## LEMBAGA KEUANGAN ISLAM BANK
Irma Suryani Dosen STAIN Batusangkar Irmasuryani6599@yahoo.com

## Abstract
The main principle of operation of Islamic banks  is  based  on  Islamic  shariah  laws which  are  derived  from  the  Qur'an  and Sunnah.  Islamic  banks  have  a  role  as  an intermediary (intermediary) between economic  units  that  have  excess  funds (surplus units), with units other underfunded  (deficit  units)  through  banks such  excess  may  be  distributed  to  the parties that need thus providing menfaat to both  sides.  In  Islamic  banking,  the relationship  between  the  bank  and  its customers  instead  of  the  debtor  to  the creditor  relationship,  but  a  partnership (partner ship) between funders (Sohibulmaal)  and  manager  (mudharib). Therefore,  the  profit  rate  of  Islamic  banks do not only affect the level of good results for shareholders but also affect the results that  can  be  given  to  customers  deposit funds. This partnership is a typical part of the process mechanisms for Islamic banks.
Keywords:
Banks,
Financial
Intermediaries

## Abstrak
Prinsip  utama  operasi  bank  syariah  ini didasarkan  pada  syariah  Islam  yaitu hukum-hukum  yang  bersumber  dari  al- qur‟an  dan  sunnah  rasul.  Bank  syariah mempunyai peran sebagai lembaga perantara  (intermediary)  antara  unit-unit ekonomi  yang  mengalami  kelebihan  dana (surplus  units),  dengan  unit-unit  yang  lain yang mengalami  kekurangan dana  (devisit units)  melalui  bank  kelebihan  tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan menfaat kepada kedua belah pihak. Dalam Bank  syariah,  hubungan  antara  bank dengan  nasabahnya  bukan  hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan  kemitraan  (patner  ship)  antara penyandang  dana  (sohibul  maal)  dengan pengelola  (mudharib).  Oleh  karena  itu tingkat  laba  bank  syariah  tidak  saja berpengaruh  terhadap  tingkat  baik  hasil untuk  para  pemegang  saham  tetapi  juga berpengaruh  terhadap  bagi  hasil  yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpanan dana.  Hubungan
kemitraan ini merupakan bagian yang khas dari  proses  berjalannya  mekanisme  bank syariah.
Kata  Kunci  :  Bank,  Lembaga  Perantara Keuangan

## Pendahuluan
Praktek  perbankan  berdasarkan  prinsip  syariah  dimungkinkan  untuk  dilakukan  di Indonesia  setelah  diberlakukannya  undang-undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  10  Tahun  1998.  Kegiatan  bank  syariah  pada dasarnya  merupakan  perluasan  jasa  perbankan  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  dan menghendaki pembayaran imbalan yang didasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip  syariah  sebagaimana  digariskan  oleh  syariah  (hukum  Islam).  Bank  syariah  dalam menjalankan  operasinya  tidak  meggunakan  sistem  bunga  sebagai  dasar  yang  menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan atau pemberian imbalan atas dana masyarakat. Penentuan dana imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata-mata  didasarkan  pada  prinsip  syariah,  kebalikannya  dengan  bank  konvensional  di mana imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga (dengan suatu persentase tertentu).
Prinsip  utama  operasi  bank  syariah  ini  didasarkan  pada  syariah  Islam  yaitu  hukum- hukum  yang  bersumber  dari  al-qur’an  dan  sunnah  rasul.  Kajian  atas  kekayaan  prinsip ekonomi  Islam  serta  praktek  ekonomi  yang  berlaku  pada  masa  rasullullah  khususnya  pada periode  madinah  telah  lama  dilakukan,  sehingga  pada  masa  sekarang  telah  tumbuh  dan berkembang  berbagai  pusat  kajian  akademis  tentang  ekonomi  Islam  khususnya  tentang lembaga keuangan Islam di berbagai negara bahkan di negara non muslim sekalipun.
Disahkannya  UU  No.  10  Tahun  1998  telah  membuka  kesempatan  yang  lebih  luas  bagi bank syariah untuk berkembang. UU ini bahkan tidak saja menyebutkan bank syariah secara berdampingan  dengan  bank  konvensionl  dalam  pasal  demi  pasal,  tetapi  juga  menyampaikan secara  rinci  produk  perbankan  syariah  seperti  murabahah,  salam,  istisna’, mudharabah , musyarakah dan ijirah. Padahal dalam UU No. 7 Tahun1992 tentang perbankan, nama syariah sedikitpun tidak disebutkan.
Selanjutnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah jelas merupakan jaminan bagi  kepastian  usaha  dan  jaminan  perlindungan  hukum  yang  sangat  diperlukan.  Undang- undang  ini  menjadi  payung  yuridis  bagi  semua  kalangan  yang  berhubungan  dengan  bank syariah.  Selain  itu,  perbankan  syariah  membutuhkan  ketentuan  daan  pengaturan  yang memastikan  bahwa  pelaksanaan  dan  operasional  perbankan  syariah  tetap  berjalan  secara konsisten  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Undang-undang  perbankan  syariah  untuk menggembangkan  dan  menciptakan  inovasi  dalam  produk  dan  pelayanan  perbankan  syariah serta  memberi  rambu-rambu  yang  jelas  dan  tegas  pada  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh dilakukan.

## Pengertian Bank Syariah
Pertama-tama  perlu  dipahami  bahwa  bank  berdasarkan  prinsip  syariah  atau  bank syariah ini bukanlah sistem perbankan Arab. Bank syariah merupakan suatu bentuk perbankan yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Oleh karena itu, praktek bank syariah ini bersifat  universal  yang  artinya  Negara  apapun  dapat  melaksanakan  dan  mengadopsi  sistem bank syariah.
Kata  bank  syariah  berasal  dari  kata banqoe dalam  bahasa  perancis,  dan  dari banco dalam bahasa italia yang berarti peti/ lemari atau bangku. Kata peti atau lemari, menyiratkan fungsi  sebagai  tempat  menyimpan  benda-benda  seperti  emas,  peti  berlian,  peti  uang  dan sebagainya. 1
Dalam al-Qur‟an istilah  bank  tidak  disebutkan  secara  ekplisit  tetapi  jika  yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan  kewajiban  maka  semua  itu  disebutkan  sengan  jelas  seperti  zakat,  shadaqah, ghanimah (rampasan perang), ba‟i (kual  beli), dayn (utang  dagang), maal (harta) dan sebagainya  yang memiliki fungsi ekonomi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam ekonomi. 2
Heri Sudarsono dan A. Dzajuli menjelaskan bahwa bank Islam atau dengan kata lain bank  syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  usaha  pokonya  kredit  dan  jasa-jasa  lain  dalam lalu  lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang  yang  beroperasi  disesuaikan  dengan  prinsip- prinsip syariah. 3
Dalam  ungkapan  lain,  banyak  orang  bahwa  bank  syariah,  sama  dengan  bank  tanpa bunga. Pengertian ini memang tidak salah karena bank syariah tidak mengenal bunga. Namun pengertian bank syariah tidak hanya mesti berhenti dengan tanpa bunga tetapi harus dipahami secara konprehensif dan universal.
Pada  umumnya  yang  dimaksuud  dengan  bank  syariah  adalah  yang  usaha  pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitandengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

## Sekilas Sejarah Lembaga Perbankan Syariah  di Indonesia
Ide  pendirian  bank  syariah  di  Indonesia  suadah  ada  sejak  tahun  1970-an.  Di  mana pembicaraan mengenai bank syariah 4 muncul pada hubungan seminar Indonesia timur tengah pada  tahun  1974  dan  pada  tahun  1976  dalam  seminar  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga studi ilmu-ilmu kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. 5
Perkembangan  pemikiran  tentang  perlunya  umat  IslamIndonesia  memiliki  perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak itu. Seiring munculnya kesadaran baru kaum intelekual dan  cendiakawan  muslim  dalam  memberdayakan  ekonomi  masyarakat.  Pada  awalnya, memang  sempat  terjadi  perdebatan  yang  melelahkan  mengenai  hukum  bunga  bank  dan hukum zakat vs. Pajak dikalangan para ulama, cendiakawan, dan intelektual muslim. 6
Namun  ada  beberapa  alasan  yang  menghambat  terealisasinya  ide  pendirian  bank syariah ini. Adapun alasan tersebut antara lain dikarenakan oleh:
1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum di atur dan karena tudak sejalan dengan UU pokok perbankan yang berlaku yakni UU No. 14 Tahun 1967.
2. Konsep  bank  syariah  dari  segi  politis  berkonotasi  ideologis,  merupakan  bagian dari  atau  berkaitan  dengan  konsep  negara  islan  dan  karena  itu  tidak  dikehendaki pemerintah.
3. Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu,  sementara  pendiriaan  bank  baru  dari  timur  tengah  masih  dicegah,  antara  lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. 7
Perbedaan dan perdebatan dikalangan para cendiakawan atau ulama sangat luar biasa. Perbedaan pandangan di kalangan ulama  Indonesia  mengenai  bunga  yang secara  garis besar terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok yang menghalalkan, mengharamkan, dan ada juga kelompok yang mengatakan subhat.
Hal  ini  sangat  menentukan  respons  masyarakat  terhadap  bank  syariah.  Umar  Syihab salah satu ulama NU (Nahdatul Ulama) sebagai refresentasi ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah halal, didasarkan pendapatnya pada beberapa alasan:
1. Jumlah  bunga  uang  yang  dipungut  dan  diberikan  oleh  bank  kepada  nasabah  jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang berlakukan pada zaman jahiliyah.
2. Pemungut  bunga  uang  bank  tidak  membuat  bank  itu  sendiri  dan  nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliiknya tidk akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga.
3. Tujuan  pengambilan  kredit  dan  debitor  pada  zaman  jahiliyah  adalah  untuk konsumsi, sementara pada saat ini adalah untuk tujuan produktif.
4. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak  yang bertransaksi sebagaimana halnya kebolehan dengan jual beli dengan asas kerelaan. 8
Adapun pendapat  majelis  tajrih  Muhammadiyah  sebagai  organisasi  tersebar kedua di Indonesia  memutuskan  bahwa  bunga  bank  yang  diberikan  oleh  bank  milik  negara  kepada nasabahnya  atau  sebaliknya  selama  berlaku,  termasuk  dalam  perkara syubhat. Akan  tetapi, dari  faktor  tersebut  hanya  menyinggung  bunga  bank  yang  diberikan  oleh  bank  negara diperbolehkan  karena  bunga  yang  diberikan  masih  tergolong  rendah  jika  dibandingkan dengan bunga yang diberikan bank swasta. 9
Organisasi  nahdatul  ulama  sebagai  organisasi  dalam  Islam  terbesar  di  Indonesia, disamping Muhammadiyah, memutuskan masalah bunga bank tersebut dengan beberapa kali sidang  dengan  terjadinya  polarisasi  pendapat  pada  tiga  kelompok  yaitu,  haram,  halal,  dan syubhat. Namun, meskipun terdapat perbedaan pandangan, lajnal bashul masa‟il memutuskan bahwa  yang  lebih  berhati-hati  adalah  pendapat  pertama  yakni  mengatakann  bahwa  bunga bank itu adalah haram. 10
Selanjutnya  pada  awal  periode  1980-an  melalui  diskusi-diskusi  bertemakan  bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam, tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjanjian tersebut unruk menyebutkan  beberapa  pilar  saja  diantaranya  Karnaen  A.  Perwata  Atmadja,  M.  Dawam Rahrdjo,  A.M.  Syaefuddin  dan  M.  Amin  Azis. 11 Sebagai  uji  coba,  yaasan  perbankan  Islam dipraktikan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya dibandung ( Bait al-Tanwil , Salman, ITB)  dan  di  Jakarta  (Koperasi  Ridho  Gusti).  Sebagai  gambaran,  M.  Dawan  Rahardjo  dalam tulusannya  pernah  mengajukan  rekomendasi  bank  syariat  Islam  sebagai  konsep  alternatif untik  menghindari  larangan  riba  sekaligus  berusaha  menjawab  tantangan  bagi  kebutuhan pembiayaan  guna  pengembangan  usaha  dan  ekonomi  masyaarakat.  Jalan  keluarnya  secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus yakni mudharabah , musyarakah dan murabahah.
Kemudian  gagasan  mengenai  bank  syariah  itu  muncul  lagi  ditahun  1988  disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan.  Para  ulama  pada  waktu  itu  berusaha  untuk  mendirikan  bank  bebas  bunga  tetapi tidak  ada  satu  pun  perangkat  hukum  yang  dapat  dijadikan  dasar  kecuali  bahwa  perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%.
Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di  Casurua,  Bogor  pada  tanggal  18-20  Agustus  1990  maka  dibahas  lebih  mendalam  pada musyawarah Nasionaal  IV MUI Agustus 1990. Berdasarkan Amant Munas IV MUI tersebut maka  dibentuk  kelompok  kerja  dimaksud  disebut  Tim  Perbankan  MUI  dengan  diberi  tugas untk  melakukan  pendekatan  dan  konsultasi  dengan  semua  pihak  yang  terkait.  Sebagai  hasil
kerja  Tim  Perbankan  MUI  tersebut  adalah  berdirinya  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI) yang  sesuai  akte  pendiriannya  pada  tanggal  1  November  1991.  Sejak  tanggal  1  Mei  1992 Bank  Muamalat  Indonesia  resmi  beroperasi  dengan  modal  awal  sebesar  Rp. 106.126.382.000,-.  Dengan  terkumpulnya  modal  awal  tersebut,  pada  tanggal  1  Mei  1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. 12
Setelah lahirnya BMI, kini dimasa reformasi, ditandainya dengan disetujuinya UU No. 10  Tahun  1998,  telah  beroperasi  pula  lembaga-lembaga  perbankan  konvensional  yang menerapkan  prinsip  syariah,  bank  yang  dimiliki  pemerintah  maupun  pihak  swasta. Kemunculan  bank  syariah  “baru”  seperti  bank  IFI  cabang  syariah,  Bank  Syariah  Mandiri, Bank Rakyat  Indonesia  Syariah sebenarnya tidak terlepas dari peristiwa krisis moneter  yang cukup  parah  sejak  1998  pasca  likuidasi  ratusan  bank  konvensional  karena  pengelolaan  yang menyimpang.
Disamping  itu,  dalam  dunia  perbankan,  para  banker  dan  pemerintah  sendiri  telah terjadi  perubahan  paradigma  dalam  memandang  perbankan  Islam  di  Indonesia  yang  selama krisis ternyata dapat bertahan. Ujian moneter selama krisis itulah  yang sedikitnya membawa implikasi positif bagi sejarah perkembangan perbankan Islam kontemporer di Indonesia. 13
Dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 maka landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaannya, maupun landasan operasionalnya pada  saat  itu.  Semakin  kokoh  lagi  setelah  didukung  UU  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia  dapat  menerapkan  kebijakan  moneter  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah.  Kedua UU  menjadi  landasan  hukum  bagi  perbankan  nasional  untuk  mulai  menerapkan  sistem perbankan  ganda  ( dual  banking  system ),  yaitu  penggunaan  perbankan  konvensional  dan syariah yang berjalan secara paralel.
Selanjutnya  dalam  perkembangannya,  dinamakan  perbankan  syariah  sebagai  salah satu  sistem  perbankan  nasional  memerlukan  sebagai  sarana  pendukung  agar  dapat memberikan  kontribusi  yang  maksimum  bagi  pengembangan  ekonomi  nasional.  Salah  satu sarana  pendukung  vital  adalah  adanya  pengaturan  yang  memadai  dan  sesuai  dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut diantaranya dituangkan dalam UU Perbankan Syariah.
Pembentukan  UU  Perbankan  Syariah  menjadi  kebetulan  dan  keniscayaan  bagi perkembangan lembaga tersebut. Pengaturan mengenai perbankan syariah dalam UU No. 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah,  dimana  disisi  lain  pertumbuhan  dan  volume  usaha  bank  syariah  berkembang  cukup pesat. Guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberi keyakinan
kepada  masyarakt  dalm  menggunakan  produk  dan  jasa  bank  syariah.  Dlam  UU  Perbankaan Syariah diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah (USS) yang merupakan bagian dari bank umum konvensional.
Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentanngan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur- unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim .
Adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah jelas merupakan jaminan bagi  kepastian  usaha  dan  jaminan  perlindungan  hukum  yang  sangat  diperlukan,  UU  ini menjadi payung yuridis bagi semua kalangan yang berhubungan sengan bank syariah.
Beberapa  aspek  penting  lainnya  dalam  UU  No.  21  Tahun  2008  tampak  sudh  berada pada arah yang tepat, antara lain:
1. Ketentuan  bahwa  bank  konvensional  dapat  dikonversi  menjadi  bank  syariah  dan larangan  bank  syariah  sedangkan  Bank  Pembiayaan  Syariah  dikonversikan menjadi bank konvensional atau Bank Perkreditan Rakyat.
2. Mengizinkan kepemilikan asing disektor perbankan syariah domestik.
3. Menfasilitasi spin-off unit  usaha  syariah  menjadi  bank  umum  syariah  tetapi  tidak mewajibkannya.
4. Dalam hal terjadi merger atau konsulidasi harus menjadi bank syariah.
5. Dana  zakat  dan  sosial  yang  dihimpun  perbankan  syariah  harus    disalurkan  ke organisasi pengelola zakat.
6. Penegasan dan landasan yang kuat tentang dewan syariah nasional.
7. Penegasan tentang kedudukan dewan syariah nasional.
8. Kewajiban  atas  tata  kelola  yang  baik  dan  penyampaian  laporan  keuangan erdasarkan prinsip syariah 14
Bagi  umat  Islam  Indonesia,  bagaimanapun  juga  bank-bank  syariah  yang  telah beroperasi  di  tengah-tengah  kehidupan  menjadi  harapan  bagi  upaya  memperdayakan kehidupan  perekonomian  mereka.  Jadi,  jangan  hanya  mengejar  keuntungan  semata  dengan fokus pembiayaan pada  usaha-usaha skala besar  dan menengah saja, seperti pada masa orde baru  dulu.  Akan  tetapi  harus  secara  serius  dan  sepenuh  hati  juga  berusaha  mendorong bangkitnya kekuatan ekonomi umat yang berbasis pada usaha kecil dan umat kecil kebawah.

## Produk Bank Syariah
Bank syariah mempunyai peran sebagai lembaga perantara ( intermediary ) antara unit- unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus units), dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (devisit units ) melalui bank kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada  pihak-pihak  yang  memerlukan  sehingga  memberikan  menfaat  kepada  kedua  belah pihak. 15
Dalam  Bank  syariah,  hubungan  antara  bank  dengan  nasabahnya  bukan  hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan ( patnership ) antara penyandang dana ( sohibul maal ) dengan pengelola ( mudharib ). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah tidak saja  berpengaruh  terhadap  tingkat  baik  hasil  untuk  para  pemegang  saham  tetapi  juga berpengaruh  terhadap  bagi  hasil  yang  dapat  diberikan  kepada  nasabah  penyimpanan  dana. 16
Hubungan  kemitraan  ini  merupakan  bagian  yang  khas  dari  proses  berjalannya mekanisme bank syariah.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  modal  dan  pembiayaan,  bank  syariah  memiliki ketentuan-ketentuan  yang  berbeda  dengan  bank  konvensional.  Secara  umum,  piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori yaitu:
1. Produk penyaluaran dana ( financing )
2. Produk penghimpunan dana ( funding )
3. Produk jasa ( service )
1. Sumber dana
Sumber  dana  bank  syariah  dapat  diperoleh  dari  4  bsumber  yaitu  modal,  titipan, investasi  dan  investasi  khusus.  Secara  sederhana,  sumber  dana  bank  syariah  dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Al-wahidah
Al-wahidah dalam  segi  bahasa  dapat  diartikan  sebagai  meninggalkan  atau meletakkan,  atau  meletakkan  sesuatu  pada  orang  lain,  baik  individu  maupun  badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip kehendaki.
1. Landasan hukum (lampiran) Bank Syariah wadiah Mudharabah Mudharabah mutlakah/ mudharabah
Masyarakat
2. Teknis perbankan
a) Prinsip wahidah yang  diterapkan  adalah wahidah yang  ditetapkan  adalah wahidah yang dhamamah yang diterapkan pada produk rekening giro.
b) Wahidahdhamamah berbeda dengan wahidah amanah. Dalm wahidah amanah, pada dasarnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
c) Sedangkan  dalam  hal wahidah dhamamah  pihak  yang  dititipi  (bank) bertanggung  jawab  atas  keutuhan  harta  titipan  sehingga  ia  boleh memamfaatkan harta titipan tersebut.
d) Karena wahidah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan yad dhamamah, maka implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah  bertindak  sebagai  yang  menjamin  uang,  dan  bank  bertindak  sebagia yang meminjami.
3. Ketentuan umum
a) Keuntungan  atau  kerugian  dari  penyaluran  dana  menjadi  hak  milik  atau tanggung  jawab  bank,  sedangkan  pemilik  dana  tidak  diijinkan  imbalan  dan tidak menanggung kerugian.
b) Bank  dimungkinkan  memberikan  bonus  menarik  dana  kepada  pemilik  dana sebagai  suatu  intensif  untuk  menarik  dana  masyarakat  namun  tidak  boleh diperjanjikan dimuka.
c) Bank  harus  membuat  akad  pembukaaan  rekening  yang  isinya  mencakup penyaluran  dana  yang  disimpan  dan  persyaratan  lain  yang  disepakati  selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khususnya bagi pemilik giro, bank dapat memberikan buku cek, biliet giro, dan debit card.
d) Terhadap  pembukaan  rekening  ini  bank  dapat  menggenakan  penganti  biaya administrasi untuk menutupi biaya yang telah terjadi.
b. Investasi
1) Al-mudharabah
Dalam  mengaplikasikan mudharabah ,  penyimpan  atau  deposan  bertindak sebagai  shahibul  maal  (pemilik  modal)  dan  bank  sebagai mudharib (pengelola).
Data  tersebut  digunakan  bank  untuk  melakukan  pembiayaan mudharabah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank  untuk  melakukan  pembiayaan mudharabah .  Hasil  usaha  ini  akan  dibagi hasilkan  berdasarkan  isbah  yang  disepakati.  Bila  ank  menggunakan  untuk
melakukan pembiayaan mudharabah , maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
2) Al- mudharabah Mutlaqah
Penerapan  al- mudharabah mutlaqah  dapat  berupa  tabungan  dan  deposito sehingga  terdapat  dua  jenis  himpunan  dana  yaitu  tabungan  al- mudharabah dan deposito al- mudharabah . Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang terhimpun.

## Teknik Perbankan
a) Bank  wajib  memberitahukan  kepada  pemilik  dana  mengenai  nisbah  dan  tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpangan dana. Apabil tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
b) Untuk tabungan mudharabah . Bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dana atau alat penarikan lainnya kepada penabung.  Untuk  deposito  al- mudharabah ,  bank  wajib  memberikan  sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
c) Tabungan al- mudharabah dapat diambil setiap saat penabung sesuai perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negaative.
d) Deposit  al- mudharabah hanya  dapat  dicairkan  sesuai  dengan  jangka  waku yang  telah  disepakati.  1,  3,  6.  12  bulan.  Deposito  yang  diperpanjang,  setelah jatuh  tempo  akan  diperlakukan  sama  seperti  deposito  baru,  tetapi  nilai  pada akad  sudah  tercantum  perpanjangan  otomatis  maka  tidak  perlu  dibuat  akad baru.
e) Ketentuan-ketentuan  yang  lain  yang  berkaitan  dengan  tabungan  dan  deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
c. Investasi khusus
1) Al- mudharabahmuqayyadah on balance sheet
Jenis mudharabah ini  merupakan  simpanan  khusus  ( restrictedinvestment ) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.
Teknik Perbankan
a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu  yang harus diikutu  oleh bank, dan  bank  wajib  membuat  akad  yang  mengatur  persyaratan  penyaluran  dana simmpanan khusus.
b) Wajib  memberitahukan  kepada  pemilik  dana  mengenai  nisbah  dan  tata  cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat  ditimbulkan  dari  penyimpanan  dana.  Apabila  telah  terjadi  kesepakatan aka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.
d) Untuk deposito mudharabah , bank wajib memberitahukan sertifikat atau tanda penyimpanan ( bilyet ) deposito kepada deposan.
2) Al- mudharabah muqayaadah off balance sheet
Jenis mudharabah ini  merupakan  penyaluran  dana  al- mudharabah langsung kepada  pelaksanaan  usahanya,  dimana  bank  bertindak  sebagai  perantara ( arranger )  yang  mempertamukan  antara  pemilik  dana  dengan  pelaksana  usaha.
Pemilik  dana  dapat  menetapkan  syarat-syarat  tertentu  yang  harus  dipatuhi  oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Teknik Perbankan
a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan buku simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana  dari rekening lainnya. Simpanan khusus  dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
b) Dana  simpanan  khusus  harus  disalurkan  secara  langsung  kepada  pihak  yang diamanatkan oleh pemilik dana.
c) Bank  menerima  komisi  atas  jasa  mempertemukan  kedua  pihak.  Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi  hasil.
2. Penyaluran Dana
Penyaluran dana bank syariah diakukan dengan berbagai metode, seperti jua beli, bagi hasil,pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus, secara sederhana.
Metode pembayaran dana bank syariah dapat diilustrasikan kedalam gambar berikut:
masyarakat
Jual beli
sewa
Bagi hasil
Bank Syariah
Dalam penyaluran dana  pada nasabah, secara  garis  besar produk pembiayaan  syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 17
a) Transaksi  pembiayaan  yang  ditunjukkan  untuk  memiliki  barang  berdasarkan prinsip jual beli.
b) Transaksi  pembiayaan  yang  ditunjukkan  untuk  mendapatkan  jasa  berdasarkan prinsip sewa.
c) Transaksi  pembiayaan  untuk  berusaha  kerja  sama  yang  ditunjukan  guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.
Pada  kategori  pertama  dan  kedua,  tingkat  keuntungan  banyak  ditetukan  didepan  dan menjadi  bagian  harga  atas  barang  atau  jasa  yang  dijual.  Produk  yang  termasuk  dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti mudharabah , salam dan istishna ,  serta  produk  yang  menggunakan  prinsip  sewa  atau  ijarah.  Sedangkan  pada kategori  ketiga,  tingkat  keuntungan  bank  ditentukan  dari  besarnya  keuntungan  usaha  sesuai dengan  prinsip  bagi  hasil.  Pada  produk  bagi  hasil,  keuntungan  ditentukan  oleh  nisbah  bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan termasuk kelompok ini adalah musyarakah dan mudhabarah.
a. Prinsip jual beli
Prinsip  jual  beli  dilaksanakan  sehubungan  dengan  adanya  perpindahan kepemilikan  barang.  Tingkat  keuntungan  bank  ditentukan  didepan  dan  menjadi bagian harga diatas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Ada tiga jenis jual beli yang dijadikan  dasar  dalam  pembiayaan  modal  kerja  dan  investasi  dalam  perbankan syariah, yaitu ba’i al- mudharabah , ba’i salam , dan ba‟i istishna. 18

## b. Ba‟i al-murabahah
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang  disepakati  antara  pihak  bank  dan  nasabah.  Dalam  murabahah,  penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas  laba  dalam  jumlah  tertentu  . 19 Pada  perjanjian  murabahah,  bank  membiayai pembelian  barang  yang  dibutuhkan  oleh  nasabahnya  dengan  membeli  barang  itu dari  pemasok,  dan  menjualnya  kepada  nasabah  dengan  harga  yang  ditambah
Akad pelengkap

## peminjaman
keuntungan atau di mark-up . Dengan kata lain, penjualan barang kepada  nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit . 20
1) Landasan Hukum (Lampiran)
2) Teknik Perbankan
a) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual  adalah  harga  beli  bank  dari  produsen  (pabrik/toko)  ditambah keuntungan  ( mark-up ).  Kedua  pihak  harus  menyepakati  harga  jual  dan jangka waktu pembayaran.
b) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan ( bitsaman ajil )
c) Dalam  transaksi  ini,  bila  sudah  ada  barang  diserahkan  segera  kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.
Skema bai‟ al- Murabahah
(2) negosiasi
(3) akad jual beli
(6) bayar
(5) terima
Barang
Dokumen. (3) beli barang (4) kirim
c. Bai‟ As-salam
Kata salama dengan salafa artinya sama. Disebut salam karena pemesan barang menyerahkan  uangnya  di  tempat  akad.  Disebut  salaf  karena  pemesan  barang menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Defenisi salam ialah akad pesanan barang yang  disebutkan  sifat-sifatnya,  yang  dalam  majelis  itu  pemesanan  barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggunggan  penerima  pesanan. 21 Menurut  Sayyiq  Sabiq, as-salam dinamai  juga as-salaf (pendahuluan).  Yaitu  penjualan  seuatu  dengan  kriteria  tertentu  (yang masih dahulu) dalam tanggungan dalam pembayaran disegerakan. 22
1) Landasan hukum (lampiran)
Bank Nasabah Keuntungan

## 2) Teknis perbankan
a) Salam  adalah  transaksi  jual  beli  dimana  barang  yang  diperjual  belikan belum  ada.  Oleh  karena  itu  barang  diserahkan  secara  tangguh  sedangkan pembayaran dilakukan tunai.
b) Saat  barang  diserahkan  kepada  bank  oleh  produsen  (poduk/toko)  maka bank  akan  menjualnya  kepada  nasabah  secara  cicilan.  Harga  jual  yang ditetapkan  bank  adalah  harga  beli  bank  dari  nasabah  yang  ditambah keuntungan.
c) Bila  bank  menjualnya  secara  tunai  biasanya  disebut  pembiayaan  talangan ( bridging  financing ).  Bila  bank  menjual  secara  cicilan,  maka  bank  dan nasabah harus menyepakati harga jual dn jangka waktu pembayaran.
d) Harga  jual  dicantumkan,  dalam  akad  jual  beli  dan  jika  telah  disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.
3) Ketentuan Umum
a) Pembelian hasil pr oduksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
b) Apabila  hasil  produksi  yang  diterima  cacat  atau  tidak  sesuai  dengan  akad maka  produsen  (pabrik/toko)  harus  bertanggung  jawab  dengan  cara mengembalikan  dana  yang  telah  diterimanya  atau  menganti  barang  yang sesuai dengan pesanan.
c) Mengingat  bank  tidak  menjadikan  barang  yang  dibeli  atau  dipesannya secara  persediaan,  maka  dimungkinkan  bagi  bank  untuk  melakukan  akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti bulog, pedagang pasar induk dan rekanan.
d. Bai’ al Istishna
Menurut  jumhur  ulama  fuqaha, bai‟al  istishna merupakan  suatu  jenis  khusus dari bai‟ as-salam. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufsktur. Dengan demikian,  ketentuan  istishna  mengikuti  ketentuan  dan  aturan  akad bai‟ as-salam .
Produk istishna menyerupai  produk  salam,  namun  dalam  istishna  pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali ( termen ) pembayaran.
Ketentuan Umum
1) Spesifikasi  barang  pesanan  harus  jelas,  seperti  jenis,  macam,  ukuran,  dan jumlah.
2) Harga  jual  telah  disepakati  tercanrum  dalam  akad  istishna  dan  tidak  boleh berubah selama berlakunya akad.
3) Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

## Skema bai‟ al-istishna
(1) pesan (3)jual
(2) bayar

## e. Prinsip Sewa (ijarah)
Al-hijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-„wadhu (ganti) ijarah adalah akad perpindahan hak  guna atas barang dan jasa, melalu  pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kemilikan ( awnership / milkyyah ) atas barang itu sendiri.  Ijarah  berarti  lease  contract  dan  juga  hire  contract.  Dalam  konteks perbankan  syariah,  ijarah  adalah lease  contract dimana  saat  bank  atau  lembaga keuangan  menyewakan  peralatan  ( equipment )  kepada  salah  satu  nasabahnya berdasarkan  pembebanan  biaya  yang  sudah  ditentukan  secara  pasti  sebelumnya ( fixed change )
1) Landasan hukum (lampiran)
2) Ternik perbankan
a) Transaksi  ijarah  ditandai  adanya  pemindahan  manfaat.  Jadi  dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada  objek  transaksinya,  bila  pada  transaksi  jual  beli  objek  transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.
b) Pada akhir sewa, bank dapat  saja menjual  barang  yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal al-ijarah al-muntahia bit-tamlik (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikkan).
c) Harga  sewa  dan  barang  jual  disepakati  pada  awal  perjanjian  antara  bank dengan nasabah.
produsen
Nasabah (pembeli) Bank

## f. Prinsip Bagi Hasil
Produk  pembiayaan  bank  syariah  yang  didasarkan  atas  prinsip  bagi  hasil  terdiri dari al- musyarakah dan al- mudharabah .
1) Al-Musyarakah
Istilah  lain al-musyarakah  skarikah 23 atau  syirkah 24 . Musyarakah adalah  kerja  sama antara  kedua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  dimana  masing-masing  pihak memberikan  kontribusi  dana  dan  resiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan. 25
Musyarakah  ada  dua  jenis  yaitu  musyarakah  kepemilikkan  dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan  tercipta  karena  warisan  wasiat  atau  kondisi  lainnya  yang berakibat  pemilikkan  satu  asset  oleh  dua  orang  atau  lebih  setuju  bahwa  setiap  orang  dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian. 26
a) Landasan hukum (lampiran)
b) Teknik perbankan
(1) Bentuk umum dari usaha bagi hasil musyarakah (syirkah, atau syarikah atau  sarikat,  atau  kongsi).  Transaksi musyarakah dilandasi  adanya keinginan  para  pihak  yang  berkerja  sama  untuk  meningkatkan  nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.
(2) Termasuk  dalam  golongan musyarakah adalah  bentuk  usaha  yang melibatkan  dua  pihak  atau  lebih  dimana  mereka  secara  bersama-sama memadukan seluruh bentuk  sumber daya baik  yang berwujud  maupun tidak berwujud.
(3) Secara  spesifikasi  bentuk  kontribusi  dari  pihak  yang  berkerja  sama dapat berupa dana, barang perdagangan ( trading asset ), kewiraswastaan  ( enterpreneurship ),  kepandaian  ( skill ),  kepemillikan ( property ),  peralatan  ( equipment )  atau  intangible  asset,  seperti  hak paten  atau  goodwill,  kepercayaan  reputasi  ( credit  wortbiness )  dan bararang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
(4) Dengan merangkum  seluruh kombinasi  dan bentuk kontribusi masing- masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.
c) Ketentuan umum
Semua  modal  disatukan  untuk  dijadikan  modal  proyek musyarakah dan dikelola  bersama-sama.  Setiap  pemilik  modal  berhak  turut  serta  dalam menentukan  kebijakkan  usaha  yang  dijalankan  proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan, seperti:
(1) Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi.
(2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
(3) Setiap  pemilik  modal  dapat  mengalihkan  penyertaannya  atau digantikan oleh pihak lain.
(4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri  dari  perserikatan,  meninggal  dunia,  dan  menjadi  tidak  cakap hukum.
(5) Biaya  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  proyek  daan  jangka  waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi.
(6) Proyek  yang  akan  dijalankan  harus  disebutkan  dalam  akad.  Setelah proyek  selesai  nasabah  mengembalikan  dana  tersebut  bersama  bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
g. Al- Mudharabah
Mudharabah berasal  dari  kata adhdharbufil  ardhi ,  yaitu  kepergian  untuk urusan  dagang,  firman  allah  dalam  surat  73  ayat  20, “mereka  dimuka  bumi mencari karunia allah” , disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qurdhu yang berart al-qath‟u (potongan),  karena  pemilik  memotong  sebagian  hartanya  untuk diperdagangkan. 27
Secara  teknis mudharabah adalah  akad  kerja  sama  usaha  antara  dua  pihak dimana  pihak  pertama  ( shahibul  maal )  menyediakan  seluruh  modal,  sedangkan pihak  lainnya  menjadi  pengelola. 28 Keuntungan  usaha  secara mudharabah dibagi menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan  apabila  rugi ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama  kerugian  itu  bukan  akibat  kelalaian  si pengelola.  Seandainya  kerugian  itu  diakibatkan  karena  kecurangan  atau  kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 29
1) Landasan hukum (lampiran)
2) Teknik perbankan
a) Jumlah  modal  yang  diserahkan  kepada  nasabah  selaku  pengelola  modal harus  diserahkan  tunai,  dapat  berupa  uang  atau  barang  yang  dinyatakan nilainya  dalam  satuan  uang.  Apabila  modal  diserahkan  secara  bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
b) Hasil  pengelolaan  modal  pembiayaan mudharabah dapat  diperhitungkan dengan dua cara:
(1) Perhitungan dari pendapatan proyek ( revenusharing )
(2) Perhitungan dari keuntungan proyek ( profitsharing )
c) Hasil  usaha  dibagi  sesuai  dengan  persetujuan  dalam  akad,  pada  setiap bulan  atau  waktu  yang  telah  disepakati.  Bank  selalu  pemilik  modal  yang menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak  nasabah,  seperti  penyelewengan,  kecurangan,  dan  penyalahgunaan dana.
d) Bank  berhak  melakukan  pengawasan  terhadap  pekerjaan  namun  tidak berhak mencapuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
e) Jika  nasabah  cidera  janji  dengan  sengaja,  misalnya  tidak  mau  membayar kewajiban  atau  menunda  pembayaran  kewajiban  dapat  dikenakan  sanksi administrasi.
3. Akad Pelengkap
Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad perlengkap.  Akad  pelengkap  ini  tidak  ditunjukkan  untuk  mencari  keuntungan, namun  ditunjukkan  untuk  mempermudah  pelaksanaan  pembiayaan.  Dalam  akad pelengkap  ini  dibolehkan  untuk  meminta  penganti  biaya-biaya  yang  dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini, besarnya penganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.
a. Al-Hiwalah
Kata hiwalah diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan). Yang dimaksud disini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang berhutang ( muhil )  menjadi  tanggungan  orang  yang  berkewajiban  membayar  hutang ( muhal  alaih ). 30 Dalam  konsep  hukum  perdata, hiwalah adalah  serupa  dengan lembaga  pengambil  alihan  hutang  ( sculdoverneming ),  atau  lembaga  pelepasan hutang atau penjualan utang ( debitsale ), atau lembaga pergantian debitor. 31
1) Landasan hukum (lampiran)

## 2) Teknis perbankan
a) Dalam  praktek  perbankan  syariah  fasilitas hiwalah lazimnya  untuk membantu supplier mendapatkan  modal  tunai  agar  dapat  melanjutkan usahanya, bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
b) Untuk  mengantisipasi  resiko  kerugian  yang  akan  timbul,  bank  perlu melakukan  penelitian  atas  kemampuan  pihak  antara  menerima pembiayaan  yang  berutang  dan  kebenaran  transaksi  antara  yang emindahkan utang dan dengan yang berutang.
c) Karena kebutuhan supplier akan likuiditas maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.
Skema al-hiwalah
(2) invoice
(5) bayar
(3) hayat (4) tagih (1) Suplay barang

## b. Ar-Rahn
Menurut bahasanya, rahn adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai al-batsu , artinya penahan, seperti dikatakan ni‟matun rabinah , artinya karunia yang tetap lestari. 32 Teknisnya rahn adalah  menahan  salah  satu  harta  milik  sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki  nilai  ekonomis.  Dengan  demikian,  pihak  yang  menahan  memperoleh jaminan  untuk  dapat  mengambil  kembali  seluruh  atau  sebagian  piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah bermacam jaminan utang gadai. 33 Tujuan akad rahn adalah untuk  memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
Adapun  barang  yang  digadaikan  wajib  oleh  nasabah  harus  memenuhi  kriteria- kriteria  sebagai  berikut:  (1)  milik  nasabah  sendiri,(2)  jelas  ukuran,  sifat,  dan
Bank Orang yang berpiutang ( pembeli) Orang yang berhutang dan berpiutang
nilainya  ditentukan  berdasarkan  nilai  rill  pasar,  dan  (3)  dapat  dikuasai  namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
(1) Landasan hukum (lampiran)
(2) Teknis perbankan
a) Melalui  bank,  nasabah  dapat  menggunakan  barang  tertentu  yang digadaikan  dengan  tidak  mengurangi  nilai  dan  merusak  barang  yang digadaikan.  Apabila  barang  yang  digadaikan  rusak  atau  cacat,  maka nasabah harus bertanggung jawab.
b) Apabila  nasabah  wanprestasi,  bank  dapat  melakukan  penjualan  barang yang digadaikan atas perintah hakim.
c) Nasabah  mempunyai  hak  untuk  menjual  barang  tersebut  dengan  seizin bank.  Apabila  hasil  penjualan  melebihi  kewajibannya,  maka kelebihannya tersebut menjadi milik nasabah.
d) Bila  hasil  penjualan  tersebut  lebih  kecil  dari  kewajibannya,  nasabah mengurangi kekurangannya.
c. Al-Qardh
Al-qardh adalah  pemberian  harta  kepada  orang  lain  yang  dapat  ditagih  atau diminta  kembali  atau  dengan  kata  lain  meminjamkan  tanpa  mengharapkan imbalan.  Dalam  literatur  fikih  klasik, qardh dikategorikan  dalm  akad tathwawwu atau saling membantu dan bukan transaksi komersial. 34
1) Landasan hukum (lampiran)
2) Teknis perbankan
Qardh adalah  pinjaman  uang.  Aplikasi qardh dalam  perbankan  biasanya dalam empat hal:
a) Sebagai  pinjaman  talangan  haji,  dimana  nasabah  calon  haji  diberikan pinjaman  talangan  untuk  memenhi  syarat  penyetoran  biaya  perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
b) Sebagai  pinjaman  tunai  ( cash  advanced )  dari  produk  kartu  kredit syariah,  dimana  nasabah  diberi  keleluasan  untuk  menarik  uang  tunai milk  bank  melalui  ATM.  Nasabah  akan  mengembalikan  sesuai  waktu yang ditentukan.
c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkansi pengusaha bila memberi pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil.
d) Sebagai  pinjaman  kepada  pengurus  bank,  di  mana  bank  menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhaan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan secara cicilan melalui pemotongan gajinya.
d. Wakalah
Wakalah  atau  wakilah  berarti  menyerahkan,  pendelegasian,  atau  memberian mandat. Dalam bahasa arab, hal ini dipahami sebagai at-tafwid . Contoh kalimat,
“ Aku Serahkan Urusanku Kepada Allah” mewakili perwailan istilah tersebut.
Tetapi  yang  dimaksud  dalam  hal  ini wakalah adalah  pelimpahan  kekuasaan oleh  seseorang  sebagi  pihak  pertama  kepada  orang  lain  sebagai  pihak  kedua dalam  hal-hal  yang  diwakilkan. 35 Dalam  hal  ini,  pihak  kedua  hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama,  namun  apabila  kuasa  tersebut  telah  dilaksanakan  sesuai  diisyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.
1) Landasan hukum (lampiran)
2) Teknik perbankan
a) Wakalah  dalm  implikasi  perbankan  terjadi  apabila  nasabah memberikan  kuasa  kepada  bank  untuk  mewakili  dirinya melakukan  pekerjaan  jasa  tertentu,  seperti  pembukaan  L/C, inkaso dan transfer uang.
b) Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberi kuasa harus  cakap  hukum.    Khusus  untuk  pembukaan  L/C,  apabila dana  nasabah  ternyata  tidak  cukup,,  maka  penyelesaian  L/C dapat  dilakukan  dengan  pembiayaan  murabahah,  salam,  ijarah, mudharabah , atau musyarakah .
c) Kelalaian  dalam  menjalankan  kuasa  menjadi  tanggung  jawab bank kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawab nasabah.
d) Apabila  bank  yang  ditunjuk  lebih  dari  satu,  maka  masing- masing  bank  tidak  boleh  bertindak  sendiri-sendiri  tanpa musyawarah  dengan  bank  yang  lain,  kecuali  dengan  seizin nasabah.
e) Tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  bank  harus  jelas  sesuai dengan  kehendak  nasabah  bank.  Setiap  tugas  yang  dilakukan harus  mengatasnamakan  nasabah  dan  harus  dilaksanakan  oleh bank.  Atas  pelaksanaan  tugasnya  tersebut,  bank  mendapat penganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.
f) Pemberian  kuasa  berakhir  setelah  tugas  dilaksanakan  dan disetujui bersama antara nasabah dengan baik.
Skema al-wakalah
Kontrak +fee
Kontrak + fee
e. Al –Kafalah
Kafalah merupakan  jaminan  yang  diberikan  oleh  penanggung  (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kepada pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab  seseorang  yang  dijamin  dengan  berpegang  kepada  tanggung  jawab orang lain sebagai jaminan
1) Landasan hukum (lampiran)
2) Teknik perbankan
a) Bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban  untuk  menjamin  pembayaran  suatu  kewajiban  pembayaran.
Nasabah muwakil Bank wakil Investor Muwakil
 Agency  Administra tion  Collection
 Payment
 Co.
Arranger.
 Taukilk
 dll
Bank  dpat  mempersyaratkan  nasabah  untuk  menempatkan  sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn.
b) Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank mendapatkan penganti biaya atas jasa yang diberikan.
c) Transaksi  yang  masuk  dalam  akad-akad kafalah adalah  bank  garansi dengan segala variasinya dan letter of credit dengan segala variasinya.

## 4. Jasa Perbankan
Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan  mendapatkan  imbalan  berupa  sewa  atau  keuntungan.  Jasa  perbankan tersebut antara lain berupa:
a. Al-sharf
Arti  harfiah  dari sharf adalah  penambahan  penukaran,  penghindaran, pemalingan  atau  transaksi  jual  beli  suatu  valuta  dengan  valuta  lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis. Misalnya rupiah dengan rupiah atau yang tidak sejenis  misalnya,  rupiah  dengan  dollar  dan  sebaliknya. 36 Jual  beli  mata  uang yang  tidak  sejenis  ini,  penyerahannya  yang  harus  dilakukan  pada  waktu  yang sama (spot). 37
1) Landasan hukum (lampiran)
2) Ketentuan umum
a) Nilai tukar yang dijual belikan harus telah dikuasai, baik oleh pembeli maupun oleh penjual sebelum keduanya berpisah. Penguasaan itu dapat berbentuk  penguasaan  secara  material  maupun  hukum.  Penguasaan secara  material  misalnya  pembeli  langsung  menerima  dollar  AS  yang dibeli  dan  penjual  langsung  menerima  uang  rupiah.  Adapun penguasaan hukum misalnya pembayaran dengan menggunakan cek.
b) Apabila mata uang atau valuta yang diperjual belikan itu dari jenis yang sama maka jual beli tersebut harus dilakukan dalam mata uang sejenis
Bank
(penanggung ) Ditanggung (Nasabah) Tertanggung (jasa/objek)
yang  kualitas  dan  kuantitasnya  sama  sekalipun  model  dari  mata  uang itu berbeda.
c) Dalam sharf tidak  boleh  dipersyaratkan,  dalam  akadnya  adanya  hak khiyar syarat  bagi pembeli. Khiar syarat adalah hak pilih bagi pembeli untuk  dapat  melanjutkan  jual  beli  mata  uang  tersebut  setelah  selesai berlangsungnya  transaksi  jual  beli  yang  terdahulu  atau  tidak melanjutkannya  sedangkan  yang  syarat  itu  adalah  pperjanjian  ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut.
d) Tidak  ada  tenggang  waktu  antara  penyerahan  mata  uang  yang dipertukarkan  karena  bagi  sahnya  sharf  penegasan  objek  akad  harus berlangsung  sebelum  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  jual  beli valuta terpisah.

## b. Al-ijarah
Jenis kegiatan ini antara lain menyewakan kontan simpanan ( safe defosit box ) dan  jasa  tata  laksana  administrasi  dokumen  ( custodian ).  Bank  dapat  imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut. 38

## Kesimpulan
Semakin  kokohnya  landasan  hukum  bank  syariah  di  Indonesia  melalui  UU  No.  21 Tahun  2008  maka  diperkirakan  prospek  tumbuh  dan  berkembangnya  bank  syariah  di Indonesia  akan  menunjukkkan  perkembangan  yang  menggembirakan.Diharapkan  sistem perbankan  Islam  atau  bahan  sistem  ekonomi  Islam  akan  menjadi  alternatif  sistem  yang mampu mengatasi ketimpangan sistem keuangan internasional  yang sedang terpuruk dewasa ini.Musyarakah  ada  dua  jenis  yaitu  musyarakah  kepemilikkan  dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan  tercipta  karena  warisan  wasiat  atau  kondisi  lainnya  yang berakibat  pemilikkan  satu  asset  oleh  dua  orang  atau  lebih  setuju  bahwa  setiap  orang  dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian

## Endnote
1 Zainul Arifin, Dasar- dasar Manajemen Bank Syariah, (jakarta: Alvabet,2002) h. 2 2 Zainal Arifin, Ibid, h. 3 3 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  (  Deskripsi  dan  Inventasi ),  (Yogyakarta:  Ekonisia, 2003),  h.  18.  Lihat  juga  Djazuli, Perekonomiam  Umat  (Sebuah  Pengenalan ),  (Jakarta:  raja  grafindo,2002), h.54.
4 http://www.eramoslem.com,  “Ekonomi Syariah  di  Indonesia,  Bukan  Alternatif  Tapi  Keharusan ”, diakses 7 Desember 2005 5 Yusdani, Perbankan Syariah Berbasis Floating Marke , (Jakarta: milah, 1998), vol. IV No. 2, h. 2 6 Bachtiar  Efffendy, Islam  dan  Negara  Transformasi:  Pemikiran  dan  Praktek  Politik  Islam  di  Indonesia , (Jakarta: paramadina, 1998), h. 305
7 Dewan  Rahardjo, Islam  dan  Transformasi  Sosial-Ekonomi, (Jakarta:  Lembaga  Studi  Agama  dan  Filsafat, 1999)
8 Umar Syihab , Hukum Islam dan Transformasi Pemikiraan , (Semarang: Bina Utama, 1996), h. 1270
9 Rifyal  Ka’bah,  Hukum Islan  di  Indonesia,  Perspektif  Muhammadiyah dan  NU, (Jakarta:  Universitas  Yarsi, 2001), h. 63 10 Muhammad  Syafi’i Antonio , Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum ,( Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 63 11 Dawan Raharjo, Ibid
12 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) 13 Baihaqi  Abdul  Majid, Kesadaran  Baru  Berekonomi  Islam http://www.bmtlink.web . id/newpage21.htm- asretrieved-on 11 december-2004/17:17:05 , 16 desember 2004 14 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah: Tinjauan Dari Berbagai Segi Hukum , (ttp: Ghalia Indonesia, tth), h. 40
15 Zainal Arifin, Dasar-dasar Managemen Bank Syariah , (Jakarta: Alfabet, 2002), h.51
16 Zainal Arifin, Ibid , h.52 17 Biro  Perbankan  Syariah, Produk  Perbankan  Syariah ,  (Jakarta:  Karim  Business  Consulting  dan  Bank Indonesia, 2001), h. 1
18 Ataul  Haque, In  Islamic  Banking,  Islamic  Foundasion,  Dhaka , dalam Muh. Syafi’i  Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101
19 Ibnu Rusyid, Bidayatul Mustajhid , (Semarang: Asysyifa, 1990), Bagian 3, h.181
20 Moh Arief, Islamic Banking, Asian Pasific Ekonomic Literatur , Vol. 2, No. 2, September, h. 52
21 Al-Imam Taqiyudin Abu Bakar Al Husaini, Kifayatul Akhyar , (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 41
22 Sayyiq Sabiq, Fiqih Sunnah , Bagian 12, (Bandung:al-Ma’arif, 1987), h. 117
23 Ibid , h. 104 24 Umer Chapra, Taward a Just Monetary Sistem , (London: The Islamic Foundasion, 1985), h. 56
25 Lihat,  Saad  Al  Harran, Musharakah  Financing:  Concept  And  Aplikation ,  Dalam  Saad  Al  Harran  (Ed),
(1995), Leading Issue InIslamic Banking And Finance , Pelanduk Publication, Selangor, H. 2-3
26 Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI , Konsep, Produk Daan Implementasi Operasional Bank Syariah , (Jakarta: Djambatan, 2001), h.72 27 Sayyid Sabiq, 1987, Op.Cit , h. 31 28 Perbedaan yang esensial dari masyarakat dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan  keuangan  atau  salah  satu  diantara  itu.  Dalam mudharabah modal  hanya  berasal  dari  satu  pihak sedangkan  dalam musyarakah modal  berasal  dari  dua  pihak  atau  lebih.  Dan, musyarakah dan mudharabah dalam  literature  fiqih  berbentuk  perjanjian  kepercayaan  yang  menuntut  tingkat  kejujuran  yang  tinggi danmenjunjung tinggi keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama.
29 Ahmad  asy-Syarbasyi,  1987, al-mu‟jam  al-iqtisad  al-Islam (Beirud:  Dar  Amil  Kutub,  tth),  dalam Muhammad Syafi’i Antonio, (2001), Op. Cit. H.95. lihat juga Nejatullah Siddiqi, (1996), Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam , Dhana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, h. 15-18
30 Sayyiq Sabiq, 1987, Op.Cit , h. 39
31 Sutan  Remi  Sjhdeni, Perbankan    Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum  Perbankan  Indonesia , (Jakarta: Garfiti, 1999), h. 94
32 Sayyiq Sabiq, 1987, Op. Cit , h. 150
33 Muh. Syafi’i Antonio, 2001, Op. Cit , h. 128
34 Muh. Syafi’i Antonio, 2001, Ibid , h. 131
35 Muh. Syafi’i Antonio, 2001, Ibid , h. 120
36 Sutan Remi Sjahdeini, Op. Cit. , h. 87
37 Hal Ini Sebagai Upaya Menghindari Adanya Spekulasi Dan Sejenisnya, Dimana Sering Terjadi Disaat Ada Selisih Waktu Antara Penukaran Uang Diantara Penjual Dan Pembeli
38 Tulisan Tentang Produk Bank Syariah Dapat Dilihat: Prof. Dr. Veith dan Rivai’i M.B.A. Islamic Financial Management, Rajawali Pers, 2008; Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan , Tazhia Institute, 1999. Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah , Ekonisia, 2004

## Referensi
Adrian  Sutedi, Perbankan  Syariah:  Tinjauan  dari  Beberapa  Segi  Hukum ,  ttp:  Ghalia Indonesia, tth
Al-Imam Taqiyudin Abu Bakar al Husaini,1997, Kifayatul Akhyar , Surabaya: Bina Ilmu
Ataul  Haque,  2001, Reading  in  Islamic  banking  Islamic  foundation ,  Dhaka,  dalam  Muh. Syafi’i Antonio, bank syariah dari teori ke praktek, Jakarta Gema Insani Press,
Bachtiar Effendy,1998, Islam dan Negara Transformasi: Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia , Jakarta: paramadina
Baihaqi  Abdul  Majid, Kesadaran  Baru  Berekonomi  Islam http://www.bmtlink.web
. id/newpage21.htm-asretrieved-on 11 december-2004/17:17:05 , 16 desember 2004
Biro  Perbankan  Syariah,2001, Produk  Perbankan  Syariah ,    Jakarta:  Karim  Business Consulting dan Bank Indonesia
Dewan  Rahardjo,  1999, Islam  dan  Transformasi  Sosial-Ekonomi, Jakarta:  Lembaga  Studi Agama dan Filsafat
Dzajuli, 2002, Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan) , Jakarta: Raja Grafindo
Heri  Sudarsono,2003, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  (  Deskripsi  dan  Inventasi ), Yogyakarta: Ekonisia
,2004, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Yogyakarta: Ekonisia
http://www.eramoslem.com,  “ EkonomiSyariah  di  Indonesia,  Bukan  Alternatif  Tapi Keharusan ”, diakses 7 Desember2005
Ibnu Rusyd, 1990, Bidayatul Mujtahid (Bagian 3) , Semarang: Asysyifa
Saad  Al  Harran,  1995, Musharakah  Financing:  Concept  And  Aplikation ,  Dalam  Saad  Al Harran  (Ed), Leading  Issue  InIslamic  Banking  And  Finance ,  Pelanduk  Publication, Selangor
Moh Arief, Islamic Banking , Asian Pasific Ekonomic Literatur , Vol. 2, No. 2, September, tth
Muhammad  Syafi’i Antonio , 1999, Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan Jakarta: Tazkia Institut
, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik , Jakarta: Gema Insani Press, 2001
, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum , Jakarta: Tazkia Institut, 1999
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015