Analysis Of The Presentation Of Annual Financial Statements Of MSMES Based On Sak Emkm And Taxation At Cempaka Putih District - Central Jakarta
Analisis  Penyajian  Laporan  Keuangan  Tahunan  UMKM  Berbasis  Sak  Emkm  Dan Perpajakannya Di Kecamatan Cempaka Putih –Jakarta Pusat

## Lenda Komala
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas YARSI lenda.komala@yarsi.ac.id
ABSTRACT
This research focuses on the use of Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities (SAK EMKM) in preparing financial statements by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)  and taxation in Cempaka Putih District, Central Jakarta. The research objective is to obtain an overview of the application of SAK EMKM by MSMEs in presenting financial and tax reports. The method used is descriptive qualitative with saturated samples of the entire population of MSMEs in the region. The results showed that most MSMEs, have not fully implemented SAK EMKM, in preparing annual financial reports. MSMEs in the Micro category have not yet made financial reports, bookkeeping is still done simply. Small category MSMEs, have made reports, but have not fully complied with SAK EMKM. Meanwhile, Medium category MSMEs. are presented almost completely in accordance with SAK EM KM. However, Small and Medium MSMEs have fulfilled their MSME tax obligations according to regulations, while . Micro category MSMEs have still not fulfill their obligation to pay taxes on their business income. . Keywords : MSMEs, Financial Statements, EMKM Financial Accounting Standards, Taxation

## ABSTRAK
Penelitian ini fokus pada penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan keuangan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan perpajakannya  di  Kecamatan  Cempaka  Putih  Jakarta  Pusat.  Tujuan  penelitian  adalah  mendapatkan gambaran penerapan SAK EMKM oleh UMKM dalam menyajikan laporan keuangan dan perpajakannya . Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  sampel  jenuh  terhadap  seluruh  populasi UMKM  di  wilayah  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  UMKM,  belum sepenuhnya menerapkan SAK EMKM dalam membuat laporan keuangan tahuan. UMKM dengan kategori Mikro,  belum  membuat  laporan  keuangan,  pembukuan  masih  dilakukan  secara  sederhana.  UMKM kategori  Kecil,telah  membuat  laporan,  namun  belum  sepenuhnya  mengikuti  SAK  EMKM.  Sedangkan UMKM  kategori  Menengah,  laporan  keuangan  disajikan  hampir  sepenuhnya  mengikuti  SAK  EMKM. Meskipun demikian, UMKM Kecil dan Menengah telah memenuhi kewajiban perpajakan UMKM sesuai regulasi, sedangkan UMKM kategori Mikro masih belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan usahanya.
Kata Kunci : UMKM, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan EMKM, Perpajakan

## 1. Pendahuluan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia merupakan kelompok  usaha  yang  memiliki  jumlah  paling  besar  dan  terbukti  tahan  terhadap  berbagai goncangan  krisis  ekonomi.  Untuk  itu  perlu  penguatan  kelompok  UMKM,  karena  UMKM merupakan  salah  satu  alternatif  yang  dipilih  pemerintah  dalam  upaya  mengurangi pengangguran,  mengentaskan  kemiskinan  dan  pemerataan  pendapatan.  Pembangunan  dan pertumbuhan  UMKM  merupakan  penggerak  bagi  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi suatu  negara,  yang  memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  dari  pajak  penghasilan. Perkembangan  UMKM  yang  baik,  akan  membawa  kemajuan  bagi  perekonomian  negara tersebut. Untuk itu menurut Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang maju, mandiri dan modern, termasuk memiliki akses pendanaan yang luas kesektor perbankan.
Menurut kategori Badan Pusat Statistik (2013) dalam mengelompokan jumlah pekerja industri adalah: 1) Industri Rumah tangga, jumlah pekerja 1-4 orang; 2) Industri Kecil, jumlah pekerja 5-19 orang; 3) Industri Menengah, jumlah pekerja 20-99 orang; dan 4)Industri Besar, jumlah pekerja 100 orang atau lebih. Pelaku UMKM yang berada disekitar wilayah Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, kurang lebih berjumlah 105 unit usaha, yang tersebar di Cempaka Putih Timur, Tengah dan Barat, dengan kegiatan usaha kuliner, fotocopy, sembako, salon, travel dan  apotik.  Pengelola  UMKM  lebih  banyak  usaha  Perorangan,  diikuti  Persekutuan  (CV)  dan terakhir  Perseroan  Terbatas  (PT),  dengn  kategori  usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah.  Usaha Mikro memperkerjakan karyawan maksimal 5 orang, dan usaha kecil kurang dari 20 orang, serta usaha menengah memperkerjakan lebih dari 20 orang.

## Gambar 1. Jumlah UMKM sesuai kategorinya di Kecamatan Cempaka Putih
Pemerintah sangat perhatian terhadap UMKM antara lain karena perkembangan jumlah UMKM dari waktu kewaktu cukup besar. Selain itu UMKM dapat lebih bertahan dari terpaan krisis  global.  Salah  satu  tantangan  yang  konkrit  dihadapi  oleh  wirausahawan  UMKM  adalah terkait dengan pengeloaan dana. Ketidak beresan dalam pengelolaan dana sering kali menjadi pemicu  terjadinya  permasalahan-permasalahan  yang  berujung  kegagalan  UMKM  .  Untuk  itu penerapan  Akuntansi  merupakan  langkah  mudah  tetapi  memberi  manfaat  luar  biasa  bagi UMKM. Akuntansi yang memadai, maka UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit  berupa  laporan  keuangan,  mengevaluasi  kinerja,  mengetahui  posisi  keuangan  dan menghitung pajak serta manfaat lainnya.
Perkembangan  potensi  UMKM  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  dukungan  perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia (2017), setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Walaupun pada tahun 2015 sekitar 60%- 70% dari seluruh sektor UMKM belum menpunyai akses pembiayaan melalui perbankan. Bank Indonesia  telah  mengeluarkan  ketentuan  yang  mewajibkan  kepada  perbankan  untuk mengalokasi kredit /pembiayaan kepada UMKM mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 masing-masing, 5 %, 10%, 15% dan 20%.
Sejauh ini masih banyak UMKM yang belum menyelenggarakan pencatatan atas laporan keuangan usahanya, yang sedikit banyak berdampak pada sulitnya untuk mendapatkan kredit lunak  dari  lembaga  keuangan.  Penyusunan  laporan  keuangan  bagi  UKM  bukan  hanya  untuk kemudahan  perolahan  kredit,  tetapi  untuk  pengendalian  aset,  kewajiban  dan  modal  serta perencanaan dan efisiensi biaya yang terjadi, yang pada akhirnya untuk pengambilan keputusan perusahaan.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam kedudukannya sebagai organisasi profesi sekaligus sebagai  badan  penyusun  standar  akuntansi  keuangan  melalui  Dewan  Standar  Akuntansi keuangan, IAI menyadari bahwa dalam pengembangan UKM adalah terbatasnya sumber daya untuk  menyusun  laporan  keuangan  berdasarkan  standar  akuntansi  keuangan  yang  berlaku umum.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  pelaporan  keuangan  UMKM,  maka  Ikatan  Akuntan
Jumlah UMKM di Kecamatan Cempaka Putih
Mikro Kecil Menengah
Indonesia ( IAI) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), untuk membantu pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan dengan  transparansi,  dan  akuntabilitas  sehingga  memudahkan  pelaku  UMKM  mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan (DSAK Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).
Menurut  Undang-undang  KUP  Nomor  16  Tahun  2009  Pasal  1  angka  29,  pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga  perolehan  dan  penyerahan  barang/jasa,  yang  ditutup  dengan  menyusun  laporan keuangan berupa neraca ( laporan posisi keuangan), dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak  tersebut.  Laporan  tersebut  wajib  dilampirkan  dalam  penyampaian  SPT  pajak  tahunan sesuai dengan Pasal; 4 ayat (4), (4a), (4b) UU KUP (Sukrisno & Trisnawati, 2016).
Informasi keuangan yang tidak berkualiatas memungkinkan timbulnya moral hazzard bagi satu pihak yang berakibat merugikan pihak lain. Laporan keuangan yang relevan dan andal dapat dihasilkan jika ada standar akuntansi, auditor yang berkualitas, serta praktik tata kelola yang baik diterapkan dalam entitas tersebut. Pengguna laporan keuangan yang beragam dengan memiliki kebutuhan yang berbeda mengharuskan adanya standar akuntansi untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan untuk UMKM sesuai SAK EMKM (IAI,  2018)  minimum  terdiri  dari:  1)Laporan  Posisi  Keuangan;  2)  Laporan  Laba  Rugi  Selama Periode; 3) Catatan Atas laporan Keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti ingin mengetahui gambaran umum mengenai administrasi pembukuan yang selama ini dilakukan oleh UMKM dan pelaporan keuangannya. Dengan masalah utama penelitian ini adalah ingin  mengetahui  apakah  pelaku  UMKM  telah  menyajikan  laporan  keuangan  sesuai  standar akuntansi  keuangan  yang  berlaku  untuk  UMKM  yaitu  SAK  EMKM  dan  bagaimana  kewajiban perpajakannya atas penghasilan UMKM.

## 2. Tinjauan Pustaka
UMKM merupakan usaha kecil yang indentik dengan industri kecil dan industri rumah tangga yang hanya terdiri dari beberapa jumlah pekerja . Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 aset dan omzet penjulan UMKM sebagai berikut :
Tabel 1. Omzet Penjualan UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 Keterangan Jumlah Aset ( Rp) Jumlah Omzet (Rp) Usaha Mikro ≤ 50. juta ≤. 300.juta Usaha Kecil 50 juta s/d ≤ 500 juta 300 jt - ≤. 2.5 miliar Usaha Menengah 500 juta s/d ≤ 2,5 miliar. 2,5M s/d ≤ 50 miliar
Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 (Presiden, 2008,1) tentang Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  ada  beberapa  kriteria  yang  dipergunakan  untuk  mendefinisikan pengertian  dan  kriteria  UMKM,  seperti;  1)  Usaha  Mikro,  merupakan  usaha  produktif  milik perseorangan, dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang; 2) Usaha Kecil, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana mana diatur oleh undang-undang; dan 3) Usaha Menengah, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil
atau  usaha  besar  dengan  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana  mana diatur oleh undng-undang.
Salah satu prinsip akuntansi yang berlaku umum dan saat ini digunakan di Indonesia adalah  PSAK  (Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan).  Laporan  Keuangan  yang  dihasilkan memurut PSAK 1 adalah ( IAI, 2016, 1) :
1) Laporan Posisi Keuangan merupakan daftar yang sistematis dari aset, uatang dan modal pada tangga tertentu,yang biasanya dibuat pada akhir tahun. Jumlah kekayaaan entitas, kemampuan  entitas  membayar  kewajiban,  dan  kemampuan  entitas  memperoleh tambahan  pinjaman  dari  pihak  luar  dapat  diketahui  dari  laporan  keuangan  tersebut, termasuk jumlah utang entitas kepada kreditur,serta jumlah investasi pemilik yang ada dalam entitas tersebut.
2) Laporan  Laba  Rugi  dan  Penghasilan  Komprehensif,  merupakan  ikhtisar  mengenai penghasilan komprehensif dalam suatu periode yang mencakup pendapatan dan beban suatu entitas untuk periode tertentu, sehingga diketahi laba yang diperoleh dan rugi yang dialami.
3) Laporan Arus Kas, berguna untuk mengevaluasi perubahan aset netto entitas, struktur keuangan 9 termasuk likuiditas dan sovabilitas), dan kemampuan entitas menghasilkan untuk menghasilkan kas dimasa mendatang.
4) Laporan Perubahan Ekuitas, adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas untuk periode  tertentu,  sehingga  dapat  diketahui  sebab-sebab  perubahan  ekuitas  selama periode tertentu.
5) Catatan Atas Laporan Keuangan, merupakan laporan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam empat laporan diatas. Laporan ini memberikan penjelasan atau rincian pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
Standar  akuntansi  yang  berlaku  di  Indonesia  terdiri  atas  empat  standar,  sering disebut sebagai 4 Pilar Standar Akuntansi . Masing-masing standar memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda baik dari sisi entitas, perlakuan akuntansi dan cara menggunakannya (Dwi et al., 2012). Standar akuntansi tersebut adalah;
a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
SAK  digunakan  untuk  entitas  yang  memiliki  akuntabilitas  publik  yaitu  entitas  terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun).
b. SAK ETAP ( Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik SAK  ETAP  digunakan  untuk  entitas  yang  tidak  memiliki  akuntabilitas  publik  signifikan dalam  menyusun  laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum  ( general  purpose  financial statement ). SAK ETAP lebih sederhana dan tidak banyak perubahan dari praktik akuntansi yang saat ini berjalan. SAK ini digunakan untuk Koperasi dan UMKM.
c. SAK Syariah
SAK Syariah adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah.
d. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
SAP adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah
Seiring  perkembangannya  terdapat  kebutuhan  mengenai  ketersediaan  standar akuntansi  yang  lebih  sederhana  karena  keterbatasan  sumber  daya  manusia.  SAK  EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP karena karena SAK EMKM mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehan nya. SAK EMKM yang baru berlaku tahun 2018 diharapkan dapat membantu
pelaku  UMKM  di  Indonesia  dalam  menyusun  laporan  keuangan  sehingga  memudahkan  para pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan. ( IAI, 2018) . Laporan keunagan untuk UMKM sesuai SAK EMKM (IAI, 2018) minimum terdiri dari ;
a) Laporan Posisi Keuangan,
b) Laporan Laba Rugi Selama Periode, dan
c) Catatan  Atas  laporan  Keuangan,  yang  berisi  tambahan  dan  rincian  pos-pos  tertentu  yang relevan.
Laporan posisi keuangan merupakan informasi posisi keuangan entitas berisi informasi mengenai aset, liablitas dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber daya yang  dikuasai  oleh  entitas  sebagai  akibat  peristiwa  dimasa  lalu  yang  dari  mana  manfaat ekonomik dimasa depan diharapkan akan diperoleh. Liabilitas adalah kewajiban kini yang timbul dari  peristiwa  masa  lalu  yang  penyelesaiannya  mengakibatkan  arus  keluar  dari  sumber  daya yang mengandung manfaat ekonomik. Sedangkan Ekuitas adalah residual aset entitas setelah dikurangi liabilitas.
Laporan  laba  rugi  merupakan  informasi  kinerja  keuangan  entitas  yang  terdiri  dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan. Penghasilan ( Income ) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas, yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal  dari  kontribusi  penanaman  modal..  Sedangkan  Beban  ( expenses )  adalah  penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau  kenaikan  liabilitas,  yang  mengakibatkan  penurunan  ekuitas  yang  tidak  disebabkan  oleh distribusi kepada penanam modal. Penghasilan meliputi a) pendapatan (revenue) yang timbul dari aktivitas normal entitas ( misalnya ; penjualan, imbalan, bunga, deviden, royalti, dan sewa) dan  b)  Keuntungan  (gains),  yang  merupakan  penghasilan  lain  namun  bukan  masuk  kategori pendapatan  (misal  keuntungan  pelepasa  aset).  Beban  mencakup  benban  yang  timbul  dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal ( misal beban poko penjualan, upah dan penyusutan) dan kerugian (misal kerugian pelepasan aset).
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) memuat : a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM b) Ikhtisar kebijakan Akuntansi, c) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian  yang  disajikan  bergantung  pada  jenis  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  entitas  dan disajikan secara sistimatis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang keinformasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.
Pada dasarnya semua penghasilan yang diterima UMKM adalah merupakan objek pajak penghasilan (PPh), kecuali dinyatakan lain dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut PP 46 tahun 2013, UMKM dikenakan PPh Final 1 % dari omzet penjualannya untuk penghasilan  peredaran  bruto  kurang  dari  4,8  milyar.  Tetapi  dengan  adanya  peraturan perundangan  No.  23  tahun  2018  tarif  pajak  penghasilan  UMKM  adalah  sebesar  0,5  %  dari peredaran bruto yang berlaku mulai Juni 2018 . Pelaku usaha baik mikro maupun kecil wajib melakukan  pembayaran  pajak.,  walaupun  tidak  ada  keharusan  membuat  laporan  keuangan, karena  Peraturan  Pemerintah  No.  23  tahun  2018  berlaku  mulai  bulan  Juli  2018  pajak  untuk UMKM hanya 0,5 % dari peredarana bruto.
Penerapan  akuntansi  pada  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah,  menunjukkan  bahwa UMKM  lebih  banyak  melakukan  pencatatan  dan  membuat  laporan  penjualan,  pembelian, persediaan, kas masuk dan kas keluar, serta biaya dan biaya gaji. Hal ini menurut hasil penelitian Kurniawati  et  al.  (2012),  di  latarbelakangi  pendididkan  yang  kurang  memadai,  dan  belum mengikuti  pelatihan  akuntansi.  Kesamaan  latar  belakangi  sebagian  pelaku  UMKM  di  Kota Salatiga  belum  menyajikan  laporan  keuangan  sesuai  standar,  seperti  dikemukan  dalam  hasil
penelitian  Kansil  (2013),  karena  pelaku  UMKM  belum  melakukan  proses  akuntansi  secara lengkap, yang artnya pelaku UMKM tidak mempunyai keahlian khusus akuntansi Hasil penelitian Ernawati et al. (2016), tentang penerapan siklus akuntansi dasar pada UKM di kota Banjarmasin, menemukan bahwa sistem akuntansi dilakukan oleh pelaku usaha masih kurang, dikarenakan motivasi untuk melakukan pencatatan atau pembukuan tidak ada. Selanjutnya analisis penerapan SAK ETAP pada UKM, sesuai hasil penelitian Fatwa (2016), belum sepenuhnya menerapkan sesuai SAK ETAP dengan benar, dan laporan keuangan yang dibuat hanya  laporan  laba  Rugi  dan  Neraca  (Laporan  Posisi  Keuangan)  .  Sedangkan  Kansil  (2013), mengenai  Penerapan  Akuntansi  pada  UKM  di  Kota  Salatiga,  hasil  penelitiannya  menyatakan bahwa sebagian pelaku UMKM belum melakukan proses akuntansi secara lengkap, hal ini karena sebagian sumber daya manusia UMKM tidak mempunyai keahlian khusus akuntansi.
Pemahaman  Akuntansi  pelaku  UMKM  sangat  dominan  berpengaruh  dalam implementasi SAK EMKM, sesuai hasil penelitian Kusuma & Lutfiany (2018). Hal ini senada sesuai hasil  penelitian  Nuvitasari  &  Martiana  (2019),  dimana  penyusunan  laporan  keuangan  yang disajikan  UMKM,tidak  sesuai  SAK  EMKM,  karena  pelaku  UMKM  tidak  memahami  standar akuntansi keuangan untuk UMKM. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Silvia & Azmi (2019), faktor sosialiasai informasi SAK EMKM untuk menyusun laporan keuangan UMKM berbasis SAK EMKM  sangat  berpengaruh.  Hal  sama  juga  dinyatakan  oleh  Viola  dan  Janrost  (2018)  bahwa sosialisasi SAK EMKM sangat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan untuk UMKM.
Menurut Uno et al. (2019), minimnya pemahaman akan standar pembuatan laporan keuangan  untuk  UMKM,  mengakibatkan  pelaku  UMKM  ini  hanya  melakukan  pembukuan sederhana yaitu mencatat penjualan saja. Selanjutnya sesuai hasil penelitian Kirowati & Amir (2019),  menyatakan  bahwa  sebagian  besar  pelaku  UMKM  di  kota  Madiun  belum mengimplementasikan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan dan belum mngetahui adanya  aplikasi  LAMIKRO  untuk  memudahkan  menyusun  laporan  keuangan  sederhana  dan mudah digunakan .
Waktu, tenaga dan pengetahuan akuntansi menjadi kendala belum sepenuhnya UMKM di Tanjung Balai membuat laporan keuangan UMKM sesuai standar EMKM, seperti dikemukan Utari et al. (2022) dalam hasil penelitiannya. Selanjutnya menurut hasil penelitian Afriansyah et al. (2021), pemahaman Akuntansi sangat berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, dan penyajian Laporan keuangan pelaku UMKM belum sesuai dengan SAK EMKM. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Putri et al. (2019), dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa laporan keuangan UMKM sudah sesuai dengan kebijakan yang ada dalam SAK EMKM hal ini jelas terungkap dalam CALK, tetapi belum membayar pajak.

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  merupakan  jenis penelitian  yang  bertujuan  memberikan  gambaran  dari  variabel-variabel  yang  akan  dilakukan penelitian, dengan objek penelitian adalah penerapan SAK EMKM dalam menyajikan laporan keuangan  UMKM  di  Kecamatan  Cempaka  Putih  Jakarta  Pusat.  Metode  penelitian  ini menggunakan  metode  survai  dengan  cakupan  waktu  secara cross  sectional ,  yang  diarahkan untuk dapat membuat taksiran yang akurat mengenai karekteristik keseluruhan populasi pada waktu  tertentu,  atau  untuk  mengetahui  hubungan  komparatif  beberapa  subyek  yang  diteliti (Sugiyono, 2019).
Sumber data penelitian ini adalah data primer. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini  menggunakan  teknik  sensus  atas  seluruh  populasi  UMKM  di  Kecamatan  Cempaka  Putih Jakarta  Pusat  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  studi  lapangan  dengan teknik  kuesioner  dan  wawancara  langsung.  Pengumpulan  data  juga  dilakukan  melalui pengumpulan data dari literature yang berkaitan dan mendukung teori serta konsep penelitian serta  referensi  dan  jurnal  hasil  penelitian  terdahulu  seperti  disertasi,  tesis  dan  skripsi,  serta
jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS.
Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemilik UMKM, khususnya pimpinan UMKM agar dapat  melakukan  pembukuan  yang  benar,  membuat  dan  menyajikan  laporan  keuangannya sesuai  SAK  EMKM.  Selain  itu  adanya  laporan  keuangan  yang  dibuat  sesuai  standar  yang ditetapkan  maka  anggota  UMKM  juga  akan  dapat  mengetahui  haknya  berkaitan  dengan kesejahteraannya. Selanjutnya bagi pihak luar dalam hal ini pihak pemerintah khususnya Dinas Pajak,  dapat  dengan  mudah  menentukan  pengenaan  besaran  pajak  penghasilan  usaha  atau orang  pribadi  yang  dapat  meningkatkan  target  penerimaan  Negara,  dan  Bagi  pihak  lembaga keuangan  (perbankan)  akan  lebih  mudah  menilai  kemampuan  pelaku  UMKM  dalam  hal pemberian dana pinjaman untuk menambah modal pelaku UMKM .

## 4. Hasil dan Pembahasan
Pada tahap penelitian awal, telah dilakukan dengan mengumpulkan data jumlah UMKM yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, yaitu data dari Suku Dinas Koperasi dan UKM Jakarta Pusat. Berdasarkan data dari Sudin Koperasi dan UKM Jakarta Pusat, terdaftar ada 105 UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat . Dari data tersebut tidak diinformasikan UMKM yang masih aktif dan tidak aktif.
Melakukan  survai  lapangan  langsung  ke  sejumlah  UMKM  di  wilayah  Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, dan ternyata banyak UMKM yang sudah tutup atau tidak aktif yaitu sekitar 18,1 %. Yang aktif sekitar 81,9 % atau sekitar 86 UMKM,, yang terdiri dari usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dikelolah oleh swasta.
Tabel 2. Jumlah UMKM yang aktif di Kecamatan Cempaka Putih Keterangan Aktif Pasif Total Mikro 56 12 68 Kecil 21 5 26 Menengah 9 2 11 Total 86 19 105
UMKM dengan usaha Mikro di wilayah Kecamatan Cempaka Putih kebanyakan dikelolah oleh perorangan, dengan memperkerjakan karyawan maksimal 5 orang, dan rata-rata pelaku usaha  Mikro  ini  tidak  sepenuhnya  melakukan  pencatatan  keluar  masuknya  uang  apalagi membuat laporan keuangan, padahal penghasilan mereka perhari berkisar 1 juta sampai 5 juta perhari, hal ini berkaitan dengan minimnya pengetahuan mereka tentang pembukuan apalagi membuat laporan keuangan sesuai untuk UMKM yaitu SAK EMKM. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Uno et al. (2019), serta Kirowati & Amir (2019). Bentuk Usaha UMKM Mikro lebih banyak berbentuk usaha perorangan sebanyak 55 unit pelaku usaha
UMKM  dengan  usaha  Kecil,  memperkerjakan  karyawan  kurang  dari  20  orang, kompetensi sumber daya manusia sudah lebih baik dari usaha Mikro. Hal ini dapat dibuktikan dengan  sebesar  91  %  pelaku  UMKM  sudah  melakukan  pembukuan  dan  membuat  laporan keuangan, walaupun pembuatan dan penyajiannya laporan keuangan belum sesuai dengan SAK EMKM.  Kompetensi  pengetahuan  karyawan  mengenai  keuangan  dan  pembuatan  laporan keuangan  sudah  ada,  walaupun  ada  rangkap  tugas  dan  wewenang  bagian  keuangan  yang merangkap  juga  bagian  akuntansi.  Sedangkan  kasir  sudah  terpisah  dan  dibawah  bagian keuangan.
Belum adanya sosialisasi pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan untuk UMKM kategori Kecil, baik yang sebelumnya menggunakan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabiitas Publik) maupun saat ini diganti dengan SAK EMKM menyebabkan belum sepenuhnya pelaku UMKM kategori Kecil ini membuat laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Alasan ini sesuai dengan hasil penelitian Kurniawati et al. (2012), Kansil (2013), Ernawati et al.
(2016), Fatwa (2016), Nuvitasari & Martiana (2019), Kusuma & Lutfiany (2018), serta Silvia & Azmi (2019), dan Afriansyah et al. (2021), dimana pemahaman Akuntansi sangat berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, dan penyajian Laporan keuangan pelaku UMKM belum sesuai dengan SAK EMKM. Bentuk Usaha UMKM kategori Kecil berbentuk badan hukum usaha CV/Firma sebanyak 25 unit usaha.
UMKM dengan usaha Menengah (9 UMKM), memperkerjakan karyawan lebih dari 20 orang,  dengan  kegiatan  usaha  kuliner,  pengadaan  sembako,  salon,  dan  travel.  Kompetensi karyawan khususnya berkaitan dengan pembuatan laporan sudah baik, terlihat ada pemisahan fungsi  tugas  antara  bagian  akuntansi  dan  bagian  keuangan.  Untuk  itu  hampir  semua  pelaku UMKM  menengah  sudah  membuat  laporan  keuangan  tetapi  masih  belum  semuanya  sesuai dengan  SAK  EMKM  hal  ini  karena  sosialisasi  pembuatan  laporan  sesuai  standar  akuntasi keuangan untuk UMKM yaitu SAK EMKM masih kurang . Hal ini sesuai hasil penelitian Nuvitasari & Martiana (2019), serta Silvia & Azmi (2019), Putri et al. (2019), dan Utari et al. (2022). Bentuk Usaha UMKM kategori Menengah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebanyak 6 unit usaha.

## Gambar 2. Bentuk Usaha UMKM di Kecamatan Cempaka Putih
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  penelitian  ini menyinggung masalah pajak untuk UMKM yang besarnya sesuai Uundang Undang No, 23 tahun 2018 dihitung dengan tarif 0,5% dari jumlah peredaran bruto yang berlaku tahun pajak 2018 hingga  saat  ini.  Sebelumnya  tarif  pajaknya  adalah  1  %  dari  peredaran  bruto.  UMKM  dengan Kategori Mikro di Kecamatan Cempaka Putih tidak atau belum ada kesadaran membayar pajak, sedangkan  UMKM  kategori  Kecil  sudah  ada  kesadaran  membayar  pajak  walau  belum seluruhnya,  selanjutnya  UMKM  kategori  Menengah  sudah  seluruhnya  ada  kesadaran  untuk membayar pajak UMKM .
Kewajiban  membayar  pajak  usaha  UMKM  kategori  Mikro,  hampir  seluruhnya  belum membayar kewajiban pajak atas hasil usahanya, kalaupun ada pelaku UMKM Mikro yang sadar membayar pajak kurang dari 1%, yang besaran pajak dihitung berdasarkan tarif yang ada dalam norma perhitungan pajak yaitu 0,5 % dari peredaran bruto . Sedangkan untuk kewajiban kepada pemerintah berkaitan dengan pembayaran pajak, pelaku UMKM kategori Kecil, sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang pajak untuk UMKM yaitu 0,5 % dari peredaran bruto, walaupun belum  semuanya  membayar  kewajiban  pajak  usahanya  (60%).  Selanjutnya  Kewajiban pembayaran  pajak  untuk  pelaku  UMKM  kategori  Menengah,  sudah  semuanya  pelaku  usaha membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang pajak untuk UMKM yaitu 0,5 % dari peredaran bruto.

## Gambar 3. Pembayara Kewajiban Pajak UMKM di Kecamatan Cempaka putih

## 5. Penutup Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa UMKM yang ada di wilayah Kecamatan  Cempaka  Putih  ternyata  belum  sepenuhnya  menerapkan  standar  akuntansi keuangan yang ditetapkan yaitu SAK EMKM dalam menyajikan laporan keuangan tahunannya, khususnya untuk UMKM kategori Kecil dan UMKM kategori Menengah. UMKM dengan usaha Mikro  tidak  membuat  pembukuan,  hal  ini  berarti  tidak  membuat  laporan  keuangan,  apalagi membuat  laporan  keuangan  sesuai  standar  yang  ditetapkan  untuk  UMKM  yaitu  SAK  EMKM. Perpajakan  dilakukan  berdasarkan  kesadaran,  bukan  kewajiban.  UMKM  dengan  usaha  Kecil, hampir seluruhnya sudah membuat laporan keuangan, walaupun masih ada yang belum sesuai dengan  SAK  EMKM.  Pajak  telah  dibayar  sesuai  ketentuan.  UMKM  dengan  kategori  usaha Menengah, hampir seluruhnya perusahaan telah membuat laporan keuangan, walaupun tidak semuanya  pembuatan  laporan  sesuai  SAK  EMKM.  Pelaku  UMKM  ini  telah  melakukan kewajibannya untuk membayar pajak usaha sesuai ketentuan yang ditetapkan untuk UMKM.

## Daftar Pustaka
Afriansyah, B., Niarti, U., & Hermelinda, T. (2021). Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM). Jurnal Saintifik (Multi Science Journal) , 19 (1), 25–30.
DSAK  Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2016). Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP) .  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Ikatan  Akuntan Indonesia.
DSAK Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menegah (SAK EMKM) . Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Dwi, M., Sylvia, N. V., Ratna, W., Aria, F., & Edward, T. (2012). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat , 1 (1).
Ernawati, S., Asyikin, J., & Sari, O. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Dasar pada Usaha Kecil Menengah di Kota Banjarmasin. WIGA: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi , 6 (2), 81–91. Fatwa. (2016). Analisis Penerapan SAK ETAP pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Penggilingan Padi. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN , 5 (4). Kansil, I. W. (2013). Penerapan Akuntansi pada UKM . Universitas Kristen Satya Wacana.
Kirowati, D., & Amir, V. (2019). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada laporan keuangan di era revolusi industri 4.0 (Studi kasus pada UMKM di Kota Madiun). Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) , 4 (1). Kurniawati, E. P., Nugroho, P. I., & Arifin, C. (2012). Penerapan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jurnal Manajemen Dan Keuangan , 10 (2).
Kusuma,  I.  C.,  &  Lutfiany,  V.  (2018).  persepsi  UMKM  dalam  memahami  SAK  EMKM. Jurnal
Akunida , 4 (2), 1–14. https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1550
Nuvitasari,  A.,  &  Martiana,  N.  (2019).  Implementasi  SAK  EMKM  sebagai  dasar  penyusunan laporan  keuangan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM). International  Journal  of Social Science and Business , 3 (3), 341–347. https://doi.org/10.23887/ ijssb.v3i3.21144
Putri, R. D., Sari, I. N., Nufadilah, L., Prasetya, H. D., & Hidyantari, E. (2019). Analisis Penyusunan laporan keuangan UMKM Dua Putra Berdasarkan SAK EMKM. Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik , 2 (2), 1. https://doi.org/10.54980/imkp.v2i2.84
Silvia,  B.,  &  Azmi,  F.  (2019).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  persepsi  pengusaha UMKM terhadap laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi , 17 (1), 57–73. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Sukrisno, A., & Trisnawati. (2016). Akuntansi Perpajakan . Salemba Empat.
Uno, O. O., Kalangi, L., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Sak Emkm) Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus Pada Rumah Karawo Di Kota Gorontalo). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 7 (3).
Utari, R., Harahap, I., & Syahbudi, M. (2022). Penerapan SAK EMKM Pada Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah:  Studi  Kasus  UMKM  Di  Kota  Tanjungbalai. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Kesatuan , 10 (3), 491–498. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1449