TAMADDUN Vol. 4 Edisi 1 Januari – Juni 2016 123

## PERJANJIAN 7 JANUARI 1681 DAN IMPLIKASINYA

## TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK EKONOMI DI KERAJAAN CIREBON (1681 M-1755 M)
Firlianna Tiya Deviani
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
firliannatiya.d@gmail.com

## ABSTRAK
Sejarah  mencatat  bahwa  dahulu  Cirebon  hanyalah  sebuah  desa  kecil  di pesisir  pantai  utara  Pulau  Jawa.  Pangeran  Cakrabuana  merupakan  perintis berdirinya  Kerajaan  Cirebon.  Dalam  perkembangan  selanjutnya,  Cirebon benar-benar  menjadi  sebuah  kerajaan  yang  besar  dan  berdaulat  di  bawah kepemimpinan  Sunan]  Gunung  Jati.  Kepemimpinan  pasca  Sunan  Gunung Jati  di  Kerajaan  Cirebon  dilanjutkan  oleh  para  penerusnya.  Hingga  pada suatu saat, intervensi pihak asing perlahan merongrong pertahanan Cirebon, dimulai dari penguasaan pihak Mataram, Banten, dan VOC. Dari ketiganya, VOC  inilah  yang  mampu  menanamkan  pengaruhnya  dengan  kuat  di Cirebon melalui sebuah perjanjian. Perjanjian 7 Januari 1681 adalah sebuah perjanjian  persahabatan  yang  ditandatangani  pada  tanggal  7  Januari  1681 Masehi  di  Kerajaan  Cirebon.  Perjanjian  tersebut  dilakukan  antara  tiga Pangeran dari Cirebon yaitu Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta (ketiganya merupakan  putera dari Panembahan Girilaya)  dengan  pihak  VOC.  Implikasi  dari  perjanjian  tersebut  adalah melemahnya  kekuasaan  politik  di  Kerajaan  Cirebon,  VOC  selalu  campur tangan  dalam  setiap  kebijakan  ekonomi,  dan  kebebasan  manusia  Cirebon menjadi hilang.
Kata Kunci: Kerajaan Cirebon, VOC, Perjanjian, dan Implikasi.

## PENDAHULUAN
Cirebon merupakan salah satu  wilayah  yang terletak di  pesisir Pulau Jawa dengan  kondisi  geografis  yang  menguntungkan.  Cirebon  terletak  di  jalur  pantai utara  yang  berbatasan  langsung  dengan  wilayah  yang  sekarang  disebut  dengan Jawa  Tengah  dan  Jawa  Barat.  Hal  ini  membuat  terjadinya  interaksi  di  antara  dua kebudayaan  yang  ada  di  kedua  wilayah  tersebut  yaitu  Kebudayaan  Jawa  dengan Kebudayaan Sunda, sehingga lahirlah sebuah kebudayaan  yang unik  dan khas. Di
sisi  lain,  Cirebon  juga  menjadi  wilayah  yang  secara  langsung  dilewati  jalur perdagangan  antarpulau  bahkan  internasional  pada  abad  ke-15  dan  16  dengan ditandai  adanya  pelabuhan  sebagai  tempat  bersandarnya  kapal-kapal  baik  untuk perdagangan  ataupun  pelayaran.  Selain  wilayah  pesisir,  Cirebon  juga  memiliki wilayah  pedalaman  yang  subur  untuk  kegiatan  pertanian  yang  hasilnya  akan diperjualbelikan dalam perdagangan internasional.
Pendirian Cirebon tidak bisa terlepas dari peranan yang dilakukan Pangeran Cakrabuana.  Dia  terus  melakukan  pengembangan-pengembangan  di  Caruban (sebelum disebut Cirebon) hingga status daerah ini yang semula pakuwon berubah menjadi nagari (kerajaan). Hal ini tercermin dengan adanya pengakuan dari Prabu Siliwangi terhadap pendirian Nagari Caruban yang didirikan oleh puteranya sendiri yaitu  Pangeran  Cakrabuana.  Ketika  itu  Prabu  Siliwangi  mengirimkan  utusannya yang  dipimpin  oleh  Tumenggung  Jagabaya  untuk  memberikan  tanda  keprabuan kepada  puteranya  dan  menerima  tanda  kekuasaan  ( Anarimakna  Kacakrawartyan ) otonomi  kerajaan.  Pangeran  Cakrabuana  pun  diberi  gelar  resmi  kerajaan  yaitu  Sri Mangana. 1
Masuk  dan  berkembangnya  Islam  di  daerah  Jawa  Barat  semakin  kuat setelah Syarif Hidayatullah 2 (keponakan Pangeran Cakrabuana) datang ke Cirebon. Pada  tahun  1470  Masehi,  akhirnya  Syarif  Hidayatullah  sampai  di  Cirebon  dan menetap  di  Bukit  Amparan  Jati  sebagai  guru  Agama  Islam.  Kemudian  Pangeran Cakrabuana  menyerahkan  kekuasaannya  atas  Cirebon  kepada  Syarif  Hidayatullah (Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati), kemenakan sekaligus menantunya pada tahun 1479 Masehi.
Setelah  Sunan  Gunung  Jati  memegang  pemerintahan  di  Cirebon,  ia memproklamirkan  bahwa  Cirebon  berdiri  sendiri  bebas  dari  ikatan  dengan pemerintah  pusat  di  Pakuan  Pajajaran.  Cirebon  sebagai  negara  yang  merdeka  dan otonom  ditandai  dengan  penghentian  pemberian  upeti  kepada  kerajaan  tersebut. Sejalan dengan usaha penyebaran Agama Islam, Susuhunan Jati meluaskan wilayah kekuasaan  Cirebon  ke  daerah  pedalaman.  Akan  tetapi  karena  perhatiannya  tertuju pada  pengembangan  Agama  Islam,  maka  Susuhunan  Jati  mempercayakan  urusan
1 Yoseph  Iskandar  dkk,  2000, Negara  Gheng  Islam  Pakungwati  Cirebon ,  Bandung: Padepokan Sapta Rengga  hlm. 93
2 Syarif  Hidayatullah  lahir  pada  tahun  1450  Masehi.  Di  usia  20  tahun  ia  berniat  menjadi guru  Agama  Islam,  lalu  ia  pergi  menuntut  ilmu  ke  Makkah  dan  Baghdad  sebelum  berangkat  ke Jawa. Syarif Hidayatullah tidak berniat menjadi raja, karena itu kedudukannya sebagai raja di Mesir diberikan  kepada  adiknya,  Syarif  Nurullah.  Dalam  perjalanannya  menuju  Cirebon,  Syarif Hidayatullah singgah di beberapa tempat penyebaran Agama Islam yaitu Gujarat, Pasai, Banten, dan Gresik. (Atja, 1986, Carita Purwaka Caruban Nagari Karya Sastra Sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah, hlm. 36)
TAMADDUN Vol. 4 Edisi 1 Januari – Juni 2016 125
pemerintahan  kepada  putranya,  yakni  Pangeran  Pasarean  (1528).  Walaupun  telah mewakili  Susuhunan  Jati  selama  kurang  lebih  18  tahun,  tetapi  ia  tidak  sampai menduduki  tahta  kerajaan  karena  tewas  di  Demak  pada  tahun  1546  Masehi. Selanjutnya  bidang  pemerintahan  diwakili  oleh  Fatahillah,  menantu  Susuhunan Jati.  Pada  tahun  1568  Masehi,  Susuhunan  Jati  wafat  dan  dimakamkan  di  Gunung Sembung.  Dengan  meninggalnya  Susuhunan  Jati,  maka  Fatahillah  naik  tahta.  Ia memerintah Cirebon secara resmi sebagai raja. 3
Fatahillah  memerintah  Cirebon  sampai  meninggalnya  pada  tahun  1570 Masehi.  Oleh  karena  tidak  ada  calon  lain  sepeninggal  Fatahillah,  maka  tahta kerajaan  jatuh  ke  tangan  cucunya  yaitu  Pangeran  Emas,  putra  tertua  Pangeran Dipati  Carbon  atau  cicit  Susuhunan  Jati.  Pangeran  Emas  kemudian  bergelar Panembahan Ratu (I). Ia memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun (1570- 1649).  Setelah  Panembahan  Ratu  wafat,  pemerintahan  di  Cirebon  diserahkan kepada  cucunya  yang  bernama  Pangeran  Rasmi  dengan  gelar  Panembahan Adiningkusuma (Panembahan Ratu II). 4 Setelah kematiannya, Panembahan Ratu II lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Girilaya.
Penobatan  Panembahan  Ratu  II  disambut  baik  oleh  Sunan  Amangkurat  I (Raja  Mataram  periode  1645-1677)  karena  Panembahan  Ratu  II  adalah  menantu Sunan  Amangkurat  I.  Tahun  1650,  beberapa  lama  setelah  penobatan  Panembahan Ratu II menjadi raja Cirebon, Sunan Amangkurat I mendesak Panembahan Ratu II untuk  menyerang  Banten,  hal  tersebut  ditempuh  setelah  upaya  diplomatik  yang dilakukan  oleh  Mataram  untuk  menguasai  Banten  gagal.  Akan  tetapi  pasukan Banten  dapat  memukul  mundur  pasukan  Cirebon.  Untuk  menanamkan pengaruhnya terhadap Cirebon, maka masih di tahun 1650 juga Sunan Amangkurat I  mengundang  Panembahan  Ratu  II  disertai  dua  orang  putranya  yakni  Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya berkunjung ke Keraton Mataram. Namun, setelah mereka berada di sana, mereka tidak diizinkan kembali ke Cirebon. Hingga wafatnya  Panembahan  Ratu  II  pada  tahun  1662  Masehi,  ia  dimakamkan  di  bukit Girilaya  (sebelah  timur  Imogiri,  kompleks  pemakaman  keluarga  Kerajaan Mataram,  Yogyakarta).  Selama  Panembahan  Ratu  II  ditawan  di  Mataram, pemerintahan  di  Cirebon  dijalankan  oleh  Pangeran  Wangsakerta  (putera Panembahan  Girilaya),  akan  tetapi  tetap  mendapat  pengawasan  dan  tekanan  dari
3 Tim  Peneliti  Jurusan  Sejarah  Fakultas  Sastra  UNPAD, Op.cit. ,  hlm.  63-65.  Fatahillah dimungkinkan menjadi raja selain karena kemampuannya serta jasanya dalam memerintah Cirebon mewakili  Susuhunan  Jati,  juga  karena  putera-putera  dari  Susuhunan  Jati  sudah  wafat  sebelum Susuhunan  Jati  wafat,  yakni  Pangeran  Pasarean,  Pangeran  Jayakelana,  Pangeran  Bratakelana, sedangkan Pangeran Sabakingkin (Hasanuddin) memerintah di Banten sejak tahun 1552 Masehi.
4 Ibid. , hlm 66.
126 TAMADDUN Vol. 4 Edisi 1 Januari – Juni 2016
wakil-wakil  penguasa  Mataram  yang  ditempatkan  di  Cirebon. 5 Pejabat  yang menjadi  wakil  Mataram  di  Cirebon,  salah  satunya  adalah  Martadipa  yang merupakan  seorang  Syahbandar  Cirebon  sekitar  tahun  1677  Masehi,  dan  di  tahun ini pula Keraton Mataram mendapat serangan dari Pasukan Trunojoyo.
Pada  tahun  1677  terjadi  serangan  besar-besaran  pasukan  Trunojoyo terhadap Keraton Mataram, ia berhasil menguasai Keraton Mataram selama empat hari (24-28 Juni 1677). Atas permintaan Sultan Ageng Tirtayasa (Banten) karena ia membantu Pasukan Trunojoyo, maka Pangeran Trunojoyo membebaskan Pangeran Martawijaya  dan  Pangeran  Kartawijaya  dari  tahanan  Mataram.  Selanjutnya Pangeran  Trunojoyo  membawa  kedua  Pengeran  tersebut  ke  Kediri  untuk diserahkan  kepada  Kiai  Nara  yang  kemudian  dibawa  ke  Banten,  sejak  saat  itu Cirebon  berada  di  bawah  pengaruh  Banten.  Kedua  pangeran  tiba  di  Banten  awal Oktober  1677.  Sultan  Ageng  Tirtayasa  menyambut  kedua  pangeran  itu  dengan upacara  kebesaran  sebagai  tanda  penghormatan,  disaksikan  oleh  Pangeran Wangsakerta.  Dalam  upacara  itu,  pangeran-pangeran  Cirebon  mendapat  anugerah dari  sultan.  Sebelum  ketiga  pangeran  kembali  ke  Cirebon,  mereka  dilantik  oleh Sultan  Banten  menjadi  penguasa  di  Cirebon. 6 Akan  tetapi  penganugerahan  Sultan tidak disertai dengan penetapan wilayah kekuasaan yang jelas bagi masing-masing Pangeran, hal ini menjadikan konflik di antara ketiga Pangeran.
Konflik internal bermula ketika Pangeran Martawijaya sebagai putra tertua menuntut  agar  tahta  kerajaan  Cirebon  jatuh  kepadanya,  karena  ia  beranggapan sebagai  pewaris  yang  sah.  Lalu  ia  menyampaikan  keinginannya  kepada  utusan VOC (Vereenigde  Oost  Indische  Compagnie) yaitu  Van  Dick  untuk  meminta bantuan kompeni. Keinginan Pangeran Martawijaya tentunya ditolak oleh Pangeran Kartawijaya,  karena  ia  dan  kakaknya  sama-sama  dinobatkan  sebagai  sultan Cirebon.  Kemudian  Pangeran  Kartawijaya  meminta  perlindungan  kepada  Sultan Banten.  Sementara  itu,  Pangeran  Wangsakerta  pun  menuntut  untuk  berkuasa  di Cirebon, karena ketika ayah dan kedua kakaknya ditawan di Mataram, dialah yang menjalankan  pemerintahan  Kerajaan  Cirebon  (1650-1677  M).  Konflik  internal memberikan  peluang  pada  pihak  luar  yaitu  VOC  untuk  melakukan  intervensi. Dengan dalih akan memberikan perlindungan kepada Cirebon dari segala gangguan
5 A.  Sobana  Hardjasaputra,  dkk,  2011, Cirebon  dalam  Lima  Zaman  (Abad  ke-15  Hingga Pertengahan  Abad  ke-20) ,  Bandung:  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Provinsi  Jawa  Barat,  hlm.
87-89.
6 Ibid. , hlm. 90-91.
TAMADDUN Vol. 4 Edisi 1 Januari – Juni 2016 127
yang mengancam, maka ditandatanganilah perjanjian persahabatan antara VOC dan para Sultan Cirebon pada tanggal 7 Januari 1681. 7
Jika dilihat dari isi Perjanjian 7 Januari 1681 berimplikasi bahwa sejak saat itu  Cirebon  sudah  tidak  lagi  menjadi  negara  yang  berdaulat,  karena  tidak  lagi mandiri  baik  secara  politik  maupun  ekonomi.  Secara  politik  para  sultan  Cirebon masih  memiliki  gelar  sebagai  sultan  akan  tetapi  dalam  menjalankan pemerintahannya  mereka  harus  terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  dari kompeni.  Harga  komoditi  ekspor  yang  bersumber  dari  alam  Cirebon  ditentukan pula oleh kompeni demi sebesar-besarnya keuntungan  yang mereka dapatkan dari sektor  ekonomi.  Di  samping  itu,  salah  satu  persyaratan  perjanjian  yang menyangkut  sektor  perekonomian  adalah  kompeni  berhak  untuk  membangun benteng (loji) di Cirebon.
Tulisan  ini  secara  umum  berusaha  untuk  mengungkapkan  bagaimana peristiwa  Perjanjian  7  Januari  1681  dapat  terjadi  dan  apa  saja  implikasi  yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut di Kerajaan Cirebon.

## PERJANJIAN 7 JANUARI 1681
Tahun  1596  umum  dikenal  –setidaknya  oleh  Sejarawan  Eropa,  sebagai tahun  yang  menjadi  tanda  kedatangan  armada  Belanda  pertama  di  perairan Nusantara. Armada penjelajahan Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Setelah sebelumnya singgah di  beberapa pelabuhan dan mendapat  gambaran awal mengenai  topografi  (keadaan  muka  bumi  pada  suatu  daerah)  juga  perdagangan  di Asia, sejumlah pedagang berkebangsaan Eropa itu mendirikan “ Serikat Perseroan Hindia  Timur ”  ( Vereenigde  Oostindische  Compagnie atau  disebut VOC)  pada tahun  1602.  VOC  adalah  sebuah  golongan  kuat  yang  mengontrol  perdagangan Belanda  tidak  hanya  di  Nusantara  saja,  tetapi  juga  di  Srilanka  dan  kawasan  yang membentang  mulai  dari  Tanjung  Harapan  sampai  ke  Jepang.  Perseroan  ini dipimpin oleh sebuah dewan persero “ de XVII Heeren ” atau “ ke-17 Tuan-tuan ” di Amsterdam hingga akhir abad ke-18. Kekuasaan setempat berada di tangan seorang Gubernur Jenderal  yang  bertanggungjawab atas setiap perundingan serta transaksi dagang,  hubungan  dengan  Pangeran-Pangeran  Asia,  dan  setiap  tahun  bertugas melakukan  pengiriman  armada  ke  Belanda  yang  berisi  penuh  dengan  produk- produk berharga. 8
7 Zaenal Masduqi, 2011, Cirebon dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial, Cirebon: Nurjati Press, hlm. 24
8 Denys Lombard, 1996, Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 61
Peletak dasar kolonialisme VOC di Nusantara (Indonesia) adalah J.P. Coen. Ia  merupakan  Gubernur  Jenderal  pada  tahun  1619-1623  dan  1627-1629  yang mendirikan Kota Batavia pada tahun 1619 dan menjadikannya pusat kegiatan VOC di  Asia.  Dahulunya  kota  ini  bernama  Jayakarta  yang  masuk  ke  dalam  wilayah kekuasaan  Banten.  Cara  VOC  mengeksploitasi  kekayaan  alam  Nusantara,  antara lain:
1. Berupaya merebut pasaran produksi pertanian yakni dengan cara memonopoli, seperti memonopoli rempah-rempah di Maluku dan kopi di daerah Priangan;
2. Tidak  ikut  serta  dalam  kegiatan  produksi,  jadi  cara  memproduksi  hasil pertanian diserahkan kepada pribumi;
3. Karena  kekuatan  fisiknya  yang  masih  terbatas,  maka  VOC  hanya  menduduki wilayah-wilayah yang strategis;
4. VOC  melakukan  campur  tangan  terhadap  kerajaan-kerajaan  di  Nusantara, namun terbatas pada upaya-upaya mengumpulkan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli;
5. Untuk memperoleh hasil bumi, VOC masih menggunakan alat tukar umumnya berupa  barang.  Uang  masih  terbatas  hanya  dipakai  di  daerah  pantai  saja  dan VOC merupakan pihak yang lebih menentukan harga;
6. Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional (pribumi) tetap dipertahankan. Hal ini berarti VOC menggunakan sistem indirect rule . 9
Cirebon  sebagai  kota  pelabuhan  dan  kerajaan  yang  berdaulat  tidak  luput dari  interaksi  dengan  VOC.  Menurut  Jan  P.  Coen  pada  tanggal  10  Oktober  1616 yang  dikutip  dalam  Laporan  Penelitian Sejarah  Cirebon  Abad  Ketujuh  Belas diberitakan bahwa Cirebon bersama Banten, Jayakarta dan Jepara adalah wilayah- wilayah  yang  ramai  untuk  melakukan  perdagangan  di  Pulau  Jawa.  Dari  Cirebon dihasilkan  beras  dengan  kualitas  baik,  minyak,  kacang-kacangan,  bawang  putih, dan  lain-lain.  Ketika  VOC  di  Batavia  kekurangan  beras  yakni  pada  tanggal  22 Agustus  1617,  untuk  menanggulangi  masalah  tersebut  didatangkan  beras  dari Cirebon.  Kemudian  pada  pertengahan  tahun  1619,  setiap  hari  banyak  kapal  dari Cirebon  yang  tiba  di  Batavia  dengan  memuat  banyak  barang.  VOC  berharap supaya  hal  tersebut  terus  meningkat  hingga  bisa  menguntungkan  Batavia.  Oleh karena  itu,  hubungan  antara  Cirebon  dengan  VOC  tampak  semakin  jelas  dan selaras  dengan  tujuan  VOC  untuk  mendapatkan  keuntungan  sebanyak-banyaknya dari perdagangan di Nusantara. 10
9 G. Moedjanto, 1988, Indonesia Abad ke-20 Jilid I , Yogyakarta: Kanisius, hlm. 16-17
10 Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, Op.Cit. , hlm. 137
TAMADDUN Vol. 4 Edisi 1 Januari – Juni 2016 129
Di sisi yang lain, peristiwa pemberontakan Raden Trunajaya yang terjadi di Mataram  membuat  dua  putera  Panembahan  Girilaya  berhasil  dibebaskan  berkat persekutuan  antara  Sultan  Ageng  Tirtayasa  dengan  Raden  Trunajaya  sehingga mereka  dapat  dibawa  ke  Banten.  Kemudian  oleh  Sultan  Banten  ketiga  putera Panembahan  Girilaya  dianugerahi  gelar  sultan  dan  membuat  Cirebon  terpecah menjadi  tiga kekuasaan.  Peristiwa ini menjadikan Cirebon sebagai  sasaran empuk bagi  VOC  yang  tidak  pernah  berhenti  mengawasi  Cirebon  dalam  rangka  mencari peluang  untuk  bisa  membuat  Cirebon  berada  dalam  penguasaan  VOC.  Peluang yang  tepat  hanya  akan  didapat  jika  ketiga  Pangeran  Cirebon  tersebut  tidak  lagi kompak  dalam  suatu  hal  akibat  perbedaan  kepentingan  di  antara  mereka. Sedangkan  menjaga  kekompakkan  bukanlah  suatu  perkara  yang  gampang. Akhirnya,  karena  perbedaan  kepentingan  serta  ketiga  pangeran  memiliki  minat yang  besar  menjadi  sultan  maka  terpecahnya  Kerajaan  Cirebon  menjadi  tiga kekuasaan merupakan sebuah keniscayaan. 11
Ketika  Sultan  Ageng  Tirtayasa  melantik  tiga  pangeran  Cirebon  di  Banten, pada saat  yang sama penobatan tersebut  tidak disertai dengan pembagian wilayah kekuasaan  yang  tetap.  Hal  tersebut  menimbulkan  terjadinya  konflik  di  antara mereka. Konflik internal bermula ketika Pangeran Martawijaya sebagai putra tertua menuntut  agar  tahta  kerajaan  Cirebon  jatuh  kepadanya,  karena  ia  beranggapan sebagai  pewaris  yang  sah.  Lalu  ia  menyampaikan  keinginannya  kepada  utusan VOC (Vereenigde  Oost  Indische  Compagnie) yaitu  Van  Dick  untuk  meminta bantuan  kompeni.  Keinginan  Pangeran  Martawijaya  ditolak  oleh  Pangeran Kartawijaya,  karena  ia  dan  kakaknya  sama-sama  dinobatkan  sebagai  sultan Cirebon.  Kemudian  Pangeran  Kartawijaya  meminta  perlindungan  kepada  Sultan Banten.  Sementara  itu,  Pangeran  Wangsakerta  pun  menuntut  untuk  berkuasa  di Cirebon, karena ketika ayah dan kedua kakaknya ditawan di Mataram, dialah yang menjalankan  pemerintahan  Kerajaan  Cirebon  (1650-1677  M).  Untuk  mengatasi konflik  yang  tidak  mencapai  kesepakatan  itu,  maka  dibuatlah  suatu  perjanjian persahabatan  di  antara  ketiga  pangeran  Cirebon  di  mana  VOC  bertindak  sebagai penengah. 12 Perjanjian persahabatan ini ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1681
11 Ibid. , hlm. 151
12 A.Sobana  Hardjasaputra  dkk, Op.Cit. ,  hlm.  103-105.  Senada  dengan  versi  lain,  dalam buku Sejarah Tatar Sunda Jilid 1 disebutkan bahwa penyebab terjadinya Perjanjian 7 Januari 1681 karena  adanya  persaingan  di  antara  pejabat  tinggi  Kerajaan  Cirebon.  Bahkan  sampai  menjurus kepada  konflik  dan  persaingan  keras.  Untuk  memadamkannya  pihak  Cirebon  meminta  bantuan kompeni (VOC) agar menyelesaikannya. Lihat, Nina H. Lubis dkk, 1956, Sejarah Tatar Sunda Jilid 1 , Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, hlm. 197
Masehi, oleh sebab itu perjanjian antara tiga Pangeran Cirebon dengan pihak VOC lebih dikenal dengan sebutan Perjanjian 7 Januari 1681.
Versi  berikutnya  menyebutkan  bahwa  perjanjian  persahabatan  terjadi karena pada awalnya Banten serta Cirebon hendak menyerbu Sumedang. Ketika itu Sumedang  di  bawah  kepemimpinan  Rangga  Gempol  III  yang  mengetahui  hal tersebut kemudian meminta bantuan kepada VOC. Tentu saja VOC bersedia karena memang  mereka  berambisi  untuk  menguasai  Sumedang,  apalagi  daerah  Priangan Barat yakni Bandung dan Cianjur sudah VOC kuasai yang diperoleh sebagai upah membantu  Mataram  melawan  pemberontakan  Trunajaya.  Dalam  membantu Sumedang,  VOC  mengirim  utusan  ke  Cirebon  yakni  Jacob  van  Dyck  dengan membawa  ancaman  bahwa  gelar  sultan  yang  diberikan  oleh  Sultan  Banten  tidak akan diakui apabila Cirebon membantu Banten untuk menyerbu Sumedang. Selain itu, Cirebon juga tidak boleh mengganggu  wilayah VOC dan Cirebon tidak boleh berperang  serta  menghiraukan  perintah  dari  Banten.  Cirebon  pun  menanggapi ancaman  VOC  dengan  mengatakan  bahwa  Cirebon  tidak  bermaksud  hendak menyerbu  Sumedang.  Kiranya  Cirebon  melihat  bahwa  VOC  lebih  kuat  daripada Banten dan jawaban ini merupakan salah satu alasan untuk bisa lepas dari pengaruh Banten. 13
Mengetahui  sikap  Cirebon  yang  demikian,  Banten  geram  dan  mengirim pasukannya di bawah pimpinan Pangeran Kidul  (saudara Sultan Ageng Tirtayasa) menyerbu  wilayah-wilayah  Cirebon.  Ketiga  Pangeran  Cirebon  sebagai  penguasa ditawan  oleh  Banten.  VOC  segera  melakukan  sesuatu,  mereka  berhasil  mengusir pasukan Banten dari Cirebon. Bantuan VOC terhadap suatu kerajaan, berdasarkan politik  kolonialnya  selalu  diikuti  dengan  perjanjian  di  antara  kedua  belah  pihak. Sama halnya dengan Cirebon, pada akhir tahun 1680 VOC melakukan pendekatan kepada tiga Pangeran Cirebon supaya mau mengakui VOC sebagai sekutu Cirebon. Akhirnya, mau tidak mau dan suka tidak suka ketiga Pangeran Cirebon menerima keinginan  VOC  yang  ditandai  dengan  penandatanganan  perjanjian  antara  VOC dengan  tiga  pangeran  Cirebon  pada  tanggal  7  Januari  1681.  Seketika  itu  Cirebon resmi  berada  dalam  pengaruh  serta  kekuasaan  VOC  baik  dalam  urusan pemerintahan ataupun kegiatan ekonominya. 14
Jacob  van  Dyck  pada  bulan  September  tahun  1680  diutus  sebagai  seorang Komissaris  ke  Cirebon  untuk  menyerahkan  surat  keputusan.  Pemerintahan Tertinggi Belanda pada tahun 1680 sudah menganggap Cirebon sebagai “Raja-raja Bebas”  di  bawah  perlindungan  VOC.  Di  sisi  lain,  Gubernur  Jenderal  dan  para
13 Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, Op.Cit. , hlm. 196-197
14 Ibid. , hlm. 197-198
TAMADDUN Vol. 4 Edisi 1 Januari – Juni 2016 131
Dewan  Penasehat  sudah  menyusun  suatu  teks  perjanjian  yang  akan  diserahkan kepada  tiga  Pangeran  Cirebon.  Orang  yang  menyusun  teks  perjanjian  adalah Speelman, dan pada akhir tahun 1680 Pemerintahan Tertinggi Belanda menyetujui isi  teks  perjanjian  tersebut.  Kemudian  pada  saat  tahun  baru  1681,  tujuh  orang utusan  dari  tiga  Pangeran  Cirebon  yang  tinggal  di  Batavia  menghadiri  upacara kenegaraan.  Upacara  ini  sebagai  bentuk  ucapan  selamat  di  rumah  Ryckloff  van Goens (Gubernur Jenderal) dipimpin oleh Jacob van Dyck. Dalam Uit Cheribon’s Geschiedenis yang  sudah  diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  disebutkan: “setelah  bersulang  dengan  segelas  anggur  Spanyol  untuk  keselamatan  Raja Belanda,  maka  diserahkannya  surat  keputusan  Pemerintah  Tertinggi  Belanda kepada  ketiga  Pangeran  Bersaudara  disertai  dengan  hadiah-hadiah  untuk  mereka dan atasan mereka.” 15
Ketika malam menjelang, Jacob van Dyck berlayar menuju Cirebon dengan suatu  armada  yang  terdiri  dari  dua  buah  kapal.  Armada  tersebut  diikuti  oleh perahu-perahu Cirebon dari pantai Batavia dengan membawa para utusan Cirebon. Mereka  tiba  empat  hari  kemudian  di  pelabuhan  Cirebon  dan  disambut  dengan tembakan meriam sebagai bentuk pemberitahuan. Maka Kapten Jochem Michielse dan beberapa pembesar asal Makasar naik ke kapal menyambut kedatangan armada VOC.  Esoknya  diadakanlah  upacara  yang  dihadiri  oleh  para  pembesar  Cirebon  di alun-alun  atau  paseban  dengan  disertai  tembakan  meriam  sebagai  bentuk penghormatan.  Kemudian  surat  dibacakan  dan  besoknya  dilanjutkan  dengan perundingan  serta  pada  malam  harinya  telah  dicapai  kesepakatan  untuk memberlakukan  kontrak  perjanjian  tersebut.  Lalu  pada  tanggal  7  Januari  1681 dilakukanlah  penandatanganan  kontrak  perjanjian  antara  tiga  Pangeran  Cirebon dengan  VOC  yang  diwakili  oleh  Jacob  van  Dyck  dan  Jochem  Michielse,  VOC sebagai  pihak pertama dan tiga Pangeran Cirebon (Raja Bersaudara dari  Cirebon) sebagai pihak kedua. 16
Berdasarkan arsip Perjanjian 7 Januari 1681, perjanjian ini bertujuan untuk membuat suatu ikatan yang kokoh, damai, persahabatan dan bertetangga yang baik antara  VOC  dengan  Raja  Bersaudara  Cirebon.  Selain  ditandatangani  oleh  raja bersaudara  yang  diwakili  oleh  pangeran  tertua  (Martawijaya),  perjanjian  ini  pun disetujui  oleh  enam  pejabat  tinggi  Cirebon  yaitu  Raksanegara,  Angga  Deraksa, Purbanegara,  Angga  Deprana,  Anggaraksa,  dan  Nataparti.  Perjanjian  ini  ditulis dalam  Bahasa  Belanda,  Melayu  dan  Bahasa  Maleander.  Setelah  ditandatangani,
15 E.C.  Godee  Molsbergen,  2009, Uit Cheribon’s Geschiedenis ,  diterjemahkan  oleh  Iwan Satibi, hlm. 4
16 Ibid. , hlm. 4-5
kontrak perjanjian dibubuhkan cap dan disumpah dengan Al-Qur’an sesuai dengan adat  yang  berlaku.  Kemudian  dilakukan  pengumuman  kepada  masyarakat  yang sudah berkumpul di alun-alun atau paseban oleh ketiga Pangeran Cirebon.
Perjanjian 7 Januari 1681 menjadi tanda resmi beralihnya Cirebon di bawah pengaruh  Banten  menjadi  di  bawah  kekuasaan  VOC.  Banyak  hal  yang  harus ditunaikan  dan  menjadi  resiko  yang  harus  diambil  oleh  Cirebon.  Nyatanya, perjanjian  yang  diharapkan  dapat  memberikan  solusi  bagi  permasalahan  di Cirebon,  khususnya  mengenai  kekuasaan  ketiga  pangeran  Cirebon  tidak menyelesaikan apa pun.  Permasalahan demi permasalahan terus dialami  dan terus membuka  celah  bagi  VOC  untuk  lebih  dalam  lagi  menanamkan  pengaruhnya  di Cirebon. Maka sampai beberapa tahun kemudian, perjanjian pertama ini (Perjanjian 7  Januari  1681)  terus  diikuti  dengan  perjanjian-perjanjian  berikutnya.  Tentunya lewat  setiap  perjanjian  membawa  implikasinya  bagi  kehidupan  di  Kerajaan Cirebon.

## IMPLIKASI PERJANJIAN 7 JANUARI 1681 DI KERAJAAN CIREBON

## A. Melemahnya Kekuasaan Politik di Kerajaan Cirebon
Merujuk  pada  arsip  Perjanjian  7  Januari  1681 17 ,  perjanjian  yang  telah dilakukan  tiga  Pangeran  dari  Cirebon  dengan  VOC  berimplikasi  pada  ketaatan penuh  Cirebon  kepada  VOC  dalam  berbagai  kebijakan  yang  akan  dilakukan  dan hal itu berarti Cirebon sudah tidak lagi menjadi kerajaan yang berdaulat. Jika VOC menghendaki  sesuatu,  maka  Cirebon  harus  mematuhi  serta  memenuhi  permintaan VOC.  Sebaliknya  jika  Cirebon  menginginkan  sesuatu  maka  hal  tersebut  harus berdasarkan  pada  persetujuan  VOC.  Cirebon  tidak  lagi  dapat  berkehendak  serta bertindak sesuai dengan kebutuhan juga kepentingannya, semuanya harus atas izin dan  persetujuan  atau  saran-saran  yang  diberikan  oleh  VOC.  Sebagai  contoh  jika sewaktu-waktu  Cirebon  berada  dalam  keadaan  yang  mendesak  serta  memerlukan bantuan,  maka  Cirebon  harus  meminta  bantuan  VOC  dan  siap  mengganti  biaya yang dikeluarkan VOC untuk bantuan tersebut.
Dalam  Perjanjian  7  Januari  1681  terdapat  poin-poin  kesepakatan  serta  ada juga  poin  ancaman.  Jika  terjadi,  ada  seseorang  dari  pihak  raja  atau  tiga  Pangeran dari Cirebon melanggar peraturan dan merugikan persekutuan atau menghina VOC, maka  mereka  yang  melakukan  perbuatan  itu  tanpa  perbedaan  harus  dihukum karena  perbuatannya.  Pemberian  hukuman  harus  segera  dilakukan  tanpa  ditunda atau  dilepaskan.  Hal  ini  juga  berlaku  apabila  VOC  mengganggu  masyarakat Cirebon.
17 Sumber: Arsip Cirebon No 38.3, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
TAMADDUN Vol. 4 Edisi 1 Januari – Juni 2016 133
Selanjutnya  dengan  dilakukannya  Perjanjian  7  Januari  1681  Cirebon  tidak diperkenankan  untuk  melakukan  perluasan  wilayah.  Jika  Cirebon  ingin memperluas  wilayah  kekuasaannya,  maka  hal  tersebut  haram  dilakukan.  Namun apabila ekspansi wilayah dikehendaki pula oleh VOC, maka melakukan perluasan wilayah merupakan sebuah keniscayaan. Kemudian apabila dalam batas-batas yang tidak merugikan terjadi  perselisihan kecil,  maka  akan diselesaikan melalui  panitia tertentu  dengan  berpedoman  pada  persahabatan.  Hal  ini  tidaklah  mengherankan jika  pada  tahun-tahun  selanjutnya,  jika  ada  perselisihan  di  antara  ketiga  pangeran dari  Cirebon  maka  akan  diselesaikan  dengan  sebuah  perjanjian.  Tentu  saja,  pihak yang menjadi penengah adalah VOC. Dengan perjanjian-perjanjian yang dilakukan maka kekuasaan dan campur tangan VOC di Kerajaan Cirebon semakin tidak bisa dihindari.
Sekitar  empat  tahun  setelah  perjanjian  pertama  dilakukan,  terjadi  lagi konflik mengenai kedudukan di antara tiga Pangeran dari Cirebon. Lagi-lagi VOC kembali berperan sebagai penengah, kali ini dari pihak VOC diwakili oleh Francois Tack  yang  datang  ke  Cirebon  sebagai  utusan  dari  Gubernur  Jenderal  VOC. Perjanjian  kedua  ini  dilaksanakan  di  Keraton  Kasepuhan  dan  ditandatangani  pada tanggal  4  Desember  1685,  dari  pihak  Cirebon  diwakili  oleh  Sultan  Sepuh (Pangeran  Martawijaya),  Sultan  Anom  (Pangeran  Kartawijaya),  dan  Panembahan Cirebon  (Pangeran  Wangsakerta).  Mengenai  kedudukan  ketiga  Pangeran  dari Cirebon  berdasarkan  perjanjian  tersebut  diterangkan  bahwa  kedudukan  di  antara mereka bertiga diputuskan secara urutan tingkatan (hierarki). Sultan Sepuh berada pada  urutan  pertama,  Sultan  Anom  berada  pada  urutan  kedua,  dan  Panembahan Cirebon berada pada urutan ketiga. 18
Dalam  perjanjian  tersebut  juga  disebutkan  bahwa  dalam  melakukan  tugas pemerintahan  setiap  pangeran  tidak  menciptakan  perintah  sendiri-sendiri,  akan tetapi harus bermusyawarah dengan mantri bawahan masing-masing. Hal ini berarti dalam  melakukan  tugas  pemerintahan  setiap  pangeran  ditolong  oleh  beberapa mantri .  Sultan  Sepuh  ditolong  oleh  tiga  orang mantri, Sultan  Anom  dan Panembahan  Cirebon  masing-masing  ditolong  oleh  dua  orang mantri .  Ketujuh orang mantri itu  disebut  dengan mantri  pepitu atau jaksa  pepitu .  Dalam  sumber lain disebutkan bahwa mantri yang membantu pemerintahan tidak selalu berjumlah tujuh  orang,  namun  bisa  bertambah  sesuai  dengan  kebutuhan.  Dalam melaksanankan  tugas  pemerintahan  para  pejabat  tinggi  harus  berpatokan  pada undang-undang  ( pepakem )  yakni Pepakem  Nitih (undang-undang  yang  mengatur
18 A.Sobana Hardjasaputra dkk, Op.Cit. , hlm. 109-110
urusan  sosial)  dan pepakem (undang-undang  yang  mengatur  urusan  perdata  dan pidana). 19
Pada tahun 1686 berdasarkan rapat yang dilakukan Pemerintahan Tertinggi Belanda pada tanggal 8 Maret 1686 didirikan sebuah benteng di Cirebon. Gubernur Jenderal  VOC  atas  usul  dari  komissaris  Francois  Tack  memerintahkan pembanguanan  sebuah  benteng  yang  dinamai De  Beschermingh (Pelindung).
Benteng ini dibuat dengan bentuk persegi empat dengan dua titik lengkap dan dua titik tidak lengkap. Joan Camphuys merupakan Gubernur Jenderal VOC, dia orang pertama  yang  membubuhkan  tanda  tangannya.  Dalam  suatu  batu  peringatan terdapat tulisan yang berisi:
“Setelah tahun 1681 dengan bantuan Kompeni, maka beberapa wilayah telah  dibebaskan  dari  para  penjajah.  Pula  atas  permohonan  para penduduk pedesaan sendiri agar wilayah-wilayah tersebut dikuasai oleh Kompeni. Maka di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Camphuys telah dibangun benteng ini.” Pelindung. 20
Sejak  tahun  tersebut  di  Cirebon  terdapat  sebuah  benteng  yang  juga difungsikan sebagai  loji  (gudang) oleh VOC.  Untuk merealisasikan pembangunan Benteng De Beschermingh , tembok Kutha Cirebon dihancurkan lalu diganti dengan benteng  VOC.  Selain  digunakan  sebagai  loji,  benteng  ini  pun  dipakai  sebagai tempat  tinggal  orang-orang  Belanda  hingga  tahun  1835.  Kemudian  tidak difungsikan  setelah  benteng  tersebut  terbakar. 21 Meskipun  VOC  bisa  membangun sebuah  benteng  di  Cirebon,  akan  tetapi  berdasarkan  perjanjian  terdahulu,  yaitu Perjanjian  7  Januari  1681  penguasa  Cirebon  (tiga  pangeran  dari  Cirebon)  tidak
19 Ibid. , hlm. 110 20 Inskripsi  pada  batu  peringatan  tersebut  ditulis  dalam  Bahasa  Belanda.  Tulisan  tersebut adalah:
“ Nadat  A o 1681  De  Landen Door  Hulp  Van  De  Generale  Nederlandse  Compage  Van De Overheersers  Bevryd  En  Dezelve  Benevens  De  Dorpers  Op  Haer  Versoek  Onder  Voorn Compage  Genomen  Waeren  Geworden.  Soowerd  Onder  De  Regeringh  Van  Den  Gouv.
Gen. Camphuys Gebouwt Dese Vestingh.”
De Beschermingh.
Lihat E.C. Godee Molsbergen, 2009, Uit Cheribon’s Geschiedenis , diterjemahkan oleh Iwan Satibi, hlm. 6-7. Dalam sumber lain yaitu buku Sejarah Tatar Sunda disebutkan bahwa benteng ini bernama de  Fortrese  de  Beschermingh (Benteng  Perlindungan).  Pejabat  VOC  yang  pertama  menempati benteng  tersebut  adalah  Marten  Samson.  Lihat  Nina  H.  Lubis  dkk, Op.Cit. ,  hlm.  270.  Senada dengan  buku  Sejarah  Tatar  Sunda  dalam  buku  Sejarah  Cirebon  Abad  Ketujuh  Belas  disebutkan bahwa Marten Samson adalah residen Cirebon yang bertugas pada tahun 1685 sampai tahun 1688. Lihat pula Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, Op.Cit. , hlm. 144
21 Ahmad  Hamam  Rochani, 2008, Babad  Cirebon ,  Cirebon:  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kota Cirebon, hlm. 308
TAMADDUN Vol. 4 Edisi 1 Januari – Juni 2016 135
diperbolehkan untuk membuat benteng baik di sekitar perbatasan di darat maupun daerah  pantai  tanpa  pemberitahuan  maupun  izin  dari  pihak  VOC.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  VOC  lebih  banyak  mendapatkan  keuntungan  dari  perjanjian tersebut  daripada  pihak  Cirebon,  di  sisi  lain  Cirebon  telah  dikendalikan kehidupannya oleh VOC.
Semenjak  pengaruh  VOC  mulai  tertanam  di  Cirebon  yaitu  sejak disepakatinya  Perjanjian  7  Januari  1681,  secara  otomatis  ada  perwakilan  pejabat VOC  yang tinggal  di  Cirebon. Sejak tahun 1685 perwakilan pejabat  VOC disebut dengan  residen.  Residen  Cirebon  kemudian  tinggal  di  benteng  pertahanan  yang dibuat  oleh  VOC.  Ia  bertugas  sebagai  penghubung  antara  pemerintah  tinggi  VOC di  Batavia  dengan  para  penguasa  pribumi.  Selain  itu,  ia  pun  bertugas  menangani perselisihan-perselisihan kecil terutama dalam urusan perpindahan penduduk. Lalu apabila terjadi perselisihan juga antara pangeran atau sultan, maka seorang residen harus bisa menyelesaikannya. 22
Kerajaan  Cirebon  pasca  VOC  berhasil  menanamkan  pengaruhnya,  terlebih dalam  hal  kekuasaan  membuat  hak  khusus  seorang  sultan  sepertinya  mulai menghilang.  Di  antara  hak  khusus  seorang  sultan  ialah  sistem  turun  temurun mewariskan tahta kepada keturunannya. Secara politis, hak khusus tersebut  adalah otoritas  sultan  yang  menyerupai  hak  prerogatif.  Tradisi  ini  menjadi  ciri  khusus dalam sistem pemerintahan kerajaan. Pada tahun 1752, VOC menetapkan peraturan tentang pergantian sultan di Cirebon. Ketetapan ini harus ditaati dan dilaksanakan sesuai  dengan  perjanjian-perjanjian  yang  sudah  dilakukan  antara  Cirebon  dengan VOC.  Secara  umum  ketetapan  tersebut  mencakup  dua  hal.  Pertama,  pergantian tahta  berdasarkan  warisan  dari  seorang  ayah  pada  anak  untuk  setiap  raja/sultan. Kedua,  bila  seorang  raja/sultan  wafat  serta  tidak  mempunyai  anak  sebagai keturunan  langsung  (putera  dari  permaisuri),  maka  peranan  dalam  urusan pemerintahan serta penghasilan yang tadinya dimiliki oleh raja/sultan akan dibagi- bagikan  di  antara  sultan-sultan  yang  lain.  Kedua  hal  tersebut  diputuskan berdasarkan pada persetujuan yang sudah ditetapkan oleh VOC. 23
Realisasi  ketetapan  VOC  tersebut  mempunyai  arti  bahwa  putera  mahkota yang memiliki hak mewarisi tahta ayahnya, bisa menjadi sultan apabila ia disetujui oleh  pihak  VOC.  Meskipun  telah  memenuhi  syarat  untuk  meneruskan  tahta ayahnya namun apabila ia tidak disukai dan tidak sesuai dengan kepentingan VOC, maka gugurlah ia menjadi seorang sultan. Hal ini terjadi ketika wafatnya Pangeran Tajularifin  (Sultan  Sepuh  III)  pada  tahun  1753.  Timbullah  kekisruhan  setelah
22 Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, Op.Cit. , hlm. 95-96
23 A.Sobana Hardjasaputra dkk, Op.Cit. , hlm. 120
wafatnya  Sultan  Sepuh  III  karena  dipaksakannya  sistem  baru  yang  menetapkan bahwa suksesi kepemimpinan berdasarkan warisan dari ayah kepada anak masing- masing  sultan  diputuskan  berdasarkan  atas  persetujuan  VOC. 24 Kemudian  pada tahun 1798 pun terjadi hal yang sama. Sebenarnya yang menjadi pengganti Sultan Anom  IV  adalah  Pangeran  Raja  Kanoman  (Pangeran  Surianegara),  akan  tetapi yang  dilantik  menjadi  sultan  ialah  Pangeran  Surantaka.  Pangeran  Surianegara merupakan putera tertua sekaligus putera mahkota, sedangkan Pangeran Surantaka adalah putera Sultan Anom IV dari selir. Ironisnya lagi, Pangeran Surianegara juga dua  adik  kandungnya  yaitu  Pangeran  Kabupaten  dan  Pangeran  Lautan  diusir  dari keraton. 25

## B. Campur Tangan VOC dalam Kebijakan Ekonomi
Dalam  isi  Perjanjian  7  Januari  1681  dapat  diketahui  monopoli  yang dilakukan  oleh  VOC  yaitu  Cirebon  hanya  boleh  menjual  dan  membeli  barang- barang  dari  VOC.  Selanjutnya  komoditi  utama  dari  Cirebon  hanya  boleh  dijual kepada VOC. Komoditi utama Cirebon yaitu lada, tidak boleh dijual kepada siapa pun  dan  hanya  bisa  dijual  kepada  VOC  sesuai  harga  pasar.  Selain  itu,  implikasi berikutnya adalah tidak diberlakukan pembayaran bea cukai kepada barang-barang yang  dibawa  oleh  VOC.  Sebelum  VOC  berhasil  menguasai  Cirebon  melalui Perjanian 7 Januari 1681, siapa pun  yang datang berdagang di  Cirebon dikenakan pajak  oleh  syahbandar.  Namun  setelah  perjanjian  dilakukan,  hal  tersebut  tidak berlaku bagi VOC. Semua barang-barang yang masuk ke Cirebon atau pun barang- barang  yang  diekspor  kembali  di  seluruh  wilayah  Susuhunan  Mataram  tidak dibebankan  pajak.  Akan  tetapi  orang-orang  selain  VOC  yang  membawa  barang masuk atau keluar Cirebon, mereka dikenakan pajak. Syahbandar dan siapa pun itu tidak  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  hal  tersebut.  Ia  hanya  melakukan  apa yang sudah ditetapkan oleh VOC.
Akibat  Perjanjian  7  Januari  1681  ini  Raja  Cirebon  secara  total  tidak  bisa ikut campur dalam hal perdagangan di negaranya. Berdasarkan pada isi perjanjian tersebut para pembeli, pemasok-pemasok kayu dan lain sebagainya yang berdagang dengan  VOC,  membeli  barang-barang  dari  VOC  dan  menjualnya  kembali  di Cirebon harus membayar pajak kepada perwakilan VOC di Cirebon. 26 Tidak peduli jenis  barang  apa  pun  itu,  termasuk  kayu,  garam,  beras,  gula  dan  sebagainya. Keuntungan  yang  besar  dalam  perdagangan  adalah  tujuan  utama  yang  diinginkan
24 Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, Op.Cit. , hlm. 201
25 Ibid. , hlm. 121-122
26 Sumber: Arsip Cirebon No 38.3, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
TAMADDUN Vol. 4 Edisi 1 Januari – Juni 2016 137
oleh VOC. Di sisi lain, penduduk Cirebon dilarang untuk berlayar tanpa surat izin berlayar dari  VOC. Surat  izin  berlayar tersebut  dikeluarkan dari Batavia  atau dari Residen  VOC  yang  ada  di  Cirebon.  Apabila  pada  suatu  saat  tidak  ada  petugas VOC,  maka  diusahakan  agar  raja  tertualah  (Pangeran  Martawijaya)  yang  sudah mendapat surat kuasa dari VOC akan mengeluarkan surat izin berlayar tersebut.
Pada periode pertama tumbuhnya pengaruh VOC di Tatar Sunda (termasuk Cirebon),  mereka  masih  mengupayakan  eksploitasi  tanaman-tanaman  yang dibudidayakan  pada  sistem  kebun.  Sistem  yang  dipakai  ialah  sistem leveransi (penyerahan wajib), dan kontingensi (penyerahan kuota yang sudah ditentukan oleh VOC). Kedua sistem tersebut  dibebankan kepada suatu wilayah berdasarkan pada penaklukan,  perjanjian,  atau  kontrak.  Tanaman  pertanian  yang  dikenai  aturan penyerahan  wajib  dan  penyerahan  kuota  adalah  beras,  cengkih,  pala,  lada,  nila, benang, kopi, dan gula. Lada menjadi tanaman kebun yang mempunyai kedudukan penting  untuk  perekonomian  di  Tatar  Sunda.  Kedudukan  lada  bagi  wilayah  Tatar Sunda  dan  Cirebon  sama  pentingnya  dengan  kedudukan  cengkih  serta  pala  bagi Maluku.  Sejak  awal,  lada  yang  diproduksi  dari  kebun-kebun  dijual  kepada  para pedagang  India  dan  Cina  baru  kemudian  sampai  di  tangan  para  pedagang  Eropa setelah mereka mengetahui jalan laut menuju ke timur. 27
Sementara  itu,  VOC  mulai  mengembangkan  komoditas  perdagangan  baru yang dianggap mempunyai prospek cerah bagi perekonomian Belanda. Komoditas perdagangan  baru  itu  adalah  pembudidayaan  tebu.  Dari  pembudidayaan  tersebut, VOC  akan  menghasilkan  gula  yang  begitu  laku  di  pasaran  perdagangan  Eropa. Pada  awal  perkembangannya  pembudidayaan  tebu  hanya  difokuskan  di  wilayah Batavia  dan  wilayah  sekitarnya,  yaitu  Cirebon  dan  Banten.  Di  Cirebon  tanaman tebu ditanam di tanah-tanah swasta yang penguasanya adalah tuan tanah. Sebagian dari  mereka  beretnis  Cina,  meskipun  ada  pula  yang  beretnis  Eropa.  VOC  juga memberikan  hak  khusus  kepada  tuan  tanah  tersebut  yang  membuat  kedudukan mereka  bisa  disebutkan  sama  dengan  kedudukan  para  bupati.  Berdasarkan  plakat tahun 1750 telah ditentukan bahwa jumlah penggilingan tebu tidak boleh melebihi 88 buah. Penanaman tebu di luar Batavia dilakukan VOC dalam skala kecil. Oleh karena  itu,  penggilingan  tebu  di  Cirebon  hanya  terdapat  5  buah  saja.  VOC memberikan hak khusus untuk wilayah sekitar Batavia agar menjaga kualitas tebu yang didatangkan dari daerah jangan sampai merugikan pabrik penggilingan  yang berada di Batavia. 28
27 Nina H. Lubis dkk, Op.Cit. , hlm. 299-300
28 Ibid. , hlm. 304-305
Telah kita ketahui bahwa politik kolonial VOC dengan sistem pemerintahan tidak  langsung  itu  memang  sejalan  dengan  kepentingannya.  Perubahan  sistem tanam  tanaman  wajib  dari  sistem  bebas  ke  sistem  tanam  paksa  pada  tahun  1723 berakibat  pada  beban  orang  pribumi  menjadi  lebih  berat.  Orang  bumi  adalah mereka  yang memiliki tanah dan  ada  di  bawah  kekuasaan bupati. Berbagai  upaya untuk  menghindari  beban  berat  tersebut  salah  satunya  yaitu  dengan  adanya mobilitas penduduk. Banyak orang bumi meninggalkan kampung halaman mereka. Di  samping  itu,  orang  menumpang  yang  sebelumnya  tidak  dikenai  wajib  tanam karena  bukan  pemilik  tanah,  lalu  mereka  pun  dikenakan  peraturan  tanam  paksa tersebut.  Akan  tetapi,  hal  itu  tidak  membuat  hasil  produksi  menjadi  besar,  sebab semenjak dahulu orang bumi selalu menggunakan bantuan tenaga dari orang yang menumpang. 29
Dalam  hal  tenaga  kerja  untuk  pembudidayaan  serta  pabrik  penggilingan tebu  didapat  melalui  program  kerja  wajib  yang  diberikan  oleh  penguasa  lokal kepada para pemilik pembudidayaan dan pabrik penggilingan tebu. Pada awal abad ketujuh belas, tenaga kerja wajib  yang digunakan berasal dari budak-budak belian dan  orang-orang  Cina.  Menjelang  abad  kedelapan  belas,  tatkala  orang-orang  Cina sedikit demi sedikit mulai menguasai pembudidayaan tebu kebutuhan tenaga kerja wajib diperoleh dari pekerja-pekerja wajib yang didatangkan dari wilayah Priangan dan Cirebon. Jumlah pekerja wajib yang bekerja pada pembudidayaan tebu sekitar 80-70 orang. Mereka diawasi kira-kira oleh 5-6 orang Cina. Hal serupa terjadi juga pada  penanaman  wajib  kopi  yang  mulai  dibudidayakan  pada  akhir  abad  ketujuh belas. 30
Di  Cirebon,  pembudidayaan  tebu  dipraktikkan  di  dalam  desa  persewaan. Desa  persewaan  merupakan  sebuah  desa  yang  dikontrakkan  oleh  pemiliknya kepada  orang  Cina  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Yang  dimaksud  desa  persewaan adalah bukan saja wilayah desanya yang dikontrakkan namun juga penduduk yang berdiam di desa tersebut. Penggilingan tebu di Cirebon diupayakan pengadaannya oleh orang-orang Cina. Mereka mengontrak beberapa desa dalam jangka waktu tiga tahun  serta  mewajibkan  semua  penduduknya  untuk  menanam  tebu.  Proses pembudidayaan  tebu  semuanya  wajib  dilakukan  oleh  penduduk  desa  persewaan mulai dari penanaman, pemotongan, pengangkutan, dan pekerjaan di penggilingan. Para  penduduk  diberi  upah  oleh  si  penyewa  desa  berdasarkan  pada  banyak  atau sedikitnya  air  tebu  yang  dihasilkan.  Selanjutnya  orang-orang  Cina  menyetorkan
29 Sartono  Kartodirdjo,  1987, Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru:  1500-1900  Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I , Jakarta : PT Gramedia, hlm. 244
30 Nina H. Lubis dkk, Op.Cit. , hlm. 306
TAMADDUN Vol. 4 Edisi 1 Januari – Juni 2016 139
gula  yang  sudah  diproduksi  kepada  VOC.  Jumlah  gula  yang  disetorkan  dari Cirebon kepada VOC pada akhir abad kedelapan belas sebesar 50.000 pon. 31
Setelah  tahun  1700  banyak  hasil-hasil  produksi  yang  didatangkan  dari Cirebon oleh VOC ke pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah penguasaannya. Di antara hasil-hasil produksi Cirebon adalah lada, benang-kapas, indigo, gula, dan kopi. Ekspor kopi pertama dari Cirebon terjadi pada tahun 1712. 32 Senasib dengan produksi gula, kopi pun menjadi tanaman yang wajib dibudidayakan di Cirebon.

## C. Kebebasan Manusia Cirebon yang Hilang
Salah  satu  implikasi  dari  Perjanjian  7  Januari  1681  terhadap  kehidupan sosial  di  Kerajaan  Cirebon  adalah  mengenai  diberlakukannya  surat  jalan.  Warga VOC  dan  penduduk  yang  datang  ke  Cirebon,  mereka  harus  memperlihatkan  surat jalannya  kepada  syahbandar  dan  residen  VOC.  Penduduk  Cirebon  dilarang  untuk berlayar tanpa surat izin berlayar dari VOC yang dikeluarkan dari Batavia atau dari residen VOC di Cirebon. Jika pada suatu waktu tidak ada petugas VOC, yang akan mewakili  adalah  raja  tertualah  (Pangeran  Martawijaya/Sultan  Sepuh)  yang  sudah mendapat surat kuasa dari VOC. Dialah  yang akan mengeluarkan surat izin untuk berlayar. Dengan catatan, agar mereka tidak berlayar lebih jauh dari Pulau Bali dan tidak  melewati  Pulau  Kalimantan. 33 Entah  dengan  tujuan  untuk  berdagang  atau sekedar berlayar, penduduk Cirebon tidak diperkenankan berlayar melewati  Pulau Kalimantan,  mereka  hanya  boleh  berlayar  sejauh-jauhnya  hanya  mencapai  Pulau Bali.
Pertumbuhan  Kota  Cirebon  sebagai  pusat  pemerintahan  dan  sebagai  kota pelabuhan  dengan  perkembangan  fasilitas  yang  menyertainya  berpengaruh  pula pada corak kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya. Muncul lapangan kerja baru yang  membutuhkan  tenaga  dan  keahlian  tertentu  di  antaranya  pertukangan  dan pengrajin. Produksi barang-barang dari bahan tanah liat (tembikar) pun ada, hingga sekarang  produksi  tersebut  tetap  lestari  di  daerah  Panjunan.  Di  sisi  lain  terdapat komplek  atau  tempat  pembuat  gong  yang  disebut  daerah  Pagongan.  Berdasarkan hal  tersebut  terdapat  kelompok  masyarakat  baru  yang  tidak  hanya  berprofesi sebagai  nelayan  ataupun petani saja. Di  antara mereka juga ada orang-orang Cina yang ikut serta dalam meramaikan perdagangan di Cirebon. 34
31 Ibid. , hlm. 306-307
32 E.C.  Godee  Molsbergen,  2009, Uit Cheribon’s Geschiedenis ,  diterjemahkan  oleh  Iwan Satibi, hlm. 9
33 Sumber: Arsip Cirebon No 38.3, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
34 Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, Op.Cit. , hlm. 151
Setelah  VOC  berhasil  menduduki  wilayah  Cirebon,  hubungan  sosial  di kalangan  masyarakat  pun  berubah.  Interaksi  sosial  tidak  hanya  terjadi  dalam kegiatan sehari-hari, namun juga terjadi ketika mereka melakukan suatu pekerjaan untuk  kepentingan  VOC.  Seperti  telah  diketahui  mengenai  ketetapan  penanaman wajib  untuk  produksi  gula  dan  kopi  di  Cirebon,  di  situ  jugalah  terjadi  hubungan sosial di antara masyarakat. Di sisi lain, rakyat pun diharuskan mengerjakan kerja rodi.  VOC  mewajibkan  para  penguasa  pribumi  menyetorkan  tenaga  kerja  untuk kepentingan mereka. Para tenaga kerja tersebut diperas tenaganya untuk melakukan perbaikan jalan, pembuatan benteng (loji), dan lain-lain. 35
Selain itu, hubungan antara masyarakat  dengan sultan serta perjabat  tinggi kerajaan  juga  ikut  berubah.  Hubungan  antara  masyarakat  dengan  penguasa  dalam pemerintahan  berupa  kerajaan  berlangsung  dengan  ikatan  feodal-tradisional  yang telah  mendarah  daging  menjadi  sebuah  tradisi.  Kepemimpinan  sultan  lebih condong  pada  pola  kepemimpinan  tunggal  yang  meliputi  semua  aspek  kehidupan masyarakat.  Namun  ketika VOC berhasil  menguasai  Cirebon melalui Perjanjian 7 Januari  1681,  para  sultan  berada  pada  posisi  yang  lemah  karena  menjadi  objek kepentingan  VOC.  Akibatnya  hubungan  yang  terjadi  antara  masyarakat  dengan sultannya terbatas hanya pada kegiatan yang berhubungan dengan acara keagamaan serta  seni  budaya,  seperti  pada  hari  raya  Idul  Fitri,  muludan,  panjang  jimat, pertunjukan kesenian, dan lain-lain. 36
Sekitar  tahun  1700an,  Cirebon  merupakan  kota  besar  untuk  masyarakat pribumi.  Terdapat  rumah-rumah  dibuat  dari  bambu,  namun  ada  juga  yang  dibuat dari papan ataupun batu. Rumah-rumah yang terbuat dari papan atau batu biasanya merupakan dalem para sultan dan ruang tamu pejabat VOC di dalam bentengnya. 37
Tahun  1722,  seorang  Belanda  bernama  Francois  Valentijn  berkunjung  ke Cirebon.  Ia  menerangkan  bahwa  penduduk  Cirebon  berjumlah  sekitar  7.000 keluarga. Apabila setiap keluarga dihitung rata-rata sekitar lima orang, maka jumah penduduk  di  Kota  Cirebon  sekitar  35.000  orang.  Tahun-tahun  selanjutnya  jumlah penduduk  Kota  Cirebon  semakin  bertambah.  Misalnya  pada  tahun  1781, Nederburgh  menaksir  jumlah  penduduk  Kota  Cirebon  sekitar  90.000  orang.  Oleh karena itu, dalam durasi  waktu  lima puluh  sembilan tahun (1722-1781) penduduk Cirebon bertambah sekitar 55.000 orang atau sekitar 933 orang setiap tahunnya. 38
35 A.Sobana Hardjasaputra dkk, Op.Cit. , hlm. 122-123
36 Ibid. , hlm. 124
37 E.C. Godee Molsbergen, 2009, Uit Cheribon’s Geschiedenis , diterjemahkan oleh Iwan Satibi, hlm.  8
38 Nina H. Lubis dkk, Op.Cit. , hlm. 317
TAMADDUN Vol. 4 Edisi 1 Januari – Juni 2016 141
Adanya  VOC  dengan  segenap  pengaruhnya  di  Kerajaan  Cirebon menimbulkan  pro  dan  kontra  di  kalangan  keluarga  keraton.  Di  tengah ketidakberdayaan  penguasa  akibat  Perjanjian  7  Januari  1681,  membuat  salah  satu keluarga keraton bersuara atas situasi dan kondisi yang terjadi. Ia adalah Pangeran Kusumajaya  yang  merupakan  saudara  Sultan  Sepuh  dari  isteri  selirnya.  Pangeran Kusumajaya dikenal sebagai sosok yang menggandrungi ajaran sufi. Ia mengkritik Sultan  Sepuh  dan  Sultan  Anom  yang  menghendaki  peniruan  pola  perilaku,  cara hidup  dan  infrastruktur  asing  yang  dibawa  oleh  pejabat  VOC.  Kritikan  tersebut berimbas  pada  pengusiran  Pangeran  Kusumajaya  dari  lingkungan  keraton. Kemudian  Pangeran  Kusumajaya  melakukan  pemberontakan,  namun  berhasil ditumpas  oleh  pihak  keraton  yang  diboncengi  oleh  VOC.  Adanya  peristiwa  ini menimbulkan pudarnya kharisma yang dimiliki keraton, situasi ini pun tidak disia- siakan begitu saja oleh VOC. 39
Pada  tahun  1702,  VOC  mengeluarkan  sebuah  peraturan  baru.  Hal  ini dilatarbelakangi  dengan  timbulnya  kesadaran  dari  VOC  terhadap  potensi  para tokoh agama yang mungkin akan membuat kekacauan terhadap kekuasaan mereka. Fokus  VOC  juga  tertuju  pada  lembaga  pendidikan  Islam  yang  berada  di  keraton atau  yang  berada  dalam  pengelolaan  pihak  keraton  beserta  keluarganya.  Untuk mengantisipasi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  itu,  VOC  memutuskan  untuk merontokkan  fungsi  tradisional  keraton  sebagai  pusat  studi  agama  Islam.  Di samping  itu  VOC  juga  tidak  memperbolehkan  semua  bentuk  kegiatan  belajar mengajar  Agama  Islam  di  keraton.  Adanya  larangan  tersebut  menandakan  bahwa VOC  ingin  keraton  hanya  berfungsi  sebagai  rumah  bagi  penguasa  lokal.  Dengan demikian runtuh sudah legitimasi  kerajaan  yang  sejak awal  dibangun para pendiri Kerajaan Cirebon yaitu sebagai pusat studi dan dakwah Islam di wilayah Cirebon. 40
Sikap  tidak  suka  terhadap  berkuasanya  VOC  di  Cirebon  ditunjukkan  juga oleh salah satu pejabat keraton. Dia adalah seorang qadhi di Kerajaan Cirebon juga seorang da’i Islam yang dikenal dengan nama Mbah Muqoyyim. Ia menanggalkan jabatannya  di  Kerajaan  Cirebon  kemudian  keluar  dari  keraton.  Kemudian  ia membangun  sebuah  pesantren  yang  letaknya  sejauh  12  Km  dari  pusat  keraton. Wilayah  yang  dipilih  Mbah  Muqoyim  bernama  Cimarati,  Daun  Sela  di  samping sungai  yakni  500  meter  sebelah  utara  dari  Pondok  Pesanten  Buntet  sekarang.  Di sana,  ia  mengajarkan  Agama  Islam  kepada  para  santrinya.  Selain  itu,  ia  pun
39 Didin  Nurul  Rosidin,  2014, Ulama  Paska  Sunan  Gunung  Jati:  Studi  Atas  Sejarah  dan Jaringan  Intelektual  Islam  Cirebon  (Abad  16-18) ,  Jurusan  Sejarah  Peradaban  Islam  Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hlm. 62
40 Ibid ., hlm. 62-63
mengajarkan  ilmu  ketatanegaraan  yang  merupakan  salah  satu  keahliannya. Pengajaran  yang  diberikan  Mbah  Muqoyim  membuat  para  santri  juga  masyarakat di  sekitarnya  sadar  dengan  kondisi  yang  terjadi  akibat  penguasaan  VOC  yang kemudian berlanjut dengan penjajahan oleh pemerintahan Belanda. 41
Keberadaan  VOC  di  Cirebon  dengan  segala  kebijakannya  membuat penderitaan  di  tengah  masyarakat.  Adanya  kewajiban  kerja  rodi  bagi  kepentingan VOC  maupun  penguasa  setempat,  ditambah  juga  bagi  kepentingan  orang-orang Cina  membuat  masyarakat  kesusahan  dan  menderita.  Tenaga  serta  waktu  yang dimiliki  masyarakat  habis  tersita.  Ketika  ada  kebijakan  desa  persewaan,  banyak sekali  desa  yang  disewakan  berikut  penduduknya  kepada  orang-orang  Cina. Ditambah lagi berbagai pajak yang harus dibayar masyarakat. Semua itu membuat masyarakat  yang  susah  semakin  susah,  banyak  masyarakat  yang  tidak  sanggup memenuhinya sehingga mereka selalu dikejar-kejar bahkan sampai dibunuh. 42
Kesusahan  akibat  kerja  rodi  ditambah  lagi  dengan  terjadinya  kelaparan, wabah  penyakit,  dan  emigrasi  penduduk  khususnya  di  abad  kedelapan  belas. Kelaparan  terjadi  karena  banyak  faktor  di  antaranya  padi/beras  yang  dimonopoli oleh VOC, lahan untuk menanam padi semakin berkurang karena adanya kebijakan tanam tanaman wajib seperti untuk produksi gula dan kopi, serta waktu masyarakat sudah habis untuk kerja wajib sehingga tidak ada waktu untuk menanam padi dan palawija.  Tanah-tanah  desa  dikontrakkan  kepada  orang-orang  Cina  khususnya  di wilayah Palimanan dan sekitarnya. Semua penderitaan tersebut membuat ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Di sisi lain merebaknya wabah penyakit disebabkan oleh  kondisi  kota  yang  tidak  sehat.  Banyak  sampah  dibiarkan  membusuk  dan kanal-kanal  mengering  sehingga  menimbulkan  genangan  air  yang  bisa  menjadi sarang nyamuk. Kondisi tersebut terjadi khususnya di sekitar pelabuhan. Bisa jadi perpindahan  penduduk  ke  daerah  lain  dilakukan  oleh  penduduk  yang  tinggal  di kawasan  tersebut. 43 Dalam  sumber  lain  disebutkan  bahwa  tahun-tahun  bencana kelaparan  dan  wabah  penyakit  terjadi  pada  tahun  1719,  1721,  1729,  1756,  1757, 1773, 1775, 1776, 1779, dan 1812. 44
Sepanjang VOC berkuasa di Cirebon selama itu juga raja beserta rakyatnya bekerja  dan  mengabdi  untuk  VOC.  Ditandatanganinya  Perjanjian  7  Januari  1681
41 Nuril  Lizah,  2012, Perjuangan  Mbah  Muqoyyim  (1689-1750)  dalam  Menyebarkan Agama  Islam  di  Buntet  Pesantren  Kecamatan  Astanajapura  Kabupaten  Cirebon ,  Skripsi  Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dakwah Ushuluddin IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon: Tidak Diterbitkan, hlm. 53-55
42 Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, Op.Cit. , hlm. 202
43 A.Sobana Hardjasaputra dkk, Op.Cit. , hlm. 126-128
44 Zaenal Masduqi, Op.Cit. , hlm. 31
TAMADDUN Vol. 4 Edisi 1 Januari – Juni 2016 143
ternyata  membawa  implikasi  pada  kehidupan  politik,  kehidupan  ekonomi,  dan kehidupan  sosial  di  Kerajaan  Cirebon.  Implikasi  tersebut  kebanyakan  membawa kesengsaraan  bagi  rakyat,  namun  dari  beberapa  sisi  masyarakat  belajar  dari perubahan-perubahan yang terjadi.
Akhirnya,  pada  tanggal  31  Desember  1799  VOC  dibubarkan.  Keputusan VOC  dibubarkan  dikarenakan  berbagai  penyebab.  Pertama,  sifat  VOC  sebagai organisasi  dagang  untuk  memerintah  wilayah  yang  luas  sudah  tidak  bisa dipertahankan  lagi.  Kedua,  terjadi  korupsi  di  tubuh  VOC.  Ketiga,  terjadinya persaingan  berat  dengan  kongsi-kongsi  dagang  negara  lain.  Keempat,  VOC  terus menerus  terlibat  peperangan  sehingga  banyak  biaya  yang  harus  dikeluarkan. Terakhir,  banyak  terjadi  bentrokan  dan  penyelundupan  karena  terlalu  lama mempertahankan  monopoli. 45 Sejak  saat  itu  secara  hukum  VOC  sudah  tidak  lagi berkuasa  di  Cirebon,  namun  pengaruhnya  masih  tetap  terasa  dan  terus  belanjut hingga kekuasaan beralih pada pemerintah Hindia-Belanda.

## KESIMPULAN
Perjanjian  7  Januari  1681  adalah  sebuah  perjanjian  persahabatan  yang ditandatangani  pada  tanggal  7  Januari  1681  di  Kerajaan  Cirebon.    Perjanjian tersebut  dilakukan antara tiga pangeran dari Cirebon  yaitu Pangeran Martawijaya, Pangeran  Kartawijaya,  dan  Pangeran  Wangsakerta  (ketiganya  merupakan  putera dari  Panembahan  Girilaya)  dengan  VOC.  Perjanjian  ini  dilatar  belakangi  karena perebutan kekuasaan di  antara ketiga pangeran, untuk meredam terjadinya konflik maka disepakatilah sebuah perjanjian. Versi lain menyebutkan bahwa perjanjian ini dilakukan  karena  Cirebon  bersama  Banten  hendak  menyerang  Sumedang, kemudian  pihak  Sumedang  meminta  bantuan  kepada  VOC.  Setelah  itu  VOC mengirim  utusannya  ke  Cirebon  untuk  mengadakan  kesepakatan-kesepakatan melalui  sebuah  perjanjian.  Perjanjian  ataupun  kontrak  merupakan  salah  satu  cara VOC untuk menanamkan pengaruhnya terhadap suatu wilayah.
Perjanjian  7  Januari  1681  berimplikasi  pada  semua  lini  kehidupan  di Kerajaan Cirebon. Implikasi perjanjian tersebut lebih terasa pada kehidupan politik, ekonomi,  dan  sosial  di  Kerajaan  Cirebon.  Bidang-bidang  kehidupan  tersebut setelah  dilakukannya  perjanjian  menjadi  berubah.  Implikasi  dalam  kehidupan politik ditandai dengan melemahnya kekuasaan politik di Kerajaan Cirebon. VOC selalu  ikut  campur  dalam  setiap  kebijakan  dan  terus  menerus  mempersempit kekuasaan  para  Sultan  Cirebon.  Selanjutnya  dalam  kehidupan  ekonomi,  VOC selalu  campur  tangan  dalam  setiap  kebijakan  ekonomi  yang  tujuannya  untuk
45 G. Moedjanto, Op.Cit. , hlm. 17
mendapatkan  keuntungan  sebesar-besarnya.  Sedangkan  dalam  kehidupan  sosial, kebebasan dasar manusia Cirebon menjadi hilang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Arsip
Naskah Perjanjian 7 Januari 1681. Sumber: Arsip Cirebon No 38.3, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

## Buku
Atja.  1986. Carita  Purwaka  Caruban  Nagari  Karya  Sastra  Sebagai  Sumber Pengetahuan  Sejarah. Bandung:  Proyek  Pengembangan  Permuseuman
Jawa Barat.
Hardjasaputra,  A.Sobana,    dkk.  2011. Cirebon  dalam  Lima  Zaman  (Abad  ke-15
Hingga  Pertengahan  Abad  ke-20) .  Bandung:  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Iskandar, Yoseph dkk. 2000. Negara Gheng Islam Pakungwati Cirebon . Bandung: Padepokan Sapta Rengga.
Kartodirdjo,  Sartono.  1987. Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru:  1500-1900  Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I . Jakarta : PT Gramedia.
Lubis,  Nina  H.,  dkk.  1956. Sejarah  Tatar  Sunda  Jilid  1 .  Bandung:  Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
Lombard,  Denys.  1996. Nusa  Jawa:  Silang  Budaya  Kajian  Sejarah  Terpadu . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Masduqi, Zaenal. 2011. Cirebon dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial. Cirebon: Nurjati Press.
Moedjanto, G. 1988. Indonesia Abad ke-20 Jilid I . Yogyakarta: Kanisius. Molsbergen,  E.C.  Godee.  2009. Uit Cheribon’s Geschiedenis ,  diterjemahkan  oleh Iwan Satibi.
Rochani, Ahmad Hamam. 2008. Babad Cirebon . Cirebon: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.

## Skripsi & Laporan Penelitian
Lizah, Nuril. 2012. Perjuangan Mbah Muqoyyim (1689-1750) dalam Menyebarkan Agama  Islam  di  Buntet  Pesantren  Kecamatan  Astanajapura  Kabupaten
TAMADDUN Vol. 4 Edisi 1 Januari – Juni 2016 145
Cirebon .  Skripsi Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dakwah Ushuluddin IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Cirebon: Tidak Diterbitkan. Rosidin, Didin Nurul. 2014. Ulama Paska Sunan Gunung Jati: Studi Atas Sejarah dan  Jaringan  Intelektual  Islam  Cirebon  (Abad  16-18) .  Jurusan  Sejarah Peradaban  Islam  Fakultas  Ushuluddin  Adab  Dakwah  IAIN  Syekh  Nurjati Cirebon.
Tim  Peneliti  Jurusan  Sejarah  Fakultas  Sastra  UNPAD.  1991. Sejarah  Cirebon Abad Ketujuh Belas . Bandung: Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Barat.
146 TAMADDUN Vol. 4 Edisi 1 Januari – Juni 2016