Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal di Indonesia
Setyo Mahanani* dan Maskudi Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim
* Email: setyo_mahanani@unwahas.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempengaruhi belanja  modal.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dari  LKPD  (Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah)  yang  tercatat  di  situs  resmi  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  dan Keuangan  dan  Badan  Pusat  Statistik  pada  kurun  waktu  2016-2018.  Metode  analisis  yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil  uji  pada  penelitian  ini  yaitu  PAD  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  alokasi belanja  modal.  Pajak  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal.  DAU berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  alokasi  belanja  modal.  DAK  tidak  berpengaruh terhadap belanja modal.
Kata  kunci  : Belanja  Modal,  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah

## PENDAHULUAN
Menurut  (Apriyanto,  2016)  APBD  merupakan  rencana  keuangan  Pemerintah  Daerah  yang dibahas  dan  disahkan  oleh  Pemerintah  Daerah  sendiri  beserta  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  yang  di  tetapkan  sesuai  dengan  peraturan  daerah,  yang  nantinya  rencana  keuangan tersebut  dijadikan  pedoman  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerah  untuk melayani publik dalam  masa satu tahun anggaran. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  terdiri  dari  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dikelompokkan  menjadi  1)  pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (di dalamnya terdiri dari Dana Alokasi 3 Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH), 2) Belanja yang terbagi menjadi belanja tidak langsung (berisi gaji, tunjangan pejabat daerah, belanja subsidi, dll),  dan  belanja  langsung  (berisi  belanja  barang  dan  jasa,  belanja  modal,  dll),  3)  Pembiayaan. Anggaran  belanja  modal  dialokasikan  dalam  APBD  oleh  pemerintah  daerah  untuk  pembelanjaan asset tetap dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan juga  untuk  fasilitas  publik  (Yovita,  2011).  Dalam  membuat  anggaran  belanja  modal  juga memerlukan  perhatian  khusus  agar  dapat  sesuai  sasaran  yaitu  untuk  kepentingan  publik,  karena masih  terdapat  yang  tidak  bermanfaat  bagi  kepentingan  publik,  maka  harus  dilakukannya pembedahan secara terperinci terhadap penganggaran belanja modal (Herdiansyah, 2016).
Gambar 1.1 Grafik Belanja Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Belanja Terbesar 2014-2017
Dari  struktur  belanja  secara  keseluruhan,  dapat  dikatakan  bahwa  komponen  belanja didominasi  oleh  belanja  barang  dan  jasa.  Pada  tahun  2014-  2016,  belanja  tersebut  berturut-turut sebesar 51,52 triliun rupiah, 52,30 triliun rupiah, dan 54,03 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar  1,51  persen  pada  tahun  2015,  dan  3,32  persen  pada  tahun  2016.  Sedangkan  pada  tahun 2017 telah dianggarkan sebesar 68,00 triliun rupiah untuk belanja barang dan jasa, atau mengalami kenaikan  sebesar  25,85  persen  dibanding  tahun  2016.  4  Komponen  berikutnya  yang  cukup dominan  yaitu  belanja  pegawai.  Sedangkan  belanja  modal  yang  diharapkan  untuk  memajukan pelayanan publik justru tidak menjadi dominan.
Dalam  menjalankan  kinerja  daerah,  pemerintah  daerah  memiliki  sumber  pendanaan  yang berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yaitu  pendapatan  dari  potensi  daerah  itu  sendiri (Herdiansyah, 2016)Beberapa bukti empiris menunjukan hasil berbeda. Penelitian yang dilakukan (Pratama,  2017)  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal  di Pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau.  Hasil  penelitian  (Apriyanto,  2016)  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  belanja  modal  pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  (Prasetya, 2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.
Sumber dari PAD salah satunya yaitu dari Pajak Daerah. Pajak daerah ini pemugutan iuran yang harus disetorkan oleh wajib pajak, memiliki sifat memaksa tetapi sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku. Pajak daerah ini nantinya digunakna untuk kepentingan uum, berasal dari mesayarakat maka kembali lagi ke masyarakat. Maka seharusnya pajak daerah memiliki pengaruh bagi  belanja  modal,  sejalan  dengan  penelitian  (Rubiyanto  &  Rahayu,  2018)  pajak  daerah berpengaruh signifikan terhadap 7 belanja daerah. Berbeda dengan hasil penelitian dari (Budiman, 2018) pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum atau disingkat DAU memiliki pengertian yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dialokasikan  kepada  setiap  daerah  dengan  tujuan  pemerataan  keuangan  antar  daerah  untuk memadai  kebutuhan  daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Alokasi  Umum  ini  dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk publik (Ardhani, 2011).  Penelitian  (Pratama,  2017)  hasilnya  adalah  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  negatif terhadap  Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau.  Penelitian  yang dilakukan  (Apriyanto,  2016)  hasilnya  Dana  Alokasi  Umum  tidak  berpngaruh  signifikan  terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berbeda dengan (Hidayah & Jumiati, 2018) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Dana  alokasi  Khusus  merupakan  dana yang asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, lalu diberikan kepada daerah tertentu, yang  dananya  digunakan  untuk  pelaksanaan  urusan  pemerintah  tetapi  menjadi  wewenang  daerah. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Pratama,  2017)  hasilnya  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh dengan  Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau.  Penelitian  (Apriyanto, 2016)  hasilnya  bahwa  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  pada Kabupaten/Kota  pada  Provinsi  Jawa  Tengah.  Sedangkan,  hasil  penelitian  dari  (Prasetya,  2017) pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  9  Belanja  Modal  adalah  tidak  berpengaruh  signifikan potitif pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  model  penelitian  ini  yang  berperan  sebagai  variabel  dependen  yaitu  belanja  modal. Belanja  modal  sendiri  merupakan  pembelanjaan  atas  aset  tetap  maupun  aset  lainnya  yang diharapkan  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  Belnaja  modal  ini  terdiri  dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja  modal  fisik  lainnya.  Berapa  belanja  modal  dari  pemerintah  daerah  dapat dilihat  di  bagian belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing- 36 masing provinsi. Ada pula indikator untuk mengukur belanja modal (Karyadi, 2017)yaitu:

## Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah (X1)
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan  yang  di  dapat  oleh  suatu  dari  dari pemungutan  yang  dilakukan  berdasar  undang-undang  yang  berlaku.  PAD  adalah  cerminan kemampuan keungan suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah suatu daerah dapat dilihat dari total 37 pendapatan asli suatu daerah yang indikator pengukurannya sebagai berikut:

## Pajak daerah (X2)
Pajak  daerah  merupakan  kewajiban  yang  harus  dibayarkan  oleh  setiap  wajib  pajak  perorangan maupaun badan, yang mana manfaatnya tidak dapat langsung dirasakan, dan dalam
Pemungutannya  dilalukan  oleh  pemerintah  daerah  tepatnya  dinas  pendapatan  daerah  dan menurut Undang-Undang sifatnya memaksa. Adapun cara menghitung pajak daerah yaitu sebagai berikut: Dana Alokasi Uumum (X3)
Dana  Alokasi  Umum  atau  disingkat  dengan  DAU  yaitu  dana  yang  berasal  dari  APBN  yang dialokasikan  untuk  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  dengan  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  desentralisasi.  Dana  Alokasi  Umum  dapat diperhitungkan dengan rumus:

## Dana Alokasi Khusus (X4)
Dana Alokasi Khusus yang biasa disingkat dengan DAK merupakan dana yang berasal dari APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara)  yang  ditransferkan  kepada  daerah  tertentu untuk  melaksanakan  kegiatan  khusus  yang  diselenggarakan  pemerintahan  tetapi  menjadi kewenangan  daerah.  Dana  Alokasi  Khusus  dapat  dilihat  pada  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dapat diperhitunkan menggunakan rumus:
Populasi  dari  penelitian  ini  yaitu  terdiri  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD,  Pajak  Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada seluruh provinsi di Indonesia yang  terdiri  dari  34  provinsi.  Sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  sampling  jenuh. Sampling  jenuh  adalah  cara  menentukan  sampel  dengan  menggunakan  semua  anggota  sampel. Jadi,  penelitian  ini  jumlah  sampelnya  yaitu  40  34  wilayah,  dengan  mengambil  data  dari  tahun 2016-2018. Sehingga jumlah sampel dari penelitian ini keseluruhannya yaitu menjadi 34 x 3 =102 data.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif,  uji  asumsi  klasik,  analisisregresi  linier berganda,  dan  pengujian  hipotesis  yang  menggunakan  aplikasi  SPSS  21.  Dalam  melakukan pengujian,  populasi  yang  digunakan  yaitu  PAD,  Pajak  Daerah,  DAU,  dan  DAK  pada  seluruh provinsi  di  Indonesia  yang  jumlahnya  34  provinsi,  dan  dalam  kurun  waktu  3  tahun  berturut-turut yaitu tahun 2016 sampai tahun 2018. Jumlah data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 97 data yang  diperoleh  melalui  LKPD  dan  APBN  tahun  2016  sampai  tahun  2018  yang  kelengkapan  data
sekunder tersebut didapat dari website Dirjen Perimbangan Keuangan RI yaitu djpk.kemenkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik yaitu bps.go.id. Diketahui terdapat data outlier saat setelah melakukan seleksi data.
Tabel 1. Jumlah data yang dapat digunakan dalam penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Tujuan  menggunakan  analisis  statistik  deskriptif  ini  yaitu  untuk  mengetahui  nilai  maksimum (max), nilai minimum (min), nilai rata-rata dan standar deviasi dari seluruh variabel pada penelitian ini sebagai bahan untuk memberikan gambaran statistic mengenai variable-variabel yang dibahas.
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada jumlah pendapatan daerah yang diterima
Tabel 2. Statistik Deskriptif
Paling  sedikit  dari  berbagai  provinsi  di  Indonesia  yaitu  sebesar  597  miliyar,  sedangkan jumlah  pendapatan  asli  daerah  yang  diterima  paling  bayak  yaitu  sebesar  41triliyun,  dan  rata-rata yang didapat provinsi-provinsi yaitu sebear 6,5 triliyun. pajak daerah yang diterima paling sedikit oleh berbagai provinsi di Indonesia yaitu sebesar 298 miliyar, sedangkan jumlah pajak daerah yang diterima  paling  banyak  yaitu  sebesar  30,9  triliyun,  seta  rata-rata  pajak  daerah  yang  diterima provinsi-provinsi  di  Indonesia  sebesar  6  triliyun.  Pada  kisaran  tahun  2016-2018  bahwa  paling sedikit provinsi di Indonesia menerima Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat yaitu sebesar 3 triliyunan,  sedangkan  paling  banyak  yang  diterimaprovinsi  di  Indonesia  51  yaitu  sebesar  39,8
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah…
triliyun, dan rata-rata Dana Alokasi Umum yang diterima provinsi di Indonesia sebesar 12 triliyun. provinsi  di  Indonesia  paling  sedikit  menerima  transferan  Dana  Alokasi  Khusus  dari  pemerintah pusat sebesar 881,6 miliyar, sedangkan yang paling tinggi diterima yaitu sebesar 28,8 triliyun dan rata-rata  yang  diterima  provinsi  di  Indonesia  sebesar  5  triliyun.  jumlah  terendah  belanja  modal yang  dialokasikan  oleh  provinsi  di  Indonesia  yaitu  sebesar  1,2  triliyun,  sedangkan  pengeluaran belanja  modal  tertinggi  yaitu  sebesar  20,5  triliyun  dan  rata-rata  jumlah  belanja  modal  yang dialokasikan oleh provinsiprovinsi di Inonesia adalah sebesar 6,1 triliyun.

## Uji Normalitas
Dalam  penelitian  ini  digunakan  Uji  KolmogrovSmirnov  (K-S)  untuk  mengetahui  apakah data  terdistribusi  secara  normal  atau  tidak.  Data  dapat  dikatakan  terdistribusi  normal  bila signifikansi  lebih  dari  0,05,  dan  dikatakan  tidak  normal  bila  kurang  dari  0,05.  Dari  hasil  analisis menunjukan  nilai  signifikan  Kolmogrov-smirnov  yaitu  sebesar  0,460  atau  lebih  dari  0,05  yang artinya data terdistribusi normal.

## Uji Autokorelasi
Model  regresi  dikatakan  baik  apabila  tidak  terdapat  korelasi  atau  tidak  terjadi  masalah autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Dapat dilakukan pengujian menggunakan  Uji  Durbin  Watson  untuk  mengetahui  adanya  autokorelasi.  Berdasarkan  hasil analisis  menunjukan  nilai Durbin-Watson  sebesar 1,837  yang  mana  untuk jumlah  total  variabel  5 dan  jumlah  sampel  sebanyak  97  maka  diketahuilah  nilai  dL  ssebesar  1,585  dan  nilai  dU  sebesar 1,756.  Sehingga  dari  nilai  Durbin-Watson  sebesar  1,837  berarti  terbukti  tidak  terdapat  masalah autokorelasi karena nilai DW lebih besar dari nilai dU dan lebih kecil dari 4-dU.

## Uji Multikolonieritas
Model  regresi  yang  baik  yaitu  bila  tidak  terdapat  hubungan  pada  antar  variabel  bebas tersebut. Dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas bila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.  Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukan  nilai  Tolerance  dari  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah sebesar 0,313, Pajak Daerah sebesar 0,311, Dana Alokasi Khusus sebesar 0,314 dan Dana Alokasi Khusus  sebesar  0,532.  Dari  keempat  variabel  terebut  semua  nilai  tolerance  lebih  dari  0,1. Sedangkan  nilai  VIF  dari  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar  3,194,  Pajak  Daerah  sebesar 3,213,  Dana  Alokasi  Umum  sebesar  3,284  dan  Dana  Alokasi  Khusus  sebesar  1,881.  Keempat variabel  tersebut  nilai  VIFnya  kurang  dari  10.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  keempat variabel  memiliki  nilai  tolerance  lebih  dari  0,1  dan  niai  55  VIF  kurang  dari  10,  dengan  kata  lain semua variabel independent terbebas dari gejala multikolonieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Model  regresi  bersifat  heteroskedastisitas  bila  variance  dari  residual  nilainya  berbeda  dan bila variance dari residual nilainya sama maka disebut homokedastisitas. Pengujian dapat dikatakan bebas  dari  heteroskedastisitas  bila  tingkat  signifikansi  >  0,05.  Berdasarkan  hasil  analisis  bahwa nilai signifikansi daari variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,55, Pajak Daerah sebesar 0,301, Dana  Alokasi  Khusus  sebesar  0,508,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  sebesar  0,908.  Keempat  variabel independent  tersebut  memiliki  nilai  signifikan  lebih  dari  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda

## Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
𝐘 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐏𝐀𝐃 + 𝛃𝟐𝐏𝐃 + 𝛃𝟑𝐃𝐀𝐔 + 𝛃𝟒𝐃𝐀𝐊 + 𝐞 Belanja Modal = 0,071 + 0,193PAD – 0,004(PD) + 0,008(DAU) + 0,006(DAK)+e

## Pembahasan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
Hasil  analisis  menunjukan  nilai  t  hitung  sebesar  3,284  yaitu  lebih  kecil  dari  nilai  t  tabel sebesar  1,986377  dan  nilai  signifikan  diketahui  sebesar  0,001  atau  lebih  kecil  dari  0,05  sehingga dapat  dikatakan  hipotesis  61  diterima.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  dari (Apriyanto,  2016)  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  signifikan  teradap  Belanja Modal  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Periode  2013-  2014.  Selain  itu  juga  sejalan dengan  hasil  penelitian  (Rizal,  2017)  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Allokasi Belanja Modal daerah Kota Langsa.
Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  artinya  semakin  banyak jumlah  PAD  maka  semakin  tinggi  pula  pengeluaran  Belanja  Modal  yang  dilakukan  pemerintah. Hal ini juga  mengindikasikan  bahwa  PAD ini  merupakan  salah  satu  penentu  seberapa  banyaknya dikeluarkan anggaran Belanja Modal.

## Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  analisis  data yang  sudah  dilakukan  hasilnya  nilai  t  hitung  pada  variabel  Pajak Daerah  ini  sebesar  -0,886  dimana  lebih  kecil  dari  nilai  t  tabel  sebesar  1,986377  dan  juga  nilai signifikan sebesar 0,378 lebih besar dari 0,05 yang 62 artinya hipotesis kedua (H2) ditolak. Hasil dari  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  sudah  dilakukan  oleh  (Osho,  Olemija,  & Bukunmi, 2019) yaitu bahwa penerimaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran Belanja Modal di Nigeria.
Hasil penelitian ini Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal  menunjukan  bahwa  ada  keterkaitan  antara  DAU  dengan  Belanja  Modal.  Keterkaitan  ini dapat  terjadi  dikarenakan  dana  yang  ditransferkan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemda  ini digunaan  untuk  melaksanakan  pembangunan  daerah  yang  direalisasikan  melalui  pengeluaran belanja  modal.  Hal  ini  artinya  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  banyak  yang  belum  mandiri  dan masih mengandalkan dana transferan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembangunan.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  analisis  data  yang  sudah  dilakukan  hasilnya  nilai  t  hitung  pada  variabel  Dana Alokasi  Umum  sebesar  2,648  dimana  nilainya  lebih  besar  dari  nilai  t  tabel  sebesar  1,986377  dan juga  nilai  signifikansinya  sebesar  0,10  atau  lebih  keci  dari  0,05  yang  artinya  hipotesis  diterima. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh (Hidayah & Jumiati,
2018) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabuaten di Provinsi Jawa Barat.
Hasil penelitian ini Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal  menunjukan  bahwa  ada  keterkaitan  antara  DAU  dengan  Belanja  Modal.  Keterkaitan  ini dapat  terjadi  dikarenakan  dana  yang  ditransferkan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemda  ini digunaan  untuk  melaksanakan  pembangunan  daerah  yang  direalisasikan  melalui  pengeluaran belanja  modal.  Hal  ini  artinya  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  banyak  yang  belum  mandiri  dan masih mengandalkan dana transferan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembangunan.

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan yaitu niai t hitung pada variabel Dana Alokasi Khusus sebesar  1,740  yang  mana  lebih  kecil  dari  nilai t tabel sebesar  1,986377 dan juga nilai  signifikansinya  sebesar  0,85  atau  lebih  besar  dari  0,05  yang  artinya  hipotesis  ditolak.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  oleh  (Prasetya,  2017)  yang  mana  Dana Alokasi  Khusus  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengalokasian  anggaran  Belanja  Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.
Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  Dana  Alokasi  Khusus  ini  hanya  digunakan  untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah tetapi prioritas nasional. Dan juga bila dilihat diantara dana perimbangan lainnya, DAK ini tidak terlihat dominan jumlahnya atau relatif kecil. Maka dari itu karena dana yang relatif kecil itulah DAK tidak mempengaruhi Belanja Modal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Simpulan yang dapat ditarik dari analisis data dan pembahasan yang sudah dipaparka yaitu Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  alokasi  belanja  modal.  Sedangkan  Pajak  daerah  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal  pada  seluruh  provinsi  di  Indonesia periode 2016-2018.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antaranya: Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Periode yang digunakan dalam penelitian ini terbatas  hanya 3 tahun yaitu 2016- 2018,  dan  penelitian  ini  hanya  menggunakan  2  jenis  variabel  yaitu  variabel  independen  dan variabel dependen
Saran
Saran  yang  dapat  diajukan  atas  dasar  hasil  penelitian  ini  yaitu  sebagai  berikut:  Untuk Pemerintah  daerah  atau  Pemerintah  provinsi  diharapkan  dapat  meningkatkan  kembali  sumber pendapatan  untuk  dijadikan  sumber  pendanaan  pembangunan  sarana  prasarana  dan  infrastruktur sehingga  daerah  dapat  lebih  mandiri  dan  tidak  bergantung  pada  dana  transferan  dari  pemerintah pusat.  Sedangkan  bagi  penelitian  selanjutnya  diharapkan  agar  dapat  memperbarui  periode  yang diteliti  serta  menambahkan  variabel  yang  lain  diantaranya  dana  bagi  hasil,  dana  hibah, pertumbuhan  ekonomi,  dan  lain-lain.  Atau  untuk  daerah  yang  diteliti,  peneliti  selanjutnya  dapat melakukan  pengambilan  sampel  dari  2  daerah  di  Indonesia  untuk  dibandingkan  seperti membandingkan di pulau jawa dengan pulau papua.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyanto, J. D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  Terhadap  Belanja Modal Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2014.
Ardhani,  P.  (2011).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).
Badan  Pusat  Statistik.  (n.d.). Statistik  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  2014  -2017  (Financial Statistics Province Government 2014 - 2017). Indonesia: Badan Pusat Statistik.
Budiman,  I.  (2018).  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Ghozali, I. (2011). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS" IBM SPSS 19. Semarang: Universitas Diponegoro. Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS  21. Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik (2 ed.). (E. S. Suharsi, Ed.) Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, ISSN 2302- 0164 .
Herdiansyah,  M.  F.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Alokasi  Belanja  Modal dan  Implikasinya  terhadap  Kinerja  Keuangan  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Sumatera.
Hidayah,  N.,  &  Jumiati,  D.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Belanja  Modal  (Studi pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat).
Hidayati,  N.  (2016).  Analisis  Pengaruh  PAD,  DAU,  dan  DAK  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Variabel  Moderasi  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
id.wikipedia.org (diakses pada januari 2020)
Irawan,  B.  A.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  terhadap  Pengalokasian  Belanja Modal Provinsi di Indonesia.
Karyadi, S. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
Kusnandar,  &  Siswantoro,  D.  (2009).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum,  Pendapatan  Asli  Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Daerah Wilayah terhadap Belanja Modal Mawarni,  Darmawis,  &  Abdullah,  S.  (2013,  Mei).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (audit pada kota dan kabupaten di Aceh). Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2 , 80-90.
Osho,A., Olemija, L. T., & Burkunmi, F. A. (2019). The Influence of Tax Revenue on Government Capital Expenditure and Economic Growth in Nigeria.
Prasetya,  I.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Aokasi Khusus,Dana  Bagi  Hasil,  dan  Belanja  Pegawai  terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia).
Pratama,  R.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  Variabel Moderasi. JOM Fekon, Vol. 4 .
Priambudi,  W.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. JURNAL NOMINAL. Rachim,  I. S., D. p, R. W., & Rizal, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Provinsi  di Indonesia Tahun Periode 2015-2017.
Ramlan,  Darmawis,  &  Abdullah,  S.  (2016).  Pengaruh  Pajka  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh). Jurnal  Magister  Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0164 .
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas UndangUndang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahu  n  2005  tentang  Standar  Akuntansi pemerintahan Pernyataan No. 02.
Republik Indonesia, Undang-Unang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Rizal,  Y.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi Khusus  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  Daerah  Kota  Langsa.  Jurnal  Samudra  Ekonomi dan Bisnis, Vol 8.
Rubiyanto,  &  Rahayu.  (2018).  Pengaruh  Pajak  Daaerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap  Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. ISSN 1411-9501 .
Sari,  C.  F.  (2018).  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Suandy, E. (2013). Hukum Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Yovita, F. M. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum  terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Moal  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010).