## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)

## IMPLEMENTASI LAYANAN JAMSOSTEK MOBILE
DALAM PENGAJUAN KLAIM JAMINAN HARI TUA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG SUKABUMI
Maharani Aulia Putri 1 , Tuah Nur 2 , Dine Meigawati 3
Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia 123 E-mail: maharaniaulia0909@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  beberapa  fenomena  permasalahan yang  ditemukan,  yaitu:  1)  Adanya  keterbatasan  saldo  yang  dapat  diklaim;  2) Kurang  meratanya  sosialisasi  yang  dilakukan  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang Sukabumi  terkait  penggunaan  layanan  Jamsostek  Mobile;  3)  Akibat  dari keterbatasan  pengetahuan  teknologi  masyarakat,  menyebabkan  kesulitan  dalam penggunaan  layanan  Jamsostek  Mobile,  sehingga  beberapa  masyarakat  memilih menggunakan  jasa  calo.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  implementasi layanan  Jamsostek  Mobile  (JMO)  di  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi. Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  kualitatif  dengan  pendekatan naratif.  Adapun  penentuan  informan  menggunakan  teknik  snowball  sampling dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukan  bahwa  implementasi  layanan Jamsostek  Mobile  dalam  pengajuan  klaim  Jaminan  Hari  Tua  di  BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi  sudah  berjalan  cukup  baik.  Namun  belum maksimal,  karena  pemahaman  implementor  yang  belum  merata  dan  kegiatan sosialisasi  belum  mencapai  target  yang  diharapkan,  dimana  masih  banyak perusahaan  dan  peserta  yang  belum  teredukasi  dengan  baik,  dan  belum  bisa menggunakan layanan Jamsostek Mobile secara mandiri.
Kata  Kunci : Implementasi,  Layanan  Jamsostek  Mobile,  Jaminan  Hari  Tua, Perusahaan, Masyarakat, Peserta.

## ABSTRACT
This  research  was  motivated  by  the  existence  of  several  problem  phenomena found,  namely:  1)  There  are  limitations  on  the  balance  that  can  be  claimed;  2) Lack  of  socialization  conducted  by  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi regarding  the  use  of  Mobile  Social  Security  services;  3)  As  a  result  of  limited technological  knowledge  of  the  community,  causing  difficulties  in  using  Mobile Social  Security  services,  so  that  some  people  choose  to  use  the  services  of brokers.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  implementation  of Jamsostek  Mobile  (JMO)  services  at  BPJS  Ketenagakerjaan  Sukabumi  Branch. The  research  method  used  was  a  qualitative  method  with  a  narrative  approach. The  determination  of  informants  using  snowball  sampling  techniques  with  data

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
collection  techniques  through  observation,  interviews  and  documentation.  The results of this study indicate that the implementation of Jamsostek Mobile services in  submitting  Old  Age  Security  claims  at  BPJS  Ketenagakerjaan  Sukabumi Branch has been running quite well. However, it hasn't been maximized, because of  the  uneven  understanding  of  implementors  and  socialization  activities  haven't reached  the  expected  target,  where  there  are  still  many  companies  and participants who haven’t been well educated, and haven’t been able to use Mobile Social Security services independently.
Keywords :  Implementation,  Jamsostek  Mobile  Service,  Old  Age  Insurance, Company, Community, Participant.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang  –  Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  menyatakan  bahwa  setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat  hidup  layak  dan  meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera, adil  dan  makmur.  Upaya  pemerintah dalam  memberikan  jaminan  sosial  ini dapat  dilakukan  salah  satunya  dengan memberikan jaminan tenaga kerja yang meliputi  Jaminan  Kecelakaan  Kerja (JKK),  Jaminan  Hari  Tua  (JHT),
Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan  Pekerjaan  (JKP),  dan Jaminan  Kematian  (JK).  Tujuan  dari adanya  jaminan  sosial  tenaga  kerja tersebut  adalah  agar  bisa  menjamin peserta  dalam  memperoleh  manfaat perlindungan dan pelayanan akibat dari risiko sosial ekonomi tertentu.
Bagi  setiap  orang  memperoleh derajat  hidup  yang  memadai  dan kesejahteraan  merupakan  hak  yang paling mendasar harus dimiliki.
(Purwanti,  Wijaya,  Meigawati,  &
Kusumah, 2021). Salah satu
kesejahteraan  tersebut  yang  perlu diperoleh  oleh  setiap  orang  adalah Jaminan  Hari  Tua.  Sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan  Hari  Tua  (JHT),  bertujuan untuk  menjamin  dan  memberikan perlindungan  bagi  tenaga  kerja  yang sudah berhenti bekerja karena memasuki  masa  tua,  sakit  atau  cacat yang  menyebabkan  ia  tidak  mampu bekerja lagi. Maka dari itu, pemerintah Indonesia  membuat  kebijakan  dengan memberikan jaminan pada tenaga kerja melalui  program  Jaminan  Hari  Tua (JHT)  yang  dijalankan  oleh  BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam  perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi yang semakin  pesat,  BPJS  Ketenagakerjaan turut andil dalam meningkatkan pelayanan  publik  dengan  menerapkan layanan berbasis digital pada penerapan program  Jaminan  Hari  Tua  (JHT). Dimana  sejak  bulan  September  tahun 2021,  BPJS  Ketenagakerjaan  telah meluncurkan  sebuah  layanan  digital yaitu aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) serentak secara nasional, dari sabang  –

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(411-430)
meraoke.  pada  BPJS  ketenagakerjaan cabang Sukabumi, yang mulai dijalankan  pada  awal  tahun  2022. Dengan menerapkan layanan Jamsostek Mobile dalam  pengajuan klaim  jaminan  hari  tua  di  BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah telah melaksanakan e-government dalam menyelenggarakan pemerintahannya untuk  bisa  memberikan  jaminan  hari tua  kepada  setiap  warga  negara Indonesia. Layanan Jamsostek Mobile merupakan  merupakan  wujud  dari pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara
Dan  Persyaratan  Pembayaran  Manfaat Program Jaminan Hari Tua (JHT) pada pasal  18  terkait  persyaratan  pengajuan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua yang  dapat  dilakukan  secara  daring. Dimana  layanan  ini  dikemas  dalam bentuk  aplikasi  yang  dibuat  oleh  BPJS Ketenagakerjaan  yang  tersedia  dalam smartphone dan  dapat  diunduh  dari App  Store maupun Play  Store, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat  maupun  peserta,  dalam pengajuan klaim jaminan hari tua, serta ditujukan  agar  dapat  mengantisipasi adanya complain akibat  antrian  yang menumpuk  di  kantor  cabang  maupun pusat,  yang  selalu  memakan  waktu cukup lama dalam proses pelayanannya. Namun,  berdasarkan  observasi
awal  peneliti  terkait  implementasi layanan  Jamsostek Mobile di  BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi,
terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu: 1. Adanya  keterbatasan  saldo  yang dapat diklaim  melalui layanan
Jamsostek Mobile (JMO).  Dimana batas  maksimal  saldo  yang  bisa diajukan untuk klaim melalui layanan  pada  aplikasi  Jamsostek Mobile hanya  sekitar  Rp.  10  Juta saja,  sedangkan  untuk  saldo  lebih dari  10  juta  harus  menggunakan layanan lain.
2. Kurang  meratanya  sosialisasi  yang dilakukan  BPJS  Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi terkait penggunaan layanan Jamsostek Mobile .  Dimana  dari  4.916  jumlah perusahaan  aktif  di  Sukabumi  yang dinaungi oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, hanya  baru  2.253  perusahaan  saja yang  sudah  menggunakan  layanan Jamsostek Mobile .  Data  tersebut menunjukan  bahwa  hanya  45,82  % perusahaan yang telah menggunakan layanan  JMO,  dan  masih  ada 54,18% perusahaan aktif di Sukabumi yang belum menggunakan layanan JMO. 3. Akibat dari keterbatasan pengetahuan masyarakat, menyebabkan kesulitan dalam penggunaan layanan Jamsostek Mobile , sehingga beberapa masyarakat  memilih  menggunakan jasa  calo  (perantara  pihak  ketiga) untuk  klaim  Jaminan  Hari  Tua (JHT).  Padahal  tindakan  ini  dapat menyebabkan  adanya  kebocoran

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
data  pribadi  peserta  yang  sangat berisiko untuk dipersalahgunakan.
KAJIAN PUSTAKA Menurut Nugroho (2021:18) mengatakan bahwa implementasi kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai tujuannya.  Sedangkan  menurut  Kadji (2015:49) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan  -  tindakan  yang  dilakukan oleh individu - individu (atau
kelompok -kelompok) pemerintah maupun  swasta  yang  diarahkan  untuk mencapai  tujuan  -tujuan  yang  telah ditetapkan dalam keputusan -
keputusan kebijakan sebelumnya.
Dari  kedua  pendapat  tersebut, dapat  diketahui  terdapat  persamaan antara pendapat Nugroho dan  pendapat Kadji  terkait  Implementasi  Kebijakan. Dimana  keduanya  satu  sama  lain mengartikan  implementasi  kebijakan untuk  mencapai  tujuan.  Kemudian
Anderson (1978:92), menyatakan bahwa  dalam  mengimplementasikan suatu  kebijakan  terdapat  empat  aspek yang harus diperhatikan, yaitu:
1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi
Berdasarkan definisi dari beberapa  ahli  diatas,  dapat  diketahui bahwa  implementasi  kebijakan  adalah pelaksanaan  kebijakan  yang  dilakukan oleh pemerintah maupun swasta berupa tindakan atau kegiatan untuk  mencapai
tujuan dengan memperhatikan beberapa aspek yang berpengaruh yaitu siapa  yang  terlibat,  apa  hakikat  proses administrasinya, harus adanya
kepatuhan  dari  kebijakan  tersebut,  dan apa  saja  dampak  dari  implementasi kebijakannya,  dimana  lebih  fokus menekankan  pada  proses  pembuatan kebijakan  yang  melibatkan  usaha secara  terus  menerus  untuk  mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengarah pada dampak yang dihasilkan. Adapun implementasi kebijakan  dalam  penelitian  ini  adalah kebijakan  pengurusan  pengajuan  klaim jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan melalui  layanan  Jamsostek Mobile .
Salah satu implementor layanan Jamsostek Mobile yaitu  oleh  BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi dengan tujuan dilaksanakannya
penelitian  ini  untuk  mengetahui  sejauh mana  layanan  Jamsostek Mobile dapat di  implementasikan  oleh  implementor Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi yang  dapat  memudahkan  masyarakat maupun peserta dalam mengurus pengajuan klaim Jaminan Hari Tua. Berdasarkan definisi dari
beberapa  ahli  diatas,  dapat  diketahui bahwa  implementasi  kebijakan  adalah pelaksanaan  kebijakan  yang  dilakukan oleh pemerintah maupun swasta berupa tindakan atau  kegiatan untuk  mencapai tujuan dengan memperhatikan
beberapa aspek yang berpengaruh yaitu siapa  yang  terlibat,  apa  hakikat  proses administrasinya, harus adanya kepatuhan  dari  kebijakan  tersebut,  dan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
apa  saja  dampak  dari  implementasi kebijakannya,  dimana  lebih  fokus menekankan  pada  proses  pembuatan kebijakan  yang  melibatkan  usaha secara  terus  menerus  untuk  mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengarah pada dampak yang dihasilkan. Adapun implementasi kebijakan  dalam  penelitian  ini  adalah kebijakan  pengurusan  pengajuan  klaim jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan melalui  layanan  Jamsostek Mobile . Salah satu implementor layanan Jamsostek Mobile yaitu  oleh  BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi dengan tujuan dilaksanakannya penelitian  ini  untuk  mengetahui  sejauh mana  layanan  Jamsostek Mobile dapat di  implementasikan  oleh  implementor
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi yang  dapat  memudahkan  masyarakat maupun peserta dalam mengurus pengajuan  klaim  jaminan  hari  tua
(JHT). Model Implementasi Kebijakan 1. Model Jones Menurut Jones (1996:296) “Implementasi  Kebijakan  adalah  suatu kegiatan  yang  dimaksudkan  untuk mengoperasikan  sebuah  program.  Tiga kegiatan yang mempengaruhi implementasi  kebijakan,  diantaranya sebagai berikut :
a. Organisasi  :  pembentukan  atau penataan  kembali  sumberdaya, unit  –  unit  serta  metode  untuk menjadikan program berjalan.
b. Interpretasi  :  menafsirkan  agar program  (seringkali  dalam  hal
status)  menjadi  rencana  dan pengarahan  yang  tepat  dan  dapat diterima serta dilaksanakan.
c. Penerapan  :  ketentuan  rutin  dari pelayanan, pembayaran atau lainnya  yang  disesuaikan  dengan tujuan atau perlengkapan program”. 2. Model Edward III
Menurut  Edward  III  (1980:10)
menyatakan bahwa :
“Dalam  implementasi  kebijakan  untuk memperhatikan  empat  isu  pokok  agar implementasi kebijakan menjadi efektif, diantaranya sebagai berikut :
a. Komunikasi,  agar  implementasi menjadi  efektif  maka  mereka yang  bertanggung  jawab  adalah untuk mengimpelemtasikan
sebuah  keputusan  mesti  tahu  apa yang seharunya mereka kerjakan.
b. Sumberdaya, jika personalia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan  semua  kebijakan kurang sumber daya untuk mengerjakan  sebuah  pekerjaan efektif  maka  implementasi  tidak akan efektif pula.
c. Disposisi,  bukan  saja  mesti  para implementor  tahu  apa yang
dikerjakan dan memiliki kapasitas  untuk  melakukan  hal ini  melainkan  juga  mereka  mesti berkehendak  untuk  melakukan suatu kebijakan.
d. Stuktur  Birokrasi,  berkenaan  jika sumber  daya  yang  cukup  untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan ini dan para implementor  tahu  apa yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
dikerjakan dan ingin mengerjakannya implementasi akan  dicegah  karena  kekurangan dalam stuktur birokrasi”.
3. Model Meter dan Horn Menurut  Meter  dan  Horn  (1975:
445  -  484)  “Implementasi  kebijakan berjalan  secara  linear  dari  kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan  publik.  Terdapat  beberapa variabel yang  dimasukan  sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut :
a. Standar  dan  Tujuan  Kebijakan, menguraikan  tujuan  keseluruhan dari sebuah keputusan.
b. Sumber Daya Kebijakan, berkenaan  dengan  dana  atau insentif  dalam  program  yang dapat mendorong atau memfasilitasi  implementasi  yang efektif. c. Komunikasi  Antar  Organisasi
Terkait  dan  Kegiatan  Penegak, implementasi yang efektif menyaratkan  bahwa  standar  dan tujuan  program  dipahami  oleh orang  –  orang  yang  bertanggung jawab atas pencapaiannya.
d. Karakteristik  Instansi  Pelaksana,
hubungan badan pelaksana
dengan peserta lain  dalam  sistem penyampaian kebijakan .
e. Lingkungan  sosial,  ekonomi  dan politik, lingkungan eksternal kebijakan publik.
f. Disposisi Pelaksana, respon pelaksana  dapat  mempengaruhi kemampuan
dan kemauan
mereka untuk melaksanakan kebijakan. Dari beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukan  oleh  para  ahli  tersebut, dapat  peneliti  interpretasikan  bahwa terdapat suatu persamaan dan perbedaan  pada  masing-masing  model implementasi  kebijakan.  Persamaan diantara  ketiga  model  tersebut  adalah berfokus  pada  bagaimana  dimensi- dimensi  yang  ada  dalam  sebuah kebijakan  bisa  berpengaruh  dalam penerapan  atau  implementasinya,  dan tentunya ketiganya sama-sama bertujuan  untuk  dapat  mengetahui apakah  akan  berhasil  atau  tidak kebijakan tersebut ketika diimplementasikan. Sedangkan perbedaan yang
ditemukan  dari  ketiga  model  tersebut yaitu terkait variabel atau dimensi yang ada.  Seperti  dalam  model  Jones terdapat  tiga  variabel  yang  diukur, dalam  model  Edward  III  ada  empat variabel, sedangkan pada model Metter dan  Horn  menggunakan  enam  dimensi atau  variabel.  Selain  itu,  perbedaannya terletak pada fokus dari masing-masing model implementasi kebijakan. Dimana pada  model  Edward  III  lebih  fokus menekankan  pada  isu  kebijakannya agar  berjalan  dengan  efektif,  lalu  pada model  implementasi  Meter  dan  Horn fokus  menekankan  pada  beberapa  hal yang  mempengaruhi  kinerja  kebijakan, serta  pada  model  implementasi  Jones lebih  fokus  menekankan  pada  kegiatan yang  mempengaruhi  kebijakan  dalam

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
mengoperasikan  sebuah  program  agar dapat dioperasikan dengan baik.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan model implementasi menurut Jones, karena dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan, pada penelitian ini dilihat dengan mengetahui bagaimana tahap pengorganisasiannya,  interpretasi  dan penerapannya  dalam  mengoperasikan sebuah program, agar program tersebut dapat dioperasikan dengan baik. Dimana  program  dalam  penelitian  ini adalah aplikasi Jamsostek Mobile , yang merupakan  bentuk  dari  layanan  digital di  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang Sukabumi.  Disini  peneliti  menekankan fokus  pada  bagaimana  implementasi layanan  Jamsostek Mobile di  BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi, dalam  pengajuan  klaim  jaminan  hari tua  (JHT).  Selain  itu,  dengan  model implementasi kebijakan menurut Jones, peneliti  bisa  melakukan  penelitian dengan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan dapat dikatakan  berjalan  dengan  baik,  dan bagaimana  sebuah  program  dapat dioperasikan dengan baik, bukan hanya mengkaji faktor pendukung dari kebijakannya  saja  yang  menjadi  tolak ukur  dari  berhasil  atau  tidaknya kebijakan tersebut diimplementasikan.
Maka  dengan  demikian,  dalam penelitian  ini  implementasi  kebijakan tentang  layanan  Jamsostek Mobile menggunakan  model  tersebut  karena memuat  pada  bagaimana  keberhasilan implementasi kebijakan ketika
dijalankan  atau  dioperasikan,  dengan dukungan  dari  tiga  dimensi  atau variabel.  Sehingga,  dapat  menentukan apakah implementasi layanan Jamsostek Mobile tersebut telah diimplementasikan  dengan  baik  atau tidak,  dan  apakah  sudah  dikatakan berhasil atau belum.

## E- Government
Menurut  Suaedi  dan  Wardianto (2010:54), “ E-government ialah sebagai  upaya  pemanfaatan  informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan  publik  secara  lebih  baik”. Sedangkan,    menurut  Indrajit  (2004:4) E-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintahan  dengan  masyarakat  dan kalangan  lain  yang  berkepentingan dimana melibatkan penggunaan teknologi  informasi  dengan  tujuan memperbaiki  mutu  pelayanan  yang selama berjalan.
Dari  beberapa  definisi  diatas, dapat peneliti interpretasikan bahwa E- government
merupakan bentuk pelayanan  publik yang  dilakukan pemerintah dalam mengikuti perkembangan jaman dengan memanfaatkan basis teknologi,
informasi  dan  komunikasi,  dengan berwujud  layanan  digital  agar  mampu menciptakan suatu interaksi baru antara pemerintah  dan  masyarakat,  dengan menjaga  akuntabilitas  dan  transparansi dalam  layanannya. E-government ini juga  hadir  sebagai  upaya  untuk

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
memperbaiki  produktivitas  dan  kinerja pemerintah agar bisa melayani kebutuhan  masyarakat  dengan  lebih efektif dan efisien, sehingga terwujudnya sebuah kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan  oleh  peneliti  yaitu  metode kualitatif  dengan  pendekatan  naratif. Dipilihnya penggunaan
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
naratif  ini  dilatarbelakangi  oleh  situasi peneliti  yang  mengamati  langsung fenomena  masalah  yang  ada  sesuai dengan  kondisi  alamiah  atau  kondisi sebenarnya di lokasi penelitian. Peneliti berpandangan bahwa dengan menggunakan  metode  ini  akan  dapat menjawab sejumlah permasalahan yang ada  dalam  layanan  Jamsostek Mobile . Adapun  penentuan  informan  pada penelitian  ini  menggunakan  rancangan non probability  sampling dengan teknik snowball sampling . Tabel 1. Informan No.  Informan Keterangan 1. Informan 1 Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi
2. Informan 2
Kepala Bidang Pelayanan
3. Informan 3
Kepala Bidang Kepesertaan
4. Informan 4
Kepala Bidang Umum dan SDM
5. Informan 5
Customer Service 6. Informan 6
Masyarakat/Peserta  Jaminan  Hari  Tua  yang  sudah  menggunakan layanan JMO 7. Informan 7 Masyarakat/Peserta  Jaminan  Hari  tua  yang  belum  menggunakan layanan JMO (Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2023) Informan  terdiri  dari  Kepala Cabang BPJS ketenagakerjaan Sukabumi,  Kepala  Bidang  Pelayanan, Kepala  Bidang  Umum  dan  SDM,
Kepala  Bidang  Kepesertaan,  Customer Service, dan masyarakat maupun peserta  Jaminan  Hari  tua  (JHT).
Sedangkan  teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  peneliti  yaitu  dengan melakukan observasi, wawancara,
dokumentasi,  serta  materi  audio  dan visual. Dalam penelitian kualitatif, data
yang telah diperoleh dari hasil
penelitian  tentunya  harus  valid  dan dapat  teruji  kebenarannya.  Sehingga peneliti  menggunakan  Validasi  data yang  dilakukan  dengan  triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini yaitu analisis data menurut Miles & Huberman, yang meliputi Reduksi Data (Data  Reduction), Penyajian  Data
(Data Display) , & Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing or Verification).

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada    tahap    ini    peneliti mendeskripsikan    hasil    temuan  di lapangan    yang    telah  dikumpulkan dengan didasarkan pada model implementasi    kebijakan  Charles  O.
Jones  yang  memiliki  tiga  dimensi yaitu;  1)  Organisasi;  2)  Interpretasi; dan 3) Penerapan. Organisasi Organisasi menurut Jones (1996:296)  merupakan  pembentukan atau  penataan  kembali  sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Sehingga, dapat peneliti interpretasikan bahwa organisasi yaitu suatu rangkaian kegiatan  pembentukan  dan  penataan kembali  sumber  daya,  unit-unit  serta cara yang dilakukan dengan tujuan agar suatu  kebijakan  atau  program  yang telah dirancang dapat dijalankan.
Dimana,  organisasi  ini  disebut  sebagai istilah  birokrasi,  yang  tentunya  setiap program  atau  kebijakan  yang  dibuat, akan  membutuhkan  sebuah  organisasi agar  nantinya  para  pembuat  kebijakan dapat mengkomunikasikan secara lebih intens  dengan  sasaran  kebijakan  yang sudah  ditetapkan.  Dalam  hal  ini, implementasi layanan Jamsostek Mobile dalam pengajuan klaim Jaminan Hari Tua di BPJS ketenagakerjaan Cabang Sukabumi dari segi  organisasi  sudah  berjalan  cukup baik. Struktur birokrasi dalam penerapan  layanan  JMO  memiliki  pola koordinasi  yang  disesuaikan  dengan jobdesk  masing-masing  bidang  yang terlibat  secara  aktif  yakni  bidang
kepesertaan,  bidang  pelayanan,  serta bidang  Umum  dan  SDM.  Tugas  dan fungsi diawali oleh bidang SDM dalam membekali  pemahaman  layanan  JMO kepada  karyawan  termasuk  dalam menyediakan  atau  memfasilitasi  media informasi  untuk  kegiatan  sosialisasi maupun  edukasi  yang  akan  dilakukan oleh  bidang  kepesertaan,  kemudian bidang  kepesertaan  yang  akan  turun langsung ke perusahaan dalam memberikan informasi, melakukan edukasi  dan  sosialisasi,  lalu  bidang pelayanan  yang  akan  melayani  para peserta,  termasuk  menerima  informasi yang masuk dari peserta, dan menangani  berbagai  masalah  dan keluhan  yang  dialami  oleh  peserta dalam penggunaan layanan JMO. Pada dasarnya seluruh pegawai BPJS
Ketenagakerjaan  memiliki  kewajiban dalam  melakukan  sosialisasi  maupun edukasi  kepada  perusahaan  maupun peserta dan masyarakat untuk menggunakan layanan Jamsostek
Mobile dalam  mengurus  pengajuan klaim  Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  dengan total  sumber  daya  manusia  yang terlibat sekitar 29 orang.
Sumber  daya  manusia  menjadi salah  satu  faktor  penting  dalam pelaksanaan sebuah program  kebijakan yang  akan  diterapkan,  bahkan  menjadi suatu  hal  yang  tidak  bisa  dipisahkan dari  sebuah  organisasi.  Karena,  agar sebuah program kebijakan dapat dijalankan  dengan  baik,  diperlukan adanya  sumber  daya  manusia  yang mencukupi.  Dalam  arti  sumber  daya manusia  yang  memiliki  kemampuan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
dan keahlian dalam menerapkan kebijakan yang dimaksud. Pada dasarnya sebaik apapun sebuah program  kebijakan,  tetap  tidak  akan mampu berjalan dengan baik jika tidak memiliki  sumber  daya  manusia  yang kompeten untuk melaksanakan kebijakan  tersebut.  Maka,  penerapan sebuah  program  kebijakan,  diperlukan adanya  sumber  daya  manusia  yang mencukupi,  supaya  penerapan  tersebut dapat  berjalan  dengan  baik.    Dimana kualifikasi  pendidikan  sumber  daya manusia  dalam  penerapan  layanan Jamsotek Mobile pada pengajuan klaim Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  di  BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi sudah  memenuhi  dan  sudah  memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan  penerapan  maupun  dalam mensosialisasikannya. Selain itu, penerapan layanan JMO juga melibatkan Dinas Kependudukan dalam  proses  administrasi  layanan JMO. Karena dalam administrasi peserta  diperlukan  adanya  data  diri masing-masing  peserta  seperti  NIK
KTP yang sudah di- upgrade .
Standard  Operating  Procedure (SOP)  yang  digunakan  oleh  BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi dalam  penerapan  layanan  JMO  pada pengajuan  klaim  Jaminan  Hari  Tua (JHT) ini dikemas dalam bentuk brosur yang  berisi  panduan  bagi  para  peserta. Seperti  cara  pendaftaran  akun  JMO, cara  pengkinian  data/verifikasi  data, cara  cek  saldo,  proses tracking  claim , dan cara untuk mengajukan klaim saldo
Jaminan Hari Tua. Seperti pada gambar berikut ini:
Gambar 1. Brosur Layanan JMO Memuat Tata Cara Klaim JHT, Syarat Klaim Peserta dan Proses Tracking claim JHT

## (Sumber : Brosur di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi,
2023)
Jadwal  pelaksanaan  penerapan layanan Jamsostek Mobile sudah tertata dengan  baik.  Dimana  secara  sistem untuk  pengajuan  klaim  JHT  dapat dilakukan dari pukul 06.00-20.00 setiap hari, namun untuk pencairan saldo JHT hanya  dapat  dicairkan  pada  hari  senin- jumat saja. Sedangkan waktu operasional  pelayanan  dikantor  cabang bagi  peserta  yang  terkendala  layanan JMO  yaitu  pada  pukul  08.00-16.00

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
setiap hari senin-jumat. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan secara kondisional disesuaikan  dengan  kondisi  dan  situasi pada sasaran kebijakan. Cara  yang  dilakukan  oleh  pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi  agar  masyarakat  maupun peserta  dapat  menerapkan  layanan Jamsostek Mobile dalam  mengurus pengajuan  klaim  jaminan  hari  tua diantaranya melakukan sosialisasi secara  langsung  melalui Gathering
perusahaan, Visit  Company, sosialisasi kepada stakeholders ,  dan  melakukan koordinasi  antara Petugas AR (Account Representative) Kantor Cabang dengan PIC dan HRD Perusahaan.  Serta
melakukan  kegiatan  sosialisasi  secara tidak langsung melalui publikasi melalui  media  cetak  maupun  media elektronik,  radio,  pemasangan  spanduk kantor  cabang,  penggunaan  layanan Customer  Service ,  penayangan  iklan JMO  yang  selalu  diputar  tiap  waktu pada  media  televisi  yang  sudah disediakan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan
Cabang Sukabumi. Jika melihat berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi dalam  menerapkan  layanan  JMO  pada pengajuan  klaim  Jaminan  Hari  Tua tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  dari segi  organisasi  sudah  berjalan  dengan cukup  baik.  Karena  hal  ini  sesuai dengan  apa  yang  disampaikan  oleh
Jones (1996:296) bahwa tujuan organisasi adalah menjalankan program-program yang dirancang.
Dimana  dalam  hal  ini,  dapat  peneliti interpretasikan bahwa struktur birokrasi  yang  meliputi  koordinasi, sumber daya manusia, pedoman,
jadwal  pelaksanaan  dan  cara  yang dilakukan  merupakan  sebuah  upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi untuk bisa menjalankan program layanan  JMO  dalam  pengajuan  klaim
Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  ini  dpat berjalan  dengan  baik.  Maka  dengan terlaksananya  segala  upaya  tersebut, menunjukan bahwa dari segi organisasi,  penerapan  layanan  JMO dalam  pengajuan  klaim  Jaminan  Hari Tua  sudah  sesuai  dan  sudah  berjalan cukup baik.
Interpretas i Interpretasi menurut Jones (1996:296)  yaitu  menafsirkan  agar progarm  (seringkali  dalam  hal  status) menjadi  rencana  dan  pengarahan  yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.  Sehingga  dapat  peneliti interpretasikan bahwa interpetasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan  para  pelaksana  kebijakan dalam  menafsirkan  suatu  kebijakan yang  telah  dibuat,  menjadi  sebuah rencana  dan  pengarahan  yang  tepat agar dapat  diterima dengan mudah dan dipahami  oleh  pelaku  serta  sasaran kebijakan,  sehinga  kebijakan  tersebut dapat  terlaksana.  Dalam  hal  ini, pemahaman pelaku yaitu para pelaksana kebijakan (BPJS ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi) dan  sasaran  kebijakan  yaitu  yang menerima kebijakan (masyarakat

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
maupun  peserta).  Dimana  pemahaman para  pelaksana  kebijakan  ini  adalah cara  mereka  untuk  bisa  menafsirkan tanggung  jawabnya  dalam  memahami isi dari kebijakan  yang telah diberikan.
Sedangkan pemahaman sasaran kebijakan (masyarakat maupun peserta) tidak  terletak  pada  isi  dari  kebijakan yang telah dibuat, tapi pada bagaimana cara penyampaian, cara pendekatan dan cara melaksanakan kebijakannya.
Sejauh  ini  para  implementor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi  sudah  cukup  mengetahui karena  sudah  mendapatkan  arahan sebelumnya,  dari  semenjak  aplikasi
JMO launching .  Namun,  pemahaman ini  masih  belum  cukup  merata  karena pengembangan program digital terbilang  masih  baru,  dan  diperlukan waktu yang cukup untuk bisa beradaptasi dengan baik pada kebiasaan baru melalui layanan berbasis digital. Oleh karena itu, masih ditemukan  adanya  implementor  yang belum  cukup  mengetahui  secara  lebih detail  terkait  layanan  JMO.  Sehingga, masih  perlu  ditingkatkan  agar  seluruh implementor dapat memahaminya secara  merata.  Karena  pada  dasarnya sebagai  seorang  implementor,  tentu wajib  mengetahui  dan  memahami terlebih  dahulu  terkait  suatu  program kebijakan yang akan diimplementasikan, agar dapat menyampaikan dan mengedukasi kepada  sasaran  kebijakan  dengan  baik. Sasaran  dalam  kegiatan  penafsiran layanan Jamsostek Mobile , yang
dilakukan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan
Cabang Sukabumi yaitu kepada perusahaan,  seluruh  peserta  Jaminan
Hari Tua (JHT) dan masyarakat.
Sumber  daya  yang  memiliki wewenang  atau  tanggung  jawab  dalam menafsirkan layanan Jamsostek Mobile adalah seluruh pegawai BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi. Namun jika  dilihat  dari  stuktur organisasinya, yang memiliki tanggungjawab terkait layanan Jamsostek Mobile adalah Bidang Kepesertaan  dan  Bidang  Pelayanan. Dimana  bidang  kepesertaan  sebagai pihak yang turun langsung ke perusahaan untuk melakukan sosialisasi, sedangkan bidang pelayanan  yang  meneriman feedback dari peserta atas sosialisasi dan edukasi tersebut,  dengan melayani  keluhan dan segala  permasalahan  yang  dialami peserta  dalam  menggunakan  layanan JMO untuk pengajuan klaim JHT.
Informasi yang disampaikan dalam  kegiatan  penafsiran  tentang layanan  Jamsostek Mobile dalam pengajuan  klaim  Jaminan  Hari  tua (JHT)  yang  dilakukan  oleh  BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi diantaranya  memberitahukan  kepada masyarakat  maupun  peserta  meliputi fungsi  layanan  JMO,  cara  mengunduh aplikasi  JMO,  manfaat  dan  teknis penggunaannya,  fitur,  langkah,  proses dan  tata  cara  mengajukan  klaim  JHT melalui  aplikasi  JMO,  beserta  dengan solusi  ketika  terjadi  kendala  dalam penggunaan layanan Jamsostek Mobile .

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
Tabel 1. Kegiatan Penafsiran Layanan Jamsostek Mobile yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi No Jenis Aktifitas Frekuensi 1 Kegiatan gathering perusahaan. 11 2 Visit Company 255 3 Koordinasi  antara  Petugas  AR  ( Account  Representative )  Kantor Cabang dengan PIC Perusahaan Selama jam layanan 4 Publikasi melalui media online maupun radio 2 5 Sosialisasi kepada stakeholders 46 6 Pemasangan  media  informasi  di  Kantor  Cabang  seperti  spanduk, poster. Terpasang 7 Layanan informasi di Kantor Cabang Selama jam layanan (Sumber : Diolah Peneliti dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, Peneliti 2023) Berdasarkan  tabel  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  dalam  menerapkan layanan  Jamsostek Mobile dalam pengajuan klaim JHT, BPJS ketenagakerjaan Cabang Sukabumi telah melakukan berbagai upaya seperti kegiatan Gathering perusahaan, Visit Company ,  Koordinasi  antara  Petugas
AR  (Account  Representative) Kantor Cabang dengan PIC dan HRD Perusahaan, Sosialisasi kepada stakeholders ,  publikasi  malui  media maupun  radio,  Pemasangan  media informasi  di  Kantor  Cabang  seperti spanduk,  televisi,  poster,  serta  layanan informasi  di  kantor  cabang.  Namun, dari seluruh kegiatan sosialisasi
tersebut  yang  paling  sering  dilakukan sepanjang  tahun  2022  adalah  kegiatan visit  company yang  sudah  dilakukan sekitar  255  kali  dalam  waktu  1  tahun. Dimana  kegiatan  tersebut  cukup  rutin dilakukan  setiap  bulannya.  Seperti contohnya  sesuai  dengan  data  yang peneliti dapatkan, pada 2 bulan terakhir di tahun 2022 terdapat 10 kali kegiatan
visit  company pada  bulan  november, dan 15 kali di bulan Desember 2022.
Terdapat  penyusunan  prioritas dalam  melakukan  kegiatan  penafsiran layanan  JMO  pada  pengajuan  klaim Jaminan Hari Tua (JHT) yang dilakukan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi. Penyusunan prioritas tersebut yaitu sebagai berikut: 1. Penyesuaian  sosialisasi  terhadap perusahan besar
2. Pada  perusahaan  padat  karya  seperi pabrik
3. Pada para peserta maupun masyarakat yang belum menggunakan dan mengunduh layanan JMO Namun, berdasarkan hasil pengamatan  dan  wawancara  dengan sejumlah  informan  yang  telah  peneliti lakukan, menunjukkan bahwa dari segi interpretasi, BPJS Ketenagakerjaan Cabang  Sukabumi  selaku  pelaksana kebijakan  layanan  Jamsostek Mobile , sudah  melakukan  adanya  upaya  yang cukup  beragam  untuk  melakukan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
penafsiran  kepada  sasaran  kebijakan dengan  melakukan  sosialisasi  dan edukasi,  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung.  Namun,  masih  banyak banyak  perusahaan,  peserta  maupun masyarakat  yang  belum  teredukasi dengan  baik,  sehingga  apa  yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi masih  belum  tersampaikan  dengan jelas.  Dimana  masih  adanya  peserta maupun masyarakat yang belum paham bahkan  belum  mengetahui  mengenai fungsi  dari  layanan  Jamsostek Mobile
(JMO) dalam pengajuan klaim Jaminan
Hari  Tua  (JHT).  Hal  ini  didukung  dari data  yang  peneliti  peroleh  terkait jumlah perusahaan yang baru menggunakan  layanan  JMO  dan  baru mengunduh  aplikasi  JMO  yaitu  sekitar 45,82 % dengan jumlah 2.253 perusahaan dari total  4.916 perusahaan aktif  di  Sukabumi.  Maka,  masih  ada sekitar  54,18%  dengan  jumlah  2.663 perusahaan perusahaan aktif di Sukabumi  yang  belum  menggunakan layanan  JMO.  Sehingga  untuk  dimensi interpretasi  dalam  model  implementasi menurut  Jones,  BPJS  Ketenagakerjaan
Cabang Sukabumi masih belum berjalan  dengan  maksimal,  karena belum  dapat  mencapai  target  yang diharapkan. Penerapan
Dalam  dimensi  penerapan  yang merupakan  dimensi  terakhir  dalam model implementasi yang
dikemukakan  oleh  Jones,  berfokus untuk dapat mengetahui bagaimana dan sejauh mana penerapan kebijakan yang
dijalankan,  setelah  sebelumnya  telah dilakukan  suatu  pengorganisasian  dan penafsiran  atau  pengomunikasiannya. Dimana  menurut  Jones  (1996:296) merupakan ketentuan rutin dari pelayanan,  pembayaran  atau  lainnya yang  disesuaikan  dengan  tujuan  atau perlengkapan program. Dari pemaparan dimensi  penerapan  menurut  Jones tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan  ialah  sesuatu  yang  sudah ditentukan dengan rutin, seperti contohnya terkait pelayanan dan pembayaran  yang  telah  disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan sebuah program. Adapun dalam penelitian ini, terkait layanan pengajuan  klaim  Jaminan  Hari  Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang  Sukabumi,  yang  penerapan sudah dijalankan dan diterapkan sesuai dengan  pedoman.  Melihat  kondisi  dari layanan Jamsostek Mobile ini merupakan  layanan  yang  masih  baru, maka dalam melaksanakan
penerapannya  perlu  terus  dilakukan suatu perbaikan dan peningkatan secara berkala,  agar  memperoleh  hasil  yang lebih maksimal.
Kemudian,  hal  penting  lainnya yang perlu ada dan diperhatikan secara penuh,  ketika  menerapkan  sebuah program  adalah  pelayanan  informasi. terdapat pelayanan informasi mengenai layanan  Jamsostek Mobile di  BPJS ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi, dengan cara dan bentuk yang beragam. Dimulai  dari  pelayanan  informasi melalui  beberapa  kanal  media  sosial, kemudian melalui layanan ICU

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
(layanan  informasi  khusus  untuk  para peserta  yang  mengalami  kendala  pada kasus  aplikasi  JMO),  layanan call center 175,  layanan  di website resmi BPJS  Ketenagakerjaan,  sampai  kepada pelayanan  informasi  yang  disediakan melalu media spanduk seperti yang ada di depan kantor cabang sukabumi, pada radio,  dan banner yang  ada  ditiap perusahaan.  Selain  dapat  membantu peserta  untuk  mengajukan  klaim  JHT dengan  mudah  tanpa  memakan  waktu lama, tentunya layanan JMO juga dapat membantu  para  implementor  dalam mengelola  data  diri  peserta  yang  bisa diakses langsung tanpa perantara pihak lain,  serta  membantu  pada  proses administrasi karena tidak harus
melakukan pemberkasan fisik. Sarana  dan  prasarana  merupakan hal  yang  penting  guna  mempermudah suatu  proses  kegiatan.  Sarana  dan
prasarana ini dapat membantu produktivitas  kegiatan  yang  dilakukan. Dalam  penerapan  layanan  Jamsostek Mobile (JMO)  dalam  pengajuan  klaim Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  di  BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi, yaitu:
1. Alat  bantu  dalam  memperkenalkan layanan  Jamsostek Mobile kepada
para  peserta  seperti  brosur  dan spanduk  layanan  JMO,  dan  media televisi yang menampilkan informasi  layanan  JMO  di  kantor BPJS ketenagakerjaan Cabang Sukabumi,  serta  pada  Media  Sosial Facebook, Instagram, Youtube ,
Twitter ,  dan Website Resmi  BPJS
Ketenagakerjaan. Seperti pada
gambar dibawah ini:
Gambar 2. Spanduk, Brosur dan televisi yang berisi informasi
layanan JMO
(Sumber: Kantor BPJS ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, oleh peneliti, 2023)
2. Layanan Mobil Keliling
Mobil keliling merupakan salah satu media yang digunakan BPJS ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi untuk memberikan informasi tentang dalam mengurus
administrasi  peserta  dan  pengajuan klaim  peserta,  dengan  melakukan interaksi  langsung  dengan  mereka. Adapun layanan yang dapat diterima oleh  masyarakat  dari  layanan  mobil keliling  ini  untuk  pengembangan dan pengelolaan kepesertaan, penyampaian edukasi program jaminan sosial tenaga kerja,
termasuk program Jaminan Hari Tua (JHT),  penerimaan  berkas  dan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
proses  pendafatran  peserat  baru, penerimaan  berkas  klaim  program BPJS Ketenagakerjaan, dan pengecekan saldo Jaminan Hari Tua (JHT).
Gambar 3. Mobil Keliling BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi
(Sumber: Kantor BPJS ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, oleh peneliti, 2023)
3. Sarana  dan  prasarana  selanjutnya tergantung  kepada  kemampuan  dari peserta  untuk  dapat  mengakses aplikasi  JMO  seperti  mempunyai smartphone  yang  berbasis  android maupun IOS ,  dan  memiliki  akses jaringan.
Namun,  berdasarkan  hasil  dari pengamatan  dan  penelusuran  lebih lanjut  yang  telah  peneliti  lakukan, dalam  penerapannya  ditemukan  masih adanya  masyarakat  maupun  peserta yang belum bisa menggunakan layanan Jamsostek Mobile secara  mandiri, karena mengalami kesulitan dan kendala  karena  data  diri  yang  belum lengkap. Sehingga tidak bisa melanjutkan  pengajuan  klaim  Jaminan Hari  Tua  (JHT).  Salah  satu  kendala
yang sering dialami adalah pada proses verifikasi  data/pengkinian  data  yang memerlukan  adanya  data  NIK  pada
KTP yang sudah di-upgrade.
Sedangkan  beberapa  peserta  maupun masyarakat  yang  peneliti  temukan,
beberapa  NIK  pada  KTP  masing- masing  peserta  belum  di-upgrade menjadi E-KTP .  Hal  ini  tentu  menjadi sebuah  kendala  yang  pada  akhirnya membuat para peserta merasa kesulitan dalam  mengajukan  klaim  JHT  melalui layanan  JMO.  Hal  ini  disebabkan karena  masih  banyaknya  masyarakat maupun peserta yang memiliki keterbatasan pemahaman teknologi dan kurangnya  budaya  membaca,  yang menyebabkan peseta maupun masyarakat cenderung masih memasang  tameng  dalam  peralihan  ke dalam  proses  pengembangan  digital.
Sehingga  berakibat  pada  timbulnya sebuah anggapan bahwa proses pelayanan pengajuan klaim JHT
melalui  layanan  Jamsostek Mobile itu rumit.  Seperti  fakta  yang  peneliti temukan  dilapangan,  masih  adanya masyarakat  maupun  peserta  yang belum  menggunakan  layanan  JMO dikarenakan belum memiliki pemahaman  dan  pengetahuan  terkait layanan JMO. Padahal informasi terkait layanan JMO sudah sering disampaikan dengan  pengemasan  informasi  yang beragam oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi,
rupanya  hal  tersebut  belum  mampu memikat daya tarik masyarakat maupun  peserta  untuk  menggunakan layanan JMO. Sehingga mengakibatkan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
tak  sedikit  peserta  maupun  masyarakat yang lebih memilih mengurus pengajuan  klaim  Jaminan  Hari  Tua, dengan  datang  langsung  ke  kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi,  melalui  layanan onsite . Bahkan banyak yang memilih menggunakan  perantara  pihak  ketiga (jasa calo) dalam proses pengajuan dan pencairan  klaim  Jaminan  Hari  Tua
(JHT) di wilayah kantor BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi.
Padahal  hal  ini  dapat  membahayakan data  diri  peserta  yang  beresiko  dapat dipersalahgunakan.  Maka,  diperlukan adanya  upaya  yang  lebih  maksimal dalam  penerapan  layanan  JMO  dengan penyesuaian  dalam  menghadapi  situasi di  masyarakat.  Sehingga,  dari  segi penerapan  belum  berjalan  dengan optimal  karena  sasaran  kebijakan belum bisa menggunakan layanan JMO secara  mandiri,  dimana  manfaat  dari layanan  JMO  ini  belum  bisa  dirasakan sepenuhnya  oleh  masyarakat,  peserta maupun perusahaan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  tiga  dimensi  pada model  implementasi  menurut  Jones yaitu:  organisasi,  interpretasi  dan penerapan dapat peneliti uraikan kesimpulan  hasil  penelitian  mengenai implementasi Layanan Jamsostek Mobile (JMO)  dalam  pengajuan  klaim Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  di  BPJS
Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi yaitu sebagai berikut:
1. Dalam  Organisasi,  Implementasi
Layanan  Jamsostek Mobile Dalam
Pengajuan  Klaim  Jaminan  Hari  Tua (JHT)  di  BPJS  Ketenagakerjaan
Cabang  Sukabumi  sudah  berjalan cukup baik. Dimana Struktur birokrasi  dalam  penerapan  layanan JMO memiliki pola koordinasi yang disesuaikan dengan jobdesk masing- masing  bidang  yang  terlibat  secara aktif  yakni  bidang  kepesertaan, bidang  pelayanan,  serta  bidang Umum  dan  SDM.  Namun,  semua karyawan  BPJS  Ketenagakerjaan
Cabang Sukabumi memiliki kewajiban dalam melakukan sosialisasi  maupun  edukasi  kepada perusahaan  maupun  peserta  dan masyarakat untuk menggunakan layanan  JMO  dalam  mengurus pengajuan  klaim  Jaminan  Hari  Tua (JHT).  Sumber  daya  manusia  yang dilibatkan  dalam  penerapan  layanan JMO  sudah  mencukupi  dengan jumlah  29  orang  yang  sudah memenuhi  kualifikasi  dan  memiliki kemampuan dalam melakukan penerapan  dan  mensosialisasikan layanan  JMO.  Selain  itu,  penerapan layanan JMO juga melibatkan Dinas Kependudukan dalam
proses administrasi  layanan  JMO.  SOP dalam penerapan layanan Jamsostek Mobile berbentuk  Brosur.  Jadwal pelaksanaan penerapan layanan JMO  sudah  tertata  dengan  baik sesuai prosedur. BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi telah  melakukan  berbagai  cara  yang beragam sebagai upaya agar layanan Jamsostek Mobile dapat  diterapkan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
oleh perusahaan, masyarakat maupun peserta.
2. Dalam  kegiatan  interpretasi,  ada beberapa  hal  yang  sudah  sesuai menurut  model  implementasi  Jones,
ada  juga  yang  belum.  Pengetahuan implementor terkait layanan Jamsostek Mobile sudah mengetahui.  Namun,  masih  belum merata  karena  memerlukan  waktu untuk  adaptasi  pada  kebiasaan  baru dengan  era  digital.  Sumber  daya manusia  yang  berwenang  dalam mensosialisasikan layanan Jamsostek Mobile yaitu  seluruh karyawan  BPJS  Ketenagakerjaan Cabang  Sukabumi,  namun  secara lebih khusus menjadi tanggungjawab dari bidang kepesertaan  dan  bidang  pelayanan.
Informasi  yang  disampaikan  dalam kegiatan  penafsiran  meliputi  fungsi layanan  JMO,  cara  mengunduh aplikasi  JMO,  manfaat  dan  teknis penggunaannya,  fitur,  langkah  serta tata  cara  mengajukan  klaim  JHT melalui  aplikasi  JMO.  Kegiatan penafsiran  sudah  banyak  dilakukan dan  tidak  terhitung,  karena  sampai saat  ini  masih  tetap  melakukannya dan  disesuaikan  dengan  kondisi dilapangan. Dalam kegiatan penafsiran terdapat penyusunan prioritas  yang  dilakukan.  Sasaran dalam  kegiatan  penafsiran  oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi terdiri dari seluruh
perusahaan  aktif  di  Sukabumi, masyarakat  dan  seluruh  peserta Jaminan Hari Tua (JHT). Walaupun
sudah banyak upaya yang dilakukan oleh  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan
Cabang Sukabumi dalam
menafsirkan  layanan  JMO,  namun belum  cukup  memberikan  hasil yang maksimal, karena belum cukup mencapai  target  yang  diharapkan. Dimana  masih  banyak  perusahaan, peserta  maupun  masyarakat  yang belum  teredukasi  dengan  baik, sehingga apa yang disampaikan oleh
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi masih belum tersampaikan dengan jelas. 3. Penerapan Layanan Jamsostek
Mobile di wilayah kerja kantor BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Sukabumi sudah  sesuai  dengan  pedoman, terdapat pelayanan informasi mengenai layanan Jamsostek Mobile di  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang Sukabumi  dengan  cara  dan  bentuk yang  beragam.  Layanan  JMO  dapat membantu implementor dalam pengelolaan data pribadi peserta dan dalam  proses  pemberkasan.  Sarana dan  prasarana  dalam  penerapan layanan  Jamsostek Mobile sudah lengkap dan dapat digunakan. Namun, dalam penerapannya ditemukan masih adanya masyarakat maupun  peserta  yang  belum  bisa menggunakan  layanan  Jamsostek Mobile secara  mandiri,  karena mengalami  kesulitan  dan  kendala. Sehingga  tidak  bisa  melanjutkan pengajuan  klaim  Jaminan  Hari  Tua (JHT).  Hal  ini  disebabkan  karena masih banyaknya masyarakat maupun  peserta  yang  memiliki

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
keterbatasan  pemahaman  teknologi dan  kurangnya  budaya  membaca, dimana  peserta  maupun  masyarakat cenderung masih memasang tameng dalam  peralihan  pada  era  digital. Sehingga  berakibat  pada  timbulnya anggapan  bahwa  proses  pelayanan pengajuan klaim JHT melalui layanan  JMO  rumit,  dan  tak  sedikit peserta  maupun  masyarakat  yang lebih    memilih  mengurus  pengajuan klaim  Jaminan  Hari  Tua  (JHT) melalui  layanan Onsite .  Bahkan banyak  yang memilih menggunakan perantara  pihak  ketiga  (jasa  calo) dalam proses pengajuan dan pencairan  klaim  Jaminan  Hari  Tua
(JHT)  di  wilayah  kantor  BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi. Dari  segi  penerapan  belum  cukup berjalan  optimal  karena  sasaran kebijakan  belum  bisa  menggunakan layanan JMO secara mandiri, dimana  manfaat  dari  layanan  JMO ini belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh  masyarakat,  peserta  maupun perusahaan.
Berikut saran yang peneliti utarakan berdasarkan pada hasil penelitian mengenai Implementasi Layanan  Jamsostek Mobile Dalam Pengajuan  Klaim  Jaminan  Hari  Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang  Sukabumi    yaitu  sebagai berikut:
a. Hendaknya  BPJS  Ketenagakerjaan
Cabang Sukabumi perlu lebih memberikan edukasi atau pembekalan  pemahaman  yang  lebih merata  kepada  implementor  terkait
layanan  Jamsostek Mobile ,  supaya memberikan kemudahan ketika menyampaikan informasi dan kepada sasaran kebijakan. b. Hendaknya  BPJS  Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi dapat melaksanakan  kegiatan  penafsiran atau  sosialisasi  yang  lebih  jelas, masif, secara merata dan menyeluruh kepada setiap perusahaan,  masyarakat  maupun peserta.  Terutama  terkait  solusi  dari permasalahan  yang  kerap  dialami oleh  para  pengguna  seperti  pada proses  verifikasi  data/pengkinian data.  Misalnya  dengan  membuat suatu  kelas  pelatihan  baik  secara virtual  maupun  secara  langsung dengan tatap muka, pada masyarakat maupun peserta yang masih kesulitan mengakses atau menggunakan  layanan  Jamsostek Mobile dalam  mengurus  pengajuan klaim  Jaminan  Hari  Tua  (JHT), terutama yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman teknologi.  Agar  peserta  maupun masyarakat  mampu  menggunakan layanan  JMO  secara  mandiri  tanpa perantara  pihak  lain  yang  dapat membahayakan  data  diri  peserta. Serta  sosialisasi  media  cetak  dan sosialisasi langsung kepada masyarakat perlu lebih dioptimalkan, agar informasi mengenai Layanan Jamsostek Mobile dalam  pengajuan  klaim Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  dapat diketahui secara luas oleh masyarakat  umum  terutama  pada

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 24 Juni 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (411-430)
masyarakat  yang  tinggal  dipelosok desa. c. Hendaknya  BPJS  Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi perlu meningkatkan daya tarik masyarakat dengan  memberikan  informasi  yang lebih menarik dan mengikuti perkembangan jaman, kepada peserta  maupun  masyarakat  yang cenderung  memiliki  keterbatasan dalam pemahaman teknologi. Misalnya  dalam  upaya  penerapan layanan  JMO  ini  dilakukan  dengan membuat kerjasama bersama Mojang  Jajaka  Sukabumi  dalam mensosialisasikan  layanan  JMO, atau dengan beberapa content creator muda,  maupun  dengan melaksanakan  suatu  event  bersama mahasiswa  dari  beberapa  institusi pendidikan  terdekat,  yang  pada umumnya  memiliki  ide-ide  kreatif dan inovatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  J.  (1978).  Public  Policy Making. Chicago : Holt, Rinehart and Winston.
Anderson,  J.  (1978).  Public  Policy Making.  Chicago:  Holt,  Rinehart and Winston.
Indrajit,  R.  E.  (2016).  Konsep  Dan
Strategi ELectronic Government. Jones,  C.  O.  (1996).  Pengantar Kebijakan  Publik  (Public  Policy) Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta: PT Raja Grafin. Kadji,  Y.  (2015).  Formulasi  Dan Implementasi  Kebijakan  Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi  Dalam  Fakta  Realitas. Gorontalo: UNG Press Gorontalo. Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.
(2014).  Analisis  data  Kualitatif: Buku  Sumber  Tentang  Metode- Metode Baru. Jakarta: UI-Press.
Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik :
Implementasi  dan  Pengendalian Kebijakan.  Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo.
Suaedi,  F.,  &  Wardiyanto,  B.  (2010).
Revitalisasi Administrasi Negara,
Reformasi  Birokrasi  dan  E- Govenance.  Yogyakarta:  Graha
Ilmu. Purwanti, D., Wijaya, A. R., Meigawati, D., & Kusumah, H. A. (2021). Formulasi PERDA Ketenagakerjaan  Kota  Sukabumi Dalam Sudut Pandang Akademik.
Journal  of  Indonesian  Public Administration  and  Governance Studies (JIPAGS), 89-99.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  2004  Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan
Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara dan Persyaratan Pembayaran
Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun 2015  Tentang  Penyelenggaraan
Program Jaminan Hari Tua (JHT).