## TANGGUNG JAWAB DOKTER KECANTIKAN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DIKAITKAN DENGAN HAK KONSUMEN
Yuyut Prayuti, Libet Astoyo, Gladys Haryanto, Erna Ambarwati, Joshua Jonah Prajany Universitas Islam Nusantara, Bandung Email: prayutiyuyut@gmail.com, libetast234@gmail.com, gladysharyanto@gmail.com,
ernadentist@gmail.com, joshuajonahp@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Tanggung jawab; Perjanjian; dokter kecantikan; pasien; terapeutik Perjanjian  terapeutik  secara  yuridis  diartikan  yaitu  sebagai  hubungan  hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional. Dalam perjanjian  ini  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  di  antara  dokter  spesialis kecantikan  dengan  pasien.  Dalam  praktiknya  konsumen  klinik  kecantikan seringkali  mengalami  kerugian  akibat  dari  pelayanan  medis  yang  tidak profesional dikarenakan kelalaian dokter spesialis kecantikan. Tujuan penulisan artikel  ini  adalah  menjelaskan  bagaimana  hubungan  tanggung  jawab  dokter spesialis  kecantikan  yang  lahir  dari  perjanjian  terapeutik  dan  penyebab  belum optimalnya perlindungan akan hak pasien pengguna pelayanan klinik kecantikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Data utama diperoleh melalui data sekunder. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan mewawancarai  responden  dan  informan.  Pengamatan  dilakukan  untuk menunjang nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya dokter spesialis kecantikan bertingkah  laku  dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan penelitian.  Berdasarkan  hasil  penelitian  hubungan  tanggung  jawab  dalam perjanjian terapeutik antara dokter spesialis kecantikan dengan pasien melakukan jasa  tertentu  yang  diatur  oleh  ketentuan  khusus.  Hak  pasien  masih  lemah  dan belum  dapat  dilindungi  secara  optimal.  Hal  ini  disebabkan  konsumen  selaku pasien tidak memiliki pengetahuan akan haknya sehingga pasien cenderung pasif serta permisif menyikapi permasalahan yang muncul dalam hubungan terapeutik. ABSTRACT Keywords: Responsibility; Covenant; beauty doctor; patient; Therapeutic A therapeutic agreement is juridically defined as a legal relationship between a doctor and a patient in professional medical services. In this agreement raises rights and obligations between the beauty specialist and the patient. In practice, beauty clinic consumers often experience losses due to unprofessional medical services due to the negligence of beauty specialists. The purpose of writing this article  is  to  explain  how  the  relationship  between  the  responsibility  of  beauty specialists  born  from  therapeutic  agreements  and  the  causes  of  not  optimal protection of patient rights using beauty clinic services. This study uses a type of normative juridical law research. Primary data is obtained through secondary data.  The  sampling  technique  is  carried  out  by  interviewing  respondents  and informants.  Observations  are  made  to  support  the  values  of  how  beauty specialists should behave in terms of laws and regulations related to research. Based  on  the  results  of  research  on  the  relationship  of  responsibility  in therapeutic  agreements  between  aesthetic  specialists  and  patients  performing certain services regulated by special provisions. Patients' rights are still weak and cannot be optimally protected. This is because consumers as patients do not have knowledge of their rights so that patients tend to be passive and permissive in responding to problems that arise in the therapeutic relationship.

## Tanggung Jawab Dokter Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen

## PENDAHULUAN
Pelayanan kedokteran berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan dan ilmu teknologi.  Perkembangan  tidak  hanya  terjadi  dalam  pelayanan ‐ pelayanan  ditingkatan spesialistik,  namun  juga  terjadi  di  tingkat  pelayanan  umum  atau  pertama.  Perkembangan  ini menuntut juga berkembangnya standarisasi dalam pendidikan hingga pelayanan kedokteran. Di tingkat layanan primer atau tingkat pertama, di mana fasilitas kesehatannya terdiri dari praktik perseorangan, puskesmas, atau klinik pratama, dituntut adanya perkembangan layanan yang lebih maju  dalam  hal  menjawab  perkembangan  kesehatan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Stigmatisasi pelayanan umum hanya mengandalkan pemeriksaan ‐ pemeriksaan dan obat ‐ obatan yang jauh di bawah pelayanan di rumah sakit secara perlahan mulai diubah.
Meningkatnya kebutuhan masyarakat modern di bidang estetika, membuat menjamurnya sarana-sarana pelayanan kecantikan (Skin Care, Beauty Clinic, Esthetic Clinic, Slimming Center, dan Beauty Center). Sarana pelayanan ini sering melakukan promosi ataupun menjanjikan hasil maksimal dalam waktu singkat untuk menarik minat masyarakat memanfaatkan jasa pelayanan tersebut  dengan  biaya  yang  cukup  tinggi.  Hal  ini  menimbulkan  banyak  masalah  dalam pelaksanaannya,  baik  bagi  dokter  yang  memberikan  pelayanan,  klinik  dan  bagi  pasien  yang membutuhkan  pelayanan  tersebut.  Banyak  terapi  kecantikan  yang  dipromosikan  kepada masyarakat seperti pengeluaran racun tubuh (detoksifikasi) dengan menggunakan alat dan bahan tertentu, bedah plastik untuk memperbaiki kelopak mata dan alis, membentuk pipi, dagu, hidung, face lift, neck lift, membuang tato, tummy tuck, dan sedot lemak, hingga memperbesar maupun mengecilkan  payudara.  Namun,  belum  tentu  bisa  dipertanggungjawabkan  secara  klinis  medis. Berbagai  masalah  sering  terjadi  dalam  pelayanan  klinik  kecantikan,  mulai  dari  keluhan  ringan seperti tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang dijanjikan sampai dengan terjadinya kematian.
Pasien yang merupakan pengguna jasa dokter merupakan bagian dari konsumen jasa yang perlu dilindungi haknya. Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak harus  memahami  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada  dirinya,  termaksud  pemberian  jasa pelayanan kesehatan agar bertanggung jawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  meneliti  bahan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta didukung oleh data primer di  lapangan.  Objek  kajian  dari  penelitian  normatif  adalah  sistem  norma.  Sistem  norma  yang dimaksud adalah semua unsur yang terdapat pada norma, berisikan nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.

## Tanggung Jawab Dokter Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen

## HASIL DAN PEMBAHASAN 2.1 Klinik Kecantikan di Indonesia
Aesthetic  Medicine adalah  ilmu  pengobatan  (medik)  di  bidang  estetika  yang  bertujuan untuk  memperbaiki  atau  mengadakan  koreksi  terhadap  penampilan  fisik  yang  kurang  menarik. Beberapa prosedur aesthetic medicine yang ada, yaitu : 5
- Suntikan neurotoksin dan Dermal filler
- Chemical peels
- Kosmetik dermatologi
- Mikrodermabrasi membentuk tubuh dan perawatan selulit
- Nutrisi
- Transplantasi rambut
- Pengurangan rambut
- Cangkok lemak
- Laser dan IPL
- Manajemen bekas luka
- Perawatan vena
- Ginekologi kosmetik
Dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan    Nomor  9  Tahun  2014  tentang  Klinik,  disebutkan bahwa : “Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan dasar dan/atau spesifik.” Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan  maksimal  dokter  umum  atau  dokter  gigi  dan  pelayanan  medik  spesialistik  adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi. (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik). 6
Dahulu masyarakat hanya mengenal klinik sebagai klinik kesehatan yang menjadi tempat untuk melakukan pengobatan bagi orang yang sakit, dewasa ini masyarakat tidak lagi merasa asing dengan klinik kecantikan. Klinik kecantikan pada hakikatnya memiliki fungsi yang sama dengan klinik  kesehatan  yaitu  memberikan  pelayanan  berkaitan  dengan  kesehatan  pasien/konsumen. Klinik  kecantikan  kemudian  dikenal  sebagai  klinik  perawatan  wajah,  menawarkan  berbagai macam treatment kepada konsumen untuk mendapatkan penampilan yang maksimal khususnya pada kesehatan kulit wajah. Klinik kecantikan merupakan klinik yang menawarkan jasa pelayanan dermatologi.

## 2.2 Aspek Yuridis Tanggung Jawab Dokter Di Klinik Kecantikan
Pengertian  tanggung  jawab  pada  buku  karangan  S.J.  Fockema  Andreae,  menyatakan: "Tanggung Jawab adalah kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban, dan hingga memikul kerugian (bila dituntut) berkaitan dengan hukum dan administratif'. Didalam istilah bahasa Inggris, pertanggungjawaban diartikan dalam dua hal yaitu responsibility dan liability . Adanya pembagian tanggung jawab baik itu responsibility ataupun liability membawa pengertian yang berbeda dari

## Tanggung Jawab Dokter Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen
segi hukumnya. Responsibility diartikan sebagai tanggungjawab yang disebabkan perbuatan atas dirinya  sendiri.  Sedangkan  liability  lebih  diartikan  sebagai  tanggung  jawab  yang  disebabkan perbuatannya terhadap orang lain, sehingga liability inilah yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai pertanggungjawaban hukum. Dimana apabila seseorang melakukan kesalahan, kelalaian  dan  akibat  dari  kelalaian/kesalahan  itu  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  maka seseorang  itu  dapat  dimintakan  tanggung  jawab  hukumnya,  sehingga  orang  yang  menderita kerugian akibat dari kesalahan/kelalaian itu berhak untuk menggugat ganti rugi. 7,8
Beberapa  hal  yang  perlu  menjadi  perhatian  dalam  pertanggungjawaban  hukum  adalah aspek  medis  yang  dapat  mempengaruhi  hasil  akhir  suatu  terapi.  Hasil  akhir  suatu  pengobatan sangat bergantung pada banyak faktor, sehingga tindakan medik yang dilakukan oleh dokter dapat merupakan akibat dari : 9
1. Perjalanan dan komplikasi dari penyakitnya sendiri (Cilinical course of the disease)
2. Resiko Medis (Medical risk)
3. Resiko tindakan operatif (Surgical risk)
4. Efek samping pengobatan dan tindakan (Adverse Effect or reaction)
5. Akibat keterbatasan fasilitas (Limitation of resources)
6. Kecelakaan medik (Medical accident)
7. Ketidaktepatan dignoses (Error of judgement)
8. Kelalaian medik (Medical negligence)

## 9. Malpraktik medik (Medical malpractice)
Adapun  tindakan  yang  dilakukan  oleh  dokter  yang  memenuhi  unsur-unsur  kesalahan (materiil) dalam KUHP, tidak selalu dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Suatu tindakan medik secara materiil tidak bertentangan dengan hukum apabila memenuhi persyaratan berikut : 10
1. Tindakan tersebut merupakan  indikasi medik berdasarkan pada tujuan tindakan medik.
2. Tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan terapi pengobatan.
3. Tindakan tersebut dilakukan dengan persetujuan/izin yang bersangkutan (informed consent).
Dokter dapat dianggap melakukan suatu kelalaian medik , apabila memenuhi unsur-unsur : 11
1. Duty (kewajiban) untuk melakukan suatu tindakan /tidak melakukan tindakan tertentu terhadap pasien pada situasi dan kondisi tertentu
2. Dereliction of the duty (penyimpangan kewajiban)
3. Damage (kerugian) : semua yang dirasakan pasien sebagai kerugian akibat pelayanan dokter
4. Direct causal relationship (hubungan sebab akibat yang nyata) : hubungan sebab akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang timbul.

## 2.3 Hubungan Hukum Pasien dengan Dokter Kecantikan
Hubungan antara dokter dan pasien pada awalnya menganut model hubungan terapeutik yang  mapan,  yaitu  suatu  hubungan  paternalistik  (kekeluargaan)  atas  dasar  kepercayaan.  Model hubungan  seperti  ini  tentunya  memiliki  keunggulan  komparatif  dibandingkan  model  hubungan yang didasarkan atas prinsip-prinsip hukum semata. Namun jika terjadi konflik model hubungan tersebut memiliki konsep penyelesaian yang kurang jelas. 12
Faktor kepercayaan merupakan salah satu dasar bahwa pasien datang ke dokter itu yakin bahwa  dokter  tersebut  dapat  dan  mampu  membantu  menyembuhkan  penyakitnya.  Hal  tersebut disebabkan  pasien  adalah  orang  yang  awam  tentang  ilmu  kedokteran  dan  tidak  mengetahui penyakit yang dideritanya, sehingga ia sangat membutuhkan orang yang dapat dipercaya mampu membantu  menyembuhkan  penyakitnya.  Kepercayaan  dari  pasien  inilah  yang  mengakibatkan kedudukan dokter lebih tinggi daripada kedudukan pasien. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa  hubungan  dokter  dengan  pasien  itu  disebut  sebagai transaksi  terapeutik ,  yaitu  transaksi untuk mencari dan menerapkan terapi yang paling tepat untuk menyembuhkan pasien. Transaksi terapeutik bertumpu pada dua macam hak asasi manusia, yaitu hak untuk menentukan hidupnya sendiri dan hak atas informasi. Bertumpu pada dua dasar inilah dokter dengan pasien bersama- sama  menentukan  terapi  yang  paling  tepat  yang  akan  digunakan,  dimana  sebelum  upaya penyembuhan  dilakukan  diperlukan  adanya  persetujuan  pasien,  yang  dikenal  dengan informed consent .  Secara  harfiah  informed  consent  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  :  informed,  yang  berarti informasi  atau  keterangan  dan  consent  yang  berarti  persetujuan.  Informed  consent  menurut pendapat Veronica D Komalawati menyatakan, bahwa : “ Suatu kesepakatan atau persetujuan atas upaya medis yang dilakukan dokter terhadap dirinya setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai dengan resiko yang mungkin terjadi”. 13
Perjanjian  atau  persetujuan  antara  pasien  dengan  dokter/  rumah  sakit  tersebut  biasanya sangat  singkat  dan  kadang-kadang  dijadikan  satu  dengan  diagnosa  sementara.  Perjanjian  atau persetujuan  antara  pasien  dengan  dokter/  rumah  sakit  tersebut  juga  bersifat  sepihak  dimana perjanjian atau persetujuan tersebut telah dibuat oleh pihak dokter/ rumah sakit dan pasien tinggal menandatangani apa yang telah disodorkan oleh pihak dokter/ rumah sakit. Disamping hal tersebut di  atas,  antara  dokter  dengan  rumah  sakit  dimana  dokter  tersebut  bekerja  ada  hubungan  atau perjanjian diantara kedua belah pihak dan ada konsekuensi tanggung jawab terhadap pasien. Oleh karena ada hubungan atau perjanjian antara pasien dengan dokter/ rumah sakit maka berkaitan dengan  hukum  keperdataan  akan  tunduk/  terikat  pada  ketentuan  hukum  perdata  yaitu  tentang syarat– syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terikat pada aturan-aturan  yang  ada  dalam  KUH  Perdata  Buku  III  Bab  II  tentang  perikatan–perikatan  yang dilahirkan dari perjanjian.
Hukum perjanjian menurut ketentuan KUH Perdata menganut asas konsensualisme yang mempunyai  arti  bahwa  untuk  melahirkan  perjanjian  cukup  dengan  sepakat  saja.  Pada  saat tercapainya  kesepakatan  antara  parapihak  yang  membuat  perjanjian,  maka  perjanjian  itu  sudah
mengikat    ( Pacta  sunt  servanda ).  Asas  konsensualisme  itu  disimpulkan  dari  pasal  1320  KUH Perdata, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. 14
Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.

## 2.4 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan
Perlindungan  hukum  menurut  Satjipto  Rahardjo  adalah  upaya  untuk  melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam  kepentingan  tersebut.  Salah  satu  sifat  serta  tujuan  dari  hukum  adalah  memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena ini perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. 15
Konsumen  dalam  Pasal  (1)  angka  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.“ Pakar konsumen Belanda, Hondius menyimpulkan bahwa para ahli  sepakat  mengartikan  konsumen  sebagai,  pemakai  produksi  terakhir  dari  benda  dan  jasa. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang di Perancis, konsumen diartikan sebagai “The person who obtains goods or sevices for personal or family purposes”. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi Perancis tersebut, konsumen memiliki unsur orang dan barang atau jasa yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri ataupun keluarga. 16
Tentang  Perlindungan  Konsumen  adalah “setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.“ Pakar  konsumen  Belanda,  Hondius menyimpulkan  bahwa  para  ahli  sepakat  mengartikan  konsumen  sebagai,  pemakai  produksi terakhir dari benda dan jasa. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang di Perancis, konsumen  diartikan  sebagai “The  person  who  obtains  goods  or  sevices  for  personal  or  family purposes”. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi Perancis tersebut, konsumen memiliki unsur orang dan barang atau jasa yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri ataupun keluarga. 17,18 Alasan  pokok  mengapa  konsumen  harus  dilindungi  menurut  Janus  Sidabolok  dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia ada empat, yaitu: 19
1. Melindungi  konsumen  sama  artinya  dengan  melindungi  seluruh  bangsa  sebagaimana  yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
3. Melindungi  konsumen  perlu  untuk  melahirkan  manusia-manusia  yang  sehat  rohani  dan jasmani  sebagai  pelaku-pelaku  pembangunan,  yang  berarti  juga  untuk  menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen
Perlindungan Hukum Konsumen dirasa perlu karena posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Konsumen harus memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran- saluran hukum dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh Negara. Jelasnya jika seorang konsumen  yang  dilanggar  haknya  dapat  mengajukan  tuntutan  (gugatan)  secara  perdata  untuk mempertahankan haknya itu.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan setelah dilakukan kajian mengenai tanggung jawab dokter kecantikan dalam transaksi terapeutik terhadap hak pasien adalah sebagai berikut :
1.  Pelayanan  klinik  kecantikan  berkembang  pesat  karena  kebutuhan  masyarakat  meningkat. Namun, pelayanan ini masih memerlukan aturan/pedoman yang jelas terkait batasan dokter spesialis dan dokter umum ataupun nakes lainnya yang terlibat dalam klinik kecantikan.
2.  Perlu  pengkajian  kembali  terkait  standar  kompetensi  dokter  umum  dalam  pelaksanaan tindakan di klinik kecantikan dan diskusi mendalam kolegium kedokteran terkait pelatihan kompetensi tambahan yang resmi oleh organisasi profesi.
3.  Dokter  spesialis  yang  memberi  pelayanan  di  klinik  kecantikan  harus  mengacu  kepada pedoman penyelenggaraan klinik kecantikan sehingga tidak menimbulkan sengketa.
4.  Perlindungan  hukum  terhadap  pasien  pada  pelayanan  klinik  kecantikan  terutama  untuk tindakan bedah kosmetik yang memberikan janji hasil yang dapat diukur sehingga jika terjadi sengketa dapat diselesaikan secara hukum.
5.  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  sangat  dibutuhkan  dan  advokasi  meningkatkan pengetahuan untuk membedakan efek samping tindakan atau malpraktik medik.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku
1.  Maikel,  Mahesa  Paranadipa.  2019.  Aspek  Hukum  Pelayanan  Kedokteran  Estetika  bagi Dokter Umum. Jurnal Medika. Dapat diakses dari : https://www.jurnalmedika.com/blog/85- Aspek-Hukum-Pelayanan-Kedokteran-Estetika-bagi-Dokter-Umum
2.  Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia.  2007.  Pedoman  Penyelenggaraan  Klinik Kecantikan Estetika, Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar, Hal 3.
3.  Sim Salabim, Langsung Langsing, Femina : Majalah Wanita Mingguan. no.22IXXXV1, 29 Mei- 4 Juni 2008
4.  Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana. 2010. Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta.
PT. Prestasi Pustakaraya. Hal : 4.
5.  The American Academy of Aesthetic Medicine. 2023. WHAT IS AESTHETIC MEDICINE?
Aesthetic Medicine : A Booming Discipline! Diakses dari :
https://www.aaamed.org/aesthetic_med.php.
6.  Wita Chandrawila Supriadi. 2001. Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung. Hal. 8-9.
7.  F. Ameln. 2010. Kapila Selekta Hukum Kedokteran. Grafikatama Jaya : Jakarta. Hal 52.
8.  Novianto, Widodo Tresno. 2017. Sengketa Medik : Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. UNS Press : Jawa Tengah.
9.  Gunawan, Deny. 2022. Kelalaian – Malpraktek dalam Asuhan Keperawatan. Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Diakses dari :
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/449/kelalaian-malpraktek-dalam-asuhan- keperawatan
10.  Sofwan Dahlan, Hukum Kesehatan, Cetakan ke III (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003), Hal. 33
11.  Komalawati,  D.  Veronica,  1989,  Hukum  Dan  Etika  Dalam  Praktek  Dokter,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta. Hal 86.
12.  Satjipto Rahardjo. 2003. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Kompas : Jakarta. Hal 121. 13.  Lihat  Arrianto  Mukti  Wibowo,  dkk.  1999.  Kerangka  Hukum  Digital  Signature  Dalam Electronic Commerce, Grup Riset Digital Security dan Electronic Commerce. Depok, Jawa Barat: Fakultas Ilmu Komputer UI. Hal 102.
14.  Janus Sidabalok, 2006. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti : Bandung.
B.  Peraturan Perundang-undangan :
1.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2.  Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
3.  Undang-undang  Republik  Indonesia,  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License