## PEMETAAN REKOMENDASI PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI DARI POTENSI ANCAMAN PERAMBAHAN
Arinalhaq 1 , Totok Wahyu Wibowo 2
1 Program Penginderaan Jauh dan SIG, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada Jalan Sekip Utara No 1 Catur Tunggal, Depok Sleman, 55281, Yogyakarta, Indonesia
2 Dept. Sains Informasi Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada Jalan Kaliurang, Sekip Utara, Bulaksumur Sinduadi Sleman, 55281, Yogyakarta, Indonesia e-mail: totok.wahyu@ugm.ac.id

## Abstrak
Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) memiliki ragam potensi keunikan keanekaragaman hayati, alam, budaya dan sosial ekonomi, sehingga keberadaan kawasan ini  penting  dalam  menciptakan  hubungan  yang  berkelanjutan  antara  manusia  dan lingkungan alam. Ancaman akan kelestarian TNGM salah satunya datang dari kegiatan perambahan yang dilakukan oleh manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun peta tingkat potensi perambahan di TNGM dengan menggnakan pemodelan spasial berbasis Sistem  Informasi  Geografis  (SIG).  Pengetahuan  tentang  tingkat  potensi  perambahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui distribusi wilayah yang perlu disarankan untuk  tindakan  pengawasan.  Pemodelan  potensi  ancaman  perambahan  disusun berdasarkan parameter ketinggian tempat, kemiringan lereng, jarak  dari jaringan jalan, jarak  dari  jaringan  sungai,  jarak  dari  penggunaan  lahan,  dan  jarak  dari  permukiman. Proses  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  tumpang  susun  dengan  menggunakan metode  kuantitatif  berjenjang  tertimbang.  Hasil  pemetaan  potensi  ancaman  kemudian diintegrasikan  dengan  peta  zonasi  kawasan  untuk  menghasilkan  rekomendasi  tindakan pengawasan.  Berdasarkan  peta  potensi  ancaman  diketahui  bahwa  bagian  selatan  dari daerah kajian memiliki tingkat ancaman yang paling tinggi, yang mana merupakan daerah di sekitar batas TNGM. Analisis rekomendasi tindakan pengawasan menunjukkan bahwa terdapat 1.194,71 hektar (58.35%) dari daerah kajian disarankan untuk diawasi. Daerah tersebut  memiliki  nilai  potensi  ancaman  perambahan  yang  relatif  tinggi  dan  termasuk dalam Zona Inti. Tepatnya berada dekat dengan batas kawasan yang kemungkinan besar terpengaruh oleh aktivitas masyarakat.
Kata  kunci: TNGM,  Potensi  Ancaman  Perambahan,  Sistem  Informasi  Geografis, Pemodelan Spasial.

## Abstract
Mount Merapi National Park (TNGM) has a variety of potential uniqueness of biodiversity, nature,  culture  and  socio-economic.  The  existence  of  this  region  is  critical  in  creating sustainable  relationships  between  humans  and  their  natural  environment.  One  of  the threats to TNGM sustainability comes from encroachment activities carried out by humans. This study aims to perform spatial modeling by utilizing Geographic Information System to produce potential encroachment level map and uncover the areas that need monitoring. There are six parameters used to develop an encroachment threat model, namely elevation, slope, distance from the road, distance from the hydrological network, distance from land use,  and  distance  from  the  settlement.  Overlay  analysis  was  implemented  using  a quantitative  weighted  scoring  method.  The  result  is  then  integrated  with  the  TNGM zonation  map  to  produce  recommendations  for  supervision  actions.  The  map  of  the potential level of encroachment threat show there are five classes of threat varying from high  to  low.  The  high-threat  spatial  arrangement  dominates  the  southern  area  which  is around the TNGM boundary. Recommendation analysis of supervisory actions shows that
there  are  1194.71  hectares  (58.35%)  of  the  study  area  recommended  being  monitored. Those  were  the region  that  both  have  a  relatively  high  potential  threat  of  encroachment and settled in the Core Zone. Precisely located near the boundaries of the area which are commonly affected by community activities.
Key  words: TNGM,  Potential  encroachment  threat,  Geographic  Information  System, Spatial modelling.

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  Kawasan  Suaka Alam  dan  Kawasan  Perlindungan  Alam seluas  23  ribu  hektar,  yang mana  65%  dari area  tersebut  merupakan  taman  nasional (PHKA,  2008).  Sebesar  30%  taman  tasional di  Indonesia  yang  berada  di  darat mengalami  kerusakan  akibat  beberapa  hal seperti  perambahan,  pembalakan  liar,  dan kebakaran  hutan  (Kompas,  2012).  Hal tersebut  tidak  lepas  dari  kebutuhan masyarakat  yang  berpotensi  menyebabkan terganggunya  fungsi  kawasan  taman nasional.  Salah  satu  taman  nasional  yang terletak di Pulau Jawa yaitu Taman Nasional Gunung  Merapi  (TNGM)  yang  secara administratif berada di Kabupaten Magelang,
Kabupaten
Boyolali, dan
Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada  konteks  ekosistem,  kawasan TNGM  merupakan  lingkungan  kompleks yang  tersusun  atas  komponen  abiotik, biotik, dan budaya. Masing-masing komponen berinteraksi secara kompleks dan membangun harmonisasi fungsi dan sistem tata kehidupan. Terganggunya fungsi salah satu aspek dari komponen lingkungan akan berdampak  pada  ketidakteraturan  fungsi dari seluruh komponen lingkungan penyusunnya (Darmawan, 2016).
Secara  umum  ancaman  di  TNGM dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu ancaman  alamiah  dan  ancaman  akibat aktivitas manusia. Ancaman alamiah berasal dari  aktivitas  vulkanik  Gunung  Merapi, yang merupakan salah satu gunung berapi di  Indonesia  yang  masih  aktif.  Ancaman aktivitas  manusia  yang  terjadi  di  kawasan TNGM  diantaranya  penambangan  pasir,
perumputan,  hingga  pembukaan  lahan untuk  budidaya  rumput  pada  kawasan hutan.
Karakteristik masyarakat yang beragam, berdampak pada bentuk ancaman yang bervariasi di setiap wilayah administrasi.  Masyarakat  Turi  misalnya, hampir seluruhnya adalah petani salak yang cukup mengangkat
perekonomian masyarakat. Tetapi
perkembangan pertanian  salak  juga  memberikan  dampak buruk  yaitu  banyaknya  lahan  yang dikonversi menjadi lahan salak.
Kecamatan Pakem merupakan salah satu  destinasi  wisata  di  Yogyakarta. Perkembangan pariwisata yang cukup pesat dapat menyebabkan konversi lahan menjadi lahan  terbangun.  Sementara  itu  sebagian besar  masyarakat  Cangkringan  bergantung pada  kegiatan  peternakan,  terutama  sapi perah.  Kebutuhan  untuk pakan  ternak melibatkan  perambahan  perumputan  yang yang  berada  di  sekitar  TNGM.  Disamping peternak  sapi,  masyarakat  Cangkringan juga berantung pada penambangan pasir.
Faktor-faktor yang menjadi penyebab  adanya  perambahan  di  kawasan konservasi khususnya kawasan hutan yaitu faktor  kepadatan  penduduk  yang  tinggi, faktor ekonomi, faktor hubungan luar, akses menuju kawasan, keterbatasan pengawasan, faktor  pendidikan  serta  belum  optimalnya informasi  tentang  batas  pemanfaatan kawasan  (Djajono,  2009;  Putikasari  dkk., 2014).  Salah  satu  upaya  untuk  menjaga keutuhan  dan  perlindungan  sumberdaya alam  di  TNGM  yaitu  dengan  cara mengetahui daerah  yang berpotensi mengancam  fungsi  kawasan  sehingga pengelolaan  dapat  dilaksanakan  secara terarah dan lebih intensif pada daerah- daerah yang rawan perambahan. Pemetaan potensi ancaman fungsi kawasan di Taman
Nasional  Gunung  Merapi  dapat  diketahui melalui analisis spasial dengan
memanfaatkan  Sistem  Informasi  Geografis. Lebih lanjut, peta tersebut dapat dimanfaatkan untuk rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada kawasan taman nasional  mengacu  pada  zonasi  kawasan taman nasional.
Analisis buffer pernah  digunakan oleh  beberapa  peneliti  untuk  memetakan parameter aktivitas masyarakat di kawasan konservasi  (Mulyanto,  2004;  Purba,  2010; Yuniarsih,  dkk.,  2014;  Marhaento  dan Rahayu,  2015).    Kombinasi  dengan parameter  lain  dapat  dilakukan  dengan analisis tumpang susun ( overlay ). Eksplorasi faktor lain yang menyesuaikan kondisi area kajian perlu dilakukan untuk meningkatkan ketepatan model yang dibangun.

## METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Merapi bagian Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.  Kawasan  TNGM  di  DIY mencangkup  7  desa/kelurahan,  yaitu Girikerto  dan  Wonokerto  di  Kecamatan Turi,  Purwobinangun  dan  Hargobinangun di Kecamatan Pakem, Umbulharjo,
Kepuharjo  dan  Glagahrejo  di  Kecamatan Cangkringan,  Kabupaten  Sleman  (Gambar 1).
Kawasan  TNGM  di  Yogyakarta  ini dipilih  karena  kawasan  hutannya  masih cukup  baik  namun  memiliki  ancaman perambahan  di  sekitar  kawasan.  Fungsi kawasan sebelum ditunjuk menjadi TNGM di wilayah DIY terdiri dari Hutan Lindung (HL)  seluas  1.041,38  ha;  Cagar  Alam  (CA) Plawangan  Turgo  seluas  146,16  ha;  dan Taman  Wisata  Alam  (TWA)  Plawangan Turgo 96,45 ha.
Gambar 1. Warna kuning menunjukkan lokasi kajian, di Kabupaten Sleman
Parameter untuk Potensi Ancaman Perambahan Penyusunan parameter dalam
pembuatan  peta  tingkat  potensi  ancaman perambahan  di  Sebagian  Kawasan  TNGM disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di daerah  penelitian.  Parameter  tersebut meliputi  ketinggian  tempat  (elevasi), kemiringan  lereng,  jarak  terhadap  jaringan jalan,  jarak  terhadap  jaringan  sungai,  jarak terhadap  penggunaan  lahan,  dan  jarak terhadap permukiman.
Peta  kontur  dari  peta  Rupabumi Indonesia  (RBI)  skala  1:25.000  digunakan sebagai  dasar  untuk  penyusunan  peta ketinggian  tempat,  yang  kemudian  dapat diturunkan menjadi peta kemiringan lereng. Peta  penggunaan  lahan  diperoleh  dengan cara melakukan pembaruan data
penggunaan  lahan  tahun  2005.  Citra Quickbird  tahun  2014  digunakan  sebagai dasar  untuk  pembaruan  data  penggunaan lahan tersebut. Proses pembaruan dilakukan dengan  cara  interpretasi  visual.  Data jaringan jalan dan jaringan sungai diperoleh dari  peta RBI  skala  1:25.000.  Analisis buffer dilakukan  kedua  pada  data  tersebut untuk mendapatkan kelas jarak dari setiap data.
Pengaruh setiap parameter penentu potensi  ancaman  perambahan  diwakilkan dengan  pemberian  nilai  bobot  tiap parameter (Tabel 1). Penentuannya dilakukan  secara  subjektif  berdasarkan rujukan pada penelitian sebelumnya (Purba, 2010).  Namun,  yang  membedakan  adalah adanya  penambahan  parameter  jarak penggunaan  lahan.  Hal  ini  disebabkan karena  penggunaan  lahan  juga  memiliki kontribusi  yang  cukup  signifikan  dalam penentuan  potensi  ancaman  perambahan berdasarkan  analisis  laporan  rencana  kerja oleh  Rakhmawati  (2008).  Dalam  hal  ini terdapat  dua  jenis penggunaan  lahan  yang berpotensi menerima ancaman perambahan, yaitu padang rumput dan tegalan.

## Penyusunan  Peta  Potensi  Ancaman Perambahan
Analisis  tumpangsusun  digunakan untuk  menggabungkan  keenam  parameter yang telah disebutkan. Skor total
didapatkan  dari  hasil  penjumlahan  skor pada  setiap  parameter,  yang  sebelumnya telah dikalikan dengan bobot (Persamaan 1). Hasil penjumlahan skor tersebut selanjutnya diklasifikasikan  untuk  menentukan  tingkat potensi ancaman perambahan.
Tabel 1. Skor parameter potensi ancaman perambahan
Elevasi Bobot Elevasi (mdpl) Skor 5 0 - 500 10 500 – 1.000 7 1.000 – 1.500 5 1.500 – 2.000 3 >2.000 1 Kemiringan Lereng Bobot Kemiringan (%) Skor 3 0 - 8 10 8 - 15. 7 15 - 25 5 25 - 40 3 >40 1 Jarak Terhadap Jalan Bobot Jarak (m) Skor 10 0 - 200 10 200 - 400 8 400 - 600 7 600 - 800 5 800 – 1.000 3 >1.000 2 Jarak Terhadap Sungai Bobot Jarak (m) Skor 2 0 - 200 10 200 - 400 8 400 - 600 7 600 - 800 5 800 – 1.000 3 >1.000 2 Jarak Terhadap Penggunaan Lahan Bobot Jarak (m) Skor 20 0 - 200 10 200 - 400 8 400 - 600 7 600 - 800 5 800 – 1.000 3 >1.000 2 Jarak Terhadap Permukiman Bobot Jarak (m) Skor 20 0 - 200 10 200 - 400 8 400 - 600 7 600 - 800 5 800 – 1.000 3 >1.000 2 Sumber: Purba (2010) dengan penambahan ST = 5(E)+3(L)+10(J)+2(S)+20(P)+20(M)...(1)
Keterangan: ST = Skor total E = Skor elevasi L = Skor kemiringan lereng J = Skor jarak terhadap jalan S = Skor jarak terhadap sungai P = Skor jarak terhadap penggunaan lahan M = Skor jarak terhadap permukiman
Kelas  tingkat  potensi  ancaman dibagi menjadi lima kelas yaitu rendah, agak rendah,  sedang,  agak  tinggi,  dan  tinggi. Klasifikasi tersebut ditentukan berdasarkan metode natural  breaks dimana  fitur  dibagi menjadi  kelas  yang  batasnya  ditentukan karena  terdapat  perbedaan  nilai  data  yang relatif  besar. Natural  breaks merupakan metode  klasifikasi  data  spesifik  yang  baik digunakan untuk pemetaan nilai yang tidak merata (Crisana, 2014).
Pada  hasil  analisis  peta  potensi ancaman  perambahan  dilakukan plotting lokasi  kejadian  perambahan  yang  pernah terjadi di sebagian kawasan TNGM. Hal ini dimaksudkan  sebagai  pembanding  antara hasil  analisis  tingkat  potensi  ancaman perambahan dengan titik kejadian perambahan yang  pernah  terjadi  di  daerah kajian.

## Penyusunan Area Rekomendasi
Rekomendasi  strategi  pengurangan tingkat perambahan dihasilkan dengan cara melakukan  analisis  tumpangsusun  antara peta  tingkat  potensi  ancaman  perambahan kawasan dengan peta zonasi kawasan. Peta ini  memberikan  informasi  rekomendasi pengawasan  pada tingkatan potensi perambahan  kawasan.  Secara  umum, rekomendasi akan dibagi menjadi dua, yaitu area  yang  diawasi  dan  area  yang  tidak diawasi.  Sebagai  contoh,  jika  terdapat  area dengan ancaman perambahan tingkat tinggi yang  terdapat  di  zona  inti,  maka  pada wilayah tersebut perlu adanya pengawasan. Wilayah  kawasan  taman  nasional  dengan ancaman  perambahan  tinggi  di  zona
pemanfaatan,  dapat  direkomendasikan tindakan  pengawasan  untuk  mewaspadai jika perambahan meluas pada wilayah zona yang dilindungi.
Wilayah dengan potensi
perambahan  tingkat  sedang  pada  setiap zona  berbeda dalam rekomendasi tindakan pengawasannya. Zona inti, zona rimba, zona rehabilitasi, zona religi, budaya, dan sejarah, serta zona khusus mitigasi dan rekonstruksi pada  potensi  perambahan  tingkat  sedang masih  perlu  adanya  pengawasan  karena wilayah  ini  merupakan  wilayah  dengan perlindungan  yang  ketat.  Sedangkan  zona pemanfaatan  dan  zona  tradisional  pada potensi  perambahan  tingkat  sedang  tidak direkomendasi  dilakukannya  pengawasan begitu  pula  pada  wilayah  kawasan  taman nasional  dengan  potensi  perambahan tingkat  agak  rendah  dan  rendah  yang  juga tidak direkomendasi dilakukannya pengawasan. Berikut informasi rekomendasi tindakan pengawasan terhadap tingkat potensi ancaman perambahan  di  sebagian  kawasan  Taman Nasional  Gunung  Merapi  yang  dapat ditunjukkan  pada  Tabel  2,  sementara  itu metode penelitian disajikan pada Gambar 2.
Tabel 2. Rekomendasi tindakan pengawasan terhadap potensi ancaman perambahan
Zona Tingkat Potensi T AT S AR R Inti D D D TD TD
Rimba
D D D TD TD
Pemanfaatan D D TD TD TD Tradisional D D TD TD TD
Rehabilitasi
D D D TD TD Religi, Budaya, dan Sejarah D D D TD TD
Khusus
D D
D TD TD
Keterangan=  T:  Tinggi,  AT:  Agak  tinggi,  S: Sedang,  AR:  Agak  rendah,  R:  Rendah,  D: Diawasi, TD: Tidak diawasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Persiapan Parameter
Elevasi  terendah  dari  lokasi  kajian  ialah 681,59 mdpl, sehingga hanya terdapat empat kelas  ketinggian  mengacu  pada  Tabel  1.1. Kelas ketinggian tempat yang mendominasi daerah kajian yaitu antara 1000 – 1500 mdpl dengan luasan sebesar 61,55 % dari total luas daerah  penelitian  (Gambar  3a).  Daerah dengan  ketinggian  tempat  yang  lebih rendah  memiliki  tingkat  potensi  ancaman perambahan  lebih  tinggi  dibandingkan daerah dengan ketinggian tempat yang lebih tinggi.  Hal  ini  disebabkan  daerah  dengan ketinggian tempat yang rendah lebih mudah dijangkau  oleh  masyarakat  untuk  diambil sumber  daya  alamnya  dibanding  daerah dengan ketinggian tempat yang lebih tinggi.
Kelas kemiringan > 40 % mendominasi daerah  penelitian  dengan  persentase mencapai  55,54  %  (Gambar  3b).  Kelas  ini merupakan  kelas  dengan  tingkat  potensi ancaman paling rendah karena masyarakat lebih  jarang  melakukan  aktifitas  di  daerah dengan  kemiringan  yang  relatif  curam. Sebaliknya  lereng  yang  datar/landai  (0  -  8 %)  hanya  terdapat  sebesar  2,96  %.  Kelas
kemiringan  ini  merupakan  kelas  dengan tingkat  potensi  ancaman  paling  tinggi karena daerah ini lebih mudah dicapai oleh masyarakat untuk dilakukan perambahan.
Hasil  pemutakhiran  penggunaan lahan  menunjukkan  bahwa  sawah  irigasi dan  kebun  mendominasi  wilayah  kajian (Gambar 3c). Penggunaan lahan dari tahun 2005 hingga tahun 2014 memiliki penambahan  penggunaan  lahan  berupa pasir  darat  seluas  408,89  ha  yang diinterpretasi dari warna yang keabu-abuan, bertekstur  halus,  dan  terdapat  di  sekitar sungai.  Perubahan  luas  penggunaan  lahan paling besar terjadi pada penggunaan lahan berupa  belukar/semak,  yang  mengalami penurunan luas sekitar 1.114,66 ha. Sebagian besar  penggunaan  lahan  belukar/semak berubah menjadi  hutan  dengan  luas  457,64 ha dan rumput dengan luas 304,49 ha. Di sisi lain,  penggunaan  lahan  kebun  mengalami peningkatan  luas  sebesar  1.106,95  ha. Perubahan  penggunaan  lahan  kebun  dari tahun  2014  sebagian  besar  berasal  dari penggunaan  lahan  berupa  tegalan  pada tahun 2005.

## Gambar 2. Diagram alir penelitian
Gambar 3. a) Peta elevasi, b) peta kemiringan lereng, c) peta penggunaan lahan, dan d) peta jaringan jalan dan sungai

## Potensi Perambahan Lahan
Gambar  4  menunjukkan  distribusi  tingkat potensi ancaman perambahan dan distribusi titik  kejadian  perambahan  yang  pernah terjadi.  Kelas  tingkat  potensi  ancaman perambahan  yang  mendominasi  daerah penelitian  yaitu  kelas  potensi  sedang dengan luasan sebesar 540,49 ha atau 26,4 % dari total luas daerah penelitian. Sementara itu  kelas  tingkat  potensi  ancaman perambahan  dengan  luasan  terkecil  yaitu kelas  potensi  tinggi  dengan  luasan  sebesar 307,98 ha atau 15,04 % dari total luas daerah penelitian. Data luasan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3 .
Kelas  potensi  ancaman  perambahan  di sebagian kawasan TNGM mulai dari tinggi ke rendah terdistribusi dari selatan ke utara. Kelas  potensi  agak  rendah  dan  potensi rendah  sebagian  besar  terdistribusi  di bagian  tengah  hingga  puncak  Gunung Merapi.  Sementara  itu  kelas  potensi  agak
tinggi  dan  potensi  tinggi  sebagian  besar terdistribusi di bagian selatan dekat dengan batas  kawasan.  Berdasarkan  hasil  analisis model yang dibuat untuk pemetaan tingkat potensi  ancaman  perambahan,  sejatinya sudah  sesuai  dengan  teori  bahwa  semakin mendekati  batas  kawasan  maka  tingkat ancamannya semakin tinggi.
Tabel 3. Luas Tingkat Potensi Ancaman Perambahan Di Sebagian Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
No Tingkat Potensi Ancaman Perambahan Luas (Ha) Luas (%) 1.  Rendah 457,19   22,33 2.  Agak Rendah 321,36   15,69 3.  Sedang 540,49   26,40 4.  Agak Tinggi 420,56   20,54 5.  Tinggi 307,98   15,04 Jumlah 2.047,58 100
Data kejadian perambahan yang pernah terjadi  di  sebagian  kawasan  TNGM didapatkan  dari  beberapa  sumber  seperti data  statistik,  data  perumputan,  maupun dari wawancara narasumber secara langsung. Titik-titik kejadian perambahan di sebagian  kawasan  TNGM  terdapat  di beberapa  blok  seperti  Blok  Klangon,  Blok Kemloso,  Blok  Dlimas,  Blok  Belik  Cemoro, Blok  Sembung,  Blok  Empat  Puluhan,  Blok Pathuk, dan Blok Tritis.
Kejadian  perambahan  yang  terjadi  di Blok  Klangon  diantaranya  pengarangan, perumputan, dan perburuan satwa (burung).  Pada  Blok  Dlinar  dan  Blok Kemloso  terdapat  kejadian  perambahan berupa  perburuan  satwa  (burung)  dan perumputan. Kedua ancaman tersebut juga ditemui  di  Blok  Belik  Cemoro  dengan tambahan  ancaman  berupa  perencekan kayu.  Kejadian  perambahan  di  Blok Sembung  lebih  pada  kejadian  perburuan satwa  (burung),  sedangkan  pada  Blok Empat Puluhan, Blok Pathuk, dan Blok Tritis didominasi oleh kejadian perumputan.
Sebagian  besar  data  titik  kejadian perambahan  di  kawasan  TNGM  terletak pada daerah potensi ancaman tingkat tinggi. Hal  ini  menunjukkan  model  yang  disusun cukup  untuk  menggambarkan  tingkat potensi  perambahan  sangat  tinggi.  Di  sisi lain  terdapat  masing-masing  satu  titik
kejadian  yang  masuk  pada  kelas  potensi perambahan  tingkat  rendah  dan  agak rendah. Kedua titik tersebut terletak di Blok Sembung  dan  Blok  Empat  Puluhan.    Blok Sembung  memiliki  ancaman  berupa perburuan  satwa,  yang  mana  hal  tersebut tidak dimasukkan sebagai salah satu faktor dalam  pemodelan  spasial.  Sementara  itu pada Blok Empat  Puluhan terjadi perambahan  berupa  perumputan  yang dapat  disebabkan  karena  wilayah  tersebut termasuk  zona  tradisional  yang  memiliki fungsi sebagai pemanfaatan tradisional oleh masyarakat namun dengan kesepakatan dan kriteria yang berlaku. Apabila pemanfaatan sudah melewati batas atau dapat merugikan kawasan  TNGM,  maka  wilayah  tersebut perlu adanya pengawasan yang lebih.
Wilayah  dengan  potensi  ancaman perambahan  tingkat  agak  tinggi  hingga tinggi  menjadi  wilayah  yang  perlu diwaspadai.  Wilayah  ini  sebagian  besar terletak  pada  bagian  selatan  kawasan TNGM  tepatnya  dekat  dengan  batas kawasan  yang  masih  memiliki  pengaruh dari  aktivitas  masyarakat  desa  sekitar kawasan.  Distribusi  tingkatan  potensi ancaman perambahan dan historis kejadian perambahan dapat dilihat secara garis besar pada  peta  tingkat  potensi  ancaman perambahan  di  sebagian  kawasan  Taman Nasional Gunung Merapi.
Gambar 4. Potensi ancaman perambahan di area kajian

## Area Rekomendasi Tindakan
Peta  rekomendasi  tindakan  terhadap tingkat  potensi  ancaman  perambahan  di sebagian kawasan Taman Nasional Gunung Merapi  menyajikan  informasi  berupa rekomendasi  pengawasan  pada  tingkatan potensi  ancaman  perambahan  yang  dibagi menjadi 2 tindakan yaitu diawasi dan tidak diawasi.  Daerah  yang  diawasi  merupakan daerah  yang  disarankan  menjadi perhatian khusus  bagi  pengelola  untuk  diberikan pengawasan. Sedangkan daerah yang tidak diawasi  merupakan  daerah  yang  cukup aman  dari  tindakan  perambahan  oleh masyarakat yang dilihat dari aspek aktivitas manusia dan lingkungannya
Penentuan rekomendasi tindakan dilakukan  berdasarkan  tingkatan  potensi ancaman perambahan terhadap kriteria dan kegiatan yang dapat dilakukan pada zona
tertentu  di kawasan  TNGM yang  mengacu pada  Permenhut  No.  P56  Tahun  2006. Wilayah  kawasan  TNGM  dengan  potensi ancaman  perambahan  tingkat  agak  tinggi dan  tingkat  tinggi  pada  semua  zonasi kawasan  memiliki  rekomendasi  tindakan berupa  perlunya  pengawasan.  Walaupun berada di wilayah dengan zona pemanfaatan  dan  tradisional,  potensi tingkat tinggi dan agak tinggi pada wilayah ini masih perlu adanya pengawasan karena untuk mewaspadai jika perambahan meluas pada  wilayah  zona  yang  dilindungi. Wilayah  kawasan  TNGM  dengan  potensi ancaman  perambahan  tingkat  rendah  dan agak  rendah  pada  semua  zonasi  kawasan tidak perlu adanya rekomendasi pengawasan karena wilayah ini masih aman dari tindakan perambahan oleh masyarakat sekitar kawasan.
Gambar 5. Peta area rekomendasi tindakan pengawasan

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  spasial yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa semakin  mendekati  batas  kawasan  maka tingkat ancaman perambahan akan semakin tinggi.  Hal  tersebut sesuai  dengan  tinjauan teoritis. Tingkat potensi ancaman perambahan  yang  paling  tinggi  sebagian besar  terdapat  di  kawasan  TNGM  bagian selatan  dengan  luas  sebesar  370,98  ha atau 15,04 % dari total luas daerah penelitian.
Analisis rekomendasi tindakan pencegahan perambahan di TNGM dihasilkan  dari  peta  tingkat  ancaman dengan  peta  zonasi kawasan. Daerah  yang disarankan dilakukan tindakan pengawasan memiliki luas sebesar 1.194,71 Ha atau 58,35 % dari total luas daerah penelitian. Wilayah ini  sebagian  besar  terdapat  di  kawasan TNGM  bagian  selatan  dekat  dengan  batas kawasan dimana masih memiliki pengaruh dari  aktivitas  masyarakat  desa  sekitar kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Crisana, C.W. (2014). Analisis Perbandingan Metode  Klasifikasi  Autocorrelation Based  Regioclassification  (ACRC)  Dan Non-ACRC Untuk Data Spasial. Skripsi . Departemen  Ilmu  Komputer,  Fakultas Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor. Darmawan.  (2016).  Dampak  Pemanfaatan Perumputan  Oleh  Masyarakat  Desa Penyangga  (Kasus  Perumpuan  di Resort  Srumbung  Taman  Nasional Gunung  Merapi). Tesis .  Magister  Ilmu Kehutanan, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Djajono, A. (2009). Persoalan Sosial Ekonomi
Seputar  Kawasan  Hutan  “Perambahan Kawasan”. Artikel  daring .  Diakses tanggal 22 Mei 2017.
Kompas,  2012.  Taman  Nasional  Rusak
Parah. Artikel daring . URL:
http://tekno.kompas.com/read/2012/ 04/19/01422024/taman.nasional.rusak. parah. Diakses tanggal 5 Juni 2017.
Marhaento, H. dan Rahayu, L. (2015). Risiko Kepunahan  Keanekaragaman  Hayati  di Taman Nasional Gunung Merapi: Tinjauan Spasial.  Jurnal  Ilmu  Kehutanan .  9(2).  75-
84.
Mulyanto,  L.  dan  Jaya,  I.  (2004). Analisis Spasial Degradasi Hutan Dan Deforestasi: Studi  Kasus  di  PT.  Duta  Maju  Timber, Sumatera Barat. Jurnal Manajemen Hutan Tropika . X(1). 29-42.
Purba, S.A. (2010). Pemodelan Spasial Tingat Kerawanan  Konversi  Lahan  Hutan  di Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Deli Sumatra  Utara. Skripsi .  Departemen Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara.
Putikasari,  V.,  Dahlan,  E.N.,  dan  Prasetyo,
L.B. (2014). Analisis Perubahan Penutupan Lahan dan Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Deforestasi  di  Cagar  Alam  Kamojang. Media Konservasi . 19(2). 126-140.
Rakhmawati, U. (2008). Pengelolaan Kawasan  Taman  Nasional  Gunung Merapi  Yang  Berkelanjutan  Dan Berbasis Masyarakat Dengan Kampanye  Pride. Rencana  Kerja . Yayasan Kanopi Indonesia.
Yuniarsih, A., Marsono, D., Pudyatmoko, S., dan  Sadono,  R.  (2014). Zonasi  Taman Nasional  Gunung  Ciremai  Berdasarkan Sensitivitas  Kawasan  Dan  Aktivitas Masyarakat.  Jurnal  Penelitian  Hutan  dan Konservasi Alam . 11(3). 239-259.