Volume  1  Issue  2,  September  2017:  pp.  278-290.  Copyright  ©  2017 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Perlindungan Hak Paten Bagi Pengrajin Khas

## Protection of Paten Rights on Special Inventors

## Jabalnur
Dosen Fakultas Hukum Halu Oleo E-mail: jabal_nur11@yahoo.co.id
Abstract: The  term  of  the  patent  can  be  viewed  in  some  regulations,  precisely  in Article 1 paragraph 1 Laws 13 the Year 2016 concerning Patent. In this mentioned that the concept of Patent Rights is the exclusive rights that given by the State to the inventor as for his/her invention in the technology field for certain time. Inventor himself is allowed to execute his/her invention or to agree with another side in order implement their inventions. There are three Conditions of invention right namely; the first,  the  mentioned  invention  is  a  truly  new  invention.  The  second,  mentioned invention is produced by massively and industrially. A technology invention such a sophisticated creation, but it is unable produced on an industrial scale due to high cost or uneconomically, is actually does not have the rights to the patent. The third, this invention is clearly nonobvious. If it is comparable with two things, so it can not be patented.
Keyword: Patent, Legal Protection
Abstrak: Paten bisa dilihat di dalam Undang-Undang, lebih tepatnya Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Undang- Undang telah menyebutkan bahwa pengertian  hak  paten  adalah  hak  eksklusif  yang    diberikan  oleh  negara  kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Seorang inventor  dapat  melaksanakan  sendiri  invensinya  atau  memberikan  persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Syarat mendapatkan hak paten ada tiga yaitu  penemuan  tersebut  merupakan  penemuan  baru.  Yang  kedua,  penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial. Suatu penemuan teknologi, secanggih  apa  pun,  tetapi  tidak  dapat  diproduksi  dalam  skala  industri  (karena harganya  sangat  mahal  /tidak  ekonomis),  maka  tidak  berhak  atas  paten.  Yang ketiga, penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak  terduga sebelumnya ( non obvious ). Jadi bila sekedar menggabungkan dua benda tidak dapat dipatenkan.
Kata kunci: Paten, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN
Sejak Manusia dilahirkan diberi anugerah oleh Tuhan akal dan budi, Dengan akal dan budi tersebut manusia mampu bertindak, bersikap dan berpikir. Yang  melahirkan karya cipta tentang sesuatu yang dikehendakinya. Kemampuan berpikir menghasilkan penemuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi yang bermanfaat untuk segala kehidupan manusia.
Setiap orang yang melakukan aktivitas dalam pengembangan  kualitas kehidupan dengan menemukan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia yang berdampak bagi kehidupan manusia. Penemuan baru tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait  dengan  penemuan-penemuan  sebelumnya.  Papin,  misalnya  menemukan  piston dengan mesin uap panas (1960) tidak lepas dari penemuan  termometer dengan prinsip uap air oleh Galileo (1620). Galileo juga tidak berangkat dari nol, tetapi dia berutang budi terhadap Leonardo Da Vinci, Kopernikus, dan Kepler 1 .
Seiring  dengan  perkembangan    teknologi  saat  ini,  mempengaruhi    kehidupan manusia, perkembangan tersebut sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi dan bioteknologi tetapi juga di bidang  mekanik,  kimia  dan  lain-lain.  Bahkan,  sejalan  dengan  itu,  makin  tinggi  pula kesadaran  masyarakat  untuk  meningkatkan  pendayagunaan  teknologi  yang  sederhana. (Penjelasan undang-undang paten).
Di  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  pada  umumnya,  khususnya pembangunan sektor ekonomi, teknologi memiliki peranan yang sangat penting artinya dalam  usaha  peningkatan  dan  pengembangan  industri  teknologi  pada  dasarnya  adalah karya intelektual manusia. Karena penemuannya memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang besar, maka teknologi sebagai karya intelektual memiliki nilai dan manfaat ekonomi. Dalam ilmu hukum dan praktek secara luas dianut oleh bangsa lain, hak atas penemuan sebagai  karya  intelektual  diakui  sebagai  harta  kekayaan  imaterial  (tak  berwujud)  yang disebut paten. Oleh karena itu wajarlah apabila paten diberi perlindungan hukum sehingga setiap orang wajib menghargai dan menghormati hak paten orang lain.
Dalam  perlindungan  paten  Negara  Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan Undang-Undang  No.  13  tahun  2016  tentang  paten.  Paten  adalah  hak  eksklusif  yang diberikan  oleh  negara  kepada  inventor  atas  hasil  invensinya  di  bidang  teknologi  untuk
1 Ade Maman Suherman. Aspek Hukum dalam Ekonomi Global . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, h. 5.
jangka  waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri  invensi  tersebut  atau  memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Perlindungan paten secara Internasional baru dilakukan sejak tahun 1883 melalui The Paris Convention for The Protection of Industrial Property . Konvensi Paris bertujuan memberikan  perlindungan  paten  secara  timbal  balik  di  antara  Negara-negara  peserta konvensi.  Setiap  Negara  dapat  menjadi  peserta  konvensi  Paris  dengan  mengajukan permohonan. Konvensi Paris telah beberapa kali terjadi perubahan. Perubahan pertama melalui  konferensi  di  Brussel  tahun  1900,  kedua  di  Washington  tahun  1911,  ketiga  di Denhaag tahun 1925, keempat di London tahun 1934, kelima di Lisabon tahun 1958 dan terakhir  di  Stockholm  tahun  1967  dimana  Indonesia  telah  mengesahkan  dan  menjadi anggota WIPO ( World Intellectual Property Organization ) melalui keputusan Presiden no. 24 tahun 1974.
Namun  pada  kenyataannya  masih  banyak  terjadi  pelanggaran  terhadap  paten. Dalam  kasus  tempe,  dimana  tempe  merupakan  makanan  asli  Indonesia  ternyata  hak patennya dimiliki Negara lain. Antara lain Amerika Serikat telah memiliki 35 (tiga puluh lima) hak paten yang berhubungan dengan tempe dan Jepang memiliki 5 (lima) hak paten. Sedangkan Indonesia hanya memiliki 2 (dua) hak paten yang berkaitan dengan paten, itu pun baru  tahap  pendaftaran  belum  memiliki  nomor  paten.  “Di  dalam  salah  satu  paten disebutkan tempe yang dicelup dengan tepung lalu digoreng. Begitu juga invensi   yang dilakukan oleh Inventor yang ada di Kota Kendari, dalam hal ini produk Perak Kendari yang dikenal dengan Kendari werk, gambol Kendari yang dikenal dalam pasar nasional dan Internasional  dengan  Merek  Naga  Geni,  para  pengrajin  menghawatirkan  adanya pencaplokan/penjiplakan produk dengan mendaftarkan produk-produk pengrajin lokal di luar  negeri,  sehingga  yang  menyebabkan  para  pengrajin  tidak  bias  memproduksii kerajinan  yang  mereka  ciptakan.” 2 Kenyataan  tersebut  dikarenakan  kelalaian  ilmuwan Indonesia  dalam  pendaftaran  paten  atas  tempe  ataupun  produk  lainnya  seperti  batik. Amerika Serikat memegang 12 (dua belas) hak  paten  atas batik, rotan Amerika Serikat memegang hak paten 193 (seratus Sembilan puluh tiga) hak paten, Indonesia 7 (tujuh) hak paten, maupun produk lainnya, sehingga dengan leluasa Negara lain mematenkan produk
2 Jabalnur, Sikap Pengrajin Khas Daerah Sulawesi Tenggara Terhadap HAKI, Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2009, h. 12.
yang  berharga  bangsa  Indonesia,  selain  itu  kurangnya  perhatian  dari  pemerintah Indonesia atas hasil karya cipta putra Indonesia 3 .
Dengan  kasus  di  atas  maka  perlunya  perlindungan  hukum  terhadap  temuan- temuan  hasil  karya  cipta  putra  Indonesia.  Serta    perlunya  pemerintah  khususnya pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan Perguruan Tinggi memfasilitasi para pencipta dan pengrajin  untuk  dapat  mendaftarkan  karya-karya  mereka.    Dengan  dilandasi  oleh pemikiran-pemikiran tidak semua orang mempunyai kemampuan, talenta, waktu untuk menemukan sesuatu yang baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, bioteknologi
Apabila  tidak  ada  perlindungan  hukum  atas  temuan-temuan  di  bidang  ilmu pengetahuan, teknologi, bioteknologi. Maka setiap orang dapat memproduksi tanpa batas sehingga penemu dari temuan tersebut tidak mendapatkan nilai ekonomis. Bahkan akan merugikan  penemu  dan  menjadikan  setiap  orang  tidak  kompetitif.  Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: Bagaimanakah prosedur pendaftaran paten? Bagaimanakah perlindungan paten di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Menurut  Bernard  Arief  Sidharta bahwa  penelitian  hukum  normatif  (dogmatik  hukum, rechtsdogmatiek ),  kegiatan ilmiahnya mencakup inventarisasi, memaparkan, interpretasi, dan sistematisasi termasuk evaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam masyarakat atau Negara 4 . Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yaitu  data  penelitian  yang diperoleh  dari  kepustakaan.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  dilakukan  dengan metode  dokumentasi,  dan  alat  mengumpulkan  data  dilakukan  melalui  studi  dokumen. Metode yang dipakai menganalisis data adalah metode kualitatif yaitu suatu analisis secara mendalam dan komprehensif.
3 Internet, Kompas Cyber Media, http://www.kompas/community, diakses pada tanggal 15 Februari 2017.
4 Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi , Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2011, h. 142.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Paten
Dalam  Pasal  1  butir  1  Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2016,  “paten  merupakan  hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  inventor  atas  hasil  invensinya  di  bidang teknologi  untuk  jangka  waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri  invensi  tersebut  atau memberikan persetujuan kepada piha k lain untuk melaksanakannya.”
Hak  khusus  bersifat  eksklusif  artinya  hak  itu  hanya  diberikan  kepada  penemu sebagai  satu-satunya  yang  berhak  atas  penemuannya  dan  sebagai  pemiliknya.  Hak tersebut  tetap  melekat  dan  tidak  berkurang  sekalipun  dikemudian  hari  ada  pula  yang berdasarkan  undang-undang  ini  diakui  sebagai  penmu  terdahulu.  Sebagai  pemilik  , penemu berhak melaksanakan sendiri penemuannya itu. Apabila ada pihak lain yang ingin melaksanakan  penemuan  itu  guna  memperoleh  manfaat  ekonomi,  maka  pihak  lain  itu harus memperoleh izin tertulis dari penemu selaku pemilik paten. Penemuan di bidang teknologi tersebut meliputi kegiatan pemecahan masalah yang berupa:
a. Proses produksi
b. Hasil produksi
c. Penyempurnaan proses produksi
d. Pengembangan proses produksi
e. Pengembangan hasil produksi
Ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atas  penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.
Sedangkan  menurut  WIPO  (World  Intellectual  Property  Organization)  yang merupakan organisasi internasional yang merupakan masalah-masalah hak  milik paten adalah : “ legally enforceable light granted by virtue of law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to described new investor ”.
Dimana  perbuatan-perbuatan  hak  eksklusif  dari  si  pemegang  hak  paten  adalah produksi dan barang yang dipatenkan ( manufacturing ) penggunaan ( using ) dan penjualan ( selling )  dari  barang  tersebut.  Dan  lain-lain  perbuatan  yang  terkait  dengan  penjualan barang itu seperti mengimpor dan menyimpan ( stocking ).

## Lingkup Paten
Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  keahlian  yang  ada  pada  saat pertama kali diajukan permohonan. Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri, jika invensi  dapat  dilaksanakan  dalam  industri  sesuai  dengan  apa  yang  diuraikan  dalam permohonan. Paten yang tidak diberikan dalam invensi penemuan meliputi:
1. Proses  atau  produk  yang  penggunaannya  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  moralitas  agama,  ketertiban  umum  atau kesusilaan.
2. Metode  pemeriksaan,  perawatan,  pengobatan  dan  atau  pembedahan  yang ditetapkan terhadap manusia dan atau hewan.
3. Teori yang metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika atau
4. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik, dan
5. Proses biologi yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologi atau mikro biologi.

## Syarat-Syarat Paten
Ada  tiga  syarat  utama  bagi  suatu  penemuan  untuk  dapat  dipatenkan.  Syarat-syarat  ini adalah bahwa:
1. Penemuan ini harus baru ( novelty )
2. Penemuan ini harus memperlihatkan adanya suatu langkah invensi dan
3. Penemuan itu dapat digunakan di bidang industri.
Pasal  2  undang-undang  nomor  13  tahun  2016  tentang  paten  sebagai  berikut: “paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri”

## Pemilik dan Pemegang Paten
Yang berhak memperoleh paten adalah penemu. Penemu adalah seorang atau beberapa orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  yang  melaksanakan  kegiatan  yang menghasilkan penemuan. Yang dianggap sebagai adalah orang yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten kecuali terbukti sebaliknya. Pemilik paten adalah penemu yang berhak memperoleh dan sekaligus pemegang paten. Tetapi dalam hubungan kerja,
yang  berhak  memperoleh  dan  sekaligus  pemegang  paten  atas  suatu  penemuan  adalah orang yang berhak atas pencantuman namanya sebagai penemu surat pemberian paten. (Abdulkadir Muhammad, 125: 1994).

## Sistem Pendaftaran Paten
Ada dua sistem pendaftaran paten yang dikenal di dunia yaitu sistem registrasi dan System ujian.
1. Menurut sistem registrasi setiap permohonan pendaftaran paten diberi paten oleh kantor paten secara otomatis. Spesifikasi dari permohonan tersebut hanya memuat uraian dan monopoli yang diminta dan tidak diberi penjelasan secara rinci.  Karenanya  batas-batas  monopoli  tidak  dapat  diketahui  sampai  saat timbul  sengketa  yang  dikemukakan  di  depan  siding  pengadilan  yang  untuk pertama  kali  akan  luasnya  monopoli  yang  diperbolehkan.  Itu  pula  sebabnya paten-paten yang terdaftar menurut sistem registrasi tanpa penyelidikan dan pemeriksaan terlebih dahulu dianggap bernilai rendah (Saidin. OK, 239:1995).
2. Menurut sistem ujian seluruh instansi terkait diwajibkan untuk menguji setiap permohonan  pendaftaran  bila  perlu  mendesak  pemohon  agar  mengadakan perubahan  (amandemen)  sebelum  hak  atas  paten  tersebut  diberikan.  Pada umumnya ada tiga unsur (kriteria) pokok yang diuji, yaitu:
a. Invensi  harus  memenuhi  syarat-syarat  untuk  diberi  hak  atas  paten menurut Undang-undang paten.
b. Invensi baru harus mengandung sifat kebaruan.
c. Invensi  harus  mengandung  unsur  menemukan  sesuatu  yang  bersifat kemajuan ( invention step ) dari apa yang telah diketahui.

## Prosedur Pendaftaran Paten
Di Negara Republik Indonesia, hak paten dirumuskan sebagai bak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri  invensinya  tersebut  atau  memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam sistem hukum Negara Republik Indonesia, pengaturan tentang hak paten merupakan bagian dari hukum perdata, yang termasuk dalam bagian hukum benda. Termasuk dalam  hak kebendaan  imaterial,
yang termasuk dalam hak kebendaan imaterial adalah hak kekayaan intelektual. Di dalam hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya hak paten.
Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak paten apabila memenuhi tiga syarat utama bagi suatu penemuan untuk dapat dipatenkan. Syarat-syarat ini adalah bahwa:
a. Penemuan ini harus baru (novelty)
b. Penemuan ini harus memperlihatkan adanya suatu langkah inventif, dan
c. Penemuan itu dapat digunakan di bidang industri.
Pasal  2  Undang-undang  nomor  13  tahun  2016  tentang  paten  sebagai  berikut: “paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri”.
Yang  berhak  memperoleh  paten  adalah  penemu.  Penemu  adalah  seorang  atau beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  yang  melaksanakan  kegiatan yang menghasilkan penemuan. Yang dianggap sebagai penemu adalah orang yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten kecuali jika terbukti sebaliknya. Pemilik paten adalah penemu yang berhak memperoleh dan sekaligus pemegang paten.
Untuk  memperoleh  paten,  penemu  selaku  pemilik  paten  mengajukan  kepada kantor  paten  dirjen  hak  cipta,  paten  dan  merek  Departemen  Hukum  dan  HAM  dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no. 13 tahun 2016 tentang paten.
Adapun Syarat dan tata cara permohonan, sesuai dengan pasal 24 Undang-undang nomor 13 tahun 2016 adalah:
(1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
(2) Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  oleh  Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
(3) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa  Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun non elektronik.
Surat permohonan harus disertai :
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit memuat:
a) Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
b) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
c) nama,  alamat  lengkap,  dan  kewarganegaraan  Pemohon  dalam  hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
d) nama  dan  alamat  lengkap  Pemohon  dalam  hal  Pemohon  adalah  badan hukum;
e) nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
f) nama  negara  dan  Tanggal  Penerimaan  Permohonan  yang  pertama  kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
(2) Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dilampiri persyaratan:
a) judul Invensi;
b) deskripsi tentang Invensi;
c) klaim atau beberapa klaim Invensi;
d) abstrak Invensi;
e) gambar  yang  disebutkan  dalam  deskripsi  yang  diperlukan  untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
f) surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
g) surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
h) surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
i) surat  bukti  penyimpanan  jasad  renik  dalam  hal  Permohonan  terkait dengan jasad renik.
(3) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
(4) Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c  harus  mengungkapkan  secara  jelas  dan  konsisten  atas  inti  Invensi,  dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Perlindungan Paten Di Indonesia
Perlindungan paten pertama kali secara internasional dilakukan sejak tahun 1883 melalui The  Paris  Concention  for  The  Protection  of  Industrial  Property .  Baru  pada  tahun  1989 Negara  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Undang-undang  No.  6  Tahun  1989  tentang
Paten. Dan kemudian pada tahun 1994 Indonesia meratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Pada tahun 2001, Undang- undang  Paten  diperbaharui  dengan  Undang-undang  No.  14  Tahun  2001,  saat  ini  per tanggal  26  Agustus  2016  telah  dikeluarkan  Undang-Undang  Paten  terbaru,  Undang- Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Yang memberikan penjelasan secara lengkap tentang paten.
Adapun  Ruang  lingkup  perlindungan  paten  di  Indonesia  sesuai  dengan  Undang- undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang terbaru, meliputi penemuan yang dapat diberikan  paten,  penemuan  yang  tidak  dapat  diberikan  paten,  subyek  paten,  hak  dan kewajiban  pemegang  paten  dan  pengecualian  terhadap  pelaksanaan  dan  pelanggaran paten.
Setiap  orang  wajib  menghormati  paten  orang  lain  dan  tidak  boleh  dilaksanakan oleh pihak lain tanpa izin tertulis dari pemilik selaku pemegang paten. Perlindungan paten berlaku selama 20 (dua puluh) tahun semenjak tanggal penerimaan. Adapun untuk paten sederhana  diberikan  jangka  waktu  10  tahun.  Dengan  perlindungan  hukum  tersebut, pemegang  paten  bukan  saja  memperoleh  jaminan,  tetapi  juga  memiliki  dasar  untuk mempertahankan haknya.
Apabila terjadi pelanggaran paten yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  pemegang  paten  atau  pemegang  lisensi,  maka pemegang paten atau lisensi yang bersangkutan berhak menyelesaikan sengketa secara alternatif melalui arbitrase sesuai pasal 153 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan Niaga sesuai pasal 143. Apabila tuntutan itu dikabulkan, maka panitera segera menyampaikan  putusan  kepada  Kantor  Paten  untuk  selanjutnya  dicatat  dalam  Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.
Hak menuntut secara perdata tidak mengurangi hak negara untuk menuntut secara pidana  terhadap  pelanggaran  paten.  Adapun  pelanggaran  pidana  yang  diatur  dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai berikut:
1. Pasal  161  “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  160  untuk  Paten,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pasal  162  “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  160  untuk  Paten  sederhana, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Pasal 163
(1) Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp2.000.000.000,00  (dua miliar rupiah).
(2) Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  161  dan/atau  Pasal  162,  yang  mengakibatkan  kematian  manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda  paling  banyak  Rp3.500.000.000,00  (tiga  miliar  lima  ratus  juta rupiah).
4. Pasal  164  “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  membocorkan dokumen  Permohonan  yang  bersifat  rahasia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Adapun konsiderans pasal 19 yaitu:
A. Ayat (1) Pemegang Paten memiliki  hak eksklusif  untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
(1) dalam  hal  Paten-produk:  membuat,  menggunakan,  menjual,  mengimpor, menyewakan,  menyerahkan,  atau  menyediakan  untuk  dijual  atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
(2) dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk  membuat  barang  atau  tindakan  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam huruf a.
B. Ayat    (2)  Larangan  menggunakan  proses  produksi  yang  diberi  Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk  yang  semata-mata  dihasilkan  dari  penggunaan  proses  yang  diberi pelindungan Paten.
C. Ayat (3) Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis,  larangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dapat dikecualikan sep

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas dalam pembahasan perlindungan hak paten, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Yang  berhak  memperoleh  paten  adalah  penemu  yang  disebut  inventor.  Penemu adalah  seseorang  atau  beberapa  orang  atau  badan  hukum,  yang  melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan. Yang dianggap sebagai penemu adalah orang yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten kecuali terbukti sebaliknya. Pemilik  paten  adalah  penemu  yang  berhak  memperoleh  dan  sekaligus  pemegang paten,  sesuai  dengan  pasal  24  ayat  1,  2,  3  dan  4  serta  Pasal  25  ayat  1,  2,  3,  dan  4 Undang-undang nomor 13 tahun 2016.
b. Setiap orang wajib menghormati paten orang lain dan tidak boleh dilaksanakan oleh pihak lain tanpa izin tertulis dari pemilik selaku pemegang paten. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp  1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 162 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah). Pasal 163 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  161  dan/atau  Pasal  162,  yang  mengakibatkan  gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 164 Setiap Orang yang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  membocorkan  dokumen  Permohonan  yang  bersifat rahasia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 165 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 164 merupakan delik aduan.

## Daftar Pustaka
Jabalnur, Sikap Pengrajin Khas Daerah Sulawesi Tenggara Terhadap HAKI, Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin , , 2009
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Harta Kekayaan , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
__________, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Riwandi, Budi Agus & M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Saidin, OK., Aspek Hukum Kekayaan Intelektual , Jakarta: Raja Grasindo Persada , 1995.
Suherman,  Ade Maman, Aspek Hukum  dalam Ekonomi Global : Jakarta: Ghalia  Indonesia, 2001.
Undang-Undang HAKI , Sinar Grafika, Jakarta