## KAPABILITAS APARAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
Pramudi Harsono harsono70@yahoo.co.id
Jurusan Manajemen Pemasaranan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa Jalan Raya Jakarta Km 3 Serang- Banten
Abstract  :  The  village  as  a  spearhead  of  development  has  an  important  role  in development.  With  the  birth  of  the  Law    of  vilage  No.  6  /  2014  opened  a  great opportunity for the village to get a sizeable village funds. The village as an autonomous region  has  the  authority  to  remedy  to  manage  the  funds  of  the  village,  but  the  large amount  of  funds  that  must  be  managed  professionally  and  appropriately.  Meanwhile capabilities village head and village in Serang District still is lacking.  The purpose of this  study  was  to  analyze  the  capabilities  of  the  village  in  managing  the  funds  of  the village.  This  study  is  a  qualitative  study,  by  observation  and  analysis  of  documents. Guiding  theory  is  a  theory  of  Leonard  and  Barton  (2002),  namely:  Based  on  the knowledge and skills,  managerial systems, Technical Systems,  Values  and Norms. The results of the study explained that the knowledge and skills capability village head and village  in  Pandeglang  in  the  management  of  village  fund  allocation  is  still  lacking, especially the skill and expertise in accounting, financial reporting and accountability. Managerial  capabilities  are  lacking  because  the  village  head  in  planning  some  of  the village  chief  has  yet  to  make  programs  according  to  priorities.  Technical  capabilities concerning  the  financial  management  of  the  State  is  still  lacking.  Most  treasurer villages do not have enough knowledge in financial management and not a background of  expertise  such  as  accounting  vocational  graduates.  Financial  management  is  still manual. Capabilities Values and Norms. Village Head in Pandeglang in general it can be said either they already have good values and norms that come from the community. It's  just that  their  values  and  norms  of  society  can  not  be  performed  /  implemented  in organizational life.
Keywords :alocation, budgeting management, capabilities

## PENDAHULUAN
Desa  sebagai  kesatuan  masyarakat terkecil  memiliki  hak  otonom  untuk mengelola wilayahnya dengan ciri asli desa.
Sebagai  ujung  tombak  pembangunan  desa memiliki
peran penting dalam
menggerakkan  pembangunan  masyarakat. Desa  telah  berkembang  dalam  berbagai bentuk  sehingga  perlu  dilindungi  dan diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju, mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan  menuju  masyarakat  yang adil, makmur, dan sejahtera
Sebagai  daerah  yang  otonom  desa memiliki  hak  dalam  membuat  perencanaan pembangunan  di  desa  berikut  anggaran penerimaan  dan  belanja  desa  (APBDes) serta  mengelola  kekayaan  (asset)  desa, mencari  sumber-sumber  penghasilan  desa yang sah. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus  memiliki  kreatifitas  dan  kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan, agar dana, modal dan asset desa dapat dijadikan modal  untuk  mensejahterakan  masyarakat desa.
Alokasi  Dana  Desa  adalah  salah  satu sumber  penerimaan  desa  yang  berasal  dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa dalam pengalokasiannya mempertimbangkan:
Kebutuhan  penghasilan  tetap  Kepala  Desa dan  Perangkat  Desa,  Jumlah  Penduduk
Desa,  Angka  Kemiskinan  Desa,  Luas Wilayah  Desa  dan  Tingkat  Kesulitan Geografis  Desa.  Sehingga  Alokasi  Dana Desa per Desa akan berbeda-beda, tergantung kondisi desa. Alokasi Dana Desa di satu sisi memang menunjang terhadap
peningkatan kesejahteraan  masyarakat  desa,  membantu operasional  desa  dalam  merealisasikan program kerjanya. Tetapi disisi lain Alokasi Dana  Desa  juga  dapat  menjadi  buah simalakama,  karena  pengelolaan  yang salah.  KPK  dalam  tulisannya  di  Seputar Banten Online menjelaskan bahwa terdapat 14  potensi  persoalan  pengelolaan  Dana
Desa pada  empat  aspek,  yakni  aspek regulasi  dan  kelembagaan;  aspek  tata laksana;  aspek  pengawasan;  dan  aspek sumber  daya  manusia.  Pada  aspek  regulasi dan kelembagaan, KPK menemukan sejumlah  persoalan,  antara  lain;  Belum lengkapnya  regulasi  dan  petunjuk  teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa; Potensi tumpang tindih kewenangan antara
Kementerian  Desa    dan  Ditjen  Bina Pemerintahan  Desa  Kementerian  Dalam Negeri;  Formula  pembagian  dana  desa dalam  PP  No.  22  tahun  2015  tidak  cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan; Pengaturan
pembagian penghasilan  tetap  bagi  perangkat  desa  dari
ADD  yang  diatur  dalam  PP  No.  43  tahun 2014  kurang  berkeadilan;  serta  Kewajiban penyusunan  laporan  pertanggungjawaban oleh  desa  tidak  efisien  akibat  ketentuan regulasi yang tumpang
tindih.
Persoalan  yang  cukup  mencolok,  adalah formula pembagian dana desa yang berubah disebabkan  dari  PP  No.  60  tahun  2014 menjadi PP No. 22 tahun 2015. Pada Pasal 11  PP  No.  60  tahun  2014  formulasi penentuan besaran dana desa per kabupaten/kota  cukup  transparan  dengan mencantumkan  bobot  pada  setiap  variabel, sementara  pada  Pasal  11  PP  No.  22  tahun 2015, formula pembagian dihitung berdasarkan  jumlah  desa,  dengan  bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung  dengan  menggunakan  formula jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas wilayah  dan  tingkat  kesulitan  geografis. Sebagai ilustrasi, bila mengikuti formula PP No.  60/2014,  Desa  A  yang  memiliki  21 dusun  dengan  luas  7,5  km  persegi  ini akan mendapatkan  dana  desa  sebesar  Rp  437 juta, sedangkan Desa B yang  memiliki tiga dusun dan luas 1,5 km persegi mendapatkan sebesar  Rp  41  juta.  Namun,  dengan peraturan yang baru, PP No. 22/2015, Desa A  mendapatkan  Rp  312  juta  dan  Desa  B mendapatkan 263 juta.
Pada  aspek  tata  laksana,  terdapat  lima persoalan,  antara  lain  Kerangka  waktu siklus  pengelolaan  anggaran  desa  sulit
dipatuhi  oleh  desa;  Satuan  harga  baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa Belum Tersedia; Transparansi rencana penggunaan dan  pertanggungjawaban  APBDesa  Masih Rendah; Laporan pertanggungjawaban yang dibuat  desa  belum  mengikuti  standar  dan rawan  manipulasi;  serta  APBDesa  yang disusun  tidak  sepenuhnya  menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.
Mengenai poin terakhir ini, berdasarkan regulasi  yang  ada,  mekanisme  penyusunan
APBDesa dituntut dilakukan secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa.  Namun, tidak selamanya kualitas rumusan APBDesa  yang  dihasilkan  sesuai  dengan kebutuhan  prioritas  dan  kondisi  desa tersebut. Misalnya, Desa X yang kondisinya minim  infrastruktur  dan  proporsi  jumlah penduduk mayoritas miskin, justru memprioritaskan penggunaan APBDes untuk renovasi kantor desa yang kondisinya masih  relatif  baik.  Atau  Desa  Y  yang memprioritaskan  pendirian  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) perdagangan cengkeh dibanding, meski daerahnya minim infratruktur. Sementara  pada  aspek  pengawasan,
terdapat  tiga  potensi  persoalan,  yakni
Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan  keuangan  di  desa  masih rendah;  Saluran  pengaduan  masyarakat tidak  dikelola  dengan  baik  oleh  semua daerah;  dan  Ruang  lingkup  evaluasi  dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  camat belum jelas.
Sedangkan  pada  aspek  sumber  daya manusia,  terdapat  potensi  persoalan,  yakni tenaga  pendamping  berpotensi  melakukan korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparat  desa.  Hal  ini  berkaca  pada  program sejenis  sebelumnya,  PNPM  Perdesaan,
dimana tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi membantu masyarakat dan aparat desa, justru
melakukan korupsi dan kecurangan.
Oleh  karena  itu  agar  Alokasi  Dana Desa  menjadi  efektif  efesien  dan  tidak
menimbulkan  permasalahan  bagi  kepala desa,  perangkat  desa  dan  pemerintah kabupaten  atau  kota,  maka  kapabilitas pemerintah desa menjadi suatu kemampuan yang  harus  dimiliki  oleh  kepala  desa  dan perangkat lainnya dalam pengelolaan keuangan desa.

## PEMBAHASAN
Pengertian Desa Menurut Widjaja (2003), desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat  istimewa.  Landasan  pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat[1]. Berdasarkan  UU  No.22  tahun  1999, Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa    adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan  Nasional  dan  berada  di Daerah Kabupaten.
Dalam UU No. 6 tahun 2014 lebih jauh desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.

## Keuangan Desa
Menurut  UU  No  6  Tahun  2014 Keuangan  Desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai  dengan uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pendapatan Desa bersumber dari :
a.  Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha,hasil aset,swadaya dan partisipasi,
gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
b.  Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c.  Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/Kota;
d.  Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan    yang diterima Kabupaten/Kota;
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f.  Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

## 2.3. Alokasi Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa  berasal  dari  APBD kabupaten/kota  yang  bersumber  dari bagian  dana  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh kabupaten.kota  untuk  desa  paling sedikit 10%.
Nurcholis  (2011:89)  tujuan  alokasi  dana desa adalah :
a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran  pembangunan  di  tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. c. Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur perdesaan d. Meningkatkan  pengamalan  nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan  kegiatan  social  dan ekonomi masyarakat
g. Mendorong  peningkatan  keswadayaan dan gotong royong masyarakat
h. Meningkatkan  pendapatan  desa  dan masyarakat  desa  melalui  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDesa)
Rumus  yang  digunakan  dalam  alokasi dana  desa  menurut  Nurkholis  (2011:89) adalah :
a. Asas  Merata,  yaitu  besarnya  bagian alokasi  dana  desa  yang  sama  untuk setiap  desa,  yang  selanjutnya  disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
b. Asas  Adil,  yaitu  besarnya  bagian alokasi  dana  berdasarkan  Nilai  Bobot
Desa  (BDx)  yang  dihitung  dengan rumus  dan  variable  tertentu  (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya  disebut  Alokasi  Dana  Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase  perbandingan  antara  asas merata  dan  adil  adalah  besarnya
ADDM  adalah  60%  dari  jumlah  ADD dan  besarnya  ADDP  adalah  40%  dari jumlah ADD.
Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh tim  pelaksana  desa  dengan  mengacu  pada peraturan  bupati/wali  kota.  Penggunaan anggaran  alokasi  dana  desa  adalah  sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah  desa,  sebesar  70%  untuk  biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk  :
a. Biaya  perbaikan  sarana  public  dalam skala kecil
b. Penyerahan  modal  usaha  masyarakat melalui  badan  usaha  milik  desa (BUMDesa)
c. Biaya untuk ketahanan pangan
d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
e. Teknologi tepat guna
f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
g. Pengembangan social budaya
h. Kegiatan lain yang dianggap penting
Kapabilitas Organisasi Makadok (2001;389) mendefinisikan kapabilitas  sebagai  jenis  khusus  dari sumber  daya  yang  tidak  dapat  diganti  dan melekat  pada  organisasi  yang  tujuannya untuk  meningkatkan  produktivitas  sumber
daya  lainnya.  Barney  dan  Clark  (2007) dalam Kusumasari (2014:44) mendefinisikan  kapabilitas  sebagai  atribut organisasi,  seperti  modal  keuangan,  fisik dan individu/organisasi, yang dapat dieksploitasi  dalam  penerapan  strategi organisasi.
Ada empat dimensi kapabilitas menurut
Leonard dan Barton (2002), yaitu :
1. Berbasis pengetahuan dan keterampilan 2. Sistim manajerial
3. Sistim Teknis
4. Nilai dan Norma

## Kapabilitas  Aparat  Pemerintah  Desa Dalam Pengelolaan Keuangan
Pemerintah  desa  wajib  mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib dan  disiplin.  Transparan  artinya  dikelola secara terbuka, akuntabel
artinya dipertanggungjawabkan  secara  legal  dan partisipatif  artinya  melibatkan  masyarakat dalam  penyusunannya.  Selain itu  keuangan desa  harus  dibukukan  dalam  system pembukuan  yang  benar  sesuai  dengan kaidah system akuntansi keuangan
pemerintahan. Kepala desa adalah pemegang
kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa  dan mewakili pemerintah desa dalam pemilikan kekayaan  desa  yang  dipisahkan.  Kepala Desa  dalam  melaksanakan  pengelolaan keuangan  desa  dibantu  oleh  pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yaitu  sekretaris  desa  dan  perangkat  desa lainnya.  Sekretaris  desa  bertindak  selaku coordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan  desa  dan  bertanggungjawab kepada  kepala  desa.  Pemegang  kas  desa adalah  bendahara  desa.  Kepala  desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa. Kapabilitas Pengetahuan dan Keterampilan Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  di Kabupaten  Pandeglang  dalam  mengelola Dana  Desa  harus  memiliki  pengetahuan
terkait dengan peraturan tentang pengelolaan dana desa seperti yang tertuang dalam  Undang_undang  Nomor  6  tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah  Nomor  43  tahun  2014  tentang
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa.  Sebagian  kepala  Desa pada  awalnya  menganggap  bahwa  ADD adalah  hak  Desa  oleh  karena  itu  mereka dapat  mengalokasikan  sesuai  keinginan mereka, tetapi setelah mendapatkan pengetahuan dan sosialisasi yang disampaikan  oleh  Pemerintah  Kota  mereka mengetahui  peruntukan  dari  alokasi  dana desa.  Nota  Keuangan  RAPBN-P  2015, Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN diprioritaskan untuk dapat mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan  masyarakat.  Prioritas  yang terkait  dengan  pembangunan  desa,  antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan:
1. Infrastruktur  desa,  seperti  tambatan perahu dan jalan permukiman;
2. Jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian dan prasarana kesehatan desa seperti  air  bersih,  sanitasi  lingkungan, dan Posyandu;
3. Sarana  dan  prasarana  pendidikan  dan kebudayaan,  seperti  taman  bacaan masyarakat,  pendidikan  usia  dini  dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; serta
4. Sarana  dan  prasarana  ekonomi/usaha ekonomi  produktif  seperti  pasar  desa, pembibitan  tanaman  pangan,  lumbung desa,  pembukaan  lahan  pertanian,  serta pengembangan usaha ikan dan ternak. Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan  masyarakat,  antara  lain berupa:
1. Pelatihan  usaha  ekonomi,  pertanian, perikanan dan perdagangan;
2. Pelatihan teknologi tepat guna; serta
3. Peningkatan kapasitas masyarakat termasuk  kelompok  usaha  ekonomi, kelompok  tani,  kelompok  nelayan, kelompok  pengrajin,  dan  kelompok perempuan.
Pengalokasian  ADD  untuk  penghasilan tetap  kepala  Desa  dan  perangkat  Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut: a.  ADD  yang  berjumlah  kurang  dari
Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)  digunakan  maksimal  60% (enam puluh perseratus); b.  ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00  (tujuh  ratus  juta rupiah)  digunakan  maksimal  50% (lima puluh perseratus); c.  ADD  yang  berjumlah  lebih  dari Rp700.000.000,00  (tujuh  ratus  juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00  (sembilan  ratus juta  rupiah)  digunakan  maksimal
40% (empat puluh perseratus); dan
d.  ADD  yang  berjumlah  lebih  dari Rp900.000.000,00  (sembilan  ratus juta  rupiah)  digunakan  maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
Bupati/walikota  menetapkan  besaran penghasilan tetap: a.  kepala Desa; b.  sekretaris  Desa  paling  sedikit  70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan  tetap  kepala  Desa  per bulan; dan c.  perangkat  Desa  selain  sekretaris
Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus)  dari  penghasilan  tetap kepala Desa per bulan.
Pengetahuan  dan  keterampilan Kepala Desa  di  kabupaten  Pandeglang  dalam pengelolaan  Alokasi  dana  Desa  masih kurang  baik,  hal  ini  dikarenakan  rata-rata latar  belakang  pendidikan  adalah  SLTA sederajat,  ada  yang  lulusan  pesantren, SLTA  dan  SMA.  Mereka  rata-rata  tidak memiliki  pengetahuan  dasar  terkait  dengan pengelolaan keuangan. Contoh kasus adalah di  Kecamatan  Cisata,  kecamatan  Cisata memiliki 9 Desa, dari 9 orang Kepala Desa di Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang  ,  1  orang  lulusan  SLTP,  7 orang  lulusan  SLTA  dan  1  orang  lulusan perguruan tinggi.
Pengelolaan  keuangan  memerlukan sumber  daya  manusia  yang  memiliki pengetahuan  tentang  aturan  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  keuangan  Negara, mulai  dari  perencanaan  yang  benar  sampai pada sistim pertanggungjawaban. Selain itu dalam pengelolaan keuangan juga diperlukan keterampilan akuntansi, manajemen  dan  penggunaan  program- program  computer.  Ketua  Apdesi  Provinsi
Banten  tidak  membantah  bahwa  kepala Desa  di  Provinsi  Banten,  sebagian  besar belum memiliki kemampuan dalam pengelolaan alokasi  dana desa, oleh  karena itu  mereka  mengusulkan  agar  pemerintah daerah  Kabupaten/Kota  menyelenggarakan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan  keuangan.  Hal  ini  untuk menghindari  masalah  hukum  yang  akan terjadi  dikemudian  hari,  yang  disebabkan ketidak  tahuan  dan  kurangnya  ketrampilan dalam pengelolaan keuangan Negara.
Dalam  perencanaan  dan  pelaporan dana  desa  akan  dilakukan  melalui  Sistim Informasi  manajemen  Alokasi  Dana  Desa (SIM-ADD).  SIM-ADD  digunakan  dalam membuat  SPJ  Alokasi  Dana  Desa  yang terintegrasi dengan Kecamatan dan Kabupaten.  Oleh  karena  itu  sumber  daya dalam  pengelolaan  ADD  selain  memiliki pengetahuan  yang  mumpuni  terkait  dengan prinsip-prinsip, aturan pelaksanaannya, juga harus memiliki ketrampilan dalam mengoperasikan  computer  dan  program- program komputer yang mendukung pembuatan laporan keuangan. Kepala  desa  yang  memiliki  kekuatan  dari sisi kualitas pengetahuan dan kepemimpinan  sangatlah  penting  karena masyarakat  desa  sangat  menaruh  harapan bagi  kemajuan  desa  pada  kepala  desa sebagai  pemimpin  mereka. Harapan masyarakat  desa  bertumpu  pada  kehadiran kepala  desa  untuk  membawa  desa  ke  arah yang lebih baik.
Kepala  desa  adalah  sosok  masyarakat  dari warga  desa  itu  sendiri  yang  diyakini  akan mampu  membawa  berbagai  permasalahan di desa untuk perbaikan.
Peran kepala desa sangat menentukan maju mundurnya  sebuah  desa.  Untuk  itu  bagi kepala  desa  yang  telah  terpilih  diharapkan agar  menghargai  amanah  yang  diserahkan oleh seluruh masyarakat itu kepadanya.

## Kapabilitas Sistim Teknis
Sistim  Teknis  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  di  Kabupaten  Pandeglang  mengacu pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 4 Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Dana Alokasi  Desa.  Berikut  ini  adalah  teknis- teknis  yang  perlu  diperhatikan  dalam pengelolaan dana alokasi desa.

## Sumber Dana
(1)  Sumber  Dana  Alokasi  Desa  (DAD) bersumber dari APBD yang berasal dari : a.  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah kepada Pemerintah desa; dan b. Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa.
(2) Prosentase alokasi DAD terdiri dari : a.  Bagi  hasil  Pajak  Daerah  diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen); b.  Bagi  hasil  Retribusi  Daerah  diberikan sebagian secara proporsional; dan c. Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen).

## Prinsip Pengelolaan
(1)   DAD dibagikan kepada semua Desa di wilayah  Daerah  secara  proporsional dan merata.
(2)   Pengelolaan  DAD  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan  keuangan  desa  lainnya yang diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (3)   Pengelolaan  DAD,  terutama  untuk belanja pemberdayaan masyarakat,direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan secara   musyawarah  untuk mufakat yang melibatkan Pemerintahan Desa dan Masyarakat serta dituangkan dalam Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa dan APBDes.
(4)   Pengelolaan DAD dilaksanakan menggunakan  prinsip  hemat,  terarah dan terkendali. (5)   Pengelolaan DAD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum. Perhitungan Variabel Bobot Desa (1) Rumus yang digunakan dalam penentuan ADD adalah : a.  Azas  merata  adalah  besarnya  bagian
ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya  disebut  Alokasi  Dana  Minimal (ADM);
b.  Azas  adil  adalah  besarnya  bagian  ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa, yang selanjutnya  disebut  Alokasi  Dana  Variabel (ADV) dihitung secara proporsional dengan  rumus  dan  variabel  tertentu misalnya :
1.  Luas  wilayah  yaitu  luas  wilayah  suatu desa dibandingkan luas wilayah se – Kabupaten; 2. Jumlah penduduk yaitu jumlah penduduk suatu desa dibandingkan jumlah penduduk se – Kabupaten; 3.  Jumlah  keluarga  miskin  yaitu  jumlah keluarga miskin suatu desa dibandingkan  jumlah  keluarga  miskin se-Kabupaten Pandeglang;
4.  Realisasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan tahun sebelumnya;
5. Penghargaan bagi desa berprestasi seperti desa  yang  lunas  PBB,  desa  Juara Lomba desa, dll; dan
6. Ketersediaan pelayanan publik.
(2)  Besarnya  prosentase  perbandingan  azas merata  dan  adil  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  yaitu  besarnya  ADM  adalah 60%  (Enam  puluh  per  seratus)  dan  ADV adalah  40%  (Empat  puluh per  seratus)  dari jumlah ADD.

## PENGGUNAAN DAD
DAD  diberikan  secara  langsung  kepada desa-desa.
(1)  DAD  yang  berasal  dari  Bagi  Hasil Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dialokasikan
untuk  Belanja  Operasional  Pemerintahan Desa.
(2) DAD yang berasal dari ADD dialokasikan untuk Belanja Operasional Pemerintahan  Desa  sebesar  30  %  (tiga puluh per seratus) dan untuk Belanja Pemberdayaan  Masyarakat  sebesar  70  % (tujuh puluh perseratus).
(3) Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Tunjangan / Insentif Kepala Desa; b. Tunjangan / Insentif Perangkat Desa; c. Tunjangan / Insentif BPD; dan d. Belanja Administrasi Perkantoran. (4)  Belanja  Pemberdayaan  Masyarakat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), meliputi :
a.  Penanggulangan  kemiskinan  diantaranya pendirian Lumbung Desa;
b.  Peningkatan  Kesehatan  Masyarakat diantaranya penataan Posyandu; c. Peningkatan pendidikan dasar; d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan,prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial; e.  Penyusunan  dan  pengisian  Profil  Desa, penyediaan  data  data,  buku  administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya ; f. Pemberdayaan sumber daya aparatur desa ;
g.  Penunjang  kegiatan  pelaksanaan  10 program PKK ;
h. Kegiatan Perlombaan Desa ;
i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa ; j. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong ;
k. Peningkatan
kapasitas lembaga kemasyarakatan;
l.  Peningkatan  potensi  masyarakat  bidang keagamaan, pemuda dan olahraga; m. Penyertaan Modal Desa; n. Perpustakaan Desa; dan o.  Kegiatan  lainnya  yang  diperlukan  oleh desa.
(5)  Penggunaan  DAD  tidak  diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

## Perencanaan  Penggunaan  Dana  Alokasi
Desa
(1)  Kepala  Desa,  BPD  dan  LPM  Desa menyusun rencana penggunaan DAD untuk kegiatan pembangunan desa melalui musyawarah desa.
(2)  Penjabaran  rencana  penggunaan  DAD diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Desa tentang APBDes.

## Penetapan  Besaran  Dan  Tata  Cara Pencairan DAD
Penetapan  Besaran  alokasi  DAD  serta  tata cara dan persyaratan pencairan DAD ditetapkan  dengan  Keputusan  Bupati  untuk tiap tahun anggaran.
Kapabilitas Sistim Manajerial Dalam UU desa dijelaskan bahwa
pengelolaan ADD adalah sebagai berikut :
(1)  Untuk  efektivitas  Pengelolaan  DAD dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim  Pendamping  Tingkat  Kecamatan  dan Tim Pelaksana DAD Tingkat Desa.
(2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan  tugasnya  dibantu  oleh  Tim Teknis.
(3)  Tim  Fasilitasi  Pengelolaan  DAD Tingkat  Kabupaten  ditetapkan  dengan Keputusan  Bupati  yang  keanggotaannya meliputi dinas/instansi yang terkait Dalam pengelolaan ADD pada tingkat desa dilakukan  oleh  Tim  Pelaksana  Tingkat Desa, sebagai berikut :
(1)  Tim  Pelaksana  Tingkat  Desa  adalah Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Desa  (PTPKD)  yang  ditetapkan  dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : 1. Bidang Operasional Pemerintahan Desa : a. Pengarah; b. Ketua;
c. Sekretaris;
d. Bendahara; dan
e. Anggota sebanyak 2 (dua) orang.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Pengarah;
b. Ketua;
c. Sekretaris;
d. Bendahara; dan
e. Anggota sebanyak 2 (dua) orang.
(2)  Tugas  tim  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut :
a.   Menyelenggarakan musyawarah di Desa  mengenai  rencana  penggunaan
Dana  Alokasi  Desa  yang  kemudian disusun  dalam  suatu  dokumen  rencana kegiatan; b.   Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik dan pertanggungjawaban  keuangan  secara berjenjang  kepada  Tim  Pendamping
Pengelolaan  DAD  Tingkat  Kecamatan dan  Tim  Fasilitasi  Pengelolaan  DAD Tingkat Kabupaten; dan
c.   Melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan bidang tugasnya.
a. Pelaporan dan Pertanggungjawaban (1)  Setiap  Desa  wajib  melaporkan  dan mempertanggungjawabkan pengelolaan DAD.
(2)  Laporan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), terdiri dari:
a.   Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan pengelolaan DAD dibuat secara rutin setiap bulannya; dan b.   Laporan Akhir, yaitu laporan keseluruhan dari pelaksanaan pengelolaan  DAD  yang  dibuat  paling lambat  3  bulan  setelah  berakhirnya Tahun  Anggaran  dengan  susunan sebagai berikut :
1. Pendahuluan;
2. Program dan kegiatan DAD;
3. Pelaksanaan pengelolaan DAD;
4. Permasalahan upaya pemecahan masalah; 5. Perkembangan fisik; dan 6. Penutup. (3)  Laporan  Berkala  dan  Laporan  Akhir sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) disampaikan  oleh  Tim  Pelaksana  Desa kepada Tim Pendamping Tingkat
Kecamatan  untuk  direkap  yang  selanjutnya melaporkannya  kepada  Bupati  Cq.  Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
(4)  Pertanggungjawaban  pengelolaan  DAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terintegrasi dengan Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  yang disampaikan  kepada  Bupati  melalui  Camat dan  tembusan  disampaikan  kepada  Kepala BPMPD.

## b. Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan  dan  Pengawasan  terhadap pengelolaan DAD dilaksanakan sebagai berikut:
a.    BPMPD  dan  Camat  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa; b.   Inspektorat  sebagai  aparat  pengawasan intern Kabupaten melaksanakan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa; c.  Kepala  Desa  setiap  3  (tiga)  bulan  sekali melakukan  pemeriksaan  penatausahaan administrasi  dan  keuangan  DAD,  yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; dan
d. Masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan DAD.

## Nilai- Nilai dan Norma
Nilai-nilai  dan  Norma  adalah  dasar seseorang  dalam  berprilaku.  Nilai-nilai  dan Norma  adalah  landasan  yang  mengarahkan individu-individu  sebuah  organisasi  untuk mencapai tujuannya. Sehingga dapat dikatakan  bahwa  nilai-nilai  dan  norma dapat  menjadi  pedoman  dan  pengarah kepala  desa  dan  perangkatnya  bagaimana harus  bekerja  sesuai  dengan  nilai-nilai kebajikan,  kemanusiaan  dan  lain-lain. Meningkatnya  kesadaran  masyarakat  untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan  Negara  mempengaruhi  nilai-nilai dan norma yang dianut oleh penyelenggara pemerintahan  dan  pengelola  keuangan Negara  baik  dari  tingkat  pusat  sampai pemerintah desa.
Nilai    adalah  ukuran-  ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan,
keyakinan-keyakinan,  yang  hidup  dan berkembang dalam  masyarakat serta dianut oleh  banyak  orang  dalam  lingkungan masyarakat  mengenai  apa  yang  benar, pantas,  luhur,  dan  baik  untuk  dilakukan.
Mengelola  dana  alokasi  desa  adalah amanah,  maka  nilai  utama  yang  harus dimiliki  oleh  kepala  desa  dan  perangkat desa  yang  diberikan  kewenangan  untuk mengelola  dana  tersebut  adalah  nilai kejujuran dan kedisiplinan.
Nilai kejujuran akan menghindarkan seseorang  dari  perbuatan  curang,  seperti manipulasi  dan  korupsi.  Sehingga  tidak akan terjadi kebocoran dana yang disebabkan oleh keserakahan oknum kepala desa.  Sementara  itu  kedisiplinan  juga menjadi  nilai  penting,  karena  alokasi  dana desa  harus  dialokasikan  sesuai  dengan peruntukannya,  tidak  untuk  kepentingan pribadi  kepala  desa.  Kedisiplinan  dapat mencegah adanya kelalaian dalam penggunaan dana atau laporan pertanggungjawaban. Manusia  tidak  pernah  lepas  dari peraturan.  Di  mana  pun  dan  kapan  pun  di sekeliling kita terdapat aturan yang membatasi perilaku manusia. Norma
Sosial adalah  patokan  perilaku  manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsinya adalah  untuk  memberi  batasan  berupa perintah  atau  larangan  dalam  berperilaku, memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan  nilai  yang  berlaku  di  masyarakat dan menjaga solidaritas antaranggota masyarakat.  Oleh  karena  fungsi-fungsi tersebut,  maka  sosialisasi  norma  memiliki peran  yang  penting  dalam  mewujudkan ketertiban sosial.
Berdasarkan  daya  pengikatnya,  norma dibedakan menjadi empat.
1) Cara  ( usage ) merupakan  norma  yang daya pengikatnya sangat lemah.
2) Kebiasaan  ( folkways ) ialah  aturan  yang daya pengikatnya lebih kuat dari usage.
3) Tata  kelakuan  ( mores ) ialah  aturan yang  telah  diterima  masyarakat  dan biasanya berhubungan dengan sistem kepercayaan atau keyakinan. 4) Adat istiadat ( custom ) merupakan aturan yang memiliki sanksi keras terhadap pelanggarnya, berupa penolakan atau pengadilan. Jenis-jenis norma dibedakan atas 6, yaitu : 1) Norma Agama
2) Norma Kesusilaan (Mores) 3) Norma Adat 4) Norma Kebiasaan 5) Norma Kesopanan
6) Norma Hukum
Norma  serta  nilai  sosial  dibentuk  dan disepakati bersama. Tidak dapat dimungkiri bahwa  nilai  dan  norma  dijadikan  sebagai pelindung  dari  tindakan  destruktif  orang lain  terhadap  diri.  Nilai  dan  norma  sosial memiliki peranan yang berarti bagi individu anggota suatu masyarakat maupun masyarakat  secara  keseluruhan.  Peran- peran tersebut antara lain: 1) Sebagai Petunjuk Arah (Orientasi) Bersikap dan Bertindak 2) Sebagai  Pemandu  dan  Pengontrol  bagi Sikap dan Tindakan Manusia 3) Sebagai  Pendorong  Sikap  dan  Tindakan Manusia 4) Sebagai  Benteng  Perlindungan  bagi Keberadaan Masyarakat 5) Sebagai Alat Pemersatu Anggota Masyarakat Dalam  Sosiologi,  solusi  tepat  dalam menangani pelanggaran norma menggunakan pengendalian sosial. Pengendalian  sosial adalah  cara  dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan, guna mengajak,
mendidik, serta memaksa warga masyarakat untuk  berperilaku  sesuai  dengan  norma sosial.
Berikut ini merupakan beberapa usaha agar masyarakat menaati aturan-aturan yang ada, seperti:
1) Mempertebal  keyakinan  para  anggota masyarakat  akan  kebaikan  adat  istiadat yang ada 2) Memberi ganjaran kepada warga masyarakat yang biasa taat. 3) Mengembangkan  rasa  malu  dalam  jiwa masyarakat  yang  menyeleweng  dari  adat istiadat. 4) Mengembangkan  rasa  takut  dalam  jiwa warga masyarakat yang hendak menyeleweng  dari  adat  istiadat  dengan berbagai ancaman dan kekuasaan.
Nilai  dan  norma  menjadi  penting  dalam pengelolaan keuangan karena dapat membatasi kepala desa untuk berbuat tidak jujur,  curang,  mementingkan  diri  sendiri. Dengan  dibentengi  nilai  dan  norma diharapkan dana alokasi desa yang jumlahnya  tidak  sedikit  itu  benar-benar dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh  seluruh masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan studi literature dan hasil observasi,  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut :
Kapabilitas pengetahuan dan keterampilan  kepala  desa  dan  perangkat desa  di  Kabupaten  Pandeglang  dalam pengelolaan  Alokasi  dana  desa  masih kurang,  terutama  ketrampilan  dan  keahlian dalam akuntansi, pembuatan laporan keuangan  dan  pertanggungjawaban.  Untuk mendapatkan  Alokasi  Dana  Desa,  setiap desa  harus  membuatkan  profil  desa,  yang berisi data yang berkaitan dengan kependudukan, kemiskinan, keuangan. Pengisian  profil  desa  dan  SPJ  dilakukan secara  on  line  melalui  Sistim  Informasi Manajemen  –  Alokasi  Dana  Desa  (SIM- ADD) yang terintegrasi ke Kantor Kecamatan dan Kantor Kabupaten menuntut kemampuan dalam mengoperasikan komputer. Kapabilitas  manajerial  merupakan kemampuan yang dimiliki dalam mengelola organisasi, dalam hal ini adalah kemampuan  mengelola  pemerintahan  desa dalam  pengelolaan  keuangan.  Kemampuan manajerial  dilihat  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan  sampai  pada    pelaporan  atau membuat laporan pertanggungjawaban.
Dalam  perencanaan  beberapa  Kepala  Desa belum  membuat  program  sesuai  dengan skala prioritas .
Kapabilitas teknis menyangkut pengelolaan keuangan Negara masih
kurang.  Sebagian  bendahara  desa  tidak memiliki  pengetahuan  yang  cukup  dalam pengelolaan  keuangan,  bukan  berlatar belakang  keahlian  seperti  lulusan  SMK
Akuntansi.  Pengelolaan  keuangan  masih bersifat manual.
Kapabilitas  Nilai  dan  Norma.  Kepala Desa  di  Kabupaten  Pandeglang  secara umum  dapat  dikatakan  baik  mereka  sudah memiliki  nilai-nilai  kebaikan  dan  norma- norma yang berasal dari masyarakat. Hanya saja nilai dan norma yang mereka dapat dari lingkungan  masyarakat  tidak  dilakukan /diterapkan dalam kehidupan berorganisasi.

## Saran dan Rekomendasi
Saran  dari  penelitian  ini  adalah  perlu ditingkatkannya kemampuan terkait dengan pengetahuan,  keterampilan,  sistim  teknis, sistim  manajerial  dan  dalam  pengelolaan keuangan  daerah.  Pemerintah  Desa  perlu melakukan  seleksi  apabila  ingin  merekrut staf baru.
Nilai-nilai  dan  norma  yang  baik  di masyarakat  seharusnya  diterapkan  dalam kehidupan berorganisasi. Dalam pengelolaan keuangan dana desa diperlukan nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan. Rekomendasi  :  Pemerintah  Kabupaten Pandeglang bekerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri , IPDN
menyelenggarakan  bimbingan  teknis  bagi kepala  desa  dan  bendahara  desa  dalam pengelolaan dana desa .

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  John  W,  2012. Research  Design Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan Mixed, New  Jersey  London,  Lawrence Erlbaum Associates Publisher Nurcholis,  Hanif,  2011. Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa , Jakarta. Erlangga Widjaja,  HAW,  2003. Otonomi  Desa Merupakan  Otonomi  Yang  Asli,  Bulat dan  Utuh, Jakarta,  RadjaGrafindo
Perkasa
Undang-Undang  Nomor  Nomor  6  Tahun
2014 Tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014 Tentang Desa