Rudiyanto
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, 73112

## Email: rudiriz29@gmail.com
Abstrak : Kajian ekonomi Islam merupakan ilmu maupun aktivitas antara sesama manusia dalam berinteraksi dan bersosial untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Keilmuan yang begitu luas sehingga menjadi daya tarik ilmuan atau cendikiawan Muslim dalam mengkajinya. Oleh karenanya menarik untuk dibicarakan satu tokoh ekonomi yang terkenal pada masanya, yaitu Abu Yusuf. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemikiran Abu Yusuf mengenai keuangan publik terbagi menjadi tiga sumber penerimaan negara yaitu ghanimah, sadaqah atau zakat, dan harta fay. Implementasi pemikiran Abu Yusuf tentang keuangan publik di Indonesia sejalan dengan pendapatan pajak penghasilan masuk dalam kategori sadaqah, pajak bumi dan bangunan masuk kharaj, dan pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan keluar disebut ‘usyr.  Pembahasan ini akan di awali dengan biografi Abu Yusuf serta penjelasan singkat mengenai keuangan publik menurut pandangan Abu Yusuf.
Kata Kunci : ghanimah, sadaqah, zakat, harta fay.
PENDAHULUAN Kehadiran  ekonomi  Islam  di  masa sekarang,  telah  membuahkan  hasil dengan  banyak  diwacanakan  kembali ekonomi  Islam  dalam  teori-teori  dan dipraktikkannya  ekonomi  Islam  di ranah  bisnis  modern  seperti  halnya perbankan syariah. Ekonomi Islam yang telah  hadir  kembali  saat  ini,  bukanlah suatu  hal  yang  tiba-tiba  datang  begitu saja.  Ekonomi  Islam  sebagai  sebuah cetusan  konsep  pemikiran  dan  praktik telah  hadir  secara  bertahap  dalam periode  dan  fase  tertentu.  Memang ekonomi  sebagai  sebuah  ilmu  maupun aktivitas dari manusia untuk memenuhi kebutuhan  hidupnya  adalah  sesuatu hal  yang  sebenarnya  memang  ada begitu  saja,  karena  upaya  memenuhi kebutuhan hidup bagi seorang manusia adalah suatu fitrah.
Terdapat  beberapa  catatan  para cendekiawan  muslim  yang  telah membahas berbagai isu ekonomi tertentu
secara  panjang,  bahkan  di  antaranya memperlihatkan suatu wawasan analisis ekonomi  yang  sangat  menarik.  Dalam memaparkan  hasil  pemikiran  ekonomi cendekiawan  muslim  terkemuka  akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam,  diantaranya  yaitu,  membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan  memberikan  pemahaman  yang lebih baik kepada masyarakat mengenai perjalanan  pemikiran  ekonomi  Islam selama ini. 1
Keuangan  publik  tidak  dapat dilepaskan  dari  kenyataan  peran negara  dan  pemerintah  dalam  setiap pembahasan kebijakan publik. Sedangkan  dalam  teori  konvensional lebih memfokuskan pada gagasan tujuan sosial  berdasarkan  individualisme dan  kepentingan  pribadi,  sedangkan keuangan  publik  Islam  memiliki pendekatan  berdasarkan  pandangan 1 Muh Maksum, Ekonomi Islam Perspektif Abu Yusuf, Ponorogo : STAIN Ponorogo, h.103-105.

## PANDANGAN KEUANGAN PUBLIK ABU YUSUF DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
atas  keseluruhan  tujuan  hidup  setiap Muslim dan urgensi peran negara dalam masyarakat Islam. 2
Tujuan  dari  penulisan  artikel penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji keilmuan  mengenai  konsep  keuangan publik dalam Islam menurut pandangan tokoh ekonomi Abu Yusuf. Adapun yang akan  dibahas  pada  tulisan  ini  adalah mengkaji  biografi  tokoh  tersebut,  dan memahami konteks ide-ide yang tertuang dalam pemikiran ekonomi Islam.

## KERANGKA TEORI
Ekonomi Islam Para ahli ekonomi Muslim memberikan  pengertian  ekonomi  Islam yang  bervariasi,  tetapi  pada  dasarnya mengandung  esensi  makna  yang  sama, cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan- permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. 3 Ekonomi  Islam  dimaksudkan  untuk mempelajari  upaya  manusia  untuk mencapai  falah  dengan  sumber  daya yang ada melalui mekanisme pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan alat tukar  ekonomi  berupa  uang  yang  diikat oleh  nilai-nilai  Islam.  Hanazuzzaman dan  Metwally  mendefinisikan  ekonomi Islam  sebagai  ilmu  ekonomi  yang diturunkan  dari  ajaran  Alquran  dan hadits.  Ekonomi  Islam  merupakan representasi  perilaku  ekonomi  umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. 4
2 Aan  Jaelani, Keuangan Publik : Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cirebon  :  CV. AKSARASATU, 2018, h.2.
3 Budi P, M, Readiness Towards Halal Tourism in Indonesia Perspective of Reality and Religion, Int. J. Adv. Sci. Technol 29 (8), 862-870, 2019
4 Muhammad  dan  Rahmad  Kurniawan, Visi dan Aksi Ekonomi Islam : Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip taradin dalam Praktek Bank Islam Modern, Malang : Intimedia, 2014, h.19-20.
Sektor Keuangan Publik
Dalam  konsep  Islam,  pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung  jawab  untuk  menyediakan, memelihara,  dan  mengoperasikan public utilities untuk  menjamin  terpenuhinya kepentingan sosial. Hal ini dapat terlihat pada  masa-masa  awal  Islam.  Pada dasarnya,  merealisasikan  kepentingan publik  merupakan  kewajiban  kolektif pemerintah  dan  masyarakat.  Karena Islam  mewajibkan  suatu  masyarakat untuk membuat serangkaian pengaturan yang  dapat  memastikan  pemenuhan kebutuhan  seluruh  anggota  masyarakat. Terdapat berbagai jenis kebutuhan dalam masyarakat.  Beberapa  di  antaranya dapat dipenuhi oleh masyarakat sendiri. Adapun sebagian yang lain hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah. 5
Istilah  sektor  publik  memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut  pandang  ilmu  ekonomi,  sektor publik  dapat  dipahami  sebagai  suatu entitas  yang  aktivitasnya  berhubungan dengan  usaha  untuk  menghasilkan barang  dan  pelayanan  sosial  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  dan  hak publik.  Menurut  Lipsey,  sektor  publik adalah  bagian  dari  ‘ sectors in economy ’ dalam  bentuk  institusi  pemerintah  (dan kepanjangan  tangannya). 6 Sektor  publik yang  sering  disebut  pula  sebagai  sektor negara,  merupakan  bagian  dari  negara yang  berurusan  dengan  pemberian, produksi,  dan  alokasi  barang  dan  jasa oleh  dan  untuk  pemerintah  atau  warga negara,  baik  nasional,  regional  atau
5 Mukti, Nugroho, M, Outsourcing System in View of Islamic Law: Study on Employees at Universitas Muhammadiyah Surakarta,
International Conference  on  Engineering,  Technology  and Social  Science  (ICONETOS  2020),  87-90, Atlantis Press, 2021
6 Wulandari  Citra  Aryani, Pemikiran Abu Yusuf...,
h.3-4.
bersifat  lokal. 7 Pengertian  sektor  publik lebih  dimaksudkan  kepada  barang  dan layanan  publik  yang  ketersediannya merupakan  tanggung  jawab  dari pemerintah.  Barang  dan  layanan  sosial yang dimaksud dapat berupa pemberian jaminan sosial, perencanaan administrasi perkotaan,  penyediaan  insfrastruktur, kesehatan,  pendidikan,  sampai  dengan manajemen pertahanan nasional. 8
Kita  mengetahui  bahwa  keuangan publik  merupakan  keuangan  negara secara menyeluruh, yang mana di dalam sistem  keuangan  publik  tersebut  terbagi menjadi  dua  bagian,  yaitu  pertama adanya  pendapatan  negara  atau  disebut public income ,  yang  di  dapatkan  dari hasil dalam negeri yang berada didalam negeri,  maupun  hasil  negara  yang berada  di  luar  negeri,  ataupun  yang di  dapatkan  dari  asing  yang  berada  di dalam  negeri . Pendapatan  yang  didapat tersebut,  biasanya  masuk  kedalam  dana Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN),  yang  merupakan  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara.  Kedua, adanya pengerluaran negara, atau dapat dikatakan public expenditures . 9
Adapun  pengeluaran  negara  atau belanja  negara  menurut  UU  Pasal  11 Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,  yaitu  belanja  pegawai,  yang merupakan  konpensansi  atau  gaji  yang di berikan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS),  belanja  barang,  yang  digunakan untuk pemeliharaan dan belanja perjalanan  dinas,  belanja  modal,  yang digunakan untuk menambah aset negara, pembayaran  bunga  hutang,  subsidi, 7 Pristila,  Putri,  M.  Social  Level  Parameters  of Banjar Society in the Tradition of Jujuran Islamic Law  Perspective,  International  Conference  on Engineering,  Technology  and  Social  Science (iconetos 2020), 87-90, Atlantis Press, 2021
8 Nurul  Huda  dkk, Keuangan Publik Islami : Pendekatan Teoritis dan Sejarah, Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group, 2012, h.1-3.
9 Muthoifin,  Standarisasi  dan  Optimalisasi Pariwisata  Syariah  Di  Jawa  Tengah,  knappptma ke-8, 1-7, 2018
hibah,  bantuan  sosial,  belanja  lain-lain, belanja daerah atau transfer ke daerah. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Biografi Singkat Abu Yusuf Dalam  literature  Islam  Abu  Yusuf sering  disebut  dengan  Imam  Abu yusuf  Ya’qub  bin  Ibrahim  bin  Habib  al- Anshori al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi yang dilahirkan  pada  tahun  113  H  /732  M  di Kufah, dan wafat pada tahun 182 H/789 M.  Dari  nashab  keturunan  beliau  masih merupakan  keturunan  dari  golongan kaum  Anshor  (pemeluk  Islam  pertama dan  kelompok  penolong  Nabi  SAW  di Madinah). Sehingga kata-kata al-Anshori pada namanya merupakan nisbah sebutan nashab tersebut.
Dimasa  hidupnya  di  Kufah  yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan  oleh Abdullah  Ibnu  MAs’ud (w.32  H),  seorang  sahabat  besar  Nabi Muhammad  SAW.  Didaerah  tersebut Abdullah Ibnu Mas’ud pernah mengajar Sejak  ia  dikirimkan  Khalifah  Umar  ibn Khattab sebagai guru dan Qadhi’ (hakim), dan  Sejak  itu  pulalah  pendidikan  di daerah  tersebut  berkembang  sampai kepada generasi Abu Yusuf. 11
Abu  Yusuf  sangat  dicintai  para khalifah  pada  masanya.  Bahkan,  pada masa  ar-Rasyid  beliau  memiliki  jabatan spesial.  Beliau  adalah  orang  pertama yang  mendapat  gelar Qadhi al-Qudhat (Hakim  Agung).  Hal  ini  disebabkan karena  khalifah  biasa  meminta  beliau menggantikannya  di  beberapa  propinsi yang  telah  menjadi  kekuasannya. Sebelum  meninggal  dunia,  Abu  Yusuf berwasiat  supaya  hartanya  diberikan kepada  para  ulama’  yang  tinggal  di Makkah, Madinah, Kufah, dan Baghdad.
10 Wulandari  Citra  Aryani, Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Keuangan Publik di Implementasikan Terhadap Keuangan Publik Indonesia, h.1. 11 Ichsan  Iqbal, Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang Harga dan Pasar, Jurnal, Pontianak : STAIN Pontianak, 2012, h.11.
Sumber  kebaikannya  terus  menerus mengalir  hingga  bertahun-tahun  dan berabad-abad.  Abu  Yusuf  meninggal pada tahun 182 H dan Khalifah Harun ar- Rasyid turut mengiringi jenazahnya. Sang Khalifah  turut  mengikuti  shalat  jenazah hingga  proses  pemakamannya.  Beliau dimakamkan  di  pemakaman  keluarga sendiri  yaitu  pemakaman  Quraisy  yang berada di Baghdad. 12
Keuangan Publik Perspektif Abu Yusuf Kekuatan  utama  pemikiran  Abu Yusuf  adalah  dalam  masalah  keuangan publik.  Dengan  daya  observasi  dan analisisnya  yang  tinggi,  Abu  Yusuf menguraikan  masalah  keuangan  dan menunjukan  beberapa  kebijakan  yang harus  diadopsi  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.  Terlepas  dari  berbagai  prinsip perpajakan  dan  pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang  cara-cara  memperoleh  sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang,  seperti  membangun  jembatan dan  bendungan  serta  menggali  saluran- saluran besar dan kecil. 13
Secara  umum  penerimaan  Negara dalam Daulah  Islamiyah yang  ditulis oleh  Abu  Yusuf  dapat  diklasifikasikan dalam  tiga  kategori  utama  yaitu, ghanimah, sadaqah, dan harta fay’ yang  di dalamnya  termasuk jizyah, ‘ushr, dan kharaj. Penerimaan-penerimaan  tersebut dapat  digunakan  untuk  membiayai aktivitas  pemerintah.  Akan  tetapi  Abu Yusuf  tetap  memperingatkan Khalifah untuk  menganggap  sumber  daya  suatu amanah dari  Tuhan  yang  akan  diminta
12 Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, Maslahah dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj), Jurnal, Semarang :  Universitas  Diponegoro,  2015,Vol.12,  No.2, h.115.
13 Boedi  Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010, h.153.
pertanggungjawabannya.  Oleh  karena itu,  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber daya merupakan suatu hal yang penting bagi keberlangsungan pemerintah. 14 Ghanimah merupakan  pendapatan negara  yang  didapatkan  dari  hasil  harta rampasan perang dari kaum orang kafir, yang  bersifat  tidak  rutin  dan  menjadi pemasukan  yang  tidak  tetap  untuk negara. 15 Abu  Yusuf  menyebutkan ghanimah di  awal  pembahasan  tentang pemasukan negara. Boleh jadi pada masa itu proses ekspansi wilayah masih berjalan sekalipun tidak terlalu besar. Oleh karena itu,  pemasukan  dari ghanimah tetap  ada dan  menjadi  bagian  yang  penting  dari keuangan  publik.  Akan  tetapi,  karena sifatnya  yang  tidak  rutin,  maka  pos  ini dapat  digolongkan  sebagai  pemasukan yang tidak tetap bagi negara. Abu Yusuf juga  mengatakan  jika ghanimah didapat sebagai hasil pertempuran dengan pihak musuh.
Sadaqah atau zakat sebagai salah satu intrumen  keuangan  negara,  akan  tetapi Abu Yusuf hanya membatasi pembahasan zakat pada perternakan dan pertanian saja, yang  artinya  ini  merupakan  pendapatan negara  dari  hasil  bumi.  Objek zakat yang  menjadi  perhatiannya  adalah zakat dari  hasil  mineral  atau  barang  tambang lainnya. Abu Yusuf dan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa standar zakat untuk barang-barang  tersebut,  tarifnya  seperti ghanimah, yaitu  1/5  atau  20%  dari  total produksi.
Fay merupakan  pendapatan  negara yang  didapatkan  dari  harta  orang  kafir tanpa melakukuan perang, harta tersebut hanya  boleh  dimanfaatkan  oleh  kaum Muslimin  dan  disimpan  dalam Bait al-
14 Nur  Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h.156-157. 15 Muthoifin,  Shariah  Hotel  And  Mission  Religion In  Surakarta  Indonesia,  Humanities  &  Social Sciences Reviews 7 (4), 973-979, 2019.
Mal, 16 termasuk harta yang mengikutinya yaitu kharaj, ‘usyr, dan jizyah.
a.  Kharaj yang merupakan adalah pajak atas  tanah  yang  dipungut  dari  non muslim, yang pertama kali dilakukan pada  masa  Rasulullah  SAW.  Mer - eka  tetap  menjadi  pemilik  sah  dari tanah-tanahnya  tetapi  dengan  mem - bayar pajak sejumlah tertentu kepada Baitul Maal.
b.  Jizyah yang merupakan atau pool tax, yang merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari penduduk non muslim di negara muslim sebagai bi - aya perlindungan, dan hal ini bersifat wajib bagi non muslim sebagai peng - ganti  biaya  properti  dan  kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka.
c.  ‘Usyr merupakan  bea  cukai,  yang juga  merupakan  hal  kaum  muslim yang diambil hartanya dari kegiatan perdagangan  dan  dari  penduduk darul harbi yang melewati perbatasan wilayah Islam, yang dibayarkan den - gan uang atau dalam bentuk barang. Dalam pengumpulan bea ini, Abu Yu - suf membaginya menjadi dua bagian, yang  pertama  barang-barang  yang dikenakan bea cukai ialah barang-ba - rang yang akan diperdagangkan, dan dalam  jumlah  yang  banyak,  namun apabila barang-barang tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri melain - kan  bukan  untuk  diperdagangkan maka  tidak  dikenakan  bea,  kemudi - an nilai barang-barang  yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham. 17
Implementasi Pemikiran Keuangan Publik Abu Yusuf di Indonesia Bila dibandingkan dengan pemikiran Abu Yusuf pendapatan atau penerimaan negara  dalam  perpajakan  ada  yang bertentangan dan ada yang sejalan. Yang 16 Nuha, Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Kosep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas’ udi 17 Ibid., h.157-161.
tidak  sejalan  yaitu  pendapatan  yang dikenakan  terhadap  bea  masuk  dan  bea keluar  atau ‘Usyr ,  yang  mana  dalam pemikiran  Abu  Yusuf  jika  barang  yang tujuan  untuk  diperdagangkan  maka boleh  dikenakan  bea,  dan  sebaliknya tidak.  Namun  di  Indonesia  sendiri  hal seperti  itu  tidak  berlaku,  karena  sistem di Indonesia baik barang tersebut untuk dijual atau dipakai sendiri akan dikenakan bea  apabila  dalam  memperoleh  barang tersebut  dengan  cara  dibeli  di  luar negeri  atau  barang-barang  impor.  Dan bahkan baik didalam negeri pun membeli barang  untuk  dikonsumsi  sendiri  masih dikenakan  pajak  pertambahan  nilai (PPN). 18
Sementara  yang  sejalan  dalam pemikiran dengan beliau adalah pandapatan pajak penghasilan atau dapat dimasukan  kedalam Sadaqah ,  kemudian yang selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan  yang  sama  dengan Kharaj . Sedangkan  untuk  pajak  perdagang Internasional yang terdiri dari bea masuk dan  bea  keluar,  dapat  dikatakan  sejalan dengan pemikiran Abu Yusuf yaitu ‘Usyr karena melawati perbatasan dan tarif dari ‘Usyr ini ditetapkan sesuai dengan status perdangan PNBP  dapat  dimasukkan  kedalam kategori Ushr yaitu dari hasil bumi, karena salah satu dana PNBP dari sumber daya alam,  yang  didapatkan  dari  penerimaan sumber  daya  alam  minyak  bumi  dan gas bumi (SDA Migas), dan penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas  bumi  (SDA  nonmigas),  pendapatan bagian  laba  BUMN  dan  PNB  lainnya. Akan  tetapi  disini  ada  perbedaan bahawa  PNBP  merupakan  peneriman negara  bukan  pajak, 19 sedangkan Ushr 18 Nuha,  Politik  Otonomi  Daerah  Dalam  Bingkai Islam  Dan  Keindonesiaan,  Prosiding  The  3rd University Research Colloquium, 1-10, 2016
19 Rochmawati MU, M. Studi Ayat-Ayat Khafi (Tidak Jelas)  Perspektif  Al-Adillah  Asy-Syar’iyyah , Konferensi Nasional appptma umm malang 9 (1), 222-225, 2020
merupakan  bentuk  pajak,  akan  tetapi pendapatan  kedua-duanya  didapat  dari hasil bumi.

## KESIMPULAN
Abu  Yusuf  sering  disebut  dengan Imam  Abu  yusuf  Ya’qub  bin  Ibrahim bin  Habib  al-Anshori  al-Jalbi  al-Kufi  al- Baghdadi yang dilahirkan pada tahun 113 H /732 M di Kufah, dan wafat pada tahun 182  H/789  M.  Dari  nashab  keturunan beliau masih merupakan keturunan dari
golongan  kaum  Anshor  (pemeluk  Islam pertama  dan  kelompok  penolong  Nabi SAW di Madinah).
Secara  umum  penerimaan  Negara dalam Daulah Islamiyah yang ditulis oleh Abu Yusuf dapat diklasifikasikan dalam tiga  kategori  utama  yaitu, ghanimah, sadaqah, dan harta fay’ yang  di  dalamnya termasuk jizyah, ‘ushr, dan kharaj. Penerimaan-penerimaan  tersebut  dapat digunakan  untuk  membiayai  aktivitas pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Boedi, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010. Aryani, Wulandari Citra, Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Keuangan Publik di Implementa- sikan Terhadap Keuangan Publik Indonesia.
Budi P, M, Readiness Towards Halal Tourism in Indonesia Perspective of Reality and Religion, Int. J. Adv. Sci. Technol 29 (8), 862-870, 2019
Chamid, Nur, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta : Pustaka Pe - lajar, 2010.
Huda, Nurul, Keuangan Publik Islami : Pendekatan Teoritis dan Sejarah, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
Iqbal, Ichsan, Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang Harga dan Pasar, Jurnal, Pontianak : STAIN Pontianak, 2012.
Jaelani, Aan, Keuangan Publik : Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cirebon : CV. AKSARASATU, 2018.
Maksum, Muhammad, Ekonomi Islam Perspektif Abu Yusuf, Ponorogo : STAIN Ponoro - go.
Muhammad & Rahmad Kurniawan, Visi dan Aksi Ekonomi Islam : Kajian Spirit Ethico-Le- gal atas Prinsip taradin dalam Praktek Bank Islam Modern, Malang : Intimedia, 2014. Mukti, Nugroho, M, Outsourcing System in View of Islamic Law: Study on Employees at Universitas Muhammadiyah Surakarta, International Conference on Engineer - ing, Technology and Social Science (ICONETOS 2020), 87-90, Atlantis Press, 2021
Muthoifin,  Standarisasi  dan  Optimalisasi  Pariwisata  Syariah  Di  Jawa  Tengah, KNAPPPTMA Ke-8, 1-7, 2018
Muthoifin, Shariah Hotel And Mission Religion In Surakarta Indonesia, Humanities & Social Sciences Reviews 7 (4), 973-979, 2019.
Nuha,M,  Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Kosep Sabilillah Menurut Mas - dar Farid Mas’ udi
------------, Politik Otonomi Daerah Dalam Bingkai Islam Dan Keindonesiaan, Prosid - ing The 3rd University Research Colloquium, 1-10, 2016
Pristila, Putri, M. Social Level Parameters of Banjar Society in the Tradition of Jujuran Islamic Law Perspective, International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020), 87-90, Atlantis Press, 2021
Rochmawati MU, M. Studi Ayat-Ayat Khafi (Tidak Jelas) Perspektif Al-Adillah Asy- Syar’iyyah, Konferensi Nasional APPPTMA UMM Malang 9 (1), 222-225, 2020
Urecol STIKES Muhammadiyah Kudus, 185-191, 2016Purbayu Budi Santosa & Aris Anwaril Muttaqin, Maslahah dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Ter- hadap Kitab Al-Kharaj), Jurnal, Semarang : Universitas Diponegoro, 2015,Vol.12,
No.2.