## Fungsi Lembaga Penjaminan Simpanan Dalam Membangun Sistem Perbankan Yang Solid Demi Kelangsungan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
The Function of the Deposit Insurance Agency in Building a Solid Banking System for the Continuity of Infrastructure Developmnet in Indonesia
Prawitra Thabib 1,a ) & Faizal Kurniawan 1,b )
1) Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya
Koresponden    : a) prawitra@fh.unair.ac.id & b) faizal@fh.unair.ac.id

## ABSTRAK
Krisis  moneter  yang  menghantam  Indonesia  tahun  1998,  yang  berakibat dilikuidasinya  16  bank,  sempat  membuat  kepercayaan  masyarakat  pada  perbankan menurun.  Maka  untuk  mengatasinya,  pemerintah  sempat  mengeluarkan  kebijakan memberikan  jaminan  untuk  seluruh  kewajiban  bank  terhadap  nasabahnya,  termasuk simpanan masyarakat (blanket  guarantee). Kebijakan blanket guarantee terbukti dapat meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan,  melalui  sistem  perbankan yang solid dan trust masyarakat kepada lembaga bank, maka institusi perbankan dapat memberikan  dukungan  dalam  proyek  insfrastruktur  di  Indonesia,  karena  dalam  setiap pengerjaan  proyek  infrastruktur  pasti  membutuhkan  dukungan  finansial institusi  bank. Sejalan dengan hal tersebut, dibutuhkan suatu penyempurnaan perangkat  aturan sistem perbankan kedepannya, khususnya dibidang penjaminan simpanan. Penyempurnaan ini bertujuan  untuk  menciptakan  individu  bank  yang  andal  dan  menciptakan  sistem perbankan  yang  sehat,  efisien  dan  kompetitif,  yang  diharapkan  dapat  terhindar  dari systemic risk serta dapat mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Kata Kunci : Lembaga Penjaminan Sosial, Perbankan dan Proyek Infrastruktur

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  perekonomian  di  suatu  negara  tidak  terlepas  dari  penyelenggaraan sistem  perbankan  di  Indonesia,  hal  ini  amatlah  penting  mengingat  fungsi  dari  perbankan sebagai  lembaga  intermediasi  yang  menghubungkan  masyarakat  yang  mempunyai  surplus dana  kepada  masyarakat  yang  defisit dana.  Akan  tetapi  penyelenggaraan  sistem  perbankan yang  efektif  dan  efisien  saja  tidaklah  cukup,  diperlukan  juga  suatu  sistem  yang  menjamin simpanan  masyarakat  yang  mempercayakan  dananya  kepada  bank.  Wujud  kelembagaan penjamin simpanan merupakan perwujudan dari peran serta negara untuk melindungi rakyat, memperbincangkan perlindungan negara. Hal ini dikarenakan ketika negara mengalami krisis masyarakat  akan  mendapatkan  proteksi  dari  negara  sehingga  dapat  meminimalisir  dampak dari  suatu  krisis.  Sebagai  contoh  krisis  moneter  yang  menghantam  Indonesia  tahun  1998, yang  berakibat  dilikuidasinya  16  bank,  sempat  membuat  kepercayaan  masyarakat  pada perbankan menurun. Maka untuk mengatasinya, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan memberikan jaminan untuk seluruh kewajiban bank terhadap nasabahnya, termasuk simpanan masyarakat (blanket  guarantee). Kebijakan blanket  guarantee terbukti  dapat  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan,  namun  ruang  lingkup  penjaminan  yang  terlalu
luas  telah  membebani  keuangan  negara  dan  dapat  menimbulkan  moral  hazard  bagi  pelaku perbankan dan nasabah. Oleh sebab itu dengan memperhatikan salah satu sisi negatif blanket guarantee dan setelah mempertimbangkan faktor lainnya serta semakin membaiknya  kondisi perbankan,  kebijakan blanket  guarantee akhirnya  diputuskan  untuk  diakhiri.  Namun pemerintah  menilai  bahwa  penjaminan  simpanan  masih  tetap  diperlukan  untuk  memelihara kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan  dan  meminimalkan  risiko  yang  membebani anggaran  negara  atau  risiko  yang  menimbulkan moral  hazard .  Sehingga  penjaminan  yang sangat luas lingkupnya tersebut diganti dengan sistem penjaminan yang terbatas.
Berdasarkan  pengalaman  Indonesia  pada  tahun  1998  tersebut  maka  dibentuklah Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS),  yaitu  lembaga  independen  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (UU  LPS) yang  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2009.    UU LPS  diundangkan  tanggal 22  September  2004  dan  mulai  berlaku  12  bulan  setelah  diundangkan,  yaitu  tanggal  22 September 2005. Dengan berlakunya UU LPS, maka LPS mulai beroperasi sejak tanggal 22 September  2005.      Perubahan  yang  signifikan  dalam  penjaminan  melalui  LPS  adalah dihapuskannya blanket  guarantee ,  yaitu  penjaminan  seluruh  kewajiban  bank,  tanpa  ada batasan  nilai  menjadi limited  guarantee ,  yaitu  penjaminan  secara  terbatas.  Berdasarkan Undang-Undang  tersebut,  LPS  merupakan  lembaga  independen  yang  berfungsi  menjamin simpanan  nasabah  penyimpan  dan  turut  aktif  memelihara  stabilitas  sistem  perbankan  sesuai kewenangannnya.  Simpanan  nasabah  bank  konvensional  yang  dijamin  LPS  berbentuk: tabungan,  deposito,  giro,  sertifikat  deposito,  dan  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan itu.  Selain  itu,  LPS  juga  menjamin  simpanan  nasabah  bank  syariah  yang  berbentuk:  giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

## ANALISIS
Lembaga penjamin simpanan atau dikenal dengan istilah deposit insurance dikalangan perbankan dinegara lain sudah lama kenal. Di Amerika Serikat telah dikenal sejak tahun 1993 melalui  lembaga Federal  Fait  Deposit  Insurance  Corporation  (FIDIC) . FIDIC adalah  suatu lembaga  yang  akan  mengganti  dana  yang  disimpan  oleh  nasabah  bank  yang  dilikuiditasi. Dengan  memberikan  jaminan  kepada  nasabah  penyimpanan  melalui FIDIC maka  dapat dicegah  timbulnya  kepanikan  nasional.  Hingga  saat  ini  setiap  krisis  perbankan  di  Amerika selalu  diselesaikan  melalui FIDIC.  FIDIC didirikan  dengan Banking  Act  of 1930 dengan tujuan  membantu  menstabilisasikan  sistem  perbankan  yang  pernah  mengalami  kehancuran akibat depresi  ekonomi  pada awal  1930-an. Adapun pengalaman beberapa negara dalam hal penjaminan simpanan dapat di temui di Thailand pada krisis tahun 1983, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Thailand melakukan sistem penyelamatan perbankan dengan memberikan bantuan kepada bank yang bersalah melalui dana yang dikumpulkan oleh perbankan (pooling found) untuk  perusahaan  sekuritas.  Pemerintah  dan  anggota Thai  Bankers  Assocation  (TBA) mendirikan  suatu Liquidity  Found dengan  dana  sebesar  5  Miliar  Bhat.  Dana  tersebut digunakan  untuk  membantu  lembaga  keuangan  yang  bermasalah  dan  dikelola  dikelola bersama-sama  oleh  perwakilan  TBA,  Kementrian  keuangan,  dan Bank  of  Thailand  (BOT). Pada  tahun  1985  ketika  kehilangan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  keuangan makin serius dibentuk The Financial Institution Devolepment Found (FIDF) . Sementara itu di Jerman,  bentuk  penjaminan  simpanan  diaplikasikan  melalui  asuransi  simpanan  bagi  bank swasta  didirikan  oleh German  Bank  Assocation  untuk  meng-offset keuntungan  kompetitif yang  dimiliki  oleh  saving  bank  yang  dimilki  oleh  pemerintah.  Kelompok saving  bank memiliki  beberapa  skim  asuransi  regional  dan  skim  asuransi  nasional.  Sekedar  informasi penjamin  simpanan  di  Jerman  merupakan  tertinggi  didunia,  baik  dalam  hal  absolut  maupun jika dibandingkan dengan simpanan perkapita Rata-Rata batas cakupan penjamin adalah tiga kali  per  kapita  GDB.  Sementara  di  Indonesia  LPS  sudah  dimulai  tahun  1998,   ketika  krisis
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 2, Edisi Khusus, Desember 2018
moneter  dan  perbankan  yang  menghantam  Indonesia,  berlangsung.  .  Untuk  mengatasi  krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas  seluruh  kewajiban  pembayaran  bank,  termasuk  simpanan  masyarakat (blanket guarantee) .  Hal  ini  ditetapkan  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  26  Tahun  1998  tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
Akan tetapi krisis pada tahun 1998 bukanlah krisis terakhir bagi  Indonesia, pada tahun 2008 muncul krisis ekonomi  yang melanda berbagai negara termasuk  Indonesia, akan tetapi krisis  ekonomi  pada  tahun  2008    tidaklah  sama  dengan  krisis  pada  tahun  1998,  hal  ini dikarenakan  Krisis  ekonomi  global  yang  terjadi  pada  tahun  2008  sebenarnya  bermula  pada krisis ekonomi Amerika  Serikat  yang lalu menyebar ke negara-negara lain di  seluruh dunia, termasuk  Indonesia.  Krisis  ekonomi  Amerika  diawali  karena  adanya  dorongan  untuk konsumsi (propincity to Consume) . Rakyat Amerika hidup dalam konsumerisme di luar batas kemampuan pendapatan yang diterimanya. Mereka hidup dalam hutang, belanja dengan kartu kredit, dan kredit perumahan. Akibatnya lembaga keuangan yang memberikan kredit tersebut bangkrut  karena  kehilangan  likuiditasnya,  karena  piutang  perusahaan  kepada  para  kreditor perumahan telah digadaikan kepada lembaga pemberi pinjaman. Pada akhirnya perusahaan – perusahaan  tersebut  harus  bangkrut  karena  tidak  dapat  membayar  seluruh  hutang-hutangnya yang mengalami jatuh tempo pada saat yang bersamaan.
Runtuhnya perusahaan-perusahaan finansial  tersebut  mengakibatkan bursa saham Wall Street menjadi  tak  berdaya,  perusahaan-perusahaan  besar  tak  sanggup  bertahan  seperti Lehman Brothers dan Goldman Sachs . Krisis tersebut terus merambat ke sektor riil dan non- keuangan  di  seluruh  dunia.  Krisis  keuangan  di  Amerika  Serikat  pada  awal  dan  pertengahan tahun  2008  telah  menyebabkan  menurunnya  daya  beli  masyarakat  Amerika  Serikat  yang selama  ini  dikenal  sebagai  konsumen  terbesar  atas  produk-produk  dari  berbagai  negara  di seluruh  dunia.  Penurunan  daya  serap  pasar  itu  menyebabkan  volume  impor  menurun  drastis yang  berarti  menurunnya  ekspor  dari  negara-negara  produsen  berbagai  produk  yang  selama ini dikonsumsi ataupun yang dibutuhkan oleh industri Amerika Serikat. Oleh karena volume ekonomi  Amerika  Serikat  itu  sangat  besar,  maka  sudah  tentu  dampaknya  kepada  semua negara  pengekspor  di  seluruh  dunia  menjadi  serius  pula,  terutama  negara-negara  yang mengandalkan ekspornya ke Amerika Serikat.
Untuk  mengatasi  kemungkinan-kemungkinan  krisis  yang  melanda  suatu  negara  maka diperlukan  adanya  suatu  sistem  yang  dapat  melakukan  perlindungan  hukum  bagi  nasabah penyimpan  dana  yang  tepat  untuk  mengatasi  suatu  krisis  ekonomi.  Adapun memperbincangkan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  penyimpan  dana  dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu Perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan hukum secara langsung. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan secara tidak langsung, adalah  suatu  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  nasabah  penyimpan  dana  terhadap segala  risiko  kerugian  yang  timbul  dari  suatu  kebijaksanaan  atau  timbul dari  kegiatan  usaha yang dilakukan oleh bank, hal ini diwujudkan dalam suatu tindakan pencegahan yang bersifat internal yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan berupa penerapan prinsip kehati-hatian, penerapan  Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit  (BPMK),  kewajiban  mengumumkan  neraca dan perhitungan laba rugi dan pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi bank. Sementara itu perlindungan secara langsung adalah suatu bentuk perlindungan  yang diberikan langsung kepada  nasabah  penyimpan  terhadap  kemungkinan  timbulnya  risiko  kegiatan  usaha  bank, yang diwujudkan dalam upaya; pemberian hak preferen kepada nasabah dan lembaga asuransi deposito.
Perlindungan  yang diberikan oleh LPS dalam menjamin simpanan masyarakat amatlah penting, hal ini merupakan pengaplikasian dari tujuan utama dari perbankan Indonesia untuk menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional,  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 2, Edisi Khusus, Desember 2018
pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas  nasional  kearah  peningkatan  kesejahteraan  rakyat, melalui  skema  intermediary  yaitu  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat. Exit  policy bank  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  37  angka  2  dan  3  Undang  – Undang perbankan merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral, hal ini disebabkan likuidasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi sistem perekonomian nasional, karena  berkaitan  dengan  kepercayaan  publik.  Sehingga  dapat  dipahami  suatu  otoritas perbankan  hendaknya  tidak  dengan  mudahnya  melikuidasi  suatu  bank,  mengingat  dampak dari adanya suatu likuidasi, yang mana dalam hal ini harus memperhatikan segala aspek yang dapat  menyehatkan  bank,  inilah  ruh  utama  dari  LPS  dalam  menjaga  iklis  stabilitas  ekonomi nasional,  penekanannya  tidak  hanya  sebatas  likuidasi  bank,  namun  lebih  dari  itu  LPS diharapkan  dapat  melakukan  upaya  penyehatan  bank  –  bank  bermasalah  demi  melindungi kepentingan nasabah, sehingga diharapkan upaya penyehatan bank akan  berimbas pula pada perlindungan  nasabah,  yang  secara  tidak  langsung  juga  akan  menjaga  stabilitas  ekonomi nasional.

## PENUTUP
Pentingnya fungsi LPS dalam memelihara stabilitas sistem perbankan telah melahirkan kewenangan  atribusi  bagi  LPS  untuk  merumuskan  kebijakan  dalam  memelihara  stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal  yang  tidak  berdampak  sistemik  dan  melaksanakan  penanganan  bank  gagal  yang berdampak  sistemik.  Oleh  sebab  itu  formulasi  kebijakan  dalam  upaya  menjaga  stabilitas ekonomi  harus  segera  dilakukan  pembaharuan  dan  penyempurnaan,  mengingat  sangat kompleksnya  persoalan  yang  dapat  timbul  dalam  kegiatan  ekonomi  global.  Undang-undang telah memberi kewenangan bagi LPS untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, sebagai upaya preventif dan represif dalam menangani bank gagal maupun dalam upaya pemeliharaan stabilitas perbankan, melalui intrumen penjaminan dana masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermansyah  (2005).  “Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia”. Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia . Jakarta. UU 9/16 . Undang – undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
UU  7/09 .  Undang  –  undang  No.  7  Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang  –  Undang  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Lembaga  Penjamin Simpanan Menjadi Undang – Undang.
PP  3/08 .  Peraturan  Pemerintah  Penganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
UU 24/04 . Undang – undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
UU  10/98 .  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang  – undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
UU 7/92 . Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
http://winiez.com/2017/05/06/lembaga-penjamin-simpanan-di-negara-lain/ diakses pada tanggal 17 Agustus 2018.
https://elsaryan.wordpress.com/2009/09/08/krisis-ekonomi-global-2008-serta-dampaknya- bagi-perekonomian-indonesia/, diakses pada tanggal 17 Agustus 2018.