DINAMIKA ELITE POLITIK LOKAL MENGENAI ISU PENGUASAAN SUMBER DAYA EKONOMI DALAM USULAN PEMEKARAN DAERAH
Hilal Ramdhani Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia

## Abstrak
Pemekaran daerah Provinsi walaupun masih dalam moratorium pemerintah pusat, tetap  menjadi  perhatian  bagi  elite-elite  politik  di  tingkat  lokal.  Alasan  adanya kesenjangan  ekonomi  antara  pusat  pemerintahan  Provinsi  dengan  daerah-daerah lain,  kerap  menjadi  isu  yang  digunakan  oleh  elite  politik  lokal  dalam mengupayakan  pemekaran  daerah  Provinsi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  penggunaan  isu  penguasaan  sumber  daya  ekonomi  yang  digunakan oleh  elite  politik  lokal  dalam  mengusulkan  pemekaran  daerah.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus,  lokasi  penelitian yaitu di kawasan Cirebon Raya yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten  Indramayu,  Kabupaten  Kuningan  dan  Kabupaten  Majalengka,  teknik penelitian  menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dengan  analisis data  menggunakan  reduksi,  penyajian  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil menunjukkan  bahwa  isu  penguasaan  sumber  daya  ekonomi  dalam  upaya pemekaran  Provinsi  Cirebon  mengalami  dinamika  antar  elite  antara  yang menyetujui  dan  menolak  usulan  pemekaran  Provinsi  Cirebon  atas  dasar  isu penguasaan  sumber  daya  ekonomi  untuk  kesejahteraan  masyarakat,  sehingga selama tahun 2009-2019 Provinsi Cirebon belum dapat direalisasikan.
Kata Kunci: Elite Politik Lokal, Pemekaran Daerah, Sumber Daya Ekonomi

## Abstract
The division of the province even though it is still in the moratorium of the central government,  remains  a  concern  for  political  elites  at  the  local  level.  The  reason for  the  economic  disparity  between  the  central  government  of  the  Province  and other  regions  is  often  an  issue  used  by  the  local  political  elite  in  pursuing  the division  of  the  Province.  This  study  aims  to  determine  the  use  of  the  issue  of control of economic resources used by local political elites in proposing regional expansion.  This  research  uses  a  qualitative  approach  with  a  case  study  method, the research location is in the area of Cirebon Raya which includes Cirebon City, Cirebon  Regency,  Indramayu  Regency,  Kuningan  Regency  and  Majalengka Regency,  research  techniques  using  interviews,  observation  and  documentation with  data  analysis  using  reduction,  presentation  and  drawing  conclusions.  The results show that the issue of control of economic resources in an effort to expand Cirebon  Province  experiences  dynamics  between  the  elites  who  approve  and
reject  the  proposed  division  of  Cirebon  Province  on  the  basis  of  the  issue  of control  of  economic  resources  for  the  welfare  of  the  community,  so  that  during 2009-2019 the Province of Cirebon could not be realized.
Keywords : Local Political Elite, Regional Expansion, Economic Resources

## PENDAHULUAN
Dinamika  politik  ialah  interaksi  dan  interdepedensi  antar  lembaga  yang menghasilkan  suatu  negosiasi  di  antara  lembaga  (Nurhasanah  dan  Lambung, 2018).  Dalam  penelitian  ini  dinamika  politik  ditujukan  kepada  interaksi  dan interdepedensi elite politik di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan  dan  Indramayu  yang  digagas  oleh  P3C  dalam  membentuk  Provinsi Cirebon.
Kasus  proses  pemekaran  Provinsi  Cirebon  dimulai  pada  tahun  2009 sampai  sekarang,  tepatnya  ketika  pembentukan  Provinsi  Cirebon  dideklarasikan. Sejumlah  perwakilan  dewan  yang  datang  menyatakan  persetujuannya  terhadap pembentukan Provinsi Cirebon. Deklarasi dilakukan oleh Presidium Pembentukan Provinsi  Cirebon  (P3C)  di  sebuah  ballroom  hotel  di  kawasan  Jalan  Tuparev, Kabupaten Cirebon. Terdapat sekitar 1.000 orang dan seluruh Panitia Pendukung Pembentukan  Provinsi  Cirebon  hadir.  Selain  itu,  juga  terlihat  perwakilan  dari Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  antara  lain  Ketua  Dewan  Perwakilan Kabupaten Cirebon, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Kota Cirebon, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Majalengka dan Ketua Dewan Perwakilan Kabupaten Indramayu.  Satu-satunya  perwakilan  anggota  dewan  daerah  yang  tidak  hadir  di wilayah Cirebon adalah dari Kabupaten Kuningan (Tempo, 2009).
Dinamika  politik  yang  terjadi  sampai  tahun  2019  belum  mampu mewujudkan  koalisi  di  tingkat  Kabupaten  dan  Kota,  karena  P3C  belum  mampu mempengaruhi  elite  politik  di  Kabupaten  Majalengka  dan  Kabupaten  Kuningan untuk bergabung dalam koalisi pembentukan Provinsi Cirebon. Sejak tahun 2009 hanya  Kabupaten  Indramayu,  Kota  Cirebon  dan  Kabupaten  Cirebon  yang bergabung  dalam  koalisi  untuk  membentuk  Provinsi  Cirebon  (Ramdhani  dan Subekti,  2020).  Dalam  kondisi  politik  seperti  itu,  maka  tidak  bisa  membentuk
sebuah provinsi baru karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 yang menyatakan minimal harus ada lima kabupaten dan atau kota untuk melakukan pemekaran provinsi.
Dinamika  elite  politik  lokal  di  tingkat  Kota  Cirebon,  Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan (ciayumajakuning)  memunculkan  dinamika  elite  antara  kelompok  elite  yang menyetujui dan menolak pembentukan Provinsi Cirebon.
Elit politik lokal  yang menolak pembentukan Provinsi  Cirebon  yaitu elite politik lokal di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Sutrisno sebagai Bupati  Majalengka  dua  periode  yakni  2008-2013  dan  2013-2018  mengingatkan agar para penggagas tidak mengait-ngaitkan Provinsi Cirebon dengan Kabupaten Majalengka.  Sutrisno  menegaskan  bahwa  Kabupaten  Majalengka  akan  tetap menjadi  bagian  dari  Provinsi  Jawa  Barat.  Sutrisno  juga  menyarankan  untuk melakukan  pemekaran  Kabupaten  terlebih  dahulu,  jika  jumlah  kabupaten  yang mendukung  pembentukan  Provinsi  Cirebon  dianggap  tidak  memenuhi  syarat (Nastain, 2012).
Aang Hamid Suganda sebagai  Bupati Kuningan menolak adanya gagasan dari  P3C  untuk  mewujudkan  pemekaran  Provinsi  Cirebon,  karena  fokus  pada pembangunan di Kabupaten Kuningan. Apabila ada pemekaran Provinsi Cirebon, hal  tersebut  akan  mengganggu  dan  mengakibatkan  terjadinya  gejolak  di masyarakat.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  isu  pembangunan  daerah  dan etnisitas  dimunculkan  oleh  elite  politik  di  Kabupaten  Kuningan  untuk  menolak usulan pemekaran Provinsi Cirebon.
Adanya  penolakan  dari  Kabupaten  Majalengka  dan  Kabupaten  Kuningan untuk  bergabung  menjadi  bagian  dalam  koalisi  pembentukan  Provinsi  Cirebon, menandakan  terdapat  dinamika  elite  politik  yang  mengakibatkan  belum terwujudnya  Provinsi  Cirebon.  Dampak  dinamika  elite  tersebut  memunculkan gagasan  untuk  melakukan  pemekaran  dua  kabupaten  baru,  yaitu  Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Cirebon Timur (Hidayat, 2011).
Elit  politik  lokal  yang  menyetujui  pembentukan  Provinsi  Cirebon  yaitu elite  politik  di  Kabupaten  Indramayu,  Kabupaten  Cirebon  dan  Kota  Cirebon.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  elite  politik  lokal  yaitu  dengan  mengadakan kongres  pembentukan  Provinsi  Cirebon,  karena  merasa  dimarginalisasi  oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat. Segala kebijakan yang menyangkut pembangunan dinilai  belum  menyentuh  daerah  Pantura,  seperti  Cirebon,  Indramayu,  bahkan Subang  dan  Karawang.  Hasyim  Junaedi  sebagai  Ketua  DPRD  Kabupaten Indramayu  berjanji  akan  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  Indramayu (DetikNews, 2008).
Berdasarkan  kasus  pemekaran  Provinsi  Cirebon,  terjadi  dinamika  elite politik  lokal  ditunjukkan  untuk  membuat  koalisi  politik  di  tingkat  lokal  maupun nasional  agar  dapat  membentuk  Provinsi  Cirebon.  Teori  elite  dalam  proses pemekaran  daerah,  disampaikan  oleh  Kimura  bahwa  kasus  pemekaran  Provinsi menunjukkan  apa  yang  disebut  politik  perbedaan.  Nilai-nilai  simultan  yang berbeda  dapat  menjadi  dasar  untuk  membentuk  koalisi  elite  politik  (Kimura, 2010).  Dengan  kata  lain,  koalisi  elite  politik  dapat  dibentuk  karena  perbedaan, bukan  hanya  mengesampingkan  perbedaan,  hal  ini  sesuai  dengan  gerakan teritorial atau regional yang terjadi di Indonesia.
Merujuk  pada  teori  Kimura,  belum  adanya  koalisi  yang  solid  di  wilayah ciayumajakuning,  karena  para  elite  politik  di  wilayah  ciayumajakuning  justru mempertajam  politik  perbedaan  tersebut.  Hal  itu  mengakibatkan  tidak terwujudnya  koalisi  elite  di  tingkat  lokal,  yang  merupakan  aspek  penting  dalam mewujudkan pemekaran provinsi di Indonesia.
Teori  Kimura  tentang  koalisi  elite  politik  lokal  juga  menyatakan  adanya kesamaan  mengenai  isu  yang  digunakan  oleh  elite  politik  lokal,  seperti  isu penguasaan  sumber  daya  ekonomi  menjadi  aspek  penting  dalam  membentuk koalisi  elite  di  tingkat  bawah.  Penelitian  ini  fokus  untuk  memahami  dan menganalisis  permasalahan  isu  penguasaan  sumber  ekonomi  di  wilayah ciayumajakuning  yang  memiliki  perbedaan  pandangan  di  antara  pada  elite, sehingga belum terwujudnya Provinsi Cirebon sampai tahun 2020.
Kimura  membentuk  teori  koalisi  elite  politik  lokal  dalam  pemekaran daerah  didasarkan  pada  penelitian  Malesky  tentang  pemekaran  daerah  di  negara Vietnam dan Filipina, Stuligross tentang separatisme di negara India, Kraxberger
tentang  separatisme  di  Nigeria  dan  Simandjuntak  yang  melakukan  penelitian pemekaran daerah di Indonesia (Kimura, 2010).
Pemekaran  daerah  mungkin  tampak  seperti  ruang  lingkup  penyelidikan yang relatif sempit. Di Asia Tenggara, negara-negara seperti Vietnam dan Filipina juga  telah  mengalami  fenomena  serupa  dalam  jumlah  provinsi  baru.  Malesky, berpendapat bahwa provinsi-provinsi baru di Vietnam muncul sebagai akibat dari konflik  antara  konservatif  dan  reformis  di  legislatif  nasional.  Stuligross  melihat pembentukan negara-negara baru di India sebagai cara agar partai-partai nasional dapat  mengadili  konstituen-konstituen  baru  dalam  upaya  untuk  mendapatkan keuntungan legislatif di tingkat nasional.
Kimura  juga  merujuk  penelitian  Kraxberger  menguraikan  faktor-faktor berbasis  identitas  yang  mengarah  pada  pembentukan  negara-negara  baru  di Nigeria,  yang  ia  sebut  sebagai  wadah  kewarganegaraan  sub  nasional.  Pada Konteks Indonesia, Kimura merujuk penelitian Simandjuntak tentang fenomena di tingkat kabupaten dan provinsi, banyak penekanan dalam penelitian Simandjuntak yaitu  elite  lokal  pada  dasarnya  mengkooptasi  reformasi  kelembagaan  baru  untuk keuntungan mereka sendiri di tingkat lokal.
Penelitian  Kimura  merupakan  karya  terbaru  yang  menyoroti  sifat  politis fenomena  pemekaran  daerah.  Kimura  menyatakan  upaya  untuk  melakukan pemekaran  daerah  dilakukan  oleh  elite  politik  lokal  secara  “horizontal”  untuk mendapatkan kekuasaan politik di Indonesia yang menganut desentralisasi. Selain upaya  politik  secara  “horizontal”,  elite  politik  lokal  juga  melakukan  tindakan politik secara “vertikal” untuk mendapatkan akses kepada elite politik di  tingkat nasional.  Kasus-kasus  komparatif  pemekaran  provinsi  di  Indonesia  setelah berakhirnya  Orde  Baru  menunjukkan  adanya  hubungan  vertikal  di  antara  para elite politik dalam proses pemekaran daerah.
Konsep  koalisi  teritorial  bergantung  pada  konsep  skala  yaitu  wilayah dengan ukuran yang berbeda berkoalisi satu sama lain, misalnya koalisi di tingkat nasional dan lokal. Skala koalisi tersebut bersifat dinamis, sehingga politik dapat bersifat vertikal maupun horizontal sepanjang skala koalisi tersebut. Wilayah atau kawasan  marginal  dapat  mengubah  diri  mereka  dari  apa  yang  disebut  sebagai
“ruang  ketergantungan”  menjadi  “ruang  keterlibatan”  melalui  koalisi  dengan kelompok-kelompok  di  tingkat  teritorial  yang  berbeda,  di  mana  isu-isu  lokal diberi prioritas kebijakan melalui pembangunan koalisi tersebut.
Koalisi  teritorial  menjangkau  berbagai  tingkat  administrasi  pemerintahan dan  dalam  prosesnya  mencakup  hierarki  dan  hubungan  kekuasaan  yang  berbeda dalam  struktur  politik.  MacKinnon  &  Phelps  menyoroti  koalisi  lintas  kelas  atau lintas-sektoral, koalisi ini mengilustrasikan bagaimana aliansi sering mengabaikan kelompok-kelompok  territorial  (MacKinnon  dan  Phelps,  2001).  Aktor-aktor utama dalam koalisi  lintas-sektoral  dalam konteks  Indonesia termasuk organisasi masyarakat sipil lokal, elite politik tingkat lokal, elite politik tingkat provinsi, elite politik  tingkat  nasional,  partai  politik,  dan  berbagai  lembaga  negara  seperti kementerian tingkat nasional.
Pada  kenyataannya,  koalisi  teritorial  muncul  dalam  berbagai  kasus pembentukan provinsi  baru, mereka beroperasi  dengan cara  yang sangat  berbeda (Perkmann,  2007).  Terdapat  tiga  kasus  pemekaran  daerah,  kasus  pertama menunjukkan  bahwa  aktor  lokal  “ditingkatkan  ke  atas”  untuk  menciptakan hubungan  dengan  kelompok-kelompok  nasional.  Dalam  kasus  kedua,  aktor nasional  tampaknya  telah  “turun  ke  bawah”  untuk  menciptakan  aliansi  dengan aktor  lokal.  Kasus  ketiga  menggambarkan  bagaimana  aktor-aktor  nasional  dan lokal  bersama-sama  mendorong  provinsi  baru,  sehingga  menekan  kelompok  di bagian tengah.
Pada  saat  terjadi  reformasi  di  tahun  1998,  isu  yang  dimunculkan  oleh kelompok elit pemekaran Provinsi Gorontalo yaitu pada dua prinsip, efisiensi dan kesetaraan.  Dalam  hal  efisiensi,  pemekaran  daerah  diharapkan  untuk mempromosikan  tata  kelola  yang  lebih  dekat  dengan  masyarakat,  dengan demikian secara inheren lebih responsif terhadap tuntutan lokal, terutama di sektor sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Dari sudut pandang ekonomi, pemekaran daerah  dapat  mendorong  persaingan  di  antara  unit-unit  yang  berbeda  karena perusahaan  dan  individu  akan  dapat  memilih  tempat  tinggal  berdasarkan  kinerja Kota  madya  tertentu.  Kompetisi  ini  akan  mendorong  kinerja  yang  lebih  baik (Kimura, 2007).
Alasan  terbentuknya  koalisi  elite  politik  lokal  di  Gorontalo  yaitu  adanya persamaan  nasib  atas  marginalisasi  dari  monopoli  politik  dan  ekonomi  di Minahasa, kondisi tersebut terjadi sejak zaman pendudukan Belanda sampai Orde Baru. Momentum reformasi 1998, merupakan kesempatan politik bagi Gorontalo untuk melakukan pemekaran daerah Provinsi. Hal tersebut menandakan bahwa isu sejarah  politik,  marginalisasi  politik,  ekonomi,  pembangunan  daerah,  penguatan nilai-nilai  budaya,  etnisitas  dan  agama  menjadi  isu  yang  membuat  terbentuknya koalisi elite politik di Gorontalo untuk melakukan pemekaran daerah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang tidak terbatas pada kategori tertentu dalam pengumpulan data. Metode penelitian menggunakan studi kasus  bahwa  hasil  studi  kasus  adalah  generalisasi  dari  pola  kasus  khas  dari individu,  kelompok  atau  institusi  (Nazir,  2011;  Ramdhani,  2014).  Lokasi penelitian  ini  adalah  Kota  Cirebon,  Kab.  Cirebon,  Kab.  Indramayu,  Kab. Kuningan dan Kab. Majalengka.
Penelitian  ini  menggunakan  wawancara  terbuka,  observasi,  dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data relevan untuk  menjelaskan  masalah  penelitian  karena  akan  lebih  mengeksplorasi. Kemudian,  data  yang  telah  diperoleh  dianalisis  menggunakan  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Analisis  data ini sangat  penting untuk mengurutkan  data,  mempertajam  data  dan  mengkategorikan  data  sesuai  dengan masalah penelitian.
Jenis analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi yang tidak hanya dalam  bentuk  teks,  tetapi  juga  konteks  (White  and  Marsh,  2006;  Hsieh  dan Shannon,  2005).  Sehingga  peneliti  melihat  hasil  wawancara,  observasi  dan dokumentasi dalam melakukan analisis.
Jenis  analisisnya  adalah  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  dinamika  elit  politik,  dan  analisis  hasil menggunakan  teori  Kimura  (2010),  tentang  dinamika  elit  politik  lokal  yang membentuk  koalisi  secara  vertikal  atau  horizontal  untuk  membuat  ekspansi provinsi, sehingga kesimpulan dapat ditarik sebagai kebaruan penelitian.

## PEMBAHASAN
Pemanfaatan  sumber  ekonomi  merupakan  isu  penting  yang  sering dimunculkan  oleh  elite  politik  dalam  upaya  melakukan  pemekaran  Provinsi  di Indonesia  (Damanik,  dkk,  2020),  seperti  yang  terjadi  dalam  kasus  pemekaran Provinsi  Banten,  Provinsi  Gorontalo,  Provinsi  Bangka  Belitung.  Dalam  kasus pemekaran  Provinsi  Bangka  Belitung  dari  Provinsi  Sumatera  Selatan, menunjukkan adanya kenaikan PAD  yang pada awal  Provinsi  dibentuk memiliki PAD  di  kisaran  Rp  48  miliar  dan  saat  ini  sudah  mencapai  Rp  700  miliar  lebih. Realita  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemekaran  Provinsi  dapat  meningkatkan jumlah PAD yang diterima oleh Provinsi baru hasil pemekaran.
Berbagai  kasus  pemekaran  Provinsi  yang  dapat  meningkatkan  jumlah PAD,  membuat  kelompok  elite  di  wilayah  ciayumajakuning  memunculkan  isu pemanfaatan  ekonomi  untuk  mengusulkan  pemekaran  Provinsi  Cirebon.  Sumber ekonomi  di  wilayah  ciayumajakuning  sangat  besar,  bahkan  di  setiap  daerahnya memiliki  karakteristik  sumber  ekonomi  yang  berbeda.  Bahkan,  pada  saat  ini adanya  Bandara  Internasional  Kertajati  di  Majalengka,  kilang  minyak  di Indramayu  dan  pelabuhan  di  Cirebon  merupakan  sumber  ekonomi  sangat  besar yang berada di kawasan ciayumajakuning.

## a. Potensi Ekonomi Wilayah Cirebon Raya
Ekonomi merupakan aspek penting dalam mengetahui suatu wilayah dapat melakukan pemekaran daerah Provinsi atau tidak, karena hal ini merupakan aspek fundamental dalam membentuk suatu Provinsi baru (Ramdhani, 2020).
Laju  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  indikator  makroekonomi  yang  bisa menggambarkan  perkembangan  atau  tingkat  kinerja  ekonomi  suatu  wilayah (Rustariyuni,  2014).  Secara  umum  pertumbuhan  tersebut  dapat  diukur  melalui sebuah besaran laju PDRB atas dasar harga konstan. Besaran tersebut tidak hanya berguna  untuk  menilai  perkembangan  output  ekonomi  suatu  wilayah  dari  waktu ke  waktu,  namun  juga  berguna  untuk  melakukan  perbandingan  dengan  wilayah lain.
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai  salah  satu  alat  strategi  kebijakan  bidang  ekonomi  (Rachmat,  2013),
demikian pula dalam Rencana Strategis (Renstra) Provinsi  serta Kabupaten/Kota yang berada di  wilayah  Jawa Barat,  laju  pertumbuhan ekonomi tersebut  menjadi salah satu indikator  yang sangat penting untuk evaluasi pembangunan. Berkaitan dengan studi ini, maka  akan di bahas perkembangan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Cirebon Raya.
Gambar 1. Data Laju Pertumbuhan Ekonomi (Data Diolah Peneliti, 2020)
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa ada tren peningkatan untuk Kabupaten  Kuningan  dan  Kabupaten  Majalengka  selama  tahun  2009-2019, sedangkan untuk  Kabupaten Cirebon dan  Indramayu merupakan wilayah dengan
pertumbuhan ekonomi paling sedikit dibandingkan dengan wilayah lainnya, serta Kota  Cirebon  yang  menunjukkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  stabil  dari  tahun 2009-2019.
b.  Pandangan  Kelompok  Elite  Politik  yang  Menyetujui  Usulan  Pemekaran Provinsi Cirebon
Isu  pemanfaatan  sumber  ekonomi  menjadi  isu  yang  penting  bagi  elite politik  di  Kota  Cirebon,  Kabupaten  Cirebon  dan  Kabupaten  Indramayu  untuk menyetujui  usulan  pemekaran  Provinsi  Cirebon.  Isu  ekonomi  dipandang  sebagai sebab  keterpurukan  ekonomi  di  wilayah  ciayumajakuning,  karena  pengelolaan sumber  ekonomi  tidak  sepenuhnya  dikuasai  oleh  daerah.  Selain  itu,  penyaluran sumber  ekonomi  yang  kebanyakan  lebih  fokus  pada  daerah  Priangan, mengakibatkan marginalisasi ekonomi di wilayah ciayumajakuning. Hal ini yang menjadikan elite di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu mendukung usulan pemekaran Provinsi Cirebon.
Pandangan elite DPRD Kabupaten Cirebon terkait marginalisasi  ekonomi oleh  Jawa  Barat  sesuai  dengan  kondisi  yang  terjadi  di  wilayahnya,  Elite  DPRD Kabupaten  Cirebon  menganggap  bahwa  pemanfaatan  sumber  ekonomi  hanya ditujukan  untuk  pembangunan  daerah  Priangan.  Wilayah  ciayumajakuning  tidak terlalu diperhatikan oleh Jawa Barat, khususnya untuk Kabupaten Cirebon, peran dari Jawa Barat dalam konteks ekonomi tidak memiliki dampak sama sekali pada kehidupan perekonomian masyarakat.  Pernyataan tersebut  sangat  relevan  dengan keadaan perekonomian masyarakat Kabupaten Cirebon yang masih banyak berada dalam kategori masyarakat miskin.
Elite  Kabupaten  Cirebon  pada  awal  kemunculan  isu  pemekaran  Provinsi Cirebon  memberikan  dukungan  terhadap  P3C  untuk  membentuk  Provinsi Cirebon.  Alasan  ekonomi  dijadikan  isu  penting  oleh  Elite  Kabupaten  Cirebon dalam  menyetujui  usulan  pemekaran  Provinsi  Cirebon,  karena  memang Kabupaten  Cirebon  memiliki  luas  wilayah  terbesar  di  antara  wilayah  lain  di kawasan  ciayumajakuning,  sedangkan  pendapatan  asli  daerah  yang  dimiliki Kabupaten  Cirebon  tidak  sesuai  dengan  besarnya  jumlah  masyarakat.  Dalam konteks  tersebut  Bupati  Kabupaten  Cirebon  menyetujui  usulan  pemekaran
Provinsi  Cirebon  dengan  harapan  adanya  perbaikan  ekonomi  di  Kabupaten Cirebon.
Di  wilayah  Indramayu,  distribusi  sumber  ekonomi  dari  Jawa  Barat  untuk Kabupaten Indramayu sangat kurang, dibandingkan dengan potensi ekonomi yang dimiliki  oleh  Kabupaten  Indramayu.  Daerah  Indramayu  sampai  saat  ini  masih menjadi daerah  yang terpinggirkan di Provinsi Jawa Barat, dibandingkan dengan wilayah  Priangan,  padahal  sumber  ekonomi  di  Indramayu  sangat  banyak  seperti perikanan dan migas. Kurangnya political will Jawa Barat untuk mengembangkan perekonomian  di  Kabupaten  Indramayu  mengakibatkan  potensi  ekonomi  yang dimiliki  oleh  Indramayu  tidak  dapat  dioptimalkan,  kondisi  tersebut  akan  dapat diubah bila terjadi pemekaran Provinsi Cirebon, karena pemerintah Provinsi akan lebih dekat secara geografis dengan Kabupaten Indramayu.
Marginalisasi  ekonomi  Kabupaten  Indramayu  dapat  dilihat  dari  jalur transportasi  publik  yang  menghubungkan  Indramayu  dengan  Bandung  sangat minim,  berbeda  dengan  wilayah-wilayah  lain  di  kawasan  ciayumajakuning, seperti  Majalengka  dan  Cirebon.  Transportasi  yang  dapat  digunakan  menuju Bandung hanya Damri dan Kereta yang rutenya tidak langsung menuju Bandung, sehingga  jarak  tempuh  antara  Bandung  dan  Indramayu  cukup  lama.  Adanya Bandara Internasional Kertajati yang berada di perbatasan antara Majalengka dan Indramayu pun tidak berdampak secara signifikan bagi  pertumbuhan ekonomi di Indramayu,  karena  hanya  ada  sedikit  transportasi  dari  Bandara  Internasional Kertajati ke Kabupaten Indramayu.
Marginalisasi  ekonomi  yang  dihadapi  oleh  Kabupaten  Indramayu  sudah terjadi dalam waktu yang lama, sehingga daerah ini terasa dimarginalisasikan oleh Provinsi  Jawa  Barat.  Marginalisasi  ekonomi  tersebut  berdampak  pada pertumbuhan ekonomi di  Kabupaten  Indramayu  selam tahun 2016 hanya 0,08%, ditambah  lagi  dengan  luas  wilayah  Indramayu  yang  besar,  sehingga  muncul usulan  untuk  melakukan  pemekaran  Kabupaten  Indramayu  Barat.  Kondisi  yang kompleks  dari  segi  ekonomi  membuat  elite  di  wilayah  Kabupaten  Indramayu menjadi  elite  politik  pertama  yang  menyetujui  usulan  pemekaran  Provinsi Cirebon.  Dukungan  terkait  usulan  pemekaran  Provinsi  Indramayu  disampaikan
oleh  elite  Kabupaten  Indramayu,  karena  adanya  desakan  dari  masyarakat Indramayu untuk melakukan pemekaran Provinsi Cirebon.
Elit  politik  DPRD  Kota  Cirebon  menganggap  bahwa  isu  pemanfaatan ekonomi  sangat  penting  dalam  mengajukan  usulan  pemekaran  Provinsi  Cirebon, karena  hal  itu  merupakan  faktor  fundamental  bagi  masyarakat.  DPRD  Kota Cirebon  beranggapan  bahwa  distribusi  ekonomi  oleh  Jawa  Barat  belum  secara optimal  dirasakan  oleh  wilayah  ciayumajakuning,  terutama  Kabupaten  Cirebon dan  Kabupaten  Indramayu  yang  memiliki  luas  wilayah  sangat  besar  dengan pendapatan  daerah  yang  kecil.  Permasalahan  tersebut  dapat  diselesaikan  melalui pemekaran di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Selain itu, keuntungan jika terjadi pemekaran  Provinsi  Cirebon,  maka  Kota  Cirebon  berpotensi  menjadi  pusat ekonomi  dan  pusat  pemerintahan  Provinsi  Cirebon,  sehingga  usulan  pemekaran Provinsi Cirebon sangat menguntungkan bagi Kota Cirebon.
Kota Cirebon sebagai pusat kota wilayah ciayumajakuning secara ekonomi sudah  mapan,  karena  dengan  luas  wilayah  dan  jumlah  penduduk  yang  kecil dengan  pendapatan  daerah  yang  cukup  banyak,  membuat  daerah  ini  sudah  layak menjadi  Ibu  Kota  Provinsi  Cirebon.  Selain  itu,  elite  DPRD  Kota  Cirebon menyatakan  bila  ingin  lebih  maksimal  dalam  pemanfaatan  sumber  ekonomi pemekaran  Provinsi  Cirebon  harus  dibarengi  dengan  pemekaran  di  tingkat Kabupaten.
Terkait isu pemanfaatan sumber ekonomi, Elite Kota Cirebon mendukung usulan  pemekaran  Provinsi  Cirebon,  karena  distribusi  ekonomi  dari  Jawa  Barat tidak  seimbang  dengan  pendapatan  yang  diperoleh  Jawa  Barat  dari  Cirebon. Kondisi  tersebut  mengakibatkan  sumber  daya  ekonomi  yang  seharusnya  dapat dioptimalkan  oleh  wilayah  Cirebon,  justru  tidak  dapat  dirasakan  oleh  wilayah Cirebon.  Kondisi  ini  akan  berbeda  jika  terjadi  pemekaran  Provinsi  Cirebon, karena  sumber  daya  ekonomi  akan  dimanfaatkan  langsung  oleh  pemerintah  di wilayah Cirebon.
Presidium  Pembentukan  Provinsi  Cirebon  memandang  isu  pemanfaatan sumber  ekonomi  sangat  penting  untuk  dijadikan  narasi  dalam  mengupayakan pemekaran Provinsi Cirebon, karena wilayah ciayumajakuning merupakan daerah
yang  memberikan  dukungan  finansial  kepada  Jawa  Barat  paling  besar  di  antara daerah  lainnya  di  Jawa  Barat,  sedangkan  distribusi  ekonomi  ke  wilayah ciayumajakuning  sangat  minim,  sehingga  memunculkan  marginalisasi  ekonomi antara wilayah Priangan  dan Pantura. Atas kondisi  tersebut  sangat  relevan untuk melakukan pemekaran Provinsi Cirebon, sehingga pemanfaatan ekonomi wilayah ciayumajakuning  benar-benar  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  ekonomi  di  wilayah ciayumajakuning.
c.  Pandangan  Kelompok  Elit  Politik  yang  Menolak  Pengusulan  Pemekaran Provinsi Cirebon
Isu  pemanfaatan  sumber  ekonomi,  dijadikan  oleh  kelompok  elite  politik lokal  yang  menolak  usulan  pemekaran  Provinsi  Cirebon  untuk  tetap  menjadi bagian  dari  Provinsi  Jawa  Barat.  Pandangan  tersebut  didasarkan  pada  kesiapan wilayah ciayumajakuning untuk berpisah dengan Provinsi Jawa Barat, hasil kajian yang dilakukan DPRD Majalengka menunjukkan bahwa wilayah ciayumajakuning belum siap secara ekonomi untuk memisahkan diri dengan Jawa Barat, karena Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon memiliki pendapatan daerah yang sangat kecil, hal ini akan berdampak pada permasalahan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Pandangan DPRD Majalengka terkait marginalisasi sumber ekonomi oleh Jawa  Barat  dianggap  sangat  tidak  relevan,  karena  Jawa  Barat  justru memperhatikan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Majalengka, seperti dukungan Provinsi Jawa Barat untuk membangun Bandara Internasional Kertajati, Pembangunan  Jalan  Tol  di  Jatitujuh,  bahkan  dukungan  pembangunan  pabrik- pabrik  di  wilayah  Jatiwangi.  Kenyataan  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  isu adanya  marginalisasi  ekonomi  di  wilayah  ciayumajakuning.  Atas  dasar  itu, Kabupaten Majalengka menolak adanya usulan pemekaran Provinsi Cirebon.
Pernyataan  menolak  usulan  pemekaran  Provinsi  Cirebon  dari  DPRD Kabupaten  Majalengka  juga  diperkuat  oleh  pernyataan  Bupati  Kabupaten Majalengka,  sejak  periode  kepemimpinan  Sutrisno  pernyataan  terkait  penolakan usulan  tersebut  sudah  disampaikan  kepada  media  dan  surat  kabar,  alasannya karena  Kabupaten  Majalengka  sedang  berkembang  secara  ekonomi  dan  terus
melakukan pembangunan infrastruktur, hal tersebut dikarenakan adanya dukungan dari  Provinsi  Jawa  Barat.  Selain  itu,  pemekaran  Provinsi  Cirebon  hanya  akan menghambat  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Majalengka.  Sutrisno  merasa keberatan jika Kabupaten Majalengka diikutsertakan menjadi bagian daerah yang menyetujui pemekaran Provinsi Cirebon.
Kabupaten  Majalengka  menjadi  prioritas  pembangunan  Provinsi  Jawa Barat,  seperti  megaproyek  Bandara  Internasional  Kertajati.  Jika  Kabupaten Majalengka  mendukung  usulan  pemekaran  Provinsi  Cirebon  akan  berdampak pada  tidak  jadinya  megaproyek  Bandara  Internasional  Kertajati.  Hal  itu  akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang, selain itu Kabupaten Majalengka  yang tidak memiliki sumber daya  alam yang  besar,  seperti  Minyak  di  Indramayu  atau  potensi  perikanan  di  Cirebon, sehingga  bantuan  finansial  dari  Jawa  Barat  merupakan  hal  yang  sangat  penting dalam proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka.
Elit di Kabupaten Kuningan menganggap bahwa isu pemanfaatan ekonomi tidak  semudah  yang  diharapkan  oleh  P3C,  dalam  kenyataannya  daerah  hasil pemekaran  akan  membebani  keuangan  Provinsi  induk  dan  Pemerintah  Pusat.  Di khawatirkan  nanti  akan  terjadi  sengketa  sumber  ekonomi  yang  justru  akan menghambat  pembangunan  di  Kabupaten  Kuningan,  karena  saat  ini  Kabupaten Kuningan sedang fokus  membangun ekonomi di sektor pariwisata dan agronomi yang mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan perhatian Jawa  Barat  pada  saat  Gubernur  Ahmad  Heryawan  sudah  optimal,  seperti kunjungan kerja Gubernur pada saat terjadi jalan amblas yang berada Desa Kawah manuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan.
Dalam  konteks  tersebut,  Elite  Kabupaten  Kuningan  menganggap  bahwa Jawa  Barat  memberikan  perhatian  kepada  Kabupaten  Kuningan,  sehingga  justru jika  muncul  usulan  pemekaran  Provinsi  Cirebon,  hal  itu  akan  menghambat pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Kuningan.  Selain  itu,  dikhawatirkan  akan terjadi  sengketa  sumber  ekonomi  di  wilayah  ciayumajakuning  yang  dampaknya akan mengakibatkan instabilitas politik di Kabupaten Kuningan.
d.  Analisis  Isu  Pemanfaatan  Sumber  Ekonomi  di  antara  Kelompok  Elit Politik
Pemanfaatan  ekonomi  merupakan  isu  penting  dalam  upaya  melakukan pemekaran  daerah,  karena  aspek  tersebut  merupakan  indikator  suatu  wilayah dapat  meningkatkan  kesejahteraan  atau  tidak  di  masa  yang  akan  datang.  Daerah yang dimekarkan harus memiliki PAD yang besar, agar ketika terjadi pemekaran pemerintahan baru tidak mengalami permasalahan dalam bidang keuangan.
Dalam  isu  pemanfaatan  ekonomi  di  wilayah  ciayumajakuning,  tidak relevan  ketika  harus  menyatakan  bahwa  daerah  ciayumajakuning  termarginalkan secara  ekonomi,  karena  justru  pembangunan  infrastruktur  lebih  difokuskan  ke daerah ciayumajakuning, seperti jalan Tol, Pelabuhan di Cirebon dan Bandara di Kabupaten  Majalengka  yang  posisinya  dekat  dengan  Kabupaten  Indramayu. Dalam  konteks  tersebut,  pemerintah  daerah  setempat  seharusnya  lebih  dapat mengoptimalkan  potensi  tersebut  untuk  menyejahterakan  masyarakat  dan  tidak harus dengan melakukan pemekaran Provinsi dalam waktu yang singkat.
Permasalahan ekonomi di suatu daerah bukan suatu kesalahan pemerintah Provinsi,  hal  itu  lebih  pada  kinerja  pemerintah  daerah  setempat.  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  sudah  melakukan  yang  terbaik  untuk  mendistribusikan pemerataan  ekonomi  di  Jawa  Barat.  Terkait  adanya  upaya  untuk  melakukan pemekaran  Provinsi  Cirebon  bukan  suatu  solusi,  akan  tetapi  lebih  baik  untuk melakukan pemekaran di tingkat Kabupaten atau Kota.
Sumber  daya  ekonomi  yang  ada  di  wilayah  ciayumajakuning  memiliki perbedaan  pembangunan  di  antara  wilayahnya,  saat  ini  Kabupaten  Majalengka dan  Kabupaten  Kuningan  menunjukkan  kinerja  perekonomian  yang  terus meningkat.  Sedangkan  di  Kabupaten  Indramayu  menunjukkan  kinerja  ekonomi yang  rendah.  Kondisi  tersebut  membuat  Kabupaten  Majalengka  dan  Kabupaten Kuningan  lebih  fokus  pada  pembangunan  ekonomi  di  wilayahnya,  daripada melakukan pemekaran Provinsi Cirebon.
Kimura  (2010)  menyatakan  koalisi  yang  dibentuk  oleh  elite  politik  lokal merupakan  upaya  kelompok  individu  dan  organisasi  yang  bekerja  bersama menuju tujuan bersama. Pada dasarnya elite politik lokal mengkooptasi reformasi
kelembagaan  baru  untuk  keuntungan  mereka  sendiri  di  tingkat  lokal.  Dalam konteks  tersebut  pemanfaatan  sumber  ekonomi  menjadi  aspek  paling  strategis yang  diambil  oleh  elite  politik  lokal.  Koalisi  yang  dibentuk  elite  politik  lokal  di wilayah  ciayumajakuning  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  untuk  memanfaatkan potensi ekonomi secara mandiri.
Isu  pemanfaatan  ekonomi  tampaknya  tidak  menjadi  tujuan  bersama  para elite politik lokal di wilayah ciayumajakuning untuk melakukan usulan pemekaran Provinsi  Cirebon,  perbedaan  pandangan  antara  elite  politik  yang  menolak  dan menyetujui,  secara  otomatis  membuat  koalisi  di  tingkat  lokal  tidak  dapat terbentuk. Perbedaan pandangan tersebut juga dikarenakan adanya perhatian yang berbeda  dari  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  mengembangkan  potensi  ekonomi  di wilayah ciayumajakuning.
Penggerak  usulan  pemekaran  Provinsi  Cirebon  berasal  dari  Kabupaten Indramayu  yang  merupakan  wilayah  marginal  secara  ekonomi  maupun  politik. Dalam teori Kimura, tindakan yang dilakukan oleh elite di Kabupaten Indramayu merupakan  tindakan  yang  sangat  strategis  dalam  koalisi,  karena  wilayah  atau kawasan  marginal  dapat  mengubah  diri  mereka  dari  apa  yang  disebut  sebagai “ruang  ketergantungan”  menjadi  “ruang  keterlibatan”  melalui  koalisi  dengan kelompok-kelompok  di  tingkat  teritorial  yang  berbeda,  di  mana  isu-isu  lokal diberi prioritas kebijakan melalui pembangunan koalisi tersebut.
Isu-isu  marginalitas  ekonomi  yang  dirasakan  oleh  Kabupaten  Indramayu dapat diperjuangkan oleh kelompok elite lainnya, sehingga permasalahan ekonomi yang  dirasakan  oleh  Kabupaten  Indramayu  mendapatkan  dukungan  dari  elite politik  di  wilayah  lainnya.  Hal  ini  sangat  penting  bagi  Kabupaten  Indramayu, untuk  dapat  menguasai  pemanfaatan  ekonomi  di  wilayah  Indramayu,  seperti Kilang Minyak yang selama ini pendapatannya masuk ke PAD Jawa Barat.
Permasalahan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan yang tidak menyetujui  usulan  pemekaran  Provinsi  Cirebon  dan  menolak  akan  adanya  isu marginalitas  pemanfaatan  sumber  ekonomi  mengakibatkan  tidak  terbentuknya koalisi  elit  di  tingkat  lokal.  Hal  itu  berdampak  secara  politis  maupun  hukum, karena  secara  politis  tidak  bisa  menekan  bagian  tengah  (Provinsi  Induk)  dan
secara  hukum  tidak  memenuhi  syarat  yang  terdapat  dalam  Pasal  8  Peraturan Pemerintah  No  78  tahun  2007  tentang  tata  cara  pembentukan,  penghapusan,  dan penggabungan  daerah  yang  menyebutkan  bahwa  cakupan  wilayah  pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota.
Tidak  terbentuknya  koalisi  elite  politik  di  wilayah  ciayumajakuning menunjukkan  adanya  perbedaan  dengan  teori  Kimura  bahwa  kasus  pemekaran provinsi  menunjukkan  apa  yang  disebut  politik  perbedaan.  Nilai-nilai  simultan yang berbeda dapat menjadi dasar pembentukan koalisi. Dengan kata lain, koalisi dapat  bekerja  karena  adanya  perbedaan,  bukan  justru  mengesampingkan perbedaan.  Kasus  usulan  pemekaran  Provinsi  Cirebon  menunjukkan  bahwa perbedaan  pendapatan  daerah  dan  tingkat  ekonomi  menjadi  alasan  bagi  elite  di Kabupaten  Majalengka  dan  Kabupaten  Kuningan  menolak  usulan  pemekaran Provinsi  Cirebon,  karena  dianggap  akan  berdampak  tidak  baik  bagi  daerah  hasil pemekaran.
Pandangan  elite  politik  terkait  isu  pemanfaatan  sumber  daya ekonomi  juga  dikarenakan  setiap  wilayah  mendapatkan  perlakuan  yang  berbeda dari Jawa Barat, sehingga terdapat wilayah yang merasa diperlakukan dengan baik oleh Jawa Barat seperti Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Begitu pula  wilayah  yang  mendapatkan  perlakukan  yang  tidak  optimal,  seperti Kabupaten  Indramayu  dan  Kabupaten  Cirebon.  Perbedaan  perasaan  marginalitas ekonomi  di  wilayah  ciayumajakuning,  berdampak  pada  pandangan  elite  politik lokal terkait isu pemanfaatan ekonomi dalam membentuk koalisi elite politik lokal untuk mengusulkan pemekaran Provinsi Cirebon.
Berdasarkan  pandangan-pandangan  dari  para  elite  politik  yang menyetujui pemekaran Provinsi Cirebon, isu pemanfaatan sumber ekonomi sangat penting  dalam  membentuk  koalisi  elite  politik  lokal  untuk  mengusulkan pemekaran  Provinsi  Cirebon,  perasaan  marginalisasi  ekonomi  selalu  menjadi  isu strategis  dalam  membentuk  koalisi  di  tingkat  lokal,  seperti  yang  terjadi  pada pemekaran  di  Gorontalo,  Banten  maupun  Kepulauan  Riau,  isu  pemanfaatan ekonomi merupakan pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat.
Penolakan elite di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka terkait isu  ekonomi  sangat  relevan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Ratnawati (2010)  bahwa  daerah-daerah  yang  dilakukan  pemekaran,  secara  mayoritas mengalami  kegagalan  dalam  pengembangkan  ekonomi  dan  memberikan kesejahteraan  kepada  masyarakat.  Penelitian  Akbar  (2019)  menunjukkan  bahwa permasalahan yang terjadi pada proses awal pemekaran daerah dan menyebabkan permasalahan baru pada daerah induk dan daerah pemekaran saat pemekaran telah berlangsung,  yaitu  tidak  adanya  dukungan  dan  kesepakatan  yang  jelas  antara daerah  induk  dan  daerah  pemekaran  yang  dapat  menciptakan  permasalahan,  di antaranya:
1. Sengketa aset antara daerah induk dan daerah pemekaran
2. Perebutan sumber daya alam antara daerah induk dan daerah pemekaran
3. Sengketa  pembagian  dana  perimbangan  antara  daerah  induk  dan  daerah pemekaran
4. Lambannya  proses-proses  konsolidasi  yang  berlangsung  didaerah pemekaran,  sebab  dalam  masa  transisi,  daerah  pemekaran  kurang mendapatkan dukungan SDM dan infrastruktur dari daerah induk
5. Permasalahan  yang  timbul  akibat  tidak  tuntasnya  proses-proses  yang terjadi pada periode pra-pemekaran.
Lebih  lanjut,  Akbar  menyatakan  potensi  sumber  daya  dan  aset  yang  ada didaerah  berpotensi  menjadi  rebutan  antara  daerah  induk  dan  daerah  pemekaran. Perebutan  terhadap  penguasaan  sumber  daya  dan  aset  daerah  sering  kali berpotensi  konflik  yang  berbuntut  pada  tidak  maksimalnya  pengelolaan  dan penggunaan sumber daya dan aset tersebut. Hal ini memberikan gambaran betapa buruknya  penataan  wilayah  daerah-daerah  pemekaran  dan  tidak  siapnya mengelola daerah dengan prinsip otonomi.
Sengketa  pemanfaatan  ekonomi  tersebut  juga  berdampak  pada  tingkat nasional,  sehingga  isu  pemanfaatan  sumber  ekonomi  ini  akan  mengalami  proses yang  panjang  dan  justru  akan  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah ciayumajakuning. Karena pemekaran daerah akan menimbulkan tekanan terhadap
APBN  akibat  adanya  sejumlah  dana  yang  harus  ditransfer  kepada  pemerintah daerah baru.
Dalam era desentralisasi ini, bentuk dana transfer ini dikenal sebagai dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),  serta  Dana  Bagi  Hasil  baik  bagi  hasil  pajak  maupun  bagi  hasil  sumber daya  alam.  Aliran  dana  inilah  yang  akan  ditransfer  kepada  pemerintah  daerah termasuk  pemerintah  daerah  baru  berdasarkan  kriteria  dan  formula  tertentu. Jumlah DAU daerah pemekaran ini tentunya juga akan mengurangi jumlah DAU yang diterima daerah induk, sehingga memiliki potensi yang besar pula terjadinya degradasi pada pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur kepada masyarakat.
Dalam  konteks  tersebut  pemanfaatan  sumber  daya  ekonomi  justru menimbulkan  berbagai  sengketa  antara  Provinsi  hasil  pemekaran  dan  Provinsi induk  (Sulistyono,  2014),  tampaknya  elite  politik  di  Kabupaten  Majalengka  dan Kabupaten  Kuningan  lebih  berorientasi  ke  depan  dan  fokus  pada  permasalahan yang terjadi akibat pemekaran Provinsi. Sedangkan, elite politik di Kota Cirebon, Kabupaten  Cirebon,  Kabupaten  Indramayu  dan  Kesultanan  lebih  fokus  pada perolehan  pemanfaatan  sumber  daya  tanpa  mempertimbangkan  sengketa pemanfaatan  sumber  ekonomi.  Dalam  konteks  tersebut,  ketika  isu  pemanfaatan ekonomi tidak bisa memunculkan narasi bersama di antara elite politik di wilayah ciayumajakuning,  maka  sulit  untuk  membentuk  koalisi  di  tingkat  lokal  untuk mengusulkan pemekaran Provinsi Cirebon.

## KESIMPULAN
Perbedaan pandangan elite politik lokal mengenai isu penguasaan sumber ekonomi  di  antara  elite  politik  lokal  yang  menyetujui  dan  menolak  usulan pemekaran  daerah  berdampak  pada  tidak  terbentuknya  koalisi  di  tingkat  bawah untuk  mengajukan  usulan  pemekaran  Provinsi  Cirebon.  Perbedaan  pandangan antara elite, tampaknya di dasarkan pada ketidakpercayaan antar elite politik lokal untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, elite yang menolak usulan pemekaran Provinsi Cirebon lebih percaya sumber daya ekonomi dikelola untuk Provinsi Jawa Barat, karena sampai saat ini belum pernah ada kasus korupsi
elite  di  Jawa  Barat  atas  mengelolaan  sumber  daya  ekonomi  di  wilayah ciayumajakuning.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Surya. "Analisa  Masalah-Masalah  Yang  Muncul  Dalam  Pemekaran Wilayah  Baru  Pada  Penyelengaraan  Otonomi  Daerah ."  JIAGANIS  3, no. 1 (2019).
Damanik, K. I., Lubis, E., Siregar, T. R., Nilasari, I., Khairuddin, A., Mufti, N & Ningsih,  S.  (2010). Otonomi  Daerah,  Etnonasionalisme,  dan  Masa Depan  Indonesia:  Berapa  Persen  Lagi  Tanah  dan  Air  Nusantara  Milik Rakyat. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
DetikNews,  “ 8.000  Orang  Berkongres  Tuntut  Pembentukan  Provinsi  Cirebon ”, diakses dari https://news.detik.com/berita/890024/8000-orang- berkongres-tuntut-pembentukan-provinsi-cirebon, pada tanggal 06 Februari 2008 pukul 13:56 WIB
Hidayat,  Atep  Afia “Provinsi  Cirebon  Berdiri,  Provinsi  Jawa  Barat  "Pudar",
diakses dari https://www.kompasiana.com/atep_afia/550913b1a33311b4422e3b42/pr ovinsi-cirebon-berdiri-provinsi-jawa-barat-pudar, pada tanggal 6
November 2011 pukul 10:32
Hsieh,  Hsiu-Fang,  and  Sarah  E.  Shannon.  " Three  approaches  to  qualitative content  analysis." Qualitative  health  research  15,  no.  9  (2005):  1277- 1288.
Kimura, Ehito. "Marginality and opportunity in the periphery: The emergence of Gorontalo province in North Sulawesi ." Indonesia 84 (2007): 71-95.
Kimura,  Ehito. "Proliferating  provinces:  Territorial  politics  in  post-Suharto Indonesia." South East Asia Research 18, no. 3 (2010): 415-449.
MacKinnon,  Danny,  and  Nicholas  A.  Phelps. "Devolution  and  the  territorial politics  of  foreign  direct  investment." Political  Geography  20,  no.  3 (2001): 353-379.
Nastain,  Inin. “Majalengka  Ogah  Ikut  Wacana  Provinsi  Cirebon”, diakses  dari https://news.okezone.com/read/2012/01/28/340/565334/majalengkaogah- ikut-wacana-provinsi-cirebon, pada tanggal 28 Januari 2012 pukul 23:11 WIB
Nazir, Muhammad. 2011. Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia
Nurhasanah,  Nurhasanah,  and  Nenie  Adriati  Lambung. "Analisis  Hubungan DPRD  Dan  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  Pada  Penyusunan  Dan Penetapan Peraturan Tentang APBD." Pencerah Publik 5, no. 1 (2018): 1-9.
Perkmann, Markus. "Construction of new territorial scales: a framework and case study of the EUREGIO cross-border region." Regional studies 41, no. 2 (2007): 253-266.
Rachmat,  Muchjidin. "Nilai  tukar  petani:  Konsep ,  pengukuran  dan  relevansinya sebagai  indikator  kesejahteraan  petani."  In  Forum  Penelitian  Agro Ekonomi, vol. 31, no. 2, (2013), 111-122.
Ramdhani,  Hilal.  " Pencegahan  White  Collar  Crime  melalui  Kebijakan  Non Penal." Jurnal Somasi 1, no. 1 (2014): 19-31.
Ramdhani,  Hilal,  and  Valina  Singka  Subekti.  " Dynamic  Local  Political  Elite  in Process  for  Proposing  Regional  Expansion." JIP  (Jurnal  Ilmu Pemerintahan):  Kajian  Ilmu  Pemerintahan  dan  Politik  Daerah  5,  no.  1 (2020): 1-11.
Ramdhani, Hilal. "Peran Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon dalam Proses Pemekaran Provinsi Cireb on." Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 6, no. 1 (2020): 1-13.
Ramdhani,  Hilal. "Realitas  Elit  Politik  Lokal  dan  Persepsi  Masyarakat  dalam Proses  Pemekaran  Daerah." JPPUMA  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan Sosial Politik Universitas Medan Area 7, no. 2 (2019): 219-226.
Ratnawati,  Tri. "Satu  dasa  warsa  pemekaran  daerah  Era  reformasi:  Kegagalan otonomi daerah." Jurnal Ilmu Politik 21 (2010): 122-235.
Rustariyuni, Surya Dewi. "Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita,  Belanja  Daerah  Dan  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  Pada  Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2004- 2012." Jurnal Piramida 10, no. 1 (2014): 45-55.
Sulistyono,  Djoko.  " Penyelesaian  Sengketa  Batas  Laut  Antara  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan  Provinsi  Kepulauan  Riau ."  Jurnal Bina  Praja:  Journal  of  Home  Affairs  Governance  6,  no.  2  (2014):  167- 182.
Tempo, “Presidium  Pembentukan  Provinsi  Cirebon  Deklarasikan  Provinsi Cirebon”, diakses  dari https://nasional.tempo.co/read/163726/presidium- pembentukan-provinsicirebon-deklarasikan-provinsi-cirebon, pada tanggal 29 Oktober 2009 pukul 15:55 WIB
White,  Marilyn  Domas,  and  Emily  E.  Marsh. "Content  analysis:  A  flexible methodology. " Library trends 55, no. 1 (2006): 22-45.