Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2902/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET TETAP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN “Studi Kasus pada BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat”
Baiq Reinelda Tri Yunarni 1 Handoyo Wirastomo 2
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram 1 Universitas Muhammadiyah Mataram 2 Article Info Abstract Article history: Received : 16 Januari 2022 Publish : 20 Januari 2022 This study aims to find empirical evidence in support of the hypothesis that there is an effect  of  fixed  asset  administration  consisting  of bookkeeping,  inventory  and  reporting on the quality of financial reports (a case study at Bappeda West Lombok Regency). The method  used  in  this  research  is  quantitative  method.  With  data  analysis  techniques using  the  help  of  the  SPSS  application  program  which  includes  validity,  reliability,
multiple  linear  regression  analysis  and  coefficient  of  determination  as  well  as hypothesis testing consisting of partial test or t test and simultaneous test or f test. The sample determination uses a non-probability sampling technique, namely the saturated sample  method.  Data  collection  is  carried  out  through  direct  observation  and  surveys are carried out by distributing questionnaires to respondents. This study uses a multiple linear regression analysis model with SPSS 20 software. This study proves that there is a  significant  influence  between  the  administration  of  fixed  assets  on  the  quality  of financial reports at Bappeda West Lombok Regency.

## Keywords:
Administrasi Aktiva Tetap,
Kualitas Laporan Keuangan

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Diterima: 16 Januari 2022 Terbit: 20 Januari 2022 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  bukti  empiris  yang  mendukung  hipotesis bahwa  terdapat  pengaruh  administrasi  aktiva  tetap  yang  terdiri  dari  pembukuan, persediaan  dan  pelaporan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  (studi  kasus  di  Bappeda Kabupaten Lombok Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.  Dengan  teknik  analisis  data  menggunakan  bantuan  program  aplikasi  SPSS yang  meliputi  uji  validitas,  reliabilitas,  analisis  regresi  linier  berganda  dan  koefisien determinasi  serta  pengujian  hipotesis  yang  terdiri  dari  uji  parsial  atau  uji  t  dan  uji simultan  atau  uji  f.  Penentuan  sampel  menggunakan  teknik  non-probability  sampling yaitu  metode  sampel  jenuh.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  langsung dan  survei  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  responden.  Penelitian  ini menggunakan  model  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  software  SPSS  20.
Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara penatausahaan  aktiva  tetap  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pada  Bappeda Kabupaten Lombok Barat.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Baiq Reinelda Tri Yunarni Universitas Muhammadiyah Mataram Email: reinelda.yunarni@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  manifestasi  pelaksanaan  prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (good govermance) yang menjadi tuntutan masyarakat  adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan  daerah  yang  memadai,  informative,  transparan,  dan  akuntabel  (Suwanda,  2015). Koridor  pengeloaan  barang  milik  daerah  harus  digunakan  semaksimal  mungkin  mendukung kelancaran  tupoksi  pelayanan,  dan  memberikan  manfaat  kontribusi  penerimaan  bagi  daerah. Pengelolaan barang milik daerah adalah bagian dari suatu sistem, yakni sistem akuntansi yang merupakan  dari  sistem  informasi  manajemen,  sistem  ini  direncanakan  untuk  menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam organisasi. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu asset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya  pemerintah  daerah  .  hal  ini  disebabkan  dengan  adanya  barang  milik  daerah  maka pencapaian  pembangunan  nasional  dapat  terlaksana  guna  kesejahteraan  masyarakat  pada
umumnya  dan  masyarakat  daerah  khususnya.  Oleh  karena  itu,  barang  milik  daerah  harus dikelola  dengan  baik  dan  benar  sehingga  terwujudnya  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang transparan, efisien, akuntabel,ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai.
Pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  atas  barang  milik  negara/daerah  merupakan  bagian yang  tidak  dapat  terpisahkan  dalam  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  Negara. Undang-Undang (UU) No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara  yang  menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Pertanggungjawaban  atas  barang milik  daerah  kemudian  menjadi  sangat  penting  ketika  pemerintah  wajib  menyampaikan pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  APBD  berupa  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD).  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan  rapor pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang dipercaya rakyat, utamanya yang terkait dengan penggunaan anggaran juga kepada stakeholder lainnya (lembaga donor, dunia usaha dan lain- lain).  Atas  LKPD  tersebut  juga  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  melakukan  pemeriksaan dan memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan.
Aset  yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk asset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam  rangka  pelayanan  atau  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pemerintah  daerah.  Pengelolaan asset daerah harus ditangani dengan baik agar asset tersebut terdapat menjadi modal awal bagi pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pengembangan  kemampuan  keuangannya.  Namun  jika tidak  dikelola  dengan  semestinya,  asset  tersebut  justru  menjadi  beban  biaya  karena  sebagian dari  asset  membutuhkan  biaya  perawatan  atau  pemeliharaandan  juga  turun  nilainya  seiring dengan waktu.
Penatausahaan  menghasilkan  dokumen  yang  digunakan  sebagai  bukti  untuk  mencatat transaksi  dalam  proses  akuntansi  meliputi  semua  dokumen  yakni  barang  semua  barang  yang dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  APBN  atau  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah,  yang berada  dalam  pengelolaan  barang.  Selain  itu,  barang  milik  daerah  pada  umumnya  akan dicantumkan  dalam  laporan  keuangan  khususnya  didalam  neraca  pemerintah  daerah,  yang apabila  tidak  dikelola  dengan  efektif  dan  efisien  akan  menimbulkan  penyimpangan  dan penyelewengan  akan  merugikan  daerah  tersebut,  sehingga  tata  kelola  yang  baik  dalam  dalam unsur  pemerintahan  tidak  terlaksana.  Untuk  menunjang  tata  kelola  baik,  pengelolaan  barang milik  daerah  harus  dilaksanakan  dengan  baik  mulai  pada  saat  perencanaan  dan  penganggaran barang milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri.
Laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan menunjukan akuntabilitas pemerintah atas  pengelolaan  sumberdaya-sumberdaya  yang  dipercayakan  oleh  rakyat  haruslah  memenuhi kualitas  yang  diinginkan,  yaitu  :  (a)  Laporan  keuangan  harus  mempunyai  informasi  yang relevan,  antara  lain:  memiliki  umpan  balik,  memiliki  manfaat  prediktif,  tepat  waktu  dan lengkap (b) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang andal , antara lain: penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas (c) Laporan keuangan harus mempunyai informasi  yang dapat  dibandingkan  (d)  Laporan  keuangan  harus  mempunyai  informasi  yang  dapat  dipahami. Pengelolaan aset daerah bukanlah pekerjaan yang mudah, hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian  kewajaran  atas  nilai  asset  pemerintah  daerah  dalam  opini  Badan  Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah (Sutaryo, 2010).
Laporan  Keuangan  yang  berkualitas  menurut Financial  Accounting  Standards  Board (FASB) merupakan  laporan  keuangan  yang  memenuhi  unsur  nilai  relevan  dan  reliabilitas. Sedangkan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  menjelaskan  karakteristik  kualitatif laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut adalah relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
Masih  banyak  barang  milik  pemerintah  daerah  yang  belum  jelas  lokasi  dan  penetapan peruntukannya.  Penatausahaan  dalam  bentuk  pengkodean  barang  sebagai  bagian  dari
pengelolaan  barang  milik  daerah,  haruslah  dikoordinir  secara  profesional,  sehingga  nantinya akan  menghasilkan  data  yang  tepat  dan  akurat.  Laporan  hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran tiga tehaun terakhir mendapatkan opini Wajar  Dengan  Pengecualian,  dan  salah  satu  pengecualiannya  adalah  pengelolaan  aset  tetap. Selain  itu,  para  pengelola  barang  belum  memiliki  kemampuan  tentang  tata  cara  penanganan barang  hilang,  penyusutan  barang  daerah  serta  kode-kode  dalam  inventarisasi  barang.  Hal  ini dkarenakan penatausahaan dan pelaporan aset tetap masih belum memadai yaitu masih terdapat aset  yang  dilaporkan  dalam  pelaporan  keuangan  dengan  rincian  aset  yang  tidak  dapat dijelaskan, aset tetap yang tidak dapat dirinci dan belum jelas statusnya, penambahan aset tetap dari  belanja  modal  yang  belum  didukung  rincian  aset,  aset  tetap  tidak  dapat  ditelusuri keberadaannya,  aset  tetap  yang  belum  mempunyai  nilai  dan  belum  disajikan  dalam  laporan keuangan.. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai satu entitas pelaporan pun  wajib  menyusun  dan  menyajikan  Laporan  Keuangan  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan yang berlaku.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang    digunakan  oleh    peneliti  adalah    metode    penelitian  kuantitatif    yaitu pendekatan  yang    menjelaskan    nilai  suatu  variabel  dengan  mengolah    data-data  yang    ada dalam  suatu  angka  (Sugiyono,  2010).  Dalam  penelitian  ini,  sumber  data  yang  menjadi  acuan peneliti dan menjadi referensi adalah:
1. Data kuantitatif: yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka sebenarnya (numerik) yang dapat dihitung atau diukur.
2. Data kualitatif:  yaitu data yang tidak mempunyai satuan ukur yang umum dan   tidak dapat diukur secara langsung.
Subjek penelitian ini dilaksanakan di  BAPPEDA  Lombok Barat, terletak di Dasan Geres,
Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Urusan  perencanaan  pembangunan  daerah  merupakan  salah  satu  dari  urusan pemerintah  daerah  yang  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  No.8  Tahun  2008  tentang urusan pemerintah daerah kabupaten lombok barat. Selanjutnya untuk melaksanakan urusan perencanaan  pembangunan  daerah  dibentuklah  kelembagaan  perencanaan  pembangunan daerah  yang  berbentuk  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  yang  ditetapkan  dengan peraturan No.9 Tahun 2008 tentang pembentukan lembaga teknis daerah kabupaten lombok barat.  Agar  kelembagaan  badan  perencanaan  pembangunan  daerah  dapat  berfungsi,  maka ditetapkan peraturan Bupati No.23 Tahun 2008 tentang tugas fungsi pokok, fungsi dan tata cara kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Barat. Alamat  kantor  Badan  Perencana  Pembangunan  Daerah  kabupaten  Lombok  barat beralamat dijalan Soekarno Hatta didalam lingkungan kantor Bupati Lombok Barat, terletak disebelah selatan aula kantor bupati lombok barat.
Visi, Misi dan Tujuan BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat
Adapun Visi, Misi dan Tujuan BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat, yaitu:
1. Visi BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat Terwujudnya  perencanaan  pembangunan  daerah  yang  berkualitas,  partisipatif  dan visioner menuju lombok barat sejahtera.
2. Misi BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat
a. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif dan berkualitas.
b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan
c. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
3. Tujuan BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat
a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
b. Meningkatkan kerjasama kemitraan.
c. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan.
d. Meningkatkan manajemen dan sistem informasi pengelolaan data dan informasi
e. Membina dan mengembangkan kualitas SDM perencan.
f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas laporan.

## Tugas dan Fungsi (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Barat
Tugas  Bappeda  yaitu  melakukan  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  daerah  di Bidang  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  monitoring  dan  evaluasi  serta  melakukan penelitian  dan  pengembangan  berdasarkan  Asas  Otonomi  Tugas  Pembantuan,  dan Dekontsentrasi.
Adapun fungsi yang ditetapkan dalan Bappeda Kabupaten Lombok Barat, yaitu:
1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Fisik dan Prasarana, Statistik dan Pealaporan, serta Penelitian dan Pengembangan;
4. Pengkoordinasian perencana diantara SKPD, Lembaga dan Pemerintah Daerah lain;
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Gambaran Umum Responden
Pada  penelitian  ini,  telah  dilakukan  penentuan  sebanyak  70  responden  sebagai sampel  penelitian  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  yaitu berdasarkan  jenis  kelamin,  usia,  pendidikan,  dan  lamanya  masa  kerja.  Namun  untuk memperjelas gambaran umum responden yaitu karyawan pada Bappeda Kabupaten Lombok Barat, maka selain pada kriteria diatas juga meliputi jenis keriteria yang tidak di masukkan oleh responden yang menurut peribadi peneliti responden itu layak sebagai responden. Dari proses  penyebaran  kuesioner  kepada  70  orang  responden  yang  digunakan  sebagai  sampel dalam penelitian ini, maka diperoleh statistik sebagai berikut.

## Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin, maka klasifikasi responden berdasarkan data yang diolah dapat dilihat pada tabel berikut:
Data responden berdasarkan jenis kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase 1. Perempuan 30 43% 2. Laki-Laki 40 57% Jumlah 70 100 Sumber: Diolah dari data primer 2020
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden perempuan sebanyak 30 orang (40%) dan laki-laki sebanyak 40 orang (60%).

## Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia
Berdasarkan  usia,  maka  klasifikasi  responden  berdasarkan  data  yang  diolah  dapat dilihat pada tabel berikut:

## Data responden berdasarkan usia
No Usia (Tahun) Jumlah (orang) Persentase 1. 20-25 11 16%
2. 25-30 22 31% 3. 35-40 30 43% 4. 45-50 7 10% Jumlah 70 100 Sumber: Diolah dari data primer 2020
Berdasarkan tabel  diatas dapat  dilihat bahwa sebagian besar  responden berdasarkan tingkat usia adalah antara 35-40 tahun sebanyak 30 orang (43%), usia 25-30 tahun sebanyak 22  orang  (32%),  usia  20-25  sebanyak  11  orang  (15%)  dan  usia  45-50  tahun  sebanyak  7 orang (10%).

## Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  klasifikasi  responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

## Data Responden Berdasarkan Pendidikan
No Pendidikan Frekuensi Persentase 1. Diploma 3 5% 2. Sarjana 27 38% 3. Dr / Master 40 57% Jumlah 70 100% Sumber: Diolah dari data primer 2020
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  sebagian  besar  responden  pada penelitian  ini  adalah  responden  yang  memiliki  pendidikan  terakhir  Dr/Master  dengan frekuensi  sebanyak  40  orang  (60%)  diikuti  dengan  Sarjana  sebanyak  27  orang  (38%),  dan Diploma sebanyak 3 orang (2%).

## Klasifikasi Responden Berdasarkan Lamanya masa kerja
Berdasarkan lamanya masa kerja, maka klasifikasi responden berdasarkan data yang diolah dapat dilihat pada tabel berikut:
Data responden berdasarkan Lamanya masa kerja
No Masa Kerja (Tahun) Jumlah (orang) Persentase 1. 1 Tahun  > 5 Tahun 30 43% 2. 5 Tahun > 10 Tahun 40 57% Jumlah 70 100 Sumber: Diolah dari data primer 2020
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah  lamanya masa kerja responden dari 1 Tahun > 5 tahun sebanyak 30 orang (40%) dan 5 tahun > 10 tahun sebanyak 40 orang (60%).
3.2. Pembahasan

## Hasil Uji Regresi Linier berganda
Berdasarkan  persamaan  regresi  linier  berganda  diperoleh  nilai  yang  positif  yang artinya  terdapat  pengaruh  yang  positif  antara  pembukuan,  inventaris  dan  pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan yang ada di bappeda kabupaten lombok barat. Bentuk pengaruh  dari  persamaan  regresi  tersebut  adalah  jika  tidak  ada  penatausahaan  aset  tetap yang  terdiri  dari  pembukuan,  inventaris  dan  pelaporan  maka  kualitas  laporan  keuangan hanya  sebesar  6,396.  Dan  jika  setiap  kenaikan  (karena  positif)  1  poin,  maka  pembukuan, inventaris  dan  pelaporan  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  masing-masing sebesar  0,125  ,  0,242  dan  0,266.  Dan  sebaliknya,  jika  maka  pembukuan,  inventaris  dan pelaporan turun sebesar 1 poin pada kualitas laporan keuangan maka diprediksi mengalami penurunan sebesar 0,125 , 0,242 dan 0,266.

## Hasil Uji Simultan (Uji F)
Berdasarkan  hasil  uji  F  (simultan)  variabel  pembukuan,  inventaris  dan  pelaporan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pada  tingkat  kepercayaan  95%  (α  =  0,05)  diperoleh hasil  F-hitung  =  51,611  yang  lebih  besar  dari  F-tabel  sebesar  2,744.  Ini  berarti  bahwa variabel  pembukuan,  inventaris  dan  pelaporan  berpengaruh  signifikan  secara  simultan
terhadap  variabel  kualitas  laporan  keuangan  (Y).  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  variabel  pembukuan,  inventaris  dan  pelaporan  berpengaruh  signifikan  secara simultan  terhadap  variabel  kualitas  laporan  keuangan  yang  ada  di  bappeda  kabupaten lombok barat.

## Hasil Uji Parsial (Uji t)
Berdasarkan  hasil  uji  t  (persial)  variabel  pembukuan,  inventaris  dan  pelaporan diperoleh  hasil  2,144  ,  2,915  dan  2,930  >  1,699  serta  nilai  signifikan  0,036  ,  0,005  dan 0,005 di bawah batas level signifikan sebesar 0,05. Dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha  diterima,  artinya  bahwa  variabel  pembukuan,  inventaris  dan  pelaporan  berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kualitas laporan keuangan yang ada di bappeda kabupaten lombok barat.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian ini menggunakan alat pengujian analisis regresi linier berganda, yang merupakan hasil pengolahan dengan bantuan software SPSS v.20. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data  yang  telah  dilakukan  pada  bab  sebelumnya,  maka  diperoleh  hasil  temuan  penelitian  ini sebagai berikut :
1. Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  hipotesis  pertama,  variabel  pembukuan  secara  parsial berpengaruh signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat,  karena diketahui nilai t tabel sebesar 1,669 dan nilai t hitung 2,144 lebih besar dari nilai t tabel .
2. Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  hipotesis  kedua,  variabel  Inventaris  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, karena diketahui nilai t tabel sebesar 1,669 dan nilai t hitung 2,915 lebih besar dari nilai t tabel .
3. Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  hipotesis  ketiga,  variabel  Pelaporan  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, karena diketahui nilai t tabel sebesar 1,669 dan nilai t hitung 2,903 lebih besar dari nilai t tabel .
4. Penata  usahaan  Aset  Daerah  yang  terdiri  dari  pembukuan,  inventaris,  dan  pelaporan berpengaruh  signifikan    secara  simultan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah Kabupaten Lombok Barat, , karena diketahui nilai t tabel sebesar 2,744 dan nilai t hitung 51,611 lebih besar dari nilai t tabel .
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dapat  dilihat  bahwa  variabel  independen  pembukuan, inventaris dan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan baik secara persial maupun simultan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dengan  tingkat  nilai  koefisien  determinasi  ( Adjusted  R Square )  atau  kemampuan variance nilai  variabel  independen  dalam  mempengaruhi  variabel dependen adalah sebesar 0,837 atau 83,7%, sedangkan sisanya 16,3% dipengaruhi oleh variabel lain  yang  tidak  masuk  dalam  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa hipotesis yang  diajukan oleh peneliti terbukti.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, Ayang Putri Septiayu. 2015. Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kota Probolinggo .  Skripsi  tidak  diterbitkan.  Malang:  Program  Sarjana  Fakultas  Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Anshari,  Efrizal  Syofyan.  2017    , pengaruh  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  penelitian  suatu  pendekatan  praktek, Jakarta:  Rineka  Cipta, 1999
Ghozali Imam, Aplikasi Analisis Multivariate  dengan program IBM SPSS,
Gujarti, Dasar-dasar Ekonometrika, Jakarta : Erlangga Jilid 2, 2006 Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi II. Yogyakarta: Penerbit Andi.
________Ikatan  Akuntansi  Indonesia, Manajemen  Aset  Majalah  ikatan  akuntan  indonesia, 2008
Nazir, Moh, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009 Pantiyasa, I.P. 2013. Metode Penelitian . Yogyakarta: Andi Offset Peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang standar  akuntansi pemerintahan.
Reeve, J. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia Jilid 2, Jakarta: salemba empat RI, 2010 S.P Hariningsih, Sistem Informasi Akuntansi , Yogyakarta : Ardana Media, 2006 Semarang: Universitas Diponegoro, 2013 Sirager, Syofian. 2013. Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif . Jakarta: Bumi Aksara Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2012 Suliyanto, Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif, 2009 Sunyoto  Danang, Statistika  Deskriptif  dan  Probabilitas, Yogyakarta : Tri Admodjo, 2016 Sutaryo, Paper manajemen Aset Daerah, 2010 Sutaryo, Paper Manajemen Asset Daerah, 2010 Suwanda, Optimalisasi Pengelolaan Aset PeMda. Jakarta Jilid III Winarno, “Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews edisi 3, Jakarta : YKPN, 2011.