## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 4 November 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2352 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Koordinasi Stakeholder Dalam Pengawasan Kapal Wisata Di Kota Pariaman
Novia Rindi Limanik 1 , Adil Mubarak 2
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang Email: noviarindi@gmail.com , adilmubarak@fis.unp.ac.id
Article Info Abstract Article history: Received : 07 September 2021 Publish : 03 November 2021 This study aims to determine the coordination of stakeholders in the supervision of tourist boats in Pariaman City. The background of this research starts from the fact that there are still many deviations that occur that are not in accordance with those contained  in  the  Standard  Operating  Procedures  for  Tourist  Boats  applicable  in Pariaman  City,  as  evidenced  by  the  occurrence  of  tourist  boat  accidents  in Pariaman City which caused the ship to sink and claimed lives. Coordination needs to  be  done  because  it  involves  various  parties.  The  research  method  used  is descriptive qualitative. For the selection of informants, the method was carried out by purposive sampling and followed by snowball sampling technique. In collecting data  using  interview  techniques,  observation  and  documentation.  Data  analysis  is done by collecting data, reducing  data, presenting data, and drawing  conclusions. Then  the  validity  of  this  data  was  tested  by  triangulation.  This  study  uses coordination  theory  referring  to  the  opinion  of Malayu  Hasibuan  quoted from  the Rahmeina  Journal, there  are  four  indicators  of  coordination,  namely  cooperation, communication,  division  of  labor  and  discipline. The  results  of  this  study  indicate that the coordination of stakeholders in the supervision of tourist boats in Pariaman City  has  been  carried  out  but  has  not  gone  well.  This  is  because  of  the  four coordination indicators, two of which have not been implemented properly, namely communication and discipline indicators. Internal obstacles were also encountered, namely coordination evaluation meetings that were rarely carried out and external obstacles,  namely  the  lack  of  awareness  of  the  ship's  crew  to  comply  with regulations.
Keywords: Coordination; Stakeholder; Supervision
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0
Internasional

## Corresponding Author:
Novia Rindi Limanik Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang Email: noviarindi@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sumatera  Barat  merupakan  satu  diantara  banyak  provinsi  yang  ada  di  Indonesia  yang mempunyai  potensi  di  bidang  pariwisata,  sebab  mempunyai  berbagai  tempat  wisata  yang  dapat dikunjungi,  dimulai  dari  wisata  pulau,  danau,  pantai,  gunung,  tempat  budaya  dan  tempat  yang memiliki sejarah yang belum banyak terekspose. Salah satu daerah yang bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi yang tentunya sangat menarik sebagai opsi tempat berwisata yaitu ialah Kota Pariaman. Kota Pariaman merupakan suatu daerah wisata yang memiliki pilihan objek wisata yang beraneka ragam,  khususnya  yang  menarik  untuk  dikunjungi  adalah  objek  wisata  bahari  atau  alam,  wisata budaya, dan wisata sejarah, dan wisata minat khusus sehingga bisa menjadi wisata edukasi maupun wisata  religi  yang  mana  masing-masingnya  mempunyai  fungsi  yang  secara  keseluruhannya  dan juga  mempunyai  keunikanya  tersendiri,  sehingga  berpotensi  untuk  dapat  dikembangkan semaksimal  mungkin  oleh  Pemko  Pariaman.  Sesuai  dengan  visi  dan  misi  Kota  Pariaman  yaitu
mewujudkan  Kota  Pariaman  sebagai  kota  tujuan  wisata  dan  ekonomi  kreatif  berbasis  lingkungan, budaya dan agama.
Pemerintah  Kota  Pariaman  pun  juga  mempunyai  tekad  yang  kuat  untuk  membenahi  serta memajukan  wisata  baharinya  sehingga  menetapkan  Pantai  Gandoriah  dan  Pulau  Angso  Duo menjadi  objek  wisata  andalan  dari  sekian  banyak  objek  wisata  yang  dimilikinya.  Sebagaimana wisata bahari merupakan aktifitas  yang  sangat diminati masyarakat saat ini.  Untuk menuju pulau- pulau  yang  ada  di  Kota  Pariaman,  disediakanlah  transportasi  laut  yaitu  kapal  wisata  yang menghantarkan wisatawan ke pulau seperti ke Pulau Angso Duo yang berjarak 1,5mil dari pinggir Pantai Gandoriah dengan perkiraan durasi tempuh untuk kesana 10-15 menit. Bisa dilihat saat ini Kota  Pariaman  sangat  giatnya  melaksanakan  pembangunan  di  bidang  pariwisata  pesisir  dan  laut. Maka keberadaan kapal untuk pergi mengunjungi pulau tersebut sangat penting.
Kapal  yang  digunakan  untuk  mengangkut  wisatawan  ke  pulau-pulau  yang  ada  di  Kota Pariaman  adalah  kapal  tradisional  yang  biasa  disebut  dengan  kapal  wisata.  Kapal  wisata  ini  ber dermaga  di  Dermaga  Muaro  Kota  Pariaman.  Dikarenakan  penyeberangannya  melewati  laut  maka aspek keselamatan penumpang sangat penting, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tahun (2008) Tentang Pelayaran bahwa keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan  keselamatan  yang  menyangkut  angkutan  di  perairan,  kepelabuhan,  dan  lingkungan maritim. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pariaman dituntut dapat berperan aktif terhadap situasi dan kondisi daerahnya.
Untuk itu dalam rangka meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang serta  terjaminnya  kelayakan  kapal  wisata  yang  menuju  pulau-pulau  yang  ada  di  Kota  Pariaman, Pemerintah  Kota  Pariaman  membentuk  suatu  tim  pengawas  yang  bertugas  untuk  melakukan pengawasan terhadap pengoperasian kapal wisata demi terselenggaranya keselamatan pelayaran di Kota  Pariaman,  pembentukan  tim  ini  pun  dibentuk  berdasarkan  Surat  Keputusan  Walikota Pariaman (2019) Nomor: 122/550/2019 Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Dan Pengendalian Angkutan Laut Dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman.
Tim tersebut biasa disebut dengan tim pengawasan terpadu kapal wisata Kota Pariaman yang beranggotakan  Walikota  Pariaman,  Wakil  Walikota  Pariaman,  Kepala  Kepolisian  Resor  Kota Pariaman, Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pariaman, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pariaman, Kepala  Satuan  Polisi  Air  Kota  Pariaman,  Komandan  Pos  Pengamat  Kota  Pariaman,  Kepala  Seksi Angkutan  Laut  Dinas  Perhubungan  Kota  Pariaman,  Satuan  Polisi  Air  Kota  Pariaman  dan  Pos Pengamat Kota Pariaman.
Tim  pengawasan  terpadu  kapal  wisata  ini  terdiri  dari  berbagai  instansi  pemerintah  yang sejatinya  mereka  mempunyai  tugas  masing-masing,  tetapi  dalam  konteks  ini  stakeholder (pemangku  kepentingan)  yang  mempunyai  tugas  dan  peran  yang  berbeda-beda  ini  perlu  satu persepsi  maksudnya  stakeholder  yang  teribat  dalam  melakukan  pengawasan  kapal  wisata  di  Kota Pariaman  ini  harus  saling  berkoordinasi  satu  sama  lain.  Koordinasi  menjadi  pilar  yang  sangat penting.  Diperlukan  satu  upaya  koordinasi  yang  baik  diantara  stakeholder  ketika  melakukan pekerjaannya. Dibutuhkan suatu usaha kerja sama maupun koordinasi yang baik supaya sasaran dan tujuan  dalam  pengawasan  kapal  wisata  di  Kota  Pariaman  ini  dapat  tercapai.  Seluruh  stakeholder terkait  dituntut  untuk  dapat  selaras  dan  bisa  konsisten  dalam  pengawasan  kapal  wisata  di  Kota Pariaman. Namun pada kenyataannya koordinasi stakeholder dalam melakukan pengawasan kapal wisata  di  Kota  Pariaman  masih  kurang  maksimal,  sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  Walikota Genius Umar pada surat kabar elektronik (Padang Today, 2019) Berikut ungkapannya:
“..Pihak KSOP dan Pol Air serta pihak pengusaha kapal dan beberapa instansi terkait masih minimnya  koordinasi  dan  pengawasan  yang  dilakukan  dalam  wisata  maritim  Pulau  Angso Duo ini ”
Terlihat  bahwa  koordinasi  yang  dilakukan  stakeholder  masih  minim  hal  ini  ditandai  dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan stakeholder kurang maksimal, Walikota Pariaman, Genius Umar  juga  menyebut  dalam  surat  kabar  elektronik  Padang  Today  yang  diakses  pada  tanggal  27 Oktober 2019 bahwa kapal pembawa belasan wisatawan dari Pantai Gandoriah yang tenggelam saat di  perjalanan  menuju  Pulau  Angso  Duo  adalah  kapal  wisata  yang  tidak  memiliki  izin  resmi  atau tidak  melalui  dermaga  resmi  yang  telah  disediakan  oleh  Pemerintah  Kota  Pariaman,  sehingga penumpang  tidak  memiliki  tiket  dan  manifes  resmi.  Berikut  yang  dikutip  dalam  (Padang  Today, 2019):
“Selama ini pihak pemerintah cukup lemah dengan pengawasan yang dilakukan dalam wisata satu  ini  sehingga  kapal  yang  karam  membawa  wisata  domestik  tersebut  tidak  resmi  dalam pengangkutan  wisata.  Artinya,  proses  pengangkutan  penumpang  yang  dilakukan  oleh  kapal yang karam itu termasuk tidak resmi”
Sehubungan dengan hal diatas, melihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  Kapal  Wisata  Kota  Pariaman  yang  berlaku,  maka diindikasikan  bahwa  koordinasi  stakeholder  dalam  pengawasan  kapal  wisata  di  Kota  Pariaman belum dijalankan dengan baik. Berangkat dari persoalan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang Koordinasi Stakeholder Dalam Pengawasan Kapal Wisata Di Kota Pariaman.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1. Konsep Koordinasi
Koordinasi  merupakan  kunci  mengerakkan  usaha  kerjasama  dalam  pelaksanaan  tugas yang  saling  membantu  dan  menyempurnakan  satu  sama  lain,  dimana  dalam  usaha  ini melibatkan  beberapa  instansi  dan  badan  lainnya,  ini  merupakan  penjelasan  mengenai koordinasi  menurut  (Hasibuan,  2006).  Koordinasi  berdampak  pada  efektifnya  dalam pembagian  kerja,  koordinasi  mewujudkan  tujuan  sehingga  kegiatan  dan  tugas  yang  berbeda- beda bisa dilaksanakan lebih teratur dan terencana, ini merupakan suatu wewenang agar saling menyerasikan  dan  menyeimbangkan  tugas-tugas  yang  spesifik  ataupun  yang  berbeda-beda (Ndraha,  2011).  Koordinasi  diartikan  suatu  upaya  menyesuaikan  diri  antar  satu  dengan  yang lainnya,  dimana  memberikan  hasil  dari  keseluruhan  sumbangan  yang  dilakukan  pada  bagian dan usaha yang dioperasikan (Syafiie, 2011)
Menurut  pendapat  Malayu  Hasibuan  dalam  (Rahmeina,  2018)  koordinasi  dapat  diukur dengan menggunakan indikator berikut:
a. Kerja sama
Setiap  anggota  di  organisasi  haruslah  saling  mementingkan  sistem  kerjasama,agar unsur  satuan  unit  tidak  melangkah  sendiri-sendiri  dalam  melakukan    setiap  kegiatan ataupun  tugasnya,  sehingga  diharuskan  memiliki  pengertian  satu  sama  lainnya  dengan saling menyesuaikan diri, disinilah pentingnya konsep kerjasama dalam koordinasi.
b. Komunikasi
Komunikasi  saling  berkaitan  erat  dengan  koordinasi,  karna  komunikasi  yang dilakukan  oleh  setiap  anggota  unit  organisasi  terutama  dalam  pelaksanaan  kordinasi merupakan  faktor  penentu  keberhasilan  dalam  menjalankan  koordinasi,  karena  dengan komunikasi  yang  sudah  terjalin  antar  sesama  anggota  unit  organisasi  akan  menciptakan partisipasi  yang  tinggi  dalam  menjalankan  tugas  ataupun  pekerjaan  yang  diberikan  oleh pimpinan.
c. Pembagian Kerja
Pada  hakikatnya  kemajuan  setiap  organisasi  tidak  terlepas  dari  system  pembagian kerja,  hendaknya  setiap  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  organisasi  benar-benar memahami  dengan  baik  pembagian  kerja  yang  sudah  disepakati  secara  seksama  karena
dengan dilakukan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mencapai tujuan organisasi.
d. Disiplin
Disiplin  maksudnya  membentuk  tingkah  laku  perbuatan  individu  dalam  menaati segala  peraturan  yang  berlaku  supaya  menghasilkan  sikap  atau  prilaku  yang  sadar  akan peraturan suatu organisasi sehingga dapat meraih hasil yang dikehendaki.

## 2.2. Konsep Stakeholder
Stakeholder menurut Freedman dalam (Arrozaaq, 2016) merupakan perseorangan maupun sekelompok  orang  yang  mempunyai  kepentingan  sehingga  bisa  mempengaruhi  maupun dipengaruhi oleh pencapaian tujuan terhadap suatu program. Scheemer dalam (Arrozaaq, 2016) juga  menyebutkan  bahwa  stakeholder  adalah  pemangku  kepentingan  dalam  suatu  dalam kebijakan.  Sedangkan  Gonsalves  dalam  (Arrozaaq,  2016)  menggambarkan  suatu  individu, kelompok  sosial,  komunitas  maupun  suatu  lembaga  yang  tampak  dalam  setiap  tingkat golongan  masyarakat  yang  memberikan  efek  atau  dampak  dari  sesuatu  kebijakan,  program ataupun  kegiatan  yang  dilakukan.  Maka  dari  itu  yang  dimaksud  dengan  stakeholder  ialah individu  atau  sekumpulan  individu  yang  berkelompok  yang  mempunyai  kepentingan  dengan maksud  dapat  dipengaruhi  ataupun  mempengaruhi  oleh  perihal  tertentu.  Sehingga  dalam mencapai tujuan stakeholder memiliki potensi untuk mempengaruhi ataupun dipengaruhi.

## 2.3. Konsep Pengawasan
Pengawasan  menurut  (Idris,  2015) ialah suatu  cara  dengan  proses  yang  memastikan  jika setiap  kegiatan-kegiatan  aktual  yang  telah  dirancang  sedemikian  rupa  sudah  sesuai  dengan kegiatan  yang  telah  direncanakan.  Sedangkan  menurut  (Handoko,  2000)  pengawasan  ialah terwujudnya sasaran-sasaran dalam organisasi dan manejemen, ini berkaitan dengan membuat suatu proses yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya.  Bahwasanya  pengawasan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dalam  organisasi sebab  fungsi  pengawasan  diperlukan  untuk  memastikan  apakah  suatu  program  kegiatan  yang telah direncanakan atau diorganisasikan sudah berjalan sebagaimana mestinya dan bisa melihat seberapa  jauh  hasil  pekerjaan  yang  dicapai  berdasarkan  perencanaan  awal  sehingga  dapat mencegah  kesalahan yang tidak diinginkan terjadi
2.4. Konsep Kendala
Menurut Hansen dan Mowen dalam (Larasati, SP & Haksama, 2016) menyatakan bahwa terdapat dua macam kendala yang terbagi menjadi:
a. Kendala internal, yaitu bagian dalam instansi termasuk anggota dari instansi tersebut, bisa menjadi penghalang bagi instansi itu sendiri hal ini disebut sebagai kendala internal.
b. Kendala  eksternal,  yaitu  bagian  luar  instansi  yang  bisa  menjadi  penghalang  bagi  suatu instansi  yang  melakukan  pekerjaan  ataupun  kegiatannya  yang  menyebabkan  kegiatan tersebut tidak tercapai dengan maksimal, hal ini disebut sebagai kendala eksternal.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Lokasi  pada penelitian  ini  dilakukan  di  daerah  Kota  Pariaman.  Pemilihan  informan  dilakukan  dengan  cara purposive sampling untuk menentukan informan kunci dan informan selanjutnya ditentukan dengan teknik snowball  sampling .  Data-data  dikumpulkan  melalui  studi  dokumentasi,  observasi  dan wawancara.  Untuk analisa  data  dilakukan  dengan  cara  pengumpulan  data,  reduksi data,  penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Guna  menguji  keabsahan  data  peneliti  menggunakan  teknik triangulasi.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Koordinasi Stakeholder Dalam Pengawasan Kapal Wisata Di Kota Pariaman.
Stakeholder  yang  terlibat  pada  pelaksanaan  koordinasi  dalam  pengawasan  kapal  wisata  ini berupa  tim  pengawasan  terpadu,  dimana  tim  tersebut  terdiri  dari  beberapa  anggota  dari  instansi terkait  yang  anggota-anggota  tersebut  dibentuk  sebagai  suatu  tim  agar  dapat  saling  berkoordinasi dalam pengawasan kapal wisata Kota Pariaman sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor:  122/550/2019  Tentang  Pembentukan  Tim  Pengawasan  Dan  Pengendalian  Angkutan  Laut Dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam pengawasan kapal wisata di Kota  Pariaman  berupa  koordinasi  horizontal.  Sebagaimana  Winardi  dalam  (Setiawati,  2018) mengungkapkan  bahwa  koordinasi  yang  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  yang  saling  terlibat berdasarkan  pembentukan  tim  ataupun  instansi  yang  satu  atau  dengan  yang  lainnya  dengan memiliki keterkaitan yang saling bergantung antara satu tim dengan tim fungsional lainnya dengan saling  bekerjasama.  Sehingga  walaupun  tim  tersebut  berbeda-beda  instansi  tetapi para  pemerintah memiliki  satu  tujuan  yaitu  melakukan  koordinasi  dalam  pengawasan  kapal  wisata  di  Kota Pariaman.
Dalam penelitian yang telah dilakukan dilapangan, diperoleh beberapa temuan penelitian yaitu diantaranya  dilihat  pada  indikator  teori  koordinasi  yang  merujuk  kepada  pendapat  Malayu Hasibuan dalam (Rahmeina, 2018) berikut ini:
a. Kerjasama
Setiap anggota di organisasi haruslah saling mementingkan sistem kerjasama, agar satuan unit  anggota  tidak  melangkah  sendiri-sendiri  dalam  melakukan  setiap  kegiatan  ataupun tugasnya  sehingga  haruslah  memiliki  pengertian  satu  sama  lainnya  dengan  saling menyesuaikan  diri,  disinilah  pentingnya  suatu  konsep  kerjasama  dalam  koordinasi. Sebagaimana  Kurniadi  dan  Sukmajati  (Afendi  et  al.,  2019)  berpendapat  dengan  bekerjasama akan  membangun  sinergi  antar  lintas  aktor  sehingga  terwujudnya  komitmen  untuk memperoleh  hasil  kolektif  yang  lebih  baik  selain  itu  perlunya  upaya  partisipasi  bersama  jika dengan kekuatan dalam bekerjasama akan memperoleh hasil yang optimal.
Berkaitan  dengan  teori  tersebut,  mengenai  kerjasama  yang  telah  dilakukan  oleh stakeholder  terkait  bahwa  kerjasama  yang  dilaksanakan  dalam  pelaksanaan  koordinasi pengawasan  kapal  wisata  di  Kota  Pariaman  sudah  berjalan  dengan  cukup  baik.  Hal  ini ditunjukan  bahwa  para  stakeholder  terkait  saling  mendukung  dan  berpartisipasi  dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyuluhan keselamatan pelayaran kepada para pengusaha kapal dan juga awak kapal. Sehingga sudah terlihat adanya kesadaran stakeholder yang terlibat dalam  tim  pengawasan  terpadu  untuk  saling  berkomitmen  dan  bekerjasama  dalam meningkatkan  kemananan,  kenyamanan  penumpang  kapal  wisata  kepulau  khususnya mewujudkan keselamatan pelayaran di Kota Pariaman.
b. Komunikasi
Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  setiap  anggota  unit  organisasi  terutama  dalam pelaksanaan koordinasi merupakan faktor penentu keberhasilan dalam menjalankan koordinasi sebagaimana dapat diketahui bahwa komunikasi dengan koordinasi saling berkaitan sehingga tidak  dapat  dipisahkan.  Dalam  melakukan  pengawasan  kapal  wisata  di  Kota  Pariaman, komunikasi  dilakukan  dengan  cara  saling  tukar  informasi  antar  sesama  stakeholder  yang terlibat dalam tim pengawasan terpadu.
Diperoleh  hasil  bahwa  komunikasi  dalam  koordinasi  antar  stakeholder  dalam pengawasan kapal wisata  sudah terjalin. Komunikasi yang terjadi dilakukan secara formal dan informal. Secara formal yaitu menggunakan surat undangan sebagai bentuk komunikasi secara administratif  untuk  memberikan  informasi  tentang  rapat  koordinasi  yang  akan  dilaksanakan. Akan  tetapi  rapat  koordinasi  jarang  sekali  dilakukan  dan  tidak  tidak  memiliki  jadwal  tetap.
Berdasarkan  wawancara  diketahui  rapat  koordinasi  hanya  bersifat  insidental  atau  tidak  ada dijadwalkan  secara  rutin,  rapat  biasanya  dilakukan  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan. Namun  demikian,  komunikasi  tetap  terlaksana  meskipun  kurangnya  rapat  koordinasi  atau pertemuan  yang  dilakukan.  Stakeholder  terkait  tetap  melakukan  komunikasi  secara  informal melalui  telfon  juga  melalui  media  sosial  whatsapp.  Sesuai  dengan  pendapat  Handayaningrat dalam  (Wibowo  et  al.,  2020)  bahwa  dalam  berkomunikasi  bisa  disampaikan  secara  lisan ataupun  melalui  media  lainnya  agar  dalam  melakukan  komunikasi  antar  individu  bisa  tetap saling memberikan suatu informasi yang diketahui.
c. Pembagian Tugas
Kemajuan setiap organisasi tidak terlepas dari sistem pembagian kerja, hendaknya setiap pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  organisasi  benar-benar  memahami  dengan  baik  tujuan  dari pembagian  kerja  yang  sudah  disepakati  secara  seksama.  Karna  dengan  dilakukannya pembagian  kerja  ini  diharapkan  dapat  berfungsi  dalam  usaha  mewujudkan  tujuan  suatu organisasi.  Sebagaimana  (Mubarak,  2014)  mengungkapkan  bahwa  salah  satu  alat  untuk mewujudkan  tujuan  adalah  dengan  membuat  berbagai  kegiatan  dan  aktifitas  yang  dapat menunjang pencapaian tujuan yaitu dengan membaginya kedalam berbagai fungsi yang jelas.
Pembagian  kerja  ini merupakan  perincian  tugas  dan  pekerjaan,  agar  setiap  unit  anggota organisasi  bisa  menjalankan  tanggung  jawabnya  dengan  semaksimal  mungkin.  Berdasarkan hasil  wawancara  penulis  sebelumnya,  penulis  melihat  bahwa  mengenai  pembagian  tugas dalam  pengawasan  kapal  wisata  di  Kota  Pariaman  sudah  dirincikan  dengan  baik  dan  jelas. Terlihat  sudah  adanya  pedoman  bersama  yang  sifatnya  formal  yang  sudah  disepakati  oleh masing-masing stakeholder dalam berkoordinasi.
Pembagian  tugas  antar    stakeholder  yang  terlibat  sebagai  tim  pengawasan  terpadu  ini berdasarkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Kapal  Pariwisata.  Sehingga  dalam melakukan  pengawasan  kapal  wisata  sesuai  dengan  tupoksi  serta  kapasitas  dan kewenangannya. Hal tersebut merupakan hal yang krusial, supaya kelak tidak terjadi tumpang tindih terhadap pelaksanaan pengawasan kapal wisata di Kota Pariaman.
Sebagaimana  fungsi  SOP  itu  sendiri  yaitu  untuk  memperlancar  tugas  unit  kerja,  jika terjadi  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  mudah  diacak,  serta  mengarahkan  petugas  dalam disiplin  bekerja,  dan  sebagai  pedoman  dalam  melakukan  pedoman  rutin.  Hal  tersebut  juga sesuai  dengan  pendapat  (Rizki,  2014)  bahwa  dengan  tersedianya  suatu  pedoman  mengenai pemilahan  bagian-bagian  tugas  dan  merincikan  tugas-tugas  tersebut  berdasarkan  tanggung jawab  masing-masing  yang  telah  disepakati  bersama,  maka  pembagian  tugas  itu  dapat dikatakan telah tersusun dengan baik.
d. Disiplin
Disiplin  adalah  suatu  tingkah  laku  perbuatan  individu  dalam  menaati  segala  peraturan yang berlaku supaya menghasilkan suatu sikap atau prilaku seseorang dalam mentaati semua peraturan  yang  berlaku  agar  dapat  meraih  hasil  yang  dikehendaki.  Sejalan  dengan  pendapat (Firmansyah,  2016)  disiplin  merupakan  kesediaan  seseorang  supaya  dapat  menaati  seluruh aturan-aturan  dan  juga  norma-norma  yang  berlaku  didalam  organisasi,  maka  dari  itu  segala suatu  peraturan  yang  telah  dibentuk  dan  disepakati  oleh  para  individu  perorangan  ataupun kelompok  diharapkan  mampu  berpegang  teguh,  diharapkan  bisa  patuh  tentunya  juga  tunduk terhadap peraturan berlaku.
Berdasarkan  hasil  temuan  terungkap  bahwa  koordinasi  stakeholder  dalam  pengawasan kapal  wisata  di  Kota  Pariaman  belum  cukup  disiplin.  Hal  ini  terlihat  dalam  kegiatan pengawasan yang tidak sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam SOP yaitu monitoring dan pengawasan  kapal  wisata  dilakukan  setiap  hari.  Kenyataannya  pelaksanaan  kegiatan pengawasan  hanya  difokuskan  pada  saat  adanya  suatu  event-event  yang  diadakan  ataupun pada akhir pekan atau libur panjang oleh stakeholder terkait.
Kendala dalam Koordinasi Stakeholder dalam Pengawasan Kapal Wisata Di Kota Pariaman Kendala  yang  dirasakan  oleh  pelaksana  koordinasi  bisa  menghambat  jalannya  koordinasi yang  dilakukan  oleh  stakeholder  terkait  sehingga  bisa  mengakibatkan  terciptanya  tujuan  dari stakeholder terkait menjadi tertunda. Hansen dan Mowen dalam  (Larasati, SP & Haksama, 2016) menyebut ada dua macam kendala berikut ini:
a. Kendala Internal
Jika  dilihat  dari  hasil  temuan  dilapangan  ditemukan  bahwa  kendala  internal  dalam koordinasi stakeholder dalam pengawasan kapal wisata di Kota Pariaman yaitu rapat evaluasi koordinasi yang sangat jarang dilakukan. Hal ini membuat para stakeholder tidak mengetahui sudah sejauh mana hasil koordinasi yang dilakukan selama ini dalam pengawasan kapal wisata di  Kota  Pariaman.  Pelaksanaan  pertemuan  atau  rapat  yang  dilakukan  tidak  secara  rutin  atau kontinuitas  yang  tidak  memiliki  jadwal  tetap  sehingga  membuat  kegiatan  koordinasi  tidak berjalan  maksimal  untuk  memaksimalkan  pengawasan  kapal  wisata.  Sebagaimana  dapat diketahui bahwa kendala internal ini merupakan suatu yang menjadi penghalang yang berasal dari dalam instansi ataupun organisasi itu sendiri.
b. Kendala Eksternal
Dilihat  pada  hasil  temuan  bahwa  kendala  eksternal  dari  koordinasi  stakeholder  dalam pengawasan  kapal  wisata  di  Kota  Pariaman  adalah  kurangnya  kesadaran  dari  awak  kapal untuk  mematuhi  peraturan,  terlihat  masih  terjadinya  pelanggaran  yang  dilakukan  seperti melakukan  bongkar  muat  penumpang  kapal  wisata  tidak  berada  pada  zona  garis  muat  yang telah  ditentukan,  hal ini  dikarenakan  tim pengawasan  terpadu  tidak memberikan  sanksi  yang tegas kepada kapal-kapal wisata yang melakukan pelanggaran. Sehingga hal inilah penyebab terjadinya pelanggaran yang memicu awak kapal wisata tidak jera-jera untuk terus melakukan penyimpangan-penyimpangan.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  temuan  yang  sudah  peneliti  lakukan  di  lapangan  tentang  Koordinasi Stakeholder Dalam Pengawasan Kapal Wisata di Kota Pariaman maka diperoleh kesimpulan:
Koordinasi yang dilakukan oleh stakeholder dalam pengawasan kapal wisata di Kota Pariaman sudah  terlaksana  namun  belum  berjalan  dengan  baik.  Dirujuk  dari  indikator  koordinasi  menurut Malayu  Hasibuan  yang dikutip dari Jurnal  (Rahmeina, 2018) hanya dua indikator yang terlaksana baik  yaitu kerjasama dan pembagian kerja. Untuk indikator komunikasi dan disiplin masih belum terlaksana dengan baik.
Terdapat  juga  kendala-kendala  yaitu  kendala  internal  dan  kendala  eksternal  koordinasi stakeholder  dalam  pengawasan  kapal  wisata  yaitu:  Kendala  internal,  bahwa  kendala  yang menghambat dalam koordinasi stakeholder dalam pengawasan kapal wisata di Kota Pariaman yaitu rapat  evaluasi  koordinasi  yang  sangat  jarang  dilakukan.  Kendala  eksternalnya  yaitu  kurangnya kesadaran  dari  awak  kapal  untuk  mematuhi  peraturan,  terlihat  masih  terjadinya  pelanggaran  yang dilakukan seperti melakukan bongkar muat penumpang kapal wisata tidak berada pada zona garis muat yang telah ditentukan.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  terdapat  beberapa rekomendasi dari peneliti untuk mengoptimalkan koordinasi stakeholder dalam pengawasan kapal wisata di Kota Pariaman yaitu :
1) Perlunya koordinasi yang lebih intensif antar stakeholder terkait, hendaknya tim pengawasan terpadu yang berasal dari beberapa instansi lebih memantapkan koordinasi yang telah terjalin dengan melakukan rapat dan pertemuan, diharapkan membuat jadwal rapat koordinasi dengan
teratur  agar  pelaksanaan  rapat  dilakukan  secara  kontinuitas.  Sehingga  dengan  adanya  rapat koordinasi yang rutin dapat dilaksanakan evaluasi terhadap setiap kegiatan pengawasan  yang dilakukan.  Evaluasi  hasil  kerja  yang  dilakukan  nantinya  akan  menemukan  setiap  hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pengawasan kapal wisata di Kota Pariaman.
2) Sebaiknya  tim  pengawasan  terpadu  kapal  wisata  Kota  Pariaman  memberikan  sanksi  yang lebih tegas lagi kepada nakhoda dan abk yang masih melanggar aturan.
3) Diharapkan  stakeholder  yang  terlibat  dalam  tim  pengawasan  terpadu  kapal  wisata  dapat meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan pengawasan kapal wisata di Kota Pariaman.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Afendi, S., Masjaya, & Burhanudin. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Pengendalian Daerah Aliran  Sungai  (DAS)  Karang  Mumus  Di  Kota  Samarinda. Ejournal  Iimu  Pemerintahan , 7 (2), 545–558.
Arrozaaq,  D.  L.  C.  (2016).  Collaborattive  Governance  (Studi  Tentang  Kolaborasi  Antar Stakeholders  Dalam  Pengembangan  Kawasan  Minapolitan  di  Kabupaten  Sidoarjo). Kebijakan Dan Manajemen Publik , 3 , 1–13.
Firmansyah,  O.  dan  W.  R.  (2016).  Koordinasi  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (Studi  Kasus Bencana  Banjir  Di  Kecamatan  Rancaekek  Kabupaten  Bandung). Jurnal  SOSPOL , Vol. XX1 (1). Hasibuan, M. (2006). Manajemen: dasar, pengertian dan masalah . Bumi Aksara.
Keputusan Walikota Pariaman. (2019). Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 122/550/2019 Tentang  Pembentukan  Tim  Pengawasan  Dan  Pengendalian  Angkutan  Laut  Dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman . Larasati,  SP  &  Haksama,  S.  (2016).  Penerapan  Theory  of  Constraint  Pada  Kepuasan  Kerja Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia , 4 (2), 155–162.
Mubarak, A. (2014). Peran Ormas Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintah Bidang Pemberdayaan. Seminar Nasional UT2014, Universitas Terbuka Convention Center (UTCC) . Ndraha, T. (2011). Kybernologi 1 Ilmu Pemerintahan baru . Rineka Cipta.
Padang  Today.  (2019,  October  27). Pasca  Insiden  Angso  Duo,  Walikota  Pariaman  Berikan Jawaban . https://www.padang-today.com/pasca-insiden-angso-duo-walikota-pariaman- berikan-jawaban/
Rahmeina,  F.  R.  (2018).  Koordinasi  Dalam  Program  Kampung  KB  Di  Kota  Pekanbaru. JOM FISIP , Vol. 5 (1).
Rizki, C. (2014). Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru. JOM FISIP , 1 (2), 1–12.
Setiawati,  N.  A.  (2018).  Koordinasi  Antar  Instansi  Dalam  Inovasi  Layanan  Pengaduan  Darurat Command Center 112 Di Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 6 (1), 1–11. Syafiie, I. K. (2011). Manajemen Pemerintahan, Cetakan Pertama . Pustaka Reka Cipta. Undang  Undang  Republik  Indonesia.  (2008). Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran .
Wibowo,  N.  K.,  Sulistiowati,  R.,  &  Sulistio,  E.  B.  (2020).  Koordinasi  Stakeholder  Tentang Pemutakhiran  Data  Pemilih  Dalam  Pemilu  Serentak  Di  Indonesia  (Studi  Di  Kota  Bandar Lampung  Tahun  2019). Jurnal  Birokrasi,Kebijakan  Publik  Dan  Pelayanan  Publik , 2 (1),
247–253.