## MANFAAT KERANGKA  KERJA KONSEPTUAL AKUNTANSI KEUANGAN BAGI AKUNTAN  PUBLIK DALAM  MELAKSANAKAN  PEKERJAANNYA

## Michael lskandar  dan Sylvia Fettry
Fakultas Ekonomi  Universitas fitotit< parahyangan

## Abstract
.The conceptuar framework  for financiar accounting and reporting was developed to achieve standardization in finaniiat accountini practices. This framework  consists of three revers, which are:
(1) obiectives of financial  reporting,  (2) elements of fininciat statements and  quality  characteristics  of accounting information, and (3) recognition and measurement  concepts. ln lndonesia, the main work of a-pubtic accountant is to do financial audits on business  entities, follow'ed by attestation by the public accountant to endorse (or not) the busineis entities' statements. Analyses  done both upon the'conceptual  framework and .the work of a pubtic accountant shows that the framework is helpfut to the public accountant's work, because (l) the financial "rroritiig standards  uged by the public accountant were created based on the conceptual  framework, and (2) in the case that no standards or rules have been set, then the conceptual framework provides  guidance to the public accountant. An example  is provided to en'hance  understanding.
Key words: conceptual framework for financial accounting and reporting, public accountant
1. Pendahuluan
conceptual  Framework for Financial  Accounting and Reporting dikembangkan  oleh Financiar Accounting  standards Boa"rd (FASBi  untu[ dijadikan  patokan baik oleh FASB maupun bagi akuntan untuk memecahkan  masalah-masalah  akuntansi yang  ditemukan di lapangan. Meskipun  kerangka kerja (framework) ini- sebenarnya tidak ditryrit "n untuk kegiatan pemeriksaan akuntansi (audit), muncul pertanyaan apakah  framework ini dapat  membantu para auditor,  khususnya para akuntan publik,  dalam melaksanakan pekerjaannya.  Makalah ini membahas  hal tersebut,  dengan  menggunakan  model penelitian sesuai Gambar 1.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unoar
2L)
Berangkat  dari conceptual framework Berangkat  dari pekerjaan akuntan publik
Keterangan:
n Entitas Utama O Anatisis --) Atur togixa fa Kesimputan
Gambar 1. Model  Penelitian
2. Kerangka  Keria Konseptual Akuntansi Keuangan
Conceptual  Framework for Financiat Accounting and Reporting dikembangkan  oleh Financial Accounting  Standards Bo31d (FASB) untuk memenuhidua  kebutuhan [Kieso  and Weygandt,2004: 28-291:
1. Sebagai  landasan  uniform bagi FASB untuk menentukan standar- standir akuntansi  keuangan, sehingga standar-standar  tersebut dapat diyakini bermanfaat dan konsisten.
2. SeOagai landasan bagi para akuntan selaku praktisi untuk mengambil keputusan  berkenaan dengan  praktek  akuntansi keuangan yang ditemukan di lapangan, di mana  belum  ada  standar baku yang ditentukan oleh FASB  ataupun  lembaga  pemerintah  terkait. sehingga pada dasarnya, kerangka kerja ini dikembangkan untuk menlaldl "a basis for setting accounting  standards  and for resolving finaiciat  reporting controversles" [Kieso  and Weygandt, 2004: 29].
Secara resmi, ke-rangka kerja ini berbentuk enam buah Sfafements of Financial Accounting Concepts (SFAC) yang  masing-masing membahas sebuah  aspek dari kerangka kerja itu. Keenam SFAC tersebut  dapat dilihat  dalam Tabel 1.
conceptual Framework terdiri dari tiga tingkat [Kieso, 2004:29-46]: 1. Tingkat Pertama.
lOeitif it<asi tujuan (obiectives)  pelaksana an f in ancial accounti  ng, yaitu
harus mengfiasilkan  informasi  yang berguna  bagi para stakeholders untuk melihat, dari perspektif  keuangan,  kondisi saat ini maupun
masa mendatang.
Mengkali bagaimana Conceptual Framework daPai bermanfaat  bagi Akuntan Publik
Volume 12, Nomor  2, Agustus 2008
2. Tingkat Kedua. ldentifikasi elemen-elemen  akuntansi  (assets, liabitities,  equity, dan lain-lain), serta  karakteristik  kualitas  informasi  (relevance, retiabitity, co m p a rab i I ity, co n s i ste n cy). 3. Tingkat Ketiga ldentifikasi konsep-konsep  pengakuan dan pengukuran (asumsi- asumsi, prinsip  dasar,  dan  kendala-kendala).
Tabel 1. Statements of Financial Accounting Concepts Yang Diterbitkan  FASB  Berkenaan  Dengan Conceptual Framework for Financial  Accounting And Reporting
Sumber:  Kieso  and Weygandt,  2OO4:29.
Framework itu telah  divisualkan oleh Kieso dan Weygandt dengan mengadaptasi  gagasan-gagasan william c. Norby dalam  The Financiat Analysts Journal,  edisi Maret-April  1982, halaman 22 [Kieso, 2AO4: 29- 301. Visualisasi  tersebut  berbentuk  segi  tiga sama  sisi terbalik, di mana sisi dasarnya terdapat di atas,  dan puncak  segitiganya terdapat di bawah. Segitiga tersebut kemudian  dibagi tiga secara horisontal, di mana  lapisan yang paling  bawah adalah Tingkat Pertama,  lapisan tengah adalah Tingkat  Kedua, dan lapisan atas adalah Tingkat Ketiga. Di sini, penekanan adalah bahwa tingkat pertama  (objectives) harus dicapai menggunakan  cara-cara  tertentu (how) yang  diidentifikasi  dalam tingkat ketiga. Sedangkan tingkat kedua, yaitu karakteristik kualitas dan elemen- elemen yang dipergunakan, disebut  sebagai  "jembatan penghubung" antara tingkat pertama dan tingkat ketiga. Visualisasi tersebut menunjukkan satu cara memahami  conceptual  framework itu, dengan menekankan perlunya'lembatan penghubung"  tadi.
Terdapat cara lain untuk menampilkan conceptual  framework tersebut,  yang  dapat  dilihat di Gambar 2. Di sini ditunjukkan bagaimana framework ini mengidentifikasi  konsep-konsep  yang melandasi financial reporting  IFASB,  2006:ix], serta bagaimana  penerapan  akuntansi yang terstandarisasi dapat dilakukan  karena  telah terbingkai oleh framework ini.
-tl
No.
Judul SFAC  No. 1 SFAC  No. 2 Qualitative  Characteristics  of Accountino  lnformation
SFAC  No. 3
Elements  of Financial Statements of Business  Enterpiises
SFAC  No. 5
Recognition and Measurement ln Financial Statemieiii of Business Enterprises. SFAC  No. 6 Elements  of Financial Statements SFAC  No. 7 Using Cash  Flow lnformation and present Value ln Acc ou nti ng Me  as u re me nts.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
Fokus dari Gambar 2 adalah penerapan  akuntansi di perusahaan- perusahaan secara  terstandarisasi, baik yang terjadi karena  terdapat peraturan yang jelas dan baku, maupun karena para akuntan mengambil keputusan-kefutusan yang konsisten apabila  peraturan itu tidak ada.
Oleh karena itu, tingkat  pertama (tujuan) divisualkan  sebagai sasaran dari penerapan  akuntansi di perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut,  maka penerapan akuntansi menggunakan (membawa) elemen- elemen akuntansi dan karakteristik kualitasnya  (ini adalah tingkat kedua).
Akhirnya, seluruh penerapan itu ditopang oleh asumsi-asumsi, prinsip- prinsip, dan kendala-kendala yang harus diperhatikan selama penerapan akuntansi  terstandarisasi.
Gambar 2. Conceptual Framework
3. Pekerjaan  Akuntan  Publik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01l200B menegaskan  bahwa  bidang  usaha  akuntan  publik  terutama  adalah  jasa atestasi. Jasa ini meliputi pemeriksaan laporan keuangan di mana akuntan publik memberi opini secara berkompeten dan obyektif mengenai pernyataan suatu entitas bisnis. Di luar  itu, akuntan publik juga dapat memberikan jasa-jasa  lainnya, namun dalam makalah ini pembahasan dibatasi hanya pada jasa atestasi saja, sebab jasa ini adalah jasa utama yang harus  dilaksanakan  oleh akuntan publik.
Berdasarkan  PerMenKeu No. 17|PMK.)1l2O0B dapat disimpulkan bahwa pekerjaan akuntan publik  adalah  seperti tampak dalam Gambar 3. Akuntan pubtik pertama-tama harus melakukan proses pemeriksaan akuntansi  keuangan  suatu entitas  bisnis,  yang kemudian memunculkan sebuah hasil pemeriksaan, yang menjadi  landasan akuntan publik melakukan  atestasi secara  bertanggung jawab. Atestasi ini akan mempengaruhi  pengambilan  keputusan para stakeholders  yang  terkait dengan entitas bisnis tersebut.
Penerapan  akuntansi terstandarisasi
Level  3.  Konsep  pengenalan  dan  pengukuran
Level 1 Tujuan Akuntansi Keuangan
JL
Pekerjaan  akuntan  publik
Proses Pemeriksaan Akuntansi Hasil Pemeriksaan Akuntansi Atestasi atas Pernyataan Entitas Bisnis
Gambar 3. pekerjaan Akuntan publik
Adapun  proses  pemeriksaan  akuntansi seperti yang dimaksud dalam Gambar 3 terdiri  dari  tiga buah fase,  yaitu: (1)fase perencanaan dan perancangan  pendekatan audit (termasuk mempelajari strategi bisnis, proses bisnis, dan internal  control  dari entitas  bisnis serta menentukan risiko dari mr.ssfatements),  (2) fase pengujian  internal control dan substantive fesf atas transaksi, dan (3) faJe- prosedur analitis (melakukan pembandingan untuk menentuka n reasonablenessdata) dan pengujian details  of balances  [Arens,  et a|.,2005:1S1-152.l.
4. Analisis
Tabel 1 dan  Tabel 2 adalah  kajian  untuk memperoleh kejelasan, bagaimana conceptualframework  dapat membantu  akuntan  publik  dalam melaksanakan pekerjaannya.
Tabel 1. Analisis Dukungan Conceptual Framework pada
P an Akuntan Publik (1 Sudut Pandano Conceptual  Framework Pekerjaan Akuntan Publik Analisis Berangkat  dari conceptual framework Diadakan  untuk mengusahakan standarisasi oraklek- praktek  akuntansi keuangan,  terutama
apabila terdapat hal- hal yang tidak diatur
oleh  badan  berwenano.
Melakukan
pemeriksaan untuk memberikan  opini
terhadap kewajaran suatu laporan
keuangan  entitas tertentu,  apakah telah sesuai dengan prinsip  akuntansi yang berlaku  umum. Akuntan  publik  dalam mengaudit memerlukan  suatu standar  bagaimana
laporan  keuangan yang  wajar  yakni Standar  Akuntansi Keuangan.  Standar
Akuntansi Keuangan lazimnya  disusun
oleh  badan
berwenang  dengan mengacu  paoa conceptual
framework.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
Sudut Pandanq Pekerjaan Akuntan Publik Conceptual Framework Analisis Berangkat dari pekerjaan akuntan publik Menghadapi  situasi dan kondisipraktek akuntansi yang belum diatur  secara tegas dalam Standar
Akuntansi Keuangan,
pada saat memeriksa kewajaran  laporan keuangan.
Mencakup tiga level
- Level I Tujuan - Level ll Elemen dan Karakteristik
Kualitas - Level lll
Pengakuan  dan
Pengukuran
Yang  digunakan sebagai acuan akuntansi keuangan Akuntan publik dapat menggunakan
conceptual
framework  sebagai
benchmark laporan keuangan yang wajar, Meskipun aturan yang tegas belum ada didalam
Standar Akuntansi
Keuangan, akuntan
publik tetap dituntut untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan
keuangan. Tabel 2.
Analisis Dukungan Conceptual Framework Pada
Pekerjaan Akuntan Publik  (2)
Apabila saat mengaudit seorang akuntan publik dihadapkan pada masaf ah kekosongan standar maka ia harus membuat iudgment.
Judgment tersebut  harus  dibuat  dengan  berbagai pertimbangan yang memadai.  Pertimbangan itu sendiri  biasanya sangat  tergantung pada pengalaman  mengaudit dan kompleksitas transaksi  keuangan yang pernah ia periksa. Semakin banyak pengalaman mengaudit dan semakin kompleks transaksi keuangan yang pernah dihadapi, maka semakin cepat akuntan publik tersebut membuat iudgment yang tepat untuk masalah  sejenis.
Namun, pada saat pertama kali menghadapi  masalah tersebut, akuntan  publik perlu arahan.  Ketika  ia tidak  menemukan  arahan dalam Standar  Akuntansi  Keuangan, maka ia dapat beralih  mencari arahan yang terdapat pada conceptual  framework.  Conceptual framework iersebut digunakan oleh akuntan publik sebagai dasar pertimbangan profesional dalam  melaksanakan  pekerjaannya.  Conceptual  framework iiOat< dapat Secara  langsung menyelesaikan masalah kekosongan standar,  ietapi  hanya  memberikan fasilitas  arahan  untuk menyelesaikan masalah  tersebut.
34 Volume 12, Nomor  2, Agustus  2008
sebagai  contoh kasus, seorang  akuntan publik menerima penugasan untuk mengaudit laporan keuangan suatu partai politik. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor 31 Tahun 2002 Tentang partai Politik Pasal g, partai poritik memiliki kewajiban untuk nrembuat pembukuan,  memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima yang terbuka untuk  diketahui oleh masyarakat dan pemerintah,  membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali dan dilaporkan paling lambat enam bulan setelah tutup buku kepada Komisi Pemilihan Umum (Kpu) setelah  diaudit oleh akuntan publik.
Meskipun ia belum pernah menangani bidang  partai politik, akuntan publik tersebut harus  mulai  merencanakan, ,.n!urprlkan bukti yang cukup dan melaksanakan  pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai  sebagai  dasar untuk memberikan pendapat. Dalam tahap  perencanaan, akuntan  publik perlu menginventarisir aturan akuntansi terkait bidang  partai  politik. Awalnya ia memperoleh sK KpU No. 676 Tahun 2004 yang berisi pedoman  untuk  tata kelola  administrasi  keuangan partai  politik.  Buku ll dalam lampiran sK tersebut  mengatur pedoman sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik. Buku il ini disusun oleh KpU bekerja sama dengan lkatan Akuntan  Indonesia (lAl). sewaktu  penyusunan pedoman pada Buku ll, lAl yang  diwakili oleh komite penyusun standar keuangan telah mengacu pada conceptual frameworkyang ada. selanjutnya akuntan publik mencaii pernyataan standar Akuntansi Keuangan  (PSAK)  yang  relevan dan memp'eroleh PSAK 45 tentang Pelaporan  Keuangan untuk  organisasi Nirlaba, maka untuk sementara,  sebelum PSAK khusus untuk partai politik tersusun, akuntan publik dapat mengacu  pada psAK 45 tersebut. psAK-psAK yang lain pun  dapat  menjadi acuan  akuntan publik sewaktu mengaudit r-"paiyang hal tersebut belum  diatur dalam PSAK 45. sebenarnya partai potitik memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi nirlaba. Misalnya, partai politik bertujuan untuk meraih kekuasaan  menyebabkan  partai politik rentan  terhadap  praktek korupsi politik (money politics) dan dominasi  kelompok kepentingan pada beberapa  kelompok  masyarakat.  Di lain pihak,  sumbangan  yang dapat diterima  oleh partai  politik sangat  terbatas jumlahnya  biia dibandingkan dengan organisasi  nirlaba. Ada berbagai  kewajiban janji politik kefiada konstituen yang harus dilaksanakan oleh partai politik. Meskipun demikian, akuntan publik  tetap  dapat  mengacu pada psAK 45 tersebut. Dalam hal mengaudit, prosedur audit terhadap laporan keuangan partai politik  ternyata telah ditetapkan dalam sK Kpu No. 30 Tahun 2004, misalnya  sampel  audit minimal 30 individu dan 30 badan hukum swasta. Akuntan  publik paling tidak harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan tersebut dan metengkapinya dengan prosedur -lairi yang dianggap perlu.
Bina  Ekonorni  Majalah  llmiah  Fakultas  Ekonomi  Unoar
35
selanjutnya, apabila  akuntan publik  dihadapkan  pada hambatan kekosongan'standar dan aturan maka ia dapat mencari acuan pada conceptual framework Misalnya  sebagai  berikut:
Pada level pertama,  akuntan publik dapat menetapkan tujuan laporan  keuangan partai  politik tersebut. Tujuannya dapat bermacam- macam terganiung  user.  KPU memerlukan laporan keuangan untuk menilai  kellyakan  partai politik  yang berpartisipasi dalam pemilihan umum. Masyarakai luas menggunakan laporan keuangan untuk menetapkan dukungan suaranya pada partai politik yang dianggap dapat memenuhi  harapannya. Laporan  keuangan yang  telah diperiksa oleh akuntan  publik diharapkan  dapat berguna secara  umum untuk mencapai tujuan  tersebut. Apabila  akuntan publik  meragukan  tercapainya tujuan tersebut maka  opini  wajar tanpa pengecualian tidak dapat dikeluarkan'
Pada level kedua,  akuntan publik dapat  menetapkan  elemen apa saja  yang harus ada pada laporan keuangan partai politik. semua elemen hirus disajikan  dengan  lengkap, benar dan didukung  oleh bukti- bukti yang dapat ditelusuri. Di samping itu, pada level kedua ini, akuntan publik haius memperoleh  keyakinan  bahwa informasi  yang terkandung dalam laporan keuangan partai politik telah memenuhi seluruh karakteristik kualitatif . Relevansi itu ada apabila informasi yang disampaikan dapat  mendorong dibuatnya keputusan tertentu. Retiabilitas itu ada  apabila  informasi yang  disajikan  dalam  laporan keuangan bebas dari kesaiahan dan penyimpangan. Konsistensi pencatatan dari waktu ke waktu harus  diterapkan  oleh partai  politik  sehingga  mempermudah user melakukan  perbandingan. Apabila pada level kedua ini terdapat penyimpangan,  maka  akuntan  publik  harus  menjelaskan penyimpangan iers'enui klpada partai politik dan meminta partai politik untuk memperbaikinya  terlebih  dahulu'
Pada level ketiga, akuntan publik diharapkan tidak menemukan bukti  yang menentang  asumsi yang ada. Asumsi  entitas  ekonomi harus Oitera[t<an pada  partai  politik.  Partai politik  dan pihak yang memberikan donasi  kepada partai  politik adalah dua pihak yang  terpisah sehingga melaksanakan pencatatan yang terpisah pula. Asumsi kelangsungan usaha harus diyakini  oleh akuntan publik, bahwa  partai politik tersebut akan tetap beroperasi (tidak akan ditinggalkan oleh para pendukungnya) untuk waktu yang tidak terbatas di masa yang  akan datang. Asumsi lainnya, juga harus  memperoleh  keyakinan yang memadai' - Pada level yang  sama,  penerapan prinsip dalam  pencatatan oleh partai politik harus  diperiksa dengan  mendalam.  Apakah partai politik lersebut telah mencatat dengan menerapkan prinsip biaya historis, melakukan  pengakuan  pendapatan  Secara tepat, menjalankan prinsip matching,  dan mengungkapkan  segala  informasi yang  dianggap penting bagi keputusan user.
36
Volume 12,  Nomor  2, Agustus  2008
Meskipun demikian, akuntan publik harus menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh partai politik. Misalnya, manfaat dari laporan  keuangan  tersebut  diharapkan  lebih besar  dari pada biaya penyusunannya. Materialitas yang bersifat relatif antara partai politik yang besar dan partai politik yang kecil perlu ditetapkan batasannya. Aktivitas  khas yang lazim diterapkan pada partai politik juga akan mempengaruhi  bagaimana  akuntansi  dilaksanakan oleh plrtai politik. Penerapan konservatisme harus dijalankan dalam pencatatan keuangan partai politik agar user berhati-hati dalam pengambilan keputusannya. Keterbatasan ini memungkinkan partai poiitit<  tersebut menyimpang dari praktek akuntansi pada umumnya. sewaktu memberikan opini dalam laporan  auditnya, akuntan publik perlu menjelaskan keterbatasan  tersebut. contoh kasus yang  dijelaskan di atas  dapat dilihat pula dalam Gambar 4.
uu 31/2002 psg SK KPU  No. 676 I 2004 PSAK  45  dan PSAK  lainnya SK KPU  No. 30 Tahun  2004 Penugasan pemeriksaan
laporan  keuangan diterima oleh akuntan publik Akuntan publik memberikan atestasi  dengan benar  dan bertanggung jawab
Gambar 4. Peran Conceptual  Framework  Dalam  Mendukunq Akuntan Publik  Mengaudit partai potitik
Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan  bahwa conceptual  framework  memang  membantu akuntan publik dalam melaksanakan  pekerjaannya,  khususnya bila terdapat ketidakjelasan aturan pencatatan  akuntansi.
Hal-hal Penerapan  akuntansi terstandarisasi hvcl 3.  Konscp  pcrrgcnalan dan  pcnrukuriln
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
Conceptual framework dapat menjadi  arahan yang terstruktur  bagaimana praktek akuntansi  yang belum ada standarnya  dilaksanakan  oleh suatu entitas, Sehingga sewaktu memberikan opini dalam  laporan audit, akuntan  publik  dapat  selalu tetap profesional dalam membuat pertimbangan, dengan mengacu kepada conceptual framework.

## 5. Kesimpulan
Conceptual  Framework akuntansi keuangan dapat bermanfaat bagi akuntan publik dalam melaksanakan  pekerjaannya memberikan pendapat  mengenai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan  prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi kerangka keria ini menjadi arahan khususnya terkait  dengan hal-hal yang belum diatur secara tegas dalam Standar Akuntansi Keuangan.

## Daftar Pustaka
1. Arens, A.A.,  Elder, R.J., Beasley, M.S. (2005),  Auditing and Assurance Services: An lntegrated Approach, 1O'n edition,
Pearson/Prentice-Hall, New Jersey.
2. Financial Accounting  Standards Board (2006),  "Preliminary Views,
Conceptual Framework for Financial  Reporting: Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics of Decision-useful Financial Reporting  Information",  Financial Accounting Series no 1260-001,
July 6, 2006.
3. Kieso, D. H., and  Weygandt, J.J. (2004),  lntermediate Accounting,
11th edition,  John Wiley & Sons, New York'
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 17/PMK.01 l2OOg Tentang Jasa Akuntan Publik.
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK) 45 tentang
Pelaporan Keuangan untuk Organisasi Nirlaba.
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No' 30 Tahun 2OO4 tentang Prosedur  Audit Terhadap Laporan Keuangan Partai Politik.
surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 676 Tahun 2004
Tentang Tata Kelola Administrasi Keuangan Partai Politik.
Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
4. 5. 6. 7. 8. 38 Volume 12, Nomor  2, Agustus  2008