PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 11-23 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBT COLLECTOR AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM MELAKUKAN PENAGIHAN PINJAMAN BERMASALAH
Nadia Kamilah Malfadeskya, S.H., Dr. Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M. PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 E-mail: kamilahnadia2@gmail.com

## Abstrak
Pemberian kredit atau pinjaman dapat dilakukan melalui bank ataupun lembaga keuangan  bukan  bank,  atau  lembaga  pembiayaan.  Namun,  tidak  semua  perjanjian pembiayaan  berakhir  sebagaimana  perjanjian  yang  telah  dilakukan  di  awal  antara kreditur  dan  debitur.  Terjadinya  permasalahan  pinjaman  bermasalah,  baik  di  dunia perusahaan perbankan maupun perusahaan pembiayaan hal tersebut tidak terpisah dari adanya posisi Debt Collector atau penagih utang, yang mana diposisikan sebagai pihak ketiga  yang  menjadi  jembatan  penagihan  kredit  antara  debitur  dan  kreditur.  Demi terjadinya  pelunasan  pembayaran  kredit,  pihak  kreditur  menggunakan  jasa  Debt Collector. Saat melakukan penagihan terdapat banyak perilaku Debt Collector yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang dapat berujung dengan PMH. Tujuan dari adanya penulisan ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban Debt Collector yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  saat  melakukan  penagihan  pinjaman bermasalah.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pihak  Debt  Collector  yang harus  bertanggungjawab  apabila  ia  melakukan  suatu  tindakan  di  luar  perjanjian pemberian  kuasa  yang  telah  disepakati,  saat  melakukan  penyelesaian  pinjaman bermasalah. Tanggungjawabnya adalah dalam bentuk PMH, bentuk pertanggungjawabannya dengan melakukan ganti rugi.
Kata Kunci: Debt Collector, pinjaman, PMH.

## Abstract
The  provision  of  credit  or  loans  can  be  made  through  banks  or  non-bank  financial institutions,  or  financing  institutions.  However,  not  all  financing  agreements  end  as previously agreed between creditors and debtors. The occurrence of non-performing loan problems,  both  in  the  world  of  banking  companies  and  finance  companies,  cannot  be separated from the position of the Debt Collector or debt collector, which is positioned as a third party who acts as a bridge for credit collection between debtors and creditors. For the sake of paying off credit payments, the creditor uses the services of a Debt Collector.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
When billing, there are many Debt Collector behaviors that are not in accordance  with applicable legal procedures which can lead to unlawful act. The purpose of this paper is to analyze the liability of Debt Collectors who commit acts against the law when collecting non-performing loans. The results of this study conclude that the Debt Collector must be responsible if he takes an action outside the agreed power of attorney agreement, when completing a non-performing loan. The responsibility is in the form of PMH, the form of responsibility is to make compensation.
Keywords: Debt Collector, loan, unlawful act.

## A. Pendahuluan
Pada dasarnya apabila ingin memenuhi suatu kebutuhan dapat dilakukan dengan cara jual beli sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1457 BW yaitu melakukan perjanjian yang  melibatkan  dua  orang  (penjual  dan  pembeli)  yang  mana  kewajiban  penjual  adalah menyerahkan suatu kebendaan dan kewajiban pembeli adalah
membayar  harga  yang  telah  dijanjikan.  Terdapat  cara  lain  yang  dapat  dilakukan selain melakukan jual beli,  karena selalu ada  kemungkinan  terjadinya kasus kekurangan biaya  tetapi  kebutuhan  tetap  harus  terpenuhi,  maka  hal  tersebut  dapat  diatasi  dengan melakukan pembelian barang tanpa harus membayarnya di awal secara lunas, yang mana sistem pembayaran tersebut pada saat ini kita sebut sebagai kredit.
Penjelasan  kredit  tercantum  dalam  Pasal  1  Angka  11  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan, yaitu pihak kreditur menyediakan pinjaman yang dibutuhkan oleh debitur yang sebelumnya telah ditetapkan kesepakatan untuk melunasi utangnya disertai dengan bunga pada waktu yang telah ditentukan. Dalam istilah lain, yaitu dalam bahasa Latin “ credere”, di Belanda adalah “ vertrouwen”, dan dalam bahasa Inggris adalah “ faith” yang mana artinya adalah  kepercayaan. 1 Sehingga  dapat  diartikan  bahwa  pada  saat  melakukan  hubungan perkreditan, kedua belah pihak telah setuju mengenai waktu dan syarat pengembalian atau pembayaran kredit yang telah dilakukan. 2
Di Indonesia, pemberian kredit atau pinjaman dapat dilakukan melalui bank ataupun lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga pembiayaan. Pada perusahaan pembiayaan sendiri  istilah  kredit  dapat  disebut  dengan  “pinjaman”.  Namun,  tidak  semua  perjanjian pembiayaan berakhir sebagaimana perjanjian yang telah dilakukan di awal antara kreditur dan debitur. Walaupun dari pihak kreditur telah melakukan upaya sebaik mungkin untuk mencegah adanya penunggakan dan telah melakukan screening dalam memberikan kredit. Terdapat berbagai alasan mengapa debitur tidak dapat memenuhi perjanjian sebagaimana mestinya.  Hal  itu  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  seperti  penurunan  keuangan  yang sedang dihadapi, tidak stabilnya bisnis yang sedang dijalani, bahkan tidak sedikit kejadian
1 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank, Alfabeta, Bandung, 2003. h. 92.
2 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. h. 236.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
pinjaman disebabkan oleh debitur yang memiliki itikad tidak baik yaitu sengaja untuk tidak melunasi kredit sebagaimana waktu yang ditetapkan.
Terjadinya  permasalahan  pinjaman  bermasalah,  baik  di  dunia  perusahaan perbankan maupun perusahaan pembiayaan hal tersebut tidak terpisah dari adanya posisi Debt Collector atau penagih utang, yang mana diposisikan sebagai pihak ketiga yang menjadi jembatan penagihan kredit antara debitur dan kreditur. Penggunaan jasa tersebut dipakai ketika  debitur  tetap  tidak  melakukan  prestasinya  untuk  melakukan  pembayaran  kredit, disaat  pihak  kreditur  telah  melakukan  restrukturisasi  kredit  yang  bertujuan  untuk membantu  menyelamatkan  pihak  debitur  yang  mengalami  kesulitan  pembayaran.  Oleh karena  itu,  demi  terjadinya  pelunasan  pembayaran  kredit,  pihak  kreditur  menggunakan jasa Debt Collector, tetapi untuk melakukan tagihan yang dilakukan oleh pihak lain, hanya dapat dilakukan apabila kualitas dari tagihan kredit tersebur telah termasuk dalam kategori macet. 3
Debt  Collector merupakan  suatu  badan  usaha  yang  memiliki  kontrak  kerja  sama dengan pihak kreditur yang diberi kuasa untuk bekerja sama melakukan tagihan pelunasan pinjaman bermasalah. Namun, karena dianggap memiliki kuasa dan diperbolehkan, banyak kejadian  tidak menyenangkan yang  dilakukan oleh Debt Collector yang  dilakukan secara tidak  professional  dan  termasuk  dalam  perbuatan  melawan  hukum,  seperti  melakukan ancaman,  melakukan  teror,  melakukan  intimidasi,  dan  adanya  penekanan  kepada  pihak debitur. Bahkan ada beberapa kejadian yang sampai termasuk dalam ranah pidana, seperti adanya korban meninggal dunia akibat dikeroyok oleh Debt Collector. Hal-hal seperti itu yang membuat masyarakat memiliki stigma buruk akan profesi tersebut.

## B. Metode Penelitian
Metode dalam penulisan ini menggunakan tipe Penelitian Doktrinal ( Doctrinal Research), yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada Peraturan Perundang-Undangan dan literatur 4 yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dalam hal  ini  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  literatur  yang  digunakan  adalah  yang berhubungan  dengan  kedudukan Debt  Collector yang  menjadi  pihak  ketiga  untuk melakukan penagihan pinjaman bermasalah.

## C. Hasil Dan Pembahasan
Penagihan  dalam  Penyelesaian  Pinjaman  Bermasalah  oleh  Debt  Collector  yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum
Terdapat  istilah  dalam  bahasa  Belanda  yaitu onrechtmatigedaad yang  apabila diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum. Terdapat dua  perbedaan  istilah  yang  digunakan  oleh  para  ahli,  yaitu  “melawan”  dan  “melanggar”. Istilah melawan itu sendiri dipakai oleh Mariam Darus Badrulzaman ia menuturkan, yaitu sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  Pasal  1365 Burgerlijk  Wetboek (BW)  bahwa
3 Rudy  Haryono  Ma.,  Analisis  Debt  Collector  (Sumber  :  http.blogspot.com/  2011/05/Analisis  penggunaan- Debt-Collector.html) diakses pada tanggal 18 September 2021.
4 Peter Mahmud Marzurki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 133.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
“segala perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian terhadap orang lain,  mewajibkan  orang  yang  berbuat  untuk  melakukan  ganti  rugi  atas  tindakannya tersebut.” 5 Istilah perbuatan melawan hukum juga digunakan oleh MA Moegni Djojodirdjo, Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan,  dan  IS  Adiwimarta.  Penggunaan  istilah  perbuatan melanggar hukum digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro dan Subekti. 6
Memang tidak terdapat pengertian secara konkrit mengenai perbuatan melanggar hukum dalam Burgerlijk Wetboek (BW), namun pengertian tersebut secara tersirat terdapat dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  mengganti  kerugian  tersebut”  yang  mana  hal tersebut  berkaitan  dengan  kewajiban  ganti  rugi  akibat  terjadinya  perbuatan  melanggar hukum. 7 Selanjutnya pada Pasal 1366 Burgerlijk Wetboek (BW) dipertegas bahwa “setiap orang bertanggungjawab tidak hanya terbatas pada kerugian yang diakibatkannya, tetapi juga  yang  disebabkan  akibat  kelalaian  yang  diperbuat.” 8 Melihat  kedua  pasal  tersebut, mengenai  perbuatan  melanggar  hukum  tidak  hanya  dapat  diakibatkan  oleh  suatu perbuatan, tetapi termasuk tindakan tidak berbuat atau karena kelalaian. Pada bidang ilmu hukum terdapat tiga kategori dari perbuatan melanggar hukum, yaitu: 9
a. Perbuatan melanggar hukum akibat disengaja.
b. Perbuatan  melanggar  hukum  tanpa  adanya  kesalahan,  yang  mana  tidak  adanya unsur disengaja juga kelalaian.
c. Perbuatan melanggar hukum akibat kelalaian.
Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum apabila  telah memenuhi  unsur-unsurnya,  sebagaimana  ketentuan  yang  telah  diatur  pada  Pasal  1365 Burgerlijk Wetboek (BW), maka unsur-unsur perbuatan melanggar hukum adalah sebagai berikut:
1. Adanya suatu perbuatan
Suatu perbuatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pada umumnya, terdapat  pengertian  akan  “perbuatan”  pada  perbuatan  melanggar  hukum,  yaitu sebagai berikut: 10
a. Nonfeasance ,  ialah  tidak  melakukan  tindakan  yang  telah  diwajibkan  oleh hukum.
b. Misfeasance , ialah melakukan kesalahan dalam melakukan suatu perbuatan yang merupakan bagian dari kewajibannya.
5 Sedyo  Prayogo,  “Penerapan  Batas - Batas  Wanprestasi  dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Perjanjian”, Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume 3 No. 2, Mei 2016, h. 282.
6 Ibid. 7 Andria  Luhur  Prakoso,  “Prinsip  Pertanggungjawaban  Perdata  Dalam  Perspektif  Kit ab  Undang  Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS, Maret 2016, h. 213.
8 Fitrah Rizqy, S.H., “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum  dan Sanksinya”, Jurnal Justitia , Volume 3 No. 2, 2018, h. 242.
9 Ibid, h. 3.
10 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 5.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
c. Malfeasance ,  ialah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak memiliki hak dalam melakukannya. (William C. Robinson, 1882: 127)
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum
Pengertian mengenai perbuatan melanggar hukum di Indonesia maupun Belanda sejak tahun 1999 maknanya menjadi luas, yang meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut: 11
a. perbuatan melanggar hukum yang berlaku
b. perbuatan melangga hak orang lain yang telah dijamin oleh hukum
c. perbuatan yang tidak sesuai dengan kesusilaan
d. perbuatan  yang  bertentangan  dengan  sikap  baik  dalam  berhubungan bermasyarakat
e. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
Kesalahan dalam melakukan suatu perbuatan merupakan salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum yang nantinya dapat dikenakan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW). 12 Perihal  tanggungjawab  tanpa  kesalahan  ( strict  liability) bukan merupakan bagian dari tanggungjawab berdasarkan Pasal  1365 Burgerlijk Wetboek (BW). Untuk dapat memenuhi unsur kesalahan tersebut, harus memenuhi beberapa unsur agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu sebagai berikut:
a. Unsur kesengajaan
b. Unsur kelalaian
c. Tidak terdapatnya alasan pemaaf atau pembenar ( overmacht , tidak waras)
3. Adanya kerugian bagi korban
Dalam  perbuatan  melanggar  hukum,  kerugian  yang  diderita  oleh  korban  dapat dijadikan  sebagai  syarat  untuk  mengajukan  gugatan,  apabila  hal  tersebut  ingin dikenakan  Pasal  1365 Burgerlijk  Wetboek (BW).  Dengan  adanya  yurisprudensi, kerugian dalam perbuatan melanggar hukum tidak hanya sebatas kerugian materiil, melainkan juga kerugian immateriil yang nantinya akan dinilai dengan nominal. 13
4. Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian
Adanya syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, yaitu terdapatnya hubungan klausul perbuatan dengan kerugian yang dialami.14
Terkait  pembahasan  mengenai  perbuatan  melanggar  hukum,  pada  praktiknya  di kehidupan  sehari-hari  terkhusus  dalam  pelaksanaannya  di  perusahaan  pembiayaan,  hal tersebut  banyaklah  terjadi.  Sebagaimana  contoh  kasus  mengenai  penarikan  paksa  yang dilakukan  oleh  Debt  Collector  yang  terjadi  di  Jalan  Jatinegara  Kaum,    Jakarta  Timur. Terdapat dua orang yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Debt Collector, menurut  seorang  saksi  mata  bernama  Novi,  korban  memang  sempat  mengatakan  dan
11 Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11 No. 1, September 2020, h. 65.
12 Prihati  Yuniarlin,  “Penerapan  Unsur -Unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum  Terhadap  Kreditur  yang  Tidak Menda ftarkan Jaminan Fiducia”, Jurnal Media Hukum, Volume 19 No. 1, Juni 2012, h. 8.
13 Ibid, h. 68.
14 Munir Fuady, Op.Cit, h. 13.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
memberi  pengakuan  bahwa  ia  melakukan  penunggakan  dalam  melakukan  pembayaran angsuran motor tersebut. Korban mengatakan bahwa akan segera melakukan pelunasan terkait motor tersebut dan melakukan pembayaran secara langsung di kantor, tetapi kedua Debt  Collector  tetap  tidak  puas  yang  mengakibatkan  adu  mulut  antara  pelaku  dengan korban tersebut yang berisi penghinaan serta berujung pada kekerasan dengan memukul kepala  korban.  Setelah  melakukan  perbuaan  tersebut  pelaku  langsung  melarikan  diri dikarenakan banyaknya warga yang datang untuk membantu korban.15
Merujuk pada kasus tersebut dan berdasarkan pada argumentasi penulis, tindakan yang dilakukan oleh Debt Collector tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar  hukum,  yang  merupakan  tanggungjawab  dari  Debt  Collector.  Apabila  korban ingin  menggugat  pelaku  dengan  dalil  perbuatan  melanggar  hukum,  maka  dapat menggunakan argumentasi seperti berikut, Pertama, adanya suatu perbuatan, dalam hal ini Debt  Collector  melakukan  suatu  perbuatan  yang  mana  ia  tidak  memiliki  hak  dalam melakukan perbuatan tersebut. Kedua, perbuatan tersebut melanggar hukum, dalam hal ini Debt Collector telah melanggar hak orang lain yang telah dijamin oleh hukum, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. ” Ketiga, terdapat kesalahan dari pihak pelaku, dalam hal ini Debt Collector dengan sengaja melakukan tindakan yang mengancam dan berlaku kasar pada  debitur.  Keempat,  adanya  kerugian  bagi  korban,  sesuai  dengan  yurisprudensi, kerugian  tidak  hanya  sebatas  pasa  materiil,  namun  juga  pada  kerugian  immateriil  yang nantinya dapat dinilai dengan nominal. Kelima, adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian, sudah jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Debt Collector tersebut dengan menyerang pribadi, kehormatan, harkat serta martabat debitur, serta mengancam untuk membunuh debitur berhubungan dengan kerugian immateriil mengenai mental dan rasa malu akibat tindakan Debt Collector tersebut.
Permasalahan  awal  terjadi  pada  kasus  tersebut  dikarenakan  adanya  tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur yang membuat pihak kreditur melakukan perjanjian  dengan  pihak  tenaga  alih  daya  dalam  bidang  penagihan  yang  dalam  hal  ini merupakan  Debt  Collector,  untuk  melakukan  penarikan  kepada  pihak  debitur. Permasalahan  selanjutnya  disebabkan  oleh  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Debt  Collector yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang  berlaku  sehingga  pihak  debitur  merasa terganggu dan dirugikan atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh  Debt  Collector  tersebut  dapat  diajukan  gugatan  dengan  dalil  perbuatan  melanggar hukum. Karena pada dasarnya memang yang bertanggungjawab penuh atas tindakan dan segala  dampak  yang  terjadi  yang  dilakukan  oleh  Debt  Collector  tersebut  adalah  pihak pemberi kuasa, atau dalam hal ini merupakan perusahaan pembiayaan sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 48 Ayat (4) POJK Nomor 35/POJK.05/2018.
15 Malvyandie Haryadi, “Selain Kepung Anggota TNI, ini 4 Kasus Debt Collector  di Tahun 2021 yang Resahkan Masyarakat”,
Tribunnews.com (online), 10 Mei 2021, dalam
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/10/selain-kepung-anggota-tni-ini-4-kasus-debt-collector-di- tahun-2021-yang-resahkan-masyarakat?page=4, diakses pada 6 Januari 2022.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Namun, hal tersebut harus dilihat terlebih lebih jauh lagi terkait isi dalam perjanjian pemberian  kuasa  yang  dilaksanakan  antara  pihak  perusahaan  pembiayaan  dengan  Debt Collector. Apakah perilaku yang dilakukan oleh Debt Collector tersebut telah sesuai dengan isi  perjanjian,  sesuai  dengan  jobdesk  yang  tertera  dalam  perjanjian  pemberian  kuasa tersebut  atau  tidak,  dan  apakah  ia  telah  menjalankan  SOP  dalam  melaksanakan pekerjaannya. 16  Karena,  sejatinya  Debt  Collector  hanya  melakukan  pekerjaan sebagaimana  yang  telah  dikatakan  oleh  pemberi  kuasa,  sehingga  apabila  ia  memang ditugaskan untuk melakukan penagihan sesuai dengan SOP yang berlaku.
Apabila dilihat dari kasus di atas, perlakuan yang dilakukan oleh Debt Collector pada kasus tersebut jelas salah dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada, sebagaimana yang dikatakan oleh Riswinandi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non- Bank OJK, dalam melakukan penagihan Debt Collector dilarang melakukannya dengan cara mengancam,  menggunakan  tindak  kekerasan,  mempermalukan  debitur,  juga  melakukan tekanan  baik  itu  berupa  fisik  maupun  verbal.17 Sehingga  kasus  tersebut  dapat  digugat dengan  dasar  perbuatan  melanggar  hukum  yang  memiliki  pertanggungjawaban  berupa ganti rugi.
Terdapat contoh kasus lainnya yang telah diputus oleh majelis hakim yang dalam putusannya mengatakan bahwa pihak  Debt Collector  dan  pihak perusahaan  pembiayaan melakukan PMH. Kasus tersebut diawali dengan Debt Collector atas kuasa yang diberikan oleh pihak kreditur yang dalam hal ini merupakan perusahaan  leasing (PT. Astra Sedaya Finance) untuk menarik kendaraan milik debitur yang dalam hal ini bernama Apriliani dan Suri.  Kasus  tersebut  bermula  saat  pihak  pemohon  melakukan  perjanjian  pembiayaan terkait  penyediaan  dana  untuk  melakukan  pembelian  sebuah  mobil  Toyota  Alphard  V model  2,4  A/T  2004.  Sebagaimana  perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak, debitur memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran secara berkala kepada PT. Astra Sedaya  Finance  sebesar  Rp222.696.000  selama  35  bulan  terhitung  sejak  18  November 2016. Pada awalnya pihak debitur telah melakukan pembayaran secara teratur dari tanggal 18 November sampai dengan tanggal 18 Juli 2017. Selama 3 bulan terakhir memang debitur mengalami  kesulitan  dalam  hal  ekonomi,  sehingga  terjadinya  penunggakan  dalam melakukan  pembayaran.  Namun,  nyatanya  pada  tanggal  10  November  2017,  debitur didatangi oleh Debt Collector selaku penerima kuasa yang diberikan oleh PT. Astra Sedaya Finance  guna  melakukan  pengambilan  kendaraan.  Debt  Collector  diberikan  kuasa  untuk mengambil kendaraan tersebut dengan dalil bahwa debitur melakukan wanprestasi. Saat melaksanakan  penagihan,  Debt  Collector  melakukannya  dengan  cara  sewenang-wenang dan tidak melakukan prosedur hukum sebagaimana yang harusnya  dilakukan. Tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum yang benar yaitu seperti melakukan penagihan dengan cara paksaan, tidak menunjukan dokumen serta bukti yang resmi, tidak
16 Nanin  Koeswidi  Astuti,  “Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Penagihan  Utang  Kartu  Kredit  Oleh  Debt Collector dan Pertanggungjawaban Bank”, Jurnal Hukum to-ra , Volume 3 No.3, Desember 2017, h. 660.
17 Rully R. Ramli, “OJK: Debt Collector Dilarang Menagih dengan Ancaman, Kekerasan, atau mempermalukan”, Kompas.com (online), 27 Juli 2021, h. 1, dalam https://money.kompas.com/read/2021/07/27/112059826/ojk- debt-collector-dilarang-menagih-dengan-ancaman-kekerasan-atau, diakses pada 2 Januari 2022.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
melakukan peringatan terlebih dahulu kepada debitur mengenai tunggakan pembayaran, menyerang  pribadi,  kehormatan,  harkat  serta  martabat  debitur,  juga  mengancam  untuk membunuh  debitur.  Sehingga  pihak  debitur  tersebut  mengajukan  gugatan,  dan  telah diputus  majelis  hakim  bahwa  Debt  Collector  dan  pihak  perusahaan  pembiayaan  telah melakukan PMH.
Seharusnya, dalam melakukan penarikan Debt Collector harus memenuhi empat (4) syarat yang telah diatur sebagaimana yang disebutkan oleh Suwandi Wiranto selaku Ketua Umum APPI yaitu sebagai berikut:18
a. Membawa dan menunjukan surat kuasa guna menjalankan eksekusi
b. Membawa dan menunjukan sertifikat jaminan fidusia
c. Membawa  dan  menunjukan  surat  somasi  tahap  pertama  dan  kedua  yang menyatakan bahwa debitur telat dalam melunasi pembayaran
d. Membawa dan menunjukan Sertifikat Profesi Penagihan Pembiayaan (SPPI)
Dalam  pelaksanaannya,  seharusnya  Dewan  Direksi  Perusahaan  Pembiayaan  yang memberikan kuasanya pada tenaga alih daya dalam fungsi penagihan yang dalam hal ini merupakan Debt Collector lebih memperhatikan dan menjaga agar tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yang tidak merugikan pihak manapun bahkan sampai melakukan  perbuatan  melanggar  hukum,  sesuai  dengan  Pasal  12  huruf  b  dan  huruf  d Peraturan  OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan  yang Baik Bagi Perusahaan  Pembiayaan,  yaitu  “direksi  perusahaan    wajib  mengelola  perusahaan  sesuai dengan  kewenangan  d an  tanggungjawabnya”  dan  “memastikan  agar  Perusahaan memperhatikan  kepentingan  semua  pihak,  khususnya  kepentingan  Debitur,  Kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.”

## Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Debt Collector
Sengketa merupakan suatu posisi dimana terdapat dalah satu pihak yang dianggap mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pihak lain. Sengketa dapat terjadi dalam situasi apapun, baik itu antar individu, antar kelompok, ataupun antar individu dengan kelompok. Sifat dari sengketa itu sendiri dapat bersifat publik ataupun keperdataan baik itu di lingkup nasional maupun internasional.
Berdasarkan  pandangan  yang  diberikan  oleh  Takdir  Rahmadi,  yang  dimaksud dengan sengketa adalah terjadinya suatu konflik yang mana terjadi suatu perselisihan di antara  orang-orang,  hal  tersebut  merupakan  suatu  permasalahan  yang  termasuk  dalam persepsi  mereka,  ataupun  yang  bersifat  faktual. 19  Hal  serupa  juga  dituangkan  oleh Nurnaningsih Amriani dalam bukunya, ia mengatakan bahwa sengketa itu terjadi di antara
18 Safir Makki, “Syarat Debt Collector Boleh Tarik Mobil Leasing”, CNN Indonesia (online), 10 Mei 2021, h. 1, dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210510203559-78-641116/syarat-debt-collector-boleh- tarik-mobil- leasing#:~:text=Syarat%20pertama%2C%20kata%20dia%2C%20debt,membawa%20sertifikat%20dalam%20 menagih%20utang, diakses pada 27 Desember 2021.
19 Takdir  Rahmadi, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat, PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2011, h. 1.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
para  pihak  yang  mengalami  perselisihan  karena  terjadi  adanya  wanprestasi    yang  telah diperbuat  oleh  salah  satu  di  antara  para  pihak  tersebut  dalam  suatu  perjanjian. 20 Membahas mengenai sengketa di perusahaan pembiayaan, lebih jelasnya terdapat  dalam Pasal  1  angka  (13)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (selanjutnya  disebut  POJK  Nomor 1/POJK.07/2014) yaitu:
“Sengketa  adalah  perselisihan  antara  Konsumen  dengan  Lembaga  Jasa  Keuang an dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan.”
Jika ditarik kesimpulan, maka yang dimaksud dengan sengketa adalah terdapatnya suatu permasalahan yang timbul di antara pihak, yang disebabkan oleh adanya hal seperti cidera janji atau wanprestasi, maupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah  satu  pihak.  Pada  lembaga  pembiayaan,  terlebih  dahulu  wajib  adanya  pengaduan kepada Lembaga Jasa Keuangan, apabila tidak berujung pada kesepakatan, maka baru dapat melaksanakan  penyelesaian  sengketa.  Terdapat  dua  cara  yang  dapat  ditempuh  untuk menyelesaikan suatu sengketa, yaitu penyelesaian  sengketa melalui non-litigasi, maupun penyelesaian sengketa melalui litigasi.
Penyelesaian  sengketa  melalui  non-litigasi  merupakan  cara  yang  dapat  ditempuh tampa menggunakan jalur hukum, atau menggugatnya ke pengadilan. Jika ingin menempuh penyelesaian  sengketa  secara  non-litigasi  dapat  diajukan  melalui  lembaga  alternatif penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terdapat daftar  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  telah  ditetapkan  oleh  OJK sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  4  huruf  (a)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut POJK Nomor 1/POJK.07/2014) di Sektor Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut:
a. Mediasi
Mediasi  merupakan  upaya  yang  dapat  ditempuh  dengan  cara  penunjukan  pihak ketiga oleh para pihak yang bersengketa, berguna sebagai penengah untuk mencapai kesepakatan. 21
b. Ajudikasi
Berdasarkan  Penjelasan  Pasal  4  Huruf  (a)  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014,  yang dimaksud dengan ajudikasi adalah upaya yang dapat dilakukan dengan menunjuk pihak ketiga yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk menjatuhkan putusan mengenai sengketa yang terjadi.
c. Arbitrase
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  yang  dimaksud  dengan  arbitrase
20 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 13.
21 Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4 No. 1, September 2019, h. 2.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
adalah  “upaya  penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan  berdasarkan  pada perjanjian  arbitrase  yang  telah  dibuat  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  secara tertulis.”
Maka,  jika  terdapat  suatu  sengketa  yang  melibatkan  Debt  Collector  saat  ia melakukan penugasan sebagaimana yang telah diberikan kuasanya oleh pihak perusahaan pembiayaan, penyelesaian atas sengketa tersebut dapat dilakukan terlebih dahulu dengan cara non-litigasi atau menggunakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  Terdapat  beberapa  kelebihan  yang  didapatkan  apabila  menyelesaikan  suatu sengketa melalui cara non-litigasi, yaitu dalam melakukan penyelesaian dilakukan secara informal,  jangka  waktu  pelaksanaan  dan  penyelesaian  sengketa  terhitung  pendek,  biaya ringan, tidak terdapat adanya pertarungan antar para pihak karena tidak diperlukan adanya pembuktian,  proses  penyelesaiannya  bersifat  rahasia  karena  hanya  para  pihak  yang terlibat, dengan  tujuan  yang sama atau  win-win solution,  sehingga hanya berfokus pada penyelesaian, sehingga terbebas dari adanya dendam antar para pihak.22
Cara selanjutnya yang dapat ditempuh selain penyelesaian sengketa melalui  non- litigasi  adalah  penyelesaian  sengketa  me lalui  litigasi.  Istilah  “litigasi”  merupakan pengertian dari penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara melalui pengadilan. Saat melakukan  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  para  pihak  yang  bersengketa saling beradu untuk mengemukakan hak-haknya di hadapan pengadilan. Semua hal yang didapatkan  apabila  menempuh  jalur  litigasi  berbanding  terbalik  dengan  penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, prosedur yang dilakukan dalam jalur litigasi dilakukan secara formal, biaya perkara yang terhitung mahal, hasil yang didapatkan di akhir adalah win-lose solution  yang  mana  terdapat  salah  satu  pihak  yang  dimenangkan  dalam  pengadilan, sehingga hal tersebutlah yang dapat menimbulkan rasa dendam dan permusuhan di antara para pihak.23
Akibat hukum dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Debt Collector selaku tenaga alih daya dari perusahaan pembiayaan adalah dengan melakukan ganti rugi. Ganti  rugi  terkait  perbuatan  melanggar  hukum  terdapat  dalam  Pasal  1365  Burgerlijk Wetboek (BW),  “setiap  perbuatan  melawan  hukum,  yang  oleh  karenanya  menimbulkan kerugian  pada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya  menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”
Berdasarkan  Pasal  48  Ayat  (4)  POJK  Nomor  35/POJK.05/2018  yang bertanggungjawab  penuh  atas  tindakan  dan  segala  dampak  yang  terjadi  yang  dilakukan oleh Debt Collector adalah pihak pemberi kuasa, atau dalam hal ini merupakan perusahaan pembiayaan.  Jika  mengikuti  aturan  dalam  pasal  tersebut  maka  yang  berhak  untuk melakukan ganti rugi adalah pihak perusahaan pembiayaan. Namun, Debt Collector dalam melakukan  penagihan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dikuasakan  oleh  pihak  perusahaan pembiayaan, ia melakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum.
22 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Pembuktian  dan  Putusan  Pengadilan,  cetakan  ketujuh ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2008, h. 236-237.
23 Nurnaningsih Amriani, Op.Cit., h. 35.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Maka, yang harus bertanggungjawab untuk melakukan tindakan ganti rugi adalah pihak Debt Collector. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1801 Burgerlijk Wetboek (BW), “Si kuasa diwajibkan, selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu”. Terdapat adanya hal yang bertentangan antara Pasal 48 Ayat (4) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 dan Pasal 1801 Burgerlijk Wetboek (BW). Perlu diingat adanya asas lex superior derogate legi inferiori yaitu peraturan yang lebih tinggi apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, maka yang berlaku adalah peraturan yang  lebih  tinggi. 24  Maka,  berdasarkan  asas  tersebut  Pasal  48  Ayat  (4)  POJK  Nomor 35/POJK.05/2018tidak  berlaku  karena  bertentangan  dengan  Pasal  1801  Burgerlijk Wetboek (BW).
Terjadi banyaknya kasus mengenai Debt Collector yang menyalahi aturan atau tidak menaati syarat yang dibutuhkan sebagaimana mestinya, hal tersebut diakibatkan karena belum  adanya  peraturan  atau  payung  hukum  yang  khusus  membahas  mengenai  profesi Debt  Collector,  hanya  membahas  mengenai  etika  penagihan  yang  dapat  dilakukan,  hal tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2009.  Namun  tidak terdapat  adanya  batasan-batasan,  perbuatan,  ataupun  akibat  hukum  apa  sajakah  yang dapat  dilakukan  oleh  pihak  Debt  Collector.  Semua  hal  tersebut  hanya  sebatas  pada perjanjian pemberian kuasa yang dibuat antara pihak perusahaan pembiayaan dengan Debt Collector saja.

## D. Kesimpulan
Debt  Collector saat melakukan  tugasnya  seringkali  tidak  sesuai  dengan  klausula- klausula yang terdapat dalam perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan. Maka, pihak Debt Collector yang harus  bertanggungjawab  apabila  ia  melakukan  suatu  tindakan  di  luar perjanjian pemberian kuasa yang telah disepakati, saat melakukan penyelesaian pinjaman bermasalah. Tanggungjawabnya adalah dalam bentuk PMH, karena PMH adalah hubungan antara Debt Collector dengan pihak debitur, yang mana sebelumnya tidak ada perjanjian di antara  kedua  pihak  tersebut.  Bentuk  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Debt Collector tersebut adalah dengan melakukan ganti rugi.  Dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  yang  terjadi,  peran  OJK  dapat  dikedepankan dengan melakukan penyelesaian secara non-litigasi, dibandingkan dengan menyelesaikan suatu perkara secara litigasi yang dianggap lebih tidak efektif dan membutuhkan biaya yang lebih.

## E. Biodata Penulis
Nathasya Nauli Nainggolan, S.H., lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada  tahun  2022  dengan  peminatan  Hukum  Ekonomi  dan  Teknologi.  Sejak  tahun  2022,
24 Nurfaqih  Irfani,  “Asas Lex  Superior,  Lex  Specialis, dan Lex  Posterior: Pemaknaan,  Problematika,  dan Penggunaannya  Dalam  Penalaran  dan  Argumentasi  Hukum”, Jurnal  Legislasi  Indonesia, Volume  16  No.3, September 2020, h. 311.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
menempuh  pendidikan  lanjutan  di  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia.
Dr. Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M., adalah staf pengajar Bidang Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak  tahun 2009. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gelar Master of Commercial Law dari the University of Melbourne, dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas  Pelita  Harapan.  Selain  pendidikan  formal,  beliau  mempunyai  pengalaman bekerja sebagai penerjemah, analis hukum pada Australian Research Council (2001-2003), pembicara baik di dalam maupun luar negeri, dan aktif mengikuti pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau juga aktif mengajar mata kuliah Hukum Bisnis dan Hukum Perbankan  di  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran Jakarta  dan  mengajar  materi  pendirian,  restrukturisasi,  privatisasi,  aksi  korporasi,  dan pembubaran BUMN pada Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Amriani, Nurnaningsih. (2012). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Djojodirdjo, M.A. Moegni. (1982). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
Fuady, Munir. (2005). Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Harahap, Yahya. (2008). Hukum Acara Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan ketujuh . Jakarta: Sinar Grafika.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Marzurki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Kencana Prenada Media.
Rahmadi, Takdir. (2011). Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Saliman, Abdul R. (2004). Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana.
Usman, Rachmadi. (2001). Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

## B. Jurnal
Irfani, Nurfaqih. (2020). “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16 No.3.
Prakoso, Andria Luhur. (2016). “Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS.
Prayogo, Sedyo. (2016). “Penerapan Batas -Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume 3 No. 2.
Rahmah, Dian Maris. (2019). “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Mel alui Mediasi di Pengadilan”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4 No. 1.
Rizqy, S.H., Fitrah. (2018). “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya”, Jurnal Justitia , Volume 3 No. 2.
Sari, Indah. (2020). “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dal am Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11 No. 1.
Yuniarlin, Prihati. (2012). “Penerapan Unsur -Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia”, Jurnal Media Hukum, Volume 19 No. 1.

## C. Tesis atau Disertasi
Agustina, Rosa. (2004). Perbuatan Melawan Hukum, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

## D. Surat Kabar
Haryadi, Malvyandie, “Selain Kepung Anggota TNI, ini 4 Kasus Debt Collector  di Tahun 2021 yang Resahkan Masyarakat”, Tribunnews.com (online), 10 Mei 2021, dalam https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/10/selain-kepung-anggota-tni-
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
ini-4-kasus-debt-collector-di-tahun-2021-yang-resahkan-masyarakat?page=4, diakses pada 6 Januari 2022.
Makki, Safir, “Syarat Debt Collector Boleh Tarik Mobil Leasing”, CNN Indonesia (online), 1 0 Mei 2021, h. 1, dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210510203559-78-641116/syarat- debt-collector-boleh-tarik-mobil- leasing#:~:text=Syarat%20pertama%2C%20kata%20dia%2C%20debt,membawa %20sertifikat%20dalam%20menagih%20utang, diakses pada 27 Desember 2021.
Ramli, Rully R., “ OJK: Debt Collector Dilarang Menagih dengan Ancaman, Kekerasan, atau mempermalukan”, Kompas.com (online), 27 Juli 2021, h. 1, dalam https://money.kompas.com/read/2021/07/27/112059826/ojk-debt-collector- dilarang-menagih-dengan-ancaman-kekerasan-atau, diakses pada 2 Januari 2022.

## E. Website Resmi
Haryono Ma, Rudy, Analisis Debt Collector (Sumber : http.blogspot.com/2011/05/Analisis penggunaan-Debt-Collector.html) diakses pada tanggal 18 September 2021.