## Kebijakan Nonpenal oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi terhadap Penyalahguna Narkotika
Reza Iswanto 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Email : rezaiswanto17@gmail.com

## Abstrak
Penyalahgunaan  narkotika  sekarang  ini  semakin  meningkat  dan  telah  banyak  korban  yang  berjatuhan  akibat penyalahgunakan  narkotika.  Untuk  itu,  peran  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambisangat  dibutuhkan  dalam mengatasi  tingkat  penyalahgunaan  narkotika.  Dalam  melakukan  kebijakan  nonpenal,  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi  Jambi  hanyamelakukan  sosialisasi  disekolah-sekolah  dan  rehabilitasi  hanya  menampung  untuk  10 penyalahguna  narkotika.  Dengan  demikian,  solusi  dalam  menggunakan  kebijakan  nonpenal  tersebut  adalah  Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi harus mengingkatkan sosialisasi, membuat komunitas-komunitas dari para mantan penyalahguna narkotika yang sudah sembuh untuk dijadikan pembimbing terhadap penyalahguna narkotika yang baru masuk  rehabilitasi,  harus  bekerja  sama  dengan  kepolisian  untuk  melakukan  razia,  menggunakan  peran  media  massa dalam  memberikan  berita  tentang  bahaya  menyalahgunaan  narkotika  dan  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi harus  menyediakan  panti  rehabilitasi  penyalahguna  narkotika.Untuk  mendapatkan  solusi  tersebut,  makadigunakan pendekatan sosiologi hukum dengan mengutamakan data primer yang dilakukan dengan wawancara dan berlokasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
Kata Kunci : Kebijakan, Badan Narkotika Nasional Provinsi

## Abstract
Narcotics  abuse  is  increasing  now  and  many  victims  have  fallen  victim  to  drug  abuse.  Therefore,  the  role  of  the National  Narcotics  Board  of  Jambi  Province  is  needed  in  overcoming  the  level  of  narcotics  abuse.  In  conducting nonpenal  policy,  the  National  Narcotics  Board  of  Jambi  Province  only  conducts  socialization  in  schools  and rehabilitation  only  accommodates  10  drug  abusers.  Thus,  the  solution  in  using  the  nonpenal  policy  is  the  National Narcotics Board of Jambi Province should increase the socialization, make the communities of ex-narcotics abusers who have recovered to be guides against new drug abuse entrants into rehabilitation, should work together with the police  to  conduct  raids  ,  using  the  role  of  mass  media  in  providing  news  about  the  dangers  of  drug  abuse  and  the National  Narcotics  Board  of  Jambi  Province  should  provide  rehabilitation  center  for  narcotics  abusers.  To  get  the solution,  then  used  the  approach of  sociology  of  law  by  giving  priority  to  primary  data  conducted  by  interview  and located in National Narcotics Agency of Jambi Province.

## Keywords: Policy, National Provincial Narcotics Board

## PENDAHULUAN
Sekarang  ini  Provinsi  Jambi  mendapat  ranking  4  se-Indonesia  dengan  jumlah  penyalahguna  narkoba sebanyak  53.177.  Hal  ini  tentu  menjadi  perhatian  yang  serius  karena  pada  tahun  2015  tingkat penyalahgunaan  narkotika  menjadi  peringkat  24  se-Indonesia.  Jumlah  tersebut  dijelaskan  oleh  Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dengan pengelompokkan mulai dari coba pakai, teratur pakai, pecandu suntik  sampai  pecandu  non  suntik.  Dengan  demikian  telah  terbukti  bahwa  Provinsi  Jambi  dalam  keadaan darurat  narkoba.  Oleh  karena  itu,  mengingat  akan  bahaya  narkotika  yang  semakin  terus  bertambah,  maka perlu  diadakan  suatu  kebijakan  yang  dapat  mencegah  agar  tingkat  penyalahgunaan  narkotika  di  Provinsi Jambi tidak semakin meningkat.
Salah satu kebijakan yang biasanya dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi adalah melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran  dan  penyalahguna  narkotika  di  Provinsi  Jambi.  Akan  tetapi, dalam  meminimalisir  penyalahguna  narkotika  tidak  saja  hanya  melalui  pengawasan  saja.  Tentu  harus dilakukan kebijakan-kebijakan lain untuk dapat mengatasi  tingkat penyalahgunaan narkotika yang semakin parah di Provinsi Jambi.
Untuk  itu,  Badan  Nasional  Provinsi  Jambi  selain  melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran  dan penyalahguna  narkotika  di  Provinsi  Jambi.  Badan  Nasional  Provinsi  Jambi  juga  melakukan  berbagai
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
kebijakan  seperti  kebijakan  nonpenal  terhadap  penyalahguna  narkotika  di  Provinsi  Jambi.  Hal  yang demikian  juga  dijelaskan  oleh  Abintoro  Prakoso  bahwa  usaha-usaha  yang  rasional  untuk  mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politk kriminal), sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana nonpenal. 2
Jalur  nonpenal  lebih  menitikberatkan  pada  sifat preventive (pencegahan/  penangkalan/pengendalian) sebelum  kejahatan  terjadi. 3 Usaha-usaha      nonpenal    misalnya  penyantunan  dan  pendidikan  sosial  dalam rangka  mengembangkan  tanggung  jawab  sosial  warga  masyarakat,  penggarapan  jiwa  masyarakat  melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. 4
Dengan  demikian,  tujuan  dari  kebijakan  nonpenal  ini  adalah  mencegah  terhadap  masyarakat  dan generasi  muda  yang  belum  pernah  menjadi  penyalahguna  atau  pecandu  narkotika  sehingga  mereka  tidak menggunakan  narkotika  dan  memulihkan  kembali  terhadap  masyarakat  atau  generasi  muda  yang  telah terlanjur terjerumus dalam menggunakan narkotika sehingga masyarakat atau generasi muda tersebut dapat terlepas dari kecanduan akan narkotika.
Untuk  mencapai  tujuan  dari  kebijakan  nonpenal  tersebut,  pihak  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Jambi  melakukan  sosialisasi  terhadap  yg  belum  menjadi  penyalahguna  atau  pecandu  narkotika  dan melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.
Masalah  rehabilitasi  terhadap  penyalahguna  atau  pecandu  narkotika  telah  diatur  dalam  Pasal  54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan  narkotika  untuk  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Rehabilitasi  medis dilakukan  supaya  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  secara  bertahap  dapat  terlepas  dari kecanduan narkotika, sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika  agar  mereka  setelah  terlepas  dari  kecanduan  narkotika,  mereka  dapat  melakukan  aktivitas  yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam  hal  ini,  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  telah  melakukan  berbagai  kebijakan nonpenal seperti sosialisasi dan rehabilitasi. Akan tetapi, pada kenyataannya seperti sekarang ini, walaupun Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  telah  melakukan  sosialisasi  masih  juga  tingkat  penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi meningkat.
Dengan demikian, kebijakan nonpenal yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi belum mendapatkan hasil yang diinginkan yaitu menurunkan tingkat penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi.Hal yang demikian harus menjadi perhatian agar dalam menggunakan kebijakan nonpenal harus lebih tepat dan cepat dalam mengatasi tingkat penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi.
Berdasarkan diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana  kebijakan  nonpenal  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  terhadap  penyalahguna narkotika?
2. Apa  saja  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan  kebijakan  nonpenal  oleh  Badan  Narkotika Nasional Provinsi Jambi terhadap penyalahguna narkotika?
3. Bagaimana solusi dalam melakukan kebijakan nonpenal oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi terhadap penyalahguna narkotika?
Kemudian  tujuan  tulisan  ini  untuk  mengetahui  kebijakan  nonpenal  oleh  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi Jambi terhadap penyalahguna narkotika, untuk memaparkan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan  kebijakan  nonpenal  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  terhadap  penyalahguna narkotika  dan  untuk  menjelaskan  solusi  dalam  melakukan  kebijakan  nonpenal  oleh  Badan  Narkotika Nasional Provinsi Jambi terhadap penyalahguna narkotika.
2 Abintoro Prakoso, Kriminologi Hukum Pidana , (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), halaman 155.
3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , (Jakarta, Kencana, 2014), halaman 46.
4 Ibid .

## METODE PENELITIAN
Agar  penelitian  ini  dapat  mencapai  kebenaran  yang  diinginkan  secara  ilmiah  dan  objektif,  maka diperlukan metode penelitian secara konsisten dan sistematis, yaitu :

## Metode pendekatan
Sebelum  membahasa  metode  pendekatan,  penulis  terlebih  dahulu  menjelaskan  bahwa  tipe  penelitian ini  adalah  yuridis  empiris.  Menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  Tipe  penelitian  hukum  sosiologis atau  empiris  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  primer. 5 Data  Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti. 6 Dengan demikian, tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari langsung penerapan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
Kemudian  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  sosiologi  hukum. Pendekatan  sosiologi  hukum  merupakan  pendekatan  yang  menganalisis  tentang  bagaimana  reaksi  dan interaksi  yang  terjadi  ketika  sistem  norma  itu  bekerja  di  dalam  masyarakat. 7 Dalam  hal  ini,  melihat  reaksi masyarakat  ketika  adanya  penerapan  kebijakan  nonpenal  yang  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi Jambi.

## Rancangan kegiatan
Dalam  penelitian  yuridis  empiris  ini  rancangan  kegiatannya  adalah  melihat  kebijakan  nonpenal  apa saja  yang  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  terhadap  masyarakat  Jambi  terutama kepada  penyalahguna  narkotika  dan  terhadap  masyarakat  yang  belum  terjerat  ke  dalam  penyalahgunaan narkotika.

## Ruang lingkup atau objek
Objek kajian penelitian hukum empiris menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut : 8 a. Efektivitas aturan hukum.
b. Kepatuhan terhadap aturan hukum.
c. Peranan lembaga atau instansi hukum dalam penegakan hukum.
d. Implementasi aturan hukum.
e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.
f. pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.
Dengan  demikian,  ruang  lingkup  atau  objek  dalam  penelitian  ini  yaitu  peran  Badan  Narkotika Nasional Provinsi Jambi dalam penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

## Bahan dan alat utama
Bahan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data  primer  yakni  data  yang  diperoleh  sumbernya langsung  dari  lapangan. 9 Dengan  demikian,  sumber  data  primer  adalah  hasil  wawancara  terhadap  Badan Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi.  Sedangkan  alat  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan handphone untuk merekam wawancara dengan narasumber.

## Tempat
Dalam  penelitian  empiris  mempergunakan  tempat/lokasi  penelitian.  Lokasi  penelitian  ini  merupakan lingkungan  tempat  dilakukannya  penelitian. 10 Jadi,  tempat/lokasi  yang  digunakan  dalam  ini  yaitu  Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
5 H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi , (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 20.
6 Ibid . 7 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hakum ,  (Jakarta,  Kencana, 2016), halaman 23.
8 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi , (Bandung: Alfabeta, 2017), halaman 70- 71.
9 Ibid .
10 Ishaq, Op.Cit , halaman 70-71.

## Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris meliputi wawancara, observasi dan kuesioner. 11 Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  kepada  Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

## Definisi operasional variabel penelitian
Definisi  operasional  variabel  penelitian  ini  yaitu  definisi  yang  penyusunannya  berdasarkan  atas kegiatan-kegiatan  ( operations )  yang  harus  dilakukan  agar  hal  yang  didefinisikan  itu  terjadi. 12 Dalam penelitian  ini,  definisi  operasional  variabel  penelitian  adalah  kebijakan  nonpenal  dilakukan  oleh  Badan Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  karena  masih  banyak  penyalahguna  narkotika  yang  menjadi  korban  di Provinsi Jambi.

## Teknik analisis
Teknik  analisis  dalam  penelitian  empiris  adalah  analisis  kualitatif.  Analisis  kualitatif  merupakan analisis  data  yang  tidak  menggunakan  angka  melainkan  memberikan  gambaran-gambaran  atau  deskripsi dengan  kata-kata  atas  temuan-temuan  dan  karenanya  ia  lebih  mengutamakan  mutu  atau  kualitas  daripada data dan bukan kuantitas. 13
Dengan  demikian,  teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  hasil  dari  lapangan terkait  dengan  kebijakan  nonpenal  yang  telah  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi terkait dengan kebijakan nonpenal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Nonpenal Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Terhadap Penyalahguna Narkotika Salah  satu  tugas  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  yaitu  mencegah  dan  memberantas penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika.  Untuk    melaksanakan    tugas tersebut,  Abdul  Razakmengatakan  bahwa  dalam  pertemuan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  di  Jakarta,  Badan Narkotika  Nasional  di  Indonesia  lebih  menekankan  di  bidang  pencegahan  daripada  pemberantasan.Hal demikian dilakukan sebab pencegahan dilakukan dengan mudah apabila masyarakat Jambi belum semuanya terjerat  ke  dalam  penyelahgunaan  narkotika.  Apabila  masyarakat  Jambi  telah  menjadi  penyalahguna narkotika  cukup  sulit  untuk  menyembuhkannya. 14 Untuk  itu,  pihak  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Jambi lebih memfokuskan terhadap upaya nonpenal daripada menggunakan upaya penal.
Usaha-usaha  yang  rasional  untuk  mengendalikan  atau  menanggulangi  kejahatan  (politik  kriminal), namun  juga  dengan  menggunakan  sarana-sarana  nonpenal.  Menurut  G.  P.  Hoefnagels  upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan : 15 a. Penerapan hukum pidana ( criminal Law application ).
b. Pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment ) dan
c. Mempengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan  lewat  media  massa ( influencing views of society on crime and punishment/mass media ).
Dengan  demikian,  kebijakan  nonpenal  tersebut  merupakan  kebijakan  yang  dilakukan  dengan mencegah  agar  penyalahguna  yang  telah  menggunakan  narkotika  tersebut  tidak  menjalani  hukuman, melainkan  menjalani  rehabilitasi  untuk  supaya  semuh  dari  ketergantungan  narkotika  tersebut  dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai akan bahaya menggunakan narkotika bagi kesehatan tubuh.
Secara  kasar  dapat  dibedakan  bahwa  upaya  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur  penal  lebih menitikberatkan  pada  sifat  represif  (penindasan/  pemberantasan/penumpasan)  sesudah  kejahatan  terjadi, sedangkan  jalur  non  penal  lebih  menitikberatkan  pada  sifat  preventif  (pencegahan/penangkalan/
11 H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit , halaman 26.
12 Ishaq, Op.Cit , halaman 91.
13 H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit , halaman 19.
14 Abdul Razak,Kabid Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Wawancara Tanggal 17 Februari 2017.
15 Barda Nawawi Arief, Op.Cit , Halaman 45.
pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. 16
Untuk  itu,  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  lebih  menekankan  pada  kebijakan  nonpenal karena kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan nonpenal sebab tujuan akhir dari kebijakan penal adalah mencegah agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi.
Kemudian kebijakan nonpenal yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dalam menanggulangi  tindak  pidana  narkotika  yaitu  melakukan  penyuluhan  di  tingkat  seklah-sekolah.  Manurut Abdul  Razak  di  dalam  melakukan  upaya  nonpenal  berupa  penyuluhan,  ada  tim  khusus  untuk  melakukan penyuluhan  di  tingkat  SD,  SMP,  SMA  dan  Perguruan  Tinggi  Swasta    maupunNegeriserta      mengundang Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama,  Tokoh Pemuda. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi sudah 28 kali dalam setahun melakukan penyuluhan. 17
Alasan  dilakukan  penyuluhan  di  tingkat  sekolah-sekolah  karena anak-anak  sekolah  ini  masih  mudah untuk  dipengaruhi  pikirannya  sehingga  para  pengedar  dengan  mudah  untuk  memanfaatkan  anak-anak sekolah  ini  menjadi  penyalahguna  narkotika  sebab  apabila  anak-anak  sekolah  itu  telah  menjadi penyalahguna  narkotika,  secara  otomatis  anak-anak  tersebut  akan  menjadi  pelanggan  untuk  membeli narkotika kepada si pengedar tersebut. Mengingat begitu besar bahaya yang mengancam anak-anak sekolah tersebut,  untuk  itu  dilakukan  penyuluhan  di  sekolah-sekolah  untuk  mencegah  agar  anak-anak  sekolah tersebut  tidak  mudah  terpengaruh  bujuk  rayu  pihak  lain  yang  mereka  belum  kenal  sehingga  si  pengedar narkotika tersebut merasa kesulitan untuk melakukan aksinya.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Sujono  dan  Bony  Danieljuga  sependapat  bahwa  untuk  meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika serta agar mereka mengerti akibat atau sanksi hukum  yang  berat  terhadap  penyalahgunaan,  penyimpanan,  pemakaian,  penyalur  dan  pengedar      gelap narkotika,    maka    aparat    terkait    terlebih    dahulu    harusdisosialisasikan  UU  Narkotika  yang  baru  ini kesegenap  lapisan  masyarakat,  sehingga  dapat  dicegah  korban-korban  sanksi  yang  mestinya  tidak  perlu terjadi. 18
Dengan  demikian,  kebijakan  nonpenal  dengan  menggunakan  penyuluhan  di  sekolah-sekolah  sangat penting  di  dalam  menanggulangi  kejahatan  narkotika  yang  selama  ini  terus  mengancam  keselamatan generasi  muda.  Dengan  diadakannya  penyuluhan  di  sekolah-sekolah terhadap  pelajar,  diharapkan  terhadap pelajar untuk dapat waspada bahkan bila perlu menjauhi narkotika tersebut karena bahaya narkotika sangat mengancam  generasi  muda.  Selain  itu,  apabila  ada  pelajar  yang  telah  menjadi  korban  dari  penyalahguna narkotika  diharapkan  juga  untuk  segera  melapor  kepada  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi/Badan Narkotika  Nasional  Kota  Jambiguna  untuk  mendapatkan  pengobatan  sebelum  menjadi  pecandu  berat narkotika.
Mengingat  penyalahguna  narkotika  yang  sekarang  ini  semakin  di  Provinsi  Jambi,  maka  kebijakan nonpenal yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi selain penyuluhan yang di sekolah- sekolah  terhadap  anak-anak  pelajar,  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  juga  melakukan rehabilitasimedis  terhadap  penyalahguna  narkotika  yang  telah  terlanjur  menggunakan  narkotika  untuk supaya penyalahguna narkotika itu terlepas dari ketergantungan akan narkotika.
Rehabilitasi  medis  terhadap  penyalahguna  narkotika  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi  Jambidi  rumah  sakit  yang  ditunjuk  oleh  Menteri.  Terkait  dengan  rehabilitasi  medis,  Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambimelakukannya di Rumah Sakit Jiwa Jambi. Dalam melakukan rehabilitasi medis  tersebut,  Rumah  Sakit Jiwa  Jambi  hanya  mampu  menampung  penyalahguna  narkotika  sebanyak  10 orang  saja  dan  apabila  penyalahguna  narkotika  tersebut  banyak,  maka  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Jambi memerintahkan para penyalahguna narkotika tersebut untuk di rehabilitasi di Bogor saja. 19
Selain Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika,Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  juga  melakukan  rehabilitasi  sosial  terhadap  mantan
16 Abintoro Prakoso, Op.Cit , halaman 159.
17 Abdul Razak, Kabid Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Wawancara Tanggal 17 Februari 2017.
18 AR.  Sujono,  Bony  Daniel, Komentar  dan  Pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika ( Jakarta: Sinar Grafik, 2011), halaman 14.
19 Toha Suharto, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Wawancara Tanggal 17 Februari 2017.
penyalahguna  narkotika  tersebut.  Rehabilitasi  sosial  tersebut  diselenggarakan  oleh  instansi  pemerintah maupun masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
Adapun  tempat  rehabilitasi  sosial  yang  dilakukan  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  yaitu  di tiga  Pondok  Pesantren  yang  meliputi  Pondok  Pesantren  Kalimo  Sodo  di  KabupatenMerangin,Pondok Pesantren Al Khairat diKabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pondok Pesantren Al Faqih di Kasang Pudak, Kota Jambi. 20
Hal  yang  senada  juga  pernah  dikemukakan  oleh  sudarto  bahwa  kegiatan        KarangTaruna,  kegiatan Pramuka  danpenggarapan  kesehatan  jiwa  masyarakat  dengan  pendidikan  agama  merupakan  upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan menganggulangi kejahatan. 21
Dengan  demikian,  kebijakan  nonpenal  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  terhadap penyalahguna narkotikaberupa melakukan rehabilitasi medis yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Jambi dan rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan pendekatan keagamaan yang ditempatkan di Pondok Pesantren di Jambi.

## Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Melakukan  Kebijakan  Nonpenal  Oleh  Badan  Narkotika Nasional Provinsi Jambi Terhadap Penyalahguna Narkotika
Ketika melakukan suatu kebijakan tentu ada kendala-kendala yang akan dihadapi di dalam melakukan penerapan  kebijakan  tersebut.  Adapun  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi  Jambidilapangan  dalammelakukan  kebijakan  nonpenal  adalah  terletak  pada  diri  penyalahguna narkotika itu sendiri dan keluarga penyalahguna narkotika.
Sulitnya  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  dalam  melakukan  kebijakan  nonpenal  berupa rehabilitasi  terhadap  penyalahguna  narkotika  karena  penyalahguna  narkotika  itu  sendiri  tidak  mau melaporkan dirinya ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.Penyalahguna narkotika tersebut tidak mau melaporkan  dirinya  ke  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  dengan  alasan  bahwa  dia  takut  apabila nanti  melaporkan  ke  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi,  dirinya  akan  dikenakan  pidana  penjara bukan  di  rehabilitasi.Hal  yang  demikian  ini  dapat  terjadi  karena  kurangnya  pemahaman  penyalahguna narkotika akan adanya rehabilitasi.
Tidak  hanya  itu  saja,  keluarga  penyalahguna  narkotika  juga  tidak  mau  melaporkan  anaknya  sebagai penyalahguna narkotika ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dengan alasan apabila nanti orang tua atau  keluarganya  melaporkan  anaknya  ke  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi,  dikhawatirkan  dari orang tuanya itu adalah anaknya tidak mendapatkan rehabilitasi dan akan dimasukkan ke penjara.
Kemudian  kurangnya  partisipasi  masyarakat  terhadap  tetangga  atau  teman  dekatnya  yang  menjadi pecandu  narkotika.  Hal  yang  demikian  dilakukan  oleh  masyarakat  tersebut  dengan  alasan  tidak  mau  ikut campur urusan tetangga ataupun urusan teman dekat. Hal yang demikian sudah terlihat bahwa adanya sifat masa bodoh atau acuh dari masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.
Dengan  sifat  acuh  dan  tidak  perduli  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  akan  memudarkan  tujuan  dari penegakan hukum itu sendiri karena menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dipandang  dari  sudut tertentu,  maka  masyarakat  dapat  mempengaruhi  penegakan  hukum  tersebut. 22 Dengan  demikian,  apabila masyarakat tersebut peduli dengan tetangga dan teman dekatnya tanpa disadari bahwa masyarakat tersebut telah  mencapai  tujuan  untuk  menciptakan  kedamaian  di  tempat  tinggalnya  karena  apabila  tidak  ada  lagi penyalahguna  narkotika  di  tempat  tersebut  maka  tempat  tersebut  aman  dan  sebaliknya  apabila  terdapat penyalahguna di tempat tinggal masyarakat tersebut, maka akan menimbulkan kejahatan baru seperti apabila penyalahguna  narkotika  itu  tidak  ada  uang  untuk  membeli  narkotika,  timbul  niat  dari  penyalahguna narkotika  itu  untuk  mencuri  dengan  tujuan  untuk  dapat  membeli  narkotika  karena penyalahguna  narkotika itu telah ketergantungan akan narkotika tersebut.
20 Abdul Razak, Kabid Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Wawancara Tanggal 17 Februari 2017.
21 Barda Nawawi Arief, Op.Cit , halaman 45.
22 Soerjono Soekanto, faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  ( Jakarta:PT. Raja  Grafindo Persada, 2012), halaman 45.
Dengan  demikian,  pencegahan  kejahatan  (upaya  nonpenal)  memfokuskan  diri  pada  campur  tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan.Bentuk lain dari ketertiban masyarakat, dampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal.  Perkembangan  terakhir  rela  pada  peningkatan  keseimbangan  pencegahan  kejahatan  yang berorientasi pada pelaku dan berorientasi pada korban. 23
Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari upaya perlindungan masyarakat ( social defence )   dan  upaya  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  ( social welfare ).Oleh    karena  itu,    dapat    dikatakan    bahwa    tujuan    akhir  kebijakan  adalah    perlindungan masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat. 24
Selain itu, kendala-kendala yang masih ada di lapangan yaitu belum ada tempat rehabilitasi di kantor Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi.  Di  Jambi  tempat  rehabilitasi  yang  dilakukan  oleh  Badan Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  yaitu  Rumah  Sakit  Jiwa  Jambi,  itupun  hanya  mampu  menampung  10 orang  pecandu  narkotika.  Sedangkan  untuk  pecandu  kelas  berat  akan  dikirim  ke  Balai  Besar  rehabilitasi narkoba  di  Indonesia. 25 Balai  Besar  Rehabilitasi  yang  dikelola  oleh  BNN  berada  di  empat  lokasiyaituLido (Bogor),  Baddoka  (Makasar),Tanah  Merah  (Kalimantan)  dan  Kepulauan  Riau  (Batam). 26 Semua  korban narkoba  diarahkan  ke  rehabilitasi  yang  ada  di  empat  lokasi  tersebut.  Kota  Jambi  sendiri  belum  memiliki panti rehabilitasi yang bisa dimanfaatkan untuk pengguna narkoba di Jambi.
Hal  yang  demikian  sudah  seharusnya  diperhatikan  oleh  pemerintah  karena  mengingat  Jambi  telah banyak yang menjadi penyalahguna narkotika. Apabila tempat rehabilitasi hanya menampung 10 orang saja dan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi belum ada tempat rehabilitasi, dikhawatirkan para pecandu  akan  terus  ketergantungan  pada narkotika  sehingga  nantinya  sulit  untuk  menyembuhkan  pecandu karena telah menjadi pecandu berat narkotika.
Jadi,  Selain  kendala-kendala  dari  diri  dan  keluarga  pecandu  serta  kurangnya  partisipasi  masyarakat, kendala-kendala  lain  seperti  belum  ada  tempat  panti  rehabilitasi  di  kantor  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi  Jambijuga  menjadi  dominan  dalam  mengatasi  penyalahgunaan  narkotika  sehingga  program rehabilitasi belum optimal dalam pelaksanaannya.

## Solusi Yang Dilakukan Dalam Melaksanakan Kebijakan Non Penal Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Terhadap Tindak Pidana Narkotika
Mengingat  banyaknya  kendala-kendala  yang  masih  menjadi  perhatian  khususnya  untuk  Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, makasolusi yang seharusnya dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dalam melakukan kebijakan nonpenal adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambiharus melakukan  sosialisasi tidak  hanya  di  sekolah-sekolah  saja,  akan  tetapi  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Jambi  juga  melakukan  sosialisasi  tentang  bahaya  narkotika  dan  memberikan  wawasan  tentang  pentingnya rehabilitasi kepada pecandu, keluarga pecandu dan masyarakat agar mereka mau melaporkan keluarga atau tetangga yang telah menjadi pecandu narkotika.
Tidak  hanya  itu  saja,  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  juga  harus  mengadakan  komunitas- komunitas dari para mantan penyalahguna narkotika yang sudah sembuh guna untuk dijadikan pembimbing untuk  penyalahguna  narkotika  yang  baru  masuk  rehabilitasi.  Dengan  adanya  komunitas-komunitas  seperti ini, penyalahguna narkotika yang baru masuk akan terbuka wawasannya dan mau menjalani rehabilitasi dan ketika keluar dari rehabilitasi penyalahguna narkotika tersebut bisa mempengaruhi para orang lain agar tidak memakai narkotika.
Salah satu aspek kebijakan sosial  yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat, baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. 27
23 Ibid , halaman 160.
24 Barda Nawawi Arief, Op.Cit , halaman 4.
25 Toha Suharto, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Wawancara Tanggal 17 Februari 2017.
26 Ratna, Aspek Pidana : Penyalahgunaan Narkotika ( Yogyakarta: legality, 2017),        halaman 117.
27 Barda Nawawi Arief, Op.Cit , halaman 45.
Untuk  itu,  dengan  dilakukan  sosialisasi  terhadap  terhadap  penyalahguna  narkotika  dan  keluarga penyalahguna narkotika maka secara langsung telah menggarap masalah kesehatan jiwa khususnya terhadap diri penyalahguna  narkotika dan secara umum menumbuhkan ketenangan di dalam masyarakat karena jika tidak ada lagi penyalahguna narkotika di tempat tersebut maka tingkat kejahatan seperti pencurian menjadi tidak  ada  lagi  dan  anak-anak  remaja juga  aman  dari  ancaman  kejahatan  narkotika yang  dapat  mengancam diri para remaja tersebut.
Disamping  upaya-upaya  nonpenal  dapat  ditempuh  dengan  menyehatkan  masyarakat  lewat  kebijakan sosial  dan  dengan  menggali  berbagai  potensi  yang  ada  di  dalam  masyarakat  itu  sendiri,  dapat  pula  upaya nonpenal  itu  digali  dari  berbagai  sumber  lain  yang  juga  mempunyai  potensi  efek  preventif  seperti  media pers/media  massa,  pemanfaatan  kemajuan  teknologi  dan  pemanfaatan  potensi  efek  preventif  dari  aparat penegak hukum. 28
Media  massa  harus  keberpihakan  yang  jelas  kepada  korban,  mereka  tidak  boleh  melakukanpolitisasi pemberitaan yang mengakibatkan pengusutan suatu perkaramenjadi kabur.  Pernyataan ini perlu ditegaskan mengingat sebagian besar media massa saat ini dikuasai oleh kelompok tertentu yang tidak jarang memiliki aktivitas yang berpotensi terjadinya pelanggaran hukum. 29
Oleh  karena  itu,  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  harus  bekerja  sama  dengan  pihak  media massa  dalam  memberikan  berita  tentang  bahaya  akan  menyalahgunaan  narkotika  dapat  memberikan wawasan terhadap yang menonton acara tersebut dan tanpa disadari dengan memberikan tayangan-tayangan tersebut akan membuat para penonton untuk tidak menggunakan narkotika karena mereka telah mengetahui akibat jika menggunakan narkotika dari tayangan tersebut.
Selain upaya nonpenal yang dapat dilakukan di atas,  Sudarto pernah mengemukakan bahwa kegiatan patroli  dari  polisi  yang  dilakukan  secara  kontinu  termasuk  upaya  nonpenal  yang  mempunyai  pengaruh preventif  bagi  penjahat  (pelanggar  hukum)  potensial. 30 Dengan  adanya  kegiatan  razia  atau  operasi  yang dilakukan kepolisian secara rutin di beberapa tempat tentu akan membuat para bandar dan pengedar merasa takut  untuk  melakukan  peredaran  narkotika  karena  apabila  mereka  nekat  melakukan  peredaran  narkotika kepada pengguna narkotika, mereka pasti ditangkap oleh polisi yang sedang patroli. Dengan kegiatan patroli ini dapat memperkecil tingkat kejahatan yang dilakukan oleh para pengedar narkotika.
Kemudian  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  juga  harus  menyediakan  panti  rehabilitasi terhadap  penyalahguna  narkotika  sehingga  untuk  penyalahguna  narkotika  yang  berat  tidak  lagi  dikirim  ke Balai Besar Rehabilitasi yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional yang berada di empat lokasiyaituLido (Bogor),  Baddoka  (Makasar),  Tanah  Merah  (Kalimantan)  dan  Kepulauan  Riau  (Batam)  karena  mengingat tempat rehabilitasi yang cukup jauh apabila penyalahguna narkotika tersebut berasal dari Provinsi Jambi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  dalam  pembahasan,  maka  penulis  dapat  mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Kebijakan  nonpenal  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  terhadap  penyalahguna  narkotika adalah  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  telah  melakukan  penyuluhan  di  sekolah-sekolah, melakukan  rehabilitasi  medis  yang  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Jiwa  Jambi  dan  rehabilitasi  sosial  yang dilakukan dengan pendekatan keagamaan yang ditempatkan di Pondok Pesantren di Jambi.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan  kebijakan  nonpenal  oleh  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi  Jambi  terhadap  penyalahguna  narkotika  adalah  pecandu  dan  keluarga  pecandu  tidak  mau melapor,  kurangnya  peran  serta  masyarakat  dan  tidak  ada  tempat  rehabilitasi  di  Badan  Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
3. Solusi  dalam  melakukan  kebijakan  nonpenal  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  terhadap penyalahguna  narkotika  adalah  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  harus  rutin  melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dapat mengadakan komunitas-
28 Fathul Achmadi Abby, Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal Jalan (Jakarta: Permata Aksara, 2016), halaman 119.
29 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 113.
30 Abintoro Prakoso, Op.Cit , halaman 160.
komunitas  dari  para  mantan  penyalahguna  narkotika  yang  sudah  sembuh  untuk  dijadikan  pembimbing terhadap penyalahguna narkotika yang baru masuk rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi harus bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan razia,  Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dapat  menggunakan  peran  media  massa  dalam  memberikan  berita  tentang  bahaya  menyalahgunaan narkotikadan  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  harus  menyediakan  panti  rehabilitasi penyalahguna narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abintoro Prakoso, Kriminologi Hukum Pidana , Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013 AR.  Sujono,  Bony  Daniel, Komentar  dan  Pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika , Jakarta: Sinar Grafik, 2011 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Jakarta: Kencana, 2014 Fathul  Achmadi  Abby, Pengadilan  Jalanan  Dalam  Dimensi  Kebijakan  Kriminal  Jalan ,  Jakarta:  Permata Aksara, 2016
H.  Salim  HS,  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum ,  Jakarta, Kencana, 2016 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi , Bandung: Alfabeta, 2017 Ratna, Aspek Pidana : Penyalahgunaan Narkotika , Yogyakarta: legality, 2017 Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013 Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika , Jakarta: PT Renika Cipta, 2012 Soerjono  Soekanto, faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2012

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika