Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh : H. ENDANG SUPRIATNA, S.H., M.Si. dan EVI NOVIAWATI, S.H., M.H. *)

## ABSTRACT
People's  Consultative  Assembly  Decree  or  the  abbreviated  TAP  MPR  is  one source of  law in  Indonesia. Decrees of  the People's Consultative Assembly can not be separated from the position and authority of  the People's Consultative Assembly of Indonesia in the state system.
Amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 after the reform  consequence  of  the  position  and  the  authority  attached  to  the  People's Consultative Assembly.

## ABSTRAK
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atau  yang  disingkat  TAP  MPR merupakan  salah  satu  sumber  hukumyang  berlaku  di  Indonesia.Kedudukan Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  tidak  bisa  dipisahkan  dengan kedudukan  dan  kewenangan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia.
Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasca reformasi  membawa  konsekuensi  terhadap  kedudukan  serta  kewenangan  yang melekat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## I.  Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  hukum  mempunyai  kewajiban  untuk melaksanakan pembangunan hukum  nasional  yang  dilakukan  secara  terencana, terpadu,  dan  berkelanjutan  dalam  sistem  hukum  nasional  yang  menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam  mewujudkan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagai  negara  hukum dimana  segala  aspek  kehidupan  dalam  bidang  kemasyarakatan,  kebangsaan, dan  kenegaaraan  termasuk  pemerintahan  harus  berdasarkan  atas  hukum  yang sesuai  dengan  sistem  hukum  nasional.  Sistem  hukum  nasional  merupakan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan  semua  elemennya  yang  saling menunjang  satu  dengan  yang  lainnya  dalam  rangka  mengantisipasi  dan mengatasi  permasalahan  yang  timbul  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  harus  dilakukan berdasarkan  pada  asas-asa  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang baik, yang meliputi :
a.  Kejelasan tujuan;
b.  Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.  Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
d.  Dapat dilaksanakan;
e.  Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.  Kejelasan rumusan; dan
g.  Keterbukaan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  menyatakan  bahwa  tata  urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari :
1.  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4.  Peraturan Pemerintah;
5.  Peraturan Presiden;
6.  Peraturan Daerah Provinsi;
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## 7.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atau  yang  disingkat  TAP MPRmerupakan  salah  satu  sumber  hukumyang  berlaku  di  Indonesia.Bahkan didalam hierarki peraturan perundang-undangan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  memiliki  kedudukan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.
Meskipun  dalam  Undang-undang  sebelumnya,  yakni  Undang-undang Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, Ketetapan  Majelis  Permusyaaratan  Rakyat  tidak  dimasukkan  dalam  hierarki perundang-undangan, bukan berarti keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  tidak  diakui  sebagai  salah  satu  sumber  hukum,  akan tetapi  norma  yang  diatur  dalam  setiap  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1966 hingga tahun 2002 tetap diakui sebagai sebuah produk hukum  yang  berlaku  sepanjang  tidak  digantikan  dengan  Undang-undang  formal yang ditetapkan setelahnya.
Dimasukkannya  kembali  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat dalam  tata  urutan  perundang-undangan  berdasarkan  apa  yang  tertuang  dalam Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  hanya  merupakan  bentuk  penegasan  saja  bahwa  produk hukum  yang  dibuat  berdasarkan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat masih  diakui  dan  berlaku  secara  sah  dalam  sistem  perundang-undangan Indonesia.  Oleh  karena  hal-hal  tersebut,  maka  ada  beberapa  pokok permasalahan  yang  memerlukan  pembahasan  lebih  lanjut  terkait  dengan keberadaan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dalam  sistem perundang-undangan di Indonesia, yaitu :
1. Apakah  implikasi  atau  akibat  hukum  yang  timbul  dengan  diterbitkannya Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ?
2. Bagaimanakah pengujian materil terhadap Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat ?
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## II.  Pembahasan

## A.  Pengertian dan Istilah Perundang-undangan :
Dalam  kamus  umum  yang  berlaku  istilah  Perundang-undangan  yang dalam  bahasa  Inggris  adalah legislation dapat  diartikan  dengan  perundang- undangan  dan  pembuatan  undang-undang.  Istilah wetgeving dalam  bahasa Belanda  diterjemahkan  dengan  pengertian  membentuk  undang-undang,  dan keseluruhan  daripada  undang-undang  negara.  Istilah Gesetzgebung dalam bahasa Jerman diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.
Pengertian wetgeving dalam Juridisch  woordenboek diartikan  sebagai berikut :
a. Perundang-undangan  merupakan  proses  pembentukan  atau  proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah;
b.  Perundang-undangan  adalah  segala  peraturan  negara,  yang  merupakan hasil  pembentukan  peraturan,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  tingkat daerah.
Menurut  Bagir  Manan,  banyak  kalangan  yang  menganggap  hukum, peraturan  perundang-undangan  dan  undang-undang  adalah  hal  yang  sama. Padahal  hal  tersebut  tidaklah  sama.  Undang-undang  adalah  bagian  dari peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  perundang-undangan  terdiri  dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan  hukum  bukan  hanya  undang-undang,  melainkan  termasuk  juga beberapa  kaidah  hukum  seperti  hukum  adat,  kebiasaan,  dan  hukum yurisprudensi.
Sedangkan  Satjipto  Rahardjo,  memberikan  batasan  mengenai perundang-undangan  yang  menghasilkan  peraturan,  dengan  cirri-ciri  sebagai berikut :
1.  Bersifat Umum dan Komprehensif;
Bahwa  perundang-undangan  merupakan  kebalikan  dari  sifat-sifat  yang khusus dan terbatas.
2.  Bersifat Universal;
Perundang-undangan  diciptakan  untuk  menghadapi  peristiwa-peristiwa yang  akan  datang  yang  belum  jelas  bentuk  kongkritnya.  Oleh  karena  itu perundang-undangan  tidak  dapat  dirumuskan  untuk  mengatasi  peristiwa- peristiwa tertentu saja.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
3.  Perundang-undangan memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri;
Sehingga lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.
Pendapat  Satjipto  Rahardjo  tersebut  melahirkan  konsekuensi,  bahwa pengertian  dan  definisi  peraturan  perundang-undangan  dikunci  pada  aspek ketentuan  yang  mengatur  ( regeling )  dengan  sifat  berlaku  umum,  tidak kongkrit  dan  ditujukan  untuk  publik.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  sifat  yang melekat  dalam  suatu  keputusan (becshikking) yang  bersifat  kongret, individual  dan  berlaku  sekali  waktu  ( einmalig ).  Jika  ditarik  dalam  konteks sistem  perundang-undangan  Indonesia,  maka  suatu  produk  hukum  dalam setiap  tingkatan  kelembagaan  Negara  dapat  dikatakan  sebagai  bagian  dari peraturan  perundang-undangan,  jika  memenuhi  unsur  peraturan  ( regeling ) sebagaimana yang disebutkan oleh Satjipto Rahardjo tersebut.
Setidaknya ada 2 (dua) aspek yang mendasari struktur dan karakterisitik peraturan perundang-undangan dimasing-masing Negara.
1.  Ilmu pengetahuan yang berkembang di Negara yang bersangkutan;
2.  Sistem ketatanegaraan yang berlaku di Negara tersebut.
Di  Indonesia  peraturan  perundang-undangan  sangat  ditentukan  oleh sistem  ketatanegaraan  yang  berlaku.  Hal  ini  juga  tidak  terlepas  dari  adopsi dari sistem ketatanegaraan penganut sistem hukum Eropa Continental.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  A.  Hamid  S.  Attamimi,  yang menegaskan  bahwa  teori  perundang-undangan  yang  berkembang  di Eropa Continental hendak  memodernisasikan  pranata  ketatanegaraan  pada umumnya dan pranata perundang-undangan pada khususnya, sehingga perlu juga dilihat, dibandingkan, dan jika perlu ditiru sistemnya di negara lain. Akan tetapi cita dan filsafat yang mendasarinya, nilai-nilai titik tolaknya, pengertian dan  pemahaman  dasarnya,  serta  ruang  lingkup  dan  tata  kerja penyelenggaraannya,  singkatnya  paradigma-paradigmanya,  harus  tetap mempertahankan  apa  yang  digariskan  oleh  Cita  Negara  Kekeluargaan Rakyat  Indonesia,  Teori  Bernegara  Bangsa  Indonesia,  dan  Sistem Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia,  sebagaimana termaktub dalam Hukum Dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## B.  Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Kedudukan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  tidak  bisa dipisahkan  dengan  kedudukan  dan  kewenangan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasca  reformasi  membawa konsekuensi  terhadap  kedudukan  serta  kewenangan  yang  melekat  kepada Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Salah  satu  perubahan  penting  dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempengaruhi kedudukan  dan  kewenangan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  adalah perubahan  pada  bagian  bentuk  dan  kedaulatan  Negara  khususnya  pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebelum  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945  disebutkan  bahwa,  “ Kedaulatan  adalah  ditangan  rakyat,  dan dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat ”.  Sedangkan setelah perubahan diubah menjadi, “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ”.
Perubahan yang signifikan juga terlihat pada Pasal 3 Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Jika  sebelum  perubahan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  diberikan  kewenangan  untuk menetapkan Garis- Garis  Besar  daripada  Haluan  Negara  (GBHN),  maka  setelah  perubahan kewenangan tersebut sudah  tidak  diberikan lagi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pada masa lalu, konsekuensi dari kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  untuk  menetapkan  Garis-Garis  Besar  daripada Haluan  Negara  (GBHN),  mengakibatkan  eksistensi  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai salah satu pengaturan perundang-undangan  yang  memuat  pengaturan.  Hal  ini  kemudian  semakin dipertegas  dengan  adanya  Ketetapan  MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966  yang menempatkan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  sebagai  salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat di bawah Undang- Undang Dasar.
Menurut  Mahfud  MD,  bahwa  Pemosisian  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  sebagai  peraturan  perundang-undangan  dalam derajat  kedua  (di  bawah  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
1945)  sebenarnya  hanyalah  tafsiran  MPRS  saja,  sebab  Undang-Undang Dasar  sendiri  tidak  menyebutkan  bahwa  TAP  MPR  itu  harus  berisi pengaturan  ( regeling )  dan  berbentuk  peraturan  perundang-undangaan, Menetapkan itu  sebenarnya  dapat  hanya  diartikan  sebagai  penetapan ( beschikking ) yang bersifat konkret, individual.
Secara  umum,  implikasi  dari  perubahan  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tentu  saja  memberikan  akibat  perubahan kedudukan  dan  kewenangan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  pula. Setidaknya  terdapat  3  (tiga)  implikasi  mendasar  akibat  perubahan  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  terhadap  kedudukan  dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, antara lain :
1. Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  tidak  lagi  menjadi  lembaga tertinggi  Negara  sebagai  perwujudan  Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yakni menjadi representasi absolut dari  kedaulatan  rakyat  Indonesia.  MPR  setelah  perubahan  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  kini  memiliki  kedudukan sederajat  dengan  lembaga  tinggi  Negara  lainnya,  yakni  Lembaga Kepresidenan,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
2. Sebagai  konsekuensi  MPR  yang  tidak  lagi  menjadi  lembaga  tertinggi Negara,  maka  MPR  bukanlah  lembaga  perwakilan,  akan  tetapi  cendrung menjadi  “ joint  sesion ”  antara  anggota  DPR  dan  anggota  DPD  yang memiliki fungsi bersifat  lembaga konstituante yang bertugas merubah dan menetapkan  Undang-undang  Dasar.  Secara  implisit,  roh  atau  eksistensi MPR menjadi ada atau diadakan jika berkenaan dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana pendapat Jimly Asshidiqie yang menyatakan bahwa, organ MPR itu sendiri baru  dikatakan  ada  ( actual  existence )  pada  saat  kewenangan  atau fungsinya sedang dilaksanakan.
Dalam  pola  Negara  kesatuan  sebagaimana  dianut  oleh  Indonesia, supremasi parlemen yang memegang fungsi legislasi, hanya ada ditangan DPR dan DPD bukan ditangan MPR lagi.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
3. MPR  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  ketetapan  yang bersifat  mengatur (regeling). MPR  setelah  perubahan  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945hanya diberikan kewenangan dalam membuat ketetapan yang bersifat keputusan (beshickking) . Dihilangkannya kewenangan  MPR  untuk  menetapkan  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara, berarti aturan dasar Negara kita berlaku secara singular atau tunggal yang bertumpu  kepada  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. MPR kini tidak lagi berwena Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945ng menerbitkan aturan dasar Negara (grundnorm) di luar  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945yang  bersifat mengatur.
Untuk melihat kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem perundang-undangan Indonesia,  baiknya kita memulai dari teori piramida  hukum  ( stufentheorie )  yang  diperkenalkan  oleh  Hans  Kelsen.  Teori inimengelompokan  beragam  norma  hukum  dasar  yang  berlaku.  Teori  Hans Kelsen  ini  kemudian  dikembangkan  oleh  Hans  Nawiasky  melalui  teori  yang disebut  dengan  “ theorie  von  stufenufbau  der  rechtsordnung ”.  Teori  ini memberikan penjelasan susunan norma sebagai berikut :
1.  Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) ;
2.  Aturan dasar negara ( staatsgrundgesetz );
3.  Undang-undang formal ( formell gesetz ); dan
4.  Peraturan  pelaksanaan  dan  peraturan  otonom  ( verordnung  en  autonome satzung ).
Berdasarkan  teori  Hans  Nawiasky  tersebut,  A.  Hamid  S.  Attamimi mengaplikasikannya dalam struktur hierarki perundang-undangan yang berlaku di  Indonesia.  Berdasarkan  teori  Nawiasky  tersebut,  maka  tata  urutan perundang-undangan di Indonesi adalah sebagai berikut :
1. Staatsfundamentalnorm :  Pancasila  (Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Staatsgrundgesetz :  Batang  Tubuh  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. Formell gesetz : Undang-Undang;
4. Verordnung  en  Autonome  Satzung :  Secara  hierarkis  mulai  dari  Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Secara  garis  besar  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat dikategorikan  sebagai  aturan  dasar  Negara  ( staatsgrundgesetz )  atau  dapat juga disebut sebagai norma dasar ( grundnorm ). Akan tetapi kategorisasi yang dilakukan  oleh  Attamimi  ini  dilakukan  disaat  kedudukan  MPR  masih  sebagai lembaga  tertinggi  Negara  atau  sebelum  perubahan  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  sebelum  perubahan  Undang-Undang  Dasar, memang  menjadi  salah  satu  produk  hukum  yang  berada  setingkat  dengan Undang-Undang  Dasar.  Hal  tersebut  mengacu  kepada  kewenangan  dan kedudukan MPR sebagai lembaga perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 3 Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  menyatakan  bahwa, “ Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka  kekuasaannya  tidak  terbatas,  mengingat  dinamik  masyarakat,  sekali dalam  5  tahun  Majelis  memperhatikan  segala  yang  terjadi  dan  segala  aliran- aliran  pada  waktu  itu  dan  menentukan  haluan-haluan  apa  yang  hendaknya dipakai untuk di kemudian hari ”.
Dalam  periode  era  reformasi,  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  dianggap  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  kekuasaan  untuk membuat peraturan-peraturan tertentu yang menguntungkan atau meligitimasi kepentingan kekuasaan. Untuk itu sedikit demi sedikit terjadi penghapusanKetetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  sebagai  sumber hukum  dalam  sistem  perundang-undangan  Indonesia.  Hal  ini  juga  yang mendasari evaluasi yang disertai penghapusan secara besar-besaran terhadap Ketetapan  Majelis  Permusyawartan  Rakyat/Sementara  (TAP  MPR/S)  pada tahun 2003 melalui Sidang Umum (SU) MPR untuk diberikan status baru.
Implementasi  dari  evaluasi  penghapusan  TAP  MPR/S  yaitu  dengan diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  yang  tidak  memasukkan  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu sumber hukum.
Mahfud  MD  berpendapat  bahwa  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  tetap  saja  boleh  ada  dan  dikeluarkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  tetapi  terbatas  hanya  untuk  penetapan  yang  bersifat beschikking (kongret  dan  individual)  seperti  Ketetapan  tentang  pengangkatan  Presiden,
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Ketetapan  tentang  pemberhentian  Presiden  dan  sebagainya.  Bahkan Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  tetap  dijadikan  sebagai  sumber hukum yang bersifat materiil. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahfud MD, bahwa  sebagai  sumber  hukum,  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat dapat  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  materiil  (bahan  pembuatan  hukum), namun  bukan  sumber  hukum  formal  (peraturan  perundang-undangan). Sebagai  sumber  hukum  materiil,  Ketetapan  Majelis  Permusyawarata  Rakyat bisa menjadi bahan hukum seperti halnya nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang  di  dalam  masyarakat,  keadaan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat, warisan sejarah dan budaya bangsa dan lain-lain.
Dengan  diterbitkannya  Undang-udang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  dimanaKetetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali masuk dalam hierarki peraturan perundang- undangan membawa konsekuensi-konsekuensi  logis  dalam penataaan  sistem hukum  Indonesia,  baik  norma,  kedudukan,  maupun  ruang  pengujian  akibat pertentangan antara sesama produk perundang-undangan lainnya. Keberadaan  Undang-udang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengakibatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat secara otomatis menjadi rujukan dalam pembentukan dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Dalam hal ini UU/Perpu, PP. Perpres, dan Perda.
Kemudian  timbul  silang  pendapat  diantara  pengamat  hukum ketatanegaraan  dan  perundang-undangan.  Sebagian  menyebutkan  bahwa keberadaaan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dalam  hierarki perundang-undangan  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-udang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  telah memberikan  ruang  kepada  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  untuk  kembali merumuskan kembali ketentuan yang mengikat publik. Padahal dalam Sidang Umum  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  pada  tahun  2003,  telah  diputuskan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi mengatur keluar (mengikat publik), namun hanya berlaku bagi intern Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam Sidang Umum MPR di tahun 2003 tersebut ditegaskan bahwa, ketentuan  yang  mengikat  publik,  harus  diimplementasikan  melalui  produk Undang-Undang. Terdapat 2 (dua) alasan yang melatar belakanginya :
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Pertama ,  perubahan  UUD  RI  Tahun  1945  membawa  konsekwensi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak lagi dapat membuat ketentuan  yang  mengatur,  kecuali  yang  bersifat  kedalam  organ  Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri.
Kedua ,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  merupakan  lembaga  yang menjalankan  fungsi  dan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun 1945,  dan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak  lagi  mempunyai    kewenangan  untuk  membentuk  Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam UUD RI Tahun 1945 setelah amandemen.
Di  dalam  Pasal  IAturan  Tambahan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945menyatakan bahwa, “Majelis Permusyawaratan Rakyat  ditugasi  untuk  melakukan  peninjauan  terhadap  materi  dan  status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  untuk  diambil  putusan  pada  sidang  Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 ”.
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang  dimaksud  dalam ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  b  Undang-udang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bisa djabarkan melalui penjelasan pasal tersebut  yang mengatakan bahwa,  “Yang dimaksud dengan “Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat”  adalah  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  dan  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1966 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003 ”.
Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003, telah  diputuskan  yang  mana  saja  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat/Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  (TAP  MPR/MPRS)  dari total  139  ketetapan  sejak  tahun  1966  hingga  2002,  yang  masih  berlaku  dan tidak  berlaku  lagi.Dalam  TAP  MPR  Nomor  I/MPR/2003  TAP  MPR  yang  ada, diberikan  status  hukum  baru  yang  dikelompokkan  ke  dalam  6  (enam)  pasal, antara lain :
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
 Pasal  1  tentang  Ketetapan  MPR/MPRS  yang  dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku (8 Ketetapan);
 Pasal  2  tentang  Ketetapan  MPRS/MPR  yang  dinyatakan  berlaku  dengan ketentuan (3 Ketetapan);
 Pasal  3  tentang  Ketetapan  MPRS/MPR  yang  dinyatakan  tetap  berlaku sampai  dengan  terbentuknya  pemerintahan  hasil  pemilihan  umum  tahun 2004 (8 Ketetapan);
 Pasal  4  tentang  Ketetapan  MPRS/MPR  yang  dinyatakan  tetap  berlaku sampai terbentuknya UU (11 Ketetapan);
 Pasal  5  tentang  Ketetapan  MPRS/MPR  yang  dinyatakan  masih  berlaku sampai  ditetapkannya  peraturan  tata  tertib  yang  baru  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  hasil  pemilihan  umum  tahun 2004 (5 Ketetapan);
 Pasal 6 tentang Ketetapan MPRS/MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum  lebih  lanjut,  baik  Karena  bersifat  final  (enimalig),  telah  dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. (104 Ketetapan)
Berdasarkan  pengelompokan  di  atas,  maka  TAP  MPR  yang  masih dianggap berlaku tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 4, dengan total sebanyak 13  TAP  MPR  yang  masih  berlaku.  TAP  MPR  yang  masih  berlaku  tersebut, adalah :
1.  Ketetapan  MPRS  No.  XXV/MPRS.1966  tentang  Pembubaran  Partai Komunis  Indonesia,  pernyataan  sebagai  organisasi  terlarang  di  seluruh Wilayah  Indonesia  bagi  Partai  Komunis  Indonesia  dan  larangan  setiap Kegiatan  untuk  Menyebarkan  atau  Mengembangkan  Faham  atau  Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
2.  Ketetapan  MPR  No.  XVI/MPR/1998  tentang  Politik  Ekonomi  Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
3.  Ketetapan  MPR  No  V/MPR/1999  tentang  Penentuan  Pendapat  di  Timor Timur.
4.  Ketetapan  MPRS  No. XXIX/MPRS/1966 tentang  Pengangkatan  Pahlawan Ampera. (dalam perkembangan terakhir telah terbentuk UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan)
5.  Ketetapan  MPR  No.  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggara  Negara  yang Bersih dan Bebas KKN.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
6.  Ketetapan  MPR  No.  XV/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Otonomi Daerah,  Pengaturan,  Pembagian,  dan  Pemanfaatan  Sumber  Daya Nasional  yang  Berkeadilan,  serta  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah dalam NKRI.
7.  Ketetapan  MPR  No.  V/MPR/2000  tentang  Pemantapan  Persatuan  dan Kesatuan Nasional.
8.  Ketetapan  MPR  No.  VI/MPR/2000  tentang  Pemisahan  Tentara  Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia.
9.  Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.
10.  Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. 11.  Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 12.  Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.
13.  Ketetapan  MPR  No.  IX/MPR/2001  tentang  Pembaharuan  Agraria  dan Pengelolahan Sumber Daya Alam.
Ketiga-13Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  inilah  yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-udang Nomor 12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  dengan pengelompokan  11  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang  sudah tidak  berlaku  akibat  telah  dibentuknya  Undang-Undang  (Pasal  4  TAP  MPR Nomor  I/MPR/2003)  dan  3  TAP  MPR  yang  masih  berlaku  hingga  saat  ini (Pasal 2 TAP MPR Nomor I/MPR/2003).
Adapun Ketetapan MPR No  V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di  Timor  Timur,  secara  otomatis  tidak  berlaku  lagi  akibat  norma  yang  diatur didalamnya sudah terlaksana.  Dengan demikian,  sisa  2 Ketetapan MPR  yang masih berlaku hingga saat ini akibat status hukumnya yang tidak dicabut atau diganti  melalui  Undang-Undang.  Pertanyaan  kemudian  muncul,  apakah  diluar 2 Ketetapan MPR tersebut, Ketetapan MPR dapat dinyatakan berlaku kembali dan  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  formill?  Secara  logika  hukum,  hal tersebut  mustahil  mengingat  tidak  mungkin  keberlakukan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  justru  dilegitimas  atau  dibuat berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah,  dalam hal  ini Undang-udang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Dalam hal pengajuan Hak Uji Materiil, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur  tata  cara  pengujian  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat terhadap  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  atapun  Undang-Undang terhadap  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Mahkamah  Konstitusi tidak  boleh  serta  merta  melakukan  pengujian  terhadap  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  kecuali  Mahkamah  Konstitusi  melakukan  upaya hukum progresif seperti yang dilakukan selama ini.
Akan tetapi, jika merunut kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Nomor  I/MPR/2003  khususnya  dalam  ketentuan  Pasal  4,  maka Mahkamah  Konstitusi  sebenarnya  dapat  melakukan  pengujian  terhadap Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat. Hal tersebut mengingat ketentuan Pasal  4  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  I/MPR/2003, secara tersirat telah menyamakan kedudukan Kedudukan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  dengan  produk  Undang-Undang  yang  diharuskan untuk  dibuat  sebagai  pengganti  norma  yang  diatur  dalam  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  sebelumnya.  Kecuali  TAP  MPR  yang  disebutkan dalam  Pasal  2  TAP  MPR  Nomor  I/MPR/2003,  Mahkamah  Konstitusi  tidak berwenang mengujinya sebab ketentuan Pasal 2 tersebut tidak mensyaratkan perubahan  atau  pencabutan  melalui  Undang-undang  sebagaimana  yang dipersyaratkan dalam Pasal 4.

## III.  Kesimpulan
Kedudukan  dan  kewenangan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  sebelum dan  sesudah  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 berbeda. Dengan dimasukkannya Ketetapan majelis Permusyawaratan  Rakyat  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  b  Undang-udang  Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, memberikan  implikasi  hukum,  yakni  diharuskannya  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  sebagai  rujukan  bagi  peraturan  perundang-undangan yang berada dibawahnya, baik Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden  ataupun  Peraturan Daerah.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat  (1)  huruf  b  Undang-udang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  adalah  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  yang  merujuk  hasil  Sidang  Umum  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Tahun 2003 yang melahirkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003, khususnya pada pasal 2 dan pasal 4.
Setelah  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  untuk membuat  ketetapan  yang  bersifat  mengatur (regelling), akan  tetapi  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  hanya  diberikan  kewenangan  dalam  membuat ketetapan yang bersifat keputusan (beshickking) .
Pengujian terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang terhadap  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  sebagai  konsekuensi hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang  diatur  dalam  7  ayat  (1)  huruf  b Undang-udang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  tidak  memiliki  landasan  mekanisme  atau  ketentuan pengujian.  Mahkamah  Konstitusi  tidak  serta  merta  dapat  menguji  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  kecuali  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003, yang dipersamakan dengan produk Undang-Undang.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## Daftar Pustaka
A.  Hamid  A.  Attamimi, Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara;  Suatu  Studi  Analisis Mengenai  Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan  dalam Kurun  Waktu  Pelita  I –Pelita  IV, Disertasi  Ilmu  Hukum  Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta,1990.
Bagir  Manan, Dasar-Dasar  Perundang-undangan  Indonesia ,  Ind.  Hill.Co.,  Jakarta, 1992.
Jimly  Asshidiqie, Sengketa  Kewenangan  Konstitusional  Lembaga  Negara ,  , Konstitusi Pers (cetakan ke-3), Jakarta, 2006
Maria  Farida  Indrati, Ilmu  Perundang-Undangan  Jenis,  Fungsi  dan  Materi Muatan ,Kanisius, Yogyakarta,2007.
Moh.  Mahfud  MD., Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi , Rajawali Pers., Jakarta, 2010.
Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Cetakan  ke  VII.,  Bandung 2012.