## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3, No. 2, December 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KOMUNAL

## LAW ENFORCEMENT IN COMMUNAL CONFLICT SETTLEMENT

## Nanda Ivan Natsir
Universitas mataram Email : ivannatsir@unram.ac.id

## Abstract
Conflict is a characteristic of the dynamics of society, to obtain a better situation. Conflicts occur from mild and hidden to severe and open levels. Conflict is defined as a form between one party and another. West Nusa Tenggara Province is one of the provinces in Indonesia with a fairly high level of conflict. The conflicts that occur are very varied, ranging from issues of religion, ethnicity, ethnicity, management of economic and political resources, arts, and culture. From the above background, the problems raised in this counseling are, what factors cause inter-group conflict and how to manage inter-group conflict in the Women’s Village, Labuapi District, West Lombok Regency. This extension uses qualitative research methods, namely research on data collected and expressed in the form of words and pictures, words are arranged in sentences, for example, sentences from interviews between writers and informants. The results of the counseling showed that after the legal counseling, the community in Perampuan Village, Labuapi District, West Lombok Regency became more aware of efforts to overcome the conflict between groups, and even the community expected follow-up actions from this legal counseling that could be used as recommendations for the government, police, functionaries and all elements. society, to create peace, peace, and prosperity in society.
Keywords: Conflict Resolution; Communal Conflict;

## Abstrak
Konflik pada dasarnya adalah ciri dinamika masyarakatnya, untuk memperoleh keadaan yang lebih baik. Konflik terjadinya mulai dari yang ringan dan tersembunyi hingga tingkat yang berat dan terbuka. Konflik diartikan sebagai bentuk pertentangan antara satu dengan pihak lainnya. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan tingkat konflik yang cukup tinggi. Konflik yang terjadipun sangat variatif mulai dari persoalan agama, etnis, suku, pengelolaan sumber daya ekonomi maupun politik, kesenian dan budaya. Dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penyuluhan ini adalah, faktor- faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik antar kelompok dan bagaimanakah upaya penganggungan terjadinya konflik antar kelompok di Desa Perempuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Penyuluhan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara penuluh dengan informan. Hasil penyuluhan ini menunjukkan bahwa setelah adanya penyuluhan hukum, Masyarakat di desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat menjadi lebih memahami upaya penanggulangan konflik antar kelompok, bahkan masyarakat mengharapkan tindak lanjut dari penyuluhan hukum ini dengan dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah, kepolisian, tokoh fungsionaris dan seluruh elemen masyarakat, guna mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat.
Kata kunci : Penyelesaian Konflik; Konflik Komunal;

## 188~194

## A. PENDAHULUAN
Konflik pada dasarnya adalah ciri dinamika masyarakatnya, untuk memperoleh keadaan yang lebih baik. Konflik terjadinya mulai dari yang ringan dan tersembunyi hingga tingkat yang berat dan terbuka. Konflik diartikan sebagai bentuk pertentangan antara satu dengan pihak lainnya. Konflik juga diartikan sebagai perjuangan nilai dan tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan lawan. Konflik merupakan proses kearah upaya memperoleh penghargaan dengan cara menghilangkan dan memperlemah pesaingnya.
Konflik dapat berupa konflik usaha, huru hara, terror, SARA, politik, konflik Pusat- daerah. Konflik dapat terjadi secara vertical dan atau horizontal. Konflik vertical terjadi pada lingkungan masyarakat yang memiliki status social, ekonomi, dan politik yang berbeda secara berjenjang, misalnya konflik kelas. Konflik horinzontal terjadi pada lingkungan masyarakat yang memiliki status social, ekonomi, dan politik yang sederajat misalnya konflik antar kampung, antar tetangga, antar pelajar, antar preman dan sebagainya.
Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan tingkat konflik yang cukup tinggi. Konflik yang terjadipun sangat variatif mulai dari persoalan agama, etnis, suku, pengelolaan sumber daya ekonomi maupun politik, kesenian dan budaya. Berbagai konflik yang terjadi tersebut membawa kerugian yang tidaklah sedikit. Secara langsung kerugian berupa kerusakan fisik aset, harta dan benda bahkan nyawa. Selain itu secara tidak langsung berbagai konflik yang terjadi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat dan negara, tidak sedikit wisatawan dan investor yang berniat berinvestasi di Nusa Tenggara Barat mengurungkan niatnya karena alasan tidak adanya jaminan keamanan.
Konflik mempunyai dampak yang sangat besar bagi masyarakat karena konflik yang berlangsung terus menerus akan menjurus ke arah disintegrasi sosial. Oleh karena itu, salah satu persoalan utama antara masyarakat dan negara adalah masalah konflik yaitu usaha-usaha untuk mencari titik temu antara pihak yang berkonflik sehingga konsensus atau kesepakatan dapat tercapai. 1 Sehingga dapat kita lihat bahwa konflik adalah pertentangan atau perbedaan antara dua orang atau lebih (kelompok) yang didasarkan pada perbedaan.Dalam memahami konflik, terdapat enam teori yang menyebabkan konflik. 2 Pertama , Teori Hubungan Masyarakat, yang menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan
1 Maswadi Rauf, Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000). Hlm 1.
2 Hugo van der Merwe, Conflict Theorities, Johannesburg, Afrika Selatan, 1997 dan dalam sebuah makalah Marck Roos, Creating The Conditions For Peace Making: Theorities of Practice in Ethnic Conflict Resolution, Ethnic and Racial Studies, 2000. dalam Simon Fisher, Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertin- dak. (Jakarta: Penerbit The British Counsil, 2001).
E-ISSN : 2775-362X
permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Kedua, Teori Negosiasi Prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Ketiga, Teori Kebutuhan Manusia. Teori ini mengatakan bahwa konflik disebabkan oleh akar kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keempat, Teori Identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik terjadi karena adanya identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu penderitaan masa lalu yang tidak diselesaikan. Kelima, Kesalahpahaman Antar Budaya. Teori ini mengatakan bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda.
Keenam, Teori Transformasi Konflik. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah- masalah sosial, budaya dan ekonomi.
Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah konflik sosial antar kelompok. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. 3 Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial ( social policy ) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ( social welfare policy ) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial ( social defence policy ). 4
Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (social defence policy) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana ( penal policy ). 5
Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan konflik sosial antar kelompok digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial ( social policy ) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial ( social welfare policy ) dan
3 I bid, hal. 119
4 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 73
5 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 240.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 190~194
kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat ( social defence policy ) . 6 Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penyuluhan ini adalah pertama, untuk melaksanakan Tri Dharma ke tiga Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian pada masyarakat. Kedua, u ntuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik antar kelompok secara komprehensif baik dari sisi kriminologis, historis, sosial, ekonomi, budaya, psokologis dan hukum pidana. Ketiga, untuk merumuskan upaya penanggulangan dan pencegahan serta pengelolaan konflik secara komprehensif yang harus dilakukan pemerintah daerah, kepolisian dan masyarakat.
Diharapkan masyarakat terutama masyarakat di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok barat dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik antar kelompok secara komprehensif baik dari sisi kriminologis, historis,  sosial, ekonomi, budaya, psokologis dan hukum pidana, mengetahui upaya penanggulangan dan pencegahan serta pengelolaan konflik secara komprehensif yang harus dilakukan pemerintah daerah, kepolisian dan masyarakat.
Untuk memecahakan masalah yang berkaitan dengan penyuluhan penegakan hukum dalam penyelesaian konflik komunal harus diupayakan kepada seluruh lapisan-lapisan masyarakat diberikan informasi yang berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan oleh konflik antar kelompok.

## B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan Tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian penyuluhan kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan, peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum di mengerti. Yang menjadi sasaran dalam penyuluhan hukum ini adalah para orang tua, pemuda dan masyarakat di desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok barat.

## C. PEMBAHASAN
Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan ( interests ) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik.
6 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 73-74.
Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.
Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik 7 .
Fisher dkk (2001:7) menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan.
•  Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
•  Penyelesaian  Konflik , bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai.
•  Pengelolaan Konflik , bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
•  Resolusi Konflik , menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
•  Transformasi Konflik , mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif 8 .
Tahapan-tahapan diatas merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan dalam mengelola konflik. Sehingga masing-masing tahap akan melibatkan tahap sebelumnya misalnya pengelolaan konflik akan mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik.
Sementara Minnery (1980:220) menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses, sama halnya dengan perencanaan kota merupakan proses. Minnery (1980:220) juga berpendapat bahwa proses manajemen konflik perencanaan kota merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif, artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan kota secara terus menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal. Sama halnya dengan proses manajemen konflik yang telah dijelaskan diatas, bahwa manajemen konflik perencanaan kota meliputi beberapa langkah yaitu: penerimaan terhadap keberadaan konflik (dihindari atau ditekan/didiamkan), klarifikasi karakteristik dan struktur konflik, evaluasi konflik (jika bermanfaat maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya), menentukan aksi yang
7 Eko Sudarmanto, dkk, Manajemen Konflik , Yayasan Kita Menulis, 2021, Hal. 16.
8 Fisher, Simon. et al. 2001 Mengelola Konflik; keterampilan & strategi untuk bertindak, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N.Kartikasari,dkk. The British Council, Indonesia, Jakarta.hal. 7
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 192~194
dipersyaratkan untuk mengelola konflik, serta menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam mengelola konflik. Keseluruhan proses tersebut berlangsung dalam konteks perencanaan kota dan melibatkan perencana sebagai aktor yang mengelola konflik baik sebagai partisipan atau pihak ketiga.

## Teori-teori Konflik
Teori-teori utama mengenai sebab-sebab konflik adalah: a. Teori hubungan masyarakat
Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.
Sasaran: meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang men- galami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.
b.Teori kebutuhan manusia
Menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi.
Sasaran: mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu.
c. Teori negosiasi prinsip
Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran: membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi den- gan berbagai masalah dan isu dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Kemu- dian melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.
d. Teori identitas
Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.
Sasaran: melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara pihak tersebut dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.
e. Teori kesalahpahaman antarbudaya
Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda.
Sasaran: menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budaya
pihak lain, mengurangi streotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, men- ingkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.
f. Teori transformasi konflik
Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.
Sasaran: mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antar pihak yang berkonflik, mengembangkan proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengam- punan, rekonsiliasi, pengakuan.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat faktor- faktor pendorong juga tidak terlepas dari kendala yang merupakan faktor- faktor penghambat serta cara melakukan evaluasi terhadap hasil pengabdian masyarakat.
a.  Faktor Pendorong
1.  Keterbukaan perangkat Kelurahan dalam menerima Tim penyuluh dan penyusunan jadwal pelaksanaan penyuluhan.
2.  Harapan masyarakat tentang upaya penanggulangan konflik antar kelompok yang terjadi di desa Perampuan.
b.  Faktor Penghambat
Rendahnya pendidikan, ketebatasan lapangan kerja dan lemahnya pengetahuan ilmu hukum di masyarakat Desa Perampuan, menjadi faktor penghambat masyarakat dalam memahami dampak yang ditimbulkan akibat konflik antar kelompok.
c. Evaluasi
Hasil kegiatan penyuluhan kemudian dievaluasi terutama berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini khususnya keikutsertaan masyarakat selama pelaksanaan kegiatan. Evaluasi terhadap hasil penyuluhan ternyata masyarakat sangat mengharapkan agar penyuluhan tentang penegakan hukum dalam penyelesaian konflik komunal dapat dipahami bersama oleh seluruh elemen masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepolisian dan pemerintah. Guna menciptakan kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan di dalam masyarakat.

## D. KESIMPULAN
Pemahaman masyarakat Desa Perampuan Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat tentang konflik antar kelompok setelah adanya penyuluhan hukum memahami upaya penanggulangan konflik antar kelompok, bahkan masyarakat mengharapkan tindak lanjut dari penyuluhan hukum ini dengan dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah, kepolisian, tokoh fungsionaris dan seluruh elemen masyarakat, guna mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan dalam masyarakat yang pada akhirnya nanti dapat menjadi cikal bakal kegiatan lanjutan dalam proses penanggulangan konflik
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 194~194
antar kelompok di setiap daerah yang berkonflik, sesuai dengan masyarakat Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Maswadi Rauf, 2000, Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis , (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional).
Hugo van der Merwe, Conflict Theorities, Johannesburg, Afrika Selatan, 1997 dan dalam sebuah makalah Marck Roos, Creating The Conditions For Peace Making: Theorities of Practice in Ethnic Conflict Resolution, Ethnic and Racial Studies, 2000. dalam Simon Fisher, Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. (Jakarta: Penerbit The British Counsil, 2001).
Barda Nawawi Arief, 2021, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Eko Sudarmanto, dkk, 2021, Manajemen Konflik , Yayasan Kita Menulis.
Fisher, Simon. et al. 2001, Mengelola Konflik; keterampilan & strategi untuk bertindak, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N.Kartikasari,dkk. The British Council, Indonesia, Jakarta.