## MANAJEMEN ZAKAT UNTUK PROGRAM POVERTY ALLEVIATION DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

## Aan Jaelani
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132 Website: https://iaincirebon.academia.edu/aanjaelani ;
Email: iainanjal@gmail.com

## Abstrak
Penghimpunan  dan  pendistribusian  potensi  zakat  sebagai  instrumen  pengentasan kemiskinan  (poverty  alleviation)  selama  bertahun-tahun  cukup  banyak  dikaji  dalam literatur  ekonomi  Islam.  Bahkan,  zakat  adalah  salah  satu  instrumen  awal  keuangan publik  Islam.  Secara  praktis,  pengelolaan  zakat  masih  memerlukan  manajemen  untuk mengentaskan  kemiskinan  pada  berbagai  negara,  khususnya  di  Indonesia  dan  Brunei Darussalam.  Kajian  ini  menemukan  adanya  keunikan  pada pengelolaan  zakat  untuk program  pengentasan  kemiskinan sebagai agenda  utama  dalam  pengelolaan  zakat  di Indonesia  dan  Brunei  Darussalam. Manajemen  zakat  yang  diterapkan pada  kedua negara ini mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

## Kata Kunci: manajemen zakat, poverty alleviation, lembaga zakat, mustahik

## Abstract
The collection and distribution of zakat as an instrument for poverty reduction (Poverty Alleviation) over the years pretty much studied in the economic literature, Islam. In fact, zakat is one of the earliest instruments of public finances Islam. In practical terms, the management of zakat still requires management to alleviate poverty in many countries, especially  in  Indonesia  and  Brunei  Darussalam.  This  study  found  their  uniqueness  in zakat  management  for  poverty  alleviation  programs  as  the  main  agenda  in  the management  of  zakat  in  Indonesia  and  Brunei  Darussalam. Zakat  management  is applied to both these countries were able to reduce the level of poverty.

## Keywords: zakah management, poverty alleviation, zakat institution, mustahik

## A. Latar Belakang
Pesatnya perkembangan sistem perpajakan pada pendapatan dan kesejahteraan yang  kompleks  di  abad  20 ini mungkin  memberikan asumsi bahwa  sistem  redistribusi kekayaan  yang  progresif cukup unik dan modern.  Bahkan,  sistem  agama telah memberikan  mekanisme  yang  sama  untuk  mengatasi  ketidakadilan  ekonomi  dan pengentasan  kemiskinan selama berabad-abad.  Yudaisme  dan Kristen  mengadopsi konsep persepuluh (al- ‘usyr) sebagai  pajak  marjinal sebesar sepuluh  persen  atas pendapatan,  dan  kedua jalur tradisi keagamaan dikembangkan  untuk  mengarahkan peningkatan pendapatan kepada orang miskin.
Untuk  beberapa komunitas, konsep persepuluh dan kedermawanan untuk organisasi sosial bagi  masyarakat  miskin  tetap menjadi kewajiban  agama. Konsep motivasi  memberikan  amal dalam  konsep agama  terbukti  signifikan  dalam  pendanaan sosial memenuhi kebutuhan kaum miskin di Amerika Serikat. Sebuah tradisi yang mirip
dengan praktek persepuluh sebagai bentuk kewajiban agama juga dikembangkan dalam praktek dan yurisprudensi Islam, yaitu zakat.
Dalam  perkembangan  awal  masyarakat  Islam,  zakat  dikumpulkan  sebagai pajak  oleh  negara  dan  dana  dibagikan  kepada  yang kelompok-kelompok  yang membutuhkan (Q.S.  al-Taubah:160). Tidak  seperti  beberapa  kewajiban  lain,  zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan dan kesejahteraan bukan hanya aspirasi, melainkan suatu  bagian hukum Islam  yang ditegakkan  dengan  menggunakan  kebijakan pemerintah. Ada  2 inovasi yang menjadikan zakat cukup relevan  untuk para sarjana hukum  modern.  Inovasi  pertama  adalah  elemen  progresif  dalam  perhitungan secara ekonomi.  Sejumlah  dasar  kekayaan  dan  pendapatan  dibebaskan  dari  pajak  (nisab). Jumlah  ini  diduga  untuk  memenuhi  kehidupan  dasar yang  bersifat  konsumtif.  Inovasi kedua adalah pajak dari bentuk paling umum dari pendapatan pada masyarakat agraris, berupa pertanian dan peternakan bersama dengan pajak atas kekayaan bruto yang tidak aktif diinvestasikan, seperti uang tunai, logam mulia, dan lain-lain.
Komunitas  Muslim  memobilisasi  sumber  daya zakat yang  luas  untuk memenuhi  kebutuhan  kaum  miskin,  dilengkapi  oleh  pertumbuhan  wakaf.  Meskipun wawasan  yang  berhubungan  dengan  zakat  hanya  akan  memiliki  aplikasi  dalam yurisdiksi  mayoritas  Muslim,  yurisprudensi  tradisional  dan  sejarah  sistem  zakat memiliki  implikasi  untuk  teori hukum  yang  lebih  luas,  khususnya  yang  berkaitan dengan aspek perpajakan  dan aspek  kemaslahatan  umum.  Secara  khusus,  zakat memberikan argumen untuk menggabungkan pajak kekayaan dengan pajak penghasilan sederhana, yang  bersifat progresif  dengan  membebaskan jumlah kebutuhan  ekonomi yang  bersifat  primer. Hal  ini  juga  mendukung  argumen  teoritis tentang pajak  properti, sebagaimana diuraikan  oleh  Murphy  dan  Nagel 1 bahwa  hak  properti  pasca-pajak dibayarkan sebelum pendapatan pajak.
Penghimpunan dan pendistribusian potensi  zakat  sebagai  instrumen pengentasan  kemiskinan (poverty  alleviation) selama  bertahun-tahun cukup banyak dikaji dalam  literatur  ekonomi  Islam.  Bahkan,  zakat  adalah  salah  satu  instrumen  awal yang dieksplorasi  oleh para  sarjana Muslim  dan pemerhati  bidang keuangan  publik. Ziauddin  Ahmad, et.al. 2 menulis  suatu  kajian  tentang analisis  zakat  sebagai  instrumen kebijakan  fiskal.  Munawar  Iqbal 3 menulis  suatu  artikel sebelum dibahas  dalam Konferensi Internasional Kedua tentang Ekonomi Islam di Islamabad pada bulan Maret 1983 yang memuat  penjelasan  rinci  dan pemetaan lingkup  dan harta zakat  dalam ekonomi yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika Islam.
Ziauddin  Ahma 4 menyajikan pula  uraian  tentang zakat  sebagai  instrumen jaminan  sosial  yang  merupakan  bagian dari  sistem  Islam  yang  lebih  luas  dan  terpadu untuk  pengentasan  kemiskinan  dan  distribusi  pendapatan.  Sadeq 5 menulis  memberikan gambaran zakat dari  dimensi  ekonomi,  hukum,  dan  administrasi  instrumen  zakat.
1 Lihat  pada  karya Siddiqi,  S.A., Public  Finance  in  Islam (Lahore: S.  H.  Muhammad  Ashraf, 1996).
2 Ziauddin  Ahmad, et.al.,  Fiscal  Policy  and  Resource  Allocation  in  Islam (Islamabad:  IIIE, International Islamic University, 1983).
3 Munawar  Iqbal,  (eds.), Islamic  Institutions  and  the  Elimination  of  Poverty (Leicester:  The Islamic Foundation, 2002)
4 Ziauddin  Ahmad, Islam,  Poverty  and  Income  Distribution (Leicester,  U.K:  The  Islamic Foundation, 1991).
5 Sadeq,  a Survey  of  the  Institutions  of  Zakat:  Issues,  Theories  and  Administration (Jeddah: IRTI/IDB, 1994).
Syirazi 6 melakukan analisis ekonomi tentang kontribusi intensif dari sistem zakat untuk pengentasan  kemiskinan di  Pakistan. Ia juga  melakukan penilaian  kritis  dari  koleksi zakat  dan  mekanisme  pencairan  dana  di  Pakistan. Beberapa  karya Umar  Chapra 7 juga memberikan kontribusi yang cukup penting dalam pengembangan ekonomi Islam yang didalamnya berisi  entri  pada  subjek  zakat. M. Nejatullah  Siddiqi 8 juga memberikan atribut  untuk peran  penting zakat  dalam  konteks  kewajiban  negara yang menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dalam ekonomi Islam.
Dalam konteks kemiskinan, prevalensi kemiskinan yang meluas di tengah arus globalisasi  menjadi  tantangan  paling  serius  di  dunia  saat  ini.  Ini  sebuah  fakta  bahwa, pada awal abad ke-21, sekitar seperlima dari masalah kemanusiaan kurang dari 1 USD per hari dan hampir satu setengah mereka hidup dengan kurang dari 2 USD per hari. Ini adalah fakta bahwa kesenjangan antara kaya dan miskin telah melebar selama bertahun- tahun.  Delapan  puluh  persen  dari  GDP  global  mencatat  hanya  20  persen  dari  populasi dunia  (yang  tinggal  di  negara-negara  OECD)  dan  sisanya  80  persen  dari  orang-orang hanya memiliki pangsa 20 persen dari pendapatan dunia.
Pendapatan rata-rata di dua puluh negara terkaya adalah 37 kali rata-rata dari dua puluh orang termiskin 9 . Kemiskinan adalah sebuah fenomena kompleks dan multi- dimensi,  yang  tidak  dapat  didefinisikan  secara  meyakinkan.  Ini  melampaui  gagasan pendapatan,  dan  meliputi  perampasan hak sosial,  ekonomi  dan  politik.  Kaum  miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan terisolir dari kehidupan bersama orang lain. Mereka memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Kepedulian  terhadap  kemiskinan  bukanlah  hal  yang  baru,  dan  telah menjadi fokus  selama  berabad-abad  oleh  para  sejarawan,  sosiolog  dan  ekonom.  Penyebabnya telah  diidentifikasi,  mulai  dari  kekurangan  dalam  administrasi  dukungan  pendapatan, sampai ketidakadilan  dari  sistem  sosial  dan  ekonomi.  Berbagai  upaya  telah  diajukan, dari  reformasi  sistem  jaminan  sosial  bagi  perubahan  bentuk  sistem  sosial  ekonomi. Karena  kemiskinan  merupakan  masalah  multidimensi,  solusi  terhadap  kemiskinan memerlukan  seperangkat  tindakan  terkoordinasi.  Sebuah  perang  global  melawan kemiskinan,  selain  upaya  domestik,  menuntut  bantuan  dari  negara-negara  kaya  ke negara miskin.
Lembaga zakat telah didirikan oleh banyak negara muslim. Saat ini, beberapa negara muslim telah memperkenalkan sistem zakat resmi, tetapi tidak diimplementasikan secara  optimal (tidak  semua  item  zakat  berada  di  bawah jejaring zakat).  Jika  lembaga  ini  dioperasionalkan  secara  profesional, pengentasan kemiskinan dapat diselesaikan.
Beberapa analisis zakat tersebut menunjukkan peran penting pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pada beberapa negara di Asia Tenggara, pengelolaan zakat  yang  bersinergi  dengan  kebijakan  pemerintah  menunjukkan  penghimpunan  dana zakat  didistribusikan  kepada  para  mustahiq  melalui  program  zakat  konsumtif  dan produktif.  Pendayagunaan  zakat  ini  dimanfaatkan  untuk  program  pengembangan
6 Syirazi, System  of  Zakat  in  Pakistan:  An  Appraisal (Islamabad:  International  Institute  of Islamic Economics, International Islamic University, 1996).
7 Lihat Umar Chapra, Towards a Just Monetary System (Leicester, U.K: The Islamic Foundation, 1985), Islam and Economic Development (Islamabad: IIIT and Islamic Research Institute, 1993), dan The Future of Economics: An Islamic Perspective (Leicester, U.K: The Islamic Foundation, 2000).
8 M. Nejatullah Siddiqi, Role of the State in the Economy: an Islamic Perspective (UK: The Islamic Foundation, 1996).
9 The World Bank, World Development Report (2000-2001) (2001).
pengentasan  kemiskinan.  Dalam  konteks  ini,  penelitian  ini  ingin  mengeksplorasi manajamen  zakat  yang  difokuskan  pada  program  pengentasan  kemiskinan (poverty alleviation) di Indonesia  dan  Brunei  Darussalam,  yang  memiliki  perbedaan  terutama dalam konteks peran negara dalam manajemen zakat.
Institusi  zakat menjadi unsur  penting  dalam kebijakan sosio-ekonomi baik  di Indonesia  melalui  Badan  Amil  Zakat Nasional (BAZNAS)  dan  Lembaga  Amil  Zakat (LAZ)  maupun  di  Brunei  melalui  Majelis  Ugama  Islam  Brunei  (MUIB) yang memfokuskan pada  pendayagunaan dana zakat  untuk  membiayai  kegiatan  ekonomi produktif dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program poverty alleviation. Hal  ini  sejalan  pula  dengan  kebijakan  ekonomi  di  kedua  negara  dalam  rangka meningkatkan  pendapatan  masyarakat dan  juga  berbagai  proyek  pengentasan kemiskinan.
Dalam konteks ini, manajemen zakat yang diterapkan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki keunikan dari sisi institusi zakat, pendayagunaan dana zakat, dan sejumlah program pemberdayaan yang digulirkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.  Jadi,  bagaimana  manajemen  zakat pada  program poverty  alleviation yang diterapkan institusi  zakat di  Indonesia  dan  Brunei  Darussalam  ditinjau  dari perspektif ekonomi Islam.

## B. Literatur Review Zakat dan Pengentasan Kemiskinan
Berbagai masalah zakat sebagai bagian dari kajian fiqih yang dikaitkan dengan aspek  ekonomi  makro  telah  dibahas  secara  teoritis  dalam beberapa literatur, misalnya, penelitian  yang  dilakukan Shirazi (1994, 1996,  1999,  2003), Ahmad (1989), Sadeq (1994), Siddiqi (1996), Hussain  dan Syirazi  (1994),  Chowdhury  (1991),  Hasan  (1997, 2002),  Shaban,  Abu-Ghaida  dan  al-Naimat  (2001),  M.  Raquibuz  Zaman  (1987),  Kahf (1989), Faiz (1990, 1991), Ali (1985), Yasin dan Tahir (2002), Salleh dan Ngah (1981), Iqbal (2002), dan Rose binti Abdullah (2010).
Dalam  konteks  peran  zakat  sebagai  instrumen  pengentasan  kemiskinan, strategi  pengentasan  kemiskinan  mengalami  perkembangan  seiring  perubahan- perubahan  yang  terjadi  pada  setiap  negara.  Dalam  tulisan El-Ashker and Sirajul Haq 10 disebutkan  bahwa  program  pengentasan  kemiskinan  berawal  dengan  pendekatan berbasis pertumbuhan dengan strategi kebijakan “poor because poor” pada tahun 1970- an  saat  kemiskinan  dinilai  sebagai  kemiskinan  pendapatan.  Strategi  ini  kemudian berubahan  menjadi p oor  because  poor  policies”,  “get  all  policies  right”, dan “get institutions right”.
Di  Indonesia  sejak  tahun  2004,  strategi  pengentasan  kemiskinan  yang diterapkan  berupa  PRSP (Poverty  Reduction  Strategy  Papers) atau  dikenal  dengan SNPK  (Strategi  Nasional  Penanggulangan  Kemiskinan).  Strategi  ini  mengarahkan bahwa  kemiskinan  bersifat  multidimensi,  bukan  hanya  ketidakmampuan  ekonomi melainkan juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan diskriminasi perlakuan. Strategi inipun  menyimpulkan  bahwa  pemerintah  Indonesia  belum  seutuhnya  memenuhi  hak- hak  dasar  masyarakat  miskin  dan  kemiskinan  belum  menjadi  arus  utama pembangunan. 11
10 El-Ashker and Sirajul  Haq  (eds.), Institutional  Framework  of  Zakat:Dimensions  and Implications (Jeddah: IRTI/IDB, 1995).
11 Baca  Munawar  Iqbal,  (eds.), Islamic  Institutions  and  the  Elimination  of  Poverty (Leicester: The Islamic Foundation, 2002).
Adapun  pendekatan  yang  dilakukan  Bank  Dunia  mengarahkan  pada  strategi pengentasan kemiskinan pada empat hal, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis  luas,  prioritas  dan  efisiensi  pengeluaran  publik,  jaring  pengaman  sosial  yang efektif,  dan  birokrasi  yang  responsif. 12 Sedangkan  langkah  yang  ditempuh  secara prioritas dalam  penanggulangan  kemiskinan  jangka  pendek meliputi: menghapus hambatan  impor  beras,  investasi  di  sektor  pendidikan  dan  kesehatan,  memperbaiki ketersediaan air bersih dan kualitas sanitasi, membangun jalan pedesaan, sistem jaminan sosial  yang komprehensif, revitalisasi pertanian,  sertifikasi tanah, regulasi tenaga kerja yang  fleksibel,  kredit  mikro,  perencanaan  nasional  dan  anggaran  yang  berpihak  pada orang miskin, dan mendorong peran pemerintah daerah. 13
Perubahan paradigma program penanggulangan kemiskinan di Indonesia sejak tahun  2007  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  klaster,  yaitu  1)  bantuan  dan perlindungan  sosial  dengan  sasaran  rumah  tangga  sangat  miskin,  miskin,  dan  hampir miskin; 2) pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kelompok masyarakat miskin dan hampir  miskin,  dan  3)  pemberdayaan  usaha  mikro  dan  kecil  dengan  sasaran  pelaku usaha  mikro  dan  kecil.  Ketiga  klaster  ini  bersifat  menyeluruh  dan  menyentuh  seluruh lapisan masyarakat sehingga diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan RI, 2008).
Untuk  program  pengentasan  kemiskinan  melalui  zakat  dapat  dirujuk  ayat  al- Qur’an tentang para penerima zakat atau mustahiq (Q.S. al -Taubah:160). Pada ayat ini, menurut Yusuf  Qardhawi kategori  fakir  dan  miskin  memiliki  identitas  “kemiskinan” yang  memperoleh  prioritas  dalam penanggulangannya. 14 Jadi,  zakat  sebagai  instrumen pengentasan  kemiskinan  yang  bersifat pro-poor dan self-targeted yang  menekankan peran  pemerintah  melalui  kebijakan  pemerataan  dan  distribusi  pendapatan  yang memihak rakyat miskin.
Dalam  pandangan  Monzer  Kahf,  zakat  sebagai  bagian  dari  mekanisme  fiskal memberikan  beberapa  fungsi  penting  dalam  keuangan  publik  modern,  misalnya jaring pengaman  sosial,  bantuan  kepentingan  sosial  dalam  bentuk  subsidi  makanan,  kesehatan anak-anak,  bantuan  pendidikan,  subsidi  kesehatan,  perumahan,  dan  transportasi  umum bagi  kesejahteraan  masyarakat. 15 Bahkan, menurut Qardhawi, zakat  sebagai  instrumen dalam  pengentasan  kemiskinan,  menghilangkan  pengangguran,  dan  membebaskan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan. 16
Dalam  masyarakat muslim  kontemporer,  zakat  dapat  meningkatkan  kekuatan partisipasi  pekerja  berupa  produktivitas  pekerjaan  tanpa  efek  negatif  berupa  insentif dana untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan status ekonomi seseorang, dan juga peningkatan investasi serta pembentukan efisiensi investasi itu sendiri. 17
Dengan  demikian,  program  pengentasan  kemiskinan  menjadi  penting  dalam suatu  kebijakan  nasional,  sehingga  pemahaman  indikator  dan  dimensi  kemiskinan dalam  mencapai  maksud  dan  tujuan  manajemen  zakat mengisyaratkan  pemerintah
12 The World Bank, World Development Indicators, 2004.
13 The World Bank, World Development Indicators, 2010.
14 Yusuf  Qardhawi, Fiqh  al-Zakat (Jeddah: Scientific  Publishing  Centre of King  Abdul Aziz University, 2007).
15 Kahf, “ The Performance  of  the Institution  of Zakat  in  Theory  and Practice ” . International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century. Kuala Lumpur, April 26-30, 1999.
16 Yusuf Qardhawi, “Daur  al - Zakat  fi  ‘Ilaj  al -Musykilat  al- Iqtishadiyah”,    Penerjemah:  Sari Narulita, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005).
17 Imtiazi, et.al. (eds.), Management  of  Zakah  in  Modern  Muslim  Society (Jeddah:  Islamic Institute of Research and Training, 2000).
memiliki  prioritas  secara  bertahap  untuk  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  dan kualitas kehidupan mereka. Secara jelas dapat dilihat berikut ini:
Gambar 1. Dimensi dan Indikator Kemiskinan (Akinyemi, 2005)
Dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan  bahwa  pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1).  Pengelolaan  zakat  ini  berasaskan  syari ’ at  Islam,  amanah, kemanfaatan,  keadilan, kepastian  hukum,  terintegrasi,  dan  akuntabilitas  (pasal  2). Dalam  pengelolaan  zakat, lembaga  yang  berwenang  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  dilakukan  oleh  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  (pasal  6),  dan  masyarakat  sendiri  diberikan kewenangan dalam  melakukan  pengelolaan  zakat  melalui  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  yang berkoordinasi dengan BAZNAS.

## C. Pengelolaan Zakat di Indonesia
Pengelolaan  zakat  di  Indonesia  mengalami  beberapa  fase  sejalan  dengan perkembangan  sosial  politik  negara.  Pengalaman  itu  dialami  pada  masa  penjajahan, kemerdekaan  dan  masa  reformasi.  Kecuali  masa  reformasi,  pengelolaan  zakat  pada masa  penjajahan  dan  kemerdekaan  (orde  baru  dan  orde  lama)  memberikan  gambaran buram  fungsi  zakat  di  Indonesia.  Antara  komunitas  muslim dengan  hasil  zakat  tidak memberikan  gambaran  seimbang.  Artinya,  pembayaran  zakat  mungkin  masih  bersifat individual sehingga tidak ada data jumlah muzakki, atau zakat belum dibayarkan secara baik  oleh  umat  Islam,  dan  jika  pembayaran  zakat  pun  dilaksanakan, zakat  hanya digunakan sebagai karitas, berperan sebagai derma untuk kepentingan sesaat.
Potensi  zakat  di  Indonesia  per-tahunnya  mencapai  Rp.  7,5  triliun.  Sementara hasil  survei  yang  dilakukan  PIRAC (Public Interest  Research  and  Advocacy  Center) mengenai Pola dan Kecenderungan Masyarakat Berzakat di 11 kota besar menyebutkan bahwa  nilai  zakat  yang  dibayarkan  para  muzakki  berkisar  antara  Rp.  124.200/tahun. Sedangkan nilai zakat yang dibayarkan berkisar antara Rp. 44.000 sampai Rp. 339.000 per tahun. Dari data tersebut PIRAC memperkirakan jumlah dana ZIS yang tergalang di Indonesia berjumlah sekitar Rp. 4 triliun.
Besarnya  potensi  zakat  nasional  telah  banyak  diungkap  oleh  berbagai penelitian.  Misalnya,  dari  risetnya  pada  2005,  Pusat  Bahasa  dan  Budaya  Universitas Islam  Negeri  (UIN)  Syarif  Hidayatullah,  Jakarta,  menyimpulkan,  potensi  zakat mencapai  angka  Rp19,3  triliun.  Lalu,  riset  Monzer  Kahf  (1989),  menyatakan,  potensi zakat  nasional  bisa  mencapai  dua  persen  dari  total  PDB,  sehingga  potensi  zakat  tidak kurang dari Rp100 triliun.
Setelah  kedua  penelitian  ini,  BAZNAS  bekerja  sama  dengan  Fakultas Ekonomi  dan  Manajemen  (FEM)  Institut  Pertanian  Bogor  (IPB)  pada  awal  2011 melakukan penelitian potensi zakat dengan menggunakan data  yang diolah dari Survei Sosial  Ekonomi  Nasional  (SUSENAS)  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  institusi  lain yang  relevan  seperti  Bank  Indonesia  (BI).  Dalam  risetnya,  BAZNAS  dan  FEM  IPB mengklasifikasi potensi zakat secara nasional dalam tiga kelompok. Yaitu, potensi zakat rumah  tangga,  potensi  zakat  industri  menengah  dan  besar  serta  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN), dan potensi zakat tabungan.
Dari  penelitian  ini  diketahui,  potensi  zakat  rumah  tangga  secara  nasional mencapai  Rp82,7  triliun.  Angka  ini equivalen dengan  1,3  persen  dari  total  PDB. Sedangkan  potensi  zakat  industri  mencapai  angka  Rp114,89  triliun,  yang  Rp22 triliunnya berasal dari indutri pengolahan. Dan zakat BUMN mencapai Rp 2,4 triliun.
Sementara itu, potensi zakat tabungan mencapai angka Rp17 triliun. Angka ini diperoleh dari penjumlahan potensi berbagai aspek, antara lain potensi tabungan di bank syariah,  tabungan  BUMN  atau  bank  pemerintah  campuran,  badan  usaha  bukan keuangan  milik  Negara,  bank  persero,  dan  bank  pemerintah  daerah.  Tabungan  yang dihitung adalah yang nilainya berada di atas nishab 85 gram emas.
Angka  ini  akan  terus  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  jumlah  PDB, seperti  yang dikatakan pengurus Forum Zakat  Indonesia, Sri Adi Bramasetia. Menurut dia,  jika  dikelola  serius,  potensi  zakat  itu  dengan  jumlah  muslim  terbesar  di  dunia, potensinya bisa mencapai Rp300 triliun. Bahkan, kata Menko Hatta Rajasa, bila infak, sedekah  dan  wakaf  juga  tergarap  dengan  baik  potensinya  akan  mencapai  empat  kali lipat atau Rp868 triliun.
Dari riset ini juga diketahui potensi zakat rumah  tangga provinsi. Jawa Barat tercatat  sebagai  provinsi  dengan  potensi  zakat  terbesar,  yaitu  sebesar  Rp17,67  triliun, disusul  Jawa  Tengah  dan  Jawa  timur  yang  memiliki  potensi  zakat  masing-masing sebesar  Rp15,49  triliun  dan  Rp13,28  triliun.  Adapun  provinsi  yang  memiliki  potensi zakat rumah tangga terendah adalah Bali, Papua dan Papua Barat, yang masing-masing mencapai angka Rp126,25 miliar, Rp117,44 miliar, dan Rp111,68 miliar.
Selain  meneliti  potensi  zakat,  BAZNAS  dan  IPB  juga  meneliti  faktor  yang memengaruhi pembayaran zakat dengan mewawancarai 345 orang responden (muzakki dan  munfik)  di  Palembang,  Brebes,  Kota  Bogor  dan  Kabupaten  Bogor.  Hasilnya, kesanggupan  seseorang  membayar  zakat  ditentukan  oleh  tingginya  tingkat  pendidikan, jenis  pekerjaan,  dan  tingkat  pendapatan.  Makin  tinggi  pendidikan  dan  pendapatan, makin tinggi pula kesadaran membayar zakat.  Sebagian besar  responden berzakat per tahun, kecuali petani yang disesuaikan dengan waktu panen.
Dalam  hal  tempat  pembayaran  zakat,  sebagian  besar  (72,8%)  membayar  di lembaga amil zakat informal (lembaga yang tidak berbadan hukum, tapi fungsinya sama seperti  lembaga  amil  formal).  Sisanya  (27,2%)  membayar  ke  lembaga  amil  formal berbadan hukum (BAZ dan LAZ). Alasan utama seseorang membayar zakat di lembaga amil  informal  adalah  kemudahan,  lingkungan,  dan  kepuasan.  Sedangkan  alasan
seseorang  membayar  zakat  di  lembaga  formal  adalah  transparansi,  akses,  kemudahan, lingkungan dan kepuasan.
Karena  demikian,  potensi  zakat  nasional  yang  sangat  besar  ini,  yaitu  Rp217 triliun.  Tapi,  dana  zakat  yang  dapat  dihimpun  oleh  BAZNAS  dan  lembaga  amil  zakat (LAZ) masih sangat rendah, yaitu baru 1%-nya atau sekitar Rp2,6 triliun. Hal ini terjadi, mungkin karena banyak muzakki yang membayar zakatnya langsung ke mustahik, tidak melalui amil zakat.
Berzakat  lewat  amil  zakat  lebih  efektif  Langkah  muzakki  seperti  ini  tidak salah,  cuma  alangkah  lebih  baik  bila  ia  menyalurkan  zakatnya  melalui  lembaga pengelola  zakat  agar  diperoleh  berbagai  manfaat,  antara  lain,  pertama,  menjamin kepastian dan disiplin muzakki dalam membayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah  diri  para  mustahik.  Ketiga,  memperlihatkan  syiar  Islam.  Keempat,  mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas. Kelima, dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang besar.
Sementara  di  Indonesia  masalah  pengelolaan  zakat  sampai  sekarang  belum tuntas.  Padahal  Indonesia  telah  memiliki  UU  No.  38  tahun  1999  tentang  Pengelolan Zakat dan  sekarang telah  lahir UU  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat. Pengelolaan  zakat,  infak  dan  sedekah  sepenuhnya  dikelola  oleh  negara  (sentralisasi) melalui  Badan  Amil  Zakat Nasional yang  dibentuk  pemerintah  di  semua  tingkatan pemerintahan. Lembaga  Amil  Zakat  milik  masyarakat  yang  telah  ada  nantinya  akan berfungsi  hanya  sebagai  unit  pengumpul  zakat  yang  terintegrasi  secara  institusional dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah.
Ada beberapa alasan mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat. Pertama,  zakat  bukanlah  bentuk charity biasa  atau  bentuk  kedermawanan sebagaimana  infak,  wakaf,  dan  hibah.  Zakat  hukumnya  wajib  (imperatif)  sementara charity  atau  donasi  hukumnya  mandub  (sunnah). Kedua,  potensi  zakat  yang  dapat dikumpulkan dari  masyarakat  sangat  besar. Ketiga,  zakat  mempunyai  potensi  untuk turut  membantu  pencapaian  sasaran  pembangunan  nasional. Keempat,  agar  dana  zakat dapat  disalurkan  secara  tepat,  efisien  dan  efektif  sehingga  mencapai  tujuan  zakat  itu sendiri  seperti  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat. Kelima,  memberikan  kontrol kepada pengelola negara.
Alasan  lain  barangkali  adalah  bahwa  zakat  seharusnya  dikelola  sendiri  oleh kelompok-kelompok  masyarakat.  Campur  tangan  negara  sudah  terlalu  banyak  dan jangan  diperbesar  lagi.  Zakat  merupakan  suatu  potensi  yang  unik  bagi  pengembangan civil society dan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat itu sendiri. Terlepas dari keberatan tersebut, faktanya zakat telah cukup memainkan peranan penting dalam redistribusi kekayaan di tengah masyarakat Muslim. Terlebih lagi, zakat pernah menjadi andalan dalam kebijakan fiskal masyarakat Muslim awal.
Pada  sisi  lain,  lembaga  pengelola  zakat  memiliki  karakter  yang  berbeda dengan  lembaga  keuangan  atau  perusahaan.  Dana  zakat  yang  terkumpul  tidak  boleh dianggap sebagai aset oleh lembaga pengelolanya sehingga bebas digunakan semaunya lembaga.  Amil  zakat  bukan  pemilik  dana  zakat,  melainkan  hanya  penerima  amanah. Lembaga  zakat  wajib  menaati  ketentuan  syari’ah  dalam  pengumpulan  dan  penyaluran zakat serta mengikuti aturan perundang-undangan negara.
Perubahan  yang  mendasar  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat  ialah  semua  lembaga  yang  menghimpun  dana  zakat  harus terintegrasi  menjadi  satu  kesatuan  sistem  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Dalam
undang-undang  digariskan  bahwa  hubungan  BAZNAS  pusat  dan  BAZNAS  daerah bersifat  hirarkis.  Pengaturan  dan  pengawasan  pengelolaan  zakat  diperlukan  karena pengelolaan  zakat  tidak  bisa  dilepaskan  dari  dua  aspek,  yaitu  otoritas  dan trust dalam masyarakat.
Tujuan  Pengelolaan  Zakat  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 ialah:  (1)  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat, dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Ada 5 agenda zakat nasional yang perlu disukseskan bersama, yaitu: Pertama, sosialisasi  dan  edukasi  zakat. Kedua,  penguatan  kelembagaan  pengelola  (amil)  zakat. Ketiga,  optimalisasi  pendayagunaan  zakat. Keempat,  penguatan  regulasi pengelolaan zakat. Kelima, sinergi antar semua stake holder perzakatan.
Sinergi  yang  harmonis  perlu  dipekuat  antar-seluruh  pemangku  kepentingan zakat;  BAZNAS,  LAZ,  Kementerian  Agama,  Pemerintah  Daerah,  organisasi kemasyarakatan  Islam, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan zakat lainnya. Sinergi  dibutuhkan  untuk  mewujudkan  tujuan  pengelolaan  zakat  sebagaimana disinggung  di  atas,  sehingga  zakat  dapat  berperan  secara  signifikan  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  dan  terutama  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat. Sinergi yang meliputi sinergi hati, pikiran dan amal, pada akhirnya diharapkan menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan dunia perzakatan di tanah air.
BAZNAS,  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat,  selain menjalankan  fungsi  operator,  yakni  pengumpulan, pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat,  sekaligus  menjalankan  fungsi  koordinator, yakni pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan zakat nasional oleh BAZNAS di daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Program  kerja  tahun  2013  yang  akan  dilakukan  BAZNAS  dalam  kapasitas sebagai  koordinator  zakat  nasional  ialah:  (a)  implementasi  SIMBAZNAS  pada BAZNAS  provinsi  dan  BAZNAS  kabupaten/kota  yang  telah  mengikuti  pelatihan  dan melanjutkan  pelatihan  bagi  daerah  yang  belum,  (b)  rapat  kerja  nasional  dalam  rangka sinergi  program,  evaluasi  dan  merancang  program  nasional  2014,  (c)  penyusunan pedoman-pedoman  terkait  kelembagaan,  perencanaan,  penganggaran,  pelaporan  dan pertanggung  jawaban  pengelolaan  zakat,  dan  (d)  penyusunan  dan  publikasi  Laporan Zakat Nasional 2012.
Program  kerja  2013  dalam  kapasitas  BAZNAS  sebagai  operator  (amil  zakat) ialah melanjutkan program yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya terdiri dari (a) Pusat  Pelayanan  Mustahik  sebagai  bentuk  layanan  regular  di  Kantor  BAZNAS.  (b) Zakat  Community  Development  (c)  Rumah  Sehat  BAZNAS.  (d)  Rumah  Cerdas  Anak Bangsa.  (e)  Baitul  Qiradh  BAZNAS  (Rumah  Makmur  BAZNAS),  (f)  Tanggap Bencana, dan (g) Kaderisasi 1000 Ulama.
Sepanjang  tahun  2012,  BAZNAS  mencatat  terjadi  tren peningkatan penerimaan  zakat  secara  nasional.  Hal  itu  terlihat  dari  realisasi  penghimpunan  zakat, infaq  dan  shadaqah  yang  diterima  BAZNAS,  BAZNAS  provinsi,  BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ nasional pada 2012 diperkirakan mencapai Rp 2,20 triliun atau naik 27,17 % dibandingkan tahun 2011 yang berjumlah Rp 1,7 triliun.
Sedangkan  realisasi  penerimaan  zakat,  infaq  dan  shadaqah  pada  BAZNAS sebagai operator pada tahun 2012 mencapai Rp 49.051.071.126, atau meningkat 21,82 % dibandingkan penghimpunan tahun 2011 yang berjumlah Rp 40 milyar.
Muzakki  yang  tercatat  membayar  zakat,  infaq  dan  shadaqah  atau  dana  sosial lainnya  kepada  BAZNAS  di  tingkat  pusat  sebanyak  17.482  muzakki  perorangan  dan 444 muzakki badan. Pertambahan jumlah muzakki sepanjang tahun 2012 mencapai 15,2 % dari tahun 2011 yang berjumlah 15.171 muzaki badan/badan. Adapun mustahik atau penerima manfaat zakat atas penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah oleh BAZNAS mencapai 290.099 jiwa.
Penguatan  tugas  dan  fungsi  BAZNAS,  baik  sebagai  koordinator  maupun sebagai  operator,  memerlukan  dukungan  dan  kerjasama  dari  semua  lembaga/instansi dan  perorangan  yang  menjadi stakeholders gerakan  zakat  nasional.  Untuk  itu  kami menyampaikan  terima  kasih  dan  penghargaan  yang  setinggi-tingginya  atas  segala dukungan dan kerjasama berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kolom  yang  terbatas  ini,  yang  telah  mempercayakan  pembayaran  zakatnya  melalui BAZNAS serta mendukung dan berpartisipasi di dalam program-program BAZNAS di seluruh Tanah Air.
Salah  satu  bukti  kesiapan  itu,  pada  tahun  2013  ini  BAZNAS  akan melaksanakan  program  nasional  (Pronas)  pengelolaan  zakat  yang  sifatnya pemberdayaan.  Program  ini  untuk  tahap  awal  akan  dilaksanakan  di  100  desa  yang berada di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Program Zakat  Community  Development  (ZCD) yang  sifatnya  nasional  ini dicanangkan  pada  rapat  kerja  nasional  (Rakernas),  15-17  Januari  2013  di  Bogor.  Ini dalam  rangka  menyambut  hari  ulang  tahun  (HUT)  BAZNAS  yang  ke-12  yang  tema HUT-nya: BAZNAS Memimpin untuk Integrasi Pengolaan Zakat Nasional.
Program-program terkait selain ZCD itu adalah:
1.    Rumah  Makmur  BAZNAS  (RMB).  Program  ini  konsen  pada  aspekekonomi, misalnya modal usaha.
2.  Rumah  Sehat  BAZNAS  (RSB).  Program  ini  terkait  dengan  aspek  kesehatan. Konsepnya,  rumah  sehat tanpa  kasir  atau  gratis.  Saat  ini  RSB  ini  ada  di  empat tempat. Yaitu, di Jakarta, Yogyakarta, Sidoarjo, dan Makassar.
3.  Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB). Ini bergerak pada aspek pendidikan. Konsep yang  dibuat  ada  yang  namanya  SKSS  (Satu  Keluarga  Satu  Sarjana).  Ada  juga program Dinar, beasiswa yang diberikan mulai dari SD hingga SMA.
4.  Konter  Layanan  Mustahik  (KLM).  Program  ini  sifatnya  karitatif  atau  santunan langsung. KTM ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan dana mendesak.
5.    Kaderisasi  Seribu Ulama  (KSU).  Program  ini  terkait  dengan  pemberian  beasiswa kepada sarjana agama yang punya prestasi untuk melanjutkan kuliah pada program S2 dan S3.
6.  Tanggung  Darurat  Bencana  (TDB).  Lewat  program  ini  BAZNAS  membantu pemerintah  dalam  penanggulangan  bencana,  misalnya  banjir.  BAZNAS  membantu pemerintah, tidak dengan berteriakteriak, tapi dengan bekerja.
Dari sisi layanan zakat yang difasilitasi oleh BAZNAS adalah Zakat Via Payroll System, Zakat Via Mobil Zakat Keliling, Zakat Via E-Card, Zakat Via Online Payment, Zakat  via  Perbankan  Syariah,  Zakat  Via  Konter,  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ) BAZNAS,

## D. Pengelolaan Zakat di Brunei Darussalam
Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara dengan  luas  wilayah  hanya  mencapai  5.765  km². Letaknya  di  bagian  utara  Pulau Borneo/Kalimantan  dan  berbatasan  dengan  Malaysia.  Brunei  terdiri  dari  dua  bagian
yang dipisahkan di daratan oleh Malaysia. Negara ini terkenal dengan kemakmurannya dan  ketegasan  dalam  melaksanakan syari ’ at  Islam,  baik  dalam bidang  pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat.
Brunei terbagi menjadi 4 distrik, yaitu : distrik Brunei Muara, distrik Tutong, distrik Belait, dan distrik Temburong. Bandar Seri Begawan adalah ibukota yang tertata rapi dengan penduduk hanya sekitar 60,000 jiwa. Salah satu bangunan yang termegah di negara ini adalah Masjid Raya Omar Ali Saifuddin yang dibangun di atas sebuah laguna buatan dengan interior berhias marmer Italia.
Kampung Ayer merupakan kawasan pemukiman umah panggung yang terdiri dari 28 desa dan telah ada selama beberapa abad lamanya. Pulau Ranggu yang terletak di  tengah  sungai  dekat  Istana  Nurul  Iman,  merupakan  habitat  beragam  monyet  khas Kalimantan.
Adapun keadaan demografi Brunei Darussalam dapat dilihat berikut ini: 18 Tabel 1. Profil Demografik Brunei Tahun 2013 Population 415,717 (July 2013 est.) Age structure 0-14 years: 24.6% (male 52,761/female 49,538) 15-24 years: 17.5% (male 35,879/female 36,767) 25-54 years: 46.8% (male 94,827/female 99,779) 55-64 years: 7.3% (male 15,594/female 14,642) 65 years and over: 3.8% (male 7,767/female 8,163) (2013 est.) Dependency ratios total dependency ratio: 42 % youth dependency ratio: 36 % elderly dependency ratio: 6.1 % potential support ratio: 16.4 (2013) Median age total: 29 years male: 28.7 years female: 29.2 years (2013 est.) Population growth rate 1.67% (2013 est.) Birth rate 17.63 births/1,000 population (2013 est.) Death rate 3.43 deaths/1,000 population (2013 est.) Net migration rate 2.51 migrant(s)/1,000 population (2013 est.) Urbanization urban population: 76% of total population (2011) rate of urbanization: 2.13% annual rate of change (2010-15 est.) Major cities - population BANDAR SERI BEGAWAN (capital) 241,000 note: the boundaries of the capital city were expanded in 2007, greatly increasing the city area; the population of the capital increased tenfold (2011) Sex ratio at birth: 1.05 male(s)/female 0-14 years: 1.07 male(s)/female 15-24 years: 0.97 male(s)/female 25-54 years: 0.96 male(s)/female 55-64 years: 1.07 male(s)/female 65 years and over: 0.95 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2013 est.) Infant mortality rate total: 10.81 deaths/1,000 live births male: 12.89 deaths/1,000 live births female: 8.64 deaths/1,000 live births (2013 est.) Life expectancy at total population: 76.57 years
18 Lihat  Brunei  Demographics  Profile  2013  yang  bersumber  dari CIA  World  Factbook http://www.indexmundi.com/brunei/demographics_profile.html.
birth male: 74.28 years female: 78.97 years (2013 est.) Total fertility rate 1.83 children born/woman (2013 est.) HIV/AIDS - adult prevalence rate less than 0.1% (2003 est.) HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS fewer than 200 (2003 est.) HIV/AIDS - deaths fewer than 200 (2003 est.) Nationality noun: Bruneian(s) adjective: Bruneian Ethnic groups Malay 66.3%, Chinese 11.2%, indigenous 3.4%, other 19.1% (2004 est.) Religions Muslim (official) 67%, Buddhist 13%, Christian 10%, other (includes indigenous beliefs) 10% Languages Malay (official), English, Chinese Literacy definition: age 15 and over can read and write total population: 95.4% male: 97% female: 93.9% (2011 est.) School life expectancy (primary to tertiary education) total: 15 years male: 15 years female: 16 years (2011) Education expenditures 3.3% of GDP (2012) Maternal mortality rate 24 deaths/100,000 live births (2010) Health expenditures 2.5% of GDP (2011) Physicians density 1.36 physicians/1,000 population (2010) Hospital bed density 2.8 beds/1,000 population (2011) Obesity - adult prevalence rate 7.5% (2008)
Dari profil demografi di atas, dilihat dari sisi kondisi ketenagakerjaan, Brunei Darussalam dengan  jumlah  penduduk  hanya 415,717 jiwa  memiliki  jumlah  angkatan kerja  yang  cukup  kecil  dibandingkan  dengan  negara-negara  tetangga  di  kawasan  Asia Tenggara.  Data dari  Kemenakertrans  RI, 19 menunjukan  bahwa  jumlah  angktan  kerja Brunei darussalam mengalami stagnansi. Tetapi mulai 2005 terjadi peningkatan jumlah angkatan  kerja sehingga  2010 jumlah  angkatan  kerja meningkat  38.6  persen  sejak tahun  2004.  Dengan  jumlah  angkatan  kerja  198.800  Brunei  menduduki  peringkat  168 dalam  urutan  jumlah  angkatan  kerja  di  dunia. Menurt  jenis  kelamin  angkatan  kerja terserap pada tahun 2012 terdiri dari 41,96 persen perempuan dan 58.4 persen laki-laki. Menurut  ILO,  total  Brunei  Darussalam  angka  partisipasi  kerja  66.3  persen  dibanding dengan  seluruh  penduduk berumur  15  tahun  keatas.  Angka  partisispasi  perempuan mencapai 55,7 persen dan masih dibilang rendah dibandingkan laki-laki 76.8 persen.
Berbagi  lapangan  usaha  yang  menyerapan  tenaga  kerja  dikelompokkan menjadi  3,  yaitu pertama adalah  sektor  pertanian,  yang  termasuk  dalam  sektor pertanian adalah lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian pangan, perkebunan, kehutanan,  perburuan,  perikanan. Kedua,  sektor  industri,  yang  termasuk  dalam  sector
19 Lihat  informasi  Dinas  Tenaga  Kerja, Transmigrasi  dan  Kependudukan  Provinsi  Jawa  Timur, Menu  Buletin  Mengenal  Asean  Economy  Community  (AEC)  Kondisi  dan  Karakteristik  Pasar  Kerja Brunei Darusalam, 17 Juli 2013, pada http://www.infokerja-jatim.com/ index.php/detail/artikel/81.
industry  adalah  lapangan  usaha  yang  berkaitan  dengan kegiatan  pertambangan dang pengilangan, manufaktur dan penyediaan kepentingan publik seperti listrik, gas dan air. Ketiga, sektor  jasa, yang  termasuk  ke  dalam  sector  ini  adalah  perdagangan  besar  dan kecil,  restoran  dan  hotel,  transportasi  dan  komunikasi,  keuangan,  asuransi,  real  estate dan bisnis.
Ekonomi  Brunei  Darussalam  bertumpu  pada  sektor  minyak  bumi  dan  gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Satuan mata uangnya adalah Dolar Brunei yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura. Selain bertumpu pada sektor  minyak  bumi  dan  gas,  pemerintah  Brunei  mencoba  melakukan  diversifikasi sumber-sumber ekonomi dalam bidang perdagangan.
a. Potensi Alam
1)  Kawasan  daratan  di  Brunei  didominasi  ketampakan  alam  dataran  rendah  dengan sedikit perbukitan di bagian Timurnya.
2) Memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang sangat besar.
3) Di bidang pertanian, negara ini adalah penghasil kelapa, karet, dan kelapa sawit yang cukup besar.
b . Potensi Pariwisata
Bentuk wisata yang dikembangkan pemerintah Brunei Darussalam adalah wisata budaya, misalnya kehidupan masyarakat terapung di daerah  yang disebut dengan Kota Air dan istana kesultanan Brunei yang dihiasi oleh lapisan emas di kubah utamanya.
c . Potensi Industri
Industri minyak adalah industri utama di Brunei Darussalam. Selain itu, terdapat juga  industri  gas  alam.  Penambangan  minyak  dan  gas  alam  ini  dilakukan  di  darat  dan lepas pantai.
d . Potensi Sosial Budaya Penduduk  Brunei  Darussalam  di-dominasi  oleh  suku  bangsa  Melayu,  sisanya adalah  suku  bangsa  Cina,  Kedayan,  Kadazan,  dan  Dayak.  Bahasa  resminya  adalah bahasa  Melayu.  Namun  dalam  penggunaan  sehari-hari,  penduduknya  ada  yang berbahasa Mandarin dan Inggris.
Data statistik Bunei Darusallam menunjukan bahwa sebagian besar tenaga kerja (77.2%)  terserap  di  sektor  jasa,  sementar  21.4  % lainnya  terserap  di  sektor  industri. Sektor  pertanian  rupanya  hanya  mampu  menyerap  1.4  %  tenaga kerja.  Hal  ini  terkait dengan  karakteristik  industry  migas  yang  lebih  padat  modal  ketimbang  padat  karya. Dengan begitu, karena baik lahan pertaniannya yang tersedi maupun teknologi pertanian di  negari  ini  tidak  berkembang  baik,  maka  sektor  jasa  yang  menjadi  andalan  utama untuk  menyerap  tenaga  kerja  dalam  jumlah yang  besar.  Brunei  Darussalam  menjadi daya tarik bagi pencari  kerja dari berbagai negara dan merupakan negara tujuan kerja alternatif bagi para calon Tenaga Kerja Indonesia, terutama di sektor formal. 20
Dalam  pembangunan sosial  dan ekonomi,  pemerintah  memberikan dukungan sosial bagi masyarakat.  Pemerintah  terus  mendorong partisipasi  dan  keterlibatan masyarakat dalam pembangunan negara. Beberapa proyek dan program pemberdayaan dilakukan  untuk mendorong anggota  masyarakat untuk berpartisipasi  dalam pembangunan dengan tidak  memberikan  beban  kerja  yang  berat  bagi  mereka. Masyarakat didorong untuk mengorganisir diri dengan mendirikan sebuah asosiasi atau organisasi sebagai wahana agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dengan terlibat
20 Ketika  peneliti  berkunjung  ke  ibukota  Bandar  Seri  Begawan,  penulis  banyak  menjumpai beberapa  orang  Indonesia  yang  bekerja  di  sektor  transportasi  baik  laki-laki  maupun  perempuan (23-26 Oktober 2013).
dalam  berbagai  kegiatan yang  bisa  memaksimalkan  potensi  dan meningkatkan  taraf hidup mereka.
Berkenaan  dengan  pembangunan  ekonomi,  sebagian  besar masyarakat secara aktif  terlibat  dalam produksi  kerajinan  lokal  dan pemerintah  membantu  untuk mempromosikan  produk  mereka  melalui berbagai expo  dan  pameran untuk  mencapai tujuan  tersebut,  pemerintah  memberikan  hibah  dalam  bentuk  usaha  mikro  untuk  para pengusaha  kecil  dan  tenaga kerja  di sektor swasta. Dewan  Pengembangan  Ekonomi Brunei  (Brunei  Economic  Development  Board, BEDB)  menyelenggarakan  sebuah program  berupa  program  pengembangan  keterampilan pemuda (Youth Skills Development Programme, YSDP) dalam  bentuk hibah  usaha  mikro.  YSDP  ini dijalankan  di  bawah lembaga Micro Business  Development  Initiative  BEDB.  Para penerima yang menerima bantuan dalam bentuk peralatan untuk memulai bisnis mereka terdiri  dari para pemuda  yang  memiliki  sumber  daya  terbatas  dan keterampilan  untuk memulai bisnis mereka sendiri atau mendapatkan pekerjaan. 21
Kendala  dan  masalah yang  dihadapi  pemerintah Brunei antara  lain pengembangan sumber daya manusia, meskipun ada peraturan dan perundang-undangan mengenai perlakuan khusus bagi masyarakat yang berusia tua dan orang cacat dalam hal ketentuan  kesejahteraan yang masih memiliki kesenjangan ekonomi.  Meskipun hubungan  kekeluargaan  pada  masyarakat  Brunei  lebih  erat,  hal  ini  tidak  tidak  berarti bahwa  pemerintah  akan  meninggalkan  semua  tanggung  jawab  kepada  keluarga  untuk menangani  sendiri  karena  keluarga  membutuhkan  ruang  pekerjaan  sendiri,  sehingga pemerintah  harus  mengisi  kesenjangan  dalam  membantu  orang  tua  yang  rentan  dalam hal  memfasilitasi  permintaan  mereka  dengan  kebebasan  atau  berpartisipasi  pada masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang-orang yang mampu secara ekonomi.
Peran  negara  dalam  pengelolaan  zakat  sangat  penting,  khususnya  melalui pembangunan  nasional  yang  bertujuan  mensejahterakan  masyarakat  dengan mengentaskan  kemiskinan. Di  Brunei  Darussalam,  tidak  ada  kemiskinan  yang  ekstrim melainkan  masalahnya  berupa  kemiskinan  relatif.  Kemiskinan  absolut  atau  ekstrim didefinisikan  sebagai  ketidakmampuan  untuk  membeli  kebutuhan  dasar  sehari-hari (Rose  Abdullah,  2010). Di  Brunei  Darussalam  setiap  anggota  populasi  memiliki  akses untuk  memenuhi  pasokan air  bersih.  Layanan  seperti  kesehatan  dan  pendidikan disediakan  gratis  oleh  pemerintah.  Bantuan  kesejahteraan  juga  diberikan  kepada berbagai  kategori  penduduk  di  negara  ini.  Namun,  kemiskinan  relatif  terjadi  ketika rumah  tangga  memperoleh  kurang  dari  50  persen  dari  pendapatan  rata-rata  penduduk. Hal  ini  terjadi  karena  standar  hidup  yang  tinggi  di  Brunei  Darussalam.  Faktor  utama yang  berkontribusi  terhadap  kemiskinan  adalah  pengangguran,  pendidikan  rendah, penyalahgunaan narkoba, dan perceraian.
Di  Brunei  Darussalam,  pengelolaan zakat diatur  oleh  Majelis  Ugama  Islam Brunei  Darussalam  (MUIB),  di  bawah  Departemen  Ugama.  MUIB  diberikan kewenangan  oleh  Undang-Undang  Brunei,  1/1984,  Dewan  Ugama  dan  Pengadilan Qadhi, bab  77,  Pasal  114,  untuk  mengumpulkan  dan  mendistribusikan  dana zakat atas nama Yang Mulia sesuai ketentuan syari’ah.
21 Data ini bersumber dari Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan and Brunei, Brunei Darussalam  Country  Report, The  9th  ASEAN  & JAPAN  High  Level  Officials  Meeting  on  Caring Societies: “Human Resource Development in the sectors of Welfare and Health  with a focus on capacity building of service providers and employability  promotion of vulnerable people”, 25TH October – 28TH October 2011, Tokyo, Japan.
Peran pengelolaan dana zakat adalah tanggung jawab Divisi Pengumpulan dan Pendistribusian zakat di bawah MUIB. Divisi ini memiliki delapan belas staf dan dibagi menjadi  empat  unit,  yaitu  Unit  Administrasi,  Unit  Pengumpulan,  Unit  Distribusi,  dan Unit Penghitungan, dan Sekretariat.
Unit  Distribusi  dan  Penghitungan  Zakat  terlibat  dalam  proses  penerimaan aplikasi, meneliti pemohon dan membuat rekomendasi yang diperlukan untuk diajukan kepada komite yang lebih tinggi untuk mereka.
Unit  Pencairan  dana  zakat berperan  penting  untuk  dicatat  bahwa  aplikasi  dan pencairan  zakat  memiliki  keterbatasan  dalam  pengolahan  aplikasi.  Para  staf  multi tasking,  melakukan  beberapa  pekerjaan  pada  satu  waktu. 22 Kekurangan  staf  telah mengakibatkan  akumulasi    lebih  dari  seribu  aplikasi  (sejak  tahun  2006  sampai  tahun 2008)  belum  diproses  (seperti  pada    Januari  2009).  Temuan  dari  wawancara menunjukkan  bahwa  para  staf  tidak ditugaskan  untuk  bertanggung  jawab  ke  daerah tertentu.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  rasa  tanggung  jawab  antara  staf  untuk memastikan  klien  mereka  mengalami  kemajuan  karena  semua  staf  berbagi  klien  yang sama dan daerah yang akan dikunjungi dan diselidiki.
Namun,  sejak  Februari  2009,  inisiatif  baru  telah  diperkenalkan  untuk mempercepat  proses  aplikasi.  Tugas-tugas  yang  diberikan  kepada  staf  yang  berkurang sehingga mereka akan lebih fokus. Namun, prosedur yang sama masih diterapkan. Staf berkomentar bahwa meskipun mereka mempercepat proses, aplikasi baru yang diterima sekitar jumlah yang sama dengan jumlah pelamar yang dikunjungi.
Selama  periode  penelitian  ini,  MUIB  sedang  dalam  proses  pelaksanaan komputerisasi  sistem  pengumpulan  zakat.  Sistem  ini  akan  memungkinkan  komunikasi langsung  antara  amil  (termasuk  bank)  dan  kantor  MUIB  dengan  kantor  utama.  Itu penggunaan komputerisasi sistem pengumpulan zakat akan memungkinkan keterlibatan yang  lebih  luas  berbagai  komunitas,  yang  diharapkan  dapat  lebih  aman  dan  akan memberikan peningkatan mekanisme monitoring.
Penggunaan  sistem  komputerisasi  dalam  mengolah  aplikasi  untuk  bantuan zakat  sangat  penting  bahwa  hal  itu  bisa  mempercepat  waktu  pemrosesan  dan  dapat menyaring berbagai bentuk aplikasi dari pelamar yang sama baik untuk hal yang sama bantuan atau untuk berbagai jenis bantuan lainnya. 23
Dari  sisi  manajemen,  pentadbiran  dan  pengurusan  zakat  di  Negara  Brunei Darussalam  adalah dibawah  bidang  kuasa  Majlis  Ugama  Islam,  Negara  Brunei Darussalam. Didalam  Akta  Majlis  Ugama Islam  dan  Mahkamah-Mahkamah  Kadi Penggal 77 terdapat peruntukan-peruntukan mengenai zakat dan fitrah iaitu bab-bab 114 hingga 121. Pentadbiran dan pengurusan zakat dan fitrah di Negara Brunei Darussalam dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan sempurna apabila satu Peraturan Zakat dan Fitrah  1969  di  gubal  dan  dikuatkuasakan  pada  11  Syawal  1389H  bersamaan  1  Januari 1969. 24
Pada  masa  ini  pengurusan  zakat  ini  dilakukan  oleh  salah  satu  unit  di  Pejabat Majlis  Ugama  Islam  Brunei yaitu  Unit  Kutipan  dan  Agihan  Zakat  (UKAZ)  yang dipertanggungjawabkan  bagi  mengendalikan  proses  pengutipan  pengumpulan  dan
22 . Rose  Abdullah, Rose  Abdullah,  Hjh.. “ Zakat  and  Its  Socio-Economic  Roles  in  Brunei Darussalam: A  Case  Study .” Master’s  Thesis (Faculty  of  Business,  Economic  and  Public  Policy of University Brunei Darussalam, 2009).
23 Rose  Abdullah, Hjh. “Zakat  Management  in  Brunei  Darussalam:  a  Case  Study.” Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy (Bangi, 2010).
24 Haji Muhammad Bin Garing, 2009
pengagihan  zakat  di  negara  ini. Unit  Kutipan  dan  Agihan  Zakat  (UKAZ)  merupakan salah  satu  unit  yang  ada  di  bawah  Struktur  Majlis  Ugama  Islam  Brunei  lain-lain  unit ialah Unit Mesyuarat, Unit Pentadbiran, Unit Undang-Undang dan Unit Baitul Mal dan wakaf. Sebelumnya Unit ini dikenali sebagai Baitul Mal, Zakat & Fitrah kemudian Unit Zakat dan Fitrah tetapi mulai 1hb November 1999 nama Unit Kutipan dan Agihan Zakat telah dipersetujui dalam Muzakarah Bulanan Kementerian (MBK Kali ke-9/1999  yang berlangsung  pada  09  Rejab  1420  bersamaan  dengan  19  Oktober  1999).  Pada  masa sekarang,  Unit  ini  diketuai  oleh  seorang  Ketua  Unit  (Pegawai  Ugama  Kanan,  Sukatan Gaji  Kumpulan  2)  yang  bertanggungjawab  kepada  Setiausaha  Majlis  dalam  perkara pentadbiran zakat.
Adapun  jeneis-jenis  bantuan  zakat  digunakan untuk  pemenuhan  kebutuhan dasar  bulanan  dan  tahunan,  akomodasi  untuk  kelompok  fakir,  miskin,  dan  muallaf, pendidikan, modal untuk bisnis, bantuan darurat (korban kebakaran dan bencana alam), kesehatan,
Dari segi pengumpulan  dana zakat,  ada dua jenis zakat  yang dikelola MUIB, yaitu  zakat  mal  atau  kekayaan  dan  zakat  fitrah.  Zakat  kekayaan disebutkan  dalam Hukum  Brunei,  1/1984,  Dewan  Agama  dan  Pengadilan Qadhi,  Bab 77.  Zakat  pada kekayaan  yang  dikumpulkan  di  Brunei  Darussalam  adalah  zakat  atas  tabungan,  bisnis, emas dan perak. Zakat padi diperkenalkan pada tahun 2008. Zakat fitrah dibayar sesuai dengan nilai  pasar makanan  pokok  sebesar 2.268 kilogram  beras.  Di  Brunei,  ada  dua jenis beras biasanya dikonsumsi sebagai makanan pokok, beras wangi dan beras siam. Untuk tahun 2008, nilai pasar beras setara kas sebesar $ 2,84 untuk beras wangi dan $ 1,93 untuk Beras siam.
Amil  adalah  individu  terpilih yang  bisa  menjadi  imam,  para  anggota dewan masjid, atau  mereka  dikenal  dalam  masyarakat  seperti  personil  militer, tokoh-tokoh masyarakat di desa-desa terpencil dan mereka yang bekerja di lembaga keuangan Islam. Pembayaran zakat juga dapat dilakukan langsung ke Divisi Penghimpun dan Distribusi Zakat,  MUIB. Para  deposan dari Brunei  Islam  Trusted  Fund  (TAIB)  dan  Brunei Darussalam Islamic Bank (BIBD) dapat membayar zakatnya melalui lembaga keuangan mereka masing-masing. Jumlah pembayar zakat pada kekayaan meningkat drastis pada tahun  2002  menjadi  3.454  orang  dibandingkan  tahun  2001  hanya  956  orang.  Jumlah tersebut  dikumpulkan  juga dua  kali  lipat  selama  periode  ini.  Jumlah  tersebut  terus meningkat secara bertahap sampai tahun 2005.
Dalam distribusi zakat, ada peningkatan drastis dalam jumlah penerima zakat sejak  tahun  2004. Jumlah  penerima  zakat  untuk  kedua  bantuan  bulanan  dan  tahunan meningkat jauh  dari  3.347  orang  untuk  13.298  orang  pada  tahun  2004.  Peningkatan drastis  terjadi dari  jumlah  anggota  keluarga  yang bergantung  pada  kategori  yang misalnya  meningkat  pada sekitar  300%,  dari  491  orang  untuk  1.520  orang.  Sementara untuk  bantuan  tahunan kategori,  kepala  keluarga  dari  peningkatan  2.595  orang  untuk 2.718  orang  (4,7%)  tetapi tanggungan  meningkat  dari  50  orang untuk  8645  orang (17.190%).  Ini  drastis meningkat  disebabkan  perubahan  dalam  format  penilaian. Sebelum  tahun  2004,  prioritas bantuan  (bantuan  terutama  tahunan)  diberikan  kepada pencari nafkah dan tidak semua tanggungan diberi bantuan. Kebijakan ini telah berubah untuk  memasukkan  semua tanggungan  sebagai  penerima.  Perubahan  kebijakan membuat jumlah penerima meningkat oleh sekitar 10.000 penerima.
Amil zakat merupakan individu terpilih yang bisa menjadi imam, para anggota komite  masjid, atau  mereka  dikenal  dalam  masyarakat  seperti  personil  militer,  orang terkenal  di desa-desa  terpencil  dan  mereka  yang  bekerja  di  lembaga  keuangan  Islam.
Pembayaran  zakat juga  dapat  dilakukan  langsung  ke Unit  Agihan  dan  Kutipan  Zakat, MUIB. 25

## E. Analisis  Komparatif  Program Poverty  Alleviation pada  Pengelolaan  Zakat  di Indonesia dan Brunei Darussalam
Pengentasan  kemiskinan  juga  menjadi  kewajiban  masyarakat  dengan memberikan  zakat,  infaq,  dan  sedekah. Setiap  kepala  keluarga  memiliki  kewajiban memberi  nafkah  kepada  anggotanya  agar  kebutuhan  mereka  terpenuhi  (Q.S.  Al-Anfal: 75  dan  Al- Isra’:  26).  Di  samping  itu,  zakat  menjadi  bagian  keimanan  seseorang  yang harus  ditunaikan  sesuai  dengan  ketentuan  syari’a t.  Zakat  harta  tersebut  selain  untuk menutupi  kebutuhan  fakir-miskin  selama  satu  tahun,  juga  untuk  seumur  hidup.  Zakat tersebut  dapat  pula  dipergunakan  sebagai  modal  kerja  atau  untuk  modal  berproduksi sesuai  keahlian  dan  keterampilan  masing-masing,  yang  ditopang  oleh  peningkatan kualitas.
Di  samping  individu  dan  masyarakat,  pemerintah  dituntun  berperan  dalam pengentasan  kemiskinan  melalui  pengelolaan  zakat.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  telah menetapkan Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
Di  Indonesia  dan  Brunei  Darussalam,  beberapa  program  zakat  difokuskan untuk  kepentingan  pemberdayaan  masyakat.  Berikut  ini  beberapa  informasi  tentang program  pemberdayaan  ekonomi  untuk  pengentasan  kemiskinan  melalui  zakat  di Indonesia dan Brunei Darussalam. 26

## 1. Pemberdayaan Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
Pemberdayaan  ekonomi  untuk  masyarakat  miskin  menjadi  program  nasional yang melibatkan semua pihak, begitupun dengan lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZNAS. Berikut beberapa contoh tentang program tersebut.
a. Launching  Program  Community  Development “Misi  Zakat  Community Development di Pulau Kera”
(Sumber: Majalah Zakat, Edisi Nopember-Desember 2013)
b. Rumah Pintar dan Pemberdayaan Masyarakat
25 Haji Muhammad Bin Garing, 2009
26 Sumber data program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk poverty alleviation diperoleh dari  surat  kabar  harian  nasional    “Brunei  Times”  dan  “Majalah  Zakat”  yang  diterbitkan  oleh  BAZNAS tahun 2013. Sedangkan informasi praktek pengelolaan zakat dalam bentuk zakat produktif dan konsumtif dapat dilihat pada lampiran laporan penelitian ini, khususnya di Brunei Darussalam.
“Rumah Pintar Pijoengan- BAZNAS” (Sumber: Majalah Zakat, Edisi Maret-April 2013)
c. Pemberdayaan Masyarakat Dhu’afa melalui Program ZCD
Untuk  memberikan  pemberdayaan  kepada  masyarakat  dhuafa  lewat  program zakat community development (ZCD) di 100 desa kota/kabupaten di seluruh Indonesia, BAZNAS  mengucurkan  dana  stimulan  sebesar  Rp5  miliar.  Menurut  Ketua  Umum BAZNAS  Didin  Hafidhudin,  pemberdayaan  ini  bersifat  integratif  dan  komprehensif. “Pemberdayaannya bukan hanya ekonomi, dan kesehatan, tapi juga agama, akhlak dan mora l.”
2. Pemberdayaan  Ekonomi  untuk  Pengentasan  Kemiskinan  di  Brunei Darussalam
a. Revitalisasi Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin
ZAKAT  management's  role  in  contributing  to  the  economy  of  Brunei Darussalam  has  long  been  underestimated.  The  recent  call  by  His  Majesty  for  an effective Zakat distribution has been very well received by the people of Brunei. A few solutions are recommended and the development of a new social model are highlighted that  can  be  exercised  by  the  Institution  of  Zakat  in Brunei  Darussalam  to  achieve  the objectives of Syariah as part of its role in eradicating poverty in the country in the next decade.  Some  recommendations  are  laid  out  as  follows: management  approach, increased awareness, empowerment of the poor.
(Sumber: The Brunei Times, 19 Januari 2009).
b. Program  Pemberdayaan  Asnaf  Zakat  Berbasis  Teknologi  Informasi  “ Asnaf  Zakat Empowerment Programme ”
Nineteen trainees  who  graduated  from  the  sixth  2012/2013  Asnaf  Zakat Empowerment Programme now add on to the current 173 trainees that graduated from the  programme  since  its  establishment  six  years  ago. Founded  in  October  2007,  the
programme  is  aimed  at  providing  the  less  fortunate  with  the  necessary  guidance  and skills training to help them improve their quality of life and provide them with better job opportunities. Yesterday  also  saw  21  new  trainees  signing  on  to  undertake  the programme’s seventh intake. The trainee graduates underwent three months of training at the centre and six months work attachment.
(Sumber: The Brunei Times, 2012)
Program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  dalam  bentuk  program pengentasan  kemiskinan  menjadi  isu  utama  yang  digalakkan  oleh  kedua  negara, Indonesia dan Brunei Darussalam. Di lihat dari sisi ekonomi, Indonesia yang memiliki penduduk  dengan populasi  yang  besar  tentunya  persoalan  kemiskinan  terus  menjadi masalah  dalam  pembangunan  ekonomi.  Namun  demikian,  potensi  zakat  masyarakat Indonesia  yang  lebih  besar  dan  kerjasama  di  kalangan  stakeholders  serta  dukungan regulasi  pemerintah,  BAZNAS  dan  LAZNAS  optimis  pada  tahun  mendatang,  zakat yang dihimpun akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini tentu berbeda  dengan  Brunei  Darussalam  dengan  tingkat  populasi  penduduk  yang  sedikit dengan  pendapatn  pemerintah  yang  besar  tentu  dapat  menyelesaikan  persoalan kemiskinan di negara kaya ini.
Dari sisi kelembagaan, pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun kedua negara ini didominasi mayoritas muslim,  namun  sistem  pemerintahan  yang  ada  menyebabkan  konsekuensi  logis  dari pengelolaan  zakatnya.  Dari  indikator  tata  kelola  lembaga  yang  baik atau  good governance, terlihat sekali perbedaan dalam pengelolaan zakat.
Di  Indonesia,  pengelola  zakat  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu BAZNAS  yang  dikoordinasikan  oleh  pemerintah  dan  LAZ  yang  dikelola  oleh masyarakat,  sehingga  menunjukkan  perimbangan  antara  kewenangan  pemerintah  dan kewajiban masyarakat dalam mengelola dana zakat.
Meskipun  pasca  penetapan  UU  No.  23  Tahun  2013  ini  muncul  kesepakatan integrasi  antara  kedua  pengelola  zakat  itu,  namun  demikian  dualisme  pengelolaan  ini bisa  berdampak  pengelolaan  zakat  kurang  efisien.  Ketentuan  pengelolaan  zakat  dalam bentuk  akuntabilitas  publik  sangat  memungkinkan  potensi  zakat  di  Indonesia  semakin meningkat dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Adapun di Brunei Darussalam, pengelolaan zakat masih berdasarkan peraturan perundangan  yang  sudah  lama,  yaitu  pada  Akta  Majlis  Ugama  Islam  dan  Mahkamah- mahkamah  Kadi  Penggal  77  dalam  Undang-undang  Negara  Brunei  Darussalam, khususnya bab 114 – 121 tentang zakat dan fitrah. Undang-undang ini dipertegas pada 11 hb. Syawal 1389 H atau 1 hb Januari 1969 yang berisi bahwa “ Majlis Ugama Islam berkuasa memungut semua zakat dan fitrah dan membahagi-bahagikannya kepada yang berhak di seluruh negara Brunei Darussalam.
Dari  sisi  dinamika  sosial,  tentunya  peraturan  perundangan  ini  sudah  tidak dapat memenuhi tingkat pengelolaan zakat yang efektif di tengah perubahan tata kelola kelembagaan  yang  akuntabel.  Di  sisi  lain,  kebijakan  pemerintah  yang  memfasilitasi warganya  dengan  berbagai  bantuan  konsumtif  di  luar  zakat,  tentunya  menjadi  alasan untuk  tidak  melakukan  amandemen  atau  perubahan  peraturan  perundangan  tentang pengelolaan  zakat.  Namun  dapat  dicatat,  peran  Mufti Kerajaan  Brunei  yang  selalu bersinergis  dengan  problem  zakat  dengan  menetapkan  fatwa  dalam  pelaksanaannya, meskipun lebih bersifat ketetapan hukum Islam, bukan manajemen pengelolaan zakat. 27
27 Beberapa  contoh  keputusan  Mufti  Kerajaan  Brunei  tentang  persoalan  zakat  dilihat  dari  sisi hukum Islam ada pada lampiran hasil penelitian ini.
Seiring dengan perubahan tata kelola kelembagaan yang profesional, sekarang ini MUIB perlu melakukan beberapa perubahan struktur organisasi dengan membentuk beberapa divisi atau unit di samping struktur yang sudah ada, yaitu penambahan divisi penelitian  dan  pengembangan lembaga,  divisi  hubungan  masyarakat  dan  internasional, divisi bantuan modal dan monitoring, divisi data base dan statistik, divisi pelatihan dan SDM, dan divisi outreach.

## F. Kesimpulan
Program  pengentasan  kemiskinan  menjadi  agenda  utama  dalam  pengelolaan zakat  di  Indonesia  dan  Brunei  Darussalam. Perbedaannya,  Indonesia  yang  memiliki penduduk  dengan  populasi  yang  besar  tentunya  persoalan  kemiskinan  terus  menjadi masalah  dalam  pembangunan  ekonomi.  Namun  demikian,  potensi  zakat  masyarakat Indonesia  yang  lebih  besar  dan  kerjasama  di  kalangan  stakeholders  serta  dukungan regulasi  pemerintah, maka zakat  yang  dihimpun  akan  mampu  mengurangi  tingkat kemiskinan  di  Indonesia.  Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  Brunei  Darussalam  dengan tingkat populasi penduduk yang sedikit dengan pendapatan pemerintah yang besar tentu dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di negara kaya ini. Manajemen zakat untuk program  pengentasan  kemiskinan  telah  memberikan  kontribusi  positif  dalam pengurangan tingkat kemiskinan pada kedua negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, H. 2004. Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. Jeddah: IRTI/IDB.
Ahmed,  Ziauddin,  et.al.  (ed). 1983. Fiscal  Policy  and  Resource  Allocation  in  Islam. Islamabad: IIIE, International Islamic University.
----------, Ziauddin. 1991. Islam, Poverty and Income Distribution. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
Alatas,  V.,  Pritchett  L. and Wetterberg,  A. 2003. Voice Lessons:  Local  Government Organizations, Social Organizations, and the Quality of Local Governance. The World Bank: Policy Research Working Paper 2981.

## Ariff, Mohammed (Ed.). 1991. IsIam and The Economic Development Development of
Southeast  Asai:  The  Islamic  Voluntary  Sector  in  Southeast  Asia.  Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies.
Chapra,  Umer.  1985. Towards  a  Just  Monetary  System.  Leicester,  U.K:  The  Islamic Foundation.
----------,  Umer.  1993. Islam  and  Economic  Development.  Islamabad:  IIIT  and  Islamic Research Institute.
--------, Umer. 2000. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
Daud  Ali,  Mohammad.  1988. Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf. Jakarta:  UI Press.
El-Ashker and Sirajul  Haq  (eds.).  1995. Institutional  Framework  of  Zakat:Dimensions and Implications. Jeddah: IRTI/IDB.
Faiz, Mohammad. 1990. Evaluation of Nizam-e-Zakat and Ushr in Pakistan. Islamabad: IIIE, International Islamic University.
------ , Mohammad. 1991. “Prospects of Poverty Eradication through the Existing Zakat System in Pakistan.” The Pakistan Development Review 30, no. 4.
Faridi,  F.R.  1996. A  Theory  of  Fiscal  Policy  in  an  Islamic  State,in An  Anthology  of Islamic Studies. Montreal: McGill Institute of Islamic Studies, vol. II.
Gwartney,  James  D.  and  Richard  L.  Stroup.  1992. Economics:  Private  and  Public Choice. Orlando, Florida: The Dryden Press.

## Hafidhuddin, Didin. 2007. Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan
Zakat, Infak dan Sedekah, dan Wakaf. Jakarta: Gema Insani Press.
--------------, Didin. 2008. The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara. Malang: UIN-Malang Press.
Hasan,  Ali.  2006. Zakat  dan  Infak:  Salah  Satu  Solusi  Mengatasi  Problema  Sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
--------- ,  Zubair.  1997.  “Fulfillment  of  Basic  Needs:  Concept,  Measurement,  and Muslim Countries’ Performance”. IIUM Journal of Economics and Management 5, no 2.
Hisyam, Muhamad. 2001. Caught Between Three Fires: The Japanese Pangulu Under the Dutch Colonial Administration 1882-1942. Jakarta: INIS.
Huraerah,  Abu.  2008. Pengorganisasian  dan  Pengembangan  Masyarakat:  Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.
Hussain, M., and Nasim Shah Shirazi. “Role of Zakat and Ushr in Rural Developme nt.” Paper  presented  at  the Seminar  on  Rural  Development  in  Islamic  Perspective,
Islamabad, International Institute of Islamic Economics, June 4-8, 1994.
Imtiazi, et.al.(eds.).  2000. Management  of  Zakah  in  Modern  Muslim  Society. Jeddah: Islamic Institute of Research and Training.
Iqbal,  Munawar  (ed.).  1997. Distributive  Justice  and  Need  Fulfilment  in  an  Islamic Economy. Islamabad: IIIE, International Islamic University.
-------,  Munawar  (eds.).  2002. Islamic  Institutions  and  the  Elimination  of  Poverty. Leicester: The Islamic Foundation.
Islam, Rafiqul, Hjh Rose Abdullah, Hjh Noor Maya Hj Mohd Salleh. 2001. Report on Small  and  Medium  Enterprises  in  Brunei  Darussalam. Brunei  Darussalam: Institut Teknologi Brunei.
Jha, Raghbendra. 1998. Modern Public Economics. London: Routledge.
Kahf, M. 1999. “ The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice ” . International Conference  on  Islamic Economics Towards  the  21st  Century. Kuala Lumpur, April 26-30, 1999.
Linkoln,  Yvonna  S.  dan  Egon  G.  Guba.  1985. Naturalistic  Inquiry. Beverly  Hills: SAGE Publications.
Mahmud,  Abdul  Al-Hamid.  2006. Ekonomi  Zakat:  Sebuah  Kajian  Moneter  dan Keuangan Syari’ah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Mannan,  M.  A.  1986. Islamic  Economics:  Theory  and  Practices. Cambridge:  Hodder and Stroughton.
Muhammad,  Sahri.  2006. Mekanisme  Zakat  dan  Permodalan  Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi. Malang: Bahtera Press.
Noor  Aflah,  Kuntarno  &  Mohd  Nasir  Tajang  (eds.).  2006. Zakat  dan  Peran Negara. Jakarta: Forum Zakat.
Qardhawi,  Yusuf. 2007. Fiqh al-Zakat. Jeddah: Scientific  Publishing  Centre of King Abdul Aziz University.
------------, Yusuf. Daur al- Zakat fi ‘Ilaj al -Musykilat al-Iqtishadiyah. Penerjemah: Sari Narulita. 2005. Spektrum  Zakat dalam  Membangun Ekonomi  Kerakyatan. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
Rose Abdullah, Hjh. 2010. “Zakat Management in Brunei Darussalam: a Case Study.” Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Bangi
----------------, Hjh. 2009. “ Zakat and Its Socio-Economic Roles in Brunei Darussalam: A  Case  Study .” Master’s  Thesis ,  Faculty  of  Business,  Economic  and  Public Policy of University Brunei Darussalam.
Sadeq, Abu Al-Hassan. 1994. A Survey of the Institutions of Zakat: Issues, Theories and Administration. Jeddah: IRTI/IDB.
Setiawan,  Djarot.  2001. Optimalisasi  Lembaga  Zakat,  Titik  Temu  Zakat  dan  Pajak. Jakarta: Peduli Umat.
Shirazi,  Nasim  Shah.  1996. System  of  Zakat  in  Pakistan:  An  Appraisal.  Islamabad: International Institute of Islamic Economics, International Islamic University.
---------- , Nasim Shah. 1999. “Trends in Poverty Alleviation through Zakat: A Case of Pakistan.” Proceedings  of  the  International  Seminar  on  Human  Resource Development  for  Sustained  Economic  Growth  as  well  as  Progress  in  the Members States of the OIC. Dhaka: Islamic Institute of Technology.
---------- ,  Nasim  Shah.  2006.  “Providing  For  The  Resource  Sh ortfall  For  Poverty Elimination  Through  The  Institution  of Zakat  in  Low  Income  Muslim Countries”. IIUM Journal of Economics and Management 14, no. 1 (2006). The International Islamic University Malaysia.
Siddiqi, M. N. 1996. Role of the State in the Economy: an Islamic Perspective. UK: The Islamic Foundation.
Siddiqi, S.A. 1968. Public Finance in Islam. Lahore: S. H. Muhammad Ashraf.
Steenbrink, Karel. 1984. Beberapa Aspek Tentang Islam Abad ke-19. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
Sumodiningrat,  Gunawan.  1997. Pembangunan  Daerah dan  Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
The World Bank. 1990. World Development Report (1999).
The World Bank. 2001. World Development Report (2000-2001).
The World Bank. 2004. World Development Indicators.
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Yusmah, M. Y. Safiah & H. Rodziah. 2009. The Application of Geographic Information System (GIS) in Forest Harvesting in Malaysia. t.p.
Zaman,  M.  Raquibuz  (eds.).  1980. Some  Aspects  of  the  Economics  of  Zakat. Indiana: The Association of Muslim Social Scientists.
Zayas, F.G. 2003. The Law and Institution of Zakat. Kuala Lumpur: The Other Press.