## Al-Risalah

## Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 17, No. 1, Juni 2017 (hlm. 1-22)
p-ISSN: 1412-436X e-ISSN:  2540-9522

## BUDAYA HUKUM MASYARAKAT ACEH DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI

## LEGAL CULTURE OF ACEH SOCIETY IN THE BUYING SELL AGREEMENT

## Sulaiman
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Komplek Kampus Bukit Indah,Jl.Jawa-Blang Pulo Kecamatan Muara Satu P.O. Box 141 Lhokseumawe E-mail: sulaiman@unimal.ac.id
Submitted: Mar 15, 2017; Reviewed: April 20, 2017; Accepted:Mei 28, 2017
Abstract : This study aims to analyze the embodiment of Acehnese legal culture in the sale and purchase agree- ment, using the empirical juridical method. In reality in the field of Aceh people, the majority of the population is Muslim and rich in culture, but in the sale and purchase transactions of land and houses still combine the three legal systems namely, Islamic law, customary law and western civil law in buying and selling transactions. The importance of harmonization in the use of Islamic law, customary law and civil law in Aceh in the sale and purchase agreement. Forms of autonomy given especially in the field of religion and custom, then the op- portunity to produce legal products such as Qanun which regulate the field mua'malah much practiced in the middle of the people of Aceh. The value system contained in the elements of Islamic law and customary law has a great opportunity to be born in the form of Qanun by provincial, regency and municipality governments within the jurisdiction of Aceh province. The establishment of qanun in the field of sale and purchase even this must be colored by the three legal systems that already live in the people of Aceh.
Keywords : Legal Culture, Aceh Society, Buying Sell Agreement
Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perwujudan budaya hukum masyarakat Aceh dalam melakukan perjanjian jual beli, dengan menggunakan metode yuridis empiris. Dalam kenyataan di lapangan masyarakat Aceh mayoritas penduduknya beragama Islam dan kaya dengan budaya, tetapi dalam transaksi jual beli obyek tanah dan rumah masih menggabungkan ketiga sistem hukum tersebut yaitu, hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata barat dalam melakukan transaksi jual beli. Pentingnya harmonisasi dalam penggunaan hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata di Aceh dalam perjanjian jual beli. Bentuk otonomi yang diberikan khususnya dalam bidang agama dan adat, maka peluang untuk melahirkan produk hukum seperti Qanun yang mengatur bidang mua’malah banyak dipraktikkan ditengah-tengah masyarakat Aceh. Sistem nilai (value system) yang terkandung dalam unsur-unsur  hukum Islam dan hukum adat menda- pat peluang besar dilahirkan produk hukum dalam bentuk Qanun oleh pemerintah provinsi, Kabupaten dan Kota dalam wilayah hukum provinsi Aceh.  Pembentukan qanun dalam bidang jual beli inipun harus diwar-

## Pendahuluan
Budaya hukum merupakan seperangkat nilai, gagasan, norma yang menjadi pedoman ber- pikir, berucap, berperilaku, bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat setempat. Itu berarti buda- ya hukum masyarakat merupakan seperang- kat nilai, gagasan, norma yang terbangun oleh budi dan daya warga masyarakat setempat dan telah terinternalisasi ke dalam alam kesadaran ( mindset ) secara turun temurun dan berfung- si sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturan peraturan hukum pada tataran teori di satu pihak dan perilaku atau tindakan nyata pada tataran praksis di lain pihak yang diharapkan warga masyarakat. 1
Budaya sebenarnya mengandung mak- na cipta, karsa dan rasa. Budaya muncul akibat pengalaman dan pengetahuan suatu masyarakat atau indvidu tertentu untuk tu- juan-tujuan yang sifatnya positif. Budaya ter-
1 Ade Saptomo, Budaya Hukum Dalam Masyarakat Plural Dan Problem Implementasinya, dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indone- sia , Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2012, hlm. 188-189. Dalam perspektif “ke- Indonesia-an” kata budaya sendiri berasal dari dua suku kata budhi dan daya. Budhi diartikan sebagai akal baik, halus, indah, edi, halus, dan santun. Sementara daya diartikan sebagai kuat, kekuatan. Dengan demikian, budaya dimaknai sebagai kekuatan berakal baik, halus, indah, san- tun. Pada titik ini, budaya dapat diartikan sebagai seperangkat pemikiran, gagasan, ide yang baik. Secara sosiologis, budaya diartikan sebagai sep- erangkat nilai, kaidah, norma masyarakat yang menjadi pedoman berpikir, berucap, berperilaku, bertindak bagi sebagian besar warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
jelma dalam berbagai kearifan lokal di mana masyarakat memandangnya sebagai simbol- simbol, konsep-konsep, nilai-nilai dalam ber- bagai aktivitas atau hubungan interaksi dalam suatu masyarakat tertentu. 2
Ada beberapa budaya besar yang terkait dan selalu dikaitkan dengan kebudayaan In- donesia dalam pencariannya, yakni istilah budaya timur, dominasi sebuah budaya lokal dan pengaruh Islam sebagai agama mayori- tas. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, konsep kebudayaan Indonesia telah dibangun oleh para pendahulu. Konsep kebudayaan Indonesia disini mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, seba- gai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah taqwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan dan kreatif. Nilai- nilai itu ada dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, sebagaimana sifat/ciri khas kebudayaan suatu bangsa Indonesia. 3 Konsep kebudayaan Indo- nesia ini kemudian diikat dalam satu konsep persatuan dan kesatuan bangsa yaitu konsep
2  M. J. Saptenno, Pentingnya Pemahaman Ten- tang Kearifan Lokal di Maluku Terkait Dengan Budaya Hukum Dalam Rangka Penegakan Hu- kum , Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Univer- sitas Pattimura, Vol. 2 No. 1 Juni 2010 Kerjasama Pusat Kajian Konstitusi dan Mahkamah Konsti- tusi.
3  Junus M. Melalatoa, ed., Sistem Budaya Indone- sia , (Jakarta: Kerjasama FISIP Universitas Indo- nesia dengan PT. Pamator, 1997), hlm. 102
nai ketiga sistem hukum yang sudah hidup dalam masyarakat Aceh.
Kata Kunci : Budaya Hukum, Masyarakat Aceh, Perjanjian Jual Beli
Bhineka Tunggal Ika.
Perilaku hukum dan budaya hukum tidak dapat terhindarkan dari pembicaraan ten- tang sistem hukum, karena perilaku dan bu- daya hukum keduanya merupakan unsur dari sistem hukum. Kees Schuit menguraikan un- sur-unsur yang termasuk dalam suatu sistem hukum, yaitu: 4
1.  Unsur idiil. Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut “sistem hukum.”
2.  Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan (ambtsdrager) , yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.
3.  Unsur aktual. Unsur ini adalah keselu- ruhan putusan-putusan dan perbuatan- perbuatan konkrit yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya ter- dapat sistem hukum itu.
Sementara itu L.M. Friedman mengung- kapkan tiga komponen dari sistem hukum. Ketiga komponen dimaksud adalah: (1) struk- tur, (2) substansi, dan (3) kultur atau budaya. Pertama, sistem hukum mempunyai struktur, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap be- rada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri
4 Erman Suparman, Persepsi Tentang Keadilan dan Budaya Hukum dalam Penyelesaian Seng- keta, Jurnal Penegakan Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Vol. 4 No.1 Januari 2007, Akreditasi Dikti No. 55/Dikti/ Kep/2005, hlm. 21-23
atas jumlah serta ukuran pengadilan, juris- diksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan ba- dan legislatif. Kedua , substansi, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Termasuk ke dalam pengertian substansi ini juga “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka ke- luarkan, aturan baru yang mereka susun. Ke- tiga, adalah kultur atau budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. 5 Selanjutnya Friedman merumuskan bu- daya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai- nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai- nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum ada- lah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharus- nya hukum itu berlaku dalam masyarakat ber- sangkutan. 6
Berkaitan dengan praktik jual beli obyek tanah dan rumah yang menjadi obyek pen- jualan maka kebanyakan praktik yang terjadi adalah penjualan tanah dengan menggunakan pedoman hukum adat yaitu norma-norma hu- kum yang berlaku dalam masyarakat secara metodologis dapat dipahami dari keberadaan keputusan-keputusan seseorang atau kelom- pok orang yang secara sosial diberi otoritas untuk menjatuhkan sanksi-sanksi kepada se-
5 Ibid . 6 Ibid .
tiap orang yang melanggarnya. Karena itu, untuk menginvestigasi hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat, Llewellyn dan Hoebel dan Hoeb- el mengintroduksi metode penelusuran norma- norma hukum yang berlaku dalam masyarakat melalui 3 (tiga) cara, yaitu: 7
a.  Melakukan investigasi terhadap norma- norma abstrak yang dapat direkam dari ingatan-ingatan para tokoh masyarakat atau para pemegang otoritas yang diberi wewenang membuat keputusan-keputu- san hukum ( ideological method ).
b. Melakukan pengamatan terhadap set- iap tindakan nyata atau perilaku aktual dari warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, pada waktu mereka berin- teraksi dengan warga yang lain, warga masyarakat dengan kelompok, atau pe- rilaku konkrit warga masyarakat dalam berhubungan dengan lingkungan hidup- nya, seperti hubungan warga masyarakat dengan tanah, pohon-pohonan, tanaman pertanian, ternak, dll. ( descriptive meth- od ).
c.  Mengkaji kasus-kasus sengketa yang per- nah atau sedang terjadi dalam masyarakat ( trouble-cases method ).
Dengan mengkaji komponen struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hu- kum sebagai suatu sistem hukum, maka da- pat dicermati bagaimana suatu sistem hukum bekerja dalam masyarakat, atau bagaimana sistem-sistem hukum dalam konteks plural- isme hukum saling berinteraksi dalam suatu
7  I Nyoman Nurjaya, Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum , Makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: “Memper- tanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, Tgl. 11 – 13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta, hlm. 8
bidang kehidupan sosial ( social fi eld ) tertentu. Kultur hukum menjadi bagian dari kekuatan sosial yang menentukan efektif atau tidaknya hukum dalam kehidupan masyarakat; kultur hukum menjadi motor penggerak dan mem- beri masukan-masukan kepada struktur dan substansi hukum dalam memperkuat sistem hukum. 8 Berdasarkan uraian di atas, maka tu- lisan ini merumuskan masalah budaya hukum dalam masyarakat Aceh dalam perjanjian jual beli.

## Sistem Nilai Budaya di Aceh
Sistem nilai budaya adalah konsepsi-konsepsi tentang nilai yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota masyarakat, dan ber- fungsi sebagai pedoman tertinggi bagi sikap mental, cara ber fi kir, dan tingkah laku mereka. Sistem nilai budaya adalah hasil pengalaman hidup yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama, sehingga menjadi kebiasaan yang berpola. Sistem nilai budaya yang berpola merupakan gambaran sikap dan tingkah laku anggota masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan dalam hidup ber- masyarakat.
Masyarakat sebagai sistem sosial meru- pakan wadah bagi anggota-angotanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Di dalam masyarakat itu pula, manusia yang satu mengadakan hubungan dengan manusia yang lainnya, proses interaksi senantiasa ber- langsung tanpa henti. Hubungan yang terjadi antara mereka dalam rangka memenuhi kebu- tuhan-kebutuhan dapat berjalan dengan tertib dan teratur karena ketertiban merupakan salah satu kebutuhan yang utama dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. 9
8 Ibid , hlm. 12
9 Esmi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat Da- lam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Pen-
Masyarakat Aceh merupakan komunitas yang kental dengan peraturan adat. Kelem- bagaan yang hidup di tingkat lokal berba- sis adat dengan penerapan peraturan adat. Sayangnya, perkembangan yang ada mencip- takan perubahan orientasi kelembagaan seh- ingga nilai-nilai lokal mulai memudar. Sejauh pemahaman mengenai tatanan agraria di daer- ah, benturan seringkali terjadi antara kepent- ingan lokal (masyarakat) dengan kepentingan pemerintah. Pertarungan dua kepentingan tersebut menciptakan kesenjangan tersendiri antar kelembagaan yang menangani sumber- sumber agraria. Jembatan antar dua kepentin- gan tersebut idealnya dapat melalui peraturan formal atau kelembagaan yang dapat menga- komodir kepentingan yang ada. Sayangnya, peraturan formal yang muncul seringkali ter- lalu bias pada kepentingan pusat. Hal ini me- nyebabkan tergesernya peran lembaga lokal. Sebab lain yang muncul adalah lemahnya lembaga lokal juga banyak dipengaruhi faktor modernisasi dan perubahan pemaknaan dan orientasi agraria pada setiap arah lembaga. 10
Masyarakat Aceh mempunyai kelem- bagaan yang mengurusi tata pemerintahan yang diketuai kepala gampong, dan memiliki kelembagaan yang menangani persoalan me- nyangkut adat yang diketuai oleh seorang Im- uem Mukim. Lembaga adat ini secara umum menangani pengaturan pengelolaan potensi
egakan Hukum Dan Persoalan Keadilan) , Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tgl. 14 April 2001, hlm. 6-7
10 Satyawan Sunito dan Heru Purwandari, Mekan- isme Kontrol Tata Kelola Sumber-Sumber Agrar- ia: Membangun Kelembagaan Kolektif Lokal Yang Demokratis , (Bogor: Pusat Studi Pemban- gunan Pertanian dan Pedesaan-LPPM IPB  Bek- erjasama dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia-UNDP, 2006), hlm. 39-40
sumberdaya alam yang dimiliki komunitas. Tampak dari pembagian kerja yang terbagi- bagi sesuai dengan potensi sumber agraria misalnya kebun, hutan, pasar, persawahan, laut, dan lain-lain. 11
Secara adat, masyarakat Aceh memiliki kelembagaan yang masing-masing mengatur potensi lokal yang dimiliki desa (gampong). Masing-masing lembaga mempunyai fungsi tertentu sesuai dengan tugas yang diembannya. Peran terberat barangkali berada di pundak Imuem Mukim dengan deretan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Imuem Mukim berfungsi sebagai lembaga adat tertinggi yang menaungi gampong. Kewenangan Imuem Mukim di antaranya adalah mempertahankan hak kepemilikan atas lingkungan dan sumber daya alam, mempertahankan hak atas sumber daya alam di wilayahnya, hak ikut serta dalam pengaturan lingkungan dan sumber daya alam, serta menyelenggarakan peradilan. Struktur kelembagaan di atas bersifat positif karena apabila ada kepentingan luar yang masuk, ko- munitas beserta lembaga adat dapat menyar- ing maksud tersebut guna menghindari efek yang merugikan komunitas. 12

## Hukum dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Aceh
Mengakui adanya ciri historisitas yang me- lekat pada eksistensi hukum undang-undang, orang sebenarnya akan bisa segera tersadar bahwa hukum nasional itu tak akan berkepas- tian tinggi sebagaimana yang diperlihatkan hukum-hukum empirik di wilayah kajian sains fi sika.  Adagium kepastian hukum yang menurut doktrinnya dilekatkan pada eksis- tensi hukum undang-undang yang positif itu sebenarnya hanyalah suatu pernyataan yang
11 Ibid . 12 Ibid .
hanya akan bisa diterima dalam maknanya yang relatif.  Sepanjang sejarah, hukum akan berubah sejalan dengan perubahan zaman. Kajian hukum positif ini pulalah lahirnya ka- jian ‘hukum dalam masyarakat’ yang berfokus pada kajian text in context . 13
Budaya sebagai buah pikiran, akal budi selalu muncul berproses, akibat interaksi den- gan wilayah lingkungan dan ruang waktu. Da- lam kondisi wilayah dan ruang waktu itu, di- namika proses pikiran menghasilkan sesuatu; berwujud budaya kontemporer bahkan wujud budaya ideal untuk menjangkau masa depan. Pokok persoalan adalah bagaimana “nilai ha- sil budaya“ itu dapat dinikmati, bermanfaat dan menjadi acuan standar harkat/martabat masyarakat dalam membangun peradaban ( civilization ). Persoalan lain berupa “landasan pacu“ buah pikiran yang digunakan menjadi “barometer” penilai arah wujud budaya, untuk mengukur keberhasilan implimentasi nilai- nilai budaya itu dalam “prosesi wujud budaya ideal“ masa depan. 14
Mengacu kepada sistem nilai dalam bu- daya Aceh, Badruzzaman Ismail mengemu- kakan bahwa budaya adat mengandung dua sumber nilai, yaitu : 15
1.  Nilai adat istiadat, yaitu format seremo- nial, prilaku ritualitasi, keindahan, seni apresiasi dalam berbagai format upacara dan kreasi;
2.  Nilai normatif/ prilaku tatanan (hukum
13 Soetandyo Wignjosoebroto, Tentang Kajian “Hu- kum Dalam Masyarakat” (Sebuah Pengenalan) , dalam wordpress. Soetandyo.com, diakses Tgl. 1 Agustus 2012 14 Badruzzaman Ismail (Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Wujud Budaya Aceh yang Ideal (dilihat Dari Aspek Pendekatan Adat) , Da- lam http://wa-iki.blogspot.com wujud-budaya- aceh-yang-ideal-dilihat.html, diakses Tgl 20 Ok- tober 2011
15 Ibid .
adat), yaitu format materi aturan dan ben- tuk sanksi-sanksi terhadap pelanggar-pe- langgaran
Analisis membuktikan, karena istiqamah dan komit dengan nilai-nilai fi loso fi s narit maja ini, maka implimentasi budaya Aceh, te- lah melambungkan harkat dan martabat Aceh, diperhitungkan oleh dunia internasional (fak- ta sejarah), di mana titik sentral pengemban- gannya adalah Meunasah dan Mesjid (simbol sumber nilai). Sebaliknya marjinalisasi acuan fi loso fi ini, sejarah telah mengantar Aceh da- lam era kekinian. Budaya Aceh yang telah termasyur pada masa lalu, terus dilestarikan sampai saat ini lembaga-lembaga adat dan masyarakat Aceh.
Mengacu kepada budaya adat Aceh yang sarat dengan nilai-nilai Islami, maka pada dasarnya, dalam pengembangan budaya adat berpegang kepada beberapa asas, antara lain: 16 a.  Setia kepada aqidah Islami ( Hablum Mi- nallah );
b.  Bersifat universal (tidak ada gap antar agama, antar bangsa dan antar suku);
c.  Persatuan dan kesatuan ( Hablum Minan
Nas );
d. Rambateirata (kegotong royongan, to- long menolong);
e.  Panut kepada imam (pemimpin);
f.  Cerdas dengan ilmu membaca dan menu- lis (iqra’ dan kalam/menulis )
Pertumbuhan budaya adat Aceh, seyo- gianya menjadi bagian kesetiaan dalam kon- teks harkat dan martabat identitas ke Acehan, menghadapi tantangan sebaran budaya global, maka wujud budaya idealis, akan mudah ad- aptatis, akselerasi dan berakumulasi secara kompetitif dan terprogram. Perubahan budaya pada masyarakat Aceh mengalami perubahan yang terus menerus. Sejak sebelum masa ko-
lonial Belanda, peradilan adat sudah ada di Aceh sebagai salah satu buah kearifan lokal- nya. Meskipun mengalami fl uktuasi pengaruh di dalam masyarakat, tetapi peradilan adat di Aceh tidak pernah benar-benar hilang dan pu- nah.
Fleksibelitas hukum Islam dalam perkembangannya dapat dimaknai sebagai akomodasi hukum terhadap perubahan so- sial sebagai solusi dari problema yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang mengacu pada perbaikan dan pemenuhan kemaslahatan manusia secara umum dengan jalan Ijtihad. penekanannya pada aspek Ijtihad (indepen- dent legal reasoning) , menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan peruba- han sosial. 17 Hukum Islam merupakan bagian integral dari syari’ah, bersifat dinamis dan rel- evan untuk setiap zaman dan tempat. 18
Ada indikator yang dapat digunakan se- bagai bukti keluasan dan keluwesan hukum Islam, di antaranya perkembangan ini paling tidak didukung oleh empat faktor utama yaitu pertama , dorongan keagamaan. Karena Islam merupakan sumber norma dan nilai-nilai nor- matif yang mengatur seluruh aspek kehidupan ummat Islam, maka kebutuhan untuk membu- mikan norma dan nilai tersebut selalu muncul ke permukaan. Dengan demikian, hukum Is- lam itu harus dapat memberikan pemecahan terhadap problema-problema baru yang di- hadapi masyarakat Kedua , meluasnya minat Islam dan orang Islam. Ketiga, independensi para yuris hukum Islam dari kekuasaan poli- tik. Kemandirian ini menyebabkan mereka mampu mengembangkan pemikiran hukum-
17 Muhammad Khalid Mas ‟ ud, Hukum Islam dan Perubahan Sosial , alih bahasa Yudian W. Asmin,Cet. 1, (Surabaya: Al-Ikhlas,1995), hlm. 23-24.
18 Yusuf Musa , Tarikh al-Fiqh al-Islami , Dar-Al- Kitab Al-Arabi, Mesir 1958, hlm.14.
nya tanpa mendapat rintangan, selaras dengan pemahaman masing-masing. Keempat , fl eksi- belitas hukum Islam itu sendiri yang mempu- nyai kemampuan untuk berkembang menga- tasi ruang dan waktu. 19
Berkaitan dengan hal itu, Hasby Ash- Shiddiqie menunjuk tiga watak dasar hukum Islam yaitu, takamul (sempurna), wasatiyah (harmonis) dan harakah (dinamis). Muham- mad Ali Al-Sayis sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengemukakan bahwa kara- ketristik hukum Islam yang paling menonjol ada dua, yaitu tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaan- nya, menjaga kemaslahatan manusia dan se- lalu melaksanakan keadilan dalam penerapan- nya. 20 Dari uraian di atas menjadikan hukum Islam tidak pernah usang dan senantiasa berkembang secara dinamis. 21
Melihat perkembangan dan kemajemu- kan masyarakat Aceh maka dapat dipastikan bahwa perubahan masyarakat secara perlahan akan berubah sesuai dengan perkembangan masyarakatnya yang ditujukan untuk menca- pai kesejahteraan. Banyak nilai-nilai dan bu- daya yang telah mengalami pergeseran nilai.
Dalam praktik sehari-hari kegiatan jual beli obyek tanah banyak dilakukan dengan berbagai sistem hukum, peristiwa hukum ini sangat tergantung di mana  perbuatan itu di- lakukan. Contoh lainnya dari pergeseran pola pikir yang telah hadir dalam masyarakat Aceh adalah sudah kurangnya kesadaran anak-
19  Taufik Adnan Amal, Islam dan Tatangan Moder- nitas Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rah- man , (Bandung: Mizan,1990), hlm.3-4
20 Abdul  Manan, Reformasi Hukum Islam di In- donesia, Tinjauan dari Aspek Metodologis, le- galisasi dan Yurisprudensi, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2006), hlm. 95.
21 T.M. Hasby Ash-Shiddiqie, Falsafah Hukum Is- lam , Cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 43.
anak, pemuda, bahkan orang tua dalam hal pendidikan agama. Orang tua akan membayar sebesar apapun biaya yang harus dihabiskan untuk pendidikan keduniawian anak-anaknya, namun kemudian ragu ketika harus membayar untuk pendidikan keakhiratannya yang men- gakibatkan kurangnya wawasan keilmuan agama yang dimiliki oleh masyarakat saat ini. Alhasil banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat Aceh sangat beragam, baik yang dilakukan secara nilai-nilai Islam, adat istia- dat masyarakat Aceh maupun menggunakan hukum positif sebagai landasannya. Tentunya semua itu tidak menyimpang dari nilai-nilai Islami sebagaimana masyarakat Aceh kokoh mempertahankannya. 22
Proses serangkaian kegiatan untuk mewujudkan tujuan hukum sebagai harapan bagi masyarakat, supaya hukum yang berlaku dapat membawa kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini setiap manu- sia mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing dan bila hukum yang ber- laku dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-ke- pentingannya, maka dia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. 23

## Pluralisme hukum dan Toleransi dalam Masyarakat Aceh
Berkenaan dengan pluralisme hukum Erman Radjagukguk memberikan penjelasan terkait berlakunya syariat Islam di Aceh. Ia menilai bahwa saat ini hukum adat dan hukum Islam hidup secara harmonis dalam masyarakat sep-
22 Memperkuat Akar Kebudayaan Aceh , dalam http://www. gemabaiturrahman. com mem- perkuat-akar-kebudayaan-aceh.html, diakses Tgl. 12 Januari 2011 23 Soerjono Soekanto , Pokok- Pokok Sosiologi Hu- kum , Op. Cit ., hlm. 8
erti dua sisi koin mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pluralitas sendiri merupakan ciri khas Indonesia. Dengan ban- yak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indone- sia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat. Se- hingga, menurutnya menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan  yang hidup di masyarakat Indone- sia. 24
Pluralisme hukum sendiri menurutnya senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa di mana ada koeksistensi dan interelasi berbagai hukum seperti hukum adat, negara, agama dan sebagainya. 25 Bah- kan dengan dengan adanya globalisasi akan memberikan dampak mengenai keberlakuan hukum, misalnya mengenai jual beli yang ter- jadi Aceh, dalam banyak kejadian proses jual beli yang dilakukan dengan memakai sistem hukum Islam, adat dan perdata.
Sekarang globalisasi ekonomi yang beru- jung pula pada globalisasi hukum berlangsung dengan damai, antara lain melalui perjanjian. Oleh karenanya setidak-tidaknya empat sis- tim hukum hidup berdamping-dampingan secara damai di Indonesia dewasa ini: Hu- kum Adat, Hukum Islam, “Civil Law” dan “Common Law.” Sebagaimana semboyan Bhineka Tunggal Ika: “Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu,” maka sistem hukum di Indone- siapun mengandung pluralisme seiring den- gan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia. Pertama-tama hukum Adat adalah hukum yang hidup pada masyarakat Indo- nesia yang berbeda-beda suku bangsa. Hu-
24 Pluralisme Hukum Harus Diakui , Dapat dilihat dalam http://www. hukumonline. com plural- isme-hukum-harus-diakui, diakses Tgl. 31 0kto- ber 2011
25 Ibid .
kum Adat adalah kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang ditaati oleh anggotanya dan kebiasan itu mempunyai sanksi bila ia tidak diikuti. Bidang Hukum Adat ini meliputi hu- kum keluarga yaitu warisan, perkawinan, pen- gangkatan anak, hukum atas tanah dan hukum yang berkaitan dengan kegitan perdagangan. 26
Dalam sejarah hukum, Hukum Islam hidup berdampingan dengan hukum adat, seh- ingga melahirkan perdebatan hukum manakah yang diberlakukan bagi masyarakat setempat. Snouck Hurgronje memperkenalkan Teori Re- ceptie , yaitu Hukum Islam baru berlaku ka- lau Hukum Islam itu sudah terlebur ke dalam hukum adat. Dengan demikian bagi penganut agama Islam belum tentu tunduk pada Hukum Islam. Namun Teori Receptie ini dibantah oleh antara lain Sajuti Thalib yang mengata- kan bahwa Hukum Adat baru berlaku jika ia tidak bertentangan dengan Hukum Islam. 27
Berbicara pluralisme hukum yang ber- laku pada masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari, Sulistyowati Irianto mengemu- kakan bahwa dalam arena pluralisme hukum itu terdapat hukum negara disatu sisi dan di- sisi yang lain adalah hukum rakyat yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara, yang terdiri dari hukum  adat, agama, kebiasaan- kebiasaan atau konvensi-konvensi sosial lain yang dipandang sebagai hukum. 28
26 Erman Rajagukguk Ilmu Hukum Indonesia: Plu- ralisme, Makalah Disampaikan pada Diskusi Panel dalam rangka Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung ke-37, Tgl. 2 April 2005, lihat juga dalam http://ermanhukum.com/Maka- lah Ilmu Hukum Indonesia-Pluralisme.pdf, di- akses Rgl. 3 Oktober 2011
27 Ibid
28 Sulistyowati  Irianto, Sejarah Pluralisme Hu- kum dan Konsekuensi Metodologisnya , dalam TIM HUMA, Pluralism Hukum Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner , (Jakarta: HUMA, 2005), hlm. 58
Selanjutnya Sulistyowati Irianto, mem- bahas persoalan pluralisme hukum mengacu pada 4 (empat) hal: 29
1.  Kompleksitas pluralisme hukum dalam sistem hukum negara maupun sistem hu- kum rakyat;
2. Warga masyarakat dapat menanggapi suatu aturan hukum dengan cara berbeda tergantung pengetahuan, kepentingan, dan terutama budaya hukum;
3.  Masalah penegakan hukum yang dalam praktiknya sering berbeda dengan yang dikehendaki oleh peraturan hukum secara normatif;
4.  Peranan hukum adat dalam sistem hukum nasional yang tidak dapat diabaikan.
Pluralisme hukum tersebut juga diper- banyak oleh berkembangnya peraturan daerah (perda)/qanun sebagai dampak penyelengga- raan otonomi daerah serta aturan-aturan tertu- lis di luar tata urutan perundang-undangan. Ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut lebih menekankan pada peran dan kekuasaan lembaga-lembaga negara (termasuk pemerin- tahan daerah) dalam membentuk dan menaf- sirkan hukum tertulis guna mencapai tujuan lembaga-lembaganya. 30
Terdapat perbedaan perspektif  budaya dunia khususnya masyarakat timur dan barat dalam memandang hukum. Sebuah kontrak perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kultur barat dianggap sebagai undang-undang yang mengatur. Perjanjian dibuat dengan de- tail berkait dengan hak dan kewajiban para pihak. Kontrak Perjanjian menjadi sangat tebal karena menyangkut perlindungan atas
29 Sulistyowati  Irianto, Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis , dalam E.K.M. Masi- nambow, Hukum dan Kemajemukan Budaya , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 80.
30 Ibid .
hak para pihak. Kontrak Perjanjian menjadi sebuah dokumen hukum bagi para pihak yang menyetujuinya. Dalam kultur timur perjanjian yang tertuang dalam kontrak tertulis bukan- lah sebuah dokumen hukum. Kontrak terse- but dibuat sebagai sebuah aturan tata krama pergaulan. Masyarakat timur lebih memper- cayai pada orang dibanding dokumen. Dalam budaya Islam setiap perjanjian jual beli harus dilakukan dengan  cara-cara tertentu (akad), akad menjadi penentu dalam hal jual beli. 31
Dalam persiapan kontrak yang dibuat oleh para pihak budaya menjadi sangat pent- ing. Ketika melakukan perjanjian dan menu- angkannya secara detail termasuk sanksi yang diterapkan kepada para pihak dalam kontrak tersebut dapat menimbulkan ketersinggun- gan. Dokumen yang detail terkadang justru dianggap sebagai ketidakpercayaan terhadap orang. Dalam kultur barat semua harus tertu- ang dalam kontrak. Jika para pihak melakukan wanprestasi atas kontrak, maka pelaku wan- prestasi atas kontrak yang telah dibuat dapat dimintakan prestasi berupa perbuatan tertentu sebagai ganti atas kerugian yang diterima. Dalam kultur timur, perjanjian kontrak akan mengikuti perkembangan dari para pihak. Kontrak dapat diubah dan tidak mengikat se- cara kaku terhadap para pihak yang terlibat di dalam kontrak tersebut. Dalam kultur tertentu terkadang kontrak tertulis dihindari, dan lebih mengutamakan pada lisan seseorang. Lisan yang diucapkan oleh seseorang kemudian dis- epakati oleh para pihak sudah cukup dijadikan sebagai landasan telah disepakatinya sebuah perjanjian. 32
31 Habib Adjie, Kontrak Dalam Budaya Hukum ,
Dalam http://habibadjie.dosen.narotama. ac.id Kontrak-dalam-Budaya-Hukum.pdf, Diakses Tgl. 13 Januari 2011 32 Ibid .

## Konsep Jual-Beli Secara Adat
Pakar Hukum adat, T.  Djuned mengemuka- kan, hukum adat dan adat sungguh berbeda. Adat atau adat istiadat adalah “kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara tu- run temurun, kebiasaan yang  diikuti dan dijalankan oleh masyakarat setempat tanpa suatu paksaan.” Sedangkan hukum adat ada- lah “adat yang memiliki sanksi”. Jadi, jika tidak ada sanksi tidak digolongkan sebagai hukum adat. 33
Kata adat berarti aturan baik berupa per- buatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata is- tiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal di mana suatu masyarakat atau seseorang men- jadi terbiasa untuk melakukannya. 34
Dua pandangan lain, masing-masing dituliskan oleh sarjana Belanda yaitu C Van Vollen Hoven dalam bukunya Adatrecht dan B Ter Haar dalam bukunya Beginselen en Stelsel Van Het Adatrecht . Hoven yang juga murid dari C. Snouch Hourgonje yang dikenal sebagai orang yang licik dan memanfaatkan agama untuk menjatuhkan semangat juang terutama dari ulama-ulama di Aceh untuk melawan penjajah mengatakan, hukum adat adalah “hukum yang tidak dikodi fi kasikan dalam perundang-undangan dan mempunyai sanksi”. Sementara Ter Haar mengungkapkan
33  Teuku Muttaqin Mansur, Hukum Adat di Persim- pangan , dalam  Harian Serambi Indonesia edisi Minggu, 5 Juni 2011.
34 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indo- nesia, ( Jakarta:  Balai Pustaka, 1990), hlm. 5-6.
bahwa hukum adat itu adalah “keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-kepu- tusan fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan ditaati oleh masyarakat dengan sepenuh hati”. Berangkat dari pemikiran tersebut maka masyarakat Aceh dalam kegiatan muamalah kehidupan sehari-hari selalu berlandaskan hu- kum Islam dan Hukum adat. 35
Menurut Van Dijk bahwa jual beli obyek tanah menurut hukum adat adalah perpin- dahan tanah untuk selama-lamanya dengan menerima sejumlah uang yang dibayar secara tunai atau kontan oleh pembeli dan pembeli memperoleh hak milik penuh atas tanah terse- but. Pembayaran secara tunai dan kontan ini dilakukan di hadapan kepala desa sebagai saksi atas sahnya transaksi jual beli tersebut. 36
Jual beli menurut hukum adat menurut Wiryono Projodikoro adalah bukan hanya persetujuan belaka antara kedua belah pihak melainkan merupakan suatu penyerahan hak atas barang atau benda dengan syarat memba- yar harga. Pada waktu diadakan persetujuan di antara kedua belah pihak biasanya menurut hukum adat diberikannya panjar oleh pembeli kepada penjual dan ini dimaksudkan supaya ada kekuatan antara kedua belah pihak. 37
Ada dua macam jual beli obyek tanah da- lam hukum adat yaitu: 38
1.  Perbuatan hukum bersifat sepihak yaitu suatu kelompok orang mendiami tempat dan membuat rumah di atas tanah itu, membuka tanah pertanian, menggubur orang di tempat itu dan lain-lain. Per-
35 Teuku Muttaqin Mansur, Op. Cit ,
36 Van Dijk, diterjemahkan oleh A.Soehadi, Pen- gantar Hukum Adat Indonesia , (Bandung: Sumur, 1979), hlm. 66.
37 Wirjono Projodikoro, Hukum Antar Golongan di Indonesia , (Bandung: Sumur, 2000), hlm.73.
38 Ibid , hlm, 84.
buatan hukum ini adalah hanya dari satu pihak.
2.  Perbuatan hukum bersifat dua pihak. Inti- nya adalah peralihan hak atau penyerahan hak dengan pembayaran kontan. Untuk menjalankan jual beli dibutuhkan bantu- an kepala persekutuan yang bertanggung jawab atas sahnya perbuatan hukum itu, maka perbuatan tersebut harus terang dan tunai. Jual beli obyek tanah dalam hukum adat seperti dikenal dengan jual gede, jual lepas, jual tahunan dan pemberian tanah, masing-masing dapat berfungsi dalam ta- tanan kehidupan bermasyarakat.
Jual beli obyek tanah dalam hukum adat itu antara lain: 39
a. Menjual gade artinya mereka yang menerima tanah mempunyai hak untuk mengerjakan tanah itu dan mempunyai hak penuh untuk memungut penghasilan dari tanah. Ia hanya terikat oleh janjinya bahwa tanah itu hanya dapat ditebus oleh yang menjual gade. Pada umumnya tanah dikembalikan dalam keadaan pada waktu tanah itu diserahkan.
b.  Menjual lepas artinya pembeli menda- pat hak milik atas tanah yang dibelinya. Pembayaran dilakukan dihadapan kepada persekutuan.
c.  Menjual tahunan adalah suatu bentuk me- nyewakan tanah yang terdapat di Jawa yang lamanya tidak dapat ditentukan.
d.  Pemberian tanah (secara hibah atau wari- san ) Memberikan tanah di mana hak mi- lik segera dialihkan baik kepada ahli war- isnya maupun pada orang lain dan baik yang memiliki tanah masih hidup maupun pemilik tanah sudah meninggal dunia. Menurut hukum adat jual beli obyek ta- nah bukan merupakan perjanjian seperti yang
dimaksudkan dalam Pasal 1457 Kitab Un- dang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tersebut di atas, melainkan suatu perbuatan hu- kum yang berupa penyerahan tanah yang ber- sangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pihak pem- beli menyerahkan harganya kepada penjual. 40
Pengertian jual beli obyek tanah menurut hu- kum adat yaitu perbuatan hukum penyerahan tanah untuk selama-lamanya dengan penjual menerima pembayaran sejumlah uang, yaitu harga pembelian (yang sepenuhnya atau se- bagiannya dibayar tunai).
Dalam masyarakat Hukum Adat jual beli obyek tanah dilaksanakan secara terang dan tunai. Terang berarti perbuatan hukum jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan dih- adapan Kepala Adat atau Kepala Desa. Tu- nai, berarti adanya dua perbuatan yang dilak- sanakan secara bersamaan, yaitu pemindahan hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli dari penjual kepada pembeli dan pembayaran harga dari pembeli kepada penjual terjadi ser- entak dan secara bersamaan. 41 Sehingga jika para pihak yang bersangkutan tunduk pada hukum adat, maka hukum yang berlaku terh- adap jual beli tersebut adalah hukum adat dan jika pihak-pihak yang bersangkutan tunduk pada hukum barat, maka yang berlaku adalah hukum barat.
Bagi Aceh setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 ten- tang Pemerintahan Aceh pasca-MOU Hel- sinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI), serta turunan undang-undang berupa   Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembi-
40 Effendi  Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hu- kum , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Hlm. 15 41 Ibid , hlm. 19
naan Adat/Adat Istiadat dan Qanun Aceh No- mor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat telah dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk menerapkan kembali hukum adat yang pernah hidup dan berkembang di masa-masa dahulu melalui 13 Lembaga Adat yang diakui, yaitu Majelis Adat Aceh (MAA),  imeum mukim, imeum chik, keuchik, tuha peut,  tuha lapan, imuem meunasah, keujruen blang, panglima laot, pawang glee/uteun, petua seuneubok, ha- ria peukan, dan syahbanda. 42
Penggunaan hukum adat dalam kehidu- pan masyarakat Aceh, merupakan perwuju- dan jiwa yang khas pada kebudayaan Aceh. Hal ini diakibatkan karena hukum adat memi- liki sifat-sifat yang istimewa. Sifat istimewa Hukum adat adalah hukum rakyat yang tidak tertulis. Demikian pula tidak ada suatu ba- dan legislatif yang revolusioner membuat peraturan baru pada setiap perubahan kebu- tuhan hukum. Sebagai rakyat yang mengatur kehidupannya sendiri yang terus menerus berubah dan berkembang, hukum adat se- lalu pula menjalani perubahan-perubahan yang terus melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa dan kata tentang pengisian sesuatu hukum adat dalam permusyawaratan rakyat. Dalam hal ini, setiap perkembangan yang terjadi selalu mendapatkan tempatnya di dalam tata hukum adat. Hal-hal yang tidak dipakai secara rev- olusioner pula lalu ditinggalkan. 43
Berangkat dari pemikiran di atas maka, proses jual beli obyek tanah yang dilakukan
42 Teuku Muttaqin Mansur, Op. Cit. 43 IGN. Sungangga, Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Ind onesia, da- lam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam Ilmu Hukum Perdata (Adat), Semarang, Tgl. 27 November 1999, hlm. 17-18.
pada masyarakat Aceh umumnya masih me- makai ketiga sistem hukum tersebut sebagai landasannya. Hal ini tidak dapat dipung- kiri bahwa praktik sehari-hari sering dilaku- kan. Satu hal yang menarik dari proses jual beli obyek tanah berkaitan dengan budaya masyarakat suatu kawasan. Apakah budaya lokalnya masih terpelihara dengan baik atau tidak, atau masyarakat sudah mulai beralih kepada pencatatan kepemilikan tanah kepada Badan Pertanahan Negara.
Nilai Islam dalam Budaya Hukum Perjan- jian Jual Beli Masyarakat Aceh
Provinsi Aceh sangat kental dengan budaya dan nilai-nilai Islam dalam melaksanakan segala aktivitas termasuk di dalamnya ber- hubungan dengan jual beli obyek tanah. Ke- budayaan Islam merupakan suatu sistem yang memiliki sifat-sifat ideal, sempurna, praktis, aktual, diakui keberadaannya dan senantiasa diekspresikan. Sistem yang ideal berdasarkan pada hal-hal yang biasa terjadi dan berkaitan dengan yang aktual. Sistem Islam menerap- kan dan menjanjikan perdamaian dan stabili- tas di manapun manusia berada, karena pada hakikatnya manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, yang ber- beda justru hanya terletak pada unsur-unsur keimanan dan ketakwaannya saja. 44
Islam sebagai agama memang banyak memberikan norma-norma aturan tentang ke- hidupan dibandingkan dengan agama-agama lain dan menerima akomodasi budaya. Ter- dapat dua hal yang perlu diketahui bila Islam dikaitkan dengan budaya: Islam sebagai kon- sepsi sosial budaya, dan Islam sebagai realitas
44 Widyastini, Nilai-Nilai Islam Dalam kebudayaan Indonesia (Kajian Filsafat Nilai) , Dalam Jurnal Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2, hlm. 121.
budaya. Islam sebagai konsepsi budaya ini disebut dengan great tradition (tradisi besar), sedangkan Islam sebagai realitas budaya dis- ebut dengan little tradition (tradisi kecil) atau local tradition . 45
Tradisi besar adalah doktrin-doktrin original Islam yang permanen, atau setidak- tidaknya merupakan interpretasi yang me- lekat ketat pada ajaran dasar. Dalam ruang yang lebih kecil doktrin ini tercakup dalam konsepsi keimanan dan syariah hukum Islam yang menjadi inspirasi pola pikir dan pola ber- tindak umat Islam. Tradisi kecil adalah realm of in fl uence kawasan-kawasan yang berada di bawah pengaruh Islam ( great tradition ). Tradisi lokal ini mencakup unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian budaya yang meliputi konsep atau norma, aktivitas serta tindakan manusia dan berupa karya-karya yang dihasilkan masyarakat. 46
Proses akulturasi antara Islam dan budaya lokal ini kemudian dikenal local genius , yaitu kemampuan menyerap sambil mengadakan seleksi dan pengolahan aktif terhadap pengar- uh kebudayaan asing, sehingga dapat dicapai suatu ciptaan baru yang unik, yang tidak ter- dapat di wilayah bangsa yang membawa pen- garuh budayanya. Pada sisi lain lokal genius memiliki karakteristik antara lain: mampu bertahan terhadap budaya luar; mempunyai kemampuan mengakomodasi unsur-unsur bu- daya luar; mempunyai kemampuan menginte- grasi unsur budaya luar ke dalam budaya asli, memiliki kemampuan mengendalikan dan memberikan arah pada perkembangan budaya
45 Koentjaraningrat , Pokok-Pokok Antropolog So- sial , (Jakarta: Penerbitan Universitas: 1980),
hlm. 170
46 Marzuki, Tradisi Peusijuek Dalam Masyarakat Aceh:  Integritas Nilai-Nilai Agama Dan Buda- ya , Dalam http://www.google.co.id, diakses, Tgl.
selanjutnya. 47
Hal tersebut semakin menegaskan bahwa tidak bisa dipisahkan antara hukum dengan adat. Dipertegas dengan pernyatan ulama besar Aceh abad XIX, Shaik Abbas Ibnu Muhammad sebagaimana yang dikutip oleh Teuku Ibrahim Al fi an dalam makalahnya “ In- donesia Sebagai Negara Kesatuan dan Posisi Rakyat Aceh Lampau, Kini dan Datang ”, saat berbicara tersebut dinyatakan bahwa, “ adat ban adat, hukom ban hukom, adat ngen hu- kom sama keumba, tatkala mufakat adat ngen hukom, nanggroe senang hana goga ” (terje- mahan secara sederhana adalah adat menurut adat, hukum menurut syariat, adat dengan hu- kum syariat tidak bisa dipisahkan, tatkala (ada) mufakat antara adat dengan hukum (syariat), negeri aman tanpa huru hara. Oleh karena itu- lah, harmoni antara hukum dengan adat men- jadi warna kehidupan masyarakat Aceh. 48
Dalam kaitan ini, tidaklah mengherank- an jikalau proses terjadinya hukum agama menjiwai dan mendasari perilaku masyarakat atas adat kebiasaan hidup mereka sehing- ga terjadinya tatanan hidup yang mapan. 49
Berkaitan dengan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, maka prinsip-prinsip hukum adat dan hukum agama digabungkan menjadi satu bagian yang penting demi ter- capainya akad dalam jual beli obyek tanah yang sah. Namun, disisi lain juga ada yang mengabaikan hukum adat dan hukum agama sebagai landasan dalam jual beli, karena di-
47 Soerjanto  Poespowardoyo, Pengertian Lokal Genius dan Relevansinya Dalam Modernisasi, “Kepribadian Budaya Bangsa (local genius) ”, (Jakarta: Pustaka Jaya: 1986) hlm. 28
48 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Otonomi Khusus Jalan Menuju Kesejahteraan , Op. Cit. , hlm. 3
49 I  Gede AB  Wiranata, Hukum Adat Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 96- 102
anggap jual beli telah dianggap selesai apabila peralihan barang dan bukti kepemilikan bera- lih kepada pembeli (praktik ini sangat jarang terjadi).
Praktik penerapan jual beli obyek ta- nah di Aceh juga dipengaruhi oleh letak geogra fi s masyarakat di mana ia tinggal. Pada masyarakat perkotaan umumnya mereka melakukan jual beli obyek tanah dengan me- makai hukum nasional dibarengi dengan hu- kum adat, sedangkan masyarakat yang berada jauh dari perkotaan maka tradisi yang dipakai dalam jual beli obyek tanah dengan meng- gunakan hukum adat dan hukum Islam. Seh- ingga pada masyarakat yang demikian unsur administrasi (bukti surat) cenderung kurang penting, pandangan masyarakat tersebut di- dasarkan pada akad yang dilaksanakan den- gan disaksikan perangkat Gampong (perang- kat Desa).  Kalaupun dibuat surat kepemilikan tanah maka surat tersebut dianggap sah dan terkuat dengan hanya ditanda tangani Keuchik (Kepala Desa). Maka peranan adat dalam bu- daya Aceh sangat melekat dengan Ke-Islaman yang mereka anut.
Masyarakat Aceh terkenal sangat reli- gius, memiliki budaya (adat) yang identik dengan Islam. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang sangat populer dalam masyarakat Aceh: “ Adat bak po Teumeureuhom Hukum bak Syiah Kuala , Antara hukum ngon adat lage zat ngon sipheut .” 50 Semua orang, baik yang lahir di Aceh atau di luar Aceh, adalah be- ragama Islam. Dapat dipastikan bahwa tidak ada orang Aceh yang bukan muslim, meskip- un tidak semua menjalankan syariat dengan baik. Islam yang datang ke Aceh telah kawin
50 Artinya, Adat adalah dalam masyarakat Islam Aceh yang berkembang sekarang ini adalah adat dengan syariat tidak mungkin untuk dipisah ba- gaikan benda senyawa yang tidak mungkin dipi- sahkan menjadi dua bagian.
dengan adat Aceh dan telah melahirkan iden- titas Aceh yang sangat khas “Aceh Serambi Mekkah”. Dari perkawinan ini terjadi proses harmonisasi yang menimbulkan kekuatan dan melekatnya identitas baru di Aceh. Kehidupan budaya (adat) Aceh dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan Is- lam ini berkembang dalam berbagai aspek ke- hidupan masyarakat. Sistem pemerintahan di Aceh mencerminkan kedua unsur ini. 51
Dalam masalah transaksi jual beli juga te- lah ditemukan model praktik hukum dan ’uruf (budaya) dalam kehidupan masyarakat. Da- lam transaksi jual beli obyek tanah misalkan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk pertama , penyerahan tanah untuk selama-lamanya atau seterusnya dengan pembayaran kontan tanpa syarat suatu apapun, kedua , penyerahan tanah disertakan pembayaran kontan, dengan keten- tuan bahwa yang menyerahkan tanah berhak untuk mengambil kembali tanahnya itu den- gan pembayaran uang kembali dalam jumlah yang sama, ketiga , penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, disertakan perjanjian bahwa apabila setelah satu atau beberapa kali panen, dengan tidak ada pembuatan hukum lainnya, maka tanah tersebut kembali lagi ke- pada pemiliknya semula. 52
Sistem ini telah terjadi da- lam masyarakat Aceh sampai saat ini. Supaya ketiga bentuk transaksi jual beli obyek tanah seperti di atas menjadi sah menu- rut ’uruf serta mendapat perlindungan hukum maka harus mendapat dukungan dari kepala
51 Soufyan M. Saleh, Memahami Budaya Masyarakat Aceh Dalam Pencarian Keadilan , Dalam http://revoluthion.wordpress.com, Di- akses Tgl. 15 Januari 2012. Materi ini juga dis- ampaikan dalam Acara Seminar Putroe Kandee, Aceh 8-10 Mei 2009
52 Muliadi  Kurdi, Paradigma Fikih Aceh , http:// kayeeunoe.blogspot.com, diakses Tgl. 29 Mei 2010.
desa atau keuchik. Dukungan itu akan dihar- gai dengan memberi insentif alakadarnya. Jika transaksi dilakukan di luar pengetahuan ketua kelompok itu, maka tidak sah menurut hukum adat maka hak pembeli atas tanah itu tidak diakui oleh masyarakat hukum dan di- anggap sebagai suatu perbuatan yang gelap, tidak terang atau tidak jelas. 53
Jual beli masalah tanah di Aceh, tran- saksi terjadi dan dianggap sudah ditutup pada saat si penjual itu menyatakan dihadapan ketua kelompok bahwa ia mengakui peny- erahan tanahnya dan telah menerima uangnya dari pembeli. Pada saat itu pulalah si pembeli memperoleh hak atas tanah yang bersekutu- kan meskipun dalam kenyataannya terkadang si penjual menunda penyerahan tanahnya un- tuk sementara waktu. 54
Peraturan jual beli obyek tanah dalam masyarakat Aceh sudah dimulai sejak zaman dahulu, dilakukan dalam suatu upacara yang dihadiri sekitar 10 orang yang terdiri pihak pembeli dan penjual. Upacara itu sebagiannya menurut hukum Islam dilakukan dengan ijab- kabul. Si penjual memberitahukan terlebih da- hulu kepada masyarakat yang hadir sebelum tanah tersebut dijual. Hal ini dimaksud agar diketahui oleh masyarakat sekaligus menjadi saksi dalam penjualan tanah tersebut. Setelah itu disusul dengan acara peusambot atau pe- nyerahan (ijab) oleh si penjual dan sisambot atau diterima (kabul) oleh si pembeli.
Pada jual beli binatang ternak ijab-kabul ini juga dilakukan dengan cara, si penjual dan si pembeli memegang tali hidung binatang ternak itu (dekat hidung) dengan mengucap- kan kata-kata penyerahan dan penerimaan (ijab dan kabul) ( seperti peng keu lon barang ke droeneuh ). Tangan si penjual lebih tinggi atau lebih jauh dari hidung binatang itu dari-
53 Ibid . 54 Ibid .
pada tangan si pembeli. Pemikiran di atas telah membawa kemkbali kepada sejarah za- man lampau. Sejarah di mana  pernah menjadi sebuah daerah yang sarat dengan nilai-nilai syariah, dengan kata lain daerah ini per- nah dijuluki dengan sebutan ”bumi syariah” atau ”bumi Serambi Mekkah”. Usaha untuk mewujudkankan kembali adalah sebuah lang- kah yang harus digagas mulai hari ini, yaitu gagasan untuk melahirkan kembali sebuah paradigma fi kih lokal yang mudah dipahami oleh masyarakat Aceh di zaman kekinian. 55
Dalam jual beli hak atas tanah dan ban- gunan dilakukan perbuatan hukum di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan adanya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai tanda bukti telah dipenuhinya sifat terang dan nyata (riil) yang merupakan syarat sahnya perbuatan hukum yang bersang- kutan, sehingga menurut hukum mengikat para pihak yang melakukannya. 56
Hal tersebut adalah sesuai dengan sistem jual beli yang dianut dalam hukum adat yaitu bersifat terang dan tunai di mana hak mi- lik atas tanah tersebut berpindah pada saat dibuatnya/ditanda tanganinya akta jual beli dihadapan PPAT, hal ini sesuai dengan sistem hukum pertanahan nasional yaitu pada per- buatan hukum pemindahan hak, atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. 57
Di Aceh kepala desa akrab dipang- gil dengan sebutan Keuchiek. Tetapi karena pengaruh ethnis dan wilayah hukum, maka di Aceh juga terdapat berbagai istilah untuk jabatan kepala desa. Istilah Keuchiek dipakai
55 Ibid,
56 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Seja- rah Pembentukan Undang-Undang Peraturan Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , (Jakarta: Jem- batan, 1999), hlm. 313.
57 Ibid, hlm. 318.
oleh masyarakat Aceh Besar dan pantai Barat Aceh. Di wilayah Pidie dan pantai Utara Aceh disebut Geuchik, sedangkan di Aceh Timur untuk jabatan yang sama masih dipakai islti- lah Peutua. Wilayah Aceh berpenduduk ethnis Melayu menyebut Keuchiek dengan istilah Penghulu. Masih ada lagi istilah-isltilah lain untuk jabatan Keuchiek, maka untuk mem- bakukannya dalam perda atau Qanun, setelah perkataan Keuchiek selalu dibarengi dengan perkataan atau nama lain. Jelasnya, Keuchiek atau nama lain. 58
Keuchiek merupakan pejabat pemerin- tahan umum pada level terbawah. Biasa dis- ebut, keuchiek sebagai ujung tombak pelak- sanaan pemerintahan umum dalam wilayah desa atau gampong. Hampir semua tugas pe- merintahan yang ada dipusat secara hirarkhi yang telah baku turun kepada Keuchiek. Tu- gas ini seluruhnya terpusat ditangan Keuchiek selaku kepala desa atau gampong. Tugas yang dilimpahkan kepada Keuchiek adalah cukup luas, meliputi semua bidang kenegaraan. Per- an keuchik di gampong sangat menentukan majunya pembanguman gampong di bawah kemimpinannya.
Dilihat dari ilmu politik, kewenangan Keuchiek meliputi tiga bidang trias politica, yaitu: 59
a.  Bidang Eksekutif; melaksanakan pemer- intahan umum dalam wilayah desa;
b.  Bidang Legislatif; membuat peraturan- peraturan untuk desa bersama aparat desa atau Gampong;
c.  Bidang Yudikatif; menyelesaikan seng- keta yang terjadi dalam wilayah hukum desanya.
Dari ketiga bidang kekuasaan yang terse- but di atas, tugas Keuchiek yang paling berat dan paling menonjol adalah dalam fungsi me-
58 http://maa.acehprov.go.id, Ibid ,
59 http://maa.acehprov.go.id, Ibid ,
negakkan hukum. Menegakkan hukum meli- puti tugas yang sangat luas pula, yaitu:
a.  Tugas sebagai penyidik, menyelidiki de- lik atau peristiwa hukum hukum hukum hukum yang terjadi dalam wilayah desa;
b.  Tugas sebagai penuntut umum, menuntut tersangka atau pihak yang dianggap ber- salah supaya dihukum;
c.  Tugas sebagai penutup perkara, Hakim.
Ketiga tugas penegak hukum tersebut seharusnya dilaksanakan oleh tiga instansi yaitu: Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim. Dalam wilayah desa ketiga tugas penegak hukum tersebut di atas terpusat dalam satu tangan, yakni Keuchiek dibantu Perangkat Desa. Hukum adat hidup dan berkembang da- lam masyarakat dimulai dari wilayah terkecil dari suatu daerah yaitu gampong. Pemerin- tahan gampong dipimpin oleh seorang Keu- chik. Dengan berlakunya otonomi khusus un- tuk Aceh, maka diperlukan penataan kembali kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Pe- merintahan Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat. Salah satu peran pemerintahan gampong dalam hal pengembangan adat ada- lah mewujudkan perdamaian gampong den- gan menyelesaikan sengketa secara adat oleh lembaga adat.
Dalam Pasal 2 dan 3 Qanun No. 5 Ta- hun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, menjelaskan bahwa Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang be- rada di bawah mukim dalam struktur organ- isasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksana- kan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari’at Islam.
Menurut T. M. Juned “ Gampong dapat berarti sebagai tempat hunian penduduk atau
persekutuan masyarakat hukum adat dan dap- at pula berarti sebagai suatu kesatuan unit pe- merintahan di negara Indonesia”. Setiap Gam- pong mempunyai sekurang-kurangnya sebuah Meunasah (Mushalla), bahkan sekarang ini te- lah lebih dari satu Meunasah (Mushalla). Jadi Gampong adalah gabungan dari Jurong atau Dusun dan merupakan kesatuan hukum yang bercorak agama serta pimpinan Gampong dis- ebut dengan Keuchik Gampong . Dalam struk- tur pemerintahan kesultanan Aceh dikala itu, kedudukan Gampong merupakan suatu unit pemerintahan tingkat kelima setelah Imeum Mukim pada tingkat Keempat, Ulee Balang pada tingkat Ketiga, pemerintahan Sagoe pada tingkat kedua dan kerajaan (raja) pada tingkat pertama. 60

## Terbentuknya Akad dalam Perjanjian Jual Beli Secara Islam
Akad dalam hukum Islam identik dengan per- janjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubung- kan ( arrabt ). 61 Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. 62 Penger- tian Akad secara terminologi fi qh (hukum Is- lam) adalah perikatan antara ijab (penawaran)
60 T. M. Juned, Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh , (Jakarta: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, 2003), hlm. 35.
61 Ahmad Abu al-Fathj, Kitab al-Mumalat fi asy- Syari’ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Mish- riyyah, dalam Syamsul Anwar, 2007, Hukum Perjanjian Syari’ah Studi teeentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah , (Jakarta: PT RajaG- rafindo Persada), hlm. 68.
62 Ghufran A.  Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontek- stual , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 75.
dengan kabul (penerimaan) yang dibenarkan syara’, yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak. 63
Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberikan de fi nisi akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terh- adap obyeknya. 64 Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu aki- bat hukum pada obyeknya. Akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara’ dan akan menimbulkan implikasi hukum terten- tu. 65
Berdasarkan de fi nisi-de fi nisi akad di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai akad dalah hukum hukum Islam da- pat dimaknai sebagai berikut: 66
1.  Akad merupakan keterkaitan atau per- temuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetu- juan yang diberikan mitra sebagai tangga- pan terhadap penawaran pihak yang perta- ma. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.
63 Hasbi  Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Mua- malah , (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 21. 64 Ghufron A. Mas’adi, Op. Cit ., hlm. 76. Lihat Ah- mad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) , (Yogyakarta: Persputa- kaan UII, 1988), hlm. 42.
65 Dimyauddin  Djuwaini, Pengantar Fiqh Mua- malah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.
48.
66 Harun, Kecakapan Hukum Dalam Akad (Tran- saksi) Perspektif Hukum Islam , Dalam Jurnal Suhuf, Vol. 20, No. 2, Nopember 2008, hlm. 108
2.  Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wa- siat, wakaf bukanlah akad, karena tinda- kan–tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.
3.  Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tu- juan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan mi- lik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya perpinda- han milik tersebut merupakan akibat hu- kum akad jual beli.
Akibat hukum akad dalam hukum Is- lam dibedakan menjadi dua macam yaitu akibat hukum pokok akad dan akibat hukum tambahan akad. Bila tujuan dalam akad jual beli, misalnya adalah melakukan pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan dari pembeli, maka akibat hukum pokok akad jual beli adalah ter- jadinya perpindahan milik atas barang yang dimaksud. Realisasi dari akibat hukum pokok akad jual beli, penjual berkewajiban menyer- ahkan barang yang merupakan hak pembeli, pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual adalah sebagai akibat hukum tambahan akad. Akibat hukum tambahan akad dibedakan menjadi dua, yaitu akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh pembuat syara’ dan akibat hukum tam- bahan akad yang ditentukan oleh para pihak sendiri. Contoh yang dikemukakan di atas,
adalah akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh pembuat syara’. Sedangkan akibat hukum tambahan akad yang ditentukan para pihak sendiri adalah klausul-klausul yang mereka buat sesuai dengan kepentingannya, misalnya, penyerahan barang di rumah pem- beli dan diantar oleh dan atas biaya penjual.

## Penutup
Budaya hukum adat Aceh menjadi bagian kes- etiaan dalam konteks harkat dan martabat iden- titas keacehan, menghadapi tantangan sebaran budaya global. Budaya pada masyarakat Aceh mengalami perubahan yang terus menerus. Kondisi suatu masyarakat dalam perkemban- gannya tidak pernah statis dan diam di satu kondisi tenang yang sebenarnya. Bahkan di keadaan yang paling tenangpun, ada semacam pergolakan di dalam diri masyarakat Aceh. Selain hukum dan undang-undang negara, di Aceh juga berlaku hukum Islam. Tidak hanya itu, pada saat yang sama, di beberapa daerah di Aceh hukum adat juga masih dipakai. Se- jak sebelum masa kolonial Belanda, peradi- lan adat sudah ada di Aceh sebagai salah satu buah kearifan lokalnya. Meskipun mengalami fl uktuasi pengaruh di dalam masyarakat, tetapi peradilan adat di Aceh tidak pernah benar-be- nar hilang dan punah.
Provinsi Aceh sangat kental dengan bu- daya dan nilai-nilai Islam dalam melaksana- kan segala aktivitas termasuk di dalamnya berhubungan dengan jual-beli obyek tanah. Dalam kaitan ini, tidaklah mengherankan jika proses terjadinya hukum agama menjiwai dan mendasari perilaku masyarakat atas adat kebi- asaan hidup mereka sehingga terjadinya tatan- an hidup yang mapan. Prinsip-prinsip hukum adat dan hukum agama digabungkan menjadi satu bagian yang penting demi tercapainya akad dalam jual beli obyek tanah yang sah.

## Bibliography

## Journals
Erman Suparman, Persepsi Tentang Keadilan dan Budaya Hukum dalam Penyelesa- ian Sengketa, Jurnal Penegakan Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadja- ran Bandung, Vol. 4 No.1 Januari 2007, Akreditasi Dikti No. 55/Dikti/Kep/2005, hlm. 21-23.
M. J. Saptenno, Pentingnya Pemahaman Ten- tang Kearifan Lokal di Maluku Terkait Dengan Budaya Hukum Dalam Rangka Penegakan Hukum , Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 2 No. 1 Juni 2010 Kerjasama Pusat Kajian Konstitusi dan Mahkamah Kon- stitusi.
Taqwaddin, Peran Hakim Agung Sebagai Pembaharu Hukum untuk Mewujudkan Pengadilan yang Bersih , Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI, Fakultas Hu- kum Universitas Muhammadiyah Aceh,
Vol 1 No. 2 Mei 2011, hlm. 69.
Widyastini , Nilai-Nilai Islam Dalam kebu- dayaan Indonesia (Kajian Filsafat Nilai) , Dalam Jurnal Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2, hlm. 121.

## Thesis
Nur Susanti, Praktik Jual beli obyek tanah di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus , Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Dipo- negoro Semarang Tahun 2008.

## Books
Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di In- donesia, Tinjauan dari Aspek Metodolo- gis, legalisasi dan Yurisprudensi, (Jakar-
ta: PT. Radja Gra fi ndo Persada, 2006).
Ade Saptomo, Budaya Hukum Dalam Masyarakat Plural Dan Problem Imple- mentasinya , dalam Dialektika Pemba- ruan Sistem Hukum Indonesia, Cetakan Pertama (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012).
Ahmad Abu al-Fathj, Kitab al-Mumalat fi asy-Syari’ah al-Islamiyah wa al-Qawa- nin al-Mishriyyah, dalam Syamsul An- war, 2007 , Hukum Perjanjian Syari’ah Studi teeentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGra fi ndo Persada).
Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa In- donesia, (Jakarta:  Balai Pustaka, 1990). Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Peraturan Agraria, Isi dan Pelaksanaan- ny, (Jakarta: Jembatan, 1999).
Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Prak- tisi Hukum , (Jakarta: PT. Raja Gra fi ndo Persada, 1994). Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Mua- malah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
Ghufran A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontek- stual , (Jakarta: PT RajaGra fi ndo Persada, 2002).
Ghufron A. Mas’adi, Op. Cit., hlm. 76. Lihat Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam ), (Yo- gyakarta: Persputakaan UII, 1988). Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Mua- malah , (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
I Gede AB Wiranata, Hukum Adat Indonesia ,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yo- gyakarta: Liberty, 1978). Junus M. Melalatoa, ed., Sistem Budaya In-
donesia , (Jakarta: Kerjasama FISIP Uni- versitas Indonesia dengan PT. Pamator, 1997).
Koentjaraningrat , Pokok-Pokok Antropolog Sosial , (Jakarta: Penerbitan Universitas: 1980).
Muhammad Khalid Mas ‟ ud, Hukum Islam dan Perubahan Sosial , alih bahasa Yu- dian W. Asmin,Cet. 1, (Surabaya: Al- Ikhlas,1995).
Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional , (Bandung: Binacipta, 1986).
Soerjanto Poespowardoyo, Pengertian Lokal Genius dan Relevansinya Dalam Mod- ernisasi, “Kepribadian Budaya Bangsa (local genius) ”, (Jakarta: Pustaka Jaya:
1986).
Satyawan Sunito dan Heru Purwandari, Meka- nisme Kontrol Tata Kelola Sumber-Sum- ber Agraria: Membangun Kelembagaan Kolektif Lokal Yang Demokratis , (Bogor: Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-LPPM IPB  Bekerjasama den- gan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pe- merintahan di Indonesia-UNDP, 2006). Sahat HMT Sinaga, Jual beli obyek tanah dan Pencatatan Peralihan Hak ,  (Bekasi: Pustaka Sutra, 2007).
Sulistyowati Irianto, Sejarah Pluralisme Hu- kum dan Konsekuensi Metodologisnya , dalam TIM HUMA, Pluralism Hukum Hukum Sebuah Pendekatan Interdisi- pliner , (Jakarta: HUMA, 2005).
Sulistyowati Irianto, Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis , dalam E.K.M. Masinambow, Hukum dan Kemajemukan Budaya , (Jakarta: Yayasan Obor Indone- sia, 2003).
T. M. Juned, Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh, (Jakarta:  Yayasan  Rumpun Bambu dan CSSP, 2003).
Tau fi k Adnan Amal, Islam dan Tatangan Mo- dernitas Studi Atas Pemikiran Hukum Fa- zlur Rahman , (Bandung: Mizan,1990).
T.M. Hasby Ash-Shiddiqie, Falsafah Hukum Islam , Cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
Van Dijk, diterjemahkan oleh A.Soehadi, Pen- gantar Hukum Adat Indonesia , (Band- ung: Sumur, 1979).
Wirjono Projodikoro, Hukum Antar Golongan di Indonesia , (Bandung: Sumur, 2000). Yusuf Musa , Tarikh al-Fiqh al-Islami , Dar- Al-Kitab Al-Arabi, Mesir 1958.

## Websites
Badruzzaman Ismail (Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Wujud Bu- daya Aceh yang Ideal (dilihat Dari Aspek Pendekatan Adat) , Dalam http://wa-iki. blogspot.com wujud-budaya-aceh-yang- ideal-dilihat.html, diakses Tgl 20 Okto- ber 2011.
Erman Rajagukguk Ilmu Hukum Indonesia: Pluralisme, Makalah Disampaikan pada Diskusi Panel dalam rangka Dies Nata- lis IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung ke-37, Tgl. 2 April 2005, lihat juga da- lam http://ermanhukum.com/Makalah Ilmu Hukum Indonesia-Pluralisme.pdf, diakses Rgl. 3 Oktober 2011 Habib Adjie, Kontrak Dalam Budaya Hukum , Dalam http://habibadjie.dosen.narotama. ac.id Kontrak-dalam-Budaya-Hukum. pdf, Diakses Tgl. 13 Januari 2011.
“Hukum Dalam Masyarakat” (Sebuah Pen-
genalan) , dalam wordpress. Soetandyo. com, diakses Tgl. 1 Agustus 2012
Memperkuat Akar Kebudayaan Aceh , dalam http://www. gemabaiturrahman. com memperkuat-akar-kebudayaan-aceh. html, diakses Tgl. 12 Januari 2011
Marzuki, Tradisi Peusijuek Dalam Masyarakat
Aceh:  Integritas Nilai-Nilai Agama Dan Buda ya, Dalam http://www.google.co.id, diakses, Tgl. 21 September 2012 Muliadi Kurdi, Paradigma Fikih Aceh , http:// kayeeunoe.blogspot.com, diakses Tgl. 29 Mei 2010.
Pluralisme Hukum Harus Diakui , Dapat dili- hat dalam http://www. hukumonline. com pluralisme-hukum-harus-diakui, diakses Tgl. 31 0ktober 2011
Soetandyo Wignjosoebroto , Tentang Kajian “Hukum Dalam Masyarakat” (Sebuah Pengenalan) , dalam wordpress. Soetan- dyo.com, diakses Tgl. 1 Agustus 2012 Soufyan M. Saleh, Memahami Budaya Masyarakat Aceh Dalam Pencarian Kea- dilan , Dalam http://revoluthion.word- press.com, Diakses Tgl. 15 Januari 2012. Materi ini juga disampaikan dalam Acara Seminar Putroe Kandee, Aceh 8-10 Mei 2009.

## Newspapers
Esmi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum Dan Perso- alan Keadilan) , Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Sema- rang, Tgl. 14 April 2001.
I Nyoman Nurjaya, Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum , Makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: “Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, Tgl. 11 – 13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta.
IGN. Sungangga, Peranan Hukum Adat Da- lam Pembangunan Hukum Nasional In- d onesia, dalam Pidato Pengukuhan Ja- batan Guru Besar Pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro dalam Ilmu Hu- kum Perdata (Adat), Semarang, Tgl. 27 November 1999, hlm. 17-18. Taqwaddin, Budaya Hukum Penentu Keefek- tifan Hukum , makalah disampaikan pada acara Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dilaksanakan oleh Pusat
Penyuluhan Hukum BPHN, Banda Aceh,
11 Mei 2010.
Teuku Muttaqin Mansur, Hukum Adat di Per- simpangan , dalam  Harian Serambi Indo- nesia edisi Minggu, 5 Juni 2011 .