Kajian Penerapan Hukum Pidana Guna Penyelesaian Konflik Kelompok Buruh di Padang Bai Bali
Ida Bagus Bayu Brahmantya
Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Denpasar, Bali-Indonesia bandplaw@gmail.com

## Abstrak
Buruh  di  pelabuhan  Padang  Bai  adalah  buruh  yang  kesehariannya  berkerja  di  pelabuhan  Padang  Bai  Bali  yang melayani  bongkar  muat  barang  menuju  NTB  dan  NTT.  Kerap  terjadi  perselisihan  buruh  secara  vertikal  dan horisontal,  secara  vertikal  umumnya  berkaitan  dengan  perjanjian  kerja  sedangkan  secara  horisontal,  yaitu pertikaian  antar  kelompok  buruh.  Hal  tersebut  dapat  menjadi  suatu  permasalahan  serius  dan  memiliki  dampak meluas. Dampak tersebut pada akhirnya  membentuk suatu konflik. Meninjau keterkaitannya, konflik perburuhan tidak  hanya  sebatas  hukum  perdata,  namun  hukum  perburuhan  juga  mampu  ditinjau  secara  pidana.  Hal  tersebut terlihat dengan dikeluarkannya kebijakan Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang ketengakerjaan, dan Undang -Undang  No.  02  tahun  2004  tentang  penyelesaian  perselisihan  dengan  buruh  dan  industri  dapat  dijerat  sanksi hukum  pidana.  Perlu  diketahui  perkembangan  Pelabuhan  Padang  Bai  di  bali  dengan  keberadaan  salah  satu perusahaan BUMN akan memiliki keterkaitan penuh dengan ketersediaan jasa tenaga kerja buruh lepas tersebut. Sehingga  saat  terjadi  konflik  vertikal,  maka    hukum  pidana  mengatur  pertanggung  jawaban  perburuhan  secara korporasi dan memastikan perburuhan yang memiliki jaminan perlindungan atas hukum. Salah satu korelasi lain yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  meninjau  suatu  tindakan  di  lapangan  dapat  berpotensi menimbulkan  bentrokan  antar  kelompok  buruh  dan  mengarah  pada  tindakan  pidana  atau  perselisihan  secara horisontal.  Relevansi  penelitian  ini  adalah  mengkaji  penerapan  hukum  pidana  untuk  mengatasi  konflik  secara vertikal dan horisontal di pelabuhan dari sisi ketenagakerjaan.
Kata Kunci: Per bur uhan; Hukum Pidana; Penyelesaian Konflik; Konflik Ver tikal; Konflik Hor isontal

## Abstract
Workers at the Padang Bai port are workers who work daily at the Padang Bai port in Bali serving loading and unloading  goods  to  NTB  and  NTT.  Labor  disputes  often  occur  vertically  and  horizontally,  vertically,  generally relating to work agreements, while horizontally, namely disputes between groups of workers. This can be a serious problem and has far-reaching effects. This impact eventually forms a conflict. In terms of its relationship, labor conflicts are not only limited to civil law, but labor law can also be reviewed criminally. This can be seen with the issuance  of  the  policy  of  Law  No.13  of  2003  concerning  employment,  and  Law  No.  02  of  2004  concerning  the settlement of disputes with labor and industry can be subject to criminal law sanctions. It is necessary to note that the  development  of  Padang  Bai  Port  in  Bali  with  the  existence  of  a  state-owned  company  will  have  a  full relationship with the availability of services for these freelance workers. So that when there is a vertical conflict, the criminal law regulates the accountability of labor as a corporation and ensures that laborers have guaranteed legal protection. One other correlation that is the focus of this research is that an action in the field can potentially lead to clashes between groups of workers and lead to criminal action or horizontal disputes. The relevance of this research is to examine the application of criminal law to resolve conflicts vertically and horizontally at ports from the labor side.
Keywords: Labor; Criminal law; Conflict Resolution; Vertical Conflict; Horizontal Conflict
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 44
Published: 30/01/2021
How To Cite:
Brahmantya, I. B. G. ( 2021). Kajian Penerapan Hukum Pidana Guna Penyelesaian Konflik Kelompok Buruh Di Padang Bai  Bali. KERTHA  W ICAKSANA:  Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 15 (1). Pp 44-53. https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2487.44-53

## I.  PENDAHULUAN
Pelabuhan Padang Bai di Propinsi Bali adalah pelabuhan  yang  berada  di  posisi  strategis perdagangan  sebagai  persinggahan  kapal  dan komoditi  dalam  usaha  ekspor-impor  yang membangun  perekonomian  negara  dan  Bali sendiri ( Pandhit, 2016, hal. 134-139 ). Padang Bai sendiri memiliki beberapa sinyalemen peting atas kepadatan  intensitas  perekonomian  di  lokasi tersebut.  Dalam  kedudukannya  sebagai  pusat perdagangan  yang  penting  maka  berdasarkan sejarahnya  sendiri  pernah  dilakukan  perluasan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1887 karena menyadari  potensinya  untuk  perluasan  wilayah perdangangan.  Seiring  dengan  posisinya  sebagai pelabuhan entre  port maka  pada  tahun  1915  di bangun  lagi  tanggul  kapal  uap  dan  perahu  layar ( Fachrurrazi,  2013,  hal.  168-178 ).  Lewat pembangunan  kedua  tanggul  itu  membuat  kapal- kapal  yang  berukuran  kecil  hingga  besar  bisa bersandar  secara  langsung  dan  menjalankan kegiatan perekonomian.
Berkembangnya  pelabuhan  Padang  Bai  dari sisi  ekonomis  baik  secara  fisik  maupun meningkatnya  jumlah  kapal-kapal  uap  yang masuk  menjadikan  pelabuhan  Padang  Bai semakin  ramai  di  singahi  kapal.  PT  Multi Terminal Indonesia adalah  salah satu perusahaan yang  bergerak  dalam  menangai  distribusi  ekspor dan  impor,  yang  mana  menggunakan  fasilitas pelabuhan  dan  muatan  kargo-kargo  yang  besar, yang  mana  di  dalam  menjalankan  usahanya melibatkan  banyak  buruh  kapal  sebagai  tenaga jasa.  Seiring  dengan  barang-barang  atau  muatan yang  banyak  dan  tuntutan  waktu,  maka  semakin banyak  buruh  yang  mencoba  mengadu  nasib untuk  dapat  bekerja  secara  upah  harian  di perusahaan  ini.  Perusahaan  ini  sendiri  telah memiliki pegawai tetap, namun keberadaan buruh masih  diperlukan  untuk  menambah  efektivitas dalam  pelayanan  bongkar  muat  kapal.  Hal tersebut  menyebabkan  banyak  masyarakat berdatangan dari kelompok yang heterogen untuk mengadu nasib ke lokasi tersebut.
Buruh di pelabuhan Padang Bai adalah buruh yang kesehariannya berkerja di pelabuhan Padang Bai  dalam  melayani  bongkar  muat  barang  di pelabuhan.  Jika  kita  petakan  gerakan-gerakan buruh pelabuhan Padang Bai pada tahun 1930-an samapai  1960-an,  secara  jelas  menunjukkan bahwa  buruh  pelabuhan  semakin  tertekan  akibat semakin  menguatnya  peran  negara  dalam mengendalikan  aksi  perburuhan.  Kontrol  peran
negara  yang  menerapkan  sistem  peragenan melalui peranan mandor merupakan senjata yang paling  ampuh  untuk  menjinakkan  gerakan- gerakan buruh di pelabuhan. Sehingga dalam hal ini,  buruh  telah  dilindungi pula  secara legal  oleh hukum.
Secara  garis  besar,  kondisi  di  lapangan berdasarkan pengamatan atas keberadaan kelompok  buruh  pelabuhan  Padang  Bai,  dapat terbagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu  buruh  tetap dan  buruh  tidak  tetap  (musiman).  Buruh  tetap adalah  buruh  yang  sehari-harinya  bekerja  di pelabuhan  dengan  standar  gaji  yang  tetah ditentukan  setiap  bulan.  Sedangkan  buruh musiman  adalah  buruh  yang  bekerja  secara musiman di pelabuhan, artinya mereka datang ke Padang  Bai  menjadi  buruh  karena  rutinitas pekerjaan  mereka  di  desa  telah  selesai.  Buruh tetap adalah buruh yang sehari-harinya bekerja di pelabuhan  dengan  standar  gaji  yang  tetah ditentukan  setiap  bulan.  Sedangkan  buruh musiman  adalah  buruh  yang  bekerja  secara musiman di pelabuhan, artinya mereka datang ke Padang  Bai  menjadi  buruh  karena  rutinitas pekerjaan mereka di desa telah selesai.
Buruh tetap pada umumnya adalah buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan pergudangan,  perkapalan  yang  secara  langsung mendapat gaji dari perusahaannya. Sementara itu, buruh  musiman  kebanyakan  dikategorikan sebagai  buruh  harian.  Ia  diberikan  label  sebagai pekerja  kasar,  penganguran,  “petani  yang  tidak punya  pekerjaan”.  Buruh  musiman  ini,  bagi perusahaan-perusahaan  di  pelabuhan  lebih menguntungkan  bila  dibandingkan  dengan  buruh tetap,  karena  selain  gajinya  yang  relatif  rendah, juga  tidak  mengikat  perusahaan,  mereka  hanya dipertanggung  jawabkan  oleh  mandor,  bukan kepada pemilik perusahaan.
Berbicara  mengenai  buruh  tersebut,  mereka sendiri  dalam  mencapai  keefektifan  kerja, umumnya para buruh berkumpul dan membentuk kelompok buruh. Itulah sebabnya fokus tulisan ini adalah  perubahan  internal  perburuhan  yang berpotensi  menghasilkan  konflik  secara  vertikal dengan  pemilik  usaha  (korporasi)  dan  konflik secara  horisontal  dengan  peran  suatu  keterkaitan hukum  pidana  dalam  undang-undang  dalam mengatur  buruh,  pola  kerja  buruh  dan keterkaitannya  dengan  lingkungan  kerja  di Padang Bai tersebut. Nilai legalitas mereka untuk para  buruh  sebagai  tenaga  kerja  yang  dilindungi dinilai  rendah,  mengingat  buruh  pelabuhan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kajian Penerapan Hukum Pidana Guna Penyelesaian Konflik Kelompok Buruh Di Padang Bai Bali
hampir  seluruhnya  adalah  pendatang  musiman. Pendatang  musiman  ditaksir  sebanyak  40-60% dari tenaga kerja kota dalam dekade terakhir dan mereka bekerja sebagai buruh upah.
Permasalahan yang mengarah terhadap hukum tidak  sampai  di  situ,  buruh  sebagai  pendatang musiman memiliki keahlian yang kurang. Mereka hanya unggul dengan mengandalkan tenaga yang kuat,  buruh  pelabuhan  terjebak  dalam  hubungan ketergantungan  dengan  mandor  atau  juru  mudi yang memberi mereka pekerjaan. Sesuai Undang- Undang keberadaan kelompok buruh atau serikat buruh adalah sah dan dilindungi selama kelompok tersebut  menjalankan  operasional  dan  fungsinya dengan  baik  dan  mendukung  stabilisasi perusahaan. Dalam Undang-Undang No 21 tahun 2000  tentang  serikat  buruh  atau  serikat  pekerja, dijelaskan  tentang  keberadaan  serikat  buruh dalam  pasal  1  butir  17  adalah  bahwa  serikat pekerja/  serikat  buruh  adalah  organisasi  yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja /buruh baik di  perusahaan  maupu  luar  perusahaan,  yang bersifat  bebas, terbuka,  mandiri,  demokratis,  dan bertanggung  jawab  guna  memperjuangkan, membela  serta  melindungi  hak  dan  kepentingan pekerja/buruh  serta  meningkatkan  kesejahteraan pekerja/buruh  dan  keluarganya  ( Simanjuntak, 2002 ).
Munculnya  serikat-serikat  pekerja  yang menuntut  perbaikan  nasib  kaum  buruh  dapat dikatakan bahwa mereka tidak lagi berjuang atas sekat-sekat  ideologi  antara  non  pribumi  dan prbumi,  tetapi  juga  pada  persamaan  nasib  kaum buruh sebagai kelompok yang tertidas oleh negara di  bwah  kaum  kapitalis.Selain  itu  buruh  dalam kelompok  buruhnya  juga  membentuk  suatu organisasi  yang  berlandaskan  rasa  kebersamaan dalam bekerja terkadang juga menuai pertentangan dan perselisihan baik secara vertikal maupun horizontal.
Perselisihan  buruh  secara  vertikal,  umumnya berkaitan  dengan  perjanjian  kerja,  namun  saat terjadi perselisihan buruh secara horizontal, yaitu pertikaian  antar  kelompok  buruh,  hal  tersebut dapat  menjadi  suatu  permasalahan  yang  serius dan  memiliki  dampak  yang  meluas.  Dampak tersebut  pada  akhirnya  akan  membentuk  suatu konflik.  Konflik  dapat  terjadi  jika  diantara anggota-anggota kelompok mengalami pertentangan  kepentingan  dengan  anggota- anggota  dari  kelompok  lain,  akibatnya  akan membuat koordinasi & integrasi kegiatan menjadi terkendala/mengalami kesulitan.
Perselisihan perburuhan dalam nuansa industrialisasi ini juga berpotensi mengarah pada tindak pidana, perdagangan orang. Sebagai upaya mengimplementasikan  kebijakan  publik  dan melindungi  buruh,  sebenarnya  pemerintah  telah menuangkan  dengan  jelas  pada  Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan  Orang  (PTPPO)  yaitu  UU  No.  21 tahun  2007  ( Neni  Nuraeni,  2017,  hal.  131-156 ). Namun,  tindakan  perdagangan  orang  masih berjalan  dan  lebih  banyak  melibatkan  buruh dalam  ekonomi  yang  berbassis  industrial  ini, bahkan  parahnya  trafficking  atau  istilah  dari perdagangan  orang  ini  telah  mengarah  pada tindak pidana. Banyaknya kasus yang mengungkapkan  perselisihan  perburuhan  dalam kaitan perdagangan buruh di era industrialisasi ini menandakan bahwa UU PTPPO belum terimplementasi  secara  memadai.  Hal  tersebut merupakan  suatu  bentuk  kebijakan  publik  yang belum  terimplementasi  dan  menciptakan  lubang kerawanan.
Dengan merujuk pada, UU No. 21 Tahun 2007 yang  belum  diimplementasikan  secara  maksimal khususnya  pada  penanganan  kasus  trafficking buruh migran. Masih banyak aparat hukum  yang belum memahami UU PTPPO dan bahkan enggan menggunakan  kebijakan  ini  pada  kasus  yang dialami  buruh  migran.  Pemerintah  juga  masih menafikkan  bahwa trafficking sangat  rentan  dan kerap  terjadi,  terutama  pada  sistem  penempatan buruh  migran  yang  berlaku  saat  ini.  Pemerintah harus  segera  melakukan  evaluasi  pada  kebijakan dan  sistem  migrasi  di  Indonesia.  Berbagai  kasus trafficking  yang  terjadi  harus  menjadi  bahan evaluasi  untuk  perombakan  sistem  perlindungan dan  penempatan  Buruh  Migran  Indonesia. Tentunya,  juga  menjadi  bahan  penting  dalam proses  revisi  UU.  No  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) ( Probosiwi, 2015 ). Perbaikan sistem perlindungan di berbagai tahap,  dari  tahap  pra  penempatan,  penempatan, hingga tahap kepulangan perlu segera dilakukan.
Dalam ranah hukum pidana, maka perselisihan dalam  hubungan  industrial  ini  sendiri,  juga  telah terdefinisikan dengan jelas dalam Undang-undang No  21  Tahun  2000  pasal  1  butir  22,  di  mana dikatakan bahwa perselisihan hubungan industrialadlah perbedaan pendapat yang mengakibatkan  pertentangan  antara  pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh/ atau  serikat  pekerja/buruh  karena  adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan

## Kajian Penerapan Hukum Pidana Guna Penyelesaian Konflik Kelompok Buruh Di Padang Bai Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 46
kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan  kerja  serta  perselisihan  antar  serikat pekerja/buruh  hanya  dalam  satu  perusahaan ( Budiono,  2016,  hal.  789-808 ).Sesuai  dengan penjelasan  dari  hal  diatas,  kelompok  buruh  yang ada  di  sebuah  perusahaan  PT  Multi  Terminal Indonesia  yang  mengalami  perselisihan  dapat dijerat sesuai hukum atau peraturan perundangan. Sehingga  meninjau  hukum  pidana,  maka diperlukan  suatu  hukum  dipandang  sebagai produk  atau  output  dari  proses  politik  atau  hasil pertimbangan  dan  perumusan  kebijakan  publik ( product of political decision making; formulation of public policy ).
Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  penulis  ingin meneliti  mengenai  sejauh  mana  interpretasi  dari penegakkan  hukum  dan  berjalannya  hukum pidana  secara  implementaif  terhadap  konflik kelompok  buruh  yang  ada  di  PT  PT  Multi Terminal  Indonesia,  yang  notabene  didominasi oleh sikap keheterogenan dari buruh yang ada di lokasi.
Meskipun  dinilai  ilegal,  keberadaan  buruh dibutuhkan  oleh  perusahaan  kargo  untuk  arus distribusi  kecil  yang  terjadi  saat  bongkar  muat, namun  di  sisi  lain,  paara  kelompok  buruh menuntut  adanya  perlindungan  ketenagakerjaan, sementara,  mereka  juga  bukanlah  merupakan sekelompok  karyawan  yang  dipekerjakan  dan dilindungi oleh Undang-Undang ketenagakerjaan. Sering kali atas dasar perlindungan dan solidaritas buruh  membuat  konflik,  baik  secara  vertikal  dan horisontal,  karenanya  bagaimana  posisi  dari hukum  pidana  dalam  menangani  konflik  dalam perburuhan  secara  vertikal  dan  horisontal? Dengan  demikian,  maka  dinyatakan  bahwa hukum pidana terjadi secara implementatif terjadi pada kelompok buruh guna melindungi hak buruh dan perusahaan di Pelabuhan Padang Bai Bali.

## II. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan makalah  ini  adalah  penelitian  hukum  normative yang  meletakan  hukum  sebagai  norma  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  serta doctrinal,  bahan  hukum  yang  dipergunakan adalah sebagai hukum primer terdiri dari Undang- undang  No  21  Tahun  2000  pasal  1  butir  22 ( Ishaq, 2017 ). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku,  disertasi,  jurnal  terkait  dengan  penelitian. Keseluruhan hukum tesebut dikumpulkan berdasarkan  permasalahan  penelitian  kemudian dikaji  secara  mendalam  untuk  menggambarkan posisi  hukum  berkenaan  dengan  perburuhan  di
pelabuhan  Padang  Bai  Bali  yang  berkenaan dengan hukum pidana

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum  Pidana  Terjadi  Secara  Implementatif Bagi Kelompok Buruh Dan Perusahaan
Pada  bagian  ini  penulis  akan  merumuskan hukum  pidana  ke  dalam  rangakaian  kata  untuk dapat  memberikan  sebuah  pengertian  yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum  pidana  adalah  sangat  sukar.  Namun setidaknya  dengan  merumuskan  hukum  pidana menjadi  sebuah  pengertian  dapat  membantu memberikan  gambaran/  deskripsi  awal  tentang hukum  pidana.  Hukum  pidana  adalah  kemauan atau  kehendak  negara  terhadap  hukum.  Artinya: untuk  apa  hukum  itu  diciptakan,  apa  tujuan penciptaannya  dan  kemana  arah  yang  hendak dituju.
Hukum  pidana  menciptakan  sistem  hukum nasional  yang  dikehendaki,  hukum  pidana  tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional, hukum pidana  Indonesia  tidak  terlepas  dari  realita  dan hukum  pidana  internasional. Law  is  a  command of  the  Lawgiver (hukum  adalah  perintah  dari penguasa),  dalam  arti  perintah  dari  mereka  yang memiliki  kekuasaan  tertinggi  atau  yang memegang kedaulatan ( Sudiyana, 2018, hal. 107- 136 ).  Memperhatikan  perkembangan  sistem hukum  Indonesia,  kita  akan  melihat  adanya  ciri- ciri yang spesifik dan menarik untuk dikaji.
Karena itu, dalam melihat persoalan hukum di Indonesia harus dipandang dari kenyataan sejarah dan  perkembangan  hukum  Indonesia  itu.  Pada saat sekarang ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap  hukum  diantara  kelompok  masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakkan  hukum  dan  penanganan  berbagai persoalan  hukum  bersumber  dari  cara  pandang yang  tidak  sama  tentang  apa  yang  dimaksud hukum  dan  apa  yang  menjadi  sumber  hukum. Tulisan  ini  akan  mengkaji  permasalahan  ini  dari sudut  pandang  teori  positivis  yang  berkembang dalam  ilmu  hukum  dengan  harapan  akan mendapatkan  gambaran  tentang  akar  persoalan pembangunan sistem hukum Indonesia pada masa mendatang.
Di  negara  demokrasi,  masukan  ( inputs )  yang menjadi  bahan  pertimbangan  untuk  penentuan hukum  bersumber  dari  dan  merupakan  aspirasi masyarakat  yang  disalurkan  melalui  wakil-wakil rakyat  yang  kemudian  diproses  sehingga  muncul sebagai  outputs  dalam  bentuk  peraturan  hukum.
Halaman 47 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kajian Penerapan Hukum Pidana Guna Penyelesaian Konflik Kelompok Buruh Di Padang Bai Bali
Oleh  karena  itu  para  dalam  membuat  kebijakan subjek  hukum  pidana  dituntut  memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat,  keterbukaan,  vokal,  membuat rumusan  atau  artikulasi  atas  usulan  rakyat, penguasaan pengetahuan dasar dan pengalaman.
Dalam  permasalahan  konflik  perburuhan  ini, setidaknya penulis mengamati ada dua pendekatan  yang  digunakan  untuk  menelaahnya, yaitu pendekatan system dan pendekatan cultural . Melalui  pendekatan  system  pembinaan  hukum terhadap konflik perburuhan harus dilihat sebagai dimensi  politik  yang  secara  konseptual  dan kontekstual  bertalian  erat  dengan  dimensi- dimensi  geopolitik,  ekopolitik,  demopolitik, sosiopolitik  dan  kratopolitik.  Dengan  kata  lain hukum  pidana  tidak  berdiri  sendiri  lepas  dari dimensi  lainnya,  terlebih-lebih  jika  hukum diharapkan  mampu  berperan  sebagai  sarana rekayasa  social  ( Law  as  a  tool  of  social engineering ) ( Lathif, 2017, hal. 73-94 ).
Melalui  pendekatan cultural ,  pembinaan hukum  dilihat  bukan  sekedar  pergeseran  waktu dari  zaman  kolonial  ke  zaman  kemerdekaan  lalu perlunya  perubahan  hokum,  tetapi  adalah  juga pergeseran  nilai  yang  ingin  menjabarkan  system nilai  yang  kita  anut  ke  dalam  konstruksi  hukum nasional. Pendekatan ini bukan hanya menyentuh segi-segi  perbuatan  hukum  ( law  making )  tetapi berperan juga penerapan hukum ( law enforcement ) ( Ansori, 2017, hal. 148-163 ).
Posisi  Dari  Hukum  Pidana  Dalam  Menangani Konflik Dalam Perburuhan
Konflik atau perbedaan pandangan adalah hal biasa.  Konflik  dapat  terjadi  di  manapun  dan menimpa  siapapun  yang  memiliki  kepentingan. Di  serikat  buruh  konflik  bahkan  tak  dapat dipisahkan dari keseharian kerja organisasi buruh ini.  Permasalahan  selalu  muncul  dan  kerap  kali tercampur  antara  yang  organisasional  dengan yang  personal.  Tentu  hal  ini  pun  berlaku  di banyak  organisasi  atau  kelompok  kepentingan lain.
Beberapa literatur menyebutkan bahwa faktor- faktor  pendorong  terjadinya  konflik  antara  lain adanya  perbedaan  pendapat  dan  pandangan, perbedaan tujuan, ketidaksesuaian cara pencapaian  tujuan,  ketidakcocokan  perilaku, pemberian  pengaruh  negatif  dari  pihak  lain  pada apa  yang  akan  dicapai  oleh  pihak  lainnya, persaingan,  kurangnya  kerja  sama,  dan  beberapa permasalahan lainnya. Karenanya, hukum pidana
berusaha  membuat  kaidah-kaidah  yang  akan menentukan  bagaimana  seharusnya  manusia bertindak. Hukum pidana menyelidiki perubahan- perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang  sekarang  berlaku  supaya  menjadi  sesuai dengan  kenyataan  social.  Hukum  pidana meneruskan  perkembangan  hukum  dengan berusaha melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan  antara  positivitas  dan  realita  social (membuat ius  constituendum berlaku  sebagai ius constitutum yang baru) ( Warjiyati, 2017 ).
Konfliks  perburuhan  umumnya  dipicu  karena kualitas  buruh  dalam  suatu  negara  dapat ditentukan  dengan  melihat  tingkat  pendidikan negara  tersebut.  Sebagian  besar  buruh  di Indonesia,  tingkat  pendidikannya  masih  rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  menjadi  rendah. Minimnya  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  menyebabkan  rendahnya  produktivitas tenaga  kerja,  sehingga  hal  ini  akan  berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Selain itu dapat juga konflik perburuhan dipicu  akibat  kekuasaan  dan  wewenang  akan lahan  usaha  perburuhan,  seperti  yang  terjadi  di pelabuhan,  dan  hal  tersebut  mempunyai  nilai relevansi  tinggi  terhadap  penulisan  makalah  ini. Sehingga dalam penyusunan makalah ini, penulis akan memberikan suatu dugaan sementara bahwa terdapat hubungan antara hukum pidana terhadap kasus  perselisihan  buruh  di  pelabuhan  Padang Bai.
Analisa  Penyelesaian  Di  Lapangan  Atas Tinjauan  Hukum  Pidana  Yang  Implementatif Guna Melindungi Hak Buruh Dan Perusahaan
Pola  konflik  perburuhan  yang  terjadi  di Padang  Bai  akan  mengarah  pada  bagaimana hukum  pidana  atas  undang-undang  berdampak pada  dinamika  perburuhan,  yang  kemudian memunculkan  konflik  secara  vertikal  dan horisontal.  Meninjau  pada  tulisan  Cathy  A Constantino, dan Chistina Sickles Merchant yang mengatakan bahwa konflik pada dasarnya adalah: “sebuah proses mengekspresikan ketidak puasan, ketidak setujuan, atau harapan-harapan yang tidak terealisasi”  ( Merchant,  1996,  hal.  48-49 ).  Kedua penulis  tersebut  sepakat  dengan  Robbins  bahwa konflik  pada  dasarnya  adalah  sebuah  proses ( Dalimunthe,  2016 ).  Akibat  dari  banyaknya kelompok  perburuhan  dalam  suatu  industry  atau perusahaan  di  pelabuhan  Padang  Bai,  membuat mudah  ditemuinya  bentuk gesekan-gesekan  yang mengarah pada konflik.
Kajian Penerapan Hukum Pidana Guna Penyelesaian Konflik Kelompok Buruh Di Padang Bai Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 48
Pada kasus konflik perburuhan yang terjadi di Pelabuhan  Padang  Bai,  sesuai  dengan  penelitian penulis,  maka  dapat  diberikan  suatu  gambaran bahwa  konflik  berupa  suatu  perselisihan  antar kelompok buruh dan konflik yang mengarah pada hubungan  industrial,  di  mana  buruh  dan perusahaan tidak memiliki suatu manajerial yang tersusun.  Sementara  itu,  Konflik  antar  kelompok yang  terjadi,  umumnya  berhubungan  dengan pembagian  kerja  yang  tidak  teratur.  Ketidak teraturan  pembagian  kerja  itu  sendiri,  sebagai akibat  adanya  lemah  kontrol  organisasi  seperti yang  diuraikan  di  atas.  Dengan  adanya  konflik antar  kelompok  buruh  itu  sendiri,  membuat kesesuian atas pengertian dari konflik kelompok , yaitu  adalah  ketidak  sesuaian  antara  dua  atau lebih  anggota–anggota  atau  kelompok–kelompok organisasi  yang  timbul  karena  adanya  kenyataan bahwa  mereka  harus  membagi  sumber  daya– sumber daya yang terbatas atau kegiatan–kegiatan kerja  dan  atau  karena  kenyataan  bahwa  mereka mempunyai  perbedaan  status,  tujuan,  nilai  atau persepsi.
Ketika  konflik  menemui  penyelesaian  hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan, namun ketika  konflik  mengarah  pada  tindak  kekerasan, bahkan  usaha  dengan  sengaja  untuk  melukai seseorang atau kelompok, maka hal tersebut akan terkait  dengan  tindak  pidana.  Melihat  realitas  di atas,  maka  sesuai  dengan  UU  Ketenagakerjaan (UUK)  Nomor  13  tahun  2003  harapan  buruh untuk  mendapatkan  keadilan  dan  kepastian hukum  adalah  melalui  penegakan  Tindak  Pidana Ketenaga  kerjaan  dan  juga  melalui  Pengadilan Hukum Industrial ( Fakhrurraji, 2018, hal. 31-44 ).
Dalam hal Penyelesaian
Perselisihan Hubungan  Industrial,  aturan  yang  dibuat pemerintah  ialah  Undang-undang  No.  2  tahun 2004. Pada pasal 2 UU itu disebutkan jenis-jenis perselisihan  Hubungan  Industrial,  yaitu  meliputi: pertama,  perselisihan  hak;  kedua,  perselisihan kepentingan;  ketiga,  perselisihan  pemutusan hubungan kerja; dan keempat, perselisihan antar- serikat  pekerja/serikat  buruh  hanya  dalam  satu perusahaan  Di  dalam  undang-undang  tersebut tidak digunakan istilah konflik, tetapi perselisihan.  Namun  demikian  pengertiannya sama.
Dinamika hukum pidana akan juga digambarkan  secara  meluas  melalui  kaitannya dengan perundang-undangan, di mana Pada pasal 3 ayat 1 undang-undang No. 2 tahun 2004 diatur bahwa  penyelesaian  perselisihan  hubungan
industrial  wajib  diupayakan  penyelesaiannya terlebih  dahulu  melalui  perundingan  bipartit secara musyawarah untuk mufakat ( Wijaya, 2017, hal.  94-105 ).  Dengan  demikian  undang-undang mengisyaratkan  penyelesaian  konflik  antar- serikat pekerja/serikat buruh yang juga merupakan  salah  satu  jenis  dari  masalah hubungan  industrial  dilakukan  diutamakan (wajib) dengan cara musyawarah antara dua belah pihak  (bipartit).  Akan  tetapi  jika  musyawarah tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi, maka ada beberapa pilihan yang ditawarkan oleh undang-undang dengan melalui beberapa tahapan.
Pertama,  jika  jalan  musyawarah  gagal,  maka salah  satu  atau  kedua  belah  pihak  mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat (dalam hal  ini  Dinas  Tenaga  Kerja  setempat)  dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian  melalui  perundingan  bipartit  telah dilakukan  (pasal  4  ayat  1).  Setelah  menerima pencatatan  dari  salah  satu  atau  para  pihak  maka instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan wajib menawarkan kepada pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi  atau  melalui  arbitrase  (pasal  4  ayat  3) ( Pradima,  2013,  hal.  1-18 ).  Namun  jika  para pihak  tidak  menetapkan  pilihan  penyelesaian melalui  konsiliasi  atau  arbitrase  dalam  waktu tujuh hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator (pasal 4  ayat  4  UU  No.  2  tahun  2004)  yang  berada  di setia  kantor  instansi  yang  bertanggung  jawab  di bidang  ketenagakerjaan  Kabupaten/Kota  (pasal 8).
Dalam  hal  telah  tercapai  kesepakatan penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan disaksikan  oleh  mediator  serta  didaftar  di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri  di  wilayah  hukum  pihak-pihak  yang mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan  akta  bukti  pendaftaran  (pasal  13 ayat 1).
Dalam  hal  tidak  tercapai  kesepakatan penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial melalui  mediasi,  maka  Mediator  mengeluarkan anjuran  tertulis.  Para  pihak  harus  sudah memberikan  jawaban  secara  tertulis  kepada mediator  yang  isinya  menyetujui  atau  menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kajian Penerapan Hukum Pidana Guna Penyelesaian Konflik Kelompok Buruh Di Padang Bai Bali
10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya  secara  tertulis  dianggap  menolak anjuran  tertulis  (pasal  13  ayat  1).  Dalam  hal anjuran  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  mediator ditolak  oleh  salah  satu  pihak  atau  para  pihak, maka  para  pihak  atau  salah  satu  pihak  dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. dengan cara pengajuan gugatan oleh  salah  satu  pihak  di  Pengadilan  Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat (pasal 14 ayat 1)
Sedangkan  penyelesaian  konflik  antar-serikat buruh  hanya  dalam  satu  perusahaan  melalui konsiliasi  dilakukan  oleh  konsiliator  yang wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  pekerja/buruh bekerja,  dilaksanakan  setelah  para  pihak mengajukan  permintaaan  penyelesaian  secara tertulis  kepada  konsiliator  yang  ditunjuk  dan disepakati  oleh  para  pihak  (pasal  18  ayat  1). Dalam  hal  tercapai  kesepakatan  penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi,  maka  dibuat  Perjanjian  Bersama  yang ditandatangani  oleh  para  pihak  dan  disaksikan oleh  konsiliator  serta  didaftar  di  Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  di wilayah  hukum  pihak-pihak  yang  mengadakan Perjanjian  Bersama  untuk  mendapatkan  akta bukti pendaftaran (pasal 23 ayat 1) ( Dahlia, 2011, hal. 39-51 ).
Jika  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui konsiliasi,  maka  konsiliator  mengeluarkan anjuran  tertulis.  Para  pihak  harus  sudah memberikan  jawaban  secara  tertulis  kepada konsiliator  yang  isinya  menyetujui  atau  menolak antjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya  secara  tertulis  dianggap  menolak anjuran  tertulis  (pasal  23  ayat  2  huruf  a,b,c). Dalam hal anjuran tertulis yang dikeluarkan oleh konsiliator ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak,  maka  salah  satu  pihak  atau  para  pihak dapat  melanjutkan  penyelesaian  perselisihan  ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri  setempat  dengan  cara  pengajuan  gugatan oleh  salah  satu  pihak  (Pasal  24).  Penyelesaian konflik antar-serikat pekerja/serikat buruh melalui arbiter  dilakukan  atas  dasar  kesepakatan  para pihak.  yang  berselisih  dinyatakan  secara tertulis… (Pasal 32). Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak  yang  berselisih  dan  merupakan  putusan
yang bersifat akhir dan tetap (Pasal 51 ayat 1).
Dalam  hukum  pidana  yang  terjadi  di Indonesia,  secara  umum  akan  menggambarkan bahwa  suatu  undang-undang  tidak  menetapkan tipe  konflik  apa  yang  dapat  diselesaikan  melalui prosedur  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang. Akan tetapi untuk mengatasi konflik antar-serikat buruh,  akan  cukup  membantu  jika  melihat  dari tipe konflik substansi dan konflik emosi. Konflik substansi  dapat  diatasi  melalui  mediasi, konsiliasi,  arbitrasi  dan  pengadilan  hubungan industrial, sedangkan  konflik  emosi  dapat  diatasi melalui mediasi, konsiliasi dan arbiter. Penyelesaian  melalui  pengadilan  hubungan industrial  (PHI)  tidak  disarankan,  mengingat pengadilan  hanya  akan  melihat  hal-hal  yang formal saja.

## Posisi  Hukum  Sebagai  Advokasi  Menangani Konflik Perburuhan
Konflik  dapat dikatagorikan  sebagai indikator dinamika  dan  perubahan  organisasi,  karena  itu keberadaan  konflik  tetap  diperlukan  dan dipertahankan agar tetap berada pada tingkat yang terkendali.  Konflik  yang  dikelola  secara  baik dapat meningkatkan dinamika organisasi, menumbuhkan kreativitas, menghargai perbedaan dan  meningkatkan  kerja  sama  yang  produktif guna  mencapai  tujuan  organisasi.  Sedangkan konflik  yang  diabaikan  dapat  mengarah  pada perilaku yang menyimpang dari aturan dan dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi.
Di  lokasi  penelitian,  yaitu  Pelabuhan  Padang Bai,  serikat  buruh  yang  ada  tergabung  dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Gabungan Serikat Buruh Independen  (GSBI)  serta  satu  serikat  yang  tidak bergabung dengan serikat yang lain yaitu Serikat Buruh Perusahaan Sepatu (SBPS).
Dengan  adanya  serikat  buruh  dengan  jumlah lebih  dari  dalam  satu  perusahaan,  disadari  pula kemungkinan  terjadinya  konflik  antar-serikat pekerja/serikat  buruh,  Hal  tersebut  memandang bahwa konflik antar-serikat buruh muncul sebagai bentuk  hukum  pidana  dari  perusahaan  dan menjadi  sesuatu  benturan  yang  alami.  Meskipun kesadaran  tentang  kemungkinan  terjadinya konflik  dimilki  oleh  para pengurus  serikat  buruh di tingkat cabang dan nasional, namun belum ada yang memiliki suatu kebijakan atau metode yang baku untuk mengatasi konflik yang terjadi antar- serikat  buruh  di  tingkat  perusahaan.  Serikat- serikat  buruh  masih  menganggap  konflik  antar-
Kajian Penerapan Hukum Pidana Guna Penyelesaian Konflik Kelompok Buruh Di Padang Bai Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 50
serikat  adalah  persoalan  para  pengurus  serikat ditingkat perusahaan.
Sehingga,  kesulitan  dalam  menegakkan hukum,  terkait  dengan  beberapa  perspektif dinamika  masalah  yang  kompleks.  Kesulitan  itu terlihat  seperti  salah  satu  permasalahan  dalam menjerat  hukum  pidana  adalah  seperti,  sulitnya menghukum demikian banyaknya pelaku. Semakin  kurang  personal  motif  kekerasan  dan semakin  merasa  benarlah  para  pelaku  kekerasan itu.  Kekerasan  massa  tidak  beroperasi  di  dalam hukum,  tetapi  melawan  dan  melampaui  tatanan hukum itu sendiri. Karena kompleksnya peristiwa ini,  akar-akar  penyebabnya  juga  kompleks. Hukum pidana sendiri sebenarnya bisa direalisasikan  ketika  akar-akar  tersebut  dapat dijeratnya.  Pelaksanaan  hukum  pidana  dalam menangani  konflik  antar  kelompok  buruh, menurut  penulis  adalah  hal  yang  sangat diperlukan.
Karenanya,  cerminan  hukum  pidana  yang terjadi  sebagai  suatu  implementasi  di  wilayah Pelabuhan Padang Bai pun tidak lepas dari fungsi pemerintah dalam menangani masalah ketenagakerjaan  dijalankan  oleh  Dinas  Tenaga Kerja (Disnaker) Bali. Sedangkan untuk masalah serikat buruh dijalankan oleh Bagian Pengawasan dan Pembinaan. Untuk penanganan konflik antar- serikat  buruh,  belum  ada  peraturan  penanganan secara  khusus,  sebagaimana  yang  terjadi  di  baik Disnaker  Bali.  Petugas  Disnaker  di  Bali mengatakan mendasarkan segala tindakan mereka sebatas  pada  apa  yang  ditetapkan  oleh  Undang- undang.
Oleh karena itu, dalam menyelesaikan konfliks dibidang  perburuhan,  maka  dibutuhkan  konsep advokasi, di mana advokasi secara bahasa artinya yaitu sokongan pendampingan, anjuran, pembelaan.  Dalam  ketenagakerjaan,  advokasi adalah  suatu  kegiatan  atau  serangkaian  tindakan yang  berupa  anjuran,  pendampingan,  pernyataan maupun  pembelaan  yang  dilakukan  terhadap pekerja/anggota  atau  organisasi  terhadap  suatu kondisi/permasalahan  tertentu.  Advokasi  sendiri terbagi  menjadi  dua,  yaitu Litigasi ,  yaitu  segala bentuk  advokasi  dalam  acara  persidangan  di pengadilan  dan  advokasi  berjenis Non  Litigasi , yaitu  segala  bentuk  advokasi  di  luar  acara persidangan pengadilan.
Advokasi  dalam  perburuhan  mempunyai fungsi  sebagai  berikut,  diantaranya  adalah, sebagai berikut:
 Memberikan  perlindungan,  pembelaan  hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan  yang  layak  bagi  pekerja/buruh dan keluarganya.
 Memberikan  bantuan  hukum  secara  langsung kepada  anggota  yang  memerlukan  dalam perselisihan hubungan industrial.
 Selaku  kuasa/wakil  dari  pekerja  atau  anggota serikat  pekerja  di  Lembaga  Sengketa Hubungan Industria
 Mengadakan  penyuluhan  dan  pelatihan  serta memberikan informasi di bidang hukum
 Mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dibidang ketenagakerjaan  dan  implementasinya  dalam setiap kebijakan manajemen
 Menerima  keluhan  dan  pengaduan  anggota SP/pekerja dan menindaklanjutinya.
 Memberikan saran-saran dan legal opinion terhadap  organisasi  ( Charda,  2015, hal. 1-21 )
Meninjau  korelasi  hukum  pidana,  maka  akan didapatkan  beberapa  pengertian,  bahwa  hukum perburuhan  tidak  hanya  sebatas  hukum  perdata, namun  hukum  perburuhan  juga  mampu  ditinjau secara  pidana.  Hal  tersebut  terlihat,  dari dikeluarkannya  kebijakan  UU  No.13  tahun  2003 Tentang  ketengakerjaan,  dan  UU  No.  02  tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan internasional akan menimbulkan dampak terjadinya perselisihan dengan buruh dan industri di  mana  sanksi  pidana  akan  menanti  untuk menjadi  sebuah  jerat  hukum.  Perlu  diketahui perkembangan di dalam hukum pidana mengatur pertanggung jawaban perburuhan secara korporasi  dan  terlebih  perburuhan  juga  sudah memiliki suatu jaminan atas hukum.
Salah  satu  korelasi  lain  yang  menjadi  fokus dalam  penelitian  ini  adalah  saat  meninjau keberadaan  kelompok  buruh  yang  bertikai  dan menjadikan  konflik  antar  buruh  dan  berpotensi mengarah  pada  dampak  dari  hukum  pidana. Hukum  pidana  dapat  berdampak  bagi  buruh adalah  suatu  tindakan  dengan  menimbulkan bentrokan  antar  buruh.  Hal  tersebut  akan mengarah  pada  tindakan  pidana.  Ini  akan  ada dalam  relevansinya  di  kehidupan  sehari-hari  saat meninjau terjadinya konflik antar buruh, terutama di pelabuhan disaat pembagian lahan kerja.
Sehingga,  sebagai  suatu  konklusi,  berpegang pada  pemahaman  bahwa  serikat  buruh  adalah
Halaman 51 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kajian Penerapan Hukum Pidana Guna Penyelesaian Konflik Kelompok Buruh Di Padang Bai Bali
organisasi  massa  yang  seharusnya  mempunyai independensi  yang  tinggi  dan  menghindari intervensi  baik  dari  pemerintah  maupun manajemen.  Ditambah  dengan  pendapat  para pimpinan  serikat  buruh  yang  telah  dikemukakan sebelumnya  bahwa  mereka  merasa  tidak  yakin bahwa  penyelesaian  konflik  antar-serikat  buruh melalui  lembaga  yang  dipersiapkan  oleh pemerintah  (mediasi,  konsiliasi,  arbitrse  dan Pengadilan  Hubungan  Industrial)  akan  dapat menyelesaikan  masalah.  Mengingat  konflik- konflik  yang  terjadi  sebagaimana  diperlihatkan dari studi di tiga perusahaan, lebih banyak karena konflik  emosional,  dibandingkan  dengan  konflik substansial  ( Purwaningsih,  2008,  hal.  143-148 ). Maka  sudah  sepantasnya  antar-serikat  buruh membangun  sendiri  sistem  penyelesaian  konflik antar-serikat buruh.
Kembali  pada  prinsip  independensi  maka usaha  menyelesaikan  konflik  antar-serikat  buruh harus dibangun dan disusun bersama antar-serikat buruh  baik  di  tingkat  cabang  (daerah)  maupun nasional  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dari serikat  buruh  yang  ada  di  masing-masing wilayah,  khususnya  Bali  yang  memiliki  serikat buruh yang sangat variatif dalam berafiliasi.
Suatu  bentuk  permodelan  atas  penyelesaian konflik  baik  dalam  hukum  pidana  atas  kasus perburuhan  di  pelabuhan  Padang  Bai  adalah  di mana para pengurus serikat duduk bersama untuk membentuk  semacam  dewan  organisasi  yang adalah  para  pengurus  serikat  buruh  maupun individu  yang  mempunyai  reputasi  yang  baik yang  dipercaya  oleh  para  pihak.  Selanjutnya, dewan  organisasi,  yang  tugas  utamanya  adalah untuk  menginvestigasi  sumber-sumber  konflik pada serikat buruh yang mengalami konflik.
Dari  temuan  tersebut  maka,  ditetapkan/ disepakati  penyelesaiannya.  Dengan  model penyelesaian  yang  demikian,  maka  serikat  buruh akan  memperoleh  beberapa  keuntungan,  yaitu segi  pendanaan  akan  lebih  murah  karena  tidak perlu  membayar  biaya  peradilan  dalam  setiap tingkatan,  selain  itu  dengan  adanya  pertemuan antar-serikat  buruh  untuk  mencari  penyelesaian masalah,  maka  akan  menumbuhkan  pemahaman satu  sama  lain,  serta  dapat  menambah pengalaman  dalam  menghadapi  suatu  konflik. Dengan  pemahaman  yang  tinggi  satu  sama  lain, akan memungkinkan para pengurus serikat buruh melakukan pengelolaan konflik untuk memberikan  manfaat yang positif bagi kemajuan serikat  buruh.  Di  samping  itu,  dengan  makin
tingginya pemahaman antar-serikat buruh memungkinkan  akan  terjadinya  integrasi  dalam serikat buruh.

## IV.  SIMPULAN
Simpulan  yang  dapat  dibuat  dari  penulisan makalah  ini  adalah  bahwa  faktor-faktor  yang menjadi  penyebab  adanya  konflik  dalam kelompok  buruh  adalah  adanya  keberadaan pembagian  lahan  kerja  yang  tidak  seimbang. Tuntutan  peradilan  antara  kelompok  buruh  juga memicu  konflik  secara  vertikal  dan  horisontal. Hal  ini  disadari  bahwa  melemahnya  peradilan sebagai dampak hukum pidana yang terjadi antara pihak  industri  dan  buruh,  membuat  eksistensi buruh  yang  dipekerjakan  di  wilayah  pelabuhan sendiri menjadi berkonflik.
Hukum  pidana  terjadi  secara  implementatif terjadi  pada  kelompok  buruh  dengan  beberapa prosesnya  sendiri.  Hukum  pidana  yang  terjadi membuat kesenjangan antara peraturan perundangan  ketenaga  kerjaan  yang  mengatur perburuhan dan beberapa permasalahan mendasar akibat peradilan dari undang-undang dan realisasi di  lapangan  atas  perlindungan  hak  buruh  dan perusahaan.  Perusahaan  masih  membutuhkan buruh,  namun  buruh  sendiri  dari  sisi  legalitas bukan  merupakan  suatu  bentuk  sistemik  dari ketenagakerjaan  yang  ada  di  lokasi  pelabuhan tersebut.
Upaya  penegakkan  hukum  pidana  dalam menangani konflik antar kelompok buruh dimulai dengan komformitas kelompok buruh, muyawarah  dengan  mengangkat  dampak  hukum pidana  yang  menyertakan  kajian  hukum  lain. Penegakkan lebih dititik beratkan pada bagaimana sistem peradilan dan upaya eksistensi buruh  di  pelabuhan  tetap  ada  hingga  menjadi suatu  bentuk  sinergi  antara  industri  dan  buruh pelabuhan di Padang Bai itu sendiri.
Adapun  saran  yang  terbentuk  dari  penulisan makalah  hasil  pengamatan  penulis  adalah  bahwa dinamika  permasalahan  hukum  pidana sebaiknya ditinjau  secara  meluas  melalui  kaitannya  dengan perundang-undangan.  Melalui  sistem  ketenaga kerjaan, industri dan beberapa aspek yang terjadi di pelabuhan Padang Bai akan menuntut peradilan yang  saling  menguntungkan,  sehingga  kebijakan akan  lebih  mendalam  dikaji  sebelum  diputuskan. Saat  terjadi  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  wajib  diupayakan  penyelesaiannya terlebih  dahulu  melalui  perundingan.  Dalam  hal telah tercapai kesepakatan penyelesaian
Kajian Penerapan Hukum Pidana Guna Penyelesaian Konflik Kelompok Buruh Di Padang Bai Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 52
perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani  oleh  para  pihak  dan  disaksikan oleh mediator.

## REFERENCES
Ansori,  L.  (2017).  Reformasi  Penegakan  Hukum Perspektif  Hukum  Progresif. Jurnal  Y uridis Vol.  4  No.  2 ,  148-163.  Retrieved  from  https:// www.neliti.com/publications/282166/reformasi -penegakan-hukum-perspektif-hukum-progresif Budiono,  A.  R.  (2016).  Hak  Kebebasan  Berserikat Bagi  Pekerja  Sebagai  Hak  Konstitusional. Jurnal  Konstitusi,  Volume  13,  Nomor  4 ,  789- 808.  Retrieved  from  https://doi.org/10.31078/ jk1345 Charda,  U.  (2015).  Karakteristik  Undang-Undang Ketenagakerjaan  Dalam  Perlindungan  Hukum Terhadap  Tenaga  Kerja. Jurnal  W awasan Hukum,  Vol.  32,  No.  1 ,  1-21.  Retrieved  from http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/ view/86
Dahlia.,  &  Jumiati,  A.  (2011).  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  Berdasarkan UU  Nomor  2  Tahun  2004. W acana  Hukum Volume IX No 2 , 39-51. Retrieved from https:// media.neliti.com/media/publications/23493-ID- penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial- berdasarkan-uu-nomor-2-tahun-2004.pdf
Dalimunthe, S.  F.  (2016). Manajemen Konflik Dalam Organisasi. Medan: Universitas Negeri Medan. Fachrurrazi,  T.  M.  (2013).  Analisis  Kinerja  Dermaga
Terhadap Pertumbuhan Pengguna Jasa Transportasi  Laut  Di  Pelabuhan  Padangbai- Bali. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil V ol. 17, No. 2 , 168-178.  Retrieved  from  https://ojs.unud.ac.id/ index.php/jits/article/view/23897/15627
Fakhrurraji,  A.  (2018).  Implementasi  Perundang- Undangan  Ketenagakerjaan  Terhadap  Buruh Pasar  Ditinjau  Dari  Perspektif  Keadilan. RESAM Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 , 31- 44.  Retrieved  from  https://jurnal.stihmat.ac.id/ index.php/resam/article/view/7
Ishaq.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum  . Bandung: Alfabeta.
Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk  Memperbaharui  Atau  Merekayasa Masyarakat. Pakuan  Law  Review  V olume  3, Nomor  1 ,  73-94.  Retrieved  from  https:// journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/ view/402
Merchant,  C.  A.  (1996).  How  To  Design  Conflict Management  Systems. W iley  Online  Library .
14 (4), 48-49. Retrieved from https:// doi.org/10.1002/alt.3810140410
Nuraeni,  N.,  &  Kania.  K.  (2017).  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dalam
Perspektif Hukum Islam. Jurnal A l Adalah V ol 14.  No  1 ,  131-156.  Retrieved  from  https:// doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1866
Pandhit,  D.  G.  (2016).  Studi  Potensi  Pemisahan Pelabuhan  Barang  Di  Padang  Bai. Jurnal
Teknik  ITS  Vol.  5,  No.  2 ,  134-139.  Retrieved from http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/ article/view/20963
Pradima, A. (2013). Alternatif Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  Di  Luar Pengadilan. DIH,  Jurnal  Ilmu  Hukum  V ol.  9,
No.  17 ,  1-18.  Retrieved  from  https:// www.neliti.com/publications/240017/alternatif- penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial- di-luar-pengadilan
Probosiwi,  R.  (2015).  Analisis  Undang-Undang Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar Negeri. Jurnal Ilmiah  Sosial  dan Humaniora . 5 (2).  Retrieved  from  https://doi.org/10.22146/ kawistara.7597
Purwaningsih, R. (2008). Konflik Antar Serikat Buruh.
Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi  (JBE) , 15 (2).  143- 148.  Retrieved  from  https://www.neliti.com/ publications/24252/konflik-antar-serikat-buruh
Simanjuntak, P. J. (2002). Undang-undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Jakarta:
Kantor Perburuhan Internasional.
Sudiyana,  S.  (2018).  Kajian  Kritis  Terhadap  Teori Positivisme  Hukum  Dalam  Mencari  Keadilan Substantif. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum  QISTIE Vol.  11  No.  1 ,  107-136.  Retrieved  from  http:// dx.doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225
Warjiyati, S. (2017). Ilmu Hukum (Dasar Mempelajari Studi  Hukum). Surabaya:  UIN  Sunan  Ampel Surabaya.
Wijaya,  A.  A.  (2017).  Dinamika  Ketenagakerjaan  Di Indonesia:  Penghapusan  Sistem  Outsourching (Kajian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Spirit Publik. 12 (2),
94-105.  Retrieved  from  https://jurnal.uns.ac.id/ spirit-publik/article/view/16248
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kajian Penerapan Hukum Pidana Guna Penyelesaian Konflik Kelompok Buruh Di Padang Bai Bali