## IMPLENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN UMAT DI KOTA METRO

## GERAKAN ZAKAT DI KOTA METRO
(IMPLENTASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN UMAT)
Siti Zulaikha
STAIN Jurai Siwo Metro sitizulaikhayusuf@gmail.com

## Abstract
This paper aims to determine the implementation of Law No. 23 of 2011 on the Management of Zakat by Bazda  (Badan  Amil  Zakat  Local)  Metro  City  and  its  influence  on  society.  And  aims  to  determine  the contributing  factors;  inhibiting  the  movement  of  charity  in  the  city  Metro.  This  paper  is  descriptive qualitative data collection using the techniques of observation, in-depth interviews (depth interview) with the life history of various actors in the community. This paper also uses participatory action research in order to obtain accurate data relating to zakat and performed well Focus Group discussion. Data analysis techniques using qualitative analysis and induction yaang analysis was used to analyze the legal system of zakat and social reality in the public notice on the implementation of zakat. Based on the results of the research, that the issuance of Law No. 23 of 2011 on the Management of Zakat affect the fulfillment of zakat  in  Metro  City  are  becoming  more  organized  and  in  accordance  with  the  purpose  of  compulsory zakat. As a key enabler of charity movement activities in Metro City is the positive response of the Mayor with  the  additional rules  to  respond  to  the  performance  of  Act  No.  23  of  2011  on  the  Management of Zakat.  Source  zakat  collected  Metro  City  has  been  perceived  by  society  such  as;  house  renovation, scholarships, provision of means of places of worship. Inhibiting factor is understanding people in just the tithe,  so zakat mal still less  become  a major breakthrough. Then further  inhibiting factor is  the  lack of motivation of people to channel funds through the zakat BAZNAS Metro City.
Keywords : Zakat, zakat management, empowerment of People.

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  Undang-undang  No.  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat  oleh  BAZDA  (Badan  Amil  Zakat  Daerah)  Kota  Metro  dan  pengaruhnya  terhadap masyarakat.  Serta  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  pendukung;  penghambat  gerakan  zakat  di  kota Metro. Tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam (indepth interview) dengan life history berbagai aktor yang ada dalam komunitas masyarakat.  Tulisan  ini  juga  menggunakan  partisipatori  action  research  guna  memperoleh  data  yang akurat  berhubungan  dengan  zakat  serta  dilakukan  juga  Focus  Group  discussion.  Teknik  analisa  data menggunakan  analisis  kualitatif  dan  analisis  induksi  yaang  digunakan  untuk  menganalisis  sistem hukum  zakat    dan  melihat  realitas  sosial  di  masyarakat  tentang  pelaksanaan  zakat.  Berdasarkan  hasil penelitian,  bahwa  dikeluarkannya  Undang-undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat berpengaruh kepada penunaian zakat di Kota Metro menjadi lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya  zakat.  Sebagai  faktor  pendukung  utama  kegiatan  gerakan  zakat  di  Kota  Metro  yaitu adanya  respons  positif  dari  Walikota  dengan  adanya  peraturan  tambahan  untuk  merespon  kinerja Undang-undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat. Sumber  zakat  Kota  Metro  yang terkumpul  sudah  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  seperti;  bedah  rumah,  beasiswa,  pemberian
sarana  tempat  ibadah.  Faktor  penghambatnya  yaitu  pemahaman  masyarakat  Kota  hanya  pada  zakat fitrah, sehingga zakat mal masih kurang menjadi terobosan utama . Kemudian faktor  selanjutnya  yang menjadi  penghambat  yaitu  masih  kurangnya  motivasi  masyarakat  untuk  menyalurkan  dana  zakat melalui BAZNAS Kota Metro .
Kata Kunci : Zakat, pengelolaan zakat, pemberdayaan umat .

## Pendahuluan
Zakat  selain  bagian  dari  ibadah  juga  merupakan  bagian  dari  tatanan  ekonomi,  sosial dan  politik  umat  Islam.    Perintah  penunaian  zakat  disebutkan  secara  berurutan  dengan perintah  penegakan  shalat  dalam  ayat  al-Quran,yang  jumlahnya  tidak  kurang  dari  28  kali. 1 Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa  posisi zakat sangat fundamental. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam.
Pengelolaan  zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Urusan Haji  Nomor  D/291  Tahun  2000 tentang  pedoman  teknis  pengelolaan  zakat.  Undang-Undang  Nomor  38  tahun  1999 mengemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) (pasal 7) dan Badan Amil Zakat (BAZ) (pasal 6). 2
Secara  konteks  yuridis  Indonesia,  persoalan  pendayagunaan  zakat  diatur  dalam pasal 16 dan 17 Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat  (jo.  Pasal 28,  29  Keputusan  Menteri  Agama,  dan  Pasal  14 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji)  jo.  Undang-Undang  Nomor  23Tahun  2011. Tetapi sangat disayangkan, banyaknya organisasi pengelola zakat ternyata belum diantisipasi oleh  Undang-Undang  Nomor  38  tahun  1999.  Akibatnya,  meskipun  banyak  lembaga  zakat namun  penghimpunan  dan  penyaluran  zakat  masih  belum  efektif.  Hal  ini  didasari  atas lembaga-lembaga zakat ingin menjadi pengelola, sementara yang  berperan sebagai pengawas dan  pembuat  aturan  kebijakan,  tidak  ada.  Pemerintah  sendiri  tidak  mampu  memerankan dirinya sebagai pengawas dan pembuat kebijakan.
Kota  Metro,  merupakan  salah  satu  kota  di  Provinsi  Lampung  yang  berpenduduk muslim,  dan  kehidupan  beragamanya  sangat  kondusif.  Terkait  dengan  pola  dan pelaksanaan  zakat,  dapat  dikatakan  belum  maksimal.  Berdasarkan  hasil  observasi, diperoleh  pemahaman  masyarakat  bahwa  yang  menjadi  kewajiban  umat  muslim  tentang zakat  adalah  zakat  fitrah  terlebih  dahulu,  baru  kemudian  zakat  maal.  Sementara  tidak semua  orang  menunaikannya,  mengingat  zakat  maal  dikeluarkan  apabila  kebutuhannya sudah terpenuhi semua dan tidak memiliki hutang.
Seiring dengan perkembangan dan meningkatnya pendapatan masyarakat, terutama
1 Jumlah keseluruhan   ayat yang membicarakan zakat dalam arti `ibâdah mâliyah adalah 30 ayat, namun dua lainnya  tidak  disandingkan  dengan  perintah  penegakan  salat.  Lihat    Muhammad  Fu`âd`Abdal-Bâqy, al-Mu`jamal- Mufahras  Li  Alfâzh  al-Qur’ân  al-Karîm ,  (Bairût:  Dâral-Fikr,  1981),  h.331-332.  B a n d i n g k a n   d e n g a n   Ali Audah, Konkordansi al-Qu’ran , (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa,1997), h.803-804 2 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , (Yogyakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 127
dikalangan  Pegawai  Negeri  Sipil,  khususnya  di  lingkungan  Kementerian  Agama, diberlakukan  himbaun  dari  kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Metro  agar  masing- masing  Satker  (Satuan  Kerja)  menyisihkan  sebagian  pendapatannya  untuk  dikeluarkan zakat  sesuai  dengan  kemampuan  masing-masing.  Hal  inipun  sudah  disampaikan  kepada Pemerintah  Kota  Metro  melalui  pengurus  Baznas  untuk  ditinjau  dan  dipelajari kemungkinan  disusunnya  naskah  Perda  Zakat  sebagai  salah  satu  upaya  pemberdayaan masyarakat miskin.

## Pembahasan

## A. Konsep Zakat dan Perubahan Sosial
Secara kebahasaan kata “zakat” adalah bentuk kata dasar (mashdar) yang berasal dari kata “ zakawa-zaka ”, dan memiliki banyak makna, antara lain: “ nama ”, berarti tumbuh atau subur, “ thaharah ”, 3 bermakna kesucian, “ barakah ”memilki arti keberkatan, dan yang terakhir  “ tazkiah ”  yang  memiliki  arti  pensucian. 4 Adapun  zakat  secara  istilah,  yaitu penyerahan  harta  tertentu  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya  dengan  syarat-syarat tertentu pula. 5 Menurut Muhammad Syauqi al-Fanjary, suatu hak tertentu yang ditetapkan oleh Syar’i (pembuat syari‟at), sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah baik mengenai  sumber-sumbernya,  nishab,  penerima  dan  segala  hukum  yang  berkaitan dengannya. 6
Dalam  pandangan  ulama  kontemporer,  zakat  adalah  pembayaran  wajib  yang dilakukan  oleh  orang  kaya  kepada  orang  miskin.  Pembayaran  ini  bukan  berarti    suatu kedermawanan (pemberian), dan bukan pula pajak dalam konteks ekonomi modern, tapi ia merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan (pembuat syari‟at). 7
Rukun  zakat  adalah  mengeluarkan  sebagian  dari  nisab  (harta)  yang  dengan melepaskan  kepemilikan  terhadapnya,  menjadikannya  sebagai  milik  orang  fakir  dan menyerahkannya  kepadanya  atau  harta  tersebut  diserahkan  kepada  wakilnya  yakni  imam
3 Ibrahim Musthafa et.al., al-Mu ‘jam al-Wasith , juz I, (Teheran: al-Maktabah al-„Ilmiah, t.t.) h.398. lihat juga: al-Thahir Ahmad al-Zawy, Tartib al-Qamus juz II, (al-Riyadl: Dar „Alim al-Kutub, 1997), h. 464 4 Menurut Wahidi dan ulama lainnya, seperti yang dikutip oleh Yusuf Qardlawy, makna yang terkuat bagi zakat  adalah  “ al-Nama” berarti  bertambah  dan  tumbuh,  sehingga  dapat  dikatakan  dapat  bahwa  tanaman  itu zaka , maknanyan  tumbuh,  sedeangkan  setiap  sesuatu  yang  betambah  disebut zaka artinya  bertambah.  Jika  tanaman tumbuh besar tanpa cacat, maka  kata zaka disini berarti bersih. Lihat: Yusuf Qardlawy, Fiqh al-Zaka , juz I, (Bairut: Muassah al-Risalah, 1994), h 34
5 Lihat „Abd al-Rahman al-jaziry, al-Fiqh ‘ala Mazhab al-‘Arba’ah , Jilid I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1990) h. 621. Dapat dibandingkan dengan Wahbah Zuhailly, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Juz II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), h. 729. Baca juga Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 5. Juga bandingkan dengan Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat , (Jakarta: Bulan Bintang, 1953) h.24-25. Kemudian Zakiah Daradjat dkk., Ilmu Fiqh, Jilid I, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), h. 213 6 Muhammad Syauqy al-Fanjary, al-Islam wa al-Dlaman al-Ijtima’i , (Mesir: Al-Haiah al-Mishriyyah al-„Ammah li  al-Kitab,  1999)  h.  45.  Pengertian  yang  hampir  senada  juga  diungkapkan  oleh  Yusuf  Qasim,  “zakat  adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada para pemilik yang telah  ditentukan”.  Yusuf  Qasim, Zakat  al-Tijarah  wa  al-Shina’ah  fi  al-Fiqh  al-Islamy, (Cairo:  Dar  al-Nahdhah  al- „Arabiyah, 1986), h. 9
7 Masudul Alam Choudry, Contributions to Islamic Economic Theory, (New York: ST Martin‟s Press, 1986) h. 52
atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. 8 Syarat zakat menurut Thaha „Abdullah al-„Afifi  ada  sepuluh  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang muzakki . 9 Syarat  pertama, Islam.  Syarat  kedua,  taklif  atau  baligh  dan  berakal  (sehat  jiwanya).  Ulama  hanafi mensyaratkan taklif bagi muzakki. Oleh karena itu dalam pandangan mazhab ini, anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan untuk berzakat, kecuali dalam zakat pertanian ( ‘usyur ) dan zakat fitrah. 10
Syarat ketiga, adalah merdeka. Zakat bagi hamba sahaya, pendapat ulama terbagi ke dalam  tiga  kelompok. 11 Pertama,  ulama  yang  berpendapat  tidak ada  kewajiban  zakat  bagi hamba sahaya. 12 Kedua, menyatakan bahwa zakat mal seorang budak ditanggung oleh tuan yang memilikinya . Ketiga, budak tetap berkewajiban membayar zakat. 13 Syarat ke empat, kepemilikan  sempurna.  Syarat  kelima,  harta  harus  mencapai  nisab  (kadar  yang  telah  di tentukan). Syarat keenam, harta yang memiliki dan mncapai nishab harus berumur setahun (haul). 14
Syarat  ketujuh,  genapnya  nishab  harta  pada  kedua  ujung  haul.  Syarat  kedelapan, mengetahui  kewajiban  zakat.  Syarat  kesembilan,  harta  zakat,  selain  tanaman,  bebas  dari hutang yang bakal ditagih menurut ulama Hanafi sebagai hutang baik oleh sesama manusia, ataupun  oleh  Allah  seperti  halnya  zakat. 15 Syarat  kesepuluh,  adanya  kemampuan  untuk menunaikan zakat.
8 Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, 1001 Masalah Dan Solusinya, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h. 97
9 Thaha „abdullah al-„afifi, haq al-saili wa al-marhum, diterjemahkan oleh Zaid Husein al-hamid, (Jakarta; dar al-fikr,1987) h.29-36
10 Ulama jumhur dan ibn Hazm berpendapat, baligh dan berakal bukan merupakan syarat kewajiban zakat. Para walinya berkewajiban mengeluarkan zakat anak-anak yang belum baligh dan orang gila. Dalil mereka merujuk kepada keumuman perintah menunaikan zakat sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat. Dalam pandangan Mahmud „Abdullah  al-„Akazy  dan  al-Sayyid  „Abd  al-Hamid  al-Faqy,  pendapat  jumhur  tersebut  terkait  dengan  pemahaman bahwa  zakat  adalah  hak  bagi  harta  yang  harus  ditunaikan.  Hak  penunaian  zakat  tidak  terkait  dengan  baligh  dan berakal,  tetapi  berlaku  umum.  Harta  yang  wajib  dikeluarkan  tersebut  meliputi:  binatang  ternak,  perhiasan, pertanian, dan buah-buahan
11 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqsid , juz 1, ( Semarang: Dar Ihya al-Kutub al-„arbiyyah, t.t ) h. 178
12 Banyak hadits yang menyatakan tidak adanya zakat bagi hamba sahaya, antara lain: pertama, Dari Ibnu Juraij ia berkata, “telah menceritakan kepadaku Abu al-Zubair,  bahwa ia mendengar Jabbar bin Abdullah berkata: “Tidak  ada  zakat  bagi  harta  hamba  sahaya  sehingga  ia  merdeka”.  Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Ibnu Abi  Syaibah Dari jalan transmisi Muhammad ibn Bakr Dari Ibnu Juraij. Kedua, Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Shaleh dari Al-Laits, dari Yunus, dari Ibn Syihab, ia berkata: “tidak ada kewajiban zakat bagi hamba sahaya, dan bagi tuannya  tidak  ada  kewajiban  untuk  membayar  zakatnya,  kecuali  zakat  fitrah”.  Abu  Ubaid  berkata,  ini  adalah pendapat ahli al-Hijaz. Dikutip dari: Abu Ubaid Ibnu Salam, Kitab, h. 556-557 13 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid., h.178 14 Penetapan  syarat  satu  tahun  bagi  harta  yang  menjadi  objek  kewajiban  zakat,  disepakati  oleh  sebagian besar ulama, meskipun ada juga yang tidak setuju. Selain itu, syarat setahun juga sering dicantumkn oleh banyak penlis yang membahas syarat objek zakat. Salah satu contohnya, buku: Tim penulis, Kumpulan Fatwa MUI, (Jakarta: Pustaka Pustaka, 194), h. 108
15 Selain Abu Hanifah, terdapat beberapa ulama yang menyetujui tentang syarat muzakki harus bebas dari beban secara mutlak. Namun demikian, terdapat beberapa ulama lain yang menyatakan bahwa hutang tidak dapat menghalangi  seseorang  dari  kewajiban  zakat.tidak  ada  keterangan  yang  jelas  siapa  saja  ulama  yang  berpendapat demikian.  Lihat:  Abi  al-  Qasim  Muhammad  ibn  Ahmad  ibn  Jazi al-  kalabiyyi,  al-  Qawanin  al-  fiqhliyayah,(Bairut: Dar al Kutub  al Kutub al- „ilmiyah, 1998), h.75-76.
Kelompok  penerima  zakat  sebagaimana  dijelaskan  oleh  surat  al-Taubah  ayat  60, terdiri  dari  delapan  kelompok,  mereka  itu  ialah  :  kaum  fakir,  kaum  miskin,  pekerja  zakat (amilin),  orang  muallaf,  para  hamba  sahaya  untuk  dimerdekakan,  orang  yang  berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan musafir.  Hikmah zakat menurut Yusuf Qardhawi, baik  untuk  pemberi  maupun  penerima  zakat.  Bagi  pemberi,  zakat  mengandung  sembilan tujuan, yaitu sebagai berikut: 1). Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir 2). Zakat mendidik berinfak  dan  memberi,  3).  Zakat  membangun  akhlak  yang  mulia  4).  Zakat  merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, 5). Zakat mengobati hati dari cinta dunia (berlebihan), 6). Zakat mengembangkan kekayaan batin, 7). Zakat menarik rasa simpati atau cinta sesama manusia  8).  Zakat  mensucikan  harta  (yang  halal),  dan  9). 16 Zakat  mengembangkan  harta. Sedangkan  hikmah  zakat  bagi  pihak  penerima,  yaitu  zakat  dapat  membantu  penerima mencukupi kebutuhan dan zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. 17

## B. Teori Efektifitas dan Pemberdayaan
Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang  mengandung  pengertian  dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. The Liang Gie mengemukakan “efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk  memberikan  hasil  guna  yang  diharapkan.” 18 Sedangkan  Gibson  mengemukakan bahwa  “efektivitas  adalah  konteks  perilaku  organisasi  yang  merupakan  hubungan  antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.” 19 Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas juga berarti  hubungan  antara  output  dan  tujuan.  Sehingga  efektivitas  merupakan  ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan suatu organisasi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro merupakan suatu  wadah  organisasi  yang  secara  khusus  menangani  zakat  khusus  di  wilayah  Metro. Sehingga  dapat  diketahui  output  yang  akan  dicapai  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) Kota Metro adalah sejahteranya umat Islam dengan dana zakat.  Serta seberapa jauh  kinerja  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kota  Metro  dalam  mencapai  tujuan tersebut.
Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar „daya‟ yang berarti kekuatan atau  kemampuan.  pemberdayaan  dimaknai  sebagai  proses  untuk  memperoleh  daya, kekuatan  atau  kemampuan,  dan  atau  pemberian  daya,  kekuatan  atau  kemampuan  dari pihak  yang  memiliki  daya  kepada  pihak  yang  kurang  atau  belum  berdaya. 20 Menurut Prijono,  S.  Onny  dan  Pranarka,  A.M.W;  Pemberdayaan  adalah  proses  kepada  masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan
16 Hasbi ash-Shiddieqy, Beberapa Permasalahan Zakat, (Jakarta: Tintamas, 1976), h. h.867-873 17 Ibid .
18 The Liang Gie, Ilmu Ekonomi , (Jakarta : Lentera, 2000), h.24
19 Gibson, Efektivitas Organisasi , (Bandung : Sinar Grafika, 1984), h.28
20 Sulistiyani, A.T. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan . (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), h. 7
untuk menentukan pilihan hidupnya serta pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. 21
Beberapa pandangan tentang pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut:
1. Struktural, pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang operesif.
2. Pluralis,  pemberdayaan  sebagai  upaya  meningkatkan  daya  sesorang  atau  sekelompok orang  untuk  dapat  bersaing  dengan  kelompok  lain  dalam  suatu  ‟rule  of  the  game‟ tertentu.
3. Elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliniasi dengan elit- elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis.
4. Post-Strukturalis,  pemberdayaan  merupakan  upaya  mengubah  diskursus  serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial. 22
Upaya  memberdayakan  masyarakat  dapat  dilihat  dari  tiga  sisi,  yaitu; pertama , menciptakan  suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  berkembang ( enabling ). Kedua, memperkuat  potensi  atau  daya  yang  dimiliki  masyarakat  (empowering). Perkuatan  ini  meliputi  langkah-langkah  nyata,  dan  menyangkut  penyediaan  berbagai masukan  (input),  serta  pembukaan  akses  ke  dalam  berbagai  peluang  ( opportunities )  yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Ketiga , memberdayakan mengandung pula arti melindungi.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  dan  pemihakan  kepada  yang  lemah  amat mendasar  sifatnya  dalam  konsep  pemberdayaan  masyarakat.  Melindungi  harus  dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin  tergantung  pada  berbagai  program  pemberian  ( charity ). 23 Berikut  pola  untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat:

## Skematik Pola Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  zakat  di  Kota  Metro  akan  berdampak  cukup  besar  terhadap masyarakat ketika pengelolaannya sesuai dengan tujuan zakat sebagaimana yang termaktub dalam  syariat  dan  peraturan  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  bagaimana  upaya
21 Jamasy, O. Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan, (Jakarta Selatan : Blantika, 2004), h. 12 22 Slamet, M, Pemberdayaan Masyarakat dalam Membetuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan . Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat, (Bogor: IPB Press, 2003), h. 54
23 Ginandjar  Kartasasmita,  Pemberdayaan  Masyarakat:  Konsep  Pembangunan  yang  Berakar  pada Masyarakat, (Bandung : Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung (ITB), 1997), h. 54
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro dapat memberdayakan potensi muzaki untuk memiliki kesadaran tinggi dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, sehingga dengan pemberdayaan tersebut mustahik akan meningkat menjadi muzaki.
C. Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Gerakan Zakat di Kota Metro
Gerakan  zakat  di  Kota  Metro  dilakukan  oleh  Kementerian  Agama  Kota  Metro melalui  BAZDA  (Badan  Zakat  Daerah)  melakukan  penyadaran  kepada  masyarakat bahwa  zakat  merupakan  salah  satu  filantrofi  umat  Islam  yang  sangat  penting. Tujuannya  untuk  mensejahterakan  umat  Islam  dari  sisi  ekonomi.  Beberapa  regulasi yang menjadi pijakan BAZDA Kota Metro yaitu sebagai berikut:
a. Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
b. Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  581  Tahun  1999  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
d. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Uundang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
e. Instruksi  Presiden  No  3  Tahun  2014  Tentang  Optimaalisasi  Pengumpulan  Zakat  di Kementerian/Lembaga,  Sekretariat  Jenderal  Lembaga  Negara,  Sekeretariat  Jenderal Komisi  Negara,  Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan  Badan  Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional
f. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung 1) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung No Kw.08.3/BA.4/1142/2011 Perihal Pelaksanaan Zakat Profesi. 24 2) Surat Kepala Kementerian Agama Provinsi Lampung No : Kd.08.010/2/pw.01/44/2013  tanggal  01  Januari  2013  Tentang  Pembentukan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kemeneterian Agama Kota Metro Tahun 2013
g. Surat  Keputusan  Walikota  Nomor  :  145/KPTS/Kd/2013  Tanggal  15  Maret  2013 tentang Pembentukan BAZNAS Kota Metro. 25
2. Pelaksanaan Zakat di Kota Metro
Zakat  tidak  hanya  terbatas  pada  zakat  fitrah.  Tapi,  terdapat  juga  zakat  mal. Secara teknis, kegiatan zakat di kota Metro hanya sebatas pada berderma yang sebagian besar  bersifat  konsumtif  dan  pengetahuan  masyarakat  muslim  kota  Metro  masih terbatas pada pemahaman zakat fitrah saja.
Jumlah  penduduk  kota  Metro  pada  tahun  2012  adalah  149.361,  dengan  luas wilayah  66,74  km2  kemudian  dengan  kepadatan  penduduk  adalah  2.173  jiwa/km2 dimana  kecamatan  paling  padat  adalah  Metro  Pusat.  Kota  Metro  terdiri  dari  5 Kecamatan  dan  22  Kelurahan 26 Jumlah  penduduk  tersebut  menjadi  sebuah  potensi
24 Laporan Keuangan Unit Pengumpul Zakat dan Infaq Kemenag Kota Metro Tahun 2013/2014, h. 1 25 Laporan BAZNAS Kota Metro Menyambut Idul Fitri 1434 H (Metro : Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Metro, Agustus 2013), 2013, h.1
26 Dokumen Badan Statistik Kota Metro Tahun 2012
untuk pelaksanaan zakat sebagai bentuk filantropi bagi masyarakat Kota Metro. Karena zakat dapat menjadi satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah kemiskinan.
a. Kinerja BAZNAS Kota Metro
Urgensi dikeluarkan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun  2011  adalah  untuk  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  pelayanan  dalam pengelolaan  zakat  serta  meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dan  penanggulangan  kemiskinan.  Akan  tetapi  dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut  SB  gerakan  zakat  di  kota  Metro  khususnya  di  Metro  Barat  kurang berjalan  secara  optimal.  Meskipun  petugas  sudah  melakukan  sosialisasi,  namun kesadaran  masyarakat  masih  minim  serta  pemahaman  masyarakat  terhadap  zakat hanya  sebatas  zakat  fitrah.  Sedangkan  pelaksanaan  zakat  profesi,  seluruh  pegawai negeri  di  Kementrian  Agama  sudah  mengeluarkan  zakat.  Pelaksanaan  tersebut dalam  rangka  optimalisasi  gerakan  zakat,  bagi  pegawai  yang  belum  mencapai nisabnya dapat diganti dengan infak sebesar Rp. 60.000 setiap bulannya. 27
Berbeda dengan pernyataan SB di atas, di satuan kerja Metro Selatan, AGW selaku kepala KUA mengatakan bahwa kurangnya petugas yang ada di KUA Metro Selatan    menyebabkan  kurangnya  sosialisasi  ke  masyarakat.  Perlunya  penyadaran kepada  masyarakat  bahwa  harta  yang  dimiliki  ada  hak-hak  orang  lain  yang  wajib dikeluarkan.  Kemudian  perlu  adanya  penyatuan  visi  dan  misi  antara  pemerintah Kota  Metro  dan  Kementerian  Agama  untuk  segera  mengeluarkan  Perda  Zakat. 28 Sedangkan  gerakan  zakat  di  wilayah  KUA  Metro  Pusat,    Bapak  YZD  mengatakan bahwa KUA Metro pusat mengikuti instruksi dari  Kementerian Agama. Sedangkan dalam  pendistribusiannya  meminta  bantuan  kepada  pembatu    penghulu  untuk mendata mustahik sebagai penerima zakat yang dilakukan oleh muzaki. 29
Permasalahan  mengenai  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  zakat juga  dirasakan  di  daerah  satuan  kerja  Metro  Timur.  Bapak  AD  mengatakan,  KUA sering melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui pembantu penghulu ketika tokoh agama  memberikan  ceramah  agar  menyinggung  masalah  pentingnya  zakat  dan ditegaskan bahwa zakat tidak sebatas zakat fitrah. Namun banyak tokoh agama yang tidak  menjalankan  seruan  tersebut.  Ditambah  kecenderungan  masyarakat membayarkan  zakatnya  ke  musala  atau  masjid  sehingga  menjadi  faktor  kendala optimalisasi  pengumpulan  di  BAZNAS,  sehingga  menjadi  pendistribusian  tidak merata 30
Kepala  KUA  Metro  Utara  bapak  NS  mengatakan  KUA  sering  melakukan himbauan  terhadap  masyarat  melalui  pembantu  penghulu  dan  tokoh  agama setempat.  Kemudian  dalam  rangka  optimalisasi  gerakan  zakat,  para  pegawai  yang
27 SB, Pembantu Penghulu Metro Barat, Wawancara , 3 September 2014
28 AGW, Kepala KUA Metro Selatan, Wawancara , 4 September 2014
29 YZD, Pembantu Penghulu Metro Pusat, Wawancara , 5 September 2014
30 AD, Kepala KUA Metro Timur, Wawancara , 8 September 2014
ada di KUA bersedia untuk dipotong gajinya ketika sudah mencapai nisab dan ketika nisab gaji mereka belum sesuai dengan aturan maka para pegawai memberikan infak sebesar Rp. 60.000,- setiap bulan. 31
Pengelolaan  zakat  di  Kota  Metro  cenderung  berjalan  masing-masing  antar kelompok  keagamaan,  organisasi  kemasyarakatan,  dan  pemerintah.  Kepercayaan masyarakat  yang  kurang  terhadap  lembaga  pemerintah  seperti  BAZNAS  membuat gerakan  zakat  di  Kota  Metro  kurang  optimal,sehingga  pelaksanaan  pengumpulan, pengelolaan,  dan  pendistribusian  tidak  terlihat  pengaruhnya  terhadap pemberdayaan ekonomi umat.
Kementerian Agama telah mempelopori gerakan zakat di Kota Metro dengan melakukan  pemotongan  gaji  terhadap  pegawai-pegawai  yang  mencapai  nisabnya dan  mengeluarkan    infaq,  shadaqah  bagi  pegawai  yang  belum  mencapai  nisabnya yang  akan  disetorkan  pada  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ).  Hal  ini  menandakan bahwa  Kementerian  Agama  telah  berupaya  mengoptimalkan  zakat  maal  melalui zakat profesi yang diperoleh dari para pegawai dengan teknis sebagai berikut :
1. Zakat Profesi yang telah mencapai nisabnya: 2.5% dari gaji kotor Kadar Nisab = Harga Emas (yg berlaku saat itu) x 85gr
12 Bulan
= (gaji kotor yang mencapai nisabnya)
2. Infaq bagi pegawai yang gajinya belum mencapai nisab dengan rincian sebagai berikut:
a. Rp.40.000,-  untuk golongan II
b. Rp.60.000,- untuk golongan III. 32
Salah satu bentuk nyata yang akan dilakukan oleh Kementrian Agama Kota Metro  Unit  Penyelenggara  Syariah  dalam  hal  ini  UPZ  dalam  pendistribusian  zakat yang terkumpul akan dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan Hari Amal Bakti (HAB)  Kementerian  Agama  berupa  pemberian  sajadah  panjang  kepada  mushola, bedah  rumah,  pemberian  santunan  kepada  Panti  Jompo,  juru  kunci  kuburan  serta marbot (penjaga masjid), beasiswa, penghargaan kepada guru teladan dan kreatif. 33

## b. Efektivitas dan Pemberdayaan Zakat
Penyaluran  zakat  di  Kota  Metro  dibagikan  kepada  orang-orang  yang  tidak mampu  di  daerah-daerah  yang  telah  ditentukan  oleh  BAZNAS  Kota  Metro  dan sekitarnya. Penyaluran zakat lebih diutamakan ialah orang-orang terdekat, kemudian dilanjutkan  orang-orang  yang  agak  jauh  dari  Metro.  Dana  zakat  yang  diberikan kepada  mereka  bertujuan  untuk  dapat  digunakan  dalam  memenuhi  kebutuhan
31 NS, Ketua KUA Metro Utara, Wawancara , 25 September 2014
32 Dokumen Unit Pengumpul Zakat dan Infaq Kemenag Kota Metro Tahun 2013/2014 33 Fathurrahman, Kepala Seksi Bagian Penyelenggara Syariah, Wawancara , 24 November 2014
sehari-hari karena mereka tidak mampu untuk bekerja. 34
Untuk  mendapatkan  kinerja  yang  efektif  dalam  pengelolaan  zakat  di  Kota Metro, maka dapat ditarik beberapa hal:
1) BAZNAS  Kota  Metro  menerapkan  sistem open  management (manajemen keterbukaan).  Hal  ini  akan  menumbuhkan  kepercayaan  masyakat  terhadao BAZNAS.
2) Demi  terwujudnya  suatu  BAZNAS  Kota  Metro  yang  profesional,  amanah, terpercaya maka sudah selayaknyalah para pengurus BAZNAS Kota Metro untuk lebih  mengoptimalkan  kembali  upaya-upaya  pengentasan  kemiskinan  yang selama  ini  sudah  berjalan  sehingga  benar-benar  terwujud  secara  nyata  dan  bisa dirasakan oleh masyarakat umum.
3) Dalam  rangka  mewujudkan  pengentasan  kemiskinan  yang  ada  di  Kota  Metro, maka upaya-upaya yang dilakukan seyogyanya lebih difokuskan lagi pada usaha- usaha yang besifat produktif, seperti penyaluran program beasiswa kepada orang- orang kurang mampu dalam mengenyam pendidikan.  Karena ini  mampu untuk dijadikan  investasi  guna  mendukung  kondisi  perekonomian  masyarakat  yang lebih baik sehingga kondisi kemiskinan ini pun mampu untuk dituntaskan.
4) Berdasarkan  atas  tuntutan  profesionalisme  sudah  seyogyanya  pengelola  zakat, yaitu  para  amil  untuk  mengelola  secara  fokus  dan full  time .  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  amil  zakat  adalah  sebuah  profesi,  sebagaimana  profesi-profesi yang lain, bukan hanya sebagai profesi sambilan.
Sementara  itu,  dalam  konteks  zakat  yang  intinya  bertujuan  supaya  potensi maksimal  yang  ada  dan  dapat  digunakan  secara  berkesinambungan  dalam  rangka meningkatan kesejahteraan, maka negara wajib masuk untuk meregulasi pengelolaan zakat.  Negara  dengan  peran  regulator  harus  membuat  serangkaian  aturan  main supaya  terdapat  otoritas  legal  yang  berhak  menarik  zakat,  menyalurkan  zakat, membuat  skema  maksimalisasi  pengunaan  zakat,  dan  pemantauan  maksimalisasi dana hasil zakat.
Lebih  lanjut,  dengan  masuknya  negara  dalam  pengelolaan  zakat,  terdapat empat  regulasi  formal  umum  yang  bisa  diintrodusir  oleh  negara.  Berikut  adalah regulasi formal zakat:
a. Pihak-pihak yang mengelola zakat. Regulasi ini untuk ppembautan otoritas legal sebuah lembaga independen di luar struktur pemerintah untuk pengelolaan.
b. Tata  niaga  zakat.  Regulasi  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  mekanisme penarikan, distribusi, dan penyampaian zakat dapat dilakukan tepat sasaran.
c. Skema  penggunaan.  Regulasiini  intinya  mengatur  bahwa  zakat  tidak  boleh disalurkan  secara  langsung  kepada  masyarakat  miskin.  Oleh  karena  itu,  zakat tersebut  harus  dikelola  secara  efektif,  sehingga  bisa  menjadi  modal  kerja produktif  yang  dapat  difungsikan  untuk  menghasilkan  pendapatan  rutin masyarakat miskin.
34 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah . (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), h. 81
d. Pendampingan.  Regulasi  ini  berfungsi  untuk  mendampingi  masyarakat  untuk lebih produktif.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Gerakan Zakat di Kota Metro
a. Faktro Pendukung
Gerakan zakat di Kota Metro sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

## 1) Faktro Regulasi
Hirarki  peraturan  zakat  di  Indonesia  sudah  jelas.  BAZNAS  di  Kota  Metro, sudah mengadopsi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan beberapa penambahan aturan hukum yang akan ditetapkan oleh Walikota Metro.

## 2) Faktro Kesadaran
Kesadaran masyarakat Kota Metro untuk menunaikan zakat dan dana sosial lain  seperti  infak,  shadaqah,  dan  wakaf  telah  mengalami  perkembangan  yang sangat  signifikan  karena  dikelola  dengan  baik  oleh  amil  zakat.  Hal  ini  dapat dibuktikan  dengan  data  yang  dilansir  oleh  BAZNAS  Kota  Metro  setiap  tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

## 3) Faktor Potensi Muzaki
Saat ini diperkirakan ada sekitar 1000 muzaki yang membayar zakat melalui BAZNAS  Kota  Metro,berarti  masih  ada  lebih  dari  separuh  potensi  zakat  yang belum tergarap oleh BAZNAS Kota Metro.
4) Faktor Pemerintah (BAZNAS Kota Metro)
Kementerian  Agama  Kota  Metro  melalui  BAZNAS  Kota  Metro  sudah mempelopori  adanya  gerakan  Zakat  di  Kota  Metro.  Berbagai  upaya  sosialisasi dikerahkan  melalui  mitra  Kementerian  Agama  Kota  Metro  melalui  KUA, penyuluhan melalui pengajian dan sosialisasi dalam bentuk lainnya.

## 5) Faktor Mayoritas Muslim
Kota Metro mayoritas didominasi oleh penduduk yang beragama Islam.
b. Faktro Penghambat
Adapun  faktro-faktro  penghambat  gerakan  zakat  di  Kota  Metro  adalah  sebagai berikut:
1) Minimnya Sosialisasi
Selama  ini,  sosialisasi  yang  telah  dilakukan  oleh  BAZNAS  masih  terbatas pada  tahap  awal  dan  belum  menyeluruh.  BAZNAS  seharusnya  mengadakan sosialisasi berkelanjutan dengan sistem evaluasi.

## 2) Pemahaman Masyarakat Cukup Pada Zakat Fitrah
Pemahaman  masyarakat  Kota  Metro  masih  didominasi  oleh  zakat  fitrah yang  bersifat  konsumtif  dan  dibayar  setiap  tahun.  Ketika  seseorang  sudah mengeluarkan zakat fitrah, maka enggan untuk mengeluarkan zakat maal.
3) Pembayaran Zakat Masih Tradisional
Mekanisme  pembayaran  zakat  di  Kota  Metro  masih  tradisionalis  seperti; pembayaran  zakat  terbatas  pada  guru  ngaji,  kiyai,  orang  yang  ditokohkan,  dan langsung  diserahkan  kepada  mustahik    zakat  secara  langsung  tanpa  melalui pengurus BAZNAS sebagai penampung utama. Pada hakikatnya, sudah seharusnya zakat dibayarkan melalui satu tempat yakitu BAZNAS Kota Metro, hal ini bertujuan untuk memudahkan data muzaki dan  berapa jumlah harta yang terkumpul.  Serta berfungsi juga untuk data pendistribusian secara efektivitas.
4) Distribusi Zakat Masih Subjektif
Sistem  distribusi  zakat  di  Kota  Metro  masih  subjektif.  Hal  ini  akan dipengaruhi  oleh  salah  satunya  adalah  sistem  pendistribusian  dana  zakat  yang tidak  objektif.  BAZNAS  Kota  Metro  mengupayakan  agar  dana  zakat  dapat disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.
5) Belum Ada Perda Zakat Kota Metro
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  masih banyak  kelemahan.  Beberapa  permasalahan  yang  terjadi  saat  ini  dinilai  belum mampu  dijawab  oleh  Undang-undang  zakat.  Seperti  belum  adanya  pemisahan fungsi  operator,  regulator  dan  pengawas.  Begitu  jugabelum  adanya  kejelasan hubungan antara lembaga zakat satu dengan lembaga zakat lainnya. Lembaga zakat yang ada saat ini semuanya berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya,potensi zakat yang besar masih belum bisa tergali secara optimal secara nasional.
Kelemahan  lain  dari  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat  adalah  tidak  memiliki  peraturan  pelaksana.  Oleh  karena  itu, maka  dikeluarkanlah  Keputusan  Menter  iAgama  Nomor  581  Tahun  1999  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan  zakat. Kemudian  aturan  yang  bersifat  lebih  teknis  dikeluarkan  keputusan  Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  :  D/291  Tahun  2000  Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan ini lalu dicabut dan diganti Kepmen Agama  No.  373  Tahun  2003.  Munculnya  Kepmen  ini  pun  ternyat  abelum  bisa menjadi solusi bagi pengelolaanzakat.
Secara desentralisasi, regulasi zakat di Kota Metro yang berada dalam satu atap BAZNAS Kota Metro belum memiliki perda zakat yang menjadi aturan pokok bagi  masyarakat  Kota  Metro.  Sehingga,  zakat  di  Kota  Metro  baik  dari  aspek pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pemberdayaan  masih  simpang  siur.  Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara yuridis masyarakat Kota Metro membutuhkan peraturan daerah zakat Kota Metro yang lebih relevan, aplikatif dan menyeluruh serta dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Kota Metro yang lebih mengikat.
Faktor-faktor  penghambat  tersebut  di  atas  mempunyai  pengaruh  yang  besar terhadap  masih  kurangnya  motivasi  masyarakat  untuk  menyalurkan  dana  zakat melalui  BAZNAS  Kota  Metro.  Fungsi  zakat  yang  diharapkan  mampu  membangun usaha-usaha produktif bagi kepentingan umat yang tergolong miskin dan lemah, agar
zakat  dapat  mengurangi  kesenjangan  antara  kaya  miskin,  sehingga  dalam  jangka panjang zakat dapat menutupi kemiskinan dan mensejahterakan umat

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama Kota Metro  melalui  BAZDA  Kota  Metro  dalam  kampaye  gerakan  zakat  bertujuan  menyadarkan kepada  masyarakat  bahwa  zakat  merupakan  salah  satu  filantropi  umat  Islam  yang  sangat penting.  Dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat berpengaruh  kepada  penunaian  zakat  di  Kota  Metro  menjadi  lebih  terorganisir  dan  sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat. Sebagai pendukung utama kegiatan BAZDA Kota Metro adalah  adanya  respons  positif  dari  Walikota  dengan  adanya  peraturan  tambahan  yang bertujuan  untuk  merespon  kinerja  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat.  Kesadaran  yang  timbul  dari  masyarakat  merupakan  hasil  kinerja  BAZDA  Kota  Metro yang  terus  memberikan  sosialisasi  melalui  unsur  terkecil  Kementerian  Agama  Kota  Metro yakni KUA beserta staf dan jajarannya.
Campur  tangan  pemerintah  dan  masyarakat  diperlukan  dalam  pengelolaan  zakat karena  pengelolaan  zakat  adalah  perbuatan  hukum  publik  yang  merupakan  wewenang  dan tanggung  jawab  pemerintah  (Walikota)  atau  lembaga  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  (KUA) dan  juga  masyarakat  (Kota  Metro).  Oleh  karena  itu,  tidaklah  mustahil  jika  terdapat  respon positif  dan  negatif.  Faktor  pendukung  yang  direspon  oleh  positif  masyarakat  Kota  Metro adalah; karena zakat merupakan salah satu sumber vital perekonomian umat Islam yang belum tergarap  dengan  maksimal.  Sehingga,  perlu  ada  gerakan  sadar  zakat  yang  sudah  seharusnya dikelola  dengan  baik.  Dari  sumber  zakat  Kota  Metro  yang  terkumpul  sudah  dirasakan manfaatnya  oleh  masyarakat  Kota  Metro  seperti;  bedah  rumah,  beasiswa,  pemberian  sarana tempat  ibadah.  Faktor  negatif  yang  masih  menjadi  stigma  dalam  pola  pikir  masyarakat  Kota Metro sampai saat ini adalah zakat fitrah masih terpatri dalam masyarakat, sehingga zakat mal masih  kurang  menjadi  terobosan  utama . Kemudian  faktor  selanjutnya  yang  menjadi penghambat  yaitu  masih  kurangnya  motivasi  masyarakat  untuk  menyalurkan  dana  zakat melalui BAZNAS Kota Metro.

## DAFTAR PUSTAKA
„Abdullah al-„afifi, Thaha, Haq al-saili Wa al-Marhum , diterjemahkan oleh Zaid Husein al-hamid, Jakarta; dar al-fikr,1987
Alam Choudry, Masudul, Contributions to Islamic Economic Theory, New York: ST Martin‟s Press, 1986
al-Qasim Muhammad ibn Ahmad ibn Jazi al- kalabiyyi, Abi, al-Qawanin al-Fiqhliyayah , Bairut: Dar al Kutub al Kutub al- „Ilmiyah, 1998 al-Rahman al-jaziry, „Abd, al-Fiqh ‘ala Mazhab al-‘Arba’ah , Jilid I, Bairut: Dar al-Fikr, 1990 ash-Shiddieqy, Hasbi, Beberapa Permasalahan Zakat, Jakarta: Tintamas, 1976 Gibson, Efektivitas Organisasi , Bandung : Sinar Grafika, 1984 Gie, The Liang, Ilmu Ekonomi , Jakarta : Lentera, 2000
Ginandjar  Kartasasmita, Pemberdayaan  Masyarakat:  Konsep  Pembangunan  yang  Berakar  pada Masyarakat, Bandung  :  Program  Pascasarjana  Studi  Pembangunan,  Institut  Teknologi Bandung ITB, 1997
Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , Yogyakarta : Gema Insani Press, 2003 ---------, Agar Harta Berkah dan Bertambah . Jakarta : Gema Insani Press, 2007 Jamasy, O. Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta Selatan : Blantika, 2004 Musthafa et.al., Ibrahim al-Mu ‘jam al-Wasith , juz I, Teheran: al-Maktabah al-„Ilmiah, t.t. Qardhawy, Yusuf Fiqh al-Zaka , juz I, Bairut: Muassah al-Risalah, 1994 Rusyd, Ibnu, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqsid , juz 1, Semarang: Dar Ihya al-Kutub al- „arbiyyah, t.t.
Slamet,  M, Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Membetuk  Pola  Perilaku  Manusia  Pembangunan . Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat, Bogor: IPB Press, 2003 Sulistiyani, A.T. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan . Yogyakarta: Gaya Media, 2004
Syaikh  Muhammad  Abdul  Malik  Ar  Rahman,  1001  Masalah  Dan  Solusinya,  Jakarta:  Pustaka Cerdas Zakat, 2003
Syauqy al-Fanjary, Muhammad, al-Islam wa al-Dlaman al-Ijtima’i , Mesir: Al-Haiah al-Mishriyyah al-„Ammah li al-Kitab, 1999
Tim penulis, Kumpulan Fatwa MUI, Jakarta: Pustaka Pustaka, 1994