DINAMIKA RADIKALISME DAN KONFLIK BERSENTIMEN KEAGAMAAN DI SURAKARTA

## Zakiyuddin Baidhawy
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga profetika@yahoo.com
Abstract
This paper tries to search for religious portrait that supports the process of radicalization which is potential in rising social fragmentation; and to study process and dynamics of conflicts,  and  ethnic,  social-economic,  political,  and  intra  and  inter-religious  based radicalism.  This study finds out that: Firstly, Surakarta has been known as burning city in political and SARA issues  in Central Java and national level. Facts  has shown  that since  1910  this  city  witnessed  mass  riots  and  amok  which  are  nuanced  by  ethnic, religious, and political issues. Indeed, some riots outspread their excess and influences to other  cities  around,  such  as  May  1998  and  October  1999  tragedies.    Secondly, ideologically Surakarta is one of the well known cities as the breeding ground of radical Islamic groups, and Javanese traditional belief (Kejawen), which still firmly grasp their ancestor  values  influenced  by  both  Kasunanan  and  Mangkunegeran  kingdoms.  Lastly, some religious based conflicts and violence and terrorism seem to be contemporary trend of radicalism in Solo.
Keywords: Radicalism, Terrorism, Social Conflict, Religious Issues.

## Pendahuluan
Secara  historis,  Surakarta  atau  Solo  sering  dikaitkan  dengan  kebangkitan nasionalisme,  sosialisme  dan  berbagai  gerakan  keagamaan.  Sejarah  mencatat bahwa  kota  ini  bukan  hanya  tempat  munculnya  berbagai  peristiwa  konflik politik antara Kraton dan kolonialisme Belanda, bahkan juga merupakan pusat nasionalisme. Selama seperempat awal abad ke-20, Solo dan kawasan sekitarnya menyaksikan  kelahiran  sejumlah  kelompok-kelompok  independent  dan  partai- partai politik, seperti Syarikat Islam, Insulinde, National-Indische Partij, PKI, dan Sarekat Ra'jat. Kota ini juga melahirkan banyak tokoh terkenal, seperti presiden pertama RI Soekarno, aktivis dan jurnalis radikal  Marco Kartodikromo, sosialis ternama  Tjipto  Mangunkusumo,  dan  komunis  terkemuka  Haji  Mohammad Misbach.
Konflik etnik juga merupakan wajah lain dari dinamika sosial Solo sebagai akibat  dari  fragmentasi  sosial  dan  etnisitas  di  satu  sisi,  dan  kesenjangan ekonomi,  kekuasaan  politik,  serta  perbedaan  budaya  dan  agama,  tingkat pendidikan  dan  lainnya 1 .  Ada  beberapa  peristiwa  konflik  etnik  antara  Jawa- China  dan  Jawa-Encik  (keturunan  Arab),  sekaligus  antara  pribumi  dan  non- pribumi (yakni antara Jawa dan non-Jawa).
Radikalisme  Islam  di  Surakarta  terus  membentuk  hubungan-hubungan social  sebagaimana  dicatat  oleh  banyak  media  internasional  sejak  kejatuhan
1 Nurhadiantomo,  Konflik-konflik  Sosial  Pri-Non  Pri  dan  Hukum  Keadilan  Sosial,  (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), h.23
Soeharto  pada  pada  1990-an. 2 Sebagian  organisasi  massa  Islam  terlibat  aktif dalam  aksi-aksi  sosial,  seperti  protes  terhadap  pendeta    Wilson,  menuntut penutupan  diskotik  dan  night  clubs  selama  Ramadhan,  menentang  invasi Amerika Serikat ke Irak, dan menuntut penerapan syariah  di Indonesia.
Radikalisme Islam juga  menjadi lebih bergaung setelah bom Bali pada 12 Oktober 2001. Surakarta dipandang sebagai lahan subur bagi penyemaian Islam radikal  karena  aktivitas  mereka  terkait  dengan  jaringan  organisasi-organisasi seperti Jamaah Islamiyah (JI) dan teroris internasional seperti KMMM (kelompok Militer  Muslim  Malaysia).  Para  pelaku  bom  Bali  dan  beberapa  tempat  lain dipandang mempunyai keterkaitan erat dengan pemimpin local Ustaz Abubakar Ba'asyir  yang  memimpin  pondok  pesantren    al-Mukmin  Ngruki,  dan  imam Majelis Mujahidin Indonesia dan terakhir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT). Fakta-fakta di  muka menunjukkan bahwa radikalisme, baik yang berlatar belakang  politik,  sentimen  etnik,  hingga  keagamaan,    terus  mewarnai  sejarah Surakarta. Satu dekade terakhir melukiskan pengalaman berbagai konflik   serius antara  berbagai  kelompok  Islam  dan  konflik  antaragama.  Militansi  dan radikalisasi  yang  dipropagandakan  oleh  kelompok-kelompok  tertentu  dalam rangka  meraih  tujuan-tujuan  politik  mereka,  dipandang  berada  di  belakang semua konflik kontemporer.
Kajian  ini  berupaya  memotret  peta  keagamaan  yang  menunjang  proses radikalisasi  yang  berpotensi  pada  fragmentasi  sosial;  proses  dan  dinamika konflik  dan  radikalisme  berbasis  etnik,  sosial-ekonomi,  politik,  dan  hubungan intra dan antaragama.

## Lanskap Kota Surakarta
Solo adalah wilayah yang sangat strategis. Awalnya ia merupakan wilayah karesidenan  yang  meliputi  Kota  Surakarta,  Kabupaten  Boyolali,  Sukoharjo, Karanganyar,  Wonogiri,  Sragen  dan  Klaten  (Subosukawonosraten).  Kini, Surakarta menjadi sebuah kotamadya di bawah pemerintahan seorang walikota. Kota  ini  mempunyai  luas  wilayah  mencapai  44,06  km 2 yang  terbagi  ke  dalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari,  dan  51  kelurahan.  Sebagian  besar  lahan  di  wilayah  ini  digunakan untuk permukiman sebesar 61,68%, dan kegiatan ekonomi berkisar 20% dari luas lahan yang ada.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007, Penduduk  Surakarta  berjumlah  515.372  jiwa,  terdiri  dari  246.132  laki-laki  dan 269.240 perempuan, dengan rasio jenis kelamin 91,42, yang artinya bahwa setiap 100  penduduk  perempuan  terdapat  92  penduduk  laki-laki.  Menurut  monograf kelurahan yang dihimpun oleh BPS Surakarta tahun 2007, jumlah penduduk Solo tersebar  di  lima  kecamatan  Laweyan  sebesar  109.447  jiwa,  Serengan  sebesar
2 Fananie,  Zainuddin  et.al.    Radikalisme  Keagamaan  dan  Perubahan  Sosial  (Surakarta: Muhammadiyah University Press dan The Asia Foundation, 2002).
63.429 jiwa,  Pasar  Kliwon  sebesar  87.508  jiwa,  Jebres  143.289 jiwa,  dan  terbesar Banjarsari dengan 161.247.
Jumlah  penduduk  di  atas  dibandingkan  dengan  luas  wilayah  kota  yang hanya mencapai 44.06 km 2 ini, maka diperoleh tingkat kepadatan rata-rata 12.827 jiwa/km2,  suatu  tingkat  kepadatan  yang  relatif  tinggi.  Tingkat  kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Serengan yang mencapai 19.884. 3
Jumlah penduduk bekerja pada 2007 mencapai 261.143 (50,67%) dari total penduduk  Surakarta.  Penduduk  wanita  bekerja  mencapai  angka  42,81%  dari penduduk  yang  bekerja.  Menurut  data  banyaknya  penduduk  berdasarkan kelompok  umur,  diketahui  bahwa  presentasi  penduduk  usia  produktif  (15-59 tahun)  mencapai  67,14%.  Jumlah  ini  cukup  besar,  sementara  pada  saat  yang sama  jumlah  pencari  kerja  yang  belum  ditempatkan  mencapai  9.017  jiwa  pada periode  2006/2007.  Jumlah  ini  meningkat  tajam   dibandingkan  dengan  pencari kerja pada periode 2005/2006 yang mencapai 6.589 jiwa. 4
Besarnya jumlah pengangguran bisa memberikan pengaruh pada stabilitas sosial-ekonomi, seperti tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat  pada  tahun  2007    memperlihatkan  kategori-kategori  keluarga sejahtera  (KS)  menurut  standarisasi  BKKBN  sebagai  berikut:  keluarga  pra  KS mencapai  11,18%  (13.233  KK),  KS  II  mencapai  22,81%  (26.982  KK),  KS  II mencapai 24,97% (29.545 KK), KS III mencapai 27,59% (32.645 KK), dan KS III + mencapai  13,42%  (15.884  KK). 5 Bila  kategori  KS  II  dijadikan  median  tingkat kesejahteraan  masyarakat  rata-rata  atau  sejahtera  dalam  pengertian  normal, maka jumlah keluarga yang berada dibawah garis kesejahteraan rata-rata sebesar 33,99% (40.215 KK), suatu petunjuk awal bahwa kemiskinan merupakan masalah nyata di kota ini.

## Konstelasi Keagamaan
Surakarta adalah kota yang plural dalam hal agama. Hidup agama-agama besar seperti Islam, Kristen Katholik, Protestan, Budha dan Hindu. Lima agama resmi  yang  diakui  pemerintah  ini  terus  hidup  hingga  kini.  Meskipun  ada penganut  Konghucu  telah  diakui  oleh  pemerintah  pasca  Orde  Baru,  namun secara  statistik  pemeluk  agama  ini  belum  terdaftar  dalam  data  Badan  Pusat Statistik  maupun  Departemen  Agama.  BPS  masih  memasukkan  penganut Konghucu ke dalam penganut agama Budha.
Hingga  kini  kota  Solo  masih  didominasi  oleh  penduduk  beragama  Islam dengan jumlah 412.283 (73,18%). Peringkat kedua diduduki oleh Kristen Katholik sebesar  74.355  (13,19%).  Berikutnya    berturut-turut  ditempati  oleh  Kristen Protestan dengan jumlah pemeluk sebesar 69.971 (12,42%), Budha sebesar 4.605
3 BPS Surakarta, 2007, h.37-39
4 BPS Surakarta, 2007,h. 37, 61
5 BPS Surakarta, 2007,h. 50
(0,81%), dan Hindu sebesar 2.141 (0,38%). Adapun sebaran penduduk menurut agama di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel  berikut ini.
Tabel 1
Banyaknya Penduduk  Menurut Agama yang Dianut di Kota Surakarta 2007, 1997, 1987, dan 1977 Kecamatan Islam Katholik Protestan  Budha Hindu Jumlah Laweyan 87.465 10.443 10.586 421 532 109.447 Serengan 48.123 7.322. 6.257 93 69 61.864 Pasar Kliwon 67.349 10.220 8.929 832 178 87.508 Jebres 96.342 21.767 22.473 1.850 857 143.289 Banjarsari 113.004 24.603 21.726 1.409 505 161.247 Kota 412.283 74.355 69.971 4.605 2.141 563.355 1997 394.184 71.858 65.931 4.771 2.643 539.387 1987 374.825 60.997 64.321 5.277 2.718 508.138 1977 308.402 41.670 45.401 2.587 3.464 401.524
Diolah dari BPS Surakarta, Surakarta dalam Angka Tahun 1977, 1987, 1997, dan 2007.
Tabel  di atas menggambarkan adanya dua komunitas  agama besar yang dominan, yakni Islam dan Kristen. Data ini juga menunjukkan bahwa Surakarta mengalami  dinamika  dalam  komposisi  penduduk  berdasarkan  agama  yang dianut. Terlihat  bahwa dalam tiga dekade terakhir, penduduk  Kristen Katholik dan Protestan terus mengalami peningkatan dari sebesar 21,68% (1977), menjadi 24,6%  (1987),  menjadi  25,54%  (1997),  dan  25,61%  (2007).  Pada  saat  yang  sama, penduduk  Muslim  mengalami  penurunan  dari  76%  (1977),  menjadi  73,76% (1987), menjadi 73,07% (1997), dan 73,18% (2007).
Data  di  muka  menunjukkan  bahwa  ada  kontestasi  antara  Islamisasi  dan Kristenisasi, di mana Kristenisasi  tampak memenangi perebutan antarpemeluk agama. Dari sini juga bisa dilihat bahwa kenaikan jumlah pengikut Katholik dan Kristen meningkat 3,6% antara 1977-1987. Sementara pada dua dekade terakhir hanya meningkat 0,7% yang diperkirakan berasal dari pertambahan keturunan. Sementara  itu,  penduduk  Muslim  mengalami  sebaliknya.  Penurunan  jumlah pemeluk agama Islam sangat kentara terjadi pada 1977-1987 sekitar  3,76% dan antara  1987-1997  sebesar  0,69%,  meskipun  kemudian  meningkat  pada  2007 sekitar  0,11%.  Peningkatan  pada  2007  ini  bisa  dimaknai  berasal  dari pertumbuhan keturunan Muslim.
Untuk memenuhi kebutuhan spiritualitas pemeluk agama-agama, tersebar tempat-tempat  peribadatan  di  seluruh  Kota  Solo.  Sebagai  mayoritas  penduduk Muslim  memiliki  tempat  peribadatan  sebanyak  502  masjid  dan  307  mushola. Tempat peribadatan lainnya terdiri dari  5 gereja Katholik, 166 gereja Kristen, 6 vihara/klenteng/kuil,  dan  4  pura.  Antara  tahun  2001-2007  jumlah  masjid meningkat dari  419 menjadi 502, dan mushola menurun dari 327 menjadi 307. 6 Data  ini    menunjukkan  ada  sejumlah  mushola  yang  dikembangkan  menjadi
6 BPS Surakarta, 2007,h. 99
masjid  sehingga    kuantitas  mushola  berkurang.  Peningkatan  jumlah  bangunan peribadatan kaum Muslimin secara keseluruhan dalam kurun ini sebesar 8,44%; sementara  peningkatan  gereja  Kristen  sebesar  34,9%.    Pada  waktu  yang  sama, gereja  Katholik  tidak  mengalami  pertumbuhan.  Ini  sangat  berbeda  dengan pertumbuhan  gereja  Kristen  yang  mengalami  peningkatan  pesat  dari  123 menjadi  166  bangunan;  sementara  vihara  menurun  dari  7  menjadi  6,  dan  pura bertambah satu bangunan.
Gambaran  perkembangan  bangunan  tempat  peribadatan  di  atas menegaskan bahwa kontestasi dakwah dan misi terjadi antara Islam dan Kristen Protestan  utamanya.  Meskipun  jumlah  gereja  Katholik  stagnan  dalam  enam tahun  terakhir,  bukan  berarti  Katholik  diam  dalam  aksi-aksi  Kristenisasi. Upayanya  bukan  pada  memperbanyak  jumlah  gerejanya,  namun  lebih  pada melipatgandakan  pengikutnya dan terbukti menempati urutan kedua dari segi kuantitas. Peningkatan  signifikan jumlah  gereja Protestan  bisa  dipahami  bukan semata  dalam  konteks  Kristenisasi,  namun  juga  banyaknya  denominasi  atau aliran  dalam  tubuh  agama  ini.  Kristenisasi  dengan  indikasi  tumbuhnya bangunan-bangunan gereja Kristen dapat dilihat dari  kemunculan gereja-gereja Kristen di berbagai pelosok kota ini.
Pasca  reformasi  perkembangan  keagamaan  semakin  marak.  Berbagai kelompok  kegamaan  –  utamanya  dalam  tubuh  masyarakat  Muslim  –  tumbuh subur.  Kebebasan  yang  semakin  terbuka  merupakan  prakondisi  yang  kondusif bagi  munculnya  kelompok-kelompok    Islam  radikal  antara  lain:  Laskar Hizbullah  Sunan  Bonang,  Laskar  Jundullah,  Laskar  Zilfikar,  Laskar  Salamah, Laskar  Teratai  Emas,  Laskar  Honggo  Dermo,  Laskar  Hamas,  Laskar Hawariyyun,  Barisan  Bismillah,  Gerakan  Pemuda  Ka’bah,  Brigade  Hizbullah, dan Majelis Ta’lim al-Islah, Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front  Pemuda Islam Surakarta, HTI, Forum Umat Islam  Surakarta,  dan  Jamaah  Anshorut  Tauhid,  dan  lain-lain.  Kekuatan kelompok-kelompok    Islam  yang  diidentifikasi  sebagai  moderat  masih didominasi oleh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Muhammadiyah adalah kelompok terbesar di kota Solo dan diharapkan tetap muncul sebagai kekuatan penyeimbang  bagi  kelompok-kelompok  Islam  radikal.  Solo  juga  merupakan basis  bagi  komunitas  Islam  nominal  yang  lekat  dengan  pola  keberagamaan kejawen yang sinkretik.
Kelompok-kelompok  Islam  baru  pasca  reformasi  itu  menunjukkan radikalisme terkait  masalah kristenisasi. Kontestasi  islamisasi-kristenisasi  pada awalnya berada di bawah permukaan. Bersamaan dengan merebaknya gerakan radikal itu, kontestasi dan konflik Islam-Kristen mulai mengemuka, seperti akan diulas pada bagian berikutnya.

## Akar Konflik dan Radikalisasi
Solo  sering  disebut  sebagai  kota  bersumbu  pendek  dan  mudah  terbakar. Kota  ini  memiliki  sejarah  tiga  abad  konflik  komunal.  Yakni  konflik  sosial  dan kekerasan  sosial  antara  dua  kelompok  komunitas,  di  mana  satu  kelompok menjadi  sasaran  kekerasan  dan  amuk  kelompok  lainnya.  Konflik  komunal semacam  ini  dapat  terjadi  atas  dasar  etnisitas,  agama,  kelas  sosial,  dan  afiliasi politik. 7
Agar  konflik  dan  kekerasan  komunal  dapat  dipahami  secara  lebih  tepat, dua perspektif perlu dikemukakan di sini. Pertama, analisis historis tentang akar- akar perilaku kekerasan. Analisis ini diperlukan dalam rangka untuk mengakhiri kekerasan  dan  konflik  tersebut.  Cukup  banyak  analisis  yang  mendasarkan  diri pada  keyakinan  bahwa  kekerasan  dan  konflik  sosial  merupakan  warisan  Orde Baru.  Namun  melalui  analisis  historis  ini  diharapkan  sorotan  komprehensif tentang  spiral  kekerasan  dan  konflik  itu  bisa  dibaca  secara  berkesinambungan. Artinya seseorang tidak dapat mengabaikan peristiwa-peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi pada era kerajaan Mataram, era kolonial, era revolusi, Orde Lama dan  bahkan  masa-masa sesudahnya. Ada  banyak  kekerasan  dan  konflik  dalam masa-masa  pra  kolonial.  Namun,  mencari  akar  historis  dapat  menghasilkan simplifikasi  kultural,  yang  memandang  kekerasan  dan  konflik  sebagai  inheren dalam  dan  merupakan  karakter  dari  kebudayaan  tertentu.  Untuk  menghindari simplifikasi semacam ini, juga dibutuhkan penjelasan tentang akar-akar kultural dari  kekerasan  itu  sendiri.  Kebudayaan  dapat  menjelaskan  kekerasan  jika kebudayaan  dilihat  sebagai  sebagai  seperangkat  perilaku  dan  gagasan  sosial yang dinamis, berbeda dan mungkin juga kontradiktif.
1. Konflik Etnik Cina-Jawa
Sejarah  kekerasan  sudah  mulai  muncul  di  Surakarta  sejak pertengahan abad 18. Konflik kali pertama yang mengawali kelahiran kota ini  adalah  pemberontakan  etnik  Cina  terhadap karaton  Kartasura.  L askar pemberontak  Cina  atas  Paku  Buwana  II,  raja  Mataram  kala  itu,  telah memaksa raja melarikan diri. Karaton yang terletak sekitar 10 km di barat kota  Solo  itu  lalu  diduduki  pasukan  Cina  pimpinan  Mas  Garendi,  alias Sunan  Kuning,  pada  30  Juni  1742.  Geger  Pecinan  ini  berawal  dari pemberontakan  orang-orang  Cina  di  Batavia  melawan  kekuasaan Kompeni.  Mengapa  mereka  menggempur  Kartasura?  Kerajaan  Jawa  ini dianggap mereka sebagai boneka Belanda. Sejak pasukan Cina mengepung Istana  Mataram,  pada  awal  1741,  sejumlah  bangsawan  sudah meninggalkan  karaton.  Pangeran  Puger,  misalnya,  membangun pertahanan  di  daerah  Sukowati,  Sragen,  untuk  melawan  Belanda. Mangkunegara, yang ketika itu berusia 19 tahun dan masih bernama RM. Said, membangun pertahanan di Randulawang, sebelah utara Surakarta. Ia
7 Tadjoeddin, Mohammad Zulfan, ”Anatomy of Social Violence in the Context of Transition: The Case of Indonesia 1990-2001”, UNSFIR working papers, 2002.
bergabung dengan laskar Sunan Kuning melawan Kompeni. Said diangkat sebagai panglima perang bergelar Pangeran Perang Wedana Pamot Besur. Ia  menikah  dengan  Raden  Ayu  Kusuma  Patahati.  Adapun  Pangeran Mangkubumi  justru  lari  ke  Semarang,  menemui  penguasa  Belanda  dan meminta dirinya dirajakan. Kompeni menolak permintaan itu. Ia kemudian bergabung  dengan  Puger  di  Sukowati.  Berkat  bantuan  Belanda,  laskar pemberontak Cina diusir dari Istana Kartasura. Meski pemberontakan Cina kedua  mengalami  kegagalan,  namun  ini  menjadi  pertanda  buruk  bagi keutuhan kekuasaan negara Jawa di bawah kekuasaan Mataram.
Pembunuhan  terhadap  penduduk  etnis  keturunan  Cina  juga  terjadi pada  perang  zaman  Diponegoro  atau  yang  dikenal  dengan  perang  Jawa tahun  1825-1830.  Pembunuhan  ini  terjadi  sebagai  akibat  kebencian  dan kecemburuan orang-orang pribumi terhadap etnik Cina yang memperoleh beberapa  hak  istimewa,  seperti  pemborongan  dan  persewaan. Pemborongan  terdiri  atas  pemborongan  tol  dan  pemborongan  berbagai sarana  lain  seperti  pasar,  tempat  pemotongan  hewan,  rumah  judi, syahbandar  pelabuhan  sungai,  penambangan  perahu,  tempat  penjualan dan pemadatan candu, bahkan termasuk ijin berburu di hutan. Persewaan tanah-tanah  apanage  milik  para  bangsawan  Jawa  untuk  memasok  pasar- pasar  lokal  dengan  barang-barang  hasil  bumi  domestik  dilakukan  oleh para  pengusaha  Cina. Para  pengusaha  Cina ini  memiliki  kekuasaan  yang luas di tanah-tanah sewaannya. Sebagian mereka menjadi tuan tanah gaya Eropa dengan wewenang otonomi yang luas. 8
Awal  abad  20  menyaksikan  kembali  konflik  etnik  Jawa-Cina. Konflik    ini  bermula  ketika  orang-orang  Cina  mulai  membangkitkan kembali kegiatan dagang mereka setelah dilonggarkan ruang geraknya dan dihapuskannya  sistem  pas  jalan.  Industri  batik  di  Surakarta  yang mengontrol  pasar nasional  menjadi  salah  satu  lahan  utama  bagi  investasi modal mereka. Persaingan orang Cina ini cukup dirasakan oleh pengusaha dan  pedagang  batik  bumiputera,  terlebih  karena  bahan-bahan  katun  dan lainnya yang diimpor oleh firma-firma Eropa dari luar negeri dikuasai oleh para  pedagang  Cina  dan  Arab.  Konflik  menajam  ketika  Kong  Sing  atau perkumpulan  orang-orang  Cina  berhadapan  dengan  perkumpulan  Rekso Roemekso  yang  dibentuk  oleh  H.  Samanhoedi  dan  ia  sendiri  menjadi ketuanya.  Seketika  timbul  perkelahian  antara  anggota  Kong  Sing  dan anggota  Rekso  Roemekso.  Pada  akhir-akhir  1911  hingga  awal  1912, serangkaian  perkelahian  jalanan  antara  perkumpulan  Cina  dan  Jawa  ini terjadi.
8 Soedarmono,  “Masyarakat  Cina  di  Indonesia  (Case  Study  in  Surakarta)”,    makalah disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Sinologi    Lembaga  Kebudayaan  Muhammadiyah  Malang Malang, 3-4 Maret 2006.
Rekso Roemekso kemudian bermetamorfosa menjadi Sarekat Islam (SI)  walaupun  orang-orang  Solo  lebih  suka  menamakannya  Sarekat Dagang Islam. SI yang didirikan pada 11 Nopember 1912, adalah gerakan sosial  pertama  yang  mengkombinasikan  antara  kepentingan  politik  dan motif  keagamaan,  meski  pada  awalnya  ia  muncul  karena  perselisihan kepentingan  ekonomi  dengan  orang-orang  Cina.  Gerakan  dan  organisasi ini  bertujuan  membuat  anggota  perkumpulan  sebagai  saudara  satu  sama lain,  memperkuat  solidaritas  dan  tolong-menolong  diantara  umat  Islam, dan  mencoba  mengangkat  rakyat  untuk  mencapai  kemakmuran, kesejahteraan,  dan  kejayaan  raja  melalui  segala  cara  yang  tidak bertentangan  dengan  hukum  negara  dan  pemerintahan.  Meski  secara organisasi, SI sudah memiliki anggaran dasar dan berjuang demi kemajuan Islam  bagi  bumiputera,  namun  ia  tetap  mengacu  pada  Rekso  Roemekso yang merupakan organisasi ronda dan bukan pada perkumpulan dagang.
Pada  tahun  1916  konflik  Jawa-Cina  kembali  terjadi,  di  mana  SI masih  tetap  menjadi  aktor  utamanya.    SI  saat itu  mulai  memperkenalkan bentuk  baru  gerakan  dan  boikot  dengan  metode  kekerasan  di  bawah kepemimpinan  Tirtoadhisoerjo  dan  Martodharsono.  Gerakan  dan  boikot merupakan  reaksi  SI  atas  perilaku    kaum  muda  Cina  yang  memuakkan etnik Jawa. Mereka mengubah penampilan seperti sinyo, berpakaian gaya barat  dengan  kuncir  dipotong.  Dengan  cara  ini  mereka  ingin  tampil “modern”.  Banyak  orang  Belanda  dan  para  pegawai  sipil  Jawa menyaksikan  bahwa  orang-orang  Cina  mulai  berperilaku  angkuh  dan mencoba  meniru  gaya  hidup  Eropa  dan  meletakkan  kaum  elite  Jawa berada  pada  posisi  subordinat.  Perubahan  ini  dilihat  orang  Jawa  sebagai tanda  bahwa  orang-orang  Cina  telah  berada  di  luar  dan  di  atas  hirarkhi tata sosial Jawa.
Sementara  itu,  perdagangan  Cina  semakin  hebat  dan  melahirkan boikot pasar oleh firma-firma Cina. Kain batik milik bumiputera dihargai rendah  oleh  Cina.  Para  pedagang  Muslim  melakukan  aksi  balasan terhadap pengusaha dan perusahaan-perusahaan Cina. Bersamaan dengan boikot,  perkelahian  antara  Cina  dan  anggota  SI  semakin  meningkat,  dari perkelahian kecil hingga melibatkan puluhan legiun Mangkunegaran yang memukuli  orang-orang  Cina.  Bahkan  anak-anak  Jawa  yang  berada  di bawah perkumpulan Soetarsa Moelja juga berkelahi dengan anak-anak Cina. Sejak SI semakin besar dan zaman nasionalisme terus tumbuh, maka pada saat  ini  pula  perkelahian  dan  kekerasan  antar  etnik  Cina-Jawa  semakin mengendur.
Konflik,  ketegangan,  dan  perselisihan  etnik  Cina-Jawa  yang memiliki  sejarah  panjang  rupanya  telah  memendam  prasangka  buruk, stereotif,  dan  bias,  dan  menjadi  bom  waktu.  Hal  ini  terbukti  pada  masa pemberontakan  G30S/PKI.  Rakyat  yang  setia  pada  Pancasila  marah
terhadap  PKI.  Perlawanan  rakyat  tidak  hanya  menjadikan  PKI  sebagai target,  bahkan  orang-orang  Cina  pun  tidak  lepas  dari  sasaran  mereka. Alasannya karena banyak warga Cina masa itu menjadi anggota BAPERKI yang secara terang-terangan mendukung PKI. Selain itu, sebelum meletus G30S/ PKI, banyak toko-toko Cina memasang papan nama dengan huruf Cina  dan  pada  hari-hari  besar  RRC  mereka  juga  mengibarkan  bendera RRC. 9 Akibatnya,  para  demonstran  melakukan  perusakan  terhadap  toko- toko  milik  Cina  di  kawasan  Nonongan  dan  Coyudan  pada  6  Nopember 1966.
Dua kampus, dua kerusuhan menandai konflik Jawa-Cina pada dua dekade  menjelang  akhir  abad  20.  Kerusuhan  etnik  pada  Nopember  1980 dipicu oleh perkelahian antara dua pemuda Jawa dan Cina di dekat Pasar Gede.  Perkelahian  antar  etnik  ini  kemudian  menimbulkan  kemarahan besar  di  kalangan  warga  yang  diorganisir  oleh  beberapa  mahasiswa Universitas  Sebelas  Maret  (UNS)  untuk  melakukan  aksi  pembalasan. Tanpa diduga, ternyata aksi balas dendam ini menyulut pembakaran dan penjarahan  toko-toko  milik  orang  Cina  oleh  ribuan  massa. Kerusuhan  ini tidak hanya terjadi di Surakarta, bahkan merambat ke beberapa kota lain di Jawa  Tengah,  seperti  Semarang  dan  Pekalongan.  Akibat  kerusuhan  ini tercatat  15  pabrik,  54  toko  dan  rumah  rusah  dibakar.  Meski  tidak  ada korban jiwa, peristiwa dicatat sebagai kerusuhan besar pada masa Orba. Konflik Jawa-Cina berikutnya adalah peristiwa 14-15 Mei 1998. Ini merupakan peristiwa mutakhir beberapa hari menjelang runtuhnya rezim Orde  Baru  dan  Soeharto.  Kerusuhan  ini  ditengarai  sebagai  kerusuhan terbesar  sepanjang  sejarah  Surakarta.  Selama  kerusuhan  dua  hari  itu, korban tewas tercatat 29 orang, 307 buah bangunan terbakar meliputi toko, plaza,  show  room,  bank,  dan  2  swalayan  Matahari.  Perlu  dicatat  di  sini bahwa  toko-toko  Cina  dibakar  hanya  merupakan  sebagian  sasaran  dari kerusakan dan penjarahan yang meluas di berbagai sudut kota.
Konflik  dan  kerusuhan  Mei  1998  ini  telah  melahirkan  sejumlah dampak buruk antara lain: perilaku kekerasan anak jalanan, membanjirnya pekerja seks komersial liar, pengamen jalanan meresahkan pengguna jalan, aneksasi  tempat  umum  sebagai  tempat  usaha  informal,  dan  hilangnya kesempatan kerja 50.000-70.000 orang yang menimbulkan stres berat. 10
Era  reformasi  dan  transisi    mengalami  hal  serupa.  Delapan  belas bulan setelah peristiwa Mei 1998, tepatnya pada Nopember 1999, kembali Surakarta  dilanda  kerusuhan  akibat  marahnya  massa  dari  PDI-P  karena tokoh  idola  mereka  gagal  menggantikan  Habibie  sebagai  Presiden  RI.
9 Mulyadi,  M.  Hari  dan  Soedarmono  (dkk).  Runtuhnya  Kekuasaan  Kraton  Alit:  Studi Radikalisasi Sosial “Wong Sala” dan Kerusuhan Mei 1998.  Surakarta: LPTP, 1999.h.301
10 Agus,  Sri,  Sikap  dan  Prilaku  Masyarakat  Surakarta  Pasca  Kerusuhan  Mei  1998.  Surakarta: Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret, 2000.h.61-61
Sebagai  pelampiasan  amarah  mereka  membakar  gedung-gedung pemerintah, termasuk gedung Balaikota yang diarsiteki oleh Bung Karno.
Kasus-kasus  kekerasan  dan  konflik  sosial  tersebut  di  muka menggambarkan kompleksitas peristiwa dan penyebabnya. Akar penyebab konflik  ini  tidak  semata  kepentingan  dan  persaingan  ekonomi,  politik, agama, etnik, dan ideologi, namun juga provokator. Akar  penyebab yang disebut terakhir utamanya berkait dengan peristiwa kelam Mei 1998. Saat itu,  ada  demonstrasi  mahasiswa  besar-besaran  berpusat  di  UMS.  Mereka bergerak dari kampus menuju kota Surakarta. Kira-kira baru berjalan 2 kilo meter,  sebelum  Pasar  Kleco,  ternyata  sudah  terjadi  bakar-bakaran  dari sebelah  timur  jembatan  Kleco  hingga  ke  pusat  kota.  Para  provokator  ini bergerak  cepat  dan  dalang  sesungguhnya  adalah  para  elite  politik  yang sedang berkelahi.
Faktor    kultural  dalam  konflik  etnik  ini  adalah permusuhan  latent antara  kaum  pribumi  dan  non-pribumi  sudarmono  dalam  Sugairtoto. 11 Perangkat perilaku dan gagasan antara kaum pribumi Jawa  Solo berbeda dan bahkan kontradiktif dengan sistem kultural orang-orang Cina. Orang Jawa  yang  Muslim  dan  terikat  oleh  sejumlah  nilai-nilai,  berbeda  dan bahkan  bertentangan  dengan  kultur  Cina  yang  serba  boleh,  misal  dalam hal  makanan.  Inilah  yang  kemudian  melahirkan  sejumlah  prasangka, diskriminasi  dan  konflik  antara  dua  kelompok  ini  lebih-lebih  pada  saat krisis.
Mayoritas  biasanya  memiliki  stereotip  terhadap  minoritas. Misalnya  dikatakan  bahwa  setiap  peranakan  Cina  adalah  pedagang. Faktanya  tidak  sepenuhnya  benar.  Stererotip  lain  mengatakan  bahwa pedagang Cina selalu tidak jujur. Mereka sering mempraktekkan cara-cara berdagang  yang  tidak  disukai.  Kaum  imigran  Cina  yang  baru  datang  di Indonesia  tidak  segan-segan  melakukan  praktek  dagang  yang menyimpang.  Citra  tentang  minoritas  dengan  karakteristik  tertentu memang  memiliki  dasar  namun  tidak  semuanya  benar.  Keturunan  Cina yang  sudah  tinggal  selama  dua  atau  tiga  generasi  memiliki  karakteristik yang sama sekali berbeda dengan pendatang baru. Namun, karena mereka belum  berbaur  dengan  masyarakat  mayoritas  di  mana  mereka  tinggal, mereka  akhirnya  diasosiasikan  dengan  kelompok  minoritas  lainnya  Ham dalam. 12

## 2. Konflik Politik Karaton
Menurut  KRHT  Wirodiningrat,  karaton  memiliki  tujuh  dimensi:  1) Karaton  berarti  kerajaan;  2)  Karaton  berarti  kekuasaan  raja  yang mengandung  dua  aspek,  yakni  kenegaraan  (Staatsrechtelijk)  dan  magis-
11 Sugiartoto,  Agus  Dody.  Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif  Kota  Solo:  Pendekatan Pembangunan Nguwongke Uwong. Surakarta: IPGI, 2003.h.10
12 Suryadinata,  Leo.,  ed.  Political  Thinking  of  the Indonesian  Chinese 1900-1995:  A Sourcebook. Singapore: Singapore University Press, 1999. H.150-151
religius  (magischreligieus);  3)  Karaton  berarti  penjelmaan  “Wahyu nurbuwat”  dan  oleh  karena  itu  menjadi  pepunden  dalam  Kajawen;  4) Karaton berarti istana, kedaton “Dhatulaya” (rumah); 5) bentuk bangunan Karaton  yang  unik  dan  khas  mengandung  makna  simbolik  yang  tinggi, yang menggambarkan perjalanan jiwa  ke arah kesempurnaan; 6) Karaton sebagai Cultuur historische instelling (lembaga sejarah kebudayaan) menjadi sumber  dan  pemancar  kebudayaan;  dan  7)  Karaton  sebagai  Badan (juridische  instellingen),  artinya  karaton  mempunyai  barang-barang  hak milik atau wilayah kekuasaan (bezittingen) sebagai sebuah dinasti.
Dimensi-dimensi karaton sebagaimana dipaparkan di muka rupanya sulit  terpenuhi  sepenuhnya  oleh  karaton  Kasunanan  Surakarta.  Sejarah menjelaskan  upaya-upaya  pencerabutan  karaton  dalam  hal  kekuasan politik. Pemerintah Kolonial Belanda melucuti kekuasaan karaton melalui pendirian dua karaton baru di luar Kasunanan, yakni Hamengku Buwono di Jogjakarta dan Mangkunegaran di sebelah utara karaton Kasunanan. Di wilayah  karesidenan  Surakarta  sendiri  kekuasaan  Kasunanan  harus berbagi  dengan  Mankunegaran.  Pelucutan  berikutnya  yang  semakin membuat  kekuasaan  karaton  tinggal  simbol  berjalan  seiring  tegaknya Indonesia  sebagai  kesatuan  nation-state  pada  masa  kemerdekaan. Kekuasaan  itu  kini  dipegang  oleh  negara  dan  pemerintahannya.  Praktis secara  politik,  sebagaimana  kebanyakan  karaton  di  Nusantara,  karaton Surakarta  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  mengatur  dan  mengendalikan masyarakat sekelilingnya.
Solo  pasca  reformasi  diperparah  oleh  makin  hilangnya  pamor karaton  karena  konflik  perebutan  tahta  kakak  beradik,  Hangabehi  dan Tedjowulan  yang  berlangsung  antara  2004-2005.  Perpecahan  di  Karaton Surakarta  pascameninggalnya  Paku  Buwono  XII  ini  telah  melahirkan  raja kembar, Paku Buwono XIII Tedjowulan dan Paku Buwono XIII Hangabehi. KGPH  Tedjowulan  dinobatkan  sebagai  Paku  Buwono  (PB)  XIII  pada  31 Agustus  2004,  sedangkan  KGPH  Hangabehi  dinobatkan  pada  hari  ini  10 September 2004. Keduanya  melakukan hal yang sama dengan gelar yang sama  pula.  Bedanya  Hangabehi  tinggal  di  Istana  Karaton  Surakarta, sementara Tedjowulan tinggal di luar istana.
Perebutan  kekuasaan  antara  kakak  dan  adik  dari  ibu  yang  berbeda tersebut  sebenarnya  tidak  perlu  sampai  terjadi,  apabila  keduanya  mau membuka  hati.  Lazimnya,  menurut  Bakdi  Soemanto,  pola  regenerasi karaton yang memberi hak kekuasaan kepada putra tertua raja yang telah turun tahta atau mangkat, seharusnya dapat dipahami secara utuh. Dalam hal ini, apabila alasan yang dikemukakan adalah kapabilitas pribadi, maka sudah  semestinya  raja  didampingi  dalam  tugas  kepemimpinannya. Tedjowulan  yang  memiliki  latar  belakang  militer  mengklaim  bahwa dirinyalah  yang  pantas  menggantikan  ayahnya.  Namun  sayangnya  hal
tersebut  tidak  dapat  dengan  mudah  diwujudkan  di  lingkungan  kraton karena kentalnya kepentingan pribadi atau kelompok. 13
Dua raja kembar putera mendiang Paku Buwana XII pada akhirnya bertemu  pada  29  Agustus  2005.  Kesediaan  Hangabehi  dan  Tedjowulan untuk bertatap muka secara langsung tersebut, menurut Luthi Luhbianto, tidak terlepas dari  usaha Kapolwil Surakarta, Kombes Abdul Madjid dan Danrem Surakarta Kolenel Tisna Koswara. Menurut Wadir Intelkam Polda Jawa Tengah ini, Abdul Madjid yang membujuk Hangabehi agar bersedia menemui  Tedjowulan.  Sementara  Tisna  yang  melakukan  lobi  terhadap Tedjowulan. 14
Dalam masyarakat tradisional, kerajaan atau karaton adalah panutan utama bagi rakyat yang dinaunginya. Sosok raja adalah yang paling dipuja dan  dijunjung  tinggi.  Namun,  seiring  perkembangan  zaman,  karaton sudah  tidak  lagi  diletakkan  sebagaimana  fungsi  dan  kedudukan  yang dimiliki sebelumnya. Dalam konteks Karaton Surakarta, para petingginya bahkan  telah  lama  mengalami  kelunturan  kharisma,  karena  gaya  hidup yang tidak patut diteladani.
3. Konflik Islam-Kristen
Kelompok-kelompok  Islam  baru  yang  lahir  pasca  reformasi, sebagaimana  disebutkan  pada  bagian  terdahulu,  menunjukkan kecenderungan  radikalisasi  dalam  isu-isu  keagamaan.  Salah  satu  isu penting  yang  muncul  dalam  konteks  Solo  adalah    masalah  kristenisasi. Kontestasi  islamisasi-kristenisasi  pada  masa-masa  sebelum  reformasi umumnya masih berada di bawah permukaan. Namun bersamaan dengan merebaknya  gerakan  radikal  itu,  kontestasi  dan  bahkan  konflik  Islam- Kristen mulai mengemuka secara terbuka. Setidaknya ini dapat dilihat dari beberapa  peristiwa,  antara  lain  kasus  Pendeta  Wilson,  kasus  pemutaran film  oleh  LPMI,  kasus  rumah  ibadah  pendetan  Syarif  Hidayatullah,  dan pembubaran warung murah peduli kasih.
Konflik  antara  anggota  sejumlah  ormas  Islam  bersama  dengan mahasiswa Muslim yang tergabung dalam Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS) dan sejumlah anggota masyarakat non-Muslim yang didukung oleh satgas  PDI  Perjuangan  hampir  terjadi  ketika  ormas  Islam  tersebut melakukan  mosi  pada  Pendeta  Wilson  dalam  acara  dialog  interaktif dengan  tema  “Usaha  Mengatasi  Konflik  Antarumat  Beragama”  yang disiarkan  oleh  Radio  PTPN  Rasitania  Surakarta,  3  Maret  2000.  Dialog interaktif  yang  dipandu  oleh  Jeffrey  Ohio,  salah  satu  penyiar  radio tersebut,  menghadirkan  narasumber  Pendeta  Ahmad  Wilson  dari Surakarta.  Mosi  terhadap  Pendeta  Ahmad  Wilson  dipicu  oleh pernyataannya di dalam dialog tersebut bahwa sebelum menjadi Muslim,
13 Gatra.com, 31 Agustus 2005
Nabi  Muhammad  adalah  pemeluk  agama  Kristen.  Pendeta  Wilson kemudian  diadukan  ke  Polisi  oleh  sejumlah  tokoh  Muslim  dan  Anggota DPRD  dari  PPP,  PKB,  PK,  dan  PAN,  sehingga  radio  tersebut  terpaksa berhenti  mengudara  beberapa  hari  karena  sebagian  peralatannya  disita oleh Polisi sebagai barang bukti.
Pada Minggu 29 April 2001, Laskar Hizbullah Surakarta mendatangi sebuah stasiun radio. Rombongan laskar Laskar Hizbullah Surakarta yang dipimpin  komandannya,  Yani  mendatangi  stasiun  radio  PTPN  Rasitania, Solo,  Jawa  Tengah.  Laskar  Hizbullah  Surakarta,  yang  menyebut  dirinya Divisi  Sunan  Bonang  adalah  salah  satu  kelompok  Islam  radikal  di  Solo yang kerap melancarkan aksi-aksi kekerasan.
Mereka datang ke radio itu meminta klarifikasi soal pemutaran film berjudul Patriot yang tiketnya di jual oleh radio swasta itu. Menurut Yani, pemutaran  film  yang  dibintangi  aktor  Hollywood  asal  Australia  Mel Gibson itu dibarengi pula dengan pembagian angket kuis dan kaset yang berisi ajaran agama Kristen kepada setiap pengunjungnya. Acara bertajuk ''Show untuk Pelajar dan Mahasiswa'' di bioskop Fajar Baru yang diputar Kamis,  26  April  2001    itu  ditafsirkan  sebagai  kegiatan  terselubung  untuk memengaruhi keyakinan agama yang dipeluk umat lain.
''Berdasar  aturan,  tindakan  ini  jelas  tidak  bisa  dibenarkan.  Bila  dibiarkan  bisa menimbulkan keresahan, karena ada suatu upaya untuk memengaruhi keyakinan orang lain. Apalagi, kaset dan kuis itu disebarkan kepada sembarang orang, yang mungkin saja memiliki keyakinan berbeda,'' ujar Komandan Hizbullah. 15
Kelompok Hizbulah datang berseragam lengkap ala militer dengan menumpang  tiga  buah  kendaraan  jip,  dan  puluhan  sepeda  motor berangkat dari markasnya, Tegalsari sekitar pukul 09.00 dan tiba di lokasi sekitar 09.15. Direktur radio PTPN, Budiyoko yang sudah berpengalaman menghadapi kelompok sejenis menemui mereka. Di luar gedung, satu truk pasukan  polisi  bersenjata  lengkap  terlihat  berjaga-jaga  memantau  situasi.
Budiyoko  menjelaskan  bahwa  bukan  hanya  radionya  saja  yang  ikut menjualkan tiket special show itu, tetapi masih ada enam stasiun radio lain yang juga  dititipi  oleh  Lembaga Pelayanan  Mahasiswa  Indonesia  (LPMI), yang  memiliki  hajat  pemutaran  film  itu.    LPMI  adalah  lembaga  gereja Kristen  Protestan  yang  mengkhususkan  pembinaan  religius  pada mahasiswa  dan  anak-anak  muda.  Bekerjasama  dengan  Fajar  Theater, mereka membuka ticket box pada beberapa stasiun radio swasta. Selembar tiket dijual seharga Rp 2.500.
Senin  30  April  2001  sekitar  pukul  23.00,  sejumlah  petugas  polisi mendatangi  Kantor  Lembaga  Pelayanan  Mahasiswa  Indonesia  (LPMI)  di Kampung  Guasari,  Jebres,  Solo.  Dari  lokasi  tersebut,  polisi  menyita  tujuh kardus berisi kaset  dan satu bungkus kertas kuis, yang merupakan barang-
15 http://www.minihub.org/siarlist/msg04951.html, 2009.
barang sisa dari kegiatan organisasi keagamaan itu. Petugas hanya menyita barang,  sedangkan  para  aktivisnya  yang  kebetulan  berada  di  tempat  itu, tidak diganggu gugat. Pada malam itu di  sekitar masjid Jl Honggowongso telah  berkumpul  ratusan  orang  dari  berbagai  kelomok-kelompok  Islam garis  keras.  Mereka  berencana  menyerang  Kantor  LPMI    di  Guasari, belakang tempat pembakaran abu jenasah Tiong Ting, Jebres.
Dengan  ditemani  beberapa  orang  anggota  laskar  Hizbulah  sekitar 120 anggota polisi mendatangi LPMI. Polisi mengerahkan sekitar 120 orang personil  untuk  penyitaan    barang-barang  itu.  Apa  yang  dilakukan  LPMI sebenarnya  bukan  pelanggaran  hukum  pidana.  Namun,  karena  situasi sosial-politik yang keruh, hal seperti ini bisa menjadi problem sosial-politik yang serius. Kelompok-kelompok Islam garis keras yang memiliki interes politik  bebas  melakukan  tindak  kekerasan  untuk  hal-hal  seperti  ini  di Indonesia.  Menurut  Polisi  Solo,  pijakan  hukum  untuk  menjerat  pelaku yang  terlibat  dalam  kegiatan  itu,  sangat  lemah.  Acuannya  hanya  SK Menteri  Agama,  No  70  tahun  1978  dan  Surat  Keputusan  Bersama  Tiga Menteri.    Adapun  sanksinya  paling  banter  hanya  teguran  untuk membubarkan  atau    menghentikan  kegiatan.  Menghadapi  tekanan  dan ancaman  kekerasan  ini,  LPMI  Solo  meminta  maaf.  Pernyataan  maaf  ini disampaikan Koordinator LPMI Solo, Prayitno Dwi Nugroho dan mantan aktivis organisasi itu, Andreas Arianto.
Pada malam 3 September 2005, puluhan orang yang tergabung dalam Forum  Koalisi  Umat  Islam  Surakarta  mendatangi  rumah  tinggal  seorang pendeta, Syarif Hidayatullah, di bilangan Madegondo, Grogol, Sukoharjo. Mereka  menyegel  rumah  berlantai  tiga  yang  masih  dalam  tahap pembangunan  itu,  karena  si  pemilik  ngotot  hendak  mendirikan  gereja  di kawasan  warga  Muslim.  Syarif  memang  mengajukan  izin  membangun gereja. Izin belum keluar, tapi  ia  tetap melanjutkan pembangunan rumah ibadah. 16
Poltabes  Surakarta  meminta  kepada  pengurus  Gereja  Kristen  Jawa (GKJ)  Manahan  di  Kota  Solo  untuk  menghentikan  program  penjualan paket buka seharga Rp 500. Alasannya demi menjaga kondusivitas karena ada  sejumlah  elemen  masyarakat  yang  tidak  setuju  dengan  kegiatan tersebut.  Alasannya  pihak  kepolisian  menerima  banyak  masukan  dan desakan dari sejumlah kalangan Muslim yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap  acara  yang  telah  dilakukan  selama  13  tahun  terakhir.  Kepada wartawan,  dengan  bergurau  Pendeta  Ratih  menyatakan  ini  adalah perjamuan  terakhir.  Selanjutnya  dengan  mimik  serius  dia  mengatakan akan  mengupayakan  bentuk-bentuk  lain  untuk  mengungkapkan  rasa
16 Gatra no. 44, Senin, 12 September 2005
kerukunan  beragama  dan  santunan  kemanusiaan  bagi  warga  tidak mampu. 17

## Radikalisme Keagamaan  Pasca Reformasi
Runtuhnya  pemerintahan  Orde  Baru  oleh  gerakan  reformasi  di  bawah kepemimpinan M. Amien Rais dan dukungan luar biasa mahasiswa dan segenap lapisan  masyarakat,  menengarai  dimulainya  krisis  multi  dimensi  yang  tak terbantahkan.  Sebelum  jatuhnya  Soeharto  pada  21  Mei  1998,  negeri  ini  sudah diterpa  krisis  ekonomi.  Tak  terbantahkan  bahwa  hampir  dalam  satu  dekade terakhir,  negara  ini  mengalami  setidaknya  empat  akumulasi  krisis  besar  yang tidak  berdiri  sendiri,  namun  memiliki  dinamika  sosial  dan  politik  yang  saling terkait.  Krisis  Timor  Timur  yang  banyak  mendominasi  diplomasi  politik internasional  dan  banyak  menyita  perhatian  para  pemimpin  Indonesia.  Krisis kesatuan  nasional  dan  fragmentasi  teritorial,  di  mana  ancaman  tersembunyi seperti tuntutan referendum pemisahan Aceh dari NKRI, membuktikan sesuatu yang  jauh  lebih  sulit  dan  serius  daripada  kehilangan  Timor  Timur.  Krisis demokratisasi dan kegamangan transisi dari pemerintahan otokratik Soeharto ke pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel di mata rakyat, di mana para pialang  kekuasaan  dari  rejim  lama  masih  memiliki  cukup  kekuatan  untuk kembali  dalam  banyak  penampakan  dan  wajah,  serta  menghambat  perubahan sosial dan politik yang efektif. Dan krisis ekonomi berkepanjangan yang dimulai pertengahan tahun 1997.
Situasi  kaotik  kejatuhan  rezim  otoriter  Soeharto  dan  reformasi  yang membuka  angin  segar  bagi  kebebasan  dan  keran  demokrasi  yang  lebih  besar, tampaknya  dimanfaatkan  oleh  kelompok-kelompok  keagamaan  yang  dulu bergerak  di  bawah  tanah  untuk  muncul  ke  permukaan.  Kelompok-kelompok keagamaan  baru  ini  menyempal  dari  moderasi  arus  utama  yang  selama  ini didominasi oleh Muhammadiyah dan NU dan ormas-ormas keagamaan lainnya yang lebih kecil. Kelompok-kelompok ini juga memandang kekuatan Islam arus utama  itu  kurang  greget  dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  baru  yang datang  dari  luar  dan  mengancam  Islam  dan  kaum  Muslim.  Mereka  biasanya secara  wacana  mengambil  bentuk  pemikiran  fundamentalis  dan  radikal  serta alergi dengan semua jenis persentuhan atau pergulatan wacana yang datangnya dari  luar  (baca:  Barat).  Isu-isu  yang  datangnya  dari  Barat  ditanggapi  oleh mereka dengan mengembangkan ghazwul fikri, perang wacana antara Islam vis a vis  Barat.  Secara  gerakan,  aksi-aksi  mereka  juga  mengalami  radikalisasi  yang sangat  kuat.  Sebagian  dari  mereka  radikal  namun  tanpa  mempergunakan kekerasan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  ideologis,  dan  sebagian  lainnya menghalalkan sarana-sarana kekerasan untuk meraih capaian-capaian ideologis mereka sendiri. Radikalisme kekerasan ini bukan hanya ditujukan kepada Barat dan kaki tangannya, namun juga terhadap sesama Muslim yang diduga mereka
17 Detiknews, 28 Agustus 2009
sebagai  kaum  liberal  dan  pendukung  gagasan-gagasan  Barat.  Mereka  juga  tak segan  menyerang  kelompok-kelompok  Muslim  moderat  yang  mengambil  jalan kooperatif  dengan  Barat  dalam  kerangka  dialog.  Kekuatan-kekuatan  civil  Islam yang  memperoleh  kucuran  dana  dari  pemerintah  maupun  yayasan-yayasan swasta asing juga tidak lepas dari serangan mereka.
Proses  radikalisasi  yang  semakin  mengeras  ini  tentu  saja  tidak  dapat dilepaskan  dari  konteks  zaman  yang  mereka  hadapi.  Mereka  sedang menghadapi ketegangan-ketegangan global pasca modernisme dan
developmentalisme, yakni benturan globalisasi (fundamentalisme pasar) dengan fundamentalisme agama, dan benturan antarperadaban.
Kelompok-kelompok radikal utama yang muncul dalam konteks nasional meliputi  Darul  Islam, 18 Majelis  Mujahidin  Indonesia  (MMI),  Front  Pembela Islam,  dan  Laskar  Jihad.  Dalam  konstelasi  lokal  Solo,  di  samping  kelompok- kelompok  di  atas  terdapat  juga  kekuatan-kekuatan  radikal  lain  seperti  Front Pemuda  Islam  Surakarta  (FPIS),  laskar-laskar  lain,  Forum  Komunikasi  Aktivis Masjid  (FKAM)  dan  Jamaah  Anshrout  Tauhid  (JAT),  sebuah  organisasi  baru yang didirikan oleh Abu Bakar Ba`asyir setelah pengunduran dirinya dari MMI. Kelompok-kelompok  di  atas  mempunyai  persinggungan  kepentingan  dalam kerangka  perjuangan  menegakkan  syariat  Islam. 19 Mereka  mempunyai kepedulian  serupa  agar  negara  memerhatikan  dan  menerapkan  lebih  serius syariat  Islam,  demikian  juga  masyarakat  Muslim.  Pandangan  ini  setidaknya berdasarkan  tiga  faktor  utama—teologis,  demografis,  dan  sosio-politik.  Faktor pertama menekankan bahwa Islam dipandang sebagai agama yang menawarkan petunjuk  dan  solusi  bagi  semua  aspek  kehidupan  sosial,  kultural,  ekonomi, politik,  dan  lain-lain. Pandangan ini  membawa  mereka  pada  keyakinan  bahwa semua Muslim wajib mendasarkan semua bidang kehidupannya pada nilai-nilai dan  ajaran  Islam  sebagaimana  termaktub  dalam  syariat.  Faktor  kedua merujuk pada  fakta  bahwa  mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah  Muslim  (87%).  Bagi mereka  ini  merupakan  kenyataan  bahwa  Islam  harus  berfungsi  sebagai legitimasi  sosio-kultural  dan  politik,  basis  negara,  atau  setidaknya  mengakui syariat  Islam  sebagai  materi  inti  atau  bagian  integral  dari  konstitusi.  Faktor ketiga  menunjukkan  bahwa  hukum  sekular  positif  tidak  membawa  pada perbaikan sosio-kultural, ekonomi,  hukum, dan politik bagi Muslim. 20 (Effendi, 2003:  218-219).  Meskipun  organisasi-organisasi  Islam  baru  ini  mempunyai kepedulian  sama,  bukan  berarti  dapat  disimpulkan  bahwa  mereka  sepakat
18 Menurut al-Chaidar, seorang aktivis dan pemimpin salah satu dari delapan faksi dalam jaringan Darul Islam, organisasi ini didukung oleh 15.000 pengikut yang kembali dari Afghanistan setelah  pertempuran  panjang  Mujahidin  melawan  Uni  Soviet  (The  Straits  Times,  27  September 2001).
19 Cita-cita menegakkan syariat Islam di Indonesia tidak semata diperjuangkan oleh MMI, FPI dan Laskar Jihad, beberapa organisasi keislaman lainnya yang juga ikut berpartisipasi dalam gerakan  ini  adalah  Forum  Komunikasi  Ahlus  Sunnah  wal  Jamaah,  Hizbut  Tahrir,  Hammas, Ikhwanul Muslimin, KISDI, dan Front Hizbullah.
20 Effendi, Bahtiar. Islam and the State in Indonesia. Singapore: ISEAS, 2003.h.218-219
dalam semua aspek yang berkaitan dengan implementasi syariat Islam. Mereka masih  memiliki  perbedaan  substansial  dalam  masalah  ini.  Singkatnya,  ini disebabkan  karena  isu  syariat  Islam  tidak  pernah  didiskusikan  dan  diekspos secara detail, misalnya apa yang disebut syariat Islam, bagaimana memahaminya dan  menafsirkannya,  tafsir  mana  yang  harus  diikuti,  dan  bagaimana diaplikasikan, dan seterusnya.
Majelis  Mujahidin  Indonesia  adalah  kelompok garis  keras  yang  dipimpin oleh  Abu  Bakar  Ba’asyir.  Abu  Bakr  Ba`asyir  adalah  penerus  kepemimpinan Abdullah  Sungkar  di  pondok  pesantren  al-Mukmin,  Ngruki  Sukoharjo,  sebuah desa satelit Surakarta. Keduanya pernah sama-sama melarikan diri ke Malaysia pada  tahun  1985  karena  represi  pemerintahan  Orde  Baru  saat  itu.      Pondok pesantren  yang  mereka  pimpin  disinyalir  sebagai  salah  satu  tempat  yang dicurigai sebagai sumber sosial dari beberapa gerakan teroris di negeri ini.
MMI di bawah Abu Bakar Ba`asyir memandang kondisi  pemerintahan di bawah  Megawati  amat  rentan.  Majelis  ini  mendorong  dan  mendukung sepenuhnya  penetapan  syariat  Islam.  Para  anggotanya  menghendaki  agar Piagam  Jakarta  ditetapkan  kembali  sebagai  konstitusi.  Sebagian  besar  anggota MMI  adalah  mantan  aktivis  Islam  yang  pada  masa  Orde  Baru  mempunyai keberanian  politik  menolak  pemberlakuan  Pancasila  sebagai  asas  tunggal  sejak tahun 1985. Mereka berkeyakinan bahwa syariat Islam adalah solusi bagi semua kompleksitas  persoalan  bangsa.  Orientasi  ini  mendorong  upaya  penggalangan massa untuk  dukungan moral dan material dari segenap unsur Islam, nasional, regional,  bahkan  internasional  demi  kepentingan  penegakkan  syariat  Islam. Program  politik  yang  terkait  langsung  dengan  proses  ini  adalah  membangun kekuatan  politik  Islam  dengan  mendesak  partai-partai  Islam  bersatu  padu memperjuangkan  syariat  Islam,  menciptakan  pemerintahan  Islam  yang menjamin  pelaksanaan  syariat  Islam,  dan  memiliki  media  massa  untuk menyebarluaskan program  MMI (Risalah Keputusan Kongres MMI, 2001). Abu Bakar  Ba’asyir  berpandangan  bahwa  pilihan  MMI  adalah  “berlakukan  syariat Islam,  atau  kami  mati  di  atas  jalan  Jihad  fi  Sabilillah”.  Menurut  keyakinan mereka,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Abu  Muhammad  Jibril  Abdurrahman dalam ceramah kongres Mujahidin, mujahid kontemporer yang harus diteladani semangatnya adalah Osama bin Laden dan Abdullah Azzam. 21
Penegakkan  syariat  Islam  di  Indonesia  juga  merupakan  orientasi perjuangan  utama  Front  Pembela  Islam  (FPI)  yang  populer  di  beberapa  kota besar termasuk di Surakarta. Hingga 2001, Habib Muhammad Rizieq mengklaim kelompok ini memiliki 5 juta anggota dengan 17 cabang. Setelah insiden Monas 1 Juni, FPI ditengarai mengalami penurunan. Mereka biasa dikenal sebagai polisi syariat  karena  tindakan-tindakan  kekerasan  dalam  memerangi  tempat-tempat hiburan  dan  tempat  lainnya  yang  dipersepsi  sebagai  sumber  kemaksiatan.  Di
21 Prasetyo,  Eko.  Membela  Agama  Tuhan:  Potret  Gerakan  Islam  dalam  Pusaran  Konflik  Global. Yogyakarta: Insist Press, 2003. h.100
Solo,  sasaran  aksi  mereka  tidak  semata  tempat-tempat  hiburan  dan  maksiat, bahkan juga para aktivis dan gerakan politik beraliran kiri.
Kelompok  radikal  lain  adalah  Laskar  Jihad.  Laskar  Jihad  merupakan organisasi  Islam  radikal  yang  terorganisir  dan  paling  menonjol.  Solo  adalah lahan  subur  bagi  bersemainya  benih-benih  laskar  dan  gerakan-gerakan  radikal keagamaan  lainnya, seperti  Laskar Hizbullah Sunan Bonang, Laskar Jundullah, Laskar  Zilfikar,  Laskar  Salamah,  Laskar  Teratai  Emas,  Laskar  Honggo  Dermo, Laskar Hamas, Laskar Hawariyyun, Barisan Bismillah, Gerakan Pemuda Ka’bah, Brigade Hizbullah, dan Majelis Ta’lim al-Islah.
Laskar  Jihad  pada  awalnya  merupakan  reaksi  keras  atas  konflik  Ambon dan  Maluku  di  mana  banyak  kaum  Muslim  tewas  terbunuh  dalam  perang saudara  berbasis  keagamaan.  Di  bawah  kepemimpinan  Ja’far  Umar  Thalib, Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah dideklarasikan pada 6 April 2000. Pada tahun yang sama, Laskar Jihad mengirim sekitar 5.000 pasukan milisi ke Maluku, di  mana  mereka  dipandang  menjadi  salah  satu  alasan  konflik  panjang  di kawasan timur Indonesia ini. Pada saat yang sama pemerintah tidak melakukan pencegahan  pengiriman  milisi  Laskar  Jihad,  bahkan  mereka  diberikan  latihan oleh  TNI  sebelum  berangkat.    Konflik  berdarah  di  Maluku  sejak  1999  ini  telah memakan  korban  antara  6.000  hingga  9.000  jiwa,  dan  ratusan  ribu  pengungsi (International  Crisis  Group  Report,  no. 10,  19  Desember  2000).  Mereka  juga memainkan  peran  dalam  konflik  Poso.  Alasan  mereka  terlibat  langsung  dalam konflik  ini  karena  aparat  keamanan  tidak  begitu  efektif  memberikan perlindungan.
Aktivitas  Laskar  Jihad  tidak  semata  pengiriman  pasukan  di  wilayah- wilayah konflik, pun menyelenggarakan layanan pendidikan, layanan kesehatan dan  sosial  secara  cuma-cuma.  Di  samping  itu,  mereka  juga  bersama-sama  FPI melakukan  penggrebekan  tempat-tempat hiburan  dan  maksiat,  utamanya  pada bulan Ramadhan di Solo dan Ngawi. Di Solo, aksi mereka hampir saja menyulut konflik horizontal karena berhadap-hadapan dengan para preman yang dibayar oleh  para  pemilik  tempat  hiburan  seperti  cafe,  pub,  diskotik,  dan  lain-lain. Pemerintah pusat telah menuai kritik karena tidak melakukan upaya pencegahan bagi  para  aktivis  Laskar  Jihad.  Sebagian  analis  menduga  bahwa  pemerintah memberikan respon sekedarnya karena takut dituduh sebagai anti-Islam.
Kebijakan counter attack atas kaum teroris oleh Amerika semakin menekan Indonesia  karena  kehadiran  Laskar  Jihad  dan  anggotanya  terus  bertambah antara  300-400  orang  sejak  peristiwa  11  September  kelam.  Popularitas  Laskar Jihad lebih disandarkan pada kemampuannya untuk mendukung Muslim dalam konflik, seperti di Maluku. Organisasi ini juga menyediakan rasa identitas Islam yang  sangat  kuat.  Keluarga-keluarga  muda  yang  berjuang  di  Maluku  juga menerima  gaji  yang  disokong  oleh  aktivitas-aktivitas  seperti  ekspor  garmen. Krisis ekonomi berkepanjangan telah membuat organsasi-organisasi semacam ini semakin menonjol.
Pada 19 September 2003, Majelis  Ulama Indonesia  (MUI) yang mengikuti pertemuan  Presiden  Megawati  dengan  Presiden  Bush,  pernah  mengajak  kaum Muslim  untuk  bersatu  dan  bergabung  melakukan  jihad  terhadap  AS  dalam peristiwa  serangan  atas  Afghanistan.  Ajakan  serupa  juga  pernah  dikeluarkan oleh  Laskar  Jihad,  Laskar  Jundullah  dan  FPI.  Klaim-klaim  semacam  ini kemudian diperlunak. Sekretaris  umum MUI Dien Syamsuddin, ketika ditanya tentang  jihad  sebagai  perjuangan  bersenjata,  ia  menjawab  bahwa  istilah  ini memiliki  banyak  makna  dan  bentuk  perjuangan,  termasuk  di  dalamnya perjuangan damai. Ia mengutuk tindakan-tindakan sweeping warga negara AS di Indonesia, seperti yang terjadi di Surakarta.
Sweeping  terhadap  warga  negara  Amerika  di  Surakarta  dilakukan  oleh Front  Pemuda  Islam  Surakarta  (FPIS).  Mereka    menyatakan  bahwa  target sweeping adalah agar orang-orang Amerika tidak terlalu banyak campur tangan dalam  urusan  Indonesia.  Pemberlakuan  syariat  Islam  menjadi  persoalan  umat Islam  sendiri  dan  biarlah  hal  itu  berproses  sendiri.  Pada  bulan  Ramadhan mereka  konvoi  berkeliling  kota  yang  tujuannya  untuk  menyerukan  anti Amerika, dan mengingatkan pemilik-pemilik tempat-tempat hiburan agar tidak menyelenggarakan acara yang berbau maksiat selama bulan suci. 22
Walaupun  gerakan-gerakan  ormas  Islam  radikal  dan  protes  anti-Amerika terus tumbuh, tetapi mereka tidak memperoleh cukup dukungan dari mayoritas penduduk Indonesia, termasuk masyarakat Surakarta. Sebagian besar penduduk Muslim Indonesia adalah moderat dan toleran. Pandangan dan praktik moderat ini  diungkapkan  oleh  sebagian  pemimpin  Islam.  Syafii  Maarif,  ketua  umum Muhammadiyah,  mengatakan  bahwa  Muslim  Indonesia  harus  fokus  pada problem rakyat Afghan, daripada menyerang warga Amerika. 23 Bagaimanapun, serangan  Amerika  dan  Inggris  terhadap  Afghanistan  telah  terjadi,  dan demonstran di seluruh Jawa dan beberapa wilayah lain meluas.

## Masa Depan Konflik: Terorisme dan Isu Agama
Serangan  11  September  2001  merupakan  titik  tolak  hubungan-hubungan internasional  yang  timpang.  Bangkitnya  Islam  radikal  dan  terorisme internasional  telah  memanifestasikan  diri  mereka  di  berbagai  belahan  dunia selama  beberapa  dekade.  Pada awalnya,  fenomena  ini  mewujudkan  diri  dalam bentuk  polarisasi  pada  tingkat  nasional,  kemudian  tumbuh  menjadi  gerakan internasional yang memperoleh pijakan secara praktis di seluruh penjuru dunia. Penyebarluasan  Islam  radikal  dan  terorisme  yang  terkait  merupakan  ekspresi kecenderungan menuju globalisasi yang telah sedang berkembang dalam waktu yang  agak  lama.  Ketegangan-ketegangan  antara  aktor-aktor  dan  kepentingan- kepentingan Barat dan non-Barat  juga bukan merupakan hal baru.
22 Fananie,  Zainuddin  et.al.    Radikalisme  Keagamaan  dan  Perubahan  Sosial.  Surakarta: Muhammadiyah University Press dan The Asia Foundation, 2002.h.107
23 The Jakarta Post, 2 Oktober 2001
Sebagai  reaksi  berlebih  atas  peristiwa  11  September  di  muka,  Barat  – Amerika  Serikat  dan  Inggris  –  mencanangkan  war  against  terrorism.  George  W Bush  sebagai  panglima  perang  melawan  terorisme  internasional  menunjukkan retorika  kurang  lebih  sama  dengan  gaya  retorika  Osama  bin  Laden,  dan  dapat dikatakan bahwa  dua tokoh  ini   sama-sama berambisi dan berkompetisi  untuk saling mempersetankan satu sama lain. Pada hakikatnya keduanya menyajikan wajah  fundamentalisme.  Bush  mewakili  fundamentalisme  Kristen,  dan  Osama merupakan representasi fundamentalisme Islam. Wajar bila Tariq Ali menyebut wacana dan aksi terorisme versus perang melawan terorisme lebih cocok disebut sebagai  pertarungan  antara  dua  kekuatan  fundamentalisme  (the  clash  of fundamentalisms). 24 Benjamin  R.  Barber  menyebutnya  dengan  Jihad  versus McWorld. 25
Arundhati Roy  secara kritis menyatakan bahwa Bush dan Osama adalah dua  tokoh  yang  sama-sama  mempergunakan  gaya  bahasa  keagamaan  dan mengatasnamakan Tuhan serta retorika perang antara “kebaikan dan kejahatan”.
Jihad,  sebagaimana  globalisasi  pasar  dan  ideologi  “komfortismus”,  kini memasuki fase baru di mana ia telah menjadi fenomena global sekaligus sebagai agen  globalisasi.    Jaringan  global  jihad  telah  terintegrasi  di  dalam  regim keamanan global yang dipimpin oleh Amerika. Agak sulit untuk mengatakan di mana      satu  bentuk  integrasi  berakhir  dan  bentuk  lainnya  baru  mulai,  karena sedemikian lekat keduanya terkoneksi dalam proses globalisasi itu sendiri. Ada perbedaan  besar  dalam  tujuan  dan  organisasi  antara  pasar  dan  jihad,  namun keduanya bersama-sama merupakan agen globalisasi. Keduanya memunculkan dua  macam  jaringan  global—satu  teror  dan  lainnya  adalah  “keamanan”, meminjam  istilah  pemerintah  Amerika.  Karena  jihad,  Islam  kini  menjadi  agen sekaligus  produk  dari  globalisasi.  Sebagaimana  Amerika,  Islam  telah  menjadi fenomena global pasca 11 September 2001, bukan hanya sebagai agama dengan berjuta-juta pengikut, namun juga telah menjadi kosakata harian setiap orang di berbagai penjuru dunia.   Meskipun ada kebencian Barat atas serangan itu yang diarahkan  kepada  Islam,  pada  saat  yang  sama  banyak  pula  orang  di  Barat tertarik  untuk  mengenal  lebih  jauh  Islam,  yang  pada  akhirnya  juga menguntungkan karena Barat kini menjadi rumah bagi Muslim. Berterima kasih kepada  serangan  September  kelam  itu,  banyak  orang  kini  merasa  memiliki tanggung  jawab  untuk  mendiseminasikan  citra  baru  tentang  Islam  yang  baik, bersahabat, dan bersahaja yang menjadi oposan bagi jihad ala al-Qaedah sendiri. Banyak  stasiun-stasiun  radio  lokal  di  Amerika  mendiskusikan  berbagai  makna teologis  jihad.  Sesuatu  yang  mengejutkan  adalah  bahwa  para  presenter  dan pemirsa  Amerika  memiliki  informasi  yang  lebih  baik  tentang  aspek-aspek tertentu  dari  Islam    daripada  Muslim  sendiri.  Fakta  ini  didukung  dengan
24 Ali, Tariq. The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity. London, New York: Verso, 2002.h.31
25 Barber, Benjamin R. Jihad vs McWorld:  How Globalism and Tribalism Are Reshaping the World. New York: Ballantine Books, 1995.h.23
peningkatan  secara  dramatis  penjualan  al-Qur’an  dan  buku-buku  lain  tentang Islam setelah serangan itu terjadi. Islam menjadi fenomena Amerika, dan bahkan bagian dari kebudayaan global. 26
Faktor  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  koneksi  Indonesia  dan Timur  Tengah.  Ada  tiga  fase  gelombang  globalisasi  dalam  hubungan  dan koneksi  antara  ulama  dan  pelajar  Nusantara  dengan  agamawan  dan  ulama  di Haramayn sejak abad ke 17 hingga kini (Azra dalam Meuleman). 27 Gelombang pertama – abad 17-18—telah membawa pengaruh besar bagi perubahan orientasi wacana  keislaman  dari  tasawuf  ke  orientasi  yang  lebih  syariah.  Gelombang kedua  terjadi  pada  akhir  abad    19.  Pada  masa  ini    banyak  jamaah  haji  dan wisatawan yang pulang dari tanah suci tidak hanya menyebarkan semangat pan Islamisme  bahkan  yang  paling  penting  adalah  mendistribusikan  berbagai literatur Islam. KH. Hasyim al-Asy`arie dan KH. Ahmad Dahlan merupakan dua tokoh yang membawa dan menyebarkan ide-ide pembaruan yang mereka baca dari  al-Manar,  al-Urwatul  Wutsqa  atau  memperoleh  langsung  dari  guru-guru mereka  di  Haramayn.  Gelombang  ketiga  terjadi  selama  dekade-dekade  awal abad  20.  gelombang  baru  ini  banyak  disebut  oleh  para  sarjana  sebagai gelombang  “modernisme  Islam”  yang  bukan  hanya  berasal  dari  tanah  suci namun  juga  Kairo,  Mesir.  Gerakan  ini  berhutang  pada  jasa  Muhammad Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, dan mengkristalkan diri dalam gerakan-gerakan puritan Islam semacam Muhammadiyah, al-Irsyad dan Persis. Gelombang  kontemporer  kontak  dan  relasi  intelektual  antara  Timur Tengah  dan  Indonesia  mencapai  suatu  kebangkitan  yang  belum  pernah  terjadi pada  masa-masa  terdahulu,  mulai  terjadi  pada  dekade  80-an.  Momentumnya adalah Revolusi Islam di Iran yang berhasil menumbangkan rezim Reza Pahlevi oleh Ayatullah Khomeini. Sejak revolusi ini banyak buku-buku yang ditulis oleh intelektual  maupun  ulama  Iran  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia. Melihat  adanya  gelombang  transfer  intelektual  melalui  penerjemahan- penerjemahan  karya-karya  Iran  ini,  kelompok-kelompok  Sunni-Salafi    dan Wahhabi  khususnya,  merasa  khawatir  akan  penyebaran  ajaran-ajaran  dan praktik-praktik keagamaan Syiah. Terdorong untuk menandingi kecenderungan ini, Arab Saudi menyediakan berbagai insentif penerjemahan karya-karya ulama Sunni – utamanya mereka yang beraliran Wahhabi – ke dalam bahasa Indonesia. Arab  Saudi  juga  menyokong  kelompok-kelompok  atau  organisasi-organisasi keagaman di Indonesia untuk menjadi agen bagi paham Wahhabi, yang memiliki tujuan  ganda,  yakni  untuk  melawan  pemikiran-pemikiran  Syiah  sekaligus pemikiran-pemikiran  keislaman  yang  dituduh  “sekular”  dan  “liberal”.  Contoh dari  kelompok  atau  organisasi  keagamaan  semacam  ini  adalah  DDII  (Dewan Dakwah  Islamiah  Indonesia),  sebuah  organisasi  yang  memiliki  hubungan  kuat
26 Devji,  Faisal.  Landscapes  of  the  Jihad:  Militancy,  Morality,  Modernity.  London:  Hurst  & Company, 2005.h.55
27 Meuleman, Johan ed. Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity.  Jakarta: INIS, 2001.h.38-40
dan  didanai  oleh  Rabithah  `Alam  Islami.  Pada  dekade-dekade  ini  pula disaksikan betapa banyak pelajar dan mahasiswa Muslim Indonesia yang belajar di Kairo semakin terperangkap ke dalam jebakan fundamentalisme. 28
Konteks global itu dapat dirasakan di Surakarta. Sejak peristiwa Bom Bali, nama  Abu  Bakar  Ba`asyir  dikait-kaitkan  dengan  Jamaah  Islamiyah.  Faktor  lain adalah    Fathur  Rohman  al-Ghozi,  mantan  murid  Ba`asyir.    Ia  ditangkap  di Manila pada 15 Januari 2002, divonis 17 tahun, tapi berhasil melarikan diri dari penjara  pada  14  Juli  2003.  Akhirnya  ia  tewas  tertembak  di  Mindanao  bulan Oktober 2003. Ia dituduh menyimpan satu ton bahan peledak dan merencanakan serangan  di  Manila  dan  Singapura.  Semua  ini  menyeret  Pondok  Pesantren  al- Mukmin,  Ngruki,  Sukoharjo,  di  mana  al-Ghozi  pernah  nyantri.  Pesantren  ini dituduh sebagai “School of Jihad”  dan tempat latihan teroris karena salah satu pendirinya  adalah  Abu  Bakar  Ba’asyir,  yang  didakwa  sebagai  pemimpin Jaringan  Islamiyah,  meskipun  dakwaan  ini  terbukti  salah  di  pengadilan.  Sejak saat itu, aktivitas Abu Bakar Ba’asyir di MMI mulai dipandang sebagai bentuk baru reorganisasi  terorisme.
Ada  pernyataan  resmi  pejabat  pemerintah  tentang  hubungan  antara kelompok-kelompok di Indonesia dan teroris Asia Tenggara dan atau organisasi separatis, meski bukti-bukti untuk kasus ini sama sekali tidak memadai. Tengara ini sudah muncul jauh sebelum tragedi WTC, dan fakta lapangan menunjukkan serangkaian  teror    di  antaranya  dialamatkan  pada  beberapa  gerakan  Islam radikal.  Kelompok  Mujahidin  Malaysia  (KMM)  di  samping  Front  Pembebasan Islam  Moro  (MILF)  mulai  ditempatkan  sebagai  bagian  dari  jaringan  al-Qaidah. Penangkapan  sejumlah  WNI    di  beberapa  negara    mulai  marak  dilakukan dengan  tuduhan  tersangkut  jaringan  teroris  ini.  Mereka  yang  tertangkap  ini beberapa di antaranya mengaku pernah terlibat dalam sejumlah pemboman dan aktif  memberikan  latihan  militer  di  sejumlah  wilayah  konflik  seperti  Poso  dan Ambon.
Peringatan  dini  tentang  semakin  meningkatnya  militansi  Islam  di  Asia Tenggara  telah  disampaikan  Amerika  sejak  1999.  Militansi  Islam  ini  dapat menciptakan  peluang  besar  jaringan  teroris  transnasional  untuk  rekruitmen anggota  berpotensial.  Kedutaan  AS  di  Jakarta  telah  menerima  sinyal  sejak Agustus  2001  setelah  menerima  laporan  intelijen  Eropa  tentang  ancaman  bom atas  duta  besar  AS  untuk  Indonesia  oleh  seorang  berkebangsaan  Sudan  yang memiliki hubungan dengan jaringan al-Qaidah. 29
Mahasiswa-mahasiswa  Indonesia  sudah  lama  belajar  di  sekolah-sekolah keagamaan di Pakistan dan tempat lainnya, dan jumlahnya semakin meningkat. Sebagian  kecil  dari  mereka  tertarik  dengan  ajaran-ajaran  radikal  sebagaimana keyakinan  Taliban,  dan    bergabung  dengan  Taliban  dalam  perang  sipil  di
28 Abaza,  Mona.  Cultural  Exchange  and  Muslim  Education:  Indonesian  Students  in  Cairo. University of  Bielefeld, 1990.h. 75
29 The Jakarta Post, 9 Oktober 2001
Afghanistan. 30 Kenyataan  ini  setidaknya  memperkuat  analisis  Mona  Abaza seperti yang telah dikemukakan di atas.
Meskipun  demikian,  organisasi-organisasi  fundamentalis  Islam  di Indonesia  menolak  keterlibatan  dengan  al-Qaidah.  Ja’far  Umar  Thalib menentang  telah  bersama-sama  dengan  kelompok  Mujahidin  Afghan  selama 1980-an dan bertemu dengan Osama bin Laden, namun tidak membantah bahwa dia  sendiri  berada  disitu.  Ia  juga  menolak  adanya  Mujahidin  Afghan  yang terlibat  dalam  Maluku.  Ja’far  memandang  serangan  atas  AS  sebagai  pelajaran bagi  Amerika  dan  ia  mendukungnya.  Organisasi  Islam  lain  yang  diduga memiliki hubungan dengan  Osama, MMI, juga menolak hubungan tersebut. 31
Keberadaan  Abu  Bakar  Ba`asyir,  Fathurrohman  al-Ghazi  dan  Pondok Pesantren  al-Mukmin,  Ngruki,  merupakan  satu  dari  sekian  fenomena  yang menyudutkan Surakarta sebagai hotspot terorisme. Tewasnya Azahari dan Agus Puryanto di Batu, Malang, Jawa Timur menyeret juga nama Surakarta. Ini karena Agus  Puryanto  tercatat  sebagai  salah  seorang  mahasiswa  di  STAIN  Surakarta dan  pernah  tinggal  di  Kampung  Waringinrejo  RT  10/RW  15,  Desa  Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, selama hampir empat tahun. Beberapa fakta lain seolah memperkuat citra itu. Tewasnya dua tersangka teroris  di  Jatiasih,  Bekasi,  adalah  Air  Setyawan  dan  Eko  Joko  Sarjono.  Kedua jenazah   diangkut  menggunakan  mobil  dari  Jakarta  menuju  Kampung Brengosan, Laweyan, Solo dengan kawalan ketat petugas polisi. Ratusan pelayat menyambut kedatangan jenazah. Jenazah keduanya dimakamkan berdampingan di  pemakaman  Muslim  Kaliyoso,  Kalijambe,  Sragen,  Jawa  Tengah.  Abu  Bakar Ba’asyir,  memimpin  upacara  pemakaman  sekaligus  membacakan  doa  di  atas pusaka dua tersangka teroris itu. 32
Selang dua bulan berikutnya, tepatnya pada 17 September 2009, Detasemen Khusus  88  Antiteror  berhasil  menewaskan  Noordin  M.  Top,  tokoh  teroris berkewarganegaraan  Malaysia,  bersama  tiga  teroris  lainnya.  Berbeda  dari peristiwa tewasnya Air Setyawan dan Eko Joko Sarjono di atas, kejadian ini telah menyadarkan  sebagian  masyarakat  Solo  bahwa  pembatasan  terhadap  ruang gerak  jaringan  teroris  tidak  cukup  dilakukan  oleh  aparat  keamanan,  namun masyarakat juga perlu terlibat secara luas. Kesadaran baru itu setidaknya terlihat dari aksi penolakan masyarakat terhadap pemakaman rekan-rekan Noordin M. Top yang ikut tewas dalam penggerebekan di Mojosongo, Jebres, Solo, tiga hari menjelang Idul Fitri tersebut.
Ada  pihak  yang  menyayangkan  aksi  penolakan  tersebut  seperti  yang ditunjukkan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Solo.  MUI  Solo  bahkan  menilai bahwa  penolakan terhadap jenazah tersangka teroris bisa melanggar hak asasi
30 Tempo, No. 03/11, 25 September 2001
31 Tempo, No. 03/11, 25 September-1 Oktober 2001
manusia  (HAM)  kendati  para  teroris  sengaja  melakukan  pelanggaran  dari  sisi HAM. 33
Penolakan  masyarakat  setelah  tewasnya  teroris,  merupakan  indikasi penolakan  mereka  atas penggunaan  modus  kekerasan  dalam  memperjuangkan tujuan-tujuan  agama.  Di  sisi  lain,  penolakan  tersebut  juga  mengindikasikan ketidaktahuan  dan  ketidakberdayaan  masyarakat  dalam  menghadapi  gerakan jaringan  terorisme.  Masyarakat  sadar  bahwa  selama  ini  dikelilingi  kelompok teroris ketika Densus 88 melakukan penggerebekan.
Fakta penolakan itu terlihat dari munculnya  puluhan spanduk yang berisi penolakan  penguburan  jenazah  "teroris"  dimakamkan  di  Solo.  Tidak  diketahui siapa yang memasang puluhan spanduk yang dicetak dengan digital printing dan beberapa spanduk yang menggunakan kain dan cat semprot biasa tersebut. Dua buah  spanduk  bertuliskan,  "Wong  Solo  Tolak  Jasad  Teroris",  "Tolak  Teroris Dimakamkan  di  Solo".  Spanduk-spanduk  tersebut  terdapat  di  sepanjang  jalan utama  Slamet  Riyadi,  hingga  ke  utara  menuju  daerah  Mojosongo  tempat dilangsungkannya  penyerbuan  Tim  Densus  88  di  desa  Kepuhsari,  Mojosongo, Surakarta. 34
Sikap menolak atas terorisme juga ditunjukkan oleh MUI Kota Surakarta. Bekerjasama  dengan  kepolisian,  MUI    mengelar  tabligh  menolak  terorisme. Dalam  acara  tersebut  ditegaskan  bahwa  terorisme  tidak  bisa  dikaitkan  dengan Islam. Selain ratusan hadirin, acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh  di  Solo,  seperti  Walikota  Surakarta  Joko  Widodo,  Kapolwil  Surakarta Kombes  Pol  Ery  Subagyo,  Kapoltabes  Surakarta  Joko  Irwanto,  para  anggota DPRD  dan  lain-lain.  Tampil  sebagai  mubaligh  adalah  Mudrick  M  Sangidoe, Pengasuh Pesantren Al-Mukmin Ngruki Ustadz Wahyuddin, dan Ketua Umum Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Ustadz Achmad Sukina.
Dalam  tabligh  akbar  itu,  Wahyuddin  mengatakan  bahwa  sesuai  dengan ajaran  Islam,  ada  lima  hal  terlarang  dilakukan  seseorang  terhadap  sesama manusia:  memaksakan  keyakinan  agama  kepada  orang  lain,  menghilangkan nyawa orang lain, menyakiti fisik orang lain, mengganggu harta orang lain, dan merendahkan  harga  diri  orang  lain.  Sukina  mengatakan  terorisme  adalah  cara orang meraih tujuan dengan kekerasan. Dengan demikian, tentu saja terorisme tidak  bisa  dikaitkan  dengan  Islam  karena  Islam  melarang  umatnya  melakukan kekerasan untuk mencapai cita-cita. 35

## Simpulan
Berbagai peristiwa konflik dan kekerasan atas nama agama dan terorisme agaknya menjadi kecenderungan mutakhir dalam dinamika radikalisme di kota Solo.  Maka  wajar  apabila  upaya-upaya  preventif  utamanya  untuk  mengurangi
33 Jawa Pos Radar Solo, 26 September 2009
34 Arrohmah.com, Kamis 24 September 2009
ruang  gerak  teroris  itu  mesti  menjadi  kepedulian  bersama  pemerintah  daerah, kepolisian,  dan  masyarakat.  Yang  jelas  w ilayah  ini  sering  dijadikan persembunyian  dan  perencanaan  para  tersangka  teroris.  Sudah  lebih  dari  20 orang  pelaku  teroris  yang  ditangkap  di  Surakarta.  Surakarta  juga  merupakan sumbu  pendek  terhadap  masalah  politik  dan  SARA  di  Jawa  Tengah  dan nasional.  Fakta  menunjukkan  bahwa  sejak  1910 di  Solo  telah  terjadi  kerusuhan massa  sebanyak  39  kali  yang  bernuansa  etnis,  agama  dan  politik.  Beberapa peristiwa  bahkan  merembet  ke  kota-kota  lain,  seperti  kerusuhan  Mei  1998  dan kerusuhan  Pilpres  Oktober  1999.  Secara  ideologis,  Surakarta  merupakan  basis kelompok-kelompok Islam radikal, dan aliran kejawen, serta mereka yang masih memegang  kuat  nilai-nilai  leluhur  yang  dipengaruhi  dua  karaton  Kasunanan dan Mangkunegaran.

## Referensi
Abaza,  Mona.  Cultural  Exchange  and  Muslim  Education:  Indonesian  Students  in Cairo. University of  Bielefeld, 1990.
Agus,  Sri,  Sikap  dan  Prilaku  Masyarakat  Surakarta  Pasca  Kerusuhan  Mei  1998. Surakarta: Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret, 2000.
Agus, Sri, “Konflik Etnis Cina dan Jawa di Surakarta”, makalah tt. Ali, Tariq.  The  Clash of Fundamentalisms:  Crusades, Jihads  and Modernity.  London, New York: Verso, 2002.
Barber,  Benjamin  R.  Jihad  vs  McWorld:    How  Globalism  and  Tribalism  Are Reshaping the World. New York: Ballantine Books, 1995.
BPS Surakarta. Surakarta dalam Angka. Surakarta: BPS,  2007. BPS Surakarta. Surakarta dalam Angka. Surakarta: BPS, 2002. BPS Surakarta. Surakarta dalam Angka. Surakarta: BPS, 2000. BPS Surakarta. Surakarta dalam Angka. Surakarta: BPS, 1997. BPS Surakarta. Surakarta dalam Angka. Surakarta: BPS, 1987. BPS Surakarta. Surakarta dalam Angka. Surakarta: BPS, 1977. Brongtodiningrat.   Arti Keraton Yogyakarta. Yogyakarta: Museum Keraton, 1987. Budi  R,  Muchus,  ”Setelah  Tedjowulan,  Hangabehi  Dinobatkan  Sebagai  PB  XIII”, Detiknews, 10 September 2004.
Budi R, Muchus, ”Setelah 13 Tahun Berjalan Program Nasi Murah Buka Puasa di GKJ
Solo Dihentikan Polisi”,  DetikNews, 28 Agustus 2009.
Budi  R,    Muchus,  ”MUI  Solo  Gelar  Tabligh  Anti-Terorisme”,  DetikNews,  25 September 2009.
Buruma,  Ian  dan  Margalith,  Avishai.  Occidentalism:  The  West  in  the  Eyes  of  Its Enemies.  New York: the Penguin Press, 2004.
Devji, Faisal. Landscapes of the Jihad: Militancy, Morality, Modernity. London: Hurst & Company, 2005.
Effendi, Bahtiar. Islam and the State in Indonesia. Singapore: ISEAS, 2003. Fadly,  “Spanduk  Penolakan  Penguburan  Urwah  dkk  Meresahkan  Warga Solo”, Arrahmah.com, Kamis 24 September 2009. Fananie, Zainuddin et.al.  Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial. Surakarta: Muhammadiyah University Press dan The Asia Foundation, 2002.
Gatra.com,  31  Agustus  2005,  “Kemelut  Kraton  Solo  PB  XIII  Hangabehi  dan Tedjowulan Sebaiknya Buka Hati”.
http://www.minihub.org/siarlist/msg04951.html,2009,  “Komunitas  Informasi Terbuka,”Kemenangan  untuk  Ancaman  Kekerasan:  Laskar  Corps  Hizbullah Surakarta Mendatangi sebuah Stasiun Radio”.
International Crisis Group Report, no. 10, 19 Desember 2000.
Jawa  Pos  Radar  Solo,    Sabtu,  26  September  2009,  ”MUI  :  Keluarga  Punya  Hak Memakamkan”.
Juwono,  Benny.  ”Etnis  Cina  di  Surakarta  1890-1927:  Tinjauan  Sosial  Ekonomi,” dalam Lembaran Sejarah Vol. 2, No. 1, 1999.
Listiari,  Sriyani,”Karaton  Kasunanan  Surakartasebagai  Objek  Wisata  Budaya  di Surakarta Tahun 1988-1997”,  Skripsi Fakultas Sastra UNS, 2002.
Meuleman,  Johan  ed.  Islam  in  the  Era  of  Globalization:  Muslim  Attitudes  Towards Modernity and Identity.  Jakarta: INIS, 2001.
Mohammad, Herry dan Hidayat, Rachmat, ”Rumah Ibadah: Massa Bergerak Pejabat Bertindak”,  Gatra Nomor 44 Senin, 12 September 2005.
Mulyadi, M. Hari dan Soedarmono (dkk). Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit: Studi Radikalisasi  Sosial  “Wong  Sala”  dan  Kerusuhan  Mei  1998.    Surakarta:  LPTP, 1999.
Nurhadiantomo.  Konflik-konflik  Sosial  Pri-Non  Pri  dan  Hukum  Keadilan  Sosial.
Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
Prasetyo, Eko. Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik
Global. Yogyakarta: Insist Press, 2003.
Rosyid, Imron, “Raja Kembar Solo Akhirnya Bertemu”, Tempointeraktif, 30 Agustus 2005.
Soedarmono,  “Masyarakat  Cina  di  Indonesia  (Case  Study  in  Surakarta)”,    makalah disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Sinologi    Lembaga  Kebudayaan Muhammadiyah Malang Malang, 3-4 Maret 2006.
Suatmaji,” Abu Bakar Ba`asyir Pimpin Pemakaman 2 Tersangka Teroris”, Poskota, 13 Agustus 2009.
Sugiartoto,  Agus  Dody.  Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif  Kota  Solo: Pendekatan Pembangunan Nguwongke Uwong. Surakarta: IPGI, 2003.
Suryadinata,  Leo.,  ed.  Political  Thinking  of  the  Indonesian  Chinese  1900-1995:  A Sourcebook.   Singapore: Singapore University Press, 1999.
Syahirul,  Anas,  “Sering  Jadi  Persembunyian  Teroris,  Status  Polwil  Surakarta  akan Diubah”, Tempo interaktif Solo, 4 Oktober 2004.
Tadjoeddin,  Mohammad  Zulfan,  ”Anatomy  of  Social  Violence  in  the  Context  of Transition: The Case of Indonesia 1990-2001”, UNSFIR working papers, 2002. Tempo, 24 Nopember 1990, ”Memoar Paku Buwana XII”. Tempo, No. 03/11, 25 September 2001. Tempo, No. 03/11, 25 September-1 Oktober 2001. The Jakarta Post, 2 Oktober 2001. The Straits Times, 27 September 2001. The Jakarta Post, 9 Oktober 2001.