JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.73-93 p-ISSN: 1829-5045 ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
Perlindungan Hukum  Terhadap Penyandang  Disabilitas  Korban Tindak  Pidana  Asusila: Studi di  Sasana  Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)

## Muhammad Bayu Saputro
Pengadilan Negeri Lubuk Basung muhammadbayusp@gmail.com
Natangsa Surbakti Universitas Muhamadiyah Surakarta natangsasurbakti@gmail.com
Kelik Wardiono Universitas Muhammadiyah Surakarta liekums@gmail.com
DOI: 10.23917/jjr.v1 0 i1.10527
Submission Track:
Received:
11 Maret 2020
Final Revision:
11 Juni 2020
Available online:
31 Juli 2020
Corresponding Author: Muhammad Bayu Saputro muhammadbayusp @gmail.com
ABSTRAK
Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  Peraturan Perundang-undangan  di  Indonesia  dalam  kasus  penyandang  disabilitas korban  tindak  pidana  asusila,  kemudian  perlindungan  hukum  terhadap penyandang  disabilitas  korban  tindak  pidana  asusila,  serta  peran  Sasana Inklusi  dan  Gerakan  Advokasi  Difabel  dalam  proses  advokasi  terhadap korban difabel.
Metodologi: Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  non- doktrinal  kualitatif.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian deskriptif.  Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  primer  dan  data sekunder.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi kepustakaan, dan wawancara.
Temuan: Terdapat  perbedaan  penerapan  Peraturan  Perundang- undangan terhadap kasus penyandang disabilitas korban tindak  pidana asusila  (perkosaan  dan  pencabulan)  antara  korban  dewasa  dengan korban  anak.    Perlindungan  hukum  terhadap  penyandang  disabilitas korban  tindak  pidana  asusila  dilakukan  melalui  pemenuhan  hak  yang berkaitan  secara  langsung.  Peran  SIGAB  dalam  mendampingi  korban difabel meliputi proses litigasi dan non litigasi.
Kegunaan: Pemerintah  perlu  segera  menyusun  dan  menerbitkan  Peraturan Perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Perlindungan  Penyandang Dsabilitas, serta tentang Sistem Peradilan Pidana Penyandang Disabilitas.
Kebaruan/Orisinalitas: Penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  tentang “Teknis  Peradilan  Pidana  Penyandang  Disabilitas  Berhadapan  Dengan Hukum” bagi Penyidik, Jaksa, dan Hakim dapat menambah pemahaman dan
pengetahuan  para  penegak  hukum  tersebut  dalam  proses  pemeriksaan  di setiap tingkatan terhadap penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
Keywords: Korban difabel, perlindungan hukum, tindak pidana asusila

## PENDAHULUAN
Manusia sesuai kodratnya diciptakan oleh Allah SWT dalam kedudukan yang sejajar. Di  dalam  kehidupan  bermasyarakat  terdapat  berbagai  perbedaan  yang  didasarkan  pada  jenis kelamin,  warna  kulit,  suku,  agama,  budaya,  maupun  sebagai  penyandang  disabilitas. Seringkali perbedaan tersebut dijadikan alasan untuk memperlakukan manusia secara berbeda, terutama  terhadap  penyandang  disabilitas.  Meskipun  memiliki  keterbatasan,  penyandang disabilitas  memiliki  hak  dan  kewajiban  seperti  halnya  manusia  normal  pada  umumnya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk memperlakukan mereka yang mengalami disabilitas secara  diskriminatif,  terutama  bagi  penyandang  disabilitas  yang  berhadapan  dengan  hukum sebagai korban tindak pidana asusila.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas,  penyandang  disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Keterbatasan-keterbatasan  yang  dialami  oleh  penyandang  disabilitas  dapat  dipastikan berdampak  pada  aktivitas  keseharian  mereka  dalam  menjalani  kehidupan,  baik  secara langsung maupun tidak langsung. Hambatan-hambatan  yang dialami oleh setiap penyandang disabilitas  tersebut  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain,  tergantung  ragam  disabilitas  yang dimiliki.  Permasalahan  yang  dihadapi  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  sangat  luas  dan kompleks  karena  mencakup  berbagai  aspek  mendasar  kehidupan.  Terlebih  jika  penyandang disabilitas  dihadapkan  pada  kondisi  sebagai  korban  tindak  pidana.  Mereka  akan  mengalami banyak  permasalahan  mulai  dari  tahap  pelaporan  sampai  proses  persidangan,  aksesibilitas informasi,  serta  sarana  dan  prasarana.  Selain  itu,  stigma  dari  penegak  hukum  juga  menjadi kendala  dalam  tahap  pelaporan  adanya  tindak  pidana.  Penyandang  disabilitas  fisik  dianggap tidak dapat membela diri menghindari adanya tindak pidana, kemudian penyandang disabilitas sensorik (rungu, wicara, netra) kesaksiannya dianggap kurang meyakinkan, serta penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.73-93 p-ISSN: 1829-5045 ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
Persoalan  tersebut  akan  menjadi  serius  apabila  hanya  dibiarkan  saja  tanpa  adanya tindakan tegas  dari pemerintah untuk  menempatkan kaum  difabel  mendapatkan akses publik sebanyak-banyaknya  khususnya  dalam  penegakkan  hukum,  karena  mereka  juga  bagian  dari para pencari keadilan yang dilindungi oleh konstitusi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  sudah  lama  diberlakukan  dan  memiliki  tujuan  untuk  melindungi  setiap orang  yang  menjadi  korban  dari  ancaman  untuk  menjadi  korban  kembali,  dengan  hak-hak yang diberikan seperti mendapatkan penerjemah, petikan putusan, rehabilitasi hingga restitusi. Ratifikasi  perjanjian  internasional  juga  telah  dilakukan  pemerintah  yaitu Convention  on  The Rights  of  Person  with  Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of  Person  with  Disabilities (Alfian,  2015).  Meskipun  berbagai  upaya  Pemerintah  dalam melindungi  penyandang  disabilitas  sebagai  korban  tindak  pidana  telah  dilakukan,  namun dalam praktinya penerapan Peraturan Perundang-undangan tersebut mengalami kendala.
Salah  satu  potret  Peradilan  yang  tidak fair dan  diskriminatif  yang  menimpa  difabel adalah  ketika  proses  Peradilan  adalah  seringkali  penyandang  disabilitas  dipersalahkan  oleh penegak hukum karena identitasnya yang difabel. Dalam perkara pidana, difabel rungu wicara yang  menjadi  korban  pemerkosaan  sering  disudutkan  penegak  hukum  karena  tidak  berteriak ketika  diperkosa,  kemudian  difabel  netra  tidak  diproses  oleh  penegak  hukum  karena  korban tidak  bisa  melihat  pelaku  pemerkosaan,  selanjutnya  difabel  rungu  wicara  ketika  proses Peradilan  seringkali  tidak  berfungsi  karena  menyerahkan  proses  tanya  jawab  penyidikannya kepada para penerjemah (Endang Ekowarni 2014).
Pada dasarnya, penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang  memiliki  kedudukan,  hak,  kewajiban,  dan  peran  yang  sama  dengan  warga  negara Indonesia  lainnya  (Amin  and  Mustari,  2015).  Berdasarkan  Pasal  28D  ayat  (1)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:
“ setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ”
Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  terhadap  penyandang  disabilitas  korban  tindak pidana  asusila  menjadi  hal  yang  sangat  penting,  karena  dengan  adanya  perlindungan  hukum yang  baik  maka  kepastian  hukum  juga  akan  terlaksana  dengan  baik.  Perlindungan  hukum tidak  sebatas  pada  proses  pelaporan  adanya  tindak  pidana,  melainkan  sampai  pada  proses
persidangan  hingga  putusan  berkekuatan  hukum  tetap.  Putusan  yang  bersifat  menimbulkan efek  jera  dan  adanya  rehabilitasi  bagi  korban  akan  berdampak  baik  bagi  kepastian  hukum kedepannya, serta tidak akan ada lagi kejadian serupa dalam kasus tindak pidana asusila yang melibatkan  penyandang  disabilitas  sebagai  korban,  atau  setidak-tidaknya  kejadian  tindak pidana asusila yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai korban menjadi berkurang.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yaitu  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisanya  (Dimyati&Wardiono,  2004).  Metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  non-doktrinal  yang  kualitatif.  Sumber  data terdiri  dari  data  primer  yaitu  hasil  dari  wawancara  dan  data  sekunder  yaitu  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  studi kepustakaan,  dan  wawancara,  kemudian  dianalisa  menggunakan  metode  kualitatif  dengan metode berpikir deduktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia  dalam  Kasus  Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila
Kejahatan  yang  dilakukan  terhadap  penyandang  disabilitas  sebagian  besar  tidak terlihat, dan dapat diperkirakan bahwa kejahatan terhadap penyandang disabilitas lebih sering terjadi dari pada terhadap seseorang tanpa kondisi disabilitas (Bryen, dkk., 2003, dalam Reiter et  al.,  2007).  Penyandang  disabilitas  memiliki  resiko  besar  mengalami  kekerasan  dari  pada seseorang  tanpa  kondisi  disabilitas.  Lazimnya,  pelecehan  seksual  terhadap  penyandang disabilitas  relatif  lebih  tinggi,  terutama  terhadap  penyandang  disabilitas  intelektual  ( World Health  Organization ,  dalam  Conroy,  2015).  Berikut  merupakan  gambaran  perkara  tindak pidana asusila terkait perkosaan-pencabulan terhadap penyandang disabilitas:
a. Gambaran  Perkara  Nomor  78/Pid.B/2013/PN  Ska.  dan  Perkara  Nomor 79/Pid.B/2013/PN Ska
Persetubuhan  dan  pencurian  dengan  kekerasan  dalam  perkara a  quo terjadi  pada hari  Selasa  tanggal  4  Desember  2012  sekitar  jam  03.30  WIB.  Awal  mulanya  Agus  dan Triyanto  berboncengan  menggunakan  sepeda  motor,  kemudian  saat  sampai  depan  SPBU
Balapan  Agus  dan  Triyanto  bertemu  dengan  Korban  Ica  (nama  samaran).  Selanjutnya, korban  diboncengkan  ditengah  dan  menuju  ke  kuburan  Mojo  Jebres  Surakarta.  Saat sampai  dikuburan  Mojo,  korban  diajak  Triyanto  ke  tengah  kuburan  dan  terjadi persetubuhan, selanjutnya Agus juga menyetubuhi korban. Setelah itu, Agus dan Triyanto serta korban pergi ke tempat Surya dan Dwi Suhardi yang sudah menunggu di Plaza Palur. Setelah  bertemu,  selanjutnya  mereka  berjalan  ke  ISI  II  Ringroad  Mojosongo  Surakarta. Kemudian  terjadi  persetubuhan  lagi  oleh  Surya  dan  Dwi  Suhardi.  Selanjutnya  Agus, Triyanto, Surya dan korban menuju ke kuburan Mojo, sedangkan Dwi Suhardi pulang ke rumahnya.  Setelah  sampai  di  kuburan,  Agus  mempunyai  ide  untuk  mengambil  dompet milik  korban.  Selanjutnya  korban  diajak  Agus  masuk  ke  dalam  kuburan,  Triyanto  dan Surya  menunggu  diluar  kuburan.  Ketika  korban  membelakangi  Agus,  Agus  langsung menendang  korban  selanjutnya  dompet  milik  korban  yang  diletakkan  di  atas  batu  nisan langsung  diambil  oleh  Agus.  Kemudian  Agus  melarikan  diri  keluar  kuburan  dan  ketika sampai di luar kuburan Agus membonceng Triyanto ke arah Palur.
Hasil dari  wawancara, peristiwa  yang menimpa  Korban  Ica terungkap saat  Sujito dan Eko (Anggota Kepolisian Sektor Jebres) melakukan patroli di sekitar ISI II Ringroad Mojosongo,  Jebres,  Surakarta  setelah  mendapat  laporan  dari  masyarakat  bahwa  ada  2 (dua)  orang  laki-laki  yang  ditarik-tarik  oleh  seorang  perempuan.  Kemudian,  ketika anggota  Kepolisian  Polsek  Jebres  tersebut  sampai  di  lokasi,  mereka  mendapati  seorang perempuan (korban) yang bicara gagu dengan bahasa isyarat menunjukkan bahwa ia telah disetubuhi  oleh  laki-laki  yang  ditunjuk  korban.  Selanjutnya  anggota  Kepolisian  Polsek Jebres tersebut  mengamankan korban dan 2 (dua) orang laki-laki ke Polsek Jebres untuk pemeriksaan.
Dalam pemeriksaan, Penyidik mengalami kesulitan berkomunikasi karena korban merupakan penyandang disabilitas rungu dan disabilitas wicara. Masalah tersebut sempat teratasi ketika adik ipar dari Penyidik membantu (sebagai Penerjemah) komunikasi antara Penyidik  dengan  korban.  Namun,  ternyata  mengalami  kesulitan  karena  bahasa  isyarat korban dengan penerjemah berbeda, serta jenjang pendidikan korban hanya sampai kelas 4  SD.  Selanjutnya,  penerjemah  berinisiatif  memanggil  teman  SD  korban  yang  bernama Oki  untuk  membantu  menerjemahkan  bahasa  isyarat  antara  korban  dengan  Penyidik. Masalah baru kemudian muncul ketika Oki  yang seharusnya hanya sebagai penerjemah, namun  karena  Penyidik  menyerahkan  sepenuhnya  masalah  komunikasi  kepada  Oki,
justru  Oki  yang  menginterogasi  korban  dengan  prasangka  buruk,  dengan  mengajukan pertanyaan  “kamu  ngapain  jam  4  pagi  sendirian  di  tempat  itu”  dan  “kamu  perempuan, kok berpakaian seperti itu”. (M.Syafi’i, 2016)
Selain  itu,  dalam  gelar  perkara  kenyataan  bahwa  korban  dipaksa  meminum- minuman  keras  tidak  diungkap  oleh  penerjemah,  karena  Penerjemah  sudah  memiliki prasangka  buruk  terhadap  perilaku  korban  yang  dianggap  sebagai  pekerja  seks.  Dalam proses  penyidikan  tersebut,  korban  juga  tidak  mendapat  pendampingan  hukum. Selanjutnya,  hasil  penyidikan  tersebut  ternyata  menjadi  pedoman  bagi  Jaksa.  Awalnya para  pelaku  dijerat  dengan  Pasal  289  KUHP  (Pencabulan)  jo.  Pasal  365  KUHP (pencurian  dengan  kekerasan),  namun  alat  bukti  kurang  lengkap  karena  hasil visum  et repertum tidak  menunjukkan  ada  luka  akibat  pemaksaan  dan  korban  dianggap  melepas celana dalamnya dan mengambil posisi nungging, tanpa ada paksaan dan pelaku dengan mudah  memasukkan  alat  kelaminnya.  Dengan  demikian,  Jaksa  menyusun  dakwaan mengenai  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan,  yaitu  didakwa  dengan  dakwaan subsidaritas:  Primair,  Pasal  365  ayat  (2)  ke-2  KUHP  atau  Subsidair:  Pasal  363  ayat  (1) ke-4 KUHP.
Kemudian,  pada  tahap  persidangan  karena  perkara  berubah  menjadi  perkara pencurian,  dan  pelaku  yang  terlibat  pencurian  adalah  Agus,  Triyanto  dan  Surya,  maka yang  menjadi  terdakwa  adalah  Agus,  Triyanto  dan  Surya,  karena  Dwi  Suhardi  tidak terlibat  dalam  tindak  pidana  pencurian.  Selama  diperiksa  di  persidangan  korban didampingi  penerjemah  disabilitas  wicara  dari  Gerakan  untuk  Kesejahteraan  Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Surakarta. Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor  78/Pid.B/2013/PN  Ska.  dan  Nomor  79/Pid.B/2013/PN  Ska.,  Majelis  Hakim menyatakan  para  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  sebagaimana dakwaan  Primair  Pasal  365  ayat  (2)  ke-2  KUHP,  dan  menjatuhkan  pidana  kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Penyandang  disabilitas  sensorik  (rungu-wicara)  dalam  kapasitas  sebagai saksi/korban  memiliki  keterbatasan  untuk  mengakses  proses  dan  informasi  pada  tahap pemeriksaan,  terutama  proses  persidangan.  Namun,  keterbatasan  itu  bukan  menjadi penghalang untuk  memperoleh akses keadilan  yang sesungguhnya. Keterbatasan berupa tidak dapat berbicara dengan bahasa Indonesia lisan yang baik akan mengalami kesulitan
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.73-93 p-ISSN: 1829-5045 ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
saat  dimintai  keterangan.  Untuk  menjamin  hak  penyandang  disabilitas  rungu-wicara terpenuhi  sesuai  Peraturan  Perundang-undangan,  mereka  wajib  didampingi  oleh penerjemah bahasa isyarat yang memadai (Saija, 2017).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Nomor 13/2006) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Nomor 31/2014) tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 ayat (1) telah mengatur hak saksi dan korban salah satunya adalah hak “ mendapat penerjemah ”, namun karena dalam ketentuan ayat (2) menyatakan bahwa “ hak sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  diberikan  kepada  saksi  dan/atau  korban  tindak  pidana  dalam  kasus-kasus tertentu  sesuai  dengan  keputusan  LPSK ”,  antara  lain: tindak  pidana  korupsi,  tindak pidana  narkotika/psikotropika,  tindak  pidana  terorisme,  dan  tindak  pidana  lain  yang mengakibatkan  posisi  Saksi  dan  Korban  dihadapkan  pada  situasi  yang  sangat membahayakan jiwanya. Maka, hak korban dalam  perkara a quo berdasarkan ketentuan UU  Nomor  13  /  2006  tidak  terealisasikan  dengan  baik.  (Peristiwa  tindak  pidana  dalam Perkara  Nomor  78/Pid.B/2013/PN  Ska.  dan  Perkara  Nomor  79/Pid.B/2013/PN  Ska. terjadi ketika UU Nomor 31 / 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 / 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum diundangkan).
Meskipun mayoritas hak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  adalah hak dari tersangka dan  terdakwa,  pada dasarnya KUHAP  juga mengatur  hak  korban,  seperti  tuntutan  ganti  rugi  dan  mendapat  penerjemah,  termasuk penerjemah  bahasa  isyarat.  Dalam  perkara a  quo korban  mendapat  penerjemah  bahasa isyarat  pada  proses  penyidikan  sampai  dengan  proses  persidangan  sebagaimana  diatur dalam ketentuan Pasal  178 KUHAP. Namun, hak mendapat  penerjemah  yang diperoleh korban  pada  tahap  penyidikan  pada  dasarnya  telah  menyalahi  aturan  dalam  KUHAP. Karena  wewenang  memeriksa  korban  adalah  wewenang  Penyidik,  bukan  wewenang penerjemah.  Penerjemah  hanya  membantu  korban  dalam  memberikan  keterangan  yang utuh  terhadap  pembicaraan  dan  pesan  yang  disampaikan  (Ashar,  Ashila,  and  Pramesa 2019).  Dalam  hal  ini,  pembicaraan  dan  pesan  yang  disampaikan  oleh  Penyidik  ketika melakukan pemeriksaan terhadap korban.
Terkait dengan Pasal pencurian dengan kekerasan yang didakwakan kepada para terdakwa,  hal  tersebut  terjadi  karena  Pasal  285  KUHP  (perkosaan)  dan  Pasal  289 (pencabulan) KUHP harus memenuhi unsur “ dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa  seseorang ”,  sedangkan  dalam  pemeriksaan  pada  tahap  penyidikan  tidak ditemukan adanya unsur tersebut, serta minimnya alat bukti untuk menjerat  para pelaku dengan pasal perkosaan atau pasal pencabulan. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 76D (perkosaan anak) dan Pasal 76E (pencabulan anak) terdapat  unsur  yang  bersifat  alternatif  yaitu:  “melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk”.
b. Gambaran Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Wno. (Perkara Persetubuhan Anak Penyandang Disabilitas Intelektual)
Dalam  perkara a  quo ,  Terdakwa  Bejo  (nama  samaran)  adalah  seorang  laki-laki berusia  63  (enam  puluh  tiga)  tahun  yang  masih  memiliki  hubungan  keluarga  dengan korban yaitu sebagai Pakde. Bejo telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Ai (nama samaran) selama kurun waktu bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018, bertempat di rumah Bejo. Korban merupakan seorang perempuan penyandang disabilitas intelektual  berusia  14  (empat  belas)  tahun  (selanjutnya  disebut  sebagai  anak  korban). Dalam  melakukan  perbuatannya,  Bejo  membujuk  anak  korban  dengan  memberikan sejumlah  uang  dengan  kisaran  sebesar  Rp2.000,00  (dua  ribu  rupiah)  sampai  dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga anak korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus,  mau  mengikuti  keinginan  Bejo.  Bejo  juga  mengancam  akan  menembak  anak korban,  apabila  anak  korban  memberitahu  kejadian  tersebut  kepada  orang  lain.  Akibat perbuatan  Bejo  tersebut,  anak  korban  mengalami  sakit  pada  alat  kelaminnya  dan menyebabkan anak korban hamil.
Berdasar  hasil  wawancara,  kasus  tersebut  terungkap  ketika  para  Guru  SLB  2 Playen melihat perubahan fisik anak korban seperti orang yang sedang hamil. Kemudian, para Guru berinisiatif untuk memeriksa urine seluruh siswa SLB 2 Playen, dimana anak korban menunjukkan hasil positif hamil. Atas kehamilan anak korban tersebut, para Guru membujuk  anak  korban  bercerita  mengenai  kehamilannya,  kemudian  anak  korban menjelaskan  bahwa  yang  membuatnya  hamil  adalah  Bejo  (Pakde  dari  anak  korban). Kemudian,  pihak  sekolah  menyampaikan  kejadian  tersebut  kepada  orang  tua  anak korban. Selanjutnya, orang tua anak korban melaporkan kasus tersebut ke Polsek Playen.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.73-93 p-ISSN: 1829-5045 ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
Sasana  Inklusi  dan  Gerakan  Advokasi  Difabel  (SIGAB)  yang  mendapat  kabar kasus  tersebut  dari  media  cetak  langsung  menghubungi  Polres  Gunung  Kidul.  Setelah mendapat konfirmasi dan informasi dari Polres Gunung Kidul, SIGAB langsung bergerak menuju  ke  Polsek  Playen  untuk  mendampingi  anak  korban.  Langkah  awal  yang dilakukan  SIGAB  adalah  membuat  profil  asesmen  terhadap  anak  korban.  Asesmen merupakan  kegiatan  pengumpulan  informasi  secara  kuantitatif  atau  kualitatif  melalui berbagai macam tes, pengamatan, serta teknik lain untuk menentukan performa seseorang (Gabel L. Dorothy L, 1994, dalam Talango, 2018).
Profil  asesmen  yang  dilakukan  oleh  SIGAB  dimulai  dengan  melakukan pendekatan  dan  berkomunikasi  dengan  anak  korban,  kemudian  melakukan  pemeriksaan di  rumah  sakit  yang  terakreditasi  untuk  memeriksa  kondisi  kehamilan,  kejiwaan  dan kesehatan  anak  korban.  Profil  asesmen  tersebut  dilakukan  untuk  mempersiapkan langkah-langkah  apa  saja  yang  perlu  dilakukan  oleh  SIGAB  untuk  mendampingi  anak korban. Selanjutnya, SIGAB mengajukan surat permohonan perlindungan terhadap  anak korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Dalam  pemeriksaan  anak  korban  di  tahap  penyidikan,  anak  korban  didampingi oleh SIGAB, dan orang tua anak korban. Pemeriksaan dilakukan secara mengalir, karena Penyidik  sudah  mendapat  informasi  dari  SIGAB  atas  profil  asesmen  anak  korban.  Jika diperlukan,  dalam  memeriksa  anak  korban  digunakan  alat  peraga  atau  gambar  untuk mempermudah anak korban mengingat peristiwa yang menimpanya, karena ingatan anak korban  sebagai  penyandang  disabilitas  intelektual  memiliki  keterbatasan.  Kemudian, selain melakukan rekonstruksi versi pelaku, rekontruksi juga dilakukan berdasarkan versi korban agar mendapat cerita yang lebih utuh.
Alam  rekontruksi  versi  korban,  Jaksa  (yang  nantinya  menjadi  Penuntut  Umum dalam  persidangan  perkara a  quo )  juga  dilibatkan,  hal  tersebut  bertujuan  supaya  anak korban ketika diperiksa dalam persidangan sudah mengetahui/mengenali Penuntut Umum tersebut. Karena, penyandang disabilitas intelektual harus mempercayai lawan bicaranya, jika  belum  percaya  maka  proses  pemeriksaan  persidangan  akan  mengalami  kesulitan. Proses  rekontruksi  versi  korban  tersebut  didokumentasikan  dan  nantinya  akan ditunjukkan  kembali  dalam  persidangan  oleh  Penuntut  Umum  untuk  mengkonfirmasi keterangan atau suatu peristiwa kepada anak korban. Hal tersebut dilakukan supaya anak
korban tidak mengulang kembali apa yang telah ia sampaikan sebelumnya, karena dapat menimbulkan trauma bagi anak korban.
Dalam  persidangan,  Penuntut  Umum  mendakwa  terdakwa  dengan  dakwan alternatif, kesatu: Pasal  81 ayat (1) jo Pasal 76D, atau kedua: Pasal 81 ayat  (2) jo Pasal 76D  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Kemudian,  dalam  proses  pembuktian  Penuntut  Umum  juga  menghadirkan  Ahli Psikolog dari  LSM Rifka Annisa Yogyakarta. Ahli tersebut menyampaikan bahwa  anak korban mengalami keterbatasan mental sedang, dengan skor IQ sebesar 50.
Dalam  perkara a  quo ,  hak  anak  korban  telah  diakomodasi  oleh  Pasal  5  ayat  (1) UU Nomor 31 / 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 / 2006 tentang Perlindungan Saksi  dan  Korban.  Hak  anak  korban  yang  berkaitan  langsung  dan  terealisasikan  yaitu: memberikan  keterangan  tanpa  tekanan,  bebas  dari  pertanyaan  yang  menjerat, dirahasiakan identitasnya, dan mendapat pendamping.
Hak mendapat restitusi pada dasarnya telah diupayakan oleh SIGAB melalui surat permohonan  restitusi  yang  diajukan  ke  LPSK,  kemudian  LPSK  melalui  Surat  LPSK Nomor  R-929/1.5.1.HSMPP/LPSK/11/2018  tanggal  26  November  2018  telah  merinci dan menyampaikan besaran nilai restitusi yaitu sebesar Rp12.418.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada anak korban. Surat LPSK tersebut diajukan kepada Penuntut Umum pada proses persidangan dan kemudian dimuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum.
“ Dengan  sengaja  membujuk  Anak  Korban  melakukan  persetubuhan  dengannya ” sebagaimana  dakwaan  alternatif  kedua  Pasal  81  ayat  (2)  jo.  Pasal  76D.  Kemudian, Majelis  Hakim  menjatuhkan  Putusan  pidana  terhadap  terdakwa  dengan  pidana  penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan  ketentuan  apabila  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  kurungan selama  2  (dua)  bulan  dan  memerintahkan  terdakwa  membayar  restitusi  sejumlah Rp12.418.000,00  (dua  belas  juta  empa  ratus  delapan  belas  ribu  rupiah)  sebagaimana tertuang  dalam  Surat  dari  LPSK  Nomor  R-929/1.5.1.HSMPP/LPSK/11/2018  tanggal  26 November  2018  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  menerima  salinan  Putusan Pengadilan  berita  acara  pelaksanaan  Putusan  Pengadilan,  serta  menetapkan  apabila
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.73-93 p-ISSN: 1829-5045 ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
terdakwa tidak dapat membayar restitusi tersebut maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. 1 Namun, hingga batas waktu pembayaran restitusi yang telah di tetapkan, terdakwa  tidak  membayar  restitusi  tersebut.  Dengan  demikian,  hak  anak  korban mendapat restitusi belum terealisasikan.
Selain  mendapat  hak  korban  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  31  /  2014 tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  13  /  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban, anak  korban  juga  mendapat  hak  perlindungan  khusus  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 69A  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:
1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
Edukasi tersebut dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gunung Kidul;
2) Rehabilitasi sosial
3) Rehabilitasi  tersebut  dilakukan  dengan  cara  berdialog  dengan  pihak  SLB  2  Playen supaya  anak  korban  dapat  diterima  kembali  ke  Sekolah.  Karena  ketika  kasus  yang menimpa anak korban terungkap, anak korban dikeluarkan dari SLB 2 Playen.
4) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan Pendampingan  psikososial  tersebut  dilakukan  oleh  P2TP2A  Kabupaten  Gunung Kidul dan Puskesmas daerah setempat;
5) Pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan  mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan Perlindungan dan pendampingan hukum anak korban pada setiap tahap pemeriksaan dilakukan oleh SIGAB.
Penerapan  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam  Perkara  Nomor  78/Pid.B/2013/PN Ska.  dan  Perkara  Nomor  79/Pid.B/2013/PN  Ska.  dengan  Perkara  Nomor  142/Pid. Sus/2018/PN Wno.
Berdasarkan  gambaran  dua  perkara  yang  telah  diuraikan  tersebut  di  atas,  terdapat perbedaan  antara  perkara  Nomor  78/Pid.B/2013/PN  Ska.  dan  Perkara  Nomor 79/Pid.B/2013/PN  Ska.  (perkara  Korban  Ica)  dengan  perkara  Nomor  142/Pid.Sus/2018/PN
1 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Wno., hlm. 32-33.
Wno. (perkara Anak Korban Ai). Perbedaan antara Perkara Korban Ica dan Anak Korban Ai tersebut  terlihat  jelas  pada  Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur  rumusan  tindak pidana  masing-masing  perkara  tersebut,  serta  pemahaman  Penyidik,  Jaksa/Penuntut  Umum dan  Hakim  dalam  menangani  kasus  dengan  korban  penyandang  disabilitas.  Peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini belum cukup melindungi penyandang disabilitas dari tindak  pidana  asusila  terkait  perkosaan  dan  pencabulan.  Dalam  KUHP,  tindak  pidana perkosaan  dan  pencabulan  harus  memenuhi  unsur  “ dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  memaksa  seseorang ”,  sedangkan  dalam  Undang-Undang  tentang  Perlindungan Anak pada Pasal perkosaan dan pasal pencabulan terhadap anak terdapat unsur yang bersifat alternatif  yaitu: “ melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk. ”
Adanya  perbedaan  unsur  dalam  pasal  perkosaan  dan  pencabulan  dalam  KUHP dengan  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Anak  menyebabkan  penyandang  disabilitas dewasa  lebih  dirugikan  ketika  menjadi  korban  perkosaan  atau  pencabulan.  Karena  dalam setiap  kasus  persetubuhan  terhadap  penyandang  disabilitas  dewasa,  belum  tentu  terdapat unsur  “ dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang ”  yang  dapat digunakan untuk menjerat pelaku dengan tindak pidana perkosaan atau pencabulan. Terlebih dengan sedikitnya hak korban yang diperoleh dalam KUHP.
Selain  itu,  hak  korban  dalam  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban juga hanya diberikan kepada korban tindak pidana tertentu, antara lain: tindak pidana pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat,  tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana  pencucian uang,  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  perdagangan  orang,  tindak  pidana  narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak dan tindak pidana lain yang mengakibatkan  posisi  saksi  dan/atau  korban  dihadapakan  pada  situasi  yang  sangat membahayakan  jiwanya.  Dengan  demikian,  dalam  konteks  penyandang  disabilitas  sebagai korban  tindak  pidana  asusila,  maka  yang  termasuk  dalam  tindak  pidana  tertentu  tersebut adalah “tindak pidana seksual terhadap anak”.
Selanjutnya,  belum  adanya  pemahaman  yang  sama  dari  Penyidik,  Jaksa/Penuntut Umum  dan  Hakim  mengenai  kondisi  penyandang  disabilitas  menyebabkan  penanganan setiap  kasus  yang  melibatkan  penyandang  disabilitas  sebagai  korban  tindak  pidana  (korban difabel)  mengalami  hambatan.  Saat  ini  aparat  penegak  hukum  dalam  setiap  proses pemeriksaan  bergantung  pada  Organisasi  atau  Lembaga  Difabel  dalam  menangani  kasus
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.73-93 p-ISSN: 1829-5045 ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
yang  melibatkan  penyandang  disabilitas.  Apabila  korban  difabel  tidak  mendapat pendampingan, maka haknya tidak dapat dilindungi dengan baik.
Perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  penyandang  disabilitas  korban  tindak pidana asusila terkait perkosaan-pencabulan, yaitu sebagai berikut:
a. Berdasarkan KUHAP:
Pada  Pasal  178,  yaitu:  mendapat  penerjemah  bahasa  isyarat.  Kemudian,  pada  Pasal 160, yaitu: yang diperiksa pertama sebagai saksi adalah korban (saksi korban).
b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
c. Pada  Pasal  9,  hak  keadilan  dan  perlindungan  hukum  untuk  penyandang  disabilitas meliputi hak:
1) Mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2) Diakui sebagai subjek hukum;
3) Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.
Kemudian, pada Pasal 30, yaitu: sebelum diperiksa penegak hukum wajib mendapat pertimbangan atau saran dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau pekerja sosial mengenai  kondisi  psikososial. Selanjutnya,  pada  Pasal  31,  yaitu:  ketika  pemeriksaan terhadap  anak  penyandang  disabilitas,  Penegak  Hukum  wajib  mengizinkan  orang  tua, pendamping dan penerjemah untuk mendampingi anak tersebut.
d. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban. Pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa saksi dan korban berhak:
1) Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  dan  pribadi,  Keluarga,  dan  harta bendanya,  serta  bebas  dari  Ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian  yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2) Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan;
3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4) Mendapat penerjemah;
5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9) Dirahasiakan identitasnya;
10) Mendapat identitas baru;
11) Mendapat tempat kediaman sementara;
12) Mendapat tempat kediaman baru;
13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14) Mendapat nasihat hukum;
15) Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu  Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.
Kemudian,  pada  Pasal  6  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  korban  tindak  pidana kekerasan seksual juga berhak mendapatkan:
1) Bantuan medis;
2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
Selanjutnya,  pada  Pasal  7A  menyatakan  bahwa  korban  tindak  pidana  berhak mendapat  restitusi  berupa:  ganti  kerugian  atas  kehilangan  kekayaan  atau penghasilan,  ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang  berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
Dalam  konteks  penyandang  disabilitas  sebagai  korban  tindak  pidana  asusila, hak  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  5  ayat  (1)  diberikan  dalam  perkara  tindak pidana seksual terhadap anak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, apabila korban merupakan orang dewasa maka hak korban pada Pasal 5 ayat (1) tersebut tidak dapat direalisasikan dengan baik, dan harus mengacu pada Peraturan Perundang-undangan lain  yang  mengatur  hak  korban  secara  umum  dan  hak  penyandang  disabilitas berhadapan dengan hukum.
e. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak):
Pada  Pasal  64  menyatakan  bahwa  perlindungan  khusus  bagi  Anak  yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.73-93 p-ISSN: 1829-5045 ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
1) Perlakuan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai  dengan umurnya;
2) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
3) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
4) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas.
Kemudian,  pada  69A  menyatakan  bahwa  perlindungan  khusus  bagi  Anak Korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:
1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2) Rehabilitasi sosial;
3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
4) Pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  sampai  dengan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan.
Selanjutnya, pada Pasal 70 menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi Anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya:
1) Perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
2) Pemenuhan kebutuhan khusus;
3) Perlakuan  yang  sama  dengan  Anak  lainnya  untuk  mencapai  integrasi  sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu;
4) Pendampingan sosial.
f. Pemenuhan Hak yang Berkaitan Langsung dengan Korban Difabel
Pada  dasarnya  terdapat  hak  penyandang  disabilitas  yang  berkaitan  secara langsung dengan korban difabel. Saat hak tersebut terpenuhi, maka proses Peradilan bisa berjalan secara fair (Syafi’ie, Purwanti, and Ali, 2016). Hak tersebut antara lain:
1) Hak untuk mendapat pendamping;
2) Hak untuk mendapatkan penerjemah;
3) Hak untuk mendapatkan Ahli;
4) Hak untuk diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang memahami masalah difabel;
5) Hak untuk  mendapatkan pertanyaan  yang  tidak  menjerat  atau merendahkan sifat dasar difabel;
6) Hak untuk diberitahu perkembangan kasus yang sedang ditangani penyidik, jaksa, dan hakim;
7) Hak  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  putusan  yang  dijatuhkan  Hakim kepada terdakwa.

## Peran Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel dalam Proses Advokasi Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila
Sasana  Inklusi  dan  Gerakan  Advokasi  Difabel  (SIGAB)  sebagai  Pendamping  memiliki peran  dalam  proses  advokasi  terhadap  penyandang  disabilitas  sebagai  korban  tindak  pidana, dimana  advokasi  tersebut  terdiri  dari  beberapa  langkah ( Purwanti , Zulhendra ,  and  Syafiie 2017). Langkah-langkah tersebut, yaitu sebagai berikut :
a. Langkah Pertama: Menyusun Profil Asesmen
Tahap  awal  dari  menyusun  profil  asesmen  adalah  perkenalan.  Tim  dari SIGAB memperkenalkan diri berdasarkan standar perkenalan yang menjelaskan misi dan prosedur Lembaga. Tujuan menyusun profil asesmen adalah:
1) Mengetahui  kondisi  korban  difabel  serta  kebutuhan-kebutuhan  terkait  dengan aksesibilitas;
2) Memberikan informasi tentang korban difabel kepada aparat penegak hukum dan stakeholder yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
3) Pembuktian hukum bahwa korban difabel bisa menjadi penyebab ketidakberdayaan seseorang untuk melawan tindak kekerasan yang menimpanya;
4) Mengetahui traumatik yang dialami korban difabel, termasuk perubahan perilaku yang terjadi pada korban difabel setelah terjadinya tindak pidana;
5) Mengetahui strategi  atau cara berkomunikasi  yang efektif kepada  korban  difabel yang didampingi.
Dalam menyusun profil asesmen korban difabel harus melibatkan orang yang profesional  di  bidangnya,  seperti  psikolog,  dokter,  psikiater,  dan  sebagainya.  Profil asesmen harus dilengkapi  dengan bukti-bukti pendukung  yang berlegalitas dari ahli, seperti rekam medis, surat keterangan tentang hasil pemeriksaan, ahli jiwa, serta surat keterangan kondisi mental korban.
b. Langkah Kedua: Mendengar Cerita dan Menyusun Kronologi Kasus
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.73-93 p-ISSN: 1829-5045 ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
Strategi  yang  dapat  digunakan  dalam  mendengar  cerita  dari  korban  difabel kemudian menyusun kronologi kasus antara lain:
1) Mendengarkan cerita korban difabel dan pengalamannya;
2) Bertanya kepada korban difabel hasil apa yang diharapkan dari pengampingan;
3) Selama  pembicaraan  dengan  korban  difabel,  pendamping  harus  mengumpulkan informasi  penting  untuk  memutuskan  langkah-langkah  apa  saja  yang  dapat dilakukan;
4) Mencatat jenis penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban difabel dan bukti- bukti  bahwa  korban  difabel  telah  mengalami  penyiksaan  tersebut.  Informasi  ini akan menentukan langkah hukum apa yang terbaik untuk kasus tersebut;
5) Memberitahu korban difabel mengenai langkah selanjutnya dalam proses ini;
6) Pendamping  memberikan  informasi  mengenai  langkah-langkah  hukum  yang dapat ditempuh terhadap kasus yang dialami korban difabel;
7) Pendamping dalam melakukan langkah hukum harus berdasarkan dari kebutuhan dan kepentingan korban difabel;
8) Pendamping  harus  teliti  dan  berhati-hati  dalam  menentukan  sikap,  memilih  dan memilah  apabila  terdapat  pihak  yang  mengatasnamakan  korban  difabel  demi kepentingan pribadinya.
c. Langkah Ketiga: Menganalisa Kasus
Proses analisa tersebut dilakukan dengan:
1) Mendiskusikan kasus bersama dengan tim;
2) Menjaga privasi korban difabel;
3) Mengkaji ulang penyiksaan dan eksploitasi yang diderita oleh korban difabel;
4) Membicarakan pilihan korban difabel terhadap kasus tersebut;
5) Menganalisa dan mendiskusikan berbagai  langkah hukum  yang relevan terhadap kasus.  Kemudian  mempertimbangkan  faktor  lain  seperti  lama  waktu  dalam menyelesaikan kasus, biaya dan kemungkinan menang;
6) Membahas kesulitan atau hambatan yang mungkin muncul;
7) Membahas  jenis  dan  besaran  bantuan  yang  dapat  diberikan  kepada  korban difabel;
8) Mempertimbangkan  dan  membicarakan  layanan  rujukan  yang  bisa  didapatkan oleh korban difabel.
d. Langkah Keempat: Mengkaji Ulang Langkah Hukum
Proses pengkajian langkah hukum dilakukan dengan:
1) Membicarakan langkah hukum yang ada kepada korban difabel berdasarkan fakta kasusnya, dan membicarakan semua pilihan langkah yang ada;
2) Membicarakan  hal-hal  penting  seperti:  hasil  yang  mungkin  didapat  dari  setiap pilihan, peran korban difabel dalam proses (aspek positif dan negatif setiap proses hukum),  perkiraan  lama  waktu  pada  masing-masing  langkah  hukum,  biaya  yang diperlukan pada setiap langkah hukum, serta menjelaskan hal apa yang dapat dan tidak dapat diberikan oleh pendamping;
3) Memastikan  korban  difabel  memahami  bahwa  akses  yang  dia  miliki  terhadap layanan tersebut tidak bergantung pada langkah hukum apa yang diambil;
4) Mengkaji ulang semua pilihan yang ada;
5) Bersikap profesional dalam setiap langkah hukum yang akan diambil.
e. Langkah Kelima: Mendampingi Korban Difabel Selama Proses Advokasi Litigasi dan Non Litigasi
Dalam  proses  peradilan,  sebaiknya  korban  difabel  tidak  melaui  proses peradilan  tersebut  sendirian.  Pendamping  membantu  korban  difabel  dengan melibatkan:  penerjemah  atau  juru  bahasa  dan  Ahli.  Bantuan  yang  diberikan pendamping kepada korban difabel dapat mencakup:
1) Memberikan  keterangan  mengenai  proses  hukum  kepada  korban  difabel  dan keluarganya;
2) Membantu korban difabel untuk mengakses proses peradilan;
3) Memberikan dorongan dan dukungan emosional;
4) Mendampingi korban difabel untuk mengumpulkan dokumen dan/atau bukti-bukti yang diperlukan untuk pemeriksaan atau pembuktian;
5) Jika  korban  difabel  buta  huruf  atau  mengalami  hambatan  komunikasi, pendamping  membantu  menjelaskan,  membaca  dan  menuliskan  keterangan terkait kasusnya;
6) Bertindak  sebagai  sumber  rujukan  kepada  layanan  lainnya,  seperti  penasihat hukum, layanan medis, psikologis, ahli dan pendidikan;
7) Memberikan  bantuan  akomodasi,  biaya  perkara,  dan  biaya  transportasi  (apabila korban difabel tidak mampu);
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.73-93 p-ISSN: 1829-5045 ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
8) Mendampingi korban difabel dalam setiap tahap pemeriksaan (penyidikan sampai dengan persidangan).

## KESIMPULAN
Pertama , penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Perkara Korban Ica dan Anak  Korban  Ai  terdapat  perbedaan,  yaitu:  perbedaan  pada  Peraturan  Perundang-undangan yang mengatur rumusan tindak pidana masing-masing perkara tersebut. Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan dan pencabulan harus memenuhi  unsur “ dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  memaksa  seseorang ”,  sedangkan  dalam  Undang-Undang  tentang  Perlindungan Anak pada Pasal perkosaan dan Pasal pencabulan terhadap anak terdapat unsur yang bersifat alternatif  yaitu:  “ melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk. ”  Adanya  perbedaan  unsur dalam  Pasal  perkosaan  dan  pencabulan  dalam  KUHP  dengan  Undang-Undang  tentang Perlindungan  Anak  tersebut  menyebabkan  penyandang  disabilitas  dewasa  lebih  dirugikan ketika  menjadi  korban  perkosaan  dan  pencabulan.  Selanjutnya,  belum  adanya  pemahaman yang  sama  dari  Penyidik,  Jaksa/Penuntut  Umum  dan  Hakim  mengenai  kondisi  penyandang disabilitas  menyebabkan  penanganan  setiap  kasus  yang  melibatkan  penyandang  disabilitas sebagai korban tindak pidana mengalami hambatan.
Kedua ,  perlindungan  hukum  terhadap  penyandang  disabilitas  korban  tindak  pidana asusila  terkait  perkosaan  dan  pencabulan  dapat  dilakukan  dengan  pemenuhan  hak  yang berkaitan langsung dengan korban difabel, yaitu: hak untuk mendapat pendamping, hak untuk mendapatkan  penerjemah,  hak  untuk  mendapatkan  Ahli,  hak  untuk  diperiksa  oleh  Penyidik, Penuntut  Umum  dan  Hakim  yang  memahami  masalah  difabel,  hak  untuk  mendapatkan pertanyaan  yang  tidak  menjerat  atau  merendahkan  sifat  dasar  difabel,  hak  untuk  diberitahu perkembangan  kasus  yang  sedang  ditangani  Penyidik,  Jaksa,  dan  Hakim,  serta  hak  untuk mendapatkan informasi tentang putusan yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa.
Ketiga ,  peran  Sasana  Iklusi  dan  Gerakan  Advokasi  Difabel  dalam  advokasi penyandang  disabilitas  korban  tindak  pidana  asusila  terkait  perkosaan  dan  pencabulan  yaitu dengan  cara:  menyusun  profil  asesmen  korban  difabel,  mendengar  cerita  korban  difabel  dan menyusun  kronologi  kasus,  menganalisa  kasus,  mengkaji  ulang  langkah  hukum,  serta mendampingi korban difabel selama proses Litigasi dan Non Litigasi.

## REFERENSI
Alfian, Alfan. 2015. “Perlindungan  Hukum Terhadap Kaum  Difabel  Korban Pemerkosaan.”
9:629–42.
Amin,  Muhammad,  and  Mustari.  2015.  “Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang  Tuna  Daksa Untuk  Mendapatkan  Pendidikan  Dan  Pelatihan  Keterampilan  (Studi  Panti  Sosial  Bina Daksa Wirajaya Makasar).” Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan II:82–95.
Ashar,  Dio,  Bestha  Inatsan  Ashila,  and  Gita  Nadia  Pramesa.  2019. Panduan  Penanganan Perkara  Penyandang  Disabilitas  Berhadapan  Dengan  Hukum .  edited  by  M.  J.  Y. Theodora Yuni Shah Putri.  Jakarta:  Masyarakat  Pemantau Peradilan  Indonesia Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia  (MaPPI  FHUI)  bekerjasama  dengan  Australia  Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).
Conroy, P. 2015. “Commission to Inquire into Child Abuse - Was There Hate Crime Against Children with Disabilities?” Irish Journal of Legal Studies 5(1):5–21. Dimyati,  Khudzaifah,  and  Kelik  Wardiono.  2004. Metode  Penelitian  Hukum .  Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Endang Ekowarni. 2014. “Difabel Masih Terdiskriminasi Di Depan Hukum.” Jurnal Difabel 1:7–9.
Purwanti, Saro Zulhendra, and Moh. Syafiie. 2017. Panduan Paralegal Pendampingan Kasus Difabel  Berhadapan  Dengan  Hukum .  edited  by  P.  Indrawan.  Yogyakarta:  SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel).
Reiter,  Shunit,  Diane  N.  Bryen,  and  Ifat  Shachar.  2007.  “Adolescents  with  Intellectual Disabilities as Victims of Abuse.” Journal of Intellectual Disabilities 11(4):371–87. Saija,  F.  Willem.  2017. Eksistensi  Dan  Urgensi  Penerjemah  Bahasa  Isyarat  “Bisu  Tuli” Dalam Melancarkan Proses Peradilan Pidana . Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
Syafi’ie,  M.,  Purwanti,  and  Mahrus  Ali.  2016. Potret  Difabel  Berhadapan  Dengan  Hukum Negara .  edited  by  P.  Windrawan.  Yogyakarta:  SIGAB  (Sasana  Integrasi  dan  Advokasi Difabel).
Talango, Sitti R. 2018. “Asesmen Perkembangan Anak ( Studi Kasus Asesmen Perkembangan Anak Usia 2 Tahun ).” 6.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Putusan Pengadilan: Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Wno. Putusan Nomor 79/Pid.B/2013/PN Ska. Putusan Nomor 78/Pid.B/2013/PN Ska.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.73-93 p-ISSN: 1829-5045 ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence

## Wawancara
Purwanti. Koordinator Advokasi dan Jaringan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Wawancara . Sleman. 23 Desember 2019.