JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 11 No. 1 (2024), 1-20; DOI: 10.31942/iq.v11i1.10998, ISSN: 2303-3223/2621-640X
Page |1

## Penyelesaian Sengketa pada Kasus Side Streaming
Pembiayaan Murabahah Nasabah Muslim dan Non

## Muslim p ada Bank Syari’ah
Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi,  Umar Al Haddad, Nurhasanah,

## Mohammad Taqiuddin
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, University of Malaya, Malaysia rifqicuplis@gmail.com,  umarhaddad@yahoo.com, nurhasanah@uinjkt.ac.id, m.taqiuddin@um.edu.my

## Abstrack
This research is to analyze the violation (side streaming) and analyze the procedure for resolving violations (side streaming) committed by Muslim and non-Muslim customers at Bank BPD Kalbar Syariah Ketapang Branch. The research method used is qualitative research  method.  This  research  is  directed  to  the  management  of  Bank  BPD  West Kalimantan Syariah, branch manager, finance department manager, customer service, cashier, Muslim customers and non-Muslim customers. Miles & Huberman data analysis was used as the data analysis model in this study. The three parts are data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study found that there are 2 customers, namely Muslim and non-Muslim customers, both of which have the potential to do side streaming, such as misuse of agreed financing funds and late installment payments. The mechanism used by BPD Kalbar Syariah Bank in resolving side streaming starts with giving written and verbal warnings, conducting deliberations and analyzing the problems faced by the customers, restructuring through rescheduling, and if the customer cannot pay his obligations, the sale of collateral is carried out either by the customer or by the bank to pay the shortfall in financing.
Keywords : Side Streaming; Murabahah Financing; Muslim dan Non-Muslim Customers.

## Abstrak
Penelitian ini yaitu menganalisa pelanggaran dan prosedur penyelesaian pelanggaran ( side  streaming )  yang  dilakukan  oleh  nasabah  muslim  dan  non  muslim  di  Bank  BPD Kalbar  Syariah  Cabang  Ketapang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini  ditujukan  kepada  pimpinan  Bank  BPD  Kalimantan Barat Syariah, kepala cabang, kepala seksi pembiayaan, customer service, teller, nasabah muslim dan nasabah non muslim. Analisis data Miles & Huberman digunakan sebagai model  analisis  data  dalam  penelitian  ini.  Ketiga  bagian  tersebut  adalah  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa terdapat  2  nasabah  yaitu  nasabah  muslim  dan  non  muslim  yang  sama-sama memiliki  potensi  melakukan side  streaming ,  seperti  terjadinya  penyalahgunaan dana  pembiayaan  yang  sudah  disepakati  dan  pembayaran  angsuran  yang mengalami keterlambatan. Mekanisme yang digunakan Bank BPD Kalbar Syariah dalam  menyelesaikan side  streaming dimulai  dengan  memberikan  peringatan secara tertulis dan lisan, melakukan musyawarah dan menganalisis masalah yang dihadapi nasabah, melakukan restrukturisasi melalui penjadwalan ulang dan jika nasabah  tidak  dapat  membayar  kewajibannya  maka  akan  dilakukan  penjualan agunan  baik  dilakukan  oleh  nasabah  atau  melalui  bank  untuk  membayar kekurangan pembiayaan.
Kata kunci :  Side Streaming; Pembiayaan Murabahah; Nasabah Muslim dan Non Muslim.
Received: 2024-05-12
Accepted: 2024-06-24 Published: 2024-06-29
Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, dkk.

## Page | 2

## Pendahuluan
Bank syariah merupakan  lembaga  keuangan syariah yang  terus berkembang  pesat.  Banyaknya  produk  yang  ditawarkan  bank syariah membuat  masyarakat  Indonesia  banyak  yang  mulai  menggunakan  bank syariah , baik yang berbagaia Islam maupun non islam. 1 Salah satu produk pembiayaan  yang  menjadi  primadona  pada  bank syariah adalah murabahah. Berdasarkan hasil data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui bahwa jumlah nasabah baru pada bulan Agustus 2023 adalah 6.909.872, sedangkan  jumlah  rekening/nasabah  yang  menggunakan  pembiayaan murabahah adalah 1.066.391. 2
Dengan meningkatnya jumlah nasabah baru, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya keterbatasan bank syariah menyediakan kebutuhan nasabah dalam pembiayaan murabahah . Oleh karena itu , praktik murabahah terus mengalami  modifikasi,  salah  satunya  dengan  akad  pelengkap wakalah untuk  memberikan  kuasa  kepada  nasabah  dalam  membeli  objek pembiayaan  yang  telah  diperjanjikan. 3 Penggunaan wakalah pada  akad murabahah dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mempermudah  proses pembiayaan. 4 Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya bank syariah tidak  mampu  menyediakan  segala  barang  kebutuhan  nasabah  sehingga pihak  bank  hanya  memberikan  sejumlah  uang  untuk  selanjutnya dikuasakan kepada nasabah.
Dengan  berbagai  sistem  yang  ada,  fenomena  penyalahgunaan pembiayaan/kredit kerap terjadi dalam dunia perbankan, baik pada bank konvensional  maupun  bank syariah .  Salah  satunya  adalah wakalah pada akad murabahah .  Pelengkap wakalah pada  pembiayaan murabahah di
_______________
1 Basaria Nainggolan, Perbankan syariah di Indonesia , 2 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2023).
2 Ferdinan Tambing et al., “Keamanan Data Nasabah di Bank dan Perlindungan Otoritas Jasa  Keuangan,” Journal  Sultra  Research  of  Law 5,  No.  1  (2023):  32 – 42, https://doi.org/10.54297/surel.v5i1.40.
3 Abdul  Nasser Hasibuan, Rahmad Anam, dan  Nofitawati, Audit Bank  Syariah ,  1  ed.
(Jakarta: Kencana-Prenamedia Group, 2023).
4 Pransiska Dewi, Muhammad Iqbal Fasa,  dan Suharto Suharto, “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan  Murabahah  Bank  Syariah,” Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  dan  Perbankan (Journal Of Economics, Management And Banking) 9, No. 1 (2023): 85 – 94.
Page | 3
perbankan syariah berpotensi  menimbulkan  kecurangan  atau penyimpangan  oleh  nasabah. 5 Salah  satu  penyimpangannya  adalah penggunaan  dana  pembiayaan  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  yang disepakati atau dikenal dengan istilah side streaming. 6
Bank syariah tidak  didirikan  khusus  untuk  umat  Islam,  berdirinya bank syariah bertujuan  untuk  menegakkan  rasa  keadilan  yang  diberikan kepada  siapapun,  sebagaimana  sifat Rahmatan  lil  alamin dari  doktrin Islam. 7 Begitu pula dengan Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang yang berlokasi  di  Kabupaten  Ketapang.  Bank  ini  juga  memegang  teguh  asas Rahmatan lil alamin sehingga nasabah yang ada di dalamnya bukan hanya berbagaia Islam.
Berbagainya agama yang dipeluk nasabah Bank BPD Kalbar Syariah cabang Ketapang ini tentu dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang padat dan keheterogenan latar belakang seperti agama dan kepercayaannya. Hal ini dapat dilihat pada data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencatat penduduk yang tinggal di Kabupaten Ketapang selama 5 tahun terakhir dengan rincian agama yang dianut sebagai berikut:
Tabel 1. Data Agama yang Dianut Masyarakat Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022 No Agama 2018 2019 2020 2021 2022 1 Islam 296.814 296.813 371.958 372.814 373.232 2 Kristen 48.525 6.0971 45.880 45.994 147.962 3 Katolik 112.081 112.081 148.255 147.879 45.988 4 Hindu 1.412 1.412 505 503 500 5 Budha 2.853 2.853 7.028 6.890 6.856 6 Konghucu 3.215 3.215 696 665 643 7 Lainnya - - 534 451 398 Total 464.900 477.345 574.856 575.196 575.579
_______________
5 Laila  Nur  Haliza,  “Pengaruh  Risiko  Pembiayaan,  Risiko  Likuiditas  dan  Risiko  Pasar Terhadap Aset Perbankan Syariah” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).
6 Rara  Citranuari  Diti,  Nana  Diana,  dan  Suhono  Suhono,  “Analisis  Komparatif Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) dan Perbankan Syariah,” Innovative: Journal of Social Science Research 3, No. 4 (2023): 1165 – 74,
https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.
7 Amin  Nur  Rohmah,  “Korelasi  Green  Banking  dalam  Al - Qur’an  (Studi  Pendekatan Maqasid Al- Syari’ah)” (Universitas Islam Raden Mas Said, 2023).
Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, dkk.
Page | 4
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  penduduk  non  muslim  di Kabupaten Ketapang juga cukup tinggi dengan persentase penduduk non muslim  tahun  2018  sebesar  36%,  penduduk  non  muslim  tahun  2019 sebesar 38%, penduduk non muslim tahun 2020 sebesar 35%, penduduk non  muslim  tahun  2021  sebesar  35%,  dan  penduduk  non  muslim  tahun 2022  sebesar  35%.    Jika  diambil  rata-rata  jumlah  penduduk  non muslim yang  berada  di  Kabupaten  Ketapang  selama  tahun  2018-2022  adalah 35.5%,  sehingga  bukan  hal  mustahil  jika  keheterogenan  agama  nasabah pada  Bank  BPD  Kalbar  Syariah  Cabang  Ketapang  dipengaruhi  dengan jumlah  penduduk  tersebut.  Hal  ini  tentu  saja  memberikan  dampak  pada aspek kepatuhan syariah bagi para nasabah, baik nasabah muslim maupun non muslim pada pemanfaatan pembayaran murabahah.
Salah  satu  bentuk  wanprestasi  yang  kerap  terjadi  dalam  dunia perbankan termasuk bank syariah ialah side streaming. Hal ini dapat terlihat melalui sikap nasabah yang tidak mampu untuk membayar kewajibannya sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Sebenarnya, side  streaming merupakan  salah  satu  risiko  yang  kerap  dialami  oleh  dunia  perbankan karena  adanya  nasabah  yang  melakukan  pelanggaran  pada  akad murabahah yang sudah disepakati.
Side streaming adalah penggunaan dana yang tidak sesuai di dalam kontrak  atau  akad. 8 Oleh  karena  itu,  secara  kriminologis Side  Streaming dikategorikan  sebagai  penyimpangan.  Dengan  demikian,  dalam  tatanan fiqih muamalah hal ini termasuk ke fasakh dalam akad atau kesalahan dan kelalaian  yang  terjadi  dalam  sebuah  akad/kontrak  perjanjian  dan  harus dibatalkan.  Pembatalan  akad  dengan  mengakhiri  transaksi  yang  telah d isepakati  sebelum  terjadi  karena  ada  “cacat”  seperti  terjadinya side streaming pada  saat  akad  tersebut  dilaksanakan  atau  sebelum  selesai pelaksananya. Pembatalan akad ini bisa berbeda dengan berakhirnya akad, di mana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena
_______________
8 Lingga Damayanti, “Akibat Hukum Sid e Streaming yang Dilakukan Nasabah pada Akad
Pembiayaan Musyarakah,” Officium Notarium 3, No. 2 (2023): 133 – 39,
https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss2.art4.
Page | 5
para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga  akad  telah mewujudkan  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  para pihak.
Kebanyakan terjadinya side streaming terjadi saat dilakukannya akad murabahah bil wakalah, artinya pembiayaan yang terdiri dari m urabahah dengan  akad  pelengkapnya  yaitu wakalah. 9 Oleh  karena  itu,  pada praktiknya  pihak  bank  akan  memberikan  kuasa  atau wakalah kepada nasabah untuk mencari atau membeli barang sebagaimana spesifikasi yang diajukan oleh nasabah sendiri. Namun, pemberian akad wakalah ini justru memiliki potensi adanya penyimpangan penggunaan dana yang diberikan oleh  pihak  bank  kepada  nasabah.  Hal  ini  sebagaimana  penelitian  yang dilakukan  oleh  Keisha  Rizki  Adinda  pada  tahun  2013  mengenai  tinjauan yuridis atas side streaming pada pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di bank X Syariah. 10 Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Resti Risnawati  pada  tahun 2018  mengenai  tinjauan  fiqih  muamalah  terhadap side streaming pada pembiayaan murabahah di BJB Syariah kantor Pusat Braga  Kota  Bandung. 11 Padahal,  seharusnya  setiap  nasabah  mematuhi berbagai aturan syariah yang sudah ditetapkan sehingga kerjasama antara nasabah dengan bank syariah dapat berjalan dengan baik.
Namun demikian, segala bentuk aktivitas perbankan ini diawasi oleh OJK. Oleh karena itu, operasional bank syariah juga sudah dalam kategori aman karena sudah terawasi oleh OJK. Hal tersebut sesuai dengan statistik
_______________
9 Natasya Risma Putri, Hayatul Millah, dan Kustiana Arisanti, “Analisis Upaya Pencegahan dan  Penyelesaian  Tindakan Side  Streaming pada  Produk  Pembiayaan  Mikro  dengan  Akad Murabahah bil Wakalah (Studi Kasus BSI KCP Probolinggo Sudirman),” Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 15, No. 1 (2023): 35 – 48, https://doi.org/10.20414/mu.v15i1.7600.
10 Kusuma D ewi Nindiana, “Analisis Upaya Pencegahan Masalah Side Streaming Pada Produk  Pembiayaan  Murabahah  di Bank  Syariah  (Studi pada Bank Syariah  Lampung  Timur)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).
11 Resti  Risnawati,  Neneng  Nurhasanah  dan Eva  Misfah  Bayuni,  “Tinjauan  Fikih Muamalah  Terhadap  Side  Streaming  dalam  Pelaksanaan  Akad  Wakalah  pada  Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung,” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 4, No. 1 (2018): 384 – 91.
Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, dkk.
Page | 6
mengenai  perbankan syariah oleh  OJK  yang  dapat  diamati  pada  tabel berikut.
Tabel  2.  Pembiayaan  Berdasarkan  Jenis  Akad  dalam  Mata  Uang  Rupiah-Bank  Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2020-2021
Menurut data statistik perbankan syariah oleh OJK diatas, transaksi bank  umum syariah dan  unit  usaha syariah yang  melibatkan  akad murabahah cukup  tinggi.  Hal  ini  dikarenakan  pembiayaan murabahah dianggap sebagai pembiayaan yang cukup mudah untuk diterapkan. 12
Perbankan syariah merupakan  sistem  ekonomi  yang  berdasarkan syariat Islam. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem ini juga banyak digunakan oleh penduduk non muslim di Indonesia. 13 Banyak masyarakat  non  muslim  telah  membuat  keputusan  untuk  mengadopsi hukum  Islam  dan  menerapkan  ajaran  ekonominya.  Kesadaran  untuk memilih sistem hukum ini dapat digolongkan kedalam prinsip penyerahan diri  atau principle  of  self-submission. 14 Salah  satu  bank syariah yang melakukan  operasionalnya  di  Indonesia  adalah  Bank  BPD  Kalbar  Syariah Cabang Ketapang.
_______________
12 Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, Transaksi bank syariah , ed. oleh Restu Damayanti (Jakarta: Bumi Aksara, 2022).
13 Indah Seltina, Putri Deinsyah, dan Siti Rohani, “Digitalisasi Ekonomi Syariah,” Journal of Comprehensive Science (JCS) 2, No. 7 (2023): 2073 – 83, https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.413.
14 Usanti And Shomad, Transaksi Bank Syariah . No 2020 2021 2022 2023 Januari 172.548 189.804 - 23.1604 Februari - 23.2799 Maret - 23.5865 April - 23.6923 Mei - 23.7270 Juni - 23.9460 Juli - 24.0937 Agustus 22.1804 24.2750 September 22.4229 - Oktober 22.6675 - November 22.9449 - Desember 23.2267 -
Page | 7
Bank  BPD Kalbar Syariah Cabang  Ketapang merupakan salah satu bank syariah yang memiliki nasabah dengan pluralisme agama sehingga nasabah  yang  ada  di  Bank  BPD  Kalbar  Syariah  Cabang  Ketapang  bukan hanya  berbagaia  Islam  saja,  tetapi  ada  juga  yang  berbagaia  non  islam. Keinginan  warga  non  muslim  memilih  melakukan  transaksi  di  Bank  BPD Kalbar  Syariah  Cabang  Ketapang  dikarenakan  pelayanan  dan  berbagai fasilitas yang diberikannya menarik sehingga nasabah merasa nyaman dan aman untuk melakukan akad, salah satunya ialah akad murabahah. Kendati demikian,  bukan  hal  mustahil  jika  terjadi  adanya side  streaming pada pembiayaan murabahah di Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang. Hal tersebut dikarenakan  keberbagaian nasabah, baik agama, karakter, latar belakang dan lain sebagainya.
Sampai saat ini, belum ditemukan kajian yang mendalam mengenai potensi side  streaming pembiayaan murabahah pada  Bank  BPD  Kalbar Syariah Cabang Ketapang,  apalagi dengan mengkomparasikan kepatuhan syariah antara nasabah muslim dan non muslim. Hal ini mendorong peneliti untuk  melakukan  penelitian  mengenai  “ Side  Streaming Pembiayaan Murabahah  pada  Bank  BPD  Kalbar Syariah Cabang  Ketapang”.  Dengan mengetahui potensi side streaming mengenai pembiayaan murabahah di Bank BPD Kalbar Syari'ah Cabang Ketapang, diharapkan dapat mendorong pihak  bank  untuk  mampu  menyiapkan  berbagai  program  guna meminimalisasi terjadinya side streaming atau penanggunalangan saat side streaming terjadi sehingga operasional bank tetap berjalan dengan lancar.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian  melalui  deskripsi  verbal  dan  tertulis. 15 Penelitian  ini  merupakan penelitian  yuridis  normatif  karena  didasarkan  pada  metode,  sistem,  dan gagasan tertentu dengan maksud mengkaji satu atau lebih fenomena hukum
_______________
15 Kristiawanto, Memahami  Penelitian  Hukum  Normatif ,  ed.  oleh  1,  1  ed.  (Jakarta: Prenada Media, 2022).
Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, dkk.

## Page | 8
tertentu.  Objek  kajiannya  meliputi  ketentuan  dan  mengenai  pelaksanan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak). 16
Tiga metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, berupa data  primer  berpa  wawancara  mendalam,  dokumentasi,  dan  observasi. Wawancara  pada  penelitian  ini  ditujukan  kepada  pimpinan  Bank  BPD Kalimantan Barat Syariah, Kepala Cabang, Kepala Seksi pembiayaan, customer service, teller, nasabah muslim dan nasabah non muslim. 17 Serta data Sekunder peraturan atau undang-undang yang berkaitan. Analisis model interaktif tiga bagian yang dirancang oleh Miles dan Huberman digunakan sebagai model analisis data dalam penelitian ini. Ketiga bagian tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 18

## Hasil dan Pembahasan

## Penyelesaian Side Streaming Tanpa Cicilan Macet
Penyelesaian pelanggaran side streaming tidak hanya berlaku bagi nasabah muslim, melainkan nasabah non muslim juga perlu ditindak tegas jika  memang  terbukti  adanya  penyimpangan  dalam  penggunaan  akad murabahah.  Hal  tersebut  harus  diterapkan  pula  pada  Bank  BPD  Kalbar Syariah.  Berbagai  pelanggaran  yang  terjadi  di  Bank  BPD  Kalbar  Syariah Cabang Ketapang perlu segera diatasi supaya tidak menimbulkan berbagai dampak yang lebih pelik bagi operasional Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang.  Terjadinya  side  streaming  juga  mencederai  akad  yang  sudah disepakati  sehingga  tidak  sedikit  pembiayaan  yang  mengalami permasalahan.
Selama  lima  tahun  terakhir  sejak  tahun  2019  sampai  bulan September 2023 diketahui bahwa pada Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang  terdapat  nasabah  yang  mengalami  permasalahan  pembiayaan sebanyak dua nasabah sehingga  pembiayaan atas kewajibannya menjadi
_______________
16 Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non- Doktrinal , 1 ed. (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).
17 S T Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis (CV. Dotplus Publisher, 2022).
18 Samiaji Sarosa, Analisis data penelitian kualitatif (PT Kanisius, 2021).
Page | 9
terhambat.  Dua  nasabah  tersebut  merupakan  nasabah  yang  bermasalah mengenai pembiayaan cicilan macet, namun bukan persoalan macet atau tidaknya,  tetapi  pelanggaran  side  streaming  bisa  juga  terjadi  meskipun pembiayaan lancar.
Pelanggaran side  streaming tanpa  cicilan  macet  umumnya  tidak dapat teridentifikasi oleh pihak bank jika unsur pihak bank tidak melakukan monitoring  dan  evaluasi  terkait  penggunaan  pembiayaan  murabahah tersebut. Hal ini yang perlu ditekankan lagi mengingat terdapat nasabah non muslim pada Bank Kalbar Syariah Cabang Ketapang yang tidak tepat dalam  pemanfaatan  pembiayaan  murabahah,  tetapi  tidak  diketahui  oleh pihak bank. Contoh kasusnya adalah ketika dalam akad tersebut nasabah mengajukan  pembiayaan  untuk  membangun  hunian  rumah,  tetapi  pada kenyataannya tidak semua dana yang didapatkan dari Bank Kalbar Syariah Cabang  Ketapang  digunakan  untuk  membangun  rumah  tetapi  juga digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  Bank  BPD  Kalbar  Syariah sebagaimana  Bab  IX  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  mengenai Perbankan Syariah. Namun, pertama kali penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu sebagaimana hasil wawancara dengan pimpinan  Bank  BPD  Kalbar  Syariah  Cabang  Ketapang  bahwa  setiap sengketa yang terjadi maka yang pertama dilakukan adalah musyawarah. Jika menganalisis permasalahan yang dialami nasabah tidak berjalan maka akan  diselesaikan  dan  diputus  oleh  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS)  yang  keputusannya  mengikat  kedua  belah  pihak  yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Kedua pihak juga  dapat  menyepakati  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan Pengadilan  Agama  apabila  tidak  terdapat  BASYARNAS  di  kota  tempat t erjadi perkara”.
Selain itu, regulasi yang digunakan Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang  dalam  melakukan  operasionalnya  adalah  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, Regulasi POJK, SE OJK, Fatwa DSN MUI, BPP dan SOP yang berlaku, sebagaimana hasil wawancara dengan pimpinan Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang.
Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, dkk.
Page | 10
Sejauh ini Bank BPD Kalbar Syariah mengimplementasikan maqashid syariah dalam  akad murabahah dengan  baik, 19 sebagaimana  hasil wawancara dengan pimpinan Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang yaitu  dalam  mengimplementasikan maqashid  al  syariah dalam  akad murabahah ,  Bank  Kalbar  Cabang  Syariah  Ketapang  menekankan  kepada karyawan dan nasabahnya untuk terlebih dahulu memahami tentang nilai- nilai  Islam  dalam  bermuamalah,  sehingga  SDM  yang  ada  akan  didasari pondasi  keimanan  yang  kuat.  Penerapan  nilai-nilai  Islam  sudah  menjadi sandaran utama dalam kegiatan ekonomi Islam guna mencapai kemajuan dan kemaslahatan umat. 20 Bank Kalbar Cabang Syariah Ketapang selalu taat dengan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah, Regulasi POJK, SE OJK, Fatwa DSN MUI, BPP dan SOP yang berlaku”.
Selain itu, apabila sengketa atau permasalahan side streaming tidak kunjung  usai  maka  dapat  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Agama sebagaimana  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  sebagai  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  mengenai  Peradilan  Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk  melakukan  pemeriksaan,  memutus,  dan  menyelesaikan  berbagi perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang berbagaia Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi  syariah.  Tentu  saja  side  streaming  atau  wanprestasi  tergolong dalam  ekonomi  syariah  dan  dapat  diselesaikan  perkaranya  melalui pengadilan agama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini terdapat dalam Pasal 45 UU No 3 Tahun 2006.
Pengadilan  agama  memiliki  peran  dalam  menyelesaikan permasalahan  side  streaming  atau  wanprestasi  pada  bank  syariah.  Hal tersebut  diperjelas  dalam  Pasal  55  UU  No  21  tahun  2008  mengenai
_______________
19 Muhammad Alwi et al., “Konsep Maqasid as Syariah dalam Perbankan Syariah,” Al-
Amwal: Journal of Islamic Economic Law 7, No. 2 (2022): 56 – 80,
https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549.
20 Popon  Srisusilawati  et  al.,  “Implementasi  Maqashid  Syariah  terhadap  Produk Perbankan Syariah,” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 7, No. 1 (2022): 1 – 11, https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.
Page | 11
penyelesaian  sengketa  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  perbankan syariah  dapat  dilakukan  melalui  dua  jalur  peradilan.  Jalur  tersebut dapat dilakukan  oleh  peradilan  agama  dan  peradilan  di  luar  ruang  lingkup peradilan  agama.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  apabila  perjanjian  antar pihak  melalui  akad  penyelesaian  sengketa  dilakukan  melalui  peradilan selain pengadilan agama dengan catatan yang tidak memiliki pertentangan dengan berbagai prinsip syariah.
Dilaksanakannya  berbagai  aturan  yang  berlaku  maka  Bank  BPD Kalbar Syariah dapat terus berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan visi dan misi dari Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang. Penyelesaian sengketa  pada  seluruh  nasabah  tidak  ada  perbedaan  sehingga  setiap nasabah baik muslim maupun non muslim akan diberi penanganan yang sama tanpa dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain.

## Penyelesaian Side Streaming dengan Cicilan Macet
Cicilan macet dalam dunia perbankan sudah tak asing lagi terjadi, hal tersebut tidak dapat dipungkiri termasuk pada Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan FD  selaku  kepala  seksi  pembiayaan  di  Bank  BPD  Kalbar  Syariah  Cabang Ketapang,  selama  lima  tahun  terakhir  diketahui  bahwa  pada  Bank  BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang terdapat dua nasabah yang mengalami permasalahan  pembiayaan  sehingga  pembiayaan  atas  kewajibannya menjadi terhambat. Meskipun dua nasabah dinilai kecil, tetapi hal ini tentu saja  tidak  boleh  dibiarkan  karena  bisa  terjadi  pada  waktu  berikutnya dengan  masalah  yang  bisa  saja  sama  ataupun  berbeda.  Berikut  ini mekanisme  penyelesaian  piutang murabahah bagi  nasabah  yang  tidak mampu membayar kewajibannya baik bagi nasabah muslim maupun non muslim di Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang yaitu:
Pertama, Memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis dalam  bentuk  pernyataan  berupa  surat  peringatan  atau  teguran  yang dikirimkan  kepada  nasabah.  Kedua,  mengambil  berbagai  langkah  yang dianggap  perlu  untuk  mengamankan  aset  bank  dan  atau  agunan  yang diberikan nasabah kepada bank.
Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, dkk.
Page | 12
Kemudian,  bagi  nasabah  yang  menggunakan  akad murabahah sebagaimana kesepakatan maka bank memiliki kewajiban untuk menagih kepada  nasabah  apabila  sudah  jatuh  tempo.  Selain  itu,  pihak  Bank  BPD Kalbar  Syariah  Cabang  Ketapang  juga  akan  melakukan  berbagai  upaya seperti mekanisme organisasi intern, mekanisme restrukturisasi pada aspek pembiayaan,  dan  mekanisme  lelang  dengan  melakukan  kerjasama  pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang apabila nasabah sudah tidak dapat membayar kewajibannya.
Selain  itu,  pada  operasional  bank  juga  dimungkinkan  terjadi sengketa  seperti  pada  produk  tabungan  maupun  produk  pembiayaan sehingga memerlukan penyelesaian sengketa yang sesuai. Sengketa dalam perbankan dapat diartikan sebagai perselisihan antara konsumen dengan pihak  lembaga  jasa  keuangan  dalam  melakukan  kegiatan  perbankan. 21
Penyelesaian  sengketa  perbankan  dapat  dilakukan  melalui  mediasi, ajudikasi,  dan  arbitrase  oleh  petugas  atau  lembaga  yang  memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. 22
Penjadwalan  kembali  yang  dilakukan  di  Bank  BPD  Kalbar  Syariah Cabang Ketapang dilakukan dengan cara restrukturisasi sebagaimana hasil wawancara  yang  dilakukan  dengan  FD  selaku  Kepala  Seksi  Pembiayaan Bank  BPD  Kalbar  Syariah  Cabang  Ketapang.  Restrukturisasi  pembiayaan dapat  dilakukan  melalui  mekanisme rescheduling atau  penjadwalan kembali. Mekanisme ini akan menghitung sisa pokok pembiayaan beserta dengan margin yang belum dibayarkan. Perlu diketahui dalam melakukan restrukturisasi  dengan  mekanisme  penjadwalan  ulang,  pihak  bank  tidak diperbolehkan untuk menambah jumlah tagihan kepada nasabah.
Jangka  waktu  pembayaran  dalam  akad murabahah baru  yakni setelah  dilakukan  penjadwalan  ulang  harus  disesuaikan  dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara pihak bank dengan nasabah yang
_______________
21 Wahyuni,  “Kewenangan  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa Keuangan (LAPS- SJK) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan” (Universitas Jambi, 2023).
22 Isdiana  Syafitri,  “Perlindungan  Konsumen  Industri  Asuransi  Oleh  Otoritas  Jasa Keuangan,” Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) 4, No. 2 (2021): 307 – 319.
Page | 13
didasari kepentingan kedua belah pihak. Akan tetapi, perpanjangan waktu yang  diberikan  oleh  bank  tidak  boleh  terlalu  lama  karena  penambahan waktu  yang  diberikan  tidak  disertai  dengan  penambahan  jumlah  margin atau  keuntungan  yang  diperoleh  bank.  Sedangkan  bagi  nasabah, perpanjangan waktu tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat karena kondisi keuangan nasabah yang sedang mengalami penurunan. Maka dari itu, kesepakatan mengenai penjadwalan ulang pembayaran harus dikaji dan disepakati dengan teliti supaya dapat memberikan kemaslahatan bersama.
Restrukturisasi akan dilakukan setelah pihak Bank BPD Kalbar Syariah Cabang  Ketapang  bertemu  dengan  nasabah  dan  memperoleh  berbagai informasi mengenai permasalahan yang dialami nasabah sehingga memiliki kesulitan untuk membayar angsuran tepat waktu. Setelah itu, pihak bank dan  nasabah  akan  melakukan  diskusi  untuk  mencari  solusi  atas  masalah yang dihadapi. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah memiliki itikad baik dan memiliki sumber penghasilan yang cukup untuk melakukan pelunasan maka  akan  melakukan  restrukturisasi.  Salah  satu  bentuknya  melalui rescheduling yang  menyesuaikan  pendapatan  nasabah  dengan  jumlah angsuran  yang  akan  diwajibkan  dengan  menambah  jangka  waktu  dan mengurangi jumlah angsuran.
Murabahah merupakan  jual  beli  barang  pada  harga  asal  dengan menambah  keuntungan  yang  telah  disepakati. 23,24 Hasil  penelitian menyebutkan bahwa terdapat dua nasabah yang melakukan side streaming, yakni  penyalahgunaan  akad murabahah dan  keterlambatan  pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah muslim dan non muslim. Hasil penelitian lebih lanjut  menyebutkan  bahwa:  Pertama , salah  satu  nasabah  muslim  yang melakukan side streaming adalah dengan mencederai akad yang disepakati. Kasusnya  adalah  dengan  mengajukan  pembiayaan  untuk  melakukan renovasi butik, tetapi uang yang diberikan oleh pihak bank justru digunakan
_______________
23 Hamdan  Firmansyah  et  al., Teori  dan  Praktik  Manajemen  Bank  Syariah  Indonesia (Cirebon: Penerbit Insania, 2021).
24 Akhmad Nurasikin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syar’ah: Take Over Pembiayaan Mikro Bank Syari’ah,” Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia 8, No. 2 (2021): 187-206, https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5674.
Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, dkk.
Page | 14 untuk kepentingan konsumtif. Kedua , nasabah non muslim yang melakukan side  streaming pun  demikian  melakukan  pencederaan  terhadap  akad murabahah yang  disepakati  ketika  dana  yang  diberikan  tidak  digunakan sebagaimana  mestinya.  Oleh  karena  itu,  nasabah  muslim  mengalami kemacetan pembiayaan, sedangkan pada nasabah non muslim pembiayaan angsuran  berjalan  lancar.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  perbedaan kemampuan  dalam  mengelola  dana  sehingga  mengalami  permasalahan pembiayaan yang berbeda.
Apalagi, orang-orang non muslim terkenal dengan kemampuannya mengelola  keuangan  dengan  baik  sehingga  tidak  sedikit  usaha  dan bisnisnya yang berjalan selama puluhan tahun dengan omset yang cukup besar. Dengan demikian, maka diketahui bahwa bentuk pelanggaran yang kerap  kali  dilakukan  di  Bank  BPD  Kalbar  Syariah  Cabang  Ketapang  ialah keterlambatan pembayaran dan penyalahgunaan akad yang dilakukan oleh nasabah.  Maka dari itu,  pihak bank  hendaknya melakukan evaluasi  lebih mendalam untuk mengkaji masalah side streaming supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh bank atas terjadinya side  streaming yaitu:  Pertama, Monitoring dan  mengevaluasi  nasabah pelaku usaha dengan melakukan pencairan atau penarikan dana.  Kedua, Memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada nasabah yang  melakukan side  steraming. Ketiga,  melakukan  penagihan  kepada nasabah jika tempo pembayaran sudah mencapai batas waktu yang harus dibayarkan. Keempat, mengambil berbagai langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan aset bank dan atau agunan yang diberikan kepada pihak bank, misalnya dengan melakukan restrukturisasi.
Pada  praktiknya,  kasus side  streaming yang  terjadi  di  Bank  BPD Kalbar  Syariah  Cabang  Ketapang  dibenahi  menggunakan  metode restrukturisasi.  Salah  satu  bentuknya  melalui  penjadwalan  ulang  tagihan murabahah yang dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.48/DSN- MUI/II/ 2005. Fatwa tersebut menyatakan bahwa dalam proses reschedule atau  penjadwalan  kembali,  pihak  bank  tidak  diperbolehkan  menambah pembiayaan.  Artinya,  biaya  yang  dilakukan  penjadwalan  kembali  ialah
Page | 15
jumlah tagihan yang belum dibayar tanpa adanya tambahan biaya di luar biaya sebenarnya.
Setelah  itu,  masa  perpanjangan  juga  harus  disepakati  oleh  kedua belah  pihak.  Mekanisme  penjadwalan  kembali  pada  Bank  BPD  Kalbar Syariah Cabang Ketapang yaitu: a) Penjadwalan kembali dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui antara nasabah dengan pihak bank; b) Waktu  yang  diberikan  pihak  bank  tidak  terlalu  lama  sesuai  dengan kemampuan nasabah membayar tagihannya; c) Penjadwalan kembali dapat dilakukan  dengan  menambah  waktu  membayar  hutang  dengan  tidak menambah  jumlah  tagihan  secara  keseluruhan,  tetapi  jumlah  angsuran yang  dibebankan  kepada  nasabah  dapat  berkurang  sesuai  dengan kemampuan nasabah; d) Pihak bank diperkenankan menagih pada nasabah apabila  pembayaran  utang  belum  dibayarkan  setelah  jatuh  tempo;  e) Apabila  nasabah  tidak  dapat  membayar  hutangnya  maka  penyelesaian masalah  dapat  dilakukan  dengan  menjual  atau  melelang  jaminan  yang diberikan nasabah kepada pihak bank.
Penyelesaian  atas  ketidakmampuan  nasabah  membayar  utang dilakukan  sesuai  dengan  Fatwa  DSN  Nomor  47/DSNMUI/II/2005.  Fatwa tersebut menyatakan bahwa objek murabahah atau jaminan dapat dijual oleh nasabah kepada dan melalui pihak bank yang nantinya hasil penjualan dapat  digunakan  untuk  melunasi  utangnya.  Kemudian,  apabila  dari  hasil penjualan  jaminan  terdapat  sisa  uang  maka  uang  tersebut  akan dikembalikan  pada  nasabah.  Namun  jika  penjualan  jaminan  tidak  dapat melunasi  utang  nasabah  pada  pihak  bank  maka  nasabah  diwajibkan membayar kekurangan yang masih dimilikinya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  mekanisme  yang digunakan  Bank  BPD  Kalbar  Syariah  Cabang  Ketapang  dalam  mengatasi permasalahan nasabah yang tidak dapat membayar hutang sudah sesuai dengan  Fatwa  DSN-MUI  No.47/DSNMUI/II/2005  karena  berbagai  upaya yang dilakukan tidak menimbulkan kezaliman maupun kerugian, baik untuk pihak bank ataupun nasabah. Perlu diketahui juga, apabila pihak Bank BPD Kalbar  Syariah  Cabang  Ketapang  melakukan  pelelangan  maka  hal  itu diketahui  dan  disetujui  oleh  nasabah.  Tentu  saja  hasil  pelelangan  akan
Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, dkk.
Page | 16 digunakan untuk melunasi jumlah utang yang tersisa. Selain itu, upaya yang dilakukan  oleh  Bank  BPD  Kalbar  Syariah  Cabang  Ketapang  terhadap nasabah yang tidak dapat membayar utang dilakukan sama baik kepada nasabah muslim maupun  non muslim sebagai bentuk kepatuhan syariah yang sudah disepakati bersama.

## Simpulan
Kesimpulan penelitian ini bahwa terdapat 2 nasabah yaitu nasabah muslim dan non muslim yang sama-sama memiliki potensi melakukan side streaming ,  seperti  terjadinya  penyalahgunaan  dana  pembiayaan  yang sudah  disepakati  dan  pembayaran  angsuran  yang  mengalami keterlambatan. Mekanisme yang digunakan Bank BPD Kalbar Syariah dalam menyelesaikan side  streaming dimulai  dengan  memberikan  peringatan secara tertulis dan lisan, melakukan musyawarah dan menganalisis masalah yang  dihadapi  nasabah,  melakukan  restrukturisasi  melalui  penjadwalan ulang  dan  jika  nasabah  tidak  dapat  membayar  kewajibannya  maka  akan dilakukan penjualan agunan baik dilakukan oleh nasabah atau melalui bank untuk membayar kekurangan pembiayaan. Meskipun nasabah non muslim melakukan  keterelambatan  angsuran  namun  penyelesaian  tetap mengguanakan prinsip syariah sesuai dengan peraturan Bank BPD Kalbar Syariah.  Pemberlakuan  peraturan  menjadi  prinsip  berjalannya  Bank  BPD Kalbar Syariah.

## Page | 17

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi, Muhammad, Muslimin Kara,  M  Wahyuddin Abdullah, dan Muhammad Fachrurrazy. “Konsep Maqasid as Syariah dalam Perbankan Syariah.” Al- Amwal:  Journal  of  Islamic  Economic  Law 7,  No.  2  (2022):  56 – 80. https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549.
Damayanti, Lingga. “Akibat Hukum Side Streaming yang Dilakukan Nasabah pada Akad Pembiayaan Musyarakah.” Officium Notarium 3, No. 2 (2023):
133 – 39. https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss2.art4.
Dewi,  Pransiska,  Muhamm ad  Iqbal  Fasa,  dan  Suharto  Suharto.  “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah.” Jurnal Ekonomi, Manajemen  dan  Perbankan  (Journal  of  Economics,  Management  and Banking) 9, No. 1 (2023): 85 – 94.
Diti,  Rara  Citranuari,  Nana  Diana,  dan  Suhono Suhono.  “Analisis  Komparatif Pembiayaan  Murabahah  Pada  Baitul  Maal  Wal  Tamwil  (BMT)  dan Perbankan Syariah.” Innovative: Journal of Social Science Research 3, No. 4
(2023): 1165 – 74. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.
Firmansyah, Hamdan, Sri Nawatmi, Roby Aulia Zamora, H S Sufyati, Dede Aji Mardani, Wieke Tsanya Fariati, Toto Sukarnoto, Fida Arumingtyas, Endra Winarni, dan Asriani  Susiati. Teori  dan  Praktik  Manajemen  Bank  Syariah Indonesia . Cirebon: Penerbit Insania, 2021.
Haliza,  Laila  Nur.  “Pengaruh Risiko  Pembiayaan,  Risiko  Likuiditas  dan  Risiko Pasar Terhadap Aset Perbankan Syariah.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
Hasibuan, Abdul Nasser, Rahmad Anam, dan Nofitawati. Audit Bank Syariah . 1 ed. Jakarta: Kencana-Prenamedia Group, 2023.
Kristiawanto. Memahami Penelitian Hukum Normatif . Diedit oleh 1. 1 ed. Jakarta: Prenada Media, 2022.
Muhammad  Syahrum,  S  T. Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis . CV. Dotplus Publisher, 2022.
Nainggolan, Basaria. Perbankan syariah di Indonesia . 2 ed. Depok: Rajawali Pers,
Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, dkk.

## Page | 18
2023.

## Nindiana, Kusuma Dewi. “Analisis Upaya Pencegahan Masalah Side Streaming
Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Studi pada Bank Syaria h Lampung Timur).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2022.
Nurasikin, Akhmad. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syar’ah: Take Over Pembiayaan Mikro  Bank  Syari’ah.” Iqtisad:  Reconstruction  of  justice  and  welfare  for Indonesia 8, No. 2 (2021): 187 – 206. https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5674.
Putri,  Natasya  Risma,  Hayatul  Millah,  dan  Kustiana  Arisanti.  “Analisis  Upaya Pencegahan  dan  Penyelesaian  Tindakan  Side  Streaming  pada  Produk Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah bil Wakalah (Studi Kasus BSI KCP  Probolinggo  Sudirman).” Muamalat:  Jurnal  Kajian  Hukum  Ekonomi Syariah 15, No. 1 (2023): 35 – 48. https://doi.org/10.20414/mu.v15i1.7600.
Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal . 1 ed. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
Risnawati, Resti, Neneng Nurhasanah, dan Eva Misfah Bayuni. “Tinjauan fi kih Muamalah  terhadap  Side  Streaming  dalam  Pelaksanaan  Akad  Wakalah pada  Pembiayaan  Murabahah  di  BJB  Syariah  kantor  pusat  Braga  Kota Bandung.” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 4, No. 1 (2018): 384 – 91.
Rohmah,  Amin  Nur.  “Korelasi  Green  Banking  dalam  Al - Qur’an  (Studi Pendekatan Maqasid Al- Syari’ah).” Universitas Islam Raden Mas Said, 2023.
Sarosa, Samiaji. Analisis data penelitian kualitatif . Diedit oleh Flora Maharani.
Sleman: PT. Kanisius, 2021.
Seltina, Indah, Putri Deinsyah, dan Siti Rohani. “Digitalisasi Ekonomi Syariah.”
Journal  of  Comprehensive  Science  (JCS) 2,  No.  7  (2023):  2073 – 83. https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.413.
Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, dan Siti Karomah Nuraeni. “Implementasi Maqashid Syariah terhadap Produk Perbankan  Syariah.” Al-Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Ekonomi Syariah 7, No. 1 (2022): 1 – 11. https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.
Syafitri, Isdiana. “Perlindungan Konsumen Industri Asuransi oleh Otoritas Jasa
Page | 19
Keuangan.” Juripol  (Jurnal  Institusi  Politeknik  Ganesha  Medan) 4,  No.  2
(2021): 307 – 19.
Tambing, Ferdinan, M Yusuf, Muhammad Fitriadi, dan Muh Nadzirin Anshari Nur. “Keamanan Data Nasabah di Bank dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan.” Journal  Sultra  Research  of  Law 5,  No.  1  (2023):  32 – 42. https://doi.org/10.54297/surel.v5i1.40.
Usanti, Trisadini P, dan Abd Shomad. Transaksi bank syariah . Diedit oleh Restu Damayanti. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
Wahyuni. “Kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan  (LAPS-SJK)  dalam  Penyelesaian  Sengketa Perbankan.”
Universitas Jambi, 2023.
Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, dkk.
Page | 20