Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law Sep-2023, Vol.8, No.2, hal.138-154 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## ANALISI HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI ONLINE MARKETPLACE SHOPEE
(Studi perbandingan Akad Qardh, Fatwa DSN No 19/DSNMUI/IV/2001 dan ketentuan perjanjian fitur “SPinjam”)
Sesilia Hajriani 1 , Mursal 2 , Muhammad Fauzi 3
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia
E-mail: sesiliahajriani@gmail.com ,  mursal@iainkerinci.ac.id , mf0093391@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine how the Qardh Akad Analysis in the SPinjam Feature on the Shopee Application. Shopee Pinjam (SPinjam) is an online cash loan product that offers loans with a fast, safe, minimal risk and unsecured process. So that SPinjam becomes an alternative for people who need  funds.  because  Indonesia  is  a  majority  Muslim  community,  this  Marketplace  must  be adjusted  to  Sharia  provisions.  There  is  no  Fatwa  specifically  related  to  the  Marketplace.  The formulation of the problem in this study How is the mechanism of Terms and Conditions of Shopee Pinjam  Services  for  Loan  Recipients  on  the  Shopee  Application,  How  is  the  Analysis  of  the Conformity of Qardh Akad with the Terms and Conditions of Shopee Pinjam Services for Loan Recipients  on  the  Shopee  Application  and  How  is  the  Analysis  of  DSN-MUI  Fatwa  No: 19/DSNMUI/IV/2001  with  the  Terms  and  Conditions  of  Shopee  Pinjam  Services  for  Loan Recipients on the Shopee Application.This type of research is library research, the data analysis method uses normative descriptive methods, uses a fatwa approach and inductive thinking. The results of this study indicate that: Users of the SPinjam feature in the Shopee application are Shopee application users who have reached the gold member level with a certain credit limit. The loan consists of a disbursement fee of 1% monthly installment fee (5%/month) and a monthly SPinjam protection fee (0.25%/month). The conformity between DSN MUI Fatwa No.19/DSN- MUI/IV/2001 and the SPinjam Terms and Conditions of Service document can be concluded that it is not fully in accordance with the provisions of sharia principles. The conflicting points of the SPinjam Document are related to the following; loan repayment system in the form of credit, late fees, loan interest, risk of credit failure for borrowers and dispute resolution institutions.
Keywords : SPinjam, Akad Qardh, Shopee

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Qardh Akad Pada Fitur SPinjam Pada Aplikasi Shopee.Shopee Pinjam (SPinjam) merupakan produk pinjaman tunai online yang menawarkan  pinjaman  dengan  proses  yang  cepat,  aman,  minim  resiko  dan  tanpa  jaminan. alternatif  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  dana.karena  Indonesia  mayoritas masyarakatnya  beragama  Islam  maka  Marketplace  ini  harus  disesuaikan  dengan  ketentuan Syariah.Tidak  ada  Fatwa  khusus  terkait  Marketplace.Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini Bagaimana  mekanisme  Syarat  dan  Ketentuannya?  Layanan  Pinjam  Shopee  bagi  Penerima Pinjaman di Aplikasi Shopee, Bagaimana Analisa Kesesuaian Qardh Akad dengan Syarat dan
Ketentuan Layanan Pinjam Shopee bagi Penerima Pinjaman di Aplikasi Shopee dan Bagaimana Analisa  Fatwa  DSN-MUI  No:  19/DSNMUI/IV/2001  tentang  Syarat  dan  Ketentuan  Layanan Pinjam  shopee  bagi  Penerima  Pinjaman  pada  Aplikasi  shopee.Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  kepustakaan,  metode  analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif  normatif, menggunakan  pendekatan  fatwa  dan  pemikiran  induktif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa : Pengguna fitur SPinjam pada aplikasi shopee adalah pengguna aplikasi shopee yang sudah mencapai level gold member dengan limit kredit tertentu, pinjaman tersebut terdiri dari biaya pencairan sebesar biaya cicilan perbulan sebesar 1% (5%/bulan ) dan biaya perlindungan SPinjam bulanan (0,25%/bulan).Kesesuaian antara Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 dengan dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam dapat disimpulkan belum sepenuhnya sesuai  sesuai  dengan  ketentuan  prinsip  syariah.Hal-hal  yang  bertentangan  dalam  Dokumen SPinjam adalah terkait dengan hal-hal sebagai berikut; sistem pengembalian pinjaman berupa kredit,  biaya  keterlambatan,  bunga  pinjaman,  risiko  kegagalan  kredit  bagi  peminjam  dan lembaga penyelesaian sengketa.
Kata Kunci ,: SPinjam, Akad Qardh, Shopee

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  perkembangan  teknologi  telah  mendorong  lahirnya Digitalisasi  Transaksi  Ekonomi.  Salah  satunya  ditandai  dengan  hadirnya Marketplace  sejak  tahun  1999,  Forum  KASKUS  merupakan  cikal  bakal  toko online di Indonesia yang didirikan oleh Andrew Darwis disusul Marketplace lainnya  antara  tahun  2007  sampai  dengan  puncak  persaingan  Marketplace pada  tahun  2015 1 .  Salah  satu  Marketplace  yang  banyak  digunakan  di Indonesia adalah Shopee. Selain jual beli, Shopee juga menyediakan beragam fitur-fitur yang menarik salah satunya yaitu Spinjam (Shopee Pinjam) 2
Shopee Pinjam (SPinjam) adalah produk pinjaman tunai secara online untuk pengguna terpilih shopee yang mana fitur ini menawarkan pengajuan yang  mudah,  bunga  yang  tergolong  rendah,  dan  cicilan  bulanan.  Melihat penawaran  pinjaman  dengan  proses  yang  cepat,  aman,  minim  resiko  dan tanpa jaminan. Tak dapat dipungkiri bahwa shopee pinjam menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat 3 .
Karena  Indonesia  mayoritas  masyarakatnya  muslim,  maka  sudah menjadi  suatu  keharusan  untuk  menjalankan  pinjaman  yang  baik  menurut prinsip syariah. Sehingga diperlukan konsep halal marketplace sebagai pasar
1 Tutik Mustajibah and Agus Trilaksana, ‘Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999- 2015’, Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah , 10.3 (2021); Achmad Abubakar and Hamka Ilyas, ‘ANALISIS ASBABUN NUZUL AYAT-AYAT EKONOMI’, 8.2 (2023), 117–37. 2 Sitti  Fatimah,  ‘Analisis  Layanan  Pinjaman  Berbasis  Fintech  Pada  Fitur  Shopee  Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah’, Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial  Keagamaan ,  1.2  (2021),  70–93;  Dirah  Nurmila  Siliwadi,  ‘JUAL  BELI  ONLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAY LATER : Kajian Hukum Ekonomi Syariah’, Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law , 7.1 (2022), 50–69 <https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2996>.
3 Eka Tistiana Hartanti, ‘Transaksi Peminjaman Uang Menggunakan Aplikasi Online (Fintech) Perspektif KUHPerdata Dan Akad Qardh’ (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).
yang  dapat  digunakan  oleh  penduduk  muslim  dalam  melakukan  berbagai transaksi 4
Data menunjukkan pada Kuartal II Tahun 2022 Shopee mendapat 131,3 juta kunjungan web perbulan dan ini termasuklah umat muslim 5 . Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagian besar di khususkan untuk Lembaga Keuangan Syariah. Seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Simpan Pinjam Syariah dan Lembaga Pembiayaan Syariah. Tidak ada Fatwa yg secara khusus berkaitan dengan Marketplace.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK) No.  77/POJK.1/2016  Pasal  1  angka  (3) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa:
“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka  melakukan  perjanjian pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung  melalui  sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” 6 .
Dalam  Islam  pinjaman  diatur  dalam  akad  Qardh 7 .  Qardh  merupakan akad  untuk  memberikan  pinjaman  dari  individu  atau  instansi  keuangan syariah pada pihak lain atau pihak yang membutuhkan yang fungsinya untuk memenuhi  kebutuhan  mendadak  (Rosyada,  2021:  2).  Akad  Al-Qardh  diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 untuk dijadikan pedoman bagi Lembaga  Keuangan  Syariah.  Maka  terkait  hal  ini  Shopee  Pinjam  bukan merupakan suatu Lembaga Keuangan Syariah.
Berkenaan dengan objek penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian yang  membahas  tema  yang    sama.  Pertama,  penelitian  Aulia  Azhar  yang mengemukakan  bahwa  praktik  shopee  pinjam  dari  marketplace  shopee  ini tidak  memenuhi  syarat  qardh  atau  utang  piutang  yaitu  tidak  adanya keuntungan bagi si muqridh (yang memberikan utang) dan shopee pinjam di aplikasi shopee ini mengandung riba yang dilarang Islam 8
4 Wahyu Setyorini and others, ‘Potensi Dan Tantangan Marketplace Halal Di Indonesia’, Journal of  Halal  Product  and  Research ,  4.2  (2021),  90  <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4- issue.2.90-97>.
5 Rifda Aufa Putri, ‘E-Commerce Indonesia Paruh Pertama 2022’, IPrice Insights , 2022.
6 Otoritas  Jasa  Keuangan,  ‘Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  77  /POJK.01/2016 Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi’, Otoritas  Jasa Keuangan , 2016, 1–29.
7 Mohammad Wasim Hanif, ‘Qardul Hasan and Community Empowerment : Lessons Can Be Learned from the Two Best Practice Leading Countries , Indonesia and Malaysia’, 8.2 (2023).
8 Aulia Azhar, ‘Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam Di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2021).
Kedua,  penelitian  oleh  Intan  Sakinah  yang  mengemukakan  pada pelaksanaan pembayaran denda keterlambatan Shopee Pinjam ditemukan hal yang  bertentangan  dengan  aturan  dalam  hukum  Islam,  serta  adanya  unsur riba nasi’ah dalam ketentuan yang ditetapkan oleh pihak marketplace shopee 9 .
Ketiga,  penelitian  oleh  Savira  Tsania  Amalia  Rosyada  yang menyimpulkan bahwa Praktik shopee pinjam terdapat tambahan pada awal aplikasi  yang  tidak  disebutkan  perhitungan  berapa  persen  tambahan  yang harus  dibayar  oleh  peminjam  dan  Dalam  rukun  qard  pelaksanaan  shopee pinjam hukumnya sah  namun syarat dalam qard terdapat kejanggalan dimana aset yang menjadi pinjaman harus pasti ukuran, takarannya, timbangannya, bilangannya, maupun panjangnya supaya mudah dikembalikan 10 .
Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan diatas maka masalah tersebut dapat di turunkan menjadi pertanyaan penelitian berikut: Bagaimana mekanisme  Syarat  dan  Ketentuan  Layanan  Shopee  Pinjam  bagi  Penerima Pinjaman pada Aplikasi Shopee?, Bagaimana Analisis Kesesuaian Akad Qardh dengan  Syarat  dan  Ketentuan  Layanan  Shopee  Pinjam  bagi  Penerima Pinjaman  pada  Aplikasi  Shopee?  dan  Bagaimana  Analisa  Fatwa  DSN-MUI No:19/DSNMUI/IV/2001  dengan  Syarat  dan  Ketentuan  Layanan  Shopee Pinjam bagi Penerima Pinjaman pada Aplikasi Shopee?.

## METODE
Jenis  data  yang  diacu  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif. Penelitian  ini  lebih  memfokuskan  datanya  pada  teks  (dokumen)  sehingga penelitian ini dapat disebut penelitian pustaka (library research). Sumber data primer penelitian ini ialah Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam  bagi  Penerima  Pinjaman  pada  Aplikasi  Shopee  (Shopee.co.id)  dan Sumber  data  sekunder  berupa  Skripsi,  Jurnal,  Buku,  Artikel-artikel  online, Fatwa dan yang terpenting adalah aplikasi Shopee serta website resmi Shopee. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif normatif, yaitu menguraikan dan evaluasi data penelitian terkait Akad Qardh
9 Intan Sakinah,  ‘Analisis Hukum Islam Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Pinjam Di Marketplace Shopee’, 2022; Z R Argantara and Y Safitri, ‘Analisis Pelaksanaan Dan Peran  Pembiayaan  Akad  Qard-Hasan  Pada  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Di  Bank Wakaf  Mikro  Alpend  Barokah  Mandiri’, Economics  And  Business  Management  … ,  2023 <https://www.ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/79>. 10 Savira  Tsania  Amalia  Rosyada,  ‘Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Shopee  Pinjam Melalui Marketplace Shopee’ (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021); E Pujiaty and A H Ridwan, ‘PELAKSANAAN  AKAD  QARD  DALAM  SYSTEM  PENDANAAN  ONLINE  BERBASIS  SYARIAH’,
Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan … , 2023 <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/4623>.
sersta Fatwa dan dianalisis dengan Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Fatwa serta menggunakan pola cara berpikir induktif.
Bagian ini meliputi: (1). Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, (2). Populasi dan sampel (subjek penelitian/responden), (3). Instrumen dan teknik pengumpulan data, serta (4). Teknik analisis data yang digunakan.

## PEMBAHASAN
Mekanisme Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam bagi Penerima Pinjaman pada Aplikasi Shopee.
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  dalam  praktik  pinjaman  uang  dari fitur  SPinjam  pada  aplikasi  Shopee,  untuk  dapat  mengakses  fitur  SPinjam harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan-kententuan. Pertama, calon peminjam harus mendaftar akun Shopee terlebih dahulu dengan memasukkan nomor  telepon  atau  dapat  membuat  akun  Shopee  menggunakan  akun Facebook, Google, WhatsApp, atau Apple. Kriteria level Shopee member akan menentukan pengguna untuk bisa mengakses fitur-fitur pada aplikasi Shopee. Kriteria level Shopee ada 4 yaitu Classic, Silver, Gold dan Platinum.
Pada Level Classic pengguna menyelesaikan transaksi belanja 0 pesanan atau Rp. 0 dan bisa menikmati voucher berbelanja bagi pengguna baru saja, Level  Silver  pengguna  menyelesaikan  transaksi  belanja  5  pesanan  atau  Rp. 500.000 dan sudah bisa menggunakan fitur Shopeelatter dan voucher gratis ongkir, di Level Gold pengguna menyelesaikan transaksi belanja 35 pesanan atau Rp. 3.000.000 dan baru bisa menggunakan fitur SPinjam dan menikmati voucher gratis ongkir dan vocher belanja lainnya, dan untuk Level Platinum pengguna menyelesaikan transaksi belanja 100 pesanan atau Rp. 10.000.000 dan  bisa  menggunakan  semua  fitur  pada  aplikasi  Shopee  mulai  fitur Shopeeletter dan SPinjam serta voucher gratis ongkir dan vocher belanja yang lebih banyak.
Pengguna  dapat  mengaktifkan  SPinjam  dengan  mengisi  identitas  diri sesuai KTP, dan melakukan verifikasi wajah. Setelah verifikasi wajah berhasil, pengguna  dapat  mengajukan  pinjaman,  di  menu  SPinjam,  pengguna  dapat mengajukan  jumlah  pinjaman  mulai  dari  Rp.750.000  sampai  limit  yang disediakan Shopee sesuai dengan level pengguna. Pengguna juga bisa memilih durasi pinjaman mulai dari 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, otomatis fitur ini menghitung  jumlah  pinjaman  diajukan  ,  biaya  pencairan  sebesar  1%dan jumlah yang diterima.Untuk angsuran pembayaran pinjaman bulanan terdiri dari jumlah pokok pinjaman bulanan, biaya cicilan bulanan (5%/bulan) serta biaya proteksi spinjam bulanan (0,25%/bulan) jika peminjam menyetujuinya.
Setelah  menentukan  jumlah  pinjaman  pengguna  menambahkan  nomor rekening Bank dan menyetujui perjanjian fasilitas pendanaan (Shopee.co.id). Uang yang dipinjam akan masuk ke rekening penerima pinjaman dalam waktu 1-2 hari kerja. Saat pinjaman berhasil limit pinjaman otomatis berkurang pada menu  SPinjam,  limit  SPinjam  akan  kembali  setelah  pembayaran  tagihan berhasil. Cicilan pembayaran pinjaman di mulai dari bulan yang akan datang pertanggal 1 (satu), 5 (lima), 11 (sebelas), atau tanggal 25 (dua puluh lima) sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang yang didapat pada fitur spinjam. Jika telah meluasi tagihan bulan pertama, tagihan bulan berikutnya akan muncul secara otomatis pada halaman penagihan 11 .
Analisis Kesesuaian Akad Qardh dengan Syarat dan Ketentuan Layanan Spinjam bagi Penerima Pinjaman pada Aplikasi Shopee.
Dalam Fitur SPinjam pada aplikasi Shopee terdapat Dokumen Syarat dan Ketentuan  Layanan  SPinjam,  jika  dianalisis  dengan  Akad  Qardh  mengenai Rukun dan Syarat pinjaman menurut Imam Syafi’i disebut ada 3 rukun Qardh yaitu :
Aqid (Muqridh dan muqtaridh):  Aqid adalah orang yang mengerjakan akad, yang  mana  adanya  pihak  yang  menyediakan  pinjaman/  pemberi  pinjaman disebut  Muqridh  dan  pihak  yang  menerima  pinjaman/berhutang  disebut muqtaridh 12 .
11 Shopee.co.id, ‘Syarat Dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman’, 2023.
12 Wahidin Murdianto, ‘Nilai Filantropi: Sebuah Tinjauan Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Di Masa Pandemi’, Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf , 2.2 (2022), 136–54; N Azlina and  C  Nafis,  ‘Implementasi  Akad  Qard  Sebagai  Akad  Tabarru’dalam  Perbankan  Syariah: Indonesia’,
Tasharruf: Journal of Islamic … , 2023 <http://journal.itsnupasuruan.ac.id/index.php/tasharruf/article/view/246>.
Berdasarkan pendapat Imam Syafi’i sebagaimana yang dilansir oleh Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya ialah: Anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz), Orang gila,  Hamba sahaya, walaupun mukallaf dan Orang buta.
Dalam  pelaksanaan  Shopee  Pinjam,  pihak  yang  beraqid  adalah  Pihak Shopee  (LDN)  sebagai  muqridh  dan  Pengguna  Shopee  sebagai  muqtaridh. Syarat  Penerima  Pinjaman  SPinjam  sebagaimana  di  atur  dalam  Syarat  dan Ketentuan layanan SPinjam ialah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk secara  sah  pada  hukum  Indonesia  dan  merupakan  individu  yang  cakap menurut hukum, dalam arti sudah dewasa (21 tahun) atau lebih atau sudah menikah  dan  tidak  berada  dibawah  perwalian  dan  pengampunan,  sehat jasmani  rohani,  serta  tidak  sedang  menjalani  hukuman 13 .  Sedangkan  usia Baligh  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  98  ayat  1,  “Batas  usia dewasa seseorang yaitu 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila dan bertanggungjawab atas dirinya”. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa Shopee Pinjam memenuhi syarat Aqidain dalam ketentuan akad Qardh.
Obyek  Utang,  Obyek  utang-piutang  menurut  jumhur  ulama  harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Benda bernilai, Dapat dimiliki,Dapat diberikan  kepada  pihak  yang  berutang.  Telah  ada  pada  masa  perjanjian dilakukan.  barang  yang  memiliki  nilai  ekonomis  dan  kara  kteristiknya diketahui dengan jelas 14 .
Dalam  pelaksanaan  Shopee  Pinjam  Obyek  hutangnya  adalah  Uang. Sebagaimana  bunyi  ayat  2.2  dalam  Dokumen  syarat  dan  ketentuan  layanan Spinjam  “Fasilitas  Pinjaman  adalah  setiap  fasilitas  keuangan  dalam  bentuk pinjaman dalam mata uang rupiah yang diberikan oleh pemberi pinjaman” 15 . Uang  pinjaman  dari  Shopee  dapat  dimiliki  dalam  24jam  apabila  peminjam sudah  mengajukan  pinjaman  dan  memenuhi  syarat  serta  ketentuan  pihak Shopee. Pinjaman uang tersebut diberikan dengan sistem transfer ke nomor rekening  peminjam  sesuai  dengan  jumlah  pinjaman  diajukan  dalam  draft
13 Shopee.co.id.
14 Akhmad  Farroh  Hasan, Fiqh  Muammalah  Dari  Klasik  Hingga  Kontemporer  (Teori  Dan Praktek) , ed. by Zainuddin M (UIN-Maliki Press, 2018); Z S Ardiana, ‘Akad Wakalah Bil Ujrah Dan  Akad  Qard  Dalam  Penerapan  Akad  Pembelian  Barang’, "Dharmasisya”  Jurnal  Program Magister  Hukum  … ,  2022  <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/15/>;  Z  S Ardiana,  ‘PERBEDAAN  AKAD  WAKALAH  BIL  UJRAH  DAN  AKAD  QARD  TERHADAP PERMASALAHAN  AKAD  PEMBELIAN  BARANG  DALAM  KEHIDUPAN  SEHARI-HARI’,
"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum … , 2022 <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/39/>.
perjanjian 16 . Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa Shopee Pinjam memenuhi ketentuan obyek hutang pada akad qardh.
Shigat (Ijab dan Qabul), Salah satu syarat ijab dan qabul yaitu ijab kabul dilaksanakan  dalam  satu  majelis.  Artinya  ketika  mengucapkan  ijab  kabul tersebut  tidak  diselingi  dengan  kata-kata  lain,  atau  menurut  kebiasaan setempat ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab kabul 17 .
Dalam  pelaksanaan  Shopee  Pinjam,  Perikatan  ijab  qabul  dilakukan berbasis  online  melalui  beberapa  syarat  dan  Dokumen  Perjanjian  tertulis. Sebelum menyetujui pengajuan pinjaman, calon peminjam dapat mempelajari dan  memahami  Dokumen  perjanjian tersebut terlebih  dahulu.  Dokumen  itu memuat  tentang  beberapa  ketententuan-ketentuan  mengenai  Fasilitas pendanaan,  Pembayaran,  Pelunasan,  Pengakhiran  Perjanjian,  Penyelesaian Sengketa  dan  lain-lain.    Jadi  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa  Shigat  pada Shopee Pinjam sesuai dengan ketentuan akad Qardh.
Hal  yang  bertentangan  dengan  kaidah  alqardh  yang  peneliti  temukan ialah:  Jumlah  uang  pembayaran  hutang  pokok,  yang  mana  peminjam  tidak hanya  membayar  pinjaman  pokok  namun  juga  membayar  beberapa  biaya tambahan seperti biaya admin dan biaya cicilan bulanan
Denda  Keterlambatan,  Jika  Peminjam  telat  membayar  tagihan  maka pihak pemberi pinjaman akan mengeluarkan biaya denda (bunga) yang cukup besar, denda tersebut akan terus berkembang setiap pertambahan bulan

## Analisis  Fatwa  DSN-MUI  No:19/DSNMUI/IV/2001  dengan  Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam
Fatwa  DSN  Nomor  19/DSN-MUI/IV/2001  ialah  suatu  ketentuan  yang menjelaskan tentang al-Qardh. al-Qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Sedangkan Dokumen Syarat dan Ketentuan
16 Supiana, ‘Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Peminjaman Uang Dari Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee’ (UIN MATARAM, 2022); A Mubarak, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pembiayaan Akad Qard Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)  Bank  Wakaf  Mikro  (BWM)  Berkah  … (etheses.uinsgd.ac.id,  2022) <https://etheses.uinsgd.ac.id/49055/>; H FAUZIYAH, ‘PENERAPAN PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS  JAMAAH  MELALUI  AKAD  QARD}  UL  HASAN  DALAM  PENGEMBANGAN  USAHA MIKRO’, Academia.Edu <https://www.academia.edu/download/95741174/388608152.pdf>. 17 Dea Salma Sallom, ‘Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab’, 22.2 (2022), 152–75.
Layanan  Shopee  Pinjam  adalah  suatu  dokumen  perjanjian  pinjaman  yang mengikat penerima pinjaman untuk penggunaan fasilitas dan layanan 18 .
Berikut uraian beberapa tabel yang tidak sesuai  antara Fatwa DSN No 19/DSN-MUI/IV/2001  dengan  Dokumen  Syarat  dan  Ketentuan  Layanan SPinjam bagi penerima pinjaman yang peneliti temukan:
Tabel 1.1 Pemenuhan Kewajiban
No Fatwa  DSN  MUI No.19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Dokumen  Syarat  dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam Keterangan 1 Ketentuan  pertama, poin No. 2, “Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah  pokok  yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama” Penggunaan layanan, poin 3.10,  “peminjam  harus melakukan  pembayaran kembali fasilitas pinjaman  sesuai  dengan jadwal  bank  rekening atau  cara  pembayaran yang  dinyatakan  dalam perjanjian pinjaman”. Dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran  hutang,  menurut fatwa  peminjam  (nasabah)  wajib mengembalikan  pinjaman  sesuai dengan jumlah pokok pada waktu yang  telah  disepakati  bersama. Sedangkan dalam ketentuan shopee  pinjam,  peminjam  tidak membayar sebesar jumlah pokok pinjaman melainkan dengan limit kredit  beserta  bunga  sesuai dengan perjanjian.
Dari  tabel  di  atas  mengenai  kewajiban  pembayaran  pinjaman,  dalam ketentuan fatwa al qardh, peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok pada waktu  yang  telah  disepakati  bersama.  artinya  peminjam  melakukan pembayaran kembali pinjamannya dengan jumlah nominal yang sama dengan waktu  yang  telah  disepakati  bersama  pada  awal  kesepakatan  sedangkan dalam  ketentuan  dokumen  syarat  layanan  SPinjam,  kewajiban  pembayaran pinjaman  juga  dilakukan  dengan  jumlah  dan  waktu  sesuai  kesepakatan bersama.
Namun  dalam  hal  jumlah  nominal  pembayaran  tidak  hanya  pinjaman pokok  yang  dibayar  melainkan  ditambah  dengan  biaya  cicilan  bulanan sebanyak  5%.  Maka  menurut  peneliti  dalam  hal  pembayaran  kembali pinjaman  pada  SPinjam  belumlah  sesuai  dengan  ketentuan  prinsip  syariah karena meskipun peminjam tidak keberatan dengan tambahan biaya cicilan yang diberikan, sejatinya tujuan memberi pinjaman menurut prinsip syariah ialah  untuk  tolong  menolong  bukan  sebagai  sarana  mencari  keuntungan sepihak
Tabel 1.2 Biaya Administrasi
18 Muhamad Bisri Mustofa and Mifta Khatul Khoir, ‘Qardhul Hasan Dalam Persfektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya’, At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah , 1.1 (2019), 44–58.
No Fatwa DSN MUI No.19/DSN- MUI/IV/2001  Tentang  Al- Qardh Dokumen Syarat dan Ketentuan  Layanan  Shopee Pinjam Keterangan 2 Ketentuan  pertama, poin No. 3, “biaya administrasi dibebankan kepada nasabah” Penggunaan  layanan, poin 3.9, “dalam hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan,  jumlah  tersebut akan digunakan untuk membayar  bunga  terlebih dahulu. Biaya keterlambatan tidak  mempengaruhi  batas kredit. Dalam hal perhitungan  dari  biaya- biaya  menghasilkan  nilai decimal,  pemberi  pinjaman akan  membulatkan  keatas biaya tersebut” Dari dua ketentuan  ini,  biaya administrasi pinjaman memang dibebankan  kepada peminjam  (nasabah), namun dalam ketentuan fatwa tidak terdapat biaya bunga dan biaya keterlambatan.
Dalam  ketentuan  prinsip  syariah  mengenai  uang  administrasi  harus dipakai  untuk  kepentingan  administrasi  bukan  untuk  mencari  keuntungan semata 19 .  Sehingga  tidak ada  pihak yang  merasa  dirugikan  dan  pihak  yang diuntungkan.    Administrasi  dalam  pembiayaan  shopee  pinjam  telah ditetapkan dalam draft perjanjian dan terdapat uang admin sebanyak 1% dan biaya cicilan bulanan 5% per bulan serta uang keterlambatan 5% dari total jumlah  terutang  jika  pembayaran  telah  jatuh  tempo.  Biaya  administrasi  ini dibebankan  kepada  nasabah.  Biaya  administrasi  dihitung  dari  jumlah pembiayaan  sehingga  biaya  yang  akan  dilunasi  peminjam  bukanlah  biaya pinjaman  pokok.  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada  layanan  Shopee  Pinjam telah mengambil keuntungan dan hal ini bertentangan dengan prinsip hutang piutang dalam Islam karena mengandung unsur riba. Maka menurut peneliti dalam hal administrasi pinjaman, Shopee Pinjam Belum memenuhi ketentuan prinsip syariah.
Tabel 1.3 Tambahan bagi penerima pinjaman
No Fatwa  DSN  MUI  No.19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Dokumen  Syarat  dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam Keterangan 3 Ketentuan pertama poin No.5. “Nasabah  al-Qardh  dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada  LKS  selama  tidak diperjanjikan dalam akad” Poin  3.8.  Jumlah  bunga sehubungan dengan Fasilitas  Pinjaman  akan ditentukan  di  dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman,  Anda  akan dikenakan biaya Dokumen SPinjam Belum  sesuai  dengan prinsip syariah dikarenakan  terdapat bunga  dalam  pinjaman dan hal tersebut merupakan riba (haram).  Kecuali  jika tambahan  diluar  harta
19 R Kurniawan and others, ‘Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah’, Jurnal Ilmu Hukum … , 7.1 (2022), 98–117.
148 | Sesilia Hajriani, Mursal dan Muhammad Fauzi
penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman. pokok  itu  diberikan dengan  sukarela  dan atau dengan ujrah maka hal itu dibolehkan.
Sebagaimana bunyi kaidah fiqih dalam fatwa Al qardh:
ُهَف ًةَعَفْنَم  َّرَج  ٍض ْرَق ُّلُك اَب ِر  َو
“Setiap  utang  piutang  yang  mendatangkan  manfaat  (bagi  yang berpiutang, muqridh) adalah riba.” 20 .
Pada tabel 1.3 di atas dalam dokumen syarat ketentuan layanan SPinjam diatur  mengenai  jumlah  bunga  dan  beberapa  biaya  sehubungan  dengan fasilitas  pinjaman  yang  dituangkan  dalam  perjanjian  pinjaman.  Meskipun kedua  belah pihak  setuju hal  ini  tetap  melanggar  prinsip  syariah  maka  bila disandingkan  dengan  kaidah  fiqih  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  SPinjam mengandung unsur manfaat atau riba.
Tabel 1.4 Keterlambatan Pemenuhan Kewajiban
No Fatwa  DSN  MUI  No.19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Dokumen  Syarat  dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam Keterangan 4 Ketentuan  Pertama  No.6,  Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh  kewajibannya  pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:  a.  memperpanjang jangka  waktu  pengembalian, atau b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. Poin 9.1. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Layanan,  Anda  setuju untuk membebaskan Pemberi Pinjaman, LDN, dan Shopee (sebagaimana  relevan) dari  tanggung  jawab apapun  terkait  segala risiko, penggantian kerugian,  biaya,  denda dan/atau  bunga  akibat dari atau terkait dengan hal-hal;  (f)cidera  janji oleh  Anda  terhadap Dokumen Layanan. Dokumen syarat layanan  SPinjam  belum sesuai dengan ketentuan alqardh. Dalam al-quran di jelaskan  “apabila  yang berutang dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai mereka berkelapangan”(Al-
Baqarah:280).  Cidera janji  tetap  menjadi tanggung jawab penerima pinjaman, namun  dalam  prinsip syariah  tidaklah  harus memakai biaya denda/bunga keterlambatan.
Dari tabel di atas menurut ketentuan fatwa jika peminjam tidak dapat mengembalikan  kewajibannya  pada  waktu  yang  disepakati  maka  pemberi
20 DSN  MUI, Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  No:  19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang Al-Qordh , Himpunan Fatwa DSN MUI , 2001, pp. 1–4.
pinjaman  atau  LKS  dapat  memperpanjang  waktu  pengembalian  atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya
Sedangkan  dalam  ketentuan  SPinjam  jika  peminjam  tidak  dapat mengembalikan kewajibannya pada waktu yang sudah ditentukan dengan arti melakukan cidera janji dalam membayar kewajiban maka peminjaman akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari total terutang tiap bulannya sehingga  hal  tersebut  akan  menambah  jumlah  persentase  bunga  pinjaman peminjam  jadi  dapat  dikatakan  bahwa  shopee  pinjam  tidak  menerapkan konsep tolong-menolong dengan tidak memberi kemudahan bagi peminjam yang kesulitan membayar hutang. Maka dalam hal keterlambatan pembayaran kewajiban  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa  Shopee  Pinjam  bertentangan dengan prinsip syariah.
Tabel 1.5 Sanksi No Fatwa DSN MUI No.19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Dokumen  Syarat  dan  Ketentuan Layanan Shopee Pinjam Keterangan 5 Ketentuan Kedua  poin  No.1, “dalam  hal  nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannnya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan  sanksi kepada nasabah” Pengakhiran  layanan  poin 13.1, jika pemberi pinjaman meyakini bahwa anda telah melanggar  atau  bertindak  secara tidak konsisten terhadap syarat dan ketentuan layanan, termasuk ketentuan dokumen layanan, pemberi pinjaman memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan; (a) mengakhiri,  menonaktifkan,  atau menutup  akses  penerima  pinjaman terhadap  Layanan  dan  Platform Shopee (b) mengeluarkan peringatan untuk Anda; (c)mengambil  tindakan  hukum (d)mengajukan tuntutan hukum Baik  dalam ketentuan fatwa maupun SPinjam, dalam  hal  cidera janji, pemberi pinjaman dibolehkan  untuk menjatuhkan sanksi terhadap  penerima pinjaman .
Dari  tabel  di  atas  diketahui  dalam  ketentuan  fatwa  bahwa  dalam  hal nasabah  tidak menunjukkan  keinginan  mengembalikan  kewajibannya  maka LKS dapat menjatuhkan sanksi. Biasanya pada LKS sanksi yang diberlakukan ialah tazir dengan syarat hanya untuk nasabah yang mampu membayar namun sengaja menunda atau tidak ada itikad baik dan tazirnya bukan dalam bentuk presentase serta dengan jumlah yang tergantung kesepakatan dalam kontrak pihak yang berakad 21 , sementara dalam SPinjam denda berlaku untuk semua peminjam yang melakukan keterlambatan pembayaran dan jumlah dendanya
21 Nonie Afrianty, ‘Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah’, Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 4.2 (2018), 224–43.
dalam bentuk persentase perbulan bukan rupiah. maka dalam hal peminjam yang  tidak  menunjukkan  keinginan  mengembalikan  kewajibannya  dapat peneliti  simpulkan  bahwa  SPinjam  belum  sesuai  dengan  ketentuan  fatwa terutama dalam aspek dendanya
Tabel 1.6 Pemenuhan kewajiban setelah pelanggaran
No Fatwa  DSN  MUI  No.19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang  Al- Qardh Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam Keterangan 6 Ketentuan  Kedua  poin  No.2 “sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa –dan  tidak  terbatas  pada- penjualan  barang  jaminan”, poin No.3 “jika barang jaminan tidak  mencukupi,  nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh”. Poin  13.2  “pengakhiran tidak menghilangkan atau menunda  kewajiban  anda atas  penggunaan  layanan ataupun pembayaran atas segala  ganti  rugiyang wajib  anda  bayar  karena pelanggaran anda terhadap penggunaan platform shopee dan layanan” Baik dalam ketentuan fatwa maupun ketetuan SPinjam, pembayaran kewajiban tetap harus dilakukan meskipun  nasabah telah melakukan pelanggaran.
Menurut  ketentuan  Fatwa  Ta'widh,  jumlah  ganti  rugi  besarnya  harus tetap sesuai dengan kerugian rill artinya ganti rugi yang dibayar ialah sesuai dengan  kerugian  yang  diderita  (telah  dialami)  Karena  tujuan  ta'wid  adalah untuk mengganti atau menutupi kerugian 22 . Jadi yang membedakan ganti rugi Shopee Pinjam dengan ganti rugi menurut prinsip syariah adalah  ganti rugi prinsip syariah hanya mengganti kerugian rill saja sedangkan ganti rugi pada Shopee  Pinjam  tidak  hanya  membayar  kerugian  rill  tetapi  juga  pemenuhan kewajiban pembayaran yang di dalamnya termasuk biaya cicilan (bunga) dan biaya  denda.  Maka  dalam  hal  ganti  rugi,  SPinjam  belum  memenuhi  prinsip syariah.
Tabel 1.7 Sumber Dana
No Fatwa DSN MUI No.19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Dokumen  Syarat  dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam Keterangan 7 Ketentuan  ketiga  “dana al-qardh dapat bersumber dari: a.  bagian  modal  LKS,  b. keuntungan  LKS  yang disisihkan c.  lembaga  lain  atau individu yang mempercayakan Poin  2.7  “pemberi pinjaman berarti setiap orang perseorangan,  badan hukum,  atau  badan usaha yang memberikan  fasilitas pinjaman kepada penerima pinjaman sebagaimana  tedaftar Dibandingkan dengan  sumber  dana  al- qardh, maka sumber dana Shopee  pinjam  sama dengan  sumber  dana  al- qardh  poin  (c).  Dana Shope pinjam berasal dari LDN  dan  Pihak  ketiga yang terdaftar dan bekerjasama dengan LDN
22 DSN MUI, Fatwa Ganti Rugi (Ta’widh) , 2004.
penyaluran infaqnya kepada LKS.” di platform LDN melalui layanan berdasarkan perjanjian pinjaman” sebagai penyelenggara layanan.
Sumber dana fintech ini biasanya berasal dari pemilik marketplace dan investasi  yang  disalurkan  investor 23 .  Sebagaimana  pada  tabel  di  atas  pada praktik SPinjam, pihak Shopee hanya sebagai wadah yang mempertemukan pihak ketiga dengan penerima pinjaman. Sedangkan dalam ketentuan Al qardh sumber  dana  pinjaman  didapatkan  dari  modal  LKS  keuntungan  LKS  dan lembaga atau individu yang mempercayakan infaknya kepada LKS. Maka yang membedakan  antara  keduanya  ialah  pada  keuntungan  yang  diperoleh investor.  Pada  LKS  keuntungan  investasi  berasal  dari  bagi  hasil  dengan penerima pinjaman. Sedangkan pada Shopee keuntungan investasinya berasal dari  biaya  cicilan  bunga  dan  denda  penerima  pinjaman.  Menurut  peneliti sumber dana Shopee Pinjam tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi tujuan dari investasi yang mengharapkan keuntungan menyebabkan Shopee Pinjam tidak memenuhi prinsip syariah.
Dari  uraian  beberapa  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  poin  yang membedakan antara Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 dan Dokumen Syarat  dan  Ketentuan  Layanan  SPinjam  yaitu  terkait  dengan  hal;  sistem pengembalian pinjaman, biaya tambahan, biaya keterlambatan, sanksi, jumlah ganti rugi, dan tujuan investasi.

## PENUTUP
Selanjutnya  dikemukakan  saran.  Saran  disusun  berdasarkan  temuan penelitian  yang  telah  dibahas.  Saran  dapat  mengacu  pada  tindakan  praktis, pengembangan  teori  baru,  dan/atau  penelitian  lanjutan  Pengguna  fitur SPinjam  pada  aplikasi  Shopee  yaitu  pengguna  aplikasi  Shopee  yang  telah mencapai level member gold dengan limit kredit tertentu. Pinjaman diberikan dalam bentuk uang tunai dengan cara transfer ke nomor rekening peminjam. Pinjaman yang diajukan terdiri dari , biaya pencairan sebesar 1% biaya cicilan bulanan  (5%/bulan)  serta  biaya  proteksi  SPinjam  bulanan  (0,25%/bulan). Pengajuan  pinjaman  dilaksanakan  secara  tertulis  melalui  dokumen  online lengkap  dengan  dokumen  syarat  dan  ketentuan  layanan,  Setelah  pinjaman diajukan otomatis kontrak pinjaman terbentuk.
Kesesuaian  antara  Akad  Qardh  dan  Dokumen  Syarat  dan  Ketentuan Layanan SPinjam jika dilihat dari Rukun dan Syarat Qardh dapat di katakan
23 Ratnawaty Marginingsih, ‘Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di  Masa  Pandemi  Covid-19’, Moneter  -  Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan ,  8.1  (2021),  56–64 <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>.
sudah sesuai  dalam arti dokumen SPinjam tidak bertentangan dengan akad Qardh.  Namun  antara  Fatwa  DSN  MUI  No.19/DSN-MUI/IV/2001  dan Dokumen  Syarat  dan  Ketentuan  Layanan  SPinjam  ditemukan  beberapa  hal yang  bertentangan,  yaitu  terkait  dengan;  sistem  pengembalian  pinjaman, biaya  tambahan,  biaya  keterlambatan,  sanksi,  jumlah  ganti  rugi,  dan  tujuan investasi. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  Pelaksanaan  Shopee  Pinjam belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.
Penelitian  ini  diharapkan  menjadi  rujukan  bagi  pihak  produsen, endorser,  dan  calon  konsumen  dalam  bermuamalah  di  media  sosial. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih komprehensif dan menggabungkan  penelitian  dengan  metode  kuantitatif  menggunakan  model survey atau angket, sehingga hasilnya dapat lebih sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, Achmad, and Hamka Ilyas, ‘ANALISIS ASBABUN NUZUL AYAT-AYAT EKONOMI’, 8.2 (2023), 117–37
Afrianty,  Nonie,  ‘Kedudukan  Jaminan  Dan  Denda  Pada  Pembiayaan  Bank Syariah’, Al-Intaj :  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah ,  4.2  (2018), 224–43
Akhmad  Farroh  Hasan, Fiqh  Muammalah  Dari  Klasik  Hingga  Kontemporer (Teori Dan Praktek) , ed. by Zainuddin M (UIN-Maliki Press, 2018) Ardiana, Z S, ‘Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian  Barang’, "Dharmasisya”  Jurnal  Program  Magister  Hukum  … , 2022 <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/15/>
———,  ‘PERBEDAAN  AKAD  WAKALAH  BIL  UJRAH  DAN  AKAD  QARD TERHADAP  PERMASALAHAN  AKAD  PEMBELIAN  BARANG  DALAM KEHIDUPAN  SEHARI-HARI’, "Dharmasisya”  Jurnal  Program  Magister Hukum … , 2022 <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/39/>
Argantara,  Z  R,  and  Y  Safitri,  ‘Analisis  Pelaksanaan  Dan  Peran  Pembiayaan Akad  Qard-Hasan  Pada  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Di  Bank Wakaf  Mikro  Alpend  Barokah  Mandiri’, Economics  And  Business Management … , 2023 <https://www.ejournal- rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/79>
Aulia  Azhar,  ‘Analisis  Hukum  Islam  Tentang  Praktik  Shopee  Pinjam  Dari Marketplace (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam Di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2021) Azlina, N, and C Nafis, ‘Implementasi Akad Qard Sebagai Akad Tabarru’dalam Perbankan  Syariah:  Indonesia’, Tasharruf:  Journal  of  Islamic  … ,  2023 <http://journal.itsnupasuruan.ac.id/index.php/tasharruf/article/view/ 246>
DSN  MUI, Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  No: 19/DSN-MUI/IV/2001  Tentang  Al-Qordh , Himpunan  Fatwa  DSN  MUI , 2001, pp. 1–4
———, Fatwa Ganti Rugi (Ta’widh) , 2004 Fatimah, Sitti, ‘Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam  (Spinjam)  Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah’, Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan , 1.2 (2021), 70–93 FAUZIYAH,  H,  ‘PENERAPAN  PEMBIAYAAN  LAYANAN  BERBASIS  JAMAAH MELALUI  AKAD  QARD}  UL  HASAN  DALAM  PENGEMBANGAN  USAHA MIKRO’,
Academia.Edu <https://www.academia.edu/download/95741174/388608152.pdf> Hanif,  Mohammad  Wasim,  ‘Qardul  Hasan  and  Community  Empowerment : Lessons Can Be Learned from the Two Best Practice Leading Countries , Indonesia and Malaysia’, 8.2 (2023)
Hartanti,  Eka  Tistiana,  ‘Transaksi  Peminjaman  Uang  Menggunakan  Aplikasi Online (Fintech) Perspektif KUHPerdata Dan Akad Qardh’ (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)
Intan  Sakinah,  ‘Analisis  Hukum  Islam  Tentang  Denda  Keterlambatan Pembayaran Shopee Pinjam Di Marketplace Shopee’, 2022
Kurniawan, R, W Akbar, N A Safitri, and ..., ‘Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah’, Jurnal Ilmu Hukum … , 7.1 (2022), 98–117
Marginingsih,  Ratnawaty,  ‘Financial  Technology  (Fintech)  Dalam  Inklusi Keuangan  Nasional  Di  Masa  Pandemi  Covid-19’, Moneter  -  Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 8.1 (2021), 56–64 <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>
Mubarak,  A, Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Implementasi
Pembiayaan Akad Qard Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf  Mikro  (BWM)  Berkah  … (etheses.uinsgd.ac.id,  2022) <https://etheses.uinsgd.ac.id/49055/> Muhamad  Bisri  Mustofa,  and  Mifta  Khatul  Khoir,  ‘Qardhul  Hasan  Dalam Persfektif  Hukum  Islam  Pada  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (Bmt)  Dan Implementasinya’, At  Taajir :  Jurnal  Ekonomi,  Bisnis  Dan  Keuangan Syariah , 1.1 (2019), 44–58
Murdianto,  Wahidin,  ‘Nilai  Filantropi:  Sebuah  Tinjauan  Pelaksanaan  Akad Qardhul  Hasan  Di  Masa  Pandemi’, Filantropi :  Jurnal  Manajemen  Zakat Dan Wakaf , 2.2 (2022), 136–54
Mustajibah, Tutik, and Agus Trilaksana, ‘Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015’, Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah , 10.3 (2021) Otoritas  Jasa  Keuangan,  ‘Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  77 /POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi’, Otoritas Jasa Keuangan , 2016, 1–29 Pujiaty,  E,  and  A  H  Ridwan,  ‘PELAKSANAAN  AKAD  QARD  DALAM  SYSTEM PENDANAAN ONLINE BERBASIS SYARIAH’, Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan … , 2023 <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/4623
>
Putri, Rifda Aufa, ‘E-Commerce Indonesia Paruh Pertama 2022’, IPrice Insights , 2022
Rosyada,  Savira  Tsania  Amalia,  ‘Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik
Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee’ (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)
Sallom,  Dea  Salma,  ‘Syarat  Ijab  Kabul  Dalam  Perkawinan:  Ittihad  Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab’, 22.2 (2022), 152– 75
Setyorini,  Wahyu,  Ana  Raudlatul  Jannah,  Uci  Wulansari,  and  Mir’atun  Nisa,
‘Potensi Dan Tantangan Marketplace Halal Di Indonesia’, Journal of Halal Product and Research , 4.2 (2021), 90 <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.90-97>
Shopee.co.id,  ‘Syarat  Dan  Ketentuan  Layanan  SPinjam  Bagi  Penerima Pinjaman’, 2023
Siliwadi,  Dirah  Nurmila,  ‘JUAL  BELI  ONLINE  MENGGUNAKAN  KREDIT
SHOPEEPAY LATER : Kajian Hukum Ekonomi Syariah’, Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law , 7.1 (2022), 50–69 <https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2996>
Supiana, ‘Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Peminjaman Uang Dari Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee’ (UIN MATARAM, 2022)