Terakreditasi
Strategi KBRI Kuala Lumpur Dalam Perlindungan Kewarganegaraan:

## Studi WNI Tidak Berdokumen di Malaysia Tahun 2022–2023
Marzuqoh Aulia, Nur Azizah*
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia *nurazizah@umy.ac.id

## Abstract
The geographical proximity between Indonesia and Malaysia causes a high flow of mobilization in and out both legally and illegally. It was found that many Indonesian citizens did not have travel documents or passports and residence permits or visas. Based on  Law  Number  12  of  2006  concerning  Citizenship  of  the  Republic  of  Indonesia,  this causes many Indonesian citizens to be threatened with losing their citizenship. Therefore, this research aims to find out the strategy of the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur in  protecting  undocumented  Indonesian  citizens  in  Malaysia  2022–2023.  The  methods used in this research are observation, interview, and documentation. The results showed that the strategy in providing protection to undocumented Indonesian citizens by opening services  at  the  Indonesian  Embassy  in  Kuala  Lumpur  and  issuing  a  Certificate  of Indonesian Citizenship Status, conducting citizenship verification activities and making Travel  Letters  as  Passports  at  the  Immigrant  Detention  Depot,  and  holding  in-depth discussions related to the problems of undocumented Indonesian citizens. This research will  show  that  Indonesia  realises  its  national  interest  in  providing  protection  to undocumented Indonesian citizens in Malaysia through the Diplomatic Representative of the  Republic  of  Indonesia  in  Kuala  Lumpur  by  conducting  bilateral  cooperation  with Malaysia.

## Keywords: Indonesian’s Citizen; Undocumented; Protection; Malaysia

## Abstrak
Kedekatan geografis antara Indonesia dengan Malaysia menyebabkan tingginya arus mobilisasi keluar masuk baik secara legal maupun ilegal. Ditemukan banyak WNI yang  tidak  memiliki  dokumen  perjalanan  atau  paspor  dan  izin  tinggal  atau  visa. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, hal tersebut menyebabkan banyak WNI yang terancam kehilangan kewarganegaraannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi KBRI Kuala Lumpur dalam perlindungan WNI yang tidak memiliki dokumen tahun 2022–2023. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  strategi  KBRI  Kuala  Lumpur  dalam  memberikan perlindungan kepada WNI yang tidak berdokumen dengan membuka pelayanan di KBRI Kuala  Lumpur  dan  menerbitkan  Surat  Keterangan  Status  Kewarganegaraan  Indonesia, melakukan  kegiatan  verifikasi  kewarganegaraan  dan  pembuatan  Surat  Perjalanan Laksana Paspor di Depot Tahanan Imigresen, serta mengadakan diskusi mendalam terkait permasalahan  WNI  yang  tidak  berdokumen.  Penelitian  ini  akan  menunjukan  bahwa Indonesia  mewujudkan  kepentingan  nasionalnya  dalam  memberikan  perlindungan kepada  WNI  yang  tidak  berdokumen  di  Malaysia  melalui  Perwakilan  Diplomatik Republik  Indonesia  di  Kuala  Lumpur  dengan  melakukan  kerja  sama  bilateral  dengan Malaysia.

## Kata Kunci: WNI; Tidak Berdokumen; Perlindungan; Malaysia

## Pendahuluan
Migrasi  merupakan  istilah  terkait  seseorang  yang  berpindah  ke  dalam  negeri ( internal migration ) maupun luar negeri ( international migration ) dalam jangka waktu sementara  maupun  permanen.  Secara  teoritis  terdapat  dua  faktor  penyebab  terjadinya migrasi, di antaranya adalah adanya faktor pendorong ( push factors ) dan faktor penarik ( pull  factors )  seperti  ketidakstabilan  politik  dan  ketimpangan  pertumbuhan  ekonomi antardaerah  atau  negara  asal  (Mantra,  2000).  Selain  itu,  terdapat  faktor  lainnya  seperti jarak dan tempat tinggal (Subadi & Ismail, 2013). Migrasi merupakan fenomena global (Pohan  &  Izharivan,  2017).  Pola  dan  kecendrungan  migrasi  internasional  dipengaruhi oleh kolonialisasi dan dekolonialisasi. Migrasi internasional terjadi sejak abad 15 hingga 18 yang ditandai dengan adanya migrasi dari Benua Afrika ke Portugal dan Inggris. Pola migrasi tersebut terjadi di kawasan Asia, salah satunya Indonesia (Dewi, 2018). Migrasi dari  Indonesia  ke  Malaysia  telah  ada  sejak  zaman  penjajahan  Inggris  dalam  konteks ekonomi  kolonial.  Abad  ke-19  merupakan  titik  tolak  penting  sejarah  Malaysia  karena mengalami  perubahan  politik,  sosial,  dan  ekonomi.  Kebijakan New  Economic  Policy (NEP)  atau  Dasar  Ekonomi  Baru  (DEB)  merupakan  kebijakan  ditetapkan  oleh Pemerintah  Malaysia  dari  tahun  1970–1990  (Hussiin,  2018).  Kebijakan  tersebut ditetapkan  dengan  tujuan  untuk  mengentaskan  kemiskinan  dengan  meningkatkan pendapatan  dan  meningkatkan  kesempatan  kerja  bagi  seluruh  warga  Malaysia  tanpa memandang ras. Kebijakan tersebut mendorong pembangunan ekonomi yang mengarah pada  sektor  industrialisasi  dan  ekspor  sehingga  menyebabkan  peningkatan  kebutuhan tenaga kerja di Malaysia (Mamat, Saat, & Ariffin, 2014). Hal tersebut yang menyebabkan masuknya migran ke Malaysia dalam jumlah yang besar dari berbagai negara, salah satu di  antaranya  adalah  Indonesia  (Shaffie  &  Zainuddin,  2000).  Kehadiran  pekerja  asing tersebut  kemudian  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  Malaysia  yang  pesat. Kemakmuran ekonomi tersebut menjadikan semakin banyak lapangan kerja di Malaysia.
Saat ini, Malaysia merupakan negara dengan konsentrasi Warga Negara Indonesia (WNI)  terbanyak  di  luar  negeri  yang  jumlahnya  diperkirakan  melebihi  3  juta  orang (Arifin, 2021). Selain karena faktor banyaknya lapangan kerja, kemiripan budaya, bahasa, dan  agama  turut  menjadi  alasan  Malaysia  menjadi  tujuan  mayoritas  migran  Indonesia (Maksum,  2017).  Selain  itu,  letak  geografis  wilayah  Malaysia  dan  Indonesia  terdapat beberapa wilayah yang saling berbatasan menjadi faktor lainnya yang menjadikan banyak WNI  bermigrasi  ke  Malaysia.  Hal  tersebut  yang  menjadikan  proses  migrasi  semakin mudah  (Ahmad, 2019). Namun kurang kuatnya penjagaan perbatasan baik lewat darat atau laut, disertai dengan mudahnya tingkat aksebilitas melalui beberapa wilayah strategis dimanfaatkan oleh banyak WNI untuk bermigrasi ke Malaysia melalui jalur yang tidak resmi atau ilegal (Abao, 2019).
Pada konteks awal migrasi ilegal yang dilakukan oleh WNI ke Malaysia terdapat dua pola yang dilakukan di antaranya pola legal entry and illegal stay , serta illegal entry and  illegal  stay. Pola legal  entry merupakan  pola  WNI  yang  memasuki  suatu  negara dengan menggunakan dokumen yang sah dan memanfaatkan visa turis free stay 30 hari sebagai wisatawan, sedangkan pola illegal entry memanfaatkan transportasi ilegal tanpa dokumen  melalui  pesisir  pantai  maupun  perbatasan  darat  tanpa  melewati  atau menghindari  pemeriksaan  imigrasi.  Sesampainya  di  Malaysia,  mengalami illegal  stay berupa overstay , undocumented , dan tidak ada izin tinggal dalam waktu cukup lama untuk bekerja.  Kedua  pola  tersebut  sering  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang  tidak bertanggung  jawab  atau  sindikat  organisasi  kejahatan  transnasional  untuk menyelundupkan korban perdagangan manusia melalui beberapa perbatasan wilayah dari Indonesia ke Malaysia (Sulaksono, 2016).
Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi dan dilakukan secara sadar atau tidak sadar  oleh  para  WNI  karena  latar  belakang  pendidikan,  dan  ekonomi  yang  kurang (Hutasoit et al., 2023). Permasalahan tersebut semakin diperparah dengan pemberian izin masuk kerja di  Malaysia melalui aplikasi  MyTravelPass.  Permasalahan lainnya seperti pekerja migran Indonesia yang legal menjadi ilegal disebabkan oleh beberapa hal seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan tidak kembali ke Indonesia, kabur dari pengguna jasa/majikan, pengguna jasa tidak memberitahukan kepada pekerja migran Indonesia  bahwa  dokumennya  telah  habis  masa  berlaku,  atau  pengguna  jasa  enggan memperpanjang  dokumen  para  pekerja  migran  Indonesia  karena  dianggap  lebih menguntungkan pengguna jasa.
Permasalahan tersebut semakin beragam disebabkan oleh banyaknya anak WNI tanpa  memiliki  dokumen  sah/ilegal  yang  disebabkan  oleh  pernikahan  warga  negara Indonesia  dengan  warga  negara  Malaysia  yang  pernikahannya  tidak  dicatatkan  secara resmi sesuai hukum di Malaysia maupun Indonesia. Anak tersebut lahir di Malaysia tetapi tidak pernah mendapatkan dokumen kelahiran dan tidak pernah didaftarkan kelahirannya kepada  pihak  Jabatan  Pendaftaran  Negara  (JPN)  Malaysia  (Wulan,  Muslihudin, Wijayanti, & Santoso, 2023). Anak tersebut tumbuh dewasa tanpa memiliki identitas dan status  kewarganegaraan.  Berbagai  permasalahan  yang  terjadi  pada  WNI  di  Malaysia tersebut menyebabkan seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraannya atau dapat disebut stateless . Status kewarganegaraan Indonesia tidak hanya sekedar ketentuan tetapi memiliki  kekuatan  mengikat  berupa  status  hukum  yang  dapat  memberikan  hak  dan perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh seorang warga negara (Lazuardi, 2020).
Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  pada  BAB  IV  mengenai  Kehilangan Kewarganegaraan  Indonesia  Pasal  23  huruf  (i)  menyatakan  bahwa  seseorang  dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila bertempat tinggal di Iuar wilayah negara Republik  Indonesia  selama  5  tahun  terus-menerus  bukan  dalam  rangka  dinas  negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak  menyatakan keinginannya untuk  tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi  tempat  tinggal yang bersangkutan.  Berdasarkan Undang-undang  (UU) Nomor 12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  pada  BAB  V  mengenai Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 32 menyatakan bahwa seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat  kembali  memperoleh  kewarganegaraannya  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditentukan.  Bagi  pemohon  yang  bertempat  tinggal  di  luar  negara  Republik  Indonesia dapat  mengajukan  permohonan  melalui  Perwakilan  Republik  Indonesia  yang  wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
Berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  dapat  dikatakan  bahwa  negara  memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya (Manurung & Sa’adah, 2020). Pemerintah Indonesia  melalui  Perwakilan  Diplomatiknya  di  Malaysia  memperkuat  perwakilannya untuk  memberikan  perlindungan  kepada  WNI  yang  tidak  memiliki  dokumen  tersebut, tepatnya  terkait  hal  kewarganegaraan.  Tulisan  ini  menganalisis  strategi  KBRI  Kuala Lumpur  sebagai  Perwakilan  Diplomatik  Republik  Indonesia  dalam  memberikan perlindungan pada WNI yang tidak berdokumen/ undocumented di wilayah kerja KBRI Kuala  Lumpur.  Pembahasan  ini  dibatasi  sejak  Oktober  2022–September  2023  dengan pertimbangan  sesuai  dengan  masa  jabatan  Atase  Hukum  KBRI  Kuala  Lumpur  yang sedang menjabat.
Penulis  mendalami  studi-studi  atau  penelitian  terdahulu  yang  relevan  sebagai landasan  penelitian.  Studi  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  WNI  di  Malaysia  yang tidak memiliki dokumen terdapat  pada t ulisan yang berjudul “Upaya KJRI KK Dalam Penanganan Status Kewarganegaraan RI Anak Buruh Sawit Sandakan, Sabah Malaysia”. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa banyak anak WNI yang tinggal di Sabah, Malaysia khususnya  buruh  di  perkebunan  sawit  tidak  memiliki  status  perlindungan  hukum.  Hal tersebut  disebabkan  karena  tidak  memiliki  dokumen  kependudukan  seperti  Akta Kelahiran.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  KJRI  Kota  Kinabalu  berupaya  menangani permasalahan  ini  dengan  berdiplomasi  dengan  Pemerintah  Malaysia  dan  bekerja  sama dengan  pemilik  perkebunan  sawit  untuk  membantu  penerbitan  Surat  Tanda  Kelahiran bagi anak-anak WNI tersebut (Riefwan, Damayanti, & Sardjono, 2022).
Studi  lainnya  yang  terkait  adalah  penelitian  yang  berjudul  “Efektivitas  Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dalam Menangani  Kasus Warga Negara Indonesia  (WNI)  Tanpa  Dokumen  Perjalanan  di  Johor  Bahru  Malaysia”.  Penelitian tersebut  menjelaskan  bahwa  adanya  program Back  For  Good (B4G)  yang diselenggarakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia mendorong kenaikan pemohon SPLP sehingga  mengharuskan  sikap  adaptif  staf  KJRI  Johor  Bahru  dalam  melaksanakan penanganan WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan  bahwa  kinerja  KJRI  Johor  Bahru  dalam  menangani  kasus  WNI  tanpa dokumen  perjalanan  memiliki  kemampuan  adaptasi,  produktivitas,  dan  kepuasan  kerja yang  baik.  Walaupun  pada  pelaksanaannya  masih  terdapat  beberapa  kendala  yang dihadapi (Saepudin, 2020).

## Metode
Pada  penelitian  ini,  desain  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  kualitatif deskriptif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian  yang  dilakukan  dengan menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku  yang  diamati.  Sedangkan,  penelitian  deskriptif  merupakan  suatu  bentuk penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada  baik  alamiah  maupun  rekayasa  manusia.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui  metode observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan dan  mengamati  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  ruang,  pelaku,  kegiatan,  benda-benda, waktu,  peristiwa,  tujuan,  dan  perasaan.  Selain  itu,  data  primer  diperoleh  melalui wawancara  dengan  menggunakan  teknik  penentuan  informan purposive  sampling atau pemilihan  secara  sengaja  dengan  beberapa  pertimbangan.  Informan  yang  terlibat langsung  atau  memahami  terkait  permasalahan  WNI  yang  tidak  memiliki dokumen/ undocumented adalah Atase Hukum dan staf dari Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur.  Data  sekunder  diperoleh  dengan  menggunakan  metode  dokumentasi  dapat berupa  bukti,  catatan  atau  laporan  historis  yang  telah  tersusun  dalam  arsip.  Pada penelitian  ini  sumber  data  berasal  dari  dokumen,  situs,  buku,  artikel  jurnal, dan  lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan di  KBRI Kuala Lumpur yang berada di Jalan Tun Razak No. 233 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia. Adapun kegiatan dalam analisis data yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif tersebut terdiri dari beberapa alur kegiatan, di antaranya adalah pengumpulan data; reduksi data ( data reduction ); penyajian data ( data display ); dan penarikan kesimpulan ( verification ). Visualisasi data disajikan dengan menggunakan grafik. Dengan demikian, maka akan telihat gambaran tingginya suatu permasalahan yang telah ditangani dalam suatu waktu.

## Hasil dan Pembahasan
1. Strategi  KBRI  Kuala  Lumpur  Dalam  Perlindungan  Kewarganegaraan  WNI Tidak Berdokumen di Malaysia Tahun 2022–2023
Berdasarkan  Undang-undang  (UU)  Nomor  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan Luar Negeri pada BAB V mengenai Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia Pasal 19  huruf  (b)  menyatakan  bahwa  Perwakilan  Republik  Indonesia  berkewajiban memberikan  pengayoman,  perlindungan,  dan  bantuan  hukum  bagi  warga  negara  dan badan  hukum  Indonesia  di  luar  negeri,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Pewakilan Republik Indonesia di Luar Negeri,  yang  selanjutnya  disebut  Perwakilan  adalah  Perwakilan  Diplomatik  dan Perwakilan  Konsuler  Republik  Indonesia  yang  secara  resmi  mewakili  dan memperjuangkan  kepentingan  Bangsa,  Negara,  dan  Pemerintah  Republik  Indonesia secara  keseluruhan  di  Negara  Penerima  atau  pada  Organisasi  Internasional.  Selain  itu, pelindungan  WNI  tersebut  merupakan  salah  satu  Prioritas  Politik  Luar  Negeri  tahun 2020–2024  yang  bertumpu  pada  Prioritas  4+1  yang  terdiri  dari  Penguatan  Diplomasi Ekonomi; Diplomasi Perlindungan; Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan; Peningkatan Kontribusi  dan  Kepemimpinan  Indonesia  di  Kawasan  dan  Dunia;  plus  Penguatan Infrastruktur  Diplomasi.  Dalam  hal  Diplomasi  Perlindungan  Kementerian  Luar  Negeri akan meningkatkan pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri melalui transformasi digital,  penguatan  kapasitas  SDM  di  Kementerian  dan  Perwakilan  RI.  Hal  tersebut ditegaskan kembali pada tujuan/sasaran strategis utama Kementerian Luar Negeri periode 2020–2024  pada  nomor  4  yang  berbunyi  “Pelindungan  WNI  di  Luar  Negeri  dan Pelayanan Publik yang Prima”. Pelindungan tersebut yang dimaksud ialah upaya yang dilakukan  untuk  melayani  dan  melindungi  kepentingan  WNI  dan  BHI  di  luar  negeri termasuk  penyediaan  bantuan  baik  berupa  informasi,  hukum,  atau  sosial  dengan memerhatikan prinsip mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab atau berwenang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum negara setempat serta hukum dan kebiasaan internasional.
KBRI Kuala Lumpur yang merupakan salah satu unit organisasi Perwakilan RI di luar  negeri  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  mewujudkan  tujuan/sasaran  strategis utama  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  tersebut.  Oleh  karena  itu, tujuan/sasaran  strategis  utama  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  selaras dengan salah satu misi KBRI Kuala Lumpur yaitu “Memberikan pelindungan WNI/BHI di wilayah akreditasi KBRI Kuala Lumpur yang prima sebagai upaya pelindungan bagi segenap  bangsa  dan  memberikan  rasa  aman  pada  seluruh  warga”.  Misi  KBRI  Kuala Lumpur tersebut sejalan dengan prioritas kerja KBRI Kuala Lumpur yaitu melaksanakan pelindungan bagi WNI yang berada di Malaysia. Tugas perlindungan WNI di Malaysia tersebut dilaksanakan oleh beberapa  fungsi dan bidang teknis di KBRI Kuala Lumpur. KBRI  Kuala  Lumpur  menaruh  perhatian  dan  mengambil  langkah  khusus  dalam memberikan perlindungan pada WNI yang tidak berdokumen di Malaysia. Atase Hukum merupakan salah satu bidang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  yang  terbentuk  pada  tahun  2014  serta  ditugaskan  untuk  mengatasi  dan memberikan  perlindungan  dalam  permasalahan  WNI  yang  tidak  berdokumen  di Malaysia.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  (Permenkumham)  Nomor  20  Tahun  2014  tentang  Tugas  dan  Fungsi  Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia pada BAB II mengenai Kedudukan,  Tugas,  dan  Fungsi  Atase  Hukum  Pasal  3  yang  menyatakan  bahwa  Atase Hukum  mempunyai  tugas  melaksanakan  koordinasi  kerjasama  di  bidang  hukum, perlindungan WNI dalam hal kewarganegaraan, dan pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus.
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur yaitu Andi Eva Nurliani, strategi yang dilakukan oleh Atase Hukum KBRI  Kuala  Lumpur  sebagai  salah  satu  bidang  dari  Perwakilan  Diplomatik  Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengatasi permasalahan dan memberikan perlindungan  bagi  WNI  yang  tidak  berdokumen  adalah  dengan  memberikan  kepastian hukum melalui penegasan status kewarganegaraan bagi WNI tersebut. Penegasan status kewarganegaraan  tersebut  diberikan  dalam  bentuk  penerbitan  dokumen  status kewarganegaraan  Indonesia.  Dokumen  status  kewarganegaraan  yang  disebut  dengan Surat  Keterangan  Status  Kewarganegaraan  Indonesia  (SKSKI)  diberikan  kepada seseorang yang tidak memiliki dokumen berupa paspor tetapi terindikasi sebagai WNI. SKSKI tersebut diberikan setelah staf Atase Hukum menggali, menelusuri, menganalisis bukti yang dimiliki oleh pemohon yang terindikasi sebagai WNI tersebut. Berdasarkan kebijakan  Atase  Hukum  yang  sedang  memimpin,  pemohon  harus  memiki  minimal  2 bukti.  Bukti  tersebut  dapat  berupa  kesaksian  seperti  dari  kerabat  atau  bukti  berupa dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  Ijazah,  Akta  Nikah,  Surat  Keterangan  Domisili,  atau dokumen lainnya.
Prosedur  untuk  mendapatkan  SKSKI  bagi  WNI  yang  tidak  memiliki  dokumen adalah  pemohon  mengajukan  permohonan  temu  secara online. Selanjutnya  setelah pemohon  mendapatkan  jadwal  antrian,  pemohon  datang  sesuai  dengan  hari  yang ditentukan dan mengambil nomor antrian. Pemohon akan diberikan formulir untuk diisi dan diharuskan melampirkan bukti berupa bukti kesaksian atau dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), Ijazah, Akta Nikah, Surat Keterangan Domisili, atau dokumen lainnya. Kemudian staf Atase Hukum yang bertugas akan menggali, menganalisis, dan menelusuri bukti yang dibawa  oleh  pemohon.  Setelah  terverifikasi,  maka  staf  akan  menerbitkan  SKSKI  bagi pemohon.  Apabila  pemohon  hanya  dapat  memberikan  satu  dokumen,  maka  staf  yang bertugas akan melakukan wawancara secara mendalam kepada pemohon. SKSKI tersebut digunakan  sebagai  dasar  penerbitan  dokumen  perjalanan  seperti  Paspor  atau  Surat Perjalanan  Laksana  Paspor  (SPLP)  yang  dapat  digunakan  pemohon  untuk  pulang  ke Indonesia atau bekerja di Malaysia secara legal.
Terdapat  prosedur  yang  berbeda  untuk  memberikan  kepastian  hukum  status kewarganegaraan pada permasalahan anak WNI yang lahir di Malaysia tanpa memiliki dokumen  yang  sah/ilegal.  Bagi  permasalahan  anak  WNI  yang  lahir  di  Malaysia  tanpa memiliki  dokumen  yang  sah/ilegal  hasil  pernikahan  dengan  warga  negara Indonesia/Malaysia yang pernikahannya tidak dicatatkan secara resmi sesuai hukum di Malaysia  maupun  Indonesia,  tidak  pernah  mendapatkan  dokumen  kelahiran  dan  tidak pernah  didaftarkan  kelahirannya  kepada  pihak  Jabatan  Pendaftaran  Negara  (JPN) Malaysia. Setelah pemohon mengajukan permohonan, staf Atase Hukum akan meneliti dengan  melakukan  pengecekan  data  dan  atau  melakukan  wawancara  secara  mendalam kepada  ibu  kandung.  Setelah  dilakukan  verifikasi,  Atase  Hukum  selanjutnya  akan menerbitkan  SKSKI  yang  selanjutnya  dapat  digunakan  sebagai  dasar  penerbitan  Surat Bukti  Pencatatan  Kelahiran  (SBPK),  Paspor  atau  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor (SPLP),  atau  pengantar  yang  menyatakan  hubungan  Ibu  dan  Anak  kepada  Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) untuk membayar denda pelanggaran keimigrasian Check Out Memo (COM).  Sanksi  denda  keimigrasian  yang  diberlakukan  oleh  JIM  tersebut diberlakukan  berdasarkan  waktu  tinggal  tidak  resmi/ overstay dengan  waktu overstay dibawah 6 bulan dikenakan denda hingga RM 1.000, lebih dari 6 bulan dikenakan denda hingga RM 2.000, dan lebih dari 2 tahun dikenakan hingga RM 3.000.
Pelayanan terkait permasalahan WNI yang tidak memiliki dokumen ini dilakukan pada  Loket  Pelayanan  Kewarganegaraan  nomor  22  di  KBRI  Kuala  Lumpur  Malaysia yang  berada  di  Jalan  Tun  Razak  No.  233  Wilayah  Persekutuan  Kuala  Lumpur  50400. Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur membuka loket pelayanan setiap hari kerja yaitu hari Senin–Jumat, diluar hari libur nasional atau tanggal merah. Upaya KBRI Kuala Lumpur dalam  perlindungan  WNI  yang  tidak  berdokumen  dilakukan  secara  maksimal  dengan pelayanan  penerbitan  SKSKI.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Data  1.  Pada  data  tersebut terlihat  terdapat  peningkatan  pelayanan  penerbitan  SKSKI.  Peningkatan  yang  dimulai pada  bulan  Januari  yang  diperkirakan  dipengaruhi  oleh  Program  Pemerintah  Malaysia yaitu  Rekalibrasi  Pulang  dan  Rekalibrasi  Tenaga  Kerja  (RTK)  2.0.  Program  tersebut merupakan program  khusus  untuk  Pendatang Asing Tanpa  Izin  (PATI) sebagai  tenaga kerja  asing  yang  dipekerjakan  secara  sah  melalui  persyaratan  yang  diputuskan  oleh Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dan Kementerian Sumber Manusia (KSM). Pemerintah Malaysia  kembali  melaksanakan  program  yang  sebelumnya  pernah  terlaksana  sebagai Langkah  memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja.  Program  Rekalibrasi  Tenaga  Kerja  dan pemulangan  pekerja  non-prosedural  ini  sebelumnya  pernah  dilaksanakan  di  tahun sebelumnya dan kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Malaysia pada tahun ini.
Gambar 1. Pelayanan Penerbitan SKSKI di KBRI Kuala Lumpur Sumber: Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur (2023) Perlindungan lainnya dilaksanakan melalui kegiatan verifikasi kewarganegaraan dan  pembuatan  SPLP  di  Depot  Tahanan  Imigresen  Malaysia  sebagai  hasil  kerja  sama antara  Pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia.  Jabatan  Imigresen  Malaysia  telah memberlakukan  kembali  Akta  Imigresen  1959/63,  termasuk  penetapan  sanksi keimigrasian  berupa  denda  dan  hukuman  penjara  bagi  warga  negara  asing  yang  tidak memiliki  dokumen  sehingga  Atase  Hukum  juga  bersinergi  dengan  Fungsi  dan  Bidang lainnya di KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan upaya perlindungan maksimal dalam kegiatan  ini.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  bersama  dengan  Atase  Imigrasi,  dan  Fungsi Protokol dan Konsuler secara langsung di Depot Tahanan Imigresen karena banyak WNI yang  melanggar  regulasi  karena  tidak  memiliki  dokumen  perjalanan  dan  izin  tinggal terjaring operasi penangkapan PATI oleh Jabatan Imigresen Malaysia dan Polis Diraja Malaysia (Ibrahim, Rahman, & Rasip, 2021). Kegiatan tersebut dapat terlaksana apabila mendapat  persetujuan  dari  Pemerintah  Malaysia,  tepatnya  Ibu  Pejabat  Imigresen Malaysia di Putrajaya. Prosedur pelaksanaan kegiatan tersebut, berawal dari pihak Depot Tahanan Imigresen akan mengirimkan data untuk memohon kunjungan ke depot terkait kepada  KBRI  Kuala  Lumpur.  Selanjutnya  KBRI  Kuala  Lumpur  akan  berkoordinasi dengan pihak depot terkait untuk mengatur jadwal kunjungan.
841 825 1124 1248 1439 1546 789 1499 1178 1474 1323 1289 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Jumlah Penerbitan SKSKI
Prosedur kegiatan tersebut  dilakukan dengan staf melakukan wawancara  secara mendalam terhadap tahanan yang terindikasi sebagai WNI. Selanjutnya hasil wawancara tersebut  digunakan  untuk  penerbitan  SKSKI  yang  digunakan  sebagai  dasar  pembuatan SPLP untuk pulang ke Indonesia. Atase  Hukum, Atase  Imigrasi, serta Fungsi Protokol dan Konsuler telah melakukan kegiatan verifikasi kewarganegaraan dan pembuatan SPLP di Depot Tahanan Imigresen yang berada di berbagai daerah di Malaysia. Pada periode Oktober  2022–September  2023  kegiatan  tersebut  telah  dilaksanakan  di  antaranya  di Depot  Tahanan  Imigresen  Langkap,  Depot  Tahanan  Imigresen  Bidor,  Depot  Tahanan Imigresen  Semenyih,  Depot  Tahanan  Imigresen  Beranang,  Depot  Tahanan  Imigresen KLIA Sepang, Depot Tahanan Imigresen Kajang, Depot Tahanan Imigresen Bukit Jalil, Depot Tahanan Imigresen Lenggeng, Depot Tahanan Imigresen Mantin, Depot Tahanan Imigresen  Ajil,  dan  Depot  Tahanan  Imigresen  Tanah  Merah.  Data  2  merupakan  data pelayanan penerbitan SKSKI hasil kegiatan verifikasi kewarganegaraan dan pembuatan SPLP di Depot Tahanan Imigresen yang dilakukan di berbagai daerah di Malaysia.
Gambar 2. Pelayanan Penerbitan SKSKI pada Kegiatan Verifikasi Status Kewarganegaraan Depot Tahanan Imigresen Sumber: Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur (2023)
Selain  perlindungan  tersebut,  sebagai  bentuk  dukungan  untuk  peningkatan pelindungan  pada  permasalahan  kewarganegaraan  di  Malaysia,  Atase  Hukum  KBRI Kuala Lumpur menyelenggarakan Diskusi Isu-isu Hukum Kewarganegaraan di Malaysia pada 18 November 2023. Kegiatan diskusi tersebut dihadiri oleh Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Wakil Kepala Perwakilan KBRI Kuala Lumpur, sejumlah pejabat perwakilan RI di Malaysia, Organisasi Masyarakat Indonesia, Komunitas Kawin Campur, dan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Malaysia.

## 2. Tantangan Pelindungan Kewarganegaraan WNI Tidak Berdokumen
Pada  pelaksanaan  perlindungan  terkait  kewargamegaraan  bagi  WNI  yang  tidak berdokumen terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, di antaranya:
a. Pemohon  sama  sekali  tidak  memiliki  dokumen  kependudukan  atau  telah  putus hubungan dengan keluarga, teman, dan tetangga yang dapat dijadikan saksi;
b. Terdapat  perbedaan  identitas  pemohon  antara  satu  dokumen  kependudukan  dengan dokumen lainnya;
c. Pemohon memiliki dokumen tetapi dokumen tersebut tidak jelas karena rusak;
d. Pemohon tidak mengetahui bahwa selama 5 tahun sekali harus melapor ke perwakilan;
e. Sistem  yang  belum  terpadu  menyebabkan  staf  kesulitan  menemukan  identitas pemohon.
442 483 123 113 176 298 130 280 89 304 751 263 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Jumlah WNI yang terverifikasi
Selain itu, belum ada pedoman dan regulasi dibawah UU Nomor 12 Tahun 2006 mengenai pemberian SKSKI dan SBPK. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh  Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) KBRI Kuala Lumpur, Hermono bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh  KBRI  Kuala  Lumpur  untuk  melindungi  WNI  yang tidak berdokumen dengan memberikan SKSKI dan SBPK masih membutuhkan pedoman dan  regulasi  lebih  dalam  dibawah  UU  Nomor  12  Tahun  2006.  Walaupun  pada pelaksanaannya ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi tetapi KBRI Kuala Lumpur sebagai Perwakilan Diplomatik RI di Malaysia tetap memberikan upaya secara maksimal untuk melindungi WNI yang tidak berdokumen.

## 3. Analisis  Kepentingan  Nasional  dan  Kerja  Sama  Bilateral  Pada  Perlindungan Terkait Kewarganegaraan WNI Tidak Berdokumen di Malaysia
Kedekatan  geografis  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  menyebabkan  arus migrasi  secara  legal  dan  ilegal  yang  oleh  para  WNI  tinggi.  Migrasi  secara  ilegal  yang dilakukan  menyebabkan  banyak  WNI  terancam  kehilangan  kewarganegaraannya berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. KBRI Kuala Lumpur sebagai Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang memiliki misi dan prioritas kerja yang selaras dengan Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia serta tujuan/sasaran  strategis  utama  Kementerian  Luar  Negeri  memberikan  perhatian  dan langkah khusus dalam mengatasi permasalahan WNI tidak berdokumen.  Atase Hukum merupakan salah satu bidang yang ditugaskan dalam memberikan perlindungan bagi WNI yang tidak berdokumen  sesuai dengan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tugas  dan  Fungsi  Atase  Hukum  pada  Perwakilan  Republik  Indonesia  di  Negara Malaysia.  Sebagai  bentuk  perlindungan  yang  diberikan,  Atase  Hukum  KBRI  Kuala Lumpur memberikan kepastian hukum melalui penegasan status kewarganegaraan bagi WNI  tidak  berdokumen  dalam  bentuk  penerbitan  dokumen  Surat  Keterangan  Status Kewarganegaraan  Indonesia  (SKSKI)  yang  setelahnya  dapat  digunakan  oleh  pemohon untuk  menerbitkan  Paspor,  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor  (SPLP),  Surat  Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK), atau pengantar ke Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) untuk membayar denda pelanggaran keimigrasian Check Out Memo (COM). Selain itu, Atase Hukum bersinergi dengan bidang lainnya yang ada di KBRI Kuala Lumpur seperti Atase Imigrasi  serta  Fungsi  Protokol  dan  Konsuler  untuk  melakukan  kegiatan  verifikasi kewarganegaraan dan pembuatan SPLP di Depot Tahanan Imigresen di Malaysia.
Untuk  mempermudah  analisis  penelitian,  penulis  menggunakan  Konsep Kepentingan  Nasional  dan  Teori  Kerja  Sama  Bilateral yang  keduanya  tersebut  dapat dihubungkan.  Konsep  kepentingan  nasional  atau  dikenal  dengan national  interest merupakan  tujuan  yang  ingin  dicapai  sehubungan  dengan  hal  yang  dicita-citakan  oleh suatu  negara  yang  umumnya  relatif  sama  di  antara  seluruh  negara  seperti  keamanan (mencakup  kelangsungan  hidup  rakyat  dan  kebutuhannya)  serta  kesejahteraan ( prosperity ),  serta  merupakan  dasar  dalam  merumuskan  atau  menetapkan  kepentingan nasional bagi setiap negara. Dalam merumuskan kepentingan nasional tersebut terdapat hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan yaitu kapabilitas negara tersebut yang tercakup dalam kekyasaan (Rudy, 2003).  Oleh karena itu, kepentingan nasional dibagi dalam dua tingkatan di antaranya:
a. Core / basic / vita interest merupakan kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu  negara  bersedia  berperang  untuk  mencapainya  untuk  melindungi  wilayah, menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang dianut;
b. Secondary interest merupakan segala macam keinginan yang hendak dicapai namun untuk  mencapainya tidak melalui berperang sehingga menggunakan jalan lain yaitu perundingan (Perwita & Yani, 2005).
Hans  J.  Morgenthau  mengartikan  kepentingan  nasional  memuat  berbagai  hal mengenai logika, kesamaan dengan isinya, kekuasaan ( power ), dan kepentingan ( interest ) sebagai  pilar  utama  atau  tujuan  fundamental  untuk  mendukung  pembuatan  kebijakan politik  luar  negeri  dan  politik  internasional  suatu  negara.  Kepentingan  nasional  setiap negara  adalah  mengejar  kekuasaan  untuk  mempertahankan  pengendalian  suatu  negara atas  negara  lain  baik  melalui  paksaan  maupun  kerja  sama  (Mas’ud,  1990).  Donald Nuchterlin  menyebutkan  sedikitnya  terdapat  empat  jenis  kepentingan  nasional,  di antaranya:
a. Defense  interest atau  kepentingan  pertahanan  adalah  kepentingan  terkait  dengan kepentingan untuk melindungi warga negara, serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain;
b. Economic interest atau kepentingan ekonomi adalah kepentingan untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain;
c. World order interest atau kepentingan tata internasional adalah kepentingan tatanan dunia  untuk  menjamin,  mewujudkan,  serta  mempertahankan  bahwa  sistem  politik internasional dan perekonomian internasional terpelihara  sehingga rakyat dan badan usahanya  terjamin  keamanannya  diluar  pengawasan  negara  sehingga  akan menguntungkan bagi negaranya;
d. Ideological  interest atau  kepentingan  ideologi  adalah  kepentingan  untuk mempertahankan atau melindungi  ideologi  negaranya dari ancaman ideologi negara lain (Abidin, 2019).
Dengan demikian, kepentingan nasional dapat  dikatakan sebagai  tindakan yang dilakukan  oleh  suatu  negara  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  ingin  dicapai  sehingga tingkah  laku  dan  tindakan  yang  diambil  oleh  pemimpin  terhadap  masalah-masalah domestik atau internasional dipengaruhi oleh kepentingan nasional negaranya.
Melalui penggunaan konsep ini akan membantu penulis menganalisis kepentingan nasional  yang  dimiliki  oleh  Malaysia  dan  Indonesia  dalam  permasalahan  WNI  tidak berdokumen/ undocumented di  Malaysia tahun  2022 − 2023.  Konsep  Kepentingan Nasional atau National Interest merupakan tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan oleh suatu negara yang umumnya relatif sama di antara seluruh negara seperti keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyat dan kebutuhannya) serta kesejahteraan ( prosperity ), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan  nasional  bagi  setiap  negara.  Selain  itu,  disebutkan  bahwa  terdapat  4  jenis kepentingan  nasional  yang  salah  satu  di  antaranya  adalah defense  interest atau kepentingan  pertahanan  yaitu  kepentingan  yang  terkait  dengan  kepentingan  untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Oleh karena  itu,  sebuah  negara  dalam  mengambil  sebuah  keputusan  dengan  berkaca  pada kepentingan  nasional  negaranya  yang  juga  menjadi  landasan  oleh  untuk mengorientasikan kebijakan luar negerinya. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan yang ditetapkan  oleh  Pemerintah  Malaysia  dan  Indonesia  pada  kepentingan  pertahanan masing-masing negaranya untuk melindungi warga negara dan wilayahnya. Pemerintah Malaysia  dalam  hal  ini  memiliki  kepentingan  nasional  untuk  memenuhi  kebutuhan pekerja  migran  asing  untuk  negaranya,  dengan  tetap  mengedepankan  kedaulatan  dan keuntungan negaranya (Putri & Sari, 2021). Semakin banyaknya WNI tidak berdokumen di  Malaysia  dianggap  mengancam  kedaulatan  negaranya.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah Malaysia membuat kebijakan seperti memulangkan PATI yang menjadi tahanan di Depot Tahanan Imigresen. Selain itu, Pemerintah Malaysia juga membuat kebijakan Rekalibrasi Pulang  dan  Rekalibrasi  Tenaga  Kerja  untuk  mengatasi  permasalasan-permasalahan tersebut.
Kepentingan  nasional  Indonesia  didasarkan  pada  Pembukaan  Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Alinea ke 4 yang menyebutkan bahwa “…untuk membentuk suatu  Pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia…”. Hal tersebut dijelaskan kembali dalam UUD Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di hadapan hukum”. Hal tersebut menjadi landasan sebuah negara menentukan kepentingan nasionalnya. Orientasi kebijakan luar negeri Indonesia tercermin dalam Prioritas Politik Luar  Negeri,  serta  tujuan/sasaran  strategis  utama  Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia  yang  hendak  dicapai  pada  periode  2020–2024,  tepatnya  pada  nomor  4  yang berbunyi  “Pelindungan  WNI  di  Luar  Negeri  dan  Pelayanan  Publik  yang  Prima”. Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  sebuah  negara  berkewajiban memberikan  jaminan  atas  hak,  kesempatan,  dan  memberikan  perlindungan  bagi  warga negaranya tanpa adanya diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik yang tinggal di dalam maupun luar negaranya (Oktaviandono & Syahputra, 2021).
KBRI  Kuala  Lumpur  sebagai  salah  satu  unit  organisasi  Perwakilan  Diplomatik Republik Indonesia di luar negeri, memiki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan/sasaran strategis utama Kementerian Luar Negeri tersebut. Oleh karena itu, KBRI Kuala Lumpur memiliki misi dan prioritas kerja yang selaras dengan hal tersebut, yaitu “Memberikan pelindungan WNI/BHI di wilayah akreditasi KBRI Kuala Lumpur yang prima sebagai upaya pelindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. KBRI Kuala Lumpur memberikan pelindungan pada permasalahan WNI yang tidak berdokumen  dengan memberikan penegasan status  kewarganegaraan. Salah satunya  adalah  Atase  Hukum  menerbitkan  SKSKI  yang  selanjutnya  dapat  digunakan untuk  menerbitkan  Paspor,  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor  (SPLP),  Surat  Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK), atau pengantar ke Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) untuk membayar  denda  pelanggaran  keimigrasian Check  Out  Memo (COM)  sehingga  WNI tersebut  dapat  kembali  ke  Indonesia  atau  kembali  bekerja  secara  legal  di  Malaysia. Dengan  memberikan  penegasan  status  kewarganegaraan  kepada  WNI  yang  tidak berdokumen, maka akan menjamin hak asasi manusia yang juga meliputi keselamatan, kehidupan, kesejahteraan WNI yang telah legal tersebut.
Kerja  sama  internasional  merupakan  hubungan  antarnegara  yang  mempunyai tujuan berdasarkan kepentingan nasional setiap negara yang melakukan kerja sama. Kerja sama terjadi dikarenakan terdapat berbagai macam masalah nasional, regional, maupun global yang muncul sehingga memerlukan perhatian tidak hanya dari satu negara. Kerja sama  internasional  juga  didefinisikan  sebagai  pandangan  bahwa  dua  atau  lebih kepentingan,  nilai,  atau  tujuan  saling  bertemu  dan  dapat  menghasilkan  sesuatu, dipromosikan  atau  dipenuhi  oleh  semua  pihak  sekaligus;  pandangan  atau  harapan  dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan bersama membantu negara tersebut untuk mencapai  kepentingan  dan  nilai-nilainya;  persetujuan  atau  masalah-masalah  tertentu antara  dua  negara  atau  lebih  dalam  rangka  memanfaatkan  persamaan  atau  benturan kepentingan;  aturan  resmi  atau  tidak  resmi  mengenai  transaksi  di  masa  depan  yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan; dan transaksi antarnegara untuk memenuhi persetujuan  mereka  (Holsti,  1988).  Kerja  sama  internasional  didorong  oleh  beberapa faktor di antaranya adalah kemajuan dalam bidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya menjalin hubungan antarnegara; kemajuan dan perkembangan ekonomi suatu negara memengaruhi kesejahteraan negara lainnya; perubahan sifat peperangan menjadi saling  melindungi  dalam  sebuah  kerja  sama;  dan  adanya  kesadaran  berorganisasi  akan memudahkan memecahkan masalah yang dihadapi (Kartasasmita, 1997).
Terdapat tiga bentuk kerja sama internasional, di antaranya kerja sama bilateral, kerja  sama  regional,  dan  kerja  sama  multilateral.  Kerja  sama  bilateral  merupakan hubungan antar dua negara yang memiliki hubungan timbal balik untuk mencapai suatu tujuan  yang  polanya  meliputi  proses  respon  atau  kebijakan  aktual  dari  negara  yang menginisiasi; persepsi dari respon tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima; aksi balik dari negara penerima keputusan; dan persepsi oleh pembuat keputusan negara penginisiasi (Perwita & Yani, 2005). Aktor dalam kerja sama ini adalah Indonesia dan Malaysia yang sama-sama memiliki kepentingan nasional. Pola kerja sama kedua negara terlihat  pada kerja sama  bilateral  yang dilakukan  oleh Malaysia dan  Indonesia melalui Perwakilan  Diplomatiknya  yaitu  KBRI  Kuala  Lumpur.  Malaysia  dan  Indonesia  sama- sama memiliki kepentingan nasional dalam hal ini. Malaysia memiliki kepentingan dalam menjaga kedaulatan negaranya dan mengatasi permasalahan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI)  di  Malaysia  (Putri  &  Sari,  2021).  Sedangkan,  Indonesia  yaitu  KBRI  Kuala Lumpur  memiliki  kepentingan  untuk  melindungi  warga  negaranya.  Dengan  demikian, untuk mewujudkan kepentingan nasional yang dimiliki oleh Indonesia maupun Malaysia dibutuhkan kerja sama bilateral antara kedua negara. Pada program Rekalibrasi Pulang dan RTK 2.0 atau program verifikasi kewarganegaraan dan pembuatan SPLP di Depot Tahanan Imigresen Malaysia merupakan program yang membutuhkan aksi balik dan juga persepsi  kedua  negara  sehingga  menjadi  program  elaborasi  yang  selanjutnya direalisasikan  oleh  KBRI  Kuala  Lumpur  selaku  Perwakilan  Diplomatik  Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia.

## Kesimpulan
Berdasarkan  Undang-undang  (UU)  Nomor  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan Luar  Negeri pada  BAB  V  mengenai  Perlindungan  Kepada  Warga  Negara  Indonesia menyatakan  bahwa  Perwakilan  Republik  Indonesia  berkewajiban  memberikan perlindungan bagi WNI yang berada di wilayah kerjanya. Banyaknya permasalahan WNI yang tidak berdokumen di Malaysia disebabkan oleh tingginya tingkat mobilitas keluar masuk  Malaysia-Indonesia.  Permasalahan  WNI  yang  tidak  berdokumen  tersebut menyebabkan  banyak  WNI  terancam  kehilangan  kewarganegaraannya.  KBRI  Kuala Lumpur  sebagai  Perwakilan  Diplomatik  Republik  Indonesia  di  Malaysia  bertanggung jawab  memberikan  perlindungan  pada  WNI  yang  tidak  berdokumen.  KBRI  Kuala Lumpur  melalui  Atase  Hukum  membuka  loket  pelayanan  terkait  permasalahan kewarganegaraan  di  KBRI  Kuala  Lumpur  setiap  hari  kerja  yaitu  Senin–Jumat.  Selain melalui loket pelayanan, Atase Hukum yang juga bersinergi dengan bidang dan fungsi lainnya  di  KBRI  Kuala  Lumpur  melakukan  kegiatan  verifikasi  kewarganegaraan  dan pembuatan  SPLP  di  Depot  Tahanan  Imigresen  yang  berada  di  berbagai  daerah  di Malaysia.  Atase  Hukum  memberikan  perlindungan  dengan  menerbitkan  Surat Keterangan  Status  Kewarganegaraan  Indonesia  (SKSKI)  yang  selanjutnya  dapat digunakan  untuk  menerbitkan  Paspor,  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor  (SPLP),  Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK), atau pengantar ke Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) untuk  membayar  denda  pelanggaran  keimigrasian Check  Out  Memo (COM).  Tak dipungkiri dalam pelaksanaan perlindungan tersebut terdapat kendala yang dialami oleh staf  seperti  tidak  memiliki  dokumen  atau  saksi  sama  sekali,  perbedaan  data,  dokumen atau bukti yang dibawa rusak, tidak memahami terkait hak serta kewajiban warga negara, dan staf kesulitan menemukan identitas pemohon karena sistem yang belum terintegrasi.
Negara  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  warga  negaranya.  Begitu  juga sebaliknya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Oleh karena  itu,  perlu  adanya  kesadaran  dan  ketaatan  dari  seorang  WNI  pada  hak  dan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Selain itu sebagai
bentuk  tanggung  jawab  negara,  pemerintah  dapat  melakukan  upaya  preventif  dengan meningkatkan pemahaman tidak hanya WNI yang berada di luar negeri tetapi juga WNI yang  berada  di  dalam  negeri  mengenai  pentingnya  seorang  WNI  memahami  hak  dan kewajibannya sebagai seorang warga negara melalui pendidikan sejak dini maupun media sosial atau media massa. Sedangkan agar perlindungan bagi WNI yang tidak berdokumen semakin  optimal  pada  permasalahan  staf  yang  kesulitan  melakukan  verifikasi  identitas pemohon karena sistem belum terintegrasi, perlu dibuatnya sistem yang terintegrasi antar satu  kementerian  dengan  kementerian  terkait.  Dengan  bersama-sama  memahami  dan menjalankan  tanggung  jawab  sebagai  negara  dan  warga  negara  diharapkan  dapat mengurangi bahkan mengatasi permasalahan mengenai WNI yang tidak berdokumen/ilegal yang berdampak pada hilangnya kewarganegaraan seseorang.

## Daftar Pustaka
Abao,  A.  S.  (2019).  Pola  Migrasi  dan  Integrasi  Penduduk  di  Wilayah  Perbatasan Indonesia-Malaysia. Proyeksi - Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 24 (1), 14– 31.
Abidin, Y. (2019). Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia (Z. N. Iska, Ed.). Jakarta: UNAS Press.
Ahmad, A. S. N. (2019). Keselamatan Insan dan Akses Pendidikan Kanak-kanak Warga Indonesia di Sabah. Jurnal Borneo Arkhailogia , 4 (1).
Arifin, M. Z. (2021). Pengaruh Kualiti Perkhidmatan Awam terhadap Kepuasan Warga Negara  Indonesia  di  KBRI  Kuala  Lumpur  pada  Masa  Pendemi  Covid-19  di Malaysia. Jurnal Administrasi Pemerintahan , 2 (2), 97–108. Dewi, U. N. M. (2018). Permasalahan dan Solusi Hak Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Studi Kasus di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia . Holsti, K. J. (1988). Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisa (Jilid III). Jakarta: Erlangga.
Hussiin, H. (2018). Integrasi Kaum Dalam Rancangan Pembangunan Negara:Tumpuan Selepas Dasar Ekonomi Baru. International Journal of Humanities Technology and Civilization , 1 (4), 58–73.
Hutasoit, A. F., Anzalia, B. A., Halimah, Bangun, J. P., Nababan, L. G., Simanullang, M. F. J., … Prayetno. (2023). Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Perlindungan TKI Di Malaysia Tahun 2023-2024. Jurnal Administrasi Negara , 1 (5), 292–300. Ibrahim, M. H., Rahman, M. Z. A., & Rasip, O. M. (2021). Analisis Tadbir Urus Majlis Perbandaran  Jasin:  Implikasinya  Terhadap  Kualiti  Hidup  Penduduk  Dari Perspektif Maqasid Al-Shari‘ah. Jurnal Syariah , 29 (2), 285–314. Kartasasmita,  K.  (1997). Administrasi  Internasional .  Bandung:  Lembaga  Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
Lazuardi,  G.  (2020).  Status  Kewarganegaraan  Ganda  Dilihat  dari  Perspektif  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik  Indonesia. SIGn Jurnal Hukum , 2 (1), 43–54.
Maksum, A. (2017). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Hubungan Indonesia-Malaysia Era Jokowi. Jurnal PIR , 2 (1).
Mamat, M. A. A. bin, Saat, I., & Ariffin, K. (2014). Impak Dasar Ekonomi Baru Ke Atas Peningkatan  Ekonomi  Bumiputera  Selepas  Tragedi  13  Mei  1969. Perspektif Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan , 6 (3), 138–151. Mantra, I. B. (2000). Demografi Umum . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Manurung, S. A., & Sa’adah, N. (2020). Hukum Internasional Dan Diplomasi Indonesia Dalam  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Migran  Indonesia. Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (1), 1–11.
Mas’ud,  M.  (1990). Ilmu  Hubungan  Internasional:  Disiplin  dan  Metodologi .  Jakarta: LP3ES.
Oktaviandono,  &  Syahputra,  M.  Z.  (2021).  Kerjasama  Indonesia  Dan  International Labour  Organization  Dalam  Melindungi  WNI  Sebagai  Pekerja  Migran  Di Malaysia Melalui Program Decent Work Country Programmes (DCWP). Jurnal Sains Riset , 11 (2), 155–169.
Perwita,  A.  A.  B.,  &  Yani,  Y.  M.  (2005). Pengantar  Ilmu  Hubungan  Internasional . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Pohan,  H.  M.,  &  Izharivan,  Y.  (2017).  Inside  The  Indonesian  Migration:  A  Historical Perspective. Jurnal Manajemen Maranatha , 16 (2).
Putri, A. R., & Sari, V. P. (2021). ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan  Rendah  di  ASEAN. Padjadjaran  Journal  of  International Relations (PADJIR) , 3 (2), 242–263.
Riefwan,  G.,  Damayanti,  C.,  &  Sardjono,  H.  S.  (2022).  Upaya  KJRI  KK  Dalam Penanganan  Status  Kewarganegaraan  RI  Anak  Buruh  Sawit  Sandakan,  Sabah Malaysia. Solidaritas , 6 (1). Rudy,  T.  M.  (2003). Hubungan  Internasional  Kontemporer  Dan  Masalah-Masalah Global, Isu, Konsep, Teori dan Paradigma . Bandung: Refika Aditama. Saepudin, D. Y. (2020). Efektivitas Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dalam  Menangani  Kasus  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  Tanpa  Dokumen Perjalanan  di  Johor  Bahru  Malaysia .  Universitas  Muhammadiyah  Sukabumi, Sukabumi.
Shaffie, F., & Zainuddin, R. (2000). Sejarah Malaysia . Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Subadi,  T.,  &  Ismail,  R.  (2013).  Indonesian  Female  Migrants  and  Employers’ Mistreatment  in  Malaysia:  a  Case  of  Domestic  Servants  from  Central  Java. International Journal (Research on Humanities and Social Sciences) , 3 (6), 1–9.
Sulaksono,  E.  (2016).  Keamanan  Lintas  Perbatasan:  Studi  Migran  Ilegal  antara  Batam dan Johor. Jurnal Keamanan Nasional , II (2), 221–239.
Wulan,  T.  R.,  Muslihudin,  Wijayanti,  S.,  &  Santoso,  J.  (2023).  Model  Perlindungan Anak-Anak  Pekerja  Migran  Di  Malaysia. Prosiding  Konferensi  Nasional Sosiologi (PKNS) , 1 (1), 472–476.