“TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA SAMARINDA DALAM PENCATATAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN”
Iqbal Adiyatma dan Dinny Wirawan Pratiwie adiyatmaiqbal08@gmail.com, dinnipratiwie@uwgm.ac.id Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Administrasi  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  bagi  penduduk  merupakan  sebuah pelayanan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk  melalui  peran  aktif  Pemerintah  dan  Pemrintah  Daerah.  Salah  satu  diantaranya merupakan pencatatan anak di luar perkawinan, di Kota Samarinda wewenang pencatatan tersebut diberikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda berupa pengakuan dan pengesahan. Pencatatan anak di luar  perkawinan  dihrapkan  dapat  memberikan  pemenuhan  hak  kenegaraan  oleh  negara  dan memberikan perlindungan status secara hukum bagi anak yang lahir tidak secara perkawinan baik agama ataupun secara hukum negara.
Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Anak Luar Perkawinan, Peraturan Daerah.

## ABSTRACK
Administration of Population and Civil Registration for residents is a service by the government  is  expected to  provide  fulfillment  of  the  administrative  rights  of  the population through the active role of Government and Local Government. One of them is the  registration  of  children  born  without  marriage,  in  the  city  of  Samarinda  The registration  authority  is  given  to  the  Office  of  Population  and  Civil  Registration Samarinda based on Law Number 14 Year 2009 on the Implementation of Administration of Population and Civil Registration In the city of Samarinda in the form of recognition and validation. Recording a child outside marriage dihrapkan can provide the fulfillment of rights state by state and provide legal protection status for children born in a marriage is not legal either religion or country.
Keywords : Population Administration, Civil registration, Children Born Without Marriage, Local Regulation

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013  Tentang  Perubahan  Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan sebagaimana  telah  dijelaskan  pada paragraf pertama alinean ke satu bahwa Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia beradasarkan  Pancasila  dan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban  memberikan  pengakuan serta  perlindungan  hukum  bagi  rakyat indonesia atas peristiwa yang dialami.
Salah  satu  bentuk  peristiwa  yang dialami  oleh  seseorang  adalah  berupa peristiwa penting, maksud dari peristiwa penting  ini  dijelakan  dalam  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan  Pasal  1  angka  17  yaitu, yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian  yang  dialami  oleh  seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,  pengesahan  anak,  pengangkatan anak,  perubahan  nama  dan  perubahan status kewarganegaraan. Pemerintah sebagai penyelenggaran administrasi pemerintahan yang dilaksanakan berdasar pada asas umum pemerintahan yang  baik,  bertanggung  jawab  kepada masyarakat untuk
melaksanakan administrasi
kependudukan dan pencatatan  sipil,  untuk  mendata  setiap penduduk  yang  ada  di  Indonesia  secara merata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Administrasi Kependudukan sebagai  suatu  sistem,  bagi  penduduk diharapkan dapat memberikan
pemenuhan atas hak-hak administratif
penduduk dalam pelayanan publik serta  memberikan  perlindungan yang berkenaan  dengan  penertiban  dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalu peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah  Pasal  12  ayat  (2) huruf f, administrasi kependudukan dan pencatatan  sipil  merupakan  Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena  itu,  Pemerintah  Kota  Samarinda dalam  pelaksanaanya,  diatur  dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang  Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di
Kota Samarinda. Sebagai proses pendataan administrasi penduduk secara menyeluruh,  sudah  menjadi  tugas  dari Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan
Sipil di Kota Samarinda, untuk menjalankan  tanggung  jawabnya  untuk mendata  secara  menyeluruh  bagi  setiap masyarakat di ruang lingkup kewenangan  dari  Pemerintah  Kota Samarinda, terutama setiap anak dan/ataupun  anak  yang  baru  lahir  dan tidak  terkecuali  anak  yang  lahir  diluar perkawinan  yang  sah  menurut  undang- undang  dan  agama  sebagai  salah  satu bentuk peristiwa penting yang dimaksud dengan  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2013  yang  pelaksanaannya  di Kota Samarinda diatur Peraturan Daerah Nomor  14  Tahun  2009  dalam  pasal  49 dan 50.
Undang – Undang  No.1  Tahun 1974  Pasal  42  Tentang  Perkawinan menjelaskan  bahwa  anak  yang  sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini  otomatis  menjadikan  anak  yang telarhir di luar perkawinan yang sah
sebagai anak yang tidak sah diakui oleh undang-undang. Selain itu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan dalam pasal 43, anak di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan    perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  sehingga  ayahnya terbebas dari beban tanggung jawab dan kewajiban.
Menurut Isyana  Konoras  dalam
jurnal hukumnya yang berjudul
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar  Nikahmenjelaskan, anak  pada umumnya  (baik  anak  sah  maupun  anak diluar  nikah)  menurut  hukum  memiliki hak-hak  keperdataan  yang  melekat dengan  dirinya,  oleh  karena  ia  adalah seorang  anak  (orang).  Di  dalam  Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan  dalam  Pasal  1  bahwa, menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak
kenegaraan.Berdasarkan  pada  Pasal  1 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata tersebut,  hak-hak  keperdataan  berbeda dari hak-hak kenegaraan, walaupun pada dasarnya  hak-hak  kenegaraan  itu  juga mengatur hak-hak keperdataan. 1
Hak-hak  kenegaraan  seperti  hak sipil, hak ekonomi, hak politik, dan lain- lainnya yang menurunkan antara lain hak untuk  dijamin  persamaan  kedudukan  di hadapan  hukum  (equality  before  the law), berkaitan erat dengan hak keperdataan  bahwa  jaminan  persamaan kedudukan  di  hadapan  hukum  berlaku bagi  semua  orang,  semua  suku,  semua agama  tanpa  adanya  ketentuan  yang diskriminatif oleh negara dan praktiknya dalam  masyarakat. 2 Oleh  karena  itu, dibutuhkan  suatu  aturan  pemerintah yang  mengatur  tentang  anak  di  luar perkawinan ini terutama dibagian pencatatan  anak  di  luar  perkawianan
1 Konoras I. K, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di luar nikah, vol. 1/no.2/April- Juni/2013- Edisi Khusus, hlm. 47 - 48
untuk melindungi hak – hak kenegaraan anak tersebut dalam hal administrasi dan pencatatan sipil sebagai bentuk pengelolaan dan pengembangan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai  tugas  bagi  setiap  pemerintahan di daerah 3 .
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,
dimana bahwa sebagai salah satu bentuk pelayanan publik dan proses pembangunan daerah, bentuk adminstrasi dan pencatatan sipil
merupakan  suatu  kewajiban  oleh  setiap daerah. Pemerintah Kota Samarinda juga menetapkan  peraturan  yang  mengatur tentang pencatatan anak di luar perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda Nomor  14  Tahun  2009  Tentang Pencatatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan
Pencatatan  Sipil  Di  Kota  Samarinda mengatur  tentang  prosedur  pencatatan adminstrasi  anak  di  luar  perkawinan dalam  pasal  49,  dan  50  yang  meliputi pengakuan  dan  pengesahan  dari  anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
Pada umumnya, sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor 14  Tahun  2009,  Pemerintah  Kota
Samarinda memberikan
katagori pencatatan anak di luar perkawinan yaitu berupa  pengakuan  dan  pengesahan sebagai bentuk hak anak untuk mendapatkan  pemenuhan  administrasi dan pencatatan sipil yang sah.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut  di  atas,  maka  permasalahan yang ditunjuk dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
2 Ibid
3 Juniarso Ridwan &Achmad Sodik Sudarjat, Hukum Administrasi Negara dan Kebjiakan Pelayanan Publik, Bandung, hlm 83
1. Bagaimana mekanisme pencatatan anak  di  luar  perkawinan  di Kota
Samarinda ? 2. Apa kendala yang dihadapi dalam pencatatan anak di luar perkawinan di Kota Samarinda C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  yang  menjadi  tujuan dalam  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisa,  mengkaji  dan  mengetahui proses mekanisme pencatatan Menurut  Soerjono  Soekanto,  “metode penelitian hukum normative merupakan suatu  cara  meneliti  bahan  berdasarkan studi kepustakaan yang ada.” 4 Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan. Administrasi  Negara  terutama dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Sebagai sumbangan bagi Pemerintah  Daerah  Kota  Samarinda dalam  proses  pendataan  dan  pencatatan administrasi catatan  sipil  terhadap  anak di  luar  kawin  di  Kota  Samarinda pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Adapun  manfaat  dalam  penelitian ini bahwa Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum  terutama  di  bidang  Hukum Administrasi  Negara  terutama  dalam Pengesahan  anak  diluar  perkawinan  di Kota  Samarinda  dan  untuk  mengkaji faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi kendala dalam proses pencatatan pengesahan anak di luar perkawinan Di kota Samarinda.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan penulis  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  metode  yuridis  normatif,  yang didukung dengan penelitian lapangan.
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian
Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta, 2012, hlm. 13 - 14
5 Bambang Sunggono, op.cit, hlm. 113

## B. Sumber Data
Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum  yang  bersifat  mengikat 5 ,  terdiri dari :
a. Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 Amandemen IV.
b. Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.
c. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan. d. Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia. e. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang Administrasi Kependudukan. f. Undang-Undang Republlk Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah. g. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. h. Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010.
i. Peraturan  Derah  Kota  Samarinda Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas Daerah Kota Samarinda j. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang
k. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  Dan  Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda. Bahan Hukum Sekunder sebagaimana  dijelaskan  oleh  Bambang Sunggono  dalam Metode  Penelitian Hukum,  yaitu  bahan  hukum  yang memberi petunjuk dan kejelasan terhadap  bahan  hukum  primer,  yang terdiri dari buku-buku, makalah, artikel, hasil  penelitian  karya  ilmiah  lainnya yang  berhubungan  dengan    penelitian ini. 6
Kemudian  Bambang  Sunggono juga menjelaskan tentang Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan hukum yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan, sesuatu yang dapat menjelaskan dari apa yang  menjadi  penelitian  yang  terdapat pada sumber hukum primer atau sumber hukum  sekunder,  seperti  kamus  bahasa Indonesia, kamus hukum yang berhubungaan  dengan  permasalahan yang  menjadi  objek  penelitian  dalam penulisan ini. 7

## C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) cara, yakni  melalui  studi  kepustakaan  dan wawancara.
Studi  Kepustakaan, penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  mempelajari, meneliti  dan  menghimpun  data  yang diambil  dari  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, buku-buku, dokumen-dokumen serta kamus hukum.
Wawancara, yaitu melakukan tanya  jawab secara  langsung  dengan subyek penelitian tentang permasalahan terkait  penelitian  ini  dengan  pedoman wawancara. Tujuannya untuk
mengumpulkan data dan informasi yang
6 Op.cit
berguna bagi penulis dalam penyusunan karya  ilmiah  terkait  mekanisme  dan kendala  pencatatan anak  di  luar perkawinan, dalam ruang lingkup
Kantor  Administrasi  Pendudukan  dan Catatan Sipil Kota Samarinda.

## D. Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan dari penelitian  kepustakaan  maupun  dari penelitian lapangan selanjutnya
dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif, yaitu  metode  analisis  data  dengan  cara mengelompokan  dan  menyeleksi  data yang  diperoleh  dari  penelitian  menurut kualitas  dan  kebenarannya,  kemudian dihubungkan  dengan  teori – teori  dari studi  kepustakaan  sehingga  diperoleh jawaban  atas  permasalahan  dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## A. Mekanisme Pencatatan Anak Di
Luar Perkawinan Di Kota

## Samarinda
Undang-Undang  39  Tahun  1999
Tentang  Hak  Asasi  Manusia pasal 53 ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap anak sejak  kelahirannya,  berhak  atas  suatu nama  dan  status kewarganegaraannya. Terlepas dari mana asal usul anak terebut baik  dari  perkawinan  yang  sah  oleh Negara  ataupun  di  luarnya.Perkawinan sendiri yang definiskan sebagai perkawinan  yang  sah  oleh  agama sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  yang dicatatkan oleh instansi pemerintah yang berwenang meleksanakan tugas pencatatannya Pasal 2 ayat (2)
Anak  di  luar  perkawinan  dalam sudut  pandang  Kantor  Administrasi Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Samarinda adalah  anak  yang lahir dari ayah dan ibu biologisnya yang
7 Op.cit
menikah  hanya  sah  secara  agama  dan tidak dicatatkan maupun anak yang lahir dari pasangan ayah dan ibu biologis anak tersebut yang  tidak  melaksanakan perkawinan  secara  sah  baik  secara agama maupun dicatatkan di oleh Kantor Dinas  Kependudukan  Dan  Pecnatatan Sipil  Kota  Samarinda.  Meskipun  ada anak  yang  lahir  di  luar  perkaiwnan  ini lantas  tidak  menghilangkan  hak  anak tersebut  sebagaiman  yang  diatur  oleh Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Hak Pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang meliputi nama, orangtua (silisilah keturunan) dan kewerganegaraan yang dituangkan dalam  bentuk  akta  kelahiran.  Hak  ini akan menuntukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainya  seperti  hak  keperdataan  (waris dan nafkah), akses
tehadap pendididikan, kesehatan, dan lain-lain.
Di  Kota  Samarinda,  Pencatatan Anak  di  luar  perkawinan  menjadi wewenang  Kantor Dinas Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kota  Samarinda sebagaimana  diatur  dalaam  Peraturan Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  14 Tahun  2009  Tentang  Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan  Sipil  Di  Kota  Samarinda Pasal  49  dan  50  yang  berbentuk pengakuan serta pengesahan anak, untuk melakukan  Pencatatan  anak  diluar perkawinan  terlebih  dahulu  orang  tua dari  anak  terseebut  harus  memenuhi beberapa  syarat  sebelum  kemudian dicatatakan oleh Kantor Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Samarinda. 1. Pengakuan Anak a. Persyaratan Pengakuan Anak
1. Harus  Ada  persetujuan  Ibu kandung  dari  anak  du  luar perkawinan Meski ada ketentuan yang memungkinkan  seorang  laki-laki  atau
bapak  melakukan  pengakuan  anak, namun  pengakuan  itu  hanya  bisa dilakukan dengan persetujuan ibu. Pasal 284  KUH  Perdata menyatakan  bahwa suatu  pengakuan  terhadap  anak  luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima  jika  si  ibu  tidak  menyetujui. Pasal  278  KUH  Pidanapun  mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang mengakui  anak  luar  kawin  yang  bukan anaknya.

## 2. Akta Kelahiran Anak
Oleh  karena  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 yang menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya memiliki  hubungan  perdata  dengan ibunya,  maka  pengakuan  hanya  dapat dilakukan  oleh  sang  ayah  dengan mencantumkan  akta  anak  tersebut  yang hanya  mencantumkan  nama  dari  ibu biologis  sang  anak,  dengan  persetujuan oleh ibu
3. Penetapan  Permohonan  dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tempat tinggal  ibu  dari  anak  di  luar perkawinan
Untuk penetapan status anak yang dimohoinkan  poengakuannya,  sebelum dicatatkan  kedua  orang  tua  dari anak yang  lahir  di  luar  perkawinan  harus terlebih dahulu memohonkan status anak tersebut kepada Pengadilan Negeri (bagi yang  non-muslim)  serta  Pengadilan Agama  (bagi  orang  tua  yang  beragama islam).
4. Surat  Pernyataan  pengakuan anak luar kawin dari sang ayah Menyangkut  pencatatan  anak  di luar kawin demi kepentingan
pemenuhan  hak-hak  bagi  anak,  anak diluar  perkawinan  dapat  dimohonkan pengakuan  oleh  seorang  ayah  dengan surat  pernyataan  resmi  dari  sang  ayah bilamana  dapat  dibuktikan  secara  sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi  atau  alat  bukti  lain  menurut hokum  mempunyai  hubungan  darah. Sebagaimana  putusan  yang  dikeluarkan oleh  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010  tanggal  17  februari 2012. Apabila Ayah dari anak bersangkutan  tidak  memiliki  keinginan atau  menyangkal  untuk  mengakui  anak di  luar  perkawinan  tersebut,  maka  ibu kandung  dari  anak  luar  kawin  tersebut dapat  memohonkan  kepada  pengadilan negeri untuk secara hukum
membuktikan  bahwa  anak  terebut memang bukan anak biologisnya dengan bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai alat bantu pembuktian.

## b. Pengakuan  Anak  Hasil  Nikah Siri
Untuk anak di hasill dari nikah siri maka pencatatan pengakuan anak masih tetap dapat dilakukan hanya apabila istri dari ayah anak dari luar perkawinannya yang  sah  tersebut  menyetujui  untuk dilakukan pengakuan anak tersebut, dan dicantumkan  dalam  catatan  pinggir Kartu  Keluarga  sang  ayah  telah mengakui  anak  tersebut,  hal  ini  juga tidak  terlepas  dari  persetujuan  sang  ibu kandung  yang  memiliki  hubungan perdata dengan anak di luar perkawinan tersebut.
2. Pengesahan Anak Pengesahan anak di luar perkawinan  dapat  dikatakan  merupakan tahap lanjutan dari pencatatan pengakuan  anak  di  luar  perkawinan, pengesahan  anak  di  luar  perkawinan hanya dapat dilakukan apabila orang tua dari  anak  tersebut  sudah  sceara  sah melakukan  perkawinan  menurut  agama masing-masing  serta  sudah  dicatatkan oleh instansi dinas terkait yang berwenangn melakukan pencatatan.
Adapun  persyaratan  yang  harus dipenuhi bagi orang tua untuk mencatatkan pengesahan anknya adalah:
a. Surat  Pengantar  RT/RW  dan diketahui Kepala Desa/Lurah Sebagaai  tahap  awal  persyaratan yang  dipenuhi  orang  tua  yang  ingin mencatatkan pengesahan anaknya harus meminta  surat  pengatar  dari  rt  tempat tinggal  kedua  orang  tua  anak  tersebut untuk di data di wilayah tempat tinggal orang  tua  anak  terebut  yang  kemudian diteruskan  kepada  Kepala  Desa/Lurah yang berwenang.
b. Kutipan Akta Kelahiran Oleh karena anak di luar perkawinan hanya memiliki akta kelahiran  yang  hanya  mencantumkan nama  dari  ibu  anak  tersebut,  sebab  itu kutipan akta kelahiran dibutuhkan untuk kemudian diberikan catatan pinggir oleh petugas  instansi  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  yang  berwenang yang  menytakan  sahnya  anak  tersebut dari pasnangan orang tua anak yang telah melakukan  perkawinan  sah  secara hukum  dan  agama,  dimana  dalam kutipan  akta  terssebut  mencantumkan pula nama dari sang ayah.
c. Foto Kopi Akta perkawinan Sebagai tanda bukti orang tua dari anak yang lahir di luar perkawinan telah melakukan pernikahan secara sah hokum dan  agama. Untuk  kemudian  Kantor Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan sipil  melakukan  pencatatanr  anak  yang telah disahkan kedalam register perkawinan orang tua anak tersebut.
d. Foto Kopi Kartu Keluarga Foto kopi kartu keluarga diberikan oleh orang tua anak yang akhirnya telah sah menjadi pasangan suami istri untuk kemudian  diberikan  kutipan  catatan pinggir pengesahan anak.
Tata  Cara  pelaporan  pengakuan dan pengesahanm dilakukan dengan cara pemohon  mengisi  dan  menyerahkan lampiran Formulir Pelapopran Pengesahan Anak dengan mencantumkan berkas terkait pengakuan ataupun pengesahan yang telah lengkap
kepada instansi Kantor Dinas
Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil terkait. Untuk kemudian mencantumkan catatan  pinggir  pada  register  akta perkawinan,  dan  membuat  catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan  akta  kelahiran  dengan  lama penyelesaian terhitun 14 hari kerja sejak dipenuhinya semua persyaratan.
Berdasarkan  hasil  analisa  penulis, dari  prespektif  Hukum  Administrasi Negara  yang  dijalankan  seseuai  dengan Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik, maka  dalam  mekanisme  pelaksanaan
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan  Sipil  di  Kota  Samarinda dalam pencatatan anak luar kawin telah dilaksanakan  dengan  baik  dan  berjalan sebagaimana  mestinya  sesuai  Peraturan Daerah  Nomor  14  Tahun  2009  tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Di Kota Samarinda. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat Kota Samarinda,  tetap  terjadi  kendala  bagi Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Samarinda dalam mencatatkan  anak  luar  kawin.  Kendala tersebut  yang  kemudian  akan  penulis bahas di pembahasan selanjutnya.

## B. Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam
Pencatatan Anak Di Luar Perkawinan Di Kota Samarinda 1. Identitas Orang Tua Anak Luar

## Kawin Yang tidak Lengkap
Bagi  orang  tua  anak  luar  kawin yang  identitasnya  tidak  jelas,  maka  hal ini  sangat  menyulitkan  bagi  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Samarinda untuk mencatatkan anak luar  kawin  mereka,  minimnya  berkas identitas  yangharus  dicantumkan  dalam berkas pengajuan pencatatan pengakuan anak  oleh  orang  tua,  bagi  Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda  akan  sangat  mengahmbat proses penctatan anak luar kawin karena
yang pertama harus dicantumkan dalam pengajuan  pencatatan  adalah  identitas lengkap  orang  tua  yang  sah  untuk mengetahui  asal  usul  yang  jerlas  dan lengkap  identitas  orang  tua  yang  akan mengajukan pencatatan anak luar kawin. 2. Ayah dari anak luar kawin telah memiliki istri yang sah sebelumnya memiliki anak dengan  ibu  kandung  anak  luar kawin
Untuk  anak  hasil  dari  orang  tua yang dimana sang ayah masih memiliki istri yang sah baginya, stastu kedudukan perdata  yang  diatur  dalam  Undang Undang  Nomot  1  Tahun  1974  yang hanya  memberikan  status  keperdataan kepada  anak  tersebut.  Ayah  dari  anak luar  kawin  tersebut  bisa  saja  mengakui anaknya sesuai dan mengajukan pencatatan ke Dinas Kependudukan dan
Catatan  Sipil,  akan  tetapi  menjadi kendala  apabila  ayah  dari  anak  luar kawin tersebut masih memiliki istri yang sah, dikarenakan anak tersebut merupakan  hasil  dari  perbuatan  zina. Pengakuan dapat dilakukan bila istri sah dari ayah menyetujui adanya pengakuan, akan tetapi tanpa persetujuan hal ini akan berdampak  pada  anak  statusnya  tidak diakui dan tidak dapat dicatatkan.

## 3. Tidak  ada  bukti  nikah  dari orang tua anak luar kawin
Orang  tua  yang  hanya  melakukan pernikahan  siri  ataupun  orang  tua  yang tidak  dapat  mencantumkan  bukti  asli pernikahan  mereka,  tidak  akan  dapat mencatatkan  pengesahan  anak  hasil perkawinan kedalam kutipan akta kelahiran  anak  tersebut,  karena  dalam pencatatan  pengesahan  anak  luar  kawin bukti  nikah  orang  tua  yang  sah  secara agama dan  dicatatkan  oleh  negara merupakan  bukti  wajib  sebagai  syarat pencatatan pengesahan anak luar kawin.Hal  ini  umum  terjadi  kepada pasangan  yang  menikah  hanya  secara siri, ataupun pernikahannya tidak diakui
oleh hokum baik secara agama maupun hukum positif.
4. Pandangan  masyarakat  Kota Samarinda  yang  menganggap rendah status anak luar kawin Sikap  masyarakat  yang  masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat ketimuran  dimana  kentalnya  hukum agama  di  masyarakat  Kota  Samarinda, menganggap  bahwa  memeiliki  anak  di luar perkawinan  merupakan  sebuah  aib di dalam keluarga.Hal ini tentu berdampak kepada stastu anak, hak-hak, serta  kedudukan  anak  di  masyarkat social yang dikucilkan. Anak luar kawin akan  mendapatkan  tempat yang  tidak layak di masyarakat
Analisa penulis dalam pembahasan  kendala  yang  dihadapi dalam  pencatatan  sipil  anak  luar perkawinan di Kota samarinda adalah,akanselalu  ada  kendala  dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dikarenakan pelayanan  administrasi  kependudukan merupakan  bentuk  dari  pelayanan  yang diberikan Pemerintah Daerah
menyangkut  register  penduduk,  harus ada data peristiwa yang dilaporkan oleh penduduk  terlebih  dahulu  sebelum akhirnya  dilakukan  pencatatan  sipil. Pertumbuhan  penduduk  yang  semakin padat akan menyulitkan proses
pencatatan serta data yang tidak lengkap pada akhirnya akan membuat pencatatan anak  luar  perkawinan  tidak  dapat dilakukan.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Pencatatan  anak  luar  kawin  di Samarinda  dilaksanakan  oleh  Kantor Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2009  Tentang  Pelaksanaan
Administrasi Kependudukan
dan
Pencatatan  Sipil  Di  Kota  Samarinda. Pelaksanaan  pencatatan  dibagi  menjadi pengakuan  dan  pengesahan  ank  luar kawin,  dan  terdapat  berbagai  prosedur yang harus dipenuhi orang tua anak luar kawin  ketika  ingin  mencatatkan  status anak  mereka.  Persyaratan  tersebut diantaranya  jika  yang  dimohopnkan pencatatan  adalah  pengakuan  adalah harus ada persetujuan ibu, akta kelahiran anak, penetapan permohonan dari Pengadilan  Negeri  ataupun  Pengadilan Agama tempat tinggal ibu dari anak luar kawin serta surat pernyataan pengakuan anak  luar  kawin  dari  ayah  kandung. Sedangkan jika yang dimohonkan adalah pengesahan  anak  maka  yang  wajib dicantumkan oleh orang tua adalah surat pengantar RT/RW dan diketahui Kepala Desa/lurah,  kutipan  akta  kelahiran,  foto kopi  akta  perkawinan  orang  tua,  serta foto kopi keluarga.
Kendala yang menjadi
penghambat  bagi  Dinas  kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda dalam melaksanakan pencatatan anak di luar perkawinan yaitu identitas orang tua yang kurang lengkap, ayah dari anak luar kawin  telah  memiliki  istri  yang  sah sebelum memiliki  anak  dengan  ibu kandung nak luar kawin, tidak ada bukti nikah  dari  orang  tua  anak  luar  kawin, serta pandangan masyarakat Kota Samairinda  yang  menganggap  rendah stastus anak luar kawin.

## B. Saran
Dalam  pelaksanaan  pencatatan anak  luar  kawin  oleh  kantor  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Samarinda, hendaknya
memberikan pelayanan yang baik, cepat dan proses yang lancar untuk membantu bagi  orang  tua  yang  ingin  mencatatkan anak  luar  kawin,  akan  tetapi  harus berdasarkan  peraturan  dan  undang- undang yang berlaku. Pelatihan serta
Diklat  kepada  pegawai  juga  akan  dapat membantu Kantor Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda memberikan  pelayanan  yang  terbaik dalam pencatatan anak luar kawin.
Hendaknya  sosialisasi  terhadap masyarakat Kota Samarinda oleh Kantor Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kota Samarinda dalam pentingnya pencatatan  anak  luar  kawin  terus dilakukan  demi  memenuhi  hak-hak anak, baik hak kenegaraan maupun hak perdata, sangat penting dilakukan sehingga  orang  tua  dari  anak  tidak mengabaikan status anak mereka. Selain sosialisasi, Kantor Dinas Kependudukan dan  Penctatan  sipil  juga  berkewajiban membantu  bagi  orang  tua  yang  ingin mencatatkan stastu anak mereka sehingga  proses  menjadi  mudah  dan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
Kencana, Jakarta, 2011 GadjongAgussalimAndi, Pemerintahan  daerah,  Kajian  Politik dan Hukum, Ghalia  Indonesia,  Bogor,
2007 Makhfudz. M, Hukum Administrasi  Negara, Graha  Ilmu,
Yogyakarta, 2013
Muliadi, Hak  Asasi  Manusia:
Hakekat,  Konsep  dan  Implikasinya
Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung,
2007
Perangin Effendi, Hukum Waris,
Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2002 Priamsmoro  Suyanti, Pasang Surut  Pengangkatan  Kepala  Daerah: Pergesran Politik, Cv. Pandu Nusantara, Samarinda, 2006
RidwanJuniarso,  Achmad  Sodik Sudrajat, HAN  &  Kebijakan  Pelayanan
Publik, Bandung, 2009 Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, LakBangPrESSindo, Yogyakarta, 2011 SentosaPanji, Administrasi Publik,  Teori  dan  Aplikasi  Good Governance, Refika  Aditama,  Bandung
2012
Situmorang  Viktor  M, Catatan
Sipil di Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta, 2002
Sjarif  Surini  Ahlan  dan  Nurul Elmiyah, Hukum  Kewarisan  Perdata
Barat,  Prenoda  Media  group,  Jakarta, 2006 SoekantoSoerjonodanSri Mamuji, PenelitianHukumNormatif, SuatuTinjauanSingkat, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2012 Soimin Soedharyo, Hukum Orang  dan  Keluarga,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2002 Sunggono Bambang, Metodelogi Penelitian Hukum,Rajawali Press, Jakarta, 2012 Tanuwidjaja Henny, Hukum Waris  Menurut  BW,  RefikaAditama, Bandung, 2012
PeraturanPerundang-undangan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV Kitab Undang-Undang HukumPerdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang Adminsitrasi Kependudukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang Administrasi Pemerintah Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Peraturan Derah Kota Samarinda Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Organisasidan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda Peraturan Daerah Kota SamarindaN  omor  14  Tahun  2009 Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi
Kependudukan  Dan  PencatatanSipil  Di Kota Samarinda

## Internet
Dewi  Prihartiningsih, Tinjauan Hukum Pengakuan  Dan Pengesahan Atas  Anak Luar  Kawin Menjadi Anak Yang Diakui Secara Sah, 2013, diakses padahttp://digilib.esaunggul.ac.id/tinjau an-hukum-pengakuan-dan-pengesahan- atas-anak-luar-kawinmenjadi-anak- yang-diakui-secara-sah-354.html http://blogpki.blogspot.co.id/2013/06/ad ministrasi-kependudukan.html http://dokumen.tips/documents/catatan- sipil-penduduk.html
http://dianchocho.blogspot.co.id/2 014/04/pengertian-fungsi-dan-asas- pemerintahan.html
Isyana K. Konoras, PerlindunganHukumTerhadapAnak Di luarnikah, vol.1/no.2/April-Juni/2013- EdisiKhusus, diaksespada http://www.google.com
http://vicko36.blogspot.co.id/2012 /04/catatan-sipil.html
http://dandyhernadypahusa.blogsp ot.co.id/2013/09/asas-asas-umum- pemerintahan-yang-baik_10.html http://pemerintah.net/asas-asas- umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/

## Wawancara
Wawancara  dengan  Ibu  Dra.Hj.
Siti  Aisyah.  Kepala  Seksi  Bidang Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota  Samarinda  tanggal  10  Oktober 2016 Arsip Profil Kantor Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Samarinda, 2014