## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN (Studi Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Ulak Karang Kota Padang)

## Harisa Diya
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti Email: harisadiya8@gmail.com

## ABSTRACT
Based on Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN), PT. Pegadaian (Persero) is a body or organization that is engaged in lending money services by mortgaging an item  as  collateral.  As  a  non-bank  financial  institution  in  providing  loans  to  the  public,  PT. Pegadaian (Persero) Padang City Ulak Karang Branch uses an agreement to borrow money as outlined  in  the  form  of  a  Pawn  Certificate  (SBG).  Meanwhile,  in  handling  collateral  goods belonging to the customer is not always protected from damage or loss. PT. Pegadaian (Persero) The  Ulak  Karang  Branch  of  Padang  City  has  the  obligation  to  supervise  and  maintain  the collateral, so that the collateral does not suffer damage or loss that can harm the customer.
Keywords: Pegadaian, Customer, Collateral, Damaged, Lost

## ABSTRAK
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  bahwa  PT.  Pegadaian  (Persero)  adalah  suatu  badan  atau  organisasi  yang  bergerak dalam  bidang  pelayanan  jasa  peminjaman  uang  dengan  menggadaikan  suatu  barang  sebagai jaminan. Sebagai lembaga keuangan non bank dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Kota  Padang  menggunakan  perjanjian  pinjam uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Gadai (SBG). Sementara itu, dalam menangani barang  jaminan  milik  nasabah  tidak  selamanya  terhindar  dari  kerusakan  atau  kehilangan.  PT. Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Kota  Padang  mempunyai  kewajiban  melakukan pengawasan  dan  pemeliharaan  barang  jaminan  tersebut,  sehingga  barang  jaminan  tidak mengalami kerusakan atau kehilangan yang dapat merugikan nasabah.
Kata Kunci: Pegadaian, Nasabah, Jaminan, Rusak, Hilang

## PENDAHULUAN
PT. Pegadaian (Persero) sudah beberapa kali berubah status hukum sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969  menjadi  Perusahaan  Jawatan  (PERJAN).  Selanjutnya,  berdasarkan  Peraturan  Pemeritah
Nomor  10  Tahun  1990  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  103 Tahun  2000  menjadi  Perusahaan  Umum  (PERUM).  Perubahan  yang  terakhir  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Bentuk  Badan  Hukum Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Perubahan status dari Perum menjadi Persero resmi dilaksanakan pada 1 April 2012 ditandai dengan penerbitan Akta Pendirian  PT.  Pegadaian  (Persero). 1 Perubahan  status  Perum  Pegadaian  menjadi  PT.  Pegadaian (Persero)  ini  merupakan  bagian  dari  upaya  penataan  atau  restrukturisasi  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bahwa restrukturisasi  adalah  upaya  yang  dilakukan  dalam  penyehatan  BUMN  yang  merupakan  salah satu  langkah  strategis  untuk  memperbaiki  kondisi  internal  perusahaan  dan  meningkatkan  status perusahaan. 2
Salah  satu  lembaga  pembiayaan  yang  menyalurkan  dananya  untuk  masyarakat  yang membutuhkan  adalah  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Padang.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa PT. Pegadaian (Persero) adalah suatu badan atau organisasi  yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminan. Adapun nasabah PT. Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Padang  pada  umumnya  dari  masyarakat  golongan ekonomi menengah ke bawah termasuk didalamnya petani, nelayan, pedagang kecil, buruh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jaringan pelayanan dari lembaga PT. Pegadaian (Persero) harus terus ditumbuh kembangkan, diperluas penyebarannya, dan ditingkatkan efisiensi  produktivitas serta  kehandalannya  agar  dapat  menjangkau  seluruh  pelosok  tanah  air  serta  segenap  lapisan masyarakat  sehingga  mampu  mendorong,  merangsang  dan  menumbuhkan  motivasi  masyarakat agar mampu berperan serta dalam pembangunan.
Sebagai lembaga keuangan non bank dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Padang  menggunakan  perjanjian  pinjam  uang yang  dituangkan  dalam  bentuk  Surat  Bukti  Gadai  (SBG).  Bentuk  surat  perjanjian  meminjam uang  semacam  ini  termasuk  jenis  klausula  baku  (standar),  suatu  perjanjian  yang  didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang  dibuat oleh pihak PT. Pegadaian (Persero). 3 Di dalam prakteknya,  perjanjian  gadai  ini  dilakukan  dalam  bentuk  akta  di  bawah  tangan  yang ditandatangani oleh nasabah dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang. Bentuk, isi  dan  syarat-  syaratnya  telah  ditentukan  oleh  PT.  Pegadaian  (Persero)  secara  sepihak. Persyaratan  yang  tercantum  dalam  Surat  Bukti  Gadai  telah  distandarisasi  oleh  PT.  Pegadaian (Persero). Nasabah dapat menandatangani syarat tersebut apabila menyetujuinya, atau tidak akan menandatangani syarat tersebut yang menyebabkan perjanjian gadai itu tidak ada. Sebagaimana perjanjian  pada  umumnya,  perjanjian  gadai  yang  dibuat  antara  nasabah  dengan  PT.  Pegadaian
1 Endang  Sri  Suwarni  (et.al),  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Nasabah  Pegadaian  Dalam  Hal  Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan” , Jurnal Hukum Perikatan Bagian 3, April 2014,  hlm. 35.
2 Mulhadi, Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 41.
3 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 87.
(Persero)  Cabang  Ulak  KarangPadang  juga  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang membuatnya. 4
Gadai  merupakan  lembaga  jaminan  yang  telah  dikenal  dalam  kehidupan  masyarakat untuk  mendapatkan  dana  berbagai  kebutuhan  Dengan  memberikan  jaminan  berupa  barang berharga  lainnya,  uang  yang  dipinjami  dalam  proses  gadai  sebenarnya  adalah  nilai  dari  barang tersebut.  Kalaupun  nasabah  tidak  dapat  menebusnya  kembali  karena  tidak  ada  dana  untuk pengembalian pinjaman, nasabah tidak akan terlilit utang karena pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang  Ulak  Karang  Padang  hanya  akan  menganggap  barang  jaminan  sebagai  miliknya,  yang nilainya sudah dibayarkan kepada nasabah dalam bentuk awal pinjaman.
PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Padang  selalu  berupaya  meningkatkan pelayanannya  kepada  nasabah.  Lembaga  gadai  ini  sebenarnya  sudah  dikenal  luas  dalam masyarakat  yang  membutuhkan  uang  dan  sebagai  jaminan  atas  utangnya  para  peminjam  uang menyerahkan barang-barang miliknya kepada lembaga tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah gadai. 5 Barang jaminan bagi pemberi gadai merupakan barang yang bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya. Maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminkan tersebut  sudah  sepatutnya  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Padang  mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya,  sehingga  barang  yang  dijaminkan  tidak  mengalami  kerusakan  atau  hilang  yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya.
Seiring  berkembangnya  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Kota  Padang dalam  menangani  barang  jaminan  milik nasabah  tidak  selamanya  terhindar  dari  kerusakan  atau kehilangan.  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Padang  adalah  salah  satu  kantor cabang  PT.  Pegadaian  (Persero)  Kanwil  II  Pekanbaru  yang  mengalami  kehilangan  barang jaminan  pada  Tahun  2016.  Hilangnya  barang  jaminan  nasabah  disebabkan  karena  terjadinya pembobolan.  Barang  jaminan  nasabah  yang  hilang  masih  dalam  perjanjian  gadai,  maka  pihak PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Padang  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap barang  jaminan  yang  hilang,  sehingga  nasabah  berhak  untuk  melakukan  penuntutan  kembali barang  jaminannya.  Besarnya  ganti  kerugian  yang  diberikan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku  di  PT.  Pegadaian  (Persero)  dan  kesepakatan  bersama  antara  kedua  belah  pihak. Berkenaan  dengan  hal  diatas,  diperlukan  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  yang  barang jaminannya  mengalami  kerusakan  atau  kehilangan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga kepercayaan nasabah terhadap PT. Pegadaian (Persero).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian ilmiah ini adalah, sebagai berikut:
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah jika terjadi wanprestasi oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang?
4 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 7.
5 Ibid

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan yuridis normatif di  dukung  oleh yuridis  empiris .  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Atas  Kerusakan  atau  Kehilangan  Barang Jaminan (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang)
Undang-Undang  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  perlindungan  hukum terhadap debitur yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).  Pada  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menyebutkan bahwa,  “Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan  pemenuhan  atas  hak-hak  konsumen  yang  seharusnya  di  dapat  oleh  konsumen. Segala  upaya  yang  dilakukan  memberikan  kepastian  hukum  menunjukan  bahwa perlindungan  konsumen  bukan  hanya  berorientasi  terhadap  ganti  kerugian  maupun pemberian  sanksi  namun  juga  untuk  pemberdayaan  konsumen  maupun  peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan konsumen”.
Pada  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Padang  tentang  rusak  atau hilanganya  barang  jaminan  nasabah,  pada  kasus  barang  jaminan  yang  rusak  setiap  tahun pernah  terjadi,  namun  besarnya  kerugian  akibat  kerusakan  barang  jaminan  tidak  pernah dicatat  dalam  pembukuan  sehingga  tidak  ada  data/arsip.  Ketika  ada  kasus  langsung  di selesaikan  di  kantor  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Padang  oleh  Nasabah, Penaksir dan Pimpinan Cabang. Dari keadaan demikian lewat kebijakan dan tindakan cepat dilakukan  penggantian  terhadap  barang-barang  jaminan  nasabah  yang  rusak.  Penetapan besarnya ganti kerugian adalah sebesar 125% dari harga taksiran atas nilai barang gadai yang bersangkutan.  Barang  jaminan  rusak  100  %  artinya  barang  jaminan  tersebut  sama  sekali tidak  bisa  dipakai  lagi/tidak  berfungsi  sama  sekali  maka  ganti  ruginya  adalah  125  %  dari nilai  taksiran.  Barang  jaminan  rusak tetapi  kerusakan  tersebut  dipersentase  misalnya  70  %, maka ganti kerugian sebesar 125 % dari nilai taksiran dikalikan dengan persentase kerusakan barang  yang  70  %  tersebut.  Dalam  kasus  ini  barang  jaminan  tetap  dikembalikan  kepada nasabah,  dan  nasabah  menerima  penggantian  125  %  dari  nilai  taksiran  dikali  persentase kerusakan  barang  setelah  dikurangi  sewa  modal  serta  uang  pinjaman.  Faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya kerusakan barang jaminan nasabah, antara lain kurangnya perhatian terhadap  ruang  penyimpanan  maupun  gudang,  dimakan    binatang  kecil  (rayap,  tikus  dan sebagainya)  dan  kesalahan  sewaktu  peletakan  barang  sehingga  menyebabkan  jaminan nasabah menjadi rusak.
Pada  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Padang  mengenai  rusak  atau hilanganya barang jaminan nasabah, untuk kasus barang perusahaan tidak besar dan barang jaminan yang hilang telah di asuransikan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang
Padang. Pada kasus pembobolan di atas  ada total 12 orang nasabah yang kehilangan barang jaminan gadai berupa:
a) 1 (satu) orang nasabah kehilangan 1 (satu) unit laptop;
b) 10 (sepuluh) orang nasabah kehilangan emas 50 (lima puluh) potong emas;
c) 1 (satu) orang nasabah kehilangan aset berupa 1 (satu) unit sepeda motor.
Prosedur  klaim  asuransi  untuk  barang  jaminan  nasabah  yang  hilang,  yakni  setelah dilakukan inventarisasi oleh Auditor atau Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Pegadaian, maka Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang wajib memberitahukan kepada  nasabah  yang  barang  jaminannya  hilang  agar  mengajukan  klaim  ganti  rugi. Kemudian,  meminta  nasabah  membuat  laporan  awal  ke  PT.  Asuransi  Jasa  Indonesia (Persero)  dan  mengisi  formulir  pengajuan  klaim  ke  pihak  asuransi  dengan  membawa persyaratan berupa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/PASPOR) dan Surat Bukti Gadai (SBG) atas namanya sendiri atau yang di kuasakan dan dibuktikan dengan surat kuasa dari pemilik barang.  Setelah  nasabah  membuat  laporan  pengajuan  klaim  ke  pihak asuransi,  tim  asuransi melakukan  pemeriksaan on  the  spot (di  tempat)  lokasi  kejadian.  Selanjutnya,  setelah pemeriksaan  selesai  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Padang  menghubungi nasabah karena pihak asuransi dapat memberikan ganti rugi dengan syarat berkas klaim dari nasabah  lengkap,  dalam  tempo  paling  lama  6  (enam)  bulan.  Kemudian  setelah  ganti  rugi barang  jaminan  diberikan  kepada  nasabah,  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang Padang melaporkan kepada pihak asuransi bahwa ganti rugi telah diberikan.
Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam perjanjian gadai menurut peraturan  internal  PT.  Pegadaian  (Persero)  yaitu  Peraturan  Direksi  41/DIR    I/2017  bahwa, “Setiap barang yang menjadi objek jaminan di PT. Pegadaian (Persero) akan diasuransikan untuk  menjamin  keberadaan  barang  jaminan  tersebut”.  Dalam  mengansuransikan  barang jaminan,  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Padang  bekerja  sama  dengan  PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tentang Asuransi Kerugian Barang Jaminan dan Aset PT. Pegadaian  (Persero).  Selain  diatur  di  dalam  peraturan  internal  PT.  Pegadaian  (Persero), perlindungan nasabah berupa asuransi barang jaminan juga diatur dalam peraturan eksternal, yakni  Pasal  22  ayat  (3)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.31/POJK.05/2016  yang menyatakan  bahwa,  “Perusahaan  Pergadaian  wajib  mengasuransikan  barang  jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi resiko”.
PT.  Pegadaian  (Persero)  wajib  mengembalikan  barang  jaminan  kepada  nasabah dalam  kondisi  fisik  yang  sama  seperti  saat  penyerahan  barang,  Pasal  25  ayat  (1)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2016 yang menyatakan bahwa:
“Dalam hal nasabah telah melunasi uang pinjaman beserta bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan  Pergadaian uang  menyelenggarakan  kegiatan usaha  berdasarkan  prinsip  syariah,  perusahaan  wajib  mengembalikan  barang  jaminan kepada  nasabah  dalam  kondisi  fisik  yang  sama  seperti  pada  saat  penyerahan  barang jaminan”.
Ganti kerugian barang jaminan juga diatur pada “Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai dalam Surat Bukti Gadai (SBG) angka 4, yaitu:
“PT.  Pegadaian  (Persero)  akan  memberikan  ganti  kerugian  apabila  barang  jaminan yang  berada  dalam  penguasaan  PT.  Pegadaian  (Persero)  mengalami  kerusakan  atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu Force Majeure yang ditetapkan pemerintah.” Ganti  rugi  diberikan  setelah  diperhitungkan  dengan  uang  pinjaman,  sewa  modal  dan biaya lainnya (jika ada), sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero)”.
Penjelasan  mengenai  perjanjian  diatas  terdapat  pada  Pasal  14 “Keadaan  Memaksa (Force  Majeure) ”  dalam  Perjanjian  Kerjasama  antara  PT.  Pegadaian  (Persero)  dengan  PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tentang Asuransi Kerugian Barang Jaminan dan  Aset PT. Pegadaian (Persero), bahwa:
(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure” adalah suatu  keadaan/peristiwa  yang  diluar  kemampuan,  kesalahan  atau  kekuasaan  PARA PIHAK  yang  menyebabkan  pihak  yang  mengalaminya  tidak  dapat  melakukan/terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini;
(2) Force Majeure tersebut meliputi reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi inti atom yang mengakibatkan kegagalan salah satu pihak terjadi bencana alam seperti tsunami, gunung meletus,  endemik,  wabah  perang  (baik  yang  dinyatakan  maupun  tidak  dinyatakan), pemberontakan,  huru-  hara  yang  langsung  mengakibatkan  kerugian  salah  satu  pihak, pemogokan  umum,  kebijakan  pemerintah  yang  berpengaruh  secara  langsung  terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
(3) Dalam  hal  terjadinya  Force  Majeure,  maka  pihak  yang  terhalang  untuk  melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya;
(4) Apabila terjadi keadaan memaksa/Force Majeure maka PENANGGUNG dibebaskan dari denda keterlambatan pembayaran klaim.
Perjanjian  asuransi  merupakan  suatu  kontrak  (perjanjian)  pertanggungan  risiko antara  tertanggung  dengan  penanggung  yang  berjanji  akan  membayar  kerugian  yang disebabkan  oleh  risiko  yang  dipertanggungkan  kepada  tertanggung,  sedangkan  tertanggung membayar premi secara periodik kepada tertanggung. Perjanjian Asuransi diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu :
“Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  perjanjian,  dimana  penanggung  mengikatkan diri  kepada  tertanggung  dengan  memperoleh  premi,  untuk  memberikan  kepadanya ganti  rugi  karena  suatu  kehilangan,  kerusakan  atau  tidak  mendapatkan  keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”
Dari ketentuan Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka (1)  Undang-Undang  Nomor 2 Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian,  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat  beberapa  unsur dari perjanjian asuransi, yaitu:
(1) Merupakan suatu perjanjian;
(2) Adanya premi;
(3) Adanya kewajiban untuk memberikan penggantian kepada tertanggung;
(4) Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi.
Asuransi  kerugian  mengatur  penggantian  dari  suatu  kerugian  yang  dapat  dinilai dengan uang, ganti kerugian harus seimbang dengan kerugian yang diderita akibat timbulnya
peristiwa  yang  ditanggung.  Asuransi  kerugian  merupakan  perikatan  yang  timbul  dari perjanjian dan perikatan ini hanya mencakup hubungan kebendaan.

## B. Upaya  Hukum  Yang  Dapat  dilakukan  Nasabah  Jika  Terjadi  Wanprestasi  Oleh  PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang
Dalam membantu pelaksanaan penyelesaian bilamana ada sengketa diluar pengadilan maka  layanan  yang  diberikan  oleh  Badan  Mediasi  Pembiayaan,  Pergadaian  dan  Ventura Indonesia (BMPPVI) kepada nasabah, antara lain:
1. Mediasi
Mediasi  adalah  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  antara  para  pihak  yang bersengketa  berdasarkan  prosedur  mediasi  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung  RI  No.  01  Tahun  2008  tentang  tata  cara  mediasi  dengan  menggunakan  tenaga mediator/penengah sengketa yang bertugas untuk membimbing para pihak mencari solus bersama dengan kesepakatan yang dapat diterima dan bersifat menguntungkan para pihak (win-win solution).
2. Ajudikasi
Ajudikasi  adalah  penyelesaian  sengketa  keperdataan  di  luar  peradilan  umum  yang  yang didasarkan  pada  kesepakatan  para  pihak  untuk  menggunakan  penyelesaian  sengketa ajudikasi  dengan  menunjuk  minimal  1  orang  ajudikator  untuk  memeriksa  gugatan, jawaban,  beserta,  bukti-  bukti  yang  dilampirkan  serta  menetapkan  putusan  berdasarkan pertimbangan ketentuan dan norma hukum yang berlaku.
3. Arbitrase
Arbitrase  adalah  penyelesaian  sengketa  keperdataan  diluar  peradilan  umum  yang  dari pihak didasarkan pada perjanjian arbitrase dari pihak yang bersengketa, dengan menunjuk 3  orang  majelis  arbiter  untuk  memeriksa  gugatan,  jawaban,  bukti,  dan  saksi  serta menetapkan putusan  berdasarkan  pertimbangan  ketentuan  dan  norma  hukum  yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  nasabah jika  terjadi  wanprestasi  oleh  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Kota  Padang adalah melalui jalur  litigasi (pengadilan). Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui  pengadilan.  Dalam  proses  litigasi  menempatkan  para  pihak  saling  berlawanan  satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  diluar  pengadilan  tidak  membuahkan hasil. Jika dalam hal ganti rugi atas barang jaminan nasabah yang rusak atau hilang diberikan terlalu  rendah  atau  tidak  sesuai  dengan  harga  pasar  yang  berlaku  maka  nasabah  berhak mengajukan  keberatan  bahkan  membawa  masalahnya  ke  Pengadilan.  Pengadilan  akan memutuskan  apakah  pemberian  ganti  kerugian  dari  PT.  Pegadaian  (Persero)  telah  patut, wajar dan  adil. Upaya hukum jalur litigasi baru dapat dilakukan oleh nasabah apabila tetap merasa  di  rugikan  dan  tidak  puas  dengan  hasil  keputusan  secara  musyawarah  maupun melalui Badan  Mediasi  Pembiayaan,  Pergadaian  dan  Ventura  Indonesia  (BMPPVI).
Upaya hukum jalur litigasi ini merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh para pihak apabila musyawarah dan mediasi tidak juga membuahkan hasil.

## KESIMPULAN
Perlindungan  terhadap  nasabah  atas  kerusakan  atau  kehilangan  barang  jaminan  di  PT. Pegadaian  (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Kota  Padang  adalah  menurut  peraturan  internal  PT. Pegadaian (Persero) yaitu Peraturan Direksi 41/DIR I/2017 bahwa, “Setiap barang yang menjadi objek  jaminan  di  PT.  Pegadaian  (Persero)  akan  diasuransikan  untuk  menjamin  keberadaan barang  jaminan  tersebut”.  Dalam  mengansuransikan  barang  jaminan,  PT.  Pegadaian  (Persero) Cabang Ulak Karang Padang bekerja sama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tentang Asuransi Kerugian Barang Jaminan dan Aset PT. Pegadaian (Persero) dan perlindungan hukum terhadap  nasabah  berupa  asuransi  barang  jaminan  juga  diatur  dalam  peraturan  eksternal,  yakni Pasal  22  ayat  (3)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.31/POJK.05/2016  yang  menyatakan bahwa,  “Perusahaan  Pergadaian  wajib  mengasuransikan  barang  jaminan  berdasarkan  hukum gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi resiko”.
Upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah jika terjadi wanprestasi oleh PT. Pegadaian (Persero)  Cabang  Ulak  Karang  Kota  Padang  adalah  melalui  jalur  litigasi  (pengadilan).  Upaya hukum jalur litigasi baru dapat dilakukan oleh nasabah apabila tetap merasa di rugikan dan tidak puas  dengan  hasil  keputusan  secara  musyawarah  maupun  melalui  Badan  Mediasi  Pembiayaan, Pergadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI). Upaya hukum jalur litigasi ini merupakan langkah terakhir  yang  dapat  ditempuh  para  pihak  apabila  musyawarah  dan  mediasi  tidak  juga membuahkan hasil.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 87.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
Endang Sri Suwarni (et.al), “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Nasabah  Pegadaian Dalam  Hal  Terjadi  Pelelangan  Terhadap  Barang  Jaminan”, Jurnal  Hukum  Perikatan Bagian 3, April 2014.
Mulhadi, Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.