## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE
oleh

## Setia Putra
Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan  yang  melintasi  batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, dengan  menggunakan media internet. Lahirnya Undang-undang Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU  ITE) sepertinya  menjadi  solusi untuk memberikan perlindungan bagi konsumen.  Dalam UU  ITE  telah mengatur  mengenai  syarat  sahnya suatu transaksi e-commerce , mengatur mengenai hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang,tanggungjawab, perlindungan hukum, upaya hukum dan penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce .
E-commerce  is  a  form  of  trade which has its own characteristics that are  cross-border  trade,  not to  meet the  seller  and  buyer,  use media internet. The  birth  of  Law No.  11  of  2008  is  about Information and Electronic Transactions  (UU  IET)  seems  to be  the  solution  to  provide protection  for  consumers.  In  the IET Law  has  set  the  terms validity of e-commerce transactions,  establishing the rights and obligations, prohibited acts, responsibility, legal protection,  remedies  and  dispute resolution in e-commerce transactions.
Kata Kunci : E-commerce, tanggungjawab, Perlindungan dan penyelesaian

## A. Pendahuluan
Tekhnologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian  dunia.  Internet  membawa  perekonomian  dunia  memasuki babak  baru  yang  lebih  populer  dengan  istilah  digital economics atau perekonomoan  digital.  Internet  bukan  lagi  suatu  hal  yang  baru  dalam  fase pertumbuhan  dan  perkembangan  teknologi.  Perkembangan  teknologi  yang sangat  pesat  ini  telah  membawa  banyak  perubahan  bagi  pola  kehidupan
sebagian  masyarakat  Indonesia.  Pola  kehidupan    tersebut  terjadi  hampir  di semua bidang, baik sosial, budaya, perdagangan dan bidang lainnya. Dalam bidang  perdagangan,  internet  mulai  banyak  dimanfaatkan  sebagai  media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. 1
Teknologi informasi atau information technology (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan  jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru,    serta  menciptakan  jenis  pekerjaan  dan  karier  baru  dalam  pekerjaan manusia. 2 Salah  satu  bagian  yang  paling  berkembang pesat    dari    bidang teknologi informasi adalah internet (interconnection networking), yang pada awalnya  diciptakan  sebagai  saluran  swasta  untuk  kepentingan  kegiatan penelitian  dan  akademis,  Internet  sekarang  lebih    banyak  dieksploitasi  oleh bisnis untuk berbagai macam pelayanan komersial.
Saat    ini,  salah    satu    aktivitas    perdagangan  di  dunia    maya    yang paling    berkembang  dalam    kaitan  dengan  penggunaan  internet  adalah electronic  commerce . E-commerce tersebut  terbagi  atas  dua  segmen  yaitu business  to  business  e-commerce (perdagangan  antar  pelaku  usaha)  dan business to consumer e-commerce (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen). Makin banyak  kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak mengandalkan jual beli sistem online (e- commerce) sebagai media transaksi.
Sangat wajar, mengingat melalui Internet masyarakat memiliki ruang gerak  yang  lebih  luas  dalam    memilih  produk  (barang  dan  jasa)  yang  akan dipergunakan,  tentunya  dengan  berbagai  kualitas  dan  kuantitas  yang sesuai dengan keinginannya. 3 Salah seorang pakar internet Indonesia, Budi Raharjo menilai  bahwa,  Indonesia  memiliki  potensi  dan  prospek  yang  cukup
1 Riyeke Ustadiyanto, Framework E-Commmerce, ANDI, Yogyakarta, 2001, hlm. 11.
2 Sutan  Remy  Sjahdeini, Hukum  Cyber  Sistem  Pengamanan  E-commerce,  makalah  dalam seminar  tentang  Peran  Penegak  Hukum  Dalam  Kaitannya  Dengan Transaksi  Perbankan” yang diselenggarakan  oleh Bank Mandiri pada hari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta, hlm. 1.
3 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Cyber  Law,  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi,  Refika, Bandung, 2005, hlm. 169.
menjanjikan  untuk  pengembangan e-commerce .  Berbagai  kendala  yang dihadapi  dalam  pengembangan e-commerce ini seperti  keterbatasan infrastruktur,  jaminan  keamanan  transaksi  dan  terutama  sumber  daya manusia bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata e- commerce itu.
Kemudian  Direktur  Jenderal  Sumber  Daya  Perangkat  Pos  dan Informatika  (SDPP)  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Budi Setiawan  menyatakan  perkembangan  dunia  teknologi  berkembang  sangat pesat di dunia tak terkecuali Indonesia dengan mencapai peringkat ketiga di Asia untuk jumlah pengguna internet. Tercatat sebanyak 44,6 juta pengguna Facebook  dan  sebanyak  19,5  juta  pengguna  Twitter  di  Indonesia.  Indonesia menjadi  negara  kelima  terbesar  pengguna  Twitter  di  bawah  Inggris  dan negara besar lainnya. Dari 245 juta penduduk Indonesia, pengguna internet di  Indonesia  mencapai  55  juta  orang  atau  menguasai  Asia  sebesar  22,4% setelah Jepang. 4
Sementara  data Asosiasi  E-commerce  Indonesia (IDEA)  mencatat, total transaksi bisnis  online di Indonesia pada 2013 mencapai Rp80 triliun. Setengah  dari  transaksi  tersebut  terjadi  di  Jakarta  yang  mencapai  Rp30 triliun.  Daniel  Tumiwa  selaku  Country  Manager  PT  Multiply  Indonesia mengatakan  bahwa  diperkirakan  pada  tahun  2015 bakal  meningkat  10  kali lipat.  Melihat  data  dan  fakta  dari  sejumlah  temuan  tersebut,  maka  dapat dikatakan  bahwa,  kini  kecenderungan  masyarakat  Indonesia  untuk melakukan  berbagai  aktivitas,  terutama  promosi  dan  bertransaksi (penawaran/belanja produk), adalah melalui internet ( online ). 5
Sedangkan  untuk  total  nilai  pasar  e-commerce  Indonesia pada tahun 2014 diprediksi oleh Vela Asia dan Google akan mencapai USD 8 miliar dan
4 http://kominfo.go.id/berita/detail/3640/Indonesia+Peringkat+Lima+Pengguna+Twitter,diakse s pada tanggal 10 Mei 2014.
5 http://blog.indotrading.com/transaksi-e-commerce-terus-meningkat-tentukan-pilihan-anda- sekarang/, diakses pada tanggal 10 Mei 2014.
diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai angka USD 24 miliar. Visa memperkirakan  online  shopping  di  Indonesia  akan  tumbuh  40%  tahun  ini dan  53%  tahun  depan,  dari  23%  tahun  lalu.  Mengingat  pertumbuhan  e- commerce  yang  pesat  tersebut,  aturan  terkait  e-commerce  telah  banyak diatur  dalam  Undang-Undang  (UU)  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan.  Pengaturan  e-Commerce  merupakan  amanah  UU  Nomor  7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 6
Kehadiran e-commerce memberikan  kemanjaan  yang  luar  biasa kepada  konsumen,  karena  konsumen  tidak  perlu  keluar  rumah  untuk berbelanja disamping itu pilihan barang/jasapun beragam dengan harga yang relatif  lebih  murah.  Hal  ini  menjadi  tantangan  yang  positif dan  sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya.
Konsumen  memiliki  kebebasan  untuk  menentukan  jenis  dan  kualitas barang/jasa  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Dikatakan  negatif  karena  kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari pada posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian. 7
Perkembangan  internet  yang  semakin  maju  merupakan  salah  satu faktor  pendorong  berkembangnya e-commerce di  Indonesia.  Perkembangan e-commerce diatur  di  dalam  Undang-undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  disingkat  UU  ITE.  Sebagai konsumen, kita harus jeli di dalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual-beli secara e-commerce terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang  diatur  dalam  KUHPerdata,  sedangkan e-commerce pada  dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi
6 http://www.pajak.go.id/content/e-commerce-di-indonesia-sudah-diatur-dalam- uuperdagangan, diakses pada tanggal 20 Desember 2014.
7 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 3.
tekhnologi  seperti  internet  sebagai  media  transaksi.  Kehendak  para  pihak yang  diwujudkan  dalam  kesepakatan  ialah  merupakan  dasar  mengikatnya suatu  perjanjian,  kehendak  itu  dapat  dinyatakan  dengan  berbagai  cara  baik lisan  maupun  tertulis  dan  mengikat  para  pihak  dengan  segala  akibat hukumnya. 8
Dengan  munculnya  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  memberikan  dua  hal  penting yakni,  pertama  pengakuan  transaksi  elektronik dan  dokumen  elektronik dalam  kerangka  hukum  perikatan  dan  hukum  pembuktian,  sehingga kepastian  hukum  transaksi  elektronik  dapat  terjamin,  dan  yang  kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum  terkait  penyalahgunaan  TI  (Teknologi  Informasi)  disertai  dengan sanksi  pidananya.  Dengan  adanya  pengakuan  terhadap  transaksi  elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan e-commerce mempunyai basis legalnya. 9
Walaupun  sudah  ada  undang-undang  yang  mengatur  masalah perdagangan secara e-commerce . Namun, kadangkala konsumen  masih saja dalam posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering  kali  disebabkan  karena  tingkat  pengetahuan  hukum  dan  kesadaran konsumen  akan  haknya  yang  masih  rendah,  kondisi  seperti  ini  oleh  pelaku usaha  dimanfaatkan  untuk  meraup  keuntungan  sebesar-besarnya  dengan tidak  mengidahkan  kewajiban-kewajiban  yang  sudah  seharusnya  melekat pada para pelaku usaha. 10 Seharusnya konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi banyak konsumen yang belum menyadari bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Seperti  halnya  mengenai  pembelian  melalui  internet  secara  online  atau
8 Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.3
9 Ibid.
10 Lingga  Ery  Susanto, Perlindungan+konsumen,  www.scribd.com,  diakses  pada  tanggal  02 April 2014.
dengan e-commerce .
Dalam  perkembangan  saat  ini  banyak  bermunculan  toko-toko  online dan  bahkan  sekarang  sudang  bisa  melakukan  transaksi  jual-beli  melalui jejaring sosial (sosial network) . Sehingga banyak yang memanfaatkan untuk mengambil  keuntungan  pribadi  dengan  melakukan  penipuan.  Pada  awal 2012-2013  banyak  bermunculan  toko online  palsu  baik  melalui  website maupun  jejaring  sosial.  Mereka  menjanjikan  dengan  harga  yang  jauh  lebih murah  dari  harga  normal.  Dalam  prakteknya  biasanya  mereka  meminta transfer 50% diawal. Dan berjanji akan mengirimkan barangnya segera, akan tetapi  esok  harinya  mereka  meminta  pelunasan  dengan  alasan  ada  masalah administrasi. Akan tetapi setelah pelunasan terjadi oleh pihak pembeli. Maka si penjual langsung menonaktifkan nomor telpon celuler yang dipakai untuk berhubungan dengan pembeli tadi. 11 Selain itu, timbul masalah-masalah yang dialami konsumen seperti di dalam pembeliannya terdapat barang yang tidak sesuai  dengan  apa  yang  dipesan,  atau  terdapat  kecacatan  pada  barang tersebut. Hal ini tentunya juga dapat merugikan pihak konsumen.

## B. Permasalahan
Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  tanggungjawab  para  pihak  dalam  transaksi  jual-beli e- commerce ?
2. Bagaimana  upaya  hukum  bagi  konsumen  yang  dirugikan  dalam transaksi jual-beli e-commerce ?

## C. Pembahasan
1. Tanggungjawab  Para  Pihak  Dalam  Transaksi  Jual-Beli E- commerce)
11 Triyono  Setyo, Perkembangan  e-commerce  di  Indonesia,  2012,  www.unpas.ac.id,  diakses pada tanggal 09 April 2014.
Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik, masing- masing  memiliki  hak  dan  kewajiban.  Penjual (merchant) merupakan  pihak yang  menawarkan  produk  melalui  internet,  oleh  itu,  seorang  penjual  wajib memberikan  informasi  secara  benar  dan  jujur  atas  produk  yang ditawarkannya  kepada  pembeli  atau  konsumen.  Penjual/pelaku  usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen. atas barang  yang  dijualnya,  juga  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad  tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara transaksi elektronik ini. 12
Bank  sebagai  perantara  dalam  transaksi  jual  beli  secara  elektronik, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada  penjual  produk  itu,  karena  mungkin  saja  pembeli/konsumen  yang berkeinginan  membeli  produk  dari  penjual  melalui  internet  berada  dilokasi yang  letaknya  saling  berjauhan  sehingga  pembeli  tersebut  harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang  telah  dibelinya  dari  penjual,  misalnya  dengan  pentransferan  dari rekening  pembeli  kepada  rekening  penjual  atau  sering kita  kenal  dengan sebutan account to account . 13
Transaksi e-commerce dilakukan  oleh  pihak  yang  terkait,  walaupun pihak-pihaknya  tidak  bertemu  secara  langsung  satu  sama  lain  melainkan berhubungan melalui media internet. 14 Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli  secara  elektronik,  masing-masing  memiliki  hak  dan  kewajiban, penjual/pelaku  usaha  merupakan    pihak  yang  menawarkan  produk  melalui Internet,  oleh  karena  itu  penjual  bertanggung  jawab  memberikan  informasi secara  benar  dan  jujur  atas  produk  yang  ditawarkan  kepada  pembeli  atau konsumen. 15
12 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Gravindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 77.
13 Ibid., hlm 78.
14 Ibid., hlm. 65. 15 Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Salah  satu masalah  yang  dihadapi  dalam implementasi  sistem e- commerce adalah  mekanisme  pembayaran  via  internet. 16 Mekanisme pembayaran  online  juga  harus  menyertakan  semua  atau  sebagian  dari tahapan-tahapan  ini  dalam  alur pembayaran  yang  digunakan.  Perubahan interaksi  ini  juga  mengharuskan  untuk  mempehatikan  ke  arah pengembangan  keamanan  metode  pembayaran  dalam e-commerce ,  agar lebih aman dan terjamin. Karena itulah, sebagai pendukung dalam transaksi e-commerce diperlukan perantara  (pihak  ketiga)  untuk  keamanan,
indentifikasi dan pengesahan. 17
Dalam  transaksi e-commerce melalui  internet  perintah  pembayaran (payment  instruction) melibatkan  beberapa  pihak    selain  dari  pembeli (cardholder) dan  penjual (merchant). 18 Dalam  transaksi  online  merupakan sebuah  keharusan  adanya  pihak-pihak  lain  yang  terlibat  tersebut.  Cara pembayaran yang sering dilakukan dengan menggunakan kartu kredit (credit card) seperti  BCA  Card  atau  Master  Card,  kartu  debit (debit  card) ,  cek pribadi (personal  check) ,  atau  transfer  antara  rekening.  Proses  pembayaran biasanya  dilakukan  di  tempat  diperjual-belikannya  produk  atau  jasa tersebut. 19
Transaksi  secara  online  bergantung  dengan  kartu  kredit,  karena hampir semua teknologi yang tersedia menghendaki transaksi yang dilakukan lewat  kartu  kredit.  terjadinya  transaksi  antara  konsumen  dan  pihak merchant /pedagang  dijembatani  oleh  pihak  ketiga  yang  dapat  berupa  bank atau  lembaga  keuangan.  Jika  seorang  konsumen  menggnakan  kartu  kredit untuk  berbelanja    ke  satu merchant tertentu,  misalnya  ke    www.ebay.com maka transaksi tersebut akan dijembatani oleh bank yang mengurusi masalah
16 Indrajid, E-Commerce, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 80.
17 Soon Yong Choi dkk, The Ekonomics of Electronic Commerce, Beijing, 2009, hlm. 412. 18 Muhammad  Aulia  Adnan, Aspek  Hukum  Protocol  Pembayaran  Visa/Mastercard  Secure Elektronik Transaction (SET), 2008, hlm. 54.
19 www.articles mekanisme pembayaran internet.com, diakses tanggal 30 Mei 2014.
rekening bank pihak merchant . 20
Ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  berhubungan  dengan pembayaran melalui internet, yaitu: 21
a Security :  data atau  infoemasi  yang    berhubungan  dengan  hal-hal sensitif semacam nomor kartu kredit dan password tidak boleh sampai ”dicuri”  oleh  yang  tidak  berhak  karena  dapat  disalahgunakan  di kemudian hari.
b Confidentiality :  perusahaan  harus  dapat  menjamin  bahwa  tidak ada pihak lain yanng mengetahui terjadinya transaksi, kecuali pihak-pihak yang memang secar hukum harus mengetahuinya (misalnya bank).
c Integrity  : sistem  harus  dapat  menjamin  adanya  keabsahan  dalam proses  jual  beli,  yaitu  harga    yang  tercantum  dan  dibayarkan  hanya untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama.
d Authentication :  yaitu  proses  pengecekan    kebenaran.  Di  sini  pembeli maupun  penjual  merupakan  mereka  yang  benar-benar  berhak melakukan  transaksi,  seperti  yang    dinyatakan  oleh masing-masing pihak.
e Authorization :  mekanisme  untuk    melakukan  pengecekan  terhadap keabsahan  dan  kemampuan  seorang  konsumen  untuk  melakukan pembelian (adanya dana yang diperlukan unntuk melakukan transaksi jual beli).
f Assurance :  kondisi  ini  meperlihatkan  kepada  konsumen  agar  merasa yakin  bahwa merchant yang  ada  benar-benar  berkompeten  untuk melakukan  transaksi  jual  beli  melalui  internet  (tidak  melanggar hukum, memiliki sistem yang aman, dan sebagainya).
Di  dalam  ketentuan Pasal  9  UU  ITE  dijelaskan  bahwa  pelaku  usaha yang  menawarkan  produk  melalui  sistem  elekronik  harus  menyediakan informasi  yang  dilengkap  dan  benar  berkaitan  dengan  syarat  kontrak, produsen,  dan  produk  yang  ditawarkan. Kemudian  dalam  Pasal  10  ayat  (1) UU  ITE mewajibkan setiap  pelaku  usaha  yang  menyelenggarakan  Transaksi Elektronik harus disertifikasi  oleh  lembaga  Sertifikasi  keandalan”. Tidak hanya  itu,  dalam    penyelenggaraan e-commerce ,    penyelenggara  Agen
20 Jonathan Sarwono dan Tuty Martadiredja, Teori E-Commerce Kunci Sukses Perdagaangan di Internet, hlm. 89.
21 Indrajid, Op. Cit., hlm. 8.
Elektronik wajib memperhatikan prinsip: 22
a. kehati-hatian;
b. pengamanan  dan  terintegrasinya  sistem  Teknologi Informasi; c. pengendalian  pengamanan  atas  aktivitas  Transaksi Elektronik; b. efektivitas dan efisiensi biaya; dan
c. perlindungan    konsumen    sesuai    dengan    ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Berarti  dalam pelaksanaan  transaksi e-commerce, para  pihak  harus menalankan  prinsip-prinsip  tersebut  di  atas  dengan  baik  dan  konsisten. Berdasarkan  pengamatan  dan  pengalaman,  prinsip  utama  transaksi  secara online di  Indonesia  masih  lebih  mengedepankan  aspek  kepercayaan  atau “trust”  terhadap  penjual  maupun  pembeli.  Prinsip  keamanan  infrastruktur transaksi  secara online seperti  jaminan  atas  kebenaran  identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran ( payment gateway ), jaminan  keamanan  dan  keandalan web  site electronic  commerce belum menjadi  perhatian  utama  bagi  penjual  maupun  pembeli,  terlebih  pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak  terlalu  besar  (misalnya  transaksi  jual  beli  melalui  jejaring  sosial,
komunitas online , toko online , maupun blog).
Salah  satu  indikasinya  adalah  banyaknya  laporan  pengaduan  tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima  oleh  kepolisian  maupun  penyidik  Kementerian  Kominfo.  Dengan kondisi  demikian,  ada  baiknya  kita  lebih  selektif  lagi  dalam  melakukan transaksi  secara online dan  mengedepankan  aspek  keamanan  transaksi  dan kehati-hatian  sebagai  pertimbangan  utama  dalam  melakukan  transaksi  jual beli secara online .
Kemudian  dalam  penyelenggaraan    Transaksi    Elektronik    yang
22 Pasal  38  ayat  (1)  PP  Nomor  82  TAHUN  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Dan Transaksi Elektronik.
dilakukan para pihak wajib memperhatikan: 23
a. iktikad baik; b. prinsip kehati-hatian; d. transparansi; e. akuntabilitas; dan
f. kewajaran.
Apabila prinsip di atas dilanggar atau tidak diindahkan, maka tentunya pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggung-jawaban dari pihak yang melanggar. Menurut penulis, sebaiknya dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet, konsumen juga harus jeli, teliti serta waspada terhadap penawaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Tidak  jarang  pelaku  usaha menawarkan  produk  yang  fiktif,  yang  dijual murah  agar  konsumen  tertarik. Konsumen  harus  memastikan  dahulu  sebelum  memesan  barang,  pastikan merchant mencantumkan  nomor  telepon  yang  bisa  dihubungi  dan  alamat lengkapnya.
Apabila  tertarik  dengan  barang  yang  ditawarkannya,  maka  lakukan komunikasi terlebih dahulu, biasanya pembeli langsung menghubungi lewat telepon,  untuk  memastikan  apakah  barang  benar-benar  ada,  setelah  itu pembeli  baru  menanyakan  tentang  spesifikasi  barang  yang  akan  dibelinya. Jika  setuju,  maka  pembeli  segera  membayar  harga  atas  barang  tersebut, kemudian  barang  dikirimkan.  Kegiatan  aktif  konsumen  untuk  selalu berkomunikasi  atau  bertanya  tentang  barang  yang  akan  dibelinya  kepada pelaku usaha akan dapat mengurangi dampak kerugian bagi konsumen.
Selanjutnya, khusus untuk kewajiban pelaku usaha dalam transaksi e- commerce menurut  Pasal  49  PP  Nomor  82  TAHUN  2012  tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, yaitu:
1) Pelaku  Usaha  yang  menawarkan    produk  melalui    Sistem  Elektronik wajib    menyediakan    informasi    yang    lengkap  dan    benar  berkaitan dengan  syarat  kontrak,  produsen, dan produk yang ditawarkan.
23 Pasal  46  ayat  (2)  PP  Nomor  82  TAHUN  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Dan Transaksi Elektronik.
2) Pelaku    Usaha    wajib    memberikan    kejelasan    informasi  tentang penawaran kontrak atau iklan.
3) Pelaku    Usaha    wajib    memberikan    batas    waktu    kepada  konsumen untuk    mengembalikan    barang    yang    dikirim  apabila    tidak    sesuai dengan  perjanjian  atau  terdapat cacat tersembunyi.
4) Pelaku  Usaha  wajib menyampaikan  informasi mengenai barang yang telah dikirim.
5) Pelaku    Usaha    tidak    dapat    membebani    konsumen  mengenai kewajiban  membayar  barang  yang  dikirim tanpa dasar kontrak.
Dalam  UU  Perdagangan juga diatur  bahwa  setiap  pelaku  usaha  yang memperdagangkan  Barang  dan  atau  Jasa  dengan  menggunakan  sistem elektronik  wajib  menyediakan  data  dan  atau  informasi  secara  lengkap  dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan  menggunakan  sistem  elektronik  yang  tidak  sesuai  dengan  data  dan atau  informasi  dan  penggunaan  sistem  elektronik  tersebut  wajib  memenuhi ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Berikutnya  dalam  ketentuan Pasal  12  ayat  (3)  UUITE  menjelaskan bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  pelanggaran  ketentuan tentang kewajiban dalam  transaksi  elektronik,  bertanggung  jawab  atas  segala kerugian  dan  konsekuensi  hukum  yang  timbul.  Artinya  setiap  orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap transaksi elektronik tersebut. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi selama transaksi berlangsung. 24
Kemudian  bagi  Para  pihak  yang    melakukan  Transaksi  Elektronik harus  menggunakan  Sistem  Elektronik  yang  disepakati.  Kecuali  ditentukan lain  oleh  para  pihak,  Transaksi  Elektronik  terjadi    pada  saat  penawaran transaksi  yang  dikirim  Pengirim  telah  diterima  dan  disetujui  Penerima.
24 Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Persetujuan  atas  penawaran  Transaksi  Elektronik  harus  dilakukan  dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. 25
Dalam  perjanjian  terdapat  dokumen elektronik ,  biasanya  dokumen tersebut  dibuat  oleh  pihak merchant yang  berisi  aturan  dan  kondisi  yang harus  dipatuhi  oleh customer tetapi  isinya  tidak  memberatkan customer . Aturan  dan  kondisi  tersebut  juga  dipakai  sebagai  perlindungan  hukum  bagi kedua  belah  pihak.  Adapun  perlindungan  hukum  bagi  kedua  belah  pihak adalah :
a. Perlindungan hukum untuk merchant terutama ditekankan dalam hal pembayaran, merchant mengharuskan customer untuk  melakukan pelunasan  pembayaran  dan  kemudian  melakukan  konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.
b. Perlindungan  hukum  untuk customer terletak  pada  garansi  berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
c. Privacy Data  pribadi  pengguna  media elektronik harus  dilindungi secara  hukum.  Pemberian  informasinya  harus  disertai  oleh persetujuan  dari  pemilik  data  pribadi.  Hal  ini  merupakan  bentuk perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  melakukan transaksi  e- commerce , yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang  ada di dalamnya dilindungi sebagai  hak  kekayaan  intelektual  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”.
Pengirim  atau  Penerima  dapat  melakukan  Transaksi  Elektronik sendiri, melalui  pihak  yang  dikuasakan  olehnya,  atau  melalui  Agen
25 Pasal  20  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Elektronik. Namun, Pihakyang  bertanggung  jawab  atas  segala  akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik diatur sebagai berikut: 26
a. jika  dilakukan  sendiri,  segala  akibat  hukum  dalam  pelaksanaan Transaksi  Elektronik  menjadi  tanggung  jawab  para  pihak  yang bertransaksi;
b. jika  dilakukan  melalui  pemberian  kuasa,  segala  akibat  hukum  dalam pelaksanaan  Transaksi  Elektronik  menjadi  tanggung  jawab  pemberi kuasa; atau
c. jika  dilakukan  melalui  Agen  Elektronik,  segala  akibat  hukum  dalam pelaksanaan  Transaksi  Elektronik  menjadi  tanggung  jawab penyelenggara Agen Elektronik.
Sedangkan  jika  kerugian  Transaksi  Elektronik  disebabkan  gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap  Sistem elektronik,  segala  akibat  hukum  menjadi  tanggung  jawab penyelenggara  Agen  Elektronik.Jika  kerugian  Transaksi  Elektronik disebabkan  gagal  beroperasinya  Agen  Elektronik  akibat  kelalaian  pihak pengguna  jasa  layanan,  segala  akibat  hukum  menjadi  tanggung  jawab pengguna jasa layanan. Namun,  ketentuan ini tidak  berlaku  dalam  hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. 27

## 2. Upaya Hukum dalam Transaksi E-Commerce
Dalam melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce juga dapat ditempuh  dengan  upaya  hukum.  Upaya  hukum  ini  digunakan  apabila  telah terjadi  sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen.  Menurut  UUPK salah  satu  hak  konsumen  adalah  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan upaya penyelesaian sengketa secara patut. 28 Selain itu, salah satu kewajiban pelaku  usaha  adalah  memberikan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau
26 Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
27 Pasal  21  ayat  (4)  dan  (5)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
28 Pasal 4 huruf e UU PK.
penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 29
Dalam Pasal  23  UUPK  menyebutkan  bahwa apabila  pelaku  usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak memberi tanggapan  dan/atau  tidak  memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan  konsumen, maka  konsumen  diberikan  hak  untuk  menggugat  pelaku  usaha  dan menyelesaikan  perselisihan  yang timbul  melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  atau  dengan  cara  mengajukan  gugatan  kepada peradilan  di  tempat  kedudukan  konsumen  tersebut. 30 Dalam  upaya penyelesaian  sengketa  konsumen  menurut  UUPK  terdapat  dua  pilihan, yaitu: 31
a. Melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara konsumen dan pelaku usaha (dalam hal ini BPSK),atau
b. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Khusus mengenai penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce menurut UU ITE, menjelaskan bahwa : 32
1) Setiap  orang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang menyelenggarakan  Sistem  Elektronik  dan/atau  menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
2) Masyarakat  dapat  mengajukan  gugatan  secara  perwakilan  terhadap pihak  yang  menyelenggarakan Sistem  Elektronik  dan/atau menggunakan  Teknologi  Informasi  yang  berakibat  merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Dengan  demikian masyarakat juga dapat  mengajukan  gugatan  secara perwakilan  terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan  Sistem  Elektronik dan/atau  menggunakan  tekhnologi  informasi  yang  berakibat  merugikan
29 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 178.
30 JimmyJoses  Sembiring, Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan,  Visi  Media, Jakarta, 2011, hlm. 178.
31 Husni  Syawali  dan  Neni  Sri  Imaniyati, Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Madar  Maju, Bandung, 2000, hlm. 63.
32 Pasal  38  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan. Maksud  dari  gugatan  secara  perwakilan  yakni  suatu  cara  yang  diberikan kepada  sekelompok  orang  yang  mempunyai  kepentingan  dalam  suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok. 33
Kemudian  penyelesaian  gugatan  perdata dalam  transaksi  elektronik, para pihak  dapat  menyelesaikan  sengketa  melalui  arbitrase,  atau  lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan  konsiliasi.  Pada  pelaksanaannya  penyelesaian  sengketa e-commerce di Indonesia  belum  sepenuhnya  bersifat    online,  namun  Undang-Undang Arbitrase  memberikan  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  dapat  secara online dengan menggunakan e-mail, maka para pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan  sengketanya  secara    online  tanpa  harus  bertemu  satu  sama lain. 34
Kemudian  yang  perlu  diperhatikan  konsumen  dalam  mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa konsumen adalah :
1) Setiap bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen bisa diajukan ke pengadilan  dengan  tidak  memandang  besar  kecilnya  kerugian  yang diderita, hal ini diizinkan dengan memperhatikan hal-hal berikut : 35
a) Kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dari nilai uang kerugiannya,
b) Keyakinan  bahwa  pintu  keadilan  seharusnya  terbuka  bagi  siapa saja, termasuk para konsumen kecil dan miskin, dan
c) Untuk menjaga intregitas badan-badan peradilan.
d) bahwa  pembuktian  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  merupakan beban  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha, hal  ini  karena  UUPK menganut  asas  pertanggungan  jawab    produk (product  liability)
33 Tinjauan  Mengenai  Gugatan  Class  Actions  dan  Legal  Standing  Di  Peradilan  Tata  Usaha Negara, http://wonkdermayu.wordpress.com, diakses pada tanggal 11 April 2014.
34 Karina  Lesty  WP, Perjanjian  Jual  Beli  dalam  Transaksi  E-commerce,  2011, http://repository.unila.ac.id, diakses pada tanggal 11 April 2014.
35 Janus Sidubalok, Op .Cit , hlm.148.
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  juncto  Pasal  28  UUPK. 36 Ini berbeda dengan teori beban pembuktian pada acara biasa, dimana beban  pembuktian  merupakan  tanggung  jawab  penggugat (konsumen)  untuk  membuktikan  adanya  unsur  kesalahan. Dengan adanya prinsip product liability ini, maka konsumen yang mengajukan  gugatan  kepada  pelaku  usaha  cukup  menunjukkan bahwa  produk  yang  diterima  dari  pelaku  usaha  telah  mengalami kerusakan pada saat diserahkan oleh pelaku usaha dan kerusakan tersebut  menimbulkan  kerugian  atau  kecelakaan  bagi  si konsumen. 37
Berdasakan  uraian  diatas,  terlihat  bahwa  penyelesaian  sengketa konsumen  melalui  jalur  litigasi  tidak  serumit  yang  dibayangkan  oleh konsumen  pada umumnya.  Karena  dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen melalui  pengadilan,  pihak  yang  dibebani  untuk  membuktikan  ada  atau tidaknya  unsur  kesalahan  merupakan  beban  dan  tanggung  jawab  pelaku usaha. Selanjutnya untuk pembuktian di persidangan. Dengan  diakuinya alat bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah  di  pengadilan  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 UU ITE maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah :
a Bukti transfer atau bukti pembayaran.
b SMS  atau  e-mail  yang  menyatakan  kesepakatan  untuk  melakukan pembelian.
c Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha.
Memang  menurut  pendapat  penulis,  salah  satu  hal  penting  dalam transaksi  elektronik  adalah  masalah  keamanan.  Terdapat  tiga  pendekatan untuk mempertahankan keamanan di cyberspace , pertama yaitu pendekatan teknologi,  kedua  pendekatan  sosial  budaya-etika,  dan  ketiga  pendekatan hukum.  Untuk  mengatasi  gangguan  keamanan  pendekatan  teknologi memang  mutlak  dilakukan,  mengingat  tanpa  pendekatan teknologi  suatu
36 http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2002-dewi5881- e-commerce&q=Usaha, bahan diakses tanggal 15 Januari 2014.
37 N.H.T Siahaan, Op .Cit , hlm. 17.
jaringan  akan  sangat  mudah  disusupi  atau  diakses  secara  illegal  dan  tanpa hak.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  hukum  dan  sosial  budaya-etika  sebagai bentuk  pendekatan  berikutnya  menjadi  sangat  penting. Pendekatan  hukum yaitu  dalam  bentuk  tersedianya  hukum  positif  akan  memberikan  jaminan kepastian  dan  sebagai  landasan  penegakan  hukum (law  enforcement) jika terjadi pelanggaran.
Dengan  berlakunya  prinsip  hukum  bahwa  setiap  orang  yang melakukan  suatu  akibat  kerugian  bagi  orang  lain,  harus  memikul  tanggung jawab yang  diperbuatnya. Maka dalam hal ini konsumen dapat mengajukan tuntutan  berupa  kompensasi/ganti  rugi  kepada  pelaku  usaha,  kompensasi tersebut  menurut  Pasal  19  ayat  2  UUPK  meliputi  pengembalian  sejumlah uang,  penggantian  barang  atau  jasa  sejenis  atau  yang  setara,  perawatan kesehatan, dan pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun,  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tidak menghilangkan  tanggungjawab  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang. Oleh  sebab  itulah, bagi  para  pelaku  pelanggar  dalam  transaksi konsumen  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  dan  denda  serta  sanksi administrasi.  Adapun  sanksi  pidana  dalam  UU  ITE  dirumuskan  secara kumulatif,  dimana  pidana  penjara  dikumulasikan  dengan  pidana  denda.
Khusus untuk pelanggaran transaksi e-commerce diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa:
Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  28  ayat  (1)  atau  ayat  (2) yaitu  tentang Setiap  Orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  beritabohong dan  menyesatkan yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Kemudian  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan hukum  melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan, pengrusakan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan
tujuan  agar  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut dianggap  seolah ‐ olah  data  yang  otentik.  Pasal  ini  merupakan  kejahatan perbuatan  memanipulasi  data  sehingga  menjadi  data  otentik.  Hukuman setiap orang yang melanggar ketentuan ini, dipidana dengan pidana penjara paling  lama  12  tahun  dan/atau  denda  hingga Rp12.000.000.000,00  (dua belas miliar rupiah). 38
Selain  sanksi  pidana,  pelanggar  juga  diberi  sanksi  administratif sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  84  ayat  (2)  PP  No.  8  Tahun  2012  yang dapat berupa:
a.   teguran tertulis;
b.   denda administratif;
c.   penghentian sementara; dan/atau
d.   dikeluarkan dari daftar izin.
Dengan  adanya  sanksi baik  ganti  rugi,  pidana  dan  admistrasi  bagi pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  peraturan-perundang-undangan dalam  menjalankan  bisnisnya  melalui transaksi e-commerce tentunya  akan mengurangi  dan  mencegah  terjadinya  preseden  buruk  tersebut. Semoga dengan adanya UU ITE diharapkan tidak ada lagi penipuan dengan transaksi internet.

## D.Penutup
1. Kesimpulan
a. Pengaturan e-Commerce dalam  UU  ITE  telah memberikan  kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan melalui  sistem  elektronik dan  memberikan  perlindungan  dan kepastian  kepada  pedagang,  penyelenggara  dan  konsumen  dalam melakukan  kegiatan  perdagangan  melalui  sistem  elektronik. Perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  perjanjian  jual  beli
38 Paal 51 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yaitu  perlindungan  hukum  yang  dibuat  oleh merchant dalam  bentuk aturan  yang  telah  disepakati  kedua  belah  pihak  dan  perlindungan hukum  yang  berasal  dari  UU  ITE  Pasal  25  yang  mengatur  tentang privacy berupa data pribadi merchant dan customer .
b. Upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  bagi  konsumen  yang  dirugikan dalam  transaksi e-commerce yang  terjadi  di  Indonesia  yang  dapat diselesaikan melalui dua jalur yakni jalur non-litigasi melalui Lembaga Swadaya  Masyarakat  (YLKI),  Direktorat  Perlindungan  Konsumen Disperindag,  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dan pelaku  usaha.  Kemudian  jalur  kedua adalah  melalui  jalur litigasivdengan gugatan ke pengadilan atau laporan ke polisi.
2. Saran
a. Perlu  dilakukan  sosialisasi  UU  ITE  sehingga  masyarakat  dapat memahami  dan  mengetahui  perihal  tentang  keabsahan  perjanjian melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar  masyarakat  dapat  melaksanakan  transaksi e-commerce ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi,  sehingga  tidak  terdapat  kendala  dalam  penerapannya. Kemudian  bagi  para  pihak  yang  tidak  melaksanakan  tanggung jawabnya  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama, dapat digugat perdata oleh pihak yang dirugikan untuk memperoleh pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUITE.
b. Pemerintah  seyogyanya  memberikan  pengawasan  yang  lebih  ketat lagi  bagi  para  pihak  yang  melakukan  transaksi  elektronik  ini  yaitu dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap  segala  kegiatan  yang  menyangkut  kepentingan  umum  di dalam  lalu  lintas  elektronik  tersebut,  termasuk  pendaftaran  atas usaha-usaha elektronik (e-business). Selain itu, harus ada upaya yang
gencar dari aparat penegak hukum dalam mencegah dan menegakkan hukum  perlindungan k on su m en   t er k a i t   de ng a n   hu k u m cy be r di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Abdul  Hakim  Barkatullah  dan  Teguh  Prasetyo, Bisnis  E-Commerce:  Studi Sistem  Keamanan  dan  Hukum  di  Indonesia ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2005.
Abdul  Wahid  dan  Mohhamad  Labib, Kejahatan  Mayantara  (cyber  crime) , Refika Aditama, Malang, 2005.
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Assafa Endeshaw, Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Dultom, Cyber  Law  :  Aspek  Hukum Teknologi Informasi , Refika Aditama, Bandung, 2005.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Hukum  tentang  Perlindungan Konsumen , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
Happy  Susanto, Hak-Hak Konsumen  Jika  Dirugikan ,  Visi  Media, Yogyakarta, 2008.
Haris  Faulidi  Asnawi, Transaksi  Bisnis  e-commerce  perspektif  Islam, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004.
Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan , Visi Media, Jakarta, 2011.
M.  Arsyad  Sanusi, E-Commerce:  Hukum  Dan  Solusinya ,  PT  Mizan  Grafika Sarana, Jakarta, 2007.
Munir  Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis:  Menata  Bisnis  Modern  di  Era
Global , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal e-Commerce , Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
Rahayu Hartini, Hukum Komersial , UMM Press, Malang, 2006.
Robintan  Sulaiman, Cyber  Crimes  :  Perspektif  E-Commerce  Crime ,  PT. Deltacitra Grafindo, Jakarta, 2002.
Sanusi, M. Arsyad, E-Commerce Hukum dan Solusinya ,  PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001.
Shidarta, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia ,  PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
Happy  Susanto, Hak-Hak  Konsumen  Jika  Dirugikan ,  Visi  Media, Yogyakarta, 2008.
Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase, Ghalia, Indonesia, Bogor, 2004.
W.  Purbo  dan  Aang  Wahyudi, Mengenal  E-Commerce ,  PT  Elex  Media Komputindo, 2000.
Yusuf  Shofie, Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Menurut  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  (UU  PK)  Teori  dan  Praktek  Penegakan Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

## B. Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,
Djambatan, Jakarta, 2000.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Internet    dan  Transaksi Elektronik, gradient Meditama, Yogyakarta, 2009.
Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  82  tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. Biodata Pribadi
1. Nama : Setia Putra 2. Jenis Kelamin : Laki-laki 3. Tempat/Tgl. Lahir : Air Molek, 16 September 1986 4. Agama : Islam Gol. Darah : O + 5. Anak Ke : Ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara 6. Alamat : Permata  Bening  VI  Blok  J.15  SidomulyoBarat Kec. Tampam Kota Pekanbaru 7. Nomor HP : 085271312225 8. E-mail : setiaputra_spsh@yahoo.co.id 9. Hobi : Membaca, Menulis dan Berolahraga

## B. Riwayat Pendidikan:
1. SD Negeri 008 Kecamatan Pasir Penyu- Indragiri Hulu (Tahun 1993-1999)
2. SMP Negeri 1 Pasir Penyu- Indragiri Hulu (Tahun 1999-2002)
3. SMA Negeri 1 Pasir Penyu- Indragiri Hulu (Tahun 2002-2005)
4. S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau (Tahun 2005-2010)
5. S-2 Ilmu Hukum Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru (Tahun 2010-2011)