https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 1, Issue 2, Januari 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 1, Issue 2, Januari 2020

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Hamza Toatubun Pembagian  Warisan  Bagi  Anak  Perempuan Ditinjau dari Hukum Adat Byak 65-76 Asrul Asrul Upaya  Kepolisian  Perairan Resort  Biak  Numfor Dalam Pencegahan Illegal Fishing 77-89 Immanuel Riyadi Tampubolon, U. Sudjana, & Amelia Cahyadini Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  Sebagai Instrumen  Dalam  Optimalisasi  Penarikan  Pajak Penghasilan (PPH) Pada Transaksi E-Commerce 90-106 Asdar Djabbar Peranan  Pemilik  Tanah  dalam  Pelepasan  Tanah Adat  Untuk  Mewujudkan  Kepastian  Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik 107-124 Nurul Chaerani Nur Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 125-138 Frengky Apolos Baneftar Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan  Jaminan  Sertifikat  Tanah  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 139-156 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 157-165 Imam Buchari Implikasi  Prinsip  Transfer  of  Undertaking Protection  of  Employment  (TUPE)  Terhadap Hak-Hak  Pekerja  Berstatus  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 166-177 Afrialdo Siagian, Elisatris Gultom, & Sudaryat Sudaryat Kekuatan  Akta  Perdamaian  Antara  Pemegang Polis Dengan Perusahaan Asuransi Yang Dicabut Izin Usahanya 178-188 Firda Rifdani Pemahaman  Konseptual  Tentang  Hukum Administrasi Negara 189-201
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v1i2.123

## Upaya Kepolisian Perairan Resort Biak Numfor Dalam Pencegahan Illegal Fishing

## Asrul Asrul
Kepolisian Resort Biak Numfor

## Korespondensi
Asrul Asrul, Kepolisian Resort Biak Numfor, Jl. Pangeran Diponegoro, Burokub, Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98112.
E-mail: asrul@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  factors  that  cause  illegal fishing in Biak Numfor Regency, and the efforts conducted by the Biak ’s Resort Water Police Unit in its prevention. The approach used in this research is empirical juridical research. Data collection techniques used are observation, interviews and literature study. The results of the study indicate that the occurrence of illegal fishing in Biak Numfor are caused by  the  low  economic  factors  of  the  fishing  community,  the  lack  of knowledge  about  the  dangers  and  impacts  of  illegal  fishing,  and  low education so they tend to think instantly without taking into account the consequences of illegal fishing. Efforts to combat illegal fishing carried out  by  the  Biak ’s Resort  Water  Police  include  preventive  measures (holding legal counseling, conducting regular water patrols, collaborating with  other  relevant  agencies)  and  repressive  efforts  (arresting  and examining and enforcing the law strictly in the application of sanctions against illegal fishers.
Keywords : Police Efforts, Biak’s Resort Police, Prevention of Illegal Fishing .

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor- faktor penyebab terjadinya illegal fishing di Kabupaten Biak Numfor, dan upaya  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Kepolisian  Perairan  Resor  Biak Numfor  dalam  upaya  pencegahannya.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi  terjadinya illegal  fishing di  Biak  Numfor  adalah  faktor ekonomi  masyarakat  nelayan  yang  rendah,  faktor  pengetahuan  yang minim akan bahaya dan dampak dari illegal fishing , dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan  akibat illegal  fishing .  Upaya  penanggulangan illegal fishing yang  dilakukan Satuan Kepolisian Perairan Resor  Biak  Numfor meliputi upaya preventif (mengadakan penyuluhan hukum, mengadakan patroli secara rutin, bekerjasama dengan instansi lain yang terkait) dan upaya  represif  berupa  melakukan penangkapan  dan pemeriksaan serta menegakkan  hukum  secara  tegas  dalam  penerapan  sanksi  terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing .
Kata  kunci : Upaya  Kepolisian,  Kepolisian  Resort  Biak,  Pencegahan  Illegal Fishing.

## 1. PENDAHULUAN
Maraknya illegal fishing yang terjadi di laut Indonesia semakin menghawatirkan, berdasarkan data yang  dilansir  Food  and  Agricultural  Organization  (FAO)  kerugian  negara  akibat illegal  fishing mencapai 30 trilyun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai  25%  dari  total  potensi  perikanan  Indonesia.  Ini  artinya,  25  dikalikan  6,4  juta  ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau sama dengan 1,6 milyar kg. 1 Kerugian tersebut bukan hanya kerugian  negara  semata  akan  tetapi  menjelma  menjadi  derita  masyarakat  Indonesia  seluruhnya. Masyarakat Indonesia adalah pihak yang seharusnya menikmati anugerah Tuhan atas potensi luar biasa perairan Indonesia tersebut, sedangkan uang senilai  30 triliyun rupiah seharusnya uang hak rakyat Indonesia yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk kesejehateraan rakyat.
Nilai sumber daya ikan tersebut menurut data DKP bila dikonversikan dengan produksi ikan akan  mencapai  jumlah  sekitar  43.208  ton,  artinya  bila  produksi  tersebut  dimanfaatkan  oleh pengusaha  nasional  diperkirakan  mampu  menyerap  sekitar  17.970  tenaga  kerja.  Jumlah  tenaga tersebut  bisa  tersebar  pada  sub  sektor  perikanan  tangkap,  perusahaan  pengolahan  ikan,  jasa kelautan  dan  sektor  pendukung  lainnya. 2 Dari  permasalahan  kompleks  tersebut  penulis  merasa gelisah  dan  menimbulkan  perasaan  ilmiah  untuk  meneliti  peranan  konsep  hukum  dalam kontribusinya  memberantas illegal  fishing di  Indonesia,  bagaimana  pandangan  hukum  saat  ini terhadap  penyelesaian  kasus illegal  fishing tersebut.  Padahal  Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan  hukum.  Ketentuan-ketentuan  hukum  yang  terdapat  di  Indonesia  secara  umum bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  dengan  menjamin  kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat Indonesia, kebutuhan- kebutuhan pokok masyarakat dan keadilan itu terjadi sehingga terwujudlah kemakmuran banggsa Indonesia. 3
Kemakmuran bangsa menjadi sangat terganggu akibat dampak dari kejahatan illegal fishing yang sudah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi maupun  kelestarian  lingkungan  perikanan  di  lautan  Indonesia.  Namun  dengan  kerugian  yang sangat  besar  itu  bangsa  Indonesia  belum  mempunyai  tata  aturan  hukum  yang  tegas  dalam memberantas illegal  fishing ,  hal  tersebut  ditandai  dengan  tetap  maraknya  kasus illegal  fishing di perairan  Indonesia dan tidak terlihat adanya tanda-tanda jera dan ketakutan dari para pelaku illegal fishing dalam melakukan kejahatannya. 4 Oleh karena itu, pihak kepolisian perlu melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya Tindakan illegal fishing guna menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar di kemudian hari.
1 Wahyuddin et al., “Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Provinsi Aceh,” in Seminar Nasional II USM, Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh Di Era Globalisasi Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia , 2017, 411 – 17, https://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/409.
2 Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Laporan Kinerja,” 2017.
3 Bobby Briando, “Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian,” Hukum Dan Keadilan. Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2017): 1 – 13, https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/123/pdf.
4 Tiara Aji Damastuti et al., “Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China,” Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum 1, no. 2 (2018): 51 – 58, https://e- journal.umaha.ac.id/index.php/reformasi/article/view/225; M. Alvin Rikzan, “ Kerjasama Indonesia Dan Thailand Dalam Menangani Kasus Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing Di Indonesia,” Journal of International Relations 4, no. 4 (2018): 635 – 42, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/21880.
Berkaitan  dengan  upaya  kepolisian  dalam  pencegahan illegal  fishing ,  terdapat  sejumlah penelitian  yang  yang  pernah  dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana  peran  kepolisian  dalam pencegahan illegal  fishing . 5 Hasil  penelitian  lain  oleh  Istanto  di  tahun  2014  menunjukkan  bahwa Optimalisasi  pengelolaan  kekayaan  laut  Indonesia  yang  berlimpah  belum  mampu  diwujudkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satunya karena maraknya praktik pencurian ikan oleh  kapal-kapal  asing.  Adapaun  upaya  tindakan  tegas  berupa  penenggelaman  kapal  dalam diplomasi internasional juga dirasakan sangat efektif. Upaya penegakan hukum di perairan dan laut Indonesia ini diharapkan merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga akan membuat efek jera bagi nelayan asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia. Karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan perlengkapannya yang berharga mahal tersebut ditenggelamkan,  pencuri  akan  berpikir  seribu  kali  untuk  mengulangi  pencurian  di  wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Persoalan illegal fishing oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya sumberdaya perikanan belaka, melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat prinsip, untuk itu penegakan hukum dan kedaulatan kita harus benar-benar ditegakkan.
Hasil penelitian lain yang sama oleh Endri di tahun 2015 menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau dilakukan dengan sarana penal dan non penal . Sarana penal dengan  menjatuhkan  sanksi  pidana  berupa  pidana  penjara  dan  denda  yang  berpariatif,  serta tindakan penenggelaman kapal. Aparat penegakan hukum Illegal  Fishing meliputi DKP, Dishub, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, Satgas Illegal Fishing . Daerah yang sering terjadi Illegal Fishing di Kepulauan  Riau  meliputi  perairan  Anambas  dan  Natuna.  Sedangkan  upaya non  penal dapat dilakukan dengan peningkatan patroli, Kerjasama antar negara, meningkatkan teknologi informasi pengawasan, serta melibatkan LSM dan masyarakat setempat untuk memberikan informasi tentang adanya Illegal Fishing .
Selain  itu,  penelitian  oleh  Darmika  di  tahun  2015  menunjukkan  bahwa  penembakan  dan penenggelaman kapal ikan berbendera asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI) merupakan tindakan khusus yang diambil oleh Komandan KRI dalam rangka penegakan  hukum  di  bidang  perikanan.  Proses  dan  prosedur  penembakan  dan  penenggelaman kapal  ikan  berbendera  asing  dapat  dilaksanakan  dalam  hal  pengejaran  seketika  maupun melaksanakan  penetapan  pengadilan.  Tindakan  Komandan  KRI  secara  substansi  dan  prosedur dapat dibenarkan sesuai wewenang yang dimiliki baik dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum  maupun  sebagai  penyidik  tindak  pidana  perikanan.  Adapun  legalitas  Komanan  KRI melakukan tindakan penembakan dan penenggelaman kapal ikan berbendera asing adalah Pasal 69 ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  45,  Peraturan  Kasal  Nomor  Perkasal  32/V/2009,  penetapan pengadilan, dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985, tepatnya Pasal 29, Pasal 73, Pasal 110 Pasal 111 dan Pasal 224. Barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang sudah  ditenggelamkan  oleh  penyidik,  proses  hukumnya  masih  dapat  dilanjutkan  ke  proses
5 Yusuf Istanto, “Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Seba gai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Prk/2014/Pn Tpg Pengadilan Negeri Tanjungpinang),” in Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank , 2014, 1 – 7, https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/issue/view/252; Bob Ivan, “Illegal Fishing Di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen Yang Sesuai),” Jurnal Kriminologi Indonesia 10, no. 2 (2014): 41 – 48, http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/art icle/view/7558; Ketut Darmika, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang- Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 4, no. 3 (2015): 485 – 500, http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.485-500; Endri Endri,
“Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing Di Kepulauan Riau,” Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2015): 1 – 26, http://dx.doi.org/10.30652/jih.v5i2.3593.
penyidikan,  penuntutan  dan  proses  persidangan  di  pengadilan,  sepanjang  peristiwa  tersebut didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Terkait barang bukti yang akan dihadirkan pada saat  persidangan,  dapat  berupa  dokumentasi  baik  menggunakan  kamera  maupun  audio  visual (video), ikan hasil tangkapan yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian serta membuat Berita Acara  pembakaran  dan/  atau  penenggelaman  kapal.  Ketentuan  ini  telah  diperkuat  dengan  di keluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan. Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada TNI AL untuk menembak, membakar dan memusnahkan kapal ikan berbendera asing yang cukup bukti melakukan tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak membawa pengaruh buruk terhadap hubungan persahabatan antar negara.
Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian oleh Ivan di tahun 2014 menunjukkan bahwa adanya hubungan Bos dengan lembaga pemerintah terjadi dalam bentuk transaksi yang membuat lembaga tersebut melakukan pembiaran terhadap kegiatan nelayan yang menggunakan jaring trawl dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan Bangka Selatan. Selain itu, adanya hubungan antara Bos dengan lembaga pemerintah membuat penegakan hukum menjadi lemah bahkan tidak dapat dilaksanakan sehingga tujuan pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan keuntungan akan terus berjalan. Penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing yang terjadi di perairan Kepulauan Bangka Belitung  merupakan  suatu  pelanggaran  hukum  yang  terpola.  Kegiatan  penangkapan  ikan  yang dilakukan  oleh  nelayan  menggunakan  alat  tangkap  jaring trawl untuk  mendapatkan  keuntungan yang  sebesar-besarnya.  Bos  sebagai  pemilik  usaha  melindungi  anak  buah  agar  tidak  menjalani proses  pidana.  Bos  sebagai  pemilik  usaha  perikanan  dapat  dikategorikan  sebagai  orang  yang memiliki status sosial yang tinggi dan dipandang terhormat di kalangan masyarakatnya. Dengan adanya  status  sosial  yang  dimiliki  oleh  Bos  membuat  dirinya  melakukan  interaksi  dengan lingkungan sosialnya untuk tetap menjaga keuntungan yang diperolehnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh Bos kemudian dijadikan cara untuk menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah seperti Kepolisian Perairan dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang kegiatan perikanan.
Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi  terjadinya illegal fishing khususnya di Kabupaten Biak Numfor? 2) Upaya apakah yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam  mencegah illegal  fishing khususnya  di  wilayah  Kabupaten  Biak  Numfor?  Adapun  tujuan diadakannya  penelitian  ini  adalah  untuk  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor-faktor penyebab terjadinya illegal fishing khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam upaya pencegahan illegal fishing khususnya di Kabupaten Biak Numfor.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris, yang menitik beratkan pada studi lapangan, selain itu diperlukan juga data lapangan sebagai bahan panduan awal dalam melakukan penelitian. enelitian ini di mana diharapkan dapat memperoleh jawaban secara umum mengenai upaya  Kepolisian  Perairan  Biak  Numfor  dalam  mencegah illegal  fishing .  Adapun  data  diperoleh melalui observasi di lapangan dimana tempat pelaksanaan penelitian, wawancara dengan berbagai pihak yakni Kepala Satuan Polisi Perairan Kepolisian Resor Biak Numfor dan masyarakat nelayan. Selain itu juga dilakukan pengkajian berbagai dokumen yang relevan dengan masalah illegal fishing .
Data tersebut diolah secara kualitatif kemudian dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Illegal Fishing di Kabupaten Biak Numfor
Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR) adalah unsur  pelaksana staf khusus Polisi yang di bawah naungan  Kepolisian  Daerah,  bertugas  menyelenggarakan  fungsi  kepolisian  perairan  yang mencakup  patroli  termasuk  penanganan  pertama  terhadap  penyelamatan  kecelakaan  di  wilayah perairan,  dan  pembinaan  masyarakat  pantai/perairan  serta  pembinaan  fungsi  kepolisian  resort. Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR) terdiri dari:
a) Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (SUBBAGRENMIN), yang bertugas merumuskan kebijakan,  menyiapkan  dan  menyusun  perencanaan  dan  program  kerja  dan  latihan  serta pembinaan  administrasi  umum  personil  logistik  serta  urusan  dalam  lingkungan  Direktorat Kepolisian Air Polda Papua.
b) Sub  Direktorat  Pembinaan  Operasi  (SUBDITBINOPS),  yang  bertugas  menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi dan dukungan operasional yang meliputi kegiatan dan pencarian wilayah laut/perairan dan pembinaan masyarakat pantai termasuk kerjasama lintas sektoral dalam rangka pencarian di laut/perairan.
c) Sub  Direktorat  Fasilitas  (SUBDIFASHARKAN),  yang  bertugas  menyiapkan  fasilitas  dan dukungan logistik, pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi dan elektronik kapal.
d) Kapal,  yang  bertugas  melaksanakan  patroli  laut/perairan  dalam  rangka  pengamanan  dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang operasional kepolisian serta bantuan pencarian, penyelamatan kecelakaan di laut/perairan.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (POLRI)  khususnya  di  Direktorat  Polair  Polda  Papua senantiasa  berusaha  mewujudkan  visinya,  yaitu  mengedepankan  perannya  selaku  pelindung, pengayom,  dan  pelayan  masyarakat  yang  mengutamakan  pendekatan  preventif  dan  persuasif, sedangkan represif adalah sebagai langkah terakhir. POLRI berusaha menjalankan misinya, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum secara profesional  dengan  tetap  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  melanjutkan  upaya  koordinasi internal  POLRI,  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di  wilayah  hukum  Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karenanya aparat kepolisian khususnya di wilayah hukum Biak Numfor selalu melakukan usaha-usaha penindakan dalam menanggulangi hal-hal yang berpotensi dapat mengganggu kamtibmas.
Fakta  telah  menunjukkan  bahwa  kejahatan illegal  fishing sudah  menjadi  sesuatu  yang  sangat memprihatinkan dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan kepada masyarakat dan negara. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berpotensi hanya dapat dilakukan yang memiliki mata  pencaharian  di  wilayah  perairan.  Hal  ini  menjadi  ancaman  bagi  kelangsungan  hidup masyarakat dan negara karena dapat merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk lain yang hidup dalam biota laut. Sebelum penulis kemukakan faktor-faktor penyebab
terjadinya illegal fishing di Biak Numfor berikut penulis paparkan hasil penelitian jumlah tindak pidana.

## Tabel 1.
Jumlah Temuan Kasus Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing) di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015 – 2017 No  Jenis Illegal Fishing Jumlah Kasus Pertahun 2015 2016 2017 1 Menggunakan bahan peledak/bom ikan ( bomb fishing ) - 2 - 2 Menggunakan zat kimia/bius ikan ( cyanide fishing ) - - - 3 Penangkapan ikan dengan melanggar fishing ground - 1 - 4 Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI) 2 - 2 Jumlah 2 3 2 Sumber data : Sat. Polair Polres Biak Numfor, 2017
Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa selama kurun waktu antara tahun 2015 – 2017 ditemukan 7 kasus tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal ( illegal fishing ). Pada tahun 2015 terdapat 2 kasus illegal fishing yang keduanya merupakan penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI) dan tidak terdapat kasus yang berkaitan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (bomb fishing), menggunakan zat kimia/bius ikan (cyanide fishing), dan juga  penangkapan  ikan  dengan  melanggar  fishing  ground.  Tahun  2016  terdapat  3  kasus  illegal fishing  dengan  menggunakan  bahan  peledak/bom  ikan  (bomb  fishing)  dan  penangkapan  ikan dengan melanggar fishing ground, tahun 2017 terjadi penurunan yaitu hanya terdapat 2 kasus illegal fishing yang merupakan penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 kasus yang berkaitan dengan penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI), 2 kasus yang berkaitan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (bomb fishing) dan 1 kasus yang melanggar fishing ground.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana illegal fishing , ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut:
a) Faktor  yang  mendorong  pelaku  melakukan  tindak  pidana illegal  fishing didasarkan  faktor ekonomi. Pelaku tidak memiliki sumber penghasilan selain dari hasil melautnya, sedangkan keluarganya  memerlukan  berbagai  kebutuhan  hidup.  Oleh  karena  itu,  demi  kelangsungan hidup dan keluarganya pelaku tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan bahan peledak. Kepada peneliti, pelaku mengatakan bahwa pelaku tidak pernah merasa bersalah melakukan illegal fishing . 6
b) Pelaku  mengatakan  bahwa  dia  melakukan  tindak  pidana  illegal  fishing  karena  kesulitan memperoleh  surat  izin  sedangkan  pelaku  harus  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehingga pelaku tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan uang secara instan. 7
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor-faktor  penyebab  pelaku melakukan  tindak  pidana illegal  fishing di  Kabupaten  Biak  Numfor  adalah  faktor  ekonomi, pengetahuan, dan pendidikan. Alasan pokok yang dikemukakan oleh pelaku adalah karena faktor ekonomi. Pelaku mengaku bahwa mereka melakukan illegal fishing karena tidak memiliki pekerjaan atau karena hidup mereka bergantung pada hasil penangkapan ikan mereka, sedangkan keluarga
6 Yulius Wakum, “Wawancara.”
7 Yakob Ronsumbre, “Wawancara.”
mereka memerlukan berbagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu melakukan illegal fishing menjadi alternatif  mereka  untuk  kelangsungan  hidup  mereka.  Kondisi  ekonomi  Indonesia  yang  tak menentu membuat tuntutan hidup juga semakin besar serta penyediaan lapangan kerja yang kurang menyebabkan  tuntutan  hidup  masyarakat  juga  ikut  bertambah  sehingga  mereka  membutuhkan penghasilan  yang  besar  pula  untuk  menopang  perekonomian  individu  agar  bisa  hidup  layak. Adanya kasus illegal fishing di wilayah hukum Direktorat Polair Polda Papua dikarenakan tingkat kesejahteraan  nelayan  yang  rendah  sehingga  mereka  memiliki  pemikiran  untuk  mendapatkan pendapatan dari hasil tangkapan yang lebih dengan cara-cara instan meskipun melanggar ketertiban dan peraturan perundang undangan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraannya. 8
Selain  faktor  ekonomi,  maka  faktor  rendahnya  pengetahuan  nelayan  juga  mendorong terjadinya illegal  fishing .  Nelayan  cenderung  tidak  mengetahui  larangan illegal  fishing terutama penggunaan bahan peledak. Nelayan kurang mengetahui dampak penggunaan bahan peledak yang dapat  menyebabkan  kerusakan  lingkungan laut.  Nampak  ada  beberapa  faktor  yang  mendorong terjadinya illegal  fishing yakni  salah  satunya  adalah  rendahnya  pengetahuan  masyarakat  tentang larangan penggunaan bahan peledak dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak terhadap  kehidupan  biota  laut. 9 Hal  ini  menyebabkan  banyak  masyarakat  yang  terjerumus menggunakan bahan peledak untuk meningkatkan hasil tangkapannya. Kurangnya penyuluhan dan peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan menyebabkan banyak di antara masyarakat nelayan tidak  mengetahui  bahaya  yang  dapat  ditimbulkan  dari  penggunaan  bahan  peledak  termasuk dampak yang lebih jauh terhadap lingkungan laut.Apabila persoalan ini tidak ditangani secara serius maka hal ini dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi generasi yang akan datang, diantaranya matinya flora dan fauna laut bersama habitatnya.
Faktor lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan mereka untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dalam bertindak dan berperilaku cenderung berpikir dengan menggunakan kerangka pikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung dapat dipertanggungjawabkan, lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berpikiran sempit. Kasat Polair Polres Biak Numfor menyatakan: 10
“Para  pelaku  yang  tertangkap  umumnya  hanya  memiliki  pendidikan  setingkat  SD  ataupun  tidak berse kolah, sehingga disimpulkan pelaku illegal fishing memiliki pendidikan yang tergolong rendah”.
Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian penelitian sebelumnya yang menujukkan bahwa faktor utama illegal  fishing adalah  karena  motif  mencari  keuntungan  dan  eksploitasi  hasil  laut.  Dengan adanya  status  sosial  yang  dimiliki  oleh  Bos  membuat  dirinya  melakukan  interaksi  dengan lingkungan sosialnya untuk tetap menjaga keuntungan yang diperolehnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh Bos kemudian dijadikan cara untuk menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah seperti Kepolisian Perairan dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang kegiatan perikanan. Sehingga hal tersebut menyebabkan tindakan illegal fishing sulit untuk diberantas. 11
8 Rapi Pinakri, “Wawancara Kasat Polair Polres Biak Numfor.”
9 La Salim, “Wawancara Kanit Patroli Polres Biak Numfor.”
10 Pinakri, “Wawancara Kasat Polair Polres Biak Numfor.”
11 Istanto, “Pen enggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Prk/2014/Pn Tpg Pengadilan Negeri Tanjungpinang)”; Ivan, “Illegal Fishing Di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen Yang Sesuai)”; Darmika, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”; Endri, “Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing Di Kepulauan Riau.”

## 3.2. Upaya Penanggulangan Illegal Fishing yang Dilakukan Satuan Kepolisian Perairan Resort Biak Numfor
Masalah tindak pidana illegal fishing di wilayah hukum Kepolisian Resor (POLRES) Biak Numfor dalam kurun waktu 2015 – 2019 jika dilihat dari segi jumlahnya masih terbilang sedikit. Meskipun demikian,  tetap  diperlukan  penyelesaian  terhadap  permasalahan  ini.  Adapun  upaya  yang  telah dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  dalam  menanggulangi  serta  memberantas  tindak  pidana illegal fishing di wilayah hukum Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor seperti yang dikemukakan sebagai berikut: 12

## Upaya Preventif
Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegahan tindak pidana illegal fishing di Biak Numfor. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan terarah, 13 yang bertujuan untuk menjaga agar tindak pidana illegal fishing di wilayah hukum Satuan Polair  Kepolisian  Resor  (POLRES)  Biak  Numfor  dapat  diminimalisir.  Upaya  preventif  yang dilakukan antara lain: Penyuluhan hukum, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya melalui media massa, atau secara langsung mengadakan seminar ataupun hanya sekadar pertemuan  biasa  dengan  masyarakat  untuk  membicarakan  hukum  yang  berlaku  sehingga masyarakat tahu tentang hukum, dan diharapkan masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan hukum atau peraturan tersebut, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan ekosistem yang ada di dalamnya, serta menyampaikan bahaya illegal fishing baik bagi pelaku maupun  masyarakat,  menghimbau  kepada  seluruh  masyarakat  agar  segera  melaporkan  kepada pihak  kepolisian  apabila  terjadi illegal  fishing .  Mengadakan  patroli  secara  rutin,  dan  membentuk sistem keamanan yang efektif dan terus- menerus di bawah koordinasi kepolisian. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait serta mengikutkan masyarakat secara langsung untuk berperan serta mendukung pengawasan praktik illegal fishing .

## Upaya Represif
Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan, 14 proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas dijeratkan kepada pelaku illegal fishing , sampai proses penjatuhan hukuman kepada pelaku yang dilakukan oleh hakim. Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan illegal fishing , yaitu melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing . 15
Hampir sama dengan penelitian sebelumnya upaya represif pun dilakukan yakni pengeboman dan  penenggelaman  kapal. 16 Dalam  penanganan  kasus illegal  fishing diperlukan  peraturan perundang-undangan  yang  dijadikan  pedoman  dalam  menindak  para  pelaku  illegal  fishing. Berdasar dari Konvensi Perserikatan Bangsa  Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United
12 Pinakri, “Wawancara Kasat Polair Polres Biak Numfor.”
13 Wawan Muhwan Hairi, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
14 Agus Raharjo, Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
15 Salim, “Wawancara Kanit Patroli Polres Biak Numfor.”
16 Darmika, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang- Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”; Endri, “Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing Di Kepulauan Riau”; Istanto, “Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Prk/2014/Pn Tpg Pengadilan Negeri Tanjungpinang).”
Nation Convention on The Law of The Sea 1982), pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985,  kemudian  pemerintah  Indonesia  juga  telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hal ini bertujuan agar pelaku illegal  fishing dapat  ditindak  sesuai  aturan.  Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  Undang- Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan internasional  dalam  bidang  perikanan  dan  mengakomodir  masalah illegal  fishing serta  dapat mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Dalam pelaksanaan penegakan  hukum  di  laut  undang-  undang  ini  sangat  penting  dan  strategis  karena  menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan.  Dalam hal ini menurut Satuan Polisi Perairan Polres Biak  Numfor 17 bahwa  Satuan  Polisi  Perairan  Polres  Biak  Numfor  mengutamakan  untuk menerapkan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  karena  berlakunya undang-undang  ini  maka  berbagai  ketentuan  hukum  mengenai  pengawasan  semakin  tegas  dan besar perannya, seperti menghentikan, memeriksa, menangkap, memidanakan pelaku illegal fishing . Diharapkan pula dengan penggunaan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku illegal fishing serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tindak pidana illegal fishing dapat diberantas.
Selain itu dalam upaya pemberantasan tindak pidana illegal fishing di wilayah hukum Kepolisian Resort (POLRES) Biak Numfor terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya:

## a) Lemahnya koordinasi antar penegak hukum
Lemahnya  koordinasi  antar  instansi  penegak  hukum  dapat  menimbulkan  tumpang  tindih kewenangan  dan  kebijakan  masing-masing,  sehingga  sangat  rawan  menimbulkan  konflik kepentingan. 18 Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan  kejahatan illegal  fishing .  Proses  peradilan  mulai  dari  penyidikan  hingga  ke persidangan  membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar,  proses  hukum  yang  sangat  panjang  dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut.  Dalam  satu  Instansi  tentu  tidak  memiliki  semua  komponen,  data/informasi  ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap illegal fishing tersebut. 19
Dalam pemberantasan kejahatan illegal fishing yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor sering ditemui  bahwa  yang  merupakan  salah  satu  kendala  dalam  pemberantasan illegal  fishing ialah disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara berbagai instansi yang terkait, yang  mana  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor PER/11/MEN/2006  tentang  Perubahan  Peraturan  Menteri  Nomor  PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan yaitu dalam hal ini terdapat 10 (sepuluh) instansi yang terkait yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan illegal fishing yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan perikanan yaitu: Kementerian Kelautan  dan  Perikanan,  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Angkatan  Laut,  Kejaksaan  Agung, Kementerian  Hukum  dan  HAM  Ditjen  Keimigrasian,  Kementerian  Perhubungan  Ditjen
17 Pinakri, “Wawancara Kasat Polair Polres Biak Numfor.”
18 Achmad Budi Waskito, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi,” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 287 – 304, http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648.
19 Ayu Efritadewi and Wan Jefrizal, “Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional,” Jurnal Selat 4, no. 2 (2017): 260 – 72, https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/197.
Perhubungan Laut, Kementerian Keuangan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Mahkamah Agung dan Pemerintah Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota.  Koordinasi  antar  berbagai  Instansi  tersebut  sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan illegal fishing yang merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penangkapan ikan secara ilegal, transshipment ikan di tengah laut hingga eksport ikan secara ilegal. Hal ini tentunya berbeda  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  menunjukkan  bahwa  upaya  penanggulangan illegal fising bukan karena lemahnya kordinasi namun karena persekongkolan antara instansi terkait dengan  bos  yang  tujuaany  adalah  untuk  memperkaya  diri  dan  eksploitasi  hasil  alam.  adanya hubungan Bos dengan lembaga pemerintah terjadi dalam bentuk transaksi yang membuat lembaga tersebut melakukan pembiaran terhadap kegiatan nelayan yang menggunakan jaring trawl dalam kegiatan penangkapan ikan. 20
b) Masalah Pembuktian
Berbicara mengenai masalah pembuktian yang dianut oleh hukum pidana Indonesia adalah sistem negatif (negatif wettelijke stelsel ) yang merupakan gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif. 21 Dalam  sistem  negatif  Hakim  hanya  boleh  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum sehingga Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Alat bukti utama yang dapat dijadikan dasar tuntutan dalam tindak pidana illegal fishing adalah keterangan saksi ahli untuk menjelaskan keadaan laut ataupun akibat dari penangkapan ikan secara illegal yang  disebabkan  oleh  kejahatan  oleh  para  pelaku illegal  fishing 22 ,  proses  ini  juga  sangat memerlukan waktu yang cukup lama dari tindak pidana umum serta sangat dibutuhkan ketelitian dalam  proses  penanganannya. 23 Pembuktian  terhadap  tindak  pidana illegal  fishing yang  masih mengacu  pada  KUHAP  seperti  tersebut  di  atas,  adalah  merupakan  kewajiban  penyidik  dan penuntut umum untuk membuktikan sangkaannya terhadap tersangka, kemudian alat-alat bukti yang juga mengacu pada KUHAP seperti halnya tindak pidana biasa, sangat sulit untuk menjerat pelaku-pelaku yang berada di belakang kasus tersebut. Belum diaturnya mekanisme proses untuk mengakses alat- alat bukti seperti akses informasi pada bank atau ketentuan yang memerintahkan kepada bank untuk memblokir rekening tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

## c) Ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit
Ruang  lingkup  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum meliputi tindak
20 Ivan, “Illegal Fishing Di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen Yang Sesuai).”
21 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016).
22 Gerald Alditya Bunga, “Pembentukan Undang Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wil ayah Laut Indonesia,” Jurnal Selat 2, no. 2 (2015): 262 – 70, https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/90.
23 Halimatul Maryani Ritonga, “Rekonsepsi Model Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional),” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2019): 379 – 91, https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.469.
pidana  korporasi,  tindak  pidana  penyertaan  dan  tindak  pidana  pembiaran  (ommission).  Tindak pidana  pembiaraan  (ommission)  adalah  terutama  yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang  memiliki kewenangan dalam masalah penanggulangan illegal fishing .

## d) Rumusan sanksi pidana
Rumusan  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  dan  perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ternyata belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan illegal fishing. Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat 7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan  memakai  ijin  palsu  berupa  SIUP,  SIPI,  SIKPI.  Pidana  denda  yang  paling  banyak  Rp. 20.000.000.000,-  (dua  puluh  milyar  rupiah).  Rumusan  sanksi  dalam  undang-undang  ini  tidak mengatur  rumusan  sanksi  paling  rendah  atau  minimum  sehingga  seringkali  sanksi  pidana  yang dijatuhkan  tidak  memberi  efek  jera  kepada  pelaku.  Demikian  juga  belum  diatur  tentang  sanksi pidana bagi korporasi serta sanksi pidana tambahan terutama kepada tindak pidana pembiaran.

## e) Subyek dan Pelaku Tindak Pidana
Subyek  atau  pelaku  yang  diatur  dalam  ketentuan  pidana  perikanan  secara  tersurat  hanya  dapat diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan penangkapan ikan secara ilegal maupun kepada  kapal  ikan  yang  yang  melakukan  transhipment  secara  ilegal.  Ketentuan  tentang  pidana perikanan itu belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang terkait dengan illegal fishing secara keseluruhan seperti korporasi, Pejabat Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, dan Pemilik Kapal.

## f) Proses Penyitaan
Barang  bukti  berupa  kapal  perikanan,  ikan  dan  dokumen-dokumen  kapal  dalam  tindak  pidana perikanan khususnya ikan dalam proses penyitaan sebagai barang bukti sangat perlu diperhatikan dimana  barang  bukti  tersebut  memiliki  sifat  yang  cepat  membusuk  sehingga  dalam  proses penyitaan sebagai barang bukti harus dilakukan secara baik yaitu setelah barang bukti tersebut disita selanjutnya  segera  dilelang  dengan  persetujuan  Ketua  Pengadilan  kemudian  uang  hasil  lelang tersebut digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.

## g) Ganti Kerugian Ekologis
Tindak  pidana  illegal  fishing  adalah  tindak  pidana  yang  mempunyai  dampak  terhadap  kerugian lingkungan (ekologis) sehingga sangat perlu dirumuskan pasal tentang perhitungan kerugian secara ekologis. Hal ini juga belum diatur dalam Undang-Undang Perikanan.
h) Kurangnya wawasan dan integritas para penegak hukum
Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Fishing adalah  adanya  wawasan  dan  integritas  para  penegak  hukum  terutama  menyangkut penguasaan  hukum  materil  dan  formil,  hal  ini  dikarenakan  begitu  cepatnya  perkembangan masyarakat yang semakin modern, telekomunikasi dan teknologi sehingga banyak kejahatan baru
yang  bermunculan  dengan  jenis  dan  modus  operandi  yang  baru  dan  beraneka  jenis,  termasuk kejahatan tindak pidana illegal fishing . Adanya perkembangan jenis maupun modus operandi suatu tindak pidana harus dibarengi dengan peningkatan wawasan dan integritas para penegak hukum agar tidak salah dalam menerapkan hukum dan dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Dalam  prakteknya  penulis  menemukan  wawasan  dan  integritas  para  penegak  hukum  ternyata masih sangat kurang dan perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut lagi. Hal ini berawal dari proses rekruitmen  yang  tidak  berdasarkan  prinsip-prinsip  transparan,  partisipatif  dan  akuntabel  secara profesional hingga kependidikan kejuruan, pelatihan-pelatihan dan pembekalan-pembekalan yang kurang memadai bagi aparat penegak hukum terhadap tindak pidana illegal fishing tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka  peneliti  dapat  menyimpulkan  faktor-faktor  yang mempengaruhi terjadinya illegal fishing di Biak Numfor adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari illegal fishing, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat illegal  fishing .  Selain  itu  upaya  penanggulangan illegal  fishing yang  dilakukan  Satuan  Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor meliputi a) upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan hukum, mengadakan patroli secara rutin, dan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait, dan b) upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam  penerapan  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana illegal  fishing .  Disarankan  agar  kiranya Pemerintah  Kabupaten  Biak  Numfor  dan  aparat  penegak  hukum  di  Kabupaten  Biak  Numfor untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari tindak pidana illegal fishing dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat nelayan secara umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Briando, Bobby. “Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian.”
Hukum Dan Keadilan. Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2017): 1 – 13. https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/123/pdf.
Bunga, Gerald Alditya. “Pembentukan Undang Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia.” Jurnal Selat 2, no. 2 (2015): 262 – 70. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/90.
Damastuti, Tiara Aji, Rivinta Cahyu Hendrianti, Roro Oktavia Laras, and Rahmawati Agustina.
“Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China.” Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum 1, no. 2 (2018): 51 – 58. https://e- journal.umaha.ac.id/index.php/reformasi/article/view/225.
Darmika, Ketut. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 4, no. 3 (2015): 485 – 500. http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.485-500.
Efritadewi, Ayu, and Wan Jefrizal. “Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hu kum Internasional.” Jurnal Selat 4, no. 2 (2017): 260 – 72. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/197.
Endri, Endri. “Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing Di Kepulauan Riau.” Jurnal Ilmu Hukum
5, no. 2 (2015): 1 – 26. http://dx.doi.org/10.30652/jih.v5i2.3593.
Ivan, Bob. “Illegal Fishing Di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen Yang Sesuai).” Jurnal Kriminologi Indonesia 10, no. 2
(2014): 41 – 48. http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/7558.
Rikzan, M. Alvin. “Kerjasama Indonesia Dan Thailand Dalam Menangani Kasus Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing Di Indonesia.” Journal of International Relations 4, no. 4 (2018): 635 – 42. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/21880.
Ritonga, Halimatul Maryani. “Rekonsepsi Model Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional).” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2019): 379 – 91. https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.469.
Waskito, Achmad Budi. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi.”
Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 287 – 304. http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648.

## Prosiding Konferensi
Istanto, Yusuf. “Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2014/Pn Tpg Pengadilan Negeri Tanjungpinang).” In Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank , 1 – 7, 2014. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/issue/view/252. Wahyuddin, Muksal, Nirzalin, and Zulfikar. “Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Provinsi Aceh.” In Seminar Nasional II USM, Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh Di Era Globalisasi Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia , 411 – 17, 2017. https://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/409.

## Buku
Hairi, Wawan Muhwan. Pengantar Ilmu Hukum . Bandung: Pustaka Setia, 2012. Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016. Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Laporan Kinerja,” 2017.
Raharjo, Agus. Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

## Wawancara
Pinakri, Rapi. “Wawancara Kasat Polair Polres Biak Numfor.” 2019. Ronsumbre, Yakob. “Wawancara.” 2019.
Salim, La. “Wawancara Kanit Patroli Polres Biak Numfor.” 2019. Wakum, Yulius. “Wawancara.” 2019.