Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.4 / No.2: 194-203,  Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## Optimalisasi Wakaf Di Yordania
Muhammad Riza Aziziy Candidat Doktor Dari Program Pascasarjana Jurusan Islamic & Economic Finance Universitas Trisakti Jakarta
rezahisyam@gmail.com

## Abstract
This  type  of  research  is  descriptive  research,  where  the  aim  is  to explain  events in the  present  or  the  past.  This  study  will  present  data  on  the  management  and development of waqf in Jordan, starting from the formal juridical aspects of the law on representation, the structure of the Ministry of Waqf of Jordan, the role of waqf in economic  and  social  development  as  well  as  the  potential  and  obstacles  to  the development  of  waqf  in  Jordan  in  the  future.  The  result  of  this  study  is  that  the function of the Ministry of Endowments and Islamic Affairs as a regulator in which the  coordinative  function  is  attached  indirectly  encourages  the  growth  of  waqf  in Jordan,  the  implementation  of  programs  from  the  Ministry  of  Endowments  and Religious  Affairs  there  is  no  definite  target  of  the  State  every  year  such  as  other ministries  and  utilization  of  waqf  lands  have  not  been  widely  seen  for  productive waqf activities.

## Keywords: Optimization, Waqf, Waqf Development, Jordan

## PENDAHULUAN
Pada  beberapa  kasus  yang  terjadi  di  dunia  islam,  banyak  aset  wakaf  yang mayoritas  berupa  tanah  tidak  dapat  berkembang  dengan  baik.  Tentunya  hal  seperti ini  adalah  anomali,  karena  salah  satu  pendorong  kemajuan  islam  di  zaman Rasulullah  dan  para  sahabat  adalah  wakaf.  Bahkan  wakaf  menjadi  salah  satu penopang  stabilitas  Negara,  seperti  wakaf  sahabat  Ustman  bin  Affan  atas  sumur Roma yang  diakuisisinya  dari  seorang  Yahudi  Madinah,  maupun  wakaf  khalifah Umar  bin  Abdul  Aziz  untuk  memberikan  makan  kepada  fakir  miskin  dan  para musafir.
Sebagai salah satu aktifitas philantrophy ( Islamic Philantrophy ), ada banyak unsur yang mempengaruhi kurang berkembangnya wakaf di beberapa Negara islam, di  antaranya  dukungan  regulator  (pemerintah)  melalui  penguatan  aspek  manajerial lembaga  pengelola  wakaf.  Juga  tidak  adanya  bantuan  pendanaan  yang  seolah-olah wakaf  dianggap  sebagai  entitas  tersendiri  yang  terpisah  dari  tugas  Negara  untuk membantu mengembangkannya.
Selain  itu,  tidak  berkembangnya  wakaf  di  era  modern  ini  juga  disebabkan oleh  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh wakif maupun nadzir dalam mendayagunakan aset wakaf. Banyak nadzir yang hanya semangat dalam menerima
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 195 Vol.4 / No.2: 194-203, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
aset wakaf tapi kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tanah tersebut. Sehingga banyak aset wakaf yang terbengkalai.
Di antara sedikit negara yang cukup baik mendayagunakan potensi wakafnya adalah  Yordania.  Negara  dengan  bentuk  pemerintahan  Monarki  Konstitusional  ini memiliki  keanekaragaman  program  dengan support yang  sangat  baik  melalui Kementerian  Wakafnya.  Juga  didukung  oleh  lembaga-lembaga  pengelola  wakaf yang kredibel dengan akuntabilitas yang sangat baik.
Dengan dukungan yang sangat besar dari pemerintah baik dari sisi program, manajerial  maupun  keuangan  ditunjang  dengan  kredibilitias  lembaga  pengelola wakaf  memungkinkan  tergeraknya  potensi  wakaf  dengan  maksimal.  Tidak  sedikit tanah-tanah  wakaf  yang  pada  awalnya  tidak  produktif  menjadi  produktif  dengan keanekaragaman  bentuk  pendayagunaannya.  Pada  akhirnya  mendorong  pendapatan Negara  melalui  beberapa  sektor,  di  antaranya  pertanian,  pendidikan  bahkan pariwisata.
Penelitian ini  akan  menyajikan  data tentang  pengelolaan  dan  perkembangan wakaf  di  Yordania,  mulai  dari  aspek  yuridis  formalnya  yaitu  undang-undang perwakafan,  struktur  Kementerian  Wakaf  Yordania,  peran  wakaf  dalam pengembangan  ekonomi  dan  sosial  kemasyarakatan  serta  potensi  dan  hambatan pengembangan wakaf di Yordania di masa yang akan  datang.

## PEMBAHASAN
A. PERKEMBANGAN WAKAF DI YORDANIA
1. Sejarah Singkat Negara Yordania
Yordania,  nama  resminya  Kerajaan  Hasyimiyah  Yordania  (Bahasa  Arab: ةَّيِمِشاَهلَا  ةَّيِنُدْرُلأَا  ةَكَلْمَملَا),  Al-Mamlaka  al-Urduniyya  al-Hashemiyya)  adalah  sebuah kerajaan di Tepi Barat Sungai Yordan. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di timur  dan  tenggara,  Irak  di  timur-laut,  Suriah  di  utara  dan  Tepi  Barat  dan  Israel  di barat, berbagi kekuasaan atas Laut Mati. Satu-satunya pelabuhan Yordania adalah di ujung  barat-daya,  di  Teluk  Aqaba,  yang  sebagian  juga  dikuasai  oleh  Israel,  Mesir, dan  Arab  Saudi.  Lebih  dari  separuh  Yordania  diliputi  oleh  Gurun  Arab.  Tetapi, bagian barat Yordania berupa hutan dan lahan layak tanam. Yordania adalah bagian dari Bulan Sabit Subur. Ibu kota dan pusat pemerintahannya adalah Amman.
Yordania  didirikan  pada  tahun  1921,  dan  diakui  oleh  Liga  Bangsa-Bangsa sebagai  sebuah  negara  di  bawah  mandat  Britania  pada  tahun  1922  yang  dikenal sebagai  Emirat  Transyordania.  Pada  tahun  1946,  Yordan  bergabung  dengan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  sebagai  negara  merdeka  yang  secara  resmi  dikenal sebagai Kerajaan Hasyimiyah Yordania.
Negara yang beribukota di Amman ini berpenduduk 7.595.000 juta jiwa pada tahun 2014 dengan luas 89.342 KM2. Pada tahun 2015 PDB Yordania diperkirakan sebesar  $38.210  Miliar  dengan  pendapatan  per  kapita  $5599.  Sementara  kualitas pendidikan di Yordania diniliai sangat baik dengan angka melek huruf  yang  tinggi.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 196 Vol.4 / No.2: 194-203, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Indikatornya  adalah  tingginya  angka  Indexs  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang mencapai -0,748 (2014).
Sistem  pemerintahan  di  Yordania  adalah  Kesatuan  Monarki  Konstitusi Nasional (Semi Monarki Konstitusional), dengan Perdana Menteri sebagai pemimpin tertinggi  ekskutif.  Namun  raja  memiliki  kekuatan  politik  yang  cukup  besar  untuk menjalankan kebijakannya sendiri.
Mayoritas  penduduk  Yordania  beragama  Islam  dengan  madzhab  Hanafi. Sedangkan  konstitusinya  berdasarkan  undang-undang.  Dalam  persoalan  fatwa, Yordania  menunjuk  otoritas  independen  yaitu  Departemen  Fatwa  ( Dairotul  Ifta ’) dengan  jabatan  selevel  Menteri.  Departemen  fatwa  ini  pada  awalnya  menjadi  salah satu direktorat pada Kementerian Wakaf & Urusan Islam. Namun sejak 2006 berdiri menjadi Departemen tersendiri.
Sedangkan  persoalan  keagamaan  dipercayakan  kepada  Kementerian  Wakaf
&  Urusan  Islam.  Kementerian  ini  bertugas  meningkatkan  nilai  dan  pemahaman keberagamaan  masyarakat.  Kementerian  juga  memiliki  otoritas  mengatur  beberapa aktifitias  umat  islam  baik  wakaf,  haji  dan  umroh,  zakat  maupun  pengurusan  anak- anak  yatim.  Kementerian  juga  memiliki  kewenangan  mencari  sumber-sumber pendanaan baru untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

## 2. Undang-undang Wakaf Yordania
Urusan wakaf di Yordania diatur dalam peraturan pengelolaan wakaf Usmani yang  diterbitkan  pada  tanggal  19  Jumadil  Akhir  tahun  1280  H.  Aturan  ini  berlaku hingga  munculnya  undang-undang  baru  tentang  wakaf  tahun  1946  M.  Dalam undang-undang dasar  yang disahkan pada tanggal 19 april 1928, perhatian terhadap wakaf  sudah  dilakukan  seperti  terlihat  dalam  pasal  61  yang  menyebutkan  bahwa urusan wakaf dan manajemen keuangannya ditentukan secara khusus dalam sebuah undang-undang.  Kemaslahatan  wakaf  dianggap  sebagai  salah  satu  kemaslahatan pemerintah. Ketika diumumkan tentang pendirian kerajaan Yordania pada tanggal 25 Mei 1946, undang-undang menguatkan hal tersebut dengan dikeluarkannya pasal 63 yang  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  wakaf.  Berdasarkan  hal  tersebut, lahirlah undang-undang wakaf nomor 25 tahun 1946(Solah, 1423).
Ada  hal  yang  perlu  diperhatikan  di  sini  bahwa  undang-undang  dasar  untuk pemerintahan  Yordania,  kemudian  undang-undang  kerajaan  tahun  1946  telah menunjukkan secara bersamaan bahwa pengaturan wakaf dan manajemen keuangan dan semacamnya diatur dengan udang-undang khusus, sebagai kekhasan wakaf yang bebas  dan  juga  penunjuk  bahwa  harta  wakaf  tidak  boleh  dicampur  dengan  harta- harta  lain  yang  sifatnya  umum.  Ini  menunjukkan  bahwa  sejak  awal,  wakaf  telah diposisikan secara istimewa di Yordania.
Ketika  muncul  undang-undang  kerajaan  tahun  1952  pada  masa  raja  Thalal bin  Abdullah,  dibuatlah  pasal  107  yang  memuat  pasal  63  undang-undang  tahun 1946. Pada masa ini ditetapkan bahwa hanya Mahkamah Syar’iyyah  yang memiliki
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 197 Vol.4 / No.2: 194-203, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
hak untuk memutuskan perkara wakaf sesuai dengan peraturannya  yang disebutkan bahwa mahkamah tersebut harus menerapkan hukum-hukum syara’.
Perubahan  yang  paling  penting  adalah  ketika  dilakukannya  perubahan Undang-undang nomor 26 tahun 1966 tentang wakaf menjadi undang-undang wakaf dan  urusan  Islam  nomor  4  tahun  1968.  Dengan  demikian,  urusan  Kementerian Wakaf tidak hanya masalah wakaf tapi juga terkait dengan hajat umat Islam secara luas.
Di  masa  kepemimpinan  Raja  Abdullah  II  undang-undang  wakaf  dan  urusan
Islam  di  revisi  kembali  dan  menjadi  undang-undang  nomor  32  tahun  2011  dengan nama  yang  sama.  Semangatnya  adalah  pendayagunaan  potensi  wakaf  agar  lebih maksimal sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun pesan yang terkandung pada undang-undang  nomor  32  tahun  2011  ini  adalah, pertama ,  Kementerian  wakaf  dan urusan  Islam  bersifat  mandiri  secara  kelembagaan  maupun  keuangan  guna mengembangkan  dan  menginvestasikan  aset  wakaf. Kedua ,  mengusahakan  dana- dana  sosial  (ziswaf)  untuk  para  imam,  khotib  dan  guru-guru  agama  di  sekolah. Ketiga ,  memperbanyak  program-program  yang  bersifat philantrophy guna meningkatkan  kapasitas  pendanaan  lembaga. Keempat ,  Kementerian  bertugas mengawasi  serta  memberikan  supervisi  terhadap  seluruh  potensi  wakaf  yang  ada. Bahkan  juga  diberikan  keleluasaan  untuk  menegur nadzir jika  terdapat penyimpangan.  Kementerian  juga  diperkenankan  memberikan  bantuan  pendanaan terhadap tanah wakaf yang dikuasai oleh Negara selama tidak bertentangan dengan syarat  yang  diminta  oleh wakif . Kelima, dalam  hal  investasi  terhadap  harta  wakaf, kementerian  diharuskan  membentuk  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  dan mempunyai  kemandirian  dalam  pengelolaan  keuangan  namun  tetap  mengikuti  visi dan misi kementerian (Ar-Rohahalah , 2005).

## 3. Potensi dan Upaya Pengembangan Wakaf di Yordania
Potensi tanah wakaf di Yordania cukup besar jika dibandingkan dengan rasio jumlah  penduduknya.  Dengan  jumlah  penduduk  sekitar  7  juta jiwa,  tanah  wakaf di Yordania  mencapai  7000 dunum (dunum  adalah  ukuran  sekitar  900  M2).  Artinya tanah  wakaf  di  Yordania  memilik  rasio  1:1000  bila  dibandingkan  dengan  jumlah penduduknya.
Berikut ini adalah bentuk-bentuk pemanfaatan tanah wakaf yang dilansir oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Yordania:
Tabel 1. Bentuk Pemanfaatan Tanah Wakaf
Total wakaf selain Masjid perkebunan   Masjid makam Pertanian Investasi terbatas belum bermanfaat 4591 1719 3764 1422 161 41 324
Sumber: Kementerian Wakaf & Urusan Islam, Biro Statistik, 2003
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 198 Vol.4 / No.2: 194-203, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Melihat  Tabel  1,  menunjukan  tanah  wakaf  di  Yordania  sedikit  sekali  yang belum  termanfaatkan.  Hal  ini  menunjukan  pengelolaan  tanah  wakaf  di  sana  sudah sangat baik. Peran Kementerian Wakaf dan Urusan Islam yang senantiasa melakukan pembinaan  dan  peningkatan  kapasitas  pengembangan  wakaf  tentu  saja  tidak  bisa diabaikan.
Peran  nyata  dari  Kementerian  Wakaf  dan  Urusan  Islam  terdeskripsikan melalui struktur kelembagaan sebagai berikut:
1. Departemen atau  Inspektorat  Pengawasan  Administrasi  ( Mudiriyah  ar-Riqabah wa  at-Taftish  al-Idary )  yang  bertugas  memastikan  perencanaan  dan  arah kebijakan  wakaf  sesuai  dengan  tujuan  pengembangan  wakaf.  Departemen  ini juga  bertugas  memberikan  informasi  kepada  Majelis  Administrasi  Tinggi  ( al- Idarah  al-Ulya )  tentang  kondisi  dan  perkembangan  perwakafan  di  lapangan, sekaligus  membantu al-Idarah  al-Ulya melakukan  pengawasan  baik administrasi maupun keuangan serta tugas-tugas ekskutif kementerian.
2. Departemen  Pencatatan  Kepemilikan  aset  Wakaf  ( Mudiriyah  al-Amlak  al- Waqfiyah ),  yaitu  departemen  yang  bertugas  mencatat  aset  wakaf  baik  berupa tanah  maupun  aset  lainnya.  Departemen  ini  harus  memastikan  aset  wakaf tersebut  diperuntukkan  untuk  aktifitas  kebajikan,  misalnya  masjid  ataupun pemakaman umum. Juga terhadap aset yang berupa surat berharga sejenis saham maupun  sukuk  dengan  atas  nama  wakaf.  Dengan  mencatat  seluruh  aset  wakaf potensi terjadinya konflik di belakang hari bisa dihindari.
3. Kementerian  Wakaf  &  Urusan  Islam  Yordania  juga  membentuk  sebuah  Badan yang  bertugas  mengembangkan  dan  menginvestasikan  aset  wakaf  yang  disebut sebagai Badan Pengembangan Aset Wakaf. Badan ini mempunyai tugas sebagai ekskutor  wakaf  di  lapangan  yang  mempunyai  wewenang  melakukan  transaksi perdagangan  maupun  sejenisnya  dengan  pihak  lain,  selama  tidak  melanggar syarat  yang  diberikan  oleh wakif .  Badan  ini  juga  diberikan  kewenangan  untuk mengundang  investor  baik  dalam  maupun  luar  negeri  untuk  berinvestasi  pada aset  wakaf  yang  dikelolanya,  sesuai  dengan  akad-akad  yang  diperbolehkan dalam islam.
Dengan peran Kementerian Wakaf & Urusan Islam yang sangat baik, wakaf di  Yordania  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  instrumen  yang  diandalkan pemerintah  untuk  program-program  pengentasan  kemiskinan,  bantuan  kesehatan terhadap warga miskin, beasiswa terhadap siswa muslim  yang tidak mampu hingga peningkatan  kesejahteraan  imam-imam  masjid.  Sehingga  wakaf  pun  ikut berkontribusi  dalam  pembangunan  masyarakat  dan  terciptanya  stabilitas  ekonomi dan keamanan Negara.
4. Peran Wakaf Dalam Pembangunan Masyarakat di Yordania
Pengembangan  wakaf  di  Yordania  mampu  merambah  beberapa  sektor penting di masyarakat, yaitu:
1. Sektor pendidikan
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 199 Vol.4 / No.2: 194-203, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
a. Membuka  beberapa  lembaga  pendidikan  tinggi  antara  lain:  Fakultas  Da’wah, Ushuluddin dan Syari’ah.
b. Mendirikan  beberapa  lembaga  pendidikan  di  Amman  dan  Yerusalem  serta Qalqiiliyyah, Khalil, Nablus dan Junain.
c. Mendirikan 53 tempat belajar al-Qur’an dan al-Hadis.
d. Mengalokasikan  dana  wakaf  pada  madrasah,  rumah-rumah  yatim  Islam  yang mengajarkan keterampilan.
e. Mendirikan  percetakan  mushaf  al-Qur’an  dan  percetakan  di  Amman  yang mencetak barang-barang cetakan yang diperdagangkan.
f. Mendirikan  kurang  lebih  250  perpustakaan  di  masjid-masjid  dan  kota-kota kerajaan.
g. Setiap  tahun  Kementerian  memberikan  beasiswa  untuk  belajar  di  Universitas Yordania.
h. Mendirikan  pusat-pusat  pembelajaran  bahasa  arab  yang  tersebar  di  beberapa kota dan diikuti oleh siswa-siswa dari pelbagai belahan dunia islam.
i. Mendirikan lima kantor (semacam Islamic Centre ) di kota-kota kerajaan.
2. Revitalisasi Tempat-tempat Bersejarah (Sektor Pariwisata)
a. Revitalisasi  masjid  dan  makam  sahabat  Zain  bin  Haritsah,  Abdullah  bin Rowahah  dan  Ja’far  bin  Abi  Tolib  di  kota  Mu’tah  dan  Mazar  di  Yordania Selatan.
b. Pembangunan masjid di sekitar makam Nabi Syuaib AS di Wadi Syuaib Kota Salt.
c. Pembangunan  masjid  di  sekitar  makam  para  sahabat  (Abu  Ubaidah  Amir  bin Jarah, Surhabil binti Hasanah, Amirbin Abi Waqos dan Mu’adz bin Jabal).
d. Pembangunan  masjid  di  sekitar  makam  Nabi  Yusa’  bin  Nun  (Fata  Musa)  di dekat kota Salt.
e. Revitalisasi gua Ashabul Kahfi di kota Amman(Solah, 1423).
Revitalisasi tempat bersejarah seperti ini secara tidak langsung mendongkrak pertumbuhan sektor pariwisata di Yordania. Sebab tidak sedikit para wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri yang  melakukan napak tilas sejarah perjuangan islam di masa lampau.
3. Sektor Lainnya
a. Memberikan  bantuan  kepada  rumah  sakit,  membantu  fakir  miskin  dan  orang- orang yang membutuhkan.
b. Menerbitkan majalah Islam di Amman, serta menerbitkan buku-buku agama.
c. Mendirikan  dua  lembaga  yang  sangat  penting,  yakni  lembaga  Arkeologi  Islam dan  lembaga  peninggalan-peninggalan  Islam.  Bagian  Arkeologi  Islam  bertugas mengurusi  dan  menjaga  dokumen-dokumen  yang  berkenaan  dengan  benda- benda  tidak  bergerak  dan  tradisi-lradisi  Islam.  Adapun  lembaga  Peninggalan Islam  bertugas  menghidupkan  kembali  peninggalan-peninggalan  Islam. Sedangkan  tugas  utamanya  adalah  mengumpulkan  manuskrip-manuskrip  Islam yang  ada  pada  masa  kejayaan  Islam.  Selain  itu,  lembaga  tersebut  juga
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 200 Vol.4 / No.2: 194-203, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
berkewajiban  membuktikan  keaslian  naskah-naskah,  memperbaiki,  dan menyusunnya kembali (Qohaf, 2000).

## 5. Kontrak-kontrak Investasi Wakaf di Yordania
Guna  mendayagunakan  aset  wakafnya,  pemerintah  dan  masyarakat  di Yordania  melakukan  elaborasi  terhadap  beberapa  kontrak  yang  dikenal  dalam  fiqih muamalah  baik  klasik  maupun  kontemporer.  Berikut  ini  adalah  beberapa  kontrak investasi  yang  telah  diimplementasikan  di  Negara  tersebut,  di  antaranya  (Qohaf, 2000):
1. Pembiayaan internal, adalah pembiayaan oleh kementerian terhadap aset wakaf yang  akan  didayagunakan,  setelah  dilakukan  studi  kelayakan  terhadap  aset tersebut.
2. Ijarah Mutanaqisah , yaitu penyewaan aset wakaf oleh kementerian atau nadzir kepada  pihak  ketiga  untuk  dilakukan  aktifitas  perekonomian  yang  produktif dengan ketentuan khusus dan jangka waktu tertentu. Selanjutnya setelah jangka waktu  sewa  selesai,  aset  wakaf  tersebut  kembali  kepada  kementerian  maupun nadzir .
3. Murabahah , di mana setelah dilakukannya studi kelayakan terhadap aset wakaf yang  akan  dikerjakan,  kementerian  atau nadzir dapat  meminta  pihak  ketiga untuk  membiayai  pengadaan  barang  atau  sejenisnya.  Selanjutnya,  kementerian maupun nadzir dapat mencicil biaya pengadaan barang tersebut disertai dengan keuntungan yang sewajarnya kepada pihak ketiga.
4. Istishna ,  yaitu  kesepakatan  antara  kementerian  ataupun nadzir dengan  pihak investor  untuk  memproduktifkan  aset  wakaf,  di  mana  pembiayaan  proyek menjadi  tanggung  jawab  investor.  Setelah  proyek  tersebut  selesai  dikerjakan, investor  akan  menyerahkannya  kepada  kementerian  maupun nadzir . Kementerian maupun nadzir berkewajiban mengganti pembiayaan proyek (baik secara  tunai  maupun  mencicil)  beserta  keuntungan  yang  disepakati  oleh  kedua belah pihak.
5. Musyarakah  Mutanaqisah ,  adalah  kesepakatan  antara  kementerian  maupun nadzir dan  investor  untuk  mendirikan  usaha  bersama  di  mana  masing-masing pihak  menyertakan  modalnya,  disertai  adanya  kesepakatan  pihak  investor  akan memindahkan  kepemilikannya  secara  bertahap  kepada  kementerian  maupun nadzir melalui kontrak pembelian yang mereka sepakati bersama.
6. Muzara’ah, adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak kementerian maupun nadzir dengan  pihak  ketiga  untuk  menanami  tanah  wakaf  dalam  jangka  waktu tertentu,  disertai  adanya  kesepakatan  pihak  kementerian  maupun nadzir akan mendapatkan hasil dari produksi tanaman tersebut. Sedangkan besaran porsinya disepakati oleh kedua belah pihak.
7. Obligasi  Syariah ,  yaitu  instrumen  investasi  yang  diterbitkan  oleh  kementerian maupun nadzir untuk  membiayai  proyek  wakaf,  berupa  diversifikasi  modal  ke dalam beberapa surat berharga syariah. Siapa saja yang membeli surat berharga
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 201 Vol.4 / No.2: 194-203, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
tersebut  berarti  telah  ikut  berpartisipasi  membiayai  proyek  wakaf  dan  berhak atas  keuntungan  yang  diperoleh  dari  proyek  tersebut.  Pemindahan  kepemilikan surat berharga harus memperhatikan kaidah yang sesuai dengan sifat akad yang digunakan pada saat penerbitan.
6. Tantangan Pengembangan Wakaf di Yordania
a. Peluang
Pemerintah Kerajaan Yordania terus berusaha meningkatkan pendayagunaan wakafnya melalui beberapa kebijakan, di antaranya sebagai berikut (Solah, 1423):
1) Penguatan  kelembagaan  kementerian  melalui  peningkatan  profesionalisme pegawai  dan  peningkatan  kualitas  target  capaian  dengan resources yang tersedia.  Kementerian  juga  berusaha  meningkatkan  kapasitas  sasaran  wakaf dengan  mendorong  masyarakat luas  untuk  mewakafkan  sebagian  hartanya.  Hal tersebut juga dibarengi dengan optimalisasi peningkatan dana-dana wakaf, agar terjadi  keseimbangan  antar  potensi  baik  uang  maupun  sumber  daya  yang  lain, misalnya tanah.
2) Kementerian  juga  berusaha  meningkatkan  pembiayaan  wakaf  melalui  sumber internalnya. Sebuah sumber menyebutkan, kementerian mampu membangun 16 proyek wakaf di berbagai daerah dengan biaya 44 juta dinar pada tahun 1423 H. Pembiayaan  seperti  ini  akan  terus  ditingkatkan  melalui  berbagai  macam instrumen baik melalui pendayagunaan pembiayaan internal maupun kerjasama dengan pihak ketiga.
3) Kementerian  juga  berusaha  melakukan  revisi  terhadap  undang-undang  wakaf sesuai  perkembangan  wakaf  yang  terjadi di  lapangan.  Pertumbuhan  yang  cepat di  masyarakat  mengharuskan  kementerian  memberikan  respon  kebijakan terhadap  pertumbuhan  tersebut.  Kementerian  juga  menyiapkan  perangkat peraturan  teknis  sebagai  derivasi  undang-undang  dengan  merangkul  seluruh stakeholder wakaf.
4) Kementerian juga terus berusaha meningkatkan proyek-proyek wakaf yang telah dibangun  melalui  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  proyek  wakaf  yang  telah dibangung  agar  dapat  dimanfaatkan  masyarakat  dengan  maksimal.  Misalnya peningkatan  kawasan  pemakaman  Nabi  dan  para  sahabat  menjadi  pusat pendidikan  dan  budaya  melalui  pendirian  sekolah  dan  musium.  Kementerian juga  merencanakan  dibukanya  sentra-sentra  ekonomi  baru  dan  taman  terbuka hijau di sekitar pemakaman.
b. Hambatan ( Ar-Rohahalah , 2005)
1) Syarat-syarat  yang  diberikan  oleh  wakif  sering  kali  bertentangan  dengan modernisasi  pengembangan  wakaf.  Hal  tersebut  seringkali  menjadi  penghalang bagi nadzir maupun  kementerian  untuk  mengembangkan  aset-aset  wakaf.
Sehingga  sebagian  aset  wakaf  yang  terbengkalai  akibat  perbedaan  pandangan tersebut.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 202 Vol.4 / No.2: 194-203, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
2) Ketidak profesionalan nadzir dalam mengembangkan wakaf juga menjadi faktor penghambat dalam pendayagunaan wakaf. Selain banyak aset wakaf yang belum tergarap, nadzir juga  tidak  memiliki  kecakapan  dalam  mengelola  aset  wakaf yang  sudah  tergarap.  Misalnya,  fungsi  masjid  yang  hanya  digunakan  untuk sholat, padahal banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan di dalamnya.
3) Akibat  pemahaman  pengguna  manfaat  wakaf  yang  terbatas,  sering  kali  mereka tidak mempedulikan penggunaan dan pemeliharaan aset tersebut. Sehingga tidak banyak manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas.
4) Seringkali  pemanfaatan  aset  yang  tidak  maksimal,  berakibat  pada  keterbatasan pengguna  dalam  menggunakan  aset  tersebut.  Sehingga  tidak  sedikit  kelompok masyarakat yang terlibat konflik diakibatkan persoalan keterbatasan seperti ini.
5) Penyebab  terhalangnya  perkembangan  wakaf  di  Yordania  juga  disebabkan  oleh wakif  ataupun  ahli  warisnya  yang  terlalu  ikut  campur  mengelola  aset  wakaf. Bahkan tidak sedikit yang berusaha menarik kembali aset wakaf tersebut setelah beberapa  waktu.  Hal  seperti  ini  tentu  berakibat  pada  konflik  horizontal  yang berakibat pada terbengkalainya aset wakaf.
6) Kebutuhan yang sangat mendesak terhadap pengembangan wakaf terkadang juga tidak  disertai  payung  hukum  yang  memadai.  Bahkan  disebutkan  dalam  sebuah data,  otoritas  pembuat  undang-undang  sering  kali  telat  dalam  merespon perkembangan  wakaf  yang  ada.  Akibatnya  kementerian  maupun nadzir seringkali kesulitan pada tataran implementasinya.

## KESIMPULAN
Setelah  melakukan  pembahasan  tentang  perkembangan  wakaf  di  Yordania, maka peneliti perlu memberikan komentar yang seobyektif mungkin. Secara singkat dapat peneliti paparkan dalam pernyataan berikut ini:
1. Fungsi  Kementerian  Wakaf  dan  Urusan  Islam  sebagai  regulator  yang  di dalamnya  melekat  fungsi  koordinatif  secara  tidak  langsung  mendorong pertumbuhan  wakaf  di  Yordania.  Banyak wakif dan nadzir yang  merasa terbantu  dengan  keberadaan  kementerian,  sebab  aset-aset  mereka  dapat diupayakan pengembangannya secara maksimal.
2. Sebagai  mahasiswa  yang  pernah  belajar  di  Yordania,  peneliti  merasakan manfaat dari perkembangan wakaf di Yordania, berupa bantuan leaving cost yang  tidak  susah  prosesnya  dan  bersifat  terbuka  bagi  mahasiswa  dengan jurusan  syariah.  Hal  ini  menunjukan  kementerian  memiliki  kepedulian terhadap pelajar maupun mahasiswa yang menggeluti bidang keagamaan.
3. Selain  penilaian  positif  tentu  ada  kritikan  yang  perlu  peneliti  berikan,  di antaranya,  status  kementerian  wakaf  yang  mandiri  secara  administratif  dan keuangan membuat kementerian ini tidak banyak memperoleh anggaran dari Negara. Selain itu, implementasi program-programnya tidak ada target  yang pasti  dari  Negara  pada  setiap  tahunnya  seperti  kementerian  yang  lain. Sehingga pada beberapa tempat yang peneliti kunjungi mengalami stagnasi.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 203 Vol.4 / No.2: 194-203, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
4. Pemanfaatan tanah-tanah wakaf belum banyak terlihat untuk kegiatan wakaf produktif.  Mayoritas  masih  terbatas  pada  pemanfaatan  secara  konvensional, misalnya masjid & pemakaman. Salah satu buktinya di sekitar makam Nabi dan para sahabat belum disertai kelengkapans arana pendukung ekonominya, misalnya  kantin  maupun  minimarket.  Dengan  dibukanya  kantin  maupun minimarket potensi penerimaan dana-dana wakaf akan semakin besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ar-Rohahalah, Muhammad Yasin. 2005. Sisi Akuntabilitas dan Pengawasan Wakaf di  Yordania  (al-Jawanib  al-Muhasabiyah  wa  ar-Riqabah  lil  Waqf  fil  Urdun. Mafrak-Yordania. Universitas Al Al-Bayt
Solah,  Abdul  Fatah,  1423. Ujicoba  Wakaf  di  Kerajaan  Yordania  Hasyimiah ( Tajribatul  Waqf  fil  Mamlakah  al-Urduniyyah  al-Hasyimiyyah ).  Pada Kumpulan  Makalah  dengan  Judul  Sistem  Wakaf  &  Implementasinya  Secara Kontemporer  ( Nidzam  al-Waqf  fi  Tathbiq  al-Mu’ashir ).  Jeddah.  IRTI-IDB bekerjasama dengan Sekretaris Jenderal Bidang Wakaf Kerajaan Kuwait.
Qohaf,  Mundzir.  2000. Wakaf  Islam  “Perkembangan,  Pengelolaan  dan Pengembangan (al-Waqf al-Islamy “Tatawwuruhu,  Idaratuhu  wa Tanmiyyatuhu). Damaskus. Daar al-Fikr.
UU Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Kementerian Wakaf & Urusan Islam Sumber Internet www.aliftaa.jo www.awqaf.gov.jo www.wakafproduktif.org