## JURNAL ILMIAH PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN IMELDA
Vol.6 No.2, Agustus2021, pp. 195-204 ISSN: 2597-7156 (Online), 2502-7786 (Print) http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI
 195

## Analisa Persepsi Verifikator Terhadap Kode Tindakan Medis Di RS Umum Citra Bunda Medical Center Padang
Dewi Mardiawati 1 , Linda Handayuni 2
1,2 STIKes Dharma Landbouw Padang Article Info ABSTRAK Article history: Received Jan 12, 2021 Revised August 18, 2021 Accepted August 24, 2021 Based  on  the  initial  survey  conducted  by  researchers,  it  was  found that there were differences in perceptions between code verifiers and BPJS  verifiers  regarding  medical  action  codes.  In  February,  there were  15  disease  codes  with  different  perceptions,  because  hospitals had to follow the code based on BPJS. The purpose of the study was to analyze the perception of the medical code of action by the verifier at Bunda Medical Center Hospital. This type of research is qualitative with a phenomenological approach. The study  was conducted by in- depth  interviews  with  1  medical  support  person,  1  medical committee,  1  code  verifier,  and  1  BPJS  verifier,  using  a  voice recorder  and  using  interview  guidelines.  Data  were  analyzed  using the  Collaizzi  method.  The  results  showed  that  what  hindered  the implementation  of  the  verification  of  the  medical  action  code  was that the doctor's writing was difficult to read by the verifier. There are differences in the verifier's perception of the medical  code of action, where  the  verification  of  the  medical  action  code  is  based  on  the number  of  resources  used  in  the  service,  while  the  BPJS  verifier considers the medical action code to be based on the severity or level of  severity.  The  conclusion  in  this  study  is  that  the  educational qualifications  between  the  BPJS  verifier  and  the  verification  of  the medical  action  code  are  not  appropriate,  then  the  BPJS  verifier verification of the code based on the severity level must be based on the  most  resources  issued,  So  between  BPJS  officials  and  hospitals must have the same perception so no more error.
Keywords: Form A Form B Medical record file Completeness
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Dewi Mardiawati, Program Studi D-3 Perekam dan Informasi Kesehatan , STIKes Dharma Landbouw Padang,
Jl. Jhoni Anwar No. 29 Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat. Email: dmardiawati@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perbedaan  persepsi  verifikator  tentang  kode  tindakan  medis  terlihat  dari  penelitian yang  telah  dilakukan.  Menurut  penelitian  [1]  dimana  hasil  penelitian  menunjukkan  yang menghambat  kelancaran  pelaksanaan  pengodean  tindakan  medis  adalah  ketidakjelasan tulisan  dokter  sebagai  penegak  diagnosa  dan  tindakan  medis  serta  ketidaklengkapan pengisian  resume.  Pengkodean  disistem  komputerisasi  belum  maksimal  karena  petugas koding  masih  baru.  Sebaiknya  rumah  sakit  melakukan  penguatan  input,  dibidang  SDM
196
dengan  meningkatkan  keterampilan  melalui  pelatihan.  Penelitian  [2]  penyebab pengembalian  klaim  pasien  rawat  inap  terkait  akurasi  koding  diantaranya  karena kurangnya  pemeriksaan  penunjang  pendukung  diagnosis,  ketidaktepatan  pemberian  kode oleh  koder,  dan  ketidaksesuaian  dengan  rule  MB  dan  consensus.  Pengkodingan  yang sangat  berpengaruh  dalam  pelayanan  jaminan  kesehatan  yang  diberikan  kepada  warga Negara Indonesia.
Menurut  [3]  mengamanatkan  dimana  jaminan  sosial  bagi  seluruh  warga  Indonesia termasuk  JKN  didalam  suatu  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  untuk  JKN dilaksanakan BPJS Kesehatan dimulai pada tanggal 1 januari 2014 [4]. Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN)  yang  ada  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari  Sistem  Jaminan  Jaminan Sosial  Nasional  (SJSN).  UU  No.  40  Tahun  2004  mendasari  SJSN  ini  pelaksanaannya melalui asuransi kesehatan nasional  yang wajib ( mandatory ). Tujuannya dari JKN adalah agar  warga  Indonesia  dapat  telindungi  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan masyarakat [4].
Asuransi  kesehatan  bertujuan  agar  dapat  mengurangi  risiko  masyarakat  dalam menanggung biaya kesehatan dari keuangannya sendiri, biaya yang dibutuhkan tidak dapat diprediksi  dan  juga  memerlukan  biaya  yang  sangat  besar.  Untuk  mengurangi  biaya  yang dibutuhkan untuk kesehatan maka dibentuk jaminan yaitu asuransi kesehatan, peserta yang ikut  asuransi  diwajibkan  membayar  premi  dengan  besaran  biaya  yang  telah  ditetapkan. Untuk  pembiayaan  kesehatan  ditanggung  secara  bersama  atau  dikenal  dengan  bergotong- royong  oleh  keseluruhan  peserta,  sehingga  biaya  kesehatan  yang  dikeluarkan  tidak memberatkan bagi orang-perorang [4].
Menurut  [4]  menjelaskan  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  bekerjasama  dengan BPJS  kesehatan  yaitu  berupa  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  (puskesmas,  praktik dokter,  praktik  dokter  gigi,  klinik  pratama,  rumah  sakit  kelas  D)  dan  fasilitas  kesehatan rujukan  tingkat  lanjutan  (RTL)  seperti  (klinik  utama,  rumah  sakit  umum  (RSU)  dan khusus).  Menurut  [5]  [6]  menjelaskan,  rumah  sakit  adalah  tempat  yang  pelayanan kesehatan  yang  paripurna  dimana  menyediakan  layanan  rawat  inap,  rawat  jalan,  gawat darurat dan berbagai bidang penyakit.
Menurut  [7]  rekam  medis  adalah  berkas,  catatan  atau  dokumen  yang  berisikan identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang diberikan, serta tindakan dan layanan kesehatan  yang  diberikan  kepada  pasien.  Dengan  adanya  rekam  medis  sehingga memudahkan petugas rekam medis dalam memberikan kode terhadap penyakit pasien.  [8] menjelaskan, koding adalah suatu kegiatan untuk mengkode diagnosis utama dan sekunder mengunakan  ICD-10,  memberikan  kode  tindakan  dengan  ICD-9-CM.  Koding  penting dalam  menentukan  besarnya  biaya  yang  dibayarkan  kepada  rumah  sakit.  Sumber  data koding tersebut yaitu rekam medis pada formulir resume medis.
ICD-9-CM ( Clinical Modification ) adalah pengkodean tindakan/prosedur bedah/operasi  dan  non  operasi  seperti  CT-Scan,  MRI,  dan  USG.  ICD-9-CM  merupakan daftar yang tersusun dalam  bentuk tabel dan  index alfabetis. Tindakan bedah atau operasi dikelompokkan dibagian 01-86, sedangkan non operasi dibatasi dibagian 87-99 dan terdiri dari  16  bab  [9].  Struktur  klasifikasi  dilihat  dari  anatomi  dalam  bentuk  kode  berupa numerik.
Pembiayaan  kesehatan  penting  untuk  implementasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN).  Metode  pembayaran  di  program  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas). Dikenal  dengan  Casemix  ( case  based  payment )  diterapkan  sejak  tahun  2008.  Sejak berlakukannya sistem casemix di Indonesia dihasilkan 3 kali perubahan besaran tarif yang dikenakan kepada penyakit pasien [8].
Menurut  [9]  menjelaskan  bahwa  yang  bertugas  dan  bertanggung  jawab  untuk mendapatkan  hasil  grouper  yang  benar  diperlukan  adanya  kolaborasi  yang  baik  antara
197 dokter  dan  koder.  [10]  menjelaskan,  perekam  medis  adalah  seorang  yang  telah menamatkan  pendidikan  rekam  medis  dan  informasi  kesehatan  memiliki  ijazah  dengan ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan,  petugas  rekam  medis  dalam  melaksanakan pekerjaannya  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  mempunyai  salah  satu  kewenangan  yaitu melaksanakan  pengklasifikasi  klinis  dan  pengkodean  diagnosa  penyakit  dan  pengkodean tindakan medis.
RS  Umum  Citra  Bunda  Medical  Center  Padang  memiliki  tenaga  rekam  medis  yang berjumlah  26  orang,  dimana  pada  bagian  ruang  rekam  medis  terdapat  13  orang  petugas, bagian  ruang  admission  ada  5 orang  petugas,  dan  pada  bagian  ruang  casemix  memiliki  8 orang  petugas.  Masing-masing  ruang  tersebut  memiliki  kepala  ruangan  dan  ruangan tersebut  dipimpin  oleh  kepala  penunjang  medis.  Peneliti  melakukan  survey  awal  dengan cara  wawancara  yang  dilakukan  pada  kepada  verifikator  kode  yang  sekaligus  sebagai kepala  ruangan  dibagian  casemix,  didapatkan  permasalahan  adanya  perbedaan  persepsi antara  verifikator  kode  dengan  verifikator  BPJS  tentang  kode  tindakan  medis,  dengan adanya  perbedaan  persepsi  tersebut  maka  berdampak  kepada  klaim  yang  dipending pembayarannya oleh BPJS kepada rumah sakit.
Pada bulan Februari 2019 ada 600 buah klaim yang diajukan kepada BPJS dimana dari 600  buah  klaim  tersebut  terdapat  130  klaim  yang  terpending  karena  adanya  masalah administrasi, masalah medis, dan karena perbedaan persepsi. Dari 130 tersebut klaim yang terpending karena perbedaan persepsi ada 15 buah kode tindakan medis yang persepsinya berbeda.
Peneliti  melakukan  wawancara  kembali  pada  dengan  verifikator  kode  sekaligus sebagai  kepala  ruangan  casemix  tersebut,  didapatkan  hasil  bahwa  karena  perbedaan persepsi  kode  tersebut  rumah  sakit  telah  dianggap  melakukan  upcoding  oleh  BPJS.  Jika masalah  perbedaan  persepsi  tersebut  tidak  juga  dapat  kesepakatan  kode  yang  sebenarnya maka  klaim  tersebut  akan  dinaikkan  keatas  yaitu  bagian  DPM  (Dewan  Pertimbangan Medik) dimana klaim tersebut akan lebih  lama  lagi terpendingnya,  maka rumah sakit pun akhirnya mengikuti kode berdasarkan BPJS sehingga rumah sakit merasa dirugikan. Salah satu  contohnya  yaitu  ada  diagnosa  abses  dengan  tindakan  eksisi,  verifikator  kode mengkode  tindakan  medis  nya  yaitu  eksisi  dengan  kode  86.3  sementara  verifikator  BPJS mengkode tindakan eksisi tersebut dengan kode 86.22. Peneliti juga melakukan wawancara kepada  kepala  ruangan  casemix  tentang  pendidikan  terakhir  verifikator  kode  dan verifikator BPJS dan didapatkan hasil dari wawancara tersebut bahwa pendidikan terakhir verifikator  kode  yaitu  D-3  rekam  medis  sedangkan  pendidikan  terakhir  verifikator  BPJS yaitu  sarjana  kesehatan  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  permasalahan pada  komponen  input  dan  proses  pada  perbedaan  persepsi  verifikator  tentang  kode tindakan medis di RS Umum Citra Bunda Medical Center Padang .

## 2. METODE PENELITIAN
Pelaksanaan  penelitian  dilaksanakan  pada  Maret-Agustus,  sedangkan  untuk pengumpulan  data  dilakukan  pada  tanggal  27  Juli  sampai  dengan  7  Agustus  tahun  2020. Jenis  penelitian  adalah  kualitatif  dengan  jenis  pendekatan  fenomenologi.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  1  orang  penunjang  medis,  1  orang  komite  medik,  1  orang  petugas verifikator kode di RS Umum Citra Bunda Medical Center Padang dan 1 orang verifikator BPJS sehingga berjumlah 4 orang informan.
Data  dikumpulkan  yaitu  melalui  wawancara  mendalam  ( In  Depth  Interview )  dengan menggunakan instrumennya yaitu tape recorder atau perekam suara untuk merekam semua wawancara tersebut dan pedoman wawancara. Analisis data pada penelitian menggunakan model Collaizzi untuk analisis data dan validasi data dengan metode triagulasi.
198

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Input
a. Sumber Daya Manusia
1. Kualifikasi Pendidikan
Berdasarkan  wawancara  mendalam  kepada  informan  1,  3  dan  4  untuk  kualifikasi pendidikan dalam memverifikasi kode tindakan medis di RS Umum Citra Bunda Medical Center Padang sudah sesuai. Informan 1  menyatakan  bahwa kalau untuk verifikator kode di  rumah  sakit  sudah  sesuai  kualifikasi  pendidikannya  karena  tugas  perekam  medis  yaitu mengkode  akan  tetapi  kualifikasi  pendidikan  verifikator  BPJS  jika  untuk  memverifikasi kode  tindakan  medis  belum  sesuai  karena  verifikator  BPJS  tersebut  memiliki  latar belakang pendidikan sarjana kesehatan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil wawancara mendalam peneliti dibawah ini:
“Kualifikasi pendidikan verifikator kode dirumah sakit sudah sesuai, kan emang tugas perekam  medis  mengkode  kan..  kalo  untuk  kualifikasi  pendidikan  verifikator  BPJS  sih sebenernya kalo tentang kode penyakit atau tindakan medis itukan bukan tugasnya karena verifikator BPJS tersebut  tamatan kesehatan  masyarakat  jadi belum sesuai, kalo  menurut kakak.. gtuu”. (informan 1)
“Menurut  kakak  kualifikasi  pendidikan  verifikator  kode  untuk  dirumah  sakit  sudah sesuai,  soalnya  kakak  tamatan  D-3  rekam  medis,  kalo  verifikator  BPJS  kakak  nggk  tau sesuai atau nggknya tapi dia tamatan sarjana kesehatan masyarakat”. (informan 3)
“mm,,  Kalau  menurut  kakak  sih  sebenernya  kualifikasi  pendidikan  untuk  melakukan verifikasi  kode  bukan  tugas  kakak  tapi  karena  kakak  berpengalaman  dan  ada  diberikan pelatihan yaa jadinya bisalah”. (informan 4)
Hasil  analisa  peneliti  tentang  kualitatif  pendidikan  verifikator  di  RS  Umum  Citra Bunda  Medical  Center  Padang,  untuk  verifikator  kodenya  sudah  sesuai  dengan  berlatar belakang  pendidikan  D3  rekam  medis  akan  tetapi,  latar  belakang  pendidikan  verifikator BPJS  belum  sesuai,  yaitu  sarjana  kesehatan  masyarakat. Seharusnya  untuk  kode tindakan medis  tersebut  nantinya  yang  memverifikasi  adalah  yang  berprofesi  sebagai  perekam medis yaitu sebagai koder, dimana koder tersebut adalah yang berprofesi sebagai perekam medis,  yang  sudah  dijelaskan  pada  [10]  bahwa  perekam  medis  mempunyai  kewenangan dalam  melaksanakan  pengklasifikasi  klinis  dan  pengkodean  suatu  penyakit  dan pengkodean tindakan medis yang sesuai dengan terminologi medis yang benar.

## 2. Pelatihan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  dengan  wawancara  mendalam tentang pelatihan  yang telah diikuti  verifikator di  RS Umum Citra Bunda Medical Center Padang  didapatkan  hasil  bahwa  sudah  mengikuti  pelatihan  sekiar  3  kali  untuk  verifikator kode dan sudah sering untuk verifikator BPJS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil wawancara mendalam peneliti dibawah ini:
“Pelatihan untuk verifikator kode dirumah sakit sih sudah ada.. dan sudah mengikuti pelatihan tersebut sekitar 3 kali lah gtu..” (informan1)
“ada,  sekitar  3  kali  setelah  mengikuti  pelatihan  kakak  jadi  lebih  nambah  ilmunya”. (informan 3)
“mm..  Kalau  ikut  pelatihan  kakak  sering,  ini  aja  baru  kemaren  ini  pulang pelatihannya”. (informan 4)
Pelatihan  adalah  bagian  dari  pendidikan  yang  menyangkut  proses  belajar  untuk memperoleh  dan  meningkatkan  keterampilan  di  luar  sistem  pendidikan  diaman  berlaku diwaktu  yang relative singkat  dengan  metode  yang  digunakan  adalah  praktek  dari  pada teori [11].
199
Berdasarkan  penelitian  dari  [12]  yang  berjudul  “Pencapaian  Standar  Pengolahan Rekam  Medis  Sebelum  dan  Sesudah  Pelatihan  Di  RSUD  Pacitan”,  hasil  analisa  terhadap pengisian  identitas  kepada  pasien  dilihat dari kelengkapan  sebelum dan sesudah pelatihan bahwa  sebelum  pelatihan,  petugas  hanya  mengisi  identitas  pasien  5  item  seperti  nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tanggal lahir (umur) dan alamat rumah. Namun setelah pelatihan  adanya  perbaikan  dari  petugas  rekam  medis  untuk  melengkapi  item  pengisian pada  identitas  pasien.  Tambahan  item  diluar  5  item  antara  lain:  nomor  telepon,  agama, status  perkawinan,  pekerjaan  dan  nama  ibu.  Hasil  analisa  peneliti  untuk  pelatihan didapatkan  hasil  bahwa  verifikator  kode  dan  verifikator  BPJS  sudah  mendapatkan pelatihan.

## b. Sarana dan Prasarana

## 1. Terpenuhinya Sarana Prasarana
Berdasarkan  wawancara  mendalam  kepada  informan  3  dan  4  mengenai  sarana  dan prasarana  didapatkan  informasi  bahwa  dalam  memverifikasi  kode  tindakan  medis  di  RS Umum  Citra  Bunda  Medical  Center  Padang  sudah  terpenuhi.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat dari hasil wawancara mendalam peneliti kepada informan dibawah ini:
“sudah  terpenuhi,  seperti  sarana  ee  sarananya  komputer,  ICD-10,  ICD-9,  resume, hasil penunjang medis, sama.. administrasi ee administrasi lainnya kayak laporan operasi, laporan anastesi”. (informan 3)
“mm,  kalo  sarana  prasarananya  sudah  terpenuhi..  emm  kayak  ada  seperangkat komputer,  resume  medis,  hasil  penunjang  medis,  mm  apaa  ada  INA-CBG’s  juga  sama ICD-9”. (informan 4)

## 2. Hambatan dan Kendala
Pertanyaaan  terkait tentang  kesulitan  atau  kendala  verifkator  pada  informan  3  dan  4. Menurut informan 4 hambatan dan kendala pada verifikasi kode yaitu tulisan dokter yang terdapat di resume medis tersebut sulit dibaca dan adanya perbedaan persepsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil wawancara mendalam peneliti dibawah ini:
“ ee kalo kendalanya kita sih biasanya baca tulisan dokter jadinya kita lapor ke bagian case  manager  untuk  konfirmasi  tulisan  itu  ke  DPJP,  jadinya  lama  pengkodean  tindakan medis untuk klaim itu”. (informan 3)
“mm  palingan  ya  kendalanya  itu,  karena  tulisan  dokter  yang  susah  dibaca,  trus adanya perbedaan persepsi untuk kode tindakan medis”. (informan 4)
Hasil  analisa  didapatkan  yang  mendukung  kegiatan  sarana  prasarana  dalam pelaksanaan  verifikasi  kode  tindakan  medis  di  RS  Umum  Citra  Bunda  Medical  Center Padang sudah terpenuhi, tetapi berdasarkan hasil wawancara dan observasi telah dilakukan oleh peneliti dapat dilihat adanya seperangkat komputer, aplikasi INA-CBG’s, ICD-9 CM, printer, serta status pasien yang akan dikode tindakan medisnya. Namun, walaupun sarana dan prasarana nya  sudah  lengkap tetapi  masih ada kendala  yang terjadi, seperti komputer terkadang  error  dan  tulisan  dokter  yang  sulit  dibaca  oleh  verifikator.  Solusinya  untuk kendala tersebut  yaitu ketika komputer error adalah  verifikator memanggil orang IT yang ada di rumah sakit, untuk tulisan dokter yang sulit dibaca verifikator kode adalah melapor kepada  bagian case  manager dan  nanti  akan  dikonfirmasi  oleh case  manager kepada DPJP.
c. Standar Operasional Prosedur (SOP)
1. Ketersediaan SOP
Hasil  wawancara  mendalam  kepada  informan  1  dan  3  dalam  bentuk  kebijakan  untuk memverifikasi  kode  tindakan  medis  di  RS  Umum  Citra  Bunda  Medical  Padang  adalah
200
dengan memiliki SOP. Hal ini dilihat hasil wawancara dan  observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:
“SOP  yaa..  SOP  sudah  adaaa,  di  bagian  casemix  ada  SOP,  dan  sudah  sesuai pelaksanaannya”. (informan 1)
“SOP  nya  ada  dan  sudah  sesuai  dengan  pelaksanaan  verifikasi  kode,  kan  kita memang  bekerja  sesuai  SOP  tapi  SOP  nya  tidak  ada  diruangan  casemix  soalnya  kami baru pindah ruangan”. (informan 3).

## 2. Sosialisasi SOP
Hasil wawancara  mendalam kepada  informan 1 dan 3  mengenai Standar Operasional Prosedur  diperoleh  informasi  bahwa  sosialisasi  SOP  untuk  memverifikasi  kode  tindakan medis  di  RS  Umum  Citra  Bunda  Medical  Center  Padang  menurut  informan  1  sudah  ada dilaksanakannya  sosialisasi  SOP  pada  ruangan  casemix.  Hal  ini  dilihat  hasi  dari wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil:
“Kalo sosialisasikan SOP sudah dilakukan diruangan casemix karena verifikator kode kan berada didalam ruangan casemix”. (informan 1,3)
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  dengan  cara  observasi  SOP verifikasi kode tindakan medis tersebut sesuai dengan hasil wawancara mendalam peneliti bahwa  tidak  adanya  SOP  tersebut  didalam  ruangan  casemix.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  penelitian  [13]  dari  segi  minimalisasi  kesalahan,  keberadaan  SOP  dikedua departemen dirasa sudah berfungsi baik untuk mengurangi terjadinya kesalahan yang dapat mengakibatkan pemborosan dan kerugian.
SOP  (Standar  Operasional  Prosedur)  berisikan  urutan  langkah-langkah  (urutan pekerjaan),  dimana  pekerjaan  dilakukan,  adanya  hubungan,  bagaimana  caranya,  dimana dan  siapa  yang  akan  melakukannya  (Moekijat,  2008).  Hasil  analisa  peneliti  ditemukan bahwa  SOP  untuk  verifikasi  kode  tindakan  medis  sudah  ada  dan  sudah  sesuai,  sudah adanya sosialisasi SOP kepada petugas verifikator kode. Akan tetapi peneliti tidak melihat SOP  tersebut  di  ruangan  casemix  yang  semestinya  SOP  tersebut  harus  ada  di  ruangan tersebut atau tertempel di meja kerja verifikator tersebut.  Menurut peneliti, seharusnya jika memang  ada  SOP  tersebut,  maka  lebih  baik  lagi  SOP  tersebut  di  tempelkan  didalam ruangan casemix atau dimeja verifikator kode.

## Komponen Proses a. Pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan
Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan informan  3  dan  4  mengenai  pelaksanaan  verifikasi  kode  tindakan  medis  diperoleh informasi  dari  informan  3  bahwa  pelaksanaan  verifikasi  kodenya  berdasarkan  pada diagnosa  dan  tindakan  medis  yang  menghabiskan  sumber  daya  paling  banyak  sedangkan menurut  informan  4  untuk  pelaksanaan  verifikasi  kodenya  berdasarkan severity  level diagnose atau tindakan medisnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil wawancara mendalam peneliti kepada informan dibawah ini:
“Nah  seperti,  ini  kan  disini  nih  diagnosa  utamanya  ulkus  dm  tapi  dia  ada  tindakan HD  yang  mana  sih  dia  yang  yang  menghabiskan  sumber  daya  paling  banyak  t  dia  yang harus jadi kode utamanya, kayak gtu”. (informan 3)
“ehemm,, biasanya sih verifikasinya dilakukan sama pihak rumah sakit lewat aplikasi INA-CBG’s dan mengajukan klaim, jadi dicek juga satu-satu semua klaim tersebut sesuai nggk sama diagnose utamanya sama tindakan medisnya, trus ada gk kode tersebut dihasil penunjangnya,  lalu  eemm..  biasanya  kita  lebih  memperhatikan  kodenya  berdasarkan severity level”. (informan 4)
201

## 2. Hambatan dan Kendala
Pertanyaaan  terkait  tentang  kesulitan  atau  kendala  verifkator  pada Informan  3  dan  4. Menurut informan 4 hambatan dan kendala pada verifikasi kode yaitu tulisan dokter yang terdapat di resume medis tersebut sulit dibaca dan adanya perbedaan persepsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil wawancara mendalam peneliti dibawah ini:
“ee  kalo  kendalanya  kita  sih  biasanya  baca  tulisan  dokter  jadinya  kita  lapor  ke bagian  case  manager  untuk  konfirmasi  tulisan  itu  ke  DPJP,  jadinya  lama  pengkodean tindakan medis untuk klaim perbedaan persepsi untuk kode tindakan medis”. (informan 4)
Proses adalah kegiatan atau aktifitas dari seluruh  karyawan dan tenaga profesi dalam interaksinya dengan pelanggan eksternal (pasien, pemasok barang, masyarakat yang datang ke puskesmas/rumah sakit untuk keperluan tertentu [14].
Menurut  [15]  persepsi  adalah  rangsangan  yang  diterima  oleh  susunan  syaraf,  proses selanjutnya adalah  menginterprestasikan stimulus  tersebut. Interprestasi adalah penafsiran atau  terjemahan,  sedangkan  sensasi  adalah  penerimaan  dari  luar  dan  masuk  kedalam kepala.  Proses  awal  kita  akan  lalui  dalam  menafsirkan  suatu  objek  adalah  perhatian,  jika kita tidak memusatkan perhatian pada suatu objek maka kita tidak dapat menafsirkan atau mengambarkan objek yang telah kita perhatikan.
Hasil  analisa  peneliti  bahwa  pelaksanaan  verifikasi  sudah  sesuai  dilakukan  oleh verifikator  kode  sedangkan  oleh  verifikator  BPJS  belum  sesuai  karena  verifikator  kode untuk  mengkode  tindakan  medis  utamanya  itu  berdasarkan  yang  mana  banyak menghabiskan  sumber  daya  paling  banyak,  sedangkan  verifikator  BPJS  berpikir  untuk kode  tindakan  medis  tersebut  berdasarkan  berdasarkan severity level.  Kendala  untuk verifikasi kode tindakan medis yaitu tulisan dokter yang sulit dibaca.
Menurut peneliti, seharusnya rumah sakit menyediakan daftar tabulasi untuk diagnose utama, tindakan medis, melakukan monitoring evaluasi kepada dokter, agar ketika menulis tindakan  medis  tersebut  menjadi  lebih  jelas  dan  mudah  dipahami  oleh  koder.  Untuk perbedaan persepsi tersebut sebaiknya rumah sakit mengadakan seminar untuk kode yang perbedaan  persepsinya  berbeda  tersebut  dengan  pihak  BPJS  agar  pending  klaim  karena perbedaan persepsi tersebut dapat teratasi.

## b. Monitoring dan Evaluasi
1. Pelaksanaan Monitoring evaluasi
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  mendalam  dengan  informan  1 dan  2,  diperoleh  informasi  bahwa  menurut  informan  2  kegiatan  tersebut  didapat  dengan cara mengecek kelengkapan klaim, lengkap atau tidak formulir yang diisi oleh dokter, lalu lihat kekonsistenannya itu tepat atau tidak kodenya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi mendalam oleh peneliti kepada informan dibawah ini:
“Pelaksanaan monitoring evaluasi sudah ada dilakukan, bagaimananya itu yaa sudah dilaksanakanlah  dengan  baik,  hanya  saja  ee  perbedaan  persepsi  ini  belum  juga  bisa teratasi  gtu, ee kalo misalnya terjadi terus-terusan sih sebenernya bisa merugikan rumah sakit yaa gtu.” (informan 1)
“Nah, disana t kami mengeceknya t yang pertama kayak kelengkapan klaim, lengkap atau  nggk  diformulir  resume  medis  yang  diisi  dokter,  trus  apa  konsisten  gk  diagnosanya trus  apakah  kode  tindakannya  tu  tepat  atau  tidak,  apakah  petugas  sebelum  melakukan kode  mengecek  dahulu  hasil  penunjang  medis  sebelum  mengkode  tindakan  medis”. (informan 2)
2. Monitoring dan Evaluasi
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mendalam peneliti dengan informan 1 dan 2 mengenai yang mengikuti monitoring dan evaluasi untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil wawancara mendalam peneliti kepada informan dibawah ini:
202
“yang mengikuti monitoring evaluasi itu adalah verifikator kode, kemudian penunjang medis, komite medis, dan direktur rumah sakit yang ikut dan menghadiri rapat monitoring evaluasinya” (informan 1)
“Seharusnya  kan  yang  mengikuti  ee  monev  inikan  semua  dari  petugas  yang  terlibat dan terkait dalam proses monev itu” (informan 2)
3. Jadwal Monitoring dan Evaluasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  mendalam  peneliti  dengan  informan  1  dan  2 mengenai  jadwal  dalam  Monev  untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara mendalam  peneliti  kepada  informan  dibawah  ini: “jadwalnya  itu  setiap  3  bulan    1  kali dalam  setahun,  seharusnya  menurut  kakak  ya  monitoringnya  dilakukan  sekali  sebulan karena jika tidak dilakukan akan terjadi terus perihal persepsi ini gtu...” (informan 1,2)
Monitoring dan evaluasi digunakan untuk memastikan  bahwa  yang di planning  betul- betul dilaksanakan, input sudah ada dan proses telah dilakukan seperti rencana yang sudah ditetapkan, sehingga membuahkan hasil yang lebih baik [14].
Menurut peneliti walaupun kegiatan  monitoring evaluasi sudah dijadwalkan sebanyak 3  bulan  sekali  dalam  1  tahun,  namun  itu  masih  kurang  maksimal,  seharusnya  kegiatan monev  tersebut  dilakukan  setiap  bulannya  agar  tingkat  pengawasannya  terhadap  pending klaim  itu  lebih  bagus  lagi  dan  berkurangnya  kejadian  perbedaan  persepsi  kode  tindakan medis tersebut.

## Gambar 1. Peta Konsep Perbedaan Persepsi Verifikator tentang Kode Tindakan Medis
Perbedaan Persepsi Verifikator tentang Kode Tindakan Medis Proses Input SDM Sarana dan Prasarana SOP Monitoring evaluasi Pelaksanaan Kualitatif Pendidikan Pelatihan Verifikator kode sudah sesuai, tetapi verifikator BPJS belum sesuai Sudah mengikuti pelatihan Sudah terpenuhi Sulit baca tulisan dokter Sudah ada dan sesuai Tidak ada didalam ruangan Sudah sesuai Persepsi verifikator Kode Persepsi verifikator BPJS Belum sesuai Sudah dilaksanakan 3 bulan sekali Kurang maksimal
203

## 4. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Kualifikasi  pendidikan  verifikator  kode  sudah  sesuai,  tetapi  untuk  verifikator  BPJS belum  sesuai  karena  latar  belakang  pendidikan  verifikator  BPJS  tersebut  adalah sarjana kesehatan masyarakat.
2. Untuk pelatihan sudah didapatkan oleh kedua verifikator sudah ada.
3. Untuk pelaksanaan sarana prasarana verifikasi kode tindakan medis sudah mencukupi dengan  baik.  Masih  ada  hambatan  yaitu  komputer  yang  kadang  suka  error  sehingga verifikator  memanggil  petugas  IT  yang  ada  di  rumah  sakit.  Tulisan  DPJP  (Dokter Penanggung Jawab Pasien) yang sulit dibaca oleh verifikator, karena terjadi hal seperti itu verifikator melapor kepada case manager lalu nanti case manager yang konfirmasi kepada DPJP.
4. Untuk  SOP  dalam  pelaksanaan  verifikasi  kode  tindakan  medis  sudah  tersedia  dan sudah  disosialisasikan  pada  ruangan  casemix,  namun  SOP  tersebut  tidak  ada  tertera atau tertempel dalam ruangan casemix.
5. Pelaksanaan verifikasi kode tindakan medis sudah dilaksanakan dengan baik.
6. Perbedaan persepsi untuk kode tindakan  medis dikarenakan  verifikator BPJS  berpikir untuk kode tindakan medis tersebut berdasarkan severity levelnya sedangkan menurut verifikator kode berdasarkan sumber daya yang paling banyak dihabiskan.
7. Kegiatan  monitoring  evaluasi  telah  dilakukan  dan  diikuti  oleh  verifikator  kode, penunjang  medis, komite  medis, dan direktur rumah sakit. Jadwal pelaksanaan sudah ditetapkan yaitu: 1 kali dalam 3 bulan.

## REFERENCES
[1] D.  Mardiawati  and  D.  Leonard,  “Analisis  Pelaksanaan  Pengodean  Tindakan  Medis Pasien  JKN  Di  RSI  Siti  Rahmah  Padang,” Jurnal  Endurance :  Kajian  Ilmiah Problema  Kesehatan ,  vol.  3,  no.  3,  Art.  no.  3,  Oct.  2018,  doi: 10.22216/jen.v3i3.2764.
[2] L. Indawati, “Analisis Akurasi Koding Pada Pengembalian Klaim BPJS Rawat Inap Di  RSUP  Fatmawati  Tahun  2016,” Jurnal  Manajemen  Informasi  Kesehatan Indonesia (JMIKI) , vol. 7, no. 2, Art. no. 2, Oct. 2019, doi: 10.33560/jmiki.v7i2.230.
[3] R. DPR, “UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJS.”
http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhan/UU%20No.%2040%20Tahun%20 2004%20tentang%20SJSN.pdf (accessed Jan. 12, 2021).
[4] R. Kemenkes, Permenkes No. 71 Th 2013 ttg Pelayanan Kesehatan Pada JKN . 2013. Accessed:
Jan. 11, 2021. [Online]. Available: https://www.kemkes.go.id/resources/download/general/PMK%20No.%2071%20Th %202013%20ttg%20Pelayanan%20Kesehatan%20Pada%20JKN.pdf [5] R.
DPR,
“UU_No._44_Th_2009_ttg_Rumah_Sakit.”
https://dinkes.bantenprov.go.id/upload/article_doc/UU_No._44_Th_2009_ttg_Ruma h_Sakit.pdf (accessed Jan. 12, 2021).
[6] Menteri Kesehatan, “Permenkes No. 147/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah
Sakit.”
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139972/permenkes-no- 147menkesperi2010-tahun-2010 (accessed Jan. 11, 2021).
[7] Menteri  Kesehatan,  “Permenkes  No.  269/Menkes/Per/III/2008:  Rekam  Medis.” https://ngada.org/menkes269-2008.htm (accessed Jan. 11, 2021).
[8] Menteri  Kesehatan,  “Permenkes  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional,” 2018.
204
https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/03/bn874-2014.pdf (accessed Jan. 11, 2021).
[9] R.  Kemenkes, Permenkes Nomor. 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis SISTEM INDONESIAN  CASE  BASE  GROUPS  (INA-CBGs) .  2014.  Accessed:  Jan.  11,  2021. [Online].
Available:
http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhan/PMK%20No.%2027%20ttg%20Ju knis%20Sistem%20INA%20CBGs.pdf
[10]  R.  Menteri  Kesehatan, PERMENKES  nomor  55  tahun  2013  tentang  pekerjaan perekam medis . Accessed: Jan. 11, 2021. [Online]. Available: http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-menteri-kesehatan- nomor-55-tahun-2013-tentang-pekerjaan-perekam-medis.pdf
[11]  N. Soekidjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan . Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
[12]  K. E. Werdani, “Pencapaian Standar pengolahan Rekam Medis Sebelum dan sesudah pelatihan Di RSUD Pacitan,” vol. 4 No.1, pp. 62–66, 2016.
[13]  Gabriele,  “Analisis  Penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  di  Departemen Marketing dan HRD PT Cahaya Indo,” vol. 6, no. 1, 2018.
[14]  Bustami, Penjaminan  Mutu  Pelayanan  kesehatan  danAkseptabilitas .  Jakarta: Erlangga, 2011.
[15]  N. Soekidjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan . Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

## BIOGRAPHIES OF AUTHORS
Dewi Mardiawati, S.SiT., M. Biomed. Tamatan D4 Kebidanan Pendidik Politeknik Kementrian  Kesehatan  Padang  (Poltekes  Padang),  dan  S2  Biomedik  Universitas Andalas  Padang.  Saat  ini  aktif  sebagai  dosen  di  Prodi  D3  Rekam  Medis  dan Informasi Kesehatan STIKes Dharma Landbouw Padang.
Dr.  Linda  Handayuni,  S.KM.,  M.  Kes. Tamatan  S1  Kesehatan  Masyarakat Universitas  Andalas  Padang,  dan  S2  Ilmu  Lingkungan  Universitas  Negeri  Padang serta S3 Ilmu Lingkungan Univeritas Negeri Padang. Saat Ini aktif sebagai dosen di Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi STIKes Dharma Landbouw Padang.