## ANALISIS  PENERAPAN  PSAK  109  MENGENAI  AKUNTANSI  ZAKAT  DAN INFAQ/SEDEKAH PADA BAITUL MAL ACEH
Murniati 1 , Adhisyahfitri Evalina Ikhsan *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : murniati.au@gmail.com 1 , adhisyahfitri.evalina@unsyiah.ac.id 2

## * Corresponding Author

## Abstrak
This research aims to analyze the implementation of PSAK 109 in Baitul Mal Aceh. This research was conducted to look  how  PSAK  109  was  applied  in  Baitul  Mal  Aceh.  This  research  uses  questionare  as  the  primary  data  and financial statement as the secondary data. The subject of this research is Baitul Mal Aceh and the object is financial statement  of  2016  period.    This  research  is  a  descriptive  research,  data  analysis  in  this  study  uses  descriptive- comaparative analysis. The result of this study shows that there are four indicators of PSAK 109. Baitul Mal Aceh has applied 94% of PSAK 109.
Keywords: PSAK 109, Baitul Mal Aceh, Zakat and infaq/sedekah, Financial Statement

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan jumlah mayoritas penduduk beragama Islam. Keadaan tersebut  menjadikan  perkembangan  berbagai  sektor yang berbasis syariah di Indonesia telah  menunjukkan perkembangan  menuju  arah  yang  positif.  Salah satunya yaitu perkembangan dalam sektor perekonomian. Hal tersebut ditandai dengan munculnya  berbagai  institusi  syariah  dalam  bidang perekonomian,  mulai  dari  sektor  perbankan  syariah, pasar  modal  syariah,  hingga  asuransi  syariah. Berbicara  mengenai  sektor  perbankan  syariah,  banyak masyarakat yang telah memilih jasa perbankan syariah sebagai  alternatif,  baik  simpanan  maupun  pinjaman. Selain  itu,  pesatnya  perkembangan  ekonomi  syariah juga ditandai dengan munculnya Lembaga Amil Zakat, Badan  Amil  Zakat,  dan  Baitul  Mal  sebagai  lembaga pengelola  zakat.  Adanya  Lembaga  Amil  Zakat  atau sejenisnya  dimaksudkan  sebagai  institusi  pengelola zakat dengan tujuan pemerataan kesejahteraan.
Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  Islam  yang diwajibkan  untuk  setiap  muslim  yang  memiliki  harta. Esensi zakat dalam Islam bukan  hanya sebagai ibadah semata,  namun  memiliki  tujuan  lain  yang  lebih komprehensif.  Adapun  tujuan  dari  zakat  adalah sebagai  pendistribusian  kekayaan  dari  pihak  yang mampu kepada pihak yang kekurangan harta, sehingga terjadi pemerataan
Kekayaan  untuk  mencegah  kesenjangan  sosial. Kemunculan  suatu  badan  yang  berfungsi  sebagai lembaga pengelola zakat sangat diperlukan  mengingat zakat  harus  dikelola  dengan  baik  oleh  lembaga  yang berwenang guna mencapai kesejahteraan dan pemerataan  kekayaan  sebagaimana  yang  diinginkan. Oleh  karena itu, kemunculan lembaga pengelola zakat seperti  Badan  Amil  Zakat,  Lembaga  Amil  Zakat  dan Baitul  Mal  mendapat  tanggapan  yang  baik  dari masyarakat.
Negara  telah  menyadari  bahwa  zakat  memiliki peran  yang  besar  bagi  ummat.  Indonesia  telah memberlakukan  Undang-Undang  No.38  Tahun  1999 tentang  Pengelolaan  Zakat  (Nurhayati  &  Wasilah, 2015:282).  Pengelolaan  zakat  di  Indonesia  telah mengalami  banyak  perkembangan  yang  dinamis. Zakat nasional secara resmi bertransformasi dari rezim desentralisasi  zakat  di  bawah  UU  No.  38/1999  ke rezim  sentralisasi  zakat  di  bawah  UU  No.38/2011 (Wibisono,  2015:113).  Pemerintah  menyadari  bahwa permasalahan  ekonomi  dan  sosial  dalam  masyarakat dapat ditekan, salah satunya dengan pengelolaan zakat yang baik, transparan serta bertanggungjawab.
Lembaga  pengelola  zakat  merupakan  suatu organisasi  nirlaba  yang  tidak  berorientasi  pada keuntungan. Sebagai sebuah  lembaga publik, lembaga pengelola  zakat  juga  memiliki  para  stakeholder  yang memiliki kepentingan terhadap lembaga tersebut. Oleh
karena itu, kemampuan lembaga pengelola zakat untuk dapat  memberikan  pertanggungjawaban  kepada  para pemangku kepentingannya merupakan hal yang sangat penting. Pertanggungjawaban tersebut berupa pelaporan keuangan. Sebagaimana organisasi konvensional,  lembaga  pengelola  zakat  sebagai organisasi  yang  berbasis  syari’ah  juga  mutlak membutuhkan  suatu  standar  baku  dalam  pelaporan keuangannya.
Hingga saat ini, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) telah  mengeluarkan  beberapa  standar  akuntansi  yang berbasis  syariah.  Salah  satu  dari  standar  tersebut adalah  PSAK  109  mengenai  zakat  dan  infaq/sedekah. PSAK 109 berisi pedoman pengungkapan, pengukuran,  serta  penyajian  laporan  keuangan  bagi lembaga  amil  zakat  atau  lembaga  pengelola  zakat. Standar  yang  diatur  dalam  PSAK  109  tersebut dimaksudkan  agar  terdapat  keseragaman  dalam penyusunan laporan keuangan bagi lembaga zakat atau badan  amil  zakat  sehingga  memudahkan  para pemangku kepentingan atau para pengambil keputusan untuk memahami pelaporan keuangan yang berhubungan dengan zakat dan infaq/sedekah. Penerapan  standar  akuntansi  yang  sama  bagi  setiap lembaga  pengelola  zakat  akan  memudahkan  para pengguna  laporan  keuangan  untuk  membandingkan laporan  keuangan  suatu  lembaga  pengelola  zakat dengan  lembaga  pengelola  zakat  lain  sehingga  dapat digunakan  sebagai  acuan  pengambilan  keputusan bisnis.
PSAK (Pernyataan Standar
Akuntansi
Keuangan)  109  mengenai  zakat  dan  infaq/sedekah mulai  diterbitkan  oleh IAI pada tanggal 6  April 2010, kemudian  mulai  diterapkan  dan  bisa  dirasakan  publik pada  September  2011  (Listyowati,  Murti  dan Chomsatu.  2016).  Walaupun  IAI  telah  menerbitkan PSAK  109  mengenai  pelaporan  keuangan  khusus untuk lembaga pengelola zakat, infaq/sedekah,  namun masih terdapat beberapa lembaga pengelola zakat atau badan  amil  zakat  yang  hingga  saat  ini  belum menerapkan  PSAK  109.  Shahnaz  (2015)  melakukan penelitian  pada  Badan  Amil  Zakat  provinsi  Sulawesi Utara.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  menunjukkan bahwa  Badan  Amil  Zakat  provinsi  Sulawesi  Utara belum  menerapkan  penyusunan  laporan  keuangan sebagaimana  yang  terdapat  dalam    format  laporan akuntansi keuangan zakat, infaq/sedekah sesuai PSAK 109.  Penelitian  yang  sama  juga  dilakukan  oleh
(Anggreini, Pangemanan dan Rondonuwu. 2016) pada BAZNAS Kota Bitung. Penelitian tersebut menunjukkan  bahwa  BAZNAS  Kota  Bitung  belum menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan keuangannya.  Hal  itu  dapat  dikarenaka  oleh  beberapa hal,  yaitu  Badan  Amil  Zakat  masih  menyajikan laporan  keuangan  sesuai  dengan  keperluan  amil, belum  merujuk  pada  standar  akuntansi  sebagaimana yang tedapat dalam PSAK 109.
Lembaga  pengelola  zakat  di  Aceh  terbentuk sejak tahun 1973 dengan adanya  keputusan Gubernur Daerah  Istimewa  Aceh  No.  05/1973  dengan  nama Badan  Penertiban  Harta  Agama  (BPHA).  Pada  tahun 1975  BPHA  diubah  menjadi  Badan  Harta  Agama (BHA).  Lembaga  ini  telah  beberapa  kali  mengalami perubahan  nama, sebelum akhirnya ditetapkan  dengan nama Baitul Mal Aceh pada Januari 2008 berdasarkan Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2007.  Qanun  Aceh Nomor  10  Tahun  2007  menyebutkan  bahwa  Baitul Mal  Aceh  merupakan  lembaga  daerah  non  struktural yang  merupakan  turunan  dari  UUPA  yang  dapat menjalankan  tugasnya  secara  independen  dan  sesuai dengan  ketentuan  syari’at  serta  bertanggungjawab kepada  Gubernur.  Adapun  wewenang  Baitul  Mal adalah  melakukan  pengelolaan  dan  pengembangan terhadap  zakat,  waqaf  dan  harta  agama  lainnya  yang bertujuan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau  menjadi  pengelola  terhadap  harta  warisan bagi  yang  tidak  memiliki  wali  berdasarkan  ketentuan syari’at.
Peran Baitul Mal Aceh sebagai sebuah lembaga yang bersifat resmi dan independen telah diatur dalam Undang-Undang  No.11  Tahun  2006  pasal  191,  yang disebutkan bahwa zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya dikelola oleh  Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kota.  Undang-Undang  No.11  Tahun  2006  pasal  180 ayat  (1)  huruf  d  disebutkan  bahwa  zakat  meupakan bagian  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang pengelolaannya  tunduk  pada  pedoman  perundang- undangan.  Sebagai  sebuah  lembaga  yang  berbasis syariah,  Baitul  Mal  tidak  hanya  harus  tunduk  kepada peraturan  pemerintahan,  namun  juga  harus  tunduk kepada  aturan  yang  berlaku  dalam  syariat  Islam.  Hal tersebut juga berkaitan dengan sistem pengelolaan dan penyaluran  zakat,  dimana  zakat  harus  dikelola  dan disalurkan  secara  benar  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku dalam Islam.
Jika  zakat  dijadikan  salah  satu  bentuk  PAD (Pendapatan  Asli  Daerah),  maka  hal  tersebut  berati bahwa  zakat  dapat  digunakan  sebagai  sumber  belanja daerah  dan  dapat  dimasukkan  dalam  RAPBD, sedangkan  dalam  ketentuan Islam, zakat  dikelola  oleh amil  dan  disalurkan  sesuai  dengan  asnaf  (golongan) yang  telah  ditentukan.  Zakat  juga  tidak  dapat digunakan untuk  membiayai  kegiatan pemerintah,  dan harus  disalurkan  sesuai  waktunya  tanpa  harus menunggu  pengegesahan  APBD.  Namun  jika  zakat dijadikan  salah  satu  sumber  PAD,  penyaluran  zakat harus  berdasarkan  pengesahan  APBD.  Hal  tersebut jelas  berbeda  dengan  ketentuan  zakat  yang  diatur dalam  syariat  Islam.  Keadaan  tersebut  telah  menjadi masalah tersendiri dalam memahami peran Baitul Mal Aceh.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pedoman  atau regulasi  yang  tepat  untuk  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Aceh.
Hingga  saat  ini,  Baitul  Mal  Aceh  telah merealisasikan  banyak  program  dalam  hal  penyaluran dana  ZIS  (Zakat,  Infaq,  Sedekah)  dengan  tujuan distribusi  kekayaan  dan  pemerataan  kesejahteraan. Penyaluran  zakat  kepada  8  (delapan)  asnaf  dilakukan dengan beberapa program oleh Baitul Mal Aceh, yaitu berupa  pinjaman  modal  usaha  tanpa  bunga  kepada ribuan  fakir  miskin  di  Aceh  guna  meningkatkan  taraf hidup masyarakat. Program lain yang juga dilaksanakan  oleh  Baitul  Mal  Aceh  adalah  pemberian bantuan  berupa  alat  kerja  dalam  bidang  pertanian, perdagangan  dan  industri  rumah  tangga.  Selain  itu, Baitul Mal Aceh juga menyalurkan bantuan pendidikan  kepada  mahasiswa  yang  berasal  dari keluarga  kurang  berada,  guna  meningkatkan  taraf pendidikan para generasi muda Aceh.
Penerimaan  dana  zakat,  infaq  dan  sedekah Baitul  Mal  Aceh  dan  Baitul  Mal  Kabupaten/Kota  se- Aceh mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp  237  Milyar  dibandingkan  periode  sebelumnya sebesar  Rp  220  Milyar.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  Baitul  Mal  sebagai  lembaga  pengelola  zakat memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat,  oleh  karena  itu  peran  Baitul  Mal mendapatkan  tanggapan  positif  dari  masyarakat. Meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  merupakan suatu  hal  yang  harus  terus  dilakukan  oleh  Baitul  Mal dengan  berbagai  program  inovatif.  Oleh  karena kepercayaan  merupakan  sesuatu  yang  penting,  maka peningkatan transparansi merupakan suatu keharusan.
Sebagai  lembaga  pengelola  zakat  resmi,  Baitul Mal  memiliki  peran  dan  fungsi  yang  penting  dalam membangun  perekonomian,  oleh  karena  itu  pelaporan keuangan  dengan  suatu  standar  baku  yang  telah ditentukan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting pula.  Oleh  karena  tujuan  dari  penerapan  PSAK  109 adalah  untuk  keseragaman  pelaporan  keuangan lembaga  pengelola  zakat,  maka  sudah  seharusnya lembaga pengelola zakat menerapkan standar tersebut.

## 2. Kerangka Teoritis

## Zakat
Secara bahasa zakat berarti mensucikan, tumbuh atau  berkembang.  Menurut  syara’,  zakat  berarti menyisihkan  sebagian  harta  tertentu  untuk  disalurkan kepada  pihak  yang  berhak  menerima  sesuai  dengan syarat  dan  ketentuan  dalam  islam  (Wibisono,  2015  : 1).  Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  islam  yang menjadi unsur utama instrumen kebijakan fiskal dalam perekonomian  islam.  zakat  terbagi  dua,  yaitu  zakat fitrah dan zakat mal.
Menurut Ayyub (2011 : 553) zakat fitrah adalah harta  yang  dierikan  kepada  orang  yang  berhak menerima  secara  khusus,  dikatakan  fitrah  karena dikeluarkan  setelah  melaksanakan  puasa  ramadhan. Zakat  mal  merupakan  bagian  harta  yang  disisihkan oleh  individu  muslim  atau  badan  usaha  yang  dimiliki dengan  ketetapan agama untuk  diberikan  kepada yang berhak  menerimanya.  Pihak  yang  mengeluarkan  zakat dizebut muzakki dan  pihak  yang  berhak  menerima zakat  disebut mustahiq .  Mustahiq  terdiri  dari  delapan golongan,  yaitu:  fakir,  miskin,  amil,  muallaf,  hamba sahaya,  orang  yang  berhutang  dan  ibnu  sabil.  Adapun zakat  yang  dkeluarkan  memiliki  syarat  dan  rukun tertentu dalam islam.

## Infaq/sedekah
Infaq  berarti  mendermakan,  memberikan  atau menafkahkan sebagian rezeki pemberian Allah kepada orang  lain  berdasarkan  pada  keikhlasan  karena  Allah SWT. Sedekah berasal dari  kata shadaqa yang berarti benar.  Sedekah  merupakan  suatu  akad  pemberian suatu  benda  kepada  orang  lain  karena  mengharapkan pahala  dan  keridhaan  dari  Allah.  Perbedaan  infaq  dan sedekah  terletak  pada  benda  atau  objek  pemberian. Infaq  berkaitan  dengan  pemberian  berupa  barang sedangkan  sedekah  dapat  berupa  barang  maupun  non barang, tenaga atau jasa.

## Jenis-Jenis Harta Wajib Zakat
Zakat  memiliki  syarat-syarat  dan rukun  tertentu yang  telah  diatur  dalam  ketentuan  agama.  Ketentuan tersebut meliputi  jenis-jenis harta yang wjaib dizakati, yaitu:
a. Zakat hewan ternak
b. Zakat emas dan perak
c. Zakat perdagangan
d. Zakat pertanian

## Dasar Hukum dan Manfaat Zakat
Hukum  zakat  adalah  wajib  sebagaimana terdapatdalam  Al-Quran  surah  Al-Muzammil  ayat  20 yang  artinya  “  dirikanlah  shalat  dan  tunaikanlah zakat”.  adapun  manfaat  zakat  adalah  untuk mengangkat  derajat  fakir  miskin  dan  membantunya keluar  dari  kesulitan  dan  penderitaan  serta  sebagai sarana  pemerataan  pendapatan  untuk  mencapai keadilan sosial (Mardani, 2015 : 374).

## Kerangka Pemikiran

## 3. Metode Penelitian
Penelitian berpedoman pada kerangka penelitian yang  dikemukakan  oleh  Sekaran  yang  memuat  aspek sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis penerapan PSAK 109 pada Baitul Mal Aceh.
2. Jenis Penelitian
Penelitian  ni  merupakan  penelitian  deskriptif yang  menjelaskan  analisis  penerapan  PSAK  109 pada Baitul Mal Aceh.
3. Tingkat Intervensi Peneliti Tingkat  intervensi  peneliti  adalah  intervensi minimal.
4. Situasi Penelitian Situasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah situasi tidak diatur.
5. Unit Analisis Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah tingkat organisasional.
6. Horizon Waktu Penelitian ini menggunakan horizon waktu cross- sectional  studies ,  data  dikumpul  pada  satu periode.
Subjek    dalam  penelitian  ini  adalah  Baitul  Mal Aceh.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan keuangan  Baitul  Mal  aceh  tahun  2016.  Data  tang digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif,  metode analisis data adalah analisis deskriptif-komparatif.

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Analsis  penerapan  PSAK  109  pada    Baitul  Mal Aceh dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan  dan  melakukan  pengukuran  yang  mengacu pada PSAK 109.

## Analisis Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh
Baitul  Mal  Aceh  menyajikan  4  (empat)  jenis laporan  keuangan  yaitu  laporan  posisi  keuangan, laporan  perubahan  dana,  laporan  arus  kas  dan  catatan atas  laporan  keuangan.  Pada  laporan  posisi  keuangan, Baitul  Mal  Aceh  telah  menyajikan  akun-akun  yang sesuai  dengan  format  laporan  keuangan  sebagaimana yang  terdapat  dalam  PSAK  101.  Adapun  akun-akun yang  disajikan  dalam  laporan  posisi  keuangan  berupa akun aset  lancar, aset tidak  lancar, liabilitas  dan saldo dana.  Pada  bagian  saldo  dana,  Baitul  Mal  Aceh  tidak memasukkan  dana  amil  pada  bagian  saldo  dana, sedangkan menurut format laporan keuangan berdasarkan  PSAK  101,  dana  amil  dimasukkan  pada bagian  saldo  dana.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada Baitul  Mal  Aceh,  dana  amil  tidak  diambil  dari  dana zakat.
Laporan  perubahan  dana  berisi  akun-akun berupa dana zakat, dana  infaq/sedekah  dan  dana amil.
Laporan  perubahan  dana  yang  disajikan  Baitul  Mal Aceh berisi akun-akun dana zakat, dana infaq/sedekah dan  dana  lainnya.  Baitul  Mal  Aceh  tidak  menyajikan dana amil  dalam  laporan perubahan dana, hal tersebut dikarenakan  dana  amil  tidak  diambil  dari  dana  zakat. Baitul  Mal  Aceh  tidak  menyajikan  laporan  perubahan aset  kelolaan,  hal  ini  dikarenakan  sampai  saat  ini Baitul Mal Aceh belum memiliki aset kelolaan.
Laporan  arus  kas  Baitul  Mal  Aceh  berisi  akun- akun kas masuk dan kas keluar serta kenaikan/penurunan  kas  bersih.  Format  laporan  arus kas amil tidak  diatur secara khusus dalam PSAK 101, hal  tersebut  karena  tidak  adanya  perbedaan  antara laporan  arus  kas  amil  dan  laporan  arus  kas  yang disajikan untuk entitas lainnya.

## Pengukuran yang Mengacu pada PSAK 109 Pengakuan dan Pengukuran
Indikator pengakuan dan pengukuran terdiri dari 30  (tiga  puluh)  poin,  dimana  setiap  poin  mengatur bagaimana pengakuan dan pengukuran dana zakat dan infaq/sedekah  berdasarkan  PSAK  109.  Berdasarkan hasil  yang  didapat,  Baitul  Mal  Aceh  telah  melakukan pengakuan  yang  telah  sesuai  dengan  ketentuan  PSAK 109, seperti halnya pengakuan zakat pada saat kas atau aset  nonkas  diterima.  Aset  nonkas  yang  diterima ditentukan  berdasarkan  nilai  pasar,  jika  tidak  tersedia maka menggunakan nilai wajar. Pengakuan yang tidak sesuai dengan poin pada PSAK 109 terdapat pada poin delapan dan sebelas. Poin delapan menjelaskan bahwa efektivitas  dan  efisisensi  pengelolaan  dana  zakat disebabkan  oleh  profesionalisme  amil.  Amil  berhak mengambil  bagian  dari  dana  zakat  untuk  menutup biaya  operasional  dalam  rangka melaksanakan fungsinya  sesuai  kaidah  yang  berlaku.  Baitul  Mal Aceh  belum  menerapkan  poin  tersebut  dikarenakan Baitul  Mal  aceh  tidak  mengambil  bagian  dana  amil dari dana zakat.
Poin  sebelas  menyatakan  bahwa  bagian  dana zakat  yang  disalurkan  untuk  amil  diakui  sebagai penambah  dana  amil.  Baitul  Mal  Aceh  belum menerapkan  poin  tersebut,  hal  tersebut  dikarenakan dana  amil  tidak  diambil  dari  dana  zakat.  Selanjutnya mengenai  pengakuan  dan  pengukuran,  Baitul  Mal Aceh  mengakui zakat telah  disalurkan  jika dana zakat tersebut  sudah  diterima  oleh  mustahik.    Baitul  Mal Aceh  tidak  mengakui  sebagai  penyaluran  zakat  jika
dana  zakat  yang  telah  diserahkan  kepada  mustahik nonamil dan harus dikembalikan kepada amil.

## Penyajian
Indkator  penyajian  berisi  pernyataan  mengenai penyajian  dana  zakat,  dana  infaq/sedekah  dan  dana amil  secara  terpisah  dalam  laporan  posisi  keuangan. Baitul  Mal  telah  menyajikan  dana  zakat  dan  dana infaq/sedekah  pada  laporan  posisi  keuangannya.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  Baitul  Mal  Aceh  telah melakukan penyajian dana zakat dan dana infaq/sedekah sesuai dengan PSAK 109.

## Pengungkapan
Baitul Mal
Aceh telah melakukan pengungkapan  berdasarkan  PSAK  109  mengenai transaksi  zakat  dan  infaq/sedekah.  Hal-hal  yang diungkapkan berdasarkan PSAK 109 berupa kebijakan penyaluran  zakat  yang  berupa  penentuan  skala prioritas  penyaluran  zakat  kepada  mustahik  nonamil. Baitul  Mal  Aceh  juga  telah  melakukan  kebijakan penyaluran  zakat  untuk  amil  dan  mustahik  nonamil seperti  persentase  pembagian,  alasan  pembagian  dan konsistensi  kebijakan.  Pengungkapan  juga  dilakukan untuk menentukan metode nilai wajar yang digunakan untuk  penerimaan  berupa  aset  nonkas.  Baitul  Mal Aceh  juga  telah  melakukan  pengungkapan  yang  sama untuk  pengungkapan  dana  infaq/sedekah.  Selain melakukan  pengungkapan  mengenai  dana  zakat  dan infaq/sedekah.  Baitul  Mal  Aceh  juga  melakukan pengungkapan  mengenai  keberadaan  dana  nonhalal serta  kebijakan  atas  penerimaan  dana,  alasan  serta jumlah  dari  dana  nonhalal  tersebut.  Baitul  Mal  Aceh juga mengungkapkan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran danazakat serta dana infaq/sedekah.
5. Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran
Kesimpulan
1. Baitul Mal Aceh dapat dikatakan telah
menyajikan  laporan  keuangan  sebagaimana  yang terdapat dalam PSAK 109.
2. Baitul  Mal  Aceh  belum  menyajikan  laporan perubahan  aset  kelolaan  dikarenakan  sampai  saat ini  Baitul  Mal  Aceh  belum  memiliki  aset kelolaan. Walau demikian, dapat dikatakan bahwa Baitul  Mal  Aceh  telah  menyajikan  laporan keuangan  berdasarkan  PSAK  109  walaupun belum diterapkan secara sepenuhnya.
3. Indikator  berupa  pengakuan  dan  pengukuran, penyajian serta pengungkapan berdasarkan pernyataan  dalam  PSAK  109  juga  telah diterapkan  oleh  Baitul  Mal  Aceh  walaupun penerapan belum dilakukan sepenuhnya.
4. Berdasarkan  hasil  analisis  data,  didapatkan persentase penerapan PSAK 109 pada Baitul Mal Aceh  sebanyak  94%.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  Baitul  Mal  Aceh  telah  melakukan pengelolaan zakat dan infaq/sedekah  dengan baik sesuai dengan PSAK yang berlaku.

## Keterbatasan
Adapun  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah peneliti tidak melakukan wawancara secara lebih rinci untuk  mendapatkan  informasi  yang  menyeluruh mengenai  penerapan  PSAK  109  pada  Baitul  Mal Aceh. Peneliti  juga tidak  melakukan studi  lebih  lanjut mengenai  alasan  yang  lebih  rinci  Baitul  Mal  Aceh terkait  beberapa  poin  dari  pernyataan  yang  terdapat dalam  PSAK  109  yang  sampai  saat  ini    belum diterapkan oleh Baitul Mal Aceh.

## Saran
1. Sampai  saat  ini  Baitul  Mal  Aceh  telah menyajikan laporan keuangannya yang berlandaskan  pada  PSAK  109,  walaupun penerapan  PSAK  109  belum  sepenuhnya dilakukan.  Penerapan  PSAK  109  sepenuhnya perlu  dilakukan  oleh  Baitul  Mal  Aceh  untuk lebih meningkatkan transaparansi dan akuntabilitasnya terhadap pengelolaan zakat dan infaq/sedekah,  serta  meningkatkan  kepercayaan masyarakat.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya,  teknik  wawancara dapat dilakukan secara lebih rinci agar informasi
yang  didapat  mengenai  penerapan  PSAK  109 pada Baitul Mal Aceh lebih menyeluruh

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an  dan  Terjemah,  Departemen  Agama  RI, Surabaya: Sukses Publishing, 2012.
Angraeni, Febry Elvinda, Sifrid S Pangemanan, Siatje
S  Rondonuwu.  2016.  Penerapan  Akuntansi Zakat  dan  Infaq/Sedekah  Berdasarkan  PSAK 109  pada  Badan  Amil  Zakat  Kota  Bitung. Jurnal EMBA.
Ascarya.  2015. Akad  dan  Produk  Bank  Syariah .
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ayyub,  Syaikh  Hasan.  2011. Fikih  Ibadah .  Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Hasan,  M  Ali.  2008. Zakat  dan  Infak  :  Salah  Satu Solusi  Mengatasi  Problematika  Sosial  di Indonesia . Jakarta : Prenamedia Group.
Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2017,  Standar  Akuntansi Keuangan  Syariah,  PSAK  101  :  Penyajian Laporan  Keungan  Syariah.  Jakarta  :  Salemba Empat.
Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2017,  Standar  Akuntansi Keuangan  Syariah,  PSAK  109  :  Zakat  dan Infaq/Sedekah. Jakarta : Salemba Empat.
Kristin,  Ari  &  Umi  Khoirul  Umah.  2011.  Penerapan Akuntansi  Zakat  pada  lembaga  Amil  Zakat (Studi  pada  LAZ  DPU  Cabang  Semarang).

## Value Added Vol.7, No.2
Listyowati,  Ika.,  Tri  Murti  &  Yuli  Chomsatu.  2016. Analisis  Penerapan  PSAK  109  Tentang Akuntansi  Zakat  dan  Infak/Sedekah  pada Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  Yayasan  Solo Peduli  Ummat.  Surakarta: Seminar  Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA . Mardani.  2015. Fiqh  Ekonomi  Syariah .  Jakarta  : Prenadamedia Group.
Megawati, Devi & Fenny Trisnawati. 2014. Penerapan PSAK  109  Tentang  Akuntansi  Zakat  dan Infak/Sedekah  pada  BAZ  Kota  Pekanbaru. Jurnal Penelitian Sosial keagamaan . Musa,  Armiadi.  2016.  Zakat  Sebagai  pendapatan  Asli Daerah  dalam  Undang-Undang  Pemerintah Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
Nurhayati, Sri & Wasilah. 2014. Akuntansi Syariah di Indonesia . Jakarta. Salemba Empat.
Puspita,  Yulifa  &  Habiburrochman.  2013.  Penerapan PSAK No.109 Atas Pengungkapan Wajib  dan Sukarela. Jurnal Akuntansi Multiparadigma . Sekaran,  Uma  &  Roger  Bougie.  2017. Research Methods  for  Business:  penelitian  Untuk Bisnis . Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
Shahnaz,  Sabrina.  2015.  Penerapan  PSAK  No.109 Tentang  Pelaporan  Keuangan  Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi  Utara. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi .
Triyuwono, Iwan. 2015. Akuntansi Syariah:
Perspektif,  Metodologi,  dan  Teori .  Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Wibisono,  Yusuf.  2015. Mengelola  Zakat  Indonesia .
Jakarta: Prenadamedia Group. Yasin,  Ahmad  Hadi.  2012. Buku  Panduan  Zakat .
Dompet Dhuafa