## AKTUALISASI YURIDIS VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MELALUI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Artha Debora Silalahi
Universitas Indonesia Email: arthadebora97@gmail.com

## Abstract
In  the  course  of  the  constitutional  state  of  the  Republic  of  Indonesia specifically  related  to  the  patterns  and  actions  carried  out  by  the  President  and Vice President during his leadership process and the process of their succession certainly  experienced  its  own  dynamics.  One  of  the  dynamics  is  related  to  the election of the president and vice president directly by the people, both President and Vice President will voiced their respective visions and missions to the people. The  delivery  of  the  visions  and  missions  of  the  President  and  Vice  President before and after being elected were still limited to an oral narrative and could not be translated into a juridically intact scope. Therefore the visions and missions of the  prospective  President  and  Vice  President  are  deemed  necessary  to  be reviewed in terms of the direction, insight and development planning based on the 1945 Constitution in order to realize the implementation of national development planning system in a sustainable manner and prioritize the interest of the people above all.
Keywords: Actualization;  Vision  and  Mission;  President  and  Vice  President; National Development Planning System

## Abstrak
Dalam  perjalanan  ketatanegaraan  negara  Republik  Indonesia  khususnya terkait dengan pola dan tindakan yang dilaksanakan Presiden dan Wakil Presiden selama  proses  kepemimpinannya  dan  proses  pergantian  kepemimpinan  tentu mengalami  dinamikanya  tersendiri.  Salah  satu  dinamika  tersebut  terkait  dengan adanya  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  secara  langsung  oleh  rakyat, Presiden dan Wakil Presiden akan menyuarakan  visi dan misinya kepada rakyat. Penyampaian  visi  dan  misi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  baik  saat  sebelum  dan setelah  terpilih  masih  terbatas  pada  narasi  lisan  dan  belum  dapat  diterjemahkan dalam  lingkup  yang  utuh  secara  yuridis.  Karena  itu  visi  dan  misi  Presiden  dan Wakil  Presiden  perlu  ditinjau  kembali  dari  sisi  arah,  wawasan,  dan  perencanaan pembangunan nasional  yang berdasar pada UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka terwujudnya  pelaksanaan  pembangunan  nasional  secara  berkelanjutan  serta dengan mengedepankan kepentingan rakyat diatas segalanya.
Kata Kunci: Aktualisasi; Visi dan Misi; Presiden dan Wakil Presiden; Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

## PENDAHULUAN
enyelenggaraan  suatu  negara  yang  didasarkan  pada  tindak  lanjut  dari Pemerintah tak dapat lepas dari adanya perencanaan dari Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks ini yang akan disorot adalah perihal  Presiden  dalam  sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia  sebagaimana dalam  perjalanan  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  mengalami  dinamikanya sendiri.  Dinamika  yang  dimaksudkan  dalam  konteks  ini  adalah  terkait  dengan dinamika  sistem  perencanaan  dan  pembangunan  nasional  Indonesia  yang mengalami  perkembangan  baik  dalam  hal  adanya  perubahan  yang  terjadi. Perubahan  yang  terjadi  tersebut  terkait  dengan  diadopsinya  Pemilihan  Presiden dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  satu  paket  secara  langsung  oleh rakyat 1 dilaksanakan  pertama  kali  pada  tahun  2004  yang  memiliki  konsekuensi dan berbagai sisi yang layak untuk dikritisi lebih lanjut melalui metode kualitatif dengan  konstruksi  studi  literatur  baik  literatur  yang  berkaitan  dengan  instrumen yuridis  maupun  literatur  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan  yang  akan  dikaji dalam uraian pada bagian-bagian selanjutnya.
Persoalan  dari  dilaksanakannya  pemilihan  langsung  menempatkan  rakyat sebagai konstituen yang punya otoritas dalam menentukan pilihannya menjadikan penyuaraan gagasan berupa visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden pada saat  sebelum  terpilih  untuk  disampaikan  secara  langsung  kepada  rakyat  melalui cara-cara  yang  sah  dan  meyakinkan  menjadi  suatu  keharusan.  Konkretisasi  dari penyuaraan  gagasan  visi  dan  misi  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  setelah terpilih  menjadi  suatu  keharusan  dan  batasan  hukum  yang  sah  untuk mengaktualisasikan  visi  dan  misi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  telah dikemukakan  selama  masa-masa  kampanye  (sebelum  terpilih)  untuk  selanjutnya dipraktikkan  dalam  setiap  pilihan  hukum  dan  kebijakan  hukum  selaras  dengan perwujudan  pembangunan  nasional  yang  berkelanjutan  selama  periode kepemimpinannya  hingga  berakhirnya  dan  bergantinya  periode  kepemimpinan. Sederet  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  melalui  artikel  ini  akan  ditinjau  dan ditelusuri  mengenai  perkembangan  hukum,  regulasi  dan  korelasi  visi  dan  misi Presiden  dan  Wakil  Presiden  dengan  tujuan  bernegara  berdasarkan  Konstitusi Republik  Indonesia  yang  salah  satunya  ialah  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.
1 Ni’matul Huda, UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang , (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.234.
P
Negara  sebagai  suatu  organisasi  dalam  suatu  wilayah  yang  memiliki kekuasaan  tertinggi  yang  sah  dan  ditaati  oleh  rakyat  serta  berada  pada  suatu tataran  nilai  dan  norma  tertinggi. 2 Oleh  karenanya,  seiring  dengan  dinamika perubahan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  sebelum  amandemen UUD  NRI  Tahun  1945  dipilih  secara  langsung  dan  dilantik  serta  diberhentikan oleh  MPR  yang  kemudian  mengalami  perubahan  setelah  amandemen  UUD  NRI Tahun  1945  menjadi  dipilih  langsung  oleh  konstituen  dalam  hal  ini  masyarakat secara langsung melalui Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung termuat dalam  ketentuan  Pasal  6  A  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  Perubahan  Ketiga dijelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat,  yang kemudian dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 6 A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwasanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. 3 Oleh karenanya, dalam konteks ini rakyat dianggap memiliki  kedaulatan  atau  sebagai  pemegang  kekuasaan  tetinggi  dalam  suatu negara,  rakyatlah  yang  menentukan  corak  dan  penyelenggaraan  pemerintahan diselengggarakan  dan  rakyat  diberikan  kekuasaan  untuk  memberikan  masukan ( input )  untuk  menentukan  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  negara  dan pemerintah.  Dahulu  sebelum  adanya  amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945  yaitu tepat  setelah  jatuhnya  Soekarno  sebagai  presiden  pada  masa  orde  lama  yang selanjutnya  digantikan  oleh  Soeharto  yang  dikenal  dengan  sebutan  orde  baru, dengan  adanya  transisi  kepemimpinan  tersebut  Soeharto  memiliki  pekerjaan rumah  yang  berat  karena  harus  bertanggung  jawab  untuk  memulihkan  kondisi perekonomian  yang  telah  merosot.  Hingga  kemudian  Soeharto  beserta  dengan para  ekonom  kala  itu  membuat  dan  menyusun  berbagai  strategi  rencana pembangunan untuk memulihkan kondisi perekonomian saat itu. 4 Kemudian pada tahun  1967  Soeharto  mengeluarkan  Instruksi  Presidium  Kabinet  Nomor 15/EK/IN/1967  yang    pada  dasarnya  menugaskan  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  untuk  membuat  rencana  pemulihan  ekonomi
2 Anna  Triningsih,  “Politik  Hukum  Kewenangan  Konstitusional  Dewan  Perwakilan Daerah  Dalam  Proses  Legislasi  Pasca  Putusan  MK  Nomor  92/PUU-X/2012”, Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , Vol.4 No.3 (2015), hlm.368
3 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 , Ps.6A ayat (1) dan (2).
4 Bappenas RI, “Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025,” Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Tahun 2005), hlm.10.
yang  selanjutnya,  Bappenas  mampu  menghasilkan  dokumen  yang  dinamakan dengan rencana pembangunan lima tahunan I (Repelita I) pada kurun waktu tahun 1969-1973  yang  berlangsung  sampai  pada  tahun  1998.  Pada  masa  itu  pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  masih  menjadi  kewenangan  MPR  untuk  memilih, melantik/memberhentikan,  kemudian  pada  masa  reformasi  tepatnya  setelah diadakannya amandemen UUD NRI Tahun 1945 sempat terjadi kevakuman dalam pelaksanaan  pembangunan  dikarenakan  terjadi  proses  transisi  politik  pada  tahun 1998-1999, adapun TAP MPR No.II/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam  rangka Penyelamatan dan  Normalisasi  Kehidupan  Nasional sebagai Haluan Negara. 5
Pasca  reformasi  selama  kurun  waktu  1999-2002  MPR  yang  sebelumnya dianggap  sebagai  lembaga  tertinggi  negara  melakukan  kerja  bersejarah  melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 3 dinyatakan  bahwa  MPR  berwenang  menetapkan  UUD  NRI  1945  Sebelum Amandemen  dan  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  yang  kemudian diubah  menjadi  Pasal  3  ayat  (1)  yang  menghapuskan  kewenangan  MPR  untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sejak saat itulah konsep dan  istilah  GBHN  sudah  tidak  terdengar  dan  terwujud  dalam  praktik penyelenggaraan  pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia.  Perdebatan  kian menjadi  tatkala  terjadi  perubahan  model  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  melalui  pemilihan  umum.  Pada  tahun 2004  tepatnya  dengan  telah  dilaksanakannya  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden  secara  langsung  tersebut  untuk  pertama  kalinya  pemerintah  Republik Indonesia  tidak  lagi  mengacu  pada  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN) melainkan  telah  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN). 6 Terdapat  tiga  peran pemerintah  yang  utama  dalam  perencanaan  pembangunan  yaitu  sebagai pengalokasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan, pencipta  stabilitas  ekonomi  melalui  kebijakan  fiskal  dan  moneter,  serta  sebagai pendistribusi  sumber  daya. 7 Ketiga  peran  pemerintah  ini  telah  diatur  dan ditegaskan  melalui  pengaturan  dalam  ketentuan  Pasal  33  UUD  NRI  1945 Amandemen  Keempat  yang  mengamanatkan  kepada  pemerintah  untuk  menjaga
5 Ibid., hlm.8.
6 Ibid ., hlm.10.
7 Paskah  Suzetta,  “Perencanaan  Pembangunan  Indonesia”, Bappenas 20  No.  2  (2007), hlm.1.
dan  mengarahkan  pelaksanaan  sistem  perekonomian  dapat  dijalankan  dengan sebaik-baiknya. 8
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Presiden dan Wakil  Presiden  dipilih  langsung  oleh  rakyat  dan  tidak  adanya  Garis-Garis  Besar Haluan  Negara  (GBHN)  sebagai  pedoman  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam rangka  menyusun  rencana  pembangunan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  dalam konteks  saat  ini  penyusunan  rencana  pembangunan  nasional  bertumpu  pada ketentuan  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN)  jo.  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Hal-hal mengenai pengaturan  tersebut  dalam  praktiknya  pun  mengalami  dinamikanya  sendiri  yang apabila  dikaitkan  dengan  konteks  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden mengalami proses dalam pengimplementasian yang tidaklah mudah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum proses pemilihan umum secara langsung oleh rakyat ada masa dimana Presiden dan Wakil Presiden menyampaikan visi dan misi yang akan mereka capai kelak apabila terpilih, adapun tentunya banyak para pihak yang menaruh simpati dan bahkan ada yang menaruh curiga akan ketidakpastian kelak terkait  dengan  pengimplementasian  visi  dan  misi  Presiden  dan  Wakil  Presiden. Harus  diakui  bahwa  tidaklah  mudah  untuk  hanya  sekedar  menuliskan  visi  dan misi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dengan  bertuliskan  aksara  pun  juga  hanya bertutur  kata  di  depan  publik  (rakyat)  tetapi  perlu  diperhatikan  adanya wujud/suatu  wadah  bagi  visi  dan  misi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara komprehensif.
Dalam  penelitian  sebelumnya  yang  meninjau  mengenai  perbandingan perencanaan  pembangunan  nasional  sebelum  dan  setelah  amandemen  UUD  NRI Tahun  1945  telah  diuraikan  perihal  keberadaan  sistem  perencananan pembangunan  nasional  secara  historis  dari  masa  sebelum  perubahan  UUD  NRI Tahun 1945 hingga setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan membatasi perbandingan  pada  aspek  perubahan  konsep  dan  praktik  sistem  perencanaan pembangunan  nasional.  Adapun  dalam  uraian  konsep  pembahasan  berikut  ini hendak menawarkan suatu ide solutif yang spesifik berkenaan dengan perwujudan nyata  visi  dan  misi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  tiap  lima  tahun  sekali mengalami  masa  pergantian  kepemimpinan  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  sisi historis  dari  masa  ke  masa  mengenai  perubahan  keberadaan  perencanaan pembangunan  nasional.  Sehingga  dalam  tulisan  ini  hendak  ditegaskan  bahwa keberadaan  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  dari  masa  ke  masa  tidak
8 Ibid , hlm.2.
terpisah dari gagasan pemimpin nasional berupa visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden  yang  disatukan  dalam  satuan  kerangka  yuridis  yang  berpedoman  pada UUD NRI Tahun 1945.
Aktualisasi  visi  dan  misi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  hendak ditawarkan  dalam  uraian  berikutnya  berusaha  menjawab  kenyataan  yang menempatkan  bahwa  visi  dan  misi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  berikut  juga dengan program kerja pemerintahannya masih belum dapat terwakili dalam suatu kerangka yuridis yang holistik dan sistematis. Kemudian dalam uraian berikutnya hendak meninjau urgensi pentingnya aktualisasi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden  dengan  mengaitkannya  pada  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden secara  langsung  oleh  rakyat  yang  menuntut  pertanggungjawaban  hukum  beserta pertanggungjawaban  sosial  Presiden  dan  Wakil  Presiden  kelak  saat  terpilih.  Hal itu  kemudian  yang  menjadi  daya  tarik  penulis  untuk  melihat  betapa  kaya sebenarnya  ide-ide  dan  pemikiran  para  tokoh  politik  yang  dengan  tekad  bulat untuk  maju  dan  berpartisipasi  dalam  perhelatan  politik  lima  tahunan  melalui pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  langsung  oleh  rakyat.  Hanya  saja berkaitan dengan landasan pelaksanaan dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden masih belum optimal dalam eksekusi maupun pengaturannya.
Hal  tersebut  yang  kemudian  menjadi  alasan  fundamental  penulis  dalam artikel  ini  yang  memicu  rasa  ingin  tahu  penulis  lebih  dalam  dan  lebih  jauh  lagi terkait  dengan  pengimplementasian  dari  wujud  nyata  visi  dan  misi  Presiden  dan Wakil  Presiden  sebelum  terpilih  dan  setelah  terpilih  dalam  dinamika ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. Harus diakui bahwa sampai dengan saat  ini  dari  sejak  tahun  2004  konsep  dan  implementasi  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (SPPN)  tidak  lepas  dari  berbagai  kritik  sebagaimana diketahui  bahwa  semenjak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 pada  dasarnya  telah  menjadi  landasan  mendasar  atas  SPPN  yang  disetarakan dengan  GBHN  yaitu  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN) dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 9
Adanya  pro-kontra  dalam  hal  perencanaan  pembangunan  sebenarnya bukan dikarenakan tidak adanya panduan atau haluan pembangunan namun lebih kepada perubahan sistem kekuasaan negara mengacu pada kondisi ketatanegaraan Indonesia  saat  ini  sudah  tidak  lagi  kedudukan  lembaga  negara  yang  tertinggi
9 Hendra  Wahanu  P.,  “Pemilu  Dan  Masa  Depan  Rencana  Pembangunan  Nasional,” http://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/369, diakses pada 18 Oktober 2020.
melainkan  kedudukan  lembaga  negara  sama  tinggi    dalam  rangka  menjamin mekanisme checks and balances . 10

## PEMBAHASAN

## A. Kerangka  Dasar  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN) Republik Indonesia
Dalam  konteks  ini  akan  ditinjau  perihal  kerangka  dasar  pembangunan nasional  dalam  penjelasan  dari  adanya  hubungan  antara  pembangunan  nasional dengan  segi  histori  perjalanan  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  yang  dimulai dari  hubungan  pembangunan  nasional  dengan  Pancasila  dalam  hal  ini pembangunan  nasional  dapat  dipandang  sebagai  bentuk  pengamalan  Pancasila sehingga  seluruh  semangat  dan  gerak  pembangunan  dilaksanakan  sebagai pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan utuh menyeluruh. 11 Kemudian, perihal  hubungan  pembangunan  nasional  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar dan landasan konstitusional pembangunan  nasional  yang  sekaligus  dijadikan  sebagai  pedoman  dan  penuntun bagi  penyelenggaraan  pembangunan  nasional. 12 Tentunya  sebelum  sampai  pada tercapainya  perwujudan  penyelenggaraan  pembangunan  nasional  diperlukan perencanaan pembangunan sebagai formulasi dari keinginan dan harapan-harapan yang hendak  dituju  serta sebagai  wujud dari realisasi  pelaksanaan keinginan dan harapan. 13
Pembangunan  nasional  dalam  konteks  pasca  reformasi  saat  ini  menjadi sebuah  indikasi  timbulnya  pemikiran  untuk  melakukan  reformulasi  perencanaan pembangunan  nasional  yang  dirumuskan  sejalan  dengan  perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Saat ini kehendak politik pemerintah yang diwujudkan  dari  beberapa  kebijakan  pemerintah  dalam  berbagai  sektor  atau bidang  kehidupan  masyarakat  tak  dapat  lepas  dari  tuntutan  yang  tinggi  untuk menyesuaikannya  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat  sebagai  tolok ukurnya.  Kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat  yang  dimaksudkan  ialah
10 Lembaga  Ketahanan  Nasional, Pembangunan  Nasional ,  (Jakarta:  PT  Balai  Pustaka Lemhanas, 1997), hlm.22.
11 Lembaga Ketahanan Nasional, Pembangunan Nasional, hlm.22.
12 Ibid .
13 Mizaj,  “Nalar  Konstitusi  Dalam  Wacana  Reformulasi  GBHN,” Jurnal  Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Banda Aceh 1 No.1 (1998), hlm.7.
sebagaimana  yang  telah  dimuat  secara  tegas  dalam  konstitusi  sebagai  hukum dasar  tertinggi.  Dengan  demikian,  perencanaan  pembagunan  nasional sesungguhnya  merupakan  keseluruhan  peraturan  yang  berpautan  dengan  usaha tercapainya suatu keadaan tertentu yang teratur dan memiliki sifat konsisten. 14
Tak  sampai  disitu  saja,  terdapat  pula  hubungan  pembangunan  nasional dengan  wawasan  nusantara  yang  dijadikan  wawasan  nasional  yang  bersumber pada  Pancasila  dan  berdasarkan  UUD  NRI  Tahun  1945  dengan  mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan  bernegara.    Dan  terakhir  perihal  hubungan  pembangunan  nasional  dengan ketahanan nasional  yang pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan  kekuatan  bangsa  untuk  dapat  menjamin  kelangsungan  hidup  bangsa  dan negara  dalam  rangka  mencapai  tujuan  nasional  serta  mewujudkan  kondisi ketahanan  nasional  yang  memerlukan  konsepsi  ketahanan  nasional  sebagai pengaturan  dan  penyelenggaraan  kesejahteraan  dan  keamanan  yang  seimbang, serasi  dan  selaras  dalam  seluruh  aspek  kehidupan. 15 Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  sebagai instrumen hukum  yang  mengatur lebih lanjut  mengenai  penyelenggaraan negara, pemerintahan  dan  pembangunan  dalam  muatannya  masih  mengatur  hal-hal  yang bersifat umum saja. 16 Hal tersebut dapat ditemukan melalui sistematika peraturan yaitu  kadiah-kaidah,  kebakuan  susunan,  dan  bahasa  termasuk  hubungan harmonisasi  antara  pendelegasian  kewenangan  dari  undang-undang  terhadap peraturan-peraturan  dibawahnya. 17 Instrumen  peraturan  perundang-undang  ini masih  sebatas  mengatur  secara  garis  besar,  kaidah-kaidah  yang  bersifat  abstrak mengenai penyusunan perencanaan pembangunan nasional untuk jangka panjang, menengah  dan  tahunan,  sementara  itu  dalam  pelaksanaannya  undang-undang  ini masih memerlukan aturan yang bersifat lebih teknis sebagai bentuk rancangan riil dari perencanaan pembangunan. 18
Pembangunan  Nasional  pada  hakekatnya  adalah  pembangunan  manusia Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  seluruh  masyarakat  Indonesia  dengan
14 Ibid .
15 Lembaga Ketahanan Nasional, Pembangunan Nasional , hlm.25-26.
16 Yesi  Anggraini,  Armen  Yasir,  and  Zulkarnain  Ridlwan,  “Perbandingan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  Sebelum  Dan  Sesudah  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945", FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 9 No. 1 (2016), hlm.84.
17 Ibid .
18 Ibid .
bersandarkan  pada  konstitusi  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  dasar,  tujuan  dan pedoman  pembangunan  nasional.  Adapun  pembangunan  nasional  yang dimaksudkan  dalam  konteks  ini  yaitu  pembangunan  yang  mengandung  makna peningkatan kesejahteraan material dan spiritual yaitu dalam rangka mewujudkan suatu  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata  secara  materiil  dan  spiritual berdasarkan  Pancasila  di  dalam  wadah  negara  kesatuan,  suasana  perikehidupan bangsa  yang  aman  dan  tenteram,  tertib  dan  dinamis  serta  dalam  lingkungan pergaulan  dunia  yang  merdeka,  bersahabat,  tertib  dan  damai. 19 Apabila  ditinjau mengenai  kesatuan  sistem  manajemen  pembangunan  nasional  pada  dasarnya pembangunan  nasional  memerlukan  adanya  keterpaduan  tata  nilai,  struktur,  dan proses.  Ketiganya  merupakan  himpunan  usaha  untuk  mencapai  kehematan,  daya guna  dan  hasil  guna  sebesar  mungkin  dalam  penggunaan  sumber  daya  nasional guna  mewujudkan  tujuan  nasional  dengan  berlandaskan  pada  falsafah  dan konstitusi  suatu  negara  dalam  konteks  ini  adalah  konstitusi  Republik  Indonesia melalui UUD NRI Tahun 1945. Serta dapat dipandang sebagai suatu sistem yang berfungsi  memadukan  penyelenggaraan  siklus  kegiatan  berupa  perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan dan pengendalian pelaksanaannya serta memadukan  keseluruhan  upaya  manajerial  yang  berintikan  pada  tatanan pengambilan  keputusan  berkewenangan  dalam  rangka  penyelenggaraan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  untuk  mewujudkan  ketertiban  sosial, ketertiban politik dan ketertiban administrasi. 20
B. Korelasi  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  Langsung  oleh Rakyat  dengan  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN)

## Republik Indonesia
Dengan telah diselenggarakannya Pemilihan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia secara langsung oleh rakyat telah memberikan suatu titik  vital  dari  adanya  perubahan  yang  fundamental  dalam  hal  posisi  dan kedudukan  lembaga  negara  yang  ada  dalam  struktur  ketatanegaraan  Republik Indonesia.  Salah  satu  hal  yang  tampak  berubah  yaitu  posisi  dan  kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang semula dianggap dan berada dalam kedudukan  lembaga  tertinggi  dalam  struktur  ketatanegaraan  Republik  Indonesia sebelum  amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945,  kemudian  berubah  pasca amandemen  menjadi  disejajarkan  dengan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  beserta
19 Lembaga Ketahanan Nasional, Pembangunan Nasional , hlm.30.
20 Ibid ., hlm.20-21.
lembaga-lembaga  negara  lainnya  seperti  DPR.  Hal  ini  tentunya  memiliki implikasi  dari  yang semula MPR memiliki kewenangan penuh atas masa jabatan Presiden  dan  Wakil  Presiden  berikut  dengan  berakhirnya  masa  jabatan  maupun adanya  turut  campur  MPR  dalam  aspek  penyelenggaraan  pemerintahan  yang dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden  yang telah terpilih. Sebagaimana hal  ini  tampak  pada  GBHN  yang  kala  itu  dicetuskan  dan  dianggap  sebagai guideline Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  terpilih  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  negara  selama  dan  hingga  berakhirnya  masa  jabatan  Presiden  dan Wakil  Presiden  sebagaimana  yang  telah  dimuat  dan  diatur  dalam  GBHN  yang ditetapkan oleh MPR.
Pemilihan  Umum  merupakan  syarat  penyelenggaraan  sistem  demokrasi dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem itu dipilih melalui mekanisme  yang  jujur,  adil  dan  bebas.  Oleh  karena  itu  dalam  perkembangan sejarah  negara-negara  modern  pemilu  dianggap  sebagai  tonggak  bagi  tegaknya sistem  demokrasi  dengan  mengaitkan  pemilu  dan  demokrasi  sebenarnya  dapat dilihat  dalam  hubungan  rumusan  yang  sederhana.  Demokrasi  sejatinya  adalah pemerintahan  dari,  oleh  dan  untuk  rakyat  yang  telah  mengalami  perkembangan dalam  pemahaman  dan  pelaksanaannya.  Pemikiran  tentang  demokrasi  berpijak pada prinsip demokrasi sebuah negara yang tidak dapat hanya digantungkan pada banyak  aspek  dan  keberadaan  lingkungan  yang  melingkupinya,  sebagaimana dalam  pemikiran  Hans  Kelsen  demokrasi  erat  hubungannya  dengan  hukum, kekuasaan, dan komunitas politis. 21 Ketiganya menurut Kelsen telah melebur dan terus mengalami dinamikanya dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi di tengah- tengah masyarakat modern saat ini. 22 Demokrasi modern tumbuh dari rasionalitas dan programnya tidak lain daripada rasionalisasi kekuasaan yaitu kekuasaan yang dikontrol oleh publik sedemikian rupa sehingga  kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan  solidaritas  terwujud  dalam  kehidupan  bersama  secara  politis. 23 Rasionalitas kekuasaan  tersebut  mengendap  dalam  berbagai  capaian  politik  modern  seperti dalam  prosedur  demokratis,  dalam  aturan  hukum,  dalam  birokrasi,  dalam
21 John. Pitseys, “Publicity and Transparency: The Status of Representation and Political Visibility in Kelsen and Schmitt,” Revue Française de Science Politique (English Edition) 66, No. 1 (2016), hlm.121.
22 Ibid .
23 F.  Budi.  Hardiman, Demokrasi  Dan  Sentimentalitas ,  (Yogyakarta:  Kanisius,  2018), hlm.13.
mekanisme elektoral, dalam kontrol publik atas transparansi kebijakan-kebijakan, dalam deliberasi politis yang dilangsungkan di dalam ruang-ruang publik. 24
Pemilu  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  dan  cara  yang  paling  nyata untuk  melaksanakan  demokrasi,  di  dalam  demokrasi  modern  pemilu  selalu dikaitkan  dengan  konsep  demokrasi  perwakilan  atau  demokrasi  langsung  ( direct democracy )  yang  berarti  keikutsertaan  rakyat  di  dalam  pemerintahan  dilakukan oleh  wakil-wakil  rakyat  yang  dipilih  sendiri  oleh  rakyat  secara  langsung sehinggga hasil pemilu  diharuskan dapat  mencerminkan konfigurasi  aliran-aliran dan  aspirasi  politik  yang  hidup  di  tengah-tengah  rakyat  konsep  dan  pemahaman ini  yang  juga  mendasari  penyelenggaraan  pemilu  sepanjang  sejarah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia. 25 Sejalan  dengan  telah  dilakukannya  amandemen UUD  NRI  Tahun  1945  konstruksi  kedaulatan  rakyat  berubah  secara  prinsipiil sebagaimana  dimuat  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945 yang  mengandung  arti  kekuasaan  negara  diselenggarakan  menurut  ketentuan konstitusi. 26 Rakyat  berkedudukan  sebagai  pemegang  kedaulatan  politik sementara eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) maupun legislatif (DPR, MPR dan  DPD)  sebagai  pemegang  kedaulatan  hukum  dalam  konteks  kewenangannya masing-masing. 27 Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebagai  pihak  yang  telah  dipilih oleh  rakyat  selaku  konstituen  diharuskan  untuk  memegang  tanggung  jawab terhadap  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya  selama  pelaksanaan  pemerintahan. Tanggung jawab itu yang perlu diwujudnyatakan melalui suatu instrumen yuridis yang mampu melingkupi setiap gagasan atau ide-ide dan tawaran solusi dari para kandidat  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebelum  keduanya  terpilih  untuk membuktikan  secara  nyata  bahwa  keduanya  adalah  layak  dan  tepat  untuk memimpin  dan  mengarahkan  harapan  dan  cita-cita  bersama  bangsa  Indonesia dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  demokratis  dan  konstitusional. Dengan  demikian,  dilatarbelakangi  oleh  adanya  perubahan  pola  pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  tepatnya  pada  tahun  2004  maka  konsep  GBHN  itu telah  hilang  atas  sejumlah  pertimbangan  dan  dianggap  bahwasanya  GBHN
24 Ibid ., hlm.14.
25 Anton  Raharusun,  “Pilkada  Serentak  Dan  Penguatan  Demokrasi  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia,  http://www.peradi.or.id/index.php/infoterkini/detail/pilkada-serentak- dan-penguatan-demokrasi-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia/, diakses 18 Oktober 2020.
26 Hotma  P.  Sibuea,  “Pemberhentian  Presiden/Wakil  Presiden  Pada  Masa  Jabatan  Oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Dalam  Sistem  Ketatanegaaan  Indonesia”, Jurnal  Hukum Staatsrecht 1 No. 1 (2014), hlm.77.
27 Ibid .
amatlah kental dengan unsur MPR sehingga kemudian dicetuskan kembali format haluan  dan  pedoman  bagi  Pasangan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  terpilih berdasarkan  pada  kondisi  ketatanegaraan  pasca  diselenggarakannya  pemilihan umum  secara  langsung  oleh  rakyat,  yaitu  melalui  adanya  wacana  sistem perencanaan  pembangunan  nasional  yang  menurut  hemat  saya  disusun berdasarkan  pada  penjabaran  rencana  yang  telah  ditetapkan  sehingga  memiliki ciri-ciri  operasional  tertentu,  adapun  ciri-ciri  operasional  tersebut,  yaitu: 28 (1) sasaran-sasaran  yang  hendak  dicapai;  (2)  jangka  waktu  yang  diperlukan  untuk menyelesaikan  pekerjaan  tertentu;  (3)  besarnya  biaya  yang  diperlukan  beserta sumbernya; (4) jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; dan (5) tenaga kerja yang  dibutuhkan  baik  ditinjau  dari  segi  jumlahnya  maupun  dilihat  dari  sudut kualifikasi  serta  keahlian  dan  keterampilan  yang  diperlukan.  Dari  kelima  ciri tersebut  perlu kiranya dijadikan indikator utama dan pedoman bagi  Presiden dan Wakil  Presiden  sebelum  diselenggarakannya  Pemilihan  Umum  untuk  menyusun dan  mengkontekstualisasikan  visi  dan  misinya,  sehingga  visi  dan  misi  Pasangan Calon  Presiden dan Wakil Presiden sebelum terpilih tidak hanya sekedar tuturan verbal/kata  maupun  kognisi  yang  dimuat  secara  tertulis  tetapi  kelak  pada  saat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden telah terpilih visi dan misi tersebut diharapkan  dapat  direalisasikan  dalam  tataran  praktis  yang  nyata  melalui perancangan dan penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bentuk dari pertanggungjawaban sosial Presiden kepada rakyat selaku konstituen.

## C. Aktualisasi  Yuridis  Visi  dan  Misi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebagai Perwujudan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Meninjau pada praktik ketatanegaraan Republik Indonesia dengan adanya pergantian  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  periode  waktu  tertentu  berimbas pada  berganti  pula  visi  dan  misi  yang  justru  berdampak  pada  perencanaan pembangunan  nasional  yang  tidak  konsisten  dan  tidak  terarah.  Karena  itu diperlukan  suatu  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  yang  dapat mewadahi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden secara simultan terlepas dari adanya  transisi  kepemimpinan.  Diharapkan  sistem  perencanaan  pembangunan nasional  ini  tetap  dapat  digunakan  untuk  dan  selama  periode  kepemimpinan berikutnya  tanpa  harus  mengubah  keseluruhan  substansi  yang  telah  menyatu dalam  satu  kesatuan  substansi  dengan  tidak  menyimpang  dari  konstitusi. Substansi  dari  visi  dan  misi  yang  disusun  dan  dimuat  didasarkan  pada  adanya
28 Sondang  P  Siagian, Proses  Pengelolaan  Pembangunan  Nasional ,  (Jakarta:  Gunung Agung, 1985), hlm.114.
proses  mengamati  kondisi  nyata  sosial,  ekonomi,  dan  perubahan  kondisi  realitas masyarakat  dari  berbagai  sisi  yang  dilakukan  oleh  Presiden  dan  Wakil  Presiden. Jikalau  kemudian  diperlukan  adanya  perubahan  maka  perubahan  visi  dan  misi tersebut tidak diubah secara keseluruhan, namun hanya bersifat penambahan saja yang  disesuaikan  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat  sehingga melalui realitas keadaan demikian, perencanaan pembangunan nasional dianggap sebagai  suatu  hal  yang sangat  penting.  Bahkan sebagian masyarakat  menyatakan bahwa  dengan  adanya  perencanaan  pembangunan  dapat  memberikan  keyakinan yang  kuat  dalam  pencapaian  rencana-rencana  strategis  yang  telah  dirancang  dan disusun  sedemikian  rupa  serta  dapat  dipandang  sebagai  suatu  mekanisme kelembagaan  dan  organisasi  yang  penting  dalam  mengatasi  berbagai  rintangan utama  dalam  proses  pembangunan.  Tujuan  lainnya  ialah  menjamin  tercapainya tingkat pertumbuhan dalam berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan yang simultan  dan  bersesuaian.  Mengutip  pendapat  Mochtar  Kusumaatmadja  yang dalam  pandangannya  menjelaskan  mengenai  alasan  dari  teori  hukum pembangunan  yang banyak mengundang atensi dapat  dijabarkan dalam  beberapa aspek secara global meliputi: 29 (1) tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau  diterapkan  dalam  aplikasinya  akan  sesuai  dengan  kondisi  dan  situasi masyarakat  Indonesia  yang pluralistik;  (2)  secara dimensional  maka teori hukum pembangunan memaknai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  yang  meliputi  struktur,  kultur  dan substansi;  dan  (3)  pada  dasarnya  teori  hukum  pembangunan  memberikan  dasar fungsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharu  masyarakat “law  is  a  tool  of  social engineering ”  yang  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Roscoe  Pound  dengan mengartikan tool sebagai  alat  sementara  Mochtar  Kusumaatmadja  mengartikan sebagai  suatu  sarana  yang  pada  dasarnya  hukum  dipergunakan  untuk  mengatur perencanaan  pembangunan.  Fungsi  hukum  dalam  pembangunan  nasional  tidak saja berkiprah untuk memelihara ketertiban dan ketentraman akan tetapi berfungsi juga  sebagai  sarana  perubahan  masyarakat  atau  sarana  pembangunan. 30 Sebagaimana  mengutip  pendapat  Ahmad  Helmy  Fuady  yang  dalam  tulisannya menyatakan  bahwa  di  era  reformasi  dan  pasca  reformasi  selain  menjamin kebebasan sipil “ civil liberty ” seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan
29 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,  (Bandung: P.T.Alumni, 2002), hlm.19.
30 Ibid .
pers,  kebebasan  berserikat,  dan  kebebasan  berkeyakinan/beribadah  pilar  dasar dalam  demokrasi  juga  menjamin  hak-hak  politik  artinya  setiap  masyarakat memiliki  hak  untuk  memilih  dan  dipilih  untuk  mengisi  jabatan  publik  serta terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan dan pengawasan. 31
Sebagaimana  telah  disinggung  dalam  uraian  sebelumnya  bahwasanya dengan  telah  adanya  instrumen  pengaturan  terkait  dengan  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  serta  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  telah ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dijadikan sebagai rujukan pembangunan lima tahunan dan biasanya dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN);  RPJMN  I  Tahun  2005-2009,  RPJMN  II Tahun  2010-2014;  RPJMN  III  Tahun  2015-2019;  dan  RPJMN  IV  Tahun  2020- 2024. 32 Alternatif  model  perencanaan  pembangunan  nasional  dalam  uraian  ini yang  ditawarkan  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  dua  kelompok  besar  yaitu:  (1) Perencanaan  Pembangunan  bersifat makro atau  yang  nantinya  menjadi  haluan negara  dan  dibuat  dalam  jangka  waktu  yang  lama  biasanya  per  20  tahun  dan  di dalamnya  mengatur  mengenai  pokok-pokok  kebijakan  pemerintahan  yang sifatnya jauh kedepan dan mengikat seluruh lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia  termasuk  lembaga  DPR  sebagai  pembuat  Undang-Undang  agar  segala produk peraturan perundang-undangan tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan  yang baik; dan (2) Perencanaan Pembangunan bersifat mikro berisikan pengaturan perencanaan pembangunan untuk jangka menengah (5 Tahun)  dan  jangka  pendek  (tahunan)  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan perencanaan makro.
Dari  kedua  alternatif  model  perencanaan  pembangunan  tersebut  pada tataran praktisnya telah diterapkan saat ini di Negara Republik Indonesia melalui adanya  mekanisme  koordinasi  antara  Presiden  dan  Wakil  Presiden  selaku stakeholder utama  dalam  perancangan,  penyusunan  dan  penetapan  bersama dengan  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Republik  Indonesia (Bappenas  RI)  selaku  aparat  pengkaji  dan  penyelaras  rancangan/susunan  yang
31 Ahmad  Helmy  Fuady,  “Perencanaan  Pembangunan  Di  Indonesia  Pasca  Orde  Baru: Refleksi  Tentang  Penguatan  Partisipasi  Masyarakat,” Masyarakat  Indonesia Vol.38  No.2 (Desember 2012), hlm.378.
32 Novira  Maharani  Sukma  and  Sukma,  “Sinkronisasi  Reformulasi  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  Model  GBHN  Dengan  Sistem  Presidensial,”  Jurnal Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro 5 No. 2 (2017), hlm.282.
telah dibuat oleh Presiden dan Wakil Presiden. Karenanya titik beratnya dalam hal ini terkait dengan implementasi saat ini yang masih belum dapat terealisasi secara maksimal  dan  simultan.  Apabila  dilihat  dari  isi  materi  khususnya  dengan  telah diberlakukannya  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mampu memberikan keleluasaan yang cukup bagi penyusunan  rancangan  jangka  panjang,  rancangan  jangka  menengah,  dan rancangan  jangka  pendek,  yang  dalam  bentuk  baku  ( rigid )  dapat  dilihat  dalam Undang-Undang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN) dikenal  sebagai  penjabaran  dari  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (SPPN). 33 Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dijabarkan  lagi  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN),  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) dijabarkan lagi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 34
Dalam  praktiknya  saat  ini  pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional (RPJPN) tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, kenyataannya Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  dan  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  hanya  sekedar  formalitas  saja dikarenakan  hanya  dipandang  sebagai  implementasi  dari  visi  dan  misi  Presiden dan  Wakil  Presiden  terpilih  yang  kemudian  menentukan  sendiri  tanpa  harus mendapat  persetujuan  dari  DPR,  DPD  bahkan  MPR.  Selain  itu  juga  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  juga  tidak  mengikat  dan  tidak  mengatur lembaga-lembaga  negara  lainnya  kecuali  Presiden  seperti  DPR,  DPD,  MA,  MK, BPK, KY dan lembaga lainnya, sejumlah kalangan menilai bahwasanya  RPJMN kurang  mampu  menjawab  persoalan  yang  dihadapi  oleh  negara  apalagi  jika dikaitkan  dengan  konteks  kesinambungan  antar  periode  pemerintahan  Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan sinerginya dengan perencanaan pembangunan di daerah-daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah. 35
Salah  satu  indikator  dalam  hal  pertanggungjawaban  kepada  rakyat  pada kenyataannya  tidak  menghendaki  adanya  pertanggungjawaban  di  tengah-tengah
33 Yesi  Anggraini,  Armen  Yasir,  dan  Zulkarnain  Ridlwan,  “Perbandingan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  Sebelum  Dan  Sesudah  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945”, hlm.79.
34 Ibid .
35 Ibid .
masa jabatan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini  Presiden  dan  Wakil Presiden  perlu  membuat  pola  perencanaan  pembangunan berdasarkan  UUD  NRI  Tahun  1945  dalam  bingkai  model  Sistem  Perencanan Pembangunan  Nasional  Negara  Republik  Indonesia  yang  terintegrasi  dan berdasarkan  pada  aktualisasi  dari  nilai-nilai  maupun  poin-poin  utama  dan pendukung  yang digali dari visi dan misi Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara komprehensif. Saat ini yang terlihat ialah pada saat menjelang dan setelah  diadakannya  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia pada  tahun  2019,  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  Republik  Indonesia  (Bappenas  RI)  dalam  suatu pertemuan  menyampaikan  rancangan  teknokratik  perihal  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  tahun  2020-2024  sehingga  Presiden  dan Wakil  Presiden  diminta  untuk  membuat  visi  dan  misi  berdasarkan  RPJMN tersebut. 36
Adapun  dalam  pertemuan  tersebut  didapatkan  pula  suatu  kesimpulan bahwa  visi  dan  misi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  harus  mengacu  pada pembangunan  nasional  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan harus dijabarkan dalam program kerja kelak pada saat Presiden dan Wakil  Presiden  diputuskan  menjadi  pasangan  terpilih. 37 Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  memuat  strategi  pembangunan  nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga dan lintas kementerian atau lembaga,  kewilayahan  dan  lintas  kewilayahan,  serta  kerangka  ekonomi  makro selain  itu  mencakup  pula  kerangka  perekonomian  secara  menyeluruh  yang memuat  gambaran  perekonomian  termasuk  arah  kebijakan  fiskal  dalam  rencana kerja  yang  berupa  kerangka  regulasi  dan  kerangka  pendanaan  yang  bersifat indikatif. 38
Terkait  dengan  hal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  dengan  adanya  suatu gagasan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden berkaitan dengan bentuk dari
36 Kementerian  Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (BAPPENAS  RI), “Sosialisasi  UU No.17  Tahun  2007  Tentang  RPJPN  2005-2025  Di  KPU,”, https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/features/sosialisasi-uu-no-17-tahun-2007- tentang-rpjpn-2005-2025-di-kpu/, diakses 4 November 2020.
37 Dwi  Andayani,  “Capres  Diminta  Buat  Visi-Misi  Sesuai  Rencana  Pembangunan Nasional", https://news.detik.com/berita/4228018/capres-diminta-buat-visi-misi-sesuai-rencana- pembangunan-nasional//, diakses 18 Oktober 2020.
38 Ibid .
pertanggungjawaban  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  hal  tugas,  kewenangan dan  kedudukannya  perihal  alur  penyelenggaraan  pemerintahan  serta  fungsi strategis  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan menjadi  suatu  kelaziman  terdapat  pertanggungjawaban  Presiden.  Apalagi  dalam suatu negara yang menyatakan sebagai negara demokrasi tentunya pertangggungjawaban ini menjadi hal  yang sangat penting dengan adanya slogan “dari  rakyat  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat”.  Apapun  hal  yang  dijalankan  oleh Presiden  dan  Wakil  Presiden  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  rakyat. Apabila  pertanggungjawaban  tersebut  dapat  diterima  oleh  rakyat,  maka kemungkinan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tersebut  dapat  terpilih  lagi  untuk periode  kedua  begitu  juga  sebaliknya  apabila  laporan  petanggungjawaban  tidak sesuai  dengan  rancangan  program  yang  dijanjikan  kepada  rakyat  maka kemungkinan besar Presiden dan Wakil Presiden tidak akan terpilih kembali, hal ini  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  secara  eksplisit khususnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

## PENUTUP
Aktualisasi yuridis visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang ditawarkan kepada masyarakat salah satunya berkenaan dengan agenda rencana pembangunan nasional harus dijabarkan dalam program kerja dan pilihan serta kebijakan hukum kelak  pada  saat  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diputuskan  menjadi  pasangan terpilih  mengacu  pada  kerangka  pembangunan  nasional  sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN).  Dalam  konteks  adanya pemilihan  umum  secara  langsung  oleh  rakyat  maka  pertanggungjawaban  yang dimaksudkan  dalam  hal  ini  adalah  aktualisasi  visi  dan  misi  Presiden  dan  Wakil Presiden  dalam  bentuk  RPJPN  sebagai  kesatuan  dari  pola  susunan  visi  dan  misi yang disusun berdasarkan program kerja dan kebijakan-kebijakan dalam rencana kerja Presiden dan Wakil Presiden selama masa jabatan hingga berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan diharapkan tidak hanya berhenti hingga berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden periode sebelumnya tetapi dapat  simultan  dalam  pelaksanaannya  pada  tampuk  kepemimpinan  Presiden  dan Wakil  Presiden  periode  berikutnya  saling  bersesuaian  dan  berkelanjutan kendatipun  diperlukan  adanya  penambahan  maupun  perubahan.  Seyogianya Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN)  dapat  dipandang  juga sebagai  suatu  bentuk  dari  pertanggungjawaban  Presiden  dan  Wakil  Presiden dalam  hal  tugas,  kewenangan  dan  kedudukannya  perihal  alur  penyelenggaraan
pemerintahan  fungsi  strategis  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  menjalankan roda  pemerintahan.  Perlu  kiranya  dilakukan  tinjauan  kembali  atas  perubahan ataupun  penambahan  visi  dan  misi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  petahana  pada periode  kedua  kepemimpinannya  untuk  diejawantahkan  kedalam  bentuk  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN)  yang  dapat  memberikan  pedoman pembangunan  nasional  agar  menjadi  lebih  terarah,  konsisten  dan  berkelanjutan hingga  bergantinya  periode  kepemimpinan  yang  baru.  Serta  perlu  melibatkan peran  serta  masyarakat  untuk  mengontrol  sekaligus  mengawasi  tataran  praktis penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Andayani,  Dwi.  “Capres  Diminta  Buat  Visi-Misi  Sesuai  Rencana  Pembangunan Nasional,”  n.d.  https://news.detik.com/berita/4228018/capres-diminta-buat- visi-misi-sesuai-rencana-pembangunan-nasional//.
Anggraini,  Yesi,  Armen  Yasir,  dan  Zulkarnain  Ridlwan.  “Perbandingan Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Sebelum  Dan  Sesudah  Amandemen Undang-Undang  Dasar  1945.” FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum 9  No.  1 (2016).
Bappenas  RI. Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005- 2025 . Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional , 2005.
Fuady, Ahmad Helmy. “Perencanaan Pembangunan Di Indonesia Pascaorde Baru: Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat.” Masyarakat Indonesia , 2012.
Hardiman, F. Budi. Demokrasi Dan Sentimentalitas . Yogyakarta: Kanisius, 2018. Hendra Wahanu, P. “Pemilu Dan Masa Depan Rencana Pembangunan Nasional”. http://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/369. Diakses 18 Oktober 2020.
Huda, Ni’matul. UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang . Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Kusumaatmadja,  Mochtar. Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan . Bandung: P.T.Alumni, 2002.
Mizaj.  “Nalar  Konstitusi  Dalam  Wacana  Reformulasi  GBHN”. Jurnal  Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Banda Aceh 1 No. 1 (1998).
Nasional,  Lembaga  Ketahanan. Pembangunan  Nasional .  Jakarta:  PT  Balai Pustaka Lemhanas, 1997.
Pitseys,  John.  “Publicity  and  Transparency:  The  Status  of  Representation  and Political  Visibility  in  Kelsen  and  Schmitt.” Revue  Française  de  Science Politique (English Edition) 66 No. 1 (2016).
Prabandani,  Hendra  Wahanu.  “Batas  Konstitusional  Kekuasaan  Eksekutif Presiden.” Jurnal Legislasi Vol.12 No.3 (Oktober 2015).
Raharusun,  Anton.  “Pilkada  Serentak  Dan  Penguatan  Demokrasi  Dalam  Sistem
Ketatanegaraan
Indonesia”.
http://www.peradi.or.id/index.php/infoterkini/detail/pilkada-serentak-dan- penguatan-demokrasi-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia/.  Diakses  18 Oktober 2020.
RI,  Kementerian  Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (BAPPENAS). “Sosialisasi  UU  No.17  Tahun  2007  Tentang  RPJPN  2005-2025  di  KPU.”
https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/features/sosialisasi-uu- no-17-tahun-2007-tentang-rpjpn-2005-2025-di-kpu/.  Diakses  4  November 2020.
Siagian,  Sondang  P. Proses  Pengelolaan  Pembangunan  Nasional .  Jakarta: Gunung Agung, 1985.
Sibuea, Hotma P. “Pemberhentian Presiden / Wakil Presiden Pada Masa Jabatan Oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Dalam  Sistem  Ketatanegaaan Indonesia.” Jurnal Hukum Staatsrecht 1 No. 1 (2014).
Sukma,  Novira  Maharani.  “Sinkronisasi  Reformulasi  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  Model  GBHN  Dengan  Sistem  Presidensial.” Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 5 No. 2 (2017).
Suzetta,  Paskah.  “Perencanaan  Pembangunan  Indonesia.” Bappenas 20  No.  2 (2007).
Triningsih,  Anna.  “Politik  Hukum  dan  Kewenangan  Konstitusional  Dewan Perwakilan  Daerah  dalam  Proses  Legislasi  Pasca  Putusan  MK  Nomor 92/PUU-X/2012.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional Vol.4 No.3 (2015).