## Review Buku

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DESA

## Dina Martiany
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
Naskah diterima: 6 September 2015
Naskah dikoreksi: 14 November 2015 Naskah diterbitkan: 23 Desember 2015 Judul Buku : Suara dari Desa Menuju Revitalisasi PKK Penulis : Ani W. Soetjipto dan Shelly Adelina Penerbit : CV Marjin Kiri Tahun Terbit    : 2013 Jumlah Halaman : xiii, 222 halaman ISBN : 978-979-1260-19-0
Pendahuluan Buku ini merupakan hasil penelitian tentang kepentingan perempuan, yang dilakukan oleh Ani W. Soetjipto dan Shelly Adelina. Penelitian ini berperspektif feminis, dengan menggunakan teori- teori feminis terkait. Tujuannya untuk memahami pengalaman hidup perempuan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan mengetahui kepentingan perempuan PKK dalam pelaksanaan tugasnya. Hal yang ingin digali dalam penelitian tersebut, antara lain: Apakah ada perbedaan antara PKK pada masa Orde Baru dan masa reformasi? Apakah perubahan paradigma dari “pembinaan” menjadi “pemberdayaan”, memberikan perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan PKK? Melalui pengalaman perempuan PKK di desa, akan menjadi standpoint untuk mengetahui apa yang selama ini belum kita pahami. Apakah perempuan kader PKK tidak memiliki kesadaran akan makna kepentingan perempuan dan memperjuangkannya? Kita tidak dapat menilai atau memberikan judgement begitu saja, sebelum benar-benar memahami pengalaman mereka secara lebih dekat.
PKK merupakan organisasi perempuan di akar rumput, yang dibentuk sejak zaman Orde Baru, tepatnya pada tahun 1961. Semula, pada awal dibentuknya, PKK merupakan singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. “Pembinaan” adalah bahasa politik khas Orde Baru untuk menyatakan pengarahan dan pengontrolan, dilandasi dengan kepentingan ketahanan nasional untuk mengamankan pembangunan. Kesejahteraan keluarga menjadi sasaran pembinaan, karena
menurut Kardinah Soepardjo-Rustam, “Dalam keluargalah bibit awal manusia ditanam, dipelihara, tumbuh, dan berkembang.” Tugas para ibu PKK adalah membentuk keluarga dengan manusia berkualitas, demi keberhasilan pembangunan. Perwujudan keluarga Orde Baru ini harus sesuai dengan Trilogi Pembangunan, yang meliputi stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.
Ketika memasuki era Reformasi dan adanya paradigma baru pembangunan, serta Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tim Penggerak PKK Pusat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa (Rakernaslub) PKK. Rakernaslub dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 November 2000 di Bandung, yang menghasilkan beberapa pokok kesepakatan. 1 Hasil Kesepakatan Rakernaslub PKK tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Hal ini sesuai dengan perubahan nama Kementerian Urusan Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999- 2001) yaitu, pada saat Khofifah Indar Parawansa memimpin kementerian perempuan. Perubahan nama PKK ini menggambarkan seakan ada political will dan harapan baru dari paradigma perjuangan
1 “Sejarah Singkat PKK”, http://www.pemalang kab.go.id/ pkk/?page_id=17. Diakses pada tanggal 6 November 2015.
perempuan sebagai mitra kerja pemerintah. Paradigma yang lebih berperspektif gender dan memahami isu kepentingan perempuan.

## Garis Besar Isi Buku
Buku ini merupakan hasil penelitian yang terdiri dari tujuh bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab.
Pada Bab I penulis menguraikan latar belakang yang mendorong keduanya melakukan penelitian mengenai PKK. Bab ini terdiri dari subbab: rumusan masalah; dan tujuan dan metodologi penelitian, yang mencakup: pendekatan dan perspektif penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis, evaluasi dan pembelajaran.
Dalam Bab II, penulis menjelaskan tentang kerangka konsep dan ideologi yang dianggap sebagai motherhood di tengah ideologi patriarki. Bab II terdiri dari subbab: ideologi yang memanusiakan dan memberdayakan; gerakan perempuan; hegemoni patriarki; gender citizenship ; serta perempuan Indonesia dan relasinya dengan negara.
Sedangkan pada Bab III penulis memaparkan sepuluh tugas yang diemban PKK dari masa ke masa. Di dalamnya terbagi dalam subbab: sebuah gerakan dan mitra kerja pemerintah; dan sepuluh program pokok PKK.
Selanjutnya, dalam Bab IV kedua penulis menguraikan hasil penelitiannya yang menyebut PKK sebagai ujung tombak gerakan perempuan di akar rumput. Bab ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu: perempuan desa dan masalahnya. Di dalamnya dipaparkan berbagai permasalahan yang banyak dialami oleh perempuan desa yang selama ini menjadi dampingan PKK. Dilanjutkan dengan subbab tantangan internal PKK; tantangan eksternal PKK; relasi PKK dengan organisasi lainnya; dan penyampaian suara dari desa yang berisi berbagai aspirasi dan ungkapan hati para warga desa dimana peneliti melakukan penelitian.
Bab V menjelaskan bagaimana pergerakan PKK pasca-Reformasi, apakah ada perbedaanya dengan pada masa Orde Baru yang merupakan awal mula terbentuknya PKK. Bab ini dibagi dua subbab: desa hari ini, dan perempuan dan PKK desa.
Sementara itu, Bab VI membahas kesetaraan dan keadilan gender dalam keadilan demokrasi, untuk memahami bagaimana PKK dalam konteks desa yang berubah; PKK di antara organisasi perempuan lain di desa; PKK, ideologi patriarki negara, dan identitas perempuan; PKK di tengah Indonesia yang tengah berubah; dan Indonesia pasca-Reformasi.
Pada bab terakhir, Bab VII penulis mengungkapkan kesimpulan penelitian mereka dan memberikan rekomendasi untuk revitalisasi PKK Desa.

## Penelitian tentang Gerakan Perempuan Rancangan Orde Baru
Dari sejarahnya, gerakan PKK yang secara kelembagaan menjadi mitra pemerintah ini, bertujuan untuk memperjuangkan pemenuhan hak perempuan sebagai warga negara. Sejak kelahirannya pada tahun 1961,    PKK  senantiasa dihadapkan pada tantangan dan masalah sesuai zamannya. PKK terdiri dari ibu-ibu isteri pejabat dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Sebagai bentukan negara, PKK tidak otonom dari politik kekuasaan negara. Di masa Orde Baru, PKK sering dijadikan alat politik kekuasaan dari kekuatan politik tertentu/Golkar. Pada masa reformasi, PKK dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam kampanye pemilu dan pemilukada oleh beragam kekuatan politik. Oleh sebagian kalangan, PKK sering dikritik sebagai organisasi yang tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap isu gender, apalagi perspektif kesetaraan dan keadilan gender.
Sejak awal berdirinya, PKK memang dirancang oleh rezim Orde Baru untuk mendukung program pembangunan pemerintah, mulai dari tingkat dusun, lewat sepuluh program utama yang kemudian dikenal sebagai Dasa Wisma. Dalam konteks pelaksanaan Dasa Wisma, telah banyak capaian signifikan dari kerja-kerja PKK yang diakui. Program Dasa Wisma saat ini juga masih sama. Tetapi kini muncul permasalahan yang pada 40 tahun lalu belum dianggap sebagai isu strategis, yang menjadi fenomena serius, seperti: trafficking/ perdagangan orang (terutama perempuan dan anak), pekerja migran, HIV/AIDS, narkoba, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta berbagai kekerasan berbasis gender. Isu-isu yang terus berkembang tersebut menjadi tantangan bagi PKK, dan PKK harus dapat meresponnya serta bersinergi dengan organisasi perempuan lainnya.
Kedua peneliti merumuskan masalah penelitian “Bagaimana PKK sebagai gerakan perempuan bentukan negara menjalankan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan menanggapi isu perempuan dan gender di tingkat masyarakat akar rumput?” Permasalahan ini akan dijawab dengan menyusun pertanyaan turunan, sebagai berikut: 1) bagaimana PKK berhadapan dengan proses ekonomi dan politik tingkat lokal? 2) bagaimana PKK berperan di masyarakat akar rumput dalam menjalankan aktivitas, melakukan
pengorganisasian, mengembangkan inisiatif, menghadapi tantangan, dan berstrategi membangun kekuatan posisi tawar dengan berbagai pihak? 3) bagaimana PKK bersinergi dengan gerakan masyarakat sipil dalam membangun kekuatan rakyat untuk mengimbangi kekuatan politik dominan di wilayah mereka? 4) bagaimana PKK melakukan transformasi ideologi dalam upaya menanggapi isu-isu praktis dan strategis gender?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerja-kerja PKK, dan secara khusus bertujuan untuk memetakan aktor politik di tingkat basis, guna melihat bagaimana PKK membangun kekuatan rakyat. Secara akademik, penelitian ini penting untuk memutakhirkan perkembangan PKK sejak masa Orde Baru. Penelitian ini juga memiliki signifikansi bagi pentingnya konsolidasi dan refleksi gerakan perempuan, sedangkan kepentingan dan manfaat penelitian ini untuk advokasi adalah munculnya rekomendasi untuk membangun gerakan perempuan di akar rumput. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan perspektif perempuan dan gender. Perspektif penelitian sangat menggambarkan keberpihakan terhadap kepentingan perempuan.
Subjek penelitian dipilih secara purposif atau dengan kriteria tertentu, dan dilakukan di delapan desa yang terletak di empat kabupaten, yaitu: Kabupaten Garut (Desa Rancasalak dan Neglasari), Kabupaten Wonosobo (Desa Gembelengan dan Wonokerto), Kabupaten Sleman (Desa Puwobinangun dan Hargobinangun), dan Kabupaten Kulonprogo (Desa Plered dan Kalirejo). Subjek penelitian merupakan kader PKK dari tingkat desa dan kabupaten. Di luar itu, subjek penelitian dipilih juga yang berasal dari LSM yang peduli pada isu perempuan dan gender, akademisi, birokrat, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota DPRD, ketua dan anggota ormas perempuan, bahkan koordinator kelompok tani di desa. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam/in- depth interview, didukung dengan instrumen penelitian, seperti: pedoman wawancara, alat perekam, notulensi saat Focus Group Discussion, dan catatan peneliti. Selanjutnya, dilakukan analisis data secara induktif
Motherhood di Tengah Ideologi Patriarki Bagian ini menjelaskan secara konseptual tentang program dan kerja-kerja PKK dalam mengembangkan inisiatif solusi persoalan praktis dan strategis yang dihadapi masyarakat dan khususnya kaum perempuan, di lingkup desa dan dusun. PKK sejak awal diposisikan sebagai mitra pemerintah dan sampai saat ini posisi itu tetap tidak berubah. Hal ini berarti semua dinas/kementerian
pemerintahan dapat menitipkan programnya kepada PKK. Berikut ini rangkuman telaah konseptual terhadap permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut: – Gerakan Perempuan : Meskipun PKK tidak pernah secara formal menyebut diri sebagai organisasi perempuan, namun kader mereka yang bergerak di lapangan adalah perempuan. Gerakan perempuan memiliki kategori dan definisi yang sangat cair dan tipologi yang beragam, serta isu perjuangan yang berbeda. PKK dapat dikategorikan sebagai salah satu gerakan perempuan yang didefinisikan dalam studi ini.
– Hagemoni Patriarki : Bashin (1996) menegaskan bahwa lembaga-lembaga utama yang ada dalam masyarakat, bersifat sangat patriarkis. Keluarga, agama, media massa, hukum dan politik; menjadi pilar dari sistem dan struktur patriarki. Puncak dari hegemoni ideologi patriarki masa Orde Baru diimplementasikan dalam program sepuluh tugas pokok PKK, yang menjadi tugas perempuan untuk mendukung pembangunan negara secara sukarela. Davis (1997) menyatakan bahwa perempuan adalah bagian penting dari simbol negara, dengan menekankan pada fungsi motherhood dari perempuan. Maksudnya, perempuan menjadi jenis kelamin yang diberi tanggung jawab untuk melakukan fungsi reproduksi fisik, kultural, dan sosial, dan memegang peran nurturing (merawat), sebagaimana mereka merawat negara. Pemerintah Orde Baru sebagai negara, mengontrol perempuan dengan memfokuskan pada peran motherhood , sebagai isteri pendamping suami, dan ibu-ibu dari anak-anaknya.
– Gender Citizenship : konsep citizenship dalam konteks Asia dan Indonesia masih dimaknai sebagai tanggung jawab dan tuntutan kepada warga negara oleh negara. Konsep ini menggambarkan relasi PKK dengan negara. Sebagai mitra kerja pemerintah, PKK melaksanakan program tanpa pamrih, bersifat sukarela karena tanpa honor, tanpa kepastian jam kerja, dan bahkan tanpa perlindungan asuransi. Padahal, seringkali kader PKK di desa harus bekerja melayani warga hingga ke pelosok desa dan mempertaruhkan keselamatan diri mereka.

## – Perempuan Indonesia dan Relasinya dengan Negara
Jaquette and Wolchick (1198) dan Alvarez (1990) mengatakan banyak hasil studi yang
menunjukkan perempuan dan organisasi gerakan perempuan termarjinalkan dalam politik kepartaian. Perempuan sulit mengakses strategi elektoral untuk mendapatkan pengaruh politik yang signifikan dalam transisi demokrasi. PKK pasca-Reformasi dimanfaatkan parpol untuk memperluas kepentingan mereka.
Sepuluh Tugas yang Diembankan Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, wajib melaksanakan “Sepuluh Program Pokok” yang dilaksanakan oleh empat Kelompok Kerja (Pokja), yaitu:
1)  Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Dalam program ini, PKK berupaya menumbuhkan ketahanan keluarga melalui kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan pemahaman secara terpadu, seperti: a) Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN); b) Kesadaran Hukum (Kadarkum) untuk pemahaman peraturan perundang- undangan untuk pencegahan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), trafficking , perlindungan anak, penyalahgunaan narkoba, dll; c) pola asuh anak dan remaja dengan membangun perilaku, budi pekerti, dan sopan santun; d) Pemahaman dan keterampilan hidup; dan e) Pemahaman tertib administrasi. 2)  Gotong-Royong
Kegiatan gotong-royong dilaksanakan PKK dengan membangun kerjasama yang baik antarsesama keluarga, warga, dan kelompok. Kehidupan dengan sikap gotong-royong yang sesuai dengan tradisi dan budaya berbagai daerah di Indonesia ini berusaha terus dilestarikan oleh PKK agar tumbuh rasa kesetiakawanan sosial, saling peduli, bertenggang rasa, memupuk kebersamaan, dan menghormati perbedaan.
3)  Pangan
Pangan merupakan salah satu bidang yang mendapatkan perhatian serius PKK. Dilakukan dengan cara menggalakkan penyuluhan untuk pemanfaatan pekarangan rumah (untuk menanam sayur-sayuran, umbi-umbian, atau tanaman obat/apotik hidup) dan anjuran memelihara unggas dan ikan di rumah warga. Pembinaan teknis dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pertanian, misalnya: pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menunjang usaha hortikultura dan agrobisnis. 4)  Sandang
PKK berupaya melestarikan dan menggalakkan produksi bahan dan corak pakaian yang
menjadi kekayaan budaya setempat atau lokal. PKK juga mengupayakan adanya hak paten terhadap hak cipta desain dari warga lokal, mengikutsertakan warga dalam pameran berbagai tingkat, serta menjadi fasilitator untuk menjembatani hubungan dengan desainer nasional, pengusaha, dunia industri sandang, dan pariwisata.
5)  Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga PKK menggerakkan upaya pemugaran perumahan dan lingkungan desa terpadu, memasyarakatkan perumahan sehat dan layak huni, dan hal-hal lain terkait dengan keterampilan tata laksana harmonisasi rumah tangga.
6)  Pendidikan dan Keterampilan
PKK mendorong warga untuk memberikan pendidikan yang baik bagi putra-putrinya. Anak laki-laki dan perempuan perlu mendapat kesempatan belajar yang sama, baik melalui Pendidikan Usia Dini (PAUD), Wajib Belajar, Kejar Paket A/B/C. PKK juga melaksanakan program untuk peningkatan keterampilan hidup (life skill) warga, antara lain melalui: keaksaraan fungsional, kursus keterampilan kerja, kursus kerajinan tangan/produk makanan dan minuman.
7)  Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
Dalam program ini, PKK melakukan pelatihan dan pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), dan memotivasi keluarga agar menjadi anggota koperasi, serta mendorong terbentuknya koperasi berbadan hukum yang dikelola (Tim Penggerak) TP PKK.
8)  Kesehatan PKK menggerakkan terwujudnya Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi), melakukan imunisasi dasar secara lengkap dan rutin, melakukan upaya untuk menurukan Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian anak/bayi (AKB). PKK juga menjalankan program Posyandu (pos pelayanan terpadu) dan berbagai penyuluhan kesehatan/ pencegahan penyakit.
9)  Kelestarian Lingkungan Hidup Pada program ini, PKK menanamkan kesadaran pengelolaan sanitasi, air bersih, dan pengolahan limbah rumah tangga. Termasuk program pelestarian lingkungan, seperti pencegahan banjir.
10)  Perencanaan Sehat PKK melakukan kegiatan perencanaan sehat, antara lain: penyuluhan kesehatan reproduksi, penyuluhan Keluarga Berencana (KB), dan penyuluhan kehidupan keluarga yang berorientasi pada masa depan.
Ujung Tombak di Akar Rumput Hingga saat ini, PKK merupakan satu-satunya gerakan perempuan di Indonesia yang mampu menerobos hingga ke tingkat desa dan kelurahan, bahkan dusun/dukuh dari seluruh Sabang sampai Merauke. Kondisi ini dapat terjadi karena PKK sangat dekat dengan birokrasi pemerintahan, yang merupakan suami-suami mereka sendiri. Dalam bab ini, penulis memaparkan data empirik hasil penelitian mereka tentang kiprah PKK di empat kabupaten lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan beranekaragam pemasalahan yang dialami perempuan dan penduduk desa, serta bagaimana kerja PKK sebagai ujung tombak di akar rumput.
Di Garut, tingginya angka trafficking menjadi permasalahan, bersama-sama dengan masalah KDRT, kekerasan seksual terhadap anak, pemalsuan akta cerai untuk keperluan poligami, pelecehan seksual, orang terlantar, dan penculikan anak. Di Desa Rancasalak Kabupaten Garut, tingkat pendidikan anak perempuan sangat rendah, dikarenakan masih maraknya tradisi ‘mejeng’ dan nikah dini. Tradisi ini didukung oleh para orang tua yang memiliki anak perempuan remaja, yang menginginkan anaknya segera menikah diusia muda belia. Mereka mendorong anak-anaknya yang masih usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk ‘mejeng’ mencari pacar atau calon suami. Dampaknya, banyak terjadi pernikahan dini dan beberapa tahun setelah pernikahan, mudah terjadi perceraian. Selain pernikahan dini, kasus buruh migran dengan jalur tidak resmi juga banyak terjadi di Rancasalak.
Desa Neglasari di Kabupaten Garut, termasuk kategori desa miskin. Dengan permasalahan utama: balita kurang gizi, tingkat pendidikan rendah, petani tidak memiliki lahan dan tidak terorganisasi melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Kasus kawin siri dan poligami banyak terjadi, dengan alasan suami ditinggal isteri bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dengan berbagai permasalahan tersebut, sayangnya PKK Neglasari tidak dapat berperan aktif, karena sulit mendapat kader baru. Dana PKK hanya sebesar 4,5 juta per tahun tidak sebanding dengan banyaknya permasalahan yang harus mereka atasi.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kulonprogo menjelaskan permasalahan yang banyak terjadi di desanya, antara lain: kemiskinan, KDRT, TKW, dan nikah dini. Persoalan perempuan yang harus diatasi lebih dulu adalah kemiskinan. Sebenarnya banyak perempuan yang mampu menghasilkan keterampilan, seperti: batik motif Kulonprogo, tas anyaman serat alam, dan berbagai camilan
makanan ringan. Kendalanya pada pengemasan dan pemasaran, rendahnya kreativitas, lemahnya daya juang, dan minimnya dukungan pendampingan. Menurut penulis, selain persoalan kemiskinan, ada permasalahan lain yang mesti segera ditangani, yaitu kehamilan di luar nikah yang dialami para pelajar. Akibatnya, pelajar perempuan itu harus dikeluarkan dari sekolah. Persoalan lainnya, menurut aktivis LSM JMKP (Jaringan Masyarakat Kulon Progo) maraknya “isteri plus-plus” (isteri seseorang tetapi melayani laki-laki lain juga) dan perselingkuhan di kalangan warga/PNS. Hal ini menyebabkan KDRT.
Fenomena lain di Desa Wates dan Galur, di pantai selatan Yogyakarta dikenal sebagai daerah dengan lahan tanah berbutir pasir besi. Selama ini dikelola oleh petani setempat dan mendatangkan surplus , termasuk petani perempuan. Tetapi saat ini terancam dengan adanya pemilik modal yang hendak mengambil alih lahan tersebut, dan menjadikannya lokasi pertambangan. TP PKK Kabupaten Kulonprogo justru tidak berpihak terhadap para petani yang ingin mempertahankan lahan mereka. Menurut TP PKK penolakan akan menghambat kemajuan kabupaten mereka. Masyarakat yang biasa bercocok tanam di lahan tersebut sebanyak sekitar 22.000 keluarga dari enam desa, terus berupaya mempertahankan lahan tersebut.
Di Kabupaten Sleman, Dukuh Turgo Desa Purwobinangun, perempuan banyak yang menjadi peternak sapi perah. Setiap hari mereka bertugas mencari rumput untuk makanan ternak dan harus membawa timbunan besar rumput turun kembali ke dukuh. Mereka menjual susu sapi ke koperasi dengan harga Rp2.800,00 per liter. Harga yang sangat rendah dan mereka tidak mempunyai posisi tawar untuk meminta kenaikan harga. Faktor geografis dan transportasi juga menjadi permasalahan yang berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah setelah usia 12 tahun. Dengan kondisi yang rentan terhadap erupsi Gunung Merapi, penduduk Turgo berupaya mengelola lahan semampunya. Sementara di Kabupaten Sleman, permasalahan yang banyak timbul adalah KDRT, bahkan pada 2010 menjadi yang terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu 19 kasus dari 40 kasus di DIY.
Masih di wilayah Kabupaten Sleman, di Desa Wonokerto yang berhawa sejuk dan terletak di kaki Gunung Merapi, penduduknya telah terbiasa dengan erupsi Merapi. Desa ini penghasil salak pondoh. Hampir seluruh halaman rumah di desa ini terhampar tanaman salak pondoh. Perempuannya banyak yang menjadi petani bunga krisan,
mawar, dan anggrek. Industri tanaman krisan dapat menjadi sumber utama penghasilan rumah tangga. Petani yang sekaligus ibu rumah tangga di Wonokerto mengatakan bahwa bunga krisan harga jualnya cukup baik dan tidak membutuhkan banyak perawatan. Meskipun demikian, mereka masih membutuhkan pendampingan dan pelatihan untuk mengembangkan usahanya. Kegiatan PKK Wonokerto selama ini berelasi dengan asosiasi petani bunga, tetapi belum efektif dan tepat sasaran. Petani bunga menganggap kegiatan PKK hanya sebatas masalah rumah tangga dan lomba- lomba.
Dari Kabupaten Wonosobo, penulis menceritakan adanya Basis Komunitas (Baskom), sebagai bentuk kreativitas dan kepedulian gerakan perempuan di akar rumput. Di kabupaten ini juga telah dibentuk Gabungan Organisasi Wonosobo (GOW), yang bersama dengan Nuraini Ariswari, melakukan gerakan membantu perempuan dan anak korban kekerasan. GOW terdiri dari 40 organisasi perempuan di Wonosobo, termasuk: Fatayat NU, berbagai LSM, ormas, dan Ikatan Bidan Indonesia. Sejak tahun 2003, GOW telah mendirikan Unit Pelayanan dan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA), yang memberikan layanan akses keadilan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
PKK sebagai gerakan perempuan di akar rumput, tentu saja menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi, baik dari sisi internal gerakan maupun dari sisi eksternal. Dari hasil penelitian, diketahui beberapa tantangan internal yang seringkali dialami PKK, yaitu: 1) kepimimpinan dan potensi sumber daya manusia, yang tidak dapat kerja secara maksimal; 2) tata kelola gerakan PKK dan program, sangat tergantung dengan kepemimpinan yang sedang bertugas dan kondisi daerah masing- masing. PKK tidak mempunyai AD/ART; dan 3) pendanaan, sejak adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011, tidak ada lagi porsi anggaran khusus untuk PKK seperti sebelumnya. Setiap program PKK harus didahului pengajuan proposal bersama SKPD masing- masing. Namun, ada PKK yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD). Seperti halnya, PKK Desa Rancasalak selama ini mendapatkan ADD sejumlah 5 juta rupiah per tahun. Tetapi, besaran ini pun tidak sepenuhnya diterima sampai tingkat desa, karena harus dibayarkan ke PKK kabupaten untuk pembayaran baju seragam.
Sementara itu, tantangan eksternal yang dihadapi PKK, yaitu: 1) perubahan politik pasca- Reformasi; dan 2) relasi PKK dengan lembaga lainnya, misalnya: organisasi massa perempuan (Fatayat NU dan Aisyiah) dan LSM, serta para
perempuan yang aktif bekerja dalam isu gender, perguruan tinggi setempat, dan badan pemberdayaan setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terlihat ada perbedaan visi, dimana cara pandang dan sikap PKK lebih birokratis dan tergantung pada posisi politis suami. Hal ini berbeda dengan visi dan sikap para aktivis perempuan atau ormas perempuan yang biasa bergerak secara independen. Sebagaimana yang dikatakan salah seorang informan, Karyati, pengurus Muslimat NU Cangkringan, Sleman, memang harus diakui bahwa komunikasi dan kerjasama antarormas perempuan di tingkat akar rumput belum berlangsung efektif. Masing-masing ormas masih bersifat eksklusif dan bekerjasama hanya pada kegiatan yang sejalan.
Permasalahan perbedaan cara pandang antara PKK dengan gerakan/ormas perempuan lainnya, diungkapkan pula oleh Otang, aktivis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut. Kegiatan yang dilakukan oleh LSM sulit disinergikan dengan PKK, karena ada perbedaan sensitivitas dan perspektif. Selama ini, TP PKK Garut dianggap cenderung bergaya seremonial. Padahal seharusnya PKK tingkat kabupaten dapat lebih berperan dalam membangun masyarakat kabupaten dan bekerja sama dengan PKK tingkat desa untuk membangun desa. PKK harus memahami isu-isu seperti trafficking, KDRT, dan isu-isu kesejahteraan perempuan lainnya, di luar yang ada dalam Sepuluh Program Pokok PKK. Meskipun demikian, di Desa Purwobinangun, Sleman, Bidan Desa Felisiana mengakui perannya sebagai bidan sangat terbantu dengan para kader PKK. Bidan Felisiana dapat melakukan komunikasi sampai ke dukuh-dukuh melalui kader PKK, terutama melalui pokja empat.
Bagaimanapun, di tengah berbagai perbedaan pandangan antarormas dan keterbatasan yang ada, perjuangan kader PKK sebagai ujung tombak pergerakan perempuan di desa dan dukuh, sudah sepantasnya mendapatkan penghargaan. Masih banyak kader PKK di pelosok desa yang tanpa pamrih berjuang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan desa. Tanpa memahami konsep gender atau kepentingan perempuan, mereka terus bergerak menjalankan tanggung jawab dan rasa kepedulian terhadap masyarakat. Walaupun dengan keterbatasan anggaran untuk melakukan suatu kegiatan, kader PKK berusaha mencari sponsor dan kerja sama dengan pihak lain.
PKK Desa Pasca-Reformasi Dalam bagian ini, penulis membagi pembahasan dalam dua bagian. Pertama , tentang
kondisi desa hari ini, terutama terkait konteks desentralisasi, politik anggaran dan dampaknya pada perempuan. Kedua , membahas bagaimana PKK beradaptasi dengan perubahan desa.
Kondisi Desa dan Implementasi UU Desa Selama ini, desa dikenal memiliki karakteristik sebagai suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup gotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya (Mulyadi:2015). Pada kenyataannya, hasil penelitian Ani. W. Soetjipto dan Shelly Adelina ini mendapati situasi di desa yang tengah berubah. Desa hari ini telah menjadi miniatur “medan pertempuran” antara negara, pemodal, dan masyarakat. Interaksi yang bernuansa konflik antara ketiga aktor tersebut, menyebabkan terjadinya eksploitasi dan marjinalisasi terhadap desa dan warganya. Menurut kedua peneliti, liberalisasi ekonomi dan demokrasi prosedural telah memasuki desa dan mengubah wajah desa secara fundamental. Perubahan ini sangat memengaruhi kondisi perempuan di desa, yang semakin rentan mengalami kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan.
Dari hasil penelitian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait desa, kedua peneliti berpendapat bahwa ada inkonsistensi kebijakan. Sejak UU No. 5 Tahun 1974, kemudian UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pada masa Orde Baru, tidak ada pengakuan kewenangan secara politik, sosial, dan ekonomi terhadap desa. Setelah Reformasi, upaya memperkuat desa terlihat dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun berubah lagi pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui UU ini terjadi resentralisasi, dimana desa kembali tersubordinasi oleh pemerintah kabupaten.
Meskipun demikian, setahun setelah buku “Suara dari Desa” ini dikeluarkan, lahirlah suatu harapan akan masa depan desa yang lebih baik, dengan hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diakui bahwa selama ini desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, dengan pengaturan tersendiri melalui UU. Sebelumnya, pengaturan tentang kedudukan desa, menjadikan desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintahan kabupaten/kota. Tetapi adanya perubahan kedudukan desa dari UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No 6 Tahun 2014 bertujuan agar desa bukan lagi objek
pembangunan tetapi menjadi subyek pembangunan (Pattiro, 2015).
Melihat pada tujuan adanya pengaturan khusus tentang desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014, memang terlihat adanya harapan akan perubahan pengelolaan. Pengaturan khusus tentang desa ini bertujuan untuk: a.  memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.  memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c.  melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
d.  mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
e.  membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f.  meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g.  meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h.  memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i.  memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
Implementasi UU Desa mesti didukung dengan peraturan pelaksananya yang mencakup peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah dan peraturan desa. Sampai saat ini, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Termasuk Peraturan Menteri Desa (Permendesa), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, antara lain: Permendesa No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dan Permendesa No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
Dalam hasil penelitian kedua peneliti, terkait soal pendanaan, sebelumnya desa hanya menjadi pendengar dan penonton, karena anggaran untuk menjalankan program tidak berada di tangan desa. Desa hanya mengelola ADD dari APBD yang jumlahnya dibagi rata dengan sejumlah desa yang ada di kabupaten tersebut. Dari dana desa yang minim (sekitar 15-18 juta) tersebut, 30 persen dipakai untuk operasional birokrasi desa, dan 70 persen dibagi untuk PKK, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Hansip, Karang Taruna, Gapoktan, dan sebagainya. Saat ini, setelah adanya UU Desa dan peraturan pelaksananya, desa berhak untuk mendapatkan dana tersendiri dan mengelolanya secara langsung.
Menurut PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran dana desa ini berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan prinsip berkeadilan berdasarkan: a) alokasi dasar; dan b) alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
Harapan baru kemajuan desa ini dapat diwujudkan dan tujuan adanya pengaturan tentang desa akan dapat tercapai apabila implementasi UU Desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa sepenuhnya. Kelembagaan dan pengorganisasian masyarakat desa harus dapat dioptimalisasi dan dapat dilihat melalui indikator berikut: 1) kemampuan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa dalam kegiatan pembangunan desa; 2) kemampuan PKK sebagai motor penggerak kegiatan perempuan di desa; 3) kemampuan RT/RW sebagai organisasi yang mengimplementasikan kegiatan pemerintah desa; 4) kemampuan Karang Taruna dalam melaksanakan kegiatan kepemudaan; dan 5) kemampuan remaja masjid dalam menggalakkan kegiatan keagamaan di desa (Mulyadi, 2015:144-149).
Perempuan dan PKK Desa Kembali lagi pada persoalan PKK di Desa, harus diakui bahwa akar permasalahan perempuan sebenarnya ada di desa. Isu perempuan seperti KDRT, trafficking , AKI, dan persoalan lainnya, bersumber dari desa. Memang indikator untuk mengukur desa responsif gender sangat sulit,
karena belum dapat dibumikan untuk masuk ke dalam program pembangunan desa. Selama ini, program perempuan hanya terpaku pada Sepuluh Program Pokok PKK dan berkisar pada persoalan domestik. Ideologisasi itu berlangsung terus- menerus, berjenjang dari isteri kepala desa sampai warga. Aktivis PKK dan kader PKK sulit untuk keluar dari cara pandang lama dan berpikir progesif.
Memang diperlukan kecerdasan bagaimana membumikan isu gender dalam konteks kebijakan dan anggaran. Pembicaraan isu gender harus dilekatkan dengan isu lainnya, seperti: kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan. Membangun desa responsif gender dengan menggunakan indikator Human Development Index (HDI), Gender Development Index (GDI), dan Gender Empowerment Measure (GEM), yang parameternya dibuat secara inovatif terkait dengan AKI, AKB, ekonomi, KB, trafficking, KDRT, pendidikan, pemberantasan penyakit menular endemik, perusakan lingkungan, dan keterwakilan perempuan di posisi pengambilan kebijakan.
Hasil penelitian ini menunjukkan, Kabupaten Sleman adalah contoh kabupaten yang paling sejahtera dari empat wilayah penelitian. Ketika ekonomi dan infrastruktur membaik, ditambah akses komunikasi, sehingga wilayah tersebut tidak lagi berhadapan dengan isu praktis, tetapi sudah memasuki penanganan isu strategis, seperti KDRT, pernikahan dini, dan poligami.
Simpulan Dalam simpulan ini, dijawab keempat pertanyaan penelitian yang diajukan oleh kedua peneliti. Mereka berpendapatan bahwa di Indonesia, ideologi patriarki negara sangat membatasi peran perempuan hanya pada konsep reproduksi dalam rumah tangga. Ideologi ini, secara sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, tampak jelas atau samar-samar, merasuk ke semua sendi kehidupan, dan membentuk sistem diskriminasi berlapis yang sulit ditaklukkan. Ideologi ini bahkan ditanamkan oleh negara secara berlapis dari tingkat pusat, desa bahkan dusun. Manifestasinya dapat dilihat dari Sepuluh Program Pokok PKK. Proyek nasionalisme, pembangunan dan demokrasi terus berkembang dan dijalankan melalui kekuasaan politik negara. Negara yang berkepentingan mencapai tujuannya, membentuk ideologi patriarki yang paralel dengan tujuan tersebut. Otonomi dan kemandirian hampir tidak tampak di antara organisasi perempuan maupun di kalangan aktivis organisasi perempuan.
Politik lokal di desa hari ini masih terus menjadi ruang kontestasi antara pendekatan liberal yang
menyuarakan egalitarianisme, equal opportunity , dengan pendekatan yang mengedepankan politics of difference yang memperjuangkan politics of recognition terhadap kemajemukan beragam identitas gender. Pertarungan untuk demokrasi yang pluralis dan inklusif dengan gender citizenship yang menjadikan perempuan sebagai subjek mandiri, berkontestasi dengan pendekatan demokrasi liberal yang mengedepankan politik distribusi sumber daya ekonomi, dengan konsep otonomi individual yang sadar akan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihan yang diambil.
PKK dijadikan alat mobilisasi untuk tujuan pembangunan dengan mendorong prinsip kesukarelaan. Adapun yang membuat kader PKK bekerja di desa dengan lintas batas, etnis, agama, dan kelas, mungkin adalah konsepsi motherhood yang mengedepankan kepentingan anak, suami, keluarga besar, dan komunitas terdekat sebagai identitas yang mengikat. Tapi ketika identitas itu dihubungkan dengan isu perempuan yang menjadi kepedulian perempuan desa, jawabannya tidak tunggal. Implikasi yang terjadi di tingkat pedesaaan: PKK sulit merespons tantangan baru yang hadir bersamaan dengan reformasi dan liberalisasi ekonomi. Isu yang semakin beragam, universal, dan responsif gender hadir sangat cepat. PKK desa belum mengalami pembaharuan secara substantif dalam program kerja, pengelolaan organisasi, model kepemimpinan, dan tertinggal dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan baru dan isu baru yang amat cepat berkembang. Kedua peneliti berpendapat perlu adanya revitalisasi dan pembaharuan PKK yang substantif, terutama ideologi dan paradigma terkait dengan penanganan isu gender, perubahan manajemen internal, demokrasi internal dalam organisasi dan kepemimpinan, serta reformasi politik anggaran yang fundamental, sehingga PKK bisa terus relevan di masa depan. PKK memiliki potensi yang sangat besar, jika mampu melakukan transformasi dan mengubah wajah desa dari keterbelakangan, kemiskinan, dan ketertinggalan, menjadi desa yang sejahtera, berdaya, dan adil, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan. Pembaharuan dan revitalisasi ini membutuhkan peran negara, yang dapat menjadikan perempuan warga negaranya menjadi aktif dan memahami hak konstitusionalnya.
Sementara itu, untuk mengatasi permasalahan pendanaan kegiatan PKK dan insentif bagi kader PKK, dapat dialokasikan dari Dana Desa. Menurut Permendesa No. 5 Tahun 2014, penggunaan dana desa diprioritaskan pada: pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. PKK
sebagai gerakan perempuan mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, seharusnya mendapatkan porsi yang cukup dari penggunaan dana desa ini.
Catatan Tentang Buku Ani. W. Soetjipto dan Shelly Adelina, keduanya dosen di Pascasarjana Kajian Gender Universitas Indonesia, menghadirkan penelitian berperspektif perempuan dan gender tentang PKK. Hasil penelitian mereka dituangkan dalam buku ini, yang berjudul: “Suara Dari Desa Menuju Revitalisasi PKK”. Keduanya melakukan penelitian tentang kepentingan perempuan (women’s interest) dalam konteks pergerakan PKK. Berdasarkan penelusuran referensi, buku ini diyakini merupakan buku hasil penelitian berperspektif perempuan dan gender tentang PKK, yang pertama kali ada. Buku ini menggambarkan dengan detail bagaimana pengalaman perempuan kader PKK di keempat daerah penelitian, kemudian dianalisis dengan teori- teori gender. Sebagai satu-satunya buku tentang PKK yang berperspektif perempuan dan gender, buku ini dapat dijadikan rujukan bagi para aktivis dan organisasi perempuan, untuk merevitalisasi gerakan dan organisasinya agar lebih sesuai dengan perkembangan permasalahan perempuan.
Dalam pemaparan kata pengantar buku ini, yang disampaikan oleh Ruth Indiah Rahayu, disebutkan bahwa menurut Jonasdottir dan Jones (1988), kepentingan perempuan merupakan konsep politik, yang dapat dipilah secara formal, seperti partisipasi perempuan, dan substansial (content) seperti nilai-nilai kebutuhan perempuan. Kepentingan perempuan sangat beragam dan dipengaruhi oleh faktor ras, lokasi, etnis, kelas, gender, dan aspek lain. Perbedaan kepentingan ini juga dipengaruhi oleh pengalaman perempuan dalam kehidupannya. Demikian pula kepentingan dan pandangan perempuan desa pada umumnya dan perempuan kader PKK. Pengalaman hidup perempuan merupakan ladang untuk pengetahuan/episteme. Disebutkan juga dalam bagian pengantar buku, pendapat Sandra Harding (2002), bahwa dengan menggunakan pengalaman hidup perempuan (maupun laki-laki), maka yang dipandang “subjektif” justru akan memperkuat “validitas” dan “objektivitas”, karena berdasarkan apa yang dialami dan bukan sekedar yang diketahui saja.
Kelebihan dari buku ini yaitu dapat menyajikan pengalaman perempuan desa, terutama perempuan kader PKK di desa, dan dilakukan oleh peneliti perempuan. Kedua peneliti selain sebagai perempuan, juga sebagai peneliti dengan
perspektif perempuan dan gender; sehingga subjektivitas mereka juga akan memperkuat validitas penelitiannya. Pengumpulan data dengan metode observasi membantu kedua peneliti untuk mempelajari proses, mekanisme, dan latar belakang di balik gerakan PKK, secara lebih dekat dan terlibat.
Meskipun demikian, buku ini akan lebih menarik minat pembaca dengan skala yang lebih luas, apabila ditulis lebih singkat, fokus, dan sistematis. Dengan kata lain, buku ini tidak perlu menguraikan seluruh hasil penelitian, melainkan hanya merangkum dan mendeskripsikan hal-hal krusial dari temuan penelitian. Pembaca akan lebih fokus dalam memahami permasalahan perempuan di desa, peran PKK, dan wacana revitalisasi PKK berdasarkan perspektif feminis.
Dari hasil penelitiannya, kedua peneliti kemudian merekomendasikan agar desa kembali menjadi self governing community. Konsep ini mengakui otonomi asli desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan justru diserahkan dari pemerintahan yang lebih atas (kabupaten dan kecamatan) kepada desa. Hal ini agar sejalan dengan paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan, yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Perkembangan kultur dan tradisi yang dewasa hendaknya bersifat lebih memberdayakan dan tidak mendiskriminasi perempuan. Kekuatan utama PKK yang melekat pada struktur desa menjadi ‘leverage’ yang tidak dimiliki oleh organisasi perempuan mana pun di tingkat desa.
Revitalisasi PKK tidak akan mengubah posisi PKK sebagai bagian integral dari pelaksanaan program pembangunan. Tetapi, perubahan fundamental pada paradigma dan program kerja PKK, agar dapat lebih merespons isu-isu perempuan dan kesetaraan gender yang terus berkembang. PKK juga harus meningkatkan kerja sama dan bersinergi dengan beragam organisasi dan kelompok perempuan di desa, dan bukan hanya dengan Linmas, Hansip, dan LKMD. Model kepemimpinan yang mengikuti jabatan suami secara otomatis juga harus ditinggalkan dan beralih pada pilihan demokratis berdasarkan kapasitas dan kompetensi. Isteri kepala desa bisa terpilih atau tidak. Apabila tidak terpilih, dapat ditempatkan sebagai penasehat/ board , yang berfungsi strategis dalam upaya lobi horisontal dengan organ-organ lain di desa dan lobi vertikal dengan supra struktur desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Mulyadi, Mohammad. 2015. Desa: Dinamika Kehidupan Sosial di Desa. Jakarta: Publica Press.
Soetjipto, Ani W, & Shelly Adelina. 2013. Suara dari Desa: Menuju Revitalisasi PKK. Tanggerang Selatan: Marjin Kiri bekerjasama dengan Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia dan Yayasan TIFA.

## Internet
“Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,” http://pattiro.org/wp-content/ uploads/2015/09/Anotasi-Undang-Undang-Nomor- 6-Tahun-2014-Tentang-Desa.pdf. Jakarta: Pattiro, 2015, hal 43. diakses 3 November 2015.
“Prioritas Penggunaan Dana Desa 2015.” Penabulu Alliance, Interface, dan Keuangan Desa, 2015, http://www.keuangandesa.com/wp-content/ uploads/2015/04/14.-Prioritas-Pengajuan-Dana- Desa-20151.pdf. diakses 3 November 2015.
“Sejarah Singkat PKK,” http://www.pemalangkab. go.id/pkk/?page_id=17. diakses 6 November 2015.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.