## Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Tinjauan Literatur dari Berbagai Negara
Fitra Mardiana 1* , Suprayoga 2 , Lily Indah Pratiwi 3
1,2,3) Universitas Wijaya Putra, Indonesia
1) fitramardiana@uwp.ac.id , 2) suprayoga@uwp.ac.id , 3) lilyindahpratiwi@uwp.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 4 Desember 2023 Disetujui
: 31 Desember 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT
This research explains the relationship between political connections and CSR disclosure using a library research approach. Through the exploration and integration of findings from  6 previous empirical studies published in reputable journals indexed in Scopus, this study aims to present a more  comprehensive  understanding  of  the  relationship  between  political  connections  and  CSR disclosure in  various countries.  The study  results  indicate that the connection  between political connections and CSR disclosure is influenced by the institutional factors of the country where the company  operates.  Furthermore,  the  research  also  shows  that  political  connections  provide benefits  to  companies  in  developing,  advanced,  and  transforming  economies,  but  these  benefits are more significant in developing countries. This study contributes to expanding the literature on political connections and CSR disclosure by presenting empirical results from various countries. The  study  suggests  topics  that  should  be  the  focus  of  future  accounting  research  to  review  key areas of CSR disclosure literature and identify gaps that need to be addressed.
Keywords: Corporate Social Responsibility Disclosure; Governance; Library Research; Political Connection; Sustainability.

## PENDAHULUAN
Isu tentang corporate social responsibility (CSR) semakin berkembang dalam empat dekade terakhir,  seiring  dengan  tumbuhnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  peran  perusahaan  dalam aspek lingkungan dan sosial (Y. W. Nugrahanti, 2021). Banyak perusahaan besar yang mendapat kritik  karena  telah  menimbulkan  beberapa  permasalahan  sosial  dan  lingkungan  (Nugrahanti  & Maharani,  2013).  Konsep  CSR  menekankan  bahwa  perusahaan  bertanggung  jawab  tidak  hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (Bianchi et al., 2019). Adanya  konsep  CSR,  mendorong  investor  untuk  tidak  hanya  mempertimbangkan  faktor keuangan,  tetapi  juga  konsekuensi  sosial  dan  lingkungan  saat  ini  dan  masa  depan  ketika melakukan  investasi  (Ang  Swat  &  Marsella,  2015).  Namun  demikian,  muncul  sejumlah  kritik terhadap  pemberlakuan  CSR  diantaranya  adalah  kekhawatiran  bahwa  praktik  CSR  merupakan program-program  yang  tidak  berkelanjutan  yangmana  masyarakat  hanya  mendapat  bantuan, pelayanan  atau  pelatihan  dalam  waktu  tertentu  saja  dan  tidak  secara  berkala  (Partnership-ID, 2020). Selain itu, program CSR juga kerap dianggap sebagai cara instan untuk memperbaiki citra perusahaan  dan  justru  termasuk  kedalam  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  (Porter  & Kramer, 2011).
Adanya  kritik  ini,  melatarbelakangi  munculnya  konsep  baru  yaitu Create  Shared  Value (CSV)  yang  dikemukakan  oleh  Michael  E.  Porter  dan  Mark  R.  Kramer.  Konsep  CSV  lebih menekankan  adanya  peluang  membangun  keunggulan  kompetitif  dengan  memasukkan  masalah sosial sebagai bahan pertimbangan utama dalam merancang strategi perusahaan (Partnership-ID, 2020). Menurut Porter & Kramer (2011), salah satu perbedaan antara CSR dan CSV adalah jika
CSR  berfokus  pada  bagaimana  “ doing  good ”,  sementara  CSV  merupakan  integrasi  antara aktivitas perusahaan dan bagian dari masyarakat. Namun, berbeda dengan CSR, CSV hingga saat ini  belum  memiliki  kerangka  yang  pasti  untuk  bisa  menghitung  nilai  CSV  perusahaan (Mohammed, 2013). Hal tersebut menyebabkan CSV belum banyak dilakukan oleh perusahaan. Dream  Impact  (2022)  menyatakan  bahwa  belum  ada  negara  yang  mewajibkan  perusahaannya melakukan  pengungkapan  CSV  hingga  saat  ini.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  masih  berfokus pada CSR dibanding CSV perusahaan.
Perusahaan  yang  melakukan  CSR  umumnya  akan  mengungkapkan  kegiatan  CSR  melalui laporan  keberlanjutan.  Pengungkapan  CSR  terbukti  membawa  manfaat  bagi  perusahaan,  seperti peningkatan  reputasi  perusahaan  dan  kinerja  keuangan  (Bodhanwala  &  Bodhanwala,  2018; Famiyeh,  2017;  Velte,  2017),  meningkatkan  nilai  pasar  (Buchanan  et  al.,  2018),  serta kelangsungan  hidup  perusahaan  (Al‐Hadi  et  al.,  2019).  Bahkan,  bursa  efek  di  beberapa  negara seperti Indonesia dan China telah mendorong perusahaan publik untuk melakukan aktivitas CSR dan  menerbitkan  laporan  keberlanjutan  perusahaan.  Karena  terbukti  membawa  manfaat  bagi perusahaan  dan  pemangku  kepentingan,  maka  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  adopsi,  ruang lingkup, dan kualitas pengungkapan CSR menjadi penting untuk dikaji (Aluchna et al., 2023).
Beberapa  peneliti  menyatakan  bahwa  pengungkapan  CSR  dipengaruhi  oleh  konteks kelembagaan suatu negara (Bianchi et al., 2019; Faisal et al., 2018; Kuo & Yu, 2017) sehingga menimbulkan  motif  yang  berbeda-beda  antar  perusahaan  dalam  melaksanakan  CSR.  Motif  ini semakin  kuat  di  perusahaan  yang  memiliki  koneksi  politik.  Gagasan  perusahaan  terkoneksi politik berkaitan dengan pembentukan hubungan antara perusahaan dengan kekuatan politik baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi  masing-masing pihak  yang  terlibat  (Bianchi  et  al.,  2019).  Koneksi  politik  memungkinkan  perusahaan memperoleh  manfaat  dari  pemerintah  seperti  keringanan  peraturan  (Correia,  2014),  keringanan pajak  (W.  Wu  et  al.,  2012),  fasilitas  dalam  mendapatkan  dana  talangan  (Tao  et  al.,  2017), kemudahan  dalam mendapatkan  kontrak  (Goldman  et  al.,  2013),  serta  fasilitas  dalam mengatasi hambatan  untuk  memasuki  industri  (Yao  et  al.,  2018).  Untuk  memperoleh  keuntungan  tersebut, perusahaan  berupaya  menjaga  hubungan  baik  dengan  pemerintah  dengan  menaati  kebijakan pemerintah  termasuk  dalam  hal  regulasi  terkait  pengungkapan  CSR.  Dengan  demikian, pengaturan negara yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan hasil penelitian terkait hubungan antara  koneksi  politik  dengan  pengungkapan  CSR  (Bianchi  et  al.,  2019;  Huang  &  Zhao,  2016; Muttakin et al., 2018; Y. W. Nugrahanti, 2021).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Huang  &  Zhao  (2016)  menguji  hubungan  koneksi  politik dengan pengungkapan CSR di negara Tiongkok memperoleh hasil bahwa perusahaan terkoneksi politik memiliki pengungkapan CSR yang lebih baik. Hasil serupa juga diperoleh  Bianchi et al. (2019)  dengan  mengambil  pengaturan  negara  Portugal  dan  Nugrahanti  (2021)  dengan menggunakan  pengaturan  negara  Indonesia.  Disisi  lain,  penelitian  Muttakin  et  al.  (2018)  yang dilakukan  dengan  menggunakan  pengaturan  negara  Bangladesh  memperoleh  hasil  bahwa perusahaan terkoneksi politik mengungkapkan CSR yang lebih rendah. Dari hasil penelitian yang ada,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  literatur  terkait  hubungan  antara  koneksi  politik dengan  pengungkapan  CSR  sehingga  dapat  diperoleh  pemahaman  dan  gambaran  secara  umum. Penelitian  ini  menggunakan  metode  library  research  yang  digunakan  oleh  Kuhlthau  dalam Mirzaqon  &  Purwoko  (2018).  Library  research  dimulai  dari  pemilihan  topik,  kemudian melakukan eksplorasi informasi terkait topik tersebut untuk memperoleh fokus penelitian. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan artikel yang relevan, membaca dan memahami serta mengolah informasi dan menyajikannya. Studi kepustakaan dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan digunakan  untuk  memperoleh  pemahaman  dan  gambaran  bagaimana  hubungan  koneksi  politik dengan pengungkapan CSR di beberapa negara.
Penelitian  ini  berbeda  dari  penelitian  sebelumnya  (Bianchi  et  al.,  2019;  Huang  &  Zhao, 2016; Muttakin et al., 2018; Y. W. Nugrahanti, 2021), yang menyelidiki hubungan antara koneksi politik dengan pengungkapan CSR menggunakan studi empiris. Penelitian ini mengkaji hubungan tersebut  melalui  metode  library  research  sehingga  memberikan  beberapa  kontribusi  sebagai berikut.  Pertama,  penelitian  ini  berkontribusi  terhadap  literatur  mengenai  koneksi  politik  dan pengungkapan CSR. Dengan menggunakan library research, penelitian ini dapat mengeksplorasi
dan  mengintegrasikan  temuan  dari  penelitian  empiris  sebelumnya  sehingga  dapat  menyajikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Kedua, melalui pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  mengenai  hubungan  antara  koneksi politik  dengan  pengungkapan  CSR.  Ketiga,  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  implikasi praktis  bagi  perusahaan  dalam  mengelola  koneksi  politik  dan  kebijakan  CSR  mereka. Pemahaman  lebih  lanjut  tentang  hubungan  ini  dapat  membantu  perusahaan  mengembangkan strategi CSR yang sesuai dengan konteks kelembagaan tempat mereka beroperasi.

## STUDI LITERATUR

## Landasan Teori
Beberapa  teori  yang  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  hubungan  antara  koneksi  politik dan pengungkapan CSR adalah sebagai berikut.
Teori  ketergantungan  sumber  daya  ( dependence  theory  resource )  menyatakan  bahwa  jika suatu  perusahaan  merupakan  sistem  terbuka  dan  seluruh  sumber  dayanya  tidak  dapat  dipenuhi secara internal, maka perusahaan harus memperolehnya dari pihak eksternal. Semakin langka dan penting  sumber  daya  yang  diperlukan,  semakin  besar  ketergantungan  perusahaan  terhadap penyedia  sumber  daya  (Nugrahanti,  2021).  Pemerintah  adalah  salah  satu  pemasok  sumber  daya yang langka bagi perusahaan (Huang & Zhao, 2016). Dengan demikian, memiliki koneksi politik dengan  pemerintah  akan  memudahkan  perusahaan  mendapatkan  keuntungan  dari  pemerintah (Tao  et  al.,  2017).  Keuntungan  seperti  ini  akan  membuat  perusahaan  sangat  bergantung  kepada pemerintah  (Huang  &  Zhao,  2016).  Salah  satu  cara  untuk  menjaga  hubungan  baik  dengan pemerintah  adalah  dengan  menerapkan  pengungkapan  CSR  karena  kegiatan  ini  merupakan dorongan dari pemerintah (Muttakin et al., 2018).
Teori pemangku kepentingan ( stakeholder theory ) meyakini bahwa perusahaan mempunyai tanggung  jawab  terhadap  seluruh  pemangku  kepentingan  (Nugrahanti,  2021).  Pemerintah merupakan  salah  satu  pemangku  kepentingan.  Peran  utamanya  adalah  menjaga  stabilitas  dan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di  masa  depan.  Untuk  memenuhi  fungsi-fungsi  tersebut,  pemerintah  memerlukan  dukungan formal dan dukungan finansial dari masyarakat. Oleh karena itu, ditetapkan peraturan CSR bagi perusahaan  (Huang  &  Zhao,  2016).  Ketaatan  terhadap  peraturan  CSR  akan  menjaga  hubungan baik  antara  perusahaan  yang  mempunyai  hubungan  politik  dengan  pemerintah.  Jika  suatu perusahaan  mempunyai  koneksi  politik  yang  lebih  banyak  maka  ketergantungannya  untuk mendapatkan  keuntungan  dari  pemerintah  akan  semakin  tinggi  sehingga  pengungkapan  CSR yang  dilakukan  perusahaan  juga  akan  semakin  besar. Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa koneksi politik berdampak positif terhadap CSR (Huang & Zhao, 2016; D. Li et al., 2016; S. Li et al.,  2015;  Rahman  &  Ismail,  2016).  Pengungkapan  CSR  juga  dapat  digunakan  sebagai  sarana untuk mencapai tujuan politik. Perusahaan di Amerika Latin misalnya, melakukan kegiatan CSR untuk mendapatkan legitimasi politik (Joutsenvirta & Vaara, 2015).
Teori  pertukaran  sosial  adalah  suatu  kerangka  kerja  yang  digunakan  untuk  menjelaskan interaksi sosial sebagai pertukaran sumber daya yang saling menguntungkan (Selin et al., 2023). Berdasarkan  teori  ini,  hubungan  yang  terjalin  antara  perusahaan  dengan  pemerintah  merupakan kontrak  imbal  balik.  Ketika  perusahaan  mempunyai  hubungan  dengan  pemerintah,  mereka  juga memiliki kewajiban untuk mengatasi kekhawatiran dan kebutuhan pemerintah. Perusahaan yang berafiliasi secara politik memperoleh sumber daya eksternal dengan mudah dan keuntungan lain melalui  koneksi  mereka  (Joni  et  al.,  2020).  Sebagai  imbalannya,  perusahaan  diharapkan mendukung  dan  menaati  kebijakan  pemerintah  termasuk  dalam  pengungkapan  CSR,  untuk menjaga kontrak timbal balik.
Legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan atau pantas dalam sistem norma, nilai, keyakinan, dan sistem yang dibangun secara sosial (Bianchi et al.,  2019).  Para  pendukung  teori  legitimasi  mengemukakan  gagasan  bahwa  pengungkapan informasi relevan oleh perusahaan dipicu atau setidaknya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi,  lingkungan, sosial,  dan  politik,  dan merupakan  alat  penting  dalam legitimasi  tindakan perusahaan  (Kent  &  Zunker,  2013).  Kebijakan  pengungkapan  perusahaan  dianggap  mewakili metode bagi manajemen untuk mempengaruhi persepsi eksternal tentang aktivitas perusahaannya
(Bianchi  et  al.,  2019).  Berdasarkan  sudut  pandang  teori  legitimasi,  perusahaan  seharusnya melakukan  aktivitas  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  sosial  dan  memberikan  informasi  kepada anggota  masyarakat  bahwa  aktivitas  tersebut  selaras  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  masyarakat (Vourvachis  et  al.,  2016).  Dalam  konteks  dimana  koneksi  politik  dianggap  buruk  oleh masyarakat,  hubungan  antara  koneksi  politik  dan  CSR  adalah  positif  (Bianchi  et  al.,  2019). Argumentasi yang mendasarinya yaitu melalui pengungkapan CSR, perusahaan terkoneksi politik ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan  beroperasi  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  meskipun memiliki koneksi politik.
Gambar 1. Teori yang Mendasari Hubungan Koneksi Politik dengan Pengungkapan CSR

## Koneksi Politik
Koneksi politik didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seorang politisi yang bekerja di suatu perusahaan dan/atau seorang wirausaha terlibat dalam aktivitas politik (Faisal et al., 2018). Misalnya,  seorang  direktur,  komisaris,  atau  pemegang  saham  suatu  perusahaan  melakukan kegiatan  politik  dengan  menjadi  anggota  parlemen,  menteri,  atau  pejabat  negara.  Suatu perusahaan  dikategorikan  terhubung  secara  politik  jika  seorang  politisi  yang  menjabat  sebagai anggota  direksi  dan  komisaris  perusahaan  tersebut  mempunyai  hubungan  atau  jaringan  dengan perusahaan tertentu dan/atau afiliasi politik, pengusaha yang memiliki latar belakang politik, atau jika  perusahaan  berkontribusi  pada  aktivitas  politik  dan/atau  jika  seseorang  memiliki  hubungan dekat dengan partai politik (Carboni, 2017; Faisal et al., 2018).
Bisnis yang terhubung secara politik merupakan hal yang lumrah di seluruh dunia meskipun hal ini kurang umum terjadi di negara-negara yang menerapkan peraturan ketat terhadap konflik kepentingan politik (Muttakin et al., 2018). Khususnya, hubungan politik perusahaan tersebar luas di  negara-negara  dengan  lingkungan  pengaturan  yang  lemah  dan  tingkat  korupsi  yang  tinggi (Putra & Harymawan, 2021). Penelitian Muttakin et al. (2018) mencatat bahwa pemilik pabrik di Bangladesh merupakan donor politik yang besar, dan beberapa dari mereka memiliki surat kabar dan  stasiun  televisi,  yang  menampilkan  berita-berita  yang  relatif  positif  mengenai  dunia  usaha namun mengabaikan isu-isu seperti hak buruh. Studi tersebut juga menemukan bahwa dua pertiga anggota parlemen Bangladesh tergabung dalam tiga asosiasi bisnis terbesar dinegara tersebut.
Dilingkungan  dengan  tingkat  kelembagaan  yang  lemah  dan  perlindungan  hukum  yang rendah,  investor  asing  umumnya  takut  untuk  berinvestasi  (Arantes  et  al.,  2023).  Hal  ini  dapat membatasi perusahaan dalam menarik investor asing yang penting (Pang & Wang, 2021). Dengan cara  ini,  koneksi  politik  dapat  menggantikan  institusi  hukum,  sehingga  memungkinkan perusahaan  mengakses  sumber  daya  alternatif,  seperti  informasi  atau  sumber  daya  keuangan. Koneksi  politik  juga  memainkan  peran  penting  dalam  pendanaan  perusahaan  di  negara-negara dengan  institusi  hukum  yang  lemah.  Misalnya,  koneksi  politik  memungkinkan  perusahaan mendapatkan  akses  lebih  mudah  terhadap  pinjaman  atau  pengadaan  publik,  sehingga  dapat membantu mereka meningkatkan kinerja keuangan dan akuntansi (Wu et al., 2018). Oleh karena itu,  di  negara-negara  yang  perusahaannya  tidak  memiliki  banyak  akses  ke  investasi  asing,  dan memiliki  lembaga  hukum  serta  perlindungan  hukum  yang  lemah,  memperoleh  lebih  banyak pinjaman lokal atau pengadaan pemerintah dapat menjadi sumber pendaan yang penting (Arantes et al., 2023).

## Pengungkapan CSR
Pengungkapan  CSR  mencakup  informasi  berdasarkan  tiga  pilar  keberlanjutan  berikut: lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi.  Pengungkapan  CSR  disebut  juga  sebagai  pelaporan keberlanjutan,  didefinisikan  sebagai  pengungkapan  yang  dilakukan  sehubungan  dengan keberlanjutan,  baik  yang  dilakukan  melalui  laporan  yang  berdiri  sendiri,  laporan  terintegrasi, maupun laporan tahunan (Romero et al., 2019). Tren integrasi dan pengungkapan informasi CSR yang  pertama  kali  dimulai  pada  tahun  1970an  dan  terus  berkembang  hingga  saat  ini.  Faktanya, sejak tahun 2011, lebih dari 90% perusahaan G250 melakukan pengungkapan CSR secara publik (KPMG,  2020).  Untuk  mencapai  homogenisasi  pelaporan  CSR,  GRI  dianggap  sebagai  entitas acuan karena melalui pembuatan pedoman penyusunan laporan keberlanjutan, GRI memberikan panduan  dan  dukungan  kepada  perusahaan  yang  ingin  menggunakan  bentuk  laporan  CSR  ini (Azevedo et al., 2022). Pedoman ini membahas konten seperti pernyataan misi CEO perusahaan, profil, ringkasan eksekutif dan indikator utama, indikator utama keberlanjutan, visi, strategi dan kebijakan, struktur dan sistem manajemen (Azevedo et al., 2022).

## Kebijakan CSR di beberapa negara
Regulasi  yang  mengatur  terkait  penerapan  CSR  berbeda-beda  di  setiap  negara.  Beberapa negara  memiliki  regulasi  yang  jelas  terkait  penerapan  CSR  seperti  Indonesia  dan  India  yang mewajibkan  perusahaan  publik  untuk  mengungkapkan  aktivitas  CSR  mereka.  Disisi  lain, beberapa  negara  juga  mendukung  penerapan  pengungkapan  CSR  namun  masih  membebaskan perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas CSR perusahaan maupun tidak. Berikut adalah tabel perbandingan penerapan kebijakan CSR di empat negara berbeda sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan Kebijakan CSR di Negara Kanada, China, India, dan Indonesia
Kanada China India Indonesia Kategori Negara Maju Transmisi Berkembang Berkembang Latar Belakang Penerapan Pengungka pan CSR Administrator Sekuritas Kanada ( The Canadian Securities Administrators ) telah menyuarakan keprihatinan tentang perlunya mengatur pengungkapan CSR untuk meningkatkan keandalan informasi yang diungkapkan kepada pengguna. Namun demikian, belum semua Pada tanggal 29 Desember 2007, SASAC, pemegang saham mayoritas dan pemilik utama dari banyak grup bisnis terbesar di Tiongkok, mengeluarkan Pemberitahuan Penerbitan Pedoman Pemenuhan Liberalisasi perekonomian India terjadi pada tahun 1990an, dan India beralih dari gaya filantropi tradisional ke pendekatan yang lebih melibatkan pemangku kepentingan. Perusahaan menjadi bertanggung jawab memenuhi Pada masa pemerintahan Habibie (1998 – 1999), perusahaan besar dianjurkan oleh pemerintah untuk mendistribusik an kekayaannya dengan mendukung
perusahaan di Kanada diwajibkan melakukan pengungkapan CSR. Tanggung Jawab Sosial oleh Perusahaan Pusat kebutuhan kesejahteraan komunitas dan masyarakat melalui CSR. usaha kecil dan menengah melalui kegiatan CSR mereka. Landasan Hukum Penerapan Pengungka pan CSR Public Accountability Statements Regulations SOR/2002-133 The SASAC Law pada tahun 2008 India memperkenalkan pedoman sukarela untuk CSR bagi perusahaan- perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek India, tetapi peraturan ini diubah pada tahun 2013 dan diwajibkan. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51/POJK.03/20 17, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/ 2021 Sifat Pengungka pan Sukarela kecuali perusahaan yang tercakup dalam SOR/2002-133 Wajib untuk BUMN sejak tahun 2008 Wajib untuk perusahaan publik sejak tahun 2013 Wajib untuk perusahaan publik sejak tahun 2022 Sumber Literasi (Gosselin & Berthelot, 2023) (Tang, 2012) (Oware & Iddrisu, 2022) (Selin et al., 2023)

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode library  research untuk  memperoleh  pemahaman  dan gambaran  umum  terkait  hubungan  koneksi  politik  dengan  pengungkapan  CSR.  Metode library research yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  Kuhlthau  dalam  Mirzaqon  & Purwoko  (2018)  dengan  mengumpulkan  dan  menelaah  informasi  dari  berbagai  sumber  seperti artikel,  buku,  literatur,  dokumen,  majalah,  maupun  sumber  ilmiah  lainnya  untuk  memperoleh landasan teori dalam memecahkan masalah yang diteliti.
Penelitian  ini  mengikuti  langkah-langkah  melakukan library  research menurut  Kuhlthau dalam Mirzaqon &  Purwoko  (2018).  Pertama,  studi ini merencanakan  topik  yang  akan dibahas. Berawal  dari  isu  keberlanjutan  perusahaan,  studi  ini  memilih  topik  koneksi  politik  dan pengungkapan  CSR.  Selanjutnya,  studi  ini  mengumpulkan  informasi-informasi  yang  relevan terkait  topik  penelitian  dari  berbagai  sumber  yang  kredibel  termasuk  Scopus,  Sinta,  Google Scholar,  buku,  berita,  dan  peraturan  pemerintah  yang  semuanya  diakses  secara online .  Dari informasi  yang  diperoleh,  studi  ini  kemudian  menentukan  fokus  penelitian  yaitu  hubungan koneksi  politik  dengan  pengungkapan  CSR  diberbagai  negara.  Dengan  demikian,  studi  ini mengumpulkan  dan  mengeksplorasi  informasi  dari  studi  empiris  tentang  koneksi  politik  dan pengungkapan  CSR  yang  telah  diterbitkan  dalam  jurnal  bereputasi  terindeks  Scopus.  Studi  ini menggunakan kata kunci berikut untuk memperoleh judul artikel Scopus yang membahas koneksi politik dan pengungkapan CSR.
“Political connection” AND “CSR” OR “Corporate social responsibility” “Political connection” AND “Sustainability disclosures”
Dari  pencarian  tersebut,  diperoleh  sebanyak  12  artikel  yang  membahas  koneksi  politik dengan  pengungkapan  CSR  dan  2  artikel  yang  membahas  koneksi  politik  dan  pengungkapan keberlanjutan.  Kemudian,  studi  ini  mengecualikan  artikel-artikel  yang  tidak  memperoleh  akses sebanyak 8 sehingga studi ini menggunakan 6 artikel untuk membahas hubungan antara koneksi politik  dengan  pengungkapan  CSR  di  berbagai  negara.  Tabel  2  berisi  daftar  judul  artikel  yang digunakan sebagai sumber literatur dalam penelitian ini. Studi ini kemudian menganalisis artikel
tersebut untuk memperoleh gambaran umum terkait hubungan koneksi politik dan pengungkapan CSR dalam kelembagaan negara yang berbeda-beda.
Tabel 2. Daftar Artikel Sumber Penulis Judul Tahun Terbit Jurnal Indeks Scopus Faisal et al. Political connections and firm performance in an emerging market context: the mediating effect of sustainability disclosure 2021 International Journal of Emerging Markets Q1 Bianchi et al. Political connections and corporate social responsibility reporting in Portugal 2019 Journal of Financial Crime Q1 Muttakin et al. Corporate political connection and corporate social responsibility disclosure: a neo-pluralist hypothesis and empirical evidence 2018 Accounting, Auditing & Accountability Journal Q1 Ananzeh et al. Political connections, ownership consentration, and corporate social responsibility disclosure quality (CSRD): empirical evidence from Jordan 2023 International Journal of Disclosure and Governance Q2 Kuo & Hu Corporate political activity and environmental sustainability disclosure: the case of Chinese companies 2017 Baltic Journal of Management Q2 Nainggolan et al. Political connection and corporate social responsibility: evidence from Indonesia 2021 International Journal of Business and Society Q3

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Penelitian yang membahas hubungan antara koneksi politik dengan pengungkapan corporate social  responsibility telah  beberapa  kali  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  menggunakan  studi empiris dari berbagai negara.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yunieta  Anny  Nainggolan  et  al.  (2021)  dan  Faisal  et  al. (2018)  berupaya  memberikan  bukti  tentang  bagaimana  koneksi  politik  berhubungan  dengan sejauh  mana  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  di  perusahaan-perusahaan tercatat  di  Indonesia.  Penelitian  tersebut  menggunakan  teori  legitimasi  sebagai  dasar  untuk menjelaskan  motivasi  manajemen  dalam  mengungkapkan  CSR-nya.  Hasilnya  menunjukkan bahwa pengungkapan CSR lebih besar pada perusahaan yang terkoneksi politik. Perusahaan yang memiliki hubungan politik mempunyai akses yang lebih baik terhadap sumber daya pemerintah, namun  perusahaan-perusahaan  ini  seringkali  diawasi  dengan  ketat,  terutama  dalam  hal melaksanakan  tanggung  jawabnya.  Perusahaan  yang  memiliki  hubungan  politik  didorong  untuk mempublikasikan laporan tanggung jawab sosialnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  dan  POJK  51/POJK.03/2017.  Koneksi  politik  dapat  membantu perusahaan  dalam  meminimalkan  ketidakpastian  lingkungan,  mengurangi  biaya  transaksi  dan meningkatkan keberlanjutan jangka panjang. Praktik tanggung jawab sosial yang didukung oleh
strategi  politik  dapat  digunakan  untuk  menciptakan  keunggulan  kompetitif  yang  berkelanjutan (Faisal et al., 2018).
Penelitian  Kuo  &  Yu  (2017)  menyelidiki  hubungan  aktivitas  politik  perusahaan  dengan pengungkapan  keberlanjutan  lingkungan  di  perusahaan  publik  China.  Pada  dasarnya, perekonomian  China  sedang  mengalami  transformasi,  dimana  struktur  kebijakan  dan pengendalian  publiknya  juga  sedang  direformasi  untuk  menjamin  stabilitas  dan  keberlanjutan ekonomi  selama  transformasi.  Untuk  pembangunan  dan  kelangsungan  hidup  jangka  panjang, dunia  usaha  diharapkan  segera  memberikan  tanggapan  terhadap  kebijakan  baru  pemerintah. Untuk  mencapai  harapan  tersebut,  idealnya  sebuah  perusahaan  membutuhkan  saluran  untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Di China, saluran ini dikenal sebagai Guanxi, yang mengacu pada hubungan khusus antara dunia usaha dan pemerintah. Selain di China yang pemerintahannya dipimpin dan didominasi oleh Partai Komunis Tiongkok, perusahaan tidak dapat mempengaruhi kebijakan publik melalui sumbangan kampanye kandidat atau lobi langsung. Akibatnya, dengan mengundang mantan atau pejabat partai yang berkuasa ke dalam dewan direksi suatu perusahaan tampaknya merupakan satu-satunya pendekatan yang layak bagi perusahaan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan atau pengendalian publik oleh pemerintah Tiongkok. Hasil penelitian  Kuo & Yu (2017) menemukan bahwa kebijakan pengungkapan lingkungan perusahaan sebagian besar dipengaruhi  oleh  kuatnya  sinyal  Guanxi  antara  perusahaan  dan  pemerintah.  Jika  pemerintah China mengadopsi standar yang ketat dan konsisten dalam pengawasan dan hukuman lingkungan hidup, perusahaan yang terkoneksi politik (Guanxi) akan terdorong untuk memimpin perusahaan mereka  memenuhi  persyaratan  kebijakan,  membentuk  reputasi  ramah  lingkungan,  dan mengurangi risiko operasional melalui pelaporan dan pengungkapan keberlanjutan lingkungan.
Penelitian  Bianchi  et  al.  (2019)  menyelidiki  hubungan  antara  koneksi  politik  dengan pengungkapan CSR pada perusahaan publik di Portugal. Portugal memberikan tempat yang baik untuk  mempelajari  hubungan  antara  koneksi  politik  dengan  pengungkapan  CSR  perusahaan. Kehadiran  politisi  dan  tokoh  politik  terkemuka  di  dewan  perusahaan  merupakan  situasi  yang lazim terjadi di perusahaan-perusahaan publik di Portugal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan  yang  memiliki  koneksi  politik  akan  mengungkapkan  informasi  CSR  dalam  jumlah yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Di negara maju seperti  Portugal,  koneksi  politik  dipandang  sebagai  hal  yang  merugikan  kepentingan  kolektif pemangku  kepentingan,  sehingga  perusahaan  yang  menghadirkan  koneksi  politik  diharapkan dapat  menangani  aktivisme  pemangku  kepentingan  dan  kewaspadaan  dengan  menggunakan praktik  CSR  dan  pelaporannya.  Manajer  perusahaan  yang  memiliki  koneksi  politik  cenderung merasa  perlu  untuk  menunjukkannya  bahwa  meskipun  memiliki  koneksi  politik,  perusahaan tersebut  beroperasi  sesuai  dengan  harapan  masyarakat,  dan  hal  ini  dapat  dicapai  melalui pelaporan CSR yang baik.
Penelitian  Ananzeh  et  al.  (2023)  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  perusahaan  di  negara Yordania  yang  memiliki  koneksi  politik  mempunyai  kecenderungan  yang  berbeda  dalam mengungkapkan  informasi  CSR  dibanding  dengan  perusahaan  yang  tidak  memiliki  koneksi politik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perusahaan  terkoneksi  politik  memiliki  motivasi pengungkapan  CSR  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  tidak  memiliki koneksi  politik.  Pasar  modal  di  negara  Yordania  ditandai  dengan  koneksi  politik  yang  kuat sehingga  sangat  mempengaruhi  lingkungan  bisnis.  Perusahaan-perusahaan  Yordania  memiliki peluang  untuk  memanfaatkan  akses  politik  untuk  menegosiasikan  ketidakpastian  politik,  seperti menghindari  hilangnya  legitimasi.  Legitimasi  politik  bermanfaat  untuk  memastikan  akses terhadap sumber daya yang dikendalikan pemerintah dan memastikan perusahaan terlindungi dari pengawasan  publik.  Dengan  demikian,  dalam  konteks  negara  Yordania,  perusahaan  yang memiliki  kedekatan  dengan  pemerintah  akan  lebih  cenderung  melakukan  pengungkapan  CSR karena  mereka  lebih  tunduk  pada  tekanan  pemerintah.  Misalnya,  intervensi  pemerintah  dapat mendorong  dunia  usaha  untuk  mengikuti  perilaku  yang  baik  melalui  kegiatan  nirlaba  seperti kesejahteraan  karyawan,  pembangunan  ekonomi  lokal,  dan  stabilitas  sosial.  Oleh  karena  itu, perusahaan  yang  memiliki  koneksi  politik  cenderung  terlibat  dalam  program  CSR  yang disponsori oleh pemerintah.
Penelitian yang dilakukan oleh Muttakin et al. (2018) menguji hubungan politik perusahaan dengan  tingkat  pengungkapan  CSR  secara  sukarela  di  negara  Bangladesh.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  hubungan  politik  perusahaan  berhubungan  dengan  berkurangnya pengungkapan  CSR.  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  kebutuhan  akan  pengungkapan  CSR sebagai strategi legitimasi berkurang bagi perusahaan yang memiliki hubungan politik. Peraturan yang mengatur praktik bisnis perusahaan Bangladesh meliputi Companies Act 1994, Income Tax Ordinance ,  1969,  dan Securities  and  Exchange  Rules ,  1987.  Namun  demikian,  baik  pernyataan legislatif maupun Securities and Exchange Rules, tidak mengamatkan pengungkapan CSR untuk perusahaan  publik  di  Bangladesh.  Dengan  demikian,  pengungkapan  CSR  di  Bangladesh  masih bersifat  sukarela  ( voluntary ).  Sebaliknya,  Bangladesh  dicirikan  oleh  lingkungan  kelembagaan yang  lemah,  yang  menyiratkan  keterbatasan  pada  mekanisme  untuk  menegakkan  perilaku perusahaan yang diinginkan jika kinerja CSR buruk. Dalam konteks seperti ini, perusahaan dapat menggunakan koneksi politik daripada melakukan legitimasi melalui pengungkapan CSR  secara sukarela  untuk  menghindari  kemungkinan  tantangan  legitimasi  terlepas  dari  apakah  perusahaan tersebut memenuhi ekspektasi kinerja CSR. Temuan ini mendukung argumen neo-pluralis bahwa hubungan politik dapat memungkinkan perusahaan menghindari tekanan  pemangku kepentingan terkait dengan potensi ancaman legitimasi yang berasal dari kinerja CSR yang buruk.
Dari  beberapa  hasil  penelitian  empiris  tersebut,  dapat  diperoleh  kesimpulan  bahwa  baik  di negara berkembang (seperti Indonesia, Yordania, dan Bangladesh), negara ekonomi transformasi (seperti China), maupun di negara maju (seperti Portugal), koneksi politik memberikan berbagai manfaat  kepada  perusahaan.  Namun,  keuntungan  ini  lebih  besar  di  negara  berkembang  yang memiliki  perlindungan  hukum  yang  rendah  dan  tingkat  korupsi  yang  tinggi.  Selain  itu, perusahaan terkoneksi politik termotivasi untuk mengungkapkan CSR yang lebih tinggi hanya di negara yang pemerintahannya mementingkan dan memiliki komitmen yang tinggi pada aktivitas CSR  dan  pengungkapannya  atau  di  negara  yangmana  masyarakat  memandang  perusahaan terkoneksi  politik  memiliki  citra  yang  buruk.  Sebaliknya,  di  negara  yang  pemerintahnya  tidak memiliki  komitmen  pada  pengungkapan  CSR  seperti  Bangladesh,  akan  mendorong pengungkapan CSR yang lebih rendah di perusahaan terkoneksi politik.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  memaparkan  hubungan  antara  koneksi  politik  dengan  pengungkapan  CSR dengan  menggunakan  metode library  research .  Studi  ini  mengeksplorasi  dan  mengintegrasikan temuan  dari  penelitian  empiris  sebelumnya  sehingga  dapat  menyajikan  pemahaman  yang  lebih menyeluruh  terkait  hubungan  antara  koneksi  politik  dengan  pengungkapan  CSR  dari  berbagai negara. Studi ini menemukan bahwa hubungan antara koneksi politik dengan pengungkapan CSR dipengaruhi  oleh  faktor  kelembagaan  negara  dimana  perusahaan  tersebut  beroperasi.  Studi  ini tentunya  memiliki  keterbatasan  yaitu  studi  ini  hanya  memasukkan  beberapa  penelitian  terkait hubungan  koneksi  politik  dengan  pengungkapan  CSR  karena  keterbatasan  sumber  daya  yang dimiliki  seperti  ketiadaan  akses  pada  beberapa  artikel  yang  terbit  di  jurnal  bereputasi  namun berlangganan. Hal tersebut mungkin berdampak pada kegagalan penelitian ini untuk memperoleh gambaran koneksi politik dengan pengungkapan CSR secara keseluruhan.
Studi  ini  memberikan  beberapa  saran  untuk  penelitian  selanjutnya.  Pertama,  penelitian selanjutnya  dapat  memperluas literature  review terkait  hubungan  koneksi  politik  dengan pengungkapan CSR dengan menambahkan temuan-temuan dari negara yang berbeda yang belum tercantum pada penelitian ini. Kedua, studi selanjutnya juga dapat memperluas cakupan penelitian terkait  hubungan  CSR  pada  kemanusiaan,  profit  perusahaan,  ekonomi,  lingkungan,  dan  tata kelola.  Ketiga,  untuk  penelitian  empiris,  studi  ini  menyarankan  penelitian  selanjutnya  dapat memasukkan  variabel  moderasi  yang  dapat  memperlemah  (memperkuat)  hubungan  antara koneksi  politik  dengan  pengungkapan  CSR  seperti corporate  social  responsibility  assurance (CSR assurance ). Asuransi eksternal dapat mensyaratkan adanya audit atau verifikasi independen terhadap  laporan  keberlanjutan.  Hal  ini  dapat  membantu  memastikan  keakuratan  dan  keandalan informasi yang dilaporkan sehingga keterlibatan dalam pengungkapan CSR tidak hanya berfokus pada kuantitas melainkan juga mencakup kualitas informasi yang disajikan.

## REFERENSI
Al‐Hadi,  A.,  Chatterjee,  B.,  Yaftian,  A.,  Taylor,  G.,  &  Monzur  Hasan,  M.  (2019).  Corporate social  responsibility  performance,  financial  distress  and  firm  life  cycle:  evidence  from Australia. Accounting & Finance , 59 (2), 961–989. https://doi.org/10.1111/acfi.12277 Aluchna,  M.,  Roszkowska-Menkes,  M.,  Jastrzębska,  E.,  &  Bohdanowicz,  L.  (2023). Sustainability reporting as a social construct: the systematic literature review within socio- political view. Social Responsibility Journal , 19 (8), 1535–1554.
https://doi.org/10.1108/SRJ-06-2022-0231
Ananzeh,  H.,  Al  Shbail,  M.  O.,  Al  Amosh,  H.,  Khatib,  S.  F.  A.,  &  Abualoush,  S.  H.  (2023).
Political connection, ownership concentration, and corporate social responsibility disclosure quality  (CSRD):  empirical  evidence  from  Jordan. International  Journal  of  Disclosure  and Governance , 20 (1), 83–98. https://doi.org/10.1057/s41310-022-00167-z
Arantes, V. A., Dicko, S., & Soares, R. O. (2023). Firms’ political connections and performance in  Brazil  and  Canada:  an  analysis  of  the  effect  of  country  institutional  factors. Journal  of Management and Governance . https://doi.org/10.1007/s10997-022-09666-1
Azevedo, G., Fernandes, R., & Borges, M. F. (2022). Determinants of voluntary CSR disclosure: empirical evidence from Portugal. Academy of Entrepreneurship Journal , 24 (4), 1–23.
Bianchi,  M.  T., Monteiro, P.,  Azevedo,  G.,  Oliveira, J.,  Viana,  R.  C.,  &  Branco,  M.  C.  (2019). Political  connections  and  corporate  social  responsibility  reporting  in  Portugal. Journal  of Financial Crime , 26 (4), 1203–1215. https://doi.org/10.1108/JFC-10-2018-0111
Bodhanwala,  S.,  &  Bodhanwala,  R.  (2018).  Does  corporate  sustainability  impact  firm profitability?  Evidence  from  India. Management  Decision , 56 (8),  1734–1747. https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0381
Buchanan,  B.,  Cao,  C.  X.,  &  Chen,  C.  (2018).  Corporate  social  responsibility,  firm  value,  and influential  institutional  ownership. Journal  of  Corporate  Finance , 52 ,  73–95. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.07.004
Carboni,  M.  (2017). The  Financial  Impact  of  Political  Connections .  Springer  International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52776-5
Correia,  M.  M.  (2014).  Political  connections  and  SEC  enforcement. Journal  of  Accounting  and Economics , 57 (2–3), 241–262. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.04.004
Faisal, F., Andiningtyas, E. D., Achmad, T., Haryanto, H., & Meiranto, W. (2018). The content and  determinants  of  greenhouse  gas  emission  disclosure:  Evidence  from  Indonesian companies. Corporate Social Responsibility and Environmental Management , 25 (6), 1397– 1406. https://doi.org/10.1002/csr.1660
Famiyeh, S. (2017). Corporate social responsibility and firm’s performance: empirical evidence.
Social Responsibility Journal , 13 (2), 390–406. https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2016-0049 Goldman,  E.,  Rocholl,  J.,  &  So,  J.  (2013).  Politically  Connected  Boards  of  Directors  and  The
Allocation  of  Procurement  Contracts. Review  of  Finance , 17 (5),  1617–1648. https://doi.org/10.1093/rof/rfs039
Gosselin,  A.  M.,  &  Berthelot,  S.  (2023).  Determinants  of  voluntary  CSR  reporting  reliability  – evidence from Canada. Journal of Global Responsibility , 14 (2), 177–199. https://doi.org/10.1108/JGR-03-2022-0031
Huang,  H.,  &  Zhao,  Z.  (2016).  The  influence  of  political  connection  on  corporate  social responsibility——evidence  from  Listed  private  companies  in  China. International  Journal of Corporate Social Responsibility , 1 (1), 9. https://doi.org/10.1186/s40991-016-0007-3
Joni,  J.,  Ahmed,  K.,  &  Hamilton,  J.  (2020).  Politically  connected  boards,  family  and  business group  affiliations,  and  cost  of  capital:  Evidence  from  Indonesia. The  British  Accounting Review , 52 (3), 100878. https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.100878 Joutsenvirta,  M.,  &  Vaara,  E.  (2015).  Legitimacy  Struggles  and  Political  Corporate  Social Responsibility in International Settings: A Comparative Discursive Analysis of a Contested Investment in Latin America. Organization Studies , 36 (6), 741–777.
https://doi.org/10.1177/0170840615571958
Kent, P., & Zunker, T. (2013). Attaining legitimacy by employee information in annual reports.
Accounting, Auditing & Accountability Journal , 26 (7), 1072–1106.
https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1261
KPMG.  (2020). The  KPMG  Survey  of  Corporate  Responsibility  Reporting  2020 .  International Global Sustainability Services, Amsterdam. .
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/be/pdf/2020/12/The_Time_Has_Come_KPMG_ Survey_of_Sustainability_Reporting_2020.pdf
Kuo,  L.,  &  Yu,  H.-C.  (2017).  Corporate  political  activity  and  environmental  sustainability disclosure. Baltic Journal of Management , 12 (3), 348–367. https://doi.org/10.1108/BJM-07- 2016-0149
Li, D., Lin, H., & Yang, Y. (2016). Does the stakeholders – corporate social responsibility (CSR) relationship  exist  in  emerging  countries?  Evidence  from  China. Social  Responsibility Journal , 12 (1), 147–166. https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2015-0018
Li,  S.,  Song,  X.,  &  Wu,  H.  (2015).  Political  Connection,  Ownership  Structure,  and  Corporate Philanthropy in China: A Strategic-Political Perspective. Journal of Business Ethics , 129 (2),
399–411. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2167-y
Mirzaqon, A., & Purwoko, B. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing. Jurnal BK UNESA , 1–8.
Muttakin, M. B., Mihret, D. G., & Khan, A. (2018). Corporate political connection and corporate social  responsibility  disclosures. Accounting,  Auditing  &  Accountability  Journal , 31 (2), 725–744. https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2015-2078
Nugrahanti,  Y.,  &  Maharani,  O.  (2013).  Firm  characteristics  toward  corporate  social responsibility  disclosure  and  its  impact  on  financial  performance. Journal  of  Management and Business , 12 (1), 128–142.
Nugrahanti, Y. W. (2021). Do political connection and corporate governance mechanism increase corporate  social  responsibility  disclosure? International  Journal  of  Applied  Business Research , 3 (2), 116–134.
Oware, K. M., & Iddrisu, A.-A. (2022). Moral capital of CSR and firm performance: Does a shift from  voluntary  to  mandatory  policy  matter  in  an  Indian  context? Society  and  Business Review , 17 (1), 3–21. https://doi.org/10.1108/SBR-03-2021-0041
Pang,  C.,  &  Wang,  Y.  (2021).  Political  connections,  legal  environments  and  firm  performance around  the  world. International  Journal  of  Finance  &  Economics , 26 (3),  4393–4409. https://doi.org/10.1002/ijfe.2021
Putra, F. K. G., & Harymawan, I. (2021). Political connections: a literature review approach. The Indonesian Accounting Review , 11 (1), 83. https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2327
Rahman, I. M. A., & Ismail, K. N. I. K. (2016). The effects of political connection on corporate social  responsibility  disclosure-evidence  from  listed  companies  in  Malaysia. International Journal of Business and Management Invention , 5 (2), 16–21.
Romero,  S.,  Ruiz,  S.,  &  Fernandez‐Feijoo,  B.  (2019).  Sustainability  reporting  and  stakeholder engagement  in  <scp>Spain</scp> :  Different  instruments,  different  quality. Business Strategy and the Environment , 28 (1), 221–232. https://doi.org/10.1002/bse.2251 Selin,  M.,  Joni,  J.,  &  Ahmed,  K.  (2023).  Political  affiliation  types  and  corporate  social responsibility  (CSR)  commitment:  evidence  from  Indonesia. Journal  of  Accounting  & Organizational Change , 19 (1), 24–39. https://doi.org/10.1108/JAOC-08-2021-0109
Sharma,  S.  G.  (2009).  Corporate  social  responsibility  in  India:  an  overview. The  International Lawyer , 43 (4), 1515–1533.
Tang, B. (2012). Contemporary Corporate Social Responsibility (CSR) in China: A Case Study of a Chinese Compliant. Moral Cents , 1 (2), 13–22.
Tao, Q., Sun, Y., Zhu, Y., & Yang, X. (2017). Political Connections and Government Subsidies:
Evidence  from  Financially  Distressed  Firms  in  China. Emerging  Markets  Finance  and Trade , 53 (8), 1854–1868. https://doi.org/10.1080/1540496X.2017.1332592
Velte,  P.  (2017).  Does  ESG  performance  have  an  impact  on  financial  performance?  Evidence from Germany. Journal
of Global Responsibility , 8 (2), 169–178.
https://doi.org/10.1108/JGR-11-2016-0029
Vourvachis,  P.,  Woodward,  T.,  Woodward,  D.  G.,  &  Patten,  D.  M.  (2016).  CSR  disclosure  in response  to  major  airline  accidents:  a  legitimacy-based  exploration. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal , 7 (1), 26–43. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-
12-2014-0080
Wu, H., Li, S., Ying, S. X., & Chen, X. (2018). Politically connected CEOs, firm performance, and CEO pay.
Journal of Business Research , 91 , 169–180.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.06.003
Wu,  W.,  Wu,  C.,  &  Rui,  O.  M.  (2012).  Ownership  and  the  Value  of  Political  Connections:
Evidence from China. European
Financial Management , 18 (4), 695–729. https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2010.00547.x
Yao, M., Song, C., & Song, Z. (2018). State ownership, political connections and entry barriers: evidence from China. Applied
Economics Letters , 25 (17), 1250–1254.
https://doi.org/10.1080/13504851.2017.1414928
Yunieta  Anny  Nainggolan,  Endang  Dwi  Astuti,  Raden  Aswin  Rahadi,  &  Kurnia  Fajar  Afgani.
(2021). Political Connection and Corporate Social Responsibility: Evidence from Indonesia. International
Journal
of Business and Society , 22 (2), 922–940.
https://doi.org/10.33736/ijbs.3767.2021