## Bimbingan Teknis Kinerja Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pilkada 2020 di Era Pandemi Covid 19
Technical guidance the performance of  the vote point supervisors in the 2020 elections in the covid-19 pandemic era
Ricky Santoso Muharam
MKWU PPKn, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, Bantul, Indonesia ricky@stipram.ac.id
Riwayat Artikel: Dikirim 17 Juni 2021; Diterima 23 September 2021; Diterbitkan 30 November 2021

## Abstrak
Pemahaman tentang tugas sebagai pengawas tempat pemungutan suara tentunya perlu diberikan secara menyeluruh tentang berbagai materi dari mulai regulasi tentang pemilihan kepala daerah, regulasi tentang pengawasan pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19, kode etik dan penggunaan sistem pengawasan pemilu (SIWASLU) perlu dipahami dengan jelas. Kegiatan ini dilakukan dua tahap yakni bimbingan teknis tahap 1 dan bimbingan teknis tahap 2 dimulai dari tahap persiapan, pengarahan materi,  praktek, post tes dan pengisian kuesioner.  Hasil kegiatan ini menghasilkan pemahaman bagi anggota pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) dalam menjalankan tanggung jawabnya dari pemahaman regulasi, pengawasan protokol kesehatan sebagai pengawas, kode etik serta komitmen untuk turut andil menjadi PTPS.  komitmen PTPS untuk dapat berkontribusi kembali menjadi anggota pengawas pemilu TPS untuk pemilu 2024 responden menjawab 28 orang (47,5%) bersedia kembali untuk menjadi PTPS pada pemilu atau pilkada yang akan datang, 28 orang (47,5%) menjawab masih ragu atau mungkin bersedia kembali untuk menjadi PTPS dan 3 orang atau sekitar (5,1%) tidak ingin  bergabung menjadi anggota PTPS  untuk Pilkada atau Pilpres tahun 2024.
Kata kunci : Pilkada 2020, Pengawas Pemilu, Covid-19

## Abstract
Understanding of duty as a supervisor of polling places certainly needs to be given a thorough of various materials ranging from regulations on the selection of regional heads, regulations on the supervision of regional head elections during the Covid-19 pandemic, the code of ethics and the use of the election surveillance system (SIWASLU) need to be clearly understood.  This activity is carried out in two stages, namely technical guidance phase 1 and technical guidance phase 2 starting from the preparatory stage, material briefing, practice, posttest and questionnaire filling.  The results of this activity resulted in understanding for members of the polling station supervisor (PTPS) in carrying  out  their  responsibilities      from  regulatory  understanding,  supervision  of  health  protocols  as  supervisors,  code  of  ethics  and commitment to contribute to becoming PTPS.   PTPS commitment to be able to contribute back to become a member of the TPS election supervisor for the 2024 elections correspondents answered 28 people (47.5%) willing to return to become PTPS in the   upcoming   elections or local elections, 28 people (47.5%) answer still in doubt or maybe willing to return to become PTPS and 3 people or about (5.1%) do not want to join the PTPS for the 2024 regional elections or presidential elections.
Keywords : Election 2020, Election Supervisor, Covid-19.

## PENDAHULUAN
Pesta  demokrasi  di  Indonesia  untuk memilih  calon  pemimpin  putera-puteri terbaik  khususnya  pada  pemilihan  kepala daerah  tahun  2020  menuai  pro  dan  kontra karena  Pilkada  2020  diselenggarakan  pada masa  pandemic  Covid  19.  Banyak  yang
mengkhawatirkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah baik Gubernur dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Pilkada serentak sebelumnya dilaksanakan  pada  tahun  2015  (Pilkada serentak  Pertama),  tahun  2017  (Pilkada
serentak  kedua)  dan  tahun  2018  (Pilkada serentak  ketiga)  dan  untuk  Pilkada  2020 merupakan  Pilkada  serentak  keempat (Supriyadi, 2020).
Tercatat  pada  tahun  2020  pilkada yang  akan  diselenggarakan  untuk  memilih calon  pemimpin  daerah  berjumlah  270 daerah  dengan  rincian  9  provinsi,  224 kabupaten dan 37 kota ditambah satu daerah Pilkada  Kota  Makassar  karena  diulang pelaksanaanya (Aida, 2020). Pilkada serentak yang  sebelumnya  mengalami  ketidakpastian dan penundaan karena wujud antisipasi serta kewaspadaan  tentang  wabah  Covid-19  di Indonesia (Rizki & Hilman, 2020).
Pada akhirnya Pilkada 2020 mendapatkan kepastian dengan dikeluarkannya regulasi Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2020 (Chusna, 2020). Seperti  tercantum  didalam    Perppu  No  2 tahun  2020  Pasal  120  ayat  1  dan  2  yang berbunyi:
(1)    Dalam  hal  pada  sebagian  wilayah Pemilihan,  seluruh  wilayah  Pemilihan, sebagian  besar  daerah,  atau  seluruh daerah  terjadi  kerusuhan,  gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam,  atau  gangguan  lainnya  yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan  serentak  tidak  dapat dilaksanakan,  dilakukan  Pemilihan lanjutan  atau  Pemilihan  serentak lanjutan.
(2)    Pelaksanaan  Pemilihan  lanjutan  atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dimulai  dari  tahapan  penyelenggaraan
Pemilihan  atau  Pemilihan  serentak yang  terhenti  (Pengganti  Undang- Undang, 2020). Berdasarkan  regulasi  diatas  tentunya proses pelaksanaan Pilkada 2020 yang sempat terhenti  karena  pandemi  Covid-19  dapat dilaksanakan  kembali  dengan  dilengkapi regulasi  yang  terkait  dengan  Pilkada  2020 serta aturan tentang protokol kesehatan. Dalam  proses  pelaksanaan  atau penyelenggaraan Pilkada 2020 tentunya perlu
ada kesiapan yang matang dalam melaksanakan pesta demokrasi khususnya di era  pandemic  Covid  19.  Kesiapan  dari penyelenggara  KPU,  Bawaslu  serta  DKPP perlu  melakukan  pertimbangan  serta pemahaman teknis dalam proses pelaksanaan Pilkada 2020. Khususnya bagi penyelenggara di tingkat bawah seperti KPPS dibawah KPU serta PTPS dibawah Bawaslu.
Kesuksesan  dalam  penyelenggaraan Pilkada  2020  di  era  pandemi  tentunya  yang menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan  serta  keberhasilan  dalam pesta  demokrasi  yakni  di  jajaran  bawah, seperti Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) secara penugasan dibawah Pengawas Desa/Kelurahan  serta  di  bawah  Pengawas Pemilihan  Kecamatan.  Pengawas  Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tentunya disesuaikan  dengan  jumlah  kebutuhan  di setiap  TPS  untuk  diawasi  dalam  proses penyelenggaraan  Pilkada  2020.  Tentunya tidak  mudah  untuk  menjadi  PTPS  terutama dimasa Covid 19 dengan penuh pertimbangan  serta  tanggung  jawab  yang bertambah.  Selain  untuk  proses  rekrutmen untuk  PTPS  berbeda  dengan  KPPS  serta tingkat minat masyarakat untuk ikut menjadi bagian pengawas tempat pemungutan suara tidaklah mudah, apalagi kekhawatiran karena adanya pandemic Covid 19 membuat proses rekrutmen menjadi terkendala. Salah satunya yakni  di  Kecamatan  Kretek  Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk Kelompok Kerja untuk merekrut calon pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) untuk memenuhi kuota pendaftar sesuai dengan jumlah TPS di Kecamatan Kretek yang berjumlah 51 TPS. Kelompok kerja (Pokja) Pembentukan  Pengawas  TPS  melakukan sosialisasi  melalui  forum-forum  warga, spanduk  dan  pamflet  yang  ditempelkan  di tempat-tempat strategis di tiap-tiap Dusun di Wilayah  Kecamatan  Kretek.  Media  Sosial juga menjadi sarana untuk mensosialisasikan Pembentukan  Pengawas  TPS  antara  lain melalui  WhatsApp  Grup.  Pengumuman Pendaftaran  Pengawas  TPS  dimulai  30 September  2020  sampai  dengan  2  Oktober
2020.  Melalui  Pengumuman  Pendaftaran Calon Pengawas TPS Nomor; P.036/PANWASLUCAM- KRT/K/KP/09/2020 tertanggal 30 September 2020, yang kemudian disampaikan kepada  Lurah  Desa  dan  Dukuh  se- Kecamatan Kretek untuk dapat disosialisasikan kepada
masyarakat.
Selanjutnya  PTPS  yang  terpilih  dilakukan pelantikan secara serentak se-Indonesia pada tanggal  16  November  2020.  Khususnya untuk  PTPS  di  wilayah  Kecamatan  Kretek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panwaslu  Kecamatan  Kretek  Nomor P.003/KPTS/PANWASLUCAM-
KRT/K/KP/11/2020 tanggal 16 November 2020  tentang  Penetapan  Pengawas  TPS  se- Kecamatan  Kretek  pada  Pemilihan  Bupati dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Bantul  tahun 2020  secara  resmi  dilantik  dengan menandatangani  Berita  Acara,  Pembacaan Sumpah janji dan Pakta Integritas.
Kegiatan  selanjutnya  yaitu  dengan diadakannya bimbingan teknis tentu saja sangat diperlukan untuk pemahaman kinerja tugas  pengawasan  ditingkat  TPS  dengan demikian Panwaslu Kecamatan mengadakan bimbingan teknis (Bimtek). Bimtek ini sangat diperlukan  untuk  memberikan  pemahaman bagi  PTPS  untuk  melakukan  kinerja  selama satu  bulan  penuh  sebelum  bertugas  untuk mengawasi  proses  penyelenggaraan  Pilkada 2020  agar  sesuai  dengan  regulasi  yang berlaku.
Karena tingkat Pendidikan serta latar belakang  PTPS  yang  berbeda-beda  maka diselenggarakan  bimtek  tahap  1  dan  bimtek tahap  2  untuk  memberikan  pemahaman terkait tugas pengawasan, regulasi, komitmen, kode etik, integritas serta pengawasan di masa Pandemi Covid-19.
METODE Metode  yang  digunakan  pada kegiatan Pengabdian ini dengan menggunakan pendekatan langsung, ceramah,  praktik  dan post  test dan  pengisian kuesioner untuk  melihat hasil  dari  pelatihan bimtek  tahap  satu  dan  bimtek  tahap  dua
dengan  beberapa  tahapan  pelaksanaan kegiatan yaitu:
1. Persiapan
Pada  bimbingan  teknis  tahap  1 sebelumnya  para  Pengawas  Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terlebih dahulu dilantik  secara  serentak  pada  tanggal  16 November 2020 di Balai Desa Tirtomulyo, Kecamatan  Kretek  dilanjutkan  dengan pemaparan  materi  tentang  pengawasan pada  Pilkada  2020  serta  regulasi  tentang Pengawasan di Era Pandemi Covid-19.
2. Pengarahan Materi 1). Bimbingan Teknis I:
a. Tugas,  wewenang  dan  kewajiban Pengawas  TPS  menurut  Undang – Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Pemilihan Umum
b. Kegiatan  pengawasan  yang  akan dilakukan Pengawas TPS
c. Tugas  Pengawas  TPS  pada  Masa Tenang  dan  Hari  Pemungutan  & Penghitungan Suara.
d. Pengawasan di era pandemi Covid-19
e. Rencana  Rapid  Diagnostic  Test (RDT) untuk Pengawas TPS.
Gambar 1: Bimbingan Teknis I
Sumber: Dokumentasi pribadi
2). Bimbingan Teknis II dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2020 bertempat di Balai Desa Tirtomulyo, Kretek. Dalam Bimbingan  Teknis  II  ini  diharapkan Pengawas  TPS  dapat  mengerti  dan memahami  tupoksinya  serta  dapat menjalankan tugas pengawasan dengan baik  di  TPS  masing-masing.  Materi yang disampaikan antara lain:
a. Pembuatan Form A Pengawasan
b. Pengisian Aplikasi SIWASLU
c. Pengawasan  pada  masa  tenang  dan hari pemungutan penghitungan suara
Gambar 2:
Bimbingan Teknis II
Sumber: Dokumentasi pribadi
3.  Praktek Penggunaan Aplikasi
Untuk  dapat  memahami  tentang tanggung jawab tentang tugas pengawasan tentunya  Pengawas  TPS  diajarkan pelatihan  untuk  menggunakan  Aplikasi Siwaslu  (Sistem  Pengawas  Pemilu)  yang dapat  dioperasikan  di handphone berbasis android.  Pelatihan  ini  sebagai  uji  coba serentak  yang  dilakukan  oleh  Pengawas PTPS  se  Indonesia  untuk  melihat pemahaman  serta  berjalannya  aplikasi tersebut  sebelum  digunakan  pada  hari pemungutan suara.
4 . Post Test Post Test dilakukan untuk mengetahui pemahaman  Pengawas  PTPS  terkait beberapa  materi  yang  disampaikan  oleh narasumber sebagai evaluasi untuk melihat kemampuan  PTPS  dalam  memahami semua  materi  yang  disampaikan  untuk perbaikan bimtek yang akan dating.

## 5. Pengisian Kuesioner
Pengisian Kuesioner dilakukan untuk melihat  hasil  serta  sebagai  pertimbangan untuk  membuat  laporan  serta  membuat publikasi  ilmiah  di  jurnal  pengabdian masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  laporan  dari Panwaslu  Kecamatan  Kretek  (Muharam  et al.,  2021)  jumlah  Pengawas  Tempat Pemungutan  Suara  (PTPS)  di  Kecamatan Kretek berjumlah 72 orang yang terdiri dari Desa Donotirto 21 orang, Desa Tirtomulyo berjumlah 17 orang, Desa Tirtosari berjumlah 11  orang,  Desa  Parangtritis  berjumlah  21 orang  dan  Desa  Tirtohargo  berjumlah  6 orang.

## Gambar 3: Peserta Bimtek PTPS wilayah Kecamtan Kretek
Sumber: Dokumentasi pribadi
Jumlah PTPS yang terpilih disesuaikan dengan kondisi jumlah TPS yang ditentukan oleh KPU di setiap wilayah daerah pemilihan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan jumlah pemilih. PTPS yang  terpilih  dan  sudah  dilantik  diberikan pemahaman  materi  tentang  Pilkada  2020  di era  pandemic  Covid-19  yang  melanda  di sejumlah  daerah  termasuk  di  Indonesia khususnya di Kabupaten Bantul. Pemahaman Bimtek  diperlukan  agar  PTPS  yang  terpilih mampu memahami semua materi serta tahu tentang  tupoksi  dalam  tugas  pengawasan yang. Berdasarkan jumlah anggota PTPS di wilayah  Kecamatan  Kretek  yang  tersebar  di lima  desa  yang  bersedia  untuk  mengisi kuesioner yakni sekitar 59 orang dari total 72 orang.  Hasil  pengiriman  angket  terdapat  59 orang  yang  terdiri  dari  26  berjenis  kelamin laki-laki  (44,1%)  dan  berjenis  kelamin perempuan  berjumlah  33  orang  (55,9%). Memberikan respon dari Desa Donotirto 20 orang  atau  sekitar  33,9%,  Desa  Tirtomulyo
berjumlah 14 orang atau sekitar 23,7%, Desa Tirtosari  berjumlah  11  orang  atau  sekitar 18,6%, Desa Parangtritis berjumlah 8 orang atau  sekitar  13,6%  dan  Desa  Tirtohargo berjumlah 6 orang atau sekitar 10,2%. Untuk dapat  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada Gambar.4 dibawah ini:
Gambar 4:

## Jumlah Responden

## Sumber: Dokumentasi pribadi
Berdasarkan  data  diatas  sejumlah responden  diberikan  beberapa  pertanyaan terkait  kondisi,  serta  pemahaman  tentang materi  yang  disampaikan  pada  saat  Bimtek tahap 1 dan tahap 2. Masa pandemi Covid-19 tentunya  terdapat  regulasi  yang  mengatur tentang  bagaimana  tata  cara  pengawasan  di Pilkada  2020  termasuk  kondisi  Kesehatan dari PTPS yang terpilih termasuk menanyakan tentang masa pandemic Covid- 19 membuat PTPS apakah takut untuk terjun kelapangan sebagai anggota PTPS. Dari total jumlah responden menjawab bahwa terdapat 56 orang (94,9%) tidak takut untuk menjadi PTPS  di  masa  Pandemi  Covid  19,  2  orang menjawab  mungkin  (3,4%)  dan  1  orang menjawab  Ya  (1,7%).  Pemahaman  tentang menjaga  kesehatan  di  masa  pandemi  di Pilkada  2020  sangat  jelas  dan  para  PTPS merasa  tidak  khawatir  jika  harus  bertugas untuk  menjadi  anggota  pengawas  di wilayahnya  masing-masing.  Untuk  dapat lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  Gambar  5 dibawah ini:
Gambar 5: Kesiapan anggota PTPS dimasa Pandemi Covid- 19
Sumber: Dokumentasi pribadi
Sebagai  tanggung  jawab  untuk menjalankan tugas PTPS serta selalu menjaga protokol  kesehatan  tentunya  Rapid  Tes menjadi  salah  satu  kewajiban  bagi  PPTS s ebelum  terjun  kelapangan. Rapid  Test merupakan hal yang wajib yang harus dilalui. Sebelumnya  banyak  yang  takut  untuk melakukan Rapid  Test karena  berbagai informasi  di  media  sosial  yang  sebelumnya menganggap  penderita  Covid  19  dijauhi bahkan  di  awal  kemunculan  banyak  stigma negative  terkait  pasien  yang  terkena  Covid- 19. Pemahaman ini perlu disampaikan kepada Pengawas  TPS  untuk  bersedia  dilakukan Rapid Tes untuk mengetahui kondisi tubuh. Dari hasil kuesioner 100% menjawab bahwa rapid  tes  penting  untuk  jajaran  pengawas. Untuk  lebih  jelasnya  lagi  dapat  dilihat  pada Gambar 6 dibawah ini:
Gambar 6: Rapid Tes penting untuk jajaran pengawas
Sumber: Dokumentasi pribadi
Pemahaman  tentang  pentingnya rapid  tes  bagi  PTPS  sebelum  terjun kelapangan tentunya masih ada kekhawatiran bagi  para  anggota  PTPS  saat  menjalankan tugas pada saat pandemi. Dari hasil kuesioner terdapat 71,2% tidak merasa khawatir untuk menjalankan  tugas  di  masa  pandemi  Covid- 19, 20,5% menjawab mungkin khawatir saat melakukan  tugas  pengawasan,  dan  8,5% menjawab  Ya  atau  merasa  khawatir  dalam menjalankan tugas pengawasan. Untuk lebih jelasnya  lagi  dapat  dilihat  pada  Gambar  7 dibawah ini:
Gambar 7:
Kekhawatiran PTPS saat menjalankan tugas pengawasan
Sumber: Dokumentasi pribadi
Dari  hasil  kuesioner  diatas  tentunya dapat dilihat bahwa masih ada rasa khawatir anggota  PTS  dalam  menjalankan  tugasnya. Kekhawatiran
ini tentunya
akan menimbulkan  rasa  takut  saat  pelaksanaan Pilkada 2020 seperti hasil kuesioner terdapat 54  orang  (94,9%)  merasa  tidak  takut  untuk menjadi PTPS, 1 orang (1,7%) merasa takut untuk menjadi PTPS di masa pandemi, dan 2 orang  (3,4  %)  menjawab  mungkin  ada  rasa takut untuk menjadi PTPS di masa pandemi. Untuk  lebih  jelasnya  lagi  dapat  lihat  pada Gambar 8 dibawah ini:
Gambar 8: Ketakutan PTPS untuk menjalankan tugas dimasa pandemi

## Sumber: Dokumentasi pribadi
Setelah  pemahaman  materi  tentang protokol kesehatan bagi anggota PTPS serta berbagai materi lainnya tentunya pemahaman tentang penggunaan aplikasi siwaslu sebelum diterjunkan  kelapangan  saat  pemungutan suara. Terdapat 56 orang atau sekitar 94,9% menyatakan  tidak  ada  kesulitan  dalam penggunaan  SIWASLU  dan  menguasai materi  yang  sudah  disampaikan,  1  orang (1,7%) merasa penggunaan laporan SIWASLU menyulitkan, dan 2 orang (3,4%) menjawab  mungkin  penggunaan  aplikasi SIWASLU  menyulitkan.  Untuk  dapat  lebih jelasnya  lagi  dapat  dilihat  pada  Gambar  9 dibawah ini:
Gambar 9: Pemahaman Materi Sistem Pengawas Pemilu (SIWASLU)
Sumber: Dokumentasi pribadi
Berdasarkan dari pemahaman materi yang  telah  disampaikan  oleh  narasumber serta  praktek  dilapangan  tentang  komitmen PTPS  untuk  dapat  berkontribusi  kembali menjadi anggota pengawas pemilu TPS untuk pemilu 2024 responden menjawab 28 orang (47,5%)  bersedia  kembali  untuk  menjadi PTPS  pada  pemilu  atau  pilkada  yang  akan datang,  28  orang  (47,5%)  menjawab  masih ragu  atau  mungkin  bersedia  kembali  untuk menjadi PTPS dan 3 orang atau sekitar (5,1%) tidak ingin bergabung menjadi anggota PTPS untuk Pilkada atau Pilpres tahun 2024. Untuk dapat  lebih  jelasnya  lagi  dapat  dilihat  pada Gambar 10 dibawah ini:
Gambar 10: Ketersediaan kembali menjadi anggota PTPS pada Pilpres atau Pilkada 2024
Sumber: Dokumentasi pribadi

## KESIMPULAN
Anggota  PTPS  yang  mengikuti bimbingan  teknis  tahap  1  dan  2  menyadari bahwa  penugasan  untuk  menjadi  Pengawas Tempat  Pemungutan  Suara  di  masa pandemic  Covid-19  sangat  berbeda  dengan Pemilu  atau  Pilkada  sebelumnya.  Berbagai materi  yang  disampaikan  seperti  regulasi pemilihan pilkada tahun 2020 sesuai dengan protokol kesehatan, integritas sebagai PTPS, kode etik sebagai PTPS serta bimtek tentang penggunaan SIWASLU (Sistem Pengawasan Pemilu) dapat dipahami dengan jelas. Masih ada  kehawatiran  bagi  anggota  PTPS  dalam menjalankan  tugas  disaat  pandemi  memang
sangat  wajar  apalagi  pemahaman    tentang Covid-19  oleh  anggota  PTPS  berbeda-beda tentunya penyampaian materi saat bimbingan teknis  perlu  dijelaskan  dan  dapat  dipahami secara keseluruhan  sebelum  para  anggota  PTPS diterjunkan  pada  hari  pelaksanaan  Pilkada 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Aida, N. R. (2020). Berikut Daftar 270 Daerah yang  Gelar  Pilkada  Serentak  9  Desember 2020 . Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read /2020/12/05/193100165/berikut- daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada- serentak-9-desember-2020?page=all Chusna,  F.  (2020). Setelah  3  Bulan  Tertunda, Tahapan Pilkada Dilanjutkan Mulai Hari Ini . Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2 020/06/15/12032331/setelah-3- bulan-tertunda-tahapan-pilkada- dilanjutkan-mulai-hari-ini?page=all Muharam, R. S., Sulasono, & Sugito. (2021). Laporan  Akhir  Kinerja  Pengawasan Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kabupaten Bantul 2020 . Pengganti  Undang-Undang,  P.  P.  (2020). Perppu  No  2  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang . Rep.
Rizki, S. C., & Hilman, Y. A. (2020). Menakar Perbedaan  Opini  Dalam  Agenda
Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak  Di  Tengah  Covid-19. Jurnal Ilmiah  Muqoddimah:  Jurnal  Ilmu  Sosial, Politik  Dan  Hummanioramaniora , 4 (2), 143. https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.20 20.143-155
Supriyadi.  (2020).  Menakar  Nilai  Keadilan Penyelenggaraan  Pilkada  2020  Di Tengah  Pandemi  Covid-19. Kanun: Jurnal  Ilmu  Hukum , 22 (3),  493 – 514.
https://doi.org/https://doi.org/10.24 815/kanun.v22i3.17466