PARTISIPASI PRIA DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)

## Reno Muhatiah
Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar E-mail: pangadilan@yahoo.co.id
Abstract: This  article  discusses  the  factors  influence  man participation  in  family  planning  program  by  using  Preced  of Green  Behavioral  Approach.  The  limited  man  participation  in family planning because of  the factor of predisposing actors  which consist  of  knowledge,  attitude,  confidence,  value,  curltural,  and perception, with reference to someone motivation or group to act. Enabling  factors  like  personal  or  community  resource  and  skill. The reinforcing factors is the determining factor whether the health action  obtained  support  or    not.  This  factor  is  a  represent  factor (incoming  after)  like  attitude  and  behavior  of  elite  community, religion  figure,  behavior  and  attitude  all  the  officer  including officer of health.
Kata  Kunci : keluarga  berencana,  partisipasi  wanita  ,  partisipasi pria,  kontrasepsi

## PENDAHULUAN
Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  saat  ini  sekitar  215  juta  jiwa merupakan  negara  keempat  terbesar  di  dunia  setelah  Cina,  India  dan Amerika. Besarnya jumlah penduduk ini terkait dengan tingginya angka pertumbuhan  penduduk  Indonesia  di  masa  lalu  yang  utamanya dipengaruhi  oleh  tingkat  kelahiran.  Meskipun  tingkat  kelahiran  sudah dapat  diturunkan  namun  secara  absolut  jumlah  penduduk  Indonesia masih terus bertambah. 1
Berdasarkan  proyeksi  penduduk  yang  dirumuskan  oleh  Badan Pusat  Statistik  (BPS),  perkiraan  penduduk  Indonesia  pada  tahun  2025 sekitar  273,65  juta  jiwa.  Laju  pertumbuhan  penduduk  Indonesia  tahun 1971-1980 adalah 2,10%, tahun 1980-1990 sebanyak 1,97%, tahun 1990-2000 adalah  1,49%  dan  tahun  2000-2005  adalah  1,3%.  Sedangkan  laju pertumbuhan  penduduk  di  Propinsi  Riau  secara  berturut-turut  untuk tahun  yang  sama  adalah  4,25%,  4,22%,  4,35%  dan  4,05%.  Angka  ini menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Propinsi Riau masih lebih tinggi  dari  laju  pertumbuhan  penduduk  Indonesia. 2 Jumlah  penduduk yang  tinggi  bila  tidak  didukung  dengan  kualitas  yang  memadai  justru akan  menjadi  beban  bagi  pembangunan  ekonomi.  Kualitas  sumber  daya manusia kita masih tergolong rendah. Indeks pembangunan sumber daya manusia  kita,  menurut  UNDP,  berada  pada  peringkat  ke-111  dari  177 negara. 3
Semenjak  tahun  1969,  pemerintah  sudah  melakukan  penekanan terhadap  laju  pertambahan  penduduk  dengan  cara  mengatur  kelahiran, pendewasaan  usia  kawin,  meningkatan  ketahanan  keluarga  dan kesejahteraan keluarga yang disebut dengan program keluarga berencana (KB).  Sayanganya,  semenjak  dicanangkannya  program  KB,    hampir sebagian besar peserta KB adalah perempuan.
Terbatasnya  jumlah  peserta  KB  pria  hampir  merata  di  seluruh wilayah Indonesia. Data SDKI 2007 menunjukkan bahwa peserta KB Pria khususnya Vasektomi belum melebihi 1%, sedangkan peserta KB Kondom baru mencapai sekitar 1,3%. Sebagaimana halnya data tahun 2007, tahun- tahun sebelumnya pencapaian peserta KB Pria belum mencapai 1%. Pada tahun  1971  tercatat  0,6%  vasektomi  dan  0,8%  kondom.  Tahun  1994, Vasektomi  0,7%  dan  kondom  0,9%.  Tahun  1997,  vasektomi  0,4%  dan kondom  0,7%.  Tahun  2002-2003,  Vasektomi  0,4%  dan  Kondom  0,9%. tahun  2003  menunjukkan  bahwa  kesertaan  pria  dalam  ber-KB  baru mencapai  1,3%,  yaitu  kondom  0,9%  dan  vasektomi  0,4%  (SDKI  2002- 2003). Ketidaksetaraan gender dalam bidang KB sangat berpengaruh pada keberhasilan  program,  sehingga  pemerintah  dalam  RPJM  (rencana
pembangunan  jangka  menengah)  menetapkan  partisipasi  pria  dalam  KB sebesar  4,5%  di  tahun  2010  dan  6,5%  pada  tahun  2015. 4 Dengan menggunakan pendekatan faktor perilaku pada kerangka kerja PRECEDE dari  Green,  tulisan  ini  membahas  faktor-faktor  penyebab  rendahnya partisipasi pria dalam mengikuti program keluarga berencana.

## PEMBAHASAN Keluarga Berencana (KB)
Keluarga  Berencana  (KB)    adalah  upaya  peningkatan  kepedulian dan  peran  serta  masyarakat  melalui  pendewasaan  usia  perkawinan, pengaturan  kelahiran,  pembinaan  ketahanan  keluarga,  peningkatan kesejahteraan  keluarga  untuk  mewujudkan  keluarga  kecil,  bahagian  dan sejahtera. 5 Program  Keluarga  Berencana  merupakan  bagian  integral  dari pembangunan  sangat  penting  dalam  mengendalikan  pertumbuhan penduduk.  Pelaksanaan  Keluarga  Berencana  didasarkan  atas  adanya jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi (2,1%) untuk tahun 1961-1971, struktur umur yang kurang menguntungkan yaitu kelompok umur usia muda (0-14 th) relatif besar (42,1 %). Disamping itu persebaran dan kepadatan penduduk yang tidak  seimbang  sekitar  60%  penduduk  berdiam  di  pulau  Jawa  dan  Bali serta angka kelahiran total (FTR) pada tahun 1971 sebesar 4,3 %. 6
Dengan kondisi tersebut maka langkah konkrit yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu dengan dibentuknya Lembaga Keluarga Berencana Nasional  (LKBN)  pada  tahun  1968  yang  berstatus  sebagai  lembaga  semi pemerintah  dan  berfungsi  mengembangkan  keluarga  berencana  dan mengelola  segala  jenis  bantuan  untuk  keluarga  berencana  di  Indonesia. Pada  tahun  1970  dengan  SK  Presiden  No.8  tahun  1970,  LKBN ditingkatkan  statusnya  menjadi  Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana Nasional  (BKKBN)  yang  berstatus  sebagai  lembaga  pemerintah  Non Departemen. Maka sejak saat itu telah  dimantapkan adanya pelaksanaan Program KB Nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Sebagai  tindak  lanjut  pelaksanaan  program  KB,  maka perkembangan  kebijaksanaan  dituangkan  didalam  GBHN  seperti  halnya didalam tahun 1973 disebutkan bahwa agar pembangunan  ekonomi dan peningkatan  kesejahteraan  rakyat  dapat  terlaksana  dengan  cepat,  harus dibarengi  dengan  peraturan  pertumbuhan  jumlah  penduduk  melalui Program  Keluarga  Berencana,  yang  mutlak  harus  dilaksanakan  dengan berhasil,  karena  kegagalan  pelaksanaan  keluarga  berencana  akan mengakibatkan hasil usaha pembangunan menjadi tidak berarti dan dapat membahayakan  generasi  yang  akan  datang.    Pelaksanaan  keluarga
berencana  ditempuh  dengan  cara-cara  sukarela,  dengan  pertimbangan nilai agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Usaha  Pengendalian  pertumbuhan  penduduk  diperluas  dan diintensifkan  melalu  Gerakan  Keluarga  Berencana  Nasional  yang menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat,  sehingga  dapat  mempercepat perwujudan  keluarga  kecil,  bahagia  dan  sejahtera. 7 Dengan  makin berkembangnya  pelaksanaan  Gerakan  KB  dalam  mewujudkan  keluarga kecil  bahagia dan sejahtera, maka secara nasional komitmen politis telah mensahkan  Undang-Undang  No.10  tahun  1992  tentang  perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Sejahtera.
Komitmen  politis  telah  diperjelas  dalam  GBHN  tahun  1993  yang menyebutkan bahwa Pembangunan Keluarga Sejahtera diarahkan kepada terwujudnya  kehidupan  keluarga  sebagai  wahana  persemaian  nilai-nilai agama  dan  nilai-nilai  luhur  budaya  bangsa  guna  meningkatkan kesejahteraan  keluarga  dan  membina  ketahanan  keluarga  agar  mampu mendukung  kegiatan  pembangunan . Gerakan  Keluarga  Berencana Nasional  sebagai  salah  satu  kegiatan  pokok  dalam  upaya  mencapai keluarga  sejahtera  diarahkan  untuk  mengendalikan  laju  pertumbuhan penduduk  dengan  cara  menurunkan  angka  kelahiran  untuk  mencapai keseimbangan  antara  pertumbuhan  penduduk  dan  pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan keluarga. Gerakan Keluarga  Berencana  diupayakan  agar  makin  membudaya  dan  makin mandiri  melalui  penyelenggaraan  penyuluhan  keluarga  berencana, peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan.
Pada  awalnya  pendekatan  keluarga  berencana  lebih  diarahkan pada  aspek  demografi  dengan  upaya  pokok  pengendalian  jumlah penduduk dan penurunan fertilitas (TFR). 8 Dimana Program KB nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu  sumberdaya  manusia,  kesehatan  dan  kesejahteraan  sosial,  yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia kawin,  peningkatan  ketahanan  keluarga  dan  kesejahteraan  keluarga. Meski  demikian,  konferensi  Internasional  tentang  Kependudukandan Pembangunan  (ICPD  1994)  menyepakati  perubahan  paradigma,  dari pendekatan  pengendalian  populasi  dan  penurunan  fertilitas,  menjadi lebih  kearah  pendekatan  kesehatan  reproduksi  dengan  memperhatikan hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender. 9
Sejalan  dengan  perubahan  paradigma  kependudukan  dan pembangunan  di  atas,  program  KB  di  Indonesia  juga  mengalami perubahan  orientasi  dari  nuansa  demografis  ke  nuansa  kesehatan reproduksi  yang  di  dalamnya  terkandung  pengertian  bahwa  KB  adalah
suatu  program  yang  dimaksudkan  untuk  membantu  pasangan  atau perorangan  dalam  mencapai  tujuan  reproduksinya.  Hal  ini  mewarnai program KB era baru di Indonesia. 10 Memasuki era baru program KB di Indonesia  diperlukan  adanya  reorientasi  dan  reposisi  program  secara menyeluruh  dan  terpadu.  Reorientasi  dimaksud  terutama  ditempuh dengan  jalan  menjamin  kualitas  pelayanan  keluarga  berencana  dan kesehatan  reproduksi  yang  lebih  baik  serta  menghargai  dan  melindungi hak-hak  reproduksi  yang  menjadi  bagian  integral  dari  hak-hak  azasi manusia yang bersifat universal.
Prinsip  pokok  dalam  mewujudkan  keberhasilan  program  KB dimaksudkan  adalah  peningkatan  kualitas  di  segala  bentuk  serta kesetaraan dan keadilan gender melalui pemberdayaan perempuan serta peningkatan  partisipasi  pria.Disisi  lain  dengan  berubahnya  paradigma tersebut  pelayanan  KB  dalam  pengelolaan  masalah  kependudukan  dan pembanguna  n  dipandang  dari  pendekatan  pengendalian  populasi  dan penurunan  fertilitas  menjadi  pendekatan  yang  berfokus  pada  kesehatan reproduksi  serta  hak-hak  reproduksi  harus  lebih  berkualitas  dan memperhatikan  hak-hak  dari  klien  atau  masyarakat  dalam  memilih metode  kontrasepsi  yang  diinginkan.  Paling  tidak,  pelayanan  Keluarga Berencana  (KB)  dapat  memberikan  metode-metode  kontrasepsi  yang seimbang,  beragam  dan  aman  terpercaya  yang  dapat  digunakan  oleh masing-masing Pasangan Usia Subur (PUS). 11

## Partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana (KB)
Di  dalam  Sasaran  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM)  tahun  2004-2009  dijelaskan  bahwa  partisipasi  pria  menjadi  salah satu  indikator  keberhasilan  program  KB  dalam  memberikan  kontribusi yang  nyata  untuk  mewujudkan  keluarga  kecil  berkualitas.Partisipasi pria/suami  dalam  KB  adalah  tanggung  jawab  pria/suami  dalam kesertaan  ber-KB,  serta  berperilaku  seksual  yang  sehat  dan  aman  bagi dirinya, pasangan dan keluarganya.
Bentuk  partisipasi  pria/suami  dalam  KB  dapat  dilakukan  secara langsung  dan  tidak  langsung.  Partisipasi  pria/suami  secara  langsung (sebagai  peserta  KB)  adalah  pria/suami  menggunakan  salah  satu  cara atau  metode  pencegahan  kehamilan,  seperti  kondom, vasektomi (kontap pria),  serta  KB  alamiah  yang  melibatkan  pria/suami  (metode  sanggama terputus dan metode pantang berkala).Sedangkan keterlibatan pria secara tidak  langsung  misalnya  pria  memiliki  sikap  yang  lebih  positif  dan membuat keputusan yag lebih baik berdasarkan sikap dan persepsi, serta pengetahuan yang dimilikinya. 12
Menurut  BKKBN  (2005),  bentuk  partisipasi  pria  dalam  Keluarga Berencana  dapat  dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, antara lain: partisipasi secara langsung adalah sebagai peserta KB dengan menggunakan  salah  satu  cara  atau  metode  pencegahan  kehamilan, seperti:  kondom,  vasektomi  (kontap  pria),  metode  sanggama  terputus dan metode pantang berkala/sistem kalender. Partisipasi pria secara tidak langsung  adalah  mendukung  dalam  ber-KB.    Dengan  cara  (1)  memilih kontrasepsi  yang  cocok  yaitu  kontrasepsi  yang  sesuai  dengan  keinginan dan  kondisi  istrinya,  (2)  membantu  istrinya  dalam  menggunakan kontrasepsi  secara  benar,  seperti  mengingatkan  saat  minum  pil  KB,  dan mengingatkan istri untuk kontrol, (3) membantu mencari pertolongan bila terjadi efek samping maupun komplikasi dari pemakaian alat kontrasepsi,
(4) mengantarkan istri ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk kontrol atau rujukan,  (5)  mencari  alternatif  lain  bila  kontrasepsi  yang  digunakan  saat ini  terbukti  tidak  memuaskan,  (6)  membantu  menghitung  waktu  subur, apabila  menggunakan  metode  pantang  berkala,  dan  (7)  menggantikan pemakaian kontrasepsi bila keadaan kesehatan istri tidak memungkinkan. Selain  sebagai  peserta  KB,  suami  juga  dapat  berperan  sebagai motivator,  yang  dapat  berperan  aktif  memberikan  motivasi  kepada anggota  keluarga  atau  saudaranya  yang  sudah  berkeluarga  dan masyarakat  disekitarnya  untuk  menjadi  peserta  KB,  dengan menggunakan salah satu kontrasepsi.

## Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi pria dalam program KB
Partisipasi  pria  baik  dalam  praktek  KB  maupun  dalam pemeliharaan  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  termasuk  pencegahan  kematian maternal  hingga  saat  ini  masih  rendah.Untuk  menurunkan  Angka Kematian Ibu, diperlukan gerakan nasional yang juga melibatkan semua pihak  dengan  program  dan  kegiatan  yang  komprehensif,  terkait  terukur dan seimbang yang pada akhirnya peran pria/suami dalam program KB akan  mampu  mendorong  peningkatan  kualitas  pelayanan  KB, peningkatan  kesetaraan  dan  keadilan  gender,  peningkatan  penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan berpengaruh positif dalam mempercepat penurunan angka kelahiran total (TFR), penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), dan penurunan Angka Kematian Bayi (AKB). 13
Faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  pria  dalam  Keluarga Berencana  juga  dapat  lihat  dengan  menggunakan  pendekatan  faktor perilaku  pada  kerangka  kerja  PRECEDE  dari  Green  (1991).  Adapun faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  ada  3  faktor  utama,  yaitu  :
faktor  predisposisi  ( predisposingf  actors) ,  faktor  pemungkin  ( enabling factors ), dan faktor penguat ( reinforcing factors ). 14
Faktor  predisposisi  merupakan  faktor anteseden terhadap  perilaku yang menjadi dasar atau motivasi bagi perilaku. Termasuk kedalam factor ini  adalah  pengetahuan,  sikap,  keyakinan,  nilai,  adat  istiadat  (budaya), dan persepsi, berkenaan dengan motivasi seseorang atau kelompok untuk bertindak.  Faktor  predisposisi  sebagai  preferensi  pribadi  yang  dibawa seseorang atau kelompok ke dalam suatu pengalaman belajar. Preferensi ini mungkin mendukung atau menghambat perilaku sehat, dalam setiap kasus, faktor ini mempunyai pengaruh. Berbagai faktor demografis seperti status sosial ekonomi, umur, jenis kelamin, dan ukuran keluarga penting sebagai  faktor  demografis.  Faktor  pemungkin  adalah  faktor antesenden terhadap  perilaku  yang  memungkinkan  suatu  motivasi  atau  aspirasi terlaksana. Termasuk didalam faktor pemungkin adalah keterampilan dan sumber  daya  pribadi  atau  komuniti.  Seperti  tersedianya  pelayanan kesehatan,  keterjangkauan,  kebijakan,  peraturan  perundangan.Faktor penguat merupakan faktor penyerta (yang datang sesudah) perilaku yang memberikan ganjaran, insentif, atau hukuman atas perilaku dan berperan bagi menetap atau lenyapnya perilaku itu, yang termasuk kedalam faktor ini  adalah  faktor  sikap  dan  perilaku  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, sikap  dan  perilaku  para  petugas  termasuk  petugas  kesehatan.Faktor penguat  adalah  faktor  yang  menentukan  apakah  tindakan  kesehatan memperoleh dukungan atau tidak. Sumber penguat tentu saja tergantung pada  tujuan  dan  jenis  program.  Di  dalam  pendidikan  pasien,  penguat mungkin berasal dari perawat, dokter, pasien lain, dan keluarga. Apakah penguat  ini  positif  ataukah  negatif  bergantung  pada  sikap  dan  perilaku orang lain yang berkaitan, yang sebagian diantaranya lebih kuat daripada yang lain dalam mempengaruhi perilaku.
Berdasarkan  pendekatan  di  atas,  temuan  peneitian  menunjukkan bahwa  rendahnya  partisipasi  pria  dalam  keluarga  berencana  dan kesehatan  reproduksi  pada  dasarnya  tidak  terlepas  dari  operasional program  KB  yang  selama  ini  dilaksanakan  mengarah  kepada  wanita sebagai sasaran. Demikian juga masalah penyediaan alat kontrasepsi yang hampir  semuanya  untuk  wanita,  sehingga  terbentuk  pola  pikir  bahwa para  pengelola  dan  pelaksana  program  mempunyai  persepsi  yang dominan  yakni  yang  hamil  dan  melahirkan  adalah  wanita,  maka wanitalah  yang  harus  menggunakan  alat  kontrasepsi.  Oleh  sebab  itu, semenjak  tahun  2000  pemerintah  secara  tegas  telah  melakukan  berbagai upaya  untuk  meningkatkan  partisipasi  pria  dalam  keluarga  berencana
dan  kesehatan  reproduksi  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  telah ditetapkan. 15
Hal  yang  mendasar  dalam  pelaksanaan  pengembangan  program partisipasi  pria  untuk  mewujudkan  keadilan  dan  kesetaraan  gender adalah dalam bentuk perubahan kesadaran, sikap, dan perilaku pria atau suami  maupun  isterinya  tentang  Keluarga  Berencana  dan  Kesehatan Reproduksi.  Untuk  meningkatkan  kesertaan  KB  pria,  yang  utama hendaklah  diberi  pengetahuan  yang  cukup  tentang  KB  dan  Kesehatan Reproduksi.  Pengelola  seyogyanya  memahami,  pengetahuan,  sikap  dan perilaku dalam berbagai isu serta memahami dalam hubungan pembagian kekuasaan antara pria dan wanita.
Kurang  berperannya  suami  dalam  program  Keluarga  Berencana dan Kesehatan Reproduksi disebabkan oleh pengetahuan suami mengenai KB  secara  umum  relatif  rendah,  sebagaimana  terungkap  pada  penelitian Suherni, dkk (1999) bahwa pria yang mengetahui secara lengkap tentang alat  kontrasepsi  wanita  dan  pria  hanya  6.2%.  Itupun  hanya  diantara pria/suami  yang  menggunakan  alat  kontrasepsi.  Hasil  studi  kualitatif BKKBN  di  DKI  dan  DIY  tahun  1999,  memperlihatkan  bahwa  sebagian besar  pria  mengetahui  tujuan  KB  yaitu  untuk  mengatur  kelahiran, membentuk  keluarga  yang  bahagia  serta  menyadari  bahwa  KB  itu penting. Hasil yang relatif sama juga dijumpai dari temuan studi di Jawa Tengah dan Jawa Timur (2001) yang dilakukan 393 pria kawin. Hasil studi ini  memperlihatkan  bahwa  pengetahuan  pria  tentang  pengertian  dan tujuan  KB  pada  umumnya  cukup  baik  meskipun  belum  semua  dapat menerangkan secara jelas. Lebih dari setengah responden (58%)menyatakan bahwa KB bermaksud untuk mengatur jarak kelahiran, sebesar  43,5%  mengetahui  bahwa  KB  bertujuan  untuk  mencegah kehamilan,  dan  yang  mengetahui  bahwa  dengan  menjadi  peserta  KB dapat  membatasi  kelahiran  disampaikan  oleh  responden  sebanyak 41.2%.26. 16
Sumadi  menambhkan  bahwa  rendahnya  penggunaan  kontrasepsi di  kalan  gan  pria  diperparah  oleh  kesan  selama  ini  bahwa  program  KB hanya  diperuntukan  bagi  wanita,  sehingga  pria  lebih  cenderung  bersifat pasif.  Hal  ini  juga  nampak  dari  kecenderungan  pengguna  tenaga perempuan sebagai petugas dan promotor untuk kesuksesan program KB, padahal  praktek  KB  merupakan  permasalahan  keluarga,  dimana permasalahan  keluarga  adalah  permasalahan  sosial  yang  berarti  juga merupakan  permasalahan  pria  dan  wanita.  Disamping  itu  kurangnya partisipasi  pria  dalam  penggunaan  alat  kontrasepsi  adalah  karena keterbatasan metode untuk pengaturan fertilitas yang dapat dipilih pria.
Secara  biologis  pengendalian  fertilitas  pria  lebih  sulit  dibanding  wanita karena  pria  selalu  dalam  kondisi  subur  dengan  jumlah  sperma  yang dihasilkan  sangat  banyak.  Masalah  lain  untuk  mengembangkan  metode kontrasepsi  baru  bagi  pria  adalah  kebutuhan  dana  yang  sangat  besar, sehingga menimbulkan hambatan dalampengembangannya. 17
Pernyataan  diatas  sama  dengan  pendapat  Dreman  and  Robey (1998),  yang  menyebutkan  alasan  rendahnya  partisipasi  pria  dalam penggunaan  alat  kontrasepsi  adalah  adanya  pandangan  dalam  program KB  bahwa  wanita  merupakan  klien  utama  karena  wanita  yang  menjadi hamil, sehingga banyak metode kontrasepsi yang didesain untuk wanita, sedangkan metode kontrasepsi bagi pria sangat terbatas pengembangannya.  Selanjutnya  Rob,  dkk  (1999)  mengatakan  bahwa eksklusi  pria  dariprogram  KB  menjadi  faktor  penentu  keterbatasan program KB yang dapat dicapai. Penggunaan metode kontrasepsi modern bagi  pria  di  Indonesia  kurang  dapat  berkembang  sebagaimana  yang diharapkan.  Rendahnya  keterlibatan  pria  dalam  penggunaan  metode kontrasepsi    mantap  ( vasektomi )  diakibatkan  oleh  adanya  kekhawatiran para bapak setelah vasektomi mereka akan kehilangan kejantanannya. Hal ini  sama  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Zambia  oleh Chirambo (1992) bahwa pria takut terjadi impotensi karena vasektomi . Juga adanya  salah  persepsi  dan  pandangan  yang  negatif  bahwa vasektomi itu sama  dengan  pengebirian,  sehingga  pria  enggan  untuk  menjalani vasektomi . 18 Di  sisi  lain,  Endang  menemukan  bahwa  hambatan  budaya masih  dominan  terhadap  kontrasepsi  pria,  khususnya  kontrasepsi mantap.Hal tersebut didukung pendapat BKKBN (2007) bahwa kesertaan ber KB pria rendah terjadi karena faktor sosial budaya yangberanggapan bahwa  KB  adalah  urusan  perempuan  sehingga  pria  tidak  perlu berperan. 19
Hasil  penelitian  Suprihastuti  (2000)  menyatakan  bahwa  adanya kemudahan  dan  ketersediaan  sarana  pelayanan  ternyata  berdampak positif  terhadap  penggunaan  sesuatu  alat  kontrasepsi.  Aksesibilitas  pria terhadap  informasi  mengenai  KB  rendah  karena  masih  terbatasnya informasi  tentang  peranan  pria  dalam  KB  dan  KR;  dan  aksesibilitas  pria terhadap  sarana  pelayanan  kontrasepsi  rendah.  Dimana  Puskesmas terdapat  pelayanan  KIA  yang  umumnya  melayani  Ibu  dan  Anak  saja sehingga pria merasa enggan untuk konsultasi dan mendapat pelayanan, demikian  pula  terbatasnya  jumlah  sarana  pelayanan  yang  dapat memenuhi kebutuhan pria serta waktu buka sarana pelayanan tersebut. 20 Menurut  BKKBN  (2005)  upaya  peningkatan  partisipasi  pria terkendala  oleh  beberapa  ketentuan  peraturan  daerah  yang  belum
mengakomodir jenis kontrasepsi mantap pria, seperti halnya aspek biaya yang  harus  ditanggung  peserta  terlalu  tinggi  karena  masuk  rumpun tindakan operasi dirumah sakit umum daerah (RSUD). Dilain pihak biaya bantuan yang tersedia dari BKKBN jumlahnya terbatas dan tidak mampu menutupi  biaya  yang  ditetapkan  daerah.  Penggunaan  dana  Asuransi keluarga miskin (ASKES GAKIN) belum lancar sebagaimana diharapkan. Kesepakatan  antara  pihak  asuransi  dengan  pihak  BKKBN  sebagai penyedia data dandistribusi Kartu Askes masih mewarnai permasalahan di  lapangan.  Pelayanan  Kontap  juga  terkendala  oleh  ketersediaan  dan kesiapan  tenaga  pelayanan,  dukungan  sarana  pelayanan  juga menjadikendala  di  beberapadaerah,  tenaga  terlatih  sudah  banyak  yang alih tugas, peralatan kurang lengkap. 21
Bertrand  (1994)  menyebutkan  bahwa  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pemakaian  kontrasepsi,  antara  lain  (1)  faktor  sosial  dan individu, (2) nilai anak dan keinginan memilikinya, (3) permintaan KB, (4) faktor  intermediate  lain  (Umur Menarchea ,  umur  kawin,  mati  haid, postpartum infecundability , fecundabilitas , anak lahir mati, aborsi disengaja),
(5) program pembangunan, (6) faktor persediaan KB, (7) output pelayanan (akses, kualitas pelayanan, image), pemanfaatan pelayanan. 22

## Faktor sosial dan individu
Pengaruh  faktor  individu  dan  sosial  (karakteristik  individu) terhadap  pemakaian  kontrasepsi  meliputi  :  (a)  hubungan  antara  umur dengan  pemakaian  kontrasepsi.  Kesehatan  pasangan  usia  subur  sangat mempengaruhi  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  keluarga  waktu melahirkan,  jumlah  kelahiran  atau  banyaknya  anak  yang  dimiliki  dan jarak  anak  tiap  kelahiran.  Maka  dari  itu  umur  merupakan  salah  satu faktor  seseorang  untuk  menjadi  akseptor  kontap,  sebab  umur berhubungan  dengan  potensi  reproduksi  dan  juga  untuk  menentukan perlu tidaknya seseorang melakukan vasektomi dan tubektomi sebagai cara kontrasepsi.  (b)  Hubungan  pendidikan  dengan  pemakaian  kontrasepsi. Purwoko (2000), mengemukakan pendidikan merupakan salah satu faktor yang  dapat  mempengaruhi  pengetahuan  dan  sikap  tentang  metode kontrasepsi.  Orang  yang  berpendidikan  tinggi  akan  memberikan  respon yang  lebih  rasional  daripada  mereka  yang  berpendidikan  rendah,  lebih kreatif  dan  lebih  terbuka  terhadap  usaha-usaha  pembaharuan.    (c) Hubungan  Jumlah  anak  dengan  pemakaian  kontrasepsi.  Jumlah  anak yang  dimiliki,  paritas  2-3  merupakan  paritas  paling  aman  ditinjau  dari sudut  kematian  maternal.  Paritas  1  dan  paritas  lebih  dari  3  mempunyai angka kematian maternal. Resiko pada paritas 1 dapat ditangani dengan
asuhan  obstetri  lebih  baik,  sedangkan  resiko  pada  paritas  tinggi  dapat dikurangi  atau  dicegah  dengan  keluarga  berencana  yang  salah  satunya menggunakan  kontrasepsi  mantap  yaitu vasektomi dan tubektomi. Jumlah anak  hidup  mempengaruhi  pasangan  usia  subur  dalam  menentukan metode kontrasepsi yang akan digunakan. Pada pasangan dengan jumlah anak  hidup  masih  sedikit  terdapat  kecenderungan  untuk  menggunakan metode kontrasepsi dengan efektivitas rendah, sedangkan pada pasangan dengan  jumlah  anak  hidup  banyak  terdapat  kecenderungan menggunakan  metode  kontrasepsi  dengan  efektivitas  tinggi.  (d) Hubungan pendapatan dengan pemakaian kontrasepsi.Tingkat pendapatan suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap kesertaan suami dalam berKB. Nampaknya, bila PUS keduanya bekerja, berarti istri tidak bekerja  atau  memiliki  pendapatan  sendiri.  Hasil  penelitian  Wijayanti (2004) akibat ketidak tahuan masyarakat di desa Timpik tentang metode MOP, mereka mengemukakan berbagai alasan, salah satunya biaya MOP atau vasektomi yang mahal. Alasan tersebut dikaitkan dengan penghasilan mereka sebagai petani kecil dan mereka menganggap tidak akan mampu menjangkau metode ini. Pernyataan responden bahwa biaya pelaksanaan MOP  ini  mahal,  bila  dibandingkan  dengan  metode  kontrasepsi  lainnya sebetulnya  bisa  dikatakan  lebih  murah,  karena  metode  ini  hanya dilakukan sekali selamanya. Sedangkan untuk metode lain, misalnya IUD yang sekali pasang hanya untuk jangka waktu tertentu, yang mana setelah itu  harus  dilepas  dan  tentunya  dipasang  lagi  bila  masih  menginginkan metode kontrasepsi yang tentunya membutuhkan biaya lagi. Inilah yang membuktikan  bahwa  metode  lain  justru  lebih  mahal  dari  pada  MOP. Salah  satu  keuntungan  dari  alat  kontrasepsi vasektomi adalah  biaya rendah. Sesungguhnya metode kontrasepsi pria relatif tidak mahal. Akan tetapi  meskipun  pria  mampu  untuk  menggunakan  metode  kontrasepsi vasektomi, pria  tetap  memilih  menggunakan  metode  kontrasepsi  lain seperti  kondom.  Alasan  ini  diungkapkan  oleh  pria  karena  metode kontrasepsi kondom lebih sederhana dan tidak memerlukan tindakan dari tenaga medis. 23

## Nilai anak dan keinginan memilikinya
Pengaruh  nilai  anak  dan  keinginan  memilikinya  terhadap pemakaian  kontrasepsi.  Anak  memiliki  nilai  universal  namun  nilai  anak tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  sosio  kultural  dan  lain-lain. Pandangan  orang  tua  mengenai  nilai  anak  danjumlah  anak  dalam keluarga dapat merupakan hambatan bagi keberhasilan program KB.

## Permintaan KB
Permintaan  KB  terhadap  pemakaian  kontrasepsi  keinginan  atau kemauan    ( want )  yang  diterjemahkan  ke  dalam  perilaku  mencari pelayanan  (pemeliharaan)  kesehatan  disebut  permintaan  atau  tuntutan ( demands ).  Permintaan  adalah  suatu  fungsidari  kebutuhan  ( needs )  dan faktor-faktor  lain  termasuk  kemampuan  pelayanan  dan  keadaan  sosio- ekonomi seperti income, kelas sosial, dan besar keluarga.
Intermediate  lain  (umur  menarchea,  umur  kawin,  mati  haid,  postpartum infecundability, fecundabilitas, anak lahir mati, aborsi disengaja)
Pengaruh output pelayanan terhadap pemakaian kontrasepsi yang terdiri dari: (1) keterjangkauan fisik agar tempat pelayanan lebih mudah menjangkau dan dijangkau oleh masyarakat sasaran, khususnya pria, (2) keterjangkauan ekonomi agar biaya pelayanan dapat dijangkau oleh klien. Biaya  untuk  memperoleh  pelayanan  menjadi  bagian  penting  bagi  klien. Biaya  klien  meliputi  :  uang,  waktu,  kegiatan kognitif dan  upaya  perilaku serta  nilai  yang  akan  diperoleh  klien.  Untuk  itu  dalam  mengembangkan pelayanan  gratis  atau  subsidi  perlu  pertimbangan  biaya  pelayanan  dan biaya  klien,  (3)  Keterjangkauan  psikososial  yaitu  untuk  meningkatkan penerimaan  partisipasi  pria  dalam  KB  secara  sosial  dan  budaya  oleh masyarakat,  provider,  pengambil  kebijakan,  tokoh  agama,  tokoh masyarakat,  (4)  Keterjangkauan  pengetahuan  agar  pria  mengetahui tentang pelayanan KB serta dimana mereka dapat memperoleh pelayanan tersebut  dan  besarnya  biaya  untuk  memperolehnya,  (5)  Keterjangkauan administrasi  agar  ketetapan  administrasi  medis  dan  peraturan  yang berlaku  pada  semua  aspek  pelayanan  berlaku  untuk  pria  dan  wanita.
Selama ini dirasakan faktor aksesabilitas atau keterjangkauan pelayanan KB dan KR bagi pria masih sangat terbatas. Aksesabilitas informasi KB dan KR baik  media  KIE,  konseling  yang  tersedia,  informasi  yang  diberikan  oleh petugas, tempat pelayanan yang ada masih bias gender.

## Kualitas pelayanan KB.
Bruce  (1990)  menjelaskan  bahwa  terdapat  enam  komponen  dalam kualitas  pelayanan,  yaitu  pilihan  kontrasepsi,  informasi  yang  diberikan, kemampuan  tehnikal,  hubungan  interpersonal,  tindak  lanjut  atau kesinambungan,  kemudahan  pelayanan.  Dalam  kerangka  teorinya disebutkan  pula  bahwa  dampak  dari  kualitas  pelayanan  adalah pengetahuan  klien,  kepuasan  klien,  kesehatan  klien,  penggunaan kontrasepsi  penerimaan  dan  kelangsungannya.  Enam  elemen  kualitas pelayanan  di  atas  saling  berkaitan  antara  yang  satu  dengan  unsur  yang
lainnya. Keterkaitan ini dipengaruhi oleh faktor latar belakang yang sama, yaitu  kebijaksanaan  politis,  sumber  alokasi,  managemen  program.  Dari ketiga  unsur  yaitu  pengelola,  pelaksana,  dan  klien  dapat  diidentifikasi untuk  dapat  memberikan  penilaian  pada  setiap  elemen  tersebut  dapat membahas  untuk  konsep  dan  indicator  kualitas  pelayanan  KB.  Kualitas yang  diterima  oleh  klien  menjadi  fokus  pokok  untuk  menilai  kualitas pelayanan.

## Image atau penerimaan KB
Pengertian  penerimaan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia adalah  sikap  terhadap.  Lebih  dapat  dijelaskan  lagi  bahwa  sikap merupakan  reaksi  terhadap  objek  di  lingkungan  tertentu  sebagai  suatu penghayatan  terhadap  objek.55  Menurut  penjelasan  yang  disampaikan oleh  Bidan  di  propinsi  Sumatra  Barat  dan  Sumatra  Selatan  menyatakan bahwa hampir semua Tokoh Masyarakat (TOMA) dan suami yang ada di wilayah penelitian ini belum bisa menerima KB Pria terutama Vasektomi. Alasannya,  agama  tidak  memperbolehkan,  kecuali  bila  cara  KB  lainnya bisa mengancam jiwa istri.

## Pemanfaatan pelayanan
Pengaruh pemanfaatan pelayanan terhadap pemakaian kontrasepsi.  Adanya  kemudahan  dan  ketersediaan  sarana  pelayanan berdampak positif terhadap penggunaan suatu alat kontarsepsi. Studi dari Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  (2001)  menemukan  alasan  inilah  yang menjadi faktor utama di dalam memilih tempat pelayanan KB Pria yang paling  disukai.  Hal  ini  dinyatakan  oleh  sebagian  besar  responden terutama  pria  yang  mengatakan  bahwa  pria  perlu  berpartisipasi  dalam KB. Menurut mereka pelayanan KB pria yang dekat dengan rumah atau dekat  dari  tempat  mereka  bekerja  merupakan  tempat  pelayanan  yang paling disukai (48.8%). Sebanyak 12.8% responden menginginkan tempat pelayanan  dengan  transportasi  mudah  (12.7%),  biaya  terjangkau  (9.9%), fasilitas lengkap (9.3%), dilayani dengan tenaga yang ahli dan ramah (9%), dan dapat menjaga privacy (2.2%). 24
Menurut  BKKBN  (2007)  faktor-faktor  yang  mempengaruhi rendahnya  partisipasi  pria  dalam  KB  antara  lain  :  terbatasnya  sosialisasi dan promosi KB pria; adanya persepsi bahwa wanita yang menjadi target program KB; terbatasnya akses pelayanan KB pria; tingginya harga yang harus dibayar untuk MOP; ketidaknyamanan dalam penggunaan KB pria (kondom);  terbatasnya  metode  kontrasepsi  pria;  rendahnya  pengetahuan pria terhadap KB; kualitas pelayanan KB pria belum memadai; istri tidak
mendukung  suami    ber-KB;  adanya  stigmatisasi  tentang  KB  pria  di masyarakat;  kondisi  politik,  sosial,  budaya  masyarakat,  agama,  dan komitmen pemerintah masih belum optimal dalam mendukung KB pria; penerapan  Program  Kebijakan  Partisipasi  Pria  di  lapangan  masih  belum optimal. 25
Di  daerah  pedesaan,  anak  mempunyai  nilai  yang  tinggi  bagi keluarga.  Anak  dapat  memberikan  kebahagiaan  kepada  orang  tuanya. Selain  itu  akan  merupakan  jaminan  di  hari  tua  dan  dapat  membantu ekonomi  keluarga.  Banyak  masyarakat  desa  di  Indonesia  yang berpandangan  bahwa  banyak  anak  banyak  rejeki.  Dari  penelitian Mohamad  Koesnoe  di  daerah  Tengger,  petani  yang  mempunyai  tanah luas akan mencari anak angkat sebagai tambahan tenaga kerja. Studi lain yang dilakukan oleh proyek VOC ( Value Of Children ) menemukan bahwa keluarga-keluarga  yang  tinggal  di  pedesaan  Taiwan,  Philipina,  Thailand mempunyai  anak  yang  banyak  dengan  alasan  bahwa  anak  memberikan keuntungan ekonomi dan rasa aman bagi keluarganya. 26
Adat kebiasaan atau adat dari suatu masyarakat yang memberikan nilai  anak  laki-laki  lebih  dari  anak  perempuan  atau  sebaliknya.  Hal  ini akan memungkinkan satu keluarga mempunyai anak banyak. Bagaimana kalau keinginan untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan tidak terpenuhi?  Mungkin  akan  menceraikan  istrinya  dan  kawin  lagi  agar terpenuhi  keinginan  memiliki  anak  laki-laki  ataupun  anak  perempuan. Disinilah  norma  adat  istiadat  perlu  diluruskan  karena  tidak  banyak menguntungkan, bahkan banyak bertentangan dengan kemanusiaan. 27
Bagi  para  pemeluk  agama,  merencanakan  jumlah  anak  adalah menyalahi  kehendak  Tuhan.  Kita  boleh  mendahului  kehendak  Tuhan, apalagi mencegah kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi supaya  tidak  hamil.  Langkah  utama  untuk  mengatasi  hal  ini  adalah menemui tokoh-tokoh atau ulama dari agama tersebut untuk menjelaskan bahwa  merencanakan  keluarga  untuk  membantu  keluarga  kecil  adalah tidak bertentangan dengan agama. 28

## SIMPULAN
Keluarga  Berencana  (KB)    merupakan    upaya  peningkatan kepedulian  dan  peran  serta  masyarakat  melalui  pendewasaan  usia perkawinan,  pengaturan  kelahiran,  pembinaan  ketahanan  keluarga, peningkatan  kesejahteraan  keluarga  untuk  mewujudkan  keluarga  kecil, bahagian  dan  sejahtera.  Untuk  mencapai  tujun  tersebut  maka  partisipasi pasangan  suami  istri  sangat  diharapkaan.  Namun  pada  kenyataannya, partisipasi  wanita  jauh  lebih  besar  jumlahnya  dari  pada  pria.  randahnya
partisipasi  pria  dalam  mengikuti  program  keluarga  berencana  hampir merata di sluruh wilayah di Indonesia.
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  partisipasi  pria dalam megikuti program keluarga berencana (KB). Faktor tersebut antara lain  faktor  predisposisi  ( predisposingf  actors) ,  faktor  pemungkin  ( enabling factors ),  dan  faktor  penguat  ( reinforcing  factors ).  Faktor  predisposisi merupakan  faktor anteseden terhadap  perilaku  yang  menjadi  dasar  atau motivasi bagi perilaku, seperti pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai, adat istiadat  (budaya),  dan  persepsi,  berkenaan  dengan  motivasi  seseorang atau  kelompok  untuk  bertindak.  Faktor  predisposisi  sebagai  preferensi pribadi  yang  dibawa  seseorang  atau  kelompok  ke  dalam  suatu pengalaman  belajar.  Preferensi  ini  mungkin  mendukung  atau menghambat  perilaku  sehat,  dalam  setiap  kasus,  faktor  ini  mempunyai pengaruh. Berbagai faktor demografis seperti status sosial ekonomi, umur, jenis kelamin, dan ukuran keluarga penting sebagai faktor demografis. Faktor pemungkin adalah faktor antesenden terhadap perilaku yang memungkinkan  suatu  motivasi  atau  aspirasi  terlaksana.  Termasuk didalam faktor pemungkin adalah keterampilan dan sumber daya pribadi atau  komuniti,  seperti  tersedianya  pelayanan  kesehatan,  keterjangkauan, kebijakan,  peraturan  perundangan.  Faktor  penguat  merupakan  faktor penyerta  (yang  datang  sesudah)  perilaku  yang  memberikan  ganjaran, insentif,  atau  hukuman  atas  perilaku  dan  berperan  bagi  menetap  atau lenyapnya  perilaku  itu.  Yang  termasuk  kedalam  faktor  ini  adalah  faktor sikap  dan  perilaku  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  sikap  dan  perilaku para petugas, termasuk petugas kesehatan. Faktor penguat adalah faktor yang  menentukan  apakah  tindakan  kesehatan  memperoleh  dukungan atau  tidak.  Sumber  penguat  tentu  saja  tergantung  pada  tujuan  dan  jenis program.
Endnotes:
1 Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional. 2006. Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Gender, dan Pembangunan Kependudukan. Hlm. 1
2 Badan  Statistik  Indonesia.  Laju  Pertumbuhan  Penduduk  Per  Tahun  menurut Provinsi. Disitasi dari : http://www.datastatistik-indonesia.com
3 Loc.Cit
4 Ibid. hlm.167
5 BKKBN. Gender  dalam  Program  KB  dan  KR .  http://gemapria.bkkbn.go.id/artikel02- 2I.html. 2007.
6 BKKBN. Fakta,  Data  dan  Informasi  Kesenjangan  Gender  di  Indonesia .  BKKBN.Jakarta.
7 BKKBN. Pedoman Penggarapan Peningkatan Partisipasi Pria . BKKBN. Jakarta. 2000.
8 Satria,  Yurni. Isu  Gender  dalam  Kesehatan  Reproduksi .  Pusat  Pelatihan  Gender  dan Peningkatan Kualitas Perempuan BKKBN. Jakarta. 2005.
9 Ibid
10 Samudro,  Seno. Boyolali  Raih  Juara  I  KB  Pria .  http://www.bkkbn.go.id/jateng/ news_ detail.php?nid =19. 2007.
11 BKKBN. Pedoman Penggarapan Peningkatan Partisipasi Pria . BKKBN. Jakarta
12 Utarini. Men's Convolvement in Family Planning . Yogyakarta. 1998.karta. 2000
13 BKKBN. Peran  Pria  melalui  Program  KB  dalam  Kesehatan  Maternal .  Gema  Partisipasi Pria. Jakarta.2000
14 Notoatmodjo, S. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku . Rineka Cipta. 2007.
15 Ibid , hal 56
16 Suprihastuti, dkk. Analisis Data Sekunder SDKI 97 Pengambilan Keputusan Peng gunaan Alkon Pria di Indonesia . D.I. Yogyakarta. 2000.
17 Sureni,  dkk. Studi  Gender  Peranan  Pria  dalam  Penggunaan  Kontrasepsi  di  propinsi  DIY . Kanwil BKKBN DIY & PSW UMY. Yogyakarta. 1999.
18 Rahardjo, S. Panduan Pelayanan Vasektomi Tanpa Pisau . PKMI. Jakarta. 1995.
19 BKKBN. Gender dalam Program KB dan KR .
20 Asan,  A. Hak  Reproduksi  sebagai  Etika  Global  dan  Implementasinya  dalam  Pelayanan KB/KR di NTT 2007 . BKKBN. NTT. 2007
21 BKKBN. Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB & KR . BKKBN. Jakarta. 2005.
22 Bertrand. Kerangka Pikir Konseptual Permintaan KB serta Dampak Pada Fertilitas. Dalam: BKKBN. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan
23 Wetson. Para  Wanita  Mempercayai  Pasangan  Untuk  Menggunakan  Kontrasepsi  Pria . http:// pikas.bkkbn.go.id. 2002.
24 Ibid
18  Endang. Buku  Sumber  Keluarga  Berencana,  Kesehatan  Reproduksi,  Gender,  dan Pembangunan Kependudukan . BKKBN & UNFPA. Jakarta
25 BKKBN. Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Rendahnya  Partisipasi  Pria  dalam  KB . http://www.bkkbn.go.id/gemapria/info-detail.php?infid=79, 200
26 Siregar,  F. Pengaruh  nilai  dan  jumlah  anak  pada  keluarga  terhadap  norma  keluarga  kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS) . http://library.usu.ac.id/modules.php?op =modload&name=Downloads& file=index&req=getit&lid=625. 2003.
27 Ibid 28 Ibid

## DAFTAR PUSTAKA
Asan, A. 2007. Hak Reproduksi sebagai Etika Global dan Implementasinya dalam Pelayanan KB/KR di NTT 2007 . BKKBN. NTT.
Badan  Statistik  Indonesia. Laju  Pertumbuhan  Penduduk  Per  Tahun  menurut Provinsi . Disitasi dari: http://www.datastatistik-indonesia.com Bertrand. Kerangka  Pikir  Konseptual  Permintaan  KB  serta  Dampak  Pada Fertilitas. Dalam: BKKBN. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan
BKKBN.  2000. Pedoman  Penggarapan  Peningkatan  Partisipasi  Pria .  Jakarta: BKKBN.
-----------.  2000. Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Rendahnya  Partisipasi  Pria dalam  KB .  http://www.bkkbn.go.id/gemapria/info-detail.php? infid=79.
-----------.  2000. Peran  Pria  melalui  Program  KB  dalam  Kesehatan  Maternal . Jakarta: Gema Partisipasi Pria.
-----------.  2001. Fakta,  Data  dan  Informasi  Kesenjangan  Gender  di  Indonesia . Jakarta: BKKBN.
-----------.  2005. Peningkatan  Partisipasi  Pria  dalam  KB  &  KR .  Jakarta: BKKBN.
----------. 2006. Keluarga  Berencana,  Kesehatan  Reproduksi,  Gender,  dan Pembangunan Kependudukan.
-----------. 2007. Gender dalam Program KB dan KR . http://gemapria.bkkbn. go.id/ artikel02-2I.html.
Endang. Buku Sumber Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Gender, dan Pembangunan Kependudukan . BKKBN & UNFPA. Jakarta Notoatmodjo, S. 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku . Rineka Cipta.
Rahardjo, S. 1995. Panduan Pelayanan Vasektomi Tanpa Pisau . PKMI. Jakarta. Samudro, Seno. 2007. Boyolali Raih Juara I KB Pria . http://www.bkkbn.go.id/ jateng/news_ detail.php?nid =19.
Satria,  Yurni.  2005. Isu  Gender  dalam  Kesehatan  Reproduksi .  Jakarta:  Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan BKKBN.
Siregar,  F.  2003. Pengaruh  Nilai  dan  Jumlah  Anak  pada  Keluarga  terhadap Norma  Keluarga  Kecil  Bahagia  Dan  Sejahtera  (NKKBS) . http://library.usu.ac.id/modules.
php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid= 625.
Suprihastuti,  dkk.  2000. Analisis  Data  Sekunder  SDKI  97  Pengambilan Keputusan Peng gunaan Alkon Pria di Indonesia . D.I. Yogyakarta.
Sureni, dkk. 1999. Studi Gender Peranan Pria dalam Penggunaan Kontrasepsi di propinsi DIY . Yogyakarta: Kanwil BKKBN DIY & PSW UMY.
Utarini. 2000. Men's Convolvement in Family Planning . Yogyakarta.
Wetson.  2002. Para  Wanita  Mempercayai  Pasangan  untuk  Menggunakan Kontrasepsi Pria . http://pikas.bkkbn.go.id.