## Efektifitas Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam realisasi Dana
Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep.
Oleh: Roos Yuliastina
Ach. Andiriyanto
E-mail: yuliastina07@gmail.com & aryauri@gmail.com Dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja

## Abstrak
Pada  tahun  2016  rata –rata  desa  di  Kabupaten  Sumenep  mendapatkan dana  sebanyak  900 juta.  Penggunaan  DD  dan ADD  dibutuhkan  peranan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pelaksanan pemerintahan yang memiliki hak dan fungsi strategis dalam mendorong efektifitas penggunaan DD dan ADD. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  dan  menggambarkan  Efektifitas Fungsi  Badan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  realisasi  Dana  Desa  (DD) dan  Alokasi  Dana  Desa  di  Kabupaten  Sumenep.  Lokus  penelitian  yaitu  di Kecamatan  Batang –  batang  meliputi  desa  Banuaju  barat  dan  Banuaju  timur, dan di Kecamatan Gapura meliputi desa Gerujugan dan Kecamatan Dungkek di desa Jadung.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  jika  fungsi  BPD  menjadi  efektif  jika dikaitkan  dengan  kegiatan  mengayomi  dan  menampung  aspirasi  masyarakat  di tingkat  dusun  dan  desa  dari  segi  pembangunan,  selain  itu  fungsi  BPD  dalam meyalurkan  usulan  warga  terkait  penggunaan  DD  dan  ADD  telah  menunjukkan arah  perubahan  kebijakan  pemerintah  desa  yang  pada  periode  sebelumnya bersifat topdown saat  ini  mulai  bergeser  ke  arah bottom-up. Fungsi  BPD  juga menjadi  efektif  jika  dihubungkan  dengan  kegiatan  memberikan  pemahaman  ke pada  masyarakat  terkait  berapa  anggaran  yang  diterima  desa,  berapa  ususlan yang  akan  disampaikan pada kepala  desa  dan  apa  yang menjadi  alasan  utama usulan  daari  warga  ditolak.  Dengan  kata  lain,  peran  BPD  sampai  saat  ini  di kabupaten Sumenep lemah atau tidak efektif pada sisi pengawasan dan evaluasi pengalokasian DD dan ADD di desa masing - masing
Kata kunci : Efektifitas,BPD, Dana Desa (DD),dan  Alokasi Dana Desa (ADD)

## A. Pendahuluan
Pemerataan  pembangunan  dengan  memperkuat  Perdesaan  merupakan salah  satu  program  utama  dalam  pemerintahan  kabinet  kerja  Jokowi-JK, sebagaimana yang termuat dalam Nawa Cita poin ketiga “membangun Indonesia dari  pinggiran  dengan  memperkuat  Daerah-daerah  dan  desa  dalam  kerangka negara  kesatuan.  Komitmen  itu  diwujudkan  dengan  adanya  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (UU  RI  No.6  Tahun  2014,  dalam  situs http://www.setneg.go.id .  Diakses  pada  15  februari  2017)  ,  kemudian  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  tahun  2014  tentang  perlaksanaan  UU  No  6  2014, Peraturan  pemerintah  No  47  tahun  2015  tentang  perubahan  PP  No  43  tahun 2014,  dan  Peraturan  pemerintah  No  60  tahun  2014  tentang  Dana  Desa bersumber  dari  APBN  yang  diperbaharui  dengan  Peraturan  Pemerintah  No  22 tahun  2015  tentang  perubahan  PP  nomor  60  tahun  2014.Pemerintah  telah membuat role of the policy sebagai komitmen dalam pemerataan pembangunan melalui pinggiran dan pedesaan.
Selaras dengan role of  law yang dibuat oleh pemerintah dalam membangun pinggiran dengan memperkuat pedesan dapat pula dilihat dari kebijakan alokasi Dana  Desa  (DD)  yang  bersumber  dari  APBN  sebagai  belanja  pemerintah  pusat dengan  mengefektifkan  program  yang  berbasis  Desa  secara  merata  dan berkeadilan,  sebagaimana  UU  No  6  tahun  2014  pasal  72  ayat  (2).  Dana  Desa yang  bersumber  dari  APBN  dapat  digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan pemberdayaan masyarakat ( Kebijakan Dalam Anggaran Dalam situs http://www.masawah.desa.id .  Diakses  pada,  15  Februari  2017)  .  Melalui  Dana Desa  potensi  pembangunan  akan  semakin  rata  serta  kesejahteraan  akan semakin  meningkat,  DD  juga  mendorong  pada  kemandirian  Desa  dalam mengelola APBDes dan mengembangkan potensi yang ada di Desa.
Adapun  rincian  dari  peningkatan  DD  sebagaimana  dilaporkan  oleh Sekretariat Kabinet RI, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 20,7 triliun, meningkat dua  kali  lipat  pada  tahun  2016  sebesar  Rp.  46,9  triliun.  Tiap  desa  akan mengelola  uang  secara  mandiri  kisaran  500-800  juta.  Pada  tahun  2017 dimungkinkan  sesuai  dengan  rancangan  akan  naik  menjadi  81,1  triliun, masyarakat  desa  sudah  bisa  mengelola  DD  lebih  dari  Rp.  1  miliar  per  desa ( Dana  Desa  Pemerintaha  Jokowi  Wujudkan  Kedaulatan  Desa ,  dalam  situs http://setkab.go.id/ .  dikases  15  februari  2017).  bahkan  sesuai  dengan roadmap yang  alokasi  DD  pada  tahun  2018-2019  rata-rata  desa  akan  mendapatkan 2.197,1  miliar  sampai  2.368,6  miliar  ( Kebijakan  Pengalokasian  dan  penyaluran Dana Desa tahun 2017 , dalam situs www.djpk.depkeu.go.id . Diakses 17 februari 2017).
Selain DD terdapat pulan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diambil dari APBD tiap-tiap  kabupaten.  Sehingga  besaran  ADD  berbeda-beda  antar  kabupaten. ADD  juga  diarahkan  pada  pembangunan  dan  pemberdayaan  desa  guna mendorong  pada  kemandirian  desa.  untuk  wilayah  kabupaten  Sumenep,  pada tahun 2015 anggaran ADD mencapai Rp.115.364.560.000 sedangkan anggaran ADD  tahun  2016  mencapai  Rp.123.956.150.000  untuk  330  Desa  yang  meliputi daratan  dan  kepulaian  ( Kontrol  DD  dan  ADD,  DPRD  Sumenep  Lakukan Sejumlah  Sidak ,  dalam  situs http://m.timesindonesia.co.id .  Diakses  16  Februari 2017).
Melakukan  pembangunan  perdesaan  dengan  pendekatan  partisipasi masyarakat  tidak  mudah  dilakukan.  Keinginan  masyarakat  yang  beragam terkadang tidak rasional untuk dijadikan program pembangunan oleh pemerintah Desa. Keinginan dan kebutuhan masyarakat harus mempertimbangkan potensi-
potensi  dan  sumber  daya  di  desa  serta  peluang  pasar  jika  berkaitan  dengan pemberdayaan  di  bidang  ekonomi  masyarakat.  Maka  tidak  jarang  seperti  di beberapa  daerah  termasuk  di  kabupaten  Sumenep  ada  keseragaman pembangun  antar  desa  tanpa  melalui  analisis  kebutuhan  dan  manfaat  untuk masyarakat  setempat,  seperti  halnya  pembang  unan  pintu  gerbang  Desa, pembangunan  sanitasi  dan  pembangunan-pembagunan  lainnya,  selain  itu realisasi  DD  dan  ADD  di  Kabupaten  Sumenep  lamban  ( DPRD  Sumenep  Soroti Realisasi  Dana  ADD  dan  DD  Lamban ,  dalam  situs  http://.newsmadura.com. Diakses  20  Februari  2017)  .  Pendekatan  partisipatoris  perlu  kecakapan  untuk melihat potensi dan peluang desa.
sebagai  skala  prioritas  dalam  pembangunan.  Pemerintah  Desa  perlu melakukan  pendekatan  yang  intensif  terhadap  masyarakat  sebelum  mengambil kebijakan  dalam  pembangunan.  Maka  dalam  Kepala  desa  tidak  boleh merumuskan  sendiri  realisasi  DD  guna  mencapai  tujuan  kemandirian  Desa. Untuk  meningkatkan  realisasi  DD  dan  ADD  agar  sesuai  dengan  kebutuhan rakyat tidak hanya menggantungkan pada kemampuan pemerintah Desa. Dalam hal  ini,  perlu  dioptimalkan  peranan  BPD  yang  memiliki  hak  dan  fungsi  sangat strategis dalam mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi realitasi DD dan ADD.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  ingin  mengkaji  lebih  jauh apakah  peran  BPD  dapat  meningkatkan  efektifitas  realisas  Dana  Desa  dan alokasi  Dana  Desa  dari  empat  desa  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini.  Dalam setiap  penggunaan  anggaran  maupun  rencana  program,  efektifitas  menjadi konsep  penting  agar  rencana  dapat  berjalan  sesuai  dengan  target  dan  tujuan yang  ingin  dicapai.  Dengan  semakin  meningkatnya  anggaran  DD  dan  ADD dalam  program  pembangun  Desa  diperlukan  juga  peningkatan  efektifitas penggunaan  DD  dan  ADD  agar  supaya  kemandirian  Desa  dan  kesejahteraan masyarakat terwujudkan secara efektif dan efisien.
Dalam  pada  itu,  efektifitas  dimaknai  sebagai  sarana  untuk  mencapai kemampuan  agar  dapat  menyelesaikan  tugas-tugas  yang  diserahkan  sebagai tanggung  jawabnya  dengan  tepat  sasaran  dan  waktu  (Widodo,  2005. “ Pembaharuan  Otonomi  Daerah ”,  Yogyakarta,  APMD  Press,  hal  2).  Efektifitas merujuk pada hasil yang dicapai (Sondang, 2001:24) , berkaitan antara keluaran dari program dan tanggung jawab dengan sasaran yang  mesti dicapai, semakin besar  kontribusi  daripada  keluaran  yang  dihasilkan  terhadap  nilai  pencapaian (Supriyono, 2000 :29).
Tingkat  efektivitas  juga  dapat  diukur  dengan  membandingkan  antara rencana  yang  telah  ditentukan  dengan  hasil  nyata  yang  telah  diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga  menyebabkan  tujuan  tidak  tercapai  atau  sasaran  yang  diharapkan, maka  hal  itu  dikatakan  tidak  efektif.  Adapun  kriteria  atau  ukuran  mengenai pencapaian  tujuan  efektif  atau  tidak,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  S.P. Siagian (1978:77), yaitu:
a)  Kejelasan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  hal  ini  dimaksdukan  supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
b)  Kejelasan  strategi  pencapaian  tujuan,  telah  diketahui  bahwa  strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai  sasaran-sasaran  yang  ditentukan  agar  para  implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
c)  Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan  yang  hendak  dicapai  dan  strategi  yang  telah  ditetapkan  artinya kebijakan  harus  mampu  menjembatani  tujuan-  tujuan  dengan  usaha- usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
d)  Perencanaan  yang  matang,  pada  hakekatnya  berarti  memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
e)  Penyusunan  program  yang  tepat  suatu  rencana  yang  baik  masih  perlu dijabarkan  dalam  program-program  pelaksanaan  yang  tepat  sebab apabila  tidak,  para  pelaksana  akan  kurang  memiliki  pedoman  bertindak dan bekerja.
f)  Tersedianya  sarana  dan  prasarana  kerja,  salah  satu  indikator  efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
g)  Pelaksanaan  yang  efektif  dan  efisien,  bagaimanapun  baiknya  suatu program  apabila  tidak  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  maka organisasi  tersebut  tidak  akan  mencapai  sasarannya,  karena  dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
h)  Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
Selain ke kedelaan kriteria efektifitas diatas sebagai tolak ukur yang dapat di  gunakan  dalam  menjalankan  fungsi  BPD  di  kabupaten  Sumenep,  hasil  dari penelitian  ini  kiranya  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  dan  evaluasi  terait kegiatan  dan  fungsi  BPD  di  tingkat  desa  dalam  menciptakan  tata  pemerintahan yang baik.
Lokasi penelitian diplih secara acak atau random, karena pada dasarnya penelitian  ini  ingin  mengatahui  bagaimana  fungsi  BPD  dan  apakah  kehadiran BPD  dapat  meningkatkan  efesiensi  penggunaan  DD  dan  ADD  di  Kabupaten Sumenep,  karena  banyak  kasus  yang  dilapangan  yang  menunjukkan  jika pengelokasian DD dan ADD cenderung seragam antara desa satu dengan yang lainya,  dan  selain  itu  pengelokasian  DD  dan  ADD  lebih  terfokus  pada pembangunan  infrastruktur  dari  pada  pembangunan  non-infrastruktur.  Sehingga dengan  pengambilan  lokasi  penelitian  secara  acara  melalui  perwakilan  empat desa ini diharapkan dapat menjawab tujuan penelitian dengan gamblang.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  ingin  mengetahui  Hak  dan  Fungsi  BPD sebagai  lembaga  pemerintahan  Desa  di  Kabupaten  Sumenep  dan  Untuk menjelaskan  fungsi  BPD  dalam  meningkatkan  efektifitas  pengunaan  DD  dan ADD  di  Kabupaten  Sumenep.  Lokasi  penelitian  ini  diambil  di  tiga  kecamatan yang bereda, dari ketiga kecamatan ini lokus penelitan di ambil pada empat desa yang berlainan. Yaitu di Kecamatan Batang – batang meliputi desa Banuaju barat dan  Banuaju  timur,  dan  di  Kecamatan  Gapura  meliputi  desa  Gerujugan  dan Kecamatan Dungkek di desa Jadung.

## B.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif. Penelitian  desktiptif  merupakan  penelitian  yang  berupaya  menggambarkan  dan mengungkapkan  masalah  dan  keadaan  yang  terjadi  (Moleong,  2004:11). Sedangkan,  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  untuk  mengekplorasi  dan memahami makna yang –oleh sejumlah individu atau kelompok orang- dianggap berasal  dari  masalah  sosial  atau  kemanusian.  Proses  penelitian  kualitatif  yang akan  digunakan  melalu  upaya-upaya  diantaranya;  mengajukan  pertanyaan- pertanyaan  dan  prosedur-  prosedur,  mengumpulkan  data  yang  spesifik  dari partisipan, menganalisis data, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2013:4-5).
Dalam memperoleh data, terdapat tekhnik pengumpulan data yang diambil, yakni pengumpulan data primer dan pengumpulan data skunder: (1) Data Primer, Sumber  data primer  digunakan sebagai sumber data pertama.  Dalam penelitian ini,  data  primernya  adalah  sumber  informasi  yang  diperoleh  dari  kepela  desa masing –  masing  desa  yang  dituju  (kepala  desa  Banuaju  barat  dan  Banuaju timur, kepala desa Grujungan dan kepala desa Jadung). Dan narasumber primer lainnya  dalah  ketua  Badan  pemusyawarat  desa  (BPD)  keempat  desa  tersebut, namun  tidak menutup kemungkinan  melakukan wawancara  kepada  narasumber pendukung seperti anggota BPD dan warga setempat. Sumber data primer yang dimaksud,  yaitu  mengumpulkan  data-data  dari  hasil  wawancara  mendalam ( depth interviews ) dan observasi.
(2)  Data  Skunder,  peneliti  menggunakan  data  sekunder  dalam pengumpulan  datanya,  karena  data  skunder  dapat  digunakan  untuk melengkapi data  primer  dalam  mengumpulkan  data,  hal  ini  di  karenakan  keterbatasan  data primer.  Misalnya,  dokumen-dokumen  tertulis  susunan  anggota  BPD,  kemudian berita  dari  media  cetak  maupun  media  elektronik  (internet),  dan  penelitian terdahulu yang membahas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di keempat desa tersebut.
Peneliti  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif.  Peneliti  menggunakan teknik  ini  karena  data  yang  terkumpul  berupa  data-data  kualitatif  berupa  kata- kata, kalimat atau narasi. Dapat dikatakan bahwa peneliti memulai menganalisis data yang diperoleh sejak hari pertama menapakkan kaki penelitiannya. Menurut Creswell  (2013:  274)  menjelaskan  tahapan-tahapan  analisis  data  sebagai berikut:
1.  Mengolah  dan  mempersiapkan  data  untuk  dianalisis.  Langkah  ini melibatkan transkip wawancara, mengtik data lapangan, atau memilih dan memilah  dan  menyusun  data  ke  dalam  jenis –  jenis  yang  berbeda berdasarkan pada sumber informasi
2.  Membaca  keseluruhan  data.  Pada  tahap  ini  membangun general  sense atas  informasi  yang  diperoleh  dan  merefleksikan  maknanya  secara keseluruhan
3.  Menganalisis data dengan meng-coding data. Coding merupakan proses pengolahan  materi  atau  informasi  menjadi  segmen –  segmen  tulisan sebelum memaknainya.
4.  Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan oarang – orang, kategori, dan tema yang akan dianalisis
5.  Mendeskripsikan tema – tema tersebut kemudian disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif.

## C.  Hasil Dan Pembahasan

## Efektifitas Fungsi BPD dalam realisasi DD dan ADD
Berbicara efektifitas fungsi BPD dalam realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa  berkaitan  erat  dengan  amanah  pemerintah  pusat  dengan  mengefektifkan program  yang  berbasis  Desa  secara  merata  dan  berkeadilan,  sebagaimana  UU No 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (2). Dana Desa yang bersumber dari APBN dapat digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  masyarakat  ( www.kemenkeu.go.id .).
Dari  peryataan  tersebut  dapat  diketahui  jika  Peran  BPD  yag  hadir  di  setiap desa  memiliki  peran  vital,  besarnya  kucuran  DD  dan  ADD  yang  dikolala  oleh aparatur  pemerintah  desa  setiap  tahunnya  harus  benar –  benar  tepat  sasaran. Dimana  tujuan  transferan  dana  dari  pemerintah  pusat  ini  tidak  hanya  untuk pembangunan  desa  dari  segi  infrastrukturnya  saja.  Sehingga  makna  efektifitas penggunaan  DD  dan  ADD  di  desa  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diusulkan, direncanakan,  dan  dimplementasikan  sesuai  kebutuhan  masayarakat  di  desa tersebut.
Kewenangan  BPD  dalam  hal  ini  terbukti  sangat  vital,  jika  hak  dan fungsi BPD  di  desa  dapat  berjalan  dengan  optimal  maka  tentunya  fungsi  BPD  dapar meningkatkan  efektifitas  penggunaan  DD  dan  ADD  dalam  mensejahterakan desanya. Karena pada hakikatnya, berbicara efektifitas berarti berkaitan dengan hasil  yang  dicapai  sesuai  dibandingkan  dengan  rencana  yang  dirumuskan.  Jika hasilnya  sesuai  dengan  rencana  atau  bahkan  melebihi  dari  yang  direncanakan maka program berjalan semakin efektif (Handoko, 2000:105).
Adapun  hasil  penelitian  ini  berdasarkan  kriteria  efektifitas  menurut  Siagian (1978:77),  dapat  diketahui  jika  pada  point  (a)  yakni  kejelasan  tujuan  yang  ingin dicapai  dan  point  (b)  Kejelasan  strategi  pencapaian  tujuan,  (c)  Proses  analisis dan  perumusan  kebijakan  yang  mantap,  (d)  Perencanaan  yang  matang,  (e) Penyusunan program yang tepat (f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, (g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, (h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang  bersifat  mendidik.  Dari  kedelapan  kriteria  tersebut,  fungsi  BPD  dalam meningkatkan  efektifitas  penglolaan  DD  dan  ADD  dikatakan  optimal  pada  poin( a)  dan poin (e).
Pada  poin  (a)  terkait  kejelasan  tujuan,  di  dapat  informasi  jika  hal  ini dimaksudkan  adalah  masing –  masing  anggota  atau  karyawana  dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai karena masing – masing anggota telah paham tentang tugas, fungsi dan kewajibannya.  Begitu  juga  dengan  kriteria  pertama  ini,  pada  umumnya      baik ketua  dan  anggota  BPD  dari  masing –  masing  desa  paham  akan  kejelasan tujuan  dibentuk  BPD  oleh  pemerintah.  Sebagaimana  pendapat  para  informan dari hasil wawancara:
“iya  tahu  tugasnya,  termasuk  untuk  mengumpulkan  aspirasi  warga, tingkat  dusun  sampai  desa,  ikut  dalam  pembuatan  peraturan  desa, kami  juga  setiap  hari  ikut  terlibat  dalam  menjaga  keamanan  di  desa bergiliran, kita beri penjelasan ke warga terkait usulan yang diterima atau  tidak”,  (Fatorrohman,  Ketua  BPD  Banuaju  Barat.  Tanggal:  9- 07-2018).
“iya paham, karena pernah ada sosilissai dari pemerintah kabupaten, semua anggota BPD di kumpulkan. Di beri penejelasan apa tugas dan kewajiban  BPD,  kalau  komplain  atauada  masalah  sarannya  kemana begitu  dijelaskan  semua”,  (Yibno,  Ketua  BPD  Banuaju  Timur. Tanggal: 09-07-2018).
“kenapa ada BPD sebagai rekan kepala desa. Ya..ikut sosialisasi dulu hanya  sekali  di  Sumenep.  Yang  disampikan  ya..itu  tugasnya  BPD  di desa”, (Busahwi Hasan, Ketua BPD Grujugan. Tanggal 12-07-2018).
“kalau sosialisasi belum pernah tahu, kalau kumpul ya pas diundang semua  dengan  kepala  desa  saat  musrembangdes,”(H.  Mufi,  Ketua BPD Desa Jadung. Tanggal: 12-07-2018).
Poin  berikutnya  yang  dirasa  optimal  dalam  menjalankan  fungsi  BPD  yaitu poin  (e)  yakni  penyusunan  program  yang  tepat.  Dalam  hal  ini  penyususnan progam  yang  tepat  yang  dimaksud  adalah  bagaimana  BPD  mampu mengagendaan  kegiatan  mengumpulkan  dan  enjaring  aspirasi  warga  dalam rangka  melaksanakan  rapat  musyawarah  tingkat  dusun,  tingkat  desa,  sampai malaksanakan  musrembangdes.  Karena  agenda  kegiatan  utama  enurut  par ainforma  dari  hasil  wawancara,  pihak  BPD  cenderung  menadi  pihak  yang  aktif dalam  rangka  mengumpulkan  aspirasi  warga  yang  kemudian  aspirasi  tersebut disampaikan  kepada  kepala  desa  sebagai  bentuk  perpanajangan  tangan  dari suara rakyat. Berikut hasil wawancara tersebut:
“Kami  pengumpulkan  usulan  dari  masyarakat  tingkat  dusun mengadakan  musdus,  setelah  terkumpul  rapat  musdes,  baru  ke musrembangdes.  Setelah  itu  kami  tidak  ikut  lagi,  hanya  melakukan pengawasan  setelah  usulan  yang  diterima  terrealisasi.”(Fatorrohman, Ketua BPD Banuaju Barat. Tanggal:15-07-2018).
“Kami  yang  mengadakan  rapat  untuk  warga  mengusulkan,  jadi  setiap dusun  keperluannya  apa,  misalnya  paving,  sarana  olahraga,  nanti  kita yang menerima usulan lalu rapat ketingkat desa, lalu ke musrembangdes. kalau anggaran ya sama pendamping desa.”(Yibno. Ketua BPD Banuaju timur. Tanggal: 15-07-2018).
“Usulan  langsung  dari  klebun  (baca:  kepala  desa).  kalau  awal  kami yang mengumpulkan usulan dari warga. Nanti mana yang diprioritaskan dapat  petunjuk  dari  klebun  (baca:  kepala  desa).”(H.Mufi,  Ketua  BPD Jadung. Tanggal:17-07-2018).
“Pembangunan  berangkat  dari  masyarakat,  sudah  dua  periode  ini mengumpulkan  aspirasi  dari  dusun  –  dusun.  Turun  ke  dusun  –  dusun bersama  banyak  masyarakat.  Tingkat  musdes  sudah  bukan  usulan  lagi tapi  pembacaan  yang  akan  dibacakan  sebagai  usulan  musdes.
Menentukan prioritas dari usulan masyarakat di tingkat musrembangdes dari  hasil  kesepakatan  tim  9  yang  dibentuk  kepala  desa. ”  ( Busahwi Hasan, Ketua BPD Grujugan. Tanggal:17-07-2018 ).
Pada  kriteria  efektifita  lainnya,  menunjukkan  jika  hak  dan  fungsi  BPD  dari keseluruh  desa  tidaklah  berjalan  optimal.  ketidak  optimalan  ini  berakibat  pada tidak  efektifnya  fungsi  BPD  sebagai  rekan  kerja  kepala  desa  dalam  rangka mengawasi  dan  mengevaluasi  pengelolaan  DD  dan  ADD.  Ini  terbukti  dari  hasil wawancara  para  ketua  BPD  yang  mengjelaskan  jika  fungsi  BPD  belumlah maksimal khususnya dalam kegiatan pengewasan kinerja aparatur desa.
“Tidak.  Karena  list  harga  atau  rumusan  biayanya  bukan  BPD.  BPD hanya  rancangannya  saja,  untuk  rencana  anggaran  atau  rumusan anggaran  dibantu  pendamping  desa,  karena  mereka  yang  tahu  harga  – harga kebutuhan. BPD tidak tahu tentang masalah anggaran. BPD tidak
memiliki  bendahara  BPD,  bendahara  langsung  dengan  kepala desa.”(Fatorrohman, Ketua BPD Banuaju Barat. Tanggal:15-07-2018).
“BPD  tidak  dilibatkan.  Tetapi  di  perencanaan  kita  dilibatkan  untuk mencari  mana  yan  akan  diutamakan.”  (H.Mufi,  Ketua  BPD  Jadung. Tanggal:17-07-2018).
“Kalau  peraturan  desa  kami  tidak  dilibatkan,  hanya  mengumpulkan aspirasi  di  tingkat  musdus  dan  musdes.  Bukannya  apa  ya  bu...  saya hanya  bicara  apa  adanya.”  (Yibno.  Ketua  BPD  Banuaju  Timur. Tanggal: 15-07-2018).
“Kepala  desa  membentuk  tim  khusus  yang  beranggotan  9  sampai  11 orang  yang  tidak  genap.  Yang  bertugas  menentukan  usulan  mana  yang akan  direalisasikan.bukan  lagi  wewenang  BPD,  BPD  hanya  bertugas mengawasi anggaran dan kegiatan proyek tersebut. misalnya ada proyek pembangunan  jalan  ada  RAP  teknis  dari  pihak  luar,  yang  tahu anggarannya  dari  pendamping  luar/  pendamping  desa.  Setelah  RAP BPD  kembali  tahu  karena  ikut  tanda  tangan  dalam  RKP,  RKP  berisi laporan tentang usulan pembangunan yang diterima atau yang di delete (tolak).”(Busahwi Hasan, Ketua BPD Grujugan. Tanggal:17-07-2018 ) .
Berdasarkan  data  diatas  menunjukkan  jika  kelemahan  dari  fungsi  BPD masih di level perencanaan seperti menjaring aspirasi warga terkait pengelolaan DD  dan  ADD.  Dalam  proses  pembuatan  peraturan  desa,  penggunaan  dan pengawasan  anggaran masih  sangat  lemah  dan  cenderung  tidak terlibat.  Ketua dan anggota BPD hanya aktif dilibatkan ketika akan mengadakan rapat musdus, musdes,  dan  musrembangdes  karena  harus  mengumpulkan  aspirasi  warga terkait  kebutuhan  apa  yang  akan  dibangun  dari  DD.  Selebihnya,  ditingkat pengawasan  anggota  BPD  hanya  terlibat  secara  formalitas  saja  karena  ikut menandatangani laporan pertanggung jawaban dari realisasi DD dan ADD. Dari situ pihak BPD baru mengetahui jika dari sekian usulan warga yang di ususlkan di tingkat desa, hanya beberapa saja yang dapat direalisasikan oleh kepala desa dengan alasan keterbatasan dana.

## D.  Penutup
BPD hanya berperan pada tingkat rencana dan realisasi namun pada tingkat pengawasan proses belum tergolong maksimal dikarenakan kurang kuatnya hak dan wewenang BPD dalam mendampingi perencanaan, melakukan pengawasan dana mengevaluasi penggunaan anggaran desa yang mana sesungguhnya BPD merupakan  mitra  kepala  desa.  Adapun  saran  yang  kami  berikan  yakni:  (a) merumuskan  persyaratan  atau  kualifikasi  bagi  calon  anggota  BPD  dengan indikator  yang  jelas.  Seperti  tingkat  pendidikan,  pengalaman  organisasi,  dan penendatangan  pakta  integritas.  (b)  pemerintah  daerah  bekerjasama  denga pemerintah desa untuk mensosialisasikan fungsi, hak, wewenang BPD di tingkat masyarakat.  Sehingga  masyarakat  ikut  paham  apa  fungsi  BPD  dalam  struktur pemerintahan  desa,  selain  itu  saran  berikutnya,  (c)  adanya  penyediaan  pusat aduan  dari  tingkat  pusat  (kecamatan  atau  tingkat  kabupaten)  terkait  tugas  dan fungsi  BPD,  dimana  pusat  aduan  tersebut  dapat  digunakan  masyarakat  untuk ikut  melakukan  pengawasan,  evaluasi  atau  memberikan  saran  terkait
penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan desa, misalnya  media penampung saran tersebut dapat disalurkan  melalui call center atau Sms center.

## E.  Daftar Pustaka
Cresweel John W.,2013. “Research Design, Penekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed ”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hani Handoko, T., 2000. “Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia” . Yogyakarta:vBPFE UGM. Hidayat. 1986. Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Lexy Moleong, , 2004. “ Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi”, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. S.P. Sagian.1978. Teori motivasi dan aplikasinya. Jakarta: Bina aksara
Online:
Haryanto Joko Tri, “Kebijakan Strategis Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2016”. Dapat dilihat di <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/kebijakan-strategis-transfer- ke-daerah-dan-dana-desa-2016>, diakses pada 15 Februari 2015.
Masawah. “kebijakan dan anggaran dana desa”. dapat dilihat di
< http://www.masawah.desa.id/2015/08/kebijakan-dan- anggaran-dana-desa-dalam.html > diakses pada, 15 februari 2017.
Masawah.desa.”kebijakan dan anggaran dana desa”. dapat diakses dalam
<http://www.masawah.desa.id/2015/08/kebijakan-dan- anggaran-dana-desa-dalam.html>, diakses pada 15 februari 2017.
Setkab. “dana desa pemerintaha jokowi wujudkan kedaulatan desa”. dapat dilihat di <http://setkab.go.id/dana-desa-pemerintahan-jokowi- wujudkan-kedaulatan-desa/> diakses pada 15 februari 2017.
Timesind onesia., 2016. ”Kontrol DD dan ADD, DPRD Sumenep Lakukan
Sejumlah Sidak”., dapat dilihat pada <http://m.timesindonesia.co.id/read/132606/20160913/160234/k ontrol-dd-dan-add-dprd-sumenep-lakukan-sejumlah-sidak/>, diakses pada 16 februari 2017
PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD . Diakses 5 oktober 2018, dalam situs www.permendagri.go.id .
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa . Source :
Diakses 5 oktober 2018, dalam situs www.kemenkeu.go.id .