Review Penyediaan  Sistem Informasi Menejemen Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru Dalam Mendukung Kebijakan  E-Government Pada Tahun 2019
Oleh:
1 Ramlan Darmansyah, 2 Tito Handoko, 3 Mohammad Yohamzy Tiyas Tinov
1,2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Email: 1 Ramlandarmansyah0367@student.unri.ac.id , 2 tito.handoko@lecturer.unri.ac.id , 3 tiyas.tinov@lecturer.unri.ac.id

## Abstrak
Kebijakan E-Government adalah  untuk  mengurangi penggunaan sistem  manual atau penggunaan  kertas dalam layanan apapun. Adanya kebijakan teknologi informasi dalam lingkungan pemerintah diharapkan dapat mewujudkan e-Government yang transparan dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui  penyediaan  sistem  informasi  manajemen  Officer  pada  personil  badan  dan  pengembangan sumber  daya  manusia  Pekanbaru  dalam  mendukung  kebijakan  e-Government  pada  tahun  2019  dan  2.) Mengetahui faktor pendukung yang memberikan informasi kepada petugas manajemen sistem pada badan personalia  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  Pekanbaru  City  dalam  mendukung  kebijakan  e- Government  pada  tahun  2019.  Metode  yang  digunakan  dalam  studi  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif, jenis penelitian adalah studi literatur di mana sumber data yang Diperoleh dari produk hukum, jurnal artikel, dokumen terkait dan sumber media massa. Penelitian dilakukan pada badan personalia dan pengembangan  SDM.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  penerapan  program  manajemen  sistem  informasi yang  diimplementasikan  oleh  badan  personalia  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  selain mewujudkan  pemerintah  berbasis  e-Government  juga  mendukung  kebijakan  Walikota  Pekanbaru. Adanya  dukungan  e-Government  dalam  penyediaan  sistem  informasi  manajemen  staff  di  badan personalia dan pengembangan sumber daya manusia Pekanbaru City.
Kata Kunci: Kebijakan; E-Government, Sistem Informasi Manajemen , Sumber Daya Manusia

## Abstract
E-Government  policy  is  to  reduce  the  use  of  manual  systems  or  the  use  of  paper  in  any  service.  The existence  of  information  technology  policy  in  the government  environment  is  expected  to  realize  the  e- government  is  transparent  and  efficient  .  The  purpose  of  this  research  is  1).  To  know  the  provision  of Officer  management  information  system  on  personnel  Agency  and  Human  resources  development Pekanbaru  in  support  of  e-government  policy  in  years  2019  and  2.)  To  know  the  supporting  factors providing  information  Systems  Management  officer  on  personnel  agency  and  Human  resource development  Pekanbaru  City in  support  of  e-government  policy  in  year  2019.  The  method  used  in  this study uses a qualitative approach, this type of research is the study of literature where data sources are obtained from legal products, journal articles, related documents and mass media sources. Research is conducted  on  personnel  agency  and  Human  resources  development.  The  result  of  this  research  is  the application of Program management Information system officers implemented by the Agency of personnel and human resources development is in addition to realizing the government-based e-Government also supports the policy of Pekanbaru mayor. The existence of e-government support in providing application of  staff  management  information  system  at  personnel  agency  and  Human  resources  Development Pekanbaru City.
Key Word : Policy, E-Government, Management Information System, Human Resources

## REVIEW PENYEDIAAN  SISTEM INFORMASI MENEJEMEN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKANBARU DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA TAHUN 2019

## PENDAHULUAN
Pemerintah  harus  memiliki  komitmen  untuk  meningkatkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  komitmen  tersebut  dapat  dilihat  dalam  sebuah  kebijakan maupun program yang dijalankan sehingga wacana untuk mereformasi birokrasi untuk menjadi  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  tersebut  dapat  terpenuhi.  Agar  ini  dapat dimplementasikan maka dibutuhkan kebijakan Menurut Ealau dan Pewitt;(1973)  dalam (Sore.  B,  Unddin  &  Sobirin,  2017)  mendifinisikan  bahwa  kebijakan  adalah  sebuah ketetapan  yang  berlaku,  dicirikan  oleh  prilaku  yang konsisten  dan  berulang,  baik  dari yang membuat maupaun yang melaksanakan kebijakan tersebut.  Kebijakan merupakan tindakan  dan  keputusan  pemerintah,  kebijakan  tersebut  dicirikan  dengan  kekuasaan yang  didominasi  oleh  pemerintah  dan  sesuai  hukum  serta  wewenang  pemerintah. Selanjutnya  (Agustino,  2016)  menjelaskan  bahwa Policy  decisions atau  putusan kebijakan  adalah  putusan  yang  dibuat  oleh  pejabat  publik  yang  memerintahkan  untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah: keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumunkan aturan administrative atau membuat interpretasi hukum yang penting.
Bentuk  kebijakan  dalam  kajian  (Haryono,  2017)  tentang  kebijakan  sistem aplikasi  pelayanan  kepegawaian  bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  e-government dilingkungan  pemerintah  terdapat  beberapa  masalah  yaitu  dalam  dalam  sinkronisasi database kepada  sistem  on-line  salah  satunya  adalah  tertundanya  proses  input  data. (Richardus Eko Indrajit, Dudy Rudianto, & Akbar Zainuddin, 2005) menjelaskan bahwa e-government  sebenarnya  adalah  suatu  usaha  penciptaan  suasana  penyelenggaraan pemerintahan  yang  sesuai  dengan  obyektif  bersama  dari  sejumlah  komunitas  yang berkepentingan.  Ada  beberapa  faktor  penentu  tingkat  kesiapan  daerah  untuk menerapkan e-government yaitu:
1. Infrastruktur  Telekomunikasi  yaitu  pelaksanaan  perangkat  keras  seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan e-government.
2. Tingkat  Koneksi  dan  Penggunaan  TI  oleh  Pemerintah  yaitu  sejauh  mana pemerintah  saat  ini  telah  memanfaatkan  beraneka  ragam  teknologi  informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan tampak sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan konsep e-government.
3. Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah yaitu pemain utama atau subyek didalam  inisiatif  e-government  pada  dasarnya  adalah  manusia  yang  bekerja  di lembaga pemerintahan.
4. Ketersediaan Dana dan Anggaran yaitu sumber daya finansial untuk membiayai.
5. Perangkat  Hukum  yaitu  pemerintah  harus  memiliki  perangkat  hukum  yang menjamin terciptanya mekanisme e-government yang kondusif.
6. Perrubahan  paradigm  yaitu  proyek change  management yang  membutuhkan adanya keinginan untuk mengubah paradigm dan cara berpikir.
Pada  penegertian  lain  (Yudho  Giri  Suhcayo  &  dkk,  2013)  menjelaskan  bahwa istilah    e-government  merupakan  pendekatan  dari electronic-government yang  dapat diterjemahkan  secara  hafiah  menjadi  pemerintahan  secara  elektronik.  Istilah  ini diasosiasikan  sebagai  pemanfaatan  TIK  secara  maksimal  untuk  meningkatkan efektifitas,  kinerja,  dan  pelayanan  pemerintah  bagi  masyarakat  umum.  Menurut (Indrajit;2002) dalam  (Vita Elysa & dkk, 2017)  setidaknya terdapat empat klasifikasi hubungan  bentuk  baru  bagi  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  pada  e- government:

## 1. Government to Citizens
Yaitu aplikasi e-government yang paling umum dimana pemerintah membangun dan  menerapkan  berbagai  portofolio  teknologi  infornasi  untuk  berinteraksi dengan masyarakat.
2. Government to Business
Bentuk  penyediaan  pelayanan  informasi  bagi  kalangan  bisnis.  Semacam perusahaan swasta membutuhkan data dan informasi dari pemerintah.
3. Governement to Government
Aplikasi  e-government  yang  dalam  bentuk  berinteraksi  antara  satu  pemerintah dengan pemerintah lainnya untuk mempelancar kerja sama.
4. Government to Employees
Aplikasi  diperuntukkan  secara  internal  bagi  para  staf  di  instansi  pemerintahan Selain  itu  tujuan    dari  kebijakan  e-government  adalah  untuk  mengurangi  penggunaan sistem  manual  atau  penggunaan  kertas  dalam  setiap  pelayanan.  Dengan  adanya kebijakan tekhnologi informasi pada lingkungan pemerintah diharapkan terwujudnya e- government yang transparan dan efesien.
Reformasi  birokrasi  merupakan  suatu  gagasan  yang  dibuat  oleh  pemerintah untuk  mereform  tatanan  birokrasi  mulai  dari  struktur,  fungsi,  tugas  hingga  seluruh pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  salah  satunya  dalam  hal  pelayanan.  Dalam  kajian (Natasurya,  2014)  mengatakan  bahwa  kebijakan  e-government  pada  lingkungan pemerintahan  melalui  sistem  informasi  menejemen  pegawai  dapat  diterapkan  dengan cukup  baik,  sistem  informasi  manajemen  pegawai  guna  penyediaan  data-data kepegawaian.
Kebijakan e-government pada  penerapan sistem manajemen kepegawaian dapat didukung  melalui  beberapa  komponen  yaitu  komponen  kondisi  data  dan  infrastruktur baik  itu  institusional,  manusia,  tekhnologi  dan  yang  terpenting  legal  yaitu  sumber hukum.  Dalam  kajian  (Wahyu,  2012)  menurut  World  Bank  Group  defenisi  e- government adalah merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti wid  area  networks,  internet,  dan  computer  mobile  yang  mempunai  kemampuan menstranformasikan  hubungan  dengan  rakyat,  kelompok  bisnis,  aparatur  pemerintah. (Nia  Karniawati  &  Romi  Rahmadani)  dalam  penelitiannya  mengatakan  bahwa  untuk mendukung kebijakan sistem informasi manajemen kepegawaian  harus dimulai dengan perencanaan.  Sistem  manajemen  kepegawaian  merupakan  bentuk  dari  kebijakan  e- government, dimana sebagai pendukung terciptanya database kepegawaian, mulai dari penyimpanan, mengolah, dan mendistribusikan data pegawai untuk mengambil sebuah keputusan  pada  lingkungan  pegawai.    Dalam  mewujudkan  kebijakan  e-governmant diutamakan terpenuhinya infrastruktur informasi dan tekhnologi.
Penelitian  (Maria  Ketty  Djawa  &  Durinta  Puspasari,  2015)  menjawab  bahwa untuk  mendukung    kebijakan  e-government  yaitu  sistem  informasi  manajemen kepegawaian    dijalankan  oleh  sebuah  badan  atau  yang  dimaksud  dengan  badan kepegawaian.  Kebijakan  sistem  manajemen  kepegawaian  ini  bertujuan  dalam pengelolaan  data  kepegawaian,  dimana  mempermudah  penyusunan  laporan,  validasi, dan sinkronisasi pada data pegawai dengan sistem elektronik atau e-government. Dalam rangka  membantu kebijakan  pemerintah  dalam bidang kepegawaian  dan  menunjang kinerja  dan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  maka  Badan  Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia atau yang disingkat (BKPSDM) memiliki tugas menyelenggarakan urusan penunjangan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
Penelitian  (Wasiah  Sufi  &  Dwi  Herlinda,  2017)  juga  membahas  mengenai sistem  aplikasi  pelayanan  kepegawaian,  dimana  hasil  kajiannya  adalah  bahwa  dalam pelaksanaan  kebijakan  sistem  aplikasi  yang  berkenaan  dengan  kepegawaian dilaksanakan oleh badan kepegawaian, pelaksanaan ini untuk mewujudkan kebijakan e- government.  Penggunaan  sistem  aplikasi  pada  kepegawaian  memiliki  beberapa hambatan  yaitu  ketidak  siapan  lembaga  dalam  memanfaatkan  dan  menggunakan aplikasi sistem kepegawaian. Banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  atau  mereformasi  birokrasi,  mulai  dari  lahirnya konsep  Good  Governance,  Reinventing  Governance,  E-Government  dan  sebagainya. Semua  hal  tersebut  dilakukan  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik, baik  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat,  kinerja  pemerintah  dan  yang  berkaitan dengan fungsi pemerintahan.
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  dalam  mewujudkan  e-government  adalah dengan  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  bahwa  penyelenggaraan  sistem  elektronik  dilaksanakan  oleh Penyelenggara  negara,  Perorangan,  Badan  Usaha  ataupun  masyarakat.    Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah penyelenggara negara yang  sengaja    dibentuk  oleh  pemerintah  untuk  melakukan  tugas  dan  fungsi  yaitu mewujudkan  tata kelola  sumber  daya  manusia  kepegawaian  pada  instansi  pemerintah. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan, mengumpulkan, mengirim dan menyebarkan informasi elektronik. Dalam (Sri Mulyani &  dkk,  2018)  sistem  manajemen  informasi  manajemen  merupakan  sistem  infromasi yang  sudah  terkomputerisasi  yang  bekerja  karena  adanya  interaksi  manusia  dan Komputer.
Penelitian (Yulia Djahir & Dewi Pratita, 2014)  membagi sistem informasi yaitu sistem informasi formal maupun nonformal, baik yang manual maupun yang komputer, termasuk juga sistem informasi proyek, sistem informasi perkantoran, sistem informasi intelejen,  sistem  informasi  peramalan  dan  bebagai  model  Komputer  yang  memproses data dan berbagai sistem informasi. (Arrofik  Zulkarnaen &  Anggraini, 2016) menurut penelitiannya  sistim  IT  atau  infornasi  dan  tekhnologi  berpengaruh  terhadap  sistem manajemen kepegawaian selain dari kesadaran pengelolaan terhadap sistem menejemen kepegawaian.    Kebijakan  e-government  penting  untuk  di  evaluasi  agar  dapat  melihat
kondisi  pengelolaan  IT,  menilai  penggunaan  elektronik  sistem  manajemen kepegawaian.  (Novi  Prisma  Yunita  &  Rudi  Dwi  Aprianto,  2018)  meneliti  kondisi penerapan  e-government  di  Indonesia,  dalam  penelitiannya  dinyatakan  bahwa  intruksi kebijakan  e-government  di  Indonesia  diawali  dengan  terbukanya  pintu  dari  intruksi Presiden yaitu No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government.  Pemerintah  mengintruksikan  kepada  pejabat-pejabat  daerah  seperti Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengambil langkah kebijakan e-government.
Dalam  rangka  merespon  intruksi  tersebut  Walikota  Pekanbaru  mengeluarkan kebijakan  berupa  Peraturan  Walikota  Pekanbaru  Nomor  158  Tahun  2019  Tentang Pengelolaan  Teknologi  Informasi  Kepegawaian  Daerah,  dalam  rangka  pelaksanaan manajemen  kepegawaian  yang  professional  dan  berkualitas  berbasis  tekhnologi informasi. Dalam kebijakan tersebut Walikota Pekanbaru memberikan intruksi kepada Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  atau  (BKPSDM) sebagai  penyelenggara  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  atau  yang  disingkat dengan  (SIMPEG).  Sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  adalah  aplikasi  yang memuat modul pengelolaan data kepegawaian.
Berdasarkan  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM)  Kota Pekanbaru tahun 2018 terdapat beberapa  isu-isu  strategis  berkenaan  dengan  penerapan  e-government  ( electronic government) yaitu  adanya beberapa aktifitas yang masih menggunakan sistem manual yaitu  salah  satunya  adalah  sistem  absensi  aparatur  sispil  negara.  Kemudian  perlu membangun database kepegawaian  yang uptodate dan  terintegrasi  dalam  rangka penyelenggaraan  manajemen  kepegawaian  dan  pelayanan  kepegawaian  yang  berbasis tekhnologi  informasi  dan  komunikasi.  Penyesuaian  berbagai  regulasi  dan  kebijakan pembinaan  aparatur  sipil  negara  yang  belum  disesuaikan  dengan  dinamika perkembangan  dan  kebutuhan  pembinaan  aparatur  sipil  negara  dan  belum  optimalnya pemanfaatan  IT  atau  tekhnologi  dan  infornasi  dalam  memberikan  pelayanan kepegawaian.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1).  Bagaiaman  Penyediaan Sistem  Informasi  Manajemen  Pegawai  Pada  Badan  Kepegawaian  Dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru Dalam Mendukung Kebijakan  E-Government Pada  Tahun  2019?  Dan  2).  Apa  yang  menjadi  Faktor  Pendukung  Penyediaan  Sistem Informasi Manajemen Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  Kota  Pekanbaru  Dalam  Mendukung  Kebijakan    E-Government  Pada Tahun 2019?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  :  1).  Untuk  mengetahui  Penyediaan Sistem  Informasi  Manajemen  Pegawai  Pada  Badan  Kepegawaian  Dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru Dalam Mendukung Kebijakan  E-Government Pada  Tahun  2019  dan  2.)  Untuk  mengetahui  Faktor  Pendukung  Penyediaan  Sistem Informasi Manajemen Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  Kota  Pekanbaru  Dalam  Mendukung  Kebijakan    E-Government  Pada Tahun 2019.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Dimana penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menekankan  pada  kata-kata  dan mengumpulkan  informasi  secara  terperinci.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunkan penilitian  kualitatif  deskriptif  dimana  bertujuan  menggambarkan  sifat-sifat  suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, penelitian deskriptif dapat dilakukan di  laboratorium/pustaka  atau  dilapangan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  studi  literature dimana sumber data diperoleh dari produk hukum, artikel jurnal, dokumen terkait dan sumber media massa. Lokasi penelitian adalah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru.  Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyediaan  Sistem  Informasi  Manajemen  Pegawai  Pada  Badan  Kepegawaian Dan  Pengembangan    Sumber  Daya  Manusia  Kota  Pekanbaru  Pada  Tahun 2019.
Kedudukan, tugas dan  fungsi  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor  9  Tahun  2016  tentang  pembentukan  dan  susunan  perangkat  daerah  kota pekanbaru    yang  memiliki  tugas  menyelenggarakan  urusan  penunjang  bidang kepegawaian,  pendidikan  dan  pelatihan.  Badan  Kepegawaian  dan  Sumber  Daya Manusia Kota Pekanbaru berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya kepegawaian  dan  manajemen  pengembangan  sumber  daya  manusia  secara  strategis. BKPSDM merupakan badan yang melaksanakan terkait dengan peningkatan reformasi birokrasi khususnya dilingkungan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru.

## 2. Gambar 1. Transformasi Birokrasi
Sumber Data : Renstra BKPSDM 2017-2022
Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  melaksanakan sebuah  program  yang  tujuannya  yaitu  untuk  meningkatkan  kualitas  kepegawaian  dan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  program-program  tersebut  merupakan  komitmen untuk  menjawab  tantangan  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  meningkat,  terutama dalam  hal  pelayanan.  Untuk  mejalankan  pelayanan  yang  baik  maka  dibutuhkan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  yaitu  bermutu,  profesional  dan  berintegritas.  Sistem Informasi  Manajemen  Pegawai  atau  program  SIMPEG  merupakan  program  dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.
Aplikasi  SIMPEG  atau  Sistem  Informasi  Manajemen  Pegawai  merupakan program  dari  BKPSDM  Kota  Pekanbaru  pada  tahun  2019.  Situs  SIMPEG  merupakan pengelolaan  data  Aparatur  Sipil  Negara  Kota  Pekanbaru.  Program  ini  dalam  rangka penyempurnaan  untuk  tercapainya  pelayanan  yang  optimal  bagi  seluruh  ASN  dan pemangku kebijakan di kota pekanbaru (Simpeg.Pekanbaru.go.id.).

## Tabel 1. Program SIMPEG Kota Pekanbaru
No. Nama Unit Tujuan 01. SITAWA Pemberharuan data kepegawaian. 02. SIPENSI Pengajuan proses pensiun pegawai. 03. SICUTI pengajuan izin cuti pegawai.
04. SEPAKAT pengajuan kenaikan pangkat pegawai. 05. SIJALA Memperbaharui data keuangan kepegawaian. 06. E-TAKAH Tata naskah dalam pemerintahan kota pekanbaru. 07. SEPIJAR pengajuan izin belajar pegawai. 08. SITALA pengurusan penerimaan penghargaan stya lencana pegawai. 09. E-LEARNING Menyediakan berbagai macam literature yang didapat dari pelatihan-pelatihan.. 10. FAQ Menyediakan informasi dari pertanyaan yang sering dilakukan oleh pegawai. 11. SCAN QR CODE Data-data yang dilihat dengan menggunakan alat pendeteksi.
Sumber Data: BKPSDM Kota Pekanbaru,2019
Berdasarkan  tabel  1.  diatas  bahwa  program  sistem  informasi  menejemen pegawai    merupakan  komitmen  dari  pemeintahan  kota  pekanbaru  dalam  rangka mewujudkan    e-  government  melalui  badan  kepegawaian  dan  pengembangan  sumber daya manusia.
Gambar 2. Aplikasi SIMPEG Kota Pekanbaru

## Sumber:bkpsdm.pekanbaru.go.id.2020
Gambar  2.  Merupakan  bentuk  aplikasi  sistem  informasi  manajemen  pegawai yang  disediakan  oleh  badan  kepegawaian  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia. Dalam penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen pegawai , aparatur sipil negara dapat  mengaksesnya  dalam  bentuk  aplikasi  smartphone  maupaun  dalam  bentuk  login akun pada simpeg.kota.pekanbaru.go.id melalui aplikasi google crom.
Gambar 3. Login Akun Simpeg  Kota Pekanbaru
Sumber:SIMPEG.Pekanbaru.go.id,2019
Gambar 3. Menunjukkan bahwa aplikasi sistem  informasi manajemen pegawai dapat  diakses  melalui  plogin  sistem  informasi  manajemen  pegawai  secara  langsung melalui  akun  google.chrome.  Sehingga  memudahkan  aparatur  sipil  negara  untuk mengakses  dan  mempergunakan  aplikasi  sistem  informasi  manajemen  pegawai  untuk kepentingan kepegawaian.
Adapun  alur  dalam  pengunaan  aplikasi  sistem  informasi  manajemen kepegawaian adalah sebagai berikut:

## Bagan 1. Alur Login Aplikasi SIMPEG

## Sumber: Olahan Penulis,2020
Berdasarkan bagan 1 diatas bahwa dalam penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen  pegawai  pada  aparatur    kota  pekanbaru  yaitu  dengan  menggunakan username  dan  password  yang  telah  terdaftar  pada  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau telah terdaftar pada Dinas Komunikasi dan Informasi  Kota  Pekanbaru.  Tujuannya  adalah  sebagai  pengamanan  data-data kepegawaian  yang  telah  terdata  dalam  aplikasi  sistem  informasi  manajemen  pegawai. Kemudian  setelah  melakukan  username  dan  password  maka  pegawai  yang  ingin menggunakan aplikasi atau ingin menginput data melakukan login aplikasi untuk masuk kedalam  sistem  menu  yang  disediakan  oleh  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia.  Setelah  melakukan  login  maka  pegawai  dapat  memilih  menu yang ingin digunakan.
Tujuan dari adanya aplikasi atau program sistem informasi manajemen pegawai yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah  selain  mewujudkan  pemerintah  yang  berbasis  e-government  juga  mendukung kebijakan  Kepala  Daerah  yaitu  Walikota  Pekanbaru    dan  mendukung  visi  Walikota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Yang Madani”.

## 3. Faktor  Pendukung  Penyediaan  Sistem  Informasi  Manajemen  Pegawai  Pada Badan  Kepegawaian  Dan  Pengembangan    Sumber  Daya  Manusia  Kota Pekanbaru Dalam Mendukung Pada Tahun 2019.
Dalam  rangka  mewujudkan  e-government  pada  lingkungan  pemerintahan  kota pekanbaru ada beberapa faktor pendukung yang mesti diperhatikan, salah satunya dalam penyediaan aplikasi sistem informasi manajemen pegawaian pada Badan Kepegawaian dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan pemerintahan  yang  cerdas  data  dan  cerdas  tekhnologi.    Selain  itu  aplikasi  sistem
Login Aplikasi SIMPEG Kota Pekanbaru Unsername dan Password Pegawai Login Pilih Menu
informasi  manajemen  pegawai  juga  memiliki  tujuan  yaitu  mempermudah  pegawai untuk  memperbaharui  data-data  berkenaan  dengan  kepegawaian  dilingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru.
Ada  beberapa  faktor  pendukung  dalam  penyediaan  aplikasi  sistem  informasi manajemen  pegawai  pada  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Kota Pekanbaru antara lain:
1. Adanya  Faktor  jaminan  Hukum  sebagai  kebijakan  aplikasi  sistem  informasi manajemen  pegawai  melalui  Peraturan  Walikota  Pekanbaru  Nomor  158  Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Kepegawaian Daerah.
2. Adanya dukungan yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Tahun  2017-2022  mengenai  visi Walikota Pekanbaru yaitu mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai Smart City. Dan tercantumnya  pada  program  dan  kegiatan  utama  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  yaitu  pengembangan  informasi kepegawaian  daerah  dan  peningkatan  kapasitas  aparatur  bagian  pelayanan  dan penerapan e-government.
3. Adanya  dukungan  anggaran  sebagai  penyediaan  sarana  dan  prasarana  bagi pelaksanaan  sistem  informasi  manajemen  pegawai    tercantum  pada  Laporan Kinerja  Instansi  pada  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia.

## Tabel.2 Efesiensi Anggaran BKPSDM Kota Pekanbaru Tahun 2018
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian % Efesiensi % 01.  Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 2.881.233.948  2.619.143.557 90.90 9.1 02.  Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 38.440.300 34.600.000 90.1 9.99 03.  Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas Pns - - - - 04.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 182.750.000 138.219.354 75.63 24.37 05.  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian 6.885.500 6.885.500 100 100 06.  Program Pendidikan Kedinasan 100.340.650 83.795.050 83.51 16.49 07.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.448.469.500  1.436.788.400 99.19 0.81 08.  Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 1.637.448.765 863.697.607 52.75 47.25 09  Program Peningkatan Pelayanan Sosial Profesi ASN 22.759.700 7.985.00 35.08 64.92 Jumlah 6.776.928.363  5.308.458.968 78.33 21.67
Sumber Data: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru,2018.
Berdasarakn  data  tabel  2  diatas  bahwa  dalam  mendukung  program    sistem informasi  manajemen  pegawai  pada  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru dalam rangka mendukung kebijkan e-government maka perlu adanya dukungan anggaran sebagai pendukung fasilitas sarana dan prasarana. Dari bebrapa  faktor  pendukung  tersebut  merupakan  kebijakan  yang  sangaja  dibuat  baik  itu pihak pemerintah yaitu Walikota Pekanbaru maupuan pihak penyelenggara yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk Aplikasi Sistem Informasi  Manajemen  Pegawai  di  lingkungan  instansi  Pemerintah  Kota  Pekanbaru tahun 2019.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan diatas antara lain adalah:
1. Tujuan  dari  adanya  aplikasi  atau  program  sistem  informasi  manajemen  pegawai yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  adalah  selain  mewujudkan  pemerintah  yang  berbasis  e-government  juga mendukung kebijakan Kepala  Daerah  yaitu Walikota Pekanbaru   dan mendukung visi Walikota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Yang Madani”.  Selain itu Aplikasi SIMPEG atau Sistem Informasi Manajemen Pegawai merupakan  program  dari  BKPSDM  Kota  Pekanbaru  pada  tahun  2019.  Situs SIMPEG  merupakan  pengelolaan  data  Aparatur  Sipil  Negara  Kota  Pekanbaru. Program ini dalam rangka tercapainya pelayanan yang optimal bagi seluruh ASN.
2. Adapun  faktor  pendukung  e-government    dalam    penyediaan  aplikasi  sistem informasi  manajemen  pegawai  pada  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Kota  Pekanbaru  adalah:  Peraturan  Walikota  Pekanbaru Nomor  158 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Teknologi  Informasi Kepegawaian Daerah; Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Tahun  2017-2022  mengenai  visi  Walikota  Pekanbaru  yaitu  mewujudkan Kota  Pekanbaru  sebagai  Smart  City  dan  Anggaran  pada  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: ALFABET.
Arrofik  Zulkarnaen,  &  Anggraini.  (2016).  Evaluasi  Sistem  Informasi  Manajemen Kepegawaian  (SIMPEG)  Menggunakan  Framework  Cobit  4.1  (Studi  Kasus: Kementerian Agama Kantor Kota Pekanbaru). Jurnal Rekayasa Dan Menejemen Sistem Informasi, II (2).
Haryono.  (2017).  Kebijakan  Sistem  Aplikasi  Pelayanan  Kepegawaian  On-Line  Untuk Mewujudkan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Karangan  (Studi  Kasus Di Pemerintah Kabupaten Karanganyar). Pasca Sarjana Hukum, V (1).
Maria  Ketty  Djawa,  &  Durinta  Puspasari.  (2015).  Implementasi  Aplikasi  Sistem Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG)  Untuk  Mendukung  E- Government  Pada  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Provinsi  Jawa  Timur.
Pendidikan Ekonomi .
Natasurya,  R.  (2014).  Penerapan  Kebijakan  E-Government  Melalui  Sistem  Informasi Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG)  Di  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD) Provinsi Kalimantan Timur. Ilmu Pemerintahan, II (1).
Nia  Karniawati,  &  Romi  Rahmadani.  (n.d.).  Analisis  Kebijakan  Penerapan  E- Government  Melalui  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG) (Suatu Studi Pada Biro  Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
Majalah Ilmiah UNIKOM, VII (2).
Novi  Prisma  Yunita,  &  Rudi  Dwi  Aprianto.  (2018).  Kondisi  Terkini  Perkembangan Pelaksanaan E-Government Di Indonesia : Analisis Website. Seminar Nasional Tekhnologi Informasi dan Komunikasi .
Richardus Eko Indrajit, Dudy Rudianto, & Akbar Zainuddin. (2005). e-Government In Action  Ragam  Kasus  Implementasi  Sukses  Di  Berbagai  Belahan  Dunia. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Simpeg.Pekanbaru.go.id.  (n.d.). SIMPEG  Kota  Pekanbaru .  Retrieved  Desember  13, 2019, from (https://simpeg.pekanbaru.go.id)
Sore. B, Unddin, & Sobirin. (2017). Kebijakan Publik. Makassar: CV SAH MEDIA.
Sri  Mulyani,  &  dkk.  (2018). Sistem  Informasi  Akuntasi  Aplikasi  Di  Sektor  Publik. Bandung: UNPAD PRESS.
Vita Elysa, & dkk. (2017). Implementasi E-Government Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Di Indonesia. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka (repository.ut.ac.id).
Wahyu, K. d. (2012). Implememtasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia. Xi (1).
Wasiah  Sufi,  &  Dwi  Herlinda.  (2017).  Penerapan  Sistem  Aplikasi  Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru. Niara, IX (2).
Yudho Giri Suhcayo, & dkk. (2013). Kerangka Kerja Interoperabilitas E-Government Indonesia.
Jakarta: Kementerian Komunikasi Dan Informatika (http://www.aptika.kominfo.go.id).
Yulia  Djahir,  &  Dewi  Pratita.  (2014). Bahan  Ajar  Sistem  Informasi  Manajemen. Yogyakarta: deepublish.

## Dokumen:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  Walikota  Pekanbaru  Nomor  158  Tahun  2019  Tentang  Tentang  Pengelolaan Teknologi Informasi Kepegawaian Daerah.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.
Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintahan  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru  Tahun 2018.