A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 07 N O . 01 (2021) 18-28
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911
Strategi  Penerapan  Qanun  No.  6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayah di Aceh
(A Strategy for Implementing Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayah Law in Aceh)
Dicky Armanda* 1 , Yusrizal Hasbi 2 , & Romi Asmara 2
1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Lhokseumawe, 24351, Indonesia
2 Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 24353, Indonesia

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: January 0 2 , 2021 Revised: January 25, 2021 Accepted: February 25, 2021 Available online: April 04, 2021 This study aims to identify the strategy of implementing Qanun (law)  No.  6/2014  on Jinayah (the  act  of sin)  law  in  the  Aceh  province,  Indonesia.  The  challenges  of implementing  the  Qanun  were  also  investigated  during  the study. This investigation was conducted in Lhokseumawe (a city  in  the  Aceh  province)  and  is  believed  as  the  area  where more  violations  of shari'a (Islamic  canonical  law)  occurred. The  research  method  adopted  was  qualitative  and  the  data were  collected  through  interviews  and  document  analysis. The  results  of  the  study  reported  that  there  are  still  some personalities or local Acehnese opposed to the implementation  of  the Jinayat law qanun .  Most  communities were  also  lack  understanding  of  this  qanun  implementation. The  findings  of  the  study  imply  that  the  communication strategy  that  has  been  carried  out  between  stakeholders  has not  yet  reaped  maximum  results.  It  infers  that  the implementation  of Qanun No.  6/2014  on Jinayah law  has  not been  going  well  in  Lhokseumawe  City  due  to  several motives.  One  of  them  is  a  lack  of  communication  between stakeholders.  Besides,  unfairness  occurred  in  prosecute violators  of Qanun number  2014  concerning  the Jinayah law. This  means  that  this  law  is  only  applied  to  ordinary  people and  not  the  families  of  government  officials  or  the  rich. Besides,  the Qanun  Jinayah also  believed  discriminated against  women,  especially  the  victims  of  rape.  In  this  case, the Qanun  Jinayah proffers  a  double  strain  on  the  victims where  women  victims  of  rape  must  present  evidence  and witnesses .

## K EYWORDS
Sharia law, Aceh province, Jinayah law, Qanun , Islamic regulation
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ): Armanda, D., Hasbi, Y., & Asmara, R. (2021). Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh, Asia-Pacific Journal of Public Policy, 7 (1), 18-28.

## PENDAHULUAN
Aceh merupakan salah satu daerah konflik dan setelah adanya perdamaian antara para pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan pemerintah Indonesia, DPR dan Presiden telah menyepakati dibentuknya Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang akan menggantikan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Januar & Marziah, 2019). Dalam hal ini penulis ingin membahas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah , berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh.
Qanun  hukum  Jinayah  apabila  dikaji  dari  aspek  sosiologi  hukum  karena  ada  pasal  yang ingin penulis kaji lewat struktur sosial sebagai basis sosial dari hukum itu sendiri. Contohnya Pasal 23 ayat (1) yang mengatur tentang khalwat (pacaran) sanksi yang digunakan cambuk sebanyak 10 (sepuluh)  kali  atau  denda  paling  banyak  100  gram  emas  murni  atau  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  bulan  (Atikah,  2019).  Bahkan  dalam  qanun  tersebut  norma  Pasal  24  yang  menangani perkara tersebut adalah peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai  adat  istiadat  (Suroto,  Fadlia,  &  Arts,  2020).  Namun  sampai  sekarang  peradilan  adat tersebut  belum  terlaksana  jadi  perkara  khalwat  banyak  disalah  gunakan  atau  dimanfaatkan  oleh pihak  masyarakat  dan  aparatur  yang  berwenang.  Penerapan  qanun  aceh  tersebut  akan  bisa dikatakan  apakah  yang  dicita-cita  masyarakat  Aceh  sehingga  qanun  yang  telah  dibuat  akan bermanfaat bagi rakyat Aceh Karena ini merupakan salah satu cita cita masyarakat Aceh yang ingin menegakkan Syariat islam di Bumi Aceh.
Tabel  1. Tempat- tempat  yang  berpotensi  terjadinya  Pelanggaran  syari’at  Islam  di Kecamatan
Banda Sakti, Kota Lhokseumawe No  Nama tempat Lokasi tempat 1 Singapore karaoke Cunda 2 Karaoke waduk Pusong 3 Wisata Waduk Pusong 4 Sate madura Darussalam 5 Kedai kopi laut Kp.jawa lama
6 Tempat jual air khamar Kp 3 Kp.Jawa lama
7 Pondok ujong blang Ujong blang
Sumber: hasil observasi awal peneliti
Berdasarkan  data  tersebut  ada  tempat  tempat  yang  berpotensi  untuk  terjadi  pelanggaran Qanun  no  6  tahun  2014  tentang  hukum Jinayah ,  Qanun Jinayah no  6  Tahun  2014  berlaku  bagi seluruh  masyarakat  yang  tinggal  di  Aceh,  dalam  Qanun ini mengatur tiga hal yaitu, Maisir (Judi), Khamar (Mabuk), Khalwat (Mesum), Berdasarkan Surat harian serambi tanggal 18 Februari Tahun 2013 mengatakan bahwa Kota Lhokseumawe merupakan peringkat pertama tempat terjadinya sex bebas (free Sex), hal ini menjadi di lema karena dengan adanya qanun Jinayah di harapkan mampu untuk  meminmalisir  perbuatan  yang  melanggar  dengan  Syariat,  Berdasarkan  informasi  tersebut
penulis melakukan observasi lapangan, ternyata ditemukan bahwa banyak terdapat tempat tempat yang dijadikan  untuk melakukan pelanggaran syariat Islam seperti di waduk Kota Lhokseumawe, Rancong,  KP  3  kp  jawa  lama,  serta  tempat-tempat  karokean  yang  ternyata  didalamnya  dijadikan tempat  prosutitusi,  hal  ini  terbukti  dengan  diungkapnya  berbagai kasus  Prostitusi yang  terjadi di Kota Lhokseumawe,
Berikut  Kasus  prostitusi  yang  terjadi  di  Kota  Lhokseumawe  pada  tanggal  29  Maret  2018  di kawasan Cunda, Enam orang ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi yang dibongkar di Kota Lhokseumawe dua hari lalu.Dua wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial diserahkan ke Dinas  Sosial untuk pembinaan namun keduanya hanya dikenakan wajib lapor. Menurut informasi, enam  lainnya  sudah  resmi  ditetapkan  sebagai  tersangka  dan  ditahan  di  Mapolres  Lhokseumawe. Proses  hukum  terhadap  keenam  orang  tersebut  dibagi  dalam  empat  berkas,  sesuai  dengan perannya..  "Keenam  tersangka  tetap  kita  jerat  dengan  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Hukum Jinayat," kata Kapolres Lhokseumawe, AKBP  Ari Lasta  Irawan  melalui   Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha.Seperti diberitakan, tim gabungan (Sumber : Serambi Indonesia ).
Tabel 2. Data Pelanggaran Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat tahun 2015 - 2017
No Tahun Jenis Pelanggaran Jumlah Kasus 1 2015 Khalwat 55 Maisir 15 Khamar 7 Jumlah Total Pelanggaran 77 2 2016 Khalwat 75 Maisir 5 Khamar 1 Jumlah Total Pelanggaran 81 3 2017 Khalwat 82 Maisir 9 Khamar 6 Jumlah Total Pelanggaran 97
Sumber:  Kepala  Bidang  Penegakan  Syariat  Islam  dan  Kebijakan  Daerah  Wilayatul  Hisbah  Kota Lhokseumawe
Berdasarkan  data  tersebut  terlihat  bahwa  terjadi  peningkatan  pelanggaran syari’at islam  tiap tahunnya  terjadi  pelanggaran  hukum Jinayah ,dengan  adanya  qanun Jinayah diharapkan  terjadinya penurunan  angka  pelanggaran  terhadap norma  norma  syari’at  Islam,  namun  pada  kenyataanya angka  pelanggaran  syariat  islam  terus  meningkat.,  Bertitik  tolak  dari  pembahasan  di  atas  maka penulis tertarik untuk melihat secara ilmiah “Strate gi Implementasi Qanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah (Studi pada Dinas Syari’at Islam Kota Lhokseumawe)”.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya dapat ditetapkan sebagai berikut:
1. Bagaimana  Strategi  implementasi  penerapan  Qanun  Aceh  Nomor  6 Tahun  2014  tentang Hukum Jinayah di kota Lhokseumawe?
2. Apa  saja  hambatan  dalam  penerapan  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayah di kota Lhokseumawe?

## METODE
Penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan maupun  teknologi,  oleh  karena  itu  penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara sistematis,  metodologis,  dan  konsisten.  Suatu  penelitian  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  baik serta  menghasilkan  seperti  yang  diharapkan  apabila  ditentukan  lebih  dahulu  langkah-langkah yang  diambil  dalam  melakukan  penelitian  yang  sering  disebut  sebagai  metode  penelitian. Penelitian  ini  merupakan  sebuah  upaya  untuk  mengkaji  dan  mengungkap  tentang  bagaimana Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayah dikecamatan  banda  sakti  kota Lhokseumawe .
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  desain  deskriptif. Penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berpandangan  bahwa  realitas  dilapangan sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola pikir induktif (Anggito & Setiawan, 2018). Dengan demikian pola pikir kualitatif mencoba mengungkap masalah yang belum jelas  bagi  peneliti  dan  hasil  peneliti  dapat  berbeda  dari  pandangan  awal.  Metode  ini  digunakan dengan  harapan  agar  dapat  melakukan  proses  penelitian  dan  mengungkap  masalah  dengan menyesuaikan pada keadaan dan kondisi real serta mengungkapkan fakta menurut keadaan atau situasi  sosial  yang  sedang  berlangsung  sehingga  seluruh  aktifitas  yang  terjadi  dapat  diamati  dan dijelaskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Pemerintah dalam Implementasi Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah
Kebijakan  Publik  merupakan  suatu  putusan  yang  bisa  dilakukan  atau  tidak,  dalam mengimplementasikan  sebuah  kebijakan  publik  sangat  dibutuhkan  strategi,  hal  ini  dilakukan bertujuan  untuk  terwujudnya  tujuan  dari  kebijakan  publik  tersebut,  ada  empata  komponen penting  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  publik  yaitu  komunikasi,  disposisi,  sumber daya aparatur dan struktur birokrasi, Saat ini komunikasi dalam upaya implementasi Qanun No 6 tahun 2014 merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh Dinas syari’at Islam, pada  hakekatnya  adalah  proses  penyampaian  pikiran  atau  perasaan  komunikator  kepada komunikan.  Pikiran  berupa  ide,  ide,  informasi,  masalah,  yang  ada  dalam  benak  Perasaan membentuk keyakinan, kebaikan, sedih, senang yang muncul dan lubuk hati.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teori  komunikasi  dan  komunikasi  antar lembaga  terkait  implementasi  qanun  no  6  tahun  2014,  fenomena  yang  ditemukan  dilapangan, ternyata ada pihak pihak yang kurang mendukung terhadap implementasi qanun no 6 Tahun 2014, hal  ini  terbukti  dengan  rancangan  peraturan  walikota  yang  disampaikan  melalui  dinas syari’at
islam sampai saati ini belum diteken perwal tersebut, jadi untuk menegakkan Qanun No 6 tahun 2014  tentang  hukum Jinayah belum  dapat  dilaksanakan  secara  optimal,  dalam  perwal  tersebut diatur  tentang  razia  gabungan  antara  pemirintah  dengan  pihak  militer,  peraturan  walikota (PERWAL)  ini  dibuat  bertujuan  untuk  dapat  melakukan  razia  semua  cafe  yang  ada  di Lhokseumawe,  karena  saat  ini  ada  kafe  kafe  di  Lhokseumawe  yang  sulit  untuk  disentuh. Selanjutnya  dalam  peraturan  walikota  (PERWAL)  tersebut  diatur  jam  malam  bagi  kafe  dan pengunjung  wanita,  dengan  adanya  perwal  ini  diharapkan  Qanun  No  6  tahun  2014 bisa tegak di bumi serambi mekkah.
Hasil pantauan penulis bahwa Qanun no 6 tahun 2014 belum berjalan scara optimal karena belum  adany  peraturan  walikota  atau  aturan  lain  dibawahnya  untuk  memperkuat  berjalanya syari’at  islam  di  Kota  Lhokseumawe,  namun  permasalahan yang  terjadi  kurang  maksimalnya dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum,  atau  komponen  yang  melakukan  kurang  menerapkan atuaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga aturan yang telah ada juga tidak akan bisa mengurangi pergaulan bebas jika kurang tegasnya penegakan hukum yang berjalan.
Selain  itu,  hasil  yang  didapatkan  dilapangan  pemerintah  Kota  Lhokseumawe  juga mengeluarkan qanun Jinayah untuk meningkatkan Syariat Islam di Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini saya melihat bahwa masih adanya banyak kelemahan pada Syariat Islam di Aceh. Mungkin hal itu didasari bahwa pada dasarnya Syariat Islam di Aceh lebih berkolerasi pada aspek politik untuk mengatasi  konflik  yang  terjadi,  bukan  aspek  agama.  Artinya,  penerapan  Syariat  Islam  saat  ini belum mencapai titik kaffah. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu sisi problematika Syariat Islam di Aceh dalam realitas saat ini:
1. Kurangnya  sosialisasi  oleh  pemerintah  terhadap  masyarakat  setempat  mengenai penerapan  Syariat  Islam  di  Aceh  khususnya  Kota  Lhokseumawe  untuk mengurangi free seks
2. Masih  kurangnya  aturan-aturan  (qanun)  yang dibuat,  khususnya qanun  yang  mengatur kewenangan Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan umat di Aceh. Apalagi realita saat  ini,  pembahasan  Qanun Jinayah yang  masih  yang  belum  jelas  arah  serta  legalisasi hukum Islam.
3. Kelengahan,  keterlambatan,  dan  ketidakberdayaan  Wilayatul  Hisbah  (WH),  seiring dengan  lemahnya  wewenang  yang  diberikan  kepada  WH,  yang  hanya  membina  saja, tanpa adanya aturan yang membolehkan tindakan hukum dilakukan WH.
Akibat dari kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai penerapan  Syariat Islam di Aceh telah  melahirkan  berbagai  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat terhadap  pelaku pelanggaran  Syariat  Islam.  Atas  nama  Syariat  Islam,  seringkali  pelaku  pelanggaran  menerima perlakuan  tidak  manusiawi  dan  penganiayaan  dari  masyarakat, seperti  dimandikan  dengan  air comberan, diarak massa tanpa busana, bahkan sampai pada pelecehan seksual.
Hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Syariat Islam secara terperinci sehingga ia tidak mengetahui qanun-qanun (aturan  daerah) yang berlaku dan tidak tahu harus ditangkap dan dibawa kemana pelaku pelanggaran Syariah. Hal itu disebabkan karena kurangnya  sosialisasi  Syariat  Islam  oleh  pemerintah kepada  masyarakat. Masih  kurangnya  aturan-
aturan  (qanun)  yang  dibuat  menjadi  satu  kelemahan  yang  sangat  terlihat  jelas  bahwa  masalah- masalah  yang  muncul  ke  permukaan  adalah  masalah-  masalah  yang  terbilang  belum  begitu subtantif seperti khalwat, khamar, judi, mesum, dsb.
Faktor  Penghambat  dalam  Implementasi  qanun  nomor 6  tahun 2014 tentang  hukum Jinayah Dalam upaya penegakan Syariat Islam lembaga Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe masih bertahan  berbaga  persepsi  yang  kurang  baik,  citra  Wilayatul  Hishah  sebagai  aparat  penegakan syarnat  Islam  dipanbdang  sama  pelanggar  syariatmerata  sama  pelanggar  syariat,  padahal  sebagai aparat  penegakan  syariat  Islam.  Wilayatul  Hisbah  adalah  orang  yang  punya  iImu  Agama  (Alim), tekun  beribadah  dan  takwa,  sudah  punya  keluarga  untuk  menahan  syahwat,  sehingga  mampu bekerja sesuai yang diharapkan dan pencgakan Syariat Islam dapat terus di tingkatkan.
Keberadaan  Wilayatul  Hisbah  akan  menjadi  mitra  bagi  masyarakat  di  Povinsi  Aceh Khususnya di Kota Lhokseumawe dalam memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang  sesuai  dengan  tujuan  penyelenggaraan  syariat  Islam  secara  kaffah  masih  dalam  berbagai pelaksanaan  dalam  pelaksanaannya,  Wilayatul  Hisbah  harus  menghadapi  berbagai  masyarakat yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Syariat  Islam,  yang  bermuara  pada  kebebasan konflik  atau  perselisihan.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pengawasan,  peraturan  dan kebijakan  di  bidang  syari'at  Islam  Wilayatul  Hisbah  Kota  Lhokseumawe  banyak  menghadapi- masalah.

## Keterbatasan Qanun
Penerapan  syari'at  Islam  didasari  olch  undang-undang  atau  qanun-qanun  sebagat landasan yuridis atau bentuk payung hukum untuk pelaksanaannya Saat di yang terkait dengan tugas pengawasan hanya 5 (lima) qanun yaitu:
1) Qanun No 11 tahun 2002 tentang Aqidah, ibadah , dan Syiar
2) Qanun No 12 Tahun 2003 tentang Minuman khamar Dan sejenisnya
3) Qanun No 13 Tahun 2003 tentang Syariat Islam (perjudian)
4) Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)
5) Qanun No 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
Sedangkan Qanun yang  berhubungan dengan zina, Pencurian, pembunuharn Dan lain-lain Belum  dikeluarkan  Hal  Penyanyi  Menjadi  kendala  penyidikan  Sebagai  contoh, Qanun  No  14 tahun  2003  tentang  Khalwat  (mesum).  Berdasarkan  fakta  dilapangan,  dirnana  berbagai  kasus yang  telah  dilakukan  oleh  penyidik  baliwa  pemotongan  Qanun  No  14  tahun  2003  tidak  lagi dalam kategori khalwat tetapi lebih dari itu (sudah menjurus ke zina) Karena telah menemukan bukti yang jelas oleh jaksa dituntut karena qanun tentang zina belum ada yang dituntut dengan j arimah Ta’zir (menjerakan). Hal ini sangat bertentangan dengan hukum dan dapat melebarkan fungsi yudikatif di mata masyarakat.
Kendala  lain,  dalam  qanun  tidak  menjelaskan  dan  menyatukan  proses  penyidikan, penuntutan  dan  persidangan  karena  Qanun  belum  ada  acara  khusus  untuk  proses  yang telah dilakukan  dalam  KUHP  seperti  khamar  (minuman  keras)  dan  Syariat  Islam  (judi)  maka  itu
adalah  acara  pertama  sebagai  landasan  yuridisnya  dalam  menahan  dan  memproses  tersangka dan pelakunya, tetapı untuk kasus khalwat tidak  termasuk dalam hukum acara pidana sehingga perkara  yang  tidak  bisa  membantu  proses  penyidikan  belum  selesai,  Maka  dapatlah dibayangkannya rumitnya pengamanan tersangka dalam kasus karena tidak dapat ditahan, pada Qanun  No  11  tahun  2002  tentang  Aqidah,  ibadah  dan  Syi'ar  Di  bidang  syi'ar  terpisah  tentang pakaian muslim dan muslimah. Dalam pasal 23 menjelaskan barang siapa yang tidak berbusana secara  Islami  setelah  dinasehati  tetapi  akan  dikenakan  "ta'zir  dengan  seringan-ringannya". Kalimat  yang  se perti  ini  sangat  relatıf  untuk  dijabarkan  atau  berputar  Sebagai  contoh, sipelanggar (objek) Qunun No 11 tahun 2002 telah diberikan ta'zir dengan metodedinasehati dan dibuat pernyataan, Akan tetapi objek tersebut Masih melakukan hal yang sama pada waktu yang berbeda. Menurut penulis hal demikian disebabkan karena pelakunya (objek) setelah ditangkap tetap dibiarkan karena tidak ada aturan untuk melakukan tindakan selanjutnya.

## Minimnya Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat
Masih ada kaum muslim yang merasa tidak suka dengan formalisasi syariat islam dalam peraturan  daerah  yang  mengikat  perilaku  seluruh  warga  'masyarakat.  Dalih  yang  mereka kemukakan  adalah  bahwa  mereka  telah  melaksanakan  syariat  slam  ketidak-sukaan  sebagian kaum  penyanyi  muslim,  dikarenakan  kesalah-pahaman  dalam Memahami  syariat  ritual  ibadah Aturan Islam sebatas, dan merekawal sudah memulai ibadah itu sejak kecil .solid syariat Islam ádalah  kumpulan  ketentuan  yang  mengatur  selurul  urusan  manusia,  baik  yang  disebutkan dengan hablumminallah atau hablum minannas.
Hal  ini  sesuai  dengan  wawancara  penulis  dengan  masalah  pelanggar  syariat  Islam  dt Kota  Lhokseumawe.  Saya  hanya  keluar  Sebentar  dari  rumah  untuk  review  berbelanja  di  Pasar Impres  dan  tidak  mengganggu  orang  lain,  lagupula  rumah  suya  tidak  jauh  dan  sini  (mon geudong)  dan  wajar  saya  berpakaian  seperti  ini.  Dari  wawancara  penulis  dengan  pelanggar syariat  dapat  dipahami  bahwa  penerapan  syari'at  islam  pada  hakikatnya  harus  di  dasari  oleh pemahaman  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat,  selama  ini  setelah  hasil  lapangan,  tinggi kesalahan  hukum  yang  digunakan  untuk  pemahaman  terhadap  hukum  atau  rendahnya  ilmu agama  yang  dimiliki  masyarakat  dengan  pemahaman  yang  rendah  kebenaran  untuk  individu yang lebih kecil pula, sehingga sering terjadi pelecehan terhadap penerapan syariat Islam..
Syariat  Islam  tidak  terkafer  oleh Wilayatul  Hisbah ,  sebab  Wilayah  Kota  Lhokseumawe sangat  luas  sehingga  kinerja Wilayatul  Hisbah tidak  cukup  personilnya  sehingga  pelaku  syariat islam masih kurang. Personil Wilayatul Hisbah dapat membuat pelakusyariat islam masih ada di Wilayah  Kota  Lhokseumawe.  Dalam  hal  ini  masih  kurangnya  pedoman  yang  berasal  dari lembaga terkait, padahal dalam hal ini yang membutuhkan pengurusan informasi: pelaksanaan tugas  bersama,  mengintegrasikan  tugas-tugas  operasional  kedinasan  menjadi  sinkronisasi  dan sımplikasi. Proses yang tersedia sinergis interdisiplin lembaga terkait yang tidak tumpang tindih khusunya kebijakan bagi lembaga Wilayatul Hisbah dalam menjalankan operasionalnya.
Kemudian  untuk  mengisi  tenaga  kerja  yang  ada,  yang  sedang  dalam  proses perekrutan  pertama  yang  masih  belum  baik  disampaikan Wilayatul  Hisbah belum  mampu berkomunikasi dengan baik dalam melakukan sosialisasi masih menjadi sisi lemah dari anggota Wilayatul  Hisbah terutama  dengan  kemampuan  (keterampilan)  dan  manajerial  khususnya
pemahaman, pendalaman pengetahuan tentang Syarnat dan hukum Islam.
Dengan  faktor-faktor  dana  operasional  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  penegakan Syariat Islam sampai saat ini masıh di anggap  kurang memadaipenyebabnya antara lain karena masih  sangat  kentaranya  asal  dana  rutin  yang dianggarkan  oleh  APBK  Kota  Lhokseumawe, Operasionalisasi  lebih  bersifat  projektif,  akibatnya  sarana  dan  prasarana  yang  bersifat  fasilitas dinas tidak mencukupi, hal ini juga dialami oleh lembaga Wilayatul Hisbah yang umumnya ada ditiap  Kota  dan  Kabupaten  masih  belum  cukup  secara  kuantitas,  apalagi  statusnya kepegawaiannya lebih banyak yang bersifat honorer dengan gaji  dibawah yang dibutuhkan.
Selain  itu  juga  ditelaah  tentang  kegiatan-kegiatan  operasional  dan  pembayaran  bagi pelaku  pelanggar  syariat  Islam  khususnya  pelaku  syariat  Islam  tertentu  dari  mereka  yang menentang  syariat  belum  sepenuhnya  diterapkan,  dimana  dalam  praktek masıh  ada  kegiatan yang  sesuai  dengan  laporan  yang  telah  diterbitkan  syariat  tetapi  masih  yang  dilindungi  olch oknum  tertentu  sehingga  pihak Wilayatul  Hisbah dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  untuk menerapkan hukuman bagi pelanggar masih menemu hambatan dalam pelaksanaan tugasnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul Hisbah Kota  Lhokseumawe  jelaslah  bahwa  hambatan  yang  dithadapi Wilayatul  Hisbah dalam pelaksanaan tugas syariat Islam terbatasnya berbagai alat bagi Anggota Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  kurangnya  Personil Wilayatul  Hisbah di  Wilayah  Kota Lhokseumawe,  kurangnya  dana  anggaran  operasional  dan  lambannya  penetapan  hukum  yang digunakan masih ditemukannya oknum tertentu yang melindungi pelaku syariat Islam.
Kenyataan ini kemudian memunculkan respon negatif terhadap lembaga Wilayatul Hisbah sehingga  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  lembaga Wilayatul  Hisbah juga  berhadapan dengan  berbagai hambatan  dan  kendala. Hambatan  dan  kendala  dalam pelaksanaan tugas dan fungs ini juga berdampak buruk, yaitu:

## 1. Faktor intern
Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnva  dapat  pula  di  kemukakan  beberapa  hambatan dalam darı pelaksanan tugat dan fungsi lembaga Wilayatul Hisbah dalam upaya penegakan antara lain:
a) Personil Wilayatul  Hisbah sangat  minim  dengan  Wilayah  Kota  Lhokseumawe yang luas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
b) Kurangnya sumber daya manusia yang mampu bersosalisasi secara baik.
c) Kurangnya Anggaran operasional dan,
d) Lambannya penetapan hukum akibat masih ditemukannya oknum tertentu.
2. Faktor ekstern
a) Dilindungi Oleh oknun Tertentu.
b) Masyarakat tidak membantu untuk review Memberi informasi.
Dalam menindaklanjuti faktor Penghambat dalam Penegakan syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah di Kota Lhokscumawe perlu digunakan Hal-Hal Yang Tepat untuk review pembinaan dan mengawasi pelaksanaan Islam di Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:
1) Keteladanan
Kata teladan dalam al-Qur'an indentik dengan kata uswah yang kemudian diberi sifat hasanah di  belakangnya  yang  dimaksud  berarti  baik.  Sementara  itu  secara  etimologis  pengertian keteladanan  adalah  " al  uswah "  dan  " al-Iswah "  sebagaimana  kata  " al-Qudwah dan “ al  Qidwah berarti  "kondisi  masa  depan  seorang  manusia  mengikuti manusia lan, apakah dalam kebaikan, kejelekan, kejahatan atau kemurtadan. Senada dengan yang disebutkan di atas, kata lain bahwa uswah sarana qudwah yang berarti ikutan, mengikuti yang diikuti (Munawwaroh, 2019).
Staretegi  komunikasi  yang  dapat  dilakukan  oleh  Wilayatul  Hisbah  degan  cara  nasehat menasehati  terhadap  kebenaran  harus  digalakkan,  bagi  yang  dinasehati  seharusnya  berterima kasih kepada yang menasehati karna telah menunjukkan kekurangan dan kesalahannya, hanya saja itu hal-hal yang jarang terjadi, pada umumnya orang-orang yang tidak suka disalah jika ada yang disampaikan dengan cara yang tidak baik penerapan syari'at Islam.
Objek  nasihat  dan  latar  belakang  yang  akan  digunakan  dalam  hal  ini  adalah  personil Wilayatul Hisbah harus menggunakan metode yang baik agar nasehatnya dapat diakses oleh orang lain.  Diantar a  nasehat  yang  baık  adalah  memberi  nasehat  kepada orang  lain  dengan  cara  yang lembut  dan  dapat  membantu  dan  menjadi  orang  itu  sadar  terhadap  kesalahannya  (Gustina, 2019).  Setelah  melalui  nasehat  dari  personil  Wilayatrd  Hishth  pelanggar  Syariat  di  Kota Lhokseumawe  diharapkan  akan  menyadari  dan  tidak  mengulangi  kesalahan  yang  termasuk dalam kategori melanggar syariat Islam.

## 2) Pembiasaan
Islam  juga  memberikan  pendidikan  melalui  kebiasaan  yang  dilakukan  secara  bertahap. Dalam  hal  ini  termasuk  mengubah  kebiasaan  buruk  menjadi  baik,  menjadikan  kebiasaan  itu sebagai salah satu tekniık atau uruh sifat - sifat baik menjadı strategi pembinaan umatnya (Manan, 2017).  Lalu  mengubah  segala  sifat  baik  menjadi  kebiasan,  sehingga  jiwa  dapat  menunaikan kebiasaan  itu  tanpa  terlalu  payah,  tanpa  kehilangan  banyak  tenaga  dan  tanpa  menemukan banyak  kesulitan.  Selain  itu,  Al-Qur'an  juga  menciptakan  makna  yang  tidak  kaku  dalam bertindak,  dengan  cara  terus  menerus,  dengan  kebiasaan  itu  dan  dengan  menjalin  hubungan yang dapat mengalirkan bekas cahaya ke dalam hati tidak ada gulita (Utami, Farida, & Abdullah, 2019).
Islam  juga  menggunakan  kebiasaan  tidak  terbatas  yang  dalam  bentuk  perbuatan  dan pikiran.  Dengan  kata  lain  pembiasan  yang  ditempuh  Islam  dan  juga  segi  pasif  dan  aktif.Kedua aspek  ini  tergantung  pada  kondisi  sosial  ekonomi,  tidak  menyangkut  kondisi  kejiwaan  yang berhubungan dengan akidah atau etika (Siswantari & Setyaningrum, 2019).

## 3) Hukuman dan ganjaran
Bila  teladan  dan nasıhat tidak  mampu,  maka  pada  saat  itu  harus  dilakukan  tindakan yang dapat digunakan di tempat yang benar, tindakan tegas itu adalah hukuman. Tahapan Metode hukuman  ini  terdapat  pro-kontra,  setuju  dan  menolak.  Kecendrungan  yang  modern  memandang tabu  terhadap  hukuman  itu,  tetapi  Islam  memandang  bahwa  hukuman  bukan  sebagai  tindakan yang  pertama  kali  yang harus  dilakukan  penegak  hukum  dan bukan  pula  cara  yang  didahulukan, akan tetapi nasehatlah yang paling didahulukan (Anggraini, 2018).
Islam menggunakan seluruh strategi. Islam menggunakan contoh teladan dan nasihat serta tarhib dan t arghib , tetapi di samping itu, juga dengan cara menakut-nakuti dan menyebar dengan berbagai tingkat dari kejahatan sampai pada pelaksanaan ancaman itu (Nur & Hasnawati, 2020). Dengan demikian, hukuman dan ganjaran dalam Islam dan digunakan dalam rangka membina manusia melalui kegiatan pendidikan. Hukuman dan ganjaran ini diberlakukan kepada sasaran pembinaan  yang  lebih  khusus,  oleh  karena  itu  orang-orang  tersebut  harus  diberikan  suatu hukuman  atau  denda  yang  daput  memberi  efek  jera  terhadap  pelakunya,  misalnya  hukuman cambuk, penjara dan lain-lain sebaginya diatidak akan melakukan lagi perbuatan yang melawan hukum  yang  sudah  ditetapkan  oleh  ulama  atau  pemerintah.  Adapun  kewenangan  yang dilakukan  oleh Wilayatul  Hisbah dengan  membantu  atau  bekerjasama  dengan  aparat  kemanaan (TNI  dan  Polri)  untuk  mencari  pelaku  tersebut  dan menghukumnya  sebagaimana  yang  telah dijelaskan di atas.

## KESIMPULAN
Strategi  Implementasi  penerapan  Qanun  No  6  tahun  2014  tentang  hukum Jinayah belum berjalan  dengan  baik  di  Kota  Lhokseumawe,  karena  belum  berjalannya  komunikasi  antara stakeholder.  Terjadinyan  tebang  pilih  dalam  upaya  penindakan  tehadap  pelanggar  qanun  nomor tahun 2014 tentang hukum Jinayah . Hambatan Pemerintah dalam penerapan qanun no 6 Tahun 2014 tentang  hukum Jinayah adalah  kurangnya  angaran  untuk  menjalankan  Qanun Jinayah .  Dukungan masyarakat  juga  lemah  terhadap  qanun Jinayah ,  jumlah  personil  di  lapangan  yang  kurang,  dan belum disahkannya peraturan walikota untuk memperkuat qanun Jinayah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif . CV Jejak (Jejak Publisher).
Anggraini,  F.  S.  (2018).  Targhib  wa  Tarhib  Perspektif  Al-Quran. INOVATIF:  Jurnal  Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan , 4 (1), 141-165.
Atikah,  N.  (2019). Kebijakan  Dinas  syari’at  Islam  Kota  Banda  Aceh  dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana ikhtilat (Analisis Teori Sadd Al- Żarī’ah) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Gustina, R. (2019). Strategi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari’at Islam di Kota Langsa. Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam , 1 (1), 63-85.
Januar,  E.,  &  Marziah,  A.  (2019).  TANTANGAN  PEMERINTAH  ACEH  DALAM MENGIMPLEMENTASI  UNDANG-UNDANG  PEMERINTAH  ACEH  (UUPA). Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science , 4 (2), 195-212.
Manan, S. (2017). Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan. Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim , 15 (1), 49-65.
Munawwaroh,  A.  (2019).  Keteladanan  Sebagai  Metode  Pendidikan  Karakter. Jurnal  Penelitian Pendidikan Islam, [SL] , 7 (2), 141-156.
Nur, S., & Hasnawati, H. (2020). Metode Targhib dan Tarhib dalam Pendidikan Islam. Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam , 5 (01), 64-77.
Siswantari,  H.,  &  Setyaningrum,  F.  (2019).  Estetika  Persepsi  Sebagai  Konsep  Pengembangan  Tari Islami Di Perguruan Tinggi Islam. Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan , 22 (2),
243-253.
Suroto,  H.,  Fadlia,  F.,  Sos,  S.,  &  Arts,  M.  (2020).  Perlakuan  Hukum  yang  Berbeda  Bagi  Pelaku Khalwat  Antara  Hukum  Jinayat  dan  Hukum  Adat. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu Sosial & Ilmu Politik , 5 (1).
Utami, L., Farida, R., & Abdullah, A. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Asia-Pacific Journal of Public Policy , 5 (1), 50-67.