## IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

## “ THE IMPLEMENTATION OF GOOD FAITH PRINCIPLE IN ONLINE TRANSACTIONS ”
Rafni Suryaningsih Harun 1 , Weny A. Dungga 2 , Abdul Hamid Tome 3
1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Email: Anhyharun@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan yang timbul dalam jual beli online ini mengenai asas itikad baik dalam transaksi jual beli online dan  tanggung  jawab  penjual  yang melakukan  wanprestasi.  Tujuan  yang  diambil  oleh  peneliti  adalah  untuk mengetahui bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian transaksi jual beli online di Kecamatan Limboto  Kabupaten  Gorontalo  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  kendala  dalam penerapan asas itikad baik ini dalam perjanjian transaksi jual beli online di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa; (1) penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual beli online dari Tahun 2016  sampai  2018  terus  meningkat,  dimana  Tahun  2016  terdapat  35  laporan,  ditahun  2017  terdapat  45 laporan, dan terakhir pada Tahun 2018 terdapat 53 laporan yang disebabkan karena penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online ini yang dilakukan oleh para pihak dalam pemenuhan perjanjian jual beli online tidak mengedepankan asas itikad baik sehingga merugikan bagi para pihak dan (2) Faktor-faktor yang menjadi  kendala  penerapan  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian  jual  beli  online  yaitu;  a)  faktor  yuridis  yang meliputi; keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat kelemahan dalam Pasal 19 Ayat (3) UUPK,  kurang  efektifnya  Pasal  9  UU  ITE,  b)  Faktor  non  yuridis  meliputi;  keamanan  dalam  bertransaksi, kebanyakan  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  dalam  jual  beli  online  ini  diselesaikan  diluar  pengadilan, keterbatasan  informasi,  kurangnya  pemerdayaan  pendidikan  bagi  konsumen,  pemeritah  kurang  konsisten dalam mengatur transaksi jual beli online.)

## Kata Kunci : Penerapan; Asas; itikad baik; jual beli

## Abstract
The  problems  that  arise  in  buying  and  selling  online  are  about  the  principle  of  good  faith  in  online  trading transactions and the responsibilities of sellers who default. This research is devoted to study the implementation of good faith principle in online transactions (sales and purchase) and factors hindering such a process. Employing empirical law research method, the study was conducted in Limboto Sub-district, Gorontalo Regency. From the research results, the study concludes that (1) the implementation of good faith principle in online transactions had increased from 2016 to 2018. However, issues regarding the violation of the principle by parties involved in online transactions had been reported in 2016 (35 reports), 2017 (45 reports), and 2018 (53 reports). (2) Factors hindering  the  agreement  in  online  transactions  consist  of  a)  juridical  factor  and  b)  non-juridical  factor.  The juridical factor encompasses the validity of agreement according to Article 1320 Civil Code, weaknesses in Article 19, Paragraph (3) Consumer Protection Law, and drawbacks of Article 9 of Electronic Information and
Transaction).  The  non-juridical  factor  involves  the  security  in  transactions,  the  tendency  to  settle  online transaction defaults outside the court, the lack of information, lack of consumer empowerment and education, and government’s inconsistency in regulating online transactions.

## Keywords: Implementation, Principle, Good Faith, Sales and Purchase

## PENDAHULUAN
Perkembangan era teknologi informasi ini,  kegiatan  manusia  makin  bervariasi.  Jika pada  era  terdahulu,  kegiatan  manusia  lebih didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana  fisik,  pada  era  teknologi  informasi kegiatan  manusia  sudah  banyak  didominasi oleh  peralatan  yang  berbasis  teknologi informasi  dan  kom  unikasi  bahkan  sudah menggunakannya secara sistematik. 1 Peranan teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  era globalisasi ini menempatkan pada posisi yang amat  strategis  karena  menghadirkan  suatu dunia  tanpa  batas,  jarak,  ruang,  dan  waktu, yang berdampak pada peningkatan produktifitas dan efesiensi. 2
Menurut Galih Yogi Megandari saat ini dunia bisnis semakin maju, apalagi sekarang bisnis bisa dilakukan seacara online atau biasa disebut E-Commerce dengan  mudah.  Bagi sebagian  perusahaan  saat  ini, E-Commerce menjadi  pusat  perdagangan  yang  meliputi proses penjualan, pengembangan, pelayanan, dan  pembayaran  untuk  segala  produk  dan jasa  yang  dijual  belikan. E-Commerce merupakan suatu media transaksi penjual dan pembeli  secara  online.  Pemanfaatan  internet sebagai media transaksi perdangan online ini telah dimanfaatkan disegala perusahaan. 3
Transaksi e-commerce , yang melakukan penawaran adalah
merchant /pihak penjual, yang memanfaatkan
1 Widodo, Hukum Pidana Dibidang Teknologi Informasi Cybercrime , Aswaja Predsido: Sleman Yogyakarta, 2013, hlm 10
2 Siswanto sunarso, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik , PT Renika Cipta: Jakarta, 2009, hlm 39
3 Galih Yogi Megandari, Asas Kepercayaan Dalam Jual Beli Online (Perspektif KUHPerdata dan UU No 11
website untuk memasarkan barang/jasa yang ditawarkan  kepada  semua  orang,  kecuali kalau penawaran itu dilakukan melalui e-mail yang  merupakan  penawaran  khusus  kepada pemegang  e-mail  yang  dituju.  Penjual  ini menyediakan  estalase  yang  memuat  katalog tentang  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan. Disamping  itu,  pembeli  juga  seolah-olah berjalan  didepan  etalase  tersebut  untuk memilih  barang  yang  diinginkannya.  Hanya saja  bedanya  dengan  yang  manual,  jika pembeli  dating  langsung  ke  toko,  karena dengan e-commerce ini  pembeli  tidak  perlu harus keluar rumah dan tidak perlu khawatir bahwa  toko  akan  tutup  pada  jam-jam tertentu. 4
Permasalahan  yang  timbul  dalam  jual beli online ini mengenai asas itikad baik dalam transaksi jual beli online dan tanggung jawab penjual  yang  melakukan  wanprestasi. Mengenai  kasus  tersebut  data-data  tentang wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  di  Kecamatan  Limboto  sebagaimana sesuai  dengan  data  yang  peneliti  dapat  dari Yasasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI) di Kecamatan Limboto sebagai berikut:

## NO  TAHUN KASUS
Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik ) ,Universitas Muhamdiyah Surakarta
:  Surakarta, 2015, hlm. 2
4 Ahmadi miru, (2015) Hukum Kontrak Bernuansa Islam , PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, hlm 154
1 2016 25 Laporan 2 2017 45 Laporan 3 2018 53 Laporan

## Sumber data : YLKI  Tahun 2016-2017
Berdasarkan  tabel  diatas  bahwa  pada tahun 2016 terdapat 35 laporan pelaku usaha yang  melakukan  wanpretasi  berupa  alat-alat elektronik,  kosmestik  yang  palsu,  ditahun 2017 terdapat 45 laporan pelaku usaha yang melakukan  wanprestasi,  laporan  tersebut berupa berupa tas, baju, laptop serta ditahun 2018 terdapat 53 laporan pelaku usaha yang melakukan  wanprestasi  ,  laporan  tersebut berupa barang kosmetik yang palsu, baju, alat- alat komputer dan ikat pinggang , dan tas. . 5 Serta  data-data  konsumen  yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di  Kecamatan  Limboto  kabupaten  Gorontalo sebagai berikut:
NO  TAHUN KONSUMEN 1 2016 25 konsumen 2 2017 35 konsumen 3 2018 48 konsumen Sumber data : YLKI Tahun 2016-2018
Berdasarkan    tabel    diatas, konsumen- konsumen yang mengalami kerugian oleh pelaku usaha ditiap tahun mengingkat dimana pada tahun 2016 terdapat 25 konsumen, pada tahun  2017  terdapat  35,  serta  ditahun 2018 terdapat 48 konsumen, konsumen tersebut juga  aktif  dalam  menggunakan  media elektronik seperti instagram, facebook serta whatssapp. 6
Pengaturan  tentang  hak  konsumen dicantumkan  Pasal  4  huruf  (c)  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8 Tahun  1999  menyebutkan  bahwa “hak  atas informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  jaminan  barang  dan/atau jasa”; serta Pasal 4 huruf (h) menyatakan
5 Sumber data: YLKI, Tahun 2016-2018
6 Sumber data: YLKI 2016-2018
7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensansi, ganti rugi, dan/atau penggantian,  apabila  barang  dan/jasa  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;. 7
Pasal 7 dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun 1999 huruf (a) menjelaskan bahwa “beritikad baik  dalam  melakukan  kegiatan usahanya”, Pasal 7 huruf (b) bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur  mengenai  kodisi  dan  jaminan  barang dan/atau  jasa  serta  serta  memberikan penjelasaan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan,  fakta  dilapangan  berbanding terbalik  apa  yang  telah  dituangkan  dalam undang-undang tersebut. Menurut wawancara dengan Ketua Yayasan Konsumen Indonesia  atau  YLKI  banyak  sekali  pelaku usaha yang memperjual belikan suatu barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang diposting  dimedia  sosial  dan  banyak  pula pelaku usaha yang tidak mau mengganti rugi atas barang yang telah dikirimnya tersebut.
Asas  itikad  baik  ini  juga  terdapat didalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hokum, manfaat, kehati-hatian,  itikad  baik,  dan  kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. 8 Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa pelaku usaha  yang  menawarkan  produk  melalui system  elektronik  harus  menyediakan informasi  yang  lengkap  dan  benar  yang berkaitan  dengan  syarat  kontrak,  produsen, dan produk yang ditawarkan. Kemudian Pasal 10  Ayat  (1)  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  mewajibkan  bahwa setiap  pelaku  usaha  yang  menyelengarakan
8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20018 Tentang Informasi dan Transaski Elekronik
Transaksi  Elektronik  harus  disertifikasi  oleh lembaga Sertifikasi keandalan. 9
Pengaturan  mengenai  perjanjian  di Indonesia  hanya  mengatur  hal-hal  mengenai perjanjian pada umumnya, yang diatur dalam Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Perdata (KUHPer)  yeng  menyebutkan  mengenai syarat  sahnya  suatu  perjanjian  menyatakan bahwa “untuk sahnya persetujuan- persetujuan  yang  diperlukan  empat  syarat yakni  sepakat  mereka  mengikatkan  diri; kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan; kecakapan untuk membuat suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. 10
Kemudian, dalam Pasal 1338 Ayat (3) Alinea (2), ini merupakan sandaran dari itikad baik,  yaitu  bahwa  setiap  perjanjian  harus dilaksanakan  dengan  asas  itikad  baik. 11 Asas itikad  baik  menurut  undang-undang  ini, berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan  transaksi  elektronik,  tidak  dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatan  kerugian  bagi  pihak  lain tersebut.  Dalam  transaksi  ini,  salah  satu kesulitannya  ialah  memastikan  bahwa  salah satu  pihak  telah,  sedang,  dan  terus  akan bertindak jujur. 12

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  Penerapan  asas  itikad  baik terhadap  perjanjian  jual  beli  online  di Kecamatan Limboto?
2. Faktor  apa  saja  yang  menjadi  kendala dalam  penerapan  asas  itikad  baik terhadap  perjanjian  transaksi  jual  beli online di Kecamatan Limboto.

## METODOLOGI
Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis.  Penelitian  hukum  empiris  dengan model yuridis sosiologis mempunyai objek
9 Setia Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui E-commerce , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No.2, Februari –Juli, 2014. Hlm 287 10 I Ketut Oka Setiawan , Hukum Perikatan , SinarGrafika: Jakarta Timur, 2016, hlm 60-61
kajian  mengenai  perilaku  masyarakat. Perilaku  masyarakat  yang  dikaji  adalah perilaku  yang  timbul  akibat  berinteraksi dengan sistem norma yang ada.  Interaksi ini muncul  sebagai  bentuk  reaksi  masyarakat atas  ditentuan  sebuah  perundangan  positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai  bentuk  aksi  dalam  memengaruhi pembentukan  sebuah  ketentuan  hukum positif. 13
Lokasi  penelitian  ini  diperlukan  bagi penelitian  hukum  terutama  bagi  penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksnakan di Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI)  Kecamatan  Limboto  Kabupaten Gorontalo.  Lokasi  ini  sangat  mendukung peneliti  dalam  melakukan  penelitian  dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan  diteliti lebih  berfokus. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh peneliti  baik  data  primer  maupun  data sekunder.  Maka  analisis  data  yang  akan digunakan,  diolah  dan  dianalisis  secara deskriptif.
PEMBAHASAN Penerapan  asas  itikad  baik  dalam perjanjian  transaksi  jual  beli  online  di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
Setiap  perjanjian  harus  dilaksanakan dengan  itikad  baik,  sebagaimana  telah ditemukan  Pasal  1338  Ayat  (3)  KUHPerdata mengani  asas  itikad  baik,  yang  berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.  Dalam  perjanjian  jual  beli  online  atau internet  pun  harus  dilakukan  dengan  itikad baik, Agar seluruh rangkaian proses jual  beli berjalan  lancer  dan  tidak  merugikan  salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut. Itikad baik dalam suatu
11 Ahmad Amiru,Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW , PT RajaGrafindo Persada: Jakarta,  2013,  hlm 79
12 Siswanto Sunaryo, Op,Cit , hal. 47 13 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris ,  Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm 153
perjanjian  harus  ada  sejak  perjanjian  baru akan  disepakti,  artinya  itikad  baik  ada  pada saat negosiasi persepakatan perjanjian, itikad baik  dalam  perjanjian  harus  ada  seblum terjadinya kesepakatan, dan saat pelaksanaan perjanjian hingga telah terpenuhinya kesepakatan tersebut. 14
Itikad  baik  sudah  ada  sejak  fase prakontrak  dimana  para  pihak  memulai melakukan  negosiasi  hingga  mencapai kesepakatan  dan  fase  pelaksanaan  kontrak. Namun  dalam  kenyataannya  itikad  baik seseorang  sulit  diterka,  karena  itikad  baik merupakan keadaan batiniah seseorang yang tidak  bisa  dilihat  secara  kasat  masa.  Dalam jual  beli  konvensional  proses  jual  beli dilakukan secara langsung, lebih mudah untuk mengetahui  apakah  masing-masing  pihak sama  sekali  memiliki  itikad  baik.  Sedangkan dalam jual beli online pihak penjual atau yang melakukan  usaha  akan  memperlihatkan barang  yang  akan  dijualnya  melalui  jejaring sosial  maupun  media  lainnya  yang  dapat digunakan secara online.
Prinsip  itikad  baik  juga  dapat  diartikan bahwa masing-masing pihak diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnya yang dapat mempengaruhi  keputusan  pihak  lain  dalam menyepakati  perjanjian  atau  tidak.  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga  mewajibkan  pelaku  usaha  untuk memberikan  informasi  yang  lengkap  dan benar.  Kewajiban  tersebut  termuat  dalam Pasal 9 yaitu “Pelaku usaha yang menawarkan produk  melalui  system  eleketronik  harus menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan benar  berkaitan  dengan  syarat  kontrak, produsen dan produk.”
14 Subekti,  (2009) Pokok-Pokok  Hukum  Perdata , Intermasa: Jakarta, hlm 5
Transaksi  perdangangan  melalui  media elektronik  sering  disebut  dengan  istilah Electronic  Commerce atau E-commerce yang artinya sebagai perdagangan dengan menggunakan  fasilitas  elektronik  dimana bentuk transaksi perdangangan baik membeli maupun  menjual  dilakukan  melalui  media elektronik pada jaringan internet. 15 Transaksi  jual  beli  online  melalui e- commerce ,  biasanya  akan  didahului  oleh penawaran  jual,  penawaran  beli  dan penerimaan  jual  atau  penerimaan  beli. Sebelum  itu  mungkin  terjadi  penawaran secara  online,  misalnya  melalui website situs internet  seperti  Facebook,  Whattsapp,  dan Instagram. Transaksi yang melalui website ini biasanya  dilakukan  bagi  mereka  yang melakukan  transaksi  yang  belum  mengenal satu sama lain. Modal transaksi melalui media jaringan  elektronik  ini  yaitu  dengan  cara penjual  meyediakan  daftar  atau  katalog barang  yang  dijual  myang  disertai  dengan deskripsi  produk  yang  telah  dibuat  oleh penjual.
Jual  beli  diatur  dalam  Buku  III  bab  V dimulai  dari  Pasal  1457  KUHperdata  yang menyatakan “Jual beli  adalah  suatu persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan suatu  barang,  dan  pihak  yang  lain  untuk membayar harga yang dijanjikan”. 16 Perjanjian  jual  beli  pada  umumnya  hanya dapat  dilakukan  oleh  penjual  dan  pembeli disuatu  tempat  tertentu  untuk  dapat melakukan  transaksi secara  langsung  terkait barang  yang  menjadi  objek  dalam  jual  beli atau jual beli secara konvensional.
Semakin  pesatnya  kemajuan  teknologi sangat membantu masyarakat dalam menentukan  suatu  cara  dalam  melakukan transaksi  dalam  jual  beli  agar  lebih  mudah karena dimanapun dan kapanpun tetap dapat melakukan  transaksi,  kecanggihan  teknologi ini  tidak  dapat  dipungkiri telah  banyak
15 Trion  PB, Mengeal  E-commerce  dan  Bisnis  di  Dunia Cyber , Argo Publisher: Yogyakarta, 2009, hlm 4 16 Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
membantu  dalam  kegiatan  jual  beli  online. Adapun  pengertian  dari  Teknologi  Informasi menurut  Pasal  1  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  yaitu “Transaksi Elektronik  adalah  suatu  perbuatan  hukum yang  dilakukan  dengan  menggunakan komputer,  jaringan  komputer,  dan/atau media elektronik lainnya”. 17
Kasus  yang  dikemukakan  oleh  ketua Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI) kabupaten Gorontalo yaitu kasus yang menimpa  Ismiyati  yang  pernah  melaporkan kerugiannya  atas  pembelian  barang  online. Kasus lain yang menimpa seorang ibu rumah tangga “Ibu wirda juga mengalami hal serupa dalam  berbelanja  online,  barang  yang  telah dipesan mengalami kecacatan atau kerusakan pada barang yang diterima akan tetapi tidak adanya ganti rugi atau barang ditukar dengan yang baru.” 18 Ada  juga  konsumen  yang mengalami  hal  serupa  seperti  kasus  diatas yaitu  “atas  nama  Albak,  dia  membeli  sebuah handpone  bekas  melalui  media  elektonik berupa  facebook  khususnya  digrup  Portal Gorontalo,  dimana  pelaku  usaha  tersebut menawarkan  barang  berupa  handphone dengan  menjelaskan  bahwa  handphone tersebut  tidak  memiliki  satu  kerusakan apapun  akan  tetapi  ketika  dia  sudah menggunakan  handphone  tersebut  ternyata handphone  itu  tidak  bisa  digunakan  untuk menelpon,  sehingga  Albak  mengkomplain kepada pelaku usaha  tersebut ternyata tidak ada  itikad  baik  dari  pelaku  usaha  untuk mengganti  rugi  malah  memblokir  kontak nomoe  handphone  serta  memblokir  chat denga Albak.” 19
Peneliti  juga  mewawancarai  pelaku usaha online shop yang  bernama  “i bu  Sintia, beliau memperjualbelikan barang online shop
17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 18 Wawancara dengan kosnumen wirda sabtu, 10 Agustus 2019
seperti  baju,  sepatu,  tas,  jaket,  celana,  serta gamis.  Ada  konsumen  yang  bernama Rahmawati yang membeli sebuah jaket yang berwarna  navi  dengan  ukuran M  dari online shop  tersebut  melalui  media  elektronik facebook, ketika barang sudah sampai kepada ibu  Rahmawati  ternyata  jaket  tersebut berukuran S serta berwarna biru tidak sesuai dengan  pesanan  sehingga  ibu  Rahmawati mengkomplain  kepada  Sintia  dan  ibu  Sintia mengatakan  bahwa  beliau  mengganti  rugi dengan menukar jaket tersebut sesuai dengan pesanan.” Akan  tetapi  ketika  peneliti  juga mewawancari  konsumen “ibu Rahmwati, beliau mengatakan bahwa tidak adanya ganti rugi  atau  menukar  barang  yang  baru  dan ketika  menghubungi  ibu  Sintia  bahwa  ibu tersebut  sudah  memblokir  semua  kontak dengan  ibi  Rahmawati.  Sehingga  Ibu  Sintia melakukan wanprestasi terhadap ibu Rahmawati.” 20
Prinsip  itikad  baik  dapat  diartikan bahwa  masing-masing  pihak  dalam  suatu perjanjian yang akan disepakati., mempunyai kewajiban  untuk  memberikan  keterangan atau  informasi  yang  selengkap-lengkapnya yang  dapat  mempengaruhi  keputusan  pihak lain dalam menyepakati perjanjian atau tidak. Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU ITE) juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan  informasi  yang  lengkap  dan benar.  Kewajiban  tersebut  termuat  dalam pasal  9  yang  berbunyi “Pelaku usaha  yang menwarkan produk melalui sistem elektonik harus  menyediakan  informasi  yang  lengkap dan  benar  yang  berkaitan  dengan  syarat kontrak,  produsen,  dan  produk  yang ditawarkan”.
Beberapa kasus diatas memperlihatkan bentuk pelanggaran terhadap asas itikad baik yang dilakukan oleh
19 Wawancara dengan konsumen Albak Rauf, Sabtu 26 Oktober 2019 20 Wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen, Sabtu 26 Oktober 2019
pihak  pelaku  online  shop  (pelaku  bisnis online) didalam pemenuhan prestasi perjanjian  sesuai  dengan  yang  telah disepakati. Namun tidak jarang juga didalam bertransaksi  jual  beli  online  terjadi pelanggaran  asas  itikad  baik  yang  dilakukan oleh  konsumen,  yaitu  konsumen  melakukan wanprestasi dengan membatalkan pembelian barang  yang  sudah  dipesan,  walaupun didalam  perjanjian  para  pihak  telah  terjadi kesepakatan.  Hal  ini  tidak  tidak  hanya melanggar  asas  itikad  baik  tetapi  juga melanggar asas konsensualisme (kesepakatan)  yang  diatur  dalam  Pasal  20 Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik.
Saat ini masih banyak pelaku usaha bisnis online  yang  tidak  mengetahui  mengenai kewajibannya sebagai pelaku usaha, sehingga dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen.  Ketentuan  diatas,  jelas  terlihat bahwa asas itikad baik ini merupakan prinsip yang  sangat  penting  dan  harus  dimiliki  oleh para  pihak  dalam  melakukan  perjanjian, termasuk  dalam  perjanjian  jual  beli  online yang dilakukan melalui media elektronik.
Faktor-Faktor  yang  menjadi  kendala penerapan  asas  itikad  baik  dalam perjanjian  transaksi  jual  beli  online  di Kecamatan Limboto
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan  bapak  Hariyanto  Puluhulawa,  S.kom SH selaku ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI)  kabupaten  Gorontalo  Kecamatan Limboto, 05/07/2019, terdapat 2 (dua) faktor yang menghambat, yaitu :
a. Faktor yuridis
1. Keabsahan  perjanjian  menurut  pasal 1320  KUH  Perdata  yang  disebutkan ada  empat  syarat  sahnya  suatu perjanjian, yaitu 21 :
Bahwa  segala  sesuatu  yang berkaitan  dengan  perjanjian  maka
21 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
22 Andini Adi Putri Mangopo, Perlindungan Konsumen Jual Beli Produk Fashion Secara E-commerce , Skripsi
harus  memenuhi  4  hal  yang  menjadi keabsahan  suatu  perjanjian  dimana kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan  diri,  kecakapan  untuk membuat  perjanjian,  objek  tertentu dan  suatu  sebab  yang  halal .  E- commerce merupakan metode perdagangan modern yang mempertemukan penjual dan pembeli maka untuk terjadinya suatu
kesepakatan  sulit  untuk  diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak itu terjadi. 22 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam  ketentuan  Pasal  19  Ayat  (3) Masih  terdapat  kelemahan,  dimana pemberian  ganti  rugi  dalam  tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi dan ketika konsumen yang
mengonsumsi  barang  di  hari  ke  yang ke delapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan  penggantian  kerugian dari  pelaku  usaha.  Apabila  ketentuan ini  dipertahankan  maka  secara  nyata konsumen  yang  bersangkutan  telah menderita kerugian. 23
2) Kurang  efektifnya  Pasal  9  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektonik yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang  menawarkan  produk  melalui sistem  elektonik  harus  menyediakan informasi yang lengkap dan benar yang berkaitan  dengan  syarat  kontrak, produsen, dan produk ditawarkan, hal ini  masih  banyak  terjadi  dilapangkan bahwa  maraknya  pelaku  usaha  yang tidak  mencantumkan  informasi  yang lengkap terkait penjualan online shop. Serta  Pasal  10  Ayat  (1)  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  bahwa  pelaku  usaha  yang
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2015, hlm 54 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
meyelenggrakan  transaksi  elektronik harus  disertifikasi  oleh  lembaga sertifikasi keandalan. Penerapan pasal ini  juga  kurang  efektif  karena  masih banyak  pelaku  usaha  online  yang mendirikan suatu usaha tanpa adanya sertikat  dari  lembaga  sertifikasi keandalan. 24
b. Faktor non yuridis
1) Keamanan dalam bertransaksi Keamanan  dalam  bertransaksi sangatlah  mutlak  diperlukan  demi menjamin  keamanan  konsumen  akan data-data  pribadinya  maupun  nomor kartu  kredit,  nomor  password,  dari penyalahgunaan  oleh  orang-orang yang  tidak  berkepentingan.  Dari  hasil toko  online  shop  di  Indonesia  dalam sistem  keamananya  kurang  memadai dibandingkan  dengan merchant yang berada  diluar  negeri.  Keamanan informasi  merupakan  bagian  sangat penting dalam sistem e-commerce . 25
Tingkat  keamanan  informasi yang  diterima  dalam  e-commerce mutlak  dibutuhkan.  Di  era  internet, semua  kebutuhan  dan  keinginan sedapat  mungkin  diterima  dengan cepat,  mudah  dan  aman.  Untuk  itulah peranan teknologi keamanan informasi  benar-benar  dibutuhkan.
Sistem  keamanan  informasi  memiliki empat  macam  tujuan  yang  sangat mendasar, yaitu 26 :
1. Confidentially
2. Integrity
3. Availability
4. Legitimate use
2) Kebanyakan penyelesaian sengketa dalam wanprestasi  dalam  jual  beli  online  ini diselesaikan diluar pengadilan. Jika suatu masalah  terjadi  yang  mengakibatkan konsumen  mengalami  kerugian  seperti
24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
kerugian  barang  seharga  misalnya  Rp. 200.000  ( dua  ratus ribu  rupiah )  ini  akan sulit  diselesaikan  oleh  Yayasan  Lembaga Konsumen
Indonesia yang akan memproses  pelaku  usaha  kepengadilan dikarenakan  minimnya  dana  sedangakan jika memproses suatu masalah
kepengadilan  membutuhkan  uang  yang lumayan banyak. Sehingga cara yang harus dipilih  oleh  Yasayan  Lembaga  Konsumen Indonesia  (YLKI)  menggunakan  cara alternatif  penyelesaian  sengketa.  Dimana alternatif  penyelesaian  sengketa  ini  lebih efisien  dibandingkan  dengan  melalui pengadilan.
3) Pengetahuan  konsumen  akan  UUPK mengenai  hak-hak  konsumen  terutama hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai dengan  sebagaimana  mestinya.  Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan  masyarakat  rendah,  oleh sebab  itu  Undang-Undang  perlindungan konsumen  dimaksud  menjadi  landasan hukum  yang  kuat  bagi  YLKI  Gorontalo serta  pemerintah  dan  instansi  terkait dalam  upaya  memberdayakan  serta membina  pendidikan  masyarakat  di Kabupaten Gorontalo Kecamatan Limboto mengingat  pemberdayaan  ini  sangat penting  sebab  tidak  mudah  jika  hanya mengharapkan  kesadaran  dari  pelaku usaha,  yang  pada  dasarnya  memiliki prinsip  usaha  mendapatkan  keuntungan yang  berlipat/semaksimal  dengan  modal yang  sedikit  tentu  sangat  merugikan konsumen secara langsung.
4) Keterbatasan  informasi  menjadi  kendala yang  banyak  dihadapi  oleh  konsumen, terutama informasi yang benar mengenai produk dan jasa yang dijual. Padahal hak konsumen untuk mendapatkan informasi
25 Paryati, keamanan Sistem Informatika, Jurnal Teknik Informatika UPN “veteran” Yogyakarta, Vol. 01, No. 2, Mei 2008, hlm 379
26 ibid
atau  hak tahu konsumen merupakan hak yang paling esensial.
5) Kurangnya upaya pemberdayaan pendidikan  konsumen  yang  dilakukan oleh pemerintah terutama di masyarakat- masyarakat yang awam mengenai perlindungan konsumen itu sendiri.

## KESIMPULAN
Penerapan  asas  itikad  baik  sangatlah penting didalam pembuatan suatu perjanjian termasuk perjanjian secara online. Asas itikad baik  menjadi  penting  didalam  pembuatan didalam  suatu  perjanjian  jual  beli  online, karena pada dasarnya pihak konsumen harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait  dengan  barang  yang  ditawarkan  oleh pihak online shop dan pihak online shop harus dengan  itikad  baik  dengan  menjelaskan secara  rinci/detail  terkait  barang  yang  akan dibeli oleh pihak konsumen. Asas itikad baik ini  memiliki  peran  yang  sangat  penting (fundamental)  didalam  pembuatan  suatu perjanjian,  termasuk  didalam  perjanjian  jual beli  online  guna dapat  menimalisir kemungkinan  terjadinya  praktek  penipuan dan wanpresatasi didalam transaksi jual beli online.  Faktor  faktor  yang  menjadi  kendala dalam  penerapan  asas  itikad  baik  dalam perjanjian transaksi jual beli online ini terbagi menjadi  2  (dua),  yaitu  :  a.  Faktor  yuridis meliputi: Keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yang disebutkan ada empat syarat  sahnya  suatu  perjanjian,  Masih terdapat  kelemahan  dalam  UUPK  seperti dalam  ketentuan  Pasal  19  Ayat  (3)  yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi, Kurang efektifnya Pasal 9 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektonik  yang menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha  yang menawarkan produk melalui sistem elektonik harus  menyediakan  informasi  yang  lengkap dan  benar  yang  berkaitan  dengan  syarat kontrak, produsen, dan produk ditawarkan. b. Faktor non yuridis meliputi: Keamanan dalam
bertransaksi, Kebanyakan penyelesaian sengketa  dalam  wanprestasi  dalam  jual  beli online  ini  diselesaikan  diluar  pengadilan,
Pengetahuan akan
Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  mengenai hak-hak  konsumen  terutama  hak  untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa yang diterima tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, Keterbatasan
informasi  menjadi  kendala  yang  banyak dihadapi oleh konsumen, terutama informasi yang  benar  mengenai  produk  dan  jasa  yang dijual,  Kurangnya  upaya  pemberdayaan pendidikan  konsumen  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  Pemerintah  kurang  konsisten dalam  menerapkan  ketentuan  hukum  yang mengatur mengenai transaksi jual beli online.

## SARAN
1. Bagi  para  pihak  yang  melakukan perjanjian jual beli online, sebaiknya lebih mengedepankan  asas  itikad  baik  ini didalam pemenuhan
perjanjian, dikarenakan  asas  itikad  baik  ini  sangat penting  untuk  diterapkan  agar  tidak menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak dikemudian  hari,  baik  dalam  hal keterbukaan informasi maupun dalam hal pengiriminan  dan  pembayaran  barang yang dipesan. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan  yang  dialami  oleh  para pihak yang bersepakat didalam perjanjian jual beli online.
2. Bagi pemerintah perlu untuk memberikan kejalasan  dan  kepastian  mengenai  tolak ukur  asas  itikad  baik  dalam  peraturan perundang-undangan,
khususnya mengenai perjanjian jual beli online se rta pemerintah  juga  harus  berperan  aktif didalam  perlindungan  bagi  para  pihak dalam  perjanjian  online.  Ada  baiknya aparat penegak hukum juga mengeluarkan daftar  hitam  ( blacklist )  bagi  pengguna perdagangan secara online yang telah
terbukti  merugikan  pihak  lain.  Hal  ini bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera bagi  pihak  yang  memiliki  itikad  baik didalam perjanjian jual beli online

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ahmadi  Miru.  2012.  Hukum  Kontrak
Bernuansa  Islam.  PT  RajaGrafindo Persaja. Jakarta
,Sakka  Pati.  2013.  Hukum Perikatan  Penjelasan  Makna  Pasal 1233 Sampai 1456 BW. PT
RajaGrafindo Persada. Jakarta
I Ketut Setiawan.2016. Hukum Perikatan.
Sinar Grafika. Jakarta Timur Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2017.
Dualisme Penelitian Hukum Normatif
& Empiris. Pustaka Pelajar.
Yogyakarta.
Siswanto Sunarso. 2009. Hukum Informasi
dan Transaksi Elektronik. PT Renika Cipta. Jakarta Subekti.  2009.  Pokok-Pokok  Hukum Perdata, Intermasa. Jakarta Trion PB, 2009. Mengeal E-commerce dan Bisnis di Dunia Cyber. Argo Publisher. Yogyakarta
Widodo.  2013.  Hukum  Pidana  Dibidang
Teknologi
Informasi Cyberlaw. Aswaja Pressido. Sleman Yogyakarta

## JURNAL
Setia Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online melal ui E- commerce, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 Nomor  2,  Februari-Juli,  2014.  Hlm
287
Paryati.  keamanan  Sistem  Informatika.
Jurnal  Teknik  Informatika  UPN
“veteran” Yogyakarta,  Vol. 01, No. 2, Mei 2008, hlm 379

## SKRIPSI
Galih  Yogi  Megandari,  Asas  Kepercayaan Dalam  Jual  Beli  Online  (Perspektif
KUHPerdata  dan  UU  No  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik) , Universitas Muhamdiyah Surakarta,2015, hlm. 2

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik