Vol. 1, No. 2, December 2017, h. 103-120 ISSN 2580-0620 (Print) ISSN 2597-9809 (online) Available Online at https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JE

## PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PERDA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN PELACURAN BAGI PELAJAR SISWI SMK/SMA/MA DALAM PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI DIKABUPATEN CIANJUR

## Mia Amalia
Universitas Islam Bandung
E-mail : amalia.amalia84@gmail.com Masuk : September 2017 Penerimaan : Oktober 2017 Publikasi : Desember 2017

## ABSTRAK
Fenomena  pelacuran  merupakan  salah  satu  bentuk  kriminalitas  yang  sangat sulit  untuk  ditangani  dari  jenis  kriminalitas.  Salah  bentuk  prostitusi  di  Kabupaten Cianjur  dilakukan  oleh  para  pelajar,  pelaksanaan  praktek  prostitusi  pelajar dilaksanakan  secara  terorganisir  serta tertutup.  Faktor-faktor  yang melatarbelakangi  seseorang memasuki dunia  pelacuran  yaitu  faktor  internal  dan faktor  eksternal.  Upaya  yang  dilakukan  mengsosialisasikan  ke  sekolah-sekolah agar  siswi-siswi  menjaga  kehormatan  dirinya  lebih  penting  dan  mulia.  Upaya lainnya  yang  dilakukan  dengan  menyentuh  dari  sisi  hukum  melalui  perubahan peraturan  baru  dengan  sanksi  yang  tegas  dan  berat,  juga  menyentuh  dari  sisi agama,  serta  adanya  upaya  pemerintah  dalam  mengatasi  prostitusi  dengan adanya  anggaran  khusus  mengatasi  praktek  prostitusi,  juga  kerjasama  dalam penyuluhan  hukum  dengan  para  tokoh  masyarakat,  para  ulama,  pihak  sekolah, serta  orang  tua,  dinas  sosial  dan  Satpol  PP.  Metode  penulisan  yang  digunakan pendekatan yurdis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriftif analisis. Dalam efektifitas  hukum  positif  pidana  KUHP  dan  Perda  No  21  Tahun  2000  tentang Larangan Pelacuran permasalahan prostitusi tidak ditujukan kepada pelacur atau pelaku  akan  tetapi  ditujukan  kepada  germo  dan  calo,  sedangkan  pelaku  tidak diambil  tindakan,  padahal  secara  nyata  telah  melanggar  hukum  pidana, merendahkan moralitas.
Kata Kunci : Prostitusi Pelajar, Penyuluhan Hukum, Siswi SMA/SMK/MA.

## ABSTRACT
The  phenomenon  of  prostitution  is  one  form  of  criminality  that  is  very  difficult  to handle  from  the  type  of  criminality.  One  of  the  forms  of  prostitution  in  Cianjur Regency is done by the students, the practice of student prostitution is organized and closed. Factors behind a person entering the world of prostitution are internal factors and external factors. Efforts are made to socialize to schools so that the students keep their honor more important and noble. Other efforts made by touching from the side of the law through the change of new regulations with strict and severe sanctions, also touch  on  the  religious  side,  as  well  as  the  government's  efforts  in  overcoming prostitution with a special budget to overcome the practice of prostitution, as well as cooperation  in  legal  counseling  with  community  leaders  ,  scholars,  the  school,  and parents,  social  services  and  Satpol  PP.  Writing  method  used  normative  jurisdiction approach  with  descriptive  research  specification  analysis.  In  the  effectiveness  of  the criminal  law  of  the  Penal  Code  and  Regulation  No.  21  of  2000  on  Prohibition Prostitution  is  not  aimed  at  prostitutes  or  perpetrators  but  is  directed  to  pimps  and
brokers, whereas perpetrators are not  taken, whereas in fact violating criminal  law, degrading morality.
Keywords: Student  Prostitution,  Legal  Counseling,  Senior  High  School/  Vocational High School/MA.

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Prostitusi  sering  disebut  sebagai pelacur  atau  pelayan  seks  atau pekerja  seks  komersial  atau  disebut juga penjual jasa seksual. Sedangkan menurut  istilah  prostitusi  itu  sendiri disebut  sebagai  suatu  pekerjaan dengan  cara  menyerahkan  diri  atau menjual jasa seksual dengan harapan mendapatkan  upah  atau  imbalan dari  orang  yang  memakai  jasa saksualnya tersebut. 1 Walaupun  kecaman  dari  segala aspek terhadap prostitusi telah cukup untuk  memberikan  peringatan  keras terhadap  para  pelaku  prostitusi, namun nampaknya hal tersebut tidak ada  respon  sedikitpun  dari  para pelaku  prostitusi  yang  ada  prostitusi semakin marak dalam kehidupan kita sekarang  tidak  mengenal  kota ataupun desa sepertinya hal tersebut bukanlah  hal  tabu  lagi  untuk  di bicarakan. Dan bahkan permasalahan  ini  menjadi  hal  yang sangat  mendapat  perhatian  khusus dimana  penyakit  HIV/  AIDS  banyak menyerang masyarakat karena akibat  dari  prostitusi,  dan  para pelaku  prostitusi  itu  tidak  jera dengan  sanksi  hukuman  baik  di dalam aturan yang ada dalam KUHP ataupun  dalam  peraturan  daerah yang  bersifat  lokal  seperti  Perda
1 Hull,  T.,  Sulistyaningsih,  E.,  dan  Jones, G.W.,  (1997), Pelacuran  di  Indonesia:  Sejarah dan  perkembangannya ,  Jakarta,  Pustaka  Sinar Harapan dan Ford Foundation, hlm. 39.
Kabupaten  Cianjur  Nomor  21  Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran. 2 Sikap  ramah  masyarakat  Cianjur sangatlah terkenal. Bahkan lingkungan  yang  penuh  dengan kehidupan  agamis,  menjadi  salah satu ciri khas Cianjur. Karena Cianjur terkenal  sebagai  kota  santri,  karena pesantren  berdiri  di  setiap  pelosok. Tidak  hanya  itu,  sekolah-sekolah swasta berbasis agama (MI/MTs/MA)  pun  memiliki  kualitas yang  baik,  sehingga  tidak  jarang  di beberapa  sekolah,  siswanya  selalu over load (melebihi kapasitas). Ditambah lagi adanya Perda Gerbang Marhamah, semakin menegaskan  bahwa  Cianjur  adalah kabupaten islami. Ini sesuai motonya, Cianjur Sugih Mukti tur Islami. Namun fenomena  di  atas  kenyataannya,  di daerah  yang menjunjung tinggi nilai- nilai  keagamaan,  terdapat  pula perilaku  yang  menyimpang.  Seperti halnya kehidupan malam yang kerap menyimpan  sejuta  cerita.  Tak  jarang sosok  yang  ketika  siang  hari berstatus  sebagai  siswa,  ternyata pada  malam  tiba  berubah  status, menjadi  pemuas  nafsu  pria  hidung belang.  Bahkan,  diantara  mereka ada  juga  yang  berstatus  sebagai siswa  SMA  atau  SMP  bahkan  siswa MTs.
Menelusuri keberadaan para pemuas nafsu  lelaki  tersebut,  terutama kalangan  pelajar,  penulis  mencoba menelusuri,  dan  berhasil  menemuai orang  yang  kerap  membantu  pria
2 Truong,  Tahnh-Dam,  (1992), Pariwisata  dan Pelacuran di Asia Tenggara , Terjemahan: Moh. Arif, Jakarta, LP3ES, hlm. 20.
hidung belang yang ingin merasakan kenikmatan wanita Cianjur. Kehidupan  penjaja  seks  di  Cianjur berbeda  dengan  daerah  lain, mengingat  Cianjur  daerah  yang terkenal  dengan  keagamaannya. Masih tertutup pelaksanaan prostitusi tidak  seperti  di  daerah  lain  yang secara  terang  terangan.  Jaringan prostitusi  yang  melibatkan  gadis belia, ironisnya,  jaringan  bisnis esek- esek  itu  juga  melibatkan  perempuan berstatus pelajar. 3
Di  Indonesia  pengaturan  prostitusi belum  diatur  secara  tegas  mengenai larangan  adanya  praktek-praktek pelacuran. Ketidak tegasan pemerintah  ini  dapat  dilihat  pada Pasal  296,  dan  506  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) maupun  dalam  rancangan  KUHP 2016.  Pasal  tersebut  dalam  KUHP hanya  melarang  mereka  yang membantu dan menyediakan pelayanan  seks  secara  illegal, artinya  larangan  hanya  diberikan untuk municari atau germo sedangkan  pelacurnya  sendiri  sama sekali  tidak  ada  pasal  yang mengaturnya.  Kegiatan  seperti  itu pun  tidak  dikelompokkan  sebagai tindakan krminal. 4
Permasalahan  prostitusi  pelajar  ini harus  dilakukan  penanggulangannya secara  serius  baik  oleh  aparat pemerintah,  para  orang  tua,  pihak sekolah, dan semua warga masyarakat Cianjur, ada suatu model atau  teknik  dalam  penanggulangan prostitusi  pelajar  tersebut,  sehingga mereka  yang  masih  muda  sebagai penerus  generasi  muda  tidak  masuk
3 Survai observasi dan wawancara dengan pihak mucikari  dan  pelaku  prostitusi,  tanggal  26 Februari 2017, pukul 22.30 WIB.
4 Leden  Marpaung,  (1996), Kejahatan Terhadap Kesusilaan  dan  Permasalahan  Prevensinya , Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 123.
ke  dalam  dunia  hitam,  seharusnya mereka  mengukir  prestasi  dan mengisi  kehidupannya  dengan  lebih baik lagi. Maka dalam hal ini penulis melaksanakan  pengabdian  pada masyarakat  bekerjasama  dengan dinas  sosial  dan  Satpol  PP  serta pihak  sekolah  di  Kabupaten  Cianjur dalam  kegiatan  yang  berjudul
“ PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PERDA  NOMOR  21  TAHUN  2000 TENTANG LARANGAN PELACURAN    BAGI  PELAJAR SISWI SMK/SMA/MA KABUPATEN CIANJUR DALAM PENANGGULANGAN PRAKTEK PROSTOTUSI”. Mensosialisasikan Peraturan  Daerah Nomor  21  Tahun 2000  tentang  Larangan  Pelacuran banyak  sekali  permasalahannya, oleh  karena  itu  hanya  membatasi pada  hal-hal  Materi-materi  apa yang  disampaikan  dalam  kegiatan penyuluhan  hukum  dalam  sosialisasi Perda  No  21  Tahun  2000  tentang Larangan  pelacuran  kepada  para siswa SMA/SMK/MA ?; Bagaimanakah  respon  para  guru, siswi SMA/SMK/MA terhadap kegiatan  penyuluhan  hukum  Perda No 21 Tahun 2000 tentang larangan Pelacuran ?; dan Upaya-upaya yang dilakukan  Pemerintah  Kabupaten Cianjur dalam mengsosialisasian
Perda  Nomor  21  Tahun  2000 tentang Larangan Pelacuran ?

## 2. Lokasi Pengabdian
Dalam  penyuluhan  ini  dilaksanakan di  tiga  wilayah  yaitu  di  SMA
Cibinong  (Cianjur  selatan),  SMK  I
Pasundan  (Cianjur  Kota),  SMKN  I Pacet  (Cianjur  Utara)  Pada  tanggal 05  September  2017,  yang  dihadiri pula  pihak  sekolah  (kepala  sekolah, Guru BK), dinas sosial dan Satpol PP.

## 3. Peserta
Dalam  penyuluhan  tersebut  dihadiri kurang  lebih  dari  130  (seratus  tiga puluh)  orang  di  setiap  wilayah beserta  dari  dinas  sosial  dan  Satpol PP Kabupaten Cianjur.

## B. METODE
Dalam  penulisan  ilmiah  ini  penulis menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif  sosiologis,  dengan spesifikasi  penelitian  yaitu  deskriptif analisis.  Lokasi  pengabdian  pada masyarakat ini dilakukan di
Kabupaten Cianjur.

## C. PEMBAHASAN
Negara  hukum  merupakan  bentuk negara yang disepakati oleh bangsa Indonesia  dan  sebagai  konsekwensi dari  negara  hukum,  maka  segala kegiatan dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  harus sesuai dengan dasar hukum termasuk dalam  berbagai  aspek  kehidupan berbangsa dan bernegara. 5 Konsep  negara  hukum  sebagaimana dalam  artikel Henny  Nuraeny dan Tanti  Kirana  Utami yang  berjudul “ The  Victim  Handling  Model  Of Human  Trafficking  Through  Economic Independence ”, menyebutkan bahwa :
“Indonesia embraces  the  principle and  the  concept  of  Pancasila contained  in  the  preamble  of  the Constitution  of  1945.
6 The problems  of  law  enforcement  in Indonesia is a way of thinking that is very positivistic and legalistic/perspectives legislation. 7
5 Cucu  Solihah,  dan  Aji  Mulyana,  Pembayaran Zakat dan Pajak di  Negara Hukum Pancasila, Syiar  Hukum,  Volume.  15,  Nomor.  1,    2017 , hlm. 17.
6 Abdul  Wahid,  Hak  Atas  Informasi  Atau Kebohongan Publik”, Jurnal Konstitusi, Volume.
6 Nomor. 3, 2009 , hlm, 3.
7 Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Atau Pendekatan Keadilan
Law  is  the  instrument  to  an established  state  through  the power  it  has, 8 then  one  as  the deciding  factor  in  holding  power is the norm or law”. 9 Demikian konsep negara hukum yang harus ditegakan dalam perkembangan  zaman  yang  saat  ini terjadi,  terutama  lingkungan  yang berhubungan dengan kehidupan manusia,  salah  satu  masalah  itu adalah  penyakit  sosial  yang  terjadi kalangan  masyarakat  Cianjur.  Di antara  masalah  sosial  yang  banyak terjadi  di  Kab.  Cianjur  adalah prostitusi, 10 khususnya prostitusi pelajar. 1. Materi Penyuluhan Hukum Prostitusi adalah berasal dari bahasa  Latin  yaitu pro-stituere atau pro-stauree , yang artinya
membiarkan  diri  berbuat  zina, melakukan  persundalan,  pencabulan, dan  pergendakan. 11 Sedangkan prostitute adalah pelacur atau sundal dikenal  pula  dengan  istilah  WTS
Restorative  (Restorative  Justice)  Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam System Hukum  Pidana  Indonesia  Ditinjau  Dari Filsafat Hukum, Jurnal Mimbar Justitia, Volume. VI, Nomor. 2, 2014 , hlm, 458. 8 Dedi  Mulyadi  dan  Rendi  Aridhayandi,
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Serentak  Dihubungkan  dengan  Pencegahan Korupsi Politik, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Volume. I, Nomor. 02, 2015 , hlm, 537.
9 Henny  Nuraeny,  dan  Tanti  Kirana  Utami, The  Victim  Handling  Model  Of  Human Trafficking Through Economic Independence,
Jurnal  Dinamika  Hukum, Volume  16,  Nomor.  2,
2016, hlm. 121.
10 Ahmad  Rosyadi,  (2011), Kajian  yuridis terhadap  prostitusi  online  di  Indonesia ,  Skripsi,
Fakultas  Syariah  Dan  Hukum  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.
1-2.
11 Pisani,  Elizabeth,  (2008), Kearifan  Pelacur,
Kisah  Gelap  Di  Balik  Bisnis  Seks  dan  Narkoba, Jakarta, Serambi, hlm. 69.
atau  wanita  tunasusila. 12 Pelacuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  adalah  orang  celaka  atau perihal  menjual  diri  (persundalan) atau  orang  sundal. 13 Menurut  istilah, prostitusi  di  artikan  sebagai  suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan  diri  atau  menjual  jasa kepada  umum  untuk  melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan  mendapatkan  upah  sesuai dengan  apa  yang  diperjanjikan sebelumnya. Pelacuran atau prostitusi adalah  penjualan  jasa  seksual, seperti seks oral atau hubungan seks, untuk  uang. Seseorang  yang  menjual jasa  seksual  disebut  pelacur,  yang kini  sering  disebut  dengan  istilah pekerja seks komersial (PSK). 14 W.A.  Bonger dalam  tulisannya Maatschappelijke Oorzaken der Prostituie menyebutkan definisi prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual  diri  melakukan  perbuatan- perbuatan  seksual  sebagai  mata pencaharian.  Menurut P.J  de  Bruine van  Amstel menyatakan  prostitusi adalah  penyerahan  diri  dari  wanita kepada  laki-  laki  banyak  dengan pembayaran. 15
Peraturan  Daerah  Nomor  21  Tahun 2000  tentang  Larangan  Pelacuran yang  dimaksud  dengan  pelacuran adalah  suatu  perbuatan  yang bertentangan  dengan  norma  agama dan  kesusilaan  yang  mempunyai dampak  negatif  terhadap  sendi-
12 Bagong  Suyanto,  (2012),  Anak  Perempuan Yang  Dilacurkan,Korban  Eksploitasi  di Industri Seksual Komersial, Yogjakarta, Graha Ilmu, hlm. 30.
13 Tim  Penyusun  Pusat  Kamus,  (2007), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , Edisi 3 Cetakan ke-4, Balai Pustaka, hlm. 125.
14 Pisani, Elizabeth, (2008), Kearifan Pelacur, Op Cit, hlm. 140.
15 Leden Marpaung, (1996), Kejahatan Terhadap.... , Op Cit , hlm. 121.
sendi  moral  kehidupan  masyarakat. Maka dengan adanya Perda tersebut ada upaya untuk mempertahankan  dan  melestarikan nilai-nilai  luhur  akhlakul  karimah dalam  kehidupan  bermasyarakat, diperlukan  adanya  pemberantasan penertiban,  pengendalian    dan pengawasan    terhadap  praktek pelacuran  di Kabupaten Cianjur. 16 Perda  Nomor  21  Tahun  2000  pada Bab  I  Ketentuan  Umum  mengatakan bahwa  pelacuran  adalah  setiap perbuatan  amoral  yang  dilakukan oleh  laki-laki  atau  perempuan dengan  laki-laki  atau  perempuan yang  mengakibatkan  persetubuhan diluar  nikah  yang  sah,  baik  dibayar dengan  uang  atau  barang  maupun tidak. 11
Perda  Nomor  21  Tahun  2000  Pasal
10 mengatakan: (1) Barangsiapa  yang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6  diancam  dengan  hukuman kurungan  paling  lama  3  (tiga) bulan  dan  atau  denda  paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). (2) Barangsiapa  yang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam  dengan  denda  paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)  atau  hukuman  paling lama  2  (dua)  bulan  pengganti denda.
Ketentuan  sebagaimana  dimaksud
Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan Pasal 7 Perda
16 Peraturan  Daerah  Kab  Cianjur  Nomor  21 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran
11 Perda  Nomor  21  Tahun  2000  Pasal  3 mengatakan bahwa Barangsiapa yang
menyediakan  diri,  baik  laki-laki  maupun perempuan  secara  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama  baik  sebagai  mata  pencaharian maupun kesenangan untuk berbuat pelacuran diancan dengan hukuman pidana.
ini adalah tindak
pidana pelanggaran. 17 Maka  berdasarkan  hal  tersebut  di atas dilakukan pengawasan, penindakan  dan  pembinaan.  Maka berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 8  bahwa (1)  Bupati berkewajiban mengeluarkan  surat  perintah kepada  dinas/instansi/unit  kerja yang  ditunjuk  untuk  menutup tempat dan atau bangunan serta sarana  lainnya  yang  nyata- nyata berdasarkan bukti permulaan  diduga  keras  telah digunakan sebagai tempat melakukan pelacuran. (2)   Penutupan  tempat  dan  atau bangunan  serta  sarana  lainnya sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  Pasal  ini  berlaku sepanjang  tempat  dan  atau bangunan tersebut disalahgunakan untuk pelacuran. (3)   Apabila dianggap perlu berdasarkan  pertimbangan  dari dinas/instansi/unit  kerja  Bupati dapat memerintahkan agar pelaku  pelacuran  dimasukan  ke panti  rehabilitasi  atau  tempat lain  yang ditunjuk  dalam  jangka waktu  paling  lama  3  (tiga) bulan. 18
Maka dalam Perda Nomor 21 Tahun
2000 Pasal 9 mengatakan :
(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah  ini  dilakukan  oleh penyidik umum dan atau penyidik  pegawai  negeri  sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Dalam  rangka  melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik
17 Perda  kab  Cianjur  Nomor  21  Tahun  2000 tentang Larangan pelacuran.
18 Ibid.
sebagaimana dimaksud ayat  (1)
Pasal ini berwenang : Maka dalam penyuluhan ini diberikan  adalah  :  Memberikan pemahaman terhadap kerugian yang timbul  akibat  keterlibatan  dalam prostitusi.  Memberi  pengetahuan mengenai  jaringan  prostitusi  dan cara-cara  yang  dilakukan  untuk menjerat korban. Memberi penyuluhan kesehatan terkait masalah  kesehatan  yang  mungkin timbul  akibat  prostitusi.   Memberi pelatihan  kepada  korban  prostitusi agar dapat menjadi wiraswasta dan mendapat  penghasilan  alternatif selain  dari  bidang  prostitusi,  dalam hal  ini  ada  kegiatan  Unit  kesiswaan dalam  memupuk  minat  dan  bakat siswa  dengan  kreasi  dan  inovasi sehingga mendapatkan penghargaan  berupa  penghasilan. Upaya  untuk  menghapus  sampai  ke akar-akarnya praktik prostusi dilakukan  pengawasan,  penindakan dan  pembinaan  yang dilakukan  oleh pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai dengan  Perda  Nomor  21  Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran.
Tabel I Tingkat Pendidikan Dan Alasan Pemilihan Profesi Pelacur, (2017) * Tingkat Pendidikan Alasan Pemilihan Profesi Pelacur Jumlah Ekonomis Psikologis  Ketidaktahuan Perguruan Tinggi 16 8 3 27 SMA/SMK/MA 20 15 2 37 SMP 15 7 2 24 SD 2 8 2 12 Jumlah 53 38 9 100 *  Sumber data dari Hasil wawancara dengan dinas sosial dan Satpol PP Kab Cianjur Ada  beberapa  titik  di  Cianjur,  yang memang  menjadi  lokasi  esek-esek wanita  pekerja  seksual  sebagai lokasi  prostitusi.  Alasan  mereka  saat ditangkap  petugas  sangat  klasik urusan  ekonomi   juga  dijadikan alasan   mereka  untuk  terjun  ke lembah hitam, menjajakan cinta   kepada  para  lelaki  hidung belang.  Bila dalam satu malam para gadis  muda  ini  mampu  melayani lebih dari satu lelaki, bisa dibayangkan  pundi  rupiah  yang masuk  ke  kantong  mereka.  Dengan uang  hasil  kerja  itu,  mereka  bisa memperoleh  apa  yang  menjadi keinginannya  yang  selama  ini  tak pernah  disanggupi  oleh  orangtua para  pelacur  berusia  muda  ini. Membeli  pakaian,  perhiasan  dan beragam  peralatan  elektronik  mini ( gadget )  bahkan  membayar  biaya sekolah  dapat  mereka  penuhi  tanpa harus meminta orang tua. 19 Selain pelajar menemukan dua   mahasiswa  yang  juga  terkena penyakit  ini.  Mereka  mengaku,  mau berhubungan  badan  di  luar  aturan resmi,  karena  pergaulan  yang  ingin hidup mewah. Dari adanya pengamatan  hasil  survai  yang dilakukan  oleh  penulis,  faktor-faktor yang  melatarbelakangi  seseorang untuk  menjadi  pelacur  adalah  faktor kepribadian. Ketidakbahagiaan akibat  pola  hidup,  pemenuhan
19 Wawancara  dengan  pelaku  prostitusi  pelajar, tanggal, 5 Maret 2017, pukul 23.00 WIB.
kebutuhan  untuk  membuktikan  tubuh yang  menarik  melalui  kontak  seksual dengan  bermacam-macam  pria,  dan sejarah  perkembangan  cenderung mempengaruhi  perempuan  menjadi pelacur.
Tabel II Tujuan Selama Menjadi Pelacur Pelajar (2017) ** Tujuan Jumlah Mencari uang 30 Mencari uang dan kasih sayang 17 Mencari uang dan kepuasan seksual 12 Mencari uang, kasih sayang, dan kepuasan seksual 16 Mencari kasih sayang sambil mencari uang 10 Tidak tahu 15 Jumlah 100 **  Sumber  data  dari  Satpol  PP  dan  dinas Sosial  Kab  Cianjur,  wawancara  dengan para  prostitusi  pelajar,  Germo/Mucikari  di wilayah Kab Cianjur.
Sedangkan  secara  umum  alasan wanita menjadi pelacur adalah demi uang.  Alasan  lainya  adalah  wanita- wanita  yang  pada  akhirnya  harus menjadi pelacur bukan atas kemauannya  sendiri,  hal  ini  dapat terjadi  pada  wanita-wanita  yang mencari  pekerjaan  pada  biro-biro penyalur  tenaga  kerja  yang  tidak bonafide ,  mereka  dijanjikan  untuk pekerjaan di dalam atau pun di luar negeri  namun  pada  kenyataannya
dijual  dan  dipaksa  untuk  menjadi pelacur. 20 Kartini  Kartono menjelaskan  motif- motif yang melatarbelakangi pelacuran  pada  wanita  adalah sebagai berikut: Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak  wanita  untuk  menghindarkan diri  dari  kesulitan  hidup,  dan mendapatkan  kesenangan  melalui jalan  pendek.  Kurang  pengertian, kurang  pendidikan,  dan  buta  huruf, sehingga  menghalalkan  pelacuran. Tekanan  ekonomi,  faktor  kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis  untuk  mempertahankan kelangsungan  hidupnya,  khususnya dalam  usaha  mendapatkan  status sosial  yang  lebih  baik.  Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap  pakaian-pakaian  indah dan  perhiasan  mewah.  Ingin  hidup bermewah-mewah,  namun  malas bekerja. Rasa ingin  tahu gadis-gadis cilik  dan  anak-anak  puber  pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan bandit-bandit seks  (inilah yang  terjadi  prostitusi  pelajar  yang dikaji  oleh  penulis).  Bujuk  rayu  kaum laki-laki  dan  para  calo,  terutama yang menjanjikan pekerjaan- pekerjaan  terhormat  dengan  gaji tinggi.  Banyaknya  stimulasi  seksual dalam bentuk: film-film biru, gambar- gambar  porno, bacaan  cabul,  geng- geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.
21
20 Sulistyowati  Irianto ,  ( 2006), Perempuan  &
Hukum  (Menuju  Hukum  Yang  Berperspektif Kesetaraan  dan Keadilan) ,  Bekerjasama  dengan
The Convention Watch, Universitas Indonesia  dan Yayasan  Obor Indonesia. hlm.
4.
21 Truong,  Tanh-Dam,  (1992), Pariwisata  dan Pelacuran… Op Cit , hlm. 52.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memasuki dunia pelacuran pelajar  dapat  dibagi  menjadi  dua, yaitu  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Faktor  internal  berupa rendahnya  standar  moral  dan  nafsu seksual  yang  dimiliki  orang  tersebut.
Sedangkan  faktor  eksternal  berupa kesulitan  ekonomi,  korban  penipuan, korban  kekerasan  seksual  dan keinginan untuk memperoleh status  sosial yang lebih tinggi. Pelacuran bila kita lihat dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  maka  tidak  ada  satu  pasal pun yang mengatur secara khusus. 22 Sehingga  secara  kriminologis  sulit untuk  mengatakan  bahwa  pelacuran itu  sebagai  suatu  kejahatan,  sebab tidak menimbulkan korban. begitupula apabila dilihat delik-delik kesusilaan  dalam  kitab  Undang-
Undang  Hukum  Pidana  (Pasal  281 sampai  Pasal  303)  khususnya  Pasal 296  dan  Pasal  506  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak ditunjukan  pada  Wanita  Tuna Susila. 23 Melainkan  ditujukan  kepada  pemilik rumah-rumah  bordil  yaitu  para germo/muckari  dan  para  calo. Melihat  detik  detik  kesusilaan  yang diatur  dalam  kitab  undang-undang hukum  pidana  (KUHP),  yakni  Pasal 281  sampai  Pasal  303,  amat  sulit diterapkan pada wanita pelacur dan tamu yang datang mengunjunginya. 24 Kejahatan terhadap kesusilaan yang   diatur  dalam  kitab  undang-
22 Fernando  M  Manullang,  (2016), Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum , Jakarta, Pranada Media Group,  hlm. 33
23 Prasetyo  Teguh,  (2010), Kriminalisasi  dalam Hukum  Pidana , Cet I, Bandung, Nusa Media, hlm. 69.
24 Cesare Beccaria, (2011), Perihal Kejahatan dan Hukuman , Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.
21.
undang hukum pidana (KUHP) buku II bab  XIV,  dari  Pasal  281  sampai dengan  303.  Sehingga  setiap  razia dan  penertiban  pelacuran  oleh aparatur negara, hampir-hampi tidak  pernah  ada  tamu  yang mengunjungi pelacuran tersebut ditangkap,  jika  berdasarkan  pasal- pasal  kitab  undang-undang  hukum pidana (KUHP) tersebut diatas, meskipun demikian permasalahan  penegakan  hukum terhadap  prositusi  seharusnya  tetap dapat  ditertibkan  serta  ditindak melalui  Perda  masing-masing  setiap daerah.
Dari  semua  persoalan  tersebut  jika dilihat pada masa sekarang ini, perlu menyempurnaan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena  yang  berlaku  sekarang  ini merupakan  peninggalan  penjajah belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan  perubahan  jaman. Apabila kita  lihat  Pasal  296  dan  Pasal  506 kitab  undang-undang  hukum  pidana (KUHP)  tidak  ditujukan  kepada pelacur akan tetapi ditujukan kepada  germo  dan  calo,  sedangkan germo  dan  calo  tersebut  tidak diambil  tindakan,  padahal  secara nyata telah melanggar pasal tersebut. 25
Pangkal  hukum  pidana  Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut sebagai hukum pidana umum. Dari situlah kita dapat  mengetahui  bahwa  hukum pidana  kita  hanya  mengkategorikan
25 Daniel  Andreo , Analisis  Juridis  Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Percobaan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Menurut
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 (Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor 1.642/Pid.  B/2009/PN.  Medan." Jurnal MAHUPIKI Volume.  2,  Nomor.  01,  2012, hlm.
23-24.
prostitusi sebagai suatu delik terhadap  tindak  pidana. Ketentuan lain  yang  dapat  digunakan  dalam menjerat  praktek  prostitusi  adalah Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang. Kemudian Undang-undang Nomor 21 Tahun  2007,  bahwa  undang-undang ini  mengacu  pada  pemberantasan tindak  pidana  perdagangan  orang, yang  di  dalamnya  termasuk  juga dalam  hal  prostitusi.  Atau  memakai peraturan  daerah  dari  masing- masing  untuk  mengatasi  tindak pidana prostitusi salah satunya Perda Kab  Cianjur  Nomor  21  Tahun  2000 tentang Larangan Pelacuran .
Di  dalam  hukum  Islam  tidak ditemukan  nomenklatur  yang  secara implisit menyebut prostitusi.  Prostitusi adalah  penyediaan  layanan  seksual yang  dilakukan  oleh  laki-laki  atau perempuan untuk mendapatkan uang atau  kepuasan.  Inilah  yang  menjadi permasahan  yang  perlu  diperjelas status  hukumnya,  mengingat  dalam hukum  pidana  nasional,  istilah  zina dengan prostitusi dibedakan deliknya.  Hukuman  pelaku  zina terbagi  dua,  yaitu muhsan (sudah menikah)  dihukum  dengan  cara dirajam  dan ghair  muhsan (belum menikah). 26
Kebijakan  yang  dilakukan  untuk mengatasi  prostitusi  secara  garis besar terdiri dari pertama, Legalisasi yakni  penutupan  praktik  prostitusi; kedua, kriminalisi yakni mengkriminalkan  pelaku  prostitusi; ketiga,  dekriminalisasi  yakni  upaya untuk mengkriminalkan pelaku prostitusi; dan keempat abolisi, yakni upaya  untuk  menghapus  sampai  ke
26 Dian  Andriasari,  Studi  Komparatif  Tentang Zina  Dalam  Hukum  Indonesia  Dan  Hukum Turki, Jurnal  Syiar  Hukum.  Volume.  XIII. Nomor. 3, 2011 , hlm. 265-279.
akar-akarnya praktik prostusi, karena  prostitusi  dianggap  sebagai perbudakan. Indonesia termasuk negara  yang  menerapkan  kebijakan kriminalisasi. Namun pada praktiknya prostitusi  tidak  pernah  habis  dan malah tumbuh subur. Perlukan merubah  kebijakan  dari  kriminalisasi menuju abolisi. 27 Soedjono  Soekanto menyatakan bahwa  untuk  dapat  terlaksananya suatu peraturan perundang- undangan secara efektif dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  yaitu  sebagai berikut  :  a)  Faktor  hukumnya  sendiri; b)  Faktor  penegakan  hukum  yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; c) Faktor sarana dan prasarana yang mendukung  dimana  hukum  tersebut berlaku  atau  diterapkan;  dan  d) Faktor  kebudayaan  yaitu  sebagai hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  di dalam pergaulan hidup. 28 Abdurahman senada dengan Soedjono  Soekanto mengemukakan bahwa  ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi keefektifan berlakunya  undang-undang  atau peraturan yaitu: a. Faktor peraturan hukumnya sendiri  baik  yang  menyangkut system  peraturannya  dalam  arti sinkronisasi  antara  peraturan yang satu dengan yang lainnya, peraturan yang mendukung pelaksanaan  peraturan  yang bersangkutan  dan  subbstansi atau isi dari peraturan tersbeut;
27 Anwar Yesmil, (2009), Saat Menuai Kejahatan,
Sebuah  Pendekatan  Sosiokultural  Kriminologi, Hukum  dan  HAM ,  Bandung,  PT  Refika Aditama, hlm. 29.
28 Soerjono Soekanto, (2002), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum Raja  Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 89.
b. Faktor  pelaksana  dan  penegak hukum  yang diserahi tugas  untuk melaksanakan peraturan tersebut; c. Faktor  saran  dan  sarana  yang mencakup  berbagai  fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peraturan tersebut; dan d. Faktor  masyarakat  dan  budaya setempat  banyak  mempengaruhi pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang bersangkutan. 29
Faktor-faktor  tersebut  di  atas  saling berkaitan erat satu sama lain, sebab merupakan  esensi  dari  penegakan hukum,  juga  merupakan  tolak  ukur dari  efektivitas  berlakunya  undang- undang  atau  peraturan.  Keempat faktor tersebut dapat dikaji berdasarkan  teori  sistem  hukum  dari Lawrence M Friedman . 26 Teori sistem  hukum  dari Lawrence M Friedman menyatakan bahwa sebagai  suatu  sistem  hukum  dari sistem  kemasyarakat,  maka  hukum mencakup tiga komponen yaitu :
a. Legal Substance (Subtansi hukum);
b. Legal  Structure (struktur  hukum); dan
c. Legal Culture (budaya hukum). 30
2. Respon Para Guru, Siswi, Dinas Sosial,  Satpol  Pp  Terhadap Kegiatan  Penuluhan  Hukum Perda  No  21  Tahun  2000 Tentang Larangan Pelacuran Kegiatan  sosialisasi  atau  penyuluhan hukum peraturan perundangan-
29 Darwin,  Muhadjir  M.  (2005), Negara  Dan Perempuan;  Reorintasi  Kebijakan  Publik.
Yogyakarta, CV. Adipura, hlm. 78.
26 Friedman    Lawrence  M,  (1969), The  Legal System:  A    Sosial  Science  Perspektive. Russel Soge Foundation. New York. hlm. 225.
30 Friedman    Lawrence  M,  (1969) ,  On  Legal Development .  dalam:  Rutgers  Law  Review. hlm. 24.
undangan  ataupun  aturan  hukum lainnya  sangat  penting.  Sosialisasi dibagi  menjadi  dua  :  pertama  ada sosialisasi  primer  (dalam  keluarga) dan  sosialisasi  sekunder  (dalam masyarakat).
Menurut Goffman kedua  proses berlangsung  dalam  institusi  total yaitu  tempat  tinggal  dan  tempat bekerja.  Dalam  kedua  institusi tersebut  terdapat  sejumlah  individu dalam  situasi  yang  sama,  etrpisah dari  masyarakat  luas  dalma  jangka waktu  kurun  tertentu,  bersama-sama menjalani  hidup  yang  terkungkung dan diatur secara formal. Adanya tujuan dari kegiatan penyuluhan  hukum  ini  adalah  untuk mendukung program perguruan tinggi  untuk  berpartisipasi  dalam usaha  mencegah  terjadinya  praktek prostitusi. Selain itu untuk menyebarluaskan  informasi  pada masyarakat,  keluarga  khususnya para  siswa  bahaya  prostitusi  yang menyebabkan  penyakit kelamin, dan memberikan  pendidikan  moralitas bahwa  perbuatan  praktek  prostitusi adalah  dilarangan  oleh  norma agama  dan  norma  hukum  serta masuk ke dalam penyakit masyarakat. Pada  kegiatan  penyuluhan  hukum untuk mengsosialisasikan Perda Nomor  21  Tahun  2000  tentang larangan  pelacuran    ada  beberapa kendala  yang  dihadapi  oleh  penulis yaitu pendekatan kepada Pemerintah  Daerah  Kab  Cianjur  dan masyarakat masih minimnya pengetahuan  tentang  prostitusi  yang masuk  ke  dalam  tindak  pidana sehingga penulis harus lebih rinci dan menjelaskan berbagai contoh kejadian  secara  berulang,  serta kurang pendidikan moralitas sehingga  harus  didukung  oleh  pihak sekolah,  keluarga,  para  alim  ulama, dan tokoh masyarakat. Tujuan  dari  kegiatan  penyuluhan hukum  dari  kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat  ini  adalah mendukung program perguruan tinggi  untuk  berpartisipasi  dalam usaha  mencegah  terjadinya  tindak pidana  prostitusi  melalui  kegiatan penyadaran. Selain itu untuk memberikan  informasi  kepada  para siswi  pelajar  SMA  atau  mahasiswa dan masyarakat serta keluarga yang turut mempunyai tanggungjawab dan peran  aktif  masyarakat  dalam upaya  mencegah  terjadinya  praktek prostitusi pelajar. Didalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan pada  saat  penyuluhan  hukum  dan sosialisasi  Perda  Nomor  21  Tahun 2000  tentang  Larangan  pelacuran maka  dilakukan  beberapa  upaya- upaya  sebagai  berikut:  a)  Jadwal penyuluhan  hukum  atau  sosialisasi tersebut  mengikuti  jadwal  kegiatan di  Pemerintah  Daerah  Kab  Cianjur  ; b)  Penyuluhan  hukum  di  sekolah dilakukan  dengan  cara  memasukan ke  dalam  acara  rutin  pertemuan  di sekolah  kerjasama  dengan  guru  BK masing-masing  sekolah;  c)  Membuat buku  saku;  dan  d)  Metode  ceramah diskusi dan tanya jawab. Kegiatan  pelaksanaan  penyuluhan hukum  ini  sangat  baik,  kondusif  dan lancar, para peserta sangat antusias sekali  terkait  materi  tindak  pidan prostitusi  yang  disampaikan  oleh para narasumber.
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan Pemerintah  Kabupaten  Cianjur dalam  mengsosialisasian  Perda Nomor  21  Tahun  2000  tentang Larangan Pelacuran Upaya pemerintah mengatasi permasalahan melakukan pengawasan  ketat  terutama  di sekolah  wajib  ditingkatkan.  Tidak hanya menyangkut masalah perdagangan  manusia,  tetapi  juga
terhadap  bahaya  narkoba.  Bahaya narkoba juga harus menjadi perhatian  serius  di  sekolah,  serta pengawasan  juga  harus  dilakukan oleh  masing  masing  orangtua.  Salah satu uapay dalam mengatasi permasalahn tersebut dilakukan penyuluhan  hukum  atau  sosialisasi terhadap praktek prostitusi. Pelacuran di kalangan siswa ini harus menjadi  perhatian  serius,  terutama orangtua siswa. Bila di  sekolah  tentu menjadi tanggungjawab kepala sekolah,  tetapi  di  luar  sekolah merupakan tanggungjawab orangtua.  Lingkungan siswa di rumah juga  sangat  mempengaruhi  sikap siswa,  Jaringan  prostitusi  dengan korban  pelajar  SMA  dan  SMP diungkap Polres Cianjur. Dua pelajar SMA  di  Cianjur  yang  diselamatkan polisi mengaku, mereka dijual mucikari. Keduanya dijadikan pelacur  dan  ditampung  di  sebuah penginapan. Bahkan berhasil ditangkap  mucikari  kedua  ABG tersebut  ditahan  di  Polres  Cianjur dengan  ancaman  Undang-Undang Nomor  21  tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang atau Traffiking ,
junto  Pasal  506  KUHP  dan  junto Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak Dan  Perempuan.  Untuk  kedua  ABG tidak  tahan,  setelah  menjalani pemeriksaan 1 x 24 jam, mereka kita kembalikan  ke  orang  tuanya  tapi dikenakan wajib lapor. Dari  data  yang  dihimpun,  di  Kota Cianjur  setidaknya  terdapat  kurang lebih  ada  100  pelacur  yang tersebar.  Sepanjang  hari  terutama pada  hari  libur  kawasan  Cianjur yang  sejual  dipadati  pengunjung dengan  udaranya  sejuk,  sehingga
banyak pengunjung
yang
membutuhkan teman kencan. 31 Untuk   mencegah  angka  penderita penyakit  mematikan  ini,  maka  dari penuluhan  ini  pihak  dinas  sosial  dan Satpol PP Kabupaten Cianjur telah   melakukan  sosialisasi  ke sekolah-sekolah. Bekerjasama dengan  pihak  sekolah  dan  Guru  BK. Penyuluhan  ini  dilakukan  dengan mendatangi  satu  demi  satu  sekolah. Dalam  penyuluhan  ini  disampaikan pengertian kalau berhubungan badan  di  usia  pelajar  sangat  tidak dianjurkan atau dilarang. Penyuluhan ini  juga  memberikan  pengertian  ke siswi-siswi di sana, menjaga kehormatan dirinya lebih penting dan mulia.  Soalnya  tubuh  itu  indah  dan pemberian Tuhan harus dijaga, serta disentuh  dari  sisi  hukum  melanggar, juga sentuh dari sisi agama. Maraknya  prostitusi  pelajar  di wilayah Cianjur, dikarenakan lemahnya pengawasan dan minimnya  upaya  penertiban  yang dilakukan.  Harus  ada  upaya  serius termasuk  peran  aktif  warga,  sebab sudah  meresahkan  Jangan  hanya para  pelacurnya  saja  yang  dikirim ke panti sosial, seharusnya pengguna jasanya  (dalam  hal  ini  laki-laki hidung  belang)  pun  dikirim  ke  panti sosial agar menimbulkan efek jera.
Kebijakan  yang  dapat  diterapkan untuk  mencegah  dan  menanggulangi prostitusi  adalah  kebijakan  abolisi. Abolisi adalah kebijakan penghapusan  prostitusi di  muka bumi dengan  cara  menerapkan  peraturan perundang-undangan secara konsisten. 32 Upaya  ini  dilakukan dengan langkah komprehensif
31 Radar  Cianjur, Menguak  Polemik  Prostitusi Pelajar , 22 Januari 2016.
32 Adami  Chazawi,  (2007), Tindak  Pidana
Mengenai  Kesopanan ,  Jakarta,  Raja  Grafindo
Persada, hlm. 145.
dengan  penegakan  hukum  dan pemberitaan  di  media  massa  atau online bagi pelaku prostitusi. Dengan pemberitaan  ini,  maka  dipastikan pelaku prostitusi akan jera. Sabagai perbandingan untuk mengatasi  prostitusi  khususnya  di Kabupaten  Cianjur  umumnya  di Indonesia  dapat  dianalisis  kebijakan ini  dilakukan  seperti  di  negara swedia dengan memberlakukan undang-undang  ( Sex  Purchase  Law ) pada  1  Januari  1999.  Presentase prostitusi  menurun  tajam  melebihi  50 persen  dibandingkan  sebelum  tahun 1999.  Presentase  ini  meliputi  praktik prostitusi  di  jalanan,  rumah-rumah bordil,  hotel,  maupun  apartemen yang  transaksinya  dilakukan  secara langsung  atau  tidak  langsung. Pengadilan akan menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan bentuk hukuman berupa kerja sosial, denda, hingga  dijebloskan  penjara  paling lama  satu  tahun  serta  melakukan penjatuhan  hukuman  juga  bagi  laki- laki  hidung  belang  sebagai  jasa penikmat  dari  prostitus,  terhadap korban  (pelaku  prostitusi,  Swedia memberikan  pendidikan,  pelatihan, pemberdayaan  untuk  dapat  kembali ke masyarakat, dan rehabilitasi. Kebijakan  penanganan  prostitusi  di Swedia  nampaknya  patut  dicoba  di Indonesia  khsuusnya  di  Kabupaten Cianjur.  Upaya  dilakukan  dengan membuat  Undang-undang  tentang larangan  praktik  prostitusi  secara nasional  sebagai  peraturan  induk yang  dapat  diikuti  oleh  aturan vertikal  maupun  horisontal  yang bersifat teknis. Perlu adanya keseriusan  politik  ( political  will )  untuk melaksanakan  kebijakan  ini.  Nilai- nilai yang terkandung dalam undang-undang  terkait  prostitusi  di swedia  mengandung  aspek  penjera sebagai tujuan pidana untuk mencegah dan memberantas
prostitusi  serta  adanya  anggaran khusus  dari  pemerintah  dalam mengatasi praktek prostituti. Ketiga  sistem  hukum  dari  sistem kemasyarakat  yaitu  struktur  hukum, substansi  hukum  dan  budaya  hukum dari  ketiga  komponen  dalam  sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya maka dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum merupakan  budaya  masyarakat, oleh  karena  itu  tidak  mungkin mengkaji hukum secara satu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sistem  yang ada dalam  masyarakat. Dengan  demikian  teori  sistem  hukum ini  menganalisa  masalah-masalah terhadap penerapan substansi hukum,  struktur  hukum  dan  budaya hukum. 33
Dalam upaya menanggulangi tindak pidana  prostitusi  dapat  dilakukan melalui  sarana  penal  ataupun  non penal.  Penegakan  hukum  dengan sarana  penal  merupakan  salah  satu aspek  menerapkan  hukum  pidana ( criminal  law  application ),  lebih menitik beratkan upaya penanggulangan  kejahatan  lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penum pasan)  sesudah  kejahatan  terjadi, sedangkan  melalui  jalur  non  penal yaitu  upaya  penanggulangan  yang lebih  menitik  beratkan  pada  upaya penanggulangan  bersifat    preventif (pencegahan/penangkapan/pengg alian) sebelum kejahatan terjadi. 34 Mengingat  upaya  non  penal  lebih bersifat  tindakan  pencegahan  untuk terjadinya  kejahatan,  maka  sasaran utamanya  adalah  mengenai  faktor-
33 Satjipto  Rahardjo,  (2000), Ilmu  Hukum, Bandung, Alumni, hlm. 114.
34 Hans  Kelsen,  (2006), Teori  Hukum  Murni, Nusa Media dan Nuansa, Bandung,  hlm 98.
faktor kondusif penyebab terjadinya  kejahatan,  faktor  itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi- kondisi  sosial  yang  secara  langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Demikian dilihat dari  sudut  politik  kriminal  secara makro  dan  global,  maka  upaya-
upaya non penal  menduduki  posisi kunci  dan  strategis  dari  keseluruhan upaya politik kriminal. 35 Salah  satu  jalur  non  penal  untuk mengatasi  masalaha  sosial  melalui jalur  kebijakan  sosial  ( social  policy ) menurut G.P  Hoefnagels masuk  ke dalam  jalur prevention  without punishment .  Kebijakan  sosial  pada dasarnya  adalah  kebijakan  atau upaya  rasional  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat.  Jadi identik  dengan  kebijakan  atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi aspek yang cukup luas dari pembangunan. 36 Salah  satu  aspek  kebijakan  sosial yang  kiranya  patut  mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa
masyarakat/kesejahteraan masyarakat  ( social  hygiene )  baik secara  individu  sebagai  anggota masyarakat maupun kesehatan /kesejahteraan keluarga serta masyarakat  luas  pada  umumnya. Upaya  non  penal  yang  paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan  masyarakat  sebagai lingkungan  sosial  dan  lingkungan hidup  yang  sehat  (secara  materiil dan  immateriil)  dari  faktor-faktor kriminogen.  Ini  berarti  masyarakat dengan  seluruh  potensinya  harus dijadikan  sebagai faktor  penangkal kejahatan atau faktor 35 Ibid , hm. 99.
36 Ibid , hlm. 100-101.
antikriminogen  yang  merupakan bagian  integral  dari  keseluruhan politik kriminal. Upaya lain  dapat ditempuh  dengan menyehatkan  masyarakat  melalui kebijakan  sosial  dengan  menggali berbagai  potensi  yang  ada  di dalam  masyarakat  itu  sendiri. Sumber  lain  yang  mempunyai potensi efek preventif seperti media pers/media  massa,  pemanfaatan kemajuan  teknologi.  Upaya  nyata dalam  mengatasi  maraknya  pratek prostitusi dengan dilakukan kegiatan rajia/operasi yang dilakukan kepolisian  di  beberapa  tempat prostitusi tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat. Sehingga upaya non penal merupakan  kerangka  pembangunan hukum  nasional  yang  akan  datang ( ius constituendum ). Pencegahan kejahatan harus mampu memandang realitas  sosial  masyarakat,  hukum sebagai  panglima  harus  mampu menciptakan  suatu  tatanan  sosial melalui kebijakan sosial. 37

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Dalam pembahasan  ini maka  penulis menyimpulkan bahwa : a. Materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan hukum  dalam  sosialisasi  Perda No  21  Tahun  2000  tentang Larangan  pelacuran  kepada para  siswa  SMA/SMK/MA  yaitu : Memberikan pemahaman terhadap  kerugian  yang  timbul akibat keterlibatan dalam prostitusi.  Memberi  pengetahuan mengenai jaringan prostitusi dan
37 Satjipto  Rahardjo,    (2000), Ilmu  ...  Op  Cit, hlm. 39.
cara-cara  yang  dilakukan  untuk menjerat korban. Memberi penyuluhan  kesehatan  terkait masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat prostitusi.   Memberi  pelatihan kepada  korban  prostitusi  agar dapat  menjadi  wiraswasta  dan mendapat penghasilan alternatif selain  dari  bidang  prostitusi, dalam  hal  ini  ada  kegiatan  Unit kesiswaan dalam memupuk minat dan  bakat  siswa  dengan  kreasi dan inovasi sehingga mendapatkan penghargaan berupa  penghasilan.  Upaya untuk  menghapus  sampai  ke akar-akarnya  praktik  prostusi dilakukan pengawasan, penindakan  dan  pembinaan yang  dilakukan  oleh  pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai dengan  Perda  Nomor  21  Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran. b. Respon  dari  para  guru,  siswi, dinas sosial, Satpol PP terhadap kegiatan penyuluhan hukum Perda Kab Cianjur No 21 Tahun 2000 tentang larangan Pelacuran  sangat  antusias  sekali terkait  dengan  bahan  materi yang disampaikan dalam kegiatan yang disampaikan oleh para narasumber. Dan menginginkan dari pihak sekolah,  Satpol  PP  dan  dinas sosial Kabupaten Cianjur kegiatan  penyuluhan  ini  dapat dilaksanakan secara berkesinambungan  ke  sekolah- sekolah.

## 2. Saran
Maka  dalam  hal  ini  ada  beberapa saran  yang  disampaikan  pada makalah ini adalah : a. Adanya pelaksanaan penyuluhan hukum atau
sosialisasi perihal prostitusi harus berkelanjutan. b. Pemerintah  Kabupaten  Cianjur harus  lebih  aktif  dan  genjar dalam mencegah dan menanggulangi  tindak  pidana prostitusi  pelajar  di  Kabupaten Cianjur. c. Adanya  peran  serta  partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat dan ulama baik dari daerah  setempat,  pihak  sekolah maupun  bantuan  pihak-pihak lain  yang  terkait  untuk  menekan tidak bertambah suburnya praktek pelacuran (menanamkan etika serta akidah moral akhlak). Usaha  demikian  dapat  dimulai dengan  mencoba  mengubah persepsi masyarakat akan pelacuran.  Agar  tidak  ada penguatan dan justifikasi terhadap prostitusi, aparat pemerintah dari tingkatan apapun  dan  juga  masyarakat harus  bisa  menolak  pemberian dalam  bentuk  apapun  yang sekiranya  berasal  dari  dunia prostitusi. d. Pemerintah juga harus merangkul, memberdayakan, dan memberi pelatihan- pelatihan  yang  memungkinkan mendapatkan  uang  yang  sama banyaknya dengan saat menjadi pekerja seks. e. Adanya  anggaran  khusus  dari pemerirntah  dalam  mengatasi dan  menanggulangi  praktek prostitusi khususnya yang dilakukan  oleh  para  pelajar atau mahasiswi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  ucapkan  terima  kasih  banyak kepada Rektor Universitas Suryakancana  atas  segala  support yang  diberikan,  dan  tak  lupa kepada pihak sekolah khususnya
pihak  sekolah  (kepala  sekolah,  Guru BK)  SMA  Cibinong  (Cianjur  selatan), SMK  I  Pasundan  (Cianjur  Kota), SMKN  I  Pacet  (Cianjur  Utara),  dinas sosial  dan  Satpol  PP.  Yang  telah mensukseskan  kegiatan  penyuluhan hukum  pada  tanggal  05  September 2017.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Adami  Chazawi,  (2007), Tindak
Pidana  Mengenai  Kesopanan , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Anwar  Yesmil,  (2009), Saat  Menuai Kejahatan,  Sebuah  Pendekatan Sosiokultural  Kriminologi,  Hukum dan  HAM ,  Bandung,  PT  Refika
Aditama.
Bagong  Suyanto,  (2012),  Anak Perempuan Yang Dilacurkan,Korban  Eksploitasi  di Industri Seksual Komersial, Yogjakarta, Graha  Ilmu. Cesare  Beccaria,  (2011), Perihal Kejahatan dan Hukuman , Yogyakarta, Genta Publishing. . Darwin, Muhadjir M. (2005), Negara Dan Perempuan; Reorintasi
Kebijakan  Publik. Yogyakarta,
CV. Adipura.
Fernando  M  Manullang,  (2016), Legisme  Legalitas  dan  Kepastian Hukum ,  Jakarta,  Pranada  Media Group.
Friedman   Lawrence  M  , (1969) , On
Legal Development . dalam: Rutgers  Law  Review.
____________________, (1969),
The  Legal    System:  A    Sosial
Science  Perspektive. Russel  Soge Foundation. New York.
Hans  Kelsen,  (2006), Teori  Hukum Murni, Bandung,  Nusa  Media dan Nuansa.
Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W.,  (1997), Pelacuran  di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation. Leden  Marpaung,  (1996), Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Permasalahan Prevensinya , Jakarta, Sinar Grafika. Pisani,  Elizabeth,  (2008), Kearifan Pelacur,  Kisah  Gelap  Di  Balik Bisnis Seks dan Narkoba,
Jakarta, Serambi.
Prasetyo  Teguh,  (2010), Kriminalisasi dalam  Hukum    Pidana ,  Cet  I, Bandung, Nusa Media.
Satjipto  Rahardjo,  (2000), Ilmu Hukum, Bandung, Alumni.
Soerjono  Soekanto,  (2002), Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Raja  Jakarta, Grafindo Persada. Sulistyowati Irianto, (2006), Perempuan  &    Hukum  (Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan), Bekerjasama dengan The Convention  Watch,  Universitas Indonesia  dan  Yayasan  Obor Indonesia. Tim Penyusun Pusat Kamus, (2007),Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi 3 Cetakan ke-4, Balai Pustaka.
Truong, Tahnh-Dam, (1992), Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara,  Terjemahan:  Moh. Arif, Jakarta, LP3ES. B. Peraturan Perundang- Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1946  Tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  Tentang  Kitab  Undang- Undnag Hukum Acara Pidana,
Undang-Undang  Nomor  21  tahun 2007  Tentang  Pemberantasan
Tindak  Pidana  Perdagangan
Orang.
Undang-Undang  No  11  Tahun  2008
Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun
2008 Tentang Pornografi
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No  21  Tahun  2000  tentang
Larangan Pelacuran Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No  03  Tahun  2010  tentang Panggulangan Perdagangan Orang.

## C. Jurnal, Modul, dan Lain-lain
Abdul  Wahid,  Hak  Atas  Informasi Atau Kebohongan Publik”, Jurnal Konstitusi,  Volume.  6  Nomor.  3, 2009 .
Cucu  Solihah,  dan  Aji  Mulyana,
Pembayaran Zakat dan Pajak di Negara  Hukum  Pancasila, Syiar Hukum,  Volume.  15,  Nomor.  1, 2017 .
Daniel Andreo , Analisis Juridis Terhadap  Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Percobaan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang Menurut  Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor  1.642/Pid.  B/2009/PN. Medan." Jurnal MAHUPIKI Volume.  2,  Nomor. 01, 2012. Dedi Mulyadi dan Rendi Aridhayandi, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Serentak  Dihubungkan  dengan Pencegahan Korupsi Politik, Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia, Volume. I, Nomor. 02, 2015 .
Dian  Andriasari,  Studi  Komparatif Tentang  Zina  Dalam  Hukum Indonesia  Dan  Hukum  Turki, Jurnal  Syiar Hukum. Volume.  XIII. Nomor. 3, 2011 .
Henny  Nuraeny,  dan  Tanti  Kirana Utami,  The  Victim  Handling Model  Of  Human  Trafficking
Through  Economic  Independence, Jurnal  Dinamika  Hukum,  Volume 16, Nomor. 2, 2016. Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana  Dengan  Konsep  Atau Pendekatan Keadilan Restorative  (Restorative  Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi  Penal)  Dalam  System Hukum  Pidana  Indonesia  Ditinjau Dari  Filsafat  Hukum, Jurnal Mimbar  Justitia,  Volume.  VI, Nomor. 2, 2014 .
D. Makalah, Diktat,
Modul,
Skripsi,  Tesis,  atau  Disertasi, dan Lain-lain
Ahmad  Rosyadi,  (2011), Kajian yuridis  terhadap  prostitusi  online di  Indonesia ,  Skripsi,  Fakultas Syariah  Dan  Hukum  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Radar  Cianjur, Menguak  Polemik Prostitusi  Pelajar ,  22  Januari 2016.

## E. Hasil Wawancara
Wawancara dengan pelaku prostitusi dan orang tua, tanggal 26 Februari 2017, pukul 22.00 WIB.
Wawancara dengan pelaku prostitusi pelajar, tanggal, 5 Maret 2017, pukul 23.00 WIB