Pengantar Redaksi : Politisasi Agama di Ruang Publik:
Ideologis atau Politis?  ..........................................................................  3

## Artikel Utama
Politik Identitas? Renungan tentang Makna Kebangsaan ...................  7 Franz Magnis-Suseno Perempuan dalam Pusaran Fundamentalisme Islam ...........................  14 Siti Musdah Mulia Akar-Akar Legal Intoleransi dan Diskriminasi di Indonesia ...............  27 Luthfi Assyaukanie
Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia ..........  43 Sumanto Al Qurtuby
Dinamika Politisasi Agama di Timur Tengah Pra dan Pasca Arab Spring; Studi Kasus Al Ikhwan Al Muslimun di Mesir ..............  55 Mush’ab Muqoddas Eka Purnomo

## Riset
Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional  .....................................  68
Burhanuddin Muhtadi

## Khasanah
Abdul Rasyid Wahab Pesan Kebinekaan dari Tanah Sikka, Maumere ....................................  87 David Krisna Alka Profil Penulis ............................................................................................  94 Profil MAARIF Institute dan Profil Media ............................................  96 Petunjuk dan Format Penulisan Artikel ................................................  105
J atuhnya kekuasaan Orde Baru pada 1998 telah mengubah relasi-relasi kekuasaan dalam kancah politik Indonesia. Ciri perubahan tersebut, adalah terbukanya ruang publik bagi aspirasi warga negara yang ingin menunjukkan identitas politiknya berdasarkan alasan-alasan primordial. Selama masa Orde Baru, identitas primordial adalah isu yang dibungkus rapi dalam sebuah kat- egori bernama SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Kategori tersebut dikontrol oleh aparat negara agar tidak mengancam otoritas kekuasaan politik yang sedang berkuasa. Rezim Orde Baru tumbang, selanjutnya membuka pintu bagi kelompok identitas, untuk memulai gerakan yang lebih leluasa.
Kelompok-kelompok identitas (dan ideologis) yang selalu ditekan selama masa kekuasaan Orde Baru mulai bangkit di mana-mana dan menuntut pengakuan atas eksistensi mereka dalam dan atas nama demokrasi. Mereka berupaya saling berebut pengaruh di ruang publik. Maka demokrasi dan reformasi menjadi sebuah euforia yang nyaris tanpa kendali dan tanpa arah hingga melabrak rambu-rambu konstitusi. Selama masa Orde Baru, relasi antar kelompok, bahkan definisi-diri tentang kelompok tersebut, sebagian besar disusun dalam rangka proyek politik kekuasaan. Oleh karena itu, ketika penopang dari wacana tersebut telah berubah, masyarakat Indonesia tampak kebingungan untuk merumuskan identitas dirinya. Hal itu bisa dilihat pada era reformasi, di mana gerakan Islam garis keras  banyak bermunculan, seperti FPI (Front Pembela Islam), MMI (Majlis Mujahidin Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan lain-lainnya menunjukkan hal itu.
Secara historis, politik identitas di Indonesia bisa bermuatan etnisitas, agama, dan ideologi politik. Agenda yang mereka perjuangkan menjadikan Islam sebagai ideologi utama dalam menyebarkan gagasan. Penyebaran gagasan, yang menjadikan Islam sebagai idiologi menimbulkan pertentangan antara agama di satu sisi, dengan negara pada sisi lain. Di Indonesia muncul persoalan bagaimana menata hubungan antara agama dan politik, terutama yang berkaitan dengan

## Politisasi Agama di Ruang Publik: Ideologis atau Politis?
ideologi Pancasila. Masalah ini muncul karena sempat menguat anggapan sebagian anggota masyarakat, bahwa kelompok Islam tetap menyimpan niat terselubung untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi Islam.
Histeria kebebasan yang berlangsung setelah begitu lama pembangunan politik kebangsaan dibentuk melalui konstruksi politik penyeragaman telah memunculkan arus balik tampilnya berbagai ekspresi politik identitas. Alih-alih berperan sebagai sumber dari penguatan demokrasi berbasis komunikasi yang bebas dan setara, berbagai ekspresi politik identitas yang saat ini tampil justru berpotensi mendestruksi secara perlahan pembentukan ruang publik yang bebas, egaliter dan berbasis pada kesetaraan. Artikulasi politik identitas yang marak justru menampilkan berbagai sikap-sikap intoleransi, anti keragaman, dan menguatnya sikap absolutisme dan penghalalan terhadap kekerasan sebagai penyelesaian masalah.
Maraknya ceramah-ceramah agama di ruang publik dan media sosial menambah gegap gempita narasi keagamaan populer. Sebagian dari mereka cenderung eksklusif, tidak lagi ramah terhadap perbedaan, terlebih ketika menyangkut aspirasi politik. Keberislaman yang mestinya menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan bagi semua makhluk justru dicemari dengan caci maki dan kebencian. Sebuah sikap keberagamaan yang kurang percaya diri, yang mungkin keluar dari perasaan kalah dalam panggung persaingan nasional dan global serta wawasan keagamaan yang sempit. Perdebatan ini memunculkan istilah “politisasi agama” (politicization of religion) yang ramai dibicarakan dalam pentas kajian nasional/internasional. Semua itu merupakan bentuk penguatan identitas socio religious.
Kelompok identitas secara terang-terangan menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyampaikan aspirasi. Kekerasan ditemukan dengan mudah dalam agama—dan agama dapat dengan mudah menjadi alat (legitimasi) penggunaan kekerasan. Peristiwa-peristiwa kemanusiaan telah menjadikan Islam sebagai terdakwa dengan sebutan agama teroris atau agama kekerasan. Kelompok yang seringkali mengambil tindakan kekerasan atau teroris itu dialamatkan pada kelompok fundamentalisme Islam. Fenomena kekerasan, walaupun tidak selalu dikampanyekan dan dimotori oleh kelompok fundamentalisme Islam, tetapi tidak dapat diingkari bahwa kekerasan cenderung lahir dari kelompok ekstrimis-radikal ini. Sebagai gerakan yang eksklusif dan fundamentalis, semua faksi seperti FPI (Front Pembela Islam), MMI (Majlis Mujahidin Indonesia) HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) bersikeras untuk pelaksanaan syariah dalam kehidupan bernegara, dan sebagian di antaranya cenderung melakukan tindakan kekerasan atas nama agama.
Masih segar dalam ingatan kita, berbagai ragam peristiwa politisasi agama yang terjadi di DKI Jakarta menjelang putaran satu dan dua. Korban individu politisasi agama paling dikenal di Jakarta adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, setelah itu disusul Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Rano Karno di Banten. Dari sejumlah rangkaian peristiwa tersebut sebagaian besarnya dilakukan aktor non-negara antara lain oleh Front Pembela Islam (FPI) dan selebihnya dilakukan oleh aktor-aktor lain.
Jika dicermati, masalah terbesar dari politisasi agama ini justru terjadi setidaknya karena dua hal. Pertama , kelompok ekstremisme seringkali menggunakan idiom atau simbol agama secara eksesif dan tidak tepat di ruang-ruang publik. Kedua , adanya usaha-usaha sistemik sebagian kelompok yang memanfaatkan sentimen teologis, etnis, perasaan tidak suka, rasa terancam dan kebencian terhadap kelompok yang berbeda untuk meraih dukungan politik
Jurgen Habermas dalam The Inclusion of the Others (1999), menjelaskan “radikalisme/fundamentalisme” sebagai gerakan dalam membangun dunia kehidupan ultrastabil (ultrastability) dengan cara merestorasi aneka cara, keyakinan, dan nilai-nilai fundamental dengan merayakan praktik-praktik intoleransi, eksklusivisme. Lebih dari sekadar itu, ia menggiring pada situasi “ketakmungkinan aturan bersama” (incommensurability), dalam pengertian aturan formal sebuah kelompok tidak mungkin digunakan sebagai aturan kelompok lain yang berbeda.
Atas dasar itu, fenomena politisasi agama dan ujaran kebencian seperti yang muncul dalam pilkada DKI Jakarta 2017 harus diwaspadai terulang kembali di Pilpres 2019. Kita berharap agar pemerintah dapat melakukan tindakan pencegahan atas meningkatnya kasus-kasus politisasi agama menjelang Pemilihan Presiden 2019 dengan melakukan deteksi dini untuk mengantisipasi meningkatnya ujaran kebencian menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Deteksi dini ini, misalnya, dapat dilakukan dengan beragam cara, salah satunya dengan mencabut peraturan perundang-undangan yang diskriminatif. Di sisi lain, tema ini tidak saja bersentuhan dengan masa depan bangsa Indonesia, akan tetapi juga menantang pengerahan energi pikir guna mencari dan menemukan formasi yang tepat dalam menempatkan dan mendialogkan berbagai perbedaan terutama di antara berbagai identitas bangsa Indonesia dalam posisi yang setara, demi terpeliharanya keutuhan dan persatuan bangsa.
Namun, terlepas dari masalah di atas, pertanyaan yang layak dikemukakan adalah seberapa jauh agama bisa dan diperbolehkan memainkan perannya di ruang
publik? Apakah politisasi agama bermotif ideologis atau politis? Pertanyaan ini penting dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan (baca: politisasi) bahasa-bahasa agama untuk kepentingan politik jangka pendek. Fakta empiris mengajarkan, logika kepentingan sering kali justru lebih dominan ketimbang logika ketulusan di balik penghadiran agama dalam ruang publik. Akibatnya, penghadiran agama dalam ruang publik sering kali memicu ketegangan- ketegangan, skisme politik dan konflik horizontal yang diakibatkan oleh gesekan kepentingan, baik intra maupun antar-pemeluk agama yang berbeda. Kondisi semacam ini tentu saja kontra-produktif dengan etos kehidupan publik yang bertumpu pada prinsip tata-kelola yang baik (good governance).
Tulisan ini difokuskan sebagai upaya untuk membangun pemahaman dan kesadaran kritis isu politik identitas, politisasi agama, yang sering kali memicu konflik horizontal—yang diakibatkan oleh gesekan kepentingan, baik intra maupun antar-pemeluk agama yang berbeda. Persekongkolan di antara mereka yang ingin mendapatkan keuntungan secara materi dan politik dari agama akan membawa dampak-dampak yang sangat destruktif. Agama yang di dalamnya mengajarkan hidup damai dan saling menghormati akan terjebak dalam tafsir tunggal melalui fatwa-fatwa keagamaan yang ekstrem. Padahal, agama menyediakan ruang tafsir yang sangat terbuka dengan catatan setiap tafsir mampu membawa kemaslahatan bersama.
Akhirnya kepada para pembaca, kami berharap artikel-artikel yang terhimpun pada edisi jurnal kali ini dapat memberikan informasi, pencerahan dan pemahaman secara komprehensif guna mencari dan menemukan formasi yang tepat dalam menempatkan dan mendialogkan berbagai perbedaan terutama di antara berbagai identitas bangsa Indonesia dalam posisi yang setara, demi terpeliharanya keutuhan dan persatuan bangsa.[]

## Salam,
Redaksi