JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 35-39| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2431.35-39

## KONSEPSI HUKUM PROGRESIF DALAM PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Efraim Mbomba Reda, I Nyoman Putu Budiartha, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia efraimredaa@gmail.com, budiartha.fhwjurnal@gmail.com, mingguwidyantara.fhwjurnal@gmail.com

## Abstrak
Hukum progresif lebih mengedepankan sosiologi hukum daripada kepastian hukum  yang  menjadi  fokus  dalam positivisme hukum. Di Indonesia, hukum ini dicetuskan  oleh  Satjipto  Rahardjo. Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  formulasi  hukum  progresif  dalam  hukum  pidana  yang  akan  datang,  dan  untuk  mengetahui aktualisasi  konsep  hukum  progresif  dalam  pengaturan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Metode  Penelitian yang digunakan adalah  metode  penelitian  hukum normatif  dengan  pendekatan undang-undang dan konseptual. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  yang  bertujuan  untuk memperoleh  makna  kenyataan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas  dan  dipecahkan  dalam penelitian  ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  di  dalam  RUU  KUHP  saat  ini,  hukum  progresif  telah diatur, tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) dan (2). Hukum progresif juga diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Kemudian,  aktualisasi  hukum  progresif  dalam  pengaturan  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  adalah  hakim dengan  kekuasaan  yang dimilikinya  mempertimbangkan  konteks  sosilogis  masyarakat dalam  membuat  keputusan.  Hakim,  jaksa,  dan  pengacara  tentu  dapat  berdiskusi  bersama  dalam  memberantas korupsi.  Dilakukan  juga  upaya  merekonstruksi  dan  meredefenisi  kekuasaan  penegak  hukum.  Pengaturan  ini juga dapat mendorong KPK untuk lebih progresif dalam memberantas korupsi, juga dapat membangun penegak hukum  yang  memiliki  moralitas  sehingga  dapat  menjadi  panutan  serta  meningkatkan  partisipasi  masyarakat semisal dengan membentuk LSM dalam mencegah maupun melawan tindakan korupsi di berbagai instansi.
Kata kunci: Hukum progresif; Tindak pidana korupsi; Pengaturan

## Abstract
Progressive  law  puts  forward  the  sociology  of  law  rather  than  legal  certainty  which  is  the  focus  of  legal positivism. In Indonesia, this law was coined by Satjipto Rahardjo. This study aims to determine the formulation of progressive law in future criminal law, and to determine the actualization of the concept of progressive law in regulating corruption in Indonesia. The research method used is a normative legal research method with statute and conceptual approaches. The technique of collecting legal materials in this study is a descriptive method that aims  to  obtain  the  meaning  of  reality  related  to  the  problems  to  be  discussed  and  solved  in  this  study.  The results show that in the current Criminal Code Bill, progressive law has been regulated, to be precise in Article 2 paragraph (1) and (2). Progressive law is also regulated in Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. Then, the actualization of progressive law in regulating corruption in Indonesia is a judge with the powers that take into account the sociological context of society in making decisions. Judges, prosecutors and lawyers can certainly discuss together in eradicating corruption. Efforts are also being made to reconstruct and redefine the power of law enforcement. This arrangement can also encourage the KPK to be more progressive in eradicating corruption,  as  well  as  building  law  enforcers  who  have  morality  so  that  they  can  become  role  models  and increase  public  participation,  for  example  by  forming  NGOs  in  preventing  or  fighting  corruption  in  various agencies.
Keywords: Progressive law; Corruption crime; Settings

## I. PENDAHULUAN
Lahirnya  konsep  hukum  progresif  yang  digagas  oleh  Satjipto  Raharjo  karena  refleksinya  pada  60 tahun  usia  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  belum  menampilkan  kehidupan  hukum  yang  baik. Hukum  progresif  dikenal  di  Indonesia  pada  tahun  2002.  Karena  muncul  rasa  tidak  puas  terhadap
praktik  hukum  positif  lahirlah  penegakan  hukum  progresif. Hukum progresif muncul sebagai solusi atas gagalnya aplikasi hukum  positif.  Ditambah  keprihatinan  masyarakat  Indonesia  dari  sisi  kualitas penegak  hukum  sejak  reformasi  tahun  1998.  Secara  fundamental  hukum  sebagai  sebuah  institusi membawa  manusia  pada  kebahagiaan,  hidup  sejatera,  dan  adil.  Kualitas  hukum  hanya  dapat  diukur dari pelayanannya pada manusia, hukum bukan institusi yang mutlak dan final ( Rahardjo, 2009 ). Keadilan  merupakan  kebutuhan  hakiki  semua  orang,  apalagi  ketika  dalam  masalah  hukum. Karena  hukum  progresif  berfokus  pada  kebutuhan  masyarakat  bukan  pada  kepastian  hukum,  tentu membawa  efek  tersendiri  bagi  hukum  pidana,  secara  khusus  pada  asas  legalitas  ( Christianto,  2011 ; Hayati,  2016 ).  Pada  prinsipnya,  keadilan  maupun  kepastian  hukum  adalah  kedua  unsur  yang  mesti diakomodir  sebagai  hukum  publik  yang  memiliki  peran  penting  dalam  melindungi  kepentingan masyarakat banyak. Karena itu, menjadi penting untuk melihat apakah konsep hukum progresif telah terartikulasikan  dalam  hukum  positif  maupun  hukum  yang  akan  datang.  Menjalankan  hukum  tidak selalu  dengan  pendekatan  perudang  –  undangan  namun  dengan  dedikasi,  empati,  determinasi,  serta komitmen  pada  persoalan  bangsa,  dengan  demikian  menghasilkan  solusi  –  solusi  kratif  untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana telah dirumuskan dalam UUD 1945.
Pada  level  penegakan,  gerakan  hukum  progresif  ditunjukan  melalui  penggunaan diskresi atau terobosoan hukum (role breaking) oleh agen penegak  hukum  progresif,  yang  memakai  kewenangan dalam  menjaga  kepentingan golongan  miskin serta marjinal. Hukum dilevel daerah maupun  pelosok berjalan  secara  kreatif,  seperti  dijelaskan  dalam Woodhouse,  (2005) penegak  hukum  dilevel  lokal membuat hal – hal di luar job description meraka yang kaku. Mereka menjadikan tugas lebih efektif, penyelesaian  perkara  lebih  cepat  dan  pendek  dengan  tetap  didasarkan  pada  hukum  yang  ada ( Rahardjo,  2010 ).  Dapat  menjadi  contoh,  jaksa  di  Cilacap  bekerja byeond  the  call  of  duty. Mereka menyelesaikan kasus korupsi sejak penyusunan BAP sampai banding ke PT lalu mengeksekusi pelaku dalam  waktu  empat  setengah  bulan.  Biasanya,  waktu  yang  digunakan  untuk  seperti  ini  adalah  dua tahun.
Banyaknya  kasus  korupsi  di  masyarakat  yang  tidak  diselesaikan  secara  baik  serta  menjadi penyebab  munculnya  hukum progresif.  Akhirnya  mulai pudar kepercayaan masyarakat pada hukum, karena banyak permasalahan tidak terpecahkan oleh hukum yang berlaku ( Arif, 2019 ). Hukum tidak dilihat sebagai pemberi solusi justru menjadi masalah tersendiri bagi penegakan hukum. Dunia hukum kita terkesan tidak banyak berubah, justru semakin jauh dari rasa keadilan. Adagium hukum sebagai panglima  hanya  menjadi  slogan  saja.  Ditengah  –  tengah  kemisikian  dan  penderitaan  yang  dialami masyarakat Indonesia, hukum gagal memberikan keadilan. Terkesan aturan – aturan hukum hanyalah permainan  bahasa,  cendrung  menipu  dan  mengecewakan.  Contohnya  Gayus  Tambunan  bisa melenggang nonton tenis di Bali serta koruptor – koruptor yang lain dapat makan serta tidur nyenyak hasil korupsi.
Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini dirumuskan untuk  mengetahui  formulasi  hukum  progresif  dalam  hukum  pidana  yang  akan  datang,  dan  untuk mengetahui  aktualisasi  konsep  hukum  progresif  dalam  pengaturan  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Mengacu  pada  rumusan  masalah,  maka  tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute  approach) dan  juga  pendekatan  konsep (conceptual  approach) sebab  yang  diteliti  adalah berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi  fokus  dan  merupakan  tema  penelitian  sekaligus  tema  suatu penelitian,  dan  pendekatan  penelitian  yang  terkadang  menunjuk  pada  hal  –  hal  umum  atau  objek  – objek yang menarik perhatian dari sudut pandang ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu hukum. Dalam penelitian  ini  sumber  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer,  sekunder,  tersier.  Adapun  yang termasuk bahan hukum primer yaitu rancangan KUHP, undang – undang kekuasaan kehakiman, dan peraturan  perundang  –  undangan  yang  lain  yang  mempunyai  kaitan  dengan  masalah  yang  akan dipecahkan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku  – buku hukum, jurnal karya ilmiah yang  membahas tentang permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, serta  sumber  bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  didapat  dari  penelusuran  internet  atau website yang bisa digunakan untuk mencari atau memecahkan masalah di dalam penelitian ini.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau  juga  yang  biasa  disebut  sebagai  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilihat  dari  undang- undang  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  ada  dalam penelitian,  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  kepustakaan yang  mengumpulkan  bahan  dengan  cara mengambil pada literatur, buku – buku, dan juga karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, dan juga  studi  internet  yaitu  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dari  internet  atau  sosial  media  yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang diteliti. Dalam pengolahan maupun analisis menggunakan metode  deskriptif.  Di  dalam  penelitian  hukum  normatif,  biasanya  dipergunakan  bahan  hukum sekunder  yaitu literatur  – literatur,  catatan  perkuliahan, peraturan  perundang-undangan,  teori  hukum serta pendapat dari beberapa hasil penelitian terdahulu.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Formulasi Hukum Progresif dalam Hukum Pidana yang akan Datang
Pengertian hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo antara lain:
a. Pada dasarnya manusia itu baik, sifat ini menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukum. Hukum hanyalah instrumen atau alat  yang  dipakai  untuk  memberi  manfaat  baik  bagi  dunia  dan kemanusiaan.
b. Prinsipnya  hukum  progresif  berpihak  pada  rakyat,  pro  keadilan.  Keadilan  mesti  ditempatkan diatas aturan – aturan formal. Penegak hukum diharapkan mampu melakukan ‘mobilisasi hukum’ jika aturan secara tekstual mencedrai rasa keadilan rakyat.
c. Peran  publik  merupakan  dorongan  hukum  progresif.  Sebab,  hukum  dianggap  memiliki kemampuan  terbatas.  Mempercayakan  semuanya  pada  kekuatan  hukum  adalah  tindakan  tidak realistis serta  keliru. Kekuatan  publik  saat ini tenggelam dibawah  dominasi  hukum  modern atau hukum negara. Hadirnya hukum progresif adalah memobilisasi kembali peran masyarakat.
d. Membangun negara hukum yang berhati nurani adalah cita – cita hukum  progresif.  Kultur  yang dibangun  dalam  bernegara  hukum  yakni “the  cultural  primacy” ,  yakni  kultur  membahagiakan rakyat. Keadaan tersebut  dapat  dicapai jika  lebih  mengutamakan “a state with conscience” dari pada “the legal structure of the state” ( Rahardjo, 2009 ).
Saat perumusan RUU KUHP, pertentangan pengaturan ‘hukum yang hidup di masyarakat pada RUU KUHP berlanjut di dalam rapat – rapat pembahasan  RUU  KUHP  di  DPR  RI.  Beberapa fraksi melakukan  kritik,  baik  secara  ideologis,  maupun  efektifitas  pelaksanaan  aturan  tersebut.  Sebagian fraksi  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa:  apabila  yang  dimaksud  ‘hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  adalah  hukum  pidana  adat,  maka  ketentuan tersebut menjadi bertentangan dengan asas legalitas,  sebagaimana  ditegaskan  pada  Pasal  1  ayat  (1)  RUU  KUHP.  Asas  legalitas  tidak  bisa diberlakukan terhadap hukum tidak tertulis, dalam hal ini hukum pidana adat. Selain itu, keberlakuan ‘hukum  yang  hidup  di  masyarakat  kontradiksi  dengan  Pasal  1  ayat  (2)  tentang  larangan  analogi. Bahkan ada fraksi yang secara terang-terangan meminta agar pasal 2 ayat (1) tentang pengakuan bagi ‘hukum  yang  hidup  di  masyarakat’  untuk  dicabut.  Mengenai  pertentangan  ini,  Tim  Perumus  RUU KUHP  selalu  mengemukakan  pandangan  bahwa  pengakuan  terhadap  hukum  yang  hidup  di masyarakat merupakan misi perwujudan kekhasan hukum pidana di Indonesia (dekolonialisasi).
Ditegaskan  dalam  UUD  1945  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah  salah  satu  kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut secara istimewa diberikan untuk melaksanakan fungsi yudisial. Rumusan terkait  kekuasaan  kehakiman  belum  jelas  sejak  negara  Indonesia  berdiri.  Undang  –  undang kehakiman  saat  ini  adalah  UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Hakim mempunyai kewenangan untuk mencari, menafsirkan, memaknai serta menerapkan ketentuan hukum ketika  memutus  suatu  kasus  tidak  berarti  tidak  ada  batasan  yang  diberlakukan.  Hakim  tidak  dapat bertindak  sebebas  –  bebasnya.  Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  No.  48  Tahun 2009  yang  menyatakan  bahwa  hakim  mesti  tetap  mengarahkan  pandangannya  pada  tugas  yudisial. Hakim  tetap  diharapkan  pada  tugas  untuk  menyeimbangkan  kepastian  hukum  dan  keadilan  pada setiap  putusannya.  Hakim  wajib  untuk  mendalami  norma  –  norma  yang  berlaku  di  masyarakat sebagai  ukuran  objektif  dan  kebenaran  atas  putusan  yang  diambil  didasarkan  atas  nilai  –  nilai Pancasila.  Hakim  dalam  membuat  keputusan  mesti  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  serta memberikan rasa keadilan.
2. Aktualisasi  Konsep  Hukum  Progresif  dalam  Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Hukum  progresif  membutuhkan  penegak  hukum  yang  arif  dan  kreatif  untuk  menggarapnya  karena kunci  perubahan  terletak  pada  penafsiran  kontekstual  terhadap  hokum  ( Rahardjo,  2004 ).  Penegak hukum  yang  mempertimbangan  kepastian  aturan  dengan  konteks  sosiologis  tentu  diharapkan masyarakat.  Dalam  penerapan  hukum  progresif  di  pengadilan  dalam  rangka  memberantas  tindak pidana  korupsi  tentunya  variatif.  Pertama,  hakim  dengan  kekuasaan  yang  dimilikinya  dapat mempertimbangkan  konteks  sosial  masyarakat  dalam  mengambil  keputusan.  Kedua,  hakim,  jaksa, dan  pengacara  tentu  dapat  berdiskusi  bersama  terkait  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan oleh  oknum  serta  mengambil  keputusan  dengan  motivasi  untuk  memberikan  keadilan  sosial  bagi seluruh masyarakat Indonesia demi terwujudnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain  kekuasaan  kehakiman,  kekuasaan  menegakan  hukum  juga  merupakan  tugas  dan  wewenang kekuasaan kepolisian dan kejaksaan. Itu artinya untuk menegakan hukum adalah kewenangan bersama tiga lembaga tersebut. Oleh karena itu, menciptakan kondisi dimana lembaga penegak hukum tersebut menjadi  lembaga  yang  independen,  integral  dibawah  satu  naungan  merupakan  sebuah  tantangan. Pasal  8  Undang-  Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  menjelaskan  bahwa  kepolisian dibahwa kepolisian berada dibawah naungan  lembaga  eksekutif,  bukan  lembaga  yudikatif.  Lembaga kejaksaan  juga  demikian,  berada  dibawah  kekuasaan  eksekutif,  karena  itu  cendrung  mudah diintervensi oleh yang berkepentingan. Karena itu, perlu upaya rekonstruksi dan redefenisi kekuasaan penegak hukum.
KPK  memiliki  kewenangan  yang  sangat  besar  bahkan  dikatakan  lembaga super  body untuk memberantas  korupsi.  KPK  memiliki  wewenang  dalam  pengambilalihan  penyelidikan,  penyidikan, maupun penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Pemberian kewenangan yang besar ini  adalah  upaya  negara  untuk  mendukung  penuh  KPK  memberantas  korupsi.  Dengan  adanya kewenangan  yang  besar  kita  tentunya  berharap  agar  KPK  dapat  melakukan  aksi  –  aksi  yang progresif  dalam  memberantas korupsi di tanah air. Bertindak benar,  bertanggungjawab,  transparan, cerdas  dalam  berpikir  adalah  sifat  –  sifat  yang  mesti  dimiliki  oleh  seorang  pemimpin.  Instansi penegak  hukum  harus  memiliki  pemimpin  yang  memiliki  sifat  –  sifat  tersebut.  Dengan  demikian dapat  menjadi  anutan  untuk  orang  banyak.  Ada  ragam  peran  tentunya  yang  dapat  dilakukan masyarakat  dalam  pemberantasan  korupsi.  Antara  lain,  mengkampanyekan  semangat  anti  korupsi, meningkatkan pendidikan moral, pengetahuan, ikut serta mengawasi pemerintahan. Jika pengawasan tidak  dilakukan  maka  korupsi  dalam  terjadi.  Masyarakat  sangat  diharapkan  perannya  dalam pengawasan.  Misalnya  dalam  pembuatan  peraturan.  Mengantisipasi  muncul  peraturan  yang multitafsir  sehingga  dapat  dimanfaatkan  oleh  sekelompok  orang  untuk  kepentingan  tertentu  maka pembuatan  peraturan  tersebut  harus  dikawal  sebaik  mungkin.  Bagian  berikut  yang  harus  diawasi masyarakat  adalah  kegiatan  operasional  pemerintahan.  Metode  pengawasan  bisa  dilakukan  dengan sistem  jaringan,  membentuk  LSM.  Jika  sistem  jaringan  tersebut  atau  LSM  tersebar  di  instansi pemerintah maka orang dapat berpikir ulang untuk melakukan korupsi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Progresif telah diformulasikan di dalam rancangan KUHP. Hukum progresif tersebut termaktub dalam RUU Kitab Undang – Undang Hukum Pidana  (KUHP)  Pasal  1  dan  2.  Kemudian,  konteks  penerapan  hukum  progresif  dalam  rangka memberantas  tindak  pidana  korupsi  tentunya  variatif.  Pertama,  hakim  dengan  kekuasaan  yang dimilikinya  dapat  menggali  nilai  –  nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  dan  mengambil  keputusan. Kedua,  hakim,  jaksa,  dan  pengacara  tentu  dapat  berdiskusi  bersama  terkait  dengan  tindak  pidana korupsi  yang  dilakukan.  Berikutnya  adalah  dengan  kewenangan  besar  yang  dimiliki  KPK,  kita tentunya berharap agar KPK dapat melakukan aksi – aksi yang progresif dalam memberantas korupsi di tanah  air.  Selain  itu  moralitas  penegak  hukum,  partisipasi  masyarakat,  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat merupakan faktor yang menentukan aktualisasi hukum progresif dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  hendak  disampaikan  yakni  pemerintah  selaku  pembuat  undang-undang seharusnya  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  terkait  hukum  progresif  agar  dapat  memasukan
konsep hukum progresif dalam setiap kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan, terkhusus kebijakan dalam  rangka  menangani  tindak  pidana  korupsi.  Selanjutnya,  masyarakat  juga  merupakan  elemen penting  dalam  usaha  memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Kita  tentunya  berharap  masyarakat  dapat bersikap  progresif  dalam  menghadapi  persoalan  korupsi.  Adapun  beberapa hal yang dapat dilakukan oleh  masyarakat  yakni  meningkatkan  daya  kontrol  terhadap  kebijakan  –  kebijakan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  terkait  korupsi,  melakukan  pengawasan  bagaimana  berjalannya  penegakan  hukum, serta  bisa  dengan  membentuk  LSM  sebagai  fungsi  kontrol.  Terakhir,  aparat  penegak  hukum  dalam usaha  untuk  mengaktualisasikan  konsep  hukum  progresif  memiliki  peran  besar.  Pertama,  faktor kepemimpinan  atau  moralitas  penegak  hukum  mencerminkan  bagaimana  pemimpin  yang sesungguhnya. Yakni memiliki nilai – nilai universal seperti kejujuran, transparan, tegas, dll.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  M.  Y.  al.  (2019).  Penegakan  Hukum  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif.pdf. Undang:  Jurnal Hukum , 2 (1), 169–192.
Christianto,  H.  (2011).  Penafsiran  Hukum  Progresif  Dalam  Perkara  Pidana. Mimbar  Hukum , 23 (3), 479–500.
Hayati, N. (2016). Peralihan Hak dalam Jual Beli Hak atas Tanah (Suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Jual  Beli  dalam  Konsep  Hukum  Barat  dan  Hukum  Adat  dalam  Kerangka  Hukum  Tanah Nasional). Lex Jurnalica , 13 (3), 278–289.
Rahardjo, S. (2004). Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan . Muhammadiyah Press University.
Rahardjo, S. (2009a). Hukum Progresif : Aksi, Bukan Teks . Rajawali Pers. Rahardjo, S. (2009b). Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia . Genta Publishing. Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum Progresif . Kompas. Woodhouse,  A.  (2005). Menciptakan  Peluang  Keadilan:  Laporan  atas  Studi  “Village  Justice  in Indonesia”  dan  "Terobosan  dalam  Penegakan  Hukum  dan  Aspirasi  Reformasi  Hukum  di Tingkat Lokal . Bank Dunia.