## PERAN POLRI TERHADAP  PENANGGULANGAN TINDAK  PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN
RESOR ACEH TIMUR)
THE ROLE OF THE POLICE TOWARDS THE CRIMINAL ACTION OF THE COMMUNICATION WITH VIOLENCE (CASE STUDY AT THE EAST ACEH
RESORT POLICE)
Musafirul Hadi 1 , Malahayati 2 , Marlia Sastro 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Email: musafirulhadi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Polisi terhadap penanggulangan tindak pidana  Pencurian  dengan  kekerasan.  Dengan  mengkaji  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dapat  mengetahui tugas dan fungsi sehingga  polisi  berperan  seperti  apa,  bila  terjadi  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan, hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan,  serta  upaya  dalam  menanggulangi  hambatan-hambatan  dalam  rangka penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resor Aceh  Timur.  Metode  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  Yuridis Empiris  dan  Yuridis  Normatif.  Sumber  data  adalah  data  primer  dan  data  sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, bahwa peran Polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian  dengan  kekerasan  masih  rendah,  banyaknya  kasus  pencurian  dengan kekerasan  yang  terjadi  di  wilayah  Kepolisian  Polres  Aceh  Timur  yang  tidak terselesaikan.  Peran  Polres  Aceh  Timur  hanya  mencakup  cara  preventif  yaitu  cara mencegah  terjadinya  pencurian,  cara  represif  yaitu  menindak  tegas  terhadap  pelaku kejahatan.  Hambatan  Polres  Aceh  Timur  dalam  menanggulangi  Tindak  Pidana pencurian  dengan  kekerasan  meliputi  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  menjadi saksi dalam sebuah kasus,  lambatnya  informasi, tidak ditemukannya  barang  bukti, dan kurangnya personel dalam Kepolisian. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan  kekerasan  dilakukan  melalui  operasi  rutin, operasi  khusus,  sistem  buru  sergap, dan gerilya kota.
Kata Kunci : Peran, Polri, Pencurian dengan Kekerasan.

## Abstract:
This study aims to determine the role of the police in overcoming the crime of theft with violence,  Law  No.  2  of  2002  concerning  the  Indonesian  National  Police  to  determine the duties and functions so that the police play a role, if there is a criminal act of theft with violence, to find out the obstacles in overcoming the crime of theft with violence, to find out the efforts to overcome obstacles in the context of overcoming the crime of theft
with  violence  in  the  area  of  the  Police  of  the  East  Aceh  Resort.  The  research  method used in  this research is juridical  empirical and normative juridical  research. The data required  is  primary  data  that  is  prescriptive  or  verification  using  Primary  Law materials, including  the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and other relevant legal sources. It also includes primary legal materials, namely direct interviews with sources, these are used as supporters who will explain primary legal materials. Based on the results of the study, it was found that the role of the Police in law enforcement against perpetrators of violent theft was still low, the number of cases of violent theft that occurred in the area of the Police of the East Aceh Police was not resolved. The role of the East Aceh Police only  includes  preventive  methods,  namely  ways  to  prevent  theft,  and  repressive methods, namely taking firm action against perpetrators of crimes. Barriers to the East Aceh Police in tackling the crime of violent theft include the lack of public awareness to be witnesses in a case, the delay in information, the absence of evidence, and the lack of personnel  within  the  Police.  Efforts  to  overcome  the  crime  of  theft  with  violence  are carried  out  through  routine  operations,  special  operations,  ambush  systems,  and  city guerrillas.
Key Words : Role, Police, Violent theft.

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  dan  Masyarakat  Pengabdian  dan  Pelestarian  merupakan  tugas  pokok kepolisian sebagai profesi yang mulia, dan penerapannya harus berdasarkan hukum dan hak  asasi  manusia  yang  berlaku.  Polisi  dan  masyarakat  merupakan  dua  kegiatan  yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses- proses  dalam  masyarakat  tidak  akan  berjalan  dengan  lancar  dan  produktif.  Menurut Soerjono Soekanto beliau berpendapat bahwa :
“Salah  satu  fungsi  hukum  baik  sebagai  kaidah  maupun  sebagai  sikap  tindak  atau perilaku  teratur  adalah  membimbing  perilaku  manusia.  Masalah  pengaruh  hukum tidak  hanya  terbatas  pada  timbulnya  ketaatan  atau  kepatuhan  pada  hukum,  tapi mencakup  efek  total  dari  hukum  terhadap  sikap  tindak  atau  perilaku  baik  yang bersifat positif maupun negatif” 1 .
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  semakin  mengukuhkan  kedudukan dan  peran  Polri  sebagai  fungsi  pemerintahan  yang  harus  mencakup  pemeliharaan
1 Soerjono Soekanto, (2005), “Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi”, Bandung: Remaja Karya, p. 10
keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum 2 ,  perlindungan  dan pengayoman,  serta  pelayanan  kepada  masyarakat  hak  asasi  manusia.  Saya  bertujuan untuk  itu.  Tidak  terpengaruh  oleh  kekuasaan  pihak  manapun,  yaitu  kekuasaan  yang dijalankan secara sah, terlepas dari kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya.
Aparat  kepolisian  membantu  menjaga  keamanan,  perlindungan,  ketertiban  dan ketenteraman  hidup  masyarakat.  Tanpa  polisi,  KUHP  akan  menjadi  mayat  norma tertulis.  Pekerjaan  seorang  perwira  polisi  bukan  hanya  pekerjaan  normatif,  tetapi  juga pekerjaan  kemanusiaan  yang  kompleks  secara  budaya  dan  sangat  luas.  Dalam menjalankan misinya, polisi tidak hanya bisa bersembunyi di balik spesifikasi misi yang mereka  lakukan,  tetapi  juga  mengantisipasi  pertanyaan  bagaimana  misi  tersebut  akan dijalankan.
Peran  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  penegak  hukum harus  mampu  melakukan  penyidikan  dan  penyidikan  terhadap  segala  bentuk  tindak pidana,  termasuk  upaya  pemberian  bukti  ilmiah  dengan  memanfaatkan  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia.  bukan.  Peran kepolisian  Aceh  Timur  dalam  menanggulangi  pencurian  dengan  kekerasan  telah menunjukkan  hasil  yang  baik  jika  melihat  kinerja  kepolisian  dalam  menjalankan tugasnya.
Berkaitan dengan, peran polisi untuk menanggulangi secara paksa tindak pidana pencurian  di  wilayah  hukum  Polres  Aceh  Timur,  peran  polisi  di  sini  sebagai  fungsi pemerintahan  negara  adalah  keamanan  dan  keamanan,  hukum  Peran  menjaga penegakan,  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  publik  ini  dinyatakan  tidak berlaku  karena  sebagian  perannya  sudah  dijalankan,  namun  belum  maksimal  akibat pembatasan  yang  ada  oleh  pihak  Timur.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  gugurnya  peran Polres  Aceh  Timur  dengan  tidak  tercapainya  empat  tujuan  utama  secara  penuh pelaksanaan kepolisian, sebagaimana Polres Aceh  Timur dalam menjalankan perannya, yakni:  terwujudnya keamanan dan ketertiban  masyarakat di dalam  negeri, terwujudnya
2 Mukhsalmina,  Mukhlis,  Yusrizal,  (2021),  Peran  Kepolisian,  BNNP  Dan  Masyarakat  Dalam Penanggulangan  Narkotika  Di  Aceh  Timur, Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh , Vol. 9, No. 2,  p.97.
tertib  hukum,  terwujud  tegaknya  hukum;  dan,  terselenggaranya  perlindungan, 3 pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah:  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat 4 ,  menegakan  hukum,  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  mendorong  peneliti  untuk  menulis  tesis  dengan judul.  “Peran  Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi  Kasus di Kepolisian Resor Aceh Timur)”.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  kualitatif, pendekatan  yang  digunakan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris,  sumber  data  berasal dari  data  primer  dan  data  sekunder,  metode  pengumpulan  data  dengan  penelitian lapangan dan literatur, analisis data dengan cara kualitatif.
Sifat penelitian menggunakan strategi preskriptif, yaitu Penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu pada tempat dan waktu tertentu dengan menyarankan dan menguraikan kata-kata untuk menangani masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 5 Pendekatan penelitiannya yang digunakan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang memanfaatkan informasi sebagai kalimat tersusun atau lisan, kesempatan, informasi atau objek kajian. 6

## C. Pembahasan dan Hasil Penelitian
1. Peran Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kabupaten Aceh Timur
3 Ramlan  &  Rizki  Rahayu  Fitri,  (2020),  Perlindungan    Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja  Dari  Tindakan PHK Perusahaan Di Masa COVID-19, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum , Edisi Khusus, Vol 8, No. 2 , p. 65.
4 Sutia  Fadli1,  T.  Nazaruddin2  ,  Mukhlis,  (2019),  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Kebakaran Hutan  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Internasional, Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 7, No. 2, p. 48.
5 Amiruddin  &  Zainal  Askin,  (2003),  “Pengantar  Metode  Penyusunan  Hukum”,  Jakarta:  Rineka Cipta, p. 107.
6 Peter Mahmud Marzuki, (2009) “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada Media, p. 93.
Kepolisian  Aceh  Timur  berperan  sangat  penting  dalam  menanggulangi pencurian  dengan  kekerasan.  Ada  polisi  yang  bertanggung  jawab  menegakkan  hukum untuk menangani kasus pencurian dengan kekerasan di Aceh Timur. 7 Melakukan tugas- tugas  yang  berkaitan  dengan  perang  melawan  pencurian  dengan  kekerasan membutuhkan  kehati-hatian  dan  eksekusi  yang  sistematis,  tidak  terburu-buru.  Jika dilakukan secara terburu-buru, bisa berakibat fatal dan bisa gagal mengusut tuntas kasus pencurian  dengan  kekerasan.  Selain  itu,  kinerja  tim  sangat  dibutuhkan  untuk mengungkap  pelaku  pencurian  dengan  kekerasan  di  Aceh  Timur.  Jika  tim    tidak berkinerja  baik  dan  dilakukan  dengan  cara  yang  tidak  terstruktur,  Anda  tidak  dapat mengharapkan  perlindungan  pencurian  dengan  kekerasan  berjalan  semulus  yang  Anda harapkan. 8 Misalnya,  badan  intelijen  perlu  mengambil  langkah-langkah  yang  tepat untuk  mencegah  gerakan  itu  dikenali  oleh  pelaku,  dan  tim  lain  terus  menjalin komunikasi aktif agar bisa menemukan pelaku yang menjadi sasaran. dibutuhkan. 9
Kepolisian  Republik  Indonesia merupakan  Lembaga  yang  diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya Pencurian dengan Kekerasan. Menurut Kepala Unit Resor Kriminal Polres Aceh Timur, kepolisian terlibat  aktif  dalam  upaya  penanggulangan  Pencurian  dengan  Kekerasan  di  wilayah Aceh  Timur. 10 Hal  ini  ditandai  dengan  banyaknya  kasus-kasus  yang  telah  dilakukan penangkapan yang berujung kepada penghukuman bagi para pelakunya. 11
Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  pemberantasan  pencurian dengan kekerasan sebagai bagian dari kejahatan sosial diatur oleh peraturan perundang- undangan.  Adalah  salah  satu  misi  yang  ditugaskan.  Artinya,  polisi  memiliki kewenangan  untuk  mencegah  dan  memerangi  ketidakpuasan  sosial.  Perbuatan  yang
7 Agus Satria, Penyidik Polsek Idi Rayeuk, Wawancara , Pada Tanggal 9 Juni 2021 Pukul; 09.00 Wib 8 Brigadir  Deddy,  Kanit.  Reskrim  Polres  Aceh  Timur, wawancara ,  Pada  Tanggal  23  Juni  2021 Pukul; 09.00 Wib
9 Syahrul, Polres Aceh Timur, wawancara, Pada Tanggal 1 Juli 2021 Pukul; 09.00 Wib
10 Agus Satria, Penyidik Polsek Idi Rayeuk, wawancara , Pada Tanggal 9 Juni 2021 Pukul; 09.00 Wib 11 Brigadir  Deddy,  Kanit.  Reskrim  Polres  Aceh  Timur, wawancara ,  Pada  Tanggal  23  Juni  2021 Pukul; 09.00 Wib
dianggap  sebagai  penyakit  sosial  dalam  kehidupan  bermasyarakat  adalah  pencurian dengan kekerasan. 12

## 2. Hambatan-Hambatan  dalam  Proses  Penanggulangan  Tindak  Pidana Pencurian dengan Kekerasan
Berdasarkan  data  empiris,  bahwa  gangguan  terhadap  penegak  hukum  mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di  dalam  kaidah-kaidah  yang  bersimpang  siur,  dan  pola  perilaku  tidak  terarah  yang menggangu kedamaian pergaulan hidup.
Sehubungan  dengan  pandangan  di  atas  menurut  Soerjono  Soekanto  ada  beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 13
1) Faktor hukumnya sendiri;
2) Faktor penegak hukum;
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4) Faktor masyarakat; dan
5) Faktor kebudayaan.
Kelima  faktor  di  atas  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  kebijakan penanggulangan Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan Kekerasan

## a. Hambatan Dari Aparat Penegak Hukum
Penegakan  hukum  secara  langsung  dan  tidak  langsung  meliputi  wilayah penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  terbatas  pada  mereka  yang  terlibat  langsung dalam  penegakan  hukum,  termasuk  pemeliharaan  perdamaian  dan  penegakan  hukum. Kelompok  ini  mencakup  orang-orang  yang  bekerja  di  bidang  peradilan,  jaksa,  polisi, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.
Penegak  hukum  lebih  tertuju  pada  diskresi  yang  menyangkut  pengambilan keputusan  yang  tidak  sangat  terikat  oleh  hukum,  dimana  penilaian  pribadi  juga memegang  peranan. 14 Fasilitas  termasuk  tenaga  kerja  yang  terlatih  dan  terampil, organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  baik  dan  sumber  daya  keuangan  yang  baik.  Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, penegakan hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya.
12 Brigadir  Deddy,  Kanit.  Reskrim  Polres  Aceh  Timur, wawancara ,  Pada  Tanggal  23  Juni  2021 Pukul; 09.00 Wib
13 Soerjono Soekanto, Op. Cit , hlm. 7
14 Ibid hlm. 19
Lembaga  dan  organisasi  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam penegakan  hukum.  Tanpa  lembaga  dan  organisasi  ini,  lembaga  penegak  hukum  tidak dapat menyeimbangkan peran mereka yang seharusnya dan yang sebenarnya. 15
Faktor  Penghambat  dari  Aparat  Penegak  Hukum  yang  dihadapi  oleh  Polres  Aceh Timur  terhadap  penanggulangan  kasus  pencurian  dengan  kekerasan  dalam  proses penangkapan antara lain sebagai berikut: 16
1) Identitas pelaku tidak jelas;
2) Pelaku tidak memilik KTP;
3) Pelaku tidak mengakui perbuatannya;
4) Tidak ada saksi di TKP;
5) Pelaku menghilangkan barang bukti.
Hambatan lain dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan adalah: 17
a) Korban tidak ingin melapor ke polisi;
b) Tidak adanya saksi pendukung;
c) Tidak ditemukannya bukti petunjuk di TKP.
d) Penyidik  mengalami  kesulitan  dalam  mengungkap  kasus  pencurian  dengan kekerasan  karena  pelaku  menggunakan  modus  baru  sehingga  sulit  untuk mengungkap dan membuktikan.
e) Dalam  melakukan  penyidikan,  sebagian  penyidik  masih  menggunakan  cara-cara kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.
f) Kurangnya  keterampilan,  kemampuan  dan  keuletan  serta  motivasi  penyidik  untuk mendukung  pelaksanaan  tugas-tugas  khususnya  dalam  rangka  proses  penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan. Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan  dan  kreatifitas  masih  dinilai  kurang  memenuhi  dalam  penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
g) Luasnya  wilayah  hukum  Polres  Aceh  Timur  memungkinkan  pelaku  untuk berpindah-pindah tempat.
15 Ibid , hlm. 41
16 Brigadir  Deddy,  Kanit.  Reskrim  Polres  Aceh  Timur, wawancara ,  Pada  Tanggal  23  Juni  2021 Pukul; 09.00 Wib
17 Brigadir  Deddy,  Kanit.  Reskrim  Polres  Aceh  Timur, wawancara ,  Pada  Tanggal  23  Juni  2021 Pukul; 09.00 Wib
h) Adanya  pengakuan  yang  berubah-ubah  dari  korban  maupun  dari  pengakuan tersangka menyebabkan terlambatnya penyelesaian kasus.
i) Kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendukung  dalam  proses  penyidikan  sehingga penyelesaian suatu kasus pencurian dengan kekerasan menjadi terkendala.
j) Anggaran penyidikan yang terbatas tidak mencukupi untuk membiayai pemrosesan tindak  pidana.  Jumlah  dana  yang  dianggarkan  untuk  proses  penyidikan  terbatas tidak  sebanding  dengan  jumlah  kasus  tindak  pidana  yang  masuk  ke  Polres  Aceh Timur.

## b. Hambatan dari Masyarakat dan Pemerintah
Kejahatan  diproses  oleh  polisi.  Namun  tragisnya,  kekuatan  polisi  cenderung berkembang  jauh  di  belakang  pertumbuhan  kekuatan  kriminal.  Ketika  teknik  dan metode  kriminal  berkembang  pesat  dengan  kemajuan  teknologi  modern,  keterampilan petugas polisi dan sarana untuk mendeteksi kejahatan biasanya berkembang sepelan dan sangat lambat seperti kemalasan birokrasi.
Jika  pemerintah  lemah  dan  banyak  korupsi  politik,  sistem  hukum  cenderung berfungsi  sangat  buruk.  Ada  hakim  atau  pengadilan  yang  membebaskan  penjahat berbahaya, meskipun polisi telah mengeluh tentang jiwa mereka selama pengejaran dan penangkapan. Di sisi  lain, pencuri  sepele  yang tidak bisa  membayar  jaksa  menghadapi hukuman berat.
Praktik tersebut dilakukan oleh hakim dan jaksa yang tidak jujur dan melanggar Kode  Etik  Korps.  Namun  di  balik  layar,  banyak  jaksa  dan  hakim  yang  terpaksa melepaskan  terdakwa/pidana  karena  mendapat  kabar  Bereche  dari  atasan  dan  pejabat seniornya. Terlalu banyak penipuan karena penerapan pertimbangan hukum yang tidak masuk  akal.  Jadi  Anda  tinggal  mendapatkan  kebijaksanaan  dan  tindakan  tegas  untuk menembak para penjahat di tempat (karena tidak ada hukum). 18
Penjahat  kerah  putih  besar  dan  kecil  yang  malang  sering  digunakan  oleh pengadilan sebagai kambing hitam. Dengan kata lain, mereka dapat diubah menjadi sapi perah  atau  dihukum  berat  karena  tidak  mampu  membayar  suap.  Sementara  itu,
18 Kartono Kartini, (2014), “Patologi Sosial”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 193
kejahatan  tingkat  tinggi  bisa  mendapatkan  suap  dan  bisa  mendapatkan  suap,  sehingga mereka bisa lolos dari jaringan.
Ditambah  dengan  banyaknya  kasus  pidana  yang  diselesaikan  di  luar  ruang sidang,  masyarakat  umumnya  tidak  lagi  percaya  diri  kepada  polisi.  Kejadian-kejadian tersebut  menyebabkan  ketidakpastian  internal  di  kepolisian  dan  bahkan  proses demoralisasi  di  dalam  tubuh  kepolisian.  Penjahat  ini  cenderung  mengesampingkan penangkapan dan gangguan oleh petugas polisi. Oleh karena itu, jika mereka ditangkap secara  individu  atau  kelompok,  mereka  akan  melakukan  yang  terbaik  untuk  menyuap petugas polisi yang korup. Kami juga menyuap pengacara dan hakim agar mereka dapat membebaskan proses dan membuat penilaian yang paling ringan. 19
Dalam  menghadapi  sebuah  kasus  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan, pihak kepolisian menghadapi beberapa hambatan-hambatan dalam persidangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:
1) Adanya  keengganan  para  saksi/korban  sendiri  untuk  melaporkan  perkara/kejadian yang dialaminya. Karena  mereka  menganggap tidak akan ada gunanya dan  barang dan harta mereka tidak mungkin kembali lagi.
2) Ketidaktahuan  korban  tentang  haknya  dalam  hukum  karena  dalam  hal  ini korbannya adalah masyarakat biasa yang tidak tahu apapun tentang hukum.
3) Jaringan informasi yang sementara ini mungkin belum berjalan secara optimal.
4) Instrumen  hukum  atau  undang-undang  yang  belum  berjalan  seperti  yang diinginkan.  Dengan  kata  lain  teori  tidak  sesuai  dengan  praktek  yang  terjadi  di masyarakat.
5) Pola  dan  modus  operandi  tindak  kejahatan  yang  sangat  rapi  dan  teroganisir  yang sangat sulit terdeteksi.
6) Informasi  yang  minim  sekali  dari  masyarakat  karena  adanya  pemikiran  yang  bagi sebagian orang untuk tidak mencampuri urusan orang lain atau tidak peduli.
7) Tidak  adanya  saksi  atau  yang  menjadi  saksi  karena  sebagian  orang  merasa  takut berurusan dengan kepolisian.
8) Si  korban  tidak  melaporkan  kepada  pihak  kepolisian  karena  merasa  takut  dan menganggap  semua  percuma  saja  karena  lambatnya  proses  penyelidikan  yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
9) Masalah dana juga mungkin menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap tindak kejahatan.
10) Motivasi kerja yang masih berdasar pada kompetensi spontan.
11) Adanya  distribusi  professional  yang  tidak  merata  sehingga  penampilan  dalam pelayanan satuan tidak sama di setiap daerah/tempat.
12) Penguasaan  pihak  kepolisian  terhadap  perundang-undangan  di  luar  KUHP  masih terbatas pula. 20
Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat,  dan  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dipandang  dari  sudut  tertentu,  maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 21
Faktor hambatan lain dari masyarakat dikarenakan: 22
1. Faktor  Kurangnya  empati  masyarakat  terhadap  korban  kekerasan  pencurian.  Saat ini,  sebagian  masih  ragu  untuk  membantu  korban  dalam  kasus  pidana.  Ini  karena mereka  mungkin  terlibat  dalam  insiden  yang  mendukung,  dan  dalam  beberapa kasus, orang-orang yang mendukung mereka mungkin menjadi korban..
2. Masyarakat  tidak  memberikan  informasi  terkait  pencurian  dengan  kekerasan, karena  beberapa  orang  tidak  mau  menghubungi  polisi  karena  sudah  mapan  di masyarakat bahwa berurusan dengan polisi itu merepotkan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya TKP untuk membantu penyidik melakukan  olah  TKP  dan  menemukan  petunjuk  saat  mengusut  kasus  pencurian dengan kekerasan.
4. Sebagian  orang  melindungi  pelaku  atau  tersangka  dalam  kasus  pencurian  dengan kekerasan  jika  pelaku  melakukan  pencurian  dengan  kekerasan  dan  hendak ditangkap.
20 Ilyas  Amir,  (2012),  “Asas-asas  Hukum  Pidana ”, Yogyakarta:    Rangkang  Education . Lihat  juga Kansil, C.S.T, (1986) , “ Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia ”, Jakarta: Balai Pustaka, p. 23-24
21 Soejono Soekanto, (2007), “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 44
22 Amir Ilyas, Op. Cit , p. 30
5. Berbelit-belitnya  proses  penyidikan  dan  peradilan  menyebabkan  masyarakat  tidak berkenan menjadi saksi kasus pencurian dengan kekerasan.

## D. Kesimpulan
a. Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam  berperan  menindaklanjuti  tindak  pidana pencurian  dengan  kekerasan  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  undang-undang yang  sudah  berlaku.  Namun  adanya  faktor-faktor  tertentu  yang  menyebabkan tidak berjalan dengan stabil dalam perannya. Dikarenakan pelaku  yang tidak  lagi menghormati  lembaga  kepolisian  disebabkan  oleh  oknum-oknum  yang  berkuasa tetapi  tidak  bertanggungjawab,  dan  bahkan  pelaku-pelaku  tersebut  dibantu  oleh penguasa-penguasa  tersebut.  Secara  Keseluruhan,  tidak  bisa  menyalahkan  orang lain  dan  hanya  perlu  mengoreksi  diri  masing-masing,  itupun  jika  ingin  membuat indonesia  lebih  maju  lagi  ke  depannya,  maka  diperlukan  semua  dari  kita  harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan hukum, dan hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
b. Hambatan  yang dialami kepolisian  Republik Indonesia terhadap penanggulangan tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  disebabkan  oleh  beberapa  faktor; Pertama, faktor masyarakat yang sudah tidak peduli dengan hukum serta penegak hukum,  karena  secara  realita  sangat  banyak  kasus  yang  terjadi  tidak  diputuskan secara adil dan bahkan korban dijerat dengan hukuman dan inilah faktor penyebab masyarakat tidak peduli dengan hukum.
Kedua,  faktor  pemerintah  yang  selalu  mengedepankan  kepentingan  pribadi  dan bahkan  tidak  peduli  dengan  masyarakat  yang  terjerat  hukum.  Ketiga,  faktor penegak  hukum  yakni  kepolisian  yang  sudah  melakukan  tugas  dan  fungsi  yang tertulis  dalam  UU  dan  turut  serta  dalam  membantu  masyarakat  dalam menanggulangi  berbagai  tindak  pidana  kejahatan,  khususnya  di  sini  tindak pencurian  dengan  kekerasan,  para  kepolisian  Republik  Indonesia  sebenarnya sudah  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  tetapi  ada  hambatan  yang  dialami  oleh mereka  dalam  menjalankan  tugasnya,  dikarenakan  para  penguasa  selalu mengintervensi untuk bisa dimenangkan oleh  mereka sendiri dan para kepolisian tidak  bisa  membantah  apa  yang  sudah  diperintahkan  oleh  penguasa-penguasa tersebut.  Jika  mereka  melaksanakan  dan  menjalankan  tidak  sesuai  seperti  yang
diperintahkan  maka  mereka  akan  diberhentikan  dari  pekerjaan,  dan  di  sinilah patra kepolisian tidak berani bertindak gegabah.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Kansil,  C.S.T,  (1986),  “Pengantar  Ilmu  dan  Tata  Hukum  Indonesia”,  Jakarta:  Balai Pustaka.
Kartono Kartini, (2014), “Patologi Sosial”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ilyas, Amir, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta. Rangkang Education.
Soerjono  Soekanto,  (2005),  “Efektivitas  Hukum  dan  Peranan  Sanksi”,  Bandung:
Remaja Karya
-----------------------,  (2007),  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## B. Jurnal/Artikel
Mukhsalmina,  Mukhlis,  Yusrizal,  (2021),  Peran  Kepolisian,  BNNP  Dan  Masyarakat Dalam  Penanggulangan  Narkotika  Di  Aceh  Timur, Suloh:  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 9, No. 2.
Ramlan  &  Rizki  Rahayu  Fitri,  (2020),  Perlindungan    Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja  Dari Tindakan  PHK  Perusahaan  Di  Masa  COVID-19, Suloh  Jurnal  Program  Studi Magister Hukum , Edisi Khusus, Vol 8, No. 2.
Sutia  Fadli1,  T.  Nazaruddin2  ,  Mukhlis,  (2019),  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap Kebakaran  Hutan  Di  Indonesia Ditinjau Dari  Perspektif Hukum  Internasional,
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 7, No. 2.

## C. Perundangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.