Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## KERJASAMA INDONESIA DAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION DALAM MELINDUNGI WNI SEBAGAI PEKERJA MIGRAN DI MALAYSIA MELALUI PROGRAM DECENT WORK COUNTRY PROGRAMMES (DCWP)
OKTAVIANDONO 1 , MUHAMMAD ZUHDI SYAHPUTRA 2
1,2 Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oktaviandonoooo@gmail.com, apacino448@gmail.com

## ABSTRAK
Negara berkewajiban  memberikan jaminan atas hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam  maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat,  dan  kemampuan.  Selama  ini  Pemerintah  masih  terkesan  kurang  serius  menangani perlindungan  pekerja  migran,  dan  karenanya  bermunculan  kasus  perdagangan  manusia, perbudakan,  kerja  paksa,  korban  kekerasan,  kesewenang-wenangan,  kejahatan  atas  harkat  dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Untuk itu, kerja sama internasional  dilakuakn  untuk  menjamin keamanan  Pekerja  Migran  Indonesia(PMI).  Salah  satu kerja  sama  yang  dilakukan  adalah  kerja  sama  antara  Indonesia  dengan  International  Labour Organization(ILO).  Program  yang  dilakukan  salah  satunya  adalah  Decent  Work  Country Programme(DCWP) yang berfungsi untuk melindungi PMI di Malaysia, sebagai salah satu negara yang sudah banyak menerima pekerja migran dari Indonesia.
Kata kunci: Pekerja Migran, Kerjasama internasional, Indonesia, ILO, DCWP.

## ABSTRACT
The  state  is  obliged  to  guarantee  rights, opportunities,  and  provide  protection  for every  citizen without discrimination to get decent work and income, both at home and abroad in accordance with their expertise, skills, talents, interests and abilities. So far, the government seems to be less serious about protecting migrant workers, resulting in cases of human trafficking, slavery, forced labor, victims of violence, abuse, crimes against human dignity, and other treatments that violate human  rights.  For  this  reason,  international  cooperation  is  carried  out  to  ensure  the  safety  of Indonesian  Migrant  Workers  (IRC).  One  of  the  collaborations  carried  out  is  the  collaboration between Indonesia and the International Labor Organization (ILO).Decent Work Country Program (DCWP) which serves to protect PMI in Malaysia, as one of the countries that receives the most migrant workers from Indonesia.
Keywords: Migrant workers, international cooperation, Indonesia, ILO, DCWP.

## PENDAHULUAN
Universal  Declaration  of  Human Rights (UDHR) diciptakan pada tahun 1948
oleh organisasi internasional yaitu Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang salah  satunya  menangani  isu  hak  asasi manusia  (HAM).  UDHR  1948  tersebut memberikan  amanat  yang  tertulis  dalam

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Pasal  1  dan  Pasal  2  di  mana  pasal  tersebut menegaskan bahwa semua manusia di dunia dilahirkan dengan dan/atau memiliki hak dan martabat  yang  setara  atau  sama.  Hak  yang dimaksud  UDHR  1948  tersebut  merujuk pada  kebebasan  dari  berbagai  tindakan diskriminasi untuk semua manusia di penjuru dunia  tanpa  memandang  pembeda  atau perbedaan  apapun,  seperti  perbedaan  asal kebangsaan, kelahiran, bahasa,jenis kelamin, agama,  ras,  warna  kulit,  maupun  perbedaan lainnya.  (United  Nations,  2008)Secara singkat,  HAM  didefinisikan  sebagai  hak yang bersifat universal karena melekat pada setiap manusia dan menjadi bagian dari hak pokok  atau  dasar,  sehingga  dengan  sesama manusia hendaknya saling menghormati dan menghargai HAM tanpa memandang adanya pembeda atau perbedaan.
Selanjutnya, HAM itu sendiri dikaitkan dan/atau  dilibatkan  dalam  berbagai  isu, fenomena,  atau  persoalan  yang  menyangkut kehidupan setiap manusia di bidang kesejahteraan  ekonomi  khususnya  terhadap pekerja  di  mana  hal  tersebut  merupakan konsekuensi  sifat  universal  yang  melekat pada  UDHR  1948.  Dalam  Pasal  22  sampai dengan  Pasal  24,  UDHR  1948  telah memberikan  jaminan  dan/atau  perlindungan terhadap hak semua pekerja di seluruh  dunia tanpa  memandang  latar  belakang  dan  tidak melakukan  rasisme  pekerja  bersangkutan, misal  asal  kebangsaan,  warna  kulit,  jenis kelamin,  dan  sebagainya.  Adapun  beberapa hak pekerja yang tertera dalam UDHR 1948 tersebut,  yaitu  hak  atas  jaminan  sosial,  hak untuk  bekerja,  hak  mendapat  upah  tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pembatasan jam kerja yang cukup dan waktu berlibur,  hak  untuk  mendapatkan  standar hidup yang layak dalam ranah kesejahteraan dan kesehatan, serta hak-hak lainnya.(United Nations, 2008).
Masih
menyangkut dengan perlindungan  hak  pekerja  yang  menjadi bagian  dari  HAM  tersebut,  PBB  memiliki agensi bernama International Labour Organization (ILO)  yang  secara  khusus
membahas  hak  pekerja  atau  menjadi  salah satu  organisasi  internasional  yang  fokus terhadap hak pekerja. Konsentrasi atau fokus tersebut  mengarahkan  ILO  untuk  mencapai beberapa  tujuan  yang  berkaitan  dengan promosi  dan  perlindungan  hak  pekerja  atau peluang  pekerja  yang  layak  di  tempat  kerja serta penguatan dialog antarnegara. (International  Labour  Organization,  n.d.) Berkaitan  dengan  tujuan  ILO  tersebut, migrant for employment atau pekerja migran menjadi salah satu jenis atau bentuk dari hak pekerja  yang  berusaha  dipromosikan  dan dilindungi  oleh  ILO.  Oleh  karena  itu,  ILO menciptakan beberapa konvensi yang berhubungan dengan promosi dan perlindungan  hak  pekerja  migran  di  negara penempatan di mana dua diantaranya adalah C097 –  Migration  for  Employment Convention  (Revised) 1949  (Konvensi  ILO No.  97)  dan C143  –Migrant  Workers (Supplementary Provisions) Convention 1975 (Konvensi  ILO  No.  143).  (International Labour Organization, 2016).
Indonesia merupakan salah satu negara anggota ILO yang mempunyai permasalahan dengan  tenaga  kerjanya.  Hal  tersebut dikarenakan  adanya  masalah  perekonomian yang kerap kali melanda Indonesia, sehingga berdampak  pada  krisis  lowongan  kerja  bagi warga  negaranya.  Oleh  karena  itu,  para tenaga kerja tersebut memilih untuk bekerja pada beberapa sektor informal di luar negara asalnya.Kemudian,  para  tenaga  kerja  yang bekerja di luar negara asalnya atau berada di negara penempatan untuk bekerja tersebut di kenal  dengan  sebutan  pekerja  migran Indonesia (PMI).Negara penempatan tertinggi  pada  tahun  2016  –  2019  adalah Malaysia  di  mana  hal  tersebut  didasarkan oleh  laporan  Badan  Nasional  Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BNP2TKI)  pada  tahun  2018  dan  2019. Berikut  ini  merupakan  tabel  mengenai jumlah PMI di Malaysia yang paling banyak jumlahnya  dibandingkan  empat  negara penempatan lainnya pada tahun 2016 – 2019.

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Tabel 1.1Jumlah PMI Berdasarkan Negara
Penempatan Pada Tahun 2016 – 2019 Nomor Negara 2016 2017 2018 2019 1. Malaysia 87.623 88.991 90.671 79.663 2. Taiwan 77.087 62.823 72.373 79.574 3. HongKong 14.434 69.182 73.917 70.840 4. Singapura 17.700 13.379 18.324 19.354 5. Arab Saudi 13.538 6.471 5.894 7.018
Sumber: BNP2TKI, 2018 dan 2019
Menurut ILO, PMI lebih banyak berada atau  bekerja  di  Malaysia  dikarenakan permintaan Malaysia terhadap pekerja rumah tangga cukup tinggi. Tidak hanya itu,Malaysia juga memiliki kedekatan dengan Indonesia  baik  secara  geografis,  budaya, maupun bahasa, sehingga PMI dapat dengan mudah untuk bekerja tanpa khawatir adanya perbedaan  budaya  dan  bahasa.(International Labour Organization, 2015)
Berkaitan  dengan  adanya  PMI  di negara  penempatan  tersebut,  salah  satu orientasi  politik  luar  negeri  bebas  aktif Indonesia
mengutarakan tentang perlindungan bangsa dan memberikan keamanan  kepada  seluruh  warna  negara Indonesia (WNI). (Hafidz, 2017)
Perlindungan  tersebut  juga  mencakup  PMI karena  masih  berstatus  sebagai  WNI.  Hal tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam  mempromosikan  dan  melindungi HAM  sebagaimana  yang  tercantum  dalam UDHR  1948  yang  telah  di  ratifikasi  dan diimplementasikan  oleh  Indonesia.  Tidak hanya  itu,  promosi  dan  perlindungan  HAM bagi  WNI  termasuk  didalamnya  PMI merupakan  amanat  dari  Undang-Undang Dasar  (UUD)  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  Pasal  27  Ayat  2  yang menegaskan  bahwa  setiap  WNI  berhak mendapatkan  kelayakan  hidup.  Terkhusus untuk tenaga kerja, Indonesia juga menjamin hak  PMI  untuk  bekerja  secara  layak  akibat adanya  amanat  dari  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  31.(Tan  & Shahrullah, 2017)
Namun  keinginan  para  PMI  di Malaysia  untuk  mendapatkan  penghidupan yang layak melalui bekerja di sektor informal yang  terjadi  justru  sebaliknya.  Hal  tersebut
dikarenakan  Malaysia  itu  sendiri  terkenal sebagai negara yang kurang ramah terhadap pekerja  migran  asing.  Ketidakramahan tersebut  terlihat  dari  beberapa  hukum Malaysia  tentang  tenaga  kerja,  seperti Employment  Act  1955 , Malaysian  Domestic Violence Act 1994 , dan Workmen’s Compensation  Act  1955 yang  menciptakan diskriminasi  terhadap  pekerja migran.  Salah satu  diskriminasi  tersebut  mengarah  pada pekerja  rumah  tangga  migran  di  Malaysia yang  menjadi  bagian  dari  pekerja  migran  di mana  Malaysia  tidak  mengakui  status pekerjaan atau perlindungan hak asasinya di mata  hukum  Malaysia.  (Whelan  &  et.al., 2016) Di samping itu, masyarakat atau warga negara  Malaysia  itu  sendiri  menaruh  rasa khawatir,  cemas,  dan  tidak  aman  atas kedatangan  pekerja  migran  di  Malaysia, sehingga  melampiaskannya  pada  tindakan yang  melanggar  atau  merampas  hak  asasi pekerja migran tersebut. (Azi & et.al., 2017)
Padahal,  Malaysia  merupakan  negara anggota ILO yang terikat oleh program kerja dan beberapa konvensi yang telah diciptakan oleh  ILO.  Hal  tersebut  dikarenakan  adanya sifat  supranasional  dari  ILO  sebagai  salah satu ‘organisasi internasional’. Sifat tersebut mengandung pengertian bahwa suatu negara yang  menjadi  anggota  dari  organisasi internasional  tidak  dapat  mendapatkan  atau memiliki kedaulatan yang absolut. Keanggotaan  suatu  negara  tersebut  telah membatasi kedaulatan negara tersebut akibat adanya delegasi dari organisasi internasional dan  mendapatkan  sedikit  kedaulatan  di negara  bersangkutan.  Kemudian,  negara anggota  organisasi  internasional  harus menerapkan  prinsip sovereign  equality sebagai  dasar  kerja  sama  antarnegara  sesuai dengan konsentrasi dari organisasi internasional. (Mauna, 2015)
Tidak hanya itu, Malaysia sebenarnya telah  meratifikasi  beberapa  Konvensi  ILO yang  berkorelasi  terhadap  perlindungan  hak asasi  pekerja.  Adapun  konvensi  tersebut, yaitu  C029  – Forced  Labour  Convention , C098  – Right  to  Organize  and  Collective

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Bargaining Convention , C088 – Employment
Service Convention , Maritime Labour Convention ,  dan  lain-lain.  (International
Labour Organization, n.d.)Selain itu,
Malaysia juga terikat oleh deklarasi ILO yang dilaksanakan  pada  tahun  1998  atau  terkenal dengan  sebutan ILO  Declaration  on  the Fundamental Principles and Rights at Work . Deklarasi tersebut memaksa Malaysia untuk menghormati  dan  melindungi  hak  asasi semua pekerja migran di negaranya  terlepas dari  apakah  Malaysia  telah  atau  belum meratifikasi  Konvensi  ILO  tentang  pekerja migran.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  dan penjaminan  hak  pekerja  migran  termasuk didalamnya pekerja rumah tangga migran di Malaysia seharusnya ditegakkan oleh Malaysia  itu  sendiri.(Rahel  &  Chowdhury, 2017)
Sebelumnya,  ILO  sudah  memiliki the Programme  and  Budget  of  the  ILO yang berlaku  selama  dua  tahun.  Salah  satu program  kerja  dari the  Programme  and Budget  of  the  ILO yang  berkaitan  dengan pekerja  migran,  yaitu  melindungi  hak  asasi pekerja migran dan menjamin pekerja migran dapat  memiliki  akses  terhadap  pekerjaan yang  produktif  dan  layak.  (International Labour  Organization,  2011)  Program  kerja yang  berkaitan  dengan  pekerja  migran tersebut secara eksplisit diutarakan dalam the Programme  and  Budget  of  the  ILO pada periode tahun 2012 – 2013 dan 2014 – 2015. Untuk  tahun  2012  –  2013,  strategi-strategi yang  diimplementasikan  oleh  ILO  memiliki tiga  penekanan,  yaitu  meningkatkan  basis pengetahuan;  memperkuat  layanan  kepada negara  anggota  ILO  khususnya  melalui produk yang melintasi area hasil yang relevan dan batas administratif dari cabang ILO; dan meningkatkan  koordinasi  serta  kolaborasi dengan agen eksternal. (International Labour Organization, 2011) Kemudian, strategi pada tahun  2014  –  2015  ditujukan  untuk memajukan  perlindungan  pekerja  migran dari  bentuk  pekerjaan  yang  tidak  dapat diterima,  melindungi  pekerja  migran  yang paling  rentan  di  sektor  ekonomi,  dan peningkatan  tata  kelola  mobilitas  tenaga
kerja di tingkat regional maupun subregional melalui peningkatan dialog tripartit. (International Labour Organization, 2013) The Programme and Budget of the ILO tersebut  sebelumnya  telah  melewati  tahap diskusi  atau  perundingan  dan  persetujuan dari  seluruh  negara  anggota  ILO  melalui pelaksanaan International Labour Conference (ILC). Lebih lanjut, the Programme  and  Budget  of  the  ILO secara garis besar berisi tentang program kerja dan anggaran berdasarkan prioritas yang diidentifikasi dalam the Strategic Plan yang harus  dilaksanakan  di  negara  anggota  ILO. Dengan kata lain, the Programme and Budget of the ILO dimaksudkan untuk merefleksikan harapan  yang  hendak  dilakukan  dan  dicapai oleh  ILO  pada  tahun  tertentu,  menjelaskan strategi  dalam  rangka  mencapai  hasil  yang dapat di ukur bersama dengan kapasitas dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai  hasil  tersebut,  serta  mengesahkan pengeluaran  anggaran  rutin  yang  relevan. (International Labour Organization, n.d.)
Menurut BNP2TKI, jumlah pengaduan PMI terkait kasus pelanggaran atau perampasan hak asasi para PMI di Malaysia mengalami  peningkatan  drastis  pada  tahun 2016 – 2019. Meskipun di tahun 2019 jumlah PMI  di  Malaysia  mengalami  penurunan sekitar 11.008, tidak serta-merta menurunkan angka pengaduan kasus-kasus yang berkaitan dengan  pelanggaran  atau  perampasan  hak asasi  PMI  di  Malaysia.  Berikut  ini merupakan  tabel  yang  menunjukkan  jumlah pengaduan  PMI  di  Malaysia  yang  terus mengalami peningkatan dalam rentang tahun 2016 – 2019.
Tabel 1.2Jumlah Pengaduan PMI di Malaysia Pada Tahun 2016 – 2019 Nomor  Tahun Jumlah Pengaduan 1. 2016 1.535 2. 2017 1.704 3. 2018 3.460 4. 2019 4.845 Sumber: BNP2TKI, 2018 dan 2019

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Dari  adanya  jumlah  pengaduan  yang terus meningkat, PMI di Malaysia kerap kali mengalami  dan/atau  mendapatkan  berbagai tindakan  yang  bertolak  belakang  dengan nilai-nilai  HAM  selama  bekerja  dan  juga tidak manusiawi. BNP2TKI mencatat bahwa PMI kerap kali mendapatkan  tindak kekerasan  dari  majikan,  pelecehan  seksual, perdagangan orang, beban kerja terlalu berat, dan  lain-lain.  (Badan  Nasional  Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia, 2020)
Berdasarkan  hal  tersebut,  PMI  di Malaysia sudah sepatutnya untuk dipromosikan  dan  dilindungi  hak  asasi  PMI di  Malaysia.  Dengan  kata  lain,  promosi dan perlindungan  hak  asasi  PMI  di  Malaysia tersebut  merupakan  suatu  hal  yang  bersifat urgen dikarenakan hak asasi pekerja migran sebenarnya telah dijamin dan dilindungi oleh UDHR  1948,  instrumen  HAM  lainnya,  dan beberapa konvensi yang diciptakan oleh ILO. Selain  itu,  urgensi  yang  dimaksud  juga mengarah  pada  status  Malaysia  sebagai negara  anggota  ILO  di  mana  hal  tersebut menandakan  bahwa  Malaysia  telah  terikat oleh beberapa program kerja, kebijakan, dan konvensi  yang  di  ratifikasi  dari  ILO khususnya yang berkaitan dengan perlindungan  hak asasi  pekerja  migran.Oleh karena itu, pembatasan masalah yang peneliti terapkan  terkait  materi  dalam  penelitian  ini mengarah  pada  peran  ILO  sebagai  aktor nonnegara untukmembantu Indonesia dalam menangani  kasus  pelanggaran  hak  asasi pekerja  migran  beserta  kerja  sama  yang tercipta  antara  ILO  dan  Indonesia  lewat program Decent  Work  Country  Programme (DWCP)  Indonesia  yang  berlaku  selama empat tahun, yaitu di mulai pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. DWCP Indonesia tersebut ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja, melahirkan hubungan industrial  yang  baik,  dan  memberikan jaminan sosial.

## TINJAUAN TEORI Organisasi Internasional
Organisasi internasional mulai terbentuk pada pertengahan abad ke-19 yang dilatar  belakangi  oleh  kepentingan  berbagai negara untuk bekerja sama dalam serangkaian  masalah  yang  terfokus,  seperti permasalahan tentang kesehatan dan perdagangan. Kerja sama tersebut mencerminkan adanya kesadaran dari negara-negara bahwa kerja sama internasional  yang  diwadahi  oleh  organisasi internasional dapat membantu negara-negara bersangkutan yang terlibat kerja sama dalam mencapai hasil yang mungkin tidak dapat di capai  secara  sepihak.  Tidak  hanya itu,  kerja sama tersebut juga dilakukan melalui proses konsultasi dan koordinasi serta mengimplementasikan norma-norma tentang diplomasi dan negosiasi multilateral. Kemudian,  jumlah  organisasi  internasional mengalami  peningkatan  yang  drastis  sejak akhir Perang Dunia II. Organisasi-organisasi internasional  tersebut  sangat  bervariasi dalam  ukuran,  ruang  lingkup,  tujuan,  dam pengaruh. (Gutner, 2017)
Dalam Konvensi Wina Pasal 2 Ayat 1, organisasi  internasional  diartikan  secara sempit  sebagai  organisasi  antarpemerintah. Dengan  kata  lain,  organisasi  tersebut  terdiri atas  beberapa  pemerintah  yang  menjadi perwakilan  dari  masing-masing  negara. Selain definisi secara sempit tersebut, Lisa L. Martin  dan  Beth  A.  Simmons  dalam tulisannya  yang  berjudul International Organizations  and  Institutions mengangkat definisi organisasi internasional dari pendapat John Mearsheimer. John
Mearsheimer  memberikan  definisi  tentang organisasi internasional sebagai seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk menetapkan berbagai  cara  bagi  negara  dalam  rangka bekerja sama dan bersaing satu sama lainnya. Definisi tersebut di anggap relatif bebas dari perspektif teoritis tertentu. Dengan kata lain,

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
organisasi  internasional  dapat  mengatur perilaku  internasional  yang  pada  gilirannya dipahami sebagai pernyataan yang melarang, mengharuskan,  ataupun  mengizinkan  jenis tindakan tertentu. (Martin & Simmons, 2013) Selanjutnya,  organisasi  internasional juga  dapat  didefinisikan  secara  umum sebagai  suatu  organisasi  formal  yang memiliki tiga negara anggota atau lebih untuk mencapai  beberapa tujuan tertentu.  (Gutner, 2017)Adapun tujuan tersebut adalah mendorong kerja sama internasional antarnegara  pada  bidang  tertentu,  seperti keamanan,  ekonomi,  masalah  sosial,  dan lain-lainnya.  Selain  denifisi  dan  tujuan, organisasi  internasional  juga  memiliki  tiga karakteristik.Karakteristik  pertama  adalah organisasi internasional didirikan oleh negara atau  perwakilan  dari  negara.Kemudian, karakteristik  yang  kedua  adalah  organisasi internasional  didirikan  melalui  perjanjian internasional  yang  di  atur  oleh  hukum internasional.  Terakhir,  karakteristik  yang ketiga adalah organisasi internasional setidaknya  memiliki  satu  organ  dengan keinginan  yang  berbeda  dari  keinginan negara  anggotanya  untuk  membedakan organisasi dari bentuk kerja sama internasional lainnya. (Klabbers, 2002) Secara  teknis,  organisasi  internasional terdiri dari dua kategori, yaitu intergovernmental  organization (IGO)  dan nongovernmental  organization (NGO).  IGO adalah organisasi antarpemerintah yang juga didirikan  atas  kesepakatan  antarpemerintah di  mana  pemerintah  tersebut  menjadi representasi  dari  masing-masing  negara. (Gutner,  2017)  Dari  keanggotaan  tersebut, IGO  kerap  kali  memiliki  tujuan  untuk meminimalisasi  konflik  dan  mendorong perdamaian, serta membuat regulasi di level internasional. Sementara itu, NGO beranggotakan  individu,  kelompok,  atau asosiasi  yang  terorganisasi  secara  formal. NGO  secara  eksplisit  memiliki  agenda keadilan sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup, pemajuan HAM, atau  perlindungan  lingkungan.  (Atkinson  &
Scurrah, 2009) Dalam melaksanakan kegiatannya, NGO kerap kali
mengimplementasikan program-program tertentu  dan  memberikan  fasilitas  jasa  atau mencoba memengaruhi kebijakan.
Terkait  IGO  maupun  NGO  tersebut, subjek  hukum  dari  organisasi  internasional adalah subjek buatan atau bukan subjek asli. Hal  tersebut  dikarenakan  tidak  mempunyai unsur-unsur objektif, seperti wilayah, penduduk, dan pemerintah sebagaimana yang dimiliki  oleh  negara.  Oleh  karena  itu, keberadaan atau berdirinya organisasi internasional  tidak  lepas  dari  kehendak beberapa  negara  yang  pada  dasarnya memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Kemudian,  negara-negara  tersebut  akan merumuskan  suatu  perjanjian  internasional sebagai  unsur  yang  mengikat  dari  negara- negara  yang  terlibat  dalam  perumusan tersebut.  Perjanjian  yang  bernama  akte konstitutif  sebagai  salah  satu  instrumen yuridis  tersebut,  dapat  berdampak  terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing negara anggota. Dengan kata lain, berdirinya organisasi  internasional  atas  dasar  akte konstitutif  tersebut  merupakan  manifestasi dari  beberapa  negara  melalui  kesepakatan bersama. (Mauna, 2005)
Meskipun organisasi internasional tersebut  merupakan  subjek  buatan,  negara yang  menjadi  anggota  dari  organisasi internsional  tersebut  terikat  oleh  perjanjian atau  hukum  internasional,  program  kerja, kebijakan,  dan  lain-lainnya.  Hal  tersebut dikarenakan adanya sifat supranasional yang dimiliki  oleh  organisasi  internasional.  Sifat tersebut  mengandung  pengertian  bahwa suatu  negara  yang  menjadi  anggota  dari organisasi internasional tidak dapat mendapatkan atau memiliki kedaulatan yang absolut atau dapat disebut sebagai kedaulatan positif.  Keanggotaan  suatu  negara  tersebut telah  membatasi  kedaulatan  negara  tersebut akibat  adanya  delegasi  dari  organisasi internasional  yang  mendapatkan  sedikit kedaulatan di negara bersangkutan. Kemudian, negara anggota organisasi

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
internasional  harus  menerapkan  prinsip sovereign  equality sebagai  dasar  kerja  sama antarnegara  sesuai  dengan  konsentrasi  dari organisasi internasional. (Mauna, 2005)
Lebih  lanjut,  organisasi  internasional dilengkapi  dengan  hak  istimewa  dan kekebalan.  Hal  tersebut  dikarenakan adanya personalitas  yuridis  yang  berisi  tentang kepemilikan  hak  dan  kewajiban  dalam rangka  melaksanakan  tugas  dengan  baik, sehingga  organisasi  internasional  dapat memperoleh kebebasan dan kelancaran yang diperlukan  bagi  pelaksanaan  perannya dengan. Adapun hak istimewa tersebut, yaitu kantor  organisasi  internasional  di  berbagai negara  tidak  boleh  di  ganggu  gugat  karena kantor  tersebut  diakui  atau  dilindungi berdasarkan persetujuan kantor pusat organisasi. Terkait hal tersebut, penguasa di negara  bersangkutan  tidak  dapat  memasuki kantor  organisasi  internasional  tanpa  seizin Direktur  Jenderal  atau  Sekretaris  Jenderal dari organisasi internasional tersebut. Sebaliknya, Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal tersebut juga berjanji untuk menjaga keamanan  dan  ketenteraman  serta  tidak menjadi  tempat  pelarian  bagi  tahanan  atau semacamnya. Berikutnya, kekebalan yang di miliki  oleh  organisasi  internasional  adalah terbebas  dari  tuntutan  hukum  peradilan nasional  di  negara  bersangkutan.  (Mauna, 2005)
Selain  hak  istimewa  dan  kekebalan,
organisasi internasional mengemban beberapa peran sebagai
bentuk pengaplikasian  atau  implementasi  dari perjanjian atau hukum internasional, program kerja, kebijakan, dan lain-lainnya yang telah diciptakan.  Tidak  hanya  itu,  peran  dari organisasi internasional juga menjadi kewajiban  yang  harus  dilakukan  untuk mencapai tujuan atau memenuhi kepentingan dari  organisasi  internasional  itu  sendiri terutama yang berkaitan dengan bidang atau konsentrasi  dari  organisasi  internasional tersebut. Dalam hal ini, organisasi internasional  berperan  dalam  menjalankan atau  melaksanakan  enam  fungsi  di  mana
enam  fungsi  tersebut  meliputi  pembuatan hukum, melaksanakan pemantauan perjanjian  internasional,  pemberian  sanksi, penggunaan kekuatan, penyelesaian sengketa,  serta  pengumpulan,  analisis,  dan penyebaran informasi. (Cogan & et.al., 2016)
Pertama, organisasi internasional yang memiliki unsur-unsur tertentu dapat menghasilkan  atau  menciptakan  hukum internasional.  Unsur-unsur  yang  dimaskud tersebut  menekankan  pada  keberlanjutan, tujuan  terpisah  dari  sumber  tradisional,  dan kekuasaan  yang  berbeda,  serta  memiliki organ-organ  tambahan,  seperti  keanggotaan dan  pengambilan  keputusan.  Selain  itu, penciptaan  hukum  internasional  tersebut tidak  lepas  dari  kebutuhan  bagi  kehidupan internasional  dan  peningkatan  tindakan kolektif negara-negara akibat adanya ancaman  khusus  terhadap  perdamaian  atau keamanan.  (White,  2016)Kedua,  organisasi internasional  berperan  dalam  melaksanakan pemantauan untuk mengetahui atau memastikan  bahwa  mitra  dalam  kerja  sama mematuhi  persyaratan  maupun  ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional. Terkait hal tersebut, perjanjian internasional itu  sendiri  memiliki  fungsi  penting  dalam menetapkan  aturan  prosedural,  memberikan saran  kebijakan,  atau  mengkoordinasikan tindakan.  Bidang-bidang  yang  menjadi bagian  dari  perjanjian  internasional  dan memerlukan  pemantuan  dari  organisasi internasional,  yaitu  ekonomi,  lingkungan, HAM,  dan  keamanan.  (Betz  &  Koremenos, 2016)Ketiga,  organisasi  internasional  dapat memberikan sanksi yang bersifat koersif atau memberikan  tekanan  kepada  negara  target, organisasi,  atau  individu  untuk  mengubah perilakunya.  Tindakan-tindakan  pemberian sanksi  tersebut  biasanya  meliputi  sanksi ekonomi, embargo senjata, pembekuan aset, dan  larangan  bepergian.  Lebih  lanjut, pemberian sanksi oleh organisasi internasional  harus  disesuaikan  dengan tujuan dan norma dari organisasi

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
internasional  bersangkutan.  Dengan  kata lain,  sanksi  yang  diberikan  tersebut  harus didasarkan  oleh  tujuan  utama  sanksi, misalnya  melindungi  hak  asasi  manusia, menjaga perdamaian dan keamanan internasional,  dan  sebagainya.  (Farrall, 2016)Keempat, organisasi internasional dapat menggunakan kekuatan dengan tujuan lain  yang  melampaui  batasan  penggunaan kekuatan.  Tujuan  tersebut  berkaitan  dengan pelestarian  dan  perlindungan  hak,  tugas fungsional, seperti kemajuan telekomunikasi, atau  promosi  maupun  implementasi  nilai- nilai  yang  lebih  luas.  Terkait  hal  tersebut, kekuatan  hanya  akan  digunakan  oleh organisasi  internasional  untuk  kepentingan bersama  atau  bukan  kepentingan  beberapa negara.  (Weller,  2016)  Kelima,  organisasi internasional  kerap  kali  memainkan  peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang didasarkan  oleh  berbagai  cara  di  mana  cara tersebut  mencerminkan  keragaman  struktur, mandat,  dan  konteks  politik  dari  organisasi internasional.  (Crook, 2016)
Terakhir  atau  keenam,  organisasi internasional dapat berperan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Dalam
mengumpulkan
informasi, organisasi
internasional  menggunakan  banyak  cara, yaitu  mengumpulkan  informasi  dari  sumber nasional; kemitraan antarorganisasi internasional;  produksi  kolektif  informasi baru oleh anggota dan pemangku kepentingan  dalam  organisasi  internasional; masukan  dari  pemerintah,  organisasi  PBB, dan organisasi masyarakat; dialog elektronik, konsultasi,  dan  forum;  mengumpulkan masukan dan prioritas dari masyarakat umum atau  daerah.  Tujuan  pengumpulan  data tersebut  adalah  mendapatkan  gambaran terlengkap yang dimungkinkan oleh ketersediaan data. Kemudian, informasi yang telah  terkumpul  harus  dianalisis  untuk mendapatkan  legitimasi,  sehingga  informasi
tersebut  dapat  diproduksi  secara  ilmiah  dan disebarluaskan. (Blanc & Coicaud, 2016)

## Hak Asasi Manusia (HAM)
Walter Carlsnaes, et.al. mendefinsikan HAM  dalam  bukunya  yang  berjudul Handbook of International Relations sebagai seperangkat  gagasan  dasar  tentang  perilaku yang berhak di terima oleh semua orang atau antarsesama manusia akibat adanya keuniversalan  atau  sifat  universalitas  yang berasal  dari  HAM  itu  sendiri  di  mana perilaku  tersebut  mencakup  kesetaraan  dan nondiskiriminasi. (Carlsnaes & et.al., 2004)HAM yang diimplementasikan di ranah internasional mengalami perpecahan tentang hak-hak  yang  seharusnya  dinikmati  oleh setiap manusia pada abad ke-18 – abad ke-20. Perpecahan  itu  sendiri  tidak  lepas  dari pemikiran tentang HAM mengalami perkembangan  dari  waktu-waktu  di  mana perkembangan  HAM  tersebut  terbagi  dalam tiga generasi perkembangan dengan cakupan HAM yang berbeda setiap generasinya.Pada abad  ke-18  –  abad  ke-20,  generasi  pertama dari HAM berfokus untuk memformulasikan HAM sebagai hak setiap individu yang tidak dapat di rampas oleh negara, contohnya hak sipil dan politik.Adapun hak politik dan hak sipil  itu  sendiri  meliputi  hak  kebebasan berbicara,  kebebasan  beragama,  kebebasan pers,  dan  kebebasan  berkumpul.(Bakry, 2017)
Dalam  studi  hubungan  internasional, hal tersebut menjadi bagian dari pendekatan pluralisdi  mana  HAM  dapat  dikategorikan sebagai  isu  hubungan  internasional  yang berhubungan  dengan  kepentingan  negara, bahkan mencakup kepentingan setiap manusia  tanpa  memandang asal  negara atau kebangsaan.Untuk  memenuhi  kepentingan tersebut, pendekatan pluralis mengaitkannya dengan  peran  aktor  nonnegara.Sebelumnya, aktor nonnegara tersebut telah mendistribusikan kekuasaan dan pengaruh di antara  serangkaian  di  dalam  hubungan

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
internasional  serta  menyerahkan  beberapa unsur  kedaulatannya  kepada  organisasi internasional baik IGO maupun NGO.Organisasi internasional terutama NGO  yang  didalamnya  terdapat  pemerintah sebagai  perwakilan  suatu  negara  dapat mempengaruhi  hasil  suatu  peristiwa  atau sebuah  keputusan  yang  masih  berkaitan dengan HAM yang didalamnya memuat hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.(Steans & Pettiford, 2009)
Terkait  hal  tersebut,  NGO  yang mengadvokasi isu HAM dan menerapkan hak atas  bantuan  kemanusiaan  bagi  setiap manusia  yang  berada  dalam  kesulitan  serta berkontribusi pada HAM yang melekat pada diri  setiap  manusia  telah  berdampak  pada otoritas publik dalam berbagai cara. Selanjutnya, NGO dapat memberikan advokasi  tentang  berbagai  informasi  yang memungkinkan  badan-badan  khusus  HAM dalam  suatu  fungsi  atau  tujuan  organisasi internasional  terutama  dalam  NGO  itu sendiri,  NGO  lainnya,  maupun  IGO  lainnya dan juga dapat menantang atau memvalidasi fakta  maupun  kebijakan  yang  diajukan  oleh negara. Oleh karena itu, sulit percaya bahwa pembuatan  dan  penerapan  standar  HAM dapat  berjalan  dengan  cara  yang  sama  di setiap  tanpa  adanya  peranan  organisasi internasional  terutama  NGO  itu  sendiri. (Forstyle, 2012)

## Pekerja Migran
Pekerja migran yang bekerja di negara penempatan  berkorelasi  terhadap  fenomena migrasi tenaga kerja yang semakin meningkat  dalam  dua  dekade  terakhir. Migrasi diartikan oleh Zahra R. Babar dalam karyanya  yang  berjudul “Understanding Labour  Migration  Policies  in  the  Gulf Cooperation  Council  Countries” sebagai fenomena transnasional yang dijalankan oleh jutaan  migran  termasuk  didalamnya  tenaga kerja untuk menuju negara penempatan atau tujuan maupun negara transit. (Babar, 2020) Kemudian,  pekerja  migran  itu  sendiri didefinisikan dalam Pasal 11 C143 – Migrant
Workers (Supplementary Provisions) Convention 1975 ) sebagai setiap orang yang bermigrasi  atau  akanbermigrasi  ke  negara lain  untuk  bekerja  termasuk  setiap  orang yang diterima sebagai pekerja migran secara teratur.  Dengan  kata  lain,  pekerja  migran merupakan subjek atau pelaku yang sebelumnya melaksanakan migrasi ke negara lain  dalam  rangka  mencari  pekerjaan  atau akan bekerja maupun melaksanakan pekerjaan berdasarkan persetujuan di negara asal.
Lebih lanjut, pekerja migran itu sendiri terdiri  dari  lima  kategori  yang  telah ditetapkan oleh ILO, yaitu pemukim, pekerja kontak,  profesional,  pekerja  dalam  status tidak  teratur,  dan  pencari  suaka  atau pengungsi.  Adapun  penjelasan  mengenai lima kategori tersebut sebagai berikut.
1. Pemukim – orang yang pindah ke negara lain untuk tinggal secara permanen;
2. Pekerja  kontrak  –  orang  yang  akan bekerja untuk jangka waktu tertentu dan akan  kembali  ke  negara  asalnya  ketika jangka  waktu  bekerjanya  telah  selesai, namun pekerja dapat mengajukan perpanjangan  waktu  (misalnya  pekerja musiman  di  bidang  pertanian,  pekerja pos,  pekerja  konstruksi,  pekerja  rumah tangga);
3. Profesional  –  pekerja  berkualifikasi tinggi dengan keterampilan sesuai dengan permintaan yang dapat dipasarkan di berbagai negara;
4. Pekerja dalam status tidak teratur – orang yang  bekerja  di  luar  negeri  melalui  cara tidak  teratur  atau  ilegal,  tanpa  dokumen yang  sah,  menggunakan  visa  yang  telah melebihi  batas  waktu  yang  ditentukan; dan
5. Pencari  suaka  atau  pengungsi  –  orang yang  telah  meninggalkan  rumahnya untuk  menghindari  bahaya  maupun penganiayaan politik, agama atau etnis di mana  orang  tersebut  biasanya  bekerja untuk  bertahan  hidup  di  negara  lain

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
apabila  diperbolehkan  oleh  hukum ketenagakerjaan dari negara
bersangkutan. (Stalker, 1994)
Di samping itu, terdapat juga beberapa kategori  yang  kerap  kali  dikaitkan  dengan pekerja  migran.  Padahal,  kategori  tersebut tidak  menjadi  kategori  dari  pekerja  migran. Adapun kategori atau bagian yang di maksud tersebut, yaitu  pelaut; orang yang datang ke suatu  negara  untuk  tujuan  penelitian  atau pendidikan;  pekerja  di  daerah  perbatasan antarnegara;  anggota  dari  profesi  liberal maupun  artis  yang  telah  memasuki  suatu negara  dalam  waktu  yang  singkat;  dan karyawan  organisasi  atau  usaha  yang beroperasi di suatu negara. Namun karyawan tersebut  sebelumnya  telah  mendapatkan persetujuan  untuk  melaksanakan  tugas tertentu  dalam  jangka  waktu  terbatas  dan diharuskan meninggalkan negara bersangkutan  setelah  tugasnya  selesai. (International Labour Conference, 2016)
Dari  adanya  pengkategorian  pekerja migran tersebut, sebagian besar dari pekerja migran  didominasi  oleh  pekerja  yang  putus sekolah  maupun  pekerja  tidak  terampil  di mana  pekerja  migran  tersebut  tertarik  untuk mencari pekerjaan yang layak di luar negeri. Pada  umumnya,  pekerja  migran  tersebut berada  dalam  kategori  pekerja  kontrak.  Hal tersebut  dikarenakan  tingkat  pengangguran di  negara  asalnya  cukup  tinggi  atau  hanya mendapatkan  upah  yang  rendah  di  negara asal,  sehingga  tidak  memungkinkan  bagi pekerja migran untuk mendapatkan pekerjaan  yang  layak  di  negara  asalnya. (International  Organization  for  Migration, 2010) Untuk negara tujuan atau penempatan dari  pekerja  migran  itu  sendiri,  hampir separuh dari semua migrasi internasional dari pekerja  migran  memilih  bekerja  di  negara berkembang, negara industri baru, dan negara teluk.  (International  Labour  Organization, 2008)  Cara  atau  metode  yang  di  tempuh pekerja migran untuk dapat bekerja di negara penempatan atau tujuan didasarkan oleh dua metode,  yaitu regular  migration dan irregular  migration .  Berikut  ini  merupakan
gambar  yang  berisi  tentang  perbedaan  dari dua  motode  yang  dilakukan  oleh  pekerja migran  tersebut  beserta  skema  dari  kedua metode tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan penelitian adalah pendekatan  penelitian  kualitatif.  Pendekatan penelitian  kualitatif  itu  sendiri  didasarkan pada  analisis  subjektif,  filosofi  empirisme, mengikuti  pendekatan  inkuiri  yang  tidak terstruktur,  bersifat  fleksibel  dan  terbuka, serta  nonlinier.Hal  tersebut  memungkinkan untuk  memasukkan  ide-ide  baru  pada  saat mengumpulkan  data  penelitian  ilmiah. Terkait  hal  tersebut,  pendekatan  kualitatif memiliki  beberapa  desain  umum  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data,  yaitu reflective journal log , community discussion forums , holistic  research , focus  group  or group  interviews , oral  history , participant observation ,  dan case  study .  Tujuan  dari penelitian  yang  menggunakan  pendekatan kualitatif,  yaitu  mendeskripsikan  daripada mengukur, mempercayakan kepada pemahaman yang cenderung mendalam, dan menggunakan  sampel  yang  kecil,  serta mengeksplorasi persepsi dan perasaan daripada  fakta  dan  angka.  Oleh  karena  itu, fokus utama dari pendekatan kualitatif dalam suatu  penelitian  ilmiah  adalah  pemahaman; penjelasan; penemuan; pengklarifikasi situasi,  perasaan,  persepsi,  sikap,  nilai,  dan keyakinan;  serta  pengalaman  sekelompok orang. (Kumar, 2011) Pendakatan ini sesuai karena penulis hendak menganalisis mengenai  kasus  pelanggaran  hak  asasi  PMI di  Malaysia  pada  tahun  2016  –  2019  dan peran  ILO  sebagai  suatu  ‘organisasi internasional’  dalam  membantu  Indonesia tentang  pelanggaran  hak  asasi  PMI  tersebut serta mendeskripsian informasi tersebut.

## PEMBAHASAN
Kasus  pelanggaran  hak  asasi  pekerja migran  beserta  kerja  sama  yang  tercipta antara ILO dan Indonesia lewat
program Decent  Work  Country  Programme

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
(DWCP)  Indonesia  yang  berlaku  selama empat tahun, yaitu di mulai pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. DWCP Indonesia tersebut ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja, melahirkan hubungan industrial  yang  baik,  dan  memberikan jaminan  sosial.  Decent  Work  Country Programme  (DWCP)  merupakan  suatu kerangka kerjasama utama, yang mana dalam hal  ini  ILO  memberikan  dukungannya kepada negara-negara anggotanya mengenai program  pekerjaan  yang  layak  untuk negaranegara  anggota  ILO.Kerangka  kerja utama ini didasarkan pada mandat ILO yakni untuk  memajukan  peluang  bagi  perempuan dan  laki-laki  guna  mendapatkan  pekerjaan yang  layak  serta  produktif  dalam  kondisi kesetaraan,  keamanan,  kebebasan,  dan bermartabat.  Melalui  DWCP,  ILO  telah mempromosikan  mandat  tersebut  pada tingkat  negara  dan  sebagai  bagian  dari tindakan  ILO  dalam  menanggulangi  krisis pekerjaan  di  seluruh  dunia.(International Labour Organization, 2020)
Dalam organisasi ILO, DWCP
merupakan  ungkapan  dari  program  dan anggaran
ILO di
negara-negara anggotanya.DWCP  mempunyai  peran  pada siklus  pemrograman  dan  penganggaran  ILO sendiri.Program  dan  anggaran  dua  tahunan ILO disusun dalam konteks rencana strategis serta  sebagian  besar  disusun  berdasarkan hasil  yang  ditemukan  pada  penyusunan DWCP.  Dalam  pencapaian  hasil  DWCP tersebut akan berkontribusi terhadap kemajuan  menuju  pencapaian  hasil  global organisasi. Decent Work
Country Programme  (DWCP)  bekerja  dengan  dua cara sekaligus yakni selain mempromosikan pekerjaan  yang  layak  dengan  elemen terpentingnya atas kebijakan ekonomi, sosial, lingkungan,  serta  strategi  pembangunan nasional.  DWCP  juga  secara  bersamaan menciptakan kerangka kerja untuk melayani konstituen  tripartitnya  melalui  pengetahuan, dan  advokasi  ILO.  Konstituen  tripartit  ILO terdiri dari pemerintah, organisasi
pengusaha, dan organisasi pekerja.( International Labour Organization, 2020) Di  bawah  skema  kerjasama  Decent Work  Country  Programme  (DWCP)  yang telah  dikembangkan  sejak  tahun  2006  di Indonesia,  kerangka  kerja  ILO  yang dikembangkan dengan melibatkan partisipasi penuh  pemerintah,  organisasi  pengusaha, serta pekerja, yang kemudian diimplementasikan  dengan  keterlibatanktif dari  ketiga  pihak  tersebut.Pada  saat  proses perumusan DWCP di Indonesia, identifikasi prioritas  secara  tegas  mengacu  pada  Pakta Lapangan  Kerja  Indonesia  (PLKI),  yang mana  PLKI  ini  telah  dirumuskan  sebagai adaptasi  dan  pelaksanaan  Pakta  Lapangan Kerja Global (Global Jobs Pact-GJP) pertama pada  tingkat  negara  menurut  hasil  tinjauan ketenagakerjaan  global.  Pakta  Lapangan Kerja  Global  tersebut  berisi  mengenai portofolio  kebijakan  untuk  mempromosikan pekerjaan, melindungi dan menyeimbangkan ulang  kebijakan-kebijakan  seiring  dengan agenda  kerja  yang  layak.Pakta  Lapangan Kerja  Global  telah  diadopsi  oleh  ILO  pada bulan  Juni  2009.  (International  Labour Organization, 2016)
Dalam  menanggapi  Pakta  Lapangan Kerja  Global  yang  telah  diadopsi  oleh  ILO tersebut,  pemerintah  Indonesia  meminta bantuan
kepada ILO guna mempertimbangkan  penerapan  atas  pakta tersebut.  Selanjutnya,  konstituen  tripartit yang  terdiri  atas  wakil  pemerintah  (dari Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional  dan  Kementerian Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi),  wakil organisasi pekerja, wakil organisasi pengusaha  mengadakan  pertemuan  pada tanggal  18  Februari  2010  di  Jakarta,  yang mana  dalam  pertemuan  tersebut,  konstituen tripartit menilai bahwa Pakta Lapangan Kerja Global  sangat  relevan  bagi  Indonesia sehingga penting untuk melakukan pengadaptasian secara spesifik untuk kebutuhan  Indonesia  dalam  bentuk  Pakta Lapangan  Kerja  Indonesia.  Pengembangan

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Pakta  Lapangan  Kerja  Indonesia  (PLKI) bertujuan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) Pemerintah.(International
Labour Organization, 2016)
Salah  satu  proyek  dalam  DWCP  yang befungsi melindungsi MI terutama PMI yang ada  di  Malaysia  adalah  proyek  Promote. Sejak  Juli  2014,  Nota  Kesepahaman  (MoU) mengenai  pelaksanaan  proyek  Promote  di Indonesia  telah  ditandatangani  oleh  ILO Jakarta dengan Kementerian Tenaga Kerja.Proyek  Promote  mengusulkan  sebuah strategi unik untuk mempengaruhi perubahan yang  berlangsung  lama  guna  mengakhiri pekerja  anak  di  sektor  pekerjaan  rumah tangga dengan meningkatkankapasitas kelembagaan.Peningkatan
kapasitas kelembagaan ini dilakukan melalui organisasi-organisasi  PRT.Hal  ini  bertujuan agar  bisa  mempromosikan  pekerjaan  yang layak bagi PRT secara efektif.  Efektifitas di Indonesia akan mencapai jumlah yang besar dan memiliki efek saling mempengaruhi pada pengembangan kebijakan di kawasan terutama  di  negara-negara  Asia  Tenggara (ASEAN). (International Labour
Organization, 2016)
Proyek  Promote  akan  berfokus  pada beberapa  hal  berikut  ini  yaitu  memperluas perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga,  memperluas  jangkauan  dan  daya tanggap  organisasi  pekerja  rumah  tangga pada  tingkat  nasional  dan  regional  dengan tujuan untuk mengatasi fenomena kompleks yakni  pekerjaan  layak  di  sektor  pekerjaan rumah tangga melalui peningkatan kapasitas yang  telah  ditargetkan,  mempromosikan sharing  pengetahuan  di  dalam  negeri  dan regional,  memecahkan  masalah  baru  dalam meningkatkan kesadaran menggunakan media  massa  serta  kemitraan  yang  inovatif, kemudian  fokus  yang  terakhir  yakni memastikan analisis serta dokumentasi hasil yang transparansi dan akuntabilitas merupakan  prinsip  utama  dalam  proyek  ini. Dengan  membangun  komitmen  nasional Indonesia, Promote akan memberikan
perubahan  yang  langgeng  dalam  wacana maupun  tindakan  guna  mempromosikan pekerjaan  yang  layak  bagi  pekerja  rumah tangga  dan  penghapusan  pekerja  rumah tangga  anak  secara  bersamaan  pada  sektor informal yang lebih banyak didominasi oleh perempuan. Pendanaan untuk proyekkerjasama teknis ILO dengan Indonesia melalui proyek Promote ini berasal dari  donor  United  States  Department  of Labor  (USDOL)  sebesar  USD  5,000,000. Dengan  program  ketenagakerjaan  yang diarusutamakan  dalam  kebijakan  ekonomi makro,  perburuhan  dan  sosial  melalui analisis dan perangkat perburuhan yang baik, pada  poin  ini  proyek  kerjasama  teknisnya yakni  ETE  (Assessing  and  Addressing  the Effects  of  trade  on  Employment),  MAP (Monitoring  and  Assessing  Progress  on Decent  Work),  PcDP  II  (People  centred Development  Programme  Phase  II),  ILO bekerja  sama  dengan  Indonesia  untuk memastikan keamanan dari PMI di Malaysia.
Adapun  strategi  nasional  dan  provinsi dari  proyek  Promote,  yang  mana  dalam kerjasama  teknis  ini  ILO  akan  bermitra dengan  tiga  jaringan  startegis  yang  benar- benar  akan  mempengaruhi  wacana  publik mengenai tindakan mempromosikan pekerjaan  yang  layak  bagi  PRT.  Dalam  hal ini  diharapkan  memberikan  dampak  bagi peningkatan  perlindungan  dan  penegakan hukum  untuk  mempromosikan  pekerjaan layak bagi PRT, terjadi peningkatan terhadap kondisi  kerja  dan  kehidupan  PRT,  dan  lain sebagainya.  Selanjutnya,  strategi  regional dalam proyek Promote yakni akan berinvestasi  dalam  pengembangan  kapasitas dua  organisasi  regional  yang  berpengaruh. International  Domestic  Workers  Network (IDWN) akan mempromosikan
pengembangan kapasitas dan berbagi pengetahuan.Berikutnya  konfederasi  serikat pekerja  internasional  organisasi  regional Asia Pasifik
(ITUCAPRO) akan memobilisasi  serikat  pekerja  dengan  tujuan untuk  memajukan  perlindungan,  pengakuan pekerjaan  layak  bagi  PRT.  Apabila  dua  hal

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
tersebut dikaitkan akan menghasilkan peningkatan aliansi regional melalui lokakaryaregional  dan  berbagi  pengetahuan antara  aktor  yang  peduli  mengenai  upaya mempromosikan  pekerjaan  layak  bagi  PRT. (International Labour Organization, 2016)
Mitra utama dalam pelaksanaan proyek kerjasama teknis Promote antara ILO dengan Indonesia  yakni  proyek  Promote  akan bermitra  dengan  tiga  jaringan  nasional utama,  yang  mana  masing-masing  memiliki sumber  daya,  peran,  serta  tingkat  pengaruh berbeda yang berhadapan dengan pemerintah, sekaligus sebagai agen perubahan. Hal ini apabila digabungkan akan berpotensi  untuk  menciptakan  perubahan legislatif  dan  sosial  yang  nyata.  Tiga  mitra nasional utama tersebut terdiri dari
Kementerian Tenaga Kerja, Jaringan Nasional  Advokasi  PRT  (JALA  PRT), Komite  Aksi  Perlindungan  Pekerja  Rumah Tangga  dan  Buruh  Migran  (KAPRT-BM) merupakan aliansi antara JALA PRT dengan tiga konfederasi serikat pekerja utama yakni
Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh
Indonesia  (KSPSI),  Konfederasi  Serikat
Buruh  Sejahtera  Indonesia  (KSBSI),  dan Kofederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mengadvokasi perubahan legislatif dan ratifikasi Konvensi ILO No. 189.(International Labour Organization, 2016)

## PENUTUP
Indonesia merupakan salah satu negara pengirim  buruh migran  Indonesia  terbanyak diantara negara-negara lain. Faktor pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  jasa  dan sebagainya  menjadi  faktor  utama  buruh migran  Indonesia  bekerja  ke  luar  negeri setiap  tahunnya.  Negara  diuntungkan  oleh keberadaan  para  buruh  migran  Indonesia, dimana mereka menjadi penyumbang devisa negara  terbesar  nomor  dua  setelah  sektor minyak  dan  gas.  Dengan  Decent  Work Country Programme (DWCP) sebagai kerangka kerjasama utama, ILO bekerja sama
dengan  Indonesia  untuk  melindungi  PMI  di Malaysia.

## DAFTAR PUSTAKA
Azi,  M.  A.,  &  et.al.  (2017).  Restructuring
Foreign Worker Policy and Community Transformation in
Malaysia. Historical Social Research,
42 (3).
Babar,  Z.  R.  (2020).  Understanding  Labour
Migration Policies in the Gulf
Cooperation Council Countries. In S.
I.  Rajan,  &  G.  Z.  Oommen  (Eds.),
Asianization  of  Migrant  Workers  in the Gulf Countries. Singapore: Springer Nature. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2019). Data Penempatan dan  Perlindungan  PMI  Periode Tahun 2018. Jakarta: Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO) . Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.  (2020). Laporan  Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja  Migran  Indonesia  Tahun 2019. Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Bakry,  U.  S.  (2016). Pedoman  Penulisan Skripsi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Deepublish.
Bakry, U. S. (2017). Dasar-Dasar Hubungan Internasional. Jakarta: Kencana.
Betz,  T.,  &  Koremenos,  B.  (2016). Monitoring Processes. In J. K. Cogan, & et.al. (Eds.), The Oxford Handbook

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
of International Organizations.
Oxford: Oxford University Press
Blanc,  D.  L.,  &  Coicaud,  J.-M.  (2016). Information Gathering, Analysis, and Dissemination.  In  J.  K.  Cogan,  & et.al. (Eds.), The Oxford Handbook of
International  Organization. Oxford: Oxford University Press.
Carlsnaes, W., & et.al. (2004). Handbook of
International Relations. London:
SAGE Publications. Crook, J. R. (2016). Dispute Settlement. In J. K. Cogan, & et.al. (Eds.), The Oxford Handbook of International Organizations. Oxford: Oxford University Press.
Cogan,  J.  K.,  &  et.al.  (Eds.).  (2016).  The
Oxford  Handbook  of  International
Organizations.  Oxford  University Press.
Farrall, J. (2016). Sanctions. In J. K. Cogan,
& et.al (Eds.), The Oxford Handbook of International Organizations. Oxford: Oxford University Press.
Forstyle,  D.  P.  (2012).  Human  Rights  in
International  Relations.  New  York:
Cambridge University Press.
International  Labour  Organization.  (2020) ILO Decent Work Country Programme:  A  Practical  Guidebook Version  4.  Jakarta:  International Labour Organization. Retrieved from:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/p ublic/---ed_mas/---
program/documents/genericdocumen t/wcms_561025.pdf
International  Labour  Organization.  (2016).
Laporan International Labour Organization,  Program  Pekerjaan
Layak  Nasional  Untuk  Indonesia
2012-2015.Jakarta: International
Labour Organization.
International  Labour  Organization.  (2016).
Promoting  Fair  Migration.  Geneva: International Labour Organization.
International  Labour  Organization.  (2015). Indonesia  and  Malaysia  discussed ways  to  improve  protection  of Indonesian domestic migrant workers in  Malaysia.  Retrieved  from  ILO  in Indonesia and Timor-Leste: https://www.ilo.org/jakarta/info/publ ic/pr/WCMS_421579/lang-- en/index.htm
International  Labour  Organization.  (2013).
Programme  and  Budget  for  the Biennium 2014–15. Geneva: International Labour Office. International  Labour  Organization.  (2011). Programme  and  Budget  for  the Biennium 2012–13. Geneva: International Labour Office. International Labour Organization. (2008). In Search  of  Decent  Work  –  Migrant Workers' Rights: A Manual for Trade
Unionists. Geneva: International
Labour Office.
International  Labour  Organization.  (n.d.).
Ratifications for Malaysia. Retrieved from Information System on International Labour Standards: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/ f?p=1000:11200:0::NO:11200:P1120 0_COUNTRY_ID:102960
Kumar, R. (2011). Research Methodology: A
Step  by  Step  Guide  for  Beginners. London: SAGE Publications Ltd. Gutner, T. (2017). International
Organizations  in  World  Politics. California: SAGE Publications.

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Martin,  L.  L.,  &  Simmons,  B.  A.  (2013).
International Organizations and Institutions. In W. Carlsnaes, & et.al. (Eds.),  Handbook  of  International Relations. London: SAGE Publications.
Rahel,  M.,  &  Chowdhury,  T.  M.  (2017).
Migrant Workers under the Domestic Law and International Labour Organization  (ILO)  Convention  in Perspective of Malaysia.
International Journal of Business and Technopreneurship, 7(2).
Stalker, P. (1994). The Work of Strangers: A Survey  of  International  Labour Migration  .  Geneva:  International Labour Office.
Tan, W., & Shahrullah, R. S. (2017). Human Rights  Protection  For  Indonesian
Migrant  Workers:  Challenges  For
ASEAN. Mimbar Hukum, 29(1) Weller,  M.  (2016).  Use  of  Force.  In  J.  K. Cogan,  &  et.al.  (Eds.),  The  Oxford Handbook of International Organization. Oxford: Oxford University Press.
Whelan,  J.,  &  et.al.  (2016).  Abused  and
Alone:  Legal  Redress  for  Migrant Domestic  Workers  in  Malaysia.
Indonesia Law Review, 6(1). White, N. D. (2016). Lawmaking. In e. Jacob Katz  Cogan  (Ed.),  The  Oxford Handbook of International Organizations. Oxford: Oxford University Press.