PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)
A.Muhmmad Nur UIN Alauddin Makassar a.muhammdnur@gmail.com
Abdi Wijaya UIN Alauddin Makassar abdiwijaya.ss@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Problematika  mediasi  perkara perceraian  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  per  periode  januari-desember 2018.  Sebagaimana  latar  belakang  penulis  dengan  melihat  angka  perceraian  di pengadilan agama  yang cukup tinggi maka penulis melakukan penelitian dengan sub  masalah  yaitu  1.  Bagaimana  pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan  agama sungguminasa?  2.  Bagaiman  problematika  mediasi  di  pengadilan  agama sungguminasa?.  Dalam  penelitian ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  field research dengan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan  sosiologis.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini  yaitu  melalui  wawancara langsung  dengan  hakim  serta  melaui  buku,  catatan  ataupun  arsip,  baik  yang dipublikasikan  maupun  yang  tidak  dipublikasikan  secara  umum.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaiman  pelaksanaan  mediasi  perkara perceraian  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  per  periode  januari-desember 2018,  dan  untuk  mengetahui  problematika  mediasi  perkara  perceraian  di Pengadilan  Agama  Sungguminasa  per  periode  januari  –  desember  2018.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  proses  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan Agama  Sungguminasa  telah  berjalan  sebagaiman  mestinya  dengan  tahapan pertama yaitu tahap pra mediasi, tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan mediasi dan tahap ketiga yaitu tahap akhir mediasi. Adapun problem yang di temukan penulis dalam  mediasi  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  yaitu  pertama kebulatan  tekad  para  pihak  untuk  bercerai,  kedua  akumulasi  kekecewaan  salah satu pihak, ketiga tindakan yang di perbuat salah satu pihak tidak dapat di terima, keempat  para  pihak  atau  salah  satu  pihak  memiliki  pasangan  baru  (selingkuh), kelima  ketidak  hadiran  salah  satu  pihak,  dan  keenam  adanya  rasa  malu  untuk mengalah  dari  para  pihak.  Dengan  melihat  uraian  problem  selama  dalam  proses mediasi  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  maka  penulis  berpendapat  bahwa masalah  masalah  yang  menghambat  proses  mediasi  yaitu  para  pihak  itu  sendiri karena dengan  berdasarkan upaya pengadilan yang telah memberikan fasilitas ke kedua  belah  pihak  namun  tetap  saja  para  pihak  tetap  bersikeras  untuk  berpisah. Dan  tindakan  tindakan  yang  di  lakukan  pengadilan  khususnya    dalam menyukseskan  proses  mediasi  telah  sejalan  dengan  anjuran  aturan  perundang- undangan  dalam  hal  ini  Peraturan  Mahkama  Agung  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Kata kunci: Para pihak; Mediasi; Perceraian.

## Abstract
The main problem in this study is the mediation problem of divorce cases in the Sungguminasa  Religious  Court  per  period  January-December  2018.  As  the author's background by looking at the divorce rate in the religious court is quite high,  the  writer  conducts  research  with  sub-problems  namely  1.  How  is  the implementation of mediation in the court real religion? 2. How is the problem of mediation in a real religious court?  In this study the authors used a type of field research  with  qualitative  methods  with  normative  and  sociological  juridical research  approaches.  The  source  of  this  research  data  is  through  direct interviews with judges and through books, notes or archives, both published and not  publicly  published.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  how  the implementation  of  divorce  case  mediation  in  the  Sungguminasa  Religious  Court per  January-December  2018  period,  and  to  find  out  the  mediation  problem  of divorce cases in the Sungguminasa Religious Court per January-December 2018 period.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  process  of  mediation  in  the Sungguminasa  Religious  Court  has  proceeded  as  it  should  with  the  first  stage, namely  the  pre-mediation  stage,  the  second  stage  namely  the  stage  of  mediation implementation  and  the  third  stage,  namely  the  final  stage  of  mediation.  The problem found by the writer in divorce mediation at the Sungguminasa Religious Court  is  firstly  the  determination  of  the  parties  to  divorce,  secondly  the accumulation  of  disappointment  of  one  party,  thirdly the  actions  done  by  one  of the  parties  cannot  be  accepted,  all  four  parties  or  one  of  the  parties  have  new partner (cheating), the fifth absence of one party, and the sixth is a sense of shame to  succumb  from  the  parties.  By  looking  at  the  problem  description  during  the mediation  process  at  the  Sungguminasa  Religious  Court,  the  authors  argue  that the problem that hinders the mediation process is the parties themselves because based  on  court  efforts  that  have  provided  facilities  to  both  parties  but  still  the parties still insist to separate . And the actions taken by the court especially in the success  of the  mediation  process  have  been  in  line  with  the  recommendations  of the  legislation in  this  case  Supreme  Court  Regulation  No.  1  of  2016  concerning Mediation Procedures in the Court.
Keywords: Parties; Mediation; Divorce.

## I. Pendahuluan
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita  sebagai  suami  istri,  dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  (  rumah tangga )  yang bahagia dan kekal berdasarkan  ketuhanan yang maha esa. 1 Tujuan perkawinan  diantaranya:  memperoleh  ketenangan  hidup  yang  penuh  cinta  dan kasih  sayang  (sakinah  mawaddah  wa  rahmah),  sebagai  tujuan  pokok  utama. Tujuan  ini  dibantu  dengan  tujuan-tujuan  lain  seperti:  tujuan  reproduksi  (penerus
1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
generasi),  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis  (seks),  menjaga  kehormatan  dan ibadah. 2 Pada  dasarnya  perkawinan  di  lakukan  untuk  selama-lamanya  dengan akad  yang  kuat,  namun  dalam  keadaan  tertentu  terdapat  hal-hal  yang mempegaruhi  kehidupan  perkawinan  hingga  mengarah  pada  suatu  perceraian, namun hal ini dapat dilakukan dalam kondisi  yang  sangat terpaksa sebagai pintu darurat.
Perceraian  sudah  menjadi  masalah  yang  cukup  rumit,  lebih-lebih  pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban  yang modern, pergaulan  yang  bebas  dan  hal-hal  lain  yang  dapat  mempengaruhi  manusia. Sebagai  akibat  dari  perceraian menyebabkan  keadaan  yang  negative  bagi  suami istri,  anak-anak,  harta  kekayaan,  maupun  masyarakat  dimana  mereka  hidup. Dalam menyelesaikan pertikaian diantara  suami-istri, Islam memerintahkan agar kedua  belah  pihak  mengutus  dua  hakam  (juru  damai  atau  mediator) 3 ,  dengan maksud  untuk  mencari  jalan  keluar,  sebagaimana  firman  Allah  SWT.  Yang tersebut dalam QS Al-Nisa/4: 35 yang berbunyi:
ٱَف اَمِهِنۡيَب  َقاَقِش  ۡمُتۡفِخ  ۡنِإَو ٱ  هنِإ  ٓۗٓاَمُهَنۡيَب ُ هللَّٱ ِكِّفَىُي ا ٗحََٰل ۡصِإ ٓاَديِرُي نِإ ٓاَهِلۡهَأ  ۡهِّم ا ٗمَكَحَو ۦِهِلۡهَأ  ۡهِّم ا ٗمَكَح ْاىُثَعۡب َناَك َ هللَّ
ا ٗريِبَخ اًميِلَع
Terjemahannya:
“Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  maka kirimlah  seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari keluarga  perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada  suami-isteri  itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 4
Juru  damai  berfungsi  untuk  menengahi  persoalan  perceraian,  yang  bisa berasal  dari  pihak  keluarga,  ataupun  pihak  lain  yang  dianggap  lebih  bisa
2 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perkawinan  1  Dilengkapi  Perbandingan  UU  Negara Muslim Komtemporer ,Edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005) , h. 38.
3 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional , (Jakarta: Kencana,2011), Cet. Ke-1,h. 185.
4 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2010), h. 84.
mengatasi persoalan tersebut. Orang yang berwenang mengutus juru damai adalah kedua belah pihak dan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa mengangkat mediator adalah  suatu  kewajiban,  karena  pengangkatan  itu  bermaksud  mengurangi  dan mencegah terjadinya kedzaliman yang dilakukan oleh suami-istri. Hal itu menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi.
Secara  etimologi,  istilah  mediasi  berasal  dari  bahasa  latin, mediare yang berarti  berada  di  tengah.  Makna  ini  menunjukkan  pada  peran  yang  ditampilkan pihak  ketiga  sebagai  mediator  dalam  menjalankan  tugasnya  menengahi  dan menyelesaikan sengketa antara pihak. „berada di tengah” juga bermakna mediator harus  berada  pada  posisi  netral  dan  tidak  memihak  dalam  menyelesaikan sengketa.  Ia  harus  mampu  menjaga  kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan keparcayaan ( trust) dari para pihak yang bersengketa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai  penasihat. 5 Pengertian  mediasi  yang  diberikan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  mengandung  tiga  unsur  penting. Pertama, mediasi  merupakan  proses penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa  yang  terjadi  antar  dua  pihak  atau  lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal  dari  luar  pihak  yang  bersengketa. Ketiga, pihak  yang  terlibat  dalam penyelesaian  sengketa  tersebut  bertindak  sebagai  penasihat  dab  tidak  memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. 6
Pengertian  mediasi juga  di  jelaskan  dalam  PERMA  Nomor  1  tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  yang  berbunyi  “  Mediasi  adalah  cara
5 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 569.
6 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional , (Jakarta: Kencana,2011), Cet. Ke-1, h.3.
penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.
Mediasi  pada  dasarnya  adalah  negosiasi  yang  melibatkan  pihak  ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam  situasi  konflik  untuk  mengoordinasikan  aktivitas  mereka  sehingga  lebih efektif  dalam  proses  tawar-menawar  bila.  bila  tidak  ada  negosiasi  tidak  ada mediasi.
Dalam  mediasi,  penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa  lebih  banyak muncul  dari  keinginan  dan  inisiatif  para  pihak,  sehingga  mediator  berperan membantu  mereka  dalam  mencapai  kesepakatan-kesepakatan.  Dalam  membantu pihak  yang  bersengketa,  mediator  bersifat  imparsial  atau  tidak  memihak. Kedudukan  mediator  seperti  ini  amat  penting,  karena  akan  menumbuhkan kepercayaan  yang  memudahkan  mediator  melakukan  kegiatan  mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan. 7

## II. Pembahasan
1. Mediasi
Istilah  mediasi  berasal  dari  bahasa  latin, mediare yang  berarti  berada  di tengah.  Makna  ini  menunjukkan  pada  peran  yang  di  tampilakn  pihak  ketiga sebagai  mediator  dalam  menjalankan  tugasnya  menengahi  dan  menyelesaikan sengketa  antara  pihak.  „Berada  di  tengah‟  juga  bermakna  mediator  harus  berada pada  posisi  netral  dan  tidak  memihak  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Ia  harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga  menumbuhkan  kepercayaan  (trust)  dari  para  pihak  yang  bersengkata. 8
Penjelasan  mediasi  secara  kabahasan  ini  lebih  menekankan  pada  peran  orang
7 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional , (Jakarta: Kencana,2011), Cet. Ke-1, h.6.
8 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional , (Jakarta: Kencana,2011), Cet. Ke-1, h.2.
ketiga sebagai mediator atau penengah dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang berselisih.
Menurut  Garry  Goopaster,  mediasi  merupakan  proses  negosiasi pemecahan  masalah  dimana  pihak  luar  yang  tidak  memihak  ( imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan  perjanjian  yang  memuaskuan. 9 Dengan  kata  lain  Garry  Goopster memberikan  Penjelasan  Mediasi  adalah  suatu  proses  penyelesaian  sengketa dengan  cara  negosiasi  dimana  dihadirkannya  pihak    ketiga  yang  tidak  memihak untuk  melakukan  kerja  sama antara  pihak-pihak  yang  bersengketa  demi  mencari jalan  keluar  dari  permasalahannya,  sehingga  menuju  perjanjian atau  kesepakatan kedua belah pihak yang masing-masing memuaskan.
Sedangkan  menurut  Prof.  Dr.  Takdir  Rahmadi,  S.H.,  LL.M,  memberikan Pengertian  mediasi  sebagai  proses  penyelesaian  sengketa  antara  dua  pihak  atau lebih  melalui  perundingan  atau  cara  mufakat  dengan  bantuan  pihak  netral  yang tidak  memiliki  kewenangan  memutus. 10 Pihak  netral  yang  disebut  merupakan mediator  yang  memiliki  tugas  dengan  memeberikan  bantuan  prosedural  dan subtansial.  Dengan  demikian  mediasi  menurut  Prof.  Dr.  Takdir  Rahmadi,  S.H., LL.M,  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  perundingan  berdasarkan pendekatan mufakat dengan dibantu mediator yang netral serta tidak memiliki hak dalam memutuskan perselisihan, tetapi hanya  sekedar memberika bantuan dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.
Adapun dalam Peraturan Mahkama Agung  Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang selanjutnya di sebut PERMA. dalam pasal 1 ayat  1,  yaitu  “Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses
9 Gary  Goopster, Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  Pedoman  Negosiasi  dan  Penyelesaian Sengketa Melalaui Negosiasi , (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h.201.
10 Takdir Rahmadi, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.12
perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  di  bantu  oleh mediator”.
Sedangkan  dalam  hukum  islam  mendamaikan  pihak  yang  bersengketa  di kenal  dengan  sebutan shul .  Istilah shul di  temukan  di  literature  fiqih  yang berkaitan dengan persoalan transaksi, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan. Sulh adalah  suatu  proses  penyelesaian  sengketa  dimana  para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Al-Qur‟an dan Nabi  Muhammad  menganjurkan  pihak  yang  bersengketa  menempuh  jalur sulh dalam penyelesaian sengketa, baik didepan pengadilan maupun diluar pengadilan.
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi
Mediasi  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  alternatif  penyelesaian sengketa. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak dengan  melinatkan  pihak  ketiga  yang  netral  dan  imparsial.  Mediasi  dapat mengantarkan  para  pihak  pada  perwujudan  kesepakatan  damai  yang  permanen dan  lestari,  mengingat  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.
Penyelesaia  sengketa  melalui  jalur  mediasi  sangat  dirasakan  manfaatnya, karena  para  pihak  telah  mencapai  kesepakatan  yang  mengakhiri  persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun,  di  mana  para  pihak  belum  mencapai  kesepakatan,  sebenarnya  juga  telah dirasakan  manfaatnya.  Kesediaan  para  pihak  bertemu  dalam  proses  mediasi, paling  tidak  telah  mampu  mengklarifikasikan  akar  persengketaan  dan mempersempit  perselisihan  di  antara  mereka.  Hal  ini  menujukkan  adanya keinginan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa,  namun  mereka  belum menemukan  format  tepat  yang  dapat  disepakati  kedua  belah  pihak.  Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:
a. Mediasi  diharapkan  dapat  menyelesaikan  secara  cepat  dan  relatif  murah dibandingkan  dengan  membawa  perselisihan  tersebut  ke  pengadilan  atau lembaga arbitrase.
b. Mediasi  akan  memfokuskan  perhatian  para  pihak  pada  kepentingan  mereka secara  nyata  dan  pada  kebutuhan  emosi  atau  psikologis  mereka,  sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumannya.
c. Mediasi  memberikan  kesempatan  para  pihak  untuk  berpartisipasi  secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan permasalahan mereka.
d. Mediasi  memberikan  para  pihak  kemampuan  untuk  ikut  melakukan  kontrol terhadap proses dan hasilnya.
e. Mediasi  dapat  mengubah  hasil,  yang  dalam  legitasi  dan  arbitrase  sulit  di prediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
f. Mediasi  mampu  memberikan  hasil  yang  tahan  uji  dan  mampu  memberikan saling pengertian  yang lebih baik diantara para pihak yang salah bersengketa karna mereka sendiri yang memutuskan.
g. Mediasi  mampu  menghilangkan  konflik  yang  bisa  mengiringi  setiap  putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase. 11
Dalam  kaitannya  dengan  keuntungan  mediasi,  para  pihak  dapat mempertanyakan  pada  diri  mereka  masing-masing,  apakah  mereka  dapat  hidup dari  hasil  yang  dicapai  melalui  mediasi  (meskipun  mengecewakan  atau  lebih buruk  dari  pada  yang  diharapkan).  Bila  direnung  lebih  dalam,  bahwa  hasil kesepakatan  yang  diperoleh  melalui  jalur  mediasi  jauh  lebih  baik,  bila dibandingkan dengan para pihak terus menerus berada dalam persengketaan yang tidak  pernah  selesai,  meskipun  kesepakatan  tersebut  tidak  seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.
11 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional , (Jakarta: Kencana,2011), Cet. Ke-1, h.25-26.
3. Proses  Pelaksanaan  Mediasi  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama Sungguminasa.
Dalam Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  ini  memilik  tempat  istimewa  karena  proses  mediasi menjadi  satu  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  proses  berperkara  di  pengadilan, sehingga  hakim  dan  para  pihak  wajib mengikuti  prosedur  penyelesaian  sengketa melalui  mediasi,  apabila  para  pihak  melanggar  atau  tidak  menghadiri  mediasi terlebih  dahulu  maka  putusan  yang  di  hasilkan  batal  demi  hukum  dan  akan  di kenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi, hal ini sudah disebutkan dalam  pasal  22  ayat  1  dan  ayat  2  Peraturan  Mahkama  Agung  Nomor  1  Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Setiap  perkara  yang  di  tempuh  melalui  pengadilan  wajib  terlebih  dahulu mengikuti  proses  mediasi.    Adapun  proses  mediasi  yang  di  terapkan  dalam penyelesaian  sengketa  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  sebagai mana yang tertuang dalam Perma No. 1 tahun 2016 meliputi:
a. Tahap Pra Mediasi
Tahap pra mediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusn sejumlah langkah  dan  persiapan  sebelum  mediasi  benar-benar  dimulai.  Tahap  pra  mediasi merupakan tahap yang sangat penting karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan  informasi  awal  tentang  mediasi  mediasi,  mengkoordinasikan  pihak bertikai,  mewaspadai  perbedaan  budaya,  menentukan  siapa  yang  hadir, menentukan  tujuan  pertemuan,    menentukan  hakim  mediator  para  pihak  , mengarahkan para pihak membuat resume perkara, kesepakatan waktu dan tempat serta  menciptakan  rasa  aman  bagi  kedua  belah  pihak  untuk  bertemu  dan membicarakan perselisihan mereka.
b. Tahap Pelaksanaan Mediasi
Setelah  mediator  menyampaikan  para  pihak  untuk  membuat  resume perkara maka  selanjutnya  di  laksanakalah  mediasi  dengan  melakukan  pertemuan antara mediator dan kedua belah pihak untuk merundingkan pokok pokok masalah dengan  berdasarkan  resume  perkara  yang  telah  di  buat  sebelumnya  agar memudahkan proses pelaksanaan mediasi. Mediasi di laksanakan selama 30 hari, namun  atas  kesepakatan  kedua  belah  pihak  jangka  waktu  mediasi  boleh  di perpanjang dengan waktu 30 hari.
c. Tahap Akhir Mediasi
Pada  tahap  akhir  dari  proses  mediasi  akan  menghasilkan  dua kemungkinan,  yaitu  kesepakatan  perdamaian  atau  gagal  mencapai  kesepakatan perdamaian. bahwa jika hasil dari mediasi berujung pada kesepakatan perdamaian maka para pihak dengan bantu oleh mediator  wajib menyampaikan kehendaknya berdasrkan  kepentingan  mereka  dalam  bentuk  butir-butir  kesepakatan.  Hakim mediator menampung  kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkan dalam dokumen  kesepakatan.    Sementara  jika  mediasi  di  anggap  tidak  berhasil  maka mediator  menyampaikan  alasan  alasan  dari  ketidak  berhasilan  mediasi  kepada hakim.
4. Problematika  mediasi  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama Sungguminasa.
Dalam  pelaksanaan  mediasi  perceraian  terdapat  problem-problem  yang mengakibatkan mediasi tidak berhasil yang diantaranya:
a. Kebulatan tekat para pihak untuk bercerai
Sebelum  para  pihak  menempuh  proses  pengadilan  para  pihak  atau  salah satu pihak telah melakukan perundingan dengan keluarga dan atau orang-orang di sekitarnya yang bahkan telah di mediasi di lingkungan keluarga namun tetap saja tidak  berhasil.  Sehingga  hal  inilah  yang  sering  kali  menjadi  problem  yang  di hadapi mediator dalam mengupayakan perdamaian.
b. Akumulasi kekecewaan salah satu pihak
Konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak sudah terjadi berlarut-larut akibanya salah satu pihak kecewa atas konflik tersebut. Sehingga pada saat proses mediasi,  para  pihak  tidak  bisa  lagi  meredam  emosinya  dan  tidak  mau  lagi menerima  masukan-masukan  dari  mediator.  Bahkan  sering  terjadi  di  antara  para pihak atau salah satu pihak sudah tidak memberi maaf atas kejadian yang di alami tersebut dan sulit untuk rukun kembali.
c. Tindakan yang diperbuat salah satu pihak tidak bisa diterima
Atas  perbuatan  yang  di  lakukan  oleh  salah  satu  pihak  tidak  bisa  diterma lagi, sehingga dalam proses mediasi tidak adalagi proses tawar menawar yang bisa di  tempuh  oleh  mediator.  Misalnya  seorang  istri  yang  di  pukul  oleh  suaminya yang menurut istrinya itu adalah perbuatan  yang sangat tidak pantas karena sang istri menganggap hal itu baru pertamakali di rasakan semasa hidupnya.
d. Para pihak atau salah satu pihak memiliki pasangan baru (selingkuh)
Misalnya  salah  satu  pihak  memiliki  wanita  idaman  lain  ataupun  pria idaman  lain  yang  dimana    salah  satu  pihak  merasa  didustai  atas  hubungan  gelap tersebut  sehingga  mengakibatkan  kekecewaan  yang  sangat  mendalam.  Maka  hal tersebut  dapat  menjadi  hal  penghalang  dalam  menyukseskan  mediasi  dan  akan lebih  mempersulit  untuk  mengembalikkan  kepercayaan  pihak  yang  di  bohongi seperti sedia kala.
e. Ketidak hadiran salah satu pihak
Kehadiran  para  pihak  yang  berperkara  sangatlah  penting  dalam  proses mediasi, karena proses mediasi tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa kehadiran dari para pihak. Dalam kenyataannya salah satu pihak  terkadang tidak hadir pada saat  proses  mediasi,  meskipun  sebelumnya  pihak  pengadilan  telah  melakukan upaya  pemangilan  untuk  hadir  mediasi.  Dengan  tidak  hadirnya  salah  satu  pihak maka proses mediasi tidak bisa d lanjutkan lagi.
f. Adanya rasa malu untuk mengalah dari para pihak
Besarnya  rasa  gengsi  oleh  para  pihak  yang  berperkara  dengan menganggap  bahwa  ketika  perkara  mereka  telah  di  pengadilankan  maka  mereka atau salah satu pihak merasa malu untuk berdamai lagi, akibatnya para pihak yang berperkara masing-masing telah ego untuk bercerai saja. Sehingga hal tersebutlah yang cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak demi  menuju  kesuksesan  mediasi  dan  bahkan  mengakibatkan  proses  mediasi gagal.
Dengan  melihat  uraian  problem  selama  dalam  proses  mediasi  di Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dapat diketahui bahwa masalah masalah yang  menghambat  proses  mediasi  yaitu  para  pihak  itu  sendiri  karena  dengan berdasarkan  upaya  pengadilan  yang  telah  memberikan  fasilitas  ke  kedua  belah pihak namun tetap saja para pihak tetap bersikeras untuk berpisah. Dan tindakan tindakan  yang  di  lakukan  pengadilan  khususnya    dalam  menyukseskan  proses mediasi  telah  sejalan  dengan  anjuran  aturan  perundang-undangan  dalam  hal  ini Peraturan  Mahkama  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.

## III. Penutup
Berdasaarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilana Agama Sungguminasa telah berjalan sesuai dengan Perma No.  1  Tahun  2016  sebagai  mana  dalam  perma  terdapat  tiga  tahap  dalam  proses mediasi  yaitu  tahap  pra  mediasi,  tahap  pelaksanaan  mediasi  dan  tahap  akhir mediasi. Adapun problematikan dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan  Agama  Sungguminasa  yaitu  kebulatan  tekad  para  pihak  untuk bercerai,  akumulasi  kekecewaan  salah  satu  pihak,  tindakan  yang  di  perbuat  dari salah  satun  pihak  tidak  bisa  diterima,  para  pihak  atau  salah  satu  pihak  memiliki pasangan  baru  (selingkuh),  ketidak  hadiran  salah  satu  pihak,  serta  adanya  rasa malu untuk mengalah dari para pihak.

## Daftar Pustaka
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
Nasution,  Khoiruddin, Hukum  Perkawinan  1  Dilengkapi  Perbandingan  UU Negara  Muslim  Komtemporer ,Edisi  revisi,  Yogyakarta:  ACAdeMIA  & TAZZAFA, 2005.
Abbas,  Syahriza, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum Nasional , Jakarta: Kencana,2011.
Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  Tajwid  dan  Terjemah Bandung:  CV  Penerbit Diponegoro,2010.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. Goopster,  Gary, Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  Pedoman  Negosiasi  dan Penyelesaian Sengketa Melalaui Negosiasi , Jakarta: ELIPS Project, 1993. Rahmadi,  Takdir, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat,
Jakarta:  Rajawali  Pers,  2011 .