## PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM NFT DI SEBUAH MARKETPLACE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

## Inda Nurdahniar
Universitas Langlangbuana, indanurdahniar@gmail.com

## ABSTRAK
Perlindungan hak cipta tidak mengharuskan adanya pendaftaran, sebab menganut prinsip deklaratif. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.  Perkembangan  digitalisasi  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta  yaitu  adanya  teknologi  NFT. Teknologi  ini  dipasarkan  oleh  digital  marketplace. Penulis  melihat  adanya  permasalahan,  satu  sisi UUHC  menyatakan  bahwa  perlindungan  hak  cipta  didasarkan  prinsip  deklaratif.  Tetapi  disisi  lain, dengan adanya digital marketplace NFT seolah siapapun “dianggap sebagai pemilik atau pencipta” sepanjang tidak ada aduan yang menyatakan sebaliknya, hal ini pun menyebabkan setiap orang yang “belum tentu pencipta” dapat mengambil hak semacam hak moral dan hak ekonomi yang mirip dengan Hak Eklusif. Inilah yang membuat maraknya pelanggaran Hak Cipta Disini terlihat adanya kekosongan hukum. Keadaan ini masuk dalam kategori tindakan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat  untuk  memperhatikan  kepentingan  orang  lain  dan  pemerintah  seyogyanya  pro  aktif melakukan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.
Kata Kunci: Penegakan, Hukum, NFT, Digital, Marketplace

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Penelitian
HaKI dapat diartikan sebagai hak atas  kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan  teknologi.  Karya-karya  tersebut  merupakan  kebendaan  tidak  berwujud  yang  merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Hak kekayaan intelektual ini dapat digolongkan ke dalam tujuh bagian, di mana salah satunya membahas tentang hak cipta. 1
Perlindungan  hak  cipta  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan  hak  kekayaan intelektual  lainnya.  Perlindungan  hak  cipta  tidak  mengharuskan  adanya  pendaftaran.  Di Indonesia sendiri hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya di singkat UUHC) yang mana dalam Pasal 1 Angka 1, Hak Cipta merupakan “Hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.” 2 Pendaftaran  hak  cipta  tidak  mutlak  diharuskan, tanpa  pendaftaran  pun  hak  cipta  telah  dilindungi  UUHC.  Dimana  prinsip  deklaratif  yang menyatakan  ciptaan  bukan  ide  tetapi  ekspresi  ide  yang  memiliki  perlindungan  sejak publikasinya selesai dibuat, diketahui, didengar dan dilihat pihak lain. Hal ini diperjelas dengan
1 Inda Nurdahniar, Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan,  Veritas Et Justitia Vol. 2 No. 1 (2016), Hlm. 231, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2022. Https://Journal.Unpar.Ac.Id/Index.Php/Veritas/Article/View/2073.
2 Ahmad Fajri Wibowo, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 2 (2021), Hlm.
343, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2022. Http://Jhp.Ui.Ac.Id/Index.Php/Home/Article/Viewfile/3054/1660.
pengaturan dalam Pasal 64 Ayat 2 UUHC yang menyatakan, Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. 3
Berdasarkan UUHC, perlindungan terhadap hak cipta diberikan secara langsung atau otomatis setelah ciptaan tersebut dibuat. Perlindungan langsung tersebut diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif. Hak Ekslusif ini terdiri dari dua hak yaitu,  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Namun  dewasa  ini  masyarakat  dihadapkan  dengan perkembangan  digitalitasi,  dimana  hal  itu  menyangkut  pembahasan  tentang  hak  cipta. Perkembangan tersebut adalah Non-Fungitable Token atau biasa disingkat NFT.
NFT atau Non Fungible Token berbeda dengan Cryptocurrency biasa seperti bitcoin. Non  Fungible  Token  adalah  sebutan  bagi  token  yang  tidak  bisa  digantikan  dengan  token lainnya.  Jika  di  dunia  nyata,  bitcoin  bisa  dianalogikan  sebagai  mata  uang,  dimana  1  bitcoin dengan  bitcoin  lainnya  memiliki  nilai  tukar  yang  sama.  Sedangkan  NFT  adalah  bukti  atau sertifikat  kepemilikan  atas  benda  atau  barang  yang eksklusif.  Bisa  berupa  karya  seni,  meme atau  item-item  dalam  game. 4 Menurut  Agung  Harsono,  salah  satu Dosen  Sekolah  Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung, terdapat 4 (empat) karakteristik dari NFT, yaitu identifikasi yang unik; tidak dapat dipertukarkan secara langsung dengan token lain; setiap token memiliki pemilik dan informasinya mudah diverifikasi; dan setiap orang yang menciptakan  NFT  dapat  menentukan  kelangkaannya.  Lebih  lanjut,  menurutnya,  "Karena karakteristik inilah yang membuat NFT menjadi teknologi yang enabler untuk melindungi hak cipta. 5
Di  sisi  lain,  Ketua  Umum  IKANO  Universitas  Padjajaran  Ranti  Fauza  menegaskan masih  terdapat  beberapa  aspek  krusial  pada  NFT  yang  belum  ditemukan  regulasinya  secara komprehensif  dan  berpotensi  menimbulkan  problematika  hukum.  Masih  ada  kendala  terkait transparansi  mengingat  NFT  dapat  dijalankan  secara  anonim  dalam  sistem blockchain . Sementara hak cipta menganut prinsip deklaratif di mana pengumuman ciptaan dan penciptanya menjadi dasar dari timbulnya pelindungan hak cipta itu sendiri. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa  sistem blockchain memungkinkan  orang  atau  pihak  tertentu  untuk  mengklaim  suatu karya  cipta  dan  kemudian  melakukan  konversi  atas  karya  cipta  tersebut  melalui  proses tokenisasi, meskipun jika karya tersebut bukan karyanya sendiri. Jadi ada kemungkinan karya yang dikonversi ke NFT bukan milik pencipta asli. 6
Dari sini peneliti melihat adanya problematika dimana satu sisi perkembangan teknologi seperti NFT merupakan jalan bagi pencipta untuk mengkomersialkan karyanya dalam sebuah digital  marketplace  (seperti  Open***)  dengan  metode  yang  mudah  diakses.  Namun  di  sisi lainnya,  karakteristik  teknologi  dalam  NFT  memberikan  problematika  tersendiri  yaitu  : seseorang  yang  mengkonversi  karyanya ke  teknologi  NFT  dianggap  sebagai  pencipta  dalam karya tersebut (sepanjang pihak digital marketplace tidak mendapatkan aduan yang menyatakan sebaliknya). Setelah mengupload karya, karya tersebut terpasang di akun pengguna (semacam etalase),  dimana  hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa  yang  memiliki  karya  tersebut  adalah pencipta  atau  pemiliknya,  hal  ini  mirip  dengan  “Hak  Moral”.  Apabila  sudah  merujuk  pada
3 Fajar Alamsyah Akbar, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut  Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia, Jom Fakultas Hukum Volume Iii Nomor 2, Oktober 2016, Hlm. 10, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2022, Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/184884-Id-None.Pdf.
4 Alis Yulia, Et. All., Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 10 Nomor 1- Maret 2022, Hlm. 93. Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2022. Https://Jurnal.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Galuhjustisi/Article/View/7192
5 Agenda Ki, NFT: Transformasi Pelindungan Hak Cipta Dalam Bentuk Digital, Direktorat Jendereal Kekayaan Intelektual Kementerian  Hukum  Dan  Ham  Ri,  Diakses  Pada  Tanggal  23  Mei  2022,  Https://Dgip.Go.Id/Artikel/Detail-Artikel/Nft- Transformasi-Pelindungan-Hak-Cipta-Dalam-Bentuk-Digital?Kategori=Berita%20resmi%20desain%20industri.
6 Ibid
makna  “kepemilikan”  maka  ada  konsekuensi  hak  untuk  mengalihkan  seperti  menjual  dan mendapatkan keuntungan, hal ini terlihat seperti “hak ekonomi”. Konsekuensi “kepemilikan” dalam digital marketplace ini mirip dengan “Hak Ekslusif” dalam UUHC. Padahal belum dapat dipastikan bahwa seseorang yang mengkonversi karya dalam bentuk NFT ini adalah pencipta yang sah, tetapi nyatanya sudah bisa mengambil manfaat layaknya hak ekslusif seperti dalam UUHC. Sayangnya pelanggaran hak cipta ini masih bersifat delik aduan. Sehingga fenomena semacam ini marak terjadi dan menciderai prinsip deklaratif itu sendiri.
Penulis  melihat  adanya  permasalahan,  UUHC  menyatakan  bahwa  perlindungan  hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran tetapi menganut prinsip deklaratif. Tetapi disisi lain,  dengan  adanya  digital  marketplace  seolah  siapapun  “dianggap  sebagai  pemilik  atau pencipta” sepanjang tidak ada aduan yang menyatakan sebaliknya, hal ini pun menyebabkan setiap orang yang “belum tentu pencipta” dapat mengambil hak semacam hak moral dan hak ekonomi  yang  mirip  dengan  Hak  Eklusif  di  dalam  UUHC.  Fenomena  inilah  yang  justru membuat  maraknya  pelanggaran  terhadap  Hak  Cipta.  Timbul  pertanyaan  sejauhmana pengaturan UUHC terkait hal tersebut mengingat belum ada aturan khusus? Sementara hukum sebisa mungkin harus mengcover perkembangan yang terjadi didalam masyarakat.

## 2. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran hak cipta dalam fenomena NFT di sebuah digital marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang hak Cipta ?
2. Upaya  apa  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran hak cipta terkait adanya perkembangan teknologi NFT disebuah digital marketplace?

## PEMBAHASAN
1. Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta dalam Fenomena NFT di sebuah Digital Marketplace  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2014  tentang  Hak Cipta
Sebelum  peneliti  menjabarkan  Pengaturan  Tentang  NFT  berdasarkan  peraturan perundang-undangan,  Peneliti  akan  menjelaskan  terlebih  dahulu  bahwa  karya  cipta  dalam bentuk digital seperti karya cipta dalam bentuk NFT dapat dikategorikan sebagai suatu karya dalam UUHC, begitu pula dengan pencipta karya dalam bentuk digital, ia dapat pula dikatakan sebagai pencipta dalam UUHC. Sayangnya hingga saat ini, UUHC belum memberikan definisi atau  pengertian  khusus  tentang  karya  cipta  digital  atau  bahkan  pencipta  digital.  Padahal  ini penting  mengingat  karya  cipta  digital  maupun  pencipta  digital  memiliki  karakteristik  yang berbeda dengan karya atau pencipta dalam konsep “tradisional”. Seyogyanya hal ini menjadi perhatian  lebih  dari  pemerintah  mengingat  banyak  masyarakat  kini  beralih  dari  konsep tradisional  ke  konsep  digital.  Tentunya  pengaturan  hukum  harus  lebih  cepat  dibandingkan keadaan  di  dalam  masyarakat,  sehingga  dapat  menimalisir  dampak-dampak  negative  yang mungkin ditimbulkan. Misalnya kecanggihan teknologi NFT, teknologi ini mampu membuat suatu kode unik pada suatu karya yang tidak dapat digandakan. Sayangnya permasalahan yang timbul,  bila  ternyata  seseorang  mengkonversikan  karya  orang  lain  menjadi  karya  NFT  dan dijual dalam digital marketplace. Disini terlihat bias manakah yang disebut sebagai pencipta. Maka penting dibuat regulasi tentang definisi pencipta digital.
Perlindungan Hak cipta dalam UUHC , pada dasarnya menganut prinsip deklaratif atau suatu prinsip dimana pencatatan bukanlah suatu syarat untuk mendapatkan suatu perlindungan. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah prinsip perlindungan langsung atau suatu prinsip yang
menyatakan  bahwa  suatu  karya  mendapatkan  perlindungan  sesaat  setelah  karya  tersebut diwujudkan  dalam  bentuk  yang  nyata.  Tentu  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  publikasi seperti pameran atau mengupload di media sosial. Cara semacam ini ibarakan  mendeklarasi agar orang lain tahu bahwa itu adalah karyanya. Peneliti berpendapat bahwa seyogyanya kata atau  frasa  “perlindungan”  ini  memberikan  rasa  aman  secara  psikis  juga.  Artinya  yang bersangkutan  “yakin”  bahwa  sampai  kapan  pun  ia  dapat  mempertahankan  haknya.  Namun dengan  adanya  teknologi  semacam  NFT  yang  dapat  dijual  di  berbagai  digital  marketplace, justru membuat kekhawatiran bagi pencipta (asli) bila ada orang lain mengubah karyanya dalam bentuk  karya  NFT,  mengingat  NFT  diklaim  menghasilkan  kode  unik  yang  tidak  dapat digandakan  seolah-olah  menunjukan  kepemilikan  serta  dapat  mengambil  manfaat  ekonomi. Dengan kata lain, minimnya regulasi hingga saat ini telah menggambarkan bahwa teknologi NFT  yang  dijual  dalam  sebuah  digital  marketplace  dapat  menciderai  penerapan  prinsip perlindungan langsung.
Pada perlindungan karya cipta ia memiliki hak yang dinamakan dengan hak cipta, hak ini berupa hak ekslusif atau hak istimewa meliputi apa yang dinamakan dengan hak moral dan hak ekonomi. Singkat kata hak moral adalah suatu hak yang melekat pada diri pencipta, misalnya nama pencipta dicantumkan pada setiap karyanya. Hak moral ini menggambarkan kepemilikan terhadap suatu karya. Sementara Hak ekonomi dapat dimaknai sebagai hak untuk mendapatkan manfaat  ekonomi  dari  sebuah  karyanya  misalnya  menjual  karya.  Dalam  UUHC  yang  bisa mendapatkan hak ekslusif tidak lain adalah seorang pencipta. Namun dengan adanya teknologi NFT  dalam  digital  marketplace,  justru  menggambarkan  adanya  kegiatan  “semacam  hak ekslusif”. Menunjukkan siapa pemiliknya dan dapat melakukan penjualan. Padahal belum tentu karya tersebut adalah karyanya tetapi bisa saja karya milik orang lain. Disini peneliti melihat bahwa  UUHC  belum  bisa  mengcover  kehadiran  teknologi  NFT  yang  dijual  dalam  digital marketplace, dimana seseorang yang nyatanya belum jelas dikatakan sebagai pencipta tetapi sudah  bisa  mendapatkan  hak  ekonomi  dengan  mudah.  Jelas  ini  menimbulkan  dampak  luar biasa.
Selain  dari  UUHC,  peneliti  mengambil  sudut  pandang  UU  ITE. Pada  awalnya  Pasal  1 Angka  6a  UU  ITE  memberikan  definisi  tentang  PSE  yaitu  intinya  setiap  orang  yang menyediakan atau bahkan mengoperasikan system elektronik. Dengan kata lain pengertian ini ditujukkan untuk semua orang. Tetapi Pasal 1 Angka 11 PP 80/19 ITE memberikan definisi lebih  spesifik  terutama  berkaitan  dengan pelaku  usaha  dalam  system elektronik atau  disebut PPMSE.  Peneliti menyimpulkan bahwa open*** sebagai marketplace teknologi NFT adalah PPMSE dalam PP ITE.
Berdasarkan Pasal 3 PP 80/19 ITE, PPMSE memiliki kewajiban, memperhatikan prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan; dan adil serta sehat. Selain dari itu, berdasarkan Pasal 17 PP 80/19 ITE, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri dilarang menerima Pedagang dalam negeri dan Pedagang luar negeri yang tidak  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.  Artinya  open***  sebagai marketplace harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian, dimana  melakukan crosscheck untuk  memahami  apakah  karya  yang  diupload  untuk  diubah dalam bentuk NFT adalah karya milik pribadi atau milik orang lain, jelas hal ini juga penting bagi pengguna akhir (end user). Hal ini sejalan dengan Pasal 17 PP 80/19 ITE, dimana open*** sebagai  PPMSE  dilarang  menerima  pedagang  yang  melakukan  penjualan  karya  yang  tidak memenuhi  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  dalam  hal  ini  UUHC.  Lebih  lanjut apabila menarik pada UU ITE, apabila PPMSE melakukan pelanggaran maka pemerintah dapat melakukan  pemutusan  akses.  Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  31  PP  71/19  ITE,  PSE  wajib
melindungi  penggunanya  dan  masyarakat  luas  dari  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.
Namun hingga saat ini, orang dapat mengupload karya di open*** tanpa ada crosscheck terhadap “keaslian” karya yang diupload oleh pihak open***. Intinya “keaslian” karya yang diupload menjadi tanggungjawab “ merchant” , open*** baru melakukan penghapusan apabila pemiliki asli melakukan pelaporan kepada timnya. Berikut term and condition open*** terkait intellectual property right :
“You  are  solely  responsible  for  your  use  of  the  Service  and  for  any  information  you provide,  including compliance  with  applicable laws,  rules,  and  regulations,  as  well  as these Terms, including the User Conduct requirements outlined above.”
“Open***  will  take  down  works  in  response  to  Digital  Millennium  Copyright  Act (“DMCA”) takedown notices and/or other intellectual property infringement claims and will  terminate  a  user's  access  to  the  Service  if  the  user  is  determined  to  be  a  repeat infringer.  If  you  believe  that  your  content  has  been  copied  in  a  way  that  constitutes copyright  or  trademark  infringement,  or  violates  your  publicity  or  other  intellectual property  rights,  please  fill  out  our  form  here  or  you  may  submit  written  notice  to  our designated copyright agent at:
Ozone Networks, Inc. Attn: Legal Department 228 Park Ave South # 22014 New York, NY 10003 Email: copyright@opensea.io Phone: (347) 641-9373” Dengan  kata  lain, open*** dapat  dikatakan  tidak  menerapkan  prinsip  kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, permasalahan pelanggaran HKI menjadi tanggungjawab merchant (pengupload). Barulah apabila terjadi pelanggaran open*** bertindak melakukan penghapusan konten, itu pun dengan pengaduan dari pihak yang merasa telah terjadi pelanggaran HKI. Disini terlihat bahwa open*** tidak melakukan serangkaian tindakan untuk “mencegah” terjadinya kerugian yang dialami oleh masyarakat. Padahal aplikasi atau marketplace seperti open*** ini adalah  aplikasi  dimana  kegiatannya  hampir  mirip  dengan  kegiatan  “hak  ekslusif”  berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi.
Lebih  lanjut,  marketplace  seperti  open***  menggunakan smart  contract dimana, pengupload karya (merchant) dapat bertindak sebagai pemilik sehingga ia pun memiliki akses untuk memperjual belikan haknya, disini terlihat adanya suatu hak kepemilikan. Padahal belum tentu kepemilikan yang ada di open*** itu adalah kepemilikan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas,  pada  dasarnya  jika  dilihat  dari  sudut peraturan  perundang-undangan.  Nyata  UUHC  belum  dapat  mengcover  perkembangan teknologi  NFT.  Perlu  diadakan  regulasi  khusus  terkait  pencipta  digital  dan  karya  digital. Sementara  UUITE  mulai  memberikan  regulasi  yang  tegas  terhadap  pelaku  usaha  digital. Sayangnya hingga saat ini belum ada pengawasan atas kepatuhan pelaku usaha digital terhadap peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. Sementara terkait dengan hukum kontrak, pada  dasarnya smart  contract dapat  menunjukkan  bukti  kepemilikan.  Namun  apakah kepemilikan  itu  sah  atau  tidak  harus  ditinjau  lebih  jauh  lagi  apakah  objek  itu  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataukah tidak.
Selain perihal tersebut, dalam penegakan hukumnya pun UUHC belum bisa mengcover pelanggaran  hukum  yang  terjadi  dalam  digital  marketplace.  Sebab  UUHC  menerapkan penegakan hukum yang bersifat delik aduan. Artinya penegakan hukum baru dilakukan apabila
pihak  yang  merasa  dirugikan  melakukan  pelaporan.  Hal  inilah  yang  sebenarnya  membuat maraknya
pelanggaran
terhadap hak cipta. Orang banyak mengupload/mengkonversi/mengubah  karya  orang  lain  dengan  illegal,  sepanjang  yang bersangkutan  tidak  melaporkan,  mereka  yang  tanpa  hak  tetap  terus  menikmati  manfaat ekonomi. Keadaan inilah yang sebenarnya tidak mendorong perlindungan hak cipta semakin baik, ingat bahwa perlindungan hak cipta itu menganut prinsip perlindungan langsung, makna perlindungan ini harus memberikan rasa aman secara psikis juga terutama dari negara.
Ketiadaan aturan atau kekosongan hukum tidak boleh terjadi, hukum senantiasa harus ada  dalam  perkembangan  masyarakat  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  atau  bahkan keadilan hukum. Beberapa kasus yang memang bisa menggambarkan hal ini yaitu kasus yang terjadi di pengadilan Belanda Hoogeraad, dimana hakim ketika itu menafsirkan listrik sebagai benda (bagian dari harta kekayaan) yang bisa dicuri. Selain itu, beberapa kasus lainnya seperti Waterleideng Arrest (tidak ada aturan yang mengharuskan tetangga menutup kran sehingga dia bebas terhadap tuntutan, sementara tetangga bawahnya tetap mengalami kerugian), ketika itu PMH adalah terbatas hanya pada undang-undang dalam arti sempit. Sementara Kasus lainnya yaitu kasus percetakan antara cohen vs lidenbaum perihal data pelanggan, nyatanya perbuatan tersebut masuk dalam PMH dalam arti yang luas (bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lainnya).
Sama  halnya  dengan  maraknya  pelanggaran  hak  cipta  terhadap  karya  cipta  dalam bentuk  NFT  yang  dipasarkan  pada  digital  marketplace.  Penulis  melihat  seyogyanya  UUHC tidak mendasarkan pada delik aduan, artinya pencipta asli harus m melakukan pelaporan atau tidak, tetapi tindakan seseorang yang tanpa hak mengupload/mengkonversi karya milik orang lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi harus ditindak sedini mungkin. Memang tidak berkaitan dengan kerugian pencipta asli (pelapor), tetapi tindakan itu bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
2. Upaya  apa  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran hak cipta terkait adanya perkembangan teknologi NFT disebuah digital marketplace
Peneliti melihat “pemerintah” dalam permasalahan ini yaitu Kominfo dan DJKI. Kominfo mengingatkan para platfom transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran  konten  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan  hingga  pelanggaran  hak kekayaan  intelektual.  Namun  hingga  saat  ini merchant di  open***  masih  dapat  mengupload karya tanpa ada “crosscheck” apakah karya tersebut milik sendiri atau orang lain. Seharusnya pemerintah  dalam  hal  ini  kominfo  bersinergi  dengan  platform  tersebut,  dimana  sebelum merchant upload  karya  harus  melampirkan  beberapa  bukti  seperti  publikasi  pertama  kali (penerapan prinsip deklaratif) dan mendorong merchant melampirkan bukti pencatatan ciptaan dari  otoritas  yang    berwenang  (Indonesia-DJKI).  Hal  ini  diupayakan  agar  tidak  terjadi pencideraan hak ekslusif (hak moral dan hak ekonomi) dalam trend NFT. Selain itu, perlu dikaji kembali apakah “delik aduan” dalam UUHC dapat dijadikan sebagai jalan penegakan hukum hak  cipta  sehingga  tidak  marak  lagi  pelanggaran  terhadap  hak  cipta,  terutama  mengkonversi karya  orang  menjadi  NFT  dan  dikomersikan  pada  digital  marketplace.  Pencegahan  adalah langkah awal terjadinya kerugian. Selain dari itu juga kominfo mendorong literasi digital. Disini sebaiknya kominfo memberikan edukasi kepada merchant dan end user bahwa trend NFT ini pun harus mau memahami regulasi terkait.
Sementara  dari  pihak  DJKI  memang  mengakui  bahwa  perlunya  regulasi  khusus  terkait dengan  hal  ini,  bahkan  perlu  adanya  kolaborasi  diantara  pemerintah  dan  platform  agar  tren teknologi ini memberikan manfaat yang maksimal bagi pencipta bahkan terkait juga dengan hak
ekonominya.  Namun  dengan  minimnya  regulasi  dan  belum  siapnya  masyarakat  Indonesia dengan  tren  ini,  peneliti  berpendapat  sebaiknya  platform  tersebut  tidak  dapat  diakses  dulu sementara, sampai pada akhirnya dapat layak digunakan atau Layak dalam arti tidak melanggar peraturan perundang-undangan atau bahkan menimbulkan kerugian dimasa yang akan datang. DJKI  pun harus  dengan  aktif melakukan pengawasan  (mengesampingkan  delik  aduan) untuk menekan maraknya pelanggaran hak cipta pada digital marketplace.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Berdasarkan  UUHC,  hingga  saat  ini  belum  ada  pengaturan  khusus  terkait  pencipta maupun  karya  cipta  dalam  bentuk  digital.  Namun  dapat  disimpulkan  bahwa  pencipta  digital dan karya cipta digital masuk kedalam pengaturan UUHC karena definisi pencipta dan ciptaan dalam  UUHC  masih  bersifat  umum.  Tetapi  pencipta  dan  karya  cipta  digital  memiliki karakteristik  yang  berbeda  dengan  pencipta  dan  karya  cipta  berkonsep  tradisional,  sehingga perlu  adanya  pengaturan  khusus  terkait  hal  tersebut.  Apalagi  dengan  adanya  trend  NFT  di open*** seolah menggambarkan kegiatan “seperti implementasi hak ekslusif”, dimana terdapat adanya  kegiatan  semacam  hak  moral  (siapa  pemiliknya)  dan  hak  ekonomi  (hak  menjual), padahal belum tentu pemilik karya diopen*** adalah pemilik dalam arti pencipta dalam UUHC. Keadaan  ini  juga  seolah  pencideraan  terhadap  prinsip  perlindungan  langsung,  dimana seyogyanya  makna  “perlindungan”  sudah  memberikan  rasa  aman  secara  psikis,  namun hadirnya trend NFT dengan minimnya regulasi membuat pencipta merasa khawatir  karyanya diklaim orang lain di NFT, terlebih NFT adalah sebuah teknologi tokenisasi yang tidak bisa digandakan. Sementara UU ITE, telah memberikan perhatian lebih terkait pelaku usaha yang melakukan transaksi elektronik, lebih lanjut hal ini diatur lebih khusus dalam PP 71/2019 dan PP  80/19,  yang  mana  pada  intinya  aturan  tersebut  memberikan  regulasi  yang  tegas  bahwa pelaku  usaha  yang  melakukan  transaksi  elektronik  (dalam  hal  ini  disebut  PPSME)  dilarang memfasilitasi konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk yang berkaitan  dengan  pelanggaran  atas  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Sayangnya,  hingga  saat  ini seseorang tetap dapat mengupload karyanya diopen*** tanpa adanya crosscheck dari open*** apakah karya tersebut benar-benar milik sendiri dan tidak ada bentuk pengawasan lebih dari komfinfo atas kepatuhan opensea terhadap peraturan perundang-undangan terutama HKI. Di sisi lainnya, dewasa ini smart contract dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan suatu hak, namun tentunya yang harus diingat apakah apakah kontrak yang menimbulkan kepemilikan itu sah  atau  tidak,  hal  ini  terkait  apakah  kontrak  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi bagian dari syarat sahnya perjanjian atau kontrak. Perlu juga mengkaji kembali delik aduan dan DJKI pro aktif melakukan penegakan hokum terhadap pelanggaran hak cipta terutama di digital marketplace.

## SARAN
Adapun  saran  peneliti  terhadap  pemerintah  untuk  mencegah  terjadinya  pencideraan terhadap hak ekslusif (hak moral dan hak ekonomi) pencipta dalam karya berbentuk NFT yaitu pertama  membuat  regulasi  khusus  terkait  pencipta  dan  karya  dalam  bentuk  digital.  Kedua pemerintah  melakukan  kerjasama  dengan  platform  yang  bersangkutan,  dimana  memberikan aturan bahwa yang mengupload karya haruslah karya yang telah dipublikasikan sebelumnya dalam  pameran  atau  mediasosial  serta  memberikan  bukti  berupa  pencatatan  hak  cipta  dari otoritas  yang  berwenang  dalam  hal  ini  DJKI  untuk  mencegah  terjadinya  kerugian  berupa pemanfaatan  hak  ekslusif  oleh  pihak  lain  secara  illegal.  Ketiga  melakukan  pengawasan
kepatuhan  platform  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Keempat  apabila kiranya  pemerintah  belum  siap  baik  secara  regulasi  dan/atau  melakukan  kerjasama  dengan platform  tersebut,  kiranya  pemerintah  memutus  akses  platform  tersebut  sampai merchant mupun end  user merasa  cukup  aman  bertransaksi  dalam  platform  tersebut.  Keempat, pemerintah harus tegas bahwa smart kontrak dalam platform tersebut harus dinyatakan “tidak sah”  mengingat  objek  transaksinya  belum  bisa  memberikan  kepastian  apakah  melanggar perundang-undangan ataukah tidak. Selain itu pemerintah harus pro aktif melakukan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta yang marak terjadi dan tidak bertumpu pada delik aduan.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Ahmad  Fajri  Wibowo,  Perlindungan  Hak  Cipta  Terhadap  Penggandaan  Permainan  Video,  Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 2 (2021), Hlm. 343.
Agenda  DJKI, Kolaborasi  DJKI,  Teknologi  NFT  &  Blockchain  Bantu  Mudahkan  Kreator  Seni Indonesia.
Agenda  Ki,  NFT:  Transformasi  Pelindungan  Hak  Cipta  Dalam  Bentuk  Digital,  Direktorat  Jendereal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI.

## SUMBER LAIN:
Alis  Yulia,  Et.  All.,  Pengaruh  NFT  Terhadap  Perlindungan  Hak  Cipta  Dan  Dampaknya Terhadap  Pencemaran  Lingkungan,  Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi  Fakultas  Hukum Universitas Galuh, Volume 10 Nomor 1- Maret 2022, Hlm. 93.
Dewi  Sulistianingsih,  et.all.,  Hak  Karya  Cipta  Non-Fungible  Token  (NFT)  Dalam  Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 16, No. 1 (2022), Hlm. 201.
Fajar Alamsyah Akbar, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia, Jom Fakultas Hukum Volume Iii Nomor 2, Oktober 2016, Hlm. 10.
Khwarizmi Maulana, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021, Hlm. 72.
Inda Nurdahniar, Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan, Veritas Et Justitia Vol. 2 No. 1 (2016), Hlm. 231.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi), Alfabeta, Bandung, Cetakan Kesatu, 2017, hlm. 70.
Noor  Muhammad  Aziz,  Urgensi  Penelitian  dan  Pengkajian  Hukum  Dalam  Pembentukan Peraturan  Peundang-undangan,  Jurnal  Recht  Vinding,  Volume  1,  Nomor  1,  Januari- April 2012, hlm. 18.
Siaran  Pers,  Pengawasan  Kementerian  Kominfo  terhadap  Kegiatan  Transaksi  Non-Fungible  Token
(NFT) di Indonesia.

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Transaksi
Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Sistem Elektronik