  S.  U.,  &  Harahap,  B.  (2019).  Fungsi  Pengesahan  Perjanjian  Perkawinan  Oleh  Notaris PASCA  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015. Jurnal  Repertorium, 6(1).
Gumilang,  G.  S.  (2016).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Bidang  Bimbingan  dan  Konseling. Jurnal Fokus Konseling, 2(2), 146. https://doi.org/10.26638/jfk.218.2099
Herniati,  H.,  &  Kalman,  K.  (2020).  Kedudukan Perjanjian  Perkawinan  Dalam  Hukum Positif  Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Publicium, 1(1), 7. https://doi.org/10.55551/jip.v1iI.1
Ibn Yaz ī d, M. (1436). Sunan Ibn M ā jah (Cet. II). D ā r Al- Ḥ a ḍ arah.
Istianah,  I.  (2019).  Monogami  Dalam  Perjanjian  Perkawinan. Jurnal  Hukum  Islam,  17(2),  177. https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2387
Kualaria,  S.,  Budiono,  A.  R.,  &  Sugiri,  B.  (2015).  Perjanjian  Perkawinan  Sebagai  Sarana Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Pihak  Perkawinan. Kumpulan  Jurnal
Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1345/1241
Masriani, Y. T. (2013). Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam. Serat Actiya, 2(3).
Mayasari, D. E. (2017). Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015. Asy- Syir’ah : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 51(1). https://doi.org/10.14421/ajish.2017.51.1.79-93
Pramasantya,  O.  S.  (2017).  Perjanjian  Perkawinan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor
69/PUU – XIII/2015. Jurnal Cakrawala Hukum, 8(2).
https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1671
Saberiani,  S.  (2021).  Taklik  Talak  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Terhadap  Hak  Istri. Al- Syakhsiyyah :  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  dan  Kemanusiaan,  3(1),  12. https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1280
Safitri,  S.  (2019).  Kontroversi  Permasalahan  Ekonomi  Pelaku  Poligami  Penyebab  Perceraian. Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 2(2).
Sainul, A. (2018). Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia. Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 4(1), 61 – 62. https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1827
Sridana, C. V. M., & Suardita, I. K. (2018). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 6(8).
Zuhrah, Z. (2013). Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita Dalam Konsep Perjanjian Perkawinan.
Al-A ḥ w ā l, 6(1).