## BERKERABAT DI PASAR: KUASA DAN PRAKTIK KEBERAGAMAN AGAMA DI MAUMERE, NUSA TENGGARA TIMUR
Martin Elvanyus De Porres *
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere 86152, Indonesia elvanporres@gmail.com * elvanporres@gmail.com
ARTICLE INFO (8 pt)
ABSTRACT Article history: Received Revised Accepted This  study  explains  the  background  to  the  acculturation  process  of
Muslims and Christians in Maumere, Flores, East Nusa Tenggara, in relation  to  the  influence  of  economic  and  political  power.  As  a contribution  to  the  study  of  religious  dialogue  in  Indonesia,  this research  starts  from  a  historical  explanation  of  patterns  in  terms  of religious  assimilation,  and  then  looks  at  the  conduction  of  power practices in this acculturation. This study is qualitative data research using library methods. Data from books, journals, newspapers and the internet are analyzed to provide a description of the development of relations between religious communities. In contrast to a number of previous  studies  on  Nusa  Tenggara  which  viewed  the  home  as  the binding  root  of  multiculturalism  and  religious  diversity,  this  study finds  that  the  existence  of  the  market  actually  plays  an  important power  role  in  the  acculturation  process  in  question.  This  condition began with traditional economic exchange activities between Bajo and Bugis sailors and traders with residents of the plains, then culminated in the facts of political governance during the reign of the Dutch East Indies. Tolerance from below, which is centered on economic factors, can spark further discussion to look at the social relations of religious communities in Indonesia in general.

## ABSTRAK
Studi ini menjelaskan latar belakang proses akulturasi umat Islam dan Nasrani di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur, dalam kaitannya dengan pengaruh kekuasaan ekonomi dan politik. Sebagai sumbangan terhadap  kajian  dialog  umat  beragama  di  Indonesia,  penelitian  ini berangkat  dari  penjelasan  historis  mengenai  pola  pembauran  umat beragama, dan kemudian melihat bekerjanya praktik kekuasaan dalam akulturasi  tersebut.  Studi  ini  merupakan  penelitian  data  kualitatif dengan metode kepustakaan. Data-data dari buku, jurnal, surat kabar, dan  internet  dianalisis  untuk  memberikan  deskripsi  mengenai perkembangan  hubungan  antarumat  beragama.  Berbeda  dengan sejumlah  studi  terdahulu  tentang  Nusa  Tenggara  yang  memandang rumah  sebagai  akar  pengikat  multikulturalisme  dan  keberagamaan agama,  studi  ini  menemukan  keberadaan  pasar  justru  memainkan peranan  kekuasaan  yang  penting  dalam  proses  akulturasi  dimaksud. Kondisi ini bermula dari aktivitas pertukaran ekonomi sederhana dari para  pelaut-pedagang  Bajo  dan  Bugis  dengan  penduduk  wilayah dataran,  kemudian  berujung  pada  fakta  kepengaturan  politis  pada masa  pemerintahan  Hindia  Belanda.  Toleransi  dari  bawah,  yang berpusat pada faktor ekonomi ini, bisa memantik diskusi lebih lanjut
Keywords:
Acculturation, Religious Tolerance, Market Force, Multiculturalism, Maumere
Kata kunci: Akulturasi, Toleransi Agama, Kekuatan Pasar, Multikulturalisme, Maumere
untuk  melihat  hubungan  sosial  umat  beragama  di  Indonesia  secara umum.

## Pendahuluan
Risalah  tentang  multikulturalisme  semakin  masif  dibicarakan  semenjak  berakhirnya  era Perang Dingin dengan demokrasi liberal muncul sebagai tonggak ideal bagi sistem perpolitikan umat manusia  (Fukuyama,  1992).  Konsepsi  yang  berkembang  di  Amerika  Utara  dan  Eropa  Barat  ini kemudian menjadi bahan kajian serupa di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia yang plural secara etnis, bahasa, agama, dan budaya. Di Indonesia wacana-wacana termaktub kian mengemuka pascajatuhnya rezim otoritarianisme Soeharto, yang ditandai dengan kebangkitan kembali gerakan masyarakat terhadap persoalan identitas, adat, tradisi, dan agama (Davidson & Henley, 2007; Nurdin, 2017), termasuk munculnya fundamentalisme Islam (Faiq & Syakur, 2021; Hiariej et al., 2022). Isu fundamentalisme  agama  ini  hampir  seiring  sejalan  dengan  slogan Global  war  on  terror sebagai senjata  kampanye  militer  Amerika  Serikat  dalam  melawan  terorisme  pascatragedi  11  September 2001, yang secara langsung ataupun tidak berhubungan dengan komunitas Islam dan Muslim dunia (Cherney & Murphy, 2016; Chitwood, 2019; Fanani, 2011).
Sejumlah dinamika kewargaan pascareformasi di Indonesia, terkait pertautan antara politik dan agama (Mudhoffir, 2016; Romli, 2019), lantas menegaskan pentingnya pemahaman mengenai multikulturalisme  dan  toleransi  antarumat  beragama  itu  (Madung,  2016;  Wasino,  2013). Menyeruaknya polarisasi politik Pilkada DKI Jakarta dan Pemilihan Presiden 2019  (Romli, 2019; Ubaid  &  Subandi,  2017)  menjadi  bukti  mutakhir  berkaitan  dengan  tantangan  integrasi  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Tidak  mengherankan,  studi-studi  dan  aktivitas  sejumlah  elemen masyarakat sipil pun dilakukan untuk merawat kebhinekaan itu (Bakar, 2015).
Berkaitan  dengan  ini,  wilayah  timur  Indonesia  kerap  diidentikkan  oleh  sejumlah  kajian ataupun berita media massa sebagai ruang belajar untuk  membangun  moderasi beragama  (Buana, 2021; Widiyanto, 2020). Hal ini, entah sadar ataupun tidak, dapat menegaskan konstruksi sosial baru bahwa  daerah  yang  secara  stastistik  mayoritas  penduduknya  beragama  Nasrani  itu  lebih  toleran ketimbang daerah lain yang populasi umat Muslimnya lebih besar. Tentu saja anggapan semacam ini membutuhkan pembacaan yang lebih kritis untuk memeriksa bagaimana terbentuknya jalinan relasi umat beragama itu.
Di  wilayah  Maumere,  Kabupaten  Sikka,  Nusa  Tenggara  Timur,  misalnya,  hubungan antarumat  beragama  tersebut  salah  satunya  terbentuk  melalui  relasi  kekerabatan  dalam  konteks perdagangan  atau  pasar,  yang  kemudian  membentuk  identitas  geografis  berupa pembauran  antara umat Nasrani dan Islam. Keberadaan pasar di kawasan pesisir Maumere dan kemudian menjadi kota modern memainkan peranan penting dalam menegaskan identitas kewargaan itu. Dengan demikian, dibutuhkan  telisikan  lebih  jauh  untuk  melihat  perubahan-perubahan  pemaknaan  atas  pasar  yang bergerak dinamis; dari bersifat tradisional menjadi komersial atau berorientasi kapital (uang). Tentu pergeseran nilai ini pastinya berpengaruh dalam pengalaman akulturasi dan relasi sosial penduduk tempatan. Terlepas dari itu, sejumlah studi tentang kawasan timur Indonesia memang menampilkan kajian-kajian seputar akulturasi umat beragama termaktub (Katubi, 2018; Sodli, 2009; Tule, 2000).
Studi  yang  dilakukan  (Tule,  2000),  misalnya,  menganalisis  konflik  sosial  tahun  1998 antara  penduduk  tempatan  dan  Bugis-Makassar  di  Kupang,  Nusa  Tenggara  Timur.  Studi  itu menyodorkan model pendekatan “budaya berbasis rumah” dari masyarakat Muslim di Keo, Flores Tengah,  sebagai  bentuk  pembelajaran  dan  rekonsiliasi  dari  konflik-konflik  yang  pernah  terjadi. Rumah bukan hanya sekadar ruang fisik, melainkan memiliki dimensi spiritual yang memetakan asal mula  kehidupan  manusia  dalam  menjaga  hubungan  kekerabatan.  Sementara  itu,  penelitian  yang dilakukan  (Sodli,  2009)  menekankan  kerja  sama  antara  umat Kristen, Katolik,  dan  Islam  di  Nusa Tenggara Timur yang merujuk pada usaha kerja sama dalam pembangunan tempat ibadah, hari raya keagamaan,  dan  urusan  sosial  sehari-hari.  Kemudian,  kajian  oleh  (Katubi,  2018)  menunjukkan
bagaimana  bertahannya  kohesi  sosial  antarumat  Muslim  dan  Nasrani  di  Alor-Pantar,  di  tengah berbagai konflik berbasis SARA pada masa Orde Baru. Faktor utama yang menyebabkan penduduk setempat tidak tersulut oleh isu SARA ialah berakar kuatnya tradisi, dalam konteks ini ucapan lisan sehari-hari yang dilestarikan oleh masyarakat.
Studi-studi  tersebut  berfokus  pada  usaha  untuk  menjaga  hubungan  antarumat  beragama dengan  menggali  akar  kultural  sebagai  peletak  dasar bagi  pranata  kekerabatan. Selain  itu,  kajian- kajian termaktub bermaksud juga menjadi pegangan serentak pembelajaran bagi lanskap kehidupan umat  beragama  secara  umum  di  Indonesia.  Namun,  tulisan-tulisan  tersebut  hanya  berfokus  pada wilayah  yang  telah  lama  menjadi  pusat  kebudayaan  Islam  di  Nusa  Tenggara  Timur  yang  mana penduduknya telah menyatu dengan tanah dataran setempat, dan tidak secara eksplisit menjelaskan tantangan dalam praktik kehidupan beragama  modern yang semakin sekular. Tulisan  ini bergerak lebih jauh mencari tahu akar historis lain dalam praktik kehidupan beragama di Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam hal ini antara umat Katolik dan Islam, dengan berfokus pada kehidupan masyarakat semi-urban,  terutama  di  Maumere,  Kabupaten  Sikka.  Beberapa  pertanyaan  penting  dikemukakan dalam  studi  ini.  Pertama,  bagaimana  awal  mula  pertemuan  kebudayaan  Islam  dan  Nasrani  di Maumere?  Kedua,  bagaimana  pengaruh  konteks  sosial-politik  dan  ekonomi  terhadap  relasi  umat beragama  tersebut?  Berikutnya,  apa  saja  tantangan  dalam  praktik  akulturasi  Katolik  dan  Islam  di Maumere modern. Dengan demikian, studi ini bermaksud melengkapi kajian-kajian yang telah ada perkara akulturasi dan moderasi keberagamaan sebagai pembelajaran untuk menjaga nilai dan norma keberagaman bangsa.

## Metode
Studi  ini  merupakan  penelitian  data  kualitatif  dengan  memakai  metode  studi  literatur. Penelitian  kualitatif  bertujuan  mencari  pengertian  atas  suatu  gejala,  fakta  atau  realitas  melalui penelusuran yang mendalam terhadap teks-teks (Raco, 2018). Sementara, metode studi literatur ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Mestika, 2003). Adapun kerangka teori yang dipakai dalam kajian literatur ini mengikuti paradigma  kekuasaan Michel  Foucault (1980). Foucault melihat kekuasaan sebagai  kelindan  relasi  yang  beragam  dan  tersebar  dan  memiliki  ruang  lingkup  strategis.  Dalam konteks  ini,  keberadaan  pasar  tidak  dilihat  sebagai  pengatur  atau  pusat  kuasa  dalam  menentukan hubungan kekerabatan umat beragama, tetapi akan diperiksa lebih jauh bagaimana cara beroperasi dan pengaruhnya, termasuk keterlibatan sejumlah aktor, terhadap hubungan kekerabatan masyarakat setempat.
Adapun  data-data  yang  digunakan  berasal  dari  jurnal,  buku,  dan  internet.  Dalam  teknik analisis  data  peneliti  mengumpulkan  literatur-literatur  pustaka,  kemudian  memilah  dan  mencatat informasi penting untuk menetapkan hubungan dari berbagai variabel. Dengan mengikuti kerangka teori tersebut, data-data literatur dibaca secara kritis untuk ditentukan relasi antarunsurnya, kemudian dipaparkan secara analitis.

## Hasil dan Diskusi

## Bertepi di Jalur Pelayaran Maritim
Masuknya agama Islam ke wilayah Maumere, Flores tengah bagian timur, tidak terlepas dari peranan suku Sama-Bajau (Bajo) yang melakukan aktivitas pelayaran dan perdagangan di pesisir laut Flores  sejak  abad  ke-17  yang  menyebar  dari  Semenanjung  Malaya,  Asia  Tenggara  (Fox,  2013; Kazufumi, 2017). Meskipun begitu, usaha berlayar dan berdagang orang Bajo ini sebenarnya telah jauh terjadi sebelum masa tersebut mengingat posisi laut Flores sebagai salah satu poros utama dalam wilayah  maritim  Nusantara  sejak  masa  kerajaan  Sriwijaya.  Abad  ke-17  hanyalah  pertanda  kian masifnya  kontak  antara  suku  pengembara  laut  itu  dan  penduduk  yang  tinggal  di  wilayah  dataran Flores.  Orang-orang  Bajo  kemudian  membangun  pemukiman  semi-menetap  di  pesisir  Maumere yang  merupakan  wilayah  teluk  sekaligus  tanah  dataran  rendah.  Tempat  itu,  pada  sisi  lain,  juga menjadi padang berburu dan lokasi upacara menolak bencana dari penduduk di perbukitan (Beding &  Beding,  2001).  Lokasi  yang  relatif  terbuka  ini,  sebagai  daerah  teluk  di  tepi  laut  Flores, memungkinkan  adanya  pertemuan  tersebut  yang  kemudian  membentuk  hubungan  sosial-ekonomi
sederhana antara orang-orang laut dan para pemukim perbukitan yang dikenal sebagai orang-orang Krowe.
Meskipun  demikian,  tidak  ditemukan  data  ataupun  catatan  mengenai  tokoh  yang  pertama kali  menyebarkan  agama  Islam  di  Maumere.  Untuk  konteks  Nusa  Tenggara  Timur,  pusat  awal penyebaran  Islam  sendiri  bermula  dari  Solor,  pulau  di  seberang  Flores  timur,  sejak  abad XV  dan bergerak ke kawasan pesisir pantai selatan jalur pelayaran laut Sawu (Murtadlo, 2017; Widyatmika, 2004). Para  penduduk  di  kawasan ini,  misalnya  di Keo,  Flores Tengah, lantas menjadi  salah  satu cikal bakal pembentuk identitas muslim pribumi NTT (Tule et al., 2015). Sementara di Maumere, pesisir  utara  Flores,  keberadaan  orang-orang  Bajo  lebih  dikarenakan  oleh  motif  pelayaran  dan perdagangan sehingga tidak membentuk kultur Islam yang kuat sebagaimana di garis pantai selatan. Perjumpaan  mereka  dengan  peradaban  Katolik  di  Maumere  pun  tidak  berlangsung  masif  karena tempat tinggal yang semi-nomaden ditambah kondisi geografis Flores yang terdiri dari perbukitan dan rantai pegunungan (Steenbrink, 2013). Pada sisi lainnya pusat peradaban Katolik awal Maumere terletak di kampung kerajaan Sikka di sebelah selatan.
Baru pada pertengahan abad ke-18 berdirilah salah satu pusat pemukiman Muslim di sebelah timur  Maumere,  yakni  daerah  Ban  Bihan,  kini  bernama  Geliting.  Tempat  ini  merupakan  lokasi pelarian  orang-orang  Bima  pascaletusan  gunung  Tambora  tahun  1815  yang  kemudian  menjelma menjadi salah satu hikayat lokal perkara perkembangan Islam awal di Maumere. Geliting pada waktu itu juga menjadi bagian dari pengaruh kesultanan Makassar yang menguasai jaringan perdagangan di Flores (Keling, 2015). Komunitas Muslim pun bertumbuh subur di Geliting; salah satu faktornya karena hubungan yang baik antara kesultanan Makassar dan pihak kerajaan setempat, yakni kerajaan KangaE.  Islamisasi  terhadap  penduduk  tempatan  pun  terjadi  dalam  relasi  kekuasaan  ini.  Apalagi untuk konteks Flores, KangaE bukanlah kerajaan Katolik sebagaimana Larantuka atau Sikka yang fondasinya telah diletakkan oleh misionaris Portugis. KangaE mendapatkan pengaruh dari sisa-sisa kekuasaan Sriwijaya (Diogo, 2009) dan kebanyakan penduduknya masih terikat pada agama leluhur.
Dengan demikian, interaksi kebudayaan pesisir Maumere mulanya terjadi antara kelompok Muslim pelaut-pedagang dan penduduk yang masih terikat pada kepercayaan tradisi. Aspek ekonomi memainkan  peranan  penting  dalam  hubungan  tersebut  yang  ditandai  dengan  berdirinya  pasar tradisional  Bajo  di  Geliting.  Dalam  bahasa  setempat  pasar  dikenal  sebagai regang yang  berarti bertemu  atau  tempat  pertemuan.  Hubungan  Islam  dan  Katolik,  dalam  perkembangan  selanjutnya, baru berlangsung setelah pengaruh Katolisitas perlahan-lahan bergerak dari daerah selatan kerajaan Sikka ke pesisir utara, terutama setelah pulau Flores berpindah tangan dari Portugis ke Belanda pada tahun  1859  (Webb,  1986).  Waktu  itu,  pegawai  pemerintah  kolonial  Belanda  hendak  menjadikan Maumere sebagai kota pelabuhan seiring sejalan dengan rencana misi Katolik dalam membangun gedung paroki dan sekolah di kota itu. Dalam perspektif kritis, usaha ini juga untuk membendung pengaruh  penyebaran  Islam  di  pesisir  utara  Flores,  termasuk  memonopoli  jaringan  perdagangan Makassar yang sebelumnya pernah terjadi di Solor pada abad XVI (Kasim, 2018).
Maka,  sejak  abad  ke-19  itu  orang-orang  Katolik  pun  semakin  banyak  bermunculan  di Maumere.  Penandanya  ialah  berdirinya  sebuah  gereja  besar  pada  tahun  1880  yang  berhadapan langsung  dengan  laut  Flores.  Di  sekitaran  gereja  itu  terdapat  perkampungan  umat  Katolik  hasil migrasi  dari  kampung  kerajaan  Sikka.  Meskipun  pada  level elite  ada  usaha  saling  mempengaruhi penyebaran agama, di kalangan masyarakat arus bawah berlangsunglah hubungan sosial sehari-hari dalam aspek pertukaran ekonomi, teristimewa antara penduduk dataran (perkampungan) dan orang- orang laut.
Tidak  mengherankan,  berdekatan  dengan  perkampungan  Katolik  itu,  muncullah  juga pemukiman  Islam.  Namun,  mereka  bukanlah  orang-orang  Bajo  melainkan  berasal  dari  kepulauan sekitar  Makassar,  seperti  Buton,  Beru,  dan  Selayar.  Kelompok  pelaut  Bajo  memang  masih kebanyakan hidup di tengah laut dan menetap di kawasan pesisir luar Maumere, seperti di Geliting dan  Bebeng. Keberadaan mereka  memang  perlahan-lahan tersisihkan  oleh  kelompok  yang  datang kemudian itu. Suku Bajo sendiri pada hakikatnya hanya bisa hidup di laut sebelum dikategorikan sebagai komunitas “terasing” dalam sistem pemerintahan modern (Prawirosusanto, 2015). Di Flores,
dalam perkembangannya mereka lalu dimukimkan secara administratif-struktural oleh pemerintah kolonial untuk menunjang perekonomian onderafdeling (swapraja) setempat.

## Campur Tangan Kolonial: Keberadaan Pasar Mengaburkan Peran Agama
Pada  awal  abad  ke-20  pemerintah  Hindia  Belanda  kian  menegakkan  kekuasaannya  di wilayah Nusa Tenggara sebagai bagian dari politik Pasifikasi (Tolo, 2016). Di Flores, selain pegawai kolonial,  terdapat  semakin  banyak  pula  para  padri  yang  bertujuan  mengembangkan  misi  Katolik. Karena misionaris Katolik lebih banyak terlibat dalam  kebijakan etis pemerintah Hindia Belanda, keberadaan mereka pun menjadi lebih berpengaruh ketimbang pegawai pemerintahan yang secara umum beragama Protestan  (Jan Sihar & Steenbrink, 2008). Usaha Katolikisasi pun berjalan lebih mudah, apalagi pada waktu itu kekuasaan Makassar di Flores Tengah semakin melemah.
Sekalipun  demikian,  daerah  Geliting,  di  kerajaan  KangaE  tadi,  telah  menjadi  salah  satu pusat perkembangan Islam di Flores. Pada waktu itu penguasanya merupakan seorang yang masuk Islam akibat hubungan yang sebelumnya terjalin dengan kesultanan Makassar. Pasukan Makassar sendiri memang kerap membantu KangaE untuk berseteru dengan pihak Belanda, meski kemudian kerajaan ini takluk pada tahun 1902 lalu menandatangi perjanjian plakat pendek dengan pemerintah Hindia Belanda. Namun, penaklukan ini, yang ditunjukkan dengan peleburan kerajaan tersebut ke dalam kekuasaan tunggal kerajaan Sikka atau onderafdeling Maumere, tidak serta menyingkirkan pengaruh  Islam  atas  kerajaan  itu.  Selain  karena  peradaban  Islam  di  Geliting  telah  terbentuk  lama berkat  peranan  pelaut  Bajo  sebelumnya, posthouder atau  pegawai  kolonial  kala  itu  juga  hanya berfokus  mengamankan  kekuasaan  politik  dan  tidak  terlibat  langsung  dalam  penyebaran  agama Katolik yang merupakan tanggung jawab misionaris, seperti yang terjadi pula di wilayah Nusantara lainnya  (Arifianto,  2009;  Jan  Sihar  &  Steenbrink,  2008).  Penguasa  KangaE  yang  Muslim  pun dibiarkan terus berkuasa, meski ia bukan seorang Muslim yang taat tetapi terkenal sangat toleran. Dia  pernah  menyumbangkan  900  gulden  untuk  pembangunan  gereja  di  wilayanya  dan memerintahkan rakyatnya bergabung dalam pekerjaan konstruksi (Steenbrink, 2013).
Situasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak, turut memengaruhi cara kehidupan masyarakat  setempat  yang  mana  terjadi  pembauran  antara  umat  Islam  dan  Nasrani  sekaligus meleburkan dikotomi Islam pusat dan pinggiran ataupun Islam elite dan popular. Bahkan, tidak ada pertentangan antara kedua kelompok tersebut, apalagi pada masa Flores kolonial gerakan berbasis agama  (Islam)  tidak  menyeruak  sebagai  agenda  politik  elite  untuk  menentang  kolonialisme. Persoalannya,  anggapan  baru  pun  terbentuk  bahwa  penduduk  Maumere  yang  Muslim  itu  identik dengan kelas pelaut dan pedagang yang menetap di wilayah pesisir, sementara orang-orang Kristiani tinggal di dataran ataupun perbukitan. Keberadaan pasar atau relasi pertukaran ekonomi, dari regang Bajo  hingga  bandar  dagang  Maumere,  menentukan  pandangan  tersebut  yang  lantas  berakar  kuat. Selain itu, orang-orang Nasrani pun lebih banyak dipercaya untuk menduduki jabatan administratif negara  kolonial.  Di  Maumere  kedekatan  yang  telah  lama  terjalin  antara  misi  Katolik  dan  pihak kerajaan Sikka lebih memudahkan para misionaris dalam mendidik rakyat tempatan guna mengisi pos-pos birokrasi dan administrasi negara. (Klinken, 2003) mengatakan, banyak pejabat pemerintah Hindia  Belanda  percaya  bahwa  orang  Indonesia  yang  menjadi  Kristen  lebih  mungkin mengembangkan  sikap  yang  lebih  kooperatif  terhadap  kekuasaan  kolonial  Belanda  dan  untuk mendukung kekuasaan mereka yang berkelanjutan atas Indonesia.
Lantas,  untuk  semakin  memperkuat  pertumbuhan  ekonomi  kota  Maumere,  penguasa onderafdeling Maumere  pun  mendirikan  sebuah  bandar  dagang  baru  yang  terletak  di  sisi  barat pelabuhan  dan  ibu  kota swapraja .  Bandar  dagang  ini  juga  untuk  menyaingi  keberadaan  bandar dagang  Geliting  yang  masih  mendapat  pengaruh  dari  KangaE.  Maka,  pada  tahun  1923  sebuah pemukiman pelaut-pedagang baru pun dibangun sebelah barat Maumere yang kini bernama Wuring (De Porres, 2021). Secara administratif, orang-orang Bajo yang kebanyakan  masih beraktivitas di perairan lantas mendapat tempat pemukiman baru di Wuring tersebut. Penerimaan secara terbuka ini kian menambah khazanah peradaban Islam di pesisir Maumere. Wuring pun berkembang menjadi pelabuhan ramai dan tidak hanya ditinggali orang-orang Bajo tetapi juga Bugis, Mataram, Bima, dan Adonara dari Flores timur.
Hubungan  simbolik  yang  baik  antara penguasa  Maumere  yang  Katolik  dengan  pedagang Muslim  juga  ditunjukkan  dengan  adanya  proses  jual  beli  tanah  pascakrisis  ekonomi  1930.  Di Magepanda,  sebelah  barat  Maumere,  lahan  yang  diklaim  oleh  raja  Sikka  dijual  kepada  pedagang Bugis  yang  kemudian  mengolahnya  menjadi areal  persawahan  (Metzner,  1982). Kampung  Islam- Bugis pun berkembang di daerah Magepanda. Para pemukimnya tidak lagi sekadar berperan sebagai pelaut  ataupun  pedagang,  tetapi  juga  sebagai  tuan  tanah.  Tidak  tanggung-tanggung  sejumlah penduduk  dari  dataran  tinggi  Maumere  pun  ikut  dimukimkan  oleh  pemerintah  Maumere  di Magepanda, dan kebanyakan menjadi pekerja upahan atau buruh tani. Terlihat pola kekerabatan yang terjadi kemudian berjuntrung pada akulturasi berbasis kelas sosial.

## Indonesia yang Merdeka dan Ketegangan-Ketegangan Tempatan
Setelah  kemerdekaan  Indonesia,  Maumere  pun  menjadi  ibukota  Kabupaten  Sikka  dan semakin  berkembang  menjadi  wilayah  yang  terbuka.  Namun,  sejak  tahun  1950-an,  terjadi pertentangan serius di kota itu yang dipelopori sejumlah elit dari beberapa etnis di dalam kabupaten itu. Mereka saling berdebat tentang kelompok mana yang tepat untuk mengurusi kekuasaan birokrasi lokal. Pasalnya, yang lebih banyak duduk di posisi itu ialah orang-orang bekas kerajaan Sikka yang sebelumnya  telah  distrukturkan  oleh  pemerintah  kolonail  (Klinken,  2019).  Para  elit  yang  saling bersitegang ini merupakan sesama orang Katolik dan tergabung dalam sejumlah partai kendatipun terkesan  berjuang  mewakili  etnis  masing-masing  dan  tidak  satu  pun  di  antara  mereka  yang merepresentasikan  etnis  Bajo  atau  sekurang-kurangnya  berasal  dari  partai  Islam.  Perselisihan  ini kemudian berjuntrung pada tragedi kemanusiaan 1965/1966 yang dalam konteks lokal lebih tepat dikatakan sebagai pembasmian etnis ketimbang perlawanan ideologis. Maumere adalah salah satu wilayah dengan jumlah korban kekerasan 1965/1966 terbanyak di Nusa Tenggara Timur (Klinken, 2019).
Tragedi  politik  itu  tidak  terlalu  berdampak  pada  aspek  perekonomian  pesisir.  Kota Maumere tetap menjadi ruang aman dan nyaman bagi orang-orang Bugis, Bajo, dan Makassar, selain karena  pihak  yang  bersitegang  tadi  merupakan  sesama  orang  Katolik.  Bahkan,  kampung  nelayan Wuring  sempat  menjadi  salah  tempat  pelarian  dari  sejumlah  penduduk  Sulawesi  Selatan pascameletusnya  pemberontakan  DI-TII  Kahar Muzakkar.  Itulah  migrasi  masif menetap  kedua  di perkampungan itu setelah sebelumnya diperkenankan secara resmi oleh penguasa afdeling Maumere. Pandangan  bahwa  penghuni  pesisir  hanya  mengurusi  aspek  perdagangan  dan  tidak  terlibat  dalam persoalan politik birokrasi kabupaten kian terpacak kuat tetapi sekaligus menyebabkan munculnya sejumlah  kelas  pengusaha  pesisir  yang  dalam  perjalanannya  menjadi  tokoh  masyarakat  kota Maumere.
Namun, pada masa Orde Lama tersebut telah muncul gerakan organisasi keagamaan Islam di Kabupaten Sikka. Sebagai misal, di Geliting pada tahun 1964 terjadilah penstrukturan organisasi Muhammadiyah  Cabang  Geliting  yang  sebelumnya  telah  dibentuk  pada  tahun  1952  tetapi  belum menjalankan agenda kegiatan (Hadawang, 2019). Berikutnya, pada masa Orde Baru, tahun 1970-an terbentuk pula organisasi Nahdlatul Ulama (NU) daerah Sikka di Maumere (Florespedia, 2020). Ini berarti baru pada masa kekuasaan Orde Baru tokoh-tokoh Islam Maumere mulai terlibat secara aktif dalam urusan pemerintahan daerah, dalam pengertian setelah peristiwa mengenaskan 1965/1966.
Dengan demikian, tokoh-tokoh Muslim Maumere pun tidak lagi dianggap bergerak pada aspek  perekonomian  saja  tetapi  juga  dalam  bidang  politik  dan  pemerintahan.  Salah  seorang  figur penting yang kemudian dikenal luas oleh masyarakat Maumere ialah Abdul Rasyid Wahab atau Abah Rasyid  (Alka,  2018).  Dia  berperan  penting  dalam  menjaga  praktik  toleransi  di  kabupaten  Sikka hingga  masa  sekarang.  Harus  diakui, sosok ini  membawa  banyak  perubahan penting  dalam  relasi antarumat  beragama,  terkhusus  Islam  dan  Katolik,  di  Kabupaten  Sikka.  Semenjak  bergabung  ke dalam organisasi Muhammadiyah Cabang Maumere pada tahun 1985, dia berfokus mengurusi aspek kesehatan  dan  berperan  serta  membangun  dan  mengembangkan  lembaga  pendidikan Muhammadiyah.  Dalam  perjalanannya  lembaga  pendidikan  tersebut  secara  umum  lebih  banyak menampung peserta didik Katolik (Rachman, 2018). Hubungan yang baik antara Abah Rasyd dan para pimpinan politik Kabupaten Sikka yang mayoritas beragama Katolik serentak sikap ramah dia kepada  seluruh  kalangan  masyarakat  perlahan-lahan  membalikkan  anggapan  bahwasanya  orang
Muslim Maumere tidaklah sekadar berperan sebagai pedagang dan pelaut saja. Sosok Abah Rasyd juga  menandakan  bahwa  di  kalangan  umat  Muslim  Maumere  mulailah  bermunculan  golongan- golongan intelektual baru yang sebelumnya didominasi oleh orang Katolik berkat pola pendidikan para misionaris.
Praktis sejak tahun 1980-an itulah relasi antara umat Islam dan Nasrani di Maumere kian membaur  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Apalagi  perkampungan  Wuring  di  sebelah  barat  kota juga ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari wilayah administratif desa yang mana orang-orang suku  Laut  kian  dimukimkan  secara  permanen.  Upaya  “pembudayaan”  ini  (Kahn,  2002)  juga bertujuan  untuk  mendongkrak  perekonomian  negara  dalam  sektor  kelautan  dan  perikanan, menimbang letak Maumere sebagai kota pelabuhan yang terbuka dan strategis. Beberapa nelayan Wuring pun memanfaatkan kesempatan itu guna melakukan peningkatan mobilitas sosial sehingga bisa pergi menunaikan ibadah haji di tanah Mekkah (De Porres, 2021).
Dari sisi  itu,  pada  pranala  yang  lain,  ambisi pemerintah  Orde  Baru  dalam  mendongkrak pertumbuhan ekonomi mengharuskan terbentuknya stabilitas dan kontrol sosial yang ketat terhadap praktik kehidupan masyarakat sipil di Indonesia, termasuk represi terhadap gerakan politisasi Islam. Namun, di Flores ataupun Nusa Tenggara Timur pemerintah Orde Baru tidak perlu campur tangan terlalu banyak, sebab telah terbentuk hubungan yang baik antara pemuka maupun intelektual agama Nasrani dan Islam. Isu-isu intoleransi ataupun wacana politik Islam pun tidak banyak dibicarakan atau  menjadi  perhatian  serius  pada  masa  tersebut  (Hutagalung,  2016).  Ini  juga  dikarenakan  oleh peranan besar dari gereja di Flores sebagai rekan kerja pemerintah sehingga program-program negara dapat diimplementasikan secara lebih mudah.
Baru  pada  masa-masa  menjelang  kejatuhan  presiden  Soeharto,  terjadilah  beberapa pergolakan berbalut persoalan identitas di wilayah Nusa Tenggara Timur (Hutagalung, 2016; Tule, 2000).  Di  kota  Maumere,  peristiwa  pertama  terkait  dengan  itu  terjadi  pada  tahun  1995  berupa pencemaran  hosti  di  salah  satu  gereja  Katolik  oleh  seorang  luar  Flores.  Masalah  ini  kemudian berkembang menjadi isu antaragama bahwa Islam telah menghina ekaristi dalam ritus Katolik (Alka, 2018). Kerusuhan pun tidak terhindarkan. Massa yang mengamuk merusak dan membakar toko dan warung milik umat Muslim. Terlihat amuk ataupun kemarahan itu disalurkan kepada simbol-simbol yang dianggap merepresentasikan suatu identitas tertentu. Bersyukur, peristiwa ini tidak meletus jadi konflik  horizontal  yang  meluas.  Salah  satunya  sebabnya  ialah  peranan  Abah  Rasyd,  yang  telah menjadi  tokoh  Muslim  pribumi  Maumere,  dengan  datang  langsung  dan  menenangkan  hati  umat Islam dari rumah ke rumah (Alka, 2018).
Peristiwa  kedua,  terkait  pencemaran  hosti,  terjadi  pada  tahun  2002,  tepatnya  di  Gereja Santo Yoseph Maumere. Pelakunya merupakan seorang Protestan yang juga datang dari luar pulau. Lantas,  untuk  menghindari  gesekan  yang  pernah  terjadi  sebelumnya  ataupun  yang  tengah berlangsung di berbagai wilayah lain di Indonesia, para tokoh agama setempat pun berusaha kembali memadamkan  situasi.  Abah  Rasyd  sendiri  ikut  turun  tangan,  mendekati  umatnya  untuk  tidak memperkeruh ketegangan yang ada. Tragedi penghasutan kehidupan antarumat beragama di Flores ini pun menunjukkan semacam pola bahwa ada orang “luar” yang datang lalu membikin kekacauan di tengah ibadah Katolik, agama yang memiliki penganut terbanyak di pulau tersebut, dan kemudian dibenturkan dengan agama Islam. Tampaknya propaganda Global war on terror merangsek masuk juga ke wilayah di kepulauan timur Indonesia ini.
Dinamika-dinamika tersebut memang tidak menyulut api kemarahan yang berkobar besar. Ini  memang  bukan  hanya  terjadi  di  Maumere,  melainkan  juga  di  provinsi  Nusa  Tenggara  Timur secara  umum  (Katubi,  2018).  Dapat  dikatakan  pada  masa  seputar  Reformasi  itu  tidak  terdapat sejumlah ketegangan berarti, dalam arti menyeruaknya persoalan identitas. Tetapi warisan laten Orde Baru tetap menyimpan benihnya tersendiri dan itu mencapai juga Kota Maumere pada tahun 2006. Buntut  dari  kerusuhan  Poso  pada  pertengahan  tahun  2000an,  yang  mana  pengadilan  kemudian menyatakan vonis mati terhadap tiga putra NTT, Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu, karena didakwa sebagai dalang kerusuhan, membuat umat Kristiani di NTT berang. Apalagi salah seorang dari ketiga terpidana mati itu, Dominggus Da Silva, berasal dari Maumere. Maka, tidak lama setelah mereka dieksekusi mati, umat Kristiani kembali mengamuk di kawasan Kota Maumere
pada  22  September  2006.  Inilah  salah  satu  kerusuhan  publik  terbesar  sepanjang  sejarah  kota  itu; massa  anarkis  merusak  gedung  DPRD  Sikka  dan  membakar  ludes  kantor  Pengadilan  Negeri Maumere berlantai dua (Antaranews.com, 2006).
Kerusuhan  tersebut  tidak  bertahan  lama  setelah  pihak  keamanan  bertindak  cepat  dalam meredakan  situasi.  Peranan  para  tokoh  agama  yang  bersatu  kuat  dan  padu  juga  memberikan kontribusi signifikan dalam menenangkan kemarahan ataupun sentimen antarumat. Bagaimanapun pada  tahun  2006  itu,  sebelum  rusuh  kasus  eksekusi  mati  Tibo  c.s.,  pemerintah  daerah  baru  saja memfasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Sikka. Forum ini pun berperan penting dalam perkembangan toleransi umat beragama selanjutnya. Sebagai bagian dari  elemen  masyarakat  sipil,  FKUB  Sikka,  sejak  pembentukannya  itu,  menjalankan  peran  tidak hanya sebagai mediator dan aspirator terhadap berbagai persoalan umat beragama di Sikka, tetapi juga menjalankan fungsi sosialiasi nilai masing-masing agama ke level akar rumput (Harudin et al., 2020). Filosofi dasar yang menjiwai kerja forum tersebut diadopsi dari istilah Krowe-Sikka, yakni kulababong (musyawarah) dan uhe die dang hading (pintu terbuka tangga terpasang).
Tak dapat dimungkiri, dalam perkembangannya, FKUB benar-benar menjadi wadah tunggal dalam  mengurusi  sekelumit  permasalahan  sosial  umat,  selain  berperan  menjaga  kerukunan. Misalnya,  pada  tahun  2012  forum  ini  sempat  mendesak  gubernur  NTT  untuk  membendung berkembangnya  sejumlah  aliran  yang  dianggap  sesat  dan  tidak  diakui  negara  di  Kota  Maumere (Hakim, 2012), atau pada tahun 2020 memberikan rekomendasi terhadap persoalan pindah agama dari  seorang  mahasiswa  setempat  yang  terpengaruh  paham  radikalisme  (Sina,  2020).  Meskipun begitu, keberadaan forum ini masihlah sebatas sebagai pemadam kebakaran ketika persoalan telah membara,  misalnya  setelah  ada  desas-desus  di  kalangan  masyarakat,  dan  belum  berdimensi preventif.

## Tantangan dalam Proses Akulturasi Beragama di Maumere Modern
Sebagaimana  telah  disinggung  pada  bagian  pendahuluan,  secara  historis  Maumere merupakan  wilayah  urban,  dalam  pengertian  terbuka,  sejak  masa  kolonial  sebab  terletak  di  garis pesisir  laut  Flores.  Kota  ini  begitu  cepat  mengalami  proses  modernisasi,  terutama  terserapnya pandangan dan nilai-nilai baru sejak era kolonial. Selain itu ia juga menjadi ruang pertemuan serentak proses akulturasi antarberbagai budaya dan agama. Yang paling menonjol ialah perjumpaan umat Islam dan Nasrani. Berhubung pada waktu itu intervensi pemerintah kolonial begitu kuat, penguasa kerajaan Katolik di pedalaman selatan berhasil dibujuk untuk menjadikan Maumere sebagai pusat kerajaan yang berkembang menjadi kota, tetapi pada sisi lainnya orang Muslim kemudian dianggap sebagai kaum pedagang pendatang.
Latar historis tersebut menyebabkan perekonomian kota Maumere modern bergantung erat pada sesama saudara yang beragama Islam, baik pada aspek kelautan dan perikanan maupun jasa dan perdagangan. Misalnya, adanya konsentrasi kepemilikan sarana produksi kapal di kampung nelayan Wuring ataupun Geliting, penguasaan atas areal persawahan di tanah dataran rendah Magepanda (De Porres, 2021; Metzner, 1982), ataupun keberadaan sejumlah kios-kios di pusat maupun pinggir kota Maumere dan dikenal penduduk sebagai kios Bugis ataupun Makassar. Sementara penduduk yang beragama Katolik, selain mengisi pos-pos birokrasi, tampak berperan sebagai konsumen, dan bagi mereka yang tinggal di dataran tinggi hanyalah sekadar penyalur bahan-bahan mentah dan sumber daya  produksi.  Ini  menunjukkan  pergeseran  peranan  pasar;  dari  pertukaran  ekonomi  sederhana menjadi  relasi  yang  bersifat  komersial  dan  terikat  oleh  uang  (Hudayana,  1991).  Peranan  pasar komersial  yang  begitu  mendominasi  ini,  hakikat  tak  terelakkan  dari  sistem  ekonomi  kapitalisme, kemungkinan besar dapat mengganggu, bahkan merusak, hubungan sosial yang tertanam sejak lama. Ini terutama terjadi di kalangan masyarakat arus bawah. Prasangka dan kecemburuan sosial bisa saja terpantik oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kesenjangan sosial ekonomi dengan bumbu politik identitas untuk meraup keuntungan sepihak (Campbell, 2014; Chelwa et al., 2023; Scoggins, 2022).
Pada  titik  ini,  pandangan  ekonomi  kapitalisme-liberalisme  bahwa  kebebasan  ekonomi berasosiasi erat dengan toleransi yang lebih baik (Friedman, 1982) justru keliru belaka. Sebab, pasar
yang  menekankan  pertumbuhan  individual  menuntut  persaingan,  dan  orang-orang  yang  kalah bersaing  dapat  mengembangkan  resistensi  yang  sudah  pasti  kontraproduktif  dan  merugikan keharmonisan di ruang publik. Kondisi semacam ini bersanding erat dengan konteks Indonesia yang lebih luas yang mana salah satu faktor terjadinya intoleransi beragama, terutama tumbuh di sebagian umat  Islam,  itu  berhubungan  dengan  ketimpangan  pendapatan  ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan (Yusuf et al., 2020). Di sini keberagaman pun ikut terseret oleh wacana seputar teritori/spasialitas dan  identitas.  Padahal,  toleransi,  sebagaimana  ditegaskan  Habermas  (2003),  bukanlah  sekadar berkenaan  dengan  disposisi  umum  memperlakukan  orang  lain  dengan  sabar  dan  murah  hati, melainkan lebih luas merujuk pada politik kebajikan untuk menjaga hubungan warga negara dengan mereka yang berbeda asal.
Tantangan lain dalam usaha menjaga kerukunan umat beragama di Maumere ataupun Nusa Tenggara Timur ialah bagaimana berkembang cepatnya suatu isu politik dari suatu daerah ke daerah lainnya yang digerakkan baik oleh media massa maupun media sosial. Isu politisasi agama di pusat, misalnya dalam kasus Pilkada DKI Jakarta 2017, mempengaruhi sebagian massa pemilih di NTT untuk tidak mencoblos partai berhaluan Islam dalam Pemilu 2019 sebagai bentuk ‘balas dendam’ atas kriminalisasi Ahok yang merupakan seorang Nasrani. Hal ini bahkan dimanfaatkan juga oleh elite politik NTT yang duduk di Senayan untuk meraup dukungan suara, sehingga polarisasi publik pun semakin menebal (Tolo, 2019).
Sebaliknya, upaya bagi generasi Muslim Maumere yang telah membentuk kultur setempat, dalam arti Muslim generasi ketiga atau keempat, guna menikmati hak politik (Bawamenewi, 2019), seperti pada level birokrasi atau sistem pemerintahan, juga terhalang oleh adanya stereotip pedagang- pendatang  yang  berakar  kuat.  Belum  lagi  kebijakan  desentralisasi  masa  Reformasi  menyebabkan munculnya  fenomena  “putra  daerah”,  beriringan  dengan  sindrom local  nationalism ,  yang  mana kelompok  yang  menganggap  dirinya  sebagai  “orang  asli”  merasa  lebih  berhak  menjalankan  tata kelola  pemerintahan  (Klinken,  2002;  Wilson,  2018). Di  Flores, siapa pun  yang beragama  Katolik berarti dia teranggap sebagai orang asli. Corong dari anggapan ini terwujud ke dalam semacam aturan tak tertulis, yang barangkali telah mengendap dalam pikiran bawah sadar penduduk tempatan, bahwa yang menjadi kepala atau pemimpin daerah haruslah orang Katolik. Tentu saja basis material dari kondisi  termaktub  berkaitan  erat  dengan  politik  aliran  ciptaan  elit  politik  yang  tujuannya  meraup suara massa mayoritas dengan jaring berbau identitas, entah etnis ataupun agama, baik di level lokal maupun nasional.
Terakhir, penduduk Muslim Maumere saat ini merupakan generasi yang bertumbuh dari akar kebudayaan Islam Nusantara yang menaruh penekanan pada pandangan pluralisme sebagai nilai utama, terutama karena hubungan kekerabatan mereka dengan sanak famili yang beragama Katolik. Ini  seperti  yang  terjadi  di  Kupang  yang  mana  mayoritas  Muslim  di  Kupang  merupakan  Muslim tradisionalis,  pengikut  tradisi  Islam  Aswaja,  dan  telah  lama  hidup  dalam  dimensi  perbedaan- perbedaan (Hutagalung, 2016). Sehingga  ketika ada ada ideologi tertentu yang  mengatasnamakan Islam  dan  menganggap  keberagaman  sebagai  ancaman  untuk  Islam,  pandangan  negatif  yang menyamaratakan  seluruh  umat  Islam  sebagai  intoleran  bisa  saja  menyeruak  cepat  dan  menjadi sesuatu yang berbahaya. Apalagi kalau pandangan ini tumbuh di kalangan mayoritas umat beragama non-Islam, seperti Nasrani di Maumere. Ketegangan ataupun sentimen, meski itu bukan sesuatu yang meluas atau membesar, tentu tidak bisa terelakkan.

## Penutup
Pesisir Maumere di tepi laut Flores merupakan wilayah penting bagi pertemuan sejumlah kebudayaan  dan  kemudian  membentuk  peradaban  urban  pada  masa  sekarang.  Salah  satu  yang menjadi penandanya ialah adanya komunitas pesisir yang mulanya diinisiasi oleh suku pelaut Sama- Bajau  (Bajo).  Aspek  ekonomi,  pelayaran  dan  perdagangan,  menyebabkan  terajutnya  relasi  sosial antara  suku  pelaut  itu  dan  penduduk  yang  menetap  di  wilayah  perbukitan.  Situasi  ini  dalam perkembangannnya lantas berubah menjadi relasi antara kaum Muslim dan Nasrani, terutama setelah pemerintah kolonial memerintahkan pemindahan pusat kerajaan Sikka yang bercorak Katolik dari
daerah  selatan  ke  Maumere.  Kelompok  Muslim  yang  sebelumnya  hidup  menyebar  pun  mendapat lokasi menetap dengan maksud menyokong perekonomian Maumere di masa kolonial.
Pengakuan  administratif  dari  penguasa onderafdeling Maumere,  lewat  pemberian pemukiman menetap bagi nelayan Bajo, semakin menegaskan adanya pertemuan antara orang-orang Islam dan Nasrani itu. Pasar, wujud langsung dari aspek perekonomian itu, tidak lagi sekadar ruang fisik tetapi menjadi medium akulturasi  dari penduduk setempat dengan latar identitasnya masing- masing. Namun, perubahan corak pasar tradisional yang bersifat kekerabatan menjadi sesuatu yang modern dan komersial turut merubah bentuk hubungan antara Islam dan Nasrani di Maumere. Ini juga  ditandai  dengan  pergeseran  politik  kekuasaan  dari  negara  kolonial  menjadi  Indonesia  yang merdeka. Semenjak kemerdekaan Indonesia orang-orang Muslim Maumere pun kian identik dengan kelas pelaut dan pedagang, sementara mereka yang beragama Nasrani, dalam hal ini elit-elit yang sebelumnya distrukturkan pemerintah kolonial dan misionaris Katolik, mengisi pos-pos birokrasi.
Setelah  masa  Reformasi,  usai  rezim  otoritarianisme  Soeharto  tumbang,  isu  politisasi identitas kian menguat yang merambah juga ke wilayah Maumere. Akan tetapi, persoalan-persoalan tersebut tidak berkembang memanas. Salah satunya karena kontribusi sejumlah tokoh agama yang teranggap sebagai anak kandung dari rahim budaya setempat. Lagipula ketegangan tempatan seperti di Maumere menunjukkan semacam pola penghasutan dari luar yang berusaha menggoncang praktik keimanan penduduk setempat. Meskipun demikian, tantangan lain dalam hubungan toleransi umat beragama di Maumere ialah munculnya fenomena fundamentalisme dan konservatisme agama yang teridentikkan dengan gerakan kelompok yang mengatasnamakan Islam sehingga membuat penduduk Flores  yang  mayoritas  Katolik  ikut  terseret  dalam  pusaran  wacana  termaktub.  Dibutuhkan  dialog yang kian intensif untuk menjembatani persoalan-persoalan tersebut, termasuk membahas perubahan hakikat ekonomi pasar tempatan, sehingga menjadi bahan refleksi dari seluruh elemen masyarakat. Bagaimanapun  mekanisme  pasar  modern  selalu  bergerak  dengan  tangan  tak  kentara  yang  kerap membuat  orang  menjadi  tidak  sadar  atas  perubahan  sosial-ekonomi  dirinya,  kemudian  berusaha mencari  kambing  hitam.  Studi  lanjutan  yang  bersifat  empiris  diperlukan  guna  melihat  perubahan tersebut sekaligus mencari tahu nilai-nilai tradisi mana yang masih bertahan sebagai pegangan dalam praktik keberagaman warga di tengah tantangan global yang semakin tidak terbendung.

## Daftar Pustaka
Alka, D. K. (2018). Abdul Rasyid Wahab Pesan Kebinekaan dari Tanah Sikka, Maumere. MAARIF , 13 (2), 87–93. https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.24
Antaranews.com. (2006). Kantor Pengadilan Negeri Maumere Dibakar Massa . Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/42908/kantor-pengadilan-negeri-maumere-dibakar-massa
Arifianto, A. R. (2009). Explaining the cause of Muslim-Christian conflicts in Indonesia: Tracing the origins of Kristenisasi and Islamisasi. Islam and Christian-Muslim Relations , 20 (1), 73– 89. https://doi.org/10.1080/09596410802542144
Bakar, A. (2015). Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama. Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama , 7 (2), 123–131. https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1426
Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. Warta Dharmawangsa , 61 . https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.434
Beding, M. B., & Beding, I. L. S. (2001). Pelangi Sikka. The Rainbow of Sikka . Buangjala.
Buana, G. (2021). Belajar Toleransi dari Timur . Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/nusantara/421961/belajar-toleransi-dari-timur
Campbell, C. G. (2014). Persons, Identity, and Political Theory. A Defense of Rawlsian Political Identity . Springer.
Chelwa, G., Hamilton, D., & Green, A. (2023). Identity Group Stratification, Political Economy & Inclusive Economic Rights. Daedalus , 152 (1), 154–167. https://doi.org/10.1162/daed_a_01973
Cherney, A., & Murphy, K. (2016). Being a ‘suspect community’ in a post 9/11 world – The impact of the war on terror on Muslim communities in Australia. Australian and New Zealand Journal of Criminology , 49 (4), 480–496. https://doi.org/10.1177/0004865815585392
Chitwood, K. (2019). The Global “War on Terror” and the Tenuous Public Space of Muslims in Latin America and the Caribbean. Hamsa , 5 . https://doi.org/10.4000/hamsa.443
Davidson, J. S., & Henley, D. (2007). The Revival of Tradition in Indonesian Politics, The deployment of adat from colonialism to indegenism . Routledge.
De Porres, M. E. (2021). Dinamika Sosial Ekonomi Nelayan Kampung Wuring di Pesisir Utara Flores. Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia , 2 (1), 19–26. https://doi.org/10.22146/jpmmpi.v2i1.65587
Diogo, L. (2009). Kisah Kerajaan Tradisional Kangae Aradae Nian Ratu Tawa Tanah .
Faiq, M., & Syakur, M. (2021). Understanding Radicalists and Fundamentalist Islamic Groups in Indonesia: Ideology and Model of Movement. Tasamuh: Jurnal Studi Islam , 13 (1), 41–67. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i1.351
Fanani, A. F. (2011). The global war on terror, American foreign policy, and its impact on Islam and Muslim societies. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies , 1 (2), 205–227. https://doi.org/10.18326/ijims.v1i2.205-255
Florespedia. (2020). Nahdlatul Ulama Kabupaten Sikka Gelar Konfercab Perdana . Kumparan.Com. https://kumparan.com/florespedia/nahdlatul-ulama-kabupaten-sikka-gelar- konfercab-perdana-1uH2hVTjE7j/full
Fox, J. J. (2013). Notes on the southern voyages and settlements of the Sama-Bajau. Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia , 133 (4), 459–465. https://doi.org/10.1163/22134379-90002606
Friedman, M. (1982). Capitalism and Freedom . University of Chicago Press.
Fukuyama, F. (1992). The end of history and the last man . Avon Books.
Habermas, J. (2003). Intolerance and discrimination. International Journal of Constitutional Law , 1 (1), 2–12. https://doi.org/10.1093/icon/1.1.2
Hadawang, N. (2019). Makalah Studi Kemuhammadiyahan: Sejarah Masuknya Muhammadiyah di Kabupaten Sikka .
Hakim, A. D. (2012). Aliran yang Dicurigai Sesat Menjamur di NTT . Tempo.Co.
https://nasional.tempo.co/read/426657/aliran-yang-dicurigai-sesat-menjamur-di-ntt
Harudin, M., Khaidir, K., & Natsir, H. R. A. (2020). Merawat Keberagaman Menjaga Toleransi Meneropong Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sikka. Academy of Education Journal , 11 (2), 168–181. https://doi.org/10.47200/aoej.v11i2.399
Hiariej, E., Jalong, de F., Hasibuan, D., & Rahmawati, A. D. (2022). Post-fundamentalist Islamism and the Politics of Citizenship in Indonesia. In E. Hiariej & K. Stokke (Eds.), The Politics of Citizenship in Indonesia (pp. 229–253). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7955- 1_11
Hudayana, B. (1991). Konsep Resiprositas dalam Antropologi Ekonomi. Humaniora , 3 , 20–34. https://doi.org/10.22146/jh.2076
Hutagalung, S. A. (2016). Muslim–Christian Relations in Kupang: Negotiating Space and Maintaining Peace. The Asia Pacific Journal of Anthropology , 17 (5), 439–459. https://doi.org/10.1080/14442213.2016.1226943
Jan Sihar, A., & Steenbrink, K. (2008). A History of Christianity in Indonesia . Brill.
Kahn, J. S. (2002). Membudayakan daerah pedalaman Indonesia. In T. M. Li (Ed.), Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia . Yayasan Obor.
Kasim, R. (2018). Islam di Nusa Tenggara Timur: Pasang Surut Kesultanan Menanga Solor Abad XVI-XVIII .
Katubi. (2018). Tara Miti Tomi Nuku: Merawat Toleransi Dalam Tradisi di Alor, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia , 44 (2), 1–16.
Kazufumi, N. (2017). Maritime Diaspora and Creolization : Genealogy of the Sama-Bajau in Insular Southeast Asia. In K. Ikeya (Ed.), Sedentarization among Nomadic Peoples in Asia and Africa (Vol. 95, pp. 35–64). National Museum of Ethnology. https://doi.org/10.15021/00008578
Keling, G. (2015). Makam Kuno Situs Geliting, Kabupaten Maumere, Nusa Tenggara Timur.
Forum Arkeologi , 28 (3), 187–196.
Klinken, G. van. (2002). Indonesia’s new ethnic elites. In H. Schulte Nordholt & I. Abdullah (Eds.), Indonesia: in search of transition (pp. 67–105). Pustaka Pelajar.
Klinken, G. van. (2003). Minorities, Modernity, and the Emerging Nation: Christians in Indonesia—A Biographical Approach . KITLV Press.
Klinken, G. van. (2019). Postcolonial Citizenship in Provincial Indonesia . Palgrave Pivot. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6725-0
Madung, O. G. (2016). Toleransi dan diskursus post- sekularisme. Jurnal Ledalero , 15 (2), 305– 322.
Mestika, Z. (2003). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.
Metzner, J. K. (1982). Agriculture and population pressure in Sikka, Isle of Flores . The Australian National University.
Mudhoffir, A. M. (2016). Political Islam and Religious Violence in Post-New Order Indonesia.
MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , 20 (1), 1–22. https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4796
Murtadlo, M. (2017). Situs Menanga Solor Flores Timur: Jejak Islam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Jurnal Lektur Keagamaan , 15 (1), 97–124. https://doi.org/10.31291/jlk.v15i1.517
Nurdin, I. (2017). Adat revival and local capacity in Indonesia: the case of nagari. Sosiohumaniora , 19 (2), 106–113.
Prawirosusanto, K. M. (2015). Orang Laut, Pemukiman, dan Kekerasan Infrastruktur. Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia , 41 (2), 127–145. https://doi.org/10.14203/jmi.v41i2.252
Rachman, D. A. (2018). Kisah Abah Rasyid Mendirikan Sekolah hingga Mewujudkan Kapal Kemanusiaan . Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2018/05/28/09053021/kisah- abah-rasyid-mendirikan-sekolah-hingga-mewujudkan-kapal-kemanusiaan
Raco, J. R. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya . Grasindo.
Romli, L. (2019). Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia.
Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 4 (1), 78–98.
https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.17214
Scoggins, B. (2022). Identity Politics or Economics? Explaining Voter Support for Hungary’s Illiberal FIDESZ. East European Politics and Societies , 36 (1), 3–28. https://doi.org/10.1177/0888325420954535
Sina, W. M. (2020). DPRD RDP dengan FKUB, Sikapi Kasus Pindah Agama Seorang Mahasiswa di Sikka . Kumparan.Com/Florespedia. https://kumparan.com/florespedia/dprd-rdp-dengan- fkub-sikapi-kasus-pindah-agama-seorang-mahasiswa-di-sikka-1tlWWx7Siar
Sodli, A. (2009). Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Jurnal Analisa , XVI (01), 64–73.
Steenbrink, K. (2013). Dutch Colonial Containment of Islam in Manggarai, West-Flores, in Favour of Catholicism, 1907-1942. Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania , 169 (1), 104–128. https://doi.org/10.1163/22134379-12340024
Tolo, E. Y. S. (2016). Akumulasi Melalui Perampasan dan Kemiskinan di Flores. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , 21 (2), 173–204. https://doi.org/10.7454/mjs.v21i2.5478
Tolo, E. Y. S. (2019). Campaigning in the shadow of Ahok in NTT . Newmandala.Org. https://www.newmandala.org/campaigning-in-the-shadow-of-ahok-in-ntt/
Tule, P. (2000). Religious conflicts and a culture of tolerance: paving the way for reconciliation in Indonesia. Antropologi Indonesia , 63 , 91–107. https://doi.org/10.7454/ai.v0i63.3404
Tule, P., Doeka, F. Y. A., & Atang, A. (Eds.). (2015). Wacana Identitas Muslim Pribumi NTT (1st ed.). Penerbit Ledalero.
Ubaid, A. H., & Subandi, H. B. S. (2017). Political Polarization based on Religious Identities: Empirical Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial. Jurnal Studi Pemerintahan , 8 (4),
411–441. https://doi.org/10.18196/jgp.2017.0054.411-441
Wasino. (2013). Indonesia: From Pluralism To Multiculturalism. Paramita: Historical Studies Journal , 23 (2), 148–155. https://doi.org/10.15294/paramita.v23i2.2665
Webb, R. A. F. P. (1986). Adat and Christianity in Nusa Tenggara Timur: Reaction and Counteraction: Traditional custom and modern development in Eastern Indonesia. Philippine Quarterly of Culture and Society , 14 (4), 339–365.
Widiyanto, D. J. (2020). Pelajaran Toleransi dari Timur Indonesia . Detik.Com. https://news.detik.com/kolom/d-4927830/pelajaran-toleransi-dari-timur-indonesia
Widyatmika, M. (2004). Sejarah Islam di Nusa Tenggara Timur . Kanwil Depag NTT.
Wilson, I. D. (2018). Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru (M. J. Suryana, Ed.). Marjin Kiri.
Yusuf, A. A., Shidiq, A. R., & Hariyadi, H. (2020). On Socio-economic Predictors of Religious Intolerance: evidence from a large-scale longitudinal survey in the largest muslim democracy. Religions , 11 (21), 1–24. https://doi.org/10.3390/rel11010021