## Studi Literatur Penarikan Garis Penutup Mulut Sungai untuk Penetapan Perairan Pedalaman
Literature Study in Drawing River Closing Line of River Mouth for Internal Water Delimitation
Mukti Fatimah* 1 , I Made Andi Arsana 2 1 Magister Teknik Geomatika, Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Kampus UGM, Indonesia
2 Departemen Teknik Geodesi FT UGM *Korespondensi penulis: muktifatimah@gmail.com
Diterima: 16122020; Diperbaiki: 15012021; Disetujui: 17012021; Dipublikasi: 24022021
Abstrak: Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  berhak  menetapkan  perairan  pedalaman  dengan  menarik  garis penutup  mulut  sungai,  garis  penutup  teluk,  dan  garis  penutup  pelabuhan  berdasarkan  UNCLOS  1982  pasal  9,  10, dan  11.  Melalui  koordinasi  di  bawah  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi,  hingga  tahun 2018 Indonesia telah melakukan identifikasi penutupan teluk-teluk. Identifikasi terhadap garis penutup mulut sungai dan pelabuhan belum dilakukan karena belum memiliki standard dalam metode penarikannya. Berdasarkan pasal 9 UNCLOS  1982,  jika  sungai  mengalir  langsung  ke  laut,  maka  garis  dasar  ditarik  lurus  melewati  mulut  sungai  di antara  tepi  sungai  pada  garis  air  rendah.  Dalam  pasal  tersebut  kriteria  sungai  yang  mengalir  langsung  ke  laut  dan titik acuan penarikan garis mulut sungai masih belum dijelaskan secara terperinci, sehingga masih sulit diikuti secara teknis. Identifikasi tipe mulut sungai diperlukan untuk menentukan apakah sungai mengalir langsung ke laut ataukah melalui estuari terlebih dahulu. Jika sungai  mengalir langsung ke laut, maka prinsip pasal 9 UNCLOS 1982 dapat digunakan. Jika sungai tidak mengalir langsung ke laut, namun melalui estuari, maka prinsip pasal 9 UNCLOS 1982 tidak  dapat  digunakan,  sehingga  diperlukan  pendekatan  metode  teknis  lain  yang  lebih  relevan.    Penelitian  ini bertujuan  untuk  menentukan  metode  penarikan  garis  penutup  mulut  sungai  untuk  penetapan  perairan  pedalaman. Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  literatur  dari  dokumen  perundang-  undangan,  dokumen  konvensi,  dan dokumen  teknis  terkait.  Hasil  yang  diperoleh  adalah  rekomendasi  metode  yang  dapat  digunakan  untuk  penarikan garis penutup mulut sungai. Penarikan garis penutup mulut sungai dilakukan dengan empat langkah utama, yaitu 1) identifikasi  tipe  mulut  sungai  2)  menentukan    metode  penarikan  garis  penutup  mulut  sungai  3)  menentukan  titik acuan garis penutup mulut sungai 4) menarik garis penutup mulut sungai.
Copyright © 2021 Geoid. All rights reserved.
Abstract: Indonesia as an archipelagic country has the right to delimitate internal waters by drawing mouth of river closing  lines,  bay  closing  lines    and  port  closing  lines  based  on  article  9,  10,  and  11  UNCLOS  1982.  Under  the coordination of the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment, until 2018 Indonesia has identified the bay closing line. The identification of mouth of ruver closing lines and port closing lines has not been carried out  because  it  does  not  have  a  standard  in  the    method.  According  to  article  9  UNCLOS  1982,  If  a  river  flows directly into the sea, the baseline shall be a straight line across the mouth of the river between points on the low- water line of its banks. In this article, the criteria for rivers flowing directly into the sea and the reference point for drawing  the  mouth  of  river  closing  line  are  still  not  clearly  explained,  so  they  are  still  technically  difficult  to follow.Identification  of  the  river  mouth  type  is  needed  to  determine  whether  a  river  flows  directly  into  the  sea  or through an estuary. If a river flows directly into the sea, the principles of article 9 UNCLOS 1982 can be used. If a river  does  not  flow  directly  into  the  sea,  but  through  an  estuary,  then  the  principles  of  article  9  UNCLOS  1982 cannot be used, so that another, more relevant technical method approach is needed.  This study aims to determine the method of drawing a mouth of river closing line for internal waters delemitation.  This research uses literature study method from legislation documents, convention documents, and related technical documents. The result of this study is a recommended method that can be used to draw river closing line. Drawing the mouth of river closing line is carried out in four main steps, 1) identification of the river mouth type 2) determining the method of drawing the mouth of river closing line 3) determining the reference point for mouth of river closing line  4) drawing mouth of river closing line.
Kata kunci: Garis Penutup Mulut Sungai; Perairan Pedalaman; Pasal 9 UNCLOS 1982
Cara untuk sitasi:  Fatimah M & Arsana IMA. (2021). Studi Pustaka Penarikan Garis Penutup Mulut Sungai untuk Penetapan Perairan Pedalaman. Geoid, 16 (2), 164-176.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  sesuai  dengan United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS)  1982    dan  kemudian  dipertegas  dalam  Undang-undang  No  6  Tahun  1996  tentang  Perairan Indonesia.  Dalam  Pasal  4  UU  No  6/1996  disebutkan  bahwa  kedaulatan  Negara  Republik  Indonesia  di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas  laut  teritorial,  perairan  kepulauan,  dan  perairan  pedalaman  serta  dasar  laut  dan  tanah  di  bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan data rujukan wilayah kelautan Indonesia,  Indonesia  memiliki  garis  pantai  sepanjang  108.000  km  dan  perairan  pedalaman  dan  perairan kepulauan seluas 3.100.000 km 2 sebagai wilayah kedaulatan.
Indonesia telah menetapkan garis pangkal kepulauan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang diubah menjadi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2008.  Berdasarkan  peraturan  pemerintah  tersebut,  jumlah titik  dasar  pembentuk  garis  pangkal  kepulauan  Indonesia  terdiri  dari  195  titik.  Di  dalam  perairan kepulauannya, Indonesia belum menetapkan perairan pedalaman. Melalui koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sampai tahun 2018 Indonesia telah melakukan identifikasi penutupan  teluk-teluk  di  Indonesia  (Nugroho,  2019).  Sedangkan  identifikasi  penutup  mulut  sungai  belum dilakukan karena belum ada standar metode penarikannya.
Metode penutupan garis penutup mulut sungai mengikuti Pasal 9 UNCLOS 1982, yaitu apabila suatu sungai mengalir langsung ke laut, maka garis penutup merupakan garis lurus yang menghubungkan titik-titik pada garis  air  rendah  di  kedua  tepi  sungai  yang  melewati  mulut  sungai.  Namun  ketentuan  tersebut  masih  sulit untuk diikuti secara teknis. Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana jika sungai tidak mengalir langsung ke  lautan  melainkan  melalui  estuari  terlebih  dahulu.  Penentuan  titik  acuan  pada  garis  air  rendah  tidak dijelaskan  apakah  menggunakan  garis  air  rendah  pasang  surut  atau  bukan  (Attard,  2014).  Sementara  itu, enam dari 20 negara kepulauan telah melakukan penetapan perairan pedalaman, yaitu Antigua dan Barbuda, Fiji,  Grenada,  Republik  Mauritius,  Saint  Vincent  dan  Grenadine,  serta  Tuvalu  (Baumert,  2015).  Secara khusus,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  metode  penarikan  garis  penutup  mulut  sungai. Harapannya  metode  ini  dapat  diterapkan  untuk  penetapan  perairan  pedalaman  di  area  mulut  sungai  di Indonesia.

## Data dan Metode
Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur dari peraturan perundang-undangan, dokumen konvensi, buku dan  artikel  ilmiah  dengan  kata  kunci  penarikan  garis  penutup  mulut  sungai,  pasal  9  UNCLOS  1982,  garis penutup teluk, dan tipe mulut sungai. Peneliti menggunakan UNCLOS 1982 sebagai dasar prinsip penarikan garis penutup mulut sungai. Ketentuan teknis yang tidak disebutkan di dalam UNCLOS 1982 akan mengikuti teknologi dan metode yang dianggap relevan. Beberapa dokumen hukum dan artikel yang dijadikan sebagai sumber studi pustaka adalah: United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982, Geneva Convention  on  the  Territorial  Sea  and  the  Contiguous  Zone 1958,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  1996  tentang  Perairan  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2002  tentang Daftar  Koordinat  Geografis  Titik-titik  Garis  Pangkal  Kepulauan  Indonesia,  peraturan  hukum  dari  negara lainnya,  artikel  dan  buku  yang  mendukung  penentuan  tipe  mulut  sungai,  identifikasi  estuari,  dan  prinsip penarikan garis penutup mulut sungai.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  studi  literatur  yang  terdiri  dari  atas  perundang-undangan,  dokumen  konvensi,  buku  dan artikel  ilmiah,  garis  penutup  mulut  sungai  ditarik  berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  UNCLOS  1982.  Jika ketentuan  Pasal  9  tidak  dapat  dipenuhi,  maka  Pasal  10  dan  Pasal  7  (2)  UNCLOS  1982  cukup  relevan digunakan untuk penarikan garis penutup mulut sungai pada sungai yang berdelta ataupun berestuari.

## 1. Perairan Pedalaman
Berdasarkan  Pasal  50  UNCLOS  1982,  negara  kepulauan  berhak  menetapkan  perairan  pedalaman  di  dalam perairan kepulaunnya. Menurut Pasal 8 UNCLOS 1982 perairan pedalaman merupakan perairan di sisi darat dari garis pangkal laut territorial. Di perairan kepulauannya, negara kepulauan berhak menetapkan perairan pedalaman  dengan  menarik  garis  penutup  mulut  sungai  (pasal  9),  garis  penutup  teluk  (pasal  10)  dan  garis penutup  pelabuhan  (pasal  11).  Perairan  pedalaman  tidak  berlaku  hukum  internasional  dan  negara  pantai memiliki kedaulatan penuh didalamnya, sehingga berlaku hukum nasional (Lestari, 2017). Ilustrasi wilayah zona maritim negara kepulauan ditunjuukan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Ilustrasi Zona Maritim Negara Kepulauan (dimodifikasi dari TALOS, 2014)
2. Penarikan Garis Penutup Mulut Sungai dalam UNCLOS 1982, Geneva Convention 1958, UU No 6/1996 dan PP No 38/2002
Dalam Pasal 9 UNCLOS 1982 menyebutkan “ If  a river flows  directly  into  the  sea, the  baseline  shall  be a straight  line  across  the  mouth  of  the  river  between  points  on the low-water line  of  its  banks ”.  Sedangkan dalam Geneva  Convention 1958  Pasal  13  menyebutkan  bahwa  “ If  a  river  flows  directly  into  the  sea,  the baseline  shall  be  a  straight  line  across  the  mouth  of  the  river  between  points  on  the  low-tide  line  of  its banks ”.  Persamaan  dari  keduanya  adalah  kriteria  tersebut  diberlakukan  apabila  suatu  sungai  mengalir langsung  ke  laut,  maka  garis  penutup  sungai  dapat  ditarik  dengan  garis  lurus.  Garis  tersebut  ditarik  dari kedua  tepi  sungai.  Perbedaannya  adalah  letak  titik  acuan  pembentuk  garis  penutup  mulut  sungai.  Dalam UNCLOS 1982 titik acuan terletak di garis air rendah sedangkan dalam Geneva Convention 1958 terletak di garis air pasut rendah.
Tanaka (2015) menyebutkan terdapat empat bahasan utama yang harus diinterpretasi dalam penarikan garis penutup  mulut  sungai  dengan  Pasal  9  UNCLOS  1982.  Pertama,  Pasal  9  diterapkan  untuk  sungai  yang mengalir langsung ke laut, sehingga sungai yang melalui estuari tidak dapat menggunakan prinsip Pasal 9. Kedua, pemilihan titik acuan pembentuk garis lurus yang terletak pada garis air rendah. Ketiga, Pasal 9 tidak membatasi panjang garis penutup mulut sungai. Keempat adalah, Pasal 9 hanya bisa diterapkan untuk sungai yang terlatak pada satu negara, sehingga tidak dapat diterapkan pada sungai yang terletak di dua negara yang berbatasan. Selain itu Reed (2000) menyebutkan satu pembahasan lagi, yaitu terkait garis lurus. Garis lurus hanya bisa diterapkan ketika mulut sungai tidak memiliki delta di area mulut sungai.
UU  No  6/1996  dan  PP  No  38/2002  menyebutkan  bahwa  dalam  perairan  kepulauan,  Indonesia  dapat membentuk garis penutup mulut sungai, kuala, teluk, anak laut dan pelabuhan. Garis tersebut ditarik diantara
titik-titik terluar yang menonjol dan berseberangan pada garis air rendah. Garis air rendah yang dimaksudkan adalah  garis  air  rendah  saat  permukaan  air  laut  di  kedudukan  surut  terendah.  Dalam  peraturan  tersebutkan disebutkan juga bahwa jika diantara mulut sungai terdapat kuala, maka garis penutup merupakan garis yang menghubungkan kuala-kuala tersebut dengan titik-titik terluar di kedua tepi sungai.

## 3. Penarikan Garis Penutup Teluk
Secara umum, teluk dipahami sebagai perairan yang terletak diantara dua tanjung dan areanya menjorok ke arah daratan (Sulistiyo & Wirasantosa, 2007). Secara yuridiksi, teluk didefinisikan dalam Pasal 10 UNCLOS 1982.  Dalam  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  garis  penutup  teluk  ditarik  lurus  diantara  titik-titik  pada  air rendah  di  pintu  masuk  yang  bersifat  alamiah  dan  panjangnya  tidak  boleh  melebihi  24  mil  laut.  Di  dalam pasal  tersebut  juga  dijelaskan  bahwa,  jika  terdapat  pulau-pulau  disekitar  mulut  teluk,  maka  garis  penutup teluk ditarik dengan menghubungkan garis antar pulau-pulau tersebut. Selain itu, disebutkan pula bahwa luas dari  setengah  lingkaran  dengan  diagram  sepanjang  garis  penutup  teluk  harus  kurang  dari  luas  wilayah perairan  yang  dibatasi  dengan  garis  tersebut.  Jika  di  dalam  perairan  lekukan  terdapat  pulau-pulau,  maka pulau-pulau tersebut dianggap sebagai bagian perairan dari lekukan tersebut.

## 4. Penarikan Garis Penutup Mulut Sungai di Beberapa Negara
Enam dari 20 negara kepulauan telah melakukan penetapan perairan pedalaman, yaitu Antigua dan Barbuda, Fiji, Grenada, Republik Mauritius, Saint Vincent dan Grenadine, serta Tuvalu. Beberapa negara lainnya telah memiliki  peraturan  untuk  pembatasan  perairan  pedalaman,  walaupun  belum  ditetapkan  dalam  hukum nasional  (Baumert,  2015).  Republik  Mauritius  telah  mendefinisikan  perairan  pedalaman  dalam  hukum nasional, yaitu Mauritius Maritime Zone Act 2005 Act No. 2 of 2005 . Garis penutup dapat ditentukan dengan menggunakan  semua  atau  salah  satu  metode  yang  ditentukan  dalam  Pasal  9,  10  dan  11  dari  UNCLOS. Dalam peraturan tersebut menjelaskan enam garis penutup teluk dan satu garis penutup mulut sungai untuk Pulau Mauritius. Garis penutup mulut sungai dibentuk dari titik M47 dan titik M48 yang terletak di kedua tepi mulut sungai (US, 2014c). Dalam dokumen tersebut tidak menjelaskan apakah sungai langsung mengalir ke  laut  atau  melalui  estuari  terlebih  dahulu.  Gambar  2  menunjukkan  mulut  Sungai  Savanna  yang  tidak memiliki delta atau pulau. Garis penutup sungai ditarik dengan garis lurus.
Antigua  dan  Barbuda  terdiri  dari  tiga  pulau.  Ketiga  pulau  digunakan  untuk  menggambar  garis  pangkal kepulauan. Penentuan perairan pedalaman dijelaskan dalam hukum nasional Maritime Area Act 1982 No 18 of 17 August 1982 dalam Bagian 2A dan 18A. Perairan pedalaman Antigua dan Barbuda terdiri dari wilayah laut  yang  berada  di  sisi  darat:  (a)  garis  air  rendah;  atau  (b)  garis  penutup  yang  ditentukan  sesuai  dengan hukum  dan  praktik  internasional.  Daftar  perairan  pedalaman  Antigua  dan  Barbuda  tercantum  dalam dokumen  DAOLOS, Practice  of  Archipelagic  States  16  (1992) (US,  2014a).  Di  dalam  daftar  tersebut terdapat  22  area  perairan  pedalaman  (UN,  1992).  Karena  tidak  ada  daftar  koordinat,  sehingga  tidak  dapat diidentifikasi perairan pedalaman yang terbentuk dari garis penutup mulut sungai.
Fiji  merupakan  sebuah  negara  kepulauan  yang  terdiri  dari  sekitar  320  pulau.  Pendefinisian  perairan pedalaman  Fiji  terdapat  pada  Bagan  Admiralty  Britania  No.  2691  atau  dalam  kasus  Rotuma,  pada  Bagan Admiralty  Inggris  No  2992.    Fiji  mengklaim  perairan  pedalaman  seluas  25.558  km 2 .  Perairan  pedalaman dibentuk  dengan  menarik  garis  penutupan  di  pintu-pintu  masuk  terumbu  karang  sesuai  dengan  peraturan Marine Spaces Act No. 18 of December 1977 yang diamandemen menjadi Act No. 15 of October 1978 . (US, 1984).

## Gambar 2. Garis Penutup Mulut Sungai di Sungai Savana, Republik Mauritius (UN, 2008)
Grenada  terdiri  dari  empat  pulau  utama,  yaitu  Pulau  Grenada,  Pulau  Ronde,  Pulau  Carriacou,  dan  Pulau Martinik  Petite  bereserta  sejumlah  fitur  yang  lebih  kecil.  Grenada  telah  melaporkan  luas  perairan pedalamannya melalui peraturan The Statutory Rules and Orders No.32 of 1992 yang berisi daftar koodinat garis  penutup  untuk  mendefinisikan  perairan  pedalaman.  Grenada  telah  menutup  28  teluk  dan  pelabuhan bernama dan tidak bernama. Penetapan perairan pedalaman di teluk telah memenuhi uji setengah lingkaran dan panjang garis penutup tidak lebih panjang dari 24 mil laut sesuai dengan Pasal 10 (2) dan (4) UNCLOS 1982 (US, 2014b).
Perundang-undangan Australia menunjukkan bahwa perairan sungai dianggap berbeda dengan perairan laut. Secara hukum, karakter sungai akan berbeda dengan laut.  Kaye (2019) menyimpulkan bahwa mulut sungai menandai  batas  antara  hukum  terestrial  yang  berganti  menjadi  hukum  laut.  Selain  itu  disimpulkan  juga bahwa,  hukum  secara  umum mengidentifikasi  sungai yang mengalir melalui  estuari  ditutup  dengan  prinsip teluk.
Hukum  di  negara  Australia  yang  mengatur  tentang  garis  penutup  mulut  sungai  adalah  Pasal  7 Seas  and Submerged Lands (Territorial Sea Baseline) Proclamation 2016 . Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap sungai yang mengalir langsung ke laut di pantainya, garis lurus ditarik melewati mulut sungai diantara titik-titik di garis air rendah ( Lowest Astronomical Tide ) di tepi sungai, kecuali pada garis yang disebutkan pada teluk yuridis dan garis pangkal lurus yang telah ditetapkan. Kaye (2019) dalam penelitiannya “ Locating The Mouth of A River in Australian Law ” menjelaskan bahwa peraturan tersebut belum menjelaskan prinsip yang digunakan pada 397 garis pangkal di Australia. Hal tersebut menyebabkan tidak bisa diidentifikasi garis pangkal yang menggunakan prinsip garis penutup mulut sungai.
Peraturan  tersebut  juga  tidak  menjelaskan  definisi  sungai  dan  bagaimana  muara  sungai  didefinisikan. Contoh  yang  dapat  digunakan  sebagai  referensi  muara  sungai  adalah  garis  pangkal  yang  terletak  di  muara Sungai  Roper.  Terkait  klaim  hak  atas  tanah,  Pengadilan  Federal  Australia  mendefinisikan  daerah  yang diklaim  di  daerah  Sungai Roper  adalah  'bagian  dari dasar  sungai  dan  tepi  Sungai  Roper  yang…dijelaskan sebagai  dibatasi  oleh…  garis  pangkal  laut  teritorial  di  seberang  muara  sungai’.  Jika  dilihat  dalam  peta interaktif Australia, Gambar 3, garis pangkal merupakan garis lurus yang ditarik dari dua tepi sungai di garis air rendah surutnya.
Gambar 3. Garis Pangkal Lurus di Muara Sungai Roper, Australia (https://geoscience-au.maps.arcgis.com/, 2020)

## 5. Penerapan Penarikan Garis Penutup Mulut Sungai di Indonesia
Gambar 4. Garis Pantai 2013, Garis Pantai KSP, dan Toponim Pulau (BIG, 2020)
kk (a) (b)
(c)
Gambar 5. Ilustrasi pengaruh letak garis penutup mulut sungai terhadap panjang garis pantai dan luas perairan pedalaman
Praktik penarikan garis penutup mulut sungai terdapat dalam penyelenggaraan garis pantai. Penyelenggaran garis pantai yang telah dilakukan selama ini belum memperhatikan bagaimana penarikan garis penutup mulut sungai.  Gambar  4.  menunjukkan  beberapa  contoh  area  mulut  sungai  di  Indonesia.  Garis  berwarna  hitam merupakan  Garis  Pantai  2013,  garis  berwarna  merah  merupakan  Garis  Pantai  KSP  (Kebijakan  Satu  Peta).
Data  toponimi  pulau  merupakan  daftar  nama  dan  koordinat  pulau-pulau  di  Indonesia  yang  telah  disurvei lapangan dan dibakukan oleh Tim Nasional.
Dari  gambar  tersebut  dapat  dilihat  adanya  inkonsisten  dalam  penarikan  garis  penutup  mulut  sungai  pada Garis Pantai KSP. Selain itu terdapat perbedaan letak garis penutup mulut sungai antara Garis Pantai 2013 dan  Garis  Pantai  KSP.  Perbedaan  tersebut  berpengaruh  pada  panjang  garis  pantai  dan  luas  perairan pedalaman seperti yang ditujukkan oleh Gambar 5. Gambar 5(a) menunjukkan perairan yang tidak memiliki garis penutup mulut sungai, sehingga tidak terbentuk perairan pedalaman, dan membentuk garis pantai yang panjang. Gambar 5(b) menunjukkan penarikan garis penutup mulut sungai yang mendekati daratan, sehingga terbentuk perairan pedalaman yang sempit, dan garis pantai masih relatif panjang. Gambar 5(c) menunjukkan penarikan garis penutup mulut sungai yang di dekat muara, sehingga perairan pedalaman luas, namun garis pantai menjadi lebih pendek.

## 6. Area Mulut Sungai dan Estuari
Dalam A  Manual  on  Technical  Aspects  of  The  United  Nations  Convention  on  The  Law  of  The  Sea-1982 (TALOS), mulut sungai merupakan tempat mengalirnya sungai ke laut. Menurut Mikhailov & Gorin (2012) area mulut sungai (sinonim: mulut sungai) merupakan objek geografi yang spesifik yang meliputi area aliran sungai  sampai  tubuh  air  penerimanya  (samudera,  laut  ataupun  danau).  Mulut  sungai  sendiri  dapat  dibagi menjadi  lima  tipe  berdasarkan  karakter  morfologinya,  yaitu simple,  estuarine,  estuarine-deltaic,  deltaic- estuarine , dan deltaic .  Berdasarkan  karakter morfologinya,  tipe-tipe  dari mulut sungai  dibagi menjadi  lima seperti pada Gambar 6.
Gambar 6. Ilustrasi Skema tipe River Mouth Areas (RMA) atau area mulut sungai (Mikhailov & Gorin, 2012)
Keterangan: Tipe RMA (I) Simple (S), (II) Estuarine (E), (III) Estuarine-deltaic (ED), (IV) Deltaic-estuarine protruding delta (DE), (V) Detalic (D); (1) Sungai; (2) Tubuh air penerima (samudera, sungai, danau); (3) Sungai yang mencapai aliran mulut sungai; (4) River Mouth Areas (RMA) atau area mulut sungai; (5) zona offshore (samudera, laut, danau); (6) Mouth Reach Of River (MRR) atau leher muara sungai; (7) River Delta (RD) atau Delta Sungai; (8) Mouth Zone Of Receiving Water Body (samudera, laut, danau) (MZRWB) atau zona  mulut  sungai  yang  menerima  air  dari  tubuh  penerima;  (9) River  Estuary (RE)  atau  muara  sungai; UBRMA  ( Upper  boundary  of  RMA )  adalah  batas  adalah  area  mulut  sungai;  LRBMA  ( Lower  boundary  of RMA) adalah batas bawah area mulut sungai.
Lima tipe mulut sungai tersebut adalah sebagai berikut:
1. Simple : mulut sungai yang tidak ada delta dan estuarinya
2. Estuarine: mulut sungai terdapat estuarinya namun tidak terdapat delta
3. Estuarine-deltaic : mulut sungai dengan delta berada di dalam atau bersebalahan dengan estuarinya
4. Deltaic-Estuarine : mulut sungai dengan delta yang menonjol 5. Deltaic : mulut sungai yang memiliki delta tanpa ada estuari
Definisi  estuari  menurut  Elliott,  dkk.  (2002)  dapat  berubah  tergantung  dari  pendekatannya.  Salah  satu pendekatan dalam disiplin ilmu kimia dengan melihat nilai salinitasnya. Estuari memiliki nilai salinitas yang lebih kecil dari salinitas air laut namun lebih besar dari nilai salinitas air tawar. Muara ( estuary ) merupakan sistem semi tertutup tubuh air dan aliran di dalam muara sungai yang bersentuhan dengan laut terbuka dan terdapat pencampuran masa air dengan salinitias air bervariasi.

## 7. Penentuan Sungai, Estuari, dan Laut Lepas
Penarikan  garis  penutup  mulut  sungai  harus    diawali  dengan  proses  penentuan  tipe  mulut  sungai,  apakah sungai mengalir langsung ke laut atau mengalir melalui estuari dan apakah memiliki delta atau tidak. Salah satu  cara  yang  direkomendasikan  untuk  menentukan  batas  sungai,  estuari,  dan  laut  adalah  dengan  melihat nilai salinitas. Prarikeslan (2016) menjelaskan bahwa secara sederhana salinitas dapat didefinisikan sebagai jumlah  total  zat  yang  larut  dalam  garam  dalam  satu  kilogram  air  laut.  Satuan  yang  digunakan  untuk menyatakan  salinitas  adalah  part  per  thousand  (ppt)  atau  ‰.  Ladya  &  Rokhmatuloh  (2015)  menjelaskan bahwa  nilai  salinitas  dalam  perairan  estuari  berkisar  antara  0,5-30‰,  sesuai  dengan  nilai  kelas mixohaline dalam  klasifikasi  air  Venice  System  1958.    Dalam  klasifikasi  air  Venice  System  1958,  istilah  air  payau dihindari  karena  bersifat  ambigu,  sehingga  diganti  menjadi mixohaline untuk  menunjukkan  air  laut  yang encer. Klasifikasi air dalam Venice System 1958 dapat dilihat dalam Tabel 1.
Tabel 1. Klasifikasi Venice System 1958 (Ladya & Rokhmatuloh, 2015) Salinitas  ‰ Zona <0,5 Limnetic atau air tawar 0,5-5 Mexo-oligohaline (termasuk dalam air payau/ mixohaline ) 5-18 Mexo-mesohaline (termasuk dalam air payau/ mixohaline ) 18-30 Mexo-polyhaline (termasuk dalam air payau/ mixohaline ) 30-40 Euryhaline atau air laut >40 Hyperhaline (sangat asin)
Dalam penginderaan jauh salinitas dapat dikorelasikan dengan nilai CDOM atau Chromophoric and Colored Dissolved  Organic .  CDOM  merupakan  komponen  optik  aktif  dari bahan  organik  yang  terlarut  yang  terdiri dari  campuran  senyawa  organis  yang  bersifat  kompleks  yang  menyerap  cahaya  ultraviolet  dan  gelombang tampak  (M.G.Mustofa,  dkk.,  2013).  Salah  satu  algoritma  yang  digunakan  ialah  algoritama  hasil  penelitian Wouthyuzen (2008) ( Wouthyuzen, 2008 dalam Nafizah, dkk., 2016), yaitu:
kosentrasi CDOM = (−61,182X3 + 79,129X2 -34,022X + 4,885)
(1)
salinitas = −142,72×Konsentrasi CDOM + 32,702
(2)
keterangan: X merupakan kromatisiti biru yaitu Rrs(λ2) / (Rrs(λ2)) + Rrs(λ3) + Rrs(λ4) dari Landsat 8.
Algoritma  tersebut  juga  digunakan  dalam  penelitian  Ladya  &  Rokhmatuloh  (2015)  dan  Supriatna,  dkk. (2015). Algoritma lain yang dapat digunakan untuk melakukan esktraksi nilai salinitas dengan penginderaan jauh adalah menggunakan parameter nilai Maximum Normalized Difference Carbon Index (MNDCI) (Baek & Wilford, 2012), Algoritma Cimandiri (Supriatna et al., 2015), Algoritma Binding Browers (Rismayatika, dkk.,  2019)  dan  Algoritma  Son  (Nafizah,  dkk.,  2016).  Ekstraksi  salinitas  juga  dapat  diperoleh  dengan menggunakan Citra Satelit Modis (Aryaguna, 2017) atau dengan melakukan survei lapangan.

## 8. Rekomendasi Metode Penarikan Garis Penutup Mulut Sungai
Berdasarkan  studi  pustaka  yang  telah  dilakukan  dengan  dokumen  hukum  dan  teknis,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  penarikan  garis  penutup  mulut  sungai  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan  sebagai berikut.

## 1.  Identifikasi tipe mulut sungai
Identifikasi tipe mulut sungai diperlukan untuk mengetahui apakah sungai mengalir langsung ke laut atau melalui  estuari  terlebih  dahulu  dan  mengetahui  ada  tidaknya  delta.  Berdasarkan  klasifikasi  dari Mikhailov  &  Gorin  (2012)  mulut  sungai  dibagi  menjadi  lima  tipe  berdasarkan  morfologinya,  yaitu simple,  estuarine,  estuarine-deltaic,  deltaic-estuarine, dan deltaic .  Identifikasi  tipe  mulut  sungai dilakukan  dengan  melihat  morfologi  mulut  sungai  (berdelta  atau  tidak)  dan  menentukan  ada  tidaknya estuari.
Penentuan ada tidaknya delta di muara sungai dapat dilihat dari citra atau data toponim pulau. sedangkan penentuan  sungai  yang  melalui  estuari  atau  tidak  dapat  dilihat  dengan  melakukan  klasifikasi  perairan berdasarkan  klassifikasi  air  Venice  System  1958.  Klasifikasi  dibagi  menjadi  tiga  yaitu  perairan  yang bersifat air tawar dengan salinitas <0,5 ‰ (sungai), air payau dengan salinitas 0,5-30‰ (estuari), dan air laut dengan salinitas diatas 30 ‰ (laut). Nilai salinitas dapat diperoleh dengan ekstraksi citra Landsat 8 dengan Algoritma Wouthyzen (2008). Algoritma Wouthyzen dipilih karena memiliki nilai RMSE rendah dan telah diadaptasi oleh banyak penulis sebelumnya.
Kelebihan dari metode ekstraksi citra adalah menjadi solusi efisien untuk memperoleh data tanpa perlu ke lapangan  yang  membutuhkan  biaya  dan  tenaga  yang  besar.  Selain  itu  akusisi  dengan  teknologi penginderaan  jauh  juga  lebih  cepat  daripada  akuisisi  secara  langsung  di  lapangan    (Muhlis  dkk,  2019). Kelemahan  dari  metode  ini  adalah  resolusi  spasial  yang  dihasilkan  mengikuti  resolusi  citra  yang digunakan.  Jika  menggunakan  citra  Landsat  8,  maka  resolusi  yang  dihasilkan  adalah  15  m  sehingga kurang cocok jika digunakan untuk sungai dengan lebar mulut kurang dari 90 m (3 x resolusi spasial).

## 2.  Menentukan metode penarikan garis penutup mulut sungai
Penarikan garis penutup mulut sungai dengan tipe simple, mulut sungai yang mengalir langsung ke laut dan tidak ada delta, mengikuti prinsip Pasal 9 UNCLOS 1982. Pasal 9 menyebutkan bahwa garis penutup dibentuk dengan menarik garis lurus dari titik-titik di tepi sungai pada garis air rendah. Pada tipe sungai dengan mulut sungai tipe deltaic , maka prinsip garis lurus tidak bisa digunakan. Garis lurus tersebut dapat memotong  sebuah  pulau  yang  terletak  di  mulut  sungai.  Dalam  kondisi  tersebut,  prinsip  tersebut  harus dimodifikasi dengan menggunakan beberapa garis lurus (Reed, 2000).
Churchill & Lowe (1988) menjelaskan bahwa jika sungai melalui laut melalui delta, kemungkinan besar Pasal 9 UNCLOS 1982 tidak dapat diterapkan. Garis penutup mulut sungai dibentuk oleh tanda air rendah atau  dalam  beberapa  kasus  ditutup  dengan  prinsip  garis  pangkal  lurus.  Selanjutnya  Attard  (2014) menjelaskan  bahwa  dalam  menentukan  garis  lurus  penutup  mulut  sungai  yang  melalui  delta,  ketentuan UNCLOS  pasal  7  ayat  2  cukup  relevan  untuk  diterapkan.  UNCLOS  1982  Pasal  7  ayat  2  menyebutkan bahwa jika suatu pantai terdapat delta atau kondisi alam lainnya yang membuat garis pantai menjadi tidak
stabil,  maka titik  titik  garis  pangkal merupakan  garis air rendah  yang  paling jauh  menjorok  ke  laut dan sekalipun  garis  air  rendah  tersebut  kemudian  megalami  regresi.  Selain  itu  di  dalam  PP  No  38/2002 menyebutkan  bahwa  jika  garis  lurus  tidak  dapat  diperoleh  karena  terdapat  kuala,  maka  garis  penutup mulut sungai merupakan garis lurus yang menghubungkan titik-titik kuala dengan titik-titik di kedua tepi sungai pada garis air rendah.
Sungai yang mengalir melalui estuari, tipe sungai estuarine, estuarine-deltaic, deltaic-estuarine , prinsip Pasal  9  UNCLOS  1982  tidak  dapat  diterapkan.  Pasal  9  UNCLOS  1982  tersebut  hanya  mengatur  untuk sungai  yang  mengalir  langsung  ke  laut.  Beberapa  ahli  mengkonfirmasi  kalimat  tersebut  bahwa  estuari bukan  bagian  dari  sungai  dan  perlu  ada  perlakuan  yang  berbeda  (Reed,  2000).  Penerapan  prinsip  teluk dilakukan  untuk  sungai  yang  melalui  estuari.  Pernyataan  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  Churchill  & Lowe (1988), Prescott & Schofield (2005), Roach & Smith (2012), Attard (2014), dan Kaye, (2019).
Dalam  beberapa  kasus  prinsip  teluk  mungkin  juga  tidak  bisa  dilakukan  karena  lekukan  perairan  yang tidak memenuhi kriteria teluk. Sebagai contoh adalah muara Sungai Mahakam. Muara Sungai Mahakam memiliki estuar dan banyak delta (Hadikusumah & Simanjuntak,2011 ; KKP, 2014). Jika dilihat bentuk garis pantainya, lekukan di muara Sungai Mahakam bukan termasuk teluk karena sifatnya bukan perairan tertutup.  Penarikan  garis penutup  mulut  sungai dapat  menggunakan  prinsip  yang  sama  untuk tipe  delta, yaitu prinsip garis pangkal lurus.  Prinsip Pasal 7(2) cukup relevan untuk penarikan garis penutup mulut sungai dengan tipe sungai yang melalui estuari dan berdelta namun tidak memenuhi kriteria teluk.

## 3.  Menentukan titik acuan garis penutup mulut sungai
Penentuan  titik  acuan  penutup  mulut  sungai  terletak  di  garis  air  rendah  tepian  sungai.  Garis  air  rendah yang digunakan adalah garis air rendah pasang surut yang diperoleh dari sumber data terbaik dari masing- masing  wilayah  studi.  Posisi  titik  acuan  pada  garis  penutup  dengan  menggunakan  prinsip  teluk, menggunakan  tiga  uji  tes  objektif,  yaitu  tes  45 o ,  garis  singgung,  atau  pengujian  jarak  terpendek  (Reed, 2000).
Uji tes 45 o lebih sering digunakan dalam praktiknya. Jika arah sudut garis antar dua tanjung lebih dari 45 o terhadap  garis  yang  ditarik  ke  pedalaman,  maka  pantai  tersebut  merupakan  bagian  dari  perairan pedalaman. Ilustrasi dari uji tes 45 o dijelaskan Gambar 7. Uji tes garis singgung dilakukan jika uji tes 45 o tidak  memungkinkan  untuk  digunakan.  Biasanya  pengujian  ini  diaplikasikan  ketika  garis  pantai  tidak dibatasi  dengan  tanjung  melainkan  bentukan  lengkungan  yang  halus.  Titik  acuan  ditentukan  dengan mempertemukan dua garis pantai yang berlawanan kemudian titik perpotongannya diperpanjang ke arah darat.  Pertemuan  tersebutlah  yang  menjadi  titik  acuan  garis  penutup.  Ilustrasi  dari  uji  garis  singgung dijelaskan  Gambar  8.  Sedangkan  pengujian  jarak  terpendek  diaplikasikan  ketika  salah  satu  tanjung terbentuk dengan jelas namun di sisi berlawanan tidak terbentuk tanjung dengan tipe yang sama atau tidak terbentuk perubahan arah pada garis pantai. Ilustrasi dari pengujian jarak terpendek dijelaskan Gambar 9 (Reed, 2000).
Jika garis penutup ditarik berdasarkan prinsip garis pangkal lurus, maka titik acuan terletak pada garis air rendah yang paling jauh menjorok ke laut, sesuai ketentuan Pasal 7. Garis  penutup yang dibentuk tidak boleh  menyimpang  dari  arah  umum  garis  pantai  dan  perairan  di  dalam  garis  harus  terkait  erat  dengan
Gambar 7. Illustrasi Uji Tes 45 o (Reed, 2000) Gambar 8. Ilustrasi Uji Tes Garis Singgung (Reed, 2000) Gambar 9. Ilustrasi Uji Tes Jarak Terpendek (Reed, 2000)
daratan sehingga termasuk dalam kategori perairan pedalaman. Garis dasar lurus tidak dapat ditarik pada daratan  yang  muncul  saat  surut,  kecuali  di  atasnya  dibangun mercusuar  atau  bangunan  serupa.    Tanaka (2015) menjelaskan jika penggunaan garis pangkal lurus masih bersifat abstrak sehingga beberapa negara pantai menarik garis dengan terlalu bebas.

## 4.  Menarik garis penutup mulut sungai
Garis  penutup  mulut  sungai  ditarik  dengan  cara  menghubungkan  titik-titik  acuan  yang  terbentuk  pada proses sebelumnya. Panjang garis penutup sungai tidak ada batasan maksimal, kecuali jika menggunakan prinsip teluk, yaitu 24 mil laut. Garis penutup mulut sungai ditarik dengan menghubungan titik acuan di tepi sungai dengan titik-titik acauan di delta dan berakhir di titik acuan yang terletak di tepi seberangnya. Penerapan  prinsip  penutup  teluk  harus  memperhatikan  kriteria-kriteria  penutup  teluk.  Prescott  & Schofield  (2005)  menjelaskan  karena  estuari  dianggap  sebagai  teluk  dalam  sejarah  legistlatif  Pasal  9, maka perlu ditentukan apakah luas muara melebihi luas setengah lingkaran yang berdiameter lebar mulut. Jika  lebar  mulut  lebih  dari  24  mil  laut,  maka  penempatan  garis  penutup  mulut  sungai  harus  ditarik  ke dalam seperti halnya prinsip yang diterapkan pada teluk.
Pertanyaan  baru  yang  muncul  adalah  menyangkut  perhitungan  luas  estuari  yang  akan  diuji  dengan setengah lingkaran. Estuari dibatasi oleh garis penutup mulut sungai yang memisahkan dari laut dan oleh garis  yang  yang  memisahkan  dari  sungai.  Garis  penutup  mulut  sungai  ditetapkan  berdasarkan  prinsip garis penutup teluk sedangkan garis yang memisahkan dari sungai perlu dianalisis lebih lanjut.
Bird  (2000)  dalam  Prescott  &  Schofield  (2005)  merekomendasikan  tiga  cara  untuk  menentukan  batas estuari  dan  sungai,  yaitu nilai salinitas  di bawah  0,1 ppt,  pengaruh  pasang  surut  yang  menghilang,  atau sedimen laut  dan muara menjadi  sedimen fluvial.  Perbedaan sedimen  merupakan  cara  yang  paling  sulit untuk  diterapkan,  sedangkan  cara  berdasarkan  salinitas  dan  pasang  surut  akan  menghasilkan  luasan estuari yang besar. Luasan estuari yang besar terjadi bila air pasang surut cukup kuat dan naik sampai ke hulu.  Pendapat  lain  disampaikan  oleh  Beasley  (1987)  dalam  Prescott  &  Schofield  (2005)  bahwa  batas muara bertepatan dengan garis air rendah yang ditandai pada peta navigasi.

## Kesimpulan
Peran multidisipin dari segi geospasial, oseanografi, dan hukum diperlukan dalam kajian penentuan perairan pedalaman  di  area mulut  sungai.  Prinsip  penarikan  garis  penutup  mulut  sungai akan  berbeda  di  setiap  tipe mulut sungai. Parameter yang menentukan metode penarikan garis penutup mulut sungai ada tiga, yaitu: (1) estuari, (2)  delta,  dan (3)  kriteria  teluk  yuridis.    Pasal  9  UNCLOS  1982  diterapkan  pada tipe mulut  sungai yang mengalir langsung ke laut dan tidak terdapat delta. Pasal 10 UNCLOS 1982 diterapkan pada tipe mulut sungai yang melalui estuari dan memenuhi prinsip teluk. Sedangkan untuk tipe mulut sungai yang berdelta, penarikan  garis  penutup  mulut  sungai  menggunakan  prinsip  garis  pangkal  lurus  sesuai  dengan  Pasal  7(2) UNCLOS 1982.
Tahapan yang perlu dilakukan dalam penarikan garis penutup mulut sungai adalah (1) identifikasi tipe mulut sungai  2)  penentuan  metode  penarikan  garis  penutup  mulut  sungai  3)  penentuan  titik  acuan  garis  penutup mulut sungai 4) penarikan garis penutup mulut sungai. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam  proses  penetapan  perairan  pedalaman  di  area  mulut  sungai.    Diharapkan  terdapat  kajian  yang  lebih dalam  untuk  menentukan  tipe  mulut  sungai  dan  batasan  estuari  sehingga  penarikan  garis  penutup  mulut sungai yang dihasilkan lebih akurat.

## Daftar Pustaka
Anonim.  (1996).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1996  tentang  Perairan  Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
Anonim.  (2002).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2002  tentang  Daftar  Koordinat  Geografis  Titik-titik  Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
Aryaguna,  P.  (2017). Analisis  Penginderaan  Jauh  untuk  Data  Oseanografi :  Perbandingan  Salinitas  Analisis
Penginderaan Jauh untuk Data Oseanografi : Perbandingan Salinitas dan Suhu pada Permukaan dan Kolom Air di Wilayah Pengelolaan Perikanan 711 ( WPP 711 ) . No.2. Vol.51. hal. 149–160. Baek,  Y.,  &  Wilford,  S.  (2012). Tracing  offshore  low-salinity  plumes  in  the  Northeastern  Gulf  of  Mexico  during  the summer  season  by  use  of  multispectral  remote-sensing  data  Tracing  offshore  low-salinity  plumes  in  the Northeastern  Gulf  of  Mexico  during  the  summer  season  by  use  of  multispectral  remote-sensing  data .  (April 2014). No.5. Vol.68. hal. 743-760: https://doi.org/10.1007/s10872-012-0131-y
Baumert,  K.  (2015).  The  Practice  of  Archipelagic  States :  A  Study  of  Studies. Ocean  Development  &  International Law. No.1. Vol.46. hal. 60–80: https://doi.org/10.1080/00908320.2015.995970
BIG.(2018). Laporan Tahunan Badan Informasi Geospasial Tahun 2018 . Bogor: BIG. BIG. (2013). Dokumen Teknis Garis Pantai 2013 . Bogor: BIG Biro  Komunikasi  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi.  (2018). Menko  Maritim  Luncurkan Data  Rujukan  Wilayah  Kelautan  Indonesia. https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan- wilayah-kelautan-indonesia/ diakses tgl 20 Agustus 2020.
Churchill, R. R., & Lowe, A. V. (1988). The Law of The Sea-Second Edition . Manchester: Manchester University Press. David J,Malgosia F, M.Fitzamaurice, Norman A. (2014). The IMLI Manual on International Maritime Law: Vol. I: The Law of The Sea . New York:  OUP Oxford Elliott,  M.,  Mclusky,  D.  S.,  Sciences,  B.,  &  Fk,  S.  (2002). The  Need  for  Definitions  in  Understanding  Estuaries . https://doi.org/10.1006/ecss.2002.1031
Federal Register of  Legislation. (1973). Seas and Submerged Lands Act 1973 . https://geoscience-au.maps.arcgis.com/ apps/webappviewer/index.html?id=64f50e90e9f545dc9fecc3f0a566ed13 diakses  pada  tanggal  26  Oktober 2020
Hadikusumah,  &  Simanjuntak,  M.  (2011).  Box  Model  Air  Tawar,  Salinitas,  dan  Zat  Hara  di  Delta  Mahakam Kalimantan  Timur. Makara  Journal  of  Science .  No.1.  Vol.15.  hal.  79–88: https://doi/org/10.7454/mss.v15i1 .884
International  Hydrographic  Organization  (iho).  (2014). A  Manual  on  Technical  Aspects  of  the  United  Nations Convention on the Law of the Sea–1982 (TALOS). Kaye, S. (2019). Locating the mouth of a river in australian la w . Adel. L. Rev. No. 3 Vol.22. hal. 5–13. KKP.  (2014) Laporan  Teknis  Penelitian.  Bioteknologi  Sumberdaya  Ikan  di  Estuari  Sungai  Mahakam,  Kalimantan Timur. KKP, Palembang. Ladya,  C.  D.,  &  Rokhmatuloh,  S.  (2015). Zonasi  Estuari  Ci  Mandiri  Berdasarkan  Salinitas  Permukaan  Perairan Abstrak Ci Mandiri Estuary Zonation Based on Sea Surface Salinity . Lestari, M. M. (2017). Arti Penting Delimitasi Perairan Pedalaman Setiap Pulau di Indonesia. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum .No.1. Vol.25. hal. 69–77.
M.G.Mustofa,  K.,  Mottaleb,  M.  A.,  Yoshioka,  T.,  &  Vione,  D.  (2013). Photobiogeochemistry  of  Organic  Matter . Heidelberg New York Dordrecht London: Springer.
Mauritius  Maritime  Zone  Act  2005  Act  No.  2  of 2005 tersedia  di:  https://www.un.org/Depts/los/doalos_publications /LOSBulletins/bulletinpdf/bulletin62e.pdf diakses tgl 25 April 2020.
Mikhailov,  V.  N.,  &  Gorin,  S.  L.  (2012).  New  definitions,  regionalization,  and  typification  of  river  mouth  areas  and estuaries as their parts. Water Resources . No.3. Vol.39. hal. 247–260: https://doi.org/10.1134/S009780781203 0050
Ministry  of  Housing  and  Lands.  (2007). Republic  of  Mauritius. https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONAND TREATIES/PDFFILES/MAPS/mus_mzn63_2008_00189.jpg diakses tgl 26 Oktober 2020 Muhlis, Fatmawati, Irdhatullah, Rahim, Syamsia. (2019). Aplikasi Data Penginderaan Jauh untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan . Surabaya: Qiara Media.
Nafizah, Jaelani, L. M., & Winarso, G. (2016). Evaluasi Algoritma Wouthuyzen dan Son untuk Pendugaan Sea Surface Salinity (SSS) (Studi Kasus: Perairan Utara Pamekasan). Disertasi. Program Pasca Sarjana Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
Nugroho,  S.  S.  (2019).  Implementasi  Ketentuan  Pasal  50  Unclos  Di  Wilayah  Negara  Kepulauan. Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional . No.2. Vo.8.  hal. 293: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding. v8i2.314
Prescott, V., & Schofield, C. (2005). The Maritime Political Boundaries of the World Second Edition . Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
Reed, M. W. (2000). Shore and Sea Boundaries . Washington: U.S. Departmenet of Commerce  -National Oceanic and Atmospheric Administration Coastal Services Center Office of Coast Surve.
Rismayatika,  F.,  Ikhsanti,  H.,  &  Tirani,  R.  (2019).  Identifikasi  Perubahan  Salinitas  Air  Di  Perairan  Sekitar Pembangunan Identifikasi Perubahan Salinitas Air Di Perairan Sekitar Pembangunan Reklamasi Citraland City Kota  Makassar  Menggunakan  Citra  Landsat  8. Seminar  Nasional  Penginderaan  Jauh  ke-6  Tahun  2019. Depok. 17 Juli.
Roach,  J.  A.,  &  Smith,  R.  W.  (2012). Excessive  Maritime  Claims .  Leiden:  iDC  Publishers  and  Martinus  nijhoff
Publishers. Sulistiyo, B., & Wirasantosa, S. (2007). Buku Panduan Survei Toponimi Teluk dan Tanjung di Indonesia . Pusat Riset Wilayah  Laut  dan  Sumberdaya  Non  Hayati,  Badan  Riset  Kelautan  dan  Perikanan,  Departemen  Kelautan  dan Perikanan.
Supriatna,  L.,  Supriatna,  J.,  Koetsoer,  R.  H.,  &  Takarina,  N.  D.  (2015).  Algorithm  model  for  the  determination  of Cimandiri  Estuarine  boundary  using  remote  sensing  Algorithm  Model  for  the  Determination  of  Cimandiri Estuarine  Boundary  using  Remote  Sensing. AIP  conference  Proceedings .  Vol.  1729,  No.  1,  p.  020079.  AIP Publishing LLC.
Tanaka, Y. (2015). The International Law of The Sea- Second Edition . Cambridge University Press. Treves,  T.  (1984).  The  1958  Geneva  Conventions  on  the  Law  of  the  Sea. United  Nations  Audiovisual  Library  of International Law .
UN. (1992). The Law of the Sea. Practice of Archipelagic States . New York. UN. (2008). M.Z.N.63.2008. LOS(Maritime Zone Notification) . United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 US, D. of S. of. (1984). Fiji’s Maritime Claims. Limits in the Seas .
US, D. of S. of. (2014a). Antigua and Barbuda: Archipelagic and other Maritime Claims and Boundaries. Limits in the Seas . US, D. of S. of. (2014b). Grenada: Archipelagic and other Maritime Claims and Bouundaries. Limits in the Seas . US, D. of S. of. (2014c). Mauritius: Archipelagic and other Maritime Claims and Boundaries. Limits in the Seas . Widya Prarikeslan. (2016). Oseanografi . Jakarta:Prenada Media.
This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .