## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 06 | Nomor 02 | Desember 2022 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Praktek  Mudharanah  antara  Punggawa  dan  Posasi  dalam Tinjauan Hukum Islam di Pantai Bahari Polewali Mandar
Muh. Nusur 1 , Rahmah Muin 2
1 Muh. Nusur│muhammad.nusur@mail.unasman.ac.id
2 Rahmah Muin

## Abstrak
Sistem bagi hasil (mudharabah) ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana yang meyertakan modal (punggawa) dan pihak lain sebagai pengelola (posasi) yang memiliki  keahlian  dan  manajemen  sehingga  tercapai  tujuan  perekonomian.  Apabila terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah ‘Praktek Mudharabah Antara Punggawa dan Posasi dalam Tianjuan Hukum Islam Pantai Bahari Polewali Mandar. Tujuan dari penelitian ini yakni Praktek mudharabah dan tinjauan hukum Islam antara punggawa dan posasi di pantai Bahari  Polewali  Mandar  berdasarkan  Alquran,  hadist,  dan  Ijma.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  ini,  yaitu: Pendekatan syar’i, pendekatan ekonomi, dan pendekatan sosiologi.  Sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung turut serta dilokasi tempat pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  praktik  bagi  hasil  yang  dilaksanakan  yaitu  didasarkan  atas  perhitungan  berapa pemasukan  dan  berapa  ongkos  yang  dikeluarkan,  Adapun  nisbahnya  yaitu  50%  untuk pemilik  barang  dan  50%  untuk  pengelola.  Hal  ini  didasarkan  atas  Firman  Allah  SWT dalam  Q.S  An  Nisa  /4:58.
ِساَّنلا  َنْيَب  ْمُتْمَكَح  اَذِا َو ِلْدَعْلاِب  ا ْوُمُكْحَت   ْنَا “….Dan  apabila  kamu menetapkan  hukum  diantara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil. Sebagai kesimpulan bahwa akad  yang dilakukan pemilik barang dan nelayan adalah perjanjian dengan lisan sesuai adat secara turun temurun. Sistem bagi hasil nelayan di Lingkungan Ujung Baru, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar hukumnya mubah karena sudah sesuai dengan prinsip syari’ah .
Kata Kunci: Hukum Islam; Mudharabah ; Posasi ; Punggawa
Mudharanah  Practices  between  Punggawa  and  Posasi  in  a  Review  of  Islamic Law at the Polewali Bahari Beach

## Abstract
This profit-sharing system (mudharabah) is a form of cooperation between the party  providing  funds  who  include  capital  (punggawa)  and  other  parties  as managers (posasi) who have expertise and management so that economic goals are achieved. If there is a profit, it will be divided according to the agreement. The  problem  in this  study  is the  'Practice  of  Mudharabah  Between  Punggawa and  Posasi  in  Tianjuan  Islamic  Law  at  Pantai  Bahari  Polewali  Mandar.  The purpose of this study is the practice of mudharabah and review of Islamic law between punggawa and posasi on the Bahari Polewali Mandar beach based on the Koran, hadith, and Ijma. The type of research used is descriptive qualitative with  this  research  approach,  namely:  the  syar'i  approach,  the  economic approach,  and  the  sociological  approach.  Data  sources  in  this  research  are primary data sources and secondary data sources. The data collection technique in  this  study  is  using  field  research  techniques,  namely  research  that  directly participates in the location where the program is implemented. The results of the study show that the profit-sharing practice implemented is based on calculating how much income and how much costs are incurred. The ratio is 50% for the owner of the goods and 50% for the manager. This is based on the Word of Allah SWT in Q.S An Nisa / 4:58: ِلْدَعْلاِب ا ْوُمُكْحَت  ْنَا  ِساَّنلا َنْيَب ْمُتْمَكَح اَذِا َو “….And  when  you  make laws  among  people,  so  that  you  judge  fairly.  In  conclusion,  the  contract  made  by  the owner  of  the  goods  and  the  fisherman  is  an  oral  agreement  in  accordance  with  the traditions  passed  down  from  generation  to  generation.  The  profit-sharing  system  for fishermen in Ujung Baru Environment, Polewali District, Polewali Mandar Regency is legally permissible because it is in accordance with sharia principles.
Keywords: Islamic Law; Mudharabah; Posasi; Retainer

## PENDAHULUAN
Mudharabah merupakan  akad  kerja sama  antara  pemilik  dana  ( shahibul maal )  dan  pengelola  dana  ( mudharib ) dengan  pembagian  keuntungan  atas dasar nisbah bagi  hasil  sesuai  yang kesepakatan, sedangkan kerugian finansial  hanya  ditanggung  pemilik dana.  Dalam mudharabah seluruh kerugian  ditanggung shahibul  maal ,
kecuali jika kerugian tersebut disebabkan mudharib seperti kecurangan,  penyelewengan,  ataupun penyalahgunaan dana. Tinggi rendahnya pendapatan  bagi  hasil  bergantung  dari
pengelola  dana  dalam  memaksimalkan usaha  yang  dijalankannya.  Pemilik modal  mempercayakan  dananya  untuk usaha  guna  mencapai  keuntungan  yang maksimal (Bahri, 2022)
Mudharabah adalah  akad  kerja sama  usaha  antara  dua  pihak,  dimana pihak pertama ( shahibul maal ) menyediakan seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya
menjadi  pengelola.  Keuntungan  usaha secara  mudharabah  dibagi  menurut kesepakatan  yang  dituangkan  dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
kerugian  itu  bukan  akibat  kelalaian  si pengelola (Masse, 2010)
Menurut  Dinas  KKP  (HANS AGUNG  PASAK,  2017)  Kabupaten Polewali  Mandar  adalah  salah  satu wilayah  pesisir  yang  memiliki  potensi sumberdaya  alam  yang  menarik  untuk dikembangkan dalam kegiatan ekowisata  pesisir  dan  laut.  Secara administrasi Kabupaten Polewali
Mandar berada di bawah pemerintahan daerah  Provinsi  Sulawesi  Barat  yang mempunyai luas wilayah 2.022,30 km2. dengan  panjajng  garis  pantai  89,07  km dan luas perairan 869,21 km. Karena itu tidaklah mengherankan apabila aktifitas sehari-hari masyarakatnya sebagai nelayan. Masyarakat  nelayan  merupakan sebutan  yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang bermukim diwilayah  pesisir  dengan  aktivitas mengesploitasi, mengelola,
dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan perairan  yang  bersifat  milik  semua orang sebagai poros tumpu kehidupan sangat ditentungan oleh musim, rentan terhadap  degradasi  ekosistem,  dan gejolak  sosial  ekonomi.(Windasai  et al., 2021)
Nelayan dibedakan atas tiga
kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan  dan  nelayan  perorangan.  Dari ketiga  jenis  nelayan  tersebut,  nelayan buruh dan nelayan perorangan merupakan  yang  memiliki  pendapatan yang relatif rendah dan jumlah mayoritas, sehingga citra tentang kemiskinan  melekat  pada  kehidupan nelayan yang sesungguhnya merupakan
suatu  ironi,  mengingat  Isndonesia merupakan  negara  yang  memiliki wilayah  laut  yang  luas,  lebih  luas  dari wilayah  darat  .  Hal  ini  juga  dilakukan oleh masyarakat Polewali Mandar yang melakukan starategi untuk memperoleh pendapatan yang lebih menguntungkan, misalnya nelayan yang memiliki modal namun  tidak  mampu  mengelolanya sendiri.  Disisi  lain,  ada  pula  nelayan yang  tidak  memiliki  modal  namun memiliki  kemauan  untuk  bekerja.  Hal ini  yang  mendorong  terjadinya  kerja sama  antara  nelayan (posasi) dan pemilik  modal (punggawa) untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dalam pengelolaan  modal  usaha  perikanan laut, punggawa mencari  dan  merekrut keluarga, kerabat atau warga sekampung  yang  merupakan  nelayan individu (posasi) tapi kurang terpenuhi dalam  hal  permodalan  untuk  dijadikan buruhnya. Nelayan (posasi) mengikatkan  diri  kepada  pemodal (punggawa) . Penetapan aturanpun dilakukan setelah kesepakatan dari dua belah pihak dan di anggap menguntungkan satu sama lain.

## METODE PENELITIAN
Penelitian kualitatif umum dan pada dasarnya  dipergunakan  dalam  dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dalam aturan kajian mikro. Terutama berkaitan dengan  pola  dan  tingkah  laku  manusia ( behavior ) dan apa yang dibalik tingkah laku tersebut yang biasanya sulit untuk diukur  dengan  angka-angka.  (Harahap, 2020)  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini,  yaitu : Pendekatan
syar’i melalui pendekatan hukum Islam berdasarakan aturan-aturan yang berlaku  berupa  Al-Qur’an,Hadis,  Ijma,
Qiyas  dan  pandangan  para  Ulama, (Muin,  2021)  pendekatan  ekonomi adalah suatu pendekatan dalam masyarakat  dimana  terjadi  proses kegiatan  ekonomi  dan  pendekatan sosiologi  yaitu  untuk  melihat  suatu keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat agar mendapatakan fakta di lapangan.
Sumber  data  dalam  penelitian  yaitu sumber  data  primer  adalah  data  yang diperoleh  langsung  dari  objek  yang diteliti  (narasumber)  dan  sumber  data sekunder  yaitu  data  yang  telah  lebih dahulu  dikumpulkan  dan  dilaporkan oleh  orang  diluar  dari  peneliti  sendiri, walupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya  adalah  data  yang  asli.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik filed  research (penelitian  lapangan) yaitu  penelitian  yang  langsung  turut serta  dilokasi  tempat  pelaksanaan program.  Teknik  pengumpulan  data berupa Observasi, wawancara, dokumentasi.(Prasanti,  2018)  Teknik pengolahan data dimulai dengan menelaah  seluruh  data  yang  tersedia dari  berbagai  sumber,  baik  data  hasil wawancara,  pengamatan  yang  sudah dituliskan  dalam  catatan  lapangan dilokasi  penelitian,  dokumen  pribadi, dokumen resmi,  gambar, foto, dan lain sebagainya.  Pada  hakikatnya  analisis data  adalah  kegiatan  untuk  mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan
mengkategorikannya sehingga diperoleh  suatu  temuan  berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.
Melalui  serangkaian  aktivitas  tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa
disederhanakan  untuk  akhirnya  bisa dipahami  dengan  mudah (Murdiyanto, 2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktek Mudharabah Antara Punggawa dan Posasi di Lingkungan
Ujung  Baru,  Kelurahan  Polewali, Kecamatan Polewali Mandar
Mudharabah  adalah  suatu  akad dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai  pemodal,  sedangkan  pihak kedua  sebagai  pelaksana  usaha,  dan keuntungan  yang  diperoleh  dibagi antara mereka berdua dalam prosentase yang  telah  disepakati  antara  keduanya (Amalia, 2017)
Berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan  wawancara  kepada  kedua pihak yang terlibat, maka dalam hal ini menurut  pengamatan  peneliti  bahwa proses yang dilakukan oleh masyarakat Ujung Baru itu adalah proses kerja sama dalam  berbisnis.  Dengan  kata  lain, mereka  melalukan  sistem  bagi  hasil dengan saling membantu satu sama lain agartalisilahturahmi mereka tidak terputus  dan  tetap  terjaga  seperti  yang dilakukan oleh para orang tua terdahulu.
Dari  penelitian  yang  dilakukan, sesuai hasil wawancara dengan pemilik modal  dan  pengelola,  yaitu  Sapriadi, Burhan,
Ramadhan, Syahrul, Muhammad, Zulfikar, Fitrah, dan Irwan

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
menunjukkan  adanya  kerja  sama  yang sejak  lama  dilakukan  antara  pemilik modal  dengan  pengelolah  bagang. Adapun  yang  menjadi  pemilik  modal adalah Sapriadi, sedangkan pengelolanya yaitu Ramadhan, Syahrul, Muhammad, Zulfikar, Fitrah, dan Irwan. Disamping  itu  perjanjian  di  lakukan sebatas lisan dengan sistem kepercayaan. Penelitian ini dimulai dari wawancara  yang  dilakukan  dengan pemilik  modal.  Nasumber  pertama adalah  Bapak  Sapriadi  mengatakan bahwa:
“Perjanjian bagi hasil nelayan karena ingin  tolong-menolong  dikarenakan faktor ekonomi dan saya menggunakan perjanjian  dengan  nelayan  itu  secara lisan,  semuanya  berdasarkan  tradisi turun  temurun.  Untuk  ikut  menjadi nelayan  dia  kerumah  bermohon  agar turut  serta  mencari  ikan  di  laut,  jadi kalau kurang personal saya terima, tapi kalau  cukup  maka  saya  tidaktidak terima, dan sudah tidak di jelaskanbagaimana sistem bagi hasilnya  karena  rata-rata  sudah  tahu aturannya.
Narasumber  kedua  adalah  Bapak Burhan,  saat  ditanya  tentang  latar belakang mengapa dia melakukan kerja sama, beliau menjawab bahwa:
“Asal mula terjadinya suatu kerjasama bagi  hasil  nelayan  ialah  banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, yang notabe adalah putusnya sekolah anak-anak diusia dini,
jadi  mereka  tidak  bisa  mendapatkan pekerjaan  seperti  perkantoran  atau perusahaan  karena  ijasahtidak  sesuai dengan persyaratan.
Demikian halnya pendapat
Ramadhan  yang  berprofesi  sebagai nelayan bahwa:
“Itu  perjanjian  yang  punya  bagang perjanjian  lisan  saja,  jadi  kalau  ada nelayan  mau  pergi  ma’bagang,  maka dia datang di rumahnya. Dan bertanya kepada sipemilikbagang: apakah kosong  orang  di  bagangnya?Kalau tidak  ada  lowongan,  maka  tidak dimasukkan dalam anggota bagangnya.” Pendapat Muhammad yang berprofesei sebagai nelayan mengatakanbahwa:
“Itu  dia  kerjasamanya  melalui  lisan, pergikito  ketemu  sama  yang  punya bagang  bilang  mauki  ikut  pergi ma’bagang,  kalau  ada  lowongan langsung diterima, tapi kalau tidak kita bersabar.”
Pendapat diatas menyatakan bahwa dalam melakukan praktek mudharabah antara Punggawa dan posasi ,  mereka  menggunakan  bentuk akad dengan lafaz atau perkataan sesuai dengan  tradisi  turun  temurun  tanpa adanya  perjanjian  tertulis.  Dan  isi perjanjian  tidak  lagi  dijelaskan  kepada nelayan pada saat nelayan mendaftarkan diri  karena  mereka  sudah  mengetahui tentang  isi  perjanjian  tersebut.  Hal  ini sejalan  dalam  kaidah  fiqih  yang mengatakan:
ُُ َّ للّا ُه َر َظ َحا َما َّ لإا َهْن ِم ُر َظ ْح ُ يا َ لِتا َدا َعْلايِفُل ْص َ أ ْ لا َو
Artinya:
Adat  istiadat  atau  kebiasaan  yang masyhur  dan  baik,  ditetapkan hokum didalamnya.
Adapun  waktu  mendaftarkan  diri pada  pemilik  bagang  tidak  hanya ditempat  dan  waktu  tertentu,  tetapi  di
mana  saja  nelayan  secara  pribadi bertemu  dengan  pemilik  bagang,  maka akan  menyampaikan  langsung  kepada pemilik  bagang  untuk  ikut  menjadi nelayan. Masyarakat yang ingin bergabung  dalam  kerja  sama  nelayan dan  pemilik  bagang  di  Lingkungan Ujung  Baru,  Kelurahan  Polewali, Kecamatan Polewali Mandar datang ke rumah pemilik bagang menawarkan diri untuk  bergabung  menjadi  nelayan,  dan tentunya  mereka  sudah  mengetahui sebelumnya tentang isi perjanjian yang digunakan  pada  sistem  bagi  hasil nelayan dan pemilik bagang tersebut.Sebagaimanahalnyadikatakan oleh  Fitrah  yang  merupakan  salah  satu nelayan  di  Lingkungan  Ujung  Baru, Keluarahan Polewali, Kecamatan Polewali Mandar: “Kalau  mauka  pergi  ma’bagang pergika tanyai yang punya bagang saya ikuti  bilang  mauka  ikut  ma’bagang  di bagangta. Terus kutau mi juga bagaimana caranya bagi hasil itu yang punya  bagang,  jadi  tidak  na  jelaskan maka lagi, karena kutau semuami” Selanjutnya Sapriadi yang berprofesi  sebagai  pemilik  bagang mengatakan:
“Rata-rata kalau datang di rumah tidak adaji  yang  ditanyakan  yang  begituan, karena yang ikut itu rata-rata nelayan ji juga  yang  dari  dulunya  sudah  tau bilang begitu aturannya”
Pada  saat  kesepakatan  antara pemilik  bagang  dan  nelayan  akan dilakukan maka pemilik bagan mengumpulkan  semua  nelayan  yang sudah mendaftarkan diri untuk membahas  isi  kesepakatan  dalam  bagi hasil  yang  mereka  lakukan  secara
bersama-sama.  Adapun  yang  lebih menarik  sebagai  nelayan  bahwa  setiap yang  ikut ma’bagang jika  ada  acara keluarga nelayan tersebut seperti: acara aqiqah,  acara  perkawinan,  atau  acara mapattamma ,  biasa  pemilik  bagang menyumbang  1  gabus  atau  1  termos untuk keluarga nelayan tersebut, karena inilah yang biasanya mereka lakukan di
Lingkungan Ujung Baru. Seperti yang diungkapkan oleh
Ramadhan  yang  berprofesi  sebagai nelayan bahwa:
“Ada  semuaki  dia  kumpul  kalau  mau dibikin perjanjiannya, datang semua mi itu  orang  yang  mendaftar  mau  jadi nelayan  to,  dijelaskan  semua  mi  juga bagaimana  bagi  hasilnya  sama  yang lainnya mi”
Sama  halnya  yang  dikatakan Zulfikar  yang  juga  beprofesi  sebagai nelayan bahwa:
“Kalau mau dibikin perjanjiannya ada semuaki  kumpul,  dijelaskan  cara  bagi hasilnya  50%  untuk  yang  punya bagang, 50% lagi buat dibagi yang ikut di  bagang,  dijelaskan  juga  setiap  naik bulan harus tutup buku baru bagi hasil”
Berdasarkan pendapat diatas, bahwa sistem bagi hasil yang digunakan sudah  sesuai  dengan  Hukum  Islam dimana  tidak  terjadi  pendzoliman diantara  kedua  belah  pihak  walaupun bentuk  akad  yang  dilakukan  oleh nelayan dan pemilik bagang di Lingkungan  Ujung  Baru,  Kelurahan Polewali,  Kecamatan  Polewali  Mandar berupa perjanjian secara lisan.
Setelah  itu,  nelayan  dan  pemilik bagang  lalu  kumpul  bersama pada  saat kesepakatan akan dibuat, dimana pemilik bagang menjelaskan tentang isi

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
perjanjian kepada nelayan seperti modal yang  dipakai  untuk  pergi  melaut  dan lain-lain.  Walaupun  kebanyakan  dari mereka sudah mengetahui isi perjanjiannya,karena  sudah  masyhur dimasyarakat,  tetapi  akan  diperjelas kembali  pada  saat  mereka  berkumpul untuk  menghindari  kekeliruan  antara pemilik bagang dan nelayan.
Perjanjian  dalam  bahasa  Arab diistilahkan  dengan mu’ahadahittifaq , yaitu  akad  atau  kontrak  yang  diartikan sebagai  suatu  perbuatan  kesepakatan antara  seseorang  atau  beberapa  orang lainnya  untuk  melakukan  sesuatu perbuatan  tertentu.  Perbuatan  dua orang/  pihak  atau  lebih  yang  saling berjanji  untuk  melakukan  semisal memberikan  sesuatu,  maka  para  pihak tersebut sudah mengikatkan diri kepada Allah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan dimensi tersebut maka saat interaksi  terjadi  norma  ikut  mengatur
dan merekayasa agar masyarakat
mengikuti norma tersebut.(Gemala Dewi, 2018) Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah sebagai berikut:
a. Tidak  menyalahi  hukum  syari’ah yang disepakati adanya.
Maksudnya bahwa perjanjian
yang  diadakan  oleh  para  pihak  itu bukanlah  perbuatan  yang  bertentangan dengan  hukum  atau  perbuatan  yang melawan  hukum  syari’ah,  sebab perjanjian  yang  bertentangan  dengan hukum  syari’ah  adalah  tidak  sah,  dan dengan  sendirinya  tidak  ada  kewajiban bagimasing-nasing pihak untuk
menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut,  atau  dengan  kata  lain  apabila isi  perjanjian  merupakan  perbuatan yang  melawanhukum  syari’ah,  maka perjanjian  diadakan  dengan  sendirinya batal secara hukum.
b. Harus  sama-sama  ridha  dan  ada pilihan. Maksudnya perjanjian yang diadakan  oleh  para  pihak  haruslah didasarkan  kepada  kesepakatan  kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha /rela  akan  isi  perjanjian  tersebut, atau dengan kata lain harus merupakan kehendak  bebas  oleh  masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak  yang  lain,  dengan  sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai  kekuatan  hukum  apabila tidak  didasarkan  kepada  kehendak bebas  pihak-pihak  yang  mengadakan perjanjian.
c. Harus jelas dan gamblang; Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas dan terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman  diantara  para  pihak tentang apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian tersebut.
Bentuk  akad mudharabah jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:
a. Prinsip Tauhid
Tauhid dalam bahasa arab adalah mashdar  dari wahhada  yuwahhidu tauhid artinya menjadikan satu, menunggalkan dan meniadakan
bilangan  darinya.  Sedangkan  tauhid dalam  arti  istilah  adalah  meniadakan yang  setara  bagi  zat  Allah,  dalam  sifat dan  perbuatan-Nya,  serta  menafikan sekutu dalam menuhankan dan menyembahnya, Allah berfirman dalam surat al-ikhlas ayat 1- 4.(Lubis, 2019)
Bentuk  akad  yang  digunakan dalam  sistem  bagi  hasil  nelayan  dan pemilik  bagang  di  Lingkungan  Ujung Baru,  Kelurahan  Polewali,  Kecamatan Polewali  Mandar  berupa  perjanjian secara  lisan  sebagaimana  adat  turun temurun  mereka.  Selain  itu,  mereka yang  terlibat  dalam  perjanjian  tersebut kebanyakan  dari  kerabat  dekat  dan warga sekampung yang tentunya mereka sudah saling percaya. Menyangkut apa yang telah diperjanjikan,  masing-masing  pihak haruslah  saling  menghormati  terhadap apa  yang  telah  mereka  perjanjikan. Sebab  ketentuan  hukum  yang  terdapat di  dalam  Al-Quran,  yaitu  Q.S  An- Nahl:/91:
ا ْو ُ ف ْو َ اََ ُُ ُِد ْه َعِب ُُ ُِ ٰ للّا ُُ ا َذ ِا ُُ ُْمُّت ْد َهاَع ُُ ا َ ل َو ُُ او ُض ُ قْنَت ُُ ُ َ ناَمْي َ ا ْ لا ُُ َُد ْعَب َُُُت ا َه ِدْي ِكْو ُُ ُْد َ ق َو ُُ ُُمُت ْ ل َع َج ُُ َُ ٰ للّا ُُ ُْم ُ كْي َ لَع ُ ا ً لْي ِف َ ك ُ ُ َ ن ِا َ ُُ َُ ٰ للّا ُ ُُم َ ل ْعَي ُ ا َم ُ ُن ْو ُ ل َع ْ فَت
Terjemahnya:
“Tepatilah  janji  dengan  Allah apabila  kamu  berjanji.  Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan  kamu  telah  menjadikan Allah  sebagai  saksimu  (terhadap sumpah  itu).  Sesungguhnya  Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Hasbi, 1971)
Imam  Al-Suyuthi  dalam  Tafsir Jalalain  menafsirkan    ayat  tersebut, bahwa  Allah  Swt  memerintahkan kepada  umat  muslim  untuk  senantiasa menyempurnakan  akad-akad  mereka dan  janji-janji mereka, entah itu dalam hal  jual  beli  atau  selain  dari  pada  itu, baik  antara  mereka  dan  manusia ataupun  antara  mereka  dengan  Allah. (ganti  penafsiran  ayatnya)(Al-Mahalli
& As-Suyuti, 2016) Kemudian disebutkan dalam hadits Nabi:
ُِإ َو َ ف َ ل ْخ َ أ َدَع َوا َذِإ َوَب َ ذ َ ك َ ث َّد َحا َذ ِإ ٌ ثا َ لَثق ِفاَن ُم ْ لاةَيآ ُ َ نا َ خَن ِم ُتْؤُااَذ
Terjemahnya:
“Tanda-tanda  orang  munafik  ada tiga,  yaitu  (1)  ketika  berbicara  ia dusta,  (2)  ketika  berjanji  ia mengingkari,  dan  (3)  ketika  ia diberi amanat ia berkhianat.”
b. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Pada saat hendak melakukan akad sistem  bagi  hasil  nelayan  dan  pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, mereka berkumpul bersama-sama dalam suatu tempat untuk bermusyawarah guna mencapai
kesepakatan,  dimana  nelayan  berhak menyatakan  pendapat  kepada  pemilik bagang  apabila  terdapat  hal-hal  yang menjadi  masukan  dari  nelayan  kepada pemilik  bagang,  begitupun  sebaliknya. Maka  dalam  akad  dapat  dikatakan tercapai karena adanya prinsip keadilan dan keseimbangan hak di antara mereka, baik  itu  hak  dari  pemilik  bagang maupun hak nelayan.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
c. Prinsip Kehendak Bebas Manusia  berhak  mendapatkan anugerah  kebebasan  untuk  memilih jalan  yang  terbentang  dihadapannya baik ataupun buruk. Manusia yang baik di sisi Allah SWT manusia yang mampu menggunakan  kebebasan  itu  dalam rangka  penerapan  tauhid.  Begitu  pula dalam perjanjian
bagi hasil
( mudharabah  ) antara posasi dan punggawa di  Kabupaten  Polewali Mandar.  Nelayan  memiliki  kehendak bebas  untuk  memilih  di  bagang  yang mana  mereka  ingin  ikut  untuk  melaut tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak manapun.  Begitu  pula  pemilik  bagang bebas  untuk  memilih  nelayan  mana yang ingin dia terima untuk ikut melaut di bagangnya. Perjanjian secara lisan ini sudah  diakomodir  oleh  KUH  Perdata yang  menerangkan  bahwa  perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak  yang  membuatnya.  Berdasarkan hal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa bentuk  akad  pada  sistem  bagi  hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten  Polewali  Mandar  sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.Walaupunpada prakteknya
dilakukan  secara  lisan  dan  menurut adat-istiadat  mereka,  namun  perjanjian tersebut  telah  diakomodir  oleh  KUH Perdata  yang  menjelaskan  bahwa perjanjian  lisan  juga  mengikat  secara hukum bagi pihak yang membuatnya.
d. Prinsip Tanggung Jawab
Manusia  diberi  kebebasan  untuk menentukanjalanhidup  dan  memilih bidang  usaha  ekonomi  yang  akan dilakukan,  namun  kebebasannya  ini
harus  dipertanggungjawabkan.  Pemilik bagang  bertanggungjawab  terhadap seluruh  kesepakatan  yang  mereka  buat ketika  melakukan  akad.  Dan  nelayan juga  bertanggungjawab  terhadap  apa yang mereka sepakati dan akan  mereka lakukan kedepannya. Pertanggung jawaban tidak hanya terhadap manusia, akan  tetapi  semua  keputusan  tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Syarat-syarat praktek mudharabah antara punggawa dan posasi di  Lingkungan  Ujung  Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali sebagai berikut: a. Pelaku akad Sistem bagi hasil antara punggawa dan posasi di  Lingkungan
Ujung Baru Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali Mandar melibatkan  dua  pihak  yakni  nelayan (posasi) dan pemilik bagang (punggawa). Masyarakat  Kecamatan Polewali,  khususnya  daerah  pesisir pantai  sebagian  besar  masyarakatnya berprofesi  sebagai  nelayan.  Nelayan terbagi  menjadi  dua  yakni  nelayan juragan  atau  biasa  disebut  punggawa nelayan dan nelayan buruh.
Sepertihalnya  yang  diungkapkan  oleh
Irman  yang  berprofesi  sebagai  nelayan bahwa:
“Nelayan  itu  ada  dua  yaitu  nelayan seperti saya yang ikut saja melaut, dan satu  lagi  punggawa  nelayan,  yang memimpin  semua  nelayan  kalau  pergi ma’bagang, yang punggawai bagang”
Jumlah  nelayan  pada  setiap bagang  juga  berbeda  tergantung  pada besar  kecilnya  bagang.Jika  bagang  itu
berukuran  kecil,  maka  jumlah  nelayan pada bagang itu adalah 7-8 nelayan, jika bagang  berukuran  sedang,  diikuti sekitar  10  nelayan,  sedangkan  bagang yang berukuran besar menerima sekitar 13-14  orang.  Setiap  bagang  memiliki satu  juragan  bagang  yang  menjaga keselamatan  anak  buah  kapal  atau nelayan,  dan  juragan  bagang  juga  bisa dikatakan sebagai
pemimpin dibagang/pemimpin  di  kapal.  Oleh karena  tanpa  adanya  pemimpin  dalam suatu  pekerjaan  semua  pekerjaan  tidak akan  mungkin  bisa  dilakukan  dengan baik.  Sebagaimana  yang  diungkapkan oleh  Sapriadi  selaku  pemilik  Bagang bahwa “Nelayan  setiap  bagang tergantung,  kalau  besar  bagangnya banyak  juga,  tapi  kalau  kecil,  sedikit juga nelayannya, kalau kecil 7 orang ji, kalau yang sedang 10 orang, yang besar itu  13  orang,  ada  juga  satu  dibilang juragan  bagang,  dia  yang  jaga keselamatan anakbuahnya.”
Berbeda  dengan  pendapat  Ridu yang berprofesi sebagai nelayan bahwa: “Nelayan  setiap  bagang  itu  berbeda- beda, ada yang besar 15 orang na muat, ada  juga  sedang  namuatta  10  orang, ada  juga  yang  paling  kecil  4  orangji bisa  na  muat,  nabilangi  orang  bagang Drum  (bagang  yang  tidak  mempunyai sayap kanan dan kirinya).”
Juragan adalah orang yang membawa kapal yang merupakan orang kepercayaan atau tangan kanan pemilik bagang, yang bertugas untuk mengontrol anak buah kapal,  selain  itu juragan  juga  yang  menentukan  bagi hasil  perhari  anak  buah  kapal.  Akan
tetapi  adapula  juragan  atau  pemilik bagang yang ikut langsung melaut tanpa mempunyai  tangan  kanan  atau  yang biasa  di  sebut  sebagai  pengganti jurangan. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Zulfikar yang
berprofesi sebagai nelayan:
“Tidak semua bagang itu beda juragan sama pemilik bagangnya, tergantung ji karena  biasa  itu  pemilik  bagang sebagai  juragan  ji,  jadi  dia  yang langsung turun tangan”
Dari  wawancara  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  semua  yang ikut  melaut  itu  bukan  pemilik  bagang, tetapi  ada  pula  dari  beberapa  pemilik bagang  yang  ikut  serta  melaut  selama dia masih mampu.
b. Modal Modal  adalah  salah  satu  faktor produksi  yang  sangat  penting  bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah, maupun  besar.  pengertian  Modal  yaitu sebagai  suatu  kekuasaan  untuk  untuk menggunakan  barang-barang  modal (Setiawan  &  Kartiwa,  2020)  Modal yang digunakan dalam system bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Lingkungan  Ujung  Baru,  Keluarahan Polewali,  Kecamatan  Polewali  Mandar yaitu  menggunakan  uang  tunai.  Hal iniseperti  yang  diungkapkan  oleh Ramadhan  yang  berprofesi  sebagai nelayan bahwa:
“Setiap  hari  kalau  mau  mi berangkat  pergi  melaut,  minta  mi ongkos sama pemilik bagang untuk beli solar,  es  batu  dan  lain-lain,  modalnya ini  akan  dicatat  setiap  harinya  dalam buku  besar  pemilik  bagang.” Modal berupa ongkos yang dikeluarkan setiap

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
hari oleh pemilik bagang ketika nelayan akan  pergimelaut,  kemudian  dicatat dalam  buku  besar  pemilik  bagang, dimana pada buku besar ini terbagi dua yaitu  buku  bersih  dan  buku  kotor. Sepertihalnya  yang  diungkapkan  oleh Syahr  yang  berprofesi  sebagai  nelayan bahwa: “Setiap  ongkos  hari-hari  nya diambil dari yang punya bagang, setiap ongkos  itu  na  catat  ih  di  buku  kotor, karena dua macam itu buku besar, ada buku bersih sama buku kotor”
Jumlah  ongkos  atau  modal  yang dikeluarkan oleh pemilik bagang setiap harinya  paling  sedikit  itu  Rp.500.000,
dan paling banyak
biasanya
Rp.1,000,000, sesuai dengan kebutuhan bagang.  Namun  ada  juga  pemilik bagang  yang  biasanya  mengambil kebutuhan  bagang  seperti  solar  dan  es batu  kepada  penjual  dengan  cara piutang,  kemudian  pada  akhir  bulan kemudian  semuanya  dibayar  oleh pemilik  bagang.  Berdasarkan  pendapat di  atas,  bahwa  modal  yang  digunakan yaitu modal berupa uang yang pengeluaran  setiap  harinya  jelas  dan tercatat  dalam  buku  besar  pemilik bagang, sementara barang yang diambil oleh  pemilik  bagang  kepada  penjual untuk  biaya  operasional  setiap  harinya dibolehkan  dengan  berdasar  pada pendapat  Abu  Hanifah,  Malik  dan Ahmad, karena harga sementara adalah sah untuk dijadikan modal mudharabah . Sedangkan menurut Imam Syafi’i akad itu  tidak  boleh,  karena  pemilik  modal melakukan mudharabah dengan  harga barang  yang  dijual  dan  hal  itu  tidak diketahui,  maka  seakan  dia  melakukan
mudharabah dengan  modal  yang  tidak diketahui. Mengenai modal yang digunakan oleh sebagian pemilik bagang adalah barang yang dijual tetapi dengan  harga  yang  jelas  dan  tercatat dalam  buku  besar  pemilik  bagang, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa modal  yang  digunakan  dalam  sistem bagi  hasil  telah  sesuai  dengan  konsep mudharabah dan mengandung keberkahan di dalamnya.
c. Keuntungan
Keuntungan  dalam  sistem  bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua  belah  pihak,  sedangkan  apabila rugi  ditanggung  oleh  pemilik  modal selama  kerugian  itu  bukan  akibat kelalaian  pengelola.  Apabila  kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian  pengelola,  maka  pengelola yang  harus  bertanggung  jawab  atas kerugian tersebut.
Sistem  bagi  hasil  yang  disepakati  oleh pemilik bagang dan nelayan di Lingkungan Polewali Kabupaten Polewali  Mandar  yaitu  hasil  penjualan ikan  yang  dibagi  menjadi  dua,  satu bagian  untuk  pemilik  bagang  dan  satu lagi  untuk  nelayan.  Kemudian  satu bagian tersebut akan dibagi berdasarkan jumlah nelayan, dan juragan bagang pun akan mendapatkan dua dari pembagian nelayantersebut. Semuanya dibagi setelah  dikeluarkan  biaya  operasional atau  ongkos  setiap  hari  yang  dipakai oleh  nelayan.  Sepertihalnya  yang diungkapkan oleh Ridu yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:
“Kalau akhir bulanmi, dibagi mi hasil penjualan  ikan, setelah  dikeluarkan  mi
ongkos,  jadi  bersihnya  mi  itu  dibagi dua,  satu  untuk  pemilik  bagang  satu untuk  nelayan,  bagiannya  nelayan  ini dibagi  lagi  dua  bagian  untuk  juragan bagang”
Setiap  akhir  bulan,  setelah  tiba waktunya  untuk  bagi  hasil,  semua pendapatan maupun pengeluaran dihitung  secara  transparan  ditengah- tengah para pemilik bagang dan nelayan. Kemudian dikeluarkan biaya operasional kesehariannya, dan sisanyaitu  yang  akan  dibagi  oleh pemilik  bagang  dan  nelayan.  Misalnya jumlah  pendapatan  keseluruhan  adalah Rp.40.000.000, dan biaya operasionalnya  adalah  Rp.10.000.00, maka akan dibagi 2 bagian, 50% untuk pemilik bagang atau Rp.20.000.000 dan
50% lagi untuk nelayan atau Rp.20.000.000.
Selanjutnyabagian untuk  nelayan  dibagi  lagi,  jika  jumlah nelayan  10  orang  ditambah  juragan bagang,  maka  akan  dibagi  11,  dan hitungannya  dua  bagian  untuk  juragan bagang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sapriadi yang berprofesi  sebagai  pemilik  bagang bahwa:
“Bagi  hasilnya  dihitung  berapa pemasukan, berapa ongkos kalau sudah semuami  baru  dibagi  dua,  50%  untuk yang  punya  bagang,  50  %  untuk  anak buah”
Nelayan tidak hanya mendapatkan hasil diakhir bulan, tetapi terkadang  juga  mendapatkan  bagian setiap  hari  jika  hasil  penjualan  ikan banyak,  misalnya  jika  dalam  satu  hari hasil penjualan ikan mencapai Rp.5.000.000,  maka  akan  dikeluarkan
1.000.000 untuk dibagi kepada nelayan, dan  sisanya  akan  dimasukkan  kedalam buku besar pemilik bagang untuk dibagi pada akhir bulan guna membayar biaya operasional bagang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Irwan yang berprofesi sebagai nelayan bahwa: “Ada juga itu nadapat nelayan saetiap harinya  kalau  banyak  lagi  na  dapat, kalau  misalnya  dapat  penjualan  ikan satu hari Rp.5.000.000, maka dikeluarkan  20%  untuk  nelayan  atau kira-kira satu juta, itumi yang na bagi- bagi  nelayan,  sisanya  masuk  di pembukuan besar, itupun kalau ada na dapat, kalau tidak, tidak ada juga uang hari-harinya”
Banyak  ayat  di  dalam  Al-Qur’an yang  mengungkapkan  tentang  prinsip keadilan, diantaranya Q.S Al-Isra’ /:35:
ُُاو ُ ف ْو َ ا َو ُُ ِسا َط ْس ِق ْ لاِبُاْو ُن ِز َوُْمُتْلِكُاَذِاُ َ لْي َ ك ْ لا ُا ً لْي ِو ْ أَتُ ُن َس ْح َ ا َّوُ ٌرْي َخُ َكِل ٰذُ ِمْي ِق َ ت ْس ُم ْ لا
Terjemahnya:
“Sempurnakanlahtakaranapabilaka mumenakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagusakibatnya.”(Hasbi, 1971) Isi  kandungan  pada  ayat  di atasmenggambarkan kepada kita tentang  perintah  Allah  Swt  untuk berbuat adil, entah dalam hal akad jual beli atau selainnya. Dan larangan Allah Swt  untuk  berbuat  curang  ,  atau  yang berdampak merugikan orang lain.
Dalam  sistem  bagi  hasil  pemilik bagang dan nelayan, kedua belah pihak kadang  mendapat  keuntungan  banyak,

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
kedua  belah  pihak  juga  kadang mengalami kerugian. Jika terjadi kerugian, maka pemilik bagang
kehilangan  modal  atau  berkurang modalnya,  dan  untuk  nelayan  sendiri tidak  mendapatkan  apa-apa.  Sisi  lain, prinsip keadilan dan keseimbangan juga tidak tercapai apabila terjadi kerusakan, dimana  jika  terjadi  kerusakan  alat tangkap  seperti  mesin  tanpa  disengaja oleh  nelayan,  kadang  kala  ada  pemilik bagang tertentu membebankan tanggungan  kerusakan  pada  seluruh nelayan.  Namun  hanya  sebagian  kecil pemilik  bagang  menerapkan  sistem yang  mana  bila  terjadi  kerusakan  alat tangkap  seperti  jaring,  mesin  maupun bagang, maka yang menanggung adalah pemilik bagang, walaupun kerusakan itu diakibatkan oleh kelalaian nelayan.
Sebenarnya hal tersebut juga tidak sesuai  dengan  konsep mudharabah, yakni kerugian dalam modal mudharabah menjadi  tanggung  jawab pemilik modal. Sebab, jika mensyaratkan kerugian ditanggung oleh keduanya,  maka  dianggap  sebaga isyarat fasid. Maksudnya adalah bahwa kerugian dianggap sebagai bagian yang rusakdari  modal,  maka  hanya  menjadi tanggungan bagi pemilik modal.
Kemanfaatan Sistem Bagi Hasil Pemilik Bagang  dan  Nelayandi  Lingkungan Ujung Baru,Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali. Setiap usaha yang dilakukan tentunya untuk mendapatkan keuntungan,  selain  itu  juga  untuk memberikan
manfaat serta mensejahterakan  para  pelaku  usaha tersebut.  Seperti  halnya  dalam  sistem
bagi  hasil  nelayan  dan  pemilik  bagang di  Kabupaten  Polewali  Mandar  tentu harapannya untuk mensejahterakan nelayan  maupun  pemilik  bagang.  Hal ini  diungkapkan  oleh  Burhan  yang berprofesi sebagai  :
“Saya ini yang pemilik bagang pastilah mau  kalau  sistem  bagi  hasil  ini  bisa bermanfaat dan mensejahterakan pemilik  bagang  maupun  nelayan,  tapi kan  tidak  selamanya  itu  untung  orang, kalau  musim  paceklik  pasti  akan  rugi, karena tidak ada ikan, terus kemungkinan  ada  beberapa  peralatan kapal  biasa  rusak  karena  ombak.  Tapi kalau  manfaat  untuk  saya  sendiri, pastilah ada manfaatnya” Pendapat di atas  hampir  sama  yang  diungkapkan oleh  Sapriadi  yang  juga  berprofesi sebagai pemilik bagang bahwa:
“Manfaatnyauntuksayaituyah sangat bermanfaat, tidakmungkin  juga mauka belibagangkalauakanrugika
ji,
karenajarang-jarangitu  yang  punya bagangtidaksejahtera,  apalagiitu  yang banyakbagangnya”
Terdapat  pendapat  berbeda-beda dari  nelayan,  seperti  yang  dikatakan Fitrah  yang  berprofesi  sebagai  nelayan bahwa :
“Kalau  ditanya  manfaatnya  ada  dia, tapi kalau misalkan ada pekerjaan lain yang  lebih  bagus  to,  berhentima ma’bagang, tapi pergi juga ma’bagang membantu, setidaknya ada penghasilan walaupum  tidak  seberapa,  daripada tinggal dirumah”
Maksud  dari  perkataan  Fitrah selaku  nelayan  yang  ada  di  Ligkungan Ujung  Baru  bahwa  menjadi  seorang nelayan  tidak  semuanya  kebutuhan sandanpangan  bisa  terpenuhi  dengan semestinya,  karena  bagi  hasilnya  itu tidak  mencapai  tingkat  ekonomi  yang
baik dibanding dengan pekerjaan seperti karyawan  swasta,  PNS,  dan  pejabat tinggi.  Tetapi  jika  dilihat  dari  kondisi pendidikan  mau  tidak  mau  bagi  orang yang pendidikannya menengah kebawa harus bekerja dengan seadanya. Berbeda  dengan  pendapat  Zulfikar yang berprofesi sebagai nelayan bahwa: “Nassami  dia  bermanfaat  sekali, senang  bisa  kumpul  sama  teman,  enak dirasa  tarik ikan  besar,  itupi  juga  rugi kalau tidak ada didapat ikan”
Demikian halnya pendapat
Ramadhan    yang  berprofesi  sebagai nelayan bahwa:
“Kalau manfaatnya pastilah ada, tidak bisa juga dijelaskan bagaimana karena terkadang itu tidak ada ikan juga, jelek cuaca tidak menentu lah”
Adapun  pendapat  Syarif  yang juga berprofesi sebagai nelayan bahwa: “Mencukupilah  untuk  makan  hari-hari sama belanja yang lain juga”
Berdasarkan  pendapat  di  atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penerapansistembagi hasil antara pemilik bagang dan nelayan di Lingkungan  Ujung  Baru,  Kabupaten Polewali  Mandar  nilai  manfaatnya sangat dirasakan untuk pemilik bagang maupun  nelayan,  meskipun  terkadang menimbulkan  kerugian  ketika  musim paceklik atau Barat, tetapi lebih banyak manfaat  yang  dirasakanoleh  kedua belah  pihak  yaitu  pemilik  bagang maupun nelayan.
1. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap
Praktek Mudharabah Antara Punggawa
Dan Posasi Di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali Mandar Hukum  perjanjian  Islam  adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber  dari al-Quran , As-sunnah (al- Hadist) , ar-Ra’yu (Ijtihad) yang
mengatur  tentang  hubungan  antara  dua orang  atau  lebih  mengenai  suatu  benda yang  dihalalkan  menjadi  obyek  suatu transaksi.  (Jalil,  2020)  Dalam  hukum Islam  sudah  ada  dalil  yang  mengatur tentang  kerja  sama  baik  dalam  system bagi  hasil nelayan  atau  kerja  sama lainnya. Kerja sama seringkali dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.  Dalam  hukum  Islam dikenal dengan Mudharabah . Bagi hasil nelayan di qiyaskan dengan
mudharabah karena  praktek  bagi  hasil nelayan  sama  dengan  pengelolaan modal  untuk  mendapatkan  keuntungan bersama  dari  hasil  penangkapan  ikan yang  dilakukan  oleh  nelayan  yang  ada di  Lingkungan  Ujung  Baru.  Akad mudharabah adalah  suatu  akad  atau kesepakatan yang sudah di tentukan dari awal  antara  pemilik  modal  dengan pengelola modal, diamana akad tersebut di  keluarkan  secara  lisan.  Kerja  sama antara  nelayan  dengan  pemilik  modal, terjalin  ikatan  ijab  atau  qabul  yang menimbulkan akibat dari hukum bentuk kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendak dalam menyerahkan modalnya berupa bagang kepada orang yang bisa dipercaya untuk di amanahkan sebagai punggawa bagang  tersebut.    Pendapat  Burhan selaku pemilik bagang mengenai praktek  Mudharabah nelayan  menurut hukumIslamyaitu sebagai berikut:
“kerja  sama  antara  nelayan  dengan

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
saya itu salah satu kegiatan baik karena ada  unsur  saling  tolong-menolong. Kerja  sama  ini  juga  dapat  membantu khususnya  bapak-bapak  atau  kepala rumah  tangga  yang  tidak  mempunyai modal  untuk  membuat  bagang  dalam mencari nafkah,makanya
saya berinsiatif untuk membuat bagang biar tidak  ada  orang  yang  pegangguran karena  rata-rata  orang  disini  itu nelayan  semua,  jadi  kalau  tidak  ada bagang  apa  mau  na  kerja.  Untuk masalah bagi hasil keuntungan yang di dapat  akan  di  bagi  sesuai  dengan kesepakan  di  awal  atau  akad  yang sudah ada sejak dahulu.
Perjanjian  dibagi  menjadi  dua macam,  yakni  perjanjian  dalam  bentuk tertulis  dan  perjanjian  dalam  bentuk lisan.  Sebagaimana  dijelaskandidalam Q.S Al-Baqarah/2:282
ُُّي َ آٰي ُُ ٍل َج َ اُىٰٓل ِاُ ٍنْي َدِبُْمُتْنَيا َدَتُاَذِاُآْْوُنَم ٰ اُ َنْي ِذ َّ لاُاَه ُ ُه ْوُب ُ ت ْ كا َ فُى ًّم َس ُّم ُ..... ُ
Terjemahnya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman, apabila  kamu  bermuamalah  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya… .” (Hasbi, 1971) Kandungan ayat diatas memberikan  penegasan  kepada  kita,
ketika  dalam  hal  ber muamalah dengan sistem hutang piutang, maka hendaknya kita  mengikuti  cara  Nabi,  yakni  kita menunjuk  sebagian  dari  kita  sebagai penulis  dan  tentunya  penulis  tersebut orangnya dapat dipercaya. Dengan cara demikian,  maka  akan  terhindar  dari prakteknegatifdalam  ber muamalah dan hal  negatif  lainnya. Berdasarkan  hasil observasi dilapangan,
peneliti
mendapatkan bahwa penerapan praktek Mudharabah dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian secara lisan, hal tersebut dilakukan  atas  asas  kerja  sama  yang pada  prinsipnya  semata-mata  untuk tolong menolong antar sesama manusia dalam  bidang  ekonomi  yang  bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam isi kesepakantan atau perjanjian lisan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak yang melakukan kegiatan usaha mencari  ikan  dan  menerapkan praktek Mudharabah nelayan mengandung prinsip  yang  mempunyai  nilai-nilai
illahhiyat sebagai berikut:
1. Asas Kejujuran
Menjalankan  kegiatan  bagi  hasil tersebut  dimana  kedua  belah  pihak harus jujur karena Allah SWT mengetahui  serta  mengawasi  jika  ada ketidakadilan pada keduanya.
2. Asas Kebebasan
Membebaskan kedua belah pihak dalam  menjalankan  kegiatannya  sesuai dengan  hak  dan  kewajiban  yang  telah ditentukan  dan  disepakati  oleh  kedua belah pihak.
3. Asas Keadilan.
Keseimbangan  antara  individu dari  kedua  bela  pihak  baik  moral  atau materil.  Dituntut  untuk  melakukan  hal yang  benar  dalam  mengungkapkan kehendak dan keadaan.
4. Kegiatan usaha
Kegiatan  yang  dilakukan  oleh para  pihak  atas  dasar  rela  tidak  ada paksaan  oleh  pihak  lain,  dikarenakan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari.
Untuk  mengetahui  bagaimana
pandangan  Tokoh  Agama  tentang praktek  Mudharabah antara punggawa dan posasi ,  maka  peneliti  melakukan wawancara  dengan  beberapa  Tokoh Agama  tersebut.  Hasil  wawancara dengan Sayyid Ahmad Fadl Al Mahdali, beliau berpendapat bahwa: “Ketika di awal mereka memang sudah ada  akad  pada  saat  akad  itu  di sampaikan  dengan  lisan/transparan, misalnya  biaya  oprasinoal  semua  di tanggung bersama. Artinya dikeluarkan dulu semua biaya oprasional itu kemudian sisanya itulah yang di bagi antara nelayan dan pemilik bagang porsi pembagiannya tergantung dari  akad  di  awal  contohnya  seperti 40%  pemilik  bagang  dan  40%  lagi nelayannya  artinya  jika  sawi  dan pemilik  bagang  sama-sama  ridha dengan  bagi  hasil  hasil  tersebut  maka hukumnya sah menurut hukum Islam”
Dari  hasil  wawancara  di  atas penulis  menyimpulkan  bahwa  akad mudharabah boleh  dilakukan  dalam kerja  sama  antara  pemilik  bagang  dan nelayan  karena  pada  dasarnya  sistem yang  mereka  bangun  sesuai  dengan kesepakatan  yang  mereka  sepakati diawal.  Oleh  karenanya  dalam akad mudharabah segala  sesuatu  yang  bisa mengakibatkan kerugian atau salah satu pihak  merasa  di  rugikan  sehingga menimbulkan ketidakrelaan, maka harus di hindari.
Firman  Allah  SWT  dalam  Q.S  An Nisa /4:58.
ُُا ْو ُم ُ ك ْح َ ت ُ ْ ن َ ا ُ ِساَّنلا ُ َنْيَب ُْمُت ْم َ ك َح ُا َذ ِا َو
ُِل ْد َعْلاِب ُ... ُ ُ
Terjemahnya:
“… Dan apabila kamu menetapkan hukum  diantara  manusia  supaya kamu  menetapkan  dengan  adil  . (Hasbi, 1971)
Pada  ayat  tersebut  Allah  SWT memerintahkan  manusia  berlaku  adil apabila  menetapkan  hukum  di  antara manusia,  kalau  sekiranya  seseorang menetapkan  hukum  di  antara  mereka secara  tidak  adil,  maka  kehidupan bermasyarakat  menjadi  pincang.  Hasil Wawancara dengan Ustad Askari beliau berpendapat bahwa:
“ Konsep  bagi  hasil  dalam  nelayan  itu hukumya  sudah  sesuai  dengan prinsip Islam,  diamana  dalam  suatu  kegiatan atau  pekerjaan    haruslah  saling menguntungkan  satu  dengan  yang lainnya dan tidak merugikan salah satu pihak.  Dalam  pembagian  keuntungan telah  di  sebutkan,  dimana  bagi  hasil berdasarkan pada pendapatan nelayan atau persentase keuntungan. Bisanya di hitung  dulu  semua  pengeluaran  yang sudah di pakai selama 25 hari, barulah di  bagi  hasilnya  sesuai  dengan kesepakatan  di  awal    antara  nelayan dengan pemilik bagang.  Dan jika tidak ada  yang  merasa  dirugikan  dalam pembagian  hasil  tersebut  maka  akad tersebut  sudah  sesuai  dengan  aturan hukum islam.
Dari  hasil  wawancara,  peneliti menyimpulkan bahwa praktek Mudharabah pada  nelayan  tersebut  di bolehkan  asalkan  proses  transaksinya transparan, rela sama rela dan tidak ada yang  merasa  dirugikan.  Karena  pada dasarnya  sistem  kerja  sama  yang dilakukan  semata-mata  ingin  saling

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
tolong  menolong  dan  mempererat talisilaturahmi antar sesama warga.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  akad  yang  dilakukan pemilik  bagang  dan  nelayan  adalah perjanjian  dengan  lisan  sesuai  adat secara turun temurun. Tidak ada waktu tertentu  pada  saat  mereka  ingin mendaftarkan diri pada pemilik bagang. Setelah itu, pemilik bagang dan nelayan kumpul bersama pada saat kesepakatan akan  dibuat,  di  mana  pemilik  bagang menjelaskan  bagiamana  isi  perjanjian kepada  nelayan,  seperti  modal  untuk pergi  melaut  dan  lain-lain.  Perjanjian yang  dilakukan  adalah  perjanjian  lisan sesuai  adat  secara  turun  temurun  dan telah  diakomodir  oleh  KUH  Perdata yang  menjelaskan  bahwa  perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya. Adapun syarat berupa  modal  dan  keuntungan  bagi orang yang menggunakan akad
mudharabah telah  diatur  dalam  sistem bagi  hasil.  Dan  manfaatnya  yaitu menghasilkan keuntungan antara pemilik bagang dan nelayan dimana jika
mendapatkan  tangkapan  ikan,  nelayan bisa menjual ikannya ke pasar atau bisa juga mengekspor ikannya sampai keluar negeri.
Sistem  bagi  hasil  nelayan  di Lingkungan  Ujung  Baru,  Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandarhukumnya mubah karena sudah sesuai  dengan  prinsip syari’ah .  Dalam usaha  untuk  mencari  ikan  tersebut pemilik  modal  dan  pengelola  modal sama-sama  melakukan akad yang telah disepakati  lebih  awal.Pemilik  bagang memberi  modal  berupa    bagang  dan uang  tunai  kepada  nelayan  untuk mencari  ikan  di  laut  dan  keuntungan yang  diperolehnya  akan  dibagi  sesuai dengan akad di awal. Haltersebut sudah disepakati  oleh  pemilik  bagang  dan nelayan  meskipun  hanya  melalui  akad lisan. Apabila pemilik modal mengambil  uang  dari  hasil  keuntungan tersebut  untuk  keperluan  usaha,  maka hendaklah di jelaskan kepada pengelola, dan jika terdapat perubahan akad dalam pembagian keuntungan, maka dari awal harus  dibicarakan  kepada  pengelolah supaya  tidak  terjadi  kesalah  pahaman kepada pemilik modal.

## REFERENCES
Al-Mahalli,  I.  J.,  &  As-Suyuti,  I.  J.  (2016).  Tafsir  Jalalain  -  Jilid  1,  ASBABUN NUZUL AYAT Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra. Sinar Baru Algensindo , 1–1417. Amalia,  E.  (2017).  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia: Dialog , 32 (1),  6–19. https://doi.org/10.47655/dialog.v32i1.122
Bahri,  S.  (2022).  No  Title  1. JURNAL  AKUNTANSI  SYARIAH , 6 (PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS), 15–27.
Gemala  Dewi,  D.  (2018). Hukum  perikatan  Islam  di  Indonesia  -  Google  Books (Issue March).
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perikatan_Islam_di_Indone sia/HONUDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Gemala+Dewi,+Wirdyaningsih ,+dkk,+Hukum+Perikatan+Islam+di+Indonesia,+Kencana,+Jakarta,+2007& printsec=frontcover
HANS  AGUNG  PASAK,  D.  (2017).  No  Title  ISSN:  2460-0156. SPERMONDE
(2017)  3(1):  29-34 , 3(1) (STUDI  PENGEMBANGAN  EKOWISATA BAHARI  DI  PULAU  PASIR  PUTIH  KABUPATEN  POLEWALI MANDAR), 29–34.
Harahap,  N.  (2020).  No  Title  PENELITIAN  KUALITATIF.  In Wal  ashri Publishing .
Hasbi, A. (1971). Al-Qur’an Madinah (p. 1129).
Jalil, A. (2020). JURNAL HUKUM PERJANJIAN ISLAM. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman , 6 (HUKUM PERJANJIAN ISLAM (KAJIAN TEORI DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA)), 214–233.
Lubis, R. F. (2019). No Title 2. Jurnal Al-Abyadh , 2 (MENANAMKAN AQIDAH DAN TAUHID KEPADA ANAK USIA DINI), 83–91.
MASSE, R. A. (2010). JURNAL FIQIIH MUDHARABAH (pp. 77–85).
Muin, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah. J- Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam , 2 (1), 85– 95. https://doi.org/10.35329/jalif.v2i1.451
Murdiyanto,  E.  (2020). No  TitlePENELITIAN  KUALITATIF (1st  ed.).  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN ”Veteran” Yogyakarta Press.
Prasanti,  D.  (2018).  No  Title  -1. LONTAR , 6 (PENGGUNAAN  MEDIA KOMUNIKASI  BAGI  REMAJA  PEREMPUAN  DALAM  PENCARIAN INFORMASI KESEHATAN), 13–21.
Setiawan, D., & Kartiwa, I. (2020). Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman
Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Pegawai – Ri Guru Soreang (Kgs). Jurnal Ilmiah Akuntansi , 10 (2), 54–59. https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/315
Windasai,  Said,  M.  M.,  &  Hayat.  (2021).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Nelayan  (Studi  Kasus  Kepulauan  Masalembu Kabupaten Sumenep). JIP (Jurnal Inovasi Penelitian) , 2 (3), 793–804.
Askari  Tokoh  Agama  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Bagi  Hasil Nelayan di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali” (Wawancara Oleh Penulis, Sabtu, 20 Agustus 2022)
Burhan,  selaku  pemilik  bagang  di  Lingkungan  Ujung  Baru, Wawancara berlangsung pada Jumat 15 Juli dan 23 Juli Sabtu 2022.
Fitrah,  selaku  nelayan  di  Lingkungan  Ujung  Baru, Wawancara  berlangsug  pada Jumat 15 Juli 2022.
Irman, selaku nelayan di Lingkungan Ujung Baru, Wawancara berlangsung pada Sabtu 23 Juli 2022.
Irwan, selaku nelayan di Lingkungan Ujung Baru, Wawancara berlangsung pada Sabtu 23 Juli 2022.
Muhammad, selaku nelayan di Lingkungan Ujung Baru, Wawancara berlangsung pada Jumat 15 Juli

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Ramadhan,  selaku  nelayan  di  Lingkungan  Ujung  Baru, Wawancara  berlangsung pada Jumat 15 Juli 2022.
Sapriadi,  selaku  pemilik  bagang  di  Lingkungan  Ujung  Baru, Wawancara berlangsung pada Jumat 15 Juli 2022 dan Sabtu 23 Juli 2022
Sayyid  Ahmad  Fadl  Al  Mahdali,  Imam  Masjid  Syuhada  Polewali  Mandar, Wawancara berlangsung pada hari Senin, 15 Agustus 2022,
Syahrul selaku nelayan di Lingkungan Ujung Baru, Wawancara berlangsung pada Sabtu 23 Juli 2022.
Zulfikar, selaku nelayan di Lingkungan Ujung Baru, Wawancara berlangsung pada Jumat 15 Juli 2022.