Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER
Meilisa Nurrohmah 1 , Hufron 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: meilisanr17@gmail.com 1 , hufron@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
Wherever the health industry is viewed as essential to human survival, it is the subject of heated debate. The  term  "health"  refers  to  the  dynamics  of  a  healthy  lifestyle,  which  can  be  viewed  from  various perspectives,  including  a  fulfilling  social  life,  a  strong  spiritual  foundation,  an  understanding  of  the significance of health, the use of scientific disciplines to strike a work-life balance, and so on. Whenever the topic of health is brought up, it's hard to avoid referring to medicine. It is expressly stated in Health Law 36 of 2009 that persons involved in the distribution of drugs must be licensed. Of course, you know that  there  are  many  different  categories  of  pharmaceuticals  in  the  pharmaceutical  industry;  however, the distribution of hard drugs, also known as G-list drugs, requires special care. The current system for distributing hard narcotics is lax because in  some locations, such medications can  be acquired  without the  need  for  a  prescription.  Many  people  and  organizations  have  been  exposed  as  dealers  and distributors of illicit substances.  As a result,  the  author  intends  to  elaborate  on  the  nature of  the  laws governing  the  illegal  distribution  of  hard  drugs,  the  relative  ease  with  which  such  substances  can  be purchased, the spectrum of abuse that can result from their use, and so on.
Keywords: Potent Drugs, Trafficking of Potent Drugs, Crime, Health, Drug Abuse
Abstrak .
Di  mana  pun  industri  kesehatan  dipandang  penting  untuk  kelangsungan  hidup  manusia,  itu  menjadi bahan perdebatan sengit. Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah dinamika pola hidup sehat yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain pemenuhan kehidupan sosial, landasan spiritual yang  kuat,  pemahaman  tentang  pentingnya  kesehatan,  penggunaan  disiplin  ilmu  untuk  berkarya.  - keseimbangan  hidup,  dan  sebagainya.  Setiap  kali  topik  kesehatan  diangkat,  sulit  untuk  menghindari merujuk pada obat-obatan. Secara tegas disebutkan dalam UU Kesehatan 36 Tahun 2009 bahwa orang yang  terlibat  dalam  peredaran  narkoba  harus  memiliki  izin.  Tentu  Anda  tahu  bahwa  ada  banyak kategori obat-obatan dalam industri farmasi; Namun, peredaran obat keras yang disebut juga obat G- list  memerlukan  perhatian  khusus.  Sistem  pendistribusian  narkotika  keras  saat  ini  lemah  karena  di beberapa lokasi, obat-obatan semacam itu dapat diperoleh tanpa perlu resep dokter. Banyak orang dan organisasi  telah  terungkap  sebagai  pengedar  dan  distributor  zat  terlarang.  Oleh  karena  itu,  penulis bermaksud untuk menguraikan sifat undang-undang yang mengatur distribusi ilegal obat-obatan keras, relatif mudahnya zat-zat tersebut dapat dibeli, spektrum penyalahgunaan yang dapat diakibatkan oleh penggunaannya, dan seterusnya.
Kata Kunci: Obat Keras, Peredaran Obat Keras, Tindak Pidana, Kesehatan, Penyalahgunaan Obat Keras

## PENDAHULUAN
Merujuk  pada  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009  menjelaskan bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dicapai  sesuai  dengan  cita-cita.  dari  bangsa  Indonesia.  Menurut  WHO,  kesehatan  adalah "keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, tidak hanya bebas dari penyakit atau  kelemahan/cacat".  Definisi  ini  mencakup  berbagai  faktor  di  luar  tidak  adanya  penyakit atau  ketidakmampuan.  Berbeda  dengan  kepercayaan  populer,  kesehatan  mengacu  pada konsep yang lebih holistik yang mencakup aspek emosional, mental, dan sosial dari kehidupan seseorang. Sepanjang sejarah, perspektif tentang kesehatan telah berkembang. Munculnya alat penilaian  diri dan pendidikan diri  di dunia  kesehatan  digital  telah membuka pintu  bagi semua orang  untuk  terlibat  dalam  revolusi  kesehatan  dan  kesejahteraan.  Perilaku  individu,  situasi sosial,  genetika  dan  biologi,  perawatan  kesehatan,  dan  lingkungan  fisik  hanyalah  sedikit  dari sekian banyak elemen sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan.
Bidang  ilmu  kesehatan  saat  ini  merupakan  salah  satu  yang  paling  cepat  berkembang dalam  komunitas  ilmiah.  Dengan  nada  yang  sama,  aktivitas  kriminal  dalam  ilmu  kedokteran telah  meningkat  akhir-akhir  ini.  Malpraktik,  obat-obatan  palsu,  penjualan  dan  konsumsi  obat ilegal, dan pengambilan organ hanyalah beberapa kejahatan yang terjadi dalam ilmu kesehatan. Karena kesehatan yang baik merupakan indikator sekaligus hak atas pembangunan, kesehatan merupakan masalah utama di setiap negara, maju atau tidak. Dalam hal melindungi kesehatan warga  negara,  negara  harus  memenuhi  kewajiban  kepada  warganya  dengan  menyediakan perawatan kesehatan bagi mereka dan memberlakukan standar legislatif yang sesuai.
Setiap  manusia  pasti  membutuhkan  obat  dan  pangan  yang  cukup,  sehat,  dan  bergizi untuk mempertahankan kehidupannya, maka negara memberikan perlindungan, pengawasan, dan pengaturan peredaran obat dan pangan di pasar karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Sasaran dari perlindungan di atas termasuk mendorong pertumbuhan nasional dan memastikan akses ke personel yang berkualitas. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur tentang produksi dan peredaran perbekalan farmasi yang  kadang  disebut  obat  (Arestiana  2020).  Malpraktik  medis,  obat  palsu,  penyalahgunaan obat, distribusi obat tanpa resep, dan pencurian organ hanyalah beberapa aktivitas ilegal yang terjadi dalam ilmu kesehatan. Di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
masalah  kesehatan  merupakan  tantangan  utama.  karena  kesehatan  suatu  bangsa  memiliki peran dalam menentukan pembangunannya
Untuk  mendiagnosis,  mencegah,  menyembuhkan,  memulihkan,  meningkatkan kesehatan,  dan  mengobati  penyakit  manusia  secara  kontrasepsi,  kombinasi  obat  digunakan. Kombinasi  ini  dapat  mencakup  unsur  biologis.  Izin  edar  yang  sah  diperlukan  untuk  penjualan dan distribusi  obat-obatan dan alat  kesehatan. Obat-obatan,  bahan  kimia  medis,  obat-obatan tradisional,  dan  kosmetik  semuanya  didistribusikan  melalui  jaringan  operasi  yang  rumit  yang melibatkan perpindahan tangan dan perpindahan bahan. Oleh karena itu, hanya individu yang telah memperoleh otorisasi yang tepat yang diperbolehkan untuk terlibat dalam distribusi atau perdagangan  narkoba.  Akibatnya,  siapa  pun  yang  mengedarkan  obat-obatan  atau  alat kesehatan tanpa izin yang sesuai akan dianggap sebagai penjahat.
Di  negara  berpenghasilan  rendah  dan  sedang  di  Asia,  apotek  komunitas  umumnya merupakan  kontak  utama  dengan  sistem  perawatan  kesehatan  dan  saluran  distribusi  utama untuk  obat-obatan.  Orang  pergi  ke  apotek  pilihan  mereka  karena  waktu  tunggu  yang  lebih singkat,  harga  lebih  murah,  dan  jam  buka  toko  yang  lebih  nyaman.  Karena  mekanisme pemantauan  yang  tidak  memadai,  masyarakat  di  negara  berkembang  dapat  dengan  mudah memperoleh obat-obatan terlarang tanpa surat keterangan dokter (M. Rifqi Rokhman, Mentari Widiastuti, Satibi, Ria Fasyah Fa tmawati, Na’imatul Munawaroh 2018) .
Distribusi narkotika yang tidak sah seperti heroin dan kokain hanyalah salah satu contoh dari  masalah  yang  berkembang  di  industri  perawatan  kesehatan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pertahanan  Indonesia  masih  belum  memadai  untuk  menjaga  keamanan  masyarakat,  baik karena  pelakunya  sendiri  yang  tidak  memahami  hukum  atau  karena  dimotivasi  oleh  faktor ekonomi  untuk  melakukan  kejahatan  dengan  mengedarkan  obat  keras  tanpa  resep  dokter meskipun mereka mengetahui beratnya ancaman tersebut. konsekuensi. Mereka sangat sadar bahwa  apa  yang  mereka  lakukan  adalah  ilegal.  Tanggung  jawab  pemerintah  meliputi pembuatan  undang-undang  dan penerapannya  melalui  berbagai operasi  pengendalian  barang (Hijawati 2020).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Karena  potensi  konsekuensi  kesehatan  dan  keuangan  yang  serius  terkait  dengan penyalahgunaannya,  penggunaan  obat  yang  tepat  merupakan  komponen  penting  dari pengalaman  penggunaan  obat.  BPOM  didirikan  pertama  kali  oleh  kelompok  apoteker,  dan sampai  tahun  2000  menjadi  bagian dari Departemen  Kesehatan; namun  mengalami  beberapa perubahan  berkat  Keputusan  Presiden  No.  103  Tahun  2000,  kemudian  berkat  Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2003 menjadi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan dan obat-obatan didistribusikan  secara  nasional  (Miharso  2021).  Adanya  peraturan  perundang-undangan kesehatan  dan  kefarmasian  berarti  tentunya  terdapat  jalur  dan  proses  penjualan  resmi  yang harus  diikuti  oleh  pelaku  usaha  dalam  memperdagangkan  atau  mengedarkan  berbagai  jenis obat kepada masyarakat khususnya konsumen. Berbagai skema promosi, teknik penjualan, dan pelaksanaan perjanjian konvensional digunakan oleh bisnis untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan konsumen. “ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami masalah peredaran gelap narkoba yang marak terjadi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif,  yang  menelaah  keterkaitan antara  undang-undang  dan  peraturan  yang  relevan,  serta  teori  hukum  dan  praktik  aktual penegakan hukum positif yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Isu, fakta, dan fenomena hukum  lainnya  yang  terkait  dengan  strategi  hukum  akan  dianalisis  dalam  penelitian  ini. Kemudian, Anda akan memiliki gambaran lengkap tentang materi pelajaran. Analisis deskriptif penelitian  ini  dimaksudkan  hanya  untuk  menjelaskan  keadaan  objek  atau  masalah  yang dihadapi;  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  memperoleh  kesimpulan  yang  diterima  secara  umum sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana untuk perdagangan narkoba.

## Metode Pendekatan
a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach )
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Untuk  memahami  hirarki  dan  asas-asas  dalam  perundang-undangan,  mata  kuliah  ini menggunakan  metode  statutoria,  yaitu  dengan  melihat  peraturan  perundang-undangan yang sudah ada di buku dan melihat bagaimana penerapannya pada situasi yang dihadapi.
b) Pendekatan konseptual (conceptual approach)
Metode yang digunakan disini adalah salah satu aliran pemikiran dalam keilmuan hukum yang  menawarkan  suatu  pandangan  analitis  yang  menguntungkan  dalam  penyelesaian masalah  penelitian  hukum  dari  sudut  pandang  konsep  hukum  yang  mendasarinya  atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam normatisasi suatu peraturan dalam kaitannya dengan konsep – konsep tersebut digunakan di sini.

## Jenis Bahan Hukum
a) Bahan Hukum Primer
Semua  peraturan  perundang-undangan  dan  surat-surat  resmi  lainnya  yang memuat  ketentuan-ketentuan  hukum,  seperti  undang-undang  yang  berkaitan  dengan tindak  pidana  peredaran  obat  tanpa  resep  dokter,  termasuk  dalam  kategori  bahan hukum primer, yang merupakan muatan hukum utama yang bersifat otoritatif:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Peratuan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
b) Bahan Hukum Sekunder
Buku-buku,  artikel-artikel,  jurnal-jurnal,  hasil-hasil  penelitian,  makalah-makalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada merupakan contoh sumber hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
a. Literatur yang sesuai dan berkaitan dengan topik penulisan;
b. Hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
c. Pendapat para ahli yang berkompeten;
d. Artikel atau tulisan para ahli;
c) Bahan Hukum Tersier
Siaran menampilkan konten legal yang melengkapi sumber hukum primer dan sekunder seperti U.S. Code dan Black's Law Dictionary. ”

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peredaran obat keras tanpa resep dokter merupakan tindak pidana
Jika Anda ingin sembuh dari penyakit jiwa dan raga, tidak ada cara untuk mendapatkan perawatan terbaik. Namun, obat-obatan ini tidak dapat digunakan untuk tujuan terapeutik jika diberikan  oleh  individu  atau  organisasi  yang  telah  diberi  wewenang  hukum  untuk melakukannya  melalui  proses  penyalahgunaan.  Sedangkan  dampaknya  bisa  sangat  merugikan bagi korban. Ada banyak jenis obat di luar "obat kelas G", atau obat keras, yang mungkin sudah Anda kenal dari pengalaman Anda di industri farmasi. Lingkaran merah dengan batas hitam dan huruf K di tengah digunakan untuk mengidentifikasi narkotika keras (Ayudhia and others 2017). Padahal,  orang  yang  menggunakan  narkotika  keras  tanpa  resep  berisiko  karena  tidak  diawasi oleh  dokter  atau  apoteker  (Yuningsih  2021).  Beberapa  definisi  yang  mirip  dari  berbagai  jenis obat  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan Tahun 2011 tentang Kriteria Tata Cara Registrasi Obat.
1. Untuk dianggap sebagai "Obat Copy", suatu obat harus memiliki bahan aktif yang identik dengan obat yang telah disetujui dalam hal komposisi kimia, potensi, bentuk sediaan, cara pemberian, indikasi, dan dosis.
2. Obat impor  Merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan impor obat- obatan  yang  diproduksi  di  industri  farmasi  asing  dalam  bentuk  produk  jadi  atau  barang curah dalam kemasan primer untuk diedarkan di Indonesia.
3. Obat kontrak adalah pembuatan obat kontrak dialihdayakan ke apotek lain.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
4. Obat lisensi adalah Obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan farmasi dalam negeri di bawah lisensi dikenal sebagai "obat berlisensi".
5. Obat  produksi  dalam  negeri  adalah  obat  sektor  farmasi  di  Indonesia  memproduksi dan/atau mengemas sebagian besar obat produksi dalam negeri.
6. Undang-undang  paten  Indonesia  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  obat-obatan yang memenuhi kriteria tertentu.
7. Obat Paten Adalah Farmasi dengan Hak Distribusi Eksklusif Dalam industri farmasi, obat- obatan baru dikembangkan melalui penelitian dan  pengembangan, diproduksi dan dijual dengan nama merek, dan dipatenkan selama minimal 20 tahun.
8. Obat  Generik  adalah  Ketika  hak  paten  atas  obat  "inovator"  habis  masa  berlakunya, perusahaan  lain  bebas  membuat  dan  menjual  versi  "generik"  dari  obat  tersebut.  Nama bahan  aktif  digunakan  dalam  pemasaran  obat  generik.  Di  Indonesia,  "Obat  Generik Bermerek" mengacu pada versi generik dari obat bermerek.
9. Obat  tradisional  adalah  Sesuai  dengan  standar  sosial  yang  berlaku,  pengobatan tradisional dapat berupa tumbuhan, hewani, mineral, galenik, atau campurannya sebagai bahan aktif pengobatan.
Golongan  obat  yang  ditetapkan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia No. 44 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah: Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Farmasi Wajib,  Obat  Keras,  Psikotropika,  dan  Narkotika.  Berikut  adalah  contoh  kategori  obat  yang ditetapkan oleh aturan ini:
1. Obat Bebas
Obat bebas termasuk yang tidak memerlukan resep dan yang membutuhkan, secara kolektif dikenal sebagai obat OTC (Over The Counter). Pembelian dan penjualan obat OTC tidak  dibatasi,  dan  dapat  ditemukan  di  mana  saja,  termasuk  gerai  pasar,  toko  obat berlisensi, supermarket, dan apotek. Bahan aktif dalam kelompok obat ini umumnya dapat ditoleransi  dengan  baik,  sehingga  pasien  dapat  melakukan  pengobatan  sendiri  sesuai kebutuhan tanpa pengawasan dokter atau perawat selama mengikuti petunjuk pada label. Akibatnya,  sebaiknya  kategori  obat  ini  diperoleh  dalam  kemasan  aslinya  jika
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
memungkinkan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/SKA/I/1983 tentang Merek Khusus Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas mengatur tentang  Label  Obat  Bebas  di  Indonesia.  Lingkaran  hijau  yang  dilingkari  garis  hitam menandakan  narkoba  jenis  ini  ada  di  Indonesia.  Pereda  nyeri  (seperti  parasetamol),  obat antiinflamasi  (seperti  ibuprofen),  dan  suplemen  nutrisi  (seperti  vitamin  dan  multivitamin) semuanya  disertakan  di  sini.  Obat  promag,  bodrex,  biogesic,  panadol,  bedak  bintang toedjoe, diatabs, entrostop, dan sebagainya hanyalah beberapa contoh lagi.
2. Obat Bebas Terbatas
Obat-obatan  yang  termasuk  dalam  kategori  "obat  keras"  tetapi  tetap  dipasarkan atau  diperoleh  secara  bebas  tanpa  resep  dokter  dikenal  sebagai  obat  "obat  bebas  yang dibatasi" dan selalu disertai dengan label peringatan. Terdapat lingkaran biru dengan batas hitam  yang  berfungsi  sebagai  tanda  pembeda  pada  kemasan  dan  pelabelan  obat  bebas terkontrol.  Karena  pada  kemasan  obat  bebas  terbatas  biasanya  dicantumkan  tanda peringatan  berupa  persegi  panjang  hitam  berukuran  panjang  5cm,  lebar  2cm  dengan tulisan berwarna  putih.  Pasien  diharuskan  mendapatkan  informasi  obat  yang  cukup,  oleh karena  itu  meskipun  dapat  diperjualbelikan  secara  bebas,  obat  jenis  ini  hanya  boleh ditawarkan secara bebas di toko obat berizin (ditangani oleh asisten apoteker) dan apotek (yang hanya dapat beroperasi jika ada apoteker, tidak ada layanan). ketika mencoba untuk menyimpan  beberapa  obat  penting  yang  hanya  tersedia  dalam  jumlah  terbatas  tanpa resep. Obat-obatan seperti neuro rheumacyl neo, visine, rohto, dan antimo adalah contoh obat-obatan dalam kategori ini.
3. Obat Keras
Dahulu  dikenal  sebagai  obat  daftar  G  (gevaarlijk  =  berbahaya),  obat  keras (ditunjukkan  dengan  lingkaran  merah  di  dalam  batas  hitam  dengan  huruf  K  tertulis  di dalamnya)  adalah  obat  dengan  efek  parah  yang  hanya  dapat  dibeli  dengan  resep  dokter. Antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dll.) Dan obat-obatan yang mengandung hormon dibahas di sini  (obat  diabetes,  obat  penenang,  dan  lain-lain).  Obat-obatan  ini  sangat  manjur,  dan penggunaan  yang  tidak  tepat  dapat  meracuni  tubuh,  memperburuk  kondisi,  atau  bahkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
berakibat  fatal.  Jadi,  Pemerintah  secara  ketat  memantau  seluruh  proses,  mulai  dari pembuatan  hingga  penggunaan  obat-obatan  tersebut,  dan  hanya  apotek  dengan  resep yang  sah  yang  dapat  mengeluarkannya.  Pemerintah  juga  mewajibkan  apoteker  untuk melaporkan penggunaan dan pembelian mereka setiap bulan.
Menurut  pasal  2  penjelasan  UU  Kesehatan  No.  36  Tahun  2009,  diamanatkan  bahwa beberapa  prinsip  yang  memberikan  arah  bagi  pembangunan  kesehatan  harus  diperhatikan dalam  perencanaan dan pelaksanaan  kebijakan  kesehatan.  Langkah-langkah  terkait  kesehatan ini adalah bagaimana prinsip ini dipraktikkan:
a. Kemajuan pelayanan kesehatan, menurut asas kemanusiaan, tidak diskriminatif terhadap status sosial ekonomi, agama, atau asal-usul bangsa.
b. Menurut  asas  keseimbangan,  kemajuan  di  bidang  kesehatan  masyarakat  harus  dicapai dengan  memperhatikan  baik  prioritas  individu  maupun  masyarakat,  serta  kebutuhan jasmani dan rohani, serta dimensi kesehatan material dan spiritual.
c. Pembangunan dalam pelayanan kesehatan, menurut asas manfaat, harus mengarah pada kebaikan  yang  sebesar-besarnya  bagi  semua  orang  dan  menjamin  agar  semua  orang dapat berumur panjang, hidup sehat.
d. Konsep  perlindungan  (d)  menyatakan  bahwa  masyarakat  yang  memberikan  dan menerima  pelayanan  kesehatan  harus  diberikan  jaminan  dan  kepastian  hukum  tertentu agar pertumbuhan kesehatan dapat diterima.
e. Sesuai dengan asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, maka hak dan tanggung jawab  anggota  masyarakat  diberikan  bobot  yang  sama  dengan  proyek  pembangunan kesehatan itu sendiri.
f. Manajemen  pelayanan  kesehatan,  sesuai  dengan  prinsip  keadilan,  harus  mampu menawarkan pelayanan yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang dari semua latar belakang sosial ekonomi.
g. Kemajuan  kesehatan  tidak  membedakan  perlakuan  terhadap  perempuan  dan  laki-laki sesuai dengan asas gender dan nondiskriminasi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
h. Dengan  berpegang  pada  standar  agama,  pembangunan  kesehatan  akan  memastikan bahwa semua agama diperlakukan sama.
Padahal,  seperti  yang  kita  lihat,  tidak  tepat  dan  bertentangan  dengan  semangat Penjelasan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  bagi oknum  yang  tidak bertanggung  jawab  untuk  menyediakan  narkotika  keras  tanpa  resep  dokter.  Karena mengabaikan  asas  kemanusiaan  yang  menyatakan  bahwa  pembangunan  kesehatan  harus berlandaskan  kemanusiaan  bukan  asas  lain  seperti  keseimbangan,  manfaat,  perlindungan, penghormatan  terhadap  hak  dan  kewajiban,  keadilan,  kesetaraan  antar  jenis  kelamin,  dan nondiskriminasi.
Salah satu larangan bagi pelaku usaha (tenaga kesehatan) dalam menjalankan kegiatan usahanya  adalah  peredaran  obat  keras  tanpa  resep  dokter.  Pasalnya,  yang  terlibat memperdagangkan dan membeli obat secara bebas tanpa ada petunjuk penggunaan atau resep dokter  atau  menggunakan  jasa  apoteker  untuk  penggunaannya  (Lumbantobing  dkk  2020). Berikut isi UU Perlindungan Konsumen No. 8 yang disahkan tahun 1999:
a) melanggar  norma-norma  yang  ditetapkan  oleh  hukum  dan  karenanya  gagal  untuk mematuhinya.
b) Tidak sesuai dengan berat bersih berlabel, isi bersih atau bersih, atau jumlah yang diklaim.
c) Diskordan dengan ukuran, ukuran, skala, dan jumlah yang sebenarnya.
d) Bertentangan  dengan  apa  yang  dijanjikan  pada  label,  protokol,  atau  deskripsi  barang dan/atau jasa.
b) Tidak  sesuai  dengan  kualitas,  kadar,  komposisi,  pemrosesan,  gaya,  metode,  atau penggunaan  yang  dijelaskan  pada  etiket,  label,  atau  deskripsi  produk/jasa  yang bersangkutan e.
c) sebuah. Tidak sesuai dengan apa yang diwakili dalam kemasan, protokol, deskripsi, iklan, atau promosi produk.
d) Tidak  memperhitungkan  lamanya  waktu  suatu  produk  dapat  digunakan  secara  optimal sebelum  rusak.  Waktu  penggunaan/pemanfaatan  terbaiknya  sesuai  dengan  tanggal "terbaik sebelum" yang ditemukan di sebagian besar kemasan makanan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
e) Dicap sebagai "halal", namun tidak mengikuti pedoman pembuatan halal.
f) Jangan membubuhkan label atau memberikan penjelasan untuk produk yang diwajibkan oleh undang-undang untuk mencantumkan rincian seperti nama produk, ukuran, berat/isi bersih atau bersih,  komposisi,  petunjuk penggunaan,  tanggal  pembuatan,  efek  samping, nama dan alamat pelaku usaha, dan sebagainya.
g) Tidak  memiliki  petunjuk  penggunaan  bahasa  Indonesia  dan/atau  informasi  yang diwajibkan oleh hukum.
h) Menangani barang-barang yang rusak, rusak, bekas, atau tercemar tanpa mengungkapkan semua informasi yang relevan.
i) Menangani  sediaan  farmasi  dan  makanan  yang  rusak,  cacat,  bekas,  atau  tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi lengkap.
Untuk  lebih  menegaskan  bahwa  peredaran  obat  keras  tanpa  resep  adalah  melawan hukum, dapat kita lihat Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  yang  berbunyi:  “Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  memenuhi  atau  memenuhi  standar  dan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  dipersyaratkan;  sedangkan  ketentuan  pidana (dua miliar rupiah). ”

## Penyalahgunaan Akibat dari adanya peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter
Efek obat, penyakit pasien, dosis, waktu pemberian, dan hasil yang diinginkan semuanya harus  dipahami  sebelum  obat  dapat  digunakan  secara  efektif.  Obat  keras,  atau  obat  kuat, efektif  yang  memerlukan  resep  dokter,  dilambangkan  dengan  lingkaran  merah  dengan  batas hitam  dan  huruf  K  tertulis  di  dalamnya.  Obat-obatan  di  kelas  ini  memiliki  kualitas  yang  kuat, yang jika disalahgunakan dapat meracuni tubuh, memperburuk penyakit, memiliki konsekuensi yang  tidak  diinginkan  seperti  perkembangan  penyakit  baru,  membahayakan  organ  vital,  dan bahkan berakibat fatal (Thaha, Baharuddin 2016).
Pasien di negara berpenghasilan rendah dan menengah di Asia umumnya mengandalkan apotek  komunitas  sebagai  titik  kontak  pertama  mereka  dengan  sistem  perawatan  kesehatan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dan  sebagai  sarana  utama  mereka  untuk  mendapatkan  akses  ke  obat-obatan.  Karena  waktu tunggu yang lebih singkat, harga yang lebih murah, dan jam yang lebih nyaman, apotek adalah pilihan  yang  lebih  disukai.  Pasien  di  negara  miskin  dapat  dengan  mudah  memperoleh  obat keras  tanpa  resep  dokter  karena  tidak  efektifnya  tindakan  pengendalian  obat.  Banyak  negara masih  mengizinkan  pasien  untuk  membeli  narkotika  keras  dari  apotek  tanpa  resep  dokter, meskipun zat  tersebut  hanya boleh  tersedia untuk  pasien  dengan  resep  dokter. Beberapa zat yang biasa dikonsumsi dapat beredar bebas karena adanya variasi yang terjadi (Wulandari dan Mustarichie 2017).
Obat  keras  di  Indonesia  hanya  boleh  disalurkan  oleh  apoteker  dengan  resep  dokter. Jarang  ada  tulisan  dengan  topik  apotik  Indonesia  menyediakan  narkotika  tanpa  surat keterangan dokter. Antibiotik yang diperoleh tanpa resep dokter adalah obat keras, dan fakta ini  telah  disorot  dalam  beberapa  makalah  baru-baru  ini.  Narkotika  keras  dalam  bentuk  obat penyakit  kronis  tersedia  di  Indonesia  tanpa  resep,  namun  belum  ada  investigasi  terhadap fenomena  ini.  Beberapa  contoh  penyalahgunaan  obat  medis  disengaja,  seperti  ketika  orang menggunakan  obat  resep  untuk  tujuan  rekreasi  atau  menyalahgunakan  narkotika  ilegal  yang tidak memerlukan resep.
Penyalahgunaan  narkoba  di  kalangan  anak  muda  menjadi  masalah serius,  seperti  yang ditegaskan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  baru-baru  ini.  Penyalahgunaan narkoba  dapat  menyebabkan  konsekuensi  bencana,  termasuk  ketergantungan  fisik  dan psikologis, dan bahkan kematian (Maria 2021). Penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi medis  yang  serius,  termasuk  potensi  kecanduan,  overdosis,  dan  bahkan  kematian. Penyalahgunaan obat-obatan yang hanya boleh diperoleh dengan resep dokter mencakup hal- hal  seperti  menggunakannya  untuk  efek  sedatif  atau  halusinogen,  atau  bahkan  untuk menginduksi  aborsi. “ Padahal, orang  yang  menggunakan  narkotika  keras  tanpa  resep berisiko karena tidak diawasi oleh dokter atau apoteker (Yuningsih 2021).
Penyalahgunaan  narkoba  diatur  antara  lain  oleh  UU  Kesehatan  No.  36  Tahun  2009 (Maria 2021).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
a. Memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi  atau  alat  kesehatan  yang  tidak memenuhi  standar  dan/atau  persyaratan  keamanan,  khasiat  atau  manfaat,  dan  mutu sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  98  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling  banyak Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah).
b. Pasal  197  mengatur  pidana  penjara  paling  lama  15  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 1.500.000.000,  -  bagi setiap orang  yang dengan sengaja  memproduksi  atau  mengedarkan sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  tanpa  izin  edar  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 106 ayat (1) (satu milyar lima ratus juta rupiah).
Hukuman  bagi  pelaku  pelecehan  tidak  hanya  untuk  memberi  mereka  pelajaran  dan mencegah  mereka  dari  pelanggaran  berulang,  tetapi  juga  untuk  membawa  masyarakat  ke dalam  kepatuhan  terhadap  hukum  (Sukarya  dan  Priyanto  2020).  Diperkirakan  jumlah  orang yang  mencoba  menyalahgunakan  narkotika  keras  yang  diperoleh  tanpa  resep  akan  berkurang mengingat adanya undang-undang yang membatasi penggunaannya.

## KESIMPULAN
Dari apa yang telah dijelaskan dan disajikan, harus jelas bahwa distribusi obat-obatan dibatasi hanya untuk mereka yang telah diberi wewenang oleh undang-undang. Jelas, obat-obatan yang didistribusikan  secara  ilegal  melalui  penyalahgunaan  tidak  dapat  digunakan  untuk  tujuan terapeutik, terutama jika dianggap sebagai obat keras; fakta ini menyoroti perlunya kemajuan baru  dalam  undang-undang,  khususnya  hukum  pidana  (Rusmini  2016).  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Nomor  02396/A/SK/VIII/1986  tentang Tanda  Khusus  Obat  Keras  Daftar  G  (“Kepmenkes  2396  /1986”),  yang  menyatakan  bahwa penjualan  obat  tersebut  harus  memiliki  resep  dari  ahli  medis.  Menurut  Pasal  62  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peredaran obat keras tanpa  resep  adalah  perbuatan  melawan  hukum.  Hal  ini  karena  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  8  ayat  (1)  huruf  a,  “Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (dua milyar rupiah). ”

## DAFTAR PUSTAKA
Ariestiana,  Evita.  2020.  ‘Analysis  of  Drugs  and Certain  Medicines  Circulation  Through  Online
Media’, Indonesia Private Law Review , 1.2: 65 – 76
<https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2054>
Ayudhia,  Relina,  Tony  Soebijono,  and  Oktaviani.  2017.  ‘Rancang  Bangun  Si stem  Informasi Penjualan Obat Pada Apotek Ita F arma’, Jsika , 6.1: 1 – 8
Hijawati, Hijawati. 2020. ‘Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen’,
Solusi , 18.3: 394 – 406 <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.310> Lumbantobing, Adytya Kurniawan, Besty Habeahan, and Uton Utomo. 2020. ‘PE RTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG SENGAJA MENJUAL OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU (Studi Putusan No: 1335/Pid.Sus/2018/PN Medan)’, 09: 203 – 14 <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>
M.  Rifqi  Rokhman,  Mentari  Widiastuti,  Satibi,  Ria  Fasy ah  Fatmawati,  Na’imatul  Munawaroh, Yenda  Ayu  Pramesti.  2018.  ‘Penyerahan  Obat  Keras  Tanpa  Resep  Di  Apotek’, Volume  7 Nomor 3 – September 2017 p-ISSN: , 7.3: 115 – 24
Maria,  Juliya.  2021.  ‘Tindak  Pidana  Penyalahgu naan  Obat-Obatan  Dalam  Perspektif  Hukum Kesehat an’, Jurnal JURISTIC , 1.1: 1 – 5
Miharso,  Stevanus.  2021.  ‘Pertimbangan  Hukum  Hakim  Terhadap  Pemilikan  Dan  Pengedaran Obat  Keras  Tanpa  Resep  Dokter’, Syntax  Literate ;  Jurnal  Ilmiah  Indonesia ,  6.10 <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i10.4374>
Rusmini, Andin. 2016. ‘Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehata n’, Al ’ Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016 ISSN 1979 - 4940 , VIII.36: 1 – 22
Sukarya,  Febyanca,  and  I  Made  Dedy  Priyanto.  2020.  ‘Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Pelaku  Penyalahgunaan  Obat  Dumolid  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Pidana  Ind onesia’, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum , 9.2: 1 – 15
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43156%3E.>
Supardi, Sudibyo, Max Joseph Herman, Raharni Raharni, and Andi Leny Susyanty. 2012. ‘Jurnal Kefarmasian Indonesia · June 2012’: 19– 27
Thaha,  Baharuddin,  Syafar  M.  2016.  ‘Penyalahgunaan  Obat  Ke ras  Oleh  Buruh  Bangunan  Di Pergudangan Parangloe Indah Kota Makassar’, Media Kesehatan Masyarakat , 12.2: 118 – 26 <https://media.neliti.com/media/publications/212678-penyalahgunaan-obat-keras-oleh- buruh-ban.pdf>
Wulandari,  Silvi,  and  Resmi  Mustarichie.  2017. ‘Upaya  Pengawasan  BPOM  Di  Bandung  Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat’, Jurnal Farmaka Unpad , 15.4: 1 – 8
Yuningsih,  Rahmi.  2021.  ‘Pelindungan  Kesehatan  Masyarakat  Terhadap  Peredaran  Obat  D an Makanan Daring’, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 12.1: 47 – 62
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2020>