## ANALISIS IMPLEMENTASI PENEMUAN DAN TATALAKSANA PNEUMONIA PADA PROGRAM INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT DI PUSKESMAS CIAMPEA TAHUN 2020
Siti Khodijah 1 , Wirda Syari 2 , Fenny Raharyanti 3
1,2,3 Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jl. KH. Sholeh Iskandar KM2 Kedung Badak Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, 16162.
Email: 1 khodijahs241@gmail.com , 2 wirda@uika-bogor.ac.id , 3 fennyraharyantinew@gmail.com

## Abstrak
Pada tahun 2017 pneumonia menjadi penyebab kematian terbanyak kedua  di Indonesia dan pada  tahun  2018  sebanyak  16%  kematian  anak  disebabkan  karena  pneumonia.  Penemuan pneumonia  secara  dini  menjadi  salah  satu  cara  untuk  menurunkan  angka  kesakitan  dan kematian  akibat  pneumonia.  Diketahui  Kabupaten  Bogor  pada  tingkat  provinsi  Jawa  Barat menempati posisi ke empat cakupan penemuan pneumonia terendah sebanyak 27,14% dan pada  tahun  2020  diketahui  cakupan  penemuan  pneumonia  di  Puskesmas  Ciampea  belum mencapai target. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi penemuan dan tatalaksana  pneumonia  pada  program  pengendalian  ISPA  di  Puskesmas  Ciampea.  Metode yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan Rapid  Assessment Procedure dan  menggunakan  teknik purposive  sampling yang  terdiri  dari  informan  kunci, informan  inti  dan  informan  pendukung  serta  menggunakan  instrumen  penelitian  yaitu wawancara  mendalam  terstruktur,  observasi  dan  telaah  dokumen.  Hasil  penelitian didapatkan  bahwa  sumber  daya  manusia  yang  menangani  pneumonia  belum  mendapatkan pelatihan tatalaksana pneumonia. Proses implementasi kegiatan penemuan kasus pneumonia sudah dilakukan dengan baik dan untuk proses tatalaksana pneumonia tahapan yang sudah dilakukan  dengan  baik  yaitu  menilai  anak  batuk  atau  kesukaran  bernapas,  mengklasifikasi pneumonia  dan  tindakan,  menentukan    pengobatan  dan  rujukan,  memberi  tindak  lajut, pencatatan  dan  pelaporan,  serta  pemantauan.  Sedangkan  tahapan  yang  belum  dijalankan dengan  baik  yaitu  memberi  konseling  kepada  ibu  dan  evaluasi  yang  belum  dijalankan. Capaian  cakupan  penemuan  pneumonia  di  Puskesmas  Ciampea  masih  belum  memenuhi target cakupan yaitu 34,05% dari  target 90%. Disarankan untuk  pihak Puskesmas menjalin kerja  sama  dengan  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama  bukan  hanya  dengan  kader  semata serta mengoptimalkan kerja sama dengan jejaring di wilayah kerjanya.
Kata Kunci : Balita, Ispa, Puskesmas, Tatalaksana Pneumonia

## PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia yang masih menjadi perhatian adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau yang biasa dikenal dengan ISPA terutama pneumonia. Menurut World  Health  Organization (WHO),  pneumonia  adalah  salah  satu  bentuk  infeksi saluran  pernapasan  akut  yang  menyerang  paru-paru.  Bagian  ini  terdiri  dari  kantung  kecil yang  disebut  alveoli,  yang  terisi  udara  saat  orang  sehat  bernapas.  Berdasarkan  data  WHO, pneumonia menjadi penyebab terbesar kematian pada anak-anak. Pada tahun 2017, tercatat
bahwa  pneumonia  menyebabkan  kematian  sebanyak  808.694  pada  anak  di  bawah  usia  5 tahun, terhitung 15% dari kematian anak di bawah 5 tahun (WHO, 2019).
Di Indonesia pada tahun 2017 pneumonia menjadi penyebab kematian terbanyak kedua dan pada tahun 2018 sebanyak 16% kematian anak disebabkan karena pneumonia  (UNICEF Indonesia,  2020).  Berdasarkan  Profil  Kesehatan  Indonesia  tahun  2018  diketahui  bahwa cakupan penemuan pneumonia di Indonesia masih belum mencapai target yaitu 56,51%. dari 80%  (Kementerian  Kesehatan  RI,  2019).  Prevalensi  pneumonia  di  Jawa  Barat  pada  tahun 2018  sebanyak  4,7%.  Angka  tersebut  melebihi  prevalensi  pneumonia  secara  nasional  yaitu 4% dan  prevalensi pneumonia  pada balita sebanyak  5,5% (Nasional 4,8%).  Jika dilihat dari segi  cakupan  penemuan  pneumonia  di  Jawa  Barat  mengalami  penurunan  yaitu  pada  tahun 2018 cakupan pneumonia sebanyak 59,79% dan pada tahun 2019 menurun menjadi 51,3%. Untuk  kabupaten/kota  yang  berhasil  mencapai  angka  tertinggi  penemuan  pneumonia  yaitu Cirebon  sebanyak  138,85%  sedangkan  untuk  Kabupaten  Bogor  menempati  posisi  ke  empat cakupan terendah sebanyak 27,14% (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2019).
Puskesmas Ciampea merupakan salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Bogor. Berdasarkan Laporan Program Pengendalian ISPA Puskesmas Ciampea Tahun 2020 diketahui bahwa cakupan penemuan pneumonia di Puskesmas Ciampea yaitu 34,05%, angka tersebut masih  belum  memenuhi  target  capaian  penemuan  pneumonia  (Target  Standar  Pelayanan Minimal 90%).
Salah satu keberhasilan dalam upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh pneumonia pada balita ditentukan dengan penemuan sedini mungkin di pelayanan  kesehatan  (Dikjen  P2PL,  2015).  Penemuan  pneumonia  di  pelayanan  kesehatan yaitu di Puskesmas dengan melakukan pemeriksaan dan tatalaksana standar pneumonia baik melalui pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) maupun program P2 ISPA.
Dari uraian diatas terlihat pentingnya melakukan kajian mengenai analisis implementasi penemuan  dan  tatalaksana  pneumonia  pada  program  pengendalian  infeksi  saluran pernapasan akut di Puskesmas Ciampea tahun 2020.

## METODE PENELITIAN Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Rapid  Assement  Procedure (RAP).  Metode  deskriptif  kualitatif  ini  digunakan  untuk memperoleh informasi mendalam mengenai analisis implementasi penemuan dan tatalaksana pneumonia pada program ISPA di Puskesmas Ciampea.
Pemilihan  informan  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling . Menurut  Sugiyono  (2018), purposive  sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  sumber data  dengan  pertimbangan  tertentu.  Pemilihan  pada  informan  penelitian  ini  sudah disesuaikan dengan kriteria yang dibuat oleh peneliti, berikut tabel informan pada penelitian ini:

## Tabel 1. Informan Penelitian
No. Jabatan Jumlah Informan Informan Kunci 1 Penanggungjawab Program 1 Informan Inti 2 Kepala Puskesmas Ciampea 1 3 Petugas Pelaksana 2 Informan Pendukung 4 Kader Kesehatan 4 5 Ibu balita non pneumonia 2 6 Ibu balita pneumonia 2 Jumlah 12

## Variabel Penelitian
Variabel  pada  penelitian  terdiri  dari  variabel input ,  proses,  dan output .  Variabel input meliputi  sumber  daya  manusia,  sarana  prasarana,  dana  dan  sasaran.  Untuk  variabel  proses meliputi  implementasi  penemuan  kasus  pneumonia,  menilai  anak  batuk  atau  kesukaran bernapas,  membuat  klasifikasi  dam  menentukan  tindakan,  menentukan  pengobatan  dan rujukan,  memberi  konseling  ibu,  memberi  tindak  lanjut,  pencatatan  dan  pelaporan  serta pemantauan  dan  evaluasi.  Adapun  variabel output yaitu  kesesuaian  pelaksanaan  penemuan dan  tatalaksana  pneumonia  balita  dengan  buku  pedoman  tatalaksana  pneumonia  balita Kemenkes  tahun  2018  serta  cakupan  penemuan  pneumonia  dan  tatalaksana  pneumonia  di Puskesmas Ciampea tahun 2020

## Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam terstruktur yang  disusun  oleh  peneliti  dari  berbagai  referensi  yaitu  buku  pedoman  dan  pencegahan infeksi  saluran  pernapasan  akut  yang  diterbitkan  oleh  Kemenkes  tahun  2016,  pedoman wawancara  penelitian  Fidarani  (2017),  buku  pedoman  tatalaksana  pneumonia  balita  yang diterbitkan  oleh  Kemenkes  RI  tahun  2018,  dan  pedoman  wawancara  penelitian  Lisnawati (2019). Adapun instrumen penelitian lain yang digunakan yaitu lembar observasi dan telaah dokumen

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Puskesmas Ciampea yang beralamat di Jl. Raya Letnan Sukarna No. 24, Kecamatan Ciampea.  Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai Januari 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Informan
Informan pada penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari 3 jenis informan yaitu 1 informan kunci, 3 informan inti dan 8 informan pendukung. Adapun karakteristik informan tersebut yaitu sebagai berikut:

## Tabel 2. Karakteristik Informan
No. Kode Informan Usia (Tahun) Pendidikan Terakhir Jenis Informan 1. Inf A1 54 S1 Inti 2. Inf A2 50 D3 Inti 3. Inf A3 53 D4 Kunci 4. Inf A4 26 S1 Inti 5. Inf B1 49 SLTA Pendukung 6. Inf B2 48 SMA Pendukung 7. Inf B3 48 S1 Pendukung 8. Inf B4 46 SLTP Pendukung 9. Inf C1 36 D4 Pendukung 10.  Inf C2 38 SMP Pendukung 11.  Inf C3 38 SLTA Pendukung 12.  Inf C4 36 SMP Pendukung

## Input (Masukan)

## 1. Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  unsur  atau  modal  yang  paling  penting  dalam  suatu organisasi  karena  sumber  daya  manusia  berperan  dalam  menentukan  arah  dan  tujuan organisasi,  kemajuan  organisasi  dan  menentukan  keberhasilan  organisasi  serta  berperan sebagai  pelaksana  kegiatan  manajemen  (Fathoni  &  Abdurrahmat,  2006).  Pada  variabel  ini akan  diuraikan  mengenai  keterlibatan  sumber  daya  manusia  dalam  penemuan  dan tatalaksana  pneumonia,  pelatihan  yang  diberikan  kepada  petugas  yang  melakukan tatalaksana  serta  peran  Dinas  Kesehatan  dalam  implementasi  penemuan  dan  tatalaksana pneumonia.
Dari  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam penemuan  dan  tatalaksana  yaitu  perawat  atau  bidan  yang  berjaga  di  poli  anak  dan  dokter yang menangani kasus pneumonia berat di poli umum. Hal tersebut sesuai dengan Permenkes No 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menyatakan bahwa sumber  daya  manusia  untuk  menangani  pelayanan  kesehatan  balita  adalah  Bidan,  Perawat, Tenaga Gizi, Dokter/DLP, dan Dokter Spesialis Anak
Di Puskesmas Ciampea sumber daya manusia yang aktif bukan hanya petugas kesehatan saja,  ada  juga  kader  kesehatan  yang  membantu  Puskesmas  di  wilayah  kerjanya.  Adapun keterlibatan kader kesehatan dalam penemuan kasus pneumonia adalah melakukan skrining yang dilakukan di saat Posyandu, dan mengarahkan pasien untuk berobat ke Puskesmas serta menemani Bidan Desa untuk melakukan kunjungan ke balita saat Pusling.
Hal ini sudah sesuai dengan buku pedoman pengendalian ISPA yang menyatakan bahwa untuk  kegiatan  penemuan  pneumonia  secara  aktif  dapat  dilakukan  oleh  petugas  kesehatan
dan  kader  kesehatan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Rahmawati  (2018)  mengenai implementasi  fungsi  manajemen  promotif  dan  preventif  penatalaksanaan  ISPA  pada  Balita menyatakan  bahwa  SDM  yang  terlibat  adalah  Dokter,  Bidan,  Perawat,  Petugas  Kesehatan Masyarakat,  Penyuluh  Promosi  Kesehatan  dan  Bidang  Kesehatan  lingkungan  serta  bekerja sama dengan Kader kesehatan setempat.
Untuk  mencapai  keberhasilan  suatu  program,  bukan  hanya  dilihat  dari  segi  kuantitas saja tetapi kualitas sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap suatu pencapaian. Salah satu  yang  umum  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  adalah dengan  mengikuti  pelatihan.  Dalam  pelatihan  akan  menambah  pengetahuan,  kemampuan bekerja  dan  berkesempatan  mengembangkan  keahlian  para  pegawai  sehingga  membuat pegawai  memahami  apa  yang  harus  dikerjakan  dan  bagaimana  melakukannya  (Rozi  & Puspitasari, 2021).
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa petugas kesehatan yang terlibat dalam penemuan dan tatalaksana pneumonia belum mendapatkan pelatihan mengenai tatalaksana pneumonia,  terakhir  pelatihan  diberikan  kepada  tenaga  kesehatan  mengenai  pneumonia yaitu tahun 2010 dan itu hanya satu petugas yang mendapatkan pelatihan tersebut.
Jika  dilihat  dari  frekeunsi  pelatihan  yang  diikuti  tenaga  kesehatan,  maka  salah  satu aspek  yang  membangun  kualitas  SDM  belum  sepenuhnya  terpenuhi.  Hal  tersebut  dapat berpengaruh  terhadap  penemuan  dan  tatalaksana  pneumonia  sebagaimana  menurut penelitian  Rozi  dan  Puspitasari  (2021)  menyatakan  bahwa  pelatihan  kerja  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja  pegawai  dengan  nilai  korelasi  0,695.  Kemudian menurut  penelitian  kualitatif  yang  dilakukan  Sando  dkk  (2018)  mengenai  pelaksanaan program P2 ISPA menyatakan bahwa petugas yang belum pernah mengikuti pelatihan MTBS bedampak terhadap pengetahuan petugas dalam penatalaksanaan pneumonia atau MTBS. Hal tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Prabawa  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat hubungan antara  pengetahuan responden  dengan  praktik  penemuan pneumonia balita oleh bidan dengan nila p value 0,003.
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  bukan  hanya  penaga  kesehatan  yang  belum mendapatkan  pelatihan,  tetapi  Kader  Kesehatan    di  wilayah  kerja  Puskesmas  Ciampea  juga belum  mendapatkan  pelatihan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Umar  dkk  (2017) mengenai  evaluasi  program  ISPA  menyatakan  bahwa  Kader  Kesehatan  di  wilayah  kerja Puskesmas  Kolaka  belum  mendapatkan  pelatihan  mengenai  kasus  pneumonia  dikarenakan Kader  masih  berfokus  kepada  gizi  dan  ibu  hamil.  Padahal  Kader  Kesehatan  mempunyai peranan  dalam  menjaring  kasus  pneumonia,  oleh  karena  itu  pengetahuan  dan  pemahaman mengenai pneumonia perlu diberikan kepada Kader. Menurut penelitian Adistie dkk (2017), diketahui bahwa adanya perbedaan signifikan antara pengetahuan kader sebelum intervensi dan sesudah intervensi mengenai perawatan ISPA dan deteksi dini pneumonia pada Balita.
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  peran  dinas  Kesehatan  dalam  implementasi peenemuan dan tatalaksana pneumonia yaitu mengadakan pelatihan yang diberikan kepada petugas kesehatan Puskesmas.

## 2. Sarana Prasarana
Menurut  Permenkes  No  31  Tahun  2018  tentang  Aplikasi  Sarana,  Prasarana,  dan  Alat Kesehatan yang dimaksud sarana adalah bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah/perairan dan digunakan untuk penyelenggaraan atau penunjang pelayanan. Prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang dapat membuat suatu sarana dapat berfungsi.
Dalam pedoman tatalaksana pneumonia Balita Kemenkes tahun 2018 dijelaskan bahwa sarana  prasarana  yang  digunakan  dalam  tatalaksana  pneumonia  terdiri  dari  obat-obatan (sediaan  oral  maupun  sediaan  injeksi)  dan  alat  berupa ARI  Sound  timer ,    oksigen konsentrator, alat nebulisasi, stempel, buku register dan formulir pelaporan program P2 ISPA serta  Buku  KIA.  Dari  hasil  wawancara  mendalam  dan  observasi  diketahui  bahwa  sarana prasarana  di  Puskesmas  Ciampea  sudah  tercukupi  dan  lengkap  hanya  saja  ada  sarana prasarana  yang  kondisinya  tidak  dapat  digunakan  seperti ARI  Sound  Timer yang  rusak  dan suntikan gentamisin yang expired . Hal tersebut menggambarkan bahwa salah satu hambatan dari segi sarana prasarana yaitu pemeliharaan alat kesehatan yang harus lebih diperhatikan lagi guna sarana prasarana yang sudah tersedia tetap bisa berfungsi.
Meski begitu, hal tersebut  tidak mengganggu  dalam proses penemuan dan tatalaksana pneumonia  dikarenakan  dalam  pelaksanaannya  Petugas  Kesehatan  menggunakan  sarana prasarana penunjang lainnya sepeti laboratorium serta jam tangan untuk menghitung napas. Untuk  memenuhi  sarana  prasarana  di  fasilitas  kesehatan  dapat  dilakukan  dengan  berbagai cara pengadaan antara lain hibah, pembelian, pinjaman, perbaikan, dan pembuatan. Dari hasil penelitian  bahwa  sarana  prasarana  di  Puskesmas  Ciampea  sudah  disediakan  oleh  Dinas Kesehatan  seperti  Kit  MTBS,  obat-obatan  dan  alat  kesehatan  lainnya,  serta    kekurangannya Puskesmas  Ciampea  melakukan  pengadaan  sarana  prasarana  dengan  cara  pembelian menggunakan  dana  kapitasi  JKN.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Permenkes  Nomor  21  Tahun 2016  pasal  3  menyatakan  bahwa  pemanfaatan  dana  kapitasi  JKN  dapat  digunakan  untuk pembayaran  jasa  pelayanan  kesehatan  dan  dukungan  biaya  operasional  pelayanaan kesehatan

## 3. Dana
Dari  hasil  wawancara  mendalam  diketahui  bahwa  sumber  dana  untuk  kegiatan penemuan dan tatalaksana pneumonia berasal dari dana kapitasi JKN yang digunakan untuk memenuhi  kebutuhan  sarana  prasarana  di  Puskesmas  Ciampea  termasuk  untuk  kegiatan penemuan  dan  tatalaksana  pneumonia.  Secara  praktiknya  tidak  ada  dana  khusus  yang dianggarkan Puskesmas Ciampea untuk kegiataan penemuan dan tatalaksana pneumonia, hal ini  dikarenakan  setiap  kebutuhan  seperti  sarana  prasarana  sudah  tersedia  di  Puskesmas Ciampea  yang  diberikan  oleh  Dinas  Kesehatan  sehingga  tenaga  kesehatan  tinggal melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan.
Dalam  Permenkes  Nomor  75  Tahun    2014  menyatakan  bahwa  pendanaan  Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN),  dan  sumber-sumber  lain  yang  sah  dan  tidak  pengikat.  Hal  tersebut sesuai dengan penerapan yang ada di Puskemas Ciampea bahwa untuk biaya operasional di Puskesmas Ciampea bersumber dari APBD dan sumber lainnya yaitu BOK (Biaya Operasional
Kesehatan) dan dana Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Hal tersebut sesuai dengan penelitian  Rahmawati  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  dana  untuk  promotif  dan  preventif P2PL  bersumber  dari  BOK  hanya  saja  masih  terbagi  dengan  penyakit  lain  dan  untuk  upaya kuratif  menggunakan  dana  bersumber  pada  JKN,  dan  penelitian  Amala  (2019)  mengenai evaluasi program pneumonia menyatakan bahwa program pneumonia bersumber pada BOK untuk sosialisasi sedangkan untuk sarana prasarana bersumber pada APBD dan BLUD.

## 4. Sasaran
Sasaran  pada  kegiatan  ini  adalah  semua  anak  balita  yang  diperkirakan  menderita pneumonia  di  suatu  wilayah  tertentu.  Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  cara  Puskesmas Ciampea  menentukan  sasaran  dalam  implementasi  penemuan  dan  tatalaksana  pneumonia serta hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran tersebut.

## Berikut tabel proyeksi sasaran kesehatan tahun 2020.
Tabel 3. Sasaran Program P2 ISPA Berdasarkan Sasaran Proyeksi Kesehatan Tahun
2020 No Desa Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Usia Balita (10% Penduduk) Perkiraan Pneumonia Balita 1. Benteng 10.944 1.094 51 2. Bojong Rangkas 13.927 1.393 64 3. Ciampea 11.295 1.130 52 4. Cibanteng 13.396 1.340 62 Total 49.562 4.956 299
Sumber: Laporan Program P2 ISPA Puskesmas Ciampea Tahun 2020
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  di  Puskesmas  Ciampea  dalam menetapkan  sasaran  kegiatan  pneumonia  dari  target  proyeksi  sasaran  kesehatan  yang diberikan oleh Dinas Kesehatan yaitu jumlah penduduk balita (10% penduduk). Hal tersebut sesuai  dengan  pedoman  tatalaksana  pneumonia  bahwa  perhitungan  perkiraan  kejadian penumonia balita per tahun adalah jumlah penduduk balita dari 10% penduduk.
Dalam  pelaksanaannya  sasaran  pneumonia  balita  di  Puskesmas  Ciampea  sudah  sesuai hanya  saja  belum  optimal  sehingga  cakupan  penemuan  pneumonia  masih  di  bawah  target minimal.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  Choiriyah  dan  Anggraini  (2015)    yang menyatakan  bahwa  dari  hasil  pelaksanaan  surveilans  penemuan  penderita  pneumonia, sasaran yang didapat sudah sesuai dengan pedoman hanya saja belum optimal.
Dari  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  hambatan  dari  segi  sasaran  berasal  dari eksternal  yaitu  adanya  pasien  yang  tidak  melanjutkan  tatalaksana  pneumonia  selanjutnya karena  terkait  biaya  yang  berhubungan  dengan  pengobatan  penunjang  seperti  tes  lab  yang tidak di cover oleh BPJS. Agar pasien yang mengalami hal tersebut tetap mendapatkan tindak lanjut,  disarankan  kepada  petugas  kesehatan  Puskesmas  melakukan  kunjungan  rumah  jika pasien  tidak  melanjutkan  pengobatan  ke  Puskesmas  sehingga  kondisi  pasien  tetap  dalam pengawasan petugas kesehatan.

## Proses

## 1. Kegiatan Penemuan Kasus Pneumonia
Pada  variabel  ini  akan  diuraikan  bagaimana  cara  dan  upaya  Puskesmas  dalam penemuan  penderita.  Dari  hasil  wawancara  mendalam  diketahui  bahwa  cara  petugas kesehatan  menemukan  penderita  pneumonia  dengan  melakukan  skrining  terlebih  dahulu melihat gejala atau  keluhan pada  pasien yang menunjukan  ke arah pneumonia serta dilihat dari hasil pemeriksaan penunjang yaitu rontgen.
Dari hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa proses penemuan kasus pneumonia di Puskesmas Ciampea dilakukan dengan secara pasif dan aktif. Secara pasif dilakukan dengan Petugas Kesehatan menunggu pasien yang datang ke Puskesmas, proses penemuan dilakukan dengan tatalaksana pneumonia di poli MTBS yang dilakukan oleh Bidan atau Perawat. Untuk penemuan secara aktif Puskesmas Ciampea bekerjasama dengan Kader dan Bidan Desa saat Posyandu  atau  Pusling.  Pasien  yang  terdeteksi  mempunyai  gejala  pneumonia  akan  di sarankan  untuk  melakukan  kunjungan  ke  Puskesmas  untuk  dilakukan  proses  tatalaksana pneumonia.
Dalam  penemuan  kasus  secara  aktif,  kemitraan  dan  jejaring  perlu  dilakukan  guna mendapatkan hasil yang maksimal. Kemitraan dalam program Pengendalian ISPA diarahkan untuk  meningkatkan  peran  serta  masyarakat,  lintas  program,  lintas  sektor  terkait  dan pengambil keputusan termasuk penyandang dana. Dengan demikian pembangunan kemitraan diharapkan  dapat  lebih  ditingkatkan,  sehingga  pendekatan  pelaksanaan  pengendalian  ISPA khususnya  pneumonia  dapat  terlaksana  secara  terpadu  dan  komprehensif  (Dikjen  P2PL, 2011).  Dalam  praktiknya  kemitraan  dan  jejaring  yang  dilakukan  oleh  Puskesmas  Ciampea belum terlaksana dengan maksimal, hal tersebut dikarenakan kerja sama lintas sektor hanya baru dilakukan dengan Kader dan Bidan Desa.
Dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan, diperlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat  termasuk  dengan  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama,  dalam  hal  ini  pihak Puskesmas seharusnya bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama bukan hanya  dengan  Kader  semata.  Akan  tetapi,  dalam  praktiknya  Puskesmas  Ciampea  tidak bekerjasama  dengan  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama.  Hal  tersebut  sejalan  dengan penelitian Putrianti (2015) yang menyatakan bahwa Puskesmas hanya bekerjasama dengan Kader  belum  sampai  ke  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama,  padahal  bekerjasama  dengan tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama  dapat  membuat  program  P2  ISPA  berjalan  secara komprehensif dan dapat membantu memberikan pengertian kepada masyarakat.
Selain  belum  bekerja  sama  dengan  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama,  Puskesmas Ciampea  juga  belum  bekerja  sama  dengan  Bidan  Praktik,  Klinik  atau  Dokter  Praktik.  Hal tersebut menyebabkan tidak adanya pelaporan kasus pneumonia ke Puskesmas Ciampea oleh fasilitas kesehatan tersebut. Padahal di wilayah kerja Puskesmas Ciampea tergolong memiliki fasilitas  kesehatan  yang  banyak,  sehingga  kemungkinan  besar  banyak  pasien  balita  yang datang  ke  fasiliatas  kesehatan  tersebut.  Hal  ini  membuat  pihak  Puskesmas  tidak  dapat mencapai target cakupan pneumonia dengan maksimal.

## 2. Menilai Anak Batuk dan atau Kesukaran Bernapas
Salah  satu  ciri  kemungkinan  anak  terkena  pneumonia  adalah  batuk  atau  kesukaran bernapas,  akan  tetapi  anak  batuk  atau  kesukaran  bernapas  juga  dapat  disebabkan  karena penyakit  lain  seperti  laringobronkitis,  asma,  tuberkulosis  dan  campak.  Sehingga  penilaian yang tepat diperlukan untuk menemukan kasus sedini mungkin untuk melakukan tatalaksana sesuai  standarnya.  Menurut  Dikjen  P2P  (2018)  standar  menilai  anak  batuk  atau  kesukaran bernapas  pada  tatalaksana  pneumonia  yaitu  dengan  anamnesi  melalui  wawancara (mengajukan  pertanyaan)  kepada  ibu,  melihat  dan  meraba  kondisi  anak,  serta  mendengar stridor dan wheezing.
Dalam  proses  menilai  anak  batuk  atau  kesukaran  bernapas,  Petugas  Kesehatan  di Puskesmas  Ciampea  melakukan  proses  menanyakan,  melihat/meraba  dan  mendengarkan kondisi  anak.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  proses  menanyakan  yang  dilakukan Petugas  Kesehatan  dilakukan  di  poli  MTBS  dengan  menanyakan  keluhan  balita  kepada  ibu balita, adapun pertanyaaan yang ditanyakan Petugas Kesehatan yaitu:
 Dari kapan sakitnya? Ada demam atau tidak?
 Sudah berapa lama batuknya? Produktif atau tidak?
 Ada riwayat penyakit apa?
Dari  proses  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  Petugas  Kesehatan  sudah  melakukan dengan  baik  untuk  menanyakan  kondisi  anak  sesuai  dengan  tatalaksana  pneumonia.  Pada proses  melihat  dan  meraba  kondisi  anak,  petugas  kesehatan  melakukannya  dengan  cara melihat  tanda  bahaya  pada  anak  seperti  tarikan  dinding  ke  dalam  dan  napas  cepat.  Untuk melihat  napas  cepat,  petugas  kesehatan  melakukan  hitung  frekuensi  napas  dengan  jam tangan. Adapun proses mendengarkan, petugas kesehatan menggunakan alat bantu stetoskop untuk mendengarkan stridor atau wheezing.
Dari tahapan-tahapan proses menilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses menilai anak batuk atau kesukaran bernapas sudah sesuai dengan standar tatalaksana pneumonia.

## 3. Mengklasifikasikan Pneumonia dan Tindakan
Pada  proses  ini  petugas  kesehatan  menentukan  klasifikasi  pneumonia  mengenai kemungkinan  tingkat    keparahannya.  Klasifikasi  merupakan  suatu  kategori  untuk menentukan tindakan yang akan diambil oleh tenaga kesehatan dan bukan sebagai diagnosis spesifik  penyakit.  Dalam  membuat  klasifikasi  dibedakan  menjadi  2  kelompok  umur  yaitu kelompok umur <2 bulan dan kelompok umur 2 bulan sampai 59 bulan (Dikjen P2P, 2018).
Dari  hasil  wawancara  mendalam  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  menentukan klasifkasi  pneumonia  dan  tindakan  di  Puskesmas  Ciampea  Petugas  Kesehatan mengklasifikasikan berdasarkan format MTBS dengan mengelompok umur anak yaitu umur 2 bulan sampai 59 bulan dan umur <2 bulan serta melihat tanda bahaya dan gejala klinis pada anak  tersebut  seperti  batuk,  demam  dan  napas  cepat  kemudian  diklasifikasikan  menjadi batuk bukan pneumonia dan batuk pneumonia.
Berdasarkan hasil penelitian dari 2 Ibu Balita pneumonia berumur 2 bulan  – 59 bulan yang telah melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas Ciampea didapatkan bahwa proses tatalaksana  klasifikasi  dan  menentukan  tindakan  dilakukan  dengan  penilaian  gejala  klinis
serta melihat tanda bahaya, balita yang mempunyai tanda bahaya seperti saturasi oksigen < 90  dimasukan  dalam  klasifikasi  pneumonia  berat.  Tindakan  yang  diberikan  oleh  petugas kesehatan  kepada  balita  yang  mempunyai  pneumonia  berat  yaitu  merujuk  anak  ke  Rumah Sakit dan melakukan perawatan pra rujukan seperti mengobati demam, pemberian oksigen, memberitahukan  kepada  ibu  untuk  segera  rujukan  ke  Rumah  Sakit  serta  menulis  surat rujukan.  Untuk  balita  yang  hanya  mempunyai  gejala  napas  cepat  diklasifikasikan  dalam klasifikasi  pneumonia.  Tindakan  yang  diberikan  petugas  kesehatan  yaitu  pemberian  puyer, antibiotik  sirup,  madu  dan  memberitahukan  ibu  kapan  waktu  untuk  kembali  melakukan kunjungan  ulang.  Untuk  pasien  batuk  bukan  pneumonia,  tindakan  yang  diberikan  adalah mengobati simptomatiknya seperti demam diberikan obat demam serta mengobati batuk.
Dalam  proses  tatalaksana  tersebut  tergambarkan  bahwa  proses  klasifikasi  dan menentukan  tindakan  untuk  pasien  pneumonia  berat  maupun  pasien  pneumonia  sudah dilakukan sesuai dengan standar tatalaksana pneumonia.
Berdasarkan  telaah  dokumen  diketahui  bahwa  selama  tahun  2020,  kasus  pneumonia hanya terjadi pada umur 2 bulan – 59 bulan tidak ditemukan kasus pneumonia pada umur < 2 bulan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Solihati  dkk  (2017)  bahwa  penderita pneumonia lebih banyak ditemukan pada kelompok umur 12-35 bulan (57%) dan penelitian Susanti (2020) yang menyatakan bahwa  karakteristik umur balita yang terkena pneumonia menunjukan  tidak  ada  yang  dibawah  <  2  bulan,  dan  didapatkan  bahwa  balita  yang  lebih banyak terkena pneumonia yaitu umur 13-24 bulan sebanyak 45 (50,56%) sedangkan untuk umur 25-60 bulan sebanyak 44 (49,44%).

## 4. Menentukan Pengobatan dan Rujukan
Menentukan  petunjuk  pengobatan  yang  tepat  berarti  memiliki  keterampilan  untuk pemberian  antibiotik,  menjelaskan  perawatan  di  rumah  bagi  ibu/pengasuh,  pengobatan demam, dan wheezing sedangkan memberikan rujukan berarti memberikan pengobatan pra rujukan, menjelaskan perlunya rujukan kepada keluarga serta menulis surat rujukan (Dikjen P2PL, 2015). Berdasarkan pedoman tatalaksana pneumonia balita tahun 2018 dan pedoman Manajemen Terpadu Balita Sakit dari Kemenkes tahun 2019 untuk pemberian antibiotik oral pada balita pneumonia yang dianjurkan menjadi pilihan pertama adalah amoksisilin.
Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  antibiotik  yang  diberikan  kepada  balita pneumonia  adalah  sediaan  oral  dalam  bentuk  sirup  seperti  sirup  amoksisilin  atau  sirup kontrimoksazol.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Prasetyaningrum  dan  Septiningsih (2017)  yang  menyatakan  bahwa  antibiotik  yang  digunakan  pada  pneumonia  balita  yaitu amoksisilin  seabanyak  51,4%  dan  kotrimoksazol  sebanyak  48,6%  dan  penelitian  Dewi  dkk (2020) yang menyatakan bahwa penggunaan antibiotik terbanyak yang diberikan pada pasien ISPA anak yaitu amoksisilin (88,5%).
Dari  hasil  penelitian  kepada  2  Ibu  balita  pneumonia  menunjukan  bahwa  pengobatan yang diberikan  kepada balita yang mempunyai gejala demam yaitu pemberian paracetamol, untuk  pengobatan  batuk  pilek  yaitu  pemberian  puyer,  sedangkan  untuk  balita  dengan klasifikasi pneumonia berat pengobatan dibantu dengan pemberian oksigen.
Untuk  proses  rujukan  sudah  dilakukan  dengan  baik  di  Puskesmas  Ciampea,  rujukan diberikan  kepada  pasien  pneumonia  berat.  Sebelum  di  rujuk  ke  Rumah  Sakit,  petugas
kesehatan  sudah  memberikan  perawatan  pra  rujukan  terlebih  dahulu  kepada  balita  serta sudah  memberikan  penjelasan  kepada  Ibu  balita  mengenai  perlunya  rujukan  serta  menulis surat  rujukan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Permenkes  RI    Nomor  001  Tahun  2012  Tentang Sistem  Rujukan  Pelayanan  Kesehatan  Perorangan  bahwa  pemberi  pelayanan  sebelum melakukan rujukan harus melakukan yaitu 1). Memberikan tindakan medis pertama dan/atau pertolongan  stabilitasi  keadaan  pasien  sesuai  dengan  indikasi  medis,  2).  Melakukan konfirmasi  dengan  faskes  yang  hendak  dituju  dan  memastikan  bahwa  faskes  tersebut  bisa menangani  pasien,  dan  3).  Membuat  surat  pengantar  rujukan  dan  diberikan  kepada  faskes penerima pasien.

## 5. Memberi Konseling Bagi Ibu
Pemberian konseling dilakukan kepada ibu balita yang menjalankan rawat jalan dengan antibiotik.  Pemberian  konseling  meliputi  mengajari  ibu  cara  pemberian  obat  oral  di  rumah, menasihati  pemberian  makanan,  mengajari  ibu  menggunakan  bahan  yang  aman  untuk meredakan  batuk  dirumah,  menasihati  ibu  mengenai  pencegahan  pneumonia  serta menjelaskan kapan harus membawa anak kembali untuk kunjungan ulang (Dikjen P2P, 2018).
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  proses  pemberian  konseling  oleh  petugas kesehatan  masih  belum  dilakukan  dengan  baik.  Ada  beberapa  hal  yang  seharusnya  di konselingkan kepada ibu balita, akan tetapi tidak diberikan seperti tidak memperagakan cara mengukur satu dosis obat di rumah dan tidak memberitahu ibu obat yang tidak dianjurkan. Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  kualitatif  yang  dilakukan  Fidarani  (2017)  yang menyatakan bahwa proses konseling ibu pada tatalaksana pneumonia balita belum berjalan dengan baik disebabkan tenaga kesehatan tidak menggunakan buku KIA untuk petunjuk serta tidak mengajari ibu menggunakan bahan yang aman untuk meredakan batuk di rumah.
Pada dasarnya pemberian konseling dimaksudkan untuk membekali ilmu pengetahuan kepada  ibu  mengenai  perawatan  pneumonia  balita  di  rumah,  sehingga  seharusnya  petugas kesehatan  lebih  memperhatikan  agar  pemberian  koseling  dilakukan  secara  menyuluruh kepada  ibu  agar  ibu  dapat  mengetahui  dengan  baik  dan  benar  apa  yang  harus  dilakukan untuk  perawatan  balita  pneumonia  dirumah.  Berdasarkan  penelitian  Fauzi  dkk  (2017) menyatakan bahwa pengetahuan ibu yang baik berpengaruh terhadap perawatan ISPA yang baik dengan nilai p value = 0,007. Oleh karena itu, disaranakan pihak Puskesmas mengadakan pelatihan  bagi  petugas  kesehatan  mengenai  pemberian  konseling  kepada  ibu  balita  serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas mengenai tanda dan gejala serta pencegahan pneumonia

## 6. Pencatatan dan Pelaporan
Menurut  Permenkes  No  31  Tahun  2019  Tentang  Sistem  Informasi  Puskesmas menjelaskan bahwa pencatatan adalah serangkaian kegiatan untuk mendokumentasikan hasil pengamatan, pengukuran, dan/atau penghitungan pada setiap langkah upaya kesehatan yang dilaksanakan  Puskesmas  sedangkan  pelaporan  adalah  penyampaian  data  terpilih  dari  hasil pencatatan kepada pihak terkait sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditentukan. Pencatatan  dan  pelaporan  pada  penemuan  kasus  pneumonia  balita,  meliputi  analisis  data
yang dilaksanakan dalam 2 kategori kelompok umur guna untuk mempermudah pengambilan kebijakan dalam rangka pengendalian dan pencegahan pneumonia (Dikjen P2PL, 2012).
Pencatatan  kasus  pneumonia  di  Puskesmas  Ciampea  dilakukan  setiap  kali  ditemukan pasien  pneumonia  kemudian  dicatat  di  formulir  register  format  MTBS  yang  dibedakan menjadi  2  kelompok  umur  dan  Formulir  Pemantauan  Wilayah  Setempat  (PWS)  yang selanjutnya  akan  di  rekapitulasi  menjadi  laporan  bulanan  program  P2  ISPA.  Pencatatan selanjutnya  akan  diolah  secara  komputerisasi  melalui  excel.  Secara  keseluruhan  proses pencatatan  kasus  pneumonia  di  Puskesmas  Ciampea  sudah  sesuai  dengan  tatalaksana pneumonia  di  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  dengan  mencatat  kasus  pneumonia menggunakan  kode  J.18  atau  J.18.9  serta  menggunakan  format  pencatatan  sesuai  dengan standar yang ada. Pelaporan kasus pneumonia terangkum dalam laporan bulanan program P2 ISPA. Pelaporan program P2 ISPA dilakukan sebulan sekali ke Dinas Kesehatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pencatatan  dan  pelaporan  kasus pneumonia  hanya  berdasarkan  hasil  penemuan  kasus  pneumonia  di  Puskesmas  belum sampai  kepada  pencatatan  dan  pelaporan  jejaring  Puskesmas  di  wilayah  kerjanya.  Padahal menurut  Permenkes No 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas pencatatan dan pelaporan di Puskesmas paling sedikit mencakup yaitu 1). Pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas  dan  jaringannya,  2).  Pencatatan  dan  pelaporan  keuangan  Puskesmas  dan jaringannya,  3).  Survei  lapangan,  4).  Laporan  lintas  sektor  terkait  dan,  5).  Laporan  jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya seperti Klinik, Rumah Sakit, Apotek dan Laboratorium. Karena tidak  adanya  penjemputan  data  penemuan  pnemonia  oleh  Pukesmas  Ciampea  ke  fasilitas kesehatan  di  wilayah  kerjanya  menjadi  salah  satu  faktor  cakupan  penemuan  pneumonia  di Puskesmas Ciampea belum memenuhi target nasional. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Marlinawati (2015) yang menyatakan bahwa Puskesmas yang tidak mencapai target nasional penemuan  pneumonia  salah  satunya  karena  tidak  ada  pelaporan  dari  klinik  swasta  ke Puskesmas sedangkan Puskesmas yang berhasil mencapai target nasional cakupan penemuan pneumonia  salah  satunya  karena  adanya  penjemputan  data  penemuan  pneumonia  oleh Puskesmas ke klinik swasta.

## 7. Pemantauan dan Evaluasi
Menurut Sodang (2008) dalam Rahmawati (2018) pengawasan dibedakan menjadi dua yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal, pengawasan secara internal dilakukan oleh  atasan  langsung  sedangkan  pengawasan  secara  eksternal  dilakukan  oleh  pihak  yang bertanggung  jawab  terhadap  Puskesmas  seperti  Dinas  Kesehatan  Kab/Kota.  Berdasarkan penelitian  diketahui  bahwa  pengawasan  secara  internal  dilakukan  oleh  Penanggung  Jawab Program  di  Puskesmas  sedangkan  pengawasan  ekternal  Puskesmas  Ciampea  di  bawah tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
Pemantauan  program  P2  ISPA  dilakukan  terhadap  hasil  penemuan  penderita pneumonia  balita  yang  diobati  atau  yang  di  tatalaksana  sesuai  standar  atau  yang  disebut cakupan pelayanan logistik yang dimiliki, dibutuhkan dan yang dikirim dari tingkat lebih atas sesuai  laporan  dari  tingkat  yang  lebih  bawa  (Dikjen  P2P,  2018) . Di  Puskesmas  Ciampea pemantauan  hasil  pelayanan  dilakukan  setiap  hari  setelah  pelayanan  kesehatan  selesai  di
Puskesmas.  Selain  itu,  pemantauan  dilakukan  dengan  melihat  tabel  hasil  penemuan pneumonia di wilayah kerja Puskesmas Ciampea oleh Penanggung Jawab Program.
Evaluasi dalam suatu program dibedakan menjadi beberapa macam diantaranya evalusi input yang dilakukan sebelum program berjalan untuk melihat apakah sumber sudah pas atau tidak,  evaluasi  proses  dilakukan  saat  program  sedang  berlangsung  untuk  melihat  apakah metode yang digunakan sudah efektif atau tidak, evaluasi output dilakukan setelah program selesai untuk melihat apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan  (Muninjaya, 2004). Berdasarkan  pengakuan  informan  untuk  penemuan  kasus  pneumonia  belum  dilakukan evaluasi hanya pemantauan yang  disampaikan dalam bentuk laporan belum sampai kepada pembahasan  dan  saran  untuk  perbaikan  program.  Padahal  evaluasi  dalam  suatu  program menjadi salah satu hal yang penting untuk melihat intervensi atau perbaikan apa yang harus dilakukan  guna  mencapai  target  yang  telah  ditentukan.  Oleh  karena  itu,  disarankan  kepada penanggungjawab program pneumonia untuk menganalisis hasil target cakupan pneumonia di Puskesmas dan membahasanya di forum evaluasi kegiatan Puskesmas sehingga pimpinan Puskesmas  serta  petugas  Puskesmas  yang  lain  dapat  menyampaikan  pendapat  serta  saran perbaikan.

## Output (Keluaran)
1. Kesesuaian  Implementasi  Penemuan  dan  Tatalaksana  Pneumonia  di  Puskesmas Ciampea dengan Pedoman Tatalaksana Pneumonia di FKTP tahun 2018
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  implemetasi  kegiatan  penemuan pneumonia  sudah  sesuai  dengan  pedoman  tatalaksana  pneumonia  dengan  diadakannya kegiatan penemuan pneumonia secara pasif serta penemuan pneumonia secara aktif dengan melibatkan kader kesehatan. Untuk implementasi tatalaksana pneumonia yang sudah sesuai dengan  pedoman  hanya  5  langkah  dari  7  langkah  tatalaksana  pneumonia  balita,  adapun tatalaksana yang belum sesuai dengan pedoman yaitu proses tatalaksana memberi konseling kepada Ibu serta evaluasi. Ketidaksesuaian pemberian konseling kepada Ibu dilihat dari tidak terpenuhinya  komponen  yang  harus  dikonselingkan  kepada  Ibu,  pada  buku  pedoman tatalaksana  pneumonia  2018  diketahui  bahwa  pemberian  konseling  mencakup memberitahukan  cara  pemberian  dosis  pertama  termasuk  memperagakan  cara  mengukur satu dosis, menjelaskan cara pemberian antibiotik, menilai pemahaman ibu, memberitahu ibu kapan  kembali  ke  fasilitas  kesehatan,  memberikan  nasihat  pemberian  makan,  nasihat pemberian cairan, memberitahu anjuran bagi Ibu jika anak mengalami pneumonia, mengajari ibu menggunakan bahan yang aman  untuk meredakan batuk  di Rumah termasuk obat yang tidak dianjurkan dan cara pencegahan pneumonia.
Adapun komponen yang belum dikonselingkan kepada Ibu oleh petugas kesehatan yaitu memperagakan  pemberian  satu  dosis  dan  memberitahu  obat  yang  tidak  dianjurkan. Ketidaksesuaian  langkah  tersebut  dalam  implementasi  tatalaksana  pneumonia  disebabkan belum  adanya  pelatihan  yang  diberikan  kepada  petugas  kesehatan  sehingga  tidak  semua petugas  memahami  proses  tatalaksana  dengan  baik  dan  benar.  Untuk  ketidaksesuaian kegiatan evaluasi terletak pada tidak adanya kegiatan pembahasan mengenai kemajuan atau kemunduran  cakupan  penemuan  pneumonia  di  setiap  wilayah  kerja,  pemantauan  hanya dilakukan sebatas melihat laporan bulanan program P2 ISPA.
Sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Damayanti  (2013)  dalam  Fidarani  (2017) menyatakan  bahwa  ada  hubungan  yang  bermakna  antara input dengan  proses.  Maka  dapat dijelaskan  bahwa  kesesuaian  proses  implementasi  tatalaksana  pneumonia  dipengaruhi  oleh input  program  yang  ada  di  Puskesmas.  Dari  hasil  penelitian,  belum  sesuainya  proses implementasi  tatalaksana  pneumonia  di  Puskesmas  Ciampea  disebabkan  oleh  input  yaitu belum  adanya  pelatihan  yang  diberikan  kepada  SDM  di  Puskesmas  mengenai  tatalaksana pneumonia.

## 2. Cakupan Penemuan Pneumonia
Berdasarkan  Dikjen  P2P  (2018)  dalam  pedoman  tatalaksana  pneumonia  bahwa indikator  output  tatalaksana  pneumonia  balita  adalah  cakupan  penemuan  pneumonia. Cakupan penemuan pneumonia balita adalah jumlah kasus pneumonia balita yang ditemukan pada  tempat  dan  kurun  waktu  tertentu  dibagi  dengan  jumlah  perkiraan  kasus  pada  tempat dan  kurun  waktu  tertentu.  Target  cakupan  penemuan  pneumonia  di  Puskesmas  Ciampea tahun  2020  yaitu  sebesar  90%    dengan  jumlah  perkiraan  pneumonia  sebanyak  229 kasus/tahun,  akan  tetapi  dalam  laporan  program  P2  ISPA  diketahui  bahwa  cakupan penemuan  pneumonia  di  Puskesmas  Ciampea  selama  tahun  2020  hanya  sebesar  34,05% dengan  jumlah  78  kasus  di  wilayah  kerja.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  cakupan penemuan pneumonia masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
Dari  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  rendahnya  cakupan  penemuan  pneumonia  di Puskesmas Ciampea disebabkan karena 1). Belum meratanya pemahaman Petugas Kesehatan dalam proses tatalaksana pneumonia  karena tidak adanya  pelatihan, 2). Tidak adanya kerja sama Puskesmas dengan jejaring di wilayah kerjanya mengenai penemuan kasus pneumonia, dan  3).  Belum  sesuainya  proses  tatalaksana  pneumonia  dengan  pedoman.  Penelitian  yang dilakukan oleh Damayanti (2013) dalam Fidarani (2017) menyatakan bahwa ada hubungan yang  bermakna  antara  proses  dengan output. Hal  tersebut  menggambarkan  bahwa    proses implementasi  tatalaksana  pneumonia  akan  berpengaruh  terhadap output yang  akan didapatkan.  Untuk  mencapai  output  yang  diinginkan,  maka  tatalaksana  pneumonia  harus sesuai dengan pedoman yang ada.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Analisis  implementasi  tatalaksana  pneumonia pada  program  infeksi  saluran  pernapasan  akut  di  Puskesmas  Ciampea  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
Input.
1. Sumber daya manusia   di Puskesmas Ciampea sudah mencukupi dan memenuhi standar ketenagaan Puskesmas, sedangkan secara kualitas pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan di Puskesmas Ciampea belum ter- upgrade
2. Sarana  Prasarana  di  Puskesmas  Ciampea  sudah  mencukupi  untuk  implementasi penemuan dan tatalaksana pneumonia
3. Pendanaan  untuk  proses  implementasi  penemuan  dan  tatalaksana  pneumonia  sudah tercukupi dengan bersumber kepada APBD, BOK dan kapitasi JKN
4. Target  sasaran  yang  ditetapkan  oleh  Puskesmas  Ciampea  untuk  program  pneumonia sudah sesuai dengan pedoman

## Proses
1. Proses implementasi kegiatan penemuan kasus pneumonia sudah dilakukan dengan baik yaitu melakukan kegiatan penemuan pneumonia secara pasif dan aktif.
2. Proses implementasi tatalaksana pneumonia, tahapan yang sudah dilakukan dengan baik di Puskesmas Ciampea yaitu menilai anak batuk atau kesukaran bernapas mengklasifikasi pneumonia  dan  tindakan,  menentukan    pengobatan  dan  rujukan,  memberi  tindak  lajut, pencatatan  dan  pelaporan,  serta  pemantauan.  untuk  tahapan  yang  belum  dijalankan dengan  baik  yaitu  memberi  konseling  kepada  ibu  dikarena  petugas  kesehatan    tidak memperagakan cara mengukur satu dosis obat di rumah dan tidak memberitahu ibu obat yang tidak dianjurkan, dan evaluasi yang belum dijalankan.

## Output
1. Kesesuaian  implementasi  kegiatan  penemuan  kasus  pneumonia  sudah  sesuai  dengan pedoman  sedangkan  kesesuaian  proses  tatalaksana  pneumonia  di  Puskesmas  Ciampea dengan pedoman tatalaksana pneumonia balita 2018 masih belum sepenuhnya sesuai, ada dua  tahapan  tatalaksana  pneumonia  balita  yang  masih  belum  berjalan  baik  yaitu tatalakana memberi konseling pada Ibu dan evaluasi.
2. Capaian  cakupan  penemuan  pneumonia  di  Puskesmas  Ciampea  masih  belum  memenuhi target cakupan yaitu 34,05% dari target 90%.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Untuk Puskesmas Ciampea
Input
a) Disarankan untuk mengadakan pelatihan bagi tenaga kesehatan mengenai pneumonia di Puskesmas,  jika  tidak  memungkinkan  untuk  mengikuti  pelatihan  yang  diadakan  oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor
b) Sebaiknya melakukan pembinaan dan pelatihan kepada Kader Kesehatan di wilayah kerja mengenai penemuan pneumonia.
c) Sebaiknya  pemeliharaan  alat  kesehatan  harus  lebih  diperhatikan  lagi  guna  sarana prasarana yang sudah tersedia tetap bisa berfungsi.
d) Untuk  sasaran  atau  pasien  yang  tidak  melanjutkan  pengobatan  atau  tidak  melakukan kunjungan  ulang,  sebaiknya  petugas  Puskesmas  melakukan  kunjungan  rumah  kepada pasien tersebut
Proses
a) Sebaiknya  pihak  Puskesmas  Ciampea  mengoptimalkan  kerja  sama  dengan  jejaring  di wilayah  kerjanya  serta  menjalin  kerja  sama  dengan  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama bukan  hanya  dengan  kader  semata  dapat  dilakukan  dengan  mengadakan  advokasi  desa atau  musyawarah  desa  bersama  Kepala  Desa,  perangkat  desa  tokoh  agama,  tokoh masyarakat  dan  kader  kesehatan,  sehingga  seluruh  lapisan  masyarakat  mempunyai pemahaman yang sama untuk menangani permasalahan yang ada
b) Disarankan  kepada  penanggungjawab  program  pneumonia  untuk  menganalisis  hasil target cakupan pneumonia di Puskesmas Ciampea dan membahasanya di forum evaluasi kegiatan  Puskesmas  sehingga  pimpinan  Puskesmas  serta  petugas  Puskesmas  yang  lain dapat menyampaikan pendapat serta saran perbaikan

## Output
Sebaiknya  pihak  Puskesmas  melakukan  perbaikan  terhadap  input  dan  proses implementasi penemuan dan tatalaksana yang menjadi hambatan dalam mencapai target cakupan pneumonia

## 2. Untuk Peneliti Lain
Untuk  peneliti  lain  sebaiknya  dalam  melakukan  penelitian  berikutnya  dapat mengobservasi  secara  langsung  tatalaksana  pneummonia  serta  bukan  hanya  menggunakan metode penelitian kualitatif saja tetapi dapat disatukan dengan metode kuantitatif

## DAFTAR PUSTAKA
Adistie, F., Nurhidayah, I., Mardhiyah, A., Hendrawati , S., & Maryam, N. N. (2017). Pengaruh Metode  Ceramah  dan  Demonstrasi  Terhadap  Pengetahuan  Kader  Kesehatan  Mengenai Perawatan  ISPA  dan  Deteksi  Dini  Pneumonia  Pada  Balita.  JKS  (Jurnal  Keperawatan 'Aisyiyah), 34-40.
Choiriyah  ,  S.,  &  Anggraini.  (2015).  Evaluasi  Input  SIstem  Surveilans  Penemuan  Penderita Pneumonia Balita di Puskesmas . Unnes Journal Of Public Helath , 4.
Dewi,  R.,  Sutrisno,  D.,  &  Medina,  F.  (2020).  Evaluasi  Penggunaan  Antibiotik  Infeksi  Saluran Pernapasan  Akut  atas  Anak  di  Puskesmas  Olak  Kemang  Kota  Jambi  Tahun  2018. PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia, 17, 158-171.
Dikjen P2P. (2018). Tatalaksana Pneumonia Balita di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Dikjen P2P. (2018). Tatalaksana Pneumonia Balita di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama . Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Dikjen  P2PL.  (2011).  Pedoman  Pengendalian  Infeksi  Saluran  Pernapasan  Akut.  Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Dikjen P2PL. (2012). Modul Tatalaksana Standar Pneumonia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Dikjen  P2PL.  (2015).  Pedoman  Tatalaksana  Pneumonia  Balita.  Jakarta:  Kementerian Kesehatan RI.
Dinas  Kesehatan  Jawa  Barat.  (2019).  Profil  Kesehatan  Jawa  Barat  Tahun  2019.  Jawa  Barat:
Dinas Kesehatan.
D  Amalia,  W  Syari,  S  Anggraini.  (2021).  GAMBARAN  IMPLEMENTASI  PENATALAKSANAAN PENYAKIT  DIABETES  MELITUS  DI  PUSKESMAS  SINDANG  BARANG  KOTA  BOGOR TAHUN 2019-2020. PROMOTOR 4 (2), 97-105
D  Hilmah,  F  Raharyanti.  (2020).  PENERAPAN  DISIPLIN  PROTOKOL  KESEHATAN  DI  MASA PANDEMI  Covid-19  DI  KAMPUNG  PAPANGGUNGAN  RT  01  RW  12  DESA  BUNAR KECAMATAN  CIGUDEG  KABUPATEN  BOGOR  TAHUN  2020.  Prosiding  Forum  Ilmiah Tahunan (FIT) IAKMI
F  Raharyanti.  (2021).  ANALISIS  FAKTOR  SOSIAL  EKONOMI  PADA  PENGELOLAAN  BANK SAMPAH DI LINGKUNGAN PERUMAHAN BOGOR RAYA PERMAI. PROMOTOR 4 (1), 1-7 Fathoni, & Abdurrahmat. (2006). Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta:
Rineka Cipta.
Fauzi,  F.  M.,  Maryatun,  M.,  &  Purawaningsih,  W.  (2017).  Hubungan  Tingkat  Pengetahuan,
Pendidikan  dan  Usia  dengan  Perawatan  ISPA  Pada  Balita  di  Puskesmas  Nusukan Surakarta . REPOSITORI Universitas 'Asyiyah Surakarta.
Fidarani,  F.  (2017).  Gambaran  Pelaksanaan  Tatalaksanan  Pneumonia  Balita  di  Puskesmas Kota Tangerang Selatan Tahun 2017. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah .
H  Maulina,  F  Raharyanti.  (2020).  OPTIMALISASI  PENCEGAHAN  COVID-19  DI  PERUMAHAN VISAR  INDAH  PRATAMA  2  CIBINONG  KECAMATAN  CIBINONG  KABUPATEN  BOGOR TAHUN 2020. PKM-P 4 (2), 212-221
Kemenkes  RI.  (2019).  Manajemen  Terpadu  Balita  Sakit.  Jakarta:  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia.
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2019).  Profil  Kesehatan  Indonesia  2018.  Jakarta:  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Lisnawati , N. (2019). Analisis Strategis Pelaksanaan Penemuan dan Tatalaksana Pneumonia Pada  Balita  di  Puskesmas  Bogor  Utara  Tahun  2018  (Skripsi).  Bogor:  Universitas  Ibn Khaldun.
Marlinawati,  L.  S.  (2015).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penemuan  Kasus  Pneumonia Balita di Puskesmas Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 (Skripsi). Jakarta:  UIN Syarif Hidayatullah .
Menteri Kesehatan. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan  Dana  Kapitasi  JKN  Untuk  Jasa  Pelayanan  Kesehatan  dan  Dukungan  Biaya Operasional  Pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  Milik  Pemerintah  Daerah. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Menteri Kesehatan. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Aplikasi, Saranan, Prasarana, dan Alat Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Menteri Kesehatan RI. (2012). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001
Tahun  2012  Tentang  Sistem  Rujukan  Pelayanan  Kesehatan  Perorangan.  Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Menteri  Kesehatan  RI.  (2014).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  75  Tahun  2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Menteri Kesehatan  RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
Menteri  Kesehatan  RI.  (2019).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  31
Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Menteri  Kesehatan  RI.  (2019).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  43  Tahun  2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Muninjaya. (2004). Fungsi Manajemen Kesehatan. Bandung: Rineka Cipta.
N Lisnawati, SK Parinduri, W Syari. (2020). ANALISIS STRATEGI PELAKSANAAN PENEMUAN DAN TATALAKSANA PNEUMONIA PADA BALITA DI PUSKESMAS BOGOR UTARA TAHUN 2018. PROMOTOR 3 (5), 488-500.
Prabawa,  H.  E.  (2016).  Faktor-Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Praktik  Penemuan Pneumonia  Balita  Oleh  Bidan  di  Puskesmas  Wilyah  Kabuptaten  Pemalang  (Skripsi). Semarang: Universitas Negeri Semarabf.
Prasetyaningrum, E., & Septiningsih. (2017). Pola Penggunaan Antibiotika Pasien Pneumonia di Puskesmas Ngesrep Semarang Tahun 2017. Media Farmasi Indonesia, 1362-1366.
Puskesmas  Ciampea.  (2019).  Profil  Puskesmas  Ciampea  Tahun  2019.  Kabupaten  Bogor:
Puskesmas Ciampea.
Putriarti, R. T., Suparwati, A., & Wigati, P. A. (2015). Analisis Sistem Manajemen Program P2 ISPA di Puskesmas Pegandan Kota. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 85-94.
Rahmawati.  (2018).  Implementasi  Fungsi  Manajemen  Program  Promotif  dan  Preventif Penatalaksanaan ISPA Pada Balita di Puskesmas Kassi Kassi di Kota Makasar Tahun 208 (Skripsi). Makasar: UIN Alauddin Makasar.
Rozi, A., & Puspitasari, A. (2021). Pengaruh Pengembangan Karir dan elatihan Kerja Terhadap Kinerja  Pegawai  Pada  Dinas  Perhubungan  Kota  Serang  .  JENIUS  (Jurnal  Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia), 108.
R  Efrina,  W  Syari,  AM  Arsyati.  (2021).  GAMBARAN  PELAKSANAAN  PROGRAM  PENYAKIT HIPERTENSI  DI  PUSKESMAS  KEMANG  KABUPATEN  BOGOR  TAHUN  2019-2020. PROMOTOR 4 (3), 262-269
RI  Fisabilillah,  W  Syari,  SK  Parinduri.  (2020).  GAMBARAN  PELAKSANAAN  MANAJEMEN PELAYANAN  POSKESTREN  (POS  KESEHATAN  PESANTREN)  DI  PONDOK  PESANTREN DAARUL RAHMAN 3 KOTA DEPOK TAHUN 2020. PROMOTOR 3 (5), 501-511.
S Zavihatika, W Syari, TN Prastia. (2020). ANALISA KEBUTUHAN TENAGA KERJA RADIOLOGI DILIHAT DARI BEBAN KERJA DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT ISLAM BOGOR TAHUN 2020. PROMOTOR 3 (5), 522-529.
Sando,  W.,  Kiswanto,  &  Alamsyah,  A.  (2018).  Pelaksanaan  Program  Pengendalian  Penyakit Infeksi  Saluran  Pernapasan  Akut  (P2  ISPA)  di  Puskesmas  Sunga  Pakning  Kabupaten Bengkalis. Jurnal Kesehatan Komunitas (KESKOM), 102-111.
Solihati,  E.,  Suhartono,  &  Winarni,  S.  (2017).  Studi  Epidemiologi  Deskriptif  Kejadian Pneumonia Pada Balia di Wilayah Kerja Puskesmas Langensari II Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2017. JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat), 5(5).
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Susanti, T. (2020). Karakteristik Balita Yang Mengalami Pneumonia di Puskesmas Yosomulya Metro Pusat Kota metro Tahun 2018. Jurnal Kesehatan Akbid Wira Buana, 7(4), 1-10.
Umar,  S.  J.,  Sakka,  A.,  &  Paridah.  (2017).  Evaluasi  Program  Pengendalian  Penyakit  Infeksi Saluran Pernapasan  Akut (ISPA) di Puskesmas Kolaka Kecamatan Kolaka Tahun 2016. JIMKES (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat), 1-6.
UNICEF Indonesia. (2020). Hak Untuk Bernafas: Menanggulangi Pneumonia pada Anak-anak . https://www.unicef.org/indonesia/id/stories/pneumonia-lombok (disitasi
23/10/2020 waktu 16:10 WIB).
Umam,  A.,  Syari,  W.,  Nurdiansyah,  A.,  Sholeha,  A.  (2020).  Peningkatan  dan  Pemberdayaan Manusia  Cekatan  (Cerdas,  Kreatif,  Akhlakul  Karimah,  Terampil,  Sehat  dan  Mandiri) Melalui Pendidikan Nonformal di Desa Sibanteng. Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 4 (2), 139-145.

## W  Syari.  (2021).  PENYULUHAN  PENERAPAN  GAYA  HIDUP  MINIM  SAMPAH  DI  DESA
SIBANTENG, KECAMATAN LEUWISADENG, KABUPATEN BOGOR. PROMOTOR 4 (1), 36- 39
W Syari, M Nadjib, D Ranuhardy. (2020). "Evaluasi Ekonomi Parsial antara Pemberian Terapi Rivaroxaban  dan  Terapi  Kombinasi  (Unfractionated  Heparin+  Warfarin)  untuk Pengobatan  Trombosis  Vena  Dalam  pada  Pasien  Kanker  di  …".  Jurnal  Ekonomi Kesehatan Indonesia 5 (1).
WS Mufti’ah, W Syari, E Dwimawati. (2021). GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM TB PARU DI PUSKESMAS GANG KELOR KOTA BOGOR TAHUN 2019-2020. PROMOTOR 4 (4), 395- 403
WHO.  (2019).  Pneumonia.  https://www.who.int/new-room/fact-sheets/detil/pneumonia (disitasi 23/10/2020 waktu 14.44 WIB).
YR  Widianti,  SK  Parinduri,  F  Raharyanti.  (2020).  HUBUNGAN  PENGETAHUAN,  SIKAP  DAN DUKUNGAN  LANSIA  TERHADAP  PEMANFAATAN  PELAYANAN  POSBINDU  LANSIA  DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEMPLAK KOTA BOGOR TAHUN 2020. PROMOTOR 3 (5),
540-546