## Kajian sistem pengelolaan lingkungan stasiun pengisian bahan bakar umum di Manokwari

## Review of environmental management system of public station petrolium at Manokwari
Christmas Yulian Sonya Marola, Nurhaidah I. Sinaga, B.M.G. Sadsoetoeboen
Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Papua Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat, Indonesia
*Email:
ABSTRACT :  This  research  was  designed  to  describe  the  environmental  management system  employed  by  public  station  petroleum  at  Manokwari,  using  variables  of  their implementation to public petroleum station regulations, environmental policies, structural and  official/personal  organization,  environmental  protection  facilities,  procedures,  and water  waste management.  The results show that  implementations  for public petroleum station  regulation,  SPBU  84.983.01  and  84.983.02  are  relatively  good,  or  good management, but SPBU 81.983.05 is fairly good or environmental management is good enough.    SPBU  84.983.01  and  SPBU  81.983.05  have  good  enough  for  structural  or personal  organization,  and  SPBU  84.983.02  is  good  for  its  structural  and  personal organization.  Others  aspects  of  physical  and  environmental  protection  facilities  SPBU 84.983.02  is  good,  while  SPBU  84.983.01  is  fairly  good.  Another  public  station petroleum  of  SPBU  81.983.05  is  not  fulfillment  the  physical  and  environmental protection facilities or under good criteria. Water quality usages for monitoring tanks of all  public  stations  petroleum  are  fulfilled  the  standard.  However,  the  water  quality released from the public station petroleum to drainages, rivers, or sea are not fulfilled the water and sanitation standards.
Keywords :  Environmental management system, public station petroleum, water waste quality, andquality standard.
ABSTRAK: Penelitian  yang  dilakukan  bertujuan  mendiskripsikan  sistem  pengelolaan lingkungan yang diimplementasikan oleh SPBU di Manokwari melalui penilaian tingkat kepatuhan  terhadap  peraturan  dan  kebijakan  lingkungan,  kelengkapan  organisasi  dan personil,  kondisi  fisik  sarana  lindungan  lingkungan  dan  kualitas  air  limbah  yang  di hasilkan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  terhadap  peraturan SPBU  84.983.01  dan  84.983.02  tergolong  kriteria  taat  atau  mutu  pengelolaan  baik, sedangkan  SPBU81.983.05  tergolong  cukup  taat  atau  pengelolaan  lingkungan  cukup baik. Berdasarkan aspek kelengkapan organisasi dan personil,SPBU 84.983.01 dan SPBU 81.983.05 tergolong kriteria cukup taat atau kelengkapan organisasi dan personil cukup baik, sedangkan SPBU 84.983.02 tergolong  kriteria  taat  kelengkapan  oranisasi  dan personil    baik.Ditinjau    pada  aspek  kondisi  fisik  sarana  lindungan  lingkungan,  SPBU 84.983.02 tergolong kriteria taat atau kondisi fisik sarana lingkungannya baik.SPBU
84.983.01  tergolong  kriteria  cukup  taat  atau  kondisi  fisik  sarana  lingkungannya  cukup baik.Sedangkan  SPBU  81.983.05  tergolong  kurang  taat  atau  kondisi  fisik  sarana lingkungannya  kurang  baik.  Kualitas  air  limbah  yang  bersumber  dari  bak pemantau ke tiga SPBU memenuhi baku mutu yang disyaratkan, sedangkan kualitas air limbah dari saluran drainase, sungai dan laut tidak memenuhi syarat baku mutu yang ditetapkan.
Kata Kunci: Kajian  Sistem  pengelolaan  lingkungan,  Stasiun  pengisian  bahan  bakar umum, kualitas air limbah, dan baku mutu

## PENDAHULUAN
Masalah lingkungan hidup tidak hanya  mencakup  masalah  pencemaran dan kerusakan lingkungan  semata, me- lainkan  telah  menjadi  bagian  integral dari  masalah  pembangunan  secara  ke- seluruhan.  Karena  itu  masalah  lingku- ngan  menjadi  tanggung  jawab  lintas sektoral  dan  multidisipliner  serta  me- libatkan  kepentingan  seluruh  masya- rakat  (Courtier,1995).  Pelaksana  setiap usaha pembangunan wajib mengupaya- kan penanganan dampak yang mungkin ditimbulkan  dengan  memini-mumkan dampak  negatif  dan  memak-simumkan dampak  positif.  Upaya–upaya  memini- malkan  dampak  negatif  dan  memaksi- malkan  dampak  positif  dari  setiap kegiatan  pembangunan  harus  didasar- kan  pada  prinsip  rasionalisasi  terhadap pilihan  teknologi  yang  digunakan  se- hingga berlangsung  efektif dan  efisien. Wiku  (2008)  menyatakan  bahwa tech- nology  end  of  pipe dalam  penanganan dampak  di  negara–negara  maju  telah ditinggalkan  karena  di  nilai  dapat  me- nambah menambah biaya produksi dan tidak mendorong upaya untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup secara dini.
Sistem  Pengelolaan  lingkungan olehSPBU  mengacu  dan  berpedoman pada  Undang  –  Undang  No.  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Penge- lolaan  Lingkungan  hidup,  Undang  – Undang  No.1  Tahun  1970  tentang  Ke- selamatan.
Kerja,  Dokumen  UKL-UPL SPBU,  Pedoman  LLK3  PT.  Pertamina
Bidang  Pemasaran  dan  Niaga  (PT. Pertamina 2004a). Penaatan akan pedo- man dan peraturan tersebut di atas me- rupakan  bentuk  tanggung  jawab  dan kepedulian  pihak  manajemen  SPBU terhadap pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah. Karena itu PT. Per- tamina  sebagai  induk  perusahaan  dari SPBU  mengeluarkan  Standar  Opera- sional  Prosedure  (SOP)  dalam  menja- lankan usaha SPBU di seluruh Indonesia (PT. Pertamina, 2004b).
SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar  Umum)  merupakan  prasarana umum yang di sediakan oleh PT. Perta- mina  (Persero)  untuk  melayani  masya- rakat luas dalam pemenuhan kebutuhan bahan  bakar  minyak.  SPBU  sebagai penyalur  resmi  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)  maka  dalam proses pembangu- nan  dan  operasionalisasinya  harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh PT. Pertamina. SPBU  di  kota  Manok- wari,  terdiri  atas  SPBU  84.983.01 Sanggeng,  SPBU 81.983.05 Wosi, dan SPBU 84.983.02 Esau Sesa merupakan penyalur  utama  bahan  ba-kar  minyak jenis  premium,  solar  dan  pertamax. Kehadiran SPBU di kota ini diharapkan bisa melayani konsumen dengan maksi- mal dalam menunjang pergerakan  eko- nomi. SPBU  harus memberikan pelaya- nan yang  prima dengan fasilitas penun- jang  yang  memadai  sesuai  standar  PT. Pertamina  (Persero).  Observasi  penda- huluan  menunjukkan  bahwa  keterse- diaan  sarana  lindungan  lingkungan seperti taman indikator, tempat sampah
dan kondisi yang bersih belum memadai se-bagaimana  yang  disyaratkan.  Fakta tersebut menimbul-kan pertanyaan apa- kah  SPBU  telah  menerapkan  sistem pengelolaan  lingkungan  dalam  menja- lankan  usahanya.  Pertanyaan  tersebut merupakan  masalah  yang  akan  di jawab melalui penelitian ini.
Penelitian bertujuan untuk men- diskripsikan  implementasi  sistem  pe- ngelolaan lingkungan SPBU di Manok- wari  melalui  Tingkat  kepatuhan  mana- jemen SPBU terhadap peraturan dan ke- bijakan  lingkungan,  kelengkapan  orga- nisasi  dan  personil  serta  kondisi  fisik sarana  lindungan  lingkungan  yang disyaratkan.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Lokasi  Penelitian  dilakukan  di tiga (3) SPBU di Kota Manokwari yaitu; SPBU  84.983.01  Sanggeng,  SPBU 81.983.05  Wosi  dan  SPBU  84.983.02 Jalan Baru Esau Sesa Manokwari. Waktu pelaksanaan pengumpulan data lapangan dilakukan  mulai  bulan  Oktober  2014 sampai dengan bulan Juli 2015.

## Alat dan Bahan Penelitian
Alat  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kuisioner,  dan  alat dokumentasi  berupa  Kamera  foto  dan Video untuk  mendoku mentasikan hasil survei,GPS ( Global Positioning System ) digunakan untuk menentukan posisi titik sampel.  Bahan  penelitian  adalah  doku- men  perizinan  SPBU,  dokumen  UKL/ UPL,  Pedoman  LLK3  PT.  Pertamina (Persero), SOP Pengelolaan SPBU.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  penelitian  yang  diguna- kan  adalah  metode  deskriptif  dengan teknik review dokumen, wawancara, dan observasi  lapangan.  Review  doku-men dilakukan untuk mengetahui ketersedia-
an  dan  kelengkapan  serta  keter-arsipan semua dokumen pengelolaan lingkungan yaitu  dokumen  UKL/UPL  masing- masing SPBU, dokumen LLK3, Kebija- kan  organisasi,  ketenagaan  dan  keleng- kapan  peralatan  K3,  sosialisasi,  imple- mentasi,  pemantauan  dan  evaluasi. Wawancara  dilakukan  untuk  memper- oleh data tentang implementasi program pengelolaan dan pemantauan lingkungan di setiap SPBU. Observasi lapangan dila- kukan untuk mengetahui kondisi lingku- ngan spesifik areal di setiap SPBU seka- ligus untuk verifikasi hasil review doku- men pengelolaan lingkungan yang dimi- liki.
Responden  contoh  ditentukan
secara purposive merupakan  keterwaki-
lan dari pimpinan/manajer, staf manaje- men foreman BBM  yaitu supervisior , Teknisi/petugas  pembongkaran  BBM, tangki pendam, Oil Cathcer dan operator pompa  dispenser  pada  masing-masing SPBU adalah 16 orang responden SPBU 84.983.01,  8  orang  res-ponden  SPBU 81.983.05,  dan  19  orang  responden. Jenis  data  yang  dikumpulkan  terkait dengan  pelaksanaan  kebijakan/SOP, program  pengelolaan  lingkungan  dan monitoring  lingkungan  yang  dilakukan oleh manajemen SPBU.
Observasi  dilakukan  pada  ma- sing-masing SPBU untuk melihat kesesuaian/kenyataan  yang  ada  dilapa- ngan  dengan  dokumen  UKL/UPL  yang disyaratkan  dan  melihat  kesesuaian  pe- laksanaan/operasionalisasi dilapangan menurut  SOP  PT.  Pertamina  (Persero) sebagai  bentuk  penaatan  akan  pedoman kerja  pihak  manajemen  terhadap  pe- ngelolaan  lingkungan  sekaligus  veri- fikasi data hasil wawancara.
Variabel  yang  diamati  dalam penelitian ini adalah:
1. Kepatuhan  terhadap  peraturan  per- undangan
2. Kelengkapan  Organisasi  dan  Per- sonil
3. Kesesuaian  fisik  sarana  lindungan lingkungan.
Untuk  operasionalisasi  variabel menggunakan  metode  skala  Guttman (Sugiyono.2014),  yaitu  suatu  metode kuantifikasi  dengan  dua  alternatif  nilai scoring  atas  indikator  jawaban  yang diberikan  atas  pertanyaan  yang  diaju- kan.  Bila  jawaban  sesuai  dengan jawaban yang diharapkan diberi skor = 1 dan bila bertentangan diberi skor = 0.
Tingkat kepatuhan terhadap seti- ap  variabel  pengamatan  menggunakan persentase  yaitu  persen  kepatuhan  yang dihitung  berdasarkan  rumus  sebagai berikut :
𝐾𝑒𝑝𝑎𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 % = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑥 100% Maka  pengambilan  kesimpulan dalam  penilaian  masing–masing  varia- bel  kriteria  kepatuhan  sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

## Analisis Data
Data hasil pengamatan dianalisis secara  deskriptif-komparatif  yaitu  me- nilai  dan  membandingkan  kesesuaian kenyataan di lapangan dengan dokumen berupa  UKL-UPL  atau  SOP  SPBU sebagai  indikator  kepatuhan  terhadap peraturan  perundangan  yang  berlaku. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk  Tabel  dan Gambar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  manajemen  lingkungan yang  diimplementasikan  SPBU  di Manokwari  ditinjau  dari  aspek  kepa- tuhan terhadap peraturan, keleng-kapan organisasi dan personil dan kondisi fisik sarana  lindungan  lingkungan  yang  di- miliki  secara  umum  tergolong  cukup taat  sampai  taat.  Artinya  mutu  penge- lolaan  lingkungan  SPBU  di  Manok- wari  telah  berjalan  cukup  baik  hingga baik  seperti yang ditunjukkan data pada Tabel 2.
Tabel 1. Kriteria tingkat kepatuhan untuk penarikan kesimpulan
No. Kriteri Kepatuhan Kepatuhan (%) Keterangan 1 Sangat Taat 81 – 100 Pengelolaan SPBU berjalan Sangat Baik ditinjau dari variabel yang bersangkutan. 2 Taat 61 – 80 Pengelolaan SPBU berjalan Baik ditinjau dari variabel yang bersangkutan. 3 Cukup Taat 41 – 60 Pengelolaan SPBU  berjalan  Cukup  Baik ditinjau dari variabel yang bersangkutan. 4 Kurang Taat 21 – 40 Pengelolaan SPBU berjalan Kurang Baik ditinjau dari variabel yang bersangkutan. 5 Tidak Taat 0 – 20 Pengelolaan SPBU tidak  berjalan sama  sekali ditinjau dari variabel yang bersangkutan.
Tabel  2.  Rata-rata  persentase  kepatuhan  SPBU  di  Manokwari  terhadap  Sistem manajemen lingkungan.
No. Variabel Pengamatan Persen Kepatuhan (%) SPBU 1 84.983.01 SPBU 2 81.983.05 SPBU 3 84.983.02 1. Kepatuhan terhadap perundangan 71,65 49,16 71,65 2. Kelengkapan organisasi dan personalia 59,62 53.61 66,56
3. Kondisi fisik sarana lindungan lingkungan 45,50 24,92 73,57 Rata-rata 58,93 42,56 70.59 Kriteria Mutu pengelolaan Cukup Baik Cukup Baik Baik

## Kepatuhan terhadap peraturan
Kepatuhan  terhadap  Peraturan dinilai  berdasarkan  dua  Parameter  uta- ma,  yaitu  ketersediaan  dokumen  per- aturan  perundang-undangan  dan  doku- men  lingkungan  lain  yang  dimiliki  di tingkat manager.
Menurut  salah  satu  komponen dalam  sistem  manajemen  lingkungan yang  harus  diperhatikan  adalah  kebi- jakan lingkungan yang dikeluarkan oleh pihak  manajemen  sebagai  komitmen untuk  meleksanakan  pengelolaan  ling- kungan  oleh  organisasinya  (Kuhre, et.al. 1996; SOP PT. Pertamina, 2004b). SPBU  di  Manokwari  ditinjau dari  segi  kepatuhan  terhadap  peraturan dan  kebijakan  tergolong  kriteria  taat untuk  SPBU  84.983.01  dan  SPBU 84.983.02. Artinya bahwa mutu penge- lolaan  SPBUtergolong  baik  sekalipun dalam  operasionalnya  belum  berpedo- man  pada  LLK3  dan  SOP  yang  disya- ratkan  serta  belum  melaksanakan program  pengelolaan  dan  pemantauan lingkungan  seperti  yang  ditetapkan dalam  dokumen  UKL/UPL.  Namun untuk  persyaratan  lain  seperti  keleng- kapan  administrasi  dan  dokumen  per- izinan  usaha  telah  dipenuhi  oleh  ke dua  SPBU.SPBU  81.983.05  tergolong kurang  taat  dan  mutu  pengelolaan SPBU  kurang  baik  karena  SPBU  ini selain  belum  memiliki  dokumen  UKL /UPL,juga dalam operasionalnya belum mengikuti  pedoman  LLK3  dan  SOP yang  ditetapkan  oleh  PT.  Pertamina Persero.  Beberapa  persyaratan  admi- nistrasi dan perizinan usaha juga belum dilengkapi.  SPBU  ini  wajib  untuk membuat  dokumen  UKL/UPL  sebagai dasar  dalam  melaksanakan  tanggung
jawab  pengelolaan  dan  pemantauan lingkungan SPBU yang dikelolanya.

## Kelengkapan  manajemen  organisasi dan personil
Persentase kepatuhan berdasarkan parameter  kelengkapan  organisasi  dan kebijakan pada ketiga SPBU di Manok- wari  tergolong  cukup  taat  dan  mutu pengelolaan  berjalan  cukup  baik.  Keti- daklengkapan organisasi SPBU nampak dari Struktur Organisasi dan pembagian tugas/wewenang  atau  tang-gung  jawab secara  tertulis  yang  tidak  tersedia, sehingga pelaksanaan dan pertanggung- jawaban  terhadap  pekerjaan  masing- masing unit organisasi tidak optimal.
Khusus  untuk  SPBU  84.983.02 Jalan  Barud  dijumpai  bahwa  tenaga training  untuk  operator  dispenser  tidak seluruhnya dapat menggunakan alat pe- madam  kebakaran.  Kualifikasi  ini mutlak  bagi  tenaga  operator  dispenser SPBU.  Karena  usaha  ini  memiliki  re- siko  kebakaran  yang  tinggi  sehingga tenaga  operator dispenser  wajib memi- liki  keterampilan  dalam  mengopera- sikan  alat  pemadam  kebakaran  yang tersedia.
Tenaga pembongkaran BBM pada  SPBU  84.983.01  Sanggeng  saat melakukan  pembongkaran  BBM  se- ring  tidak  menggunakan  alat safety standar  yang  disyaratkan  dalam  SOP dan  LLK3  Pertamina.  Kedisiplinan dalam  menggunakan  alat safety perlu menjadi  perhatian  manajemen  agar kesehatan  dan  keselamatan  kerja  ope- rator dapat terjamin.
Tenaga supervisi di SPBU
84.983.01 tidak memiliki sertifikat kua- lifikasi yang disyaratkan dan belum ber- pengalaman dalam bidang retail. Karena
itu  pihak  manajemen  SPBU  bersang- kutan  wajib  mengupayakan  pelatihan bagi  tenaga  retail  agar  memiliki  kua- lifikasi  yang  disyaratkan.  Dengan  me- miliki  keterampilan  yang  memadai, maka  dapat  diminimumkan  terjadinya tumpahan minyak pada saat retail.
Kondisi fisik sarana lindungan lingkungan
Sarana  fisik  utama  lindungan lingkungan  untuk  usaha  SPBU  terdiri atas  intalasi oil  cather dan well  cathcr . Sarana  lindungan  lingungan  ini  mutlak harus dimiliki oleh setiap SPBU. Kondisi fisik  sarana  ini  harus  terus  dipelihara sehingga  tidak  terjadi  kebocoran  atau tidak  bersfungsi  sebagaimana  mestinya. Tangki  Pendammerupakan  sarana  ope- rional  utama  di  setiap  SPBU.  Setiap SPBU  harus  mempunyai  desain  tangki pendam  untuk  memudahkan  petugas operaional  pembongkaran  mengetahui keberadaan  tangki  tersebut.  Setiap  hari petugas  melakukan  pemeriksaan  sistem pipa secara visual atau Gas Tester.
Kepatuhan  terhadap  persyaratan kondisi  fisik  sarana  lindungan  ling- kungan,  maka  SPBU  84.983.01  dan SPBU  81.983.05  tergolong  cukup  taat. Kedua  SPBU  ini  mutu  pengelolaan lingkungan terutama dari segi perawatan tangki  pendam  cukup  baik  sehingga tidak ada kebocoran.Kondisi fisik sarana oil  cather dan well  cather perlu  diopti- malkan  sehingga  ceceran  minyak  dapat ditampung dan diendapkan se-belum air limbah  dibuang  ke  saluran  drainase umum. Khusus untuk SPBU 84.983.002 kepatuhannya  tergolong  taat  ditinjau dari  segi  kelengkapan  dan  kondisi  fisik sarana  lingkungannya.  Mutu  pengelo- laan  lingkungan  dapat  ditingkatkan dengan  meningkatkan  pemantauan  in- tensif  terhadap  sarana  fisik  lindungan lingkungan  yang  dimiliki.  Kondisi  fisik sarana  lindungan  ling-kungan  untuk masing-masing  SPBU  sepert  disajikan pada Gambar 1,  Gambar 2 dan Gambar 3.
Gambar 1. Sarana Lindungan Lingkungan SPBU 84.983.01 Sanggeng
Gambar 2. Sarana Lindungan Lingkungan SPBU 81.983.05 Wosi
Gambar 2. Sarana Lindungan Lingkungan SPBU 84.983.02 Jalan Baru
Secara  umum  kepatuhan  ter- hadap  ketentuan  sistem  manajemen lingkungan yang diamati tampak bahwa SPBU  84.983.02  lebih  baik  dalam mengimplementasikan  sistem  mana- jemen  lingkungan  yang  disyaratkan dibanding  SPBU  84.983.01  dan  SPBU 81.983.05  yang tergolong  pada  kriteria cukup baik. SPBU 84.983.01 dan SPBU 81.983.03  sekalipun  memiliki  kriteria agak taat, namun persentase kepatuhan- nya  SPBU  84.983.01  mengimplemen- tasikan  sistem  manajemen  lingkungan dengan mutu lebih baik.
Sekalipun ke tiga SPBU tersebut mengimplementasikan  sistem  mana- jemen  lingkungan  dengan  mutu  cukup baik  sampai  baik,  namun  bila  ditinjau dari  indikator-indikator  penilai  serta parameter  penilaian  tampak  bahwa manajemen SPBU di Manokwari belum memiliki sistem manajemen lingkungan baku  yang  menjadi  acuan  organisasi untuk  melaksanakan  pengelolaan  ling- kungan SPBU yang dikelolanya.
Kebijakan  lingkungan,  baik  ke- bijakan  umum  lingkungan  maupun kebijakan  khusus  lingkungansecara  in- ternal belum dimiliki oleh setiap SPBU di Manokwari sebagai mana disyaratkan oleh SOP PT.
Pertamina (PT. Pertamina, 2015).
Manajemen  SPBU  di  Manok- wari  belum  memiliki  komitmen  yang kuat  untuk  mengelola  dan  melindungi lingkungan  hidup  disekitar  lokasi SPBU.  Pihak  manajemen  lebih  meng- utamakan  kelengkapan  peryaratan  per- izinan usaha dan sarana-prasarana ope- rasional  usaha.  Sedangkan  sarana  dan prasarana  pendukung  LLK3  termasuk instalasi  fisik  sarana  lindungan  lingku- ngan  belum  menjadi  perhatian  pihak manajemen.  Pedoman  LLK3  menjadi salah satu  persyaratan mutlak  yang ha- rus diimplementasikan oleh manajemen SPBU  sebagaimana  yang  ditetapkan oleh PT. Pertamina sebagai penanggung jawab operasionalisasi SPBU.
Operasionalisasi  usaha  ketiga SPBU di Manokwari belum mengguna- kan  pedoman  LLK3  dan  SOP  SPBU yang  ditetapkan  oleh  PT  Pertamina. Demikian  halnya  Dokumen  UKL/UPL sebagai  dokumen  perencanaan  lingku- ngan sebagai salah satu syarat perizinan usaha  dan  juga  menjadi  alat  dalam sistem  manajemen  lingkungan  sekali- pun  telah  disusun  oleh  pihak  SPBU (SPBU 84.983.01 dan SPBU 84.983.02) namun  program  pengelolaan  dan  pe- mantauan lingkungan  tidak  dilak- sanakan.  SPBU81.983.05  dokumen UKL/  UPL  tidak  tersedia  di  kator
SPBU,  hal  ini  menunjukkan  bahwa perhatian  pihak  manajemen  SPBU terhadap pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan  hidup  belum  menjadi  per- hatian.  Dengan  demikian  dapat  disim- pulkan  bahwa  secara  umum  ketiga SPBU  di  Manokwari  dalam  operasio- nalnya  lebih  mengutamakan  kepenti- ngan  ekonomi  dibanding  kepentingan perlindungan  lingkungan  termasuk  ke- sehatan  dan  keselamatan  kerja  serta kenyamanan pelanggan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan  lingkungan  SPBU  84.
983.01dan SPBU 84.983.01 tergolong  kriteria  taat  (baik),  se- dangkan  SPBU  81.983.05  ter- golong kriteria cukup taat (cukup baik).
2. Kelengkapan  organisasi  dan  per- sonil  pada  SPBU  84.983.01  dan SPBU  81.983.05  tergolong  krite- ria  cukup  taat  (cukup  baik)  dan SPBU  84.983.02  tergolong  krite- ria taat (baik).
3. Kondisi  fisik  sarana  lindungan lingkungan  yang  dimiliki  oleh SPBU  84.983.01  tergolong  krite- ria cukup taat (cukup baik), SPBU
81.983.05  tergolong  kriteria  ku- rang  baik  dan  SPBU  84.983.02 tergolong kriteria taat (baik).
4. Sistem  pengelolaan  lingkungan yang  diimplementasikan  oleh SPBU di Manokwari berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan,  kelengkapan  organi- sasi  dan  personil  serta  kondisi fisik  sarana  lingkungan  yang  di- miliki  tampak  bahwa  SPBU 84.983.02  memiliki  mutu  penge- lolaan  pada  kriteria  baik  diban- ding dengan SPBU 84.983.01 dan 81.983.05 yang tergolong kriteria cukup baik.
5. Secara  umum  pihak  manajemen dari  ketiga  SPBU  di  Manokwari dalam  menjalankan  usahanya masih  lebih  mengutamakan  ke- pentingan ekonomi usahanya, se- dangkan  kepentingan  perlindu- ngan lingkungan hidup, kesehatan dan  keselamatan  kerja  serta kenyamanan  belum  menjadi  per- hatian  utama  pihak  manajemen SPBU.

## Saran
1. Pihak  manajemen  SPBU  perlu membuat  kebijakan  lingkungan sebagai  komitmennya  untuk  me- laksanakan  semua  peraturan  per- undangan  lingkungan,  pedoman LLK3 dan SOP yang disyaratkan, termasuk komitmen untuk melak- sanakan program pengelolaan dan pemantauan  lingkungan  yang  di- tetapkan  dalam  dokumen  UKL/ UPL.
2. Pihak  manajemen  SPBU  perlu melengkapi  sarana  dan  prasarana lindungan  lingkungan  termasuk sarana  dan  prasarana  pendukung lain  guna  pengimplementasian pendukung LLK3 SPBU yang di- syaratkan  oleh  PT.  Pertamina (Persero).
3. PT.Pertamina (Persero) dan Intan- si Pemerintah Daerah Cg. Bidang Lingkungan Hidup BP3D Manok- wari perlu melakukan monitoring terhadap  pengelolaan  lingkungan di  setiap  SPBU  di  Manokwari terutama pelaksanaan UKL/UPL.

## DAFTAR PUSTAKA
Courtier,  L.1995.  Kebijaksanaan  Na- sional  dalam  Pembangunan  dan Lingkungan Hidup. PT. Berkatnya Manokwari Abadi. 2010. Dokumen  Upaya  Pengelolaan Lingkungan  dan  Upaya  Peman- tauan  Lingkungan  Hidup  (UKL
dan  UPL)  SPBU  84.983.01. Manokwari.
PT.  Irian  Agung  Permai.  2010.  Doku- men  Upaya  Pengelolaan  Ling- kungan  dan  Upaya  Pemantauan Lingkungan  Hidup  (UKL  dan UPL)  SPBU  84.983.02,  Manok- wari. Kuhre,W.Lee.1996.  Sertifikasi  ISO 14001: Sistem Pengelolaan Ling- kungan. Prenhalindo. Jakarta. PT. Pertamina. 2004a. Pedoman LLK3. PT.Pertamina (Persero). Jakarta. PT.  Pertamina.  2004b.  Standar  Opera- sional Prosedu (SOP). PT.
Pertamina (Persero). Jakarta. Sugiyono.  2014.  Metode  Penelitian Kombinasi  (Mixed  Methods). Alfabeta. Bandung. Wiku,  A.  2008.  Audit  Lingkungan Rumah  Sakit.  Edisi  1,  Rajawali Pers. Jakarta.