## DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT MISKIN KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT

## Oleh:
Rini Idayanti IAIN Bone
riniidayanti02@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi penyaluran zakat fitrah  terhadap  masyarakat  miskin  dan  untuk  mengetahui  tingkat pemerataan  distribusi  zakat  fitrah  di  Kecamatan Tanete  Riattang Barat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data yang  diperlukan  didukung  dengan  metode  observasi,  dokumentasi dan sumber data yang diperlukan berupa data sekunder dalam bentuk tahunan  kemudian  diolah  menggunakan  Analisis  Deskriptif  serta Kurva Lorenz dan  Kofisien  Gini  untuk  mengetahui  seberapa  besar tingkat  pemerataan  pendapatan  ditribusi  zakat  fitrah  di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Hasil perhitungan Kofisien Gini dan Kurva Lorenz menunjukkan angka rata-rata dengan angka 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa angka kofisien gini 0,1 < 0,3 yang artinya  distribusi  merata  bagus.  Dengan  demikian  distribusi pendapatan zakat di kecamatan Tanete Riattang Barat yang terdapat 8  (delapan)  kelurahan  sudah  terdistribusi  merata,  jadi  pengelolaan zakat  fitrah  tahun  2014-2016  di  Kecamatan  Tanete  Rittang  Barat Kabupaten  Bone  tersebut  selama  ini  tidak  terjadi  ketimpangan pendapatan pada distribusinya zakat fitrah.
Kata Kunci: Zakat Fitrah, Distribusi, Pendapatan.

## PENDAHULUAN
Pada zaman modern banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidak merataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin  kaya  dan  tidak  sedikit  pula  orang-orang  miskin  yang  semakin  miskin terpuruk dengan kemiskinanya. Dan apabila kita berbicara tentang ekonomi Islam maka akan tidak lepas dari masalah zakat. Baik zakat secara global ataupun zakat
secra  spesifiknya.  Secara  demografis  dan  kultural,  bangsa  Indonesia  khususnya masyarakat  muslim  Indonesia,  sebenarnya  memiliki  potensi  strategis  yang  layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan yaitu dengan zakat, infak dan sedekah (ZIS) 1
Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, zakat dalam Islam terdapat di  dalam  rukun  Islam  yang  ketiga  setelah  syahadat  dan  shalat.  Perintah  zakat hampir  banyak  disandingkan  dengan  perintah  shalat  dalam  Al-Quran  seperti “ dirikan  shalat  dan  tunaikan  zakat” .  Oleh  sebabnya  zakat  selain  memiliki  unsur kewajiban dalam mengeleuarkan bagi seorang muslim juga memiliki fungsi lain.
Salah  satu  fungsi  zakat  dalam  islam selain  menjadi  gerakan  spiritual  yang diperintahkan  oleh  Allah  SWT,  juga  menjadi  fungsi  ekonomi.  Fungsi ekonomi terlihat dari segi mustahik menerima zakat maka akan menambah dari sisi khas atau aktiva  rumah  tangga,  selain  rumah  tangga  memiliki  pendapatan  dari  zakat  maka setiap rumah tangga akan meningkatkan daya beli ( purchase power). Selain itu tujuan pemberin  zakat  terhadap  mustahik  dimulai  akan  memperkecil gap (jurang) kemiskinan antara yang kaya dengan yang miskin, apabila jurang ini semakin kecil otomatis kesejahteraan yang dialami oleh suatu Negara akan meningkat. 2
Secara  filosofis sosial,  zakat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial, dan dilihat  dari  segi  kebijaksanaan  dan  strategi  pembangunan,  yang  berhubungan distribusi  pendapatan  masyarakat,  pemerataan  kegiatan  pembangunan,  atau pemberantasan  kemiskinan. 3 Zakat  dapat  menganggulangi  berbagai  bencana  dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusian, orang yang berada menolong orang
1 Hendra  Maulana,  “Analisa  Distribusi  Zakat  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Muastahik  (Studi  Pada BAZ  Kota  Bekasi)” , Konsentrasi  Perbankan  Syariah  Program    Studi  Muamalat  (Ekonomi  Islam  Fakultas  Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayahtullah, Jakarta, hal. 8
2 Ar Royyan Ramly Dan Ikhsan Fajri, Peran Baitulmaal Dalam Pendayagunaaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat, Dosen Fakultas Syariah Dan Dakwah Universistas Serambi Mekkah, Aceh, h. 2
3 Refky Fielnanda, "Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)." Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 3.1 (2018): 57-67.
yang  tidak  punya,  yang  kuat  membantu  yang  lemah,  orang  miskin  dan  ibn  sabil, memperkecil perbedaan antara si kaya dan si miskin. 4
Zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dengan si miskin. Zakat juga sebagai rukun Islam yang memiliki implikasi individu dan sosial. Untuk  itu,  sudah  saatnya  zakat  tidak  semata  dilihat  dari  gugurnya  kewajiban seorang  muslim  yang  berkewajiban  mengeluarkan  zakat,  tetapi  juga  harus  dilihat sejauh  mana  dampak  sosial  yang  ditimbulkan  dari  pelaksanaan  kewajiban  zakat tersebut bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. 5
Dalam  Islam  kebijakan  fiskal  bertujuan  untuk  menciptakan  masyarakat yang  didasarkan  pada  keseimbangan  distribusi  kekayaan  dengan  menempatkan nilai-nilai  material  dan  spiritual  secara  seimbang,  Dimana  dalam  ekonomi  islam, pemerintah  harus  memungut  zakat  dari  setiap  Muslim  yang  memiliki  kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab) dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu.
Dimana  hal  pertama  dalam  langkah  pendistribusian  zakat  adalah  dengan menggunakan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendiatribusiannya  untuk  di  wilayah  lain,  hal  ini  lebih  dikenal  dengan  sebutan “ centralistic” atau  yang  berhubungan  dengan  lingkungan  sekitar.  Setiap  gabungan desa yang bersebelahan dengan wilayah pusar harus diutamakan dibanding daerah lain  yang  juga  terdapat  cabang dari  lembaga  tersebut.  Kelebihan  sistem centralistic dalam  pengalokasian  zakat  memudahkan  pendistribusiannya  kesetiap  propinsi. Hampir di setiap Negara Islam melalui pengalokasian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencangkup banyak daerah. 6
Sedangkan  kelebihan  yang  ada  pada  lembaga  cabang  di  setiap  daerah, dikembalikan pendistribusiannya kepada lembaga pusat agar lebih dapat membantu daerah  lain  yang  hanya  mengumpulkan  zakat  dalam  skala  kecil.  Dimana  daerah
4 Nuruddin Mhd.Ali, Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal , h. 153
5 Ar Royyan Ramly Dan Ikhsan Fajri, Peran Baitulmaal Dalam Pendayagunaaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat, h. 11
6 Yusuf Qardhawi, Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, (Cet 1; Jakarta:  Dear El-Syoruk, 2005), h.139
tersebut  mungkin  lemah  dalam  pendanaan  akibat  sedikitnya  zakat  yang  ada.dan, disana bisa jadi lebih banyak fakir miskin yang lebih membutuhkan. Sehingga, di sana  pun  bisa  dilaksanakan  proyek  pengentasan  kemiskinan  melalui  penerimaan zakat. Inilah arahan yang di berikan Islam dalam mengalokasikan zakat .dan ini pun merupakan pollecy yang bijaksana lagi adil. 7
Sebagaimana pula dijelaskan dalam hadits Mu’adz yang merupakan hadits shahih bahwa Rasulullah Saw mengutusnya ke Yaman dan memerintahkanya untuk mengambil  zakat  dari  orang  kaya  yang  ada  di  antara  mereka,  kemudian menyerakannya kepada orang fakir miskin yang ada di antara mereka. 8 Imam Malik juga mengatakan :”Tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat di wilayah lain di luar dari wilayah dimana zakat dikumpulkan kecuali apabila dalam wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang sangat membutuhkannya.maka dengan pengecualian ini,  seorang  pemimpin  barulah  boleh  mendistribusikannya  ke  wilayah  tersebut setelah pengamatan lebih lanjut dan juga ijtihadnya akan masalah ini.” 9
Kabupaten Bone merupakan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki 27 kecematan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian hanya  di  Kec.Tanete  Riattang  Barat  yang  terdiri  dari  delapan  kelurahan,  dimana data  dana  zakat  (zakat  fitrah)  yang  di  input  oleh  unit  pengumpul  zakat  Kantor Kementrian  Agama  Kabupaten  Bone  pada  tahun  2016  diKec.  Tanete  Riattang Barat  sebanyak  Rp.  626.190.000  dengan  jumlah  muzakki  sebanyak  20,873  jiwa, serta jumlah mustahik 1.860 jiwa.
Berdasarkan    hal  tersebut,  peneliti  dapat  menaganalisa  bahwa  dalam pendistribusian zakat bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima zakat adalah orang yang berhak untuk menerima zakat, sehingga zakat yang di distribusikan merata disetiap daerah khususnya di kec. Tanate riattang
7 Yusuf Qardhawi, Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, h. 140
8 Yusuf Qardhawi, Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, h. 142
9 Yusuf Qardhawi, Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, h. 147
barat dengan analisa melihat kurva lorenz, dan seberapa besar tingkat pemerataan distribusi zakat (zakat fitrah) tersebut yang diukur menggunakan koefisien gini.

## PENGERTIAN  ZAKAT  FITRAH  DAN  DASAR  HUKUM  ZAKAT FITRAH.
Zakat  fitrah  adalah  zakat  pribadi yang  diwajibkan  atas diri  setiap  Muslim yang memiliki syarat-syarat yang diterapkan yang ditunaikan pada bulan ramadhan sampai menjelang shalat sunnah idul fitri.
Zakat  fitrah  adalah  zakat  yang  diwajibkan  pada  akhir  puasa  ramadhan. Zakat badan yang disebut juga zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah  menurut syara’ adalah  zakat  yang  dikeluarkan  oleh  muslim  dari  sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal  kekurangan  yang  terdapat  pada  puasanya  seperti  perkataan kotor  dan perbuatan yang tidak ada gunanya. 10
Zakat  fitrah  mulai  diwajibkan  pada  bulan  sya’ban  tahun  kedua  hijriyah, yaitu tahun yang diwajibkan puasa Ramadhan. Zakat firtah bertujuan orang yang berpuasa  dari  ucapan  kotor  dan  perbuatan  yang  tidak  berguna,  dan  memberi makan orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya idul Fitri. Adapun salah satu hadits Shahih, sebagai berikut : 11
ِﻣ ﺎًﻋ ﺎَﺻ ْوَأ ٍﺮَﻤَﺗ  ْﻦِﻣ ﺎًﻋ ﺎَﺻ ِﺮْﻄِﻔْﻟا َةﺎَﻛَز  َﻢﱠﻠَﺳ َو ِﮫْﯿَﻠَﻋ  ُﷲ ﻰَﻠَﺻ ِﷲ ُل ْﻮُﺳ َر  َض َﺮَﻓ ﱢﻞُﻛ ﻰَﻠَﻋ ٍﺮْﯿِﻌَﺷ  ْﻦ
َﻦْﯿِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا  َﻦِﻣ ﻲَﺸْﻧُأ  ْوَأ ٍﺮَﻛ َذ ٍﺪْﺒَﻋ ْوَأ ﱟﺮُﺣ
“Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah (dari bulan Ramadhan) satu sha’ kurma  atau  satu  sha’ gandum  kepada  setiap  orang  yang  merdeka  atau  hamba (budak),  laki-laki, atau  perempuan  dari  kaum  muslimin.“  (HR  Bukhari  dan Muslim)
10 Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab Zakat Bab Zakat Fitrah, Jilid 2 , (Lebanon: Dar al-Fikr , 1995), h. 27
11 Kurnia & A. Hidayar, Panduan Zakat Pintar : Harta Berkah, Pahala Bertambah Pluss Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat , h. 342-344
Pada  prinsipnya  seperti  defInisi  di  atas,  wajib  bagi  tiap  kaum  muslimin untuk  mengeluarkan zakat  fitrah  untuk  dirinya,  keluarganya, dan  orang  lain  yang menjadi tanggungannya, baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita.

## KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH
Mayoritas  ulama  dari  kalangan  Syafi’iyah,  Malikiyah  dan  Hanabilah menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan pada segenap muslim, laki- laki  dan  perempuan,  anak  kecil  dan  dewasa, yang  memiliki  kelebihan  untuk keperluan  konsumsi  lebaran  keluarganya,  baik  kepentingan  konsumsi  makan, membeli  pakaian,  gaji  membantu  rumah  tangga  maupun  untuk  keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan. Ringkasanya, syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat: 12
a. Individu  yang  mempunyai  kelebihan  makanan  atau  hartanya  dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
b. Anak  yang  lahir  sebelum  matahari  jatuh  pada  akhir  bulan  Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
c. Memeluk  Islam sebelum  terbenam  matahari  pada  akhir  bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.
d. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

## PENDISTRIBUSIAN YANG MERATA
Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di anatra  semua  golongan  yang  telah  Allah  tetapkan  sebagai  penerima  zakat,  juga keadilan bagi setiap golongan si penerima zakat.yang kami maksudkan adil disini bukanlah  ukuran  yang  sama  dalam  pembagian  zakat  di  setiap  golongan
12 Kurnia & A. Hidayar, Panduan Zakat Pintar : Harta Berkah, Pahala Bertambah Pluss Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat , h. 345-346
penerimanya,  ataupun  disetiap  individunya.  Sebagaiman  yang  dikatakan  Imam Syafi’I; yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing- masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. Dalam pendistribusian kepada golongan individu penerima zakat adalah sebagai berikut: 13
a. Bila  zakat  yang  dihasilkan  banyak,  seyogiyanya  setiap  golongan mendapatkan  bagiannya  sesuai  dengan  kebutuhan  masing-masing. Tidak  diperbolehkan  untuk  mengharamkan  satu  golongan  tertentu untuk  tidak  mendapatkan  bagiannya,  khususnya  apabila  didapati golongan tersebut  sangat  membutuhkannya.  Merupakan  tanggung jawab  pemimpin  dalam  mengumpulkan  dan  mendistribusikannya dengan baik kepada setiap penerima zakat.
b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah  ditetapkan.  Tidak  menjadi  satu ketentuan  untuk  menyamkan kadardan bagian zakat yang sama pada setiap golongan. Namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan. bisa jadi dalam satu daerah terdapat seribu fakir miskin, tetapi tidak ditemukan di dalam gharimin (orang yang berhutang demi kebaikan) ataupun ibnu sabil  kecuali  sepuluh  orang  saja.  Malik  dan  Ibnu  Shihab  bahwasanya pendistribusian zakat tergantung pada jumlah dan kebutuhannya karena satu golongan yang memiliki jumlah yang banyak dan juga kebutuhan yang  mendesak  mendapatkan  pembagian  yang  lebih  banyak diungkapkan oleh ulama Syaf’iyah.
c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian akat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada  pada  golongan  tersebut  memerlukan  penanganan  secara  khusus. Sebagaimana pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima zakat  tidak  selamanya  haruus  sama  kadarnya  di  antara  individu  yang
13 Yusuf Qardhawi, Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, (Cet 1; Jakarta:  Dear El-Syoruk, 2005), h.148-151
menerima.  Namun  diperbolehkan  untuk  melebihkan  bagian  kepada beberapa  individu  sesuai  dengan  kebutuhannya,  karena  sesungguhnya kebutuhan  yang  ada  pada  setiap  individu  berbeda  satu  dengan  yang lainnya.akan  tetapi  hal  penting  dari  semua  ini  adalah  dengan menjadikan  kelebihkan  tersebut  apabila  memang  dilakukan  karena adanya kepeningan dan kebutuhan yang jelas dan bukan karena nafsu. Juga dengan tidak merugikan individu lainnya dari setiap golongan yang ada.
d. Menjadikan  golongan  fakir  miskin  sebagai  golongan  pertama  yang menerima  zakat,  karena  memenuhi  kebutuhan  mereka  dan membuatnya  tidak  bergantung  kepada  orang  lain  adalah  maksud  dan tujuan diwajibkannya zakat bahwa Rasulullah Saw tidak menyebutkan golongan penerima zakatnya selain fakir miskin dalam pembicaraanya dengan Mu’adz; mengambil zakat dari orang kaya yang ada diantara mereka dan kemudian merehkannya kepada orang fakir yang ada diantara mereka.
e. Seyogiyanya  mengambil  pendapat  Imam  syafi’I  dalam  menetukan bagian  maksimal  untuk  diberikan  kepada  petugas  zakat,  baik  yang bertugas  dalam  mengumpulkan  maupun  yang  mendistribusikannya. Imam Syafi’I telah menentukannya dengan ukuran harga atau gaji yang diambil  dari  hasil  zakat  dan  tidak  boleh  untuk  mengambil  lebih  dari ukuran yang telah ditetapkan.

## KAIDAH PENYALURAN ZAKAT
Bagi  pihak-pihak  yang  telah  ditunjuk  dan  memiliki  kewenangan  dalam pengelolaan zakat (BAZNAS; LAZ; BAZIS; Amil Zakat; dan lain-lain), hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah berikut:
Allah  SWT  telah  menetukan  mustahiq  zakat  di  dalam  firman-Nya  dalam surah  At-Taubah  ayat  60.  Atas  dasar  ini  pengelola  zakat  tidak  diperkenankan menyalurkan  hasil  pemungutan  zakat  kepada  pihak  lain  di  luar  mustahiq  yang
delapan  di  atas.  Dimana  terdapat  sebuah  kaidah  umum,  bahwa  pengelola  zakat dalam melakukan pengalokasian, mereka harus mempertimbangkan kemaslahatan umat islam semampunya. 14
Para  ulama  fikih  telah  membuat beberapa  kaidah  yang  dapat  membantu pengelola zakat dalam menyalurkan zakat, diantaranya adalah sebagai berikut: 15
a. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan
Sebagaiman  ulama  fikih  berpendapat  bahwa  pengalokasian  zakat  kepada mustahiq  yang  delapan  haruslah  berdasarkan  tingkat  kecukupan  dan keperluannya  masing-masing.  Dengan  menerapkan  kaidah  ini,  maka  akan terdapat  surplus  pada  harta  zakat,  seperti  yang  terjadi  pada  masa pemerintahan Umar Bin Khathab, Ustman Bin Affan, dan Umar Bin Abdul Aziz.  Jika  hal  itu terjadi  maka  didistribusikan  kembali,  sehingga  dapat mewujudkan  kemslahatan  kaum  muslimin  seluruhnya.  Atau,  mungkin  juga akan mengalami defisit (kekurangan), dimana pada saat itu, pengelola boleh menarik pungutuan tambahan dari orang-orang yang dengan syarat tertentu sebegai berikut:
1. Kebutuhan yang sangat mendesak di samping tidak adanya sumber lain.
2. Mendistribusikan pungutan tambahan tersebut dengan cara yang adil.
3. Harus disalurkan demi kemaslahatan umat islam
4. Mendaptkan restu dari tokoh-tokoh masyarakat islam.
b. Berdasarkan harta yang terkumpiul
Sebagian  ulam  fikih  berpendapat,  harta  zakat  yang  terkumpul  itu dialokasikan kepada mustahiq yang delapan sesuai dengan kondisi masing- masing.  Kaidah  ini  akan  mengakibatkan  masing-masing  mustahiq  tidak menerima  zakat  yang  dapat  mencukupi  kebutuhannya  dan  menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan mustahiq mana saja yang
14 Hikmat Kurnia & A. Hidayar, Panduan Zakat Pintar : Harta Berkah, Pahala Bertambah Pluss Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat , (Cet.1; Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 158
15 Hikmat Kurnia & A. Hidayar, Panduan Zakat Pintar : Harta Berkah, Pahala Bertambah Pluss Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat , h.158-160
lebih berhak daripada yang lain. Setiap  kaidah yang disimpulan dari sumber syari’at Islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapatan yang stabil.
c. Penentuan volume yang diterima mustahik
Dalam masalah ini, terdapat beberapa pendapat ulama fikih sebagai berikut:
1. Untuk  masing-masing  golongaan  mustahiq  zakat  dialokasikan  sebesar seperdelapan (1/8 atau 12,5%) dari total harta zakat yang terkumpul. Jika dana  yang  telah  dialokasikan  bagi  suatu  golongan  itu  tidak  mencukupi, maka  dapat  diambil  dari  sisa  dana  yang  dialokasikan  untuk  golongan mustahiq lain. Apabila tidak ada juga, maka diambil dari sumber lain kas Negara  atau  dengan  cara  mewajibkan pajak  baru  untuk  menutupi kekurangan  itu  atas  mereka  yang  kaya  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang telah ditetapkan dalam syari’at Islam.
2. Bagi  setiap  golongan  mustahiq  zakat  dialokasikan  dana  sesuai  dengan kebutuhannya tanpa terikat dengan seper delapannya. Apabila harta zakat yang terkumpul itu tidak, maka diambil dari sumber lain dari kas Negara atau dengan cara mewajibkan pungutan baru atas harta orang-orang kaya untuk  menutupi  kekurangan  itu  dengan  syarat-syarat  yang  telah ditentukan oleh syari’at Islam.

## MEMBANGUN  KEPERCAYAAN  ANTARA  PEMBERI  DAN PENERIMA ZAKAT
Dalam pemberian zakat yaitu tidak memberikan kepada setiap orang yang memintanya atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang fakir miskin, ataupun  setiap  orang  yang  mengaku  ia  adalah  gharim (yang  berhutang  demi kebaikan),  Ibnu  Sabil  ataupun  orang  yang  sedang  berjuang  di  jalan  Allah.  Zakat baru  bisa  diberikan  setelah  adanya  keyakinan  dan  juga  kepercayaan  bahwa  si penerima  orang  yang  berhak  dengan  cara  mengetahui  atau  menanyakan  hal tersebut  kepada  orang-orang  yang  adil  yang  tinggal  di  lingkungan  sekitarnya, ataupun yeng mengetahui keadaan yang sebenarnya dan tidak diragukan lagi bahwa
masyarakat desa ataupun kota mengetahui orang-orang yang membutuhkan zakat tersebut yang tinggal diantara mereka dan juga mengetahui sejauh mana kefakiran seseorang termasuk kebohongan dan tipu dayanya kepada orang lain. 16
Salah satu hadits Rasulullah Saw yang dapat mengamati orang-orang yang akan  menerima  zakat  adalah  hadits  Qubaishah  bin  Mukhariq  yang  diriwayatkan oleh Ahman dan Muslim dalam kita Shahhihnya. Di dalamnya  terdapat pernyataan bahwa seseorang tidak berhak menerima zakat kecuali ia mengalami satu dari ketiga hal berikut: 17
a. Seseorang yang mempunyai tanggungan  maka ia boleh menerima zakat sehingga  ia  bisa  mandiri  dan  juga  berhenti  dari  meminta-minta  akan bantuan orang lain.
b. Seseorang  ditimpa  bencana  besar  yang  menghabiskan  harta  bendanya, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.
c. Seseorang yang miskin dan hal ini dipertegas oleh pernyataan tiga orang dari kaumnya menyatakan orang ini memang miskin. Dengan ini maka ia diperbolehkan menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.

## PEMBAHASAN
Untuk  menganalisi  pemerataan  distribusi  zakat  dalam  penelitian  ini,  maka perlu adanya data skunder yang sudah diolah oleh yang bersangkutan. Maka dalam penelitian ini diperlukan data dari jumlah penduduk, jumlah mustahik dan muzakki serta jumlah masyarakat miskin dan jumlah zakat fitrah yang terdistribusi.

## 1. Penduduk Kecamatan Tanete Riattang Barat
Kesejahteraan  penduduk  merupakan  sasaran  utama  dari pembangunan  sebagaimana  tertuang  dalam  GBHN.  Pembangunan  yang
16 Yusuf Qardhawi, Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, h. 152
17 Yusuf Qardhawi, Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, h. 152-153
dilaksanakan adalah dalam  rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah telah melaksanakan berbagai  usaha  dalam  rangka  memecahkan  masalah  kependudukan  seperti Program Keluarga Berencana yang terbukti dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. 18
Jumlah  penduduk  Kecematan  Tanete  Riattang  Barat  Tahun  2014 sebanyak  607.192  jiwa,  dengan jumlah  jenis  kelamin  laki-laki  sebanyak 308.384 jiwa dan perempuan sebanyak 298.808 jiwa, kemudian naik menjadi 608.846  jiwa  pada  tahun  2015  yang  terdiri  dari  jumlah  laki-laki  sebanyak 308.583 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 300.264 jiwa, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kecamatan Tanete Riattang Barat sebanyak 605.358 jiwa, dengan jumlah laki-laki 310.132 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 295.226 jiwa.

## Tabel Masyarakat Miskin dirinci Menurut Kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Tahun 2014-2016
No
Kelurahan 2014 2015
2016
(1) (2) (3) (4) (5)
001 Macege 275 275
229
002 Jeppe'e
137 137 117 003 Majang 293 293 289 004 Macanang 248 248 164 005 Bulu Tempe 240 240 240 006 Mattirowalie 276 276 276 007 Polewali 201 201 201 008 Watang Palakka 192
192 187
Jumlah 1.862 1.862
1.703
Sumber : 8 (delapan) Kantor Kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang Barat.
18 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, Penduduk Dan Ketenagakerjaan, Catalog Bps. (Cv 21 COM,1012), h.41

## Tabel Jumlah Mustahik di Kecamatan Tanete Riattang Barat
No Tahun Jumlah Mustahik
(1) (2) (3) 1. 2014 2.484 Jiwa 2. 2015
2.284 Jiwa
3. 2016
1.860 Jiwa
Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanete Riattang Barat.

## Tabel Jumlah Muzakki di Kecamatan Tanete Riattang Barat
No Kode Kelurahan Tahun 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) 001 Macege 2.834 3.968
3.750
002 Jeppe'e 4.567 3.389
3.250 003 Majang
3.046 3.254 3.500 004 Macanang 3.700 3.800 3,425 005 Bulu Tempe 3.028 3.340 2.654 006 Mattirowalie
2.056 1.781 1.894 007 Polewali
935 1.200 1.050
008 Watang Palakka 1.350 1.549 1.350
Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanete Riattang Barat
Tabel

## Jumlah Dana Zakat Fitrah di Kecamatan Tanete Riattang Barat
No Tahun Jumlah  Dana Zakat (1) (2) (3) 1. 2014 559.416.000 2. 2015 567.977.000 3. 2016 626.190.000
Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanete Riattang Barat.
Tabel
Jumlah Distribusi Zakat Fitrah Pada Fakir Miskin, Amil, dan Asnaf Lainya di Kecamatan Tante Riattang Barat Kabupaten Bone pada Tahun 2014-2016
No. Kode
Mustahik Tahun
2014 2015
2016
(1) (2) (3)
(4) (5)
1. Fakir  Miskin 396.032.600 402.058.000 429.220.000 2. Amil 150.983.400 88.218.700 176.106.000 3. Asnaf Lainya 12.400.000 77.700.300 20.862.000 Jumlah
559.416.000 567.977.000 656.190.000
Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanete Riattang Barat

## ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH
1. Kurva Lorenz

## Gambar Kurva Lorenz  Distribusi Zakat Fitrah Pada 2014
Pada  Gambar di  atas  analisis  statistik  pendapatan  zakat digambarkan  dalam  bentuk  yang  dinamakan  kurva  Lorenz.  Sumbu horizontal  merupakan  persentase  yang  berakumulasi  samapai  dengan
maksimum  100.  Sumbu  vertical  merupakan  persentase  yang  berakumulasi sampai dengan maksimum 100. Garis diagonal merupakan garis pemerataan yang  menggambarkan  samanya  persentase  jumlah  penduduk  dan jumlah pendapatan  zakat  yang  diterima,  dalam  ini  jumlah  masyarakat  miskin  dan jumlah  pendapatan  zakat  fitrah,  dimana  jika  10%  kelompok  masyarakat pendapatan terendah maka akan menerima 10% dari total pendapatan dan 20%  kelompok  pendapatan  seharusnya  menerima  20%  dari  total pendapatan.  10%  kelompok  pendapatan  teratas  juga  akan  menerima  10% dari total pendpatan, sehingga disebut garis pemerataan sempurna.
Kurva  Lorenz  yang  ditunjukan  dengan  garis  lengkung  yang merupakan garis kedenrungan distribusi merata yang berarti bahwa semakin jauh kurva dari kemerataan sempurna maka dapat dikatankkan semakin tidak merata distribusi zakat fitrah, dan sebaliknya jika kurva Lorenz mendekkati garis kemerataan maka distribusi zakat dapat dikatakan semakin merata.
Dengan  demikian  hasil  kurva  diatas  garis  lengkungnya  lebih mendekati  garis  kemerataan  sempurna  yang  berarti  bahwa  distribusi  zakat fitrah  pada  tahun  2014  yang  ada  di  kecamatan  Tanete  Riattang  Barat dikatakan  sudah  terdistribusi  merata.  Hal  tersebut  berati  distribusi  zakat fitrah sudah terealisasi dengan baik di kecamatan tersebut dan sesuai dengan perhitungan  kofisien  gini  yang  dihasilkan  0,1  perhitungan  kofisien  gini terdapat pada lampiran 3 distribusi zakat fitrah tahun 2014.

## Gambar 2
Kurva Lorenz  Distribusi Zakat Fitrah Pada 2015
Pada  Gambar di  atas  analisis  statistik  pendapatan  zakat digambarkan  dalam  bentuk  yang  dinamakan  kurva  Lorenz.  Sumbu horizontal  merupakan  persentase  yang  berakumulasi  samapai  dengan maksimum  100.  Sumbu  vertical  merupakan  persentase  yang berakumulasi sampai dengan maksimum 100. Garis diagonal merupakan garis pemerataan yang  menggambarkan  samanya  persentase  jumlah  penduduk  dan  jumlah pendapatan  zakat  yang  diterima,  dalam  ini  jumlah  masyarakat  miskin  dan jumlah  pendapatan  zakat  fitrah,  dimana  jika  10%  kelompok  masyarakat pendapatan terendah maka akan menerima 10% dari total pendapatan dan 20%  kelompok  pendapatan  seharusnya  menerima  20%  dari  total pendapatan.  10%  kelompok  pendapatan  teratas  juga  akan  menerima  10% dari total pendpatan, sehingga disebut garis pemerataan sempurna.
Kurva  Lorenz  yang  ditunjukan  dengan  garis  lengkung  yang merupakan garis kedenrungan distribusi merata yang berarti bahwa semakin jauh kurva dari kemerataan sempurna maka dapat dikatankkan semakin tidak merata distribusi zakat fitrah, dan sebaliknya jika kurva Lorenz mendekkati garis kemerataan maka distribusi zakat dapat dikatakan semakin merata.
Dengan  demikian  hasil  kurva  diatas  garis  lengkungnya  lebih mendekati  garis  kemerataan  sempurna  yang  berarti  bahwa  distribusi  zakat fitrah  pada  tahun  2015  yang  ada  di  kecamatan  Tanete  Riattang  Barat dikatakan  sudah  terdistribusi  merata.  Hal  tersebut  berati  distribusi  zakat fitrah sudah terealisasi dengan baik di kecamatan tersebut dan sesuai dengan perhitungan  kofisien  gini  yang  dihasilkan  0,1,  perhitungan  kofisien  gini terdapat pada lampiran 3 disrtibusi zakat fitrah tahun 2015.

## Gambar Kurva Lorenz  Distribusi Zakat Fitrah Pada 2016
Pada  Gambar analisis  statistik  pendapatan  zakat  digambarkan dalam bentuk yang dinamakan kurva Lorenz. Sumbu horizontal merupakan persentase  yang  berakumulasi  samapai  dengan  maksimum  100.  Sumbu vertical merupakan persentase yang berakumulasi sampai dengan maksimum 100.  Garis  diagonal  merupakan  garis  pemerataan  yang  menggambarkan samanya  persentase jumlah  penduduk  dan  jumlah  pendapatan  zakat  yang diterima, dalam ini jumlah masyarakat miskin dan jumlah pendapatan zakat
fitrah,  dimana  jika  10%  kelompok  masyarakat  pendapatan  terendah  maka akan menerima 10% dari total pendapatan dan 20% kelompok pendapatan seharusnya  menerima  20%  dari  total  pendapatan.  10%  kelompok pendapatan teratas juga akan menerima 10% dari total pendpatan, sehingga disebut garis pemerataan sempurna.
Kurva  Lorenz  yang  ditunjukan  dengan  garis  lengkung  yang merupakan garis kedenrungan distribusi merata yang berarti bahwa semakin jauh kurva dari kemerataan sempurna maka dapat dikatankkan semakin tidak merata distribusi zakat fitrah, dan sebaliknya jika kurva Lorenz mendekkati garis kemerataan maka distribusi zakat dapat dikatakan semakin merata.
Dengan  demikian  hasil  kurva  diatas  garis  lengkungnya  lebih mendekati  garis  kemerataan  sempurna  yang  berarti  bahwa  distribusi  zakat fitrah  pada  tahun  2016  yang  ada  di  kecamatan  Tanete  Riattang  Barat dikatakan  sudah  terdistribusi  merata.  Hal  tersebut  berati  distribusi  zakat fitrah sudah terealisasi dengan baik di kecamatan tersebut dan sesuai dengan perhitungan  kofisien  gini  yang  dihasilkan  0,1,  perhitungan  kofisien  gini terdapat pada lampiran 3 distribusi zakat fitrah 2016.

## 2. Kofisien Gini

## Tabel
Kofisien Gini dari Distribusi Zakat Fitrah di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone pada tahun 2014- 2016
Kofisien Gini 2014 2015
2016
0.1 0.1
0.1
Sumber: data sekunder excel 2014-2015, diolah.
Berdasarkan Tabel koefisien Gini atau Gini ratio mempunyai rentang nilai dari nilai 0 -1, meskipun kenyataan nilainya berkisar antara 0,2 hingga 0,3  untuk  Negara  dengan  ketimpangan  rendah,  dan  0,5  hingga  0,7  untuk
Negara  dengan  tingkat  ketimpangan  tinggi.  Jika  G=  0,  terjadi  distribusi pendapatan  yang  merata  sempurna,  sebaliknya  jika  G=  1  terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna.
Dari  tabel  di  atas,  menunjukkan  bahwa  kofisien  gini  setiap tahunnya  mulai  dari  tahun 2014 – 2016 perhitungan  kofisien  gininya  rata- rata dengan angka 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa angka kofisien gini 0,1 < 0,3  yang  artinya  distribusi  merata  bagus.  Dengan  demikian  distribusi pendapatan  zakat  di  kecamatan  Tanete  Riattang  Barat  yang  terdapat  8 (delapan) kelurahan sudah terdistribusi merata, jadi pengelolaan zakat fitrah di  kecamatan  tersebut  selama  ini  tidak  terjadi  ketimpangan  pendapatan dengan  distribusinya  zakat  fitrahnya.  Adapun  perhitungan  kofisien  gini terdapat pada lampiran.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil distribusi zakat fitrah pada masyarakat miskin di Kec. Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sudah terdisitribusi merata,  hal ini di tunjukkan Kurva  Lorenz  yang  ditunjukan  dengan  garis  lengkung  yang  merupakan  garis kedenrungan  distribusi  merata  yang  berarti  bahwa  semakin  jauh  kurva  dari kemerataan  sempurna  maka dapat  dikatankkan  semakin  tidak  merata  distribusi zakat fitrah, dan sebaliknya jika kurva Lorenz mendekkati garis kemerataan maka distribusi zakat dapat dikatakan semakin merata.
Dengan demikian hasil kurva diatas garis lengkungnya lebih mendekati garis kemerataan sempurna yang berarti bahwa distribusi zakat fitrah pada tahun 2014- 2016  yang  ada  di  kecamatan  tanete  riattang  barat  dikatakan  sudah  terdistribusi merata.  Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  penelitian  telah  dapat  dibuktikan kebenaranya  bahwa  di  Kecamatan  Tanete  Riattang  Barat  distribusi  pendapatan zakatnya sudah merata bagus.
Tingkat  pemerataan  distribusi  zakat  fitrah  pada  masyarakat  miskin  di  kec. tanate  riattang  barat  kabupaten  bone  dapat  dilihat  dari  hasil  pengujian
menunjukkan bahwa kofisien gini setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 – 2016 perhitungan  kofisien  gininya  rata-rata  dengan  angka  0,1.  Hal  ini  menunjukkan bahwa angka kofisien gini 0,1 < 0,3 yang artinya distribusi merata bagus. Dengan demikian  distribusi  pendapatan  zakat  di  kecamatan  tanete  riattang  barat  yang terdapat  8  (delapan)  kelurahan  sudah  terdistribusi  merata,  jadi  pengelolaan  zakat fitrah  di  kecamatan  tersebut  selama  ini  tidak  terjadi  ketimpangan  pendapatan dengan distribusinya zakat fitrahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bone, Statistik  Daerah  Kecamatan  Tanete  Riattang Barat 2015 , Bone: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2015.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bone, Statistik  Daerah  Kecamatan  Tanete  Riattang Barat 2015 , Bone: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2016.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, Penduduk Dan Ketenagakerjaan, Catalog Bps. Cv 21 COM,1012.
Kurnia  ,Hikmat  &  A.  Hidayar. Panduan  Zakat  Pintar  :  Harta  Berkah,  Pahala Bertambah  Pluss  Cara  Tepat  Dan  Mudah  Menghitung  Zakat .  Cet.1;  Jakarta: Qultum Media. 2008.
Majah, Ibnu. Sunan Ibn Majah, Kitab Zakat Bab Zakat Fitra. Jilid 2. Lebanon: Dar al- Fikr , 1995.
Mhd.Ali, Nuruddin. Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal
Maulana,  Hendra.  “Analisa  Distribusi  Zakat  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Muastahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)” . Konsentrasi Perbankan Syariah Program  Studi Muamalat (Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN  Syarif  Hidayahtullah.  Jakarta:  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum,  UIN Syarif Hidayahtullah, 2008.
Qardhawi,  Yusuf. Spectrum  Zakat  Dalam  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan. Cet  1; Jakarta:  Dear El-Syoruk. 2005.
Ramly,  Ar  Royyan  dan  Ikhsan  Fajri.  Peran  Baitulmaal  Dalam  Pendayagunaaan Zakat  Produktif  Terhadap  Mustahiq  Zakat,  Dosen  Fakultas  Syariah  Dan Dakwah Universistas Serambi Mekkah, Aceh
Fielnanda,  Refky.  "Zakat  Saham  Dalam  Sistem  Ekonomi  Islam  (Kajian  Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)." Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 3.1 (2018): 57-67.
Yusuf  Qardhawi, Spectrum  Zakat  Dalam  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan. Cet  1; Jakarta:  Dear El-Syoruk. 2005.