## AYAT-AYAT POLITIK DALAM WACANA TAFSIR KIAYI-SANTRI STUDI DI KOTA PALEMBANG
Oleh: John Supriyanto
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang johnsupriyanto_uin@radenfatah.ac.id
Muhammad Noupal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang muhammadnoupal_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
This  study  examines  how  the  discourse  of  interpretation  from  kiayi-santri  in  the  city  of Palembang  about  political  verses  in  the  Koran.  It  is  very  important  to  express  the interpretation  of  the  kiayi-santri,  because  of  their  quite  special  position  in  a  society.  From kiayi-santri,  usually  information  about  decisions  of  religious  law,  including  their  political views, also influences social and life dynamics in society. This research uses the hermeneutic method  and  the  discourse  analysis  method  to  see  how  the  discourse  of  interpretation  from kiayi-santri about political verses in the Koran. With a sample of kiayi-santri randomly drawn from various boarding schools in the city of Palembang, it was concluded that their discourse of  interpretation  of  political  verses  in  the  Koran,  always  characterized  by  contextual  and normative. This is because the kiayi-santri always look at the political reality around them and the ideal values found in the Koran.
Keynote : political verses, discourse of interpretation, kiayi-santri, contextualization

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  wacana  tafsir  kiayi-santri  yang  ada  di  kota  Palembang tentang  ayat-ayat  politik  yang  ada  di  dalam  al-Quran.  Pemahaman  kiayi-santri  tersebut penting  diungkap  mengingat  kedudukan  mereka  yang  cukup  istimewa  di  masyarakat.  Dari kiayi-santri,  biasanya  informasi  seputar  putusan-putusan  hukum  agama,  tidak  terkecuali pandangan  politik  mereka  turut  mempengaruhi  dinamika  sosial  dan  kehidupan  masyarakat. Penelitian  ini  menggunakan  metode  hermeneutic  dan  analisis  wacana  untuk  melihat bagaimana  wacana  tafsir  kiayi-santri  tentang  ayat-ayat  politik.  Dengan  sampel  para  kiayi-
santri yang diambil secara random dari berbagai pondok pesantren di kota Palembang didapati kesimpulan bahwa wacana tafsir  mereka  tentang  ayat-ayat  politik selalu  bersifat  kontekstual dan  normative.  Hal  ini  disebabkan  karena  kiayi-santri  selalu  melihat  realitas  politik  di sekitarnya dan nilai-nilai ideal yang ada dalam al-Quran.
Kata kunci : ayat-ayat politik, wacana tafsir, kiayi-santri, kontekstualisasi

## A. Pendahuluan
Fokus tulisan ini ingin mengkaji bagaimana wacana kiayi-santri terhadap ayat-ayat al- Quran  yang  berbicara  tentang  politik.  Wacana  tersebut  menjadi  sangat  penting  mengingat posisi  kiayi-santri,  khususnya  di  Indonesia,  memiliki  kedudukan  yang  sangat  istimewa  di masyarakat.  Dari  kiayi-santri,  biasanya  informasi  seputar  putusan-putusan  hukum  agama disampaikan.  Bahkan  dari  mereka  juga  norma  perilaku  dan  prinsip  moral  diterima  dan dijalankan  oleh  masyarakat;  tidak  terkecuali  pandangan  tentang  politik  yang  turut mempengaruhi dinamika sosial dan kehidupan masyarakat.
Posisi  sentral  kiayi-santri  dalam  kehidupan  politik  masyarakat,  dengan  sangat  jelas kita  dapat  temukan  pada  kasus  Ahok  yang  dianggap  telah  melecehkan  agama.  Kasus  Ahok, dengan segala persoalan politik yang ada di dalamnya, kemudian menjadi lawan politik bagi kiayi-santri  yang  mendasari  interpretasinya  atas  teks-teks  al-Quran  sebagai  pandangan  dan gerakannya.  Bahkan  melalui  kasus  Ahok  inilah,  politik  Islam  Indonesia  saat  itu  mengarah kepada munculnya ulama-ulama atau kiayi-santri yang turut aktif dalam membela Islam.
Memang,  sekalipun  keikutsertaan  kiayi-santri  dalam  politik  praktis  saat  itu  lebih banyak dalam bentuk pewacanaan; atau setidaknya dalam bentuk respon atas persoalan politik yang  ada,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  kiayi-santri  saat  itu  memiliki  sikap  politik  karena didorong atas interpretasi mereka terhadap ayat-ayat al-Quran. Hal ini juga  yang mendorong kajian-kajian  atas  ayat-ayat  politik,  seperti  QS.  al-Maidah;  51-53,  sering  disampaikan  oleh kiayi-santri dalam dakwah dan pengajaran keagamaan mereka.
Menarik, kajian atas ayat-ayat politik yang dilakukan oleh kiayi-santri tidak mengarah pada satu pemahaman yang sama. Ada banyak tafsir—misalnya tentang QS. al-Maidah; 51— yang  memuat  kata  „ auliya’ yang  diartikan  bukan  sebagai  „pemimpin‟  tetapi  juga  „kawan setia‟. 1 Persoalan  multi  tafsir  atas  ayat-ayat  al-Quran  yang  berbicara  tentang  politik  inilah
1 Misalnya  dalam  Tafsir  al-Azhar  karya  Hamka,  disebutkan  bahwa  awliya  berarti  tolong  menolong, bantu  membantu  dan  pimpin  memimpin  dalam  kekafiran  orang  yahudi  dan  nasrani.  Lihat  Hamka, Tafsir  al-
yang  kemudian  menjadi  pro  dan  kontra  dari  pandangan  dan  sikap  politik  para  ulama  atau kiayi. Kita dapat mencontohkan bagaimana Habib Rizieq yang berseberangan pandangannya dengan Buya Syafi‟i Ma‟arif; juga antara KH. Ishomuddin dengan Bachtiar Natsir. Bahkan di kalangan NU yang diwakili KH. Said Agil Siraj dengan Muhammadiyah melalui Amin Rais, perbedaan  itu  semakin  memperlihatkan  masing-masing  perbedaan  pandangan  ulama  atau kiayi-santri terhadap ayat-ayat politik.
Memang, di dalam al-Qur‟an kita tidak menemukan kata „politik‟ (dalam bahasa Arab disebut siyasah )  dari  akar  kata sasa  -  yasusu. Tetapi  tentu  saja  bukan  berarti  al-Quran  tidak berbicara  tentang  politik.  Istilah  yang  digunakan  Al-Qur‟an  tentang  politik  secara  sepintas ternyata  dapat  kita  temukan  pada  ayat-ayat  tentang  “ hukm‖; yang  pada  awalnya  berarti “menghalangi  atau  melarang  dalam  rangka  perbaikan”.  Dari  akar  kata  yang  sama  terbentuk pula  kata „ hikmah’ yang  pada  mulanya  berarti  “kendali”.  Makna  ini  sejalan  dengan  asal makna kata sasa–yasusu–sais—siyasat, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian. 2
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata „politik‟ diartikan sebagai “segala urusan dan  tindakan  (kebajikan,  siasat,  dan  sebagainya)  mengenai  pemerintahan  Negara  atau terhadap  Negara  lain.”  Juga  dalam  arti  “kebajikan,  cara  bertindak  (dalam  menghadapi  atau menangani  satu  masalah).” 3 Secara  etimologis,  kata  "politik"  juga  masih  berhubungan dengan polisi atau kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal  yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik.
Sedangkan politik secara terminologis dapat diartikan (1) menunjuk kepada satu segi kehidupan  manusia  bersama  dengan  masyarakat.  Lebih  mengarah  pada  politik  sebaga  usaha untuk  memperoleh  kekuasaan,  memperbesar  atau  memperluas  serta  mempertahankan kekuasaan  ( politics ).  Misal:  kejahatan  politik,  kegiatan  politik,  hak-hak  politik;  (2)  menujuk kepada  “satu  rangkaian  tujuan  yang  hendak  dicapai”  atau  “cara-cara  atau  arah  kegiatan tertentu  untuk  mencapai  tujuan  tertentu”.  Lebih  mengarah  pada  kebijakan  ( policy ).  Misal: politik luar negeri, politik dalam negeri, politik keuangan; daan 3) menunjuk pada pengaturan urusan  masyarakat  dalam  segala  aspek  kehidupan.  Pemerintah  mengatur  urusan  masyarakat, masyarakat melakukan koreksi terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya ( siyasah ).
Azhar vol. 3 hal. 32. Ibn Katsir juga mengartikan awliya sebagai kawan, lihat Muhammad Saed Abdurrahman; Tafsir Ibn Katsir Part 6 of 30 (al-Nisa 148 to al-Maidah 081), h. 140.
2 Dalam  kamus  al-Muhith, saya-yasusu pada  kalimat ―sasa  al-dawwaba‖ ,  berarti  mengurusi,  melatih atau  mendidik.  Pengertian  ini  menunjukkan  bahwa  arti  kata  “siyasah”  (politik)  berimplikasi  pada  usaha  untuk memberikan perhatian kepada masyarakat.
3 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran , (Mizan: Bandung, 1996), hal: 416
Di  antara  ketiga  definisi  tersebut,  tentunya  definisi  pertama  lebih  memiliki  konotasi  negatif dibandingkan  definisi  kedua  dan  ketiga.  Hal  ini  disebabkan  orientasi  yang  pertama  adalah politik  kekuasaan,  untuk  meraih  dan  mempertahankan  kekuasaan  dap  dilakukan  dalam  jalan apapun  entah  baik  entah  buruk,  dapat  menghalalkan  segala  cara  dan  lebih  berorientasi  pada kepentingan  pemimpin  atau  elit  yang  berkuasa.  Sedangkan  definisi  politik  yang  kedua  dan ketiga lebih berorientasi pada politik pelayanan terhadap masyarakat, dimana posisi pemimpin merupakan pelayan masyarakat bukan penguasa aset-aset strategis.
Pengertian  politik  dalam  fiqih  Islam  menurut  ulama  Hanbali,  adalah  sikap,  perilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari  kemafsadahan,  meskipun  belum  pernah  ditentukan  oleh  Rasulullah.  Ulama  Hanafiyah memberikan  pengertian  lain,  yaitu  mendorong  kemaslahatan  makhluk  dengan  memberikan petunjuk  dan  jalan  yang  menyelamatkan  meraka  di  dunia  dan  akhirat.  Sedangkan  menurut ulama Syafi‟iyah mengatakan, politik harus sesuai dengan syari‟at Islam, yaitu setiap upaya, sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syari‟at. 4
Fungsi  politik  dalam  Islam  bukanlah  segala  macam  cara  untuk  memperoleh kekuasaan,  tetapi  bagaimana  mengatur  segala  urusan  rakyat  dengan  menyeluruh  dan  tuntas. Untuk  mencapai  itu  semua,  berbagai  penjelasan  di  dalam  Al-Qur‟an  harus  diakui  telah mengarahkan  masalah  politik  dapat  berfungsi  secara  maksimal.  Penjelasan-penjelasan tersebut  dapat  dilihat  QS.  An-Nisa  yang  mengatakan  bahwa  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh manusia  itu  tidak  lain  adalah  amanah  dari  Allah.  Dalam Al-Jami’  li  Ahkamil  Qur’an karya Imam  Al-Qurthubi,  disebutkan  bahwa  seorang  pemimpin  harus  menjalankan  amanat  yang telah  dibebankan  kepadanya  dengan  tidak  melakukan  kezaliman,  adil  dalam  menegakan hukum, serta cerdas dalam mengelola keuangan Negara. 5 Al-Quran juga mengenalkan prinsip musyawarah  (QS.  Ali  Imran;159)  sebagai  prinsip  yang  sangat  erat  dengan  sejarah  politik  di dunia  Islam.  Hal  itu  dapat  terlihat  dari  pengangkatan  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. 6
Pesan-pesan seperti inilah yang akan diungkapkan melalui pemahaman para kiayi dan santri,  khususnya  tentang  persoalan-persoalan  politik  yang  terjadi  di  Indonesia.  Oleh  karena itu,  maka  rumusan  masalah  yang  hendak  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang Bagaimana ayat-ayat politik yang terdapat dalam al-Quran; bagaimana ayat-ayat politik yang
4 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial , (LKiS, Yogyakarta. cet I 1994), hal. 209-210
5 Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubiy, Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, (Beirut: Ar-Risālah, 2006), jilid 6, hal. 424
6 Lihat  :  Muhammad  Rahmatullah,  “Kepemimpinan  Khalifah  Abubakar  al-Shiddiq”,  dalam Jurnal Khatulistiwa Journal of Islamic Studies , vol. 4 No. 2 September 2014, hal. 197-204.
ada  di  dalam  al-Quran  dapat  difahami  dari  wacana  tafsir  kiayi-santri;  dan  aspek-aspek  apa saja  yang  terdapat  dalam  wacana  kiayi-santri  tentang  ayat-ayat  politik  yang  ada  dalam  al- Quran.
Karena  kajian  ini  ingin  melihat  bagaimana  ayat-ayat  politik  yang  ada  di  dalam  al- Quran  difahami  oleh  para  kiayi  dan  santri,  maka  untuk  mendapatkan  jawaban  tersebut diperlukan  semacam  kerangka  umum  yang  menjadi  landasan  teoritis.  Karena  itu,  penulis menggunakan dua teori; hermeneutik dan analisis wacana.
Hermeneutika  dipakai  sebagai  proses  pemahaman,  penafsiran  dan  penerjemahan  atas sebuah  teks  melalui  tiga  subjek  yang  terlibat,  yaitu:  dunia  pengarang,  dunia  teks,  dan  dunia pembaca.  Teks-teks  keagamaan  (baca;  al-Quran)  yang  lahir  dari  sekian  abad  yang  lalu  di dunia Timur Tengah, ketika hadir di masyarakat Indonesia tentu saja merupakan sesuatu yang asing.  Persoalan  keterasingan  inilah  yang  menjadi  persoalan  hermeneutika  sebagai  sebuah teori  interpretasi.  Peran  hermeneutik  ialah  bagaimana  menafsirkan  sebuah  teks  klasik  atau teks  yang  asing  sama  sekali  agar  menjadi  milik  kita  yang  hidup  di  zaman  dan  tempat  serta suasana kultural yang berbeda.
Ketika  teks  Al-Qur‟an  dipahami  secara  terpisah  dari  konteks  sosial-historisnya, banyak  aspek  dari  wacana  sosial-psikologisnya  yang  hilang.  Ketika  sebuah  wacana  yang begitu  kompleks  dituliskan,  penyempitan  dan  pengeringan  makna  dan  nuansa  tidak  bisa dihindari.  Oleh  karenanya,  disinilah  urgensi  hermeneutika  sebagai  metodologi  penafsiran yang dihadirkan dalam mendekati Al-Qur‟an.
Selain  itu,  penulis  juga  menggunakan  teori  analisis  wacana ; yaitu  studi  tentang struktur pesan dalam suatu komunikasi; atau telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) suatu bahasa.  Melalui  analisis  wacana,  kita  tidak  hanya  mengetahui  isi  teks  yang  terdapat  pada suatu  wacana,  tetapi  juga  mengetahui  pesan  yang  ingin  disampaikan,  mengapa  harus disampaikan, dan bagaimana pesan-pesan itu tersusun,  dan dipahami. Analisis Wacana akan memungkinkan  untuk  memperlihatkan  motivasi  yang  tersembunyi  di  belakang  sebuah  teks atau di belakang pilihan metode penelitian tertentu untuk menafsirkan teks.
Objek  kajian  atau  penelitian  analisis  wacana  pada  umumnya  berpusat  pada  bahasa yang  digunakan  sehari-hari,  baik  yang  berupa  teks  maupun  lisan.  Jadi  objek  kajian  atau penelitian  analisis  wacana  adalah  unit  bahasa  diatas  kalimat  atau  ujaran  yang  memiliki kesatuan  dan  konteks  yang  eksis  dikehidupan  sehari-hari,  misalnya  naskah  pidato,  rekaman percakapan yang telah dinaskahkan, percakapan langsung, catatan rapat, dan sebagainya, dan pembahasan  wacana  pada  dasarnya  merupakan  pembahasan  terhadap  hubungan  antara
konteks-konteks  yang terdapat dalam teks. Pembahasan itu bertujuan menjelaskan hubungan antara kalimat atau antara ujaran (utterances) yang membentuk wacana.
Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  wilayah  Kota  Palembang,  tepatnya  di  beberapa pondok pesantren  yang  menjadi  pusat keberadaan kiayi  dan santri. Penelitian ini merupakan penelitian  lapangan  dengan  objek  kajiannya  adalah  para  kiayi  dan  santri.  Yang  dimaksud dengan  kiayi  di  sini  adalah  mereka  yang  berada  di  suatu  pesantren  dalam  kapasitas  mereka sebagai pengajar; dan yang dimaksud santri adalah mereka yang dalam kapasitasnya sebagai murid.  Penyebutan  kiayi-santri  dalam  penelitian  ini  dipakai  dalam  kapasitas  hubungan keilmuan semata; bukan dalam lingkup social dan budaya.
Penelitian  ini  ersifat  deskriptif  kualitatif.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif.    Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  survei  lapangan  dan wawancara  terhadap  kiayi-santri  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  pandangan  dan pemahaman  mereka  terhaadap  ayat-ayat  politik  yang  ada  dalam  al-Qurann.  Setelah  semua data  terkumpul  kemudian  dilakukan  analisisis  untuk  menjabarkan  atau  mengidentifikasi pandangan kiayi dan santri tentang ayat-ayat politik. Data yang akan digunakan diperoleh dari situasi  apa  adanya  tanpa  adanya  intervensi  dari  pihak  peneliti.  Adapun  informan  dan responden  dalam  penelitian  ini  adalah  para  kiayi-santri  dari  pondok  pesantren  yang  ada  di kota Palembang yang diambil secara random.

## B. Pembahasan

## 1. Hakikat Politik dalam Wacana Kiayi-Santri
Wacana  para  kiayi-santri  tentang  arti  politik  memang  terlihat  sangat  praktis.  Mereka mengartikan  politik  tidak  lebih  dari  kata  “kekuasaan”  atau  sistem  pemerintahan.  Sekalipun ada  diantara  kiayi-santri  yang  menganggap  politik  sebagai  cara  atau  ilmu  untuk  mengatur masyarakat;  tetapi  wacana  politik  bagi  mereka  selalu  diakhiri  dengan  kata  kekuasaan  atau system  pemerintahan.  Artinya,  hakikat  politik  dalam  pandangan  mereka  tidak  berasal  dari substansinya yaitu mengatur masyarakat, tetapi dari realitas politik yang terjadi secara global. Deskripsi ini setidaknya menunjukkan bahwa di kalangan kiayi-santri, politik difahami bukan dari  hakikatnya  yaitu  cara  mengatur  masyarakat,  tetapi  dari  realitas  yang  berkaitan  dengan kekuasaan.
Tetapi  ketika  ditanya  apakah  politik  sama  dengan  kekuasaan,  wacana  kiayi-santri menunjukkan dua hal yang berbeda. Ada yang beranggapan sama; ada juga yang beranggapan tidak  sama.  Yang  beranggapan  bahwa  politik  sama  dengan  kekuasaan  didasari  dari  realitas
bahwa  tujuan  akhir  dari  politik  adalah  kekuasaan.  Tetapi  yang  beranggapan  bahwa  politik tidak  sama  dengan  kekuasaan  melihat  bahwa  justru  dalam  kekuasaan-lah  terdapat kewenangan  untuk  mengatur.  Atau  sederhananya  dalam  kekuasaan  terdapat  politik;  tetapi dalam politik tidak terdapat kekuasaan.
Hal  inilah  yang  mendasari  penilaian  bahwa  dalam  wacana  tentang  hakikat  politik, kiayi-santri memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda. Kita juga bisa beranggapan bahwa hakikat  politik  yang  ada  dalam  pemahaman  kiayi-santri,  dan  mengarah  kepada  pemahaman yang  realistis-praktis,  muncul  karena  ketidaktahuan  mereka  tentang  substansi  makna  kata “politik” itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan bahwa diantara kiayi-santri, tidak ada satupun yang mendasari defenisi tentang politiknya dari sudut bahasa.
Sekalipun demikian, baik kiayi atau santri, semuanya bersepakat bahwa di dalam AL- Quran  memang  terdapat  ayat-ayat  tentang  politik.  Misalnya  tentang  ayat-ayat  musyawarah atau kepemimpinan  yang terdapat di dalam al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun mereka  tidak  melengkapi  pemahaman  mereka  tentang  arti  politik  dari  sudut  bahasa,  tetapi bahwa ada masalah politik dalam Islam, mereka akui bersama.

## 2. Wacana Tafsir tentang Kepemimpinan
Masalah  penting  yang  perlu  dilihat  kaktegorinya  dalam  wacana  politik  kiayi-santri adalah  tentang  kepemimpinan.  Masalah  ini  ditanyakan  melalui  penggunaan  ayat-ayat  yang berkaitan dengan konsep imam, khalifah, ulil amri dan wali atau auliya;  baik tentang makna katanya  atau  penggunaannya  dalam  al-Quran,  ditanyakan  kepada  para  kiayi-santri  untuk mendapatkan wacana politiknya dalam konteks ke-Indonesiaan.
Dari  persoalan  yang  ditanyakan  kepada  kiayi-santri  tentang  arti  “pemimpin”  dalam kata  imam,  khalifah  atau  ulil  amri;  hampir  semua  kiayi-santri  menjawabnya  dengan mengatakan  bahwa  kata-kata  tersebut  memang  dapat  diterjemahkan  menjadi  pemimpin. Tetapi  ketika  ditanyakan  apakah  arti  pemimpin  itu  bisa  disebut  juga  “presiden”;  maka jawaban yang disampaikan terbagi menjadi dua bagian; (1) ada yang sepakat menyamakannya dengan kata presiden; dan (2) ada yang tidak sepakat menyamakannya dengan kata presiden.
Kesamaan  kata  imam,  khalifah  atau  ulil  amri  dengan  kata  presiden,  menurut  wacana kiayi  santri  lebih  disebabkan  karena  persoalan  bahasa.  Yaitu  bahwa  kata  pemimpin  pada zaman  dahulu—setidaknya  di  negeri  Arab—tempat  asal  kata  tersebut,  memang  disebut dengan imam, khalifah atau ulil amri. Pada konteks ke-Indonesiaan, setidaknya pada konteks
demokrasi  modern,  istilah imam,  khalifah atau ulil  amri yang  disamakan  penyebutannya dengan kata “presiden”, didasari karena secara substansi adalah sama; yaitu pemimpin.
Pembedaan  kata  imam,  khalifah  atau  ulil  amri  yang  berarti  “pemimpin”  dalam  arti “presiden”,  muncul  dalam  anggapan  kiayi-santri  karena  konteksnya  yang  berbeda.  Bahwa istilah presiden memiliki konteks demokrasi modern; yang tidak sama dengan arti imam atau khalifah  yang  lebih  bersifat  teologis.  Penggunaan  kata  “ulil  amri”  dalam  konteks  presiden lebih dipilih karena bersifat umum dan global; jadi bisa saja ulil amri adalah presiden. Apalagi kata  imam  atau  khalifah  yang  muncul  pada  masa  Rasul,  mengandung  arti  bahwa kepemimpinan umat Islam yang berdasarkan al-Quran ini tidak sama maksudnya dengan kata presiden yang lebih berkonotasi modern dan kenegaraan saja.
Dari  persoalan  ini  kita  bisa  melihat  bahwa  pemahaman  para  kiayi-santri  tentang  arti kata  pemimpin,  yang  dalam  al-Quran  dipakai  kata  imam,  khalifah  atau  ulil  amri; menampilkan  adanya  pembedaan  makna  kata  secara  kontekstual.  Bila  diartikan  dengan pemimpin  umat,  kata  imam,  khalifah  atau  ulil  amri  dapat  diterima  maknanya  sebagai “pemimpin”;  tetapi  bila diartikan dengan pemimpin Negara, maka kata imam,  khalifah atau ulil  amri  dapat  diartikan  dengan  presiden.  Kontekstualisasi  kata-kata  yang  disebut  oleh  al- Quran  seperti  ini  setidaknya  memperlihatkan  bahwa—dugaan  sementara  kita—pemahaman kiayi-santri  terhadap  ayat-ayat  politik,  atau  terhadap  istilah  yang  berkaitan  dengan  politik— selalu berkaitan dengan realitas politik yang terjadi pada masanya.

## 3. Wacana Tafsir tentang Pemimpin Non-Muslim
Wacana  kiayi-santri  tentang  QS.  Al-Maidah  ayat  52  terkait  larangan  menjadikan orang-orang  Yahudi  dan  Nasrani  sebagai wali ,  menunjukkan  bahwa  hampir  semua  kiayi- santri  mengartikan  “ awliya ”  sebagai  pemimpin.  Ayat  ini  juga  difahami  bahwa  hukumnya adalah  haram  karena  dapat  merusak  akidah.  Oleh  karena  itu,  menurut  kiayi-santri,  orang muslim harus menjadi pemimpin, khususnya sebagai pemimpin Negara dan masyarakat.
Kriteria wali atau auliya (yang diterjemahkan sebagai “kawan” atau “pemimpin”) dari kalangan  non-muslim,  sebagaimana  dalam  QS.  Al-Maidah  ayat  52,  menarik  untuk  dikaji. Pertanyaan  ini  diajukan  terkait  realitas  politik  di  Indonesia  yang  cukup  memanas  pasca terpilihnya  Ahok  sebagai  gubernur  Jakarta.  Keterlibatan  ulama  yang  melembaga  dalam gerakan 212 dan munculnya kriteria calon pemimpin muslim dan non-muslim, selalu dialasi dengan QS. Al-Maidah ayat 52.
Dari  hasil  wawancara,  kita  melihat  bahwa  mayoritas  kiayi-santri  menolak  seorang calon  pemimpin  yang  berasal  dari  kalangan  non-muslim.  Setidaknya  ada  dua  alasan  pokok dari  mereka  yaitu;  (1)  karena  mereka  memang  berbeda  dalam  keyakinan  beragama;  dan  (2) karena di  Indonesia  Islam  adalah agama mayoritas. Dari dua alasan ini,  wacana tafsir kiayi- santri  tentang  QS.  Al-Maidah  ayat  52  menunjukkan  bahwa  prinsip  keyakinan  atau  akidah adalah pertimbangan utama kiayi-santri; terlebih bahwa dari prinsip ini memunculkan alasan- alasan  lain.  Misalnya,  bahwa  memang  al-Quran  mengatakan  demikian;  atau  karena  adanya kekhawatiran  non-muslim  akan  mempengaruhi  dan  merubah  keimanan  orang  muslim. Kekhawatiran ini tentu saja bersifat historis; dalam arti lebih dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis. Sekalipun ada diantara mereka yang membolehkan non-muslim sebagai pemimpin dengan syarat jika tidak ada muslim yang mampu.
Karena  itulah  ketika  ditanya  apakah  dengan  memilih  non-muslim  sebagai  pemimpin bisa menjadikan seseorang bagian dari mereka; maka ada beberapa kiayi-santri yang berbeda pendapat.  Sebagian  besar  memang  menerima  anggapan  tersebut,  tetapi  ada  juga  yang  tidak menerima dengan alasan realistis; bahwa belum tentu orang Islam yang memilih non-muslim sebagai pemimpin akan menjadi bagian dari mereka.
Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa persoalan kriteria pemimpin Negara, baik karena  calon  pemimpin  itu  dari  kalangan  muslim  atau  non-muslim,  tidak  dilihat  dari  aspek kualitas atau profesionalitas mereka, tetapi dari aspek teologis dan ajaran normative. Pendek kata,  kriteria  kiayi-santri  tentang  siapa  pemimpin  di  Indonesia  pada  saat  ini  memang ditentukan melalui factor agama bukan kinerja.

## 4. Wacana Tafsir tentang Konsep Musyawarah
Pertanyaan  tentang  musyawarah  diajukan  untuk  melihat  wacana  kiayi-santri  tentang ayat  al-Quran  surat  Ali  Imron  ayat  159  yang  berbunyi,  “ Dan  bermusyawarahlah  kepada mereka  dalam  suatu  urusan …”.  Untuk  memahami  wacana  kiayi-santri  tentang  ayat  ini, penulis  juga  bertanya  tentang  kesamaan  konsep  musyawarah  dengan  demokrasi  dalam  arti bebas berpendapat.
Hampir semua kiayi-santri sepakat bahwa musyawarah artinya adalah berunding atau berdiskusi  demi  mencapai  kesepakatan  bersama.  Wacana  ini  jelas  terlihat  dari  penggunaan kata  musyawarah  yang  sudah  menjadi  bahasa  Indonesia  dan  dipakai  dalam  kehidupan masyarakat. Penekanan musyawarah sebagai arti diskusi mendapat penekanan etika bahwa ia harus  dilakukan  dengan  hati  yang  lembut.  Karena  itu,  ketika  dihubungkan  arti  musyawarah
dengan  bebas  berpendapat,  wacana  kiayi-santri  juga  melihat  bahwa  bebas  berpendapat  juga perlu dilakukan dengan tidak menjatuhkan lawan bicara. Hal ini mengindikasikan bahwa para kiayi-santri lebih melihat musyawarah sebagai aspek komunikasi.
Ketika dikaitkan dengan arti demokrasi, wacana tentang arti musyawarah tidak selalu sama. Ada sebagian kiayi-santri yang menyamakannya dengan demokrasi, dan sebagian justru menganggapnya  berbeda  dengan  demokrasi.  Mereka  yang  berbeda,  melihat  bahwa  arti demokrasi  mengarah  kepada  bentuk  dan  sistem  pemerintahan.  Anggapan  ini  jelas menunjukkan  bahwa  wacana  kiayi-santri  tentang  arti  demokrasi  selalu  berhubungan  dengan politik, dalam arti sistem pemerintahan; yang tidak sama dengan konsep musyawarah.

## 5. Wacana tentang Negara yang Adil
Masalah  penting  yang  muncul  dalam  wacana  kiayi-santri  tentang  ayat-ayat  politik dalam  al-Quran  adalah  ciri-ciri  negara  yang  adil.  Wacana  ini  ditanyakan  berkaitan  dengan firman  Allah  yang  berbunti,  “ Berbuatlah  adil;  karena  ia  lebih  dekat  kepada  ketakwaan ”. Dalam  wacana  ini,  interpretasi  kiayi-santri  tentang  ciri  Negara  adil  memiliki  kesamaan  satu sama lain; sekalipun diungkapkan dalam kalimat yang berbeda.
Negara yang adil dalam wacana kiayi-santri, terlihat dari dua hal pokok yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dua hal ini mendominasi wacana tafsir kiayi-santri yang dikaitkan dengan masalah keadilan Negara. Dari tema  ini  kita  bisa  menduga  bahwa  wacana  kiyai-santri  yang  lebih  melihat  ciri  Negara  yang adil  itu  pada  perlindungan  HAM  dan  kesejahteraan  rakyat,  merupakan  tema  yang  muncul sejak beberapa tahun ini di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Pemilihan Presiden (Pilres) tahun 2019. Sebagaimana diketahui, isu pemerintah zalim dalam bentuk kriminalisasi ulama;  dan  isu  ketimpangan  ekonomi  rakyat  akibat  dominasi  asing  dan  aseng,  menjadi  isu politik  yang  panas  dan  menyebar  ke  masyarakat  luas.  Sedangkan  wacana  lain  yang  muncul berkisar  pada  masalah  gender,  perlunya  penerapan  ajaran  Islam  dan  keharusan  pemerintah berpihak kepada rakyat, menjadi ciri Negara yang adil yang diharapkan oleh kiayi-santri.
Dari  ciri-ciri  Negara  yang  adil  ini,  setidaknya  ada  beberapa  hal  yang  perlu  menjadi perhatian kita; pertama , wacana kiayi-santri ini lebih bersifat idealis; dalam arti sesuai dengan tujuan  umum  pembentukan  Negara; kedua ,  wacana  kiayi-santri  ini  juga  menggambarkan bagaimana kondisi objektif persoalan Negara tentang masalah HAM dan kesejahteraan rakyat.
6. Wacana Tentang Perselisihan Umat
Wacana  perselisihan  umat  yang  ada  dalam  ayat-ayat  al-Quran  menarik  untuk dicermati  dalam  interpretasi  kiayi-santri.  Dalam  wacana  ini,  para  kiayi-santri  memberikan interpretasi  mereka  terhadap  ayat  yang  mengatakan,  “ Dan  apa  yang  kalian  perbedakan  di dalamnya tentang sesuatu maka hukumnya kembali kepada Allah ”. Bagi kiayi-santri, kembali kepada Allah diartikan dengan cara merujuk kepada ayat-ayat yang ada di dalam al-Quran dan hadis  Nabi  Muhammad.  Bahkan  kembali  kepada  Allah  juga  dapat  dilakukan  dengan  cara bermusyawarah  dan  mencari  jalan  tengah  dari  setiap  perselisihan.  Pada  sisi  ini,  kiayi-santri melihat  hubungan  antara  al-Quran  sebagai  kitab  hokum  dan  masalah  yang  muncul  dalam realitas  masyarakat.  Dengan  menerima  al-Quran  dan  hadis  sebagai  pedoman  hokum,  maka itulah yang menjadi inti dari ayat tersebut.
Perselisihan  dalam  masyarakat,  khususnya  tentang  masalah  politik,  setidaknya  juga dilihat kiayi-santri sama dengan masalah hokum lain. Bagi kiayi-santri, kembali kepada Allah jika  ada  masalah  politik  yang  diperselisihkan,  maka  hal  itu  dapat  dilakukan  dengan  cara merujuknya  sesuai  dengan  apa  yang  ada  di  dalam  al-Quran  dan  hadis.  Bagi  sebagian  kiayi- santri lain, jika hokum Negara dapat didahulukan daripada hokum agama, maka itu juga bisa diterima. Sebab tidak semua masalah politik harus diselesaikan dengan pendekatan agama.
Melihat  kenyataan  ini,  kita  bisa  mengatakan  bahwa  memang  hampir  semua  kiayi- santri  melihat  masalah  politik  yang  terjadi  dalam  Negara  kita,  dari  perspektif  agama. Perselisihan  politik,  apapun  bentuknya,  akan  dinilai  berdasarkan  norma-norma  agama, sebagaimana  dalam  al-Quran  dan  hadis.  Agama  dengan  demikian  menjadi  indicator  untuk menentukan mana politik  yang baik dan buruk. Jadi di sini, kita bisa menduga bahwa kiayi- santri  yang  banyak  menggunakan  agama  sebagai  factor  dalam  perselisihan  politik  adalah mereka yang sering disebut masuk dalam kriteria politik identitas.
Tetapi bukan saja perselisihan yang berada dalam wilayah politik yang menjadi focus bagi  kiayi-santri.  Ketika  ditanya  tentang  perselisihan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat muslim,  wacana  tafsir  kiayi-santri  melihatnya  dengan  sangat  beragam.  Sebagian  besar mencoba  memberikan  alternative  untuk  menyelesaikan  perselisihan  di  masyarakat  dengan cara  seperti  menciptakan  keadilan  dan  kedamaian,  musyawarah  mencari  jalan  tengah, mempertahankan  solidaritas  dan  partisipasi  masyarakat  dan  lain-lain.  Jadi  kita  bisa  melihat bahwa dalam wacana tafsir kiayi-santri, norma-norma agama dapat digunakan secara praktis untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi masyarakat.
7. Wacana Tentang Peran Negara dalam Perselisihan di Masyarakat
Wacana  penting  yang  berkaitan  dengan  perselisihan  di  masyarakat  adalah  tentang peran  Negara.  Wacana  ini  dimunculkan  terkait  pemahaman  kiayi-santri  tentang  perselisihan yang terjadi di masyarakat, sebagaimana yang disinggung oleh al-Quran dalam berbagai ayat tentang  perselsihan.  Sekalipun  al-Quran  secara  lugas  mengatakan  bahwa  jika  terjadi perselisihan maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi bagaimana Negara berperan dalam perselisihan itu sangat perlu digali dari wacana tafsir kiayi-santri.
Wacana  umum  kiayi-santri  tentang  peran  Negara  dalam  perselisihan  umat  adalah berkaitan  dengan  aspek  fungsi.  Negara  harus  menjadi  fasilitator  yang  mampu  mendamaikan berbagai  pihak  yang  sedang  bertikai.  Fasilitasi  tersebut  dalam  wacana  kiayi-santri  dapat dilakukan dengan musyawarah atau penguatan kesadaran social.  Bahkan,  keterlibatan ulama sebagai  fasilitator  dapat  saja  dilakukan  oleh  Negara  terutama  karena  kedudukan  mereka sebagai  pemuka  agama.  Sebagai  fasilitator,  negara  juga  harus  mampu  menjadikan musyawarah  sebagai  alternative  penting  dalam  menyelesaikan  perselisihan,  disamping menerapkan hokum atau peraturan yang berlaku.
Deskripsi tentang fungsi Negara sebagai fasilitator bagi masyarakat memang menarik untuk  dilihat  sebagai  wacana  kiayi-santri.  Negara  dipandang  mampu  mendamaikan masyarakat  karena  melalui  kekuasaannya  pihak-pihak  yang  bertikai  akan  tunduk  kepada hokum.  Tetapi  penerapan  hokum  ketika  terjadi  perselisihan,  yang  tidak  diutamakan  karena ulama-kiayi  lebih  mendahulukan  aspek  musyawarah;  perlu  dilihat  sebagai  salah  satu  factor kurangnya  kepercayaan  kiayi-santri  terhadap  fungsi  Negara  itu  sendiri.  Bahwa  perselisihan harus  dikembalikan  kepada  al-Quran-Hadis,  dan  pelibatan  ulama  dalam  proses penyelesaiannya; menunjukkan bahwa wacana kiayi-santri masih bersifat normative dan tidak praktis.

## 8. Wacana Tentang Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Konsep amar ma’ruf nahi munkar menjadi wacana tafsir bagi kiayi-santri dengan cara mengajak manusia kepada perbuatan baik. Dalam pandangan kiayi-santri, setiap muslim harus mampu menjadi penyeru yang baik; yang dapat merubah perilaku manusia ke arah perbuatan yang diridhoi Allah swt. Tetapi yang menarik, adalah ketika wacana tafsir kiayi-santri tentang konsep amar ma’ruf  nahi  munkar ini  dihubungkan  dengan  posisi  Negara.  Bagi  kiayi-santri, Negara harus mampu membuat kebijakan dan peraturan  yang dapat  mensejahterakan rakyat. Melalui  konsep  ini  juga  Negara  dapat  menciptakan  rasa  aman  dan  rasa  keadilan  kepada seluruh penduduk. Untuk mewujudkan ini, kiayi-santri melihat bahwa keberadaan pemimpin
Negara yang berasal dari kalangan muslim menjadi sangat diperlukan untuk menjamin konsep amar  ma’ruf  nahi  munkar berjalan  dengan  baik.  Di  samping  itu,  yang  paling  penting  bagi kiayi-santri,  konsep amar  ma’ruf  nahi  munkar dapat  dijalankan  sebagaimana  disebutkan dalam al-Quran, harus diatur melalui nilai-nilai yang ada dalam al-Quran dan hadis Nabi.

## C. Kesimpulan
Penelitian ini melihat bahwa wacana tafsir kiayi-santri terhadap ayat-ayat politik yang ada dalam al-Quran difahami secara kontekstual khususnya jika dihubungkan dengan kondisi politik yang sedang terjadi di  Indonesia. Kontekstualisasi ini terjadi dikarenakan kiayi-santri melihat  politik  sebagai  cara  untuk  mencapai  kekuasaan.  Oleh  karena  itu,  ayat-ayat  yang berbicara  tentang  masalah  politik,  seperti  konsep  kepemimpinan  dan  keadilan  social;  tidak difahami sebagai ayat yang mengandung pesan-pesan global, tetapi justru parsial.
Secara  kategorisasi,  wacana  tafsir  kiayi-santri  tentang  ayat-ayat  politik  juga dibicarakan secara normative; dalam arti harus selalu berlandaskan apa yang sudah ada dalam al-Quran  dan  Hadis.  Dari  kriteria  pemimpin  non-muslim,  keadilan  social  sampai  masalah hokum, semuanya selalu dikembalikan kepada al-Quran dan Hadis. Hal ini disebabkan karena santri-kiayi melihat politik merupakan lawan dari agama;  yang dari agama itulah nanti akan dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamka, Tafsir al-Azhar, vol. 3
Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Quran , Bandung, Mizan, 1996
Mahfudh, Sahal, Nuansa Fiqih Sosial , Yogyakarta. LKiS, 1994
Al-Qurthubiy,  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Abi  Bakr, Al-Jami’  li  Ahkamil Qur’an , jilid 6, Beirut, Ar-Risālah, 2006
Rahmatullah,  Muhammad,  “ Kepemimpinan  Khalifah  Abubakar  al-Shiddiq ”,  dalam  Jurnal Khatulistiwa, Journal of Islamic Studies, vol. 4 No. 2 September 2014, hal. 197-204