## URGENSI REKONSTRUKSI  HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA
Margaretha Rosa Anjani 1 , Budi Santoso 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 margaretharosa@gmail.com

## ABSTRACT
In the digital economy era, the use of the internet as a means of electronic commerce (e-commerce) have significant experiencing development. The existence of the regulation of e-commerce in indonesia have  not  been  comprehensively  in  providing  legal  protection  against  the  e-commerce’s  subject.The issues  raised  in  this  research  are  about  aspects of  the  legal  arrangements  for  implementation  of  e- commerce  in  Malaysia  and  in  Indonesia  and  about  the  regulation  of  the  e-commerce  that  can  be expected applied in Indonesia. Approach method is juridical normative legal research or doctrinal, where this legal research emphasis on review of legal documents and materials the literature relating to the fine  points of  the problem.  In  this  study  the  author  uses  secondary data  obtained  from primary  and secondary legal materials. Based on the results can be drawn the conclusion that the legal or policy setting in the field of the law of e-commerce has been basically set up and recognized in Indonesia, but the regulation are still partially of the activities of e-commerce, Indonesia did not yet have regulations as the specific ground rules and infrastructure-technical infrastructure that supports the realization of e- commerce.While Malaysia itself has to have special rules for the implementation of e-commerce. Where the law is accommodate other legislation that supports the implementation of e-commerce. Advice that can  be  given  through  the  results  of  this  research  is  the  need  for  special  legislation  regulating e- commerce to  provide  protection  and  certainty  for  the  partieselectronic  transaction  and  build  system dispute resolution through the Online Dispute Resolution.
Keywords: Urgency; The Regulations; E-Commerce

## ABSTRAK
Pada era ekonomi digital, penggunaan media internet sebagai sarana perdagangan secara elektronik (e-commerce)  mengalami  perkembangan    yang  signifikan  .  Keberadaan  regulasi  e-commerce    di indonesia  belum secara komprehensif  dalam  memberikan perlindungan hukuk terhadap para pelaku e-commerce.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang aspek pengaturan hukum bagi pelaksaan e-commerce di Malaysia dan di Indonesia dan tentang pengaturan e-commerce yang diharapkan  yang  dapat  diterapkan  di  Indonesia.  Metode  pendekatan  yang  digunakanadalah  yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, dimana penelitian hukum ini menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen  hukum  dan  bahan-bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan pokok-pokok
1 Calon Jaksa di Kejaksaaan Negeri Majene, Majene, Sulawesi Barat
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
permasalahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum di bidang e- commerce pada  dasarnya  telah  diatur  dan  diakui  di  Indonesia,  namun  pengaturan  tersebut  masih secara  parsial  atau  sebagian  dari  kegiatan e-commerce,  Indonesia  belum  memiliki  regulasi  yang mengatur  secara  spesifik  aturan-aturan  dasar  dan  infrastruktur-infrastruktur  teknis  yang  mendukung realisasi e-commerce. Sedangkan  Malaysia  telah  memiliki  peraturan  khusus  bagi  pelaksanaan e- commerce. Dimana  undang-undang  ini  mengakomodir  undang-undang  lainnya  yang mendukung pelaksaan e-commerce. Saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah diperlukannya undang-undang  khusus  yang  mengatur e-commerce untuk  memberikan  perlindungan  dan  kepastian bagi  para  pihak  yang  bertransaksi  secara  elektronik  dan dapat membangun  sistem  penyelesaian sengketa melalui Online Dispute Resolution.
Kata kunci : Urgensi; Pengaturan Hukum; E-Commerce

## I. Pendahuluan
Abad  informasi  teknologi  saat  ini  telah membawa perkembangan telematika yang sangat signifikan  yaitu  digunakan  dan  dimanfaatkan jaringan  internet  melalu  media  komputer (Suhardo,  2007).  Teknologi  informasi  dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan  peradaban  manusia  secara  global.  Internet sendiri merupakan keseluruhan jaringan komputer yang  saling  terhubung  menggunakan  standar sistem  global  yaitu Transmission  Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol  pertukaran  paket  (packet  switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.
Data  hasil  survey  pengguna  internet Indonesia  yang  diperoleh  dari  Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  tahun 2016,  tercatat  bahwa  pengguna  internet  di Indonesia  sebesar  132,7  juta  orang  dimana
pengguna terbanyak sejumlah 86.3 juta orang ada di pulau Jawa dan kedua di Sumatera (Indonesia, 2016).  Sebanyak  132,7  juta  pengguna  internet memanfaatkan  internet  untuk  media  sosial (97.4%),  hiburan  (96.8%),  berita  (96.4%), pendidikan  (93.8%),  komersial  (93.1%),  dan layanan publik (91.6%) (Indonesia, 2016).
Saat  ini,  penggunaan  media  internet  tidak terbatas  pada  pemanfaatan  informasi  melainkan juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi  dan  beberapa  perusahaan  telah  mulai menggunakannya  yaitu  perdagangan  secara elektronik atau yang kita kenal sebagai electronic commerce (e-commerce).
E-commerce merupakan  model  bisnis modern  yang non-face atau  tidak  menghadirkan pelaku  bisnis  secara  fisik  dan non-sign (tidak memakai  tanda  tangan  asli). E-commerce merupakan  bisnis  dengan melakukan pertukaran data (data interchange) via internet dimana kedua belah pihak, yaitu orifinator dan adresser atau
penjual  dan  pembeli  barang  dan  jasa,dapat melakukan bargaining dan  transaksi (Suparni, 2009).  Cara  ini  menjanjikan  akses  tanpa  batas, cepat  dan  interaktif  memudahkan  konsumen dalam  memperoleh  suatu  produk  sesuai keinginan  tanpa  harus  keluar  rumah.  Saat  ini, internet  dan e-commerce telah  menjadi  sebuah gaya  hidup  baru  bagi  masyarakat  di  seluruh dunia, salah satunya Indonesia.
Dewasa  ini,  di  negara-negara  maju permasalahan  mengenai e-commerce sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan telah memiliki perangkat pengaturan hukumnya. Perkembangan transaksi online sendiri secara global mengalami pertumbuhan meningkat. Nilai transaksi bisnis e- commerce secara  global  telah  mencapai  1,25 triliun dolar AS pada tahun 2013. Wilayah regional Asia  Tenggara  menjadi  sebuah  gambaran kesuksesan  era  modern.  Pada  2030,  64% kemakmuran  kelas  menengah  akan  terdapat  di Asia.  Perusahaan  seperti Amazon  dan  London- based  ASOS  telah  memperhitungkan  Asia Tenggara  seperti  Singapura,  Malaysia,  Thailand, dan  Indonesia  sebagai  pertumbuhan  pasar tercepat di Asia (Suparman, 2015).
Perdagangan  melalui  sarana  elektronik saat  ini  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  serta
Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Aturan tersebut sifatnya masih parsial karena  belum  menjangkau  permasalahan  utama dalam  penggunaan e-commerce,  yaitu  kontrak elektronik,  pembayaran  elektronik  dan  jaminan keamanan, penyelesaian sengketa, batas negara dan  hukum  yang  digunakan,  perlindungan konsumen,  pajak  dan  yang  terutama  adalah harmonisasi sistem hukum.
Disisi  lain,  Pemerintah  Malaysia  telah melihat  pertumbuhan  dan  perluasan  teknologi informasi  dan  komunikasi  dalam  bidang perdagangan. Banyak  pengusaha  di  Malaysia yang  lebih  memilih  untuk  menggunakan  media elektronik  sebagai  tempat  untuk  menjual  produk mereka,  mengingat  dengan  memanfaatkan internet  menjadi  lebih  efektif  dan  efesien.  Oleh sebab  itu  pemerintah  Malaysia  mengakomodir undang-undang  yang  dapat  menjadi  payung hukum  bagi  pelaku  perdagangan  elektronik, peraturan  yang  mengatur  tentang  transaksi elektronik  diatur  dalam Electronic  Commerce 2006,  termasuk the  Digital  Signature  Act 1997 diberlakukan secara khusus untuk menangani isu- isu dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Meluasnya  pemanfaatan  teknologi  melalui internet  di  segala  sektor  telah  membawa konsekuensi tertentu, selain dari aspek teknologi sendiri, juga membutuhkan pendekatan dari segi
hukum  yang  merupakan  langkah  preventif  dan represif  terhadap  upaya-upaya  penyalahgunaan teknologi  informasi  pada  umumnya  dan penggunaan  media  internet  pada  khususnya (Suhardo, 2007).
Urgensi  perdagangan  elektronik  bagi Indonesia  diharuskan  untuk  meletakkan  dasar legal dan kultur bagi masyarakat Indonesia untuk masuk dan menjadi pelaku dalam memanfaatkan kecanggihan  dibidang  teknologi  informasi  dan mengantisipasi  perkembangan  teknologi  dengan suatu payung hukum yang mempunyai kepastian hukum yang kuat.

## II. Metode Penelitian
Metode  penelitian  pada  dasarnya merupakan suatu cara yang harus ditempuh agar dapat  menemukan  jawaban  yang  benar  atau menemukan  kebenaran  untuk  menjawab pertanyaan yang sedang atau akan dibahas.Pendekatan  penelitian  yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum  doktrinal yaitu  penelitian  hukum  yang  mempergunakan sumber  data  sekunder  dimana  penelitian  hukum yang  menekankan  pada  penelaahan  dokumen- dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan  dengan  pokok-pokok  permasalahan (Soekanto, 2007).

## III. Pembahasan
A.Pengaturan E-Commerce Di Indonesia Dan
Di Malaysia
1. Pengaturan E-Commerce Di Indonesia
1.1.Legalitas  Perjanjian  Elektronik Berdasar kan  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi perkembangan  hukum  perjanjian  di  Indonesia adalah  perkembangan  di  bidang  perdagangan (Busro,  2009).  Dalam  pandangan  umum, transaksi  jual-beli  merupakan  salah  satu jenisPerjanjian  yang  diatur  dalam  buku  III  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) perjanjian  ini  termasuk  salah  satu  perjanjian  riil artinya  perjanjian  ini  yang  baru  terjadi  kalau barang  yang  menjadi  pokok  perjanjian  telah diserahkan.
Kehadiran  Internet telah  memberikan kemudahan akses bagi  konsumen untuk mencari barang  dan  jasa.  Manfaat  internet  secara  tidak langsung mempengaruhi peningkatan persaingan perdagangan  dan  harga  yang  lebih  rendah dengan  banyak  opsi  produk  dan  layanan  serta tingkat  kenyamanan  berbelanja  dari  berbagai vendor  di  seluruh  dunia,  dari  mana  saja  dan kapan saja. E-Commerce menjadi sarana penting untuk  perekonomian  negara-negara  berkembang (P.Baghen & Hassan, 2011).
Transaksi elektronik yang juga merupakan suatu  transaksi  jual  beli  tentu  saja  dalam
prosesnya terdapat suatu perjanjian. Perjanjian e- commerce  yang  dilakukan  oleh  para  pihaknya bukan  seperti  perjanjian  pada  umumnya,  tetapi perjanjian  tersebut  dapat  dilakukan  ,  meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah  pihak,  namun  perjanjian  antar  para  pihak tersebut  dilakukan  secara  elektronik.  Transaksi elektronik  dapat  dituangkan  dalam  sebuah kontrak  elektronik,  maka  kontrak  tersebut mengikat  para pihak (Kaligis,  2012).  Kontrak elekronik  merupakan  wujud  otomatisasi pembentukan  kontrak  dan  berlakunya  dalam perjanjian  transaksi  online  .  Penerapan  kontrak elektronik  bertujuan  untuk  menciptakan  efisiensi biaya,  waktu,  dan  masalah  kompleksitas  yang terjadi dalam kontrak secara fisik.
Dalam  kaitannya  suatu  perjanjian  yang terjadi  dalam  transaksi  e-commerce  tetap mengacu  pada  pasal  1320  KUHPerdata.  Pasal 1320 KUHPerdata mengatur agar suatu perjanjian oleh  hukum  dianggap sah  sehingga  mengikat kedua  belah  pihak,  maka  perjanjian  tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif: (Subekti, 2001)
Syarat subyektif:
1. sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. cakap untuk membuat suatu perjanjian
Syarat obyektif:
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Perihal  kontrak  elektronik  telah  tercantum pada  pasal  18,  kontrak  perdagangan  elektronik sah  ketika  terdapat  kesepakatan para  pihak. Transaksi  Elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam Kontrak  Elektronik  mengikat  para  pihak.  Kontrak Perdagangan  Elektronik  paling  sedikit  harus memuat  identitas  para  pihak,  spesifikasi  barang dan  atau  Jasa  yang  disepakati,  legalitas  barang dan  atau  jasa,  nilai  transaksi  perdagangan, persyaratan  dan  jangka  waktu  pembayaran, prosedur operasional pengiriman barang dan atau jasa,  dan  prosedur  pengembalian  barang  dan atau  jika  terjadi  ketidaksesuaian.  Kontrak Perdagangan  Elektronik  dapat  menggunakan tanda tangan  elektronik  dan  harus  dibuat  dalam bahasa Indonesia.
1.2.Eksistensi  Dan  Pengakuan  Sarana

## Elektronik/  Dokumen  Elektronik  Di Indonesia
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah  dirubah  dalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE)  merupakan cyber  law yang pertama  dimiliki  Indonesia.  Perdagangan Elektronik juga didukung dengan Undang-undang Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan. Pengaturan e-commerce dalam  undang-undang ini  ditujukan  agar  dapat  memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan e-commerce dan memberikan
perlindungan,  kepastian  kepada  pelaku  usaha elektronik,  penyelenggara e-commerce,  dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.
Keabsahan hubungan kontraktual dalamkegiatan  e-commerce tetap mengacu pada persyaratan material untuk tidak memuat klausul yang  menyebabkan  kerugian  bagi  para  pihak. Meskipun  secara  teknis  transaksi  dilakukan melalui  jaringan  internet  dimana  kontrak  terjadi akibat bertemunya syarat dan kondisi dalam suatu penawaran  secara  elektronik  dengan  kondisi /persetujuan secara elektronik
Berdasarkan  ketentuan  pasal  65  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan  diatur  bahwa  setiap  pelaku  usaha yang  memperdagangkan  Barang  dan  atau  Jasa dengan  menggunakan  sistem  elektronik  wajib menyediakan  data  dan  atau  informasi  secara lengkap dan benar.
Disisi  lain  ,  keberadaan  Obyek  dalam transaksi  elektronik    tidak  mungkin  dapat diresepsi  secara  sempurna  secara elektronik, sehingga konsumen harus diberikan kesempatan untuk  dapat  membatalkan  perjanjian  jika  obyek tidak  sesuai  yang  diharapkan  dan/atau diperjanjikan.  Calon  pembeli/pengguna  harus diberikan  kesempatan  untuk  melakukan pembatalan  tersebut  dengan  konsekuensi pengembalian biaya administratif.
Berkaitan dengan akuntabilitas dan tingkat keterpercayaan  dalam  menentukan  bobot pembuktian  atas  suatu  kontrak  elektronik,  maka diperlukan  perhatian  terhadap  reliabilitas keamanan sistem elektronik tersebut,  baik dalam konteks  sistem  informasi  maupun  sistem komunikasi  yang  digunakan (Makarim,  2014). Ketentuan  Pasal  5  UU  ITE  menyatakan  bahwa Informasi  Elektronik  dapat  menjadi  suatu  alat bukti  yang  sah,  namun  sejauh  mana  informasi tersebut  memiliki  sifat  kekuatan  yang  mengikat dalam  pembuktian  ditentukan  oleh  aspek reliabilitasnya. Konsekuensinya adalah kehadiran suatu informasi elektronik sebagai alat bukti tidak dapat  dikarenakan    berwujud  dalam  sistem elektronik,  namun  hal  yang  harus diperhatikan ialah  kesetaraan  fungsionalnya  (functional equivalent  approach)  seperti  kelayakan  bukti tulisan  di  atas  kertas.  Hal  itu  dapat  melihat kepada  sistem  keamanan  atau  keautentikannya (e-authentication)  yang  salah  satunya  adalah penggunaan teknologi Tanda Tangan Elektronik.sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  , sistem  keautentikan  secara  elektronik  adalah ekuivalen  dengan  penggunaan  tanda  tangan elektronik.

## 1.3. Pajak E-Commerce
Berdasarkan  Surat  Edaran  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  SE/62/PJ/2013  tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce. Terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi
Jilid  XIV  oleh  pemerintah  yang  di  antaranya memuat  kebijakan  pajak e-commerce,  membagi transaksi e-commerce ke dalam 4 model transaksi e-commerce, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail.
a) Online  Marketplace adalah  kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko  Internet  seperti  Mal  tetapi menggunakan  sarana  Internet  sebagai tempat  Merchant  menawarkan  barang dan/atau jasa.
b) Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat  dan/atau  waktu  untuk  memajang content  (teks,  grafik,  video  penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi  Pengiklan  untuk  memasang  iklan  yang ditujukan  kepada  Pengguna  Iklan  melalui situs  yang  disediakan  oleh  Penyelenggara Classified Ads.
c) Daily Deals merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily Deals sebagai tempat Daily Deals Merchant  menjual  barang  dan/atau  jasa kepada  Pembeli  dengan  menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran.
d) Online  Retail adalah  kegiatan  menjual barang  dan  atau  jasa  yang  dilakukan  oleh Penyelenggara  Online  Retail  kepada Pembeli di situs Online Retail.

## 1.4. Penyelesaian Sengketa E-commerce
Pada  diri  debitur  terdapat  suatu kewajiban  untuk memenuhi  prestasi  dan  bila prestasi  itu  tidak  dilaksanakan  maka  debitur dikatakan  telah  melakukan  tindakan  yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi.
Wanprestasi  membawa  akibat  yang merugikan  bagi  kreditur,  oleh  karena  itu  sejak saat itu debitur berkewajiban mengganti kerugian yang tibul dan kreditur dapat meminta:
a) Pengganti kerugian
b) Benda yang dijadikan obyek perikatan sejak saat  tidak  dipenuhinya  kewajiban  menjadi tanggung jawab dari debitur
c) Bila  perikatan  timbul  perjanjian  yang  timbal balik,  kreditur dapat  meminta  pembatalan atau pemutusan perjanjian.
Apabila  atas  perjanjian  yang  disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi,  karena  ada  hubungan  kontraktual antara  pihak  yang  menimbulkan  kerugian  dan pihak  yang  menderita  kerugian.Tata  cara mengajukan gugatan ini dilakukan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, yaitu HIR (Kaligis, 2012).
Dalam  melindungi  konsumen  pada transaksi e-commerce,  UU  ITE  membuka kemungkinan bagi masyarakat untuk mengajukan upaya  hukum  berupa  gugatan  perwakilan  (class action) terhadap pihak-pihak yang menyelenggarakan  sistem  elektronik  dan/atau
menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan  masyarakat.  Gugatan class  action inilah  yang  kerap  dilakukan  oleh  masyarakat terhadap  setiap  penyelenggara  sistem  elektronik (Kaligis, 2012).
Selain penggunaan forum pengadilan UU ITE  membuka kemungkinan dilakukannya penyelesaian  sengketa  alternatif  (alternative dispute resolution) untuk menyelesaikan sengketa tersebut.  Penyelesaian  sengketa  menggunakan alternative dispute resolution melalui arbitrase.

## 1.5. Kekuatan Pembuktian Terhadap Informasi Elektronik,  Dokumentasi  Elektronik,  Dan Tanda Tangan Digital
Pembuktian  adalah  proses  untuk membuktikan  suatu  kasus  yang  disertai  dengan fakta-fakta yang dapat dianalisis dari segi hukum untuk  memberikan  keyakinan  hakim  dalam pengambilan keputusan (Barkatullah & Prasetyo, 2009).
Menurut  pasal  1  angka  1  UU  ITE Informasi  Elektronik  dipahami  sebagai  satu  atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan,  foto, electronic  data  interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda, angka,  Kode  Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan  pengertian  Dokumen  Elektronik
terdapat  dalam  pasal 1  angka  4  yang  dipahami sebagai sebagai setiap Informasi Elektronik yang dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital, elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar melalui  Komputer  atau  Sistem  Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya, huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol  atau perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya.  Informasi  atau  dokumen elektronik  dapat  digunakan  sebagai  suatu  alat bukti. Informasi atau dokumen elektronik memiliki nilai  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  akta otentik.  UU  ITE  pasal  1  angka  12  memberikan pengertian  terhadap  Tanda  Tangan  Elektronik yaitu  tanda  tangan  yang  terdiri  atas  Informasi Elektronik yangdilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan  Informasi  Elektronik  lainnya  yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
Perihal  memberikan  dasar  hukum mengenai  kekuatan hukum  alat  bukti  elektronik, telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan penjelasan pasal 5 Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 5 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008, mengatur bahwa:
1) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen
Elektronik dan/atau  hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik dan/atau  hasil cetaknya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara  yang berlaku di Indonesia.
3) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan  Sistem  Elektronik  sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-undang ini.
4) Ketentuan  mengenai  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
(a) surat  yang  menurut  Undang-Undang harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis;  dan (b) surat  beserta  dokumennya  yang  menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta  notaril  atau  akta  yang  dibuat  oleh pejabat pembuat akta.
Pasal  tersebut  dipertegas  dengan penjelasan  pasal  5  Undang-undang  Nomor  19 Tahun  2016,  yaitu  bahwa  keberadaan  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan  diakui  sebagai  alat  bukti  yang  sah  untuk memberikan  kepastian  hukum  terhadap Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian
dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang  dilakukan  melalui  Sistem  Elektronik. Undang-Undang  ini  memberikan  pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu  kode,  Tanda  Tangan  Elektronik  memiliki kedudukan  yang  sama  dengan  tanda  tangan manual  pada  umumnya  yang  memiliki  kekuatan hukum dan akibat hukum.

## 2. Pengaturan E-Commerce Malaysia
Malaysia  sebagai  negara dengan  tingkat penggunaan  e-commerce  yang  tinggi  karena faktor  internet  dan  konektivitas  jaringan  ponsel, serta dorongan sektor publik. Malaysia melakukan penghitungan  bahwa  15.3  juta  pembeli  online (50%  dari  populasi)  dan  62%  menggunakan ponsel mereka untuk berbelanja online.
E-commerce  sebagai  salah  satu  bentuk perluasan  manfaat  dari  internet  membutuhkan peraturan  hukum  yang  mengatur  sebagai  alat dalam  mengintegrasikan  masyarakat  untuk mencapai  suatu  keteraturan  sosial.  Kerangka hukum  e-commerce  suatu  negara  berperan penting  dalam  mengaktifkan  dan  memfasilitasi transaksi  elektronik domestik dan luar negeri.
Regulasi    E-Commerce  di  Malaysia pertama  kali  disahkan  pada  tanggal  30  Agustus 2006  yaitu Electronic  Commerce  Act  2006. Peraturan  ini  merupakan  sumber  utama pengaturan  e-commerce  bagi  sektor  privat. Dilengkapi  dengan Electronic  Government Activities  Act  2007,  yang  berlaku  aturan  serupa
untuk  sektor  publik. Electronic  Commerce  Act 2006 merupakan  cermin  dari United  Nations Electronic Communications Convention. Malaysia juga memiliki undang-undang khusus untuk tanda tangan  digital  yaitu Digital  Signature  Act 1997.Dalam  rangka  melindungi  pengguna  e- commerce,  Malaysia  memiliki Consumer
Protection  Act  1999 yang  telah  diamandemen pada  tahun  2007.Undang-undang  ini  bertujuan untuk  melindungi  konsumen  terhadap  berbagai kecurangan  dan  memberlakukan  standar minimum  produk  dan  memperluas  ruang  lingkup perlindungan  dalam  pelaksanaan  transaksi perdagangan elektronik.
Selain  itu,  Electronic  Commerce  Act  2006 memuat  ketentuan  mengenai  tanda  tangan elektronik.Dalam  menindaklanjuti  hal  tersebut, Pemerintah  Malaysia  mengatur  sebuah  regulasi khusus  yang  berkaitan  dengan  perlindungan keamanan  data  pribadi    pada    sistem  transaksi elektronik dalam e-commerce yaitu Personal Data Protection  Act  2010. (Palanissamy,  2013). Pengeluaran  produk  hukum  tersebut  bertujuan sebagai  langkah  preventif  dalam  memberikan perlindungan  yang  kuat  pada  pembangunan pondasi ekonomi digital di Malaysia.
Regulasi  pendukung  yang  terlebih  dahulu diterbitkan  oleh  Pemerintah  Malaysia  guna mendukung  kegiatan  E-commerce,  berkaitan dengankonten  online  yaitu Communications  and Multimedia  Act  1998, dokumen  elektronik  dan
tandatangan digital melalui Electronic Commerce Act  2006 dan Digital  Signature  Act  1997,  upaya perlindungan  konsumen  dalam  e-commerce dirujuk pada Consumer Protection Act 1999 untuk melindungi  kepentingan  konsumen.  Berikut adalah  konstruksi  hukum e-commerce di malaysia.
Kemunculan  sejumlah  peraturan  terkait e-commerce tersebut , tidak terlepas dari rencana Pemerintah  Malaysia yang sedang gencar dalam meningkatkan  pangsa  pasar  atas  produknya  di Kawasan  ASEAN.  Selain  itu,  sejumlah  regulasi diatas  berfungsi  sebagai  alat  perlindungan konsumen  dengan  menekankan  terhadap:  a). Jaminan  standar  kualitas  barang  ,b).  keamanan transaksi,c).Tanggung  jawab  terhadap  gugatan konsumen    dalam  lintas  batas  wilayah,d). Mekanisme  ganti  rugi  e)  memfasilitasi  skala perdagangan yang lebih besar.
Dalam memberikan kemudahan berinvestasi  pada  perusahaan    perdagangan online.  Pemerintah  Malaysia  juga  mengeluarkan program 8th Plan untuk memperkuat infrastruktur bidang  Informatika  dan  Komunikasi  yang  terdiri dari (Palanissamy, 2013):
a)  untuk  memastikan  informasi  nasional keamanan;  b)  untuk  membuat  pusat Tanggap  Darurat  terkait  masalah  regulasi dan  teknis;  c)  untuk  memastikan  tingkat keamanan  internet.  Terlepas  dari  rencana tersebut,  Pemerintah  Malaysia  mendirikan
lembaga  pelayanan  yang  bekerja  untuk memantau  pertumbuhan  teknologi  informasi dan  komunikasi  yang  bekerjasama  dengan organisasi lain seperti Malaysian Institute of Microelectronic  System  ,  Perusahaan Pengembangan  Multimedia  serta  Badan Komunikasi  &  Multimedia  Malaysia.  Selain itu,  Malaysia  juga  berpartisipasi  dalam Kerjasama  Ekonomi  Asia  Pasifik  (APEC) untuk  berkolaborasi  dalam  merancang undang-undang, peraturan, dan kebijakan E- commerce.  Dengan  keberadaan  sejumlah kebijakan dan perncanaan  pembangunan di sektor  IT  , Malaysia  diharapkan    segera menjadi  salah  satu  industri  yang  paling berkembang
Tabel. 1.1

## KONSTRUKSI HUKUM E-COMMERCE MALAYSIA
Sistem Hukum Common Law System Pengaturan Hukum  Jual- Beli Online Electronic  Commerce Act 2006 Pengakuan Jual-Beli Online Article  6  (1)  “Any information shall not be denied  legal  effect, validity or enforceability on the ground that it is wholly  or  partly  in  an electronic form.”
Acuan  Hukum Pembentukan Pengaturan UNCITRAL  Model  Law on Electronic Commerce Substansi Pengaturan 1. Pendahuluan 2. Pengaturan hukum tentang pesan elektronik 3. Pemenuhan syarat hukum melalui syarat elektronik 4. Komunikasi  pesan elektronik
5. Lain-lain Legalitas Perjanjian  Jual- Beli Online Electronic  Commerce Act 2006  mengatur mengenai  syarat  sah yang  harus  dipenuhi dalam  jual  beli  online, yang  terdapat  dalam article 8-16, yaitu: 1. Harus bersifat tertulis 2. Adanya tanda tangan 3. Segel
4. Saksi mata
5. Dokumen  harus dalm bentuk asli 6. Dokumen  dapat dipertahankan 7. Memiliki salinan 8. Memenuhi  bentuk yang ditetapkan
9. Mempunyai ketentuan  layanan dan pengiriman Aspek Perpajakan Guidelines On Taxation Of Electronic Commerce  And  The Income Tax Act 1967 Adanya Divisi Kepatuhan Perpajakan, dibawah  departemen kepatuhan  perpajakan Inland  Reveneu  Board
Malaysia.
Tugas utama: 1. Membentuk  basis data  bisnis e- commerce
2. Melakukan seleksi  terhadap bisnis e-

## commerce
Penyelesaian Sengketa Tribunal  for  Consumer Claim Pengakuan Tandatangan Digital Electronic  Commerce Act 2006 Digital  Signature  Act 1997 Pengaturan Lembaga Sertifikasi Personal Data
Protection 2010 Lembaga Sertifikasi Keandalan
Malaysia Trustmark
3. Pengaturan E-Commerce Yang Diharapkan  Yang  Dapat  Diterapkan  Di Indonesia Berkaitan
dengan perlindungan konsumen  dalam  transaksi  e-commerce, suatu negara  diharuskan    mempunyai  aturan  hukum yang  dapat  diberlakukan  secara  nasional .Konsumen  membutuhkan  intervensi  negara untuk  mempengaruhi  perilaku  pemasok.  Hal  ini disebabkan  konsumen  tidak  memiliki  cukup kekuatan  untuk  melindunginya    sendiri  dalam dunia  maya (J.Goldring,  2004).  Penyusunan aturan hukum  diharuskan mampu  menyesuaikan dengan  kebutuhan  perkembangan  jaman  dan mampu  menyeimbangkan  kan  kepentingan  para pihak.
Pemerintah  Indonesia  saat  ini  tengah berusaha  untuk  mengembangkan  praktik perdagangan  elektronik  agar  mampu  bersaing dalam  dunia  perdagangan  internasional.  Jumlah transaksi e-commerce Indonesia telah meningkat
tajam walaupun masih lebih rendah dibandingkan negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementrian Perdagangan  telah  membuat  konsep/kerangka bagi pengaturan perdagangan berbasis elektronik. Kementrian Perdagangan mengutarakan beberapa  alasan  mengenai  Urgensi  penyusunan regulasi  e-commerce  di  Indonesia , berikut  akan diuraikan beberapa alasan:
Pertama,  alasan  yuridis  diperlukannya undang-undang  khusus  yang  mengatur  e- commerce  adalahkepastian  hukum  yang  dijamin oleh  adanya  pembuatan  hukum  yang  dilakukan secara  sistematis  oleh  badan-badan  khusus. Kedua, alasan sosiologis yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak yang bertransaksi  secara  elektronik.  Ketiga,  alasan filosofis  karena  diperlukannya  ekosistem perdagangan  secara  elektronik  yang  aman  dan efisien  bagi  semua  pihak,  guna  mendorong bertumbuhnya  konsumsi  produk  dalam  negeri melalui  transaksi  secara  elektronik.Keempat, penulis  menambahkan  alasan  praktis,  adanya peraturan  khusus  yang  mengatur  tentang e- commerce diharapkan  mampu  membuat masyarakat  beradaptasi  terhadap  segala  jenis kegiatan yang berkaitan dengan e-commerce.
Atas dasar pertimbangan diatas maka hal yang  diperlukan  untuk  menjadikan  perdagangan melalui  sarana  elektronik  Indonesia  lebih  baik terutama  dalam  memberikan  data  dan/atau
informasi  yang lengkap  dan  benar  untuk perlindungan  konsumen  dalam  suatu  transaksi elektronik  yaitu: (a) Identitas  Pelaku  Usaha;  (b) pesifikasi  Produk;  (c) Mekanisme  Pembayaran; dan (d) Mekanisme Pengiriman
Setiap  sengketa  bisnis  yang  terjadi tentunya  harus  diselesaikan  secara  cepat. Semakin  banyak  serta  luasnya  kegiatan perdagangan,  maka  terjadinya  sengketa  akan semakin  tinggi  sehingga  mengakibatkan  banyak sengketa  yang  harus  diselesaikan.Dalam  dunia bisnis  saat  ini,  penyelesaian  sengketa  secara litigasi  kurang  efektif dan  kurang  disukai  pelaku usaha karena menyita banyak waktu. Oleh karena itu perlu dicari suatu sistem yang tepat, efektif dan efisien.  Sistem  tersebut  harus  mempunyai kemampuan  penyelesaian  sengketa  dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Mertokusumo, 2002).
Dalam  dunia  internasional,  praktek penyelesaian sengketa e-commerce dimungkinkan untuk diselesaikan (terutama dalam sengketa  bernilai  kecil)  dalam  forum  yang  tepat, yang  dikenal  dengan  istilah Online  Dispute Resolution (ODR)  atau  Alternatif  Penyelesaian Sengketa Online, yang menjadi cara praktis untuk memberikan  solusi  peryelesaian  sengketa konsumen  yang  tepat,  murah  dan  efektif (Barkatullah & Prasetyo, 2009). ODR merupakan alternatif  penyelesaian  sengketa  bisnis  di  luar pengadilan  yang  menggunakan  internet  sebagai
media untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak.

## IV. Simpulan dan Saran

## A. Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan e-commerce Indonesia  dan Malaysia yaitu;
a) Pengaturan e-commerce Indonesia  atau kebijakan  hukum  di  bidang  hukum e- commerce pada dasarnya telah diatur dan diakui  di  Indonesia,  namun  pengaturan tersebut  masih  secara  parsial  atau sebagian  dari  kegiatan e-commerce di Indonesia.  Indonesia  belum  memiliki regulasi  yang  mengatur  secara  spesifik aturan-aturan  dasar  dan  infrastruktur- infrastruktur  teknis  yang  mendukung realisasi e-commerce Indonesia.
b) Pengaturan  e-commerce  Malaysia  telah memiliki  peraturan  khusus  mengenai  e- commerce  melalui  Electronic  Commerce Act 2006. Undang-Undang ini mengakomodir  undang-undang  lainnya yang mendukung pelaksanaan perdagangan elektronik, sehingga undang- undang  ini  tidak  berdiri  sendiri  melainkan didukung  oleh  beberapa  Undang-undang lain  sebagai  pendukung,  yaitu  Electronic Government  Activities  Act  2007,  Personal Data Protection Act 2010, Digital Signature
Act  1997,  dan  Consumer  Protection  Act 1999.
2. Pengaturan e-commerce yang  diharapkan dimasa  yang  akan  datang,  yaitu  undang- undang  tentang e-commerce harus  mengatur tentang  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  untuk memberikan  identitasnya  dengan  jelas,  saat mencantumkan  spesifikasi  produk  pada halaman  website  harus  jelas  secara  detil, mekanisme pembayaran jelas dan pasti untuk menghindari  kesalahan  pembayaran  dan mekanisme  pengiriman  jelas  cara  pengiriman untuk  memberikan  kepastian  kapan  dan bagaimana barang diterima konsumen.

## B. Saran
1. Diperlukan  undang-undang  khusus  yang mengatur e-commerce.
2. Diperlukannya alternatif penyelesaian sengketa  seperti  yang  telah  berkembang  di dunia  Internasional  yaitu Online  Dispute Resolution.

## Daftar Pustaka

## Buku
Barkatullah, Abdul  Halim.,  &  Prasetyo,  Teguh. (2009). Bisnis E-commerce (Studi Sistem Keamanan Dan Hukum  di  Indonesia). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Barkatullah,  A.H. (2010). Sengketa  Transaksi  E- commerce  Internasional.  Banjarmasin : FH Unlam Press
Busro,  A. (2013). Kapita Selekta  Hukum Perjanjian. Yogyakarta : Pohon Cahaya.
Sulaiman, Aini., Jani, Rohana., Bahri, Shamshul.
(2001). The Development of E-Commerce in  Malaysia.  Faculty  of  Business  and Accountancy, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
(2016). Penetrasi  Pengguna  Internet

## Indonesia (Hasil Survey 2016)
Suhardo,  E.S.  (2007). Eksistensi  Hak  Kekayaan Intelektual  Ada  Realitas  Duna  Maya (Kapita Selekta Hukum, Menyambut Dies Natalis  Fakultas  Hukum  UNDIP  Ke  50), Semarang : Fakulatas Hukum Press.
Suparni, N. (2009). CYBERSPACE Problematika dan  Antisipasi  Pengaturannya.  Jakart a:
Sinar Grafika.
Kaligis,  O.C. (2012). Penerapan  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  Dalam Prakteknya. Jakarta : Yarsif Watampone. Soekanto,  S. (2007). Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Press.
Subekti. (2001). Pokok-Pokok  Hukum  Perdata. Jakarta : Intermasa
Mertokusumo,  S. (2002). Hukum  Acara  Perdata
Indonesia. Yogyakarta : Liberty.

## Undang-undang
UU  Nomor  19  Tahun  2016  perubahan  Atas  UU.
No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan
UU.  No.11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik
Law  Of  Malaysia,  Electronic  Government Activities Act 2007
Law Of Malaysia , Electronic Commerce Act 2006 Law  Of  Malaysia,  Communications  and Multimedia Act 1998 Law Of Malaysia , Digital Signature Act 1997 Artikel Jurnal , Paper  dan  Proceeding Palanissamy,  A. (2013). Legal  Issues  in  e- Commerce  and  e-Contracting – An Overview  of  Initiatives  in  Malaysia.
International  Journal  of  e-Education,  e- Business, e-Management and e-Learning,
Vol. 3 (No. 2, April 2013)
Makarim,  E. (2014). Kerangka  Kebijakan dan Reformasi  Hukum  untuk  Kelancaran  E- Commerce. Jurnal Hukum dan
Pembangunan,  Vol.44  (No.3  Juli-
September 2014)
J.  Goldring. (2004). Consumer  protection,  the nation  state,  law,  globalization,  and democracy. Cardozo  Journal  of
International and Comparative Law
P. Bagheri and K. H. Hassan. (2011). “Electronic Commerce,  Law  and  Consumer Protection,” in Proc. IPEDR, vol. 10,
Suparman. (2015). Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commerce Di Indonesia Dalam Menghadapi
Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA). Jurnal  Mercatoria  Vol  8 (No  1/Juni 2015).

## Hasil Wawancara
Wawancara  Direktur  Jenderal  Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan tentang    Arah  Kebijakan  Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce),
Jakarta, 24 Juni 2015