## ANALISIS KEBERADAAN HALAL VAKSIN COVID-19 DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK-HAK MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA Andoko, Irma Fatmawati, Beby Sendy
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi
andoko@dosen.pancabudi.ac.id, bebysendy9@gmail.yahoo.com, zikinif@yahoo.com ,
RINGKASAN  - Pandemi  penyakit  Coronavirus  2019  (COVID-19)  telah menyebabkan  tantangan  kesehatan,  ekonomi,  dan  sosial  secara  global.  Dalam keadaan  ini,  vaksin  yang  efektif  memainkan  peran  penting  dalam  menyelamatkan nyawa,  meningkatkan  kesehatan  penduduk,  dan  memfasilitasi  pemulihan  ekonomi. Di  negara-negara  mayoritas  Muslim,  yurisprudensi  Islam,  yang  sangat mementingkan  kesucian  dan  keselamatan  hidup  manusia  dan  perlindungan  mata pencaharian,  dapat  mempengaruhi  penyerapan  vaksin.  Upaya  untuk  melindungi manusia,  seperti  vaksin,  sangat  dianjurkan  dalam  Islam.  Namun,  kekhawatiran tentang status Halal (diizinkan untuk dikonsumsi oleh hukum Islam) produk vaksin dan  potensi  bahaya  dapat  menghambat  penerimaan.  Dewan  Fatwa  setuju  bahwa vaksin diperlukan dalam konteks pandemi kita saat ini; menerima vaksinasi COVID- 19  sebenarnya  merupakan  bentuk  kepatuhan  terhadap  hukum  Syariah.  Penggunaan lebih luas dari komponen hewani gratis reagen selama pembuatan lebih lanjut dapat meningkatkan penerimaan di  kalangan Muslim. Di sini kami menjelaskan interaksi antara Syariah (hukum  Islam) dan pertimbangan ilmiah dalam mengatasi tantangan penerimaan vaksin COVID-19, khususnya pada populasi Muslim.
Kata kunci: Sertifikat Halal, Syariah, Fatwa, vaksin COVID-19

## PENDAHULUAN
COVID-19,  yang  disebabkan  oleh  virus  sindrom  pernafasan  akut  yang  parah coronavirus-2 (SARS-CoV-2), memicu pandemi pada tahun 2020 dan terus beredar. Peningkatan  jumlah  kasus,  peredaran  varian  kekhawatiran  dan  varian  potensial konsekuensi tinggi telah mengkhawatirkan dunia. Respons global yang terkoordinasi menghasilkan  pengembangan  vaksin  COVID-19  dalam  waktu  singkat.  Upaya vaksinasi  besar-besaran  sekarang  sedang  berlangsung  di  seluruh  dunia  (1). Sayangnya,  penyerapan  terhambat  karena  beberapa  alasan,  termasuk  keyakinan agama (2). Artikel ini akan memberikan perspektif Islam tentang vaksin COVID-19.
Dalam  Islam,  setiap  aspek  kehidupan  harus  selaras  dengan  Syariah  (hukum Islam), atau kehendak Tuhan bagi umat manusia. Sumber Syariah adalah Al-Quran (kitab suci Islam) dan Al-Hadits (catatan kata-kata, tindakan, dan persetujuan diam-
diam dari Nabi Islam Muhammad) (3, 4). Untuk mewujudkan kehendak Tuhan, para sarjana  Islam  memberikan  interpretasi  mereka  melalui  badan  hukum  Islam  yang disebut  Fiqh  (yurisprudensi  Islam).  Sementara  Syariah  adalah  keputusan  Tuhan, Fiqh dicapai melalui analisis oleh Ulama (ulama) dari Al-Quran dan Al-Hadits. Fiqh tidak suci atau tetap, karena merupakan hasil dari manusia pendapat pada tempat dan waktu  tertentu  serta  dapat  diubah  sesuai  dengan  keadaan  (3).  Ketika  umat  Islam membutuhkan  kejelasan,  Ulama  melakukan  ijtihad  (upaya  terbaik)  berdasarkan pemahaman  mereka  tentang  Syariah  dan  mengeluarkan  Fatwa  (hukum)  untuk menjawab pertanyaan. Karena Fatwa didasarkan pada Fiqh dan ijtihad Ulama, latar belakang ilmiah dan pengalaman keagamaan yang berbeda dari Ulama atau lembaga yang  berwenang  dapat  menimbulkan  beberapa  keputusan  yang  berbeda  tentang suatu masalah, termasuk vaksin (5).
Para  ulama  merumuskan  Fatwa  terkait  vaksin  COVID-19  dengan mempertimbangkan  sumber  syariah  dan  kajian  ilmiah.  Dalam  proses  perumusan Fatwa, para ulama berusaha menimbang nilai-nilai agama dan keilmuan secara adil (6).  Fatwa  sangat  penting  untuk  penerimaan  vaksin  pada  populasi  Muslim,  yang telah  lama  memiliki  kekhawatiran  tentang  kemurnian  isinya  (7).  Di  sini  kami menjelaskan  bahan  vaksin  COVID-19  saat  ini  dan  bagaimana  berbagai  regulator Islam  resmi  telah  membentuk  Fatwa  yang  relevan.  Memahami  regulasi  vaksin  di bawah hukum Islam memberikan wawasan untuk meningkatkan penerimaan vaksin di negara-negara mayoritas Muslim, terutama selama pandemi.

## KAJIAN TEORI

## Bahan Vaksin
Vaksin  secara  umum  dapat  diklasifikasikan  sebagai  hidup  atau  tidak  hidup, yang  membedakan  vaksin  yang  mengandung  galur  replikasi  yang  dilemahkan  dari patogen  yang  relevan  dari  yang  hanya  mengandung  komponen  patogen  atau organisme yang membunuh seluruh organisme. Selain vaksin hidup dan tidak hidup 'tradisional',  platform  lain  telah  dikembangkan  selama  beberapa  dekade  terakhir, termasuk vektor virus dan vaksin RNA berbasis asam nukleat (8). Beberapa vaksin COVID-19 telah dikembangkan menggunakan teknologi baru ini (9, 10).
Vaksin  mengandung  komponen  penting  atau  aktif  yang  menginduksi  respon imun  yang  memberikan  perlindungan  pada  paparan  berikutnya  terhadap  patogen
target.  Terlepas  dari  komponen  aktif  ini,  bahan  utamanya  biasanya  air.  Bahan  lain dapat ditambahkan, termasuk bahan pembantu untuk meningkatkan imunogenisitas, pengawet, pengemulsi (seperti polisorbat 80), atau penstabil (misalnya, gelatin atau sorbitol) (11). Bahan tambahan ini biasanya hadir dalam jumlah yang sangat kecil.
Produk  yang  digunakan  selama  pembuatan  juga  secara  teoritis  dapat  tetap berada  dalam  produk  akhir  dan  dimasukkan  sebagai  komponen  vaksin  jejak potensial  (8).  Misalnya,  inaktivasi  dengan  formaldehida  biasanya  digunakan  untuk memproduksi  vaksin  manusia  dan  hewan  seperti  vaksin  polio,  hepatitis  A, enterovirus  71,  dan  virus  influenza  (12).  Formaldehida  diencerkan  ke  tingkat  jejak dalam produk akhir dan tidak menimbulkan masalah keamanan (13). Komponen lain mungkin  termasuk  antibiotik,  protein  telur  atau  ragi,  lateks,  glutaraldehid,  dan pengatur keasaman (seperti garam kalium atau natrium). Kecuali dalam kasus alergi, seperti  vaksinasi  demam  kuning  dalam  konteks  alergi  telur  yang  sebenarnya,  tidak ada bukti risiko terhadap kesehatan manusia dari komponen-komponen ini (8).
Vaksin  COVID-19  menggunakan  beberapa  platform  berbeda,  dengan  bahan aktif  dan  eksipien  yang  bervariasi.  Selain  itu,  beberapa  pendekatan,  seperti  vaksin berbasis  mRNA,  dibuat  secara  sintetis  di  laboratorium  dan  oleh  karena  itu  tidak memerlukan kultur sel

## Aspek Halal Vaksin
Cakupan  vaksinasi  bervariasi  dengan  akses,  keterjangkauan,  kesadaran,  dan penerimaan.  Penerimaan  vaksin  merupakan  komponen  penting  dari  pencegahan penyakit,  karena  vaksin  hanya  efektif  jika  digunakan.  Namun,  beberapa  individu Muslim  memiliki  kekhawatiran  bahwa  vaksin  dan  obat-obatan  lainnya  mungkin tidak  Halal,  dan  karena  itu  lebih  mungkin  untuk  tetap  tidak  divaksinasi  (20).  Ada juga  heterogenitas  dalam  pengaruh  agama  pada  praktik  vaksinasi  di  antara  negara- negara  mayoritas  Muslim.  Di  Arab  Saudi,  sebuah  teokrasi  Islam,  sebuah  survei menunjukkan bahwa orang tua sangat yakin dengan vaksin; bahkan orang tua yang ragu-ragu  terhadap  vaksin  tidak  memandang  agama  sebagai  larangan  vaksinasi. Sebaliknya  di  Pakistan,  yang  memiliki  populasi  Muslim  terbesar  kedua  di  dunia
setelah  Indonesia,  desas-desus  lokal  dengan  nada  agama  secara  keliru  menegaskan bahwa vaksin polio menyebabkan sterilisasi dan mengandung produk babi. Pakistan terus mengalami wabah polio (21).
Produk  halal  adalah  produk  yang  diperbolehkan  menurut  hukum  Syariah. Biasanya,  Halal  mengacu  pada  diperbolehkannya  makan,  minum,  atau  bertindak berdasarkan hukum dan prinsip Islam. Zat yang digunakan dalam pembuatan vaksin mungkin  berasal  dari  hewan,  termasuk  babi  atau  turunannya,  hewan  mati,  atau darah, yang Haram atau dilarang dikonsumsi oleh umat Islam (6, 22). Dalam Islam, umat Islam diwajibkan untuk mengikuti hukum Syariah, yang berwibawa. Al-Qur'an Suci menyatakan: "Oleh karena itu, (hai orang-orang beriman) makanlah dari hal-hal yang  halal  dan  baik  yang  telah  diberikan  Allah  kepadamu,  dan  bersyukurlah  atas nikmat-Nya  jika  benar  bahwa  kamu  hanya  menyembah  Dia.  Sesungguhnya  Allah mengharamkan  bagimu  apa  yang  mati  dengan  sendirinya,  darah,  dan  daging  babi; juga,  setiap  daging  yang  disucikan  untuk  sesuatu  selain  atas  nama  Allah.  Tetapi barang  siapa  yang  terpaksa  (untuk  memakannya)  tidak  bermaksud  untuk  berbuat dosa  atau  pelanggaran  (mengenai  jumlah  yang  dimakan),  akan  menemukan  Allah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nahl  16:114-115). Ayat tersebut  menjelaskan  mengapa  umat  Islam  menjauhkan  diri  dari  menggunakan bahan Haram atau mengkonsumsi produk babi dan turunannya (6, 23).
Babi  termasuk  di  antara  hewan  yang  dinyatakan  Haram  oleh  hukum  Syariah. Menggunakan  bagian  dan  turunannya  dalam  obat-obatan  akan  membuat  mereka tidak  diperbolehkan  untuk  dikonsumsi  oleh  umat  Islam  (22).  Namun,  turunan  babi umumnya digunakan dalam produksi vaksin, termasuk tripsin babi dan gelatin babi.
Tripsin babi yang diekstraksi dari pankreas babi adalah reagen yang digunakan selama  tahap  perbanyakan  produksi  vaksin  tertentu,  misalnya  vaksin  polio  yang tidak  aktif  dan  virus  ensefalitis  Jepang,  untuk  mengeluarkan  atau  melepaskan  sel dari tangki atau wadah kultur sebelum panen. Ini juga dapat digunakan selama tahap kultur akhir produksi virus untuk aktivasi vaksin, seperti dengan virus influenza dan rotavirus.
Meskipun  tripsin  semi-sintetik  (rekombinan)  tersedia  secara  komersial,  tripsin babi  umumnya  digunakan  karena  biaya  dan  ketersediaannya  yang  lebih  rendah. Tripsin  babi  dicuci  dari  sel  yang  dipanen  sebelum  diproses  lebih  lanjut.
Kehadirannya  biasanya  dinilai  dengan  divalidasi  teknik,  studi  yang  sebagian  besar menunjukkan jumlah tripsin babi yang tidak terdeteksi dalam produk akhir (22, 24).
Gelatin babi terhidrolisis adalah campuran peptida  dan protein yang dihasilkan oleh hidrolisis parsial kolagen, biasanya diekstraksi dari kulit babi, tendon, ligamen, tulang, tulang rawan, atau komponen lainnya. Gelatin babi digunakan dalam vaksin untuk  menstabilkan  dan  mengawetkan  bahan  aktif  selama  pengeringan  beku  dan penyimpanan.  Tidak  seperti  gelatin  food  grade,  gelatin  yang  digunakan  untuk produksi  vaksin  sangat  murni  dan  dipecah  menjadi  peptida.  Meskipun  hanya  ada dalam jumlah kecil, label yang menyatakan “Mengandung jumlah jejak kandungan babi” terkadang diwajibkan oleh kebijakan pendaftaran produk lokal (2, 22, 24).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  dengan  mengambil  materi  dari berbagai  sumber  baik  dari  artikel,  ayat  al-Quran,  kaidah  fiqh,  buku,  dan  pendapat para  ulama  untuk  mengetahui  Mengetahui  hukum  penggunaan  vaksin  covid-19 menurut  pandangan  Islam  dan  engetahui  metode  Istinbath  hukum  yang  digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang penggunaan vaksin covid-19.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Formulasi Fatwa Vaksin Covid-19
Di negara-negara berpenduduk Muslim, pengelola sertifikasi Halal menggunakan Al-Qur'an sebagai panduan untuk memberikan sertifikat Halal kepada pelamar.  Administrator  mengevaluasi  kebersihan  tempat  dan  peralatan  pemohon, pemilihan  bahan,  dan  kontaminasi  silang  antara  produk  Halal  dan  non-Halal  (25). “Obat-obatan  halal”  hanya  boleh  mengandung  bahan-bahan  yang  diizinkan  oleh hukum Syariah. Secara khusus harus: (1) bebas dari bagian atau turunan dari hewan yang dinyatakan tidak halal menurut hukum Syariah atau tidak disembelih menurut hukum  Syariah;  (2)  tidak  mengandung  najs  (kotoran);  dan  (3)  tidak  beracun, memabukkan,  atau  menimbulkan  bahaya  kesehatan  bagi  pengguna  bila  diambil sesuai  dengan  resep  (22).  Namun,  interpretasi  dan  implementasi  sertifikasi  farmasi Halal bervariasi antar negara.
Indonesia  memiliki  populasi  Muslim  terbesar  di  dunia,  dengan  87%  dari  277 juta penduduknya mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Hal ini beragam dalam hal bahasa, etnis, dan latar belakang budaya yang, selain agama, mempengaruhi persepsi vaksin.  Sebuah  fatwa,  atau  aturan  dalam  hukum  Islam,  untuk  menyatakan  status kehalalan  vaksin  dapat  dikeluarkan  oleh  pengurus  sertifikasi  Halal  Indonesia  yang berwenang,
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  (21).  Vaksin  COVID-19  pertama  yang disahkan  di  Tanah  Air,  Sinovac,  telah  mendapatkan  sertifikat  Halal  dan  Suci  dari MUI  pada  11  Januari  2021.  Sertifikat  tersebut  menyatakan  bahwa  vaksin  ini  tidak menggunakan  trypsin  babi  atau  enzim  hewani  lainnya  dalam  pembuatannya  (26). MUI  kemudian  mengeluarkan  fatwa  pada  19  Maret  2021  yang  menyatakan  bahwa vaksin  AstraZeneca  COVID-19  “Haram”.  MUI  mengklaim  Haram  karena menggunakan  tripsin  babi  pada  awal  proses  produksi,  tetapi  diperbolehkan  untuk digunakan (atau Mubah) karena urgensi penanganan COVID-19 (27).
Khususnya, beberapa negara lain dengan populasi mayoritas Muslim, termasuk Arab  Saudi,  Uni  Emirat  Arab,  Mesir,  dan  Malaysia,  menggunakan  vaksin AstraZeneca  tanpa  mempedulikan  apakah  itu  Halal  atau  Haram  (28).  Selain  itu, Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Indonesia  (BPOM)  dan  WHO  telah mengkonfirmasi  tidak  adanya  produk  babi  dalam  vaksin  AstraZeneca  (16,  28). Beberapa vaksin COVID-19, vaksin Sinopharm dan Pfizer-BioNTech juga dianggap haram, dan dapat digunakan untuk keadaan darurat. Vaksin COVID-19 lainnya yang telah  mendapatkan  EUA  dari  BPOM,  seperti  Moderna,  J&J,  Sputnik  V,  dan CanSino,  belum  bersertifikat  Halal/Haram  oleh  MUI  hingga  September  2021 (https://mui.or.id/) .
Beberapa pihak khawatir vaksin COVID-19 akan bernasib sama dengan vaksin kombinasi  campak-rubella  yang  diperkenalkan  ke  Indonesia  pada  2017  (28).  Saat itu,  MUI  mengeluarkan  fatwa  bahwa  vaksin  itu  haram  karena  menggunakan komponen  babi  dalam  proses  pembuatannya.  Setelah  fatwa  MUI  menyatakan Haram, penyerapan menurun drastis.
Sementara  keenam  provinsi  di  Jawa  mencapai  target  cakupan  95%  dan  kasus campak dan rubella menurun lebih dari 90%, cakupan anak-anak di pulau lain hanya mencapai  68%.  Di  Aceh,  satu-satunya  provinsi  yang  diperbolehkan  menerapkan
hukum Syariah, cakupannya hanya 8%, menempatkan Indonesia pada risiko wabah campak  (21,  29).  Disparitas  cakupan  vaksin  COVID-19  juga  terlihat  antarprovinsi. Aceh kembali menunjukkan cakupan yang sangat rendah, dengan hanya 11,8% dari populasi  targetnya  yang  divaksinasi  lengkap  (https://vaksin.kemkes.go.id/). Pertimbangan  agama  harus  diperhatikan  dalam  peluncuran  vaksin,  dengan melibatkan  pemuka  agama  sebagai  prioritas,  karena  fatwa  tersebut  secara  khusus mengizinkan penggunaan vaksin non-Halal dalam keadaan darurat (21).

## Rekonsiliasi Hukum Syariah Dengan Kebutuhan Kontemporer
Meskipun ada potensi konflik dengan hukum Syariah, ulama di beberapa negara Muslim  telah  menerima  vaksin  yang  menggunakan  najis  zat  seperti  gelatin  babi dalam  proses  produksinya.  Mereka  menyimpulkan  bahwa  gelatin  dalam  vaksin adalah  Halal  karena  telah  mengalami  hidrolisis,  yang  memurnikannya  di  bawah konsep hukum Islam yang disebut istihalah (perubahan sempurna) (2, 30). Istihalah mengacu  pada  perubahan  sifat  fisikokimia  untuk  mengubah  produk  Haram  yang tidak dapat diterima menjadi bentuk Halal yang dapat diterima (31). Pandangan ini didasarkan  pada  prinsip  "perubahan"  dalam  hukum  Syariah,  yang  diterapkan  pada produksi cuka dari anggur (2).
Vaksin  menjadi  dapat  diterima  jika  komponen  yang  tidak  murni  benar-benar berubah  menjadi  zat  baru,  berbeda  dari  asalnya.  Transformasi  zat  tidak  murni melalui  pemrosesan  hilir,  mis.  filtrasi,  untuk  membuatnya  dapat  diabaikan  dalam produk  akhir,  digunakan  secara  serupa  dengan  obat-obatan  lain  seperti  Heparin (enzim  babi)  dan  vaksin  Rotavirus  (tripsin  babi).  Dalam  yurisprudensi  Muslim, proses  ini  mencapai  istihalah  dan  membuat  produk  akhir  diperbolehkan  untuk digunakan Muslim (2, 32, 33).
Selain istihalah, istihlak (pencampuran) dapat mengubah zat yang najis menjadi sesuatu  yang  bersih  (34).  Yang  dimaksud  dengan  istihlak  adalah  bercampurnya suatu  zat  dengan  zat  lain  sampai  larut  sehingga  menyebabkan  hilangnya  sifat-sifat meskipun  zat  tersebut  masih  ada.  Dengan  demikian  produk  najis  dapat  dicampur dengan  produk  najis  yang  lebih  dominan  untuk  menghilangkan  sifat  najis.  Konsep ini diadaptasi dari Hadits yang menjelaskan karakteristik dua kolah (sekitar 216-270 liter)  air:  “Nabi  ditanya  tentang  status  genangan  air  yang  dijilat  oleh  reptil  dan hewan liar (yaitu, apakah air itu masih bersih).
Kemudian  Nabi  bersabda,  “Jika  airnya  melebihi  dua  kolah,  maka  itu  tidak menjadi  najis”.  Hadits  lain  menjelaskan  “Jika  air  melebihi  dua  kolah,  kemudian dicampur dengan yang najis, maka tidak menjadi najis selama tidak ada perubahan bau dan rasanya” (33). Konsep istihalah dan istihlak tidak diterima secara universal oleh  semua  ulama  dan  dewan  otorisasi  yang  menentukan  status  halal.  Penerimaan oleh lembaga fatwa bervariasi berdasarkan interpretasi hukum Syariah (33).
Namun,  selama  pandemi  COVID-19,  semua  dewan  sepakat  bahwa  vaksin COVID  yang  efektif  dan  aman  adalah  kebutuhan  dasar  atau  darurat.  Pengakuan sebagai  darurat  membenarkan  konsumsi  produk  Haram  jika  diperlukan  dalam keadaan  darurat  (35).  Al-Qur’an  Suci  menyatakan:  “Dia  hanya  mengharamkan bagimu apa yang mati dari dirinya sendiri (bangkai) dan darah dan daging babi, dan apa yang disembelih sebagai kurban bagi selain Allah.
Tetapi jika seseorang dipaksa oleh kebutuhan tanpa kemaksiatan yang disengaja atau  melampaui  batas  yang  seharusnya,  maka  tidak  ada  dosa  atas  mereka. Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang”  (Q.S.  Al-Baqarah 2:173). Vaksin COVID-19 diakui sebagai perlu atau penting untuk menyelamatkan nyawa dan memastikan bahwa masyarakat dapat berfungsi. Statusnya setara dengan kebutuhan dasar manusia lainnya yang sudah mapan seperti pangan dan papan, dan karenanya  memenuhi  syarat  untuk  diklasifikasikan  sebagai  darurat.  Vaksin  yang melindungi  dari  bahaya  SARS-CoV-2  sangat  penting  untuk  menegakkan  prinsip- prinsip kesucian kehidupan manusia dan menghindari bahaya (2).
Proses  pengembangan  vaksin  COVID-19  juga  sejalan  dengan  prinsip penghindaran  mudharat  dalam  syariat  Islam.  Semua  vaksin  yang  disetujui  untuk penggunaan  umum  menjalani  evaluasi  keamanan  dan  kemanjuran  yang  ketat,  yang sesuai  dengan  persyaratan  badan  etika  nasional  (36).  Pengembangan  vaksin mencerminkan  konsep  pencegahan  atau  wiqaya  Al-Qur’an,  yang  dapat  mengacu pada  tindakan  pencegahan  seperti  melawan  api  neraka,  hukuman,  keserakahan, tindakan  buruk,  bahaya  dan  panas.  Al-Qur'an  menyimpulkan  bahwa  pencegahan adalah salah satu  hukum Allah, sehingga berlaku juga untuk peran vaksinasi  untuk mencegah bahaya pada manusia (2, 37). Peraturan yang membahas biologi berbasis kultur  sel  menjadi  sangat  penting  setelah  penemuan  bahwa  varian  penyakit Creutzfeldt-Jakob (vCJD) dapat ditularkan antar spesies melalui "prion" atau protein
menular, tanpa melibatkan asam nukleat apa pun (43). Ada dorongan saat ini untuk menggunakan  reagen  bebas  komponen  hewan  (ACF)  atau  bebas  xeno  (44).  Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan telah dibuat untuk menghasilkan alternatif media bebas serum dan produk ACF untuk manufaktur farmasi, termasuk produksi vaksin.
Karena  media  pertumbuhan  memengaruhi  karakteristik,  keamanan,  dan kemanjuran  sel,  studi  perbandingan  sangat  penting  untuk  memahami  perbedaan, keuntungan, dan tantangan yang terkait dengan formulasi spesifik bebas serum/ACF. Namun  demikian,  penggunaan  reagen  ACF  selama  pembuatan  vaksin  sejalan dengan  cara  Halal  dalam  Syariah,  tanpa  bergantung  pada  penerimaan  konsep Istihalah  dan  Istihlak.  Dengan  demikian,  penggunaan  produk  ACF  yang  lebih  luas dalam  pembuatan  vaksin,  terutama  di  negara-negara  Muslim,  dapat  memperbaiki keraguan vaksin yang terkait dengan keyakinan agama Muslim.

## SIMPULAN
Dari sudut pandang Islam, melestarikan kehidupan sejalan dengan melestarikan agama  (35).  Muslim  yang  menolak  menerima  vaksin  COVID-19  dapat  dianggap melanggar hukum Syariah. Namun sertifikasi halal hanyalah salah satu dari banyak masalah  yang  dapat  mempengaruhi  penyerapan  vaksin.  Gerakan  anti-vaksinasi, kekhawatiran  tentang  efek  samping  jangka  panjang,  aksesibilitas,  dan  kesalahan informasi  menimbulkan  tantangan  tambahan.  Wacana  dan  komunikasi  ilmiah  yang efektif,  termasuk  keterlibatan  reguler  dengan  sarjana  hukum  Islam,  Ulama,  dan badan pengatur nasional, akan sangat penting untuk mencapai target vaksinasi (45).
Keputusan individu tentang menerima vaksin COVID-19 bersifat multifaktorial. Isu Halal dapat menimbulkan tantangan yang signifikan di antara populasi Muslim. Dewan  fatwa  di  seluruh  dunia  telah  menggunakan  pendekatan  syariah  dan  ilmiah untuk  memberikan  sertifikat  Halal  untuk  vaksin  COVID-19.  Namun  terjadi inkonsistensi  antar  daerah.  Misalnya,  vaksin  AstraZeneca  COVID-19  dianggap Haram  oleh  dewan  Indonesia  tetapi  Halal  oleh  dewan  lain.  Meskipun  demikian, semua  dewan  fatwa  setuju  bahwa  vaksin  diperlukan  dalam  konteks  kita  pandemi saat  ini,  dan  dengan  demikian  menerima  vaksinasi  COVID-19  sebenarnya merupakan  bentuk  kepatuhan  terhadap  hukum  Syariah.  Penggunaan  reagen  ACF yang  lebih  luas  selama  pembuatan  dapat  lebih  meningkatkan  penerimaan  di kalangan Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA
Ball P. The Lightning-Fast Quest for COVID Vaccines - and What It Means for Other Diseases. Nature (2021) 589(7840):16–8. doi: 10.1038/d41586-020-03626-1
Grabenstein  JD.  What  the  World’s  Religions  Teach,  Applied  to  Vaccines  and  Immune Globulins. Vaccine (2013) 31(16):2011–23. doi: 10.1016/j.vaccine.2013.02.026
Yusroh  Y  ,  Rahman  MZA.  Mapping  Contemporary  Islamic  Jurisprudence  of Muh . ammad Saʻıd̄Al-’Ashmāwı̄and Muh . ammad Shah . rūr. IJISH (Int J Islamic Stud Humanit) (2018)  1(1):32–46.  doi:  10.26555/ijish.v1i1.132Thalib  P.
Distinction  of  Characteristics  Sharia  and  Fiqh  on  Islamic  Law.
Yuridika (2018) 33(3):439–52. doi: 10.20473/ydk.v33i3.9459
Khoiri  N.  The  Mapping  of  Renewal  of  ‘Usul  Fiqh’thoughts  in  Indonesia. Int  J Language Res Educ Stud (2017) 1(1):18–33. doi: 10.30575/2017081202
Ab  Latiff  J,  Zakaria  Z.  The  Challenges  in  Implementation  of  Halal  Vaccine Certiﬁcation in Malaysia. J Food Pharm Sci (2021) 9(1):2. doi: 10.22146/jfps.1147 Wong  LP,  Wong  PF,  AbuBakar  S.  Vaccine  Hesitancy  and  the  Resurgence  of Vaccine  Preventable  Diseases:  The  Way  Forward  for  Malaysia,  a  Southeast Asian  Country. Hum   Vaccines   Immunother (2020)   16(7):1511–20. doi: 10.1080/21645515.2019.1706935
Pollard  AJ,  Bijker  EM.  A  Guide  to  Vaccinology:  From  Basic  Principles  to  New Developments. Nat Rev Immunol (2021) 21(2):83–100. doi: 10.1038/s41577- 020-00479-7
Mathew S, Faheem M, Hassain NA, Benslimane FM, Thani AAA, Zaraket H, et al. Platforms  Exploited  for  SARS-Cov-2  Vaccine  Development. Vaccines (Basel) (2020) 9(1):11. doi: 10.3390/vaccines9010011
Li Y, Tenchov R, Smoot J, Liu C, Watkins S, Zhou Q. A Comprehensive Review of the Global Efforts on COVID-19 Vaccine Development. ACS Cent Sci (2021)
7(4):512–33. doi: 10.1021/acscentsci.1c00120
Kocourkova  A,  Honegr  J,  Kuca  K,  Danova  J.  Vaccine  Ingredients:  Components That Inﬂuence Vaccine Efﬁcacy. Mini Rev Med Chem (2017) 17(5):451–66. doi: 10.2174/1389557516666160801103303
Wilton  T,  Dunn  G,  Eastwood  D,  Minor  PD,  Martin  J.  Effect  of  Formaldehyde Inactivation  on  Poliovirus. J  Virol (2014)  88(20):11955–64.  doi:  10.1128/ JVI.01809-14
U. S. Food and Drug Administration. Common Ingredients in US Licensed Vaccines (2014).  Available  at:  https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/  safety- availability-biologics/common-ingredients-us-licensed-vaccines. World Health  Organization. Background  Document  on  the  Inactivated  Vaccine Sinovac-Coronavac  Against  COVID-19 .  Geneva,  Switzerland:  World  Health Organization (2021). Available at: https://www.who.int/publications/i/ item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-Sinovac-
CoronaVac-background-2021.1.
World  Health  Organization. Background  Document  on  the  Inactivated  COVID-19
Vaccine BIBP Developed by China National Biotec Group (CNBG) . Geneva, Switzerland:  World  Health  Organization  Rome,  Italy  (2021).  Available  at: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019- nCoV-vaccines- SAGE_recommendation-BIBP-background-2021.1.
World  Health  Organization. Background  Document  on  the  AZD1222  Vaccine Against COVID-19 Developed by Oxford University and Astrazeneca: Background Document  to  the  WHO  Interim  Recommendations  for  Use  of  the  AZD1222 (Chadox1-s [Recombinant]) Vaccine Against COVID19 Developed by Oxford .
Geneva, Switzerland: World Health Organization (2021). Available at:
https://www.who.int/publications/i/item/background-document-on-the-azd1222- vaccine-against-covid-19-developed-by-oxford-university-and-astrazeneca.
World  Health  Organization. Interim  Recommendations  for  the  Use  of  the Janssen Ad26. COV2. s (COVID-19) Vaccine. Background Document on the Janssen  Ad26COV2S  (COVID-19)  Vaccine:  Background  Document  to  the WHO  Interim  Recommendations  for  Use  of  Ad26COV2S  (COVID-19)  Vaccine (2021).  Available  at:  https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019- nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Ad26.COV2.S-background-2021.1.
World  Health  Organization. Background  Document  on  Mrna  Vaccine  BNT162b2 (Pﬁzer-Biontech) Against COVID-19. License: CC by-NC-SA 3.0 IGO (2021). Available  at:  https://www.who.int/publications/i/item/background-document- on-mrna-vaccine-bnt162b2-(pﬁzer-biontech)-against-covid-19.
World  Health  Organization. Background  Document  on  the  Mrna-1273  Vaccine (Moderna)  Against  COVID-19:  Background  Document  to  the  WHO  Interim Recommendations  for  Use  of  the  Mrna-1273  Vaccine  (Moderna) .  Geneva, Switzerland: World Health Organization (2021). Available at:
https://www.who.int/publications/i/item/background-document-on-the-  mrna-1273- vaccine-(moderna)-against-covid-19.
Kabir  R,  Mahmud  I,  Chowdhury  MTH,  Vinnakota  D,  Jahan  SS,  Siddika  N,  et  al.
COVID-19 Vaccination Intent and Willingness to Pay in Bangladesh: A Cross- Sectional Study. Vaccines (Basel) (2021) 9(5):416. doi: 10.3390/vaccines9050416 Harapan  H,  Shields  N,  Kachoria  AG,  Shotwell  A,  Wagner  AL.  Religion  and Measles  Vaccination  in  Indonesia,  1991-2017. Am  J  Prev  Med (2021)  60(1 Suppl 1):S44–52. doi: 10.1016/j.amepre.2020.07.029
Khoo YSK, Ghani AA, Navamukundan AA, Jahis R, Gamil A. Unique Product Quality Considerations  in  Vaccine  Development,  Registration  and  New  Program Implementation in Malaysia. Hum Vaccines Immunother (2020) 16(3):530–8. doi: 10.1080/21645515.2019.1667206