Al-Maza > hib ,  Volume 7,  Nomer 1,  Juni 2019

## Abstrak
Di era digitalisasi, manusia modern dimanjakan oleh teknologi dalam melakukan segala keseharianya. Termasuk terus berkembangnya arus informasi yang cepat silih berganti bahkan terbukannya kran modernisasi, kini dunia komunikasi mengalami genjotan liberalisasi, karenanya manusia dituntut untuk bersikap bijak dalam menyerap dan bersikap. Sebab, iklim globalisasi memiliki dua dimensi yang saling bertentangan, di satu sisi menawarkan kemudahan, namun pada sisi lain media informasi bisa merobek sekat-sekat harmoni hubungan sosial antar sesama jika salah menyikapinya. Kajian dalam tulisan ini menggunakan perspektif fiqh dalam membaca peradaban modern dibidang teknologi informasi melalui metode induktif dan analisis sintetik. Sumber data di peroleh dari berbagai referensi terkait topik bahasan. Kajian ini menemukan hal penting antara lain, bagi penyaji informasi diharapkan dalam pemberitaanya bersikap netral, faktual, impartial, proporsional, dan independen. Adapun bagi penikmat berita, umat Islam khususnya, dituntut untuk memilih antara mengambil sikap diam atas derasnya informasi yang jauh dari ideologi jurnalisme profetik atau berperan aktif dalam membendung serta merespond pesan- pesan berita yang bernuansa hoax dan provokatif.
Kata Kunci: Media, Dominasi Jurnalisme, Nalar Fiqh

## NUANSA FIQH MEDIA (Pandangan Jurisprudensi Hukum Islam Terkait Dominasi Dan Hegemoni Informasi)

## Sihabullah Muzaki
Universitas Islam Negeri Yogyakarta ahmadbawazir4@gmail.com

## Pendahuluan
Sejak kemunculan internet pada pertengahan 90-an, Indonesia mulai kehilangan jati diri sebagai negara yang sarat dengan kesantunan dan keramah-tamahan. Arus globalisasi yang terus  menghembus bangsa ini menjadikan nilai-nilai budaya ketimuran kian terkikis. Tak terkecuali perkembangan media elektronik yang mendominasi seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Teknologi informasi misalnya, belakangan ini ‘media’ bukan lagi sebagai alat publikasi public relations , melainkan sudah menjadi virus baru yang membunuh fitrah karakter dasar manusia. Pesatnya peradaban modern di era digitalisasi ini tentu semua orang berpotensi menjadi korban pemberitaan. Tidak sedikit, ucapan kebencian ( hate speech) dan Bullying mengakibatkan seseorang kehilangan citra nama baiknya, sehingga berujung pada konflik sosial. Belum lagi mengenai banyaknya informasi palsu ( hoax ) yang menjamur di seantero jagad maya yang di publish media tertentu demi meraup keuntungan komersil. Melihat moralitas bangsa terus mengalami degradasi, dirasa Indonesia belum siap beradaptasi dengan kebaruan teknologi informasi.
Bagi umat Islam, selain proses filterisasi informasi yang harus diupayakan, sebetulnya ragam macam polemik yang sedang dihadapi oleh masyarakat multikultural ( multicultural society ) sudah diantisipasi oleh yurisprudensi hukum Islam dengan proses interpretasi yang dimodifikasi. Telaah Fiqh yang awalnya menjadi parameter utama dalam menuntaskan berbagai masalah praktik keagamaan sehari-hari tidak lagi hanya berkutat pada tataran normativitas ( Qaulyah) , namun saatnya umat Islam melakukan upaya perubahan paradigma ( Shifting Paradigm) dengan mereproduksi sistem metodologisnya ( Manhajyah) . Perbedaannya adalah, paradigma yang pertama jika menempatkan fiqh murni sebagai tekstual normatif, kita akan gagap mendefinisikan legal teks dan tidak mampu mendialogkannya dengan realitas sosial. Parahnya, jika ini berlanjut jelas akan malahirkan fanatisme dalam bermadzhab. Namun sebaliknya, muatan paradigma yang kedua jika dikembangkan, maka jelas akan mampu merumuskan metode hukum secara tepat dan akurat dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi masyarakat modern. Peradaban akan terus berubah dan perkembangan teknologipun terus berlanjut. Media mulai dari TV, radio, cetak, hingga jejaring sosial, kini menjadi arus utama sumber informasi, dan mengingat ‘media’ mulai kehilangan fungsi utamanya yakni yang awalnya menjadi pusat kontrol
Al-Maza > hib ,  Volume 7,  Nomer 1,  Juni 2019
sosial kini telah menjelma sebagai aktor dalam memonopoli kebenaran dan menaruh virus keharmonisan dalam berbudaya. oleh karena itu, Para jurist Islam dituntut untuk mampu mengkonstruksi hukum Islam di dunia modern dan melakukan kajian revolusioner terhadap disiplin ilmu Ushul Fiqh ( Legal Theory ) dan Qawa’id Fiqhiyyah ( Legal Maxim ) sehingga tidak bersikap konservatif-eksklusif dan literalis-statis dalam menyelesaikan kasus-kasus kekinian.
Sebagai cerminan, sepanjang perjalanan hukum Islam, fiqh selalu tidak terpisahkan dari konteks sosio-kultural. Secara historis, pada fase Nubuwah, Muhammad saw acapkali mengakomodasi sebuah kultur budaya dalam menetapkan hukum Islam. Setidaknya ada tiga kasus hukum yang lahir dari sistem budaya arab kala itu, pertama, berbagai ritual haji dan umrah, seperti pada teknis penggunan kain ihram, prosesi Thawaf, Sa’I, Wuquf, Mabit, dan lain-lainnya yang kemudian diafirmasi menjadi bagian dari ajaran Islam dengan menambahkan bumbu-bumbu syariat. Kedua , pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khathab yang bersikap akomodatif terhadap kearifan lokal ( local wisdom ) dengan mengadopsi sistem pemerintahan masyarakat Persia dan system pelayanan pos yang juga menjadi tradisi Kerajaan Byzantium.
Ketiga, generasi tabi’in, Imam Abu Hanifah misalnya, memasukkan klausul Istihsan yang berlandaskan budaya (baca:‘ Urf ) dalam sumber hukum Islam ketika nash tidak membicarakan secara eksplisit dimasanya. Imam Malik bin Anas, yang menjadikan budaya Ahli Madinah ( ‘amal ahli al-Madinah ) sebagai salah satu sumber hukum yang otentik, bahkan validitasnya lebih otentik dibanding hadits ahad. Imam al-Syafi’I, melakukan evolusi ijtihad dari Qaul Qadim ke Qaul Jadid, berlandaskan pada kultur budaya Mesir yang menuntut demikian.
Di Indonesia sendiri, ulama Nusantara banyak melakukan ijtihad terhadap beberapa kasus hukum yang tidak dijumpai di tanah kelahiran Islam (Arab), mengingat kultur budaya yang berlaku dinegeri ini tidak senada persis dengan tempat disyariatkannya hukum Islam. Lagi-lagi, budaya menjadi perangkat inferensi hukum ( istinbath al-Ahkam ) dalam mentransformasikan hukum universal terhadap objek permasalahan. Misalnya, dilegalkannya penggunaan jilbab sebagai penutup aurat bagi muslimah , pemberian orang tua berupa tebusan atau hadiah kepada anak yang lebih tinggi secara genetik ketika mendahului pernikahan adiknya sebagai bentuk kerelaan dan keridhoan si-kakak, dan pembagian harta
Sihabullah Muzaki, Nuansa Fiqh Media (1-16)
gono-gini atau harta bersama. Pembagian ( al-Qismah ) harta keluarga pasca perceraian model seperti ini tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik, kendati demikian syariat secara tegas tidak melarangnya, bahkan dalam hal ini ditemukan dalil pendukung. Secara de-facto ketiga kasus tersebut telah mengakar secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia dan terintegrasi ( built-in) dalam kearifan lokal.
Lebih lanjut mengenai transformasi hukum di Indonesia, disiplin ilmu fiqh dapat dijumpai dengan beragam wajah, dari “ Fiqh Mazhab Nasional ” menurut Hazairin, “ Fiqh Emansipatoris ” perspektif Masdar Farid Mas’udi, “ Fiqh Sosial ” buah gagasan dari KH. Alie Yafie dan KH. MA. dan Sahal Mahfudh, “ Fiqh Air ”, “ Fikih Anti Korupsi ”, “ fikih Tata Kelola Organsisasi” , “ fikih anak ” yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan karya lainnya yang memiliki relevansi dengan wacana kontemporer. Semua konsepsi ini yang berkenaan tentang pengembangan kajian fiqh, tentu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Zahrah bahwa inna al-hawadits laa tatanaha wa al-nushush tatanaha (peradaban itu tidak terbatas, sedangkan nash itu terbatas). Oleh karena itu, jika fiqh dipaksa untuk difahami secara legal normatif, maka beragam produk hukum yang termuat dalam buku-buku fiqh klasik tidak aplicable dimasa sekarang. Dengan demikian, pemahaman fiqh secara metodologis perlu dikembangkan agar menampung permasalahan-permasalahan kekinian.
Wacana yang dibangun dalam tulisan ini yaitu memainkan peran fiqh di era teknologi yang merepresentasikan sebagai dunia baru. Adalah sebuah konsekuensi laten hidup di era globalisasi informasi, media maya adalah dunia kedua masyarakat sekarang. Suguhan media tak ubahnya seperti koin yang memiliki dua sisi, di mana satu sisi memiliki dampak positif namun sebaliknya media informasi juga mengandung unsur negatif. Kendati demikian, tentu sebagai orang yang  beragama harus memegang kendali penuh dalam memobilisasi perubahan zaman, dan  bukan sebaliknya. Di sinilah kemudian pendekatan agama perlu dilakukan untuk memantau, melihat, dan mengontrol yang pada gilirannya memberikan solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Tentunya, Term agama dalam penyelesaian masalah anyar cukup efektif, karena ia diyakini masih menjadi sumber pengarahan tingkah laku yang harus dipedomani. Fiqh media dalam hal ini, dapat diinterpretasikan sebagai counter discourse di belantara sosial pemaknaan yang tengah berlangsung. Fiqh ini nantinya berisikan nilai, prinsip, dan kaidah tentang bagaimana seharusnya kita bersikap
Al-Maza > hib ,  Volume 7,  Nomer 1,  Juni 2019
terhadap adanya diferensiasi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

## Media Massa dan Pembentukan Realitas Sosial: Kerangka Teoritis
Menurut Tuchman (1978) berita merupakan potret realitas sosial yang konstruksinya membatasi pemahaman analitis tentang kehidupan nyata. Pada dasarnya pekerjaan media massa adalah menyajikan kembali realitas kehadapan publik melalui kejadian-kejadian di dalam masyarakat, lalu disusun kembali hingga membentuk teks sehingga terbentuklah wacana.
Pemodelan peran media massa dalam mengkonstruksi realitas hingga dampak yang ditimbulkannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

## Gambar 1, Pembentukan Realitas Sosial
Proses konstruksi media massa dimulai dengan adanya realitas lapangan. Kemudian data lapangan diolah melalui proses yang disebut konstruksi realitas, yaitu proses penyusunan data dan fakta hingga menjadi sebuah cerita berbentuk berita. Dalam menyajikan realitas hingga menjadi sebuah cerita seringkali berubah menjadi tuntutan yaitu: pertama , tuntunan teknis. Poin ini biasanya terkait erat dengan pemilihan diksi dan jenis teks yang digunakan. Penulisan laporan baiknya memenuhi
Sihabullah Muzaki, Nuansa Fiqh Media (1-16)
kelengkapan rumus berita 5W+1H. Berita langsung ( straight news ) dalam proses Publishing dituntut untuk menggunakan pola struktur piramida terbalik.
Kedua , tuntutan idealisme. Awak media dalam menyajikan informasi juga menanamkan idealismenya. Untuk kalangan pers, idealismenya adalah obyektivitas dan memperjuangkan kebenaran berita. Komponen obyektivitas haruslah faktual (benar, relevan), dan impartial (netral, seimbang). Ketiga , tuntunan pragmatisme. Setiap teks pasti memiliki aspek pragmatismenya sendiri. Bagi dunia media massa, ini terkait dengan dinamika internal dan eksternal sebuah media.
Dalam pembentukan data dibutuhkan alat dalam mengkonstruksi realitas. 1 Diantara pisau analisis dalam menyajikan berita adalah strategi Framing, yaitu upaya mengkonstruksikan realitas dan mengemasnya sebagai data pemberitaan. Analisis framing juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik dan kultural yang meliputinya. 2 Analisis pembingkaian berita merupakan dasar struktur kognitif yang memandu persepsi dan representasi realitas. 3

## Fiqh Media: Apa dan Mengapa?
Dalam literatur keislaman, kata “fiqh” merupakan derivasi dari kata Faqiha-Yafqahu-Fiqhan, yang berarti “mengetahui sesuatu secara mendalam”, yakni terkhusus pada hukum Islam ( Islamic Jurisprudence ). Secara etimologi, kata “ al-fiqh ” lebih spesifik dibanding “ al-fahm ” yang hanya bermakna “mengerti atau memahami”. 4
Ketika “fiqh” disandingkan dengan “media” maka maknanya adalah pandangan Islam terhadap arus baru globalisasi informasi. Tentu saja, wacana Fiqh Media adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat muslim yang membutuhkan informasi melalui media massa khususnya, biarpun peran media secara umum sarat dengan kepentingan dan beragam unsur negatif didalam proses pengemasannya. Lain dari pada itu, Semangat dari Fiqh Media lebih ditekankan pada bagaimana
1 Hamad, Ibnu. 2001. Kekuatan Media Dalam Membentuk Realitas Sosial. UIN Jakarta. h. 11.
2 Eriyanto, Analisis Framing, (Yogyakarta, Lkis, 2002), h. 35.
3 Jumroni, Metode-metode Penelitian Komunikasi (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2006), Cet. 1, h. 92.
4 Ibnu al-Mandzur, Lisan al-‘Arab, 1994, Beirut, Dar Shodir, h.522 J.13
Al-Maza > hib ,  Volume 7,  Nomer 1,  Juni 2019
langkah kongkrit umat Islam dalam menyerap informasi melalui media. Gagasan alternatif melalui penulisan ini mungkin bisa diterima dikhalayak publik, namun mungkin juga sebaliknya. Pemahaman kaum Muslimin dalam masalah-masalah sosial, budaya ekonomi, dan politik memiliki nuansa yang berbeda-beda, apalagi teks-teks yang menjadi rujukan mereka banyak ragamnya dan juga bersifat multi-interpretatif. Oleh karena itu, pembacaan yang dimunculkan terhadap teks-teks keislaman yang terdapat dalam fiqh media juga kental dengan pembacaan kontekstual yang diiringi semangat untuk mengedepankan sikap adil dan sesuai dengan karakter Islam yang terbuka.

## Pergeseran Paradigma Fiqh
Kata “paradigma” merupakan serapan dari bahasa Yunani yaitu “paradeigma” yang berarti contoh, tasrif, pemetaan. 5 Paradigma, ini dapat pula berarti: 1. Cara memandang sesuatu, 2. Dalam ilmu pengetahuan berarti model, pola, ideal, 3. Totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan atau mengartikulasikan suatu studi ilmiah secara konkret, 6
Menurut Nasim Butt, suatu paradigma merupakan pengembangan teori-teori yang dianggap berhasil secara empiris demi terciptanya suatu progresivitas. 7 Dalam penelitian ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti dengan rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk menformulasikan hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. 8
Dari pengertian tersebut, dirasa telaah “fiqh” sangat layak untuk membaca peranan media dalam pergolakannya. Terlebih, secara simbolik media merupakan representasi dari realitas dunia nyata 9 dan fiqh adalah
5 Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah , Ed. I, (Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 173
6 Lorens Bagus, Kamus Filsafat , Ed. I. ( Cet.III; Jakarta: Gramedia, 2002), h. 779
7 Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, Filsafat Ilmu dan metodologi Penelitian , Edisi.I Yogyakarta: Cv. Andi offset, 2007). h. 32
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Cet.III; Bandung: Alfabeta, 2007. h. 42
9 Ibnu Hamad, 2001. Kekuatan Media Dalam Membentuk Realitas Sosial.
UIN Jakarta. h. 1.
Sihabullah Muzaki, Nuansa Fiqh Media (1-16)
solusi masalah hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Bila kajian fiqh tidak dikembangkan, sedangkan kemampuan yang dimiliki media sangat menentukan cara pandang penikmat berita, maka kemungkinan terburuknya adalah opini publik terbentuk oleh media yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Tidak dapat dipungkiri bahwa media mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat modern. Pada zaman teknologi ini, hampir semua orang memiliki gadget yang dengannya dapat mengkonsumsi bahkan memproduksi informasi dengan cepat. Selain media telah meradikalkan manusia dalam berkomunikasi, berinteraksi dan berekspresi ia juga memiliki implikasi negatif. Setidaknya ada tiga pokok permasalahan yang dihadapi masyarakat modern di tengah arus liberalisasi informasi, sehingga berujung pada runtuhnya keharmonisan dalam bernegara dan beragama. Pertama , Media secara umum, kini dinilai sebagai sarang penyebaran berita bohong ( hoax ), khususnya media sosial. Kenapa demikian, karena tidak semua pengguna media mengetahui etika jurnalistik, karenanya sering kali menutup aspek teknologis dari sosial media.
Kedua , menjamurnya ujaran kebencian ( hate speech ) dalam bentuk hasutan, hinaan, pencemaran nama baik maupun tindakan provokatif antar individu atau kelompok. Dulu, jauh sebelum teknologi komunikasi merubah peradaban manusia, interpretasi komunikasi secara langsung yang dilakukan seseorang bisa dinilai dari proses interaksi non-verbal berupa gesture dan mimik, namun sekarang, si pembaca pesan tidak dipastikan mengetahui apa dibalik kata yang di blow-up , sehingga kesan yang timbul seakan-akan ‘mereka’ yang paling peduli, paling toleransi, paling tahu, paling pintar dan berujung pada hilangnya etika, rasa menghormati, tenggang rasa, dan sebagainya.
Ketiga , mengenai netralitas dan independensi media patut dipertanyakan. Mengingat, peran media sangat signifikan dalam menyimpulkan sebuah wacana anyar, maka sepatutnya etika jurnalistik harus  diperhatikan oleh awak media tak mengecualikan pengguna media sosial. Informasi yang disampaikan harus dalam kerangka  seimbang dan serasi dengan fakta lapangan, dalam artian kepentingan publik harus diatas kepentingan pemilik media bahkan pemerintah, dan intervensi terkait indepedensi sebuah informasi mestilah dimarginalkan.
Dalam praktiknya, ketiga poin tersebut telah membawa perubahan sosial yang begitu dahsyat, terlebih bagi  negara yang becirikan
Al-Maza > hib ,  Volume 7,  Nomer 1,  Juni 2019
demokrasi. Umat Islam akan terus mengalami degaradasi moral jika corak berfikir yang digunakan masih bersifat tradisional-konservatif dalam menghadapi pergeseran tersebut.  Untuk itulah, maka paradigma berfikir secara metodologis ( al-manhajiyah al-maqashidiyah ) yakni mengkontekstualisasikan sebuah teks sangatlah diperlukan.
Metode pembacaan Nash tidaklah mudah, dalam hal ini Upaya Preventif dan Represif menjadi skala prioritas. Mengenai normativitas dan historisitas, fiqh selalu mampu menjawab insan muslim dengan segala problematika yang fluktuatif, karenanya mengapa pendapat para yuris hukum Islam sangat variatif. Tajamnya sebuah perbedaan tidak menjadikan mereka mengkultuskan produk ijtihadnya dan menganggap ijtihad imam lain sebagai hasil yang salah. Kaidah al-ijtihad laa yunqadhu bi al-ijtihad , yaitu suatu ijtihad tidak bisa diruntuhkan oleh ijtihad lain, selalu menjadi pedoman utama dalam menggali suatu hukum ( Istimbath al-ahkam ). Hasil ijtihad dari Juris Islam mungkin relevan pada masa tertentu, tapi tidak pada ruang dan waktu yang berbeda. Di sinilah fiqh menunjukkan wataknya yang fleksibel, dinamis, realistis dan temporal, tidak statis dan tidak pula permanen. 10

## Wajah Fiqh Media
Perubahan zaman, sudahlah menjadi hukum alam yang tidak bisa dihindari, termasuk transisi komunikasi dari era fisik menuju era digital. Berkembangnya problematika masyarakat menuntut adanya pergeseran paradigma ( shifting paradigm ) dalam membaca pesan-pesan agama yang termuat dalam Turats . Dengan tetap mengkultuskan nash-nash syar’I sebagai pijakan hukum, cara pandang muslim dalam menginterpretasi legal teks harus dirubah agar hukum Islam tidak mengalami stagnasi. Penekanan atau aksentuasi penulisan ini terletak pada respon yurisprudensi hukum Islam terhadap zaman khususnya di era liberalisasi informasi.
Oleh karena itu, Fiqh Media layak dikembangkan lebih lanjut. Jika selama ini fiqh hanya difahami sebagai produk hukum praktis maka di dunia modern disiplin ini patut diformulasikan sebagai metodologi. Lahirnya ilmu fiqh tidak dapat dipisahkan dengan disiplin ilmu Qawa’id al Fiqhiyyah dan Maqashid al-Syariah . Dulu Qawa’id al-Fiqhiyyah yang peran utamanya berfungsi sebagai indikator dalam mengidentifikasi suatu hukum, kini harus dirumuskan kembali. Begitupun demikian mengenai
10 KH. MA Sahal Mahfudh, Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU, NU. Online , 15 Desember 2018.
Sihabullah Muzaki, Nuansa Fiqh Media (1-16)
konsep Maqashid al-syariah , kemaslahatan yang diusung dalam displin ini tidak lagi berkutat seputar penjagaan ( protection ) namun juga perlu menekankan corak pengembangan ( development ).
Melalui pengembangan Qawa’id al-Fiqhiyyah dan konsep Maqashid al-Syariah , Islam masih tetap mampu memberikan solusi pada situasi yang dilematis ini. Kaidah darul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih , kiranya perlu direformulasikan menjadi Jalbul Mashalih Muqaddamun ‘Ala Daril Mafashid . Upaya ini dilakukan demi terciptannya kemashlahatan bagi umat Islam. Perbedaannya adalah, kaidah pertama menuntut masyarakat untuk tidak menggunakan media sebagai sarana informasi, tentunya hal ini sulit direalisasikan ditengah-tengah kehidupan masyarakat modern. Kendati demikian, penggiat faham ini masih konsisten dipermukaan masyarakat, senada dengan dengan kelompok ini adalah apa yang pernah disampaikan oleh Syaikh Mutawali Sya’rawi saat ditanya tentang pemberitaan media yang terkesan tendensius terhadap umat Islam. Ia menjawab, “Saya belum mendengar berita itu dan  sungguhpun, tak sudiku mendengar bahkan membacanya”. Sang penanyapun mengejar terus jawaban Sya’rawi “kenapa Anda bersikap demikian, Syaikh? Yang padahal media sedang meributkan perihal tersebut ?”.  Lalu Ia  menjawab dengan tegas, “Tidakkah kamu membaca Firman Allah dalam surat An- Nisa ayat 140 ? Kemudian Syaikh Sha’rawi membacakan ayat berikut.
“Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan kepadamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena (kalau kamu tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupa dengan mereka Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.”
Secara tersirat penggalan ayat diatas menerangkan tentang sikap pasif namun produktif ketika umat Islam merasa dideskriditkan dan agama
Al-Maza > hib ,  Volume 7,  Nomer 1,  Juni 2019
dijadikan objek bullyan. Kongkritnya, langkah yang ditempuh adalah jika presepsi negatif yang dihembuskan melalui media elektronik seperti TV, konten Youtube dan pesan video lainnya, maka jangan ditonton. Kalau media tersebut berupa majalah atau buku, maka jangan dibaca apalagi dibeli. Adapun jika pusat informasi bermuara dari seorang figur, maka jangan datangi seminarnya, dan kalau berupa akun sosmed atau fanspage, maka jangan di-like, follow, share dan berkomentar agar tidak viral dijagad maya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, ketahuilah! kalau anda pernah membaca kilas balik perjalanan Nabi ( sirah al nabawiyyah ) pada era jahiliyah, budaya syair lestari begitu kental diberagam tempat. Bahkan sebelum perang Badar dan Uhud dimulai, mereka saling beradu syair terlebih dahulu sebelum perang dengan pedang berkecamuk. Alasan mendasar perang syair digalakan adalah secara emosional sebagai bentuk pemanasan (Warm Up) sebelum genderang perang ditabuh.
Dalam periode Mekkah dan Madinah, banyak sekali syair-syair yang dibuat oleh kafir Qurays yang berisi ujaran kebencian terhadap ajaran Islam. Kendati demikian, sampai hari ini tidak ada satupun buku sejarah yang menukilkan kepada kita bagaimana bentuk syair-syair penghinaan dan ejekan tersebut, mulai dari sirah nabawiyyah yang ditulis Ibnu Ishaq, Ibnu Hisyam, Ibnu Khaldun, dan ulama kontemporer seperti Dr. Muhammad Sa’id Ramadhan al Buthi, bahkan sampai buku-buku kumpulan syair jahiliyah tidak ada satupun yang menukilkan syair hinaan tersebut, dan akhirnya sekarang narasi itu lenyap termakan waktu. Kenapa?, Karena memang mereka ignore terhadap hal-hal demikian, tidak dibesar-besarkan. Sikap ini, persis dengan pesan moral yang pernah disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab ra, “Padamkanlah opini negatif dengan mendiamkannya, jangan kau terlibat untuk menyebarkannya, sehingga orang-orang yang sakit jiwapun tidak ikut-ikutan menyebarkannya”.
Adapun konsepsi Jalbul Mashalih Muqaddamun ‘Ala Daril Mafashid memperkenankan insan muslim untuk mengakses media dengan dalih mengharap kemaslahatan ( al-Mashlahah ) yang terkandung didalamnya. Kaidah fiqh yang mendukung kelompok ini adalah al-hajah tanzilu manzilata al-dhorurah ‘amatan kanat au Khashah. Selain sifatnya yang mencover atas legalnya bergelut didunia maya, kaidah ini juga laris disuarakan oleh penggiat fiqh minoritas.
Sihabullah Muzaki, Nuansa Fiqh Media (1-16)
Mengingat, Islam adalah agama yang hidup maka sepatutanya kita memberikan jawaban sistematis berkredible terhadap informasi yang mereka bangun. Misalnya dengan membuat artikel, buku, pesan audio, atau video yang merepresentasikan sebuah sanggahan. Upaya konkret yang pernah dilakukan adalah seperti terbitnya buku “Islam Dihujat Islam Menjawab” karya Irene Handono yang membantah tuduhan buku “Islamic Invansion”. Sebagian kelompok, upaya lain dalam membendung derasnya arus hate speech adalah dengan memboikot konten-konten yang dimuat oleh media yang bersangkutan. Tindakan ini pernah dilakukan oleh negara-negara timur tengah ( Middle East ) yang bersatu memboikot semua produksi Denmark dalam kasus penyiaran “kartun Nabi”.

## Urgensi Fiqh Media
Kehadiran Fiqh media merupakan tawaran paradigmatik terhadap realitas yang fluktuatif. Setidaknya penulis merumuskan beberapa keunggulan tulisan ini sebagai berikut:
Pertama , Fiqh media menawarkan kepedulian dan keberpihakan terhadap kepentingan yang lebih besar (al-mashlahah al-’amah) , sehingga dengannya diharapkan mampu meredam konstruksi pola pikir masyarakat dalam menyerap informasi dari media.
Kedua, mengingat peranan disiplin ilmu fiqh tidak hanya mengatur tentang ’ibadah mahdhah, melainkan juga menyangkut hukum, norma, dan nilai terhadap sesama manusia, maka penulis mencoba untuk mendobrak konstruksi berfikir masyarakat mengenai disiplin fiqh yang terkesan legal-normatif lebih menjadi progresif dan humanis, dengan tetap mengusung nilai-nilai universal Islam.
Ketiga, Fiqh Media merupakan kontekstualisasi seperangkat doktrin yang termuat dalam legal formal fiqh. Dengan demikian, Syariat Islam masih mampu beradaptasi dengan beragam dimensi ruang dan waktu ( sholih li al-zaman wa al-makan) . Sebab, bagaimanapun juga zaman akan terus berubah dan peradaban manusia akan terus berlanjut karena itu merupakan sunnatullah yang tidak mungkin bisa dinafikan. Maka, agar dapat merespon problematika sosial masyarakat yang kompleks, dibutuhkan kerangka teoritik yang fleksibel dan dinamis.
Keempat, formulasi teoritis konsepsi ini tetap berpijak pada otensitas sumber hukum, sehingga penulis tidak larut dengan paradigma mainstream dalam menanggapi realitas sosial, sebagaimana yang dilakukan oleh
Al-Maza > hib ,  Volume 7,  Nomer 1,  Juni 2019
kalangan muslim modernis-liberalis.
Melihat signifikansi Fiqh Media diatas, penulis mencoba melangkah lebih jauh dalam menginterpretasikan makna al maslahah agar tidak terjebak dengan pola pikir yang tradisionalis-fundamentalis. Dengan demikian fleksibilitas hukum Islam akan terealisai. Tentu, tulisan ini menjadi pro-kontra bagi kalangan santri, akademisi, bahkan kalangan priyai, tapi inilah keindahan panorama khazanah keilmuan Islam yang kaya dengan pendapat selama masih dalam tataran fiqh, sebagimana sabda Nabi saw: Ikhtilafu Ummati Rahmatun 11 (perbedaan corak pandang umatku adalah bentuk rahmat kasih sayang Allah). 12

## Penutup
Secara ideal media seharusnya menyediakan informasi yang jujur, jernih dan seluas mungkin mengenai apa yang layak dan perlu diketahui oleh masyarakat, dengan berdasarkan fakta sesungguhnya dan tidak dikotori oleh kepentingan kelompok tertentu sehingga mendistorsi fakta tersebut. Namun fakta lapangan, media tak jarang memerankan dirinya sebagai pihak yang tidak netral. Dengan berbagai alasan teknis, ekonomis, politis maupun ideologis, media lebih sering terlibat dalam merekonstruksi realitas sosial dalam penyajian berita, karenanya apa yang disampaiak media tidak sepenuhnya mencerminkan realita sesungguhnya.
Keterbatasan ruang dan waktu juga turut mendukung pola kerja media untuk mengkonfirmasi realita berdasarkan nilai berita. Etika dasar profesi kewartawanan yang tidak diterapakan kaum jurnalis juga menyebabkan liputan berita tidak substansial dan bersifat utuh, namun hanya mencari sensasional dan mencakup hal-hal yang menarik perhatian publik saja. Karenanya, pemberitaan media harus transparant, objektif dan tidak manupulatif, dalam hal ini produsen informasi sangat besar
11 Hadis ini disebutkan oleh Nas } ar al-Maqdisi > dalam kitab al-H } ujjah, al- Baihaqi > dalam kitab al-Risa > lah al-Asy’ariyyah dengan tanpa menyebut sanad. Ia juga disebutkan/dikeluarkan oleh al-H } ali > mi > al-Qa > d } i > H } usain, Imam al-H } aramain, dan selain mereka. Kemungkinan riwayat ini di takhrij oleh mayoritas al-h } a > fiz } yang tidak sampai kepada kita. Jala > luddi > n Abu > al-Fad } al, Abdur Rah } ma > n bin Abu > Bakar Al-Suyu > t } i > , Jilid-I (Riya > d } : Maktabah Da > r al-Sala > m, cet-I, 1432 H/2011 M), h. 448- 449.
12 Abdul wahhab khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang: Dina Utama), Cet.1, 1994, h. 38
Sihabullah Muzaki, Nuansa Fiqh Media (1-16)
dalam menentukan gambaran realitas dari kenyataan yang sebenarnya. Begitu besarnya dominasi kekuasaan melalui media atas masyarakat ( Civil Society ), pada dasarnya mereka memiliki kesempatan yang luas untuk berbuat apa saja dengan realitas.
Begitupun dengan penikmat berita, mengingat manusia modern saat ini tak bisa lepas dari terpaan media, maka semua elemen masyarakat harus bersikap arif, bijak, dan adil dalam menghadapi era globalisasi informasi. Lebih dari itu, sepatutnya kita harus selektif dalam memilih informasi yang layak dikonsumsi. Sekalipun misalnya ditemukan berita yang menerobos rambu-rambu syariat sebaiknya tindakan yang perlu diambil adalah konfirmasi ( direct clarification ) terhadap pihak terkait. Adapun jika menjumpai konten berita yang terindikasi tendensius maka ia bisa mengambil sikap pasif atau berperan aktif dengan menciptakan konten pembanding.
Al-Maza > hib ,  Volume 7,  Nomer 1,  Juni 2019

## Daftar Pustaka
A. Mun’im Sirry, Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar , (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
Abdul Mughits, Kritik Nalar Fiqh Pesantren (Jakarta: Kencana, 2008).
Abdul wahhab khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang: Dina Utama, Cet.1, 1994).
Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Fikr).
Al-Suyut } i Jalaludin Abu al-Fad } al, Abdur Rah } ma > n bin Abu Bakar, Jilid I (Riyad } : Maktabah Dar al-Salam, cet-I, 2011)
Al-Syarkhasi, Al-Mabsuth , Jilid XII, (Beirut: Dar al-Fikr).
Dewi Masyitah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pelangkahan dalam Pernikahan, (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan), Skripsi UIN
Yogyakarta, 2009.
Eriyanto, Analisis Framing , (Yogyakarta, Lkis, 2002).
Ibnu al-Mandzur, Lisan al-‘Arab (Beirut, Dar Shodir, 1994)
Ibnu Hamad, Kekuatan Media Dalam Membentuk Realitas Sosial . (UIN Jakarta, 2001).
Jumroni, Metode-metode Penelitian Komunikasi (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2006), Cet. 1.
KH. MA Sahal Mahfudh, Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU ,
NU.Online, Ahad, 15 Desember 2018.
Khalil Abdul Karim, Syari’ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan , Terj. Kamran As’ad, (Yogyakarta: LKiS, 2003).
Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah , Ed. I, (Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
Lahmudin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Shafi’I ,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).
Lorens Bagus, Kamus Filsafat , Ed. I. ( Cet.III; Jakarta: Gramedia, 2002).
Sihabullah Muzaki, Nuansa Fiqh Media (1-16)
M. Noor Harisudin, Menggagas Fiqh Indonesia , Radar Jember.
Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia , (Jakarta: Logos, 2001).
Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, Filsafat Ilmu dan metodologi Penelitian ,
Edisi.I Yogyakarta: Cv. Andi offset, 2007).
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D , (Cet.III;
Bandung: Alfabeta, 2007)
Yasin Duton, Asal Mula Hukum Islam: al-Qur’an, Muwattha’, dan Praktik
Madinah , (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003).