## PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA DAN INVESTASI PMDN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA JAMBI
Muhammad Sabyan 1
Dosen Universitas Muhammadiyah Jambi 1
Mainita 2
Dosen Universitas Muhammadiyah Jambi 2
Rina Widyanti 3
Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 3

## Abstract
This  study  aims  to  see  how  the  influence  of  per  capita  income  and  foreign  investment investment in land and building tax revenues in the city of Jambi, and the results of research that have been conducted found that per capita income is positive, namely 238,773 meaning that every time there is an increase in per capita income of 1 rupiah, it will increase land and building  tax  income  by  238,773  rupiah  assuming  other  independent  variables  have  a  fixed value, for the PMDN investment variable the coefficient value is -34.875 with a negative value, meaning that if PMDN investment increases by 1 rupiah then land and building tax revenue will move down by 34.875 with the assumption the other variables are constant. By looking at the effect of per capita income on land and building tax receipts that can provide a positive value, the Jambi city government should play an active role in trying to increase the per capita income of the Jambi city community which can have an effect on land and building tax revenues. Kata Kunci : income per capita, foreign investment to tax revenue

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  perkapita  merupakan  tujuan  dari  proses pembangunan  suatu  negara.  Sutau  negara  mengharapkan  pertumbuhan  ekonomi  dan pendapatan  per  kapita  tiap  tahunnya  berangsur-angsur  meningkat.  Indikator  yang  digunakan untuk  melihat  berhasil  atau  tidaknya  pembangunan  adalah  meningkatnya  pertumbuhan ekonomi.  Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  berkaitan  pula  dengan  peningkatan  produksi barang dan jasa, dimana dalam hal ini dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  Pembangunan  ekonomi  merupakan  suatu  bentuk  usaha  untuk  mengurangi kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan serta pengangguran, yang merupakan suatu proses  multidimensional  dalam  konteks  pertumbuhan  ekonomi  secara  menyeluruh  (Todaro, 2013).
Tingkat  pendapatan  merupakan  salah  satu  tujuan  didirikannya  sebuah  usaha.  Dengan adanya  pendapatan  itu  berarti  sebuah  usaha  masih  berjalan  dan  layak  untuk  dipertahankan walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang lain selain pendapatan yang bisa menjadi bahan  pertimbangan  untuk  meneruskan  sebuah  usaha.  Dengan  memperhatikan  jumlah pendapatan, akan diketahui apakah suatu usaha mendapatkan untung atau malah merugi.
Pembangunan ekonomi dimaksudkan juga berupa usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dari tingkat pendapatan riil perkapitanya. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi
di samping menaikkan pendapatan riilnya juga di maksudkan untuk menaikan produktivitasnya. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi,  keadaan  pasar  dan  kerangka  sistem  ekonomi  serta  sikap  dari  output  itu  sendiri (Irawan dan Suparmoko, 2017).
Pembangunan  ekonomi  dapat  dikatakan  berhasil  ketika  pendapatan  perkapita  suatu daerah  mengalami  peningkatan,  upaya  peningkatan  pendapatan  perkapita  tersebut membutuhkan  jangka  waktu  yang  panjang.  Artinya,  suatu  perekonomian  dapat  dinyatakan dalam  keadaan  berkembang  apabila  pendapatan  per  kapita  dalam  jangka  panjang  cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan terus menerus.Selain  itu  dampak  yang  terjadi  apabila  upaya pembangunan  ekonomi berhasil  yaitu terjadinya perubahan sosial dan perubahan struktur ekonomi.
Suatu  perekonomian  dapat  dikatakan  berkembang  apabila  pendapatan  perkapita  dalam jangka panjang cenderung naik. Namun bukan berarti bahwa pendapatan perkapita akan selalu mengalami kenaikan. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik dan penurunan ekspor dapat mengakibatkan  menurunnya  tingkat  kegiatan  perekonomian  suatu  negara.  Jika  keadaan demikian hanya bersifat sementara dan kegiatan ekonomi secara rata -rata meningkat dari tahun ke tahun, maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan menjalankan pembangunan  ekonomi (Arsyad, 2015).
Investasi  secara  harfiah  diartikan  sebagai  aktifitas  atau  kegiatan  penanaman  modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang untuk melakukan investasi atau penanaman modal (Marzuki Usman, 2012).
Kegiatan penanaman  modal bukanlah  hal  yang baru  dalam peradaban  manusia,  karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk investasi. Hanya saja pada  zaman  dahulu  masyarakat  melakukan  investasi  dalam  bentuk  investasi  yang  dilakukan secara  langsung  seperti:  investasi  dalam  pembelian  ternak,  pembelian  tanah  pertanian,  atau investasi  dalam  pembuatan  perkebunan  dan  lain  sebagainya.  Seiring  dengan  perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam investasi juga mulai mengalami  perkembangan,  dari  investasi  yang  bersifat  kebendaan  dan  dilakukan  secara langsung  menjadi  investasi  terhadap  modal  atau  bentuk-bentuk  investasi  baru  seperti  surat berharga, seperti saham, obligasi dan lain-lain.
Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya (Jati, 2016). Oleh sebab itu, mereka diwajibkan untuk memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan untuk kepentingan masyarakat daerah yang diduduki (Hidayanti, 2011).
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah  dalam  menentukan  besar  pajaknya,  pajak  ini  penting  untuk  pelaksanaan  dan peningkatan  pembangunan  serta  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat (Amanah, 2015). Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Menurut Puspita  (2014),  pajak  ini  bersifat  kebendaan,  artinya  besaran  pajak  terutang  ditentukan  oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/dan atau bangunan.
Untuk  meningkatkan  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  perlu  adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Sistem Pemungutan Pajak  yang  digunakan  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  adalah Official Assessment System , sistem pemungutan tersebut dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak (Jati, 2016). Dalam Official Assessment System ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif (Jati, 2016).  Walaupun  wajib  pajak  bersifat  pasif,  tanpa  adanya  kesadaran  wajib  pajak  untuk mengetahui  besarnya  jumlah  dan  membayar  pajaknya,  maka  akan  mengakibatkan  turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan ini (PBB). Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB)  dilakukan  secara Official  Assessment  System juga  diperlukan  kepatuhan dalam pembayarannya (Wardani, 2015).
Pengetahuan  tentang  peraturan  perpajakan  akan  meningkatkan  kemauan  Wajib  Pajak untuk  membayar pajak  (Suyono,  2016).  Karena  Wajib  Pajak  yang  sudah  mengerti peraturan perpajakan  akan  berpikiran  untuk  lebih  baik  membayar  pajak  daripada  terkena  sanksi  pajak (Handayani,  2012).  Pengetahuan  perpajakan  yang  dimiliki  oleh  Wajib  Pajak  merupakan  hal mendasar  yang  harus  dimiliki  oleh  Wajib  Pajak  karena  tanpa  adanya  pengetahuan  tentang pajak,  Wajib  Pajak  akan  mengalami  kesulitan  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya (Kristanty, 2014). Menurut Laksito (2014), pada dasarnya faktor yang menghambat pembayar pajak  adalah  masalah  kesadaran  masyarakat,  dimana  masyarakat  perlu  diberi  pengarahan bahwa  pajak  merupakan  kewajiban  dan  hak  setiap  warga  negara  untuk  ikut  serta  dalam pembangunan. Kesadaran dalam membayar pajak muncul dari motivasi wajib pajak (Yusnidar, 2015).

## METODE
Dalam penelitian ini data yang akan diolah dan dianalisis untuk kepentingan penelitian adalah data adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang berkala yang di kumpulkan untuk menggambarkan tentang perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu ( time series ) periode penelitian 2010-2019

## Analisis Data
1. Model  analisis  untuk  mengetahui  pengaruh  Pendapatan  perkapita  dan  Investasi  PMDN terhadap penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan maka digunakan alat analisis regresi linier berganda dengan alat analisis sebagai berikut :
y = α + + +
+ е
Dimana :
y = Pajak Bumi Dan Bangunan = Investasi PMDN = Pendapatan Perkapita
α, ! = Konstanta
, = Koefisien Regresi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan  pengujian  model  kuantitatif  menggunakan  Metode  Linier  Berganda,  melalui program SPSS, dimana hasil Hipotesis pengujian model Regresi Linier Berganda dapat dilihat sebagai berikut
Y = 9,881 + 238,773 – 34,875 + е
Nilai  konstan  sebesar  9,881  artinya  jika  tidak  ada  pergerakan  dari  faktor  pendapatan perkapita  dan  investasi  PMDN,  maka  pendapatan  pajak  bumi  dan  bangunan  akan  bergerak konstan  sebesar  9,881.  Nilai  koefisien  regresi  variabel  jumlah  pendapatan  perkapita  bernilai positif, yaitu 238,773 artinya setiap terjadi peningkatan pendapatan perkapita sebesar 1 rupiah, maka akan meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar 238,773 rupiah dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap, untuk variabel investasi pmdn nilai koefisien sebesar -34,875 dengan nilai negatif, artinya jika investasi PMDN bertambah sebesar 1rupiah maka  pendapatan  pajak  bumi  dan  bangunan  akan  bergerak  menurun  sebesar  34,875  dengan asumsi variabel yang lainnya konstan.
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yang ditunjukkan oleh nilai R Square ( " ) atau  kuadrat  dari  R,  yaitu  sebesar  0,514  artinya  persentase  pengaruh  variabel  pendapatan perkapita dan investasi PMDN terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar 51,4% sedangkan sisanya 48,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pendapatan  perkapita  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap pendapatan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  kota  Jambi,  dari  hasil  hitungan  regresi  berganda didapati  bahwa  pendapatan  perkapita  mempunyai  pengaruh  sebesar  238,773,  dan  untuk investasi PMDN mempunyai pengaruh yang negative dan tidak signifikan terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan kota Jambi dengan nilai regresi sebesar -34,875, sedangkan untuk nilai koefisien determinasi didapati bahwa pendapatan perkapita dan investasi PMDN sebesar 0,514 artinya persentase pengaruh variabel pendapatan perkapita dan investasi PMDN terhadap pendapatan  pajak  bumi  dan  bangunan sebesar  51,4%  sedangkan  sisanya  48,6%  dipengaruhi oleh variabel lain.

## SARAN
1. Pendapatan  perkapita  mempunyai  pengaruh  yang  positif  terhadap  nilai  pendapatan  pajak bumi  dan  bangunan  di  kota  Jambi,  dengan  begitu  penulis  dapat  menyarankan  kepada pemerintah  kota  Jambi  untuk  dapat  memberikan  kegiatan  stimulant  agar  pendapatan perkapita  masyarakat  kota  Jambi  dapat  meningkat,  dan  dengan  begitu  masyarakat  akan mampu membayar pajak yang telah diwajibkan terhadap mereka
2. Investasi  PMDN  tidak  memberikan  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap pendapatan  pajak  bumi  dan  bangunan,  dengan  begitu  penulis  dapat  menyarankan  kepada pemerintah kota Jambi untuk lebih selektif dalam mencari sumber pemungutan pajak bumi
dan  bangunan  pada  kegiatan  investasi  pmdn  ini  agar  kegiatan  tersebut  dapat  juga memberikan sumbangsihnya dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota Jambi

## DAFTAR PUSTAKA
Ambok, Panguik dan Hafiz Ahsan Putra. 2019. Analisis Efektifitas Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Jambi Tahun 2014-2018 . Skripsi UIN Sultan Thaha Jambi
Amanah, 2015. Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude dan External Locus of Control Terhadap Personal Financial Management Behavior Pada
Mahasiswa S1 Universitas Telkom. e-Proceeding of Management, Vol 3 No 2, Hal 1228-1235
Anonim. 2000. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan

## Retribusi Daerah
Arsyad, Lincolin, 2015 Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM
YKPN.
Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Statistik Daerah Kota Jambi 2016: Badan Pusat
Statistik Kota Jambi.
Bayu Kresna, Murti, 2018. Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Wajib Pajak Dan
Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2000-2016 . Skripsi UNP Veteran Yogyakarta.
Handayani, 2012. Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Tegalreso Kota Pekalongan Tahun 2008 . Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 2
”Reformasi Pajak: Perspektif Ekonomi, Hukum, Teknologi, Sosial, Budaya dan Agama.
Hidayanti, 2011. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan
Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan,
Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  (Studi  Kasus  pada  KPP  Pratama  Surakarta) .  Universitas
Muhammadiyah, Surakarta .
Irawan Dan Suparmoko, 2012. Ekonomi Pembangunan . BPFE, Yogyakarta.
Jati, 2016. Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan . EJurnal Akuntansi
Universitas Udayana, 1510-1535.
Laksito, 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Vol.3, No.2, ISSN: 2337- 3806.
Novtarisa, Dania. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Pasaman Barat . Jurnal Wisuda Ke 48
Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi.
Puspita, 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran
Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012 . Jurnal Akuntansi, Volume XVIII, No. 03, September 2014: 408-421.
Singarimbun, 2011. Metode penelitian Survei . Jakarta. LP3ES .
Suandy, Erly. 2005 . Perencanaan Pajak .Jakarta: Penerbit Salemba Empat
Sukirno, 2014. Mikro Ekonomi, Teori Pengantar . Penerbit PT. Raja. Grafindo Persada,
Jakarta.
Suryo, Aji, 2016, Perpajakan Indonesia , Jakarta : Salemba. Empat.
Suyono, 2016 . Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo . Jurnal ppkm i (2016) 1-10.
Todaro, 2013. Pembangunan Ekonomi . Jakarta. Erlangga .
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .
Usman, Marzuki, 2012. Keuangan dan Perbankan Indonesia . Jakarta :
Pinandita Press.
Wahyu, Aji, 2012. Ekonomi. Jakarta: PT. Glora Askara Pratama .
Waluyo, 2007. Perpajakan Indonesia . Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat.
Jakarta.
Wardani, 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi. Perpajakan Modern
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset
Widjaja, Haw. 2002. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.