How to cite: Fida  Adhiati,  Achmad  Busro  (2022)  Kedudukan  Badan  Pertanahan  Nasional  Dalam  Pembatalan  Hak  Guna Usaha Atas Tanah Terlantar, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (6).
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## KEDUDUKAN  BADAN  PERTANAHAN  NASIONAL  DALAM  PEMBATALAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLANTAR

## Fida Adhiati, Achmad Busro
Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia Email: fidaadhiati97@gmail.com, achmadbusyro@roketmail.com

## Abstrak
Adanya kasus HGU PT. Sinar Kartasura yang tidak digunakan sesuai peruntukanya sehingga  menjadi  tanah  terlantar  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20 Tahun  2021  Tentang  Penertiban  Kawasan  dan  Tanah  Terlantar.  Tujuan  penelitian ini  yaitu  untuk  menganalisis  kedudukan  Badan  Pertanahan  Nasional  dalam penerbitkan  surat  keputusan  pembatalan  hak  guna  usaha  atas  tanah  terlantar  PT. Sinar  Kartasura  dan  akibat  dan  status  hukum  pengelolaan  tanah  HGU  setelah dibatalkan  namun  kemudian  dimanfaatkan  secara  komunal  oleh  warga.  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  spesifikasi penelitian  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  (1)  kedudukan  BPN  dalam menerbitkan SK pembatalan HGU didasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan  hukum  yang  tetap  ( inkracht  van  gewijsde )  yang  amarnya memerintahkan  agar  BPN  melaksanakan  pembatalan  terhadap  HGU  karena diterlantarkan.  (2)  HGU  PT.  Sinar  Kartasura  Semarang  setelah  dibatalkan  oleh negara  berakibat  pada  pemutusan  hubungan  hukum  antara  PT.  Sinar  Kartosuro dengan  objek  tanah  HGU  tersebut  sehingga  PT.  Sinar  Kartasura  Semarang  tidak dapat lagi mengelola atas tanah tersebut.
Kata Kunci : pembatalan; tanah terlantar

## Abstract
There is a case of usufructuary rights of PT. Sinar Kartosuro not used according to its  designation  so  that  it  becomes  abandoned  land  based  on  Government Regulation  Number  20  of  2021  concerning  Controlling  Areas  and  Abandoned Land.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  position  of  the  National  Land Agency in issuing the decision letter for the cancellation of the right to cultivate the abandoned  land  of  PT.  Sinar  Kartasura  and  the consequences  and  legal  status  of land  use  rights  after  being canceled  but later  used communally  by  residents.  This study  uses  a  normative  juridical  research  approach,  with  descriptive  analytical research  specifications.  The  results  of  this  study  are  (1)  the  position  of  BPN  in issuing a decree for the cancellation of the right of cultivation is based on a court decision  that  has  permanent  legal  force  which  instructs  BPN  to  carry  out  the cancellation  of  the  right  of  cultivation  because  it  is  neglected.  (2)  usufructuary rights of PT. Sinar Kartasura Semarang after being canceled by the state resulted in the termination of legal relations between PT. Sinar Kartosuro with the object of land  use  rights  so  that  PT.  Sinar  Kartasura  Semarang  can  no  longer  manage  the land.

## Keywords: cancellation; abandoned land

## Pendahuluan
Setiap kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dengan tanah. Tak terkecuali pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Tanah bagi kehidupan manusia sangat strategis karena berdimensi sangat luas yang meliputi dimensi sosial,  ekonomi, budaya, politik,  produksi  dan  dimensi  pertahanan  dan  keamanan (Wahanisa  &  Niravita,  2015) . Indonesia  merupakan  negara  yang  berlatar  belakang  sebagai  negara  agraris  sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tanah merupakan sesuatu yang sangat bernilai. Tanah berfungsi sebagai tempat dimana warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya (Soekanto & Taneko, 2001) .
Adapun dasar hukum pertanahan Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun  1960  Tentang  Pengaturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.  Secara  substansial, pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  bidang  pertanahan  terutama mengenai pemanfaatan tanah. Kewenangan pemerintah terhadap tanah didasarkan pada ketentuan  Paal  2  ayat  (2)  yaitu  kewenangan  untuk  mengatur  peruntukan,  penggunaan tanah, persediaan, pemeliharaan tanah maupun mengenai hubungan hukum antara orang dengan  tanah  atau  hubungan  hukum  antara  orang  dengan  perbuatan  hukum  mengenai tanah.
Sejak  mulai  berlakunya  UUPA  sampai  dengan  era  reformasi  saat  ini,  berbagai permasalahan  tanah  masih  terus  berlangsung,  salah  satunya  ialah  permasalahan  dalam pemberian  status  Hak  Guna  Usaha  oleh  Pemerintah.  Berdasarkan  catatan  laporan  dari Non  Goverment  Organization (NGO)  yakni Forest  Watch  Indonesia (FWI)  sebagai organisasi  jaringan  yang  peduli  terhadap  pemantauan  hutan-hutan  di  Indonesia  bahwa pada  tahun  2019  dari  total  4,3  juta  hektare  lahan  HGU,  hanya  2,8  juta  hektare  yang digunakan  untuk  perkebunan  dan  1,3  juta  hektare  tidak  digunakan  sesuai  dengan  sifat dan  tujuan  pemberian  hak  atau  dasar  penguasaannya  (Bayu,  2019).  Apalagi  melihat kondisi  saat  ini  di  Indonesia  khususnya  kondisi  geografis  tanah,  terdapat  ketidak seimbangan  antara  persediaan  tanah  dengan  permintaan  tanah  untuk  kegiatan  yang dilakukan  oleh  masyarakat.  Untuk  itu  diperlukan  kebijakan  pemerintah  yang  arif  dan bijaksana  dalam  menyelesaikan  permasalahan  pertanahan  ini,  disamping  melakukan Law Enforcement.
Salah  satu  contoh  kasus  masalah  sengketa  tanah  dengan  status  Hak  Guna  Usaha yaitu  PT.  Sinar  Kartasura  yang  sebelum  tanggal  29  Januari  2001  memiliki  HGU  dan berhak  mengelola  atas  lahan  198  Ha  yang  terletak  di  Desa  Candi  dan  Desa  Kenteng, Kecamatan Bandungan (dahulu Ambarawa), Kabupaten Semarang. Namun, sejak tahun 2001  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  (BPN  RI)  menerbitkan  Surat Keputusan tentang Pembatalan HGU tersebut dengan alasan bahwa  PT Sinar Kartasura tidak  secara  optimal  memanfaatkan  tanahnya  sesuai  dengan  maksud  pemberian perpanjangan haknya.
Adanya  pembatalan  Hak  Guna  Usaha  PT.  Sinar  Kartasura,  warga  desa  sekitar memanfaatkan  tanah  terlantar  tersebut  hingga  berlangsung  dalam  jangka  waktu  lama. tanah  tersebut  mulai  digarap  kembali  oleh  masyarakat  sekitar  yang  mayoritas merupakan  para  petani  sejak  sebelum  terjadinya  pemberian  status  HGU  kepada  PT. Sinar Kartasura dan masyarakat setempat secara komunal menggunakan dan melakukan pengelolaan menjadi tempat wisata. Akan tetapi, masyarakat yang mendiami tanah eks hak  guna  usaha  merasa  bahwa,  penguasaan  secara  fisik  belum  memberikan perlindungan hukum yang kuat tanpa disertai penguasaan secara yuridis, oleh sebab itu perlu kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk menghindari terjadinya ketimpangan penguasaan atas tanah.
Teori  hukum  yang  digunakan  untuk  menganalisis  kedudukan  Badan  Pertanahan Nasional  dalam  penerbitkan  surat  keputusan  pembatalan  hak  guna  usaha  atas  tanah terlantar  PT.  Sinar  Kartasura  yaitu  teori  kepastian  hukum.  Dalam  hal  ini,  kepastian adalah  perihal  (keadaan)  yang  pasti,  ketentuan  atau  ketetapan.  Hukum  secara  hakiki harus  adil  dan  pasti.  Pasti  merupakan  sebagai  pedoman  kelakukan  dan  adil  karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat  adil  dan  dilaksanakan  dengan  pasti  hukum  dapat  menjalankan  fungsinya. Kepastian  hukum  merupakan  pertanyaan  yang  hanya  bisa  dijawab  secara  normatif, bukan  sosiologi (Rato,  2010) .  Keberlakuan  hukum  dalam  masyarakat  harus memperhatikan  kepastian  hukum  didalamnya  agar  hukum  tersebut  diterima  oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten,  dan  konsekuen  yang  pelaksanaannya  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  keadaan- keadaaan yang sifatnya subjektif.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  (1)  Bagaimana  kedudukan  Badan Pertanahan  Nasional  dalam  penerbitkan  surat keputusan pembatalan hak guna usaha atas tanah terlantar PT. Sinar Kartasura? dan (2) bagaimana  akibat  dan  status  hukum  pengelolaan  tanah  Hak  Guna  Usaha  setelah dibatalkan namun kemudian dimanfaatkan secara komunal oleh warga?
Hasil  studi  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  sebagai orisionalitas  penelitian  diantaranya  yaitu  penelitian (Arvita,  2016) yang  menganalisis kedudukan  Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  menghadapi  problematik  putusan non- executable PTUN  tentang  pembatalan  sertipikat  hak  atas  tanah.  Kemudian (Wisnuwardhani,  2013) yang  mengkaji  model  penataan  yuridis  tanah  terlantar  (studi Kasus  Tanah-Tanah  Terlantar  di  Kabupaten  Malang).  Penelitian (Sari,  2019) hanya menganalisa objek tanah terlantar atas hak guna usaha (HGU) perkebunan di Kabupaten Kutai Timur. Ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada aspek fokus/tujuan penelitian, lokasi dan metode penelitian.
Penelitian  ini  mempunyai  perbedaan  dengan  jurnal  atau  dengan  penelitian- penelitian  diatas.  Penelitian  ini  membahas  mengenai  kedudukan  Badan  Pertanahan Nasional  dalam  penerbitkan  surat  keputusan  pembatalan  hak  guna  usaha  atas  tanah terlantar  PT.  Sinar  Kartasura  dan  akibat  dan  status  hukum  pengelolaan  tanah  HGU setelah dibatalkan namun kemudian dimanfaatkan secara komunal oleh warga.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada data sekunder  dengan  bersumber  dari  beragam  peraturan  perundnagan,  keputusan  dari pengadilan,  teori-teori  hukum  maupun  pendapat  ahli  hukum (Sunggono,  2015) . Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif  analitis  dengan  tujuan  untuk mendeskripsikan  secara  sistematis  dan akurat  tentang  fakta  dan  sifat  atau  karakteristik dari  populasi  wilayah  tertentu (Sugiyono,  2015) .  Pada  penelitin  deskriptif  analitis digunakan  untuk  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  serta  menjawab  persoalan penelitian  yaitu  kedudukan  Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  penerbitkan  surat keputusan pembatalan hak guna usaha atas tanah terlantar PT. Sinar Kartasura.
Jenis  data  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  bersumber  dari studi  kepustakaan  dengan  cara  peneliti  menelaah  atau  mempelajari  berbagai  buku hukum,  perundang-undangan  terkait  dengan  permasalahan  penelitian.  Data  sekunder pada  penelitian  ini  berasal  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier.  Bahan hukum  primer  berasal  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945;  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah; Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2021  Tentang  Penertiban  Kawasan  dan Tanah Terlantar;  dan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2021  tentang  Tata  cara  Penertiban  dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.
Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan dan studi  dokumen.  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  menelaah  dan  menganalisis bahan  kepustakaan  yang  meliputi  buku,  jurnal,  artikel  termasuk  pustaka  online  yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Iskandar, 2013) . Sedangkan studi dokumen, dilakukan  dengan  mengidentifikasi  dan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  serta dokumen  hokum  secara  resmi  sebagai  bahan  hukum  pokok  bagi  penelitian  hukum normative ini (Hidayat, 2011) .
Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif (Amiruddin  &  Asikin,  2015) yaitu  peneliti  membuat  kesimpulan  mulai  dari hal-hal  yang  sifatnya  umum  menuju  hal  yang  sifatnya  khusus  sebagaimana  pada penelitian normative yang menjadikan metode deduktif sebagai pegangan utama. Selain itu, analisis  data  yuridis  normative  yang dilakukan  peneliti memiliki  beberapa tahapan diantaranya  yaitu  (1)  data  sekunder  dan  data  hukum  positif  lainnya  dirumuskan  asas- asas  hukumnya,  (2)  merumuskan  pengertian  hukum  yang  berkaitan  dengan permasalahan  penelitian,  (3)  membentuk  standar  hukum  yang  berlaku  terkait  dengan masalah  penelitian  dan  (4)  kendala  hukum  yang  ditemui  dirumuskan  secara  rinci  dan jelas (Amiruddin & Asikin, 2015) .

## Hasil dan Pembahasan
1. Kedudukan  Badan  Pertanahan  Nasional  Dalam  Penerbitkan  Surat  Keputusan Pembatalan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terlantar PT. Sinar Kartasura PT. Sinar Kartosuro adalah pemilik yang sah atas Hak Guna Usaha No.1/Candi, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1973, No. 676/1973 seluas 742.000 M2 dan Hak Guna Usaha No. 1/Kenteng, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1973, No. 677/1973, seluas  1.238.000  M2,  atas  nama  PT.  Sinar  Kartasura.  Total  tanah  milik  pemegang hak HGU No. 1/Candi dan HGU No. 1/Kenteng adalah seluas 198 Ha. Kepemilikan PT.  Sinar  Kartosuro  atas  tanah  objek  tanah  HGU  tersebut  yang  berlangsung  sejak tahun  1973  dan  berlaku  untuk  25  tahun.  Sejak  PT.  Sinar  Kartosuro  memperoleh HGU tersebut kemudian memanfaatkan tanah untuk kegiatan pertanian atau kegiatan peternakan berupa tanaman sereh wangi: 74,20 Ha; Rumput padang penggembalaan untuk  400  ekor  sapi:  54,00  Ha;  Emplasemen:  1,50  Ha;  Tanaman  kopi:  4,00  Ha; Tanaman rumput king grass dan kandang: 46,80 Ha ; lainnya dan jurang: 17,48 Ha.
Pada awalnya, sertipikat HGU No. 1/Candi dan Sertifikat HGU No. 1/Kenteng adalah  sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Semarang  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  SK. 37/HGU/DA/73, tanggal 24 Mei 1973. Kemudian perpanjangan HGU dilakukan pada tahun  1998  oleh  BPN  melalui  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. SK.540.2/429/1/401/33/98, tanggal 5 Juni 1998 yaitu tanah HGU telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Akan tetapi karena adanya indikasi HGU tersebut menjadi tanah terlantar maka HGU PT. Sinar Kartosuro kemudian dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Tanah  dengan  status  Hak  Guna  Usaha  milik  PT.  Sinar  Kartasura  dibatalkan melalui  penerbitan  SK  Pembatalan  HGU  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kantor wilayah  BPN  nomor  6-V-2001  tertanggal  29  Januari  2001  tentang  pembatalan  hak guna  usaha  tersebut.  PT.  Sinar  Kartosuro  atas  SK  Pembatalan  HGU  tersebut  telah mengajukan gugatan di PTUN Jakarta untuk pembatalan SK tersebut. Hasil putusan PTUN Jakarta Pada tanggal 21 Juni 2011 tersebut yaitu Putusan
No.022/G.TUN/2001/PTUN-JKT  yang  isinya  mengabulkan  gugatan  PT.  Sinar Kartasura,  sampai  pada  tinggat  Banding  di  PTTUN  Jakarta  dengan  putusan  No. 175/B/PT.TUN-JKT  pada  tanggal  9  Januari  2002  yang  isinya  tetap  menguatkan PTUN  Jakarta.  Putusan  berbalik  arah  pada  tingkat  kasasi  yaitu  melalui  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  03  PK/TUN/2009  yang  pada  intinya  yaitu  (1) mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  I,  II:  Wakil  Kepala  Badan Pertanahan Nasional, PT Kereta Api (Persero); (2) menyatakan batal putusan PTUN, PTTUN  Jakarta.  Atas  putusan  kasasi  tersebut  kemudian  PT.  Sinar  Kartasura mengajukan  Peninjauan  Kembali  (PK)  namun  permohonan  tersebut  ditolak  oleh Mahkamah Agung.
Kewenangan Pengelolaan terhadap tanah negara bekas hak yaitu tanah eks Hak Guna  Usaha  atas  nama  PT.  Sinar  Kartasura  adalah  kewenangan  otoritas  pertanahan yaitu  Kementerian  Atr/BPN.  Dalam  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  29  Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 yaitu “Penetapan Tanah Telantar dilakukan oleh Menteri  berdasarkan  usulan  penetapan  Tanah  Terlantar  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  27”.  Penetapan  tanah  terlantar  atas  tanah  HGU  PT.  Sinar  Kartosuro dilakukan  melalui  pembatalan  HGU  berdasarkan  Putusan  PTUN  dan  PERDATA sebagai  perlaksanaan  putusan  Ka  BPN  6-V-2001  dengan  berbagai  pertimbangan yang berasal dari:
1) Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kabupaten Semarang tanggal 20 Juli 1999 No. 570.1/1588/33/99 dan 10 Januari 2001 No. 500/25/33/2001;
2) Surat  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  tanggal  03  Januari  2001 No. 500/17/2001;
3) Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Jawa  Tengah  selaku  Kuasa  Hukum  PT.  Kerata  Api Indonesia  tanggal  16  Maret  1998  Nomor  B-233/P.3/Gph/3/1998  dan  tanggal  05 Mei 1999 No. B.233/T.3/Gph/05/199;
4) Surat  Bupati  Semarang  tanggal  08  Januari  2001  Nomor  590/00074  tentang Pengelolaan Tanah Kurang Optimal;
5) Keberatan  dari  masyarakat/  petani  Desa  Candi  dan  Desa  Kenteng  terhadap Perpanjangan Pemberian Hak Guna Usaha No. 1/ Candi dan No. 1/ Kenteng. Analisis  peneliti  terhadap  permasalahan  pertama  mengenai  penetapan  status tanah  terlantar  atas  Hak  Guna  Usaha  PT.  Sinar  Kartasura  Semarang  sesuai  teori kepastian  dan  keadilan  hukum  yaitu  PT.  Sinar  Kartosuro  yang  telah  memiliki  hak atas  tanah  sejak  tahun  1973  setelah  dikeluarnya  Sertifikat  HGU  No.  1/Candi  dan Sertifikat HGU No. 1/Kenteng, yang berlaku untuk 25 tahun, sejak tanggal 8 Agustus 1973. Dalam hal ini, sesuai teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum yang harus  diperhatikan,  kepastian  hukum  harus  dijaga  demi  keamanan  dan  ketertiban suatu  negara  sehingga  hukum  positif  harus  selalu  ditaati (Huijbers,  1982) . Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan  kebahagiaan,  maka  sertifikat  HGU  atas  nama  PT.  Kartosuro  yang  dikeluarkan oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  berdasarkan  Surat  Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 37/HGU/DA/73, tanggal 24 Mei 1973 sebagai tanda bukti sah atas haknya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Kepastian hukum  yang  hendak  diwujudkan  dalam  kepemilikan  sertifikat  HGU  ini,  meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subyek hak, dan kepastian objek hak.
Pendaftaran HGU oleh PT. Sinar Kartosuro di tahun 1973 untuk memanfaatkan obyek  tanah  sebagai  perkebunan  ini  juga  sejalan  dengan  teori  kepastian  hukum. Dalam  hal  ini, (Santoso,  2010) menyebutkan  bahwa  dengan  adanya  pendaftaran seperti  HGU  maka  memungkinkan  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  untuk  dengan mudah  membuktikan  hak  atas  tanah  yang  dikuasainya  dan  baik  pihak  yang berkepentingan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi  objek  perbuatan  hukum  yang  akan  dilakukan  serta  bagi  pemerintah  untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.
Kepemilikan  HGU  PT.  Sinar  Kartosuro  dalam  teori  kepastian  hukum  menurut Utrecht  mengandung  dua  pengertian,  yaitu  pertama,  adanya  aturan  yang  bersifat umum  membuat  individu  mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh dilakukan,  dan  kedua  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  dari  kesewenangan pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu  dapat mengetahui  apa  saja  yang  boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh  Negara  terhadap individu (Syahrani,  2009) .  Dalam  hal  ini,  PT.  Sinar  Kartosuro  dapat  melakukan perbuatan  yang  boleh  atau  tidak  boleh  sebagaimana  yang  tercamtum  dalam  HGU yaitu untuk perkebunan.
Kepastian  hukum  yang  diperoleh  dari  sertifikat  termasuk  HGU  atas  nama  PT. Sinar Kartosuro mengandung makna bahwa hukum hanya memberikan jaminan atas bukti hak kepemilikan tersebut kepada PT. Sinar Kartosuro (Sutedi, 2006) .  Sertifikat HGU  yang  diperoleh  dalam  pendaftaran  hak  atas  tanah  oleh  PT.  Sinar  Kartosuro mampu  memberikan  kekuatan  akan  berlakunya,  karena  sertifikat  sangat  penting dalam  hal  memberikan  kepastian  hukum  bagi  PT.  Sinar  Kartosuro  sebagai  nama tercantum  dalam  sertifikat;  pemberian  sertifikat  HGU  ditujukan  untuk  mencegah terjadinya sengketa lahan; dan PT. Sinar Kartosuro dapat melakukan tindakan hukum atas  objek  yang  tercantun  dalam  sertifikat  sepanjang  sesuai  dengan  aturan  hukum yang berlaku.
Kepemilikan HGU kepada PT. Sinar Kartosuro sesuai ketentuan dalam Pasal 4 UUPA  yaitu:  “Berdasarkan  hak  menguasai  dari  negara  seperti  ditegaskan  dalam Pasal  2  UUPA,  ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi  yang disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang,  baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain maupun badan-badan hukum. ”Jadi menurut ketentuan pasal tersebut PT. Sinar Kartosuro mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah, untuk mendapat manfaat dan hasilnya. Sebagai  konsekuensinya  maka  negara  berkewajiban  memberikan  jaminan  kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga PT. Sinar Kartosuro yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya.
2. Akibat  Dan  Status  Hukum  Pengelolaan  Tanah  Hak  Guna  Usaha  Setelah Dibatalkan Namun Kemudian Dimanfaatkan Secara Komunal Oleh Warga
Penelantaran  tanah  merupakan  salah  satu  tindakan  yang  dapat  menurunkan kesuburan  tanah  sehingga  berdampak  pada  kualitas  lingkungan,  hal  tersebut bertentangan  dengan  amanat  Pasal  15  UUPA  tersebut,  yang  menyatakan  bahwa sudah  menjadi  sebuah  kewajiban  bagi  pihak  yang  mempunyai  hubungan  hukum sesuai dengan hak yang diberikan atas tanah tersebut dengan tanah untuk memelihara serta menambah kesuburan tanah. Termasuk hak atas tanah dengan Hak Guna Usaha (HGU PT. Sinar Kartosuro).
Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  adanya  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas kasus penelantaran tahan HGU atas nama PT. Sinar Kartasura yaitu Surat Keputusan Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah nomor 5- V-2001 dengan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 PK/TUN/2009
maka sesuai degan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Pasal 17 ayat (2) bahwa hapusnya Hak Guna Usaha mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah Negara.
HGU  PT.  Sinar  Kartasura  Semarang  setelah  dibatalkan  oleh  negara  berakibat pada  pemutusan  hubungan  hukum  antara  PT.  Sinar  Kartosuro  dengan  objek  tanah HGU  tersebut  sehingga  PT.  Sinar  Kartasura  Semarang  tidak  dapat  lagi  mengelola atas  tanah  tersebut.  Oleh  karena  itu,  saat  ini  status  hukum  tanah  HGU  PT.  Sinar Kartasura  Semarang  adalah  dikuasai  kembali  oleh  Negara.  Temuan  penelitian  ini sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 yaitu:
1) Dalam  hal  tanah  yang  akan  ditetapkan  sebagai  Tanah  Telantar  berupa  tanah  hak atau  tanah  Hak  Pengelolaan  dan  merupakan  keseluruhan  hamparan,  penetapan Tanah Telantar memuat juga:
a) hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
b) putusnya hubungan hukum; dan
c) penegasan  sebagai tanah  negara  bekas Tanah  Telantar  yang  dikuasai  langsung oleh negara.
2) Dalam  hal  tanah  yang  akan  ditetapkan  sebagai  Tanah  Telantar  berupa  tanah  hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, penetapan Tanah Telantar memuat juga:
a) hapusnya  Hak  Atas  Tanah  atau  Hak  Pengelolaan  pada  bagian  yang ditelantarkan;
b) putusnya  hubungan  hukum  antara  Pemegang  Hak  atau  Pemegang  Hak Pengelolaan dengan bagian tanah yang ditelantarkan;
c) penegasan  sebagai tanah  negara  bekas Tanah  Telantar  yang  dikuasai  langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan
d) perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan
3) Dalam  hal  tanah  yang  akan  ditetapkan  sebagai  Tanah  Telantar  merupakan  tanah yang  telah  diberikan  Dasar  Penguasaan  Atas  Tanah,  penetapan  Tanah  Telantar memuat juga:
a. pemutusan  hubungan  hukum  antara  pemegang  Dasar  Penguasaan  Atas  Tanah dan tanah yang dikuasai; dan
b. penegasan  sebagai tanah  negara  bekas Tanah  Telantar  yang  dikuasai  langsung oleh Negara
Adanya  keputusan  Penetapan  Tanah  Terlantar  HGU  PT.  Sinar  Kartosuro
Semarang  maka  berakibat  pada  hapusnya  hak  atas  tanah,  pemutusan  hubungan hukumnya,  dan  sekaligus  menegaskan  bahwa  tanah  dimaksud  dikuasai  langsung oleh negara (Pasal 60 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 tahun 2021). Tanah negara, ialah tanah yang dikuasai penuh oleh negara Tanah Negara” menunjukan suatu  status  hubungan  hukum.  Berubahnya  status  HGU  menjadi  tanah  negara  ini juga sesuai dengan pendapat bahwa ruang lingkup tanah negara diantaranya yaitu tanah-tanah  yang  ditelantarkan  atau  tanah  hak  yang  berakhir  jangka  waktunya (Sumardjono, 2001) .
Tanah  bekas  HGU  PT.  Sinar  Kartosuro  sejak  dibatalkan  HGU  nya  oleh pemerintah  yaitu  sejak  tahun  2000an  telah  dikuasai  oleh  warga  Desa  Candi  dan Desa  Kenteng  untuk  ditanami  sayur-sayuran  karena  merupakan  tanah  terlantar. Para  petani  yang  tergabung  dalam  P3TR  (Paguyuban  Petani  Penggarap  Tanah Rakyat) telah  berjuang  sejak  tahun  2000 guna  mendapatkan  hak.  Khususnya  hak atas  lahan eks  hak  huna  usaha  (HGU)  PT  Sinar  Kartasura,  sebab  hingga  saat  ini tanah  seluas  sekitar  100  hektar  lebih  itu  dikuasai  petani  untuk  dijadikan  lahan bercocok  tanam  dan  selama  ini  petani  juga  tidak  pernah  nunggak  pajak.  Bahkan pembayaran pajaknya juga jauh lebih besar dari pada sebelum lahan eks HGU PT. Sinar  Kartasura  ini  dikelola  warga.  Petani  sudah  meminta  rekomendasi  kepada Bupati  Semarang  untuk  bisa  mendapatkan  sertifikat,  namun  prosesnya  masih belum selesai hingga kini.
Lahan perkebunan HGU tersebut memiliki batas waktu kepemilikan oleh PT. Sinar Kartosuro dan pada akhirnya akan dapat beralih. Hal ini sesuai dengan teori terkait  dengan  sifat  dan  ciri  HGU  yaitu  dapat  beralih  dan  dialihkan,  jangka waktunya  terbatas,  artinya  pada  suatu  waktu  pasti  berakhir  dan  dapat  dilepaskan oleh  pemegang  hak,  sehingga  tanahnya  menjadi  milik  negara.  HGU  yaitu tergolong hak yang kuat; dapat beralih; jangka waktunya terbatas; dapat dijadikan jaminan  hutang  dengan  dibebani  hak  tanggungan;  dapat  dialihkan  kepada  pihak lain;  dapat  dilepaskan  oleh  empunya  dan  hanya  dapat  diberikan  untuk  keperluan pembangunan  bangunan-bangunan (Zumrokhatun  &  Darda,  2013) .  Oleh  karena itu  setelah  menjadi  lahan  terlantar,  dan  belum  beralih  menjadi  hak  milik  warga maka status tanah tersebut menjadi tanah negara.
Berdasarkan  konsep  teori  keadilan  yang  dapat  membedakan  keadilan  ke dalam  dua  kategori,  yaitu  keadilan  substantif  dan  keadilan  prosedural.  Keadilan substantif  dan  keadilan  prosedural  idealnya  harus  berjalan  selaras,  serasi  serta berimbang.  Pengertian  keadilan  secara  subtansi  dapat  diartikan  bahwa  kebenaran adanya penelantaran tanah secara fisik tidak dipergunakan, tidak diusahakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat atau keadaan dan tujuannya pemberian hak atau  dasar  penguasaannya  oleh  PT.  Sinar  Kartosuro.  Hakim  mengetahui  secara fisik  adanya  pelantaraan  tanah,  akan  tetapi  aspek  prosedur  dalam  membuat keputusan penetapan tanah terlantar tidak ditaati, yang menyebabkan pembatalan dan  pencabutan  surat  keputusan.  Implikasi  penetapan  tanah  terlantar  berakibat pendayagunaan tanah terlantar untuk keperluan reforma agraria, program strategis negara dan tanah untuk cadangan negara negara tidak tercapai.
Tanah terlantar Eks HGU atas nama PT.  Sinar Kartosuro Semarang tersebut saat ini dimohon oleh warga sebagai Tanah Objek Reforma Agraria yang akan di redistribusikan  ke  masyarakat  agar  bisa  dikelola  dan memiliki  fungsi  sosial  serta ekonomis  sebagai  lahan  garapan.  Pemantauan  terakhir  telah  diterbitkannya  Surat Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa Tengah  Nomor  209/KEP-9-33.300/VIII/2016  tentang  Penunjukan  Tim  Terpadu Penyelesaian  Masalah  Tanah  Negara  Bekas  HGU  Nomor  1/Desa  Kenteng  dan
1/Desa  Candi,  Kecamatan  Bandungan,  Kabupaten  Semarang  a.n  PT  Sinar Kartasura. Oleh karena itu, tanah tersebut mulai digarap kembali oleh masyarakat sekitar yang mayoritas merupakan para petani sejak sebelum terjadinya pemberian status HGU kepada PT. Sinar Kartasura dan masyarakat setempat secara komunal menggunakan  dan  melakukan  pengelolaan  menjadi  tempat  wisata.  Akan  tetapi, masyarakat yang mendiami tanah eks hak guna usaha merasa bahwa, penguasaan secara  fisik  belum  memberikan  perlindungan  hukum  yang  kuat  tanpa  disertai dengan penguasaan secara yuridis, oleh sebab itu diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk mencegah terjadi ketimpangan penguasaan atas tanah.
Proses  pengubahan  status  kepemilikan  hak  oleh  PT  KAI  dan  masyarakat  di Desa  Candi  dan  Desa  Kenteng  ini  sesuai  dengan  teori  keadilan  subtantif  bahwa hak  atas  tanah  dimaknai  bagaimana  masyarakat  mempuyai  akses  terhadap pemilikan,  dalam  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah,  mengurangi  konsentrasi pemilikan  dan  penguasaan  tanah,  dari  tangan  segelintir  orang  pihak,  serta memperkuat  kepastian  hak  atas  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  bagi kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat,  khususnya  masyarkat  Desa  Candi  dan Desa  Kenteng  yang  sudah  lama  mengelola/memanfaatkan  tanah  terlantar  PT. Sinar Kartosuro tersebut.
Pemberian  hak  menguasai  tanah  oleh  pemerintah  kepada  PT  KAI  dan masyarakat  di  Desa  Candi  dan  Desa  Kenteng  ini  sesuai  Perpres  No.  86  Tahun 2018  yang  mendefinisikan  Reforma  Agraria  sebagai  penataan  kembali  struktur penguasaan,  pemilikan,  pemanfaatan,  dan  penggunaan  tanah  yang  lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Penataan  aset  dilakukan  melalui  redistribusi  tanah  pertanian  dan  non-pertanian, sedangkan legalisasi aset dilakukan melalui sertipikasi tanah. Reforma Agraria ini bertujuan untuk: mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka  menciptakan  keadilan;  menangani  Sengketa  dan  Konflik  Agraria; menciptakan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  berbasis  agraria melalui  pengaturan  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah; menciptakan  lapangan  kerja  untuk  mengurangi  kemiskinan;  memperbaiki  akses masyarakat  kepada  sumber  ekonomi;  meningkatkan  ketahanan  dan  kedaulatan pangan; dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Kedudukan Badan  Pertanahan  Nasional  sebagai  lembaga  atau  institusi  yang  secara  konstitusional diberi  kewenangan  oleh  negara  untuk  menerbitkan  melalui  surat  keputusan  mengenai kepemilikan hak atas tanah dan sekaligus juga mempunyai kewenangan untuk mencabut dan  membatalkan  keputusan  mengenai  kepemilikan  atas  tanah  seseorang  apabila  telah ada  putusan  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  yang  tetap  ( inkracht  van gewijsde ) yang amarnya memerintahkan agar BPN melaksanakan pembatalan terhadap HGU karena diterlantarkan. (2) HGU PT. Sinar Kartasura Semarang setelah dibatalkan
oleh  negara  berakibat  pada  pemutusan  hubungan  hukum  antara  PT.  Sinar  Kartosuro dengan objek tanah HGU tersebut sehingga PT. Sinar Kartasura Semarang tidak dapat lagi  mengelola  atas  tanah  tersebut.  Oleh  karena  itu,  saat  ini  status  hukum  tanah  HGU PT.  Sinar  Kartasura  Semarang  adalah  dikuasai  kembali  oleh  Negara.  Namun  dengan adanya  sengketa  antara  PT.  KAI  maka  tanah  seluas  15  Ha  akan  segera  berubah  status menjadi  hak  milik  PT.  KAI  dan  sisanya  yang  saat  ini  dimanfaatkan  oleh  warga  Desa Candi  dan  Desa  Kenteng  juga  akan  menjadi  hak  milik  setelah  proses  pengajuan pendaftaran ke BPN disetujui.

## BIBLIOGRAFI
Amiruddin, & Asikin, H. Zainal. (2015). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Google Scholar
Arvita, Rani. (2016). Kedudukan Bpn RI Dalam Menghadapi Problematik Putusan Non- executable  Pengadilan  Tata  USAha  Negara  Tentang  Pembatalan  Sertipikat  Hak Atas Tanah (Anotasi Putusan Mahkamah Agung RI No. 158/pk/tun/2011 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132. Jurnal Media Hukum , 23 (1). Google Scholar
Hidayat,  Arif.  (2011). Metode  Penelitian  &  Pengkajian  Hukum .  Yogyakarta:  Langit Aksara. Google Scholar
Huijbers,  Theo.  (1982). Filsafat  Hukum  Dalam  Lintasan  Sejarah .  Yogyakarta: Kanisius. Google Scholar
Iskandar.  (2013). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:  Gaung  Persada  Press. Google Scholar
Rato, Dominikus. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Google Scholar
Santoso, Urip. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah . Surabaya: Kencana Prenada Media Group. Google Scholar
Sari, Siti Nurmaya. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Tanah Terlantar Atas Hak Guna  Usaha  (Hgu)  Perkebunan  Di  Kabupaten  Kutai  Timur. Angewandte  Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 1 (2), 1–9. Google Scholar
Soekanto,  Soerjono,  &  Taneko,  Soleman  B.  (2001). Hukum  Adat  Indonesia .  Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. Google Scholar
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,.  Kualitatif dan R&D) . Bandung: CV. Alfabeta. Google Scholar
Sumardjono,  Maria  S.  W.  (2001). Kebiijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  dan Implementasi . Jakarta: Kompas. Google Scholar
Sunggono, Bambang. (2015). Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Google Scholar
Sutedi, Adrian. (2006). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya . Jakarta: Sinar Grafika. Google Scholar
Syahrani,  Riduan.  (2009). Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum .  Bandung:  Penerbit  Citra Aditya Bakti. Google Scholar
Wahanisa,  Rofi,  &  Niravita,  Aprila.  (2015).  Tipologi  Sengketa  Tanah  Dan  Pilihan Penyelesaiannya  (Studi  Pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang). Adhaper, Jurnal Hukum Acara Perdata , 1 (2), 75–85. Google Scholar
Wisnuwardhani,  Diah  Aju.  (2013).  Model  Penataan  Yuridis  Tanah  Terlantar  (Studi Kasus  Tanah-Tanah  Terlantar. Jurnal  Cakrawala  Hukum , 18 (1),  51–58. Google Scholar
Zumrokhatun,  Siti,  &  Darda,  Syahrizal.  (2013). Undang-Undang  Hukum  Agraria  dan Aplikasinya . Jakarta: Dunia Cerdas. Google Scholar
Copyright holder: Fida Adhiati, Achmad Busro (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: