## PENINGKATAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN PERPAJAKAN PADA BUMDES KUMU JAYA BERSAMA DESA RAMBAH
Nurhayati 1 , Arma Yuliza 2 ,  Nofrianty 3 , Sri Yunawati 4
1) Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi
2) Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi
3) Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi
4) Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia *Corresponding author : nurhayati170312@gmail.com
Informasi Artikel Terima : 7-03-2023 Revisi : -
Disetujui : 28-03-2023 Kata Kunci: Pengetahuan, Wajib, Pajak, Pelaporan Perpajakan

## ABSTRAK
Pembangunan  suatu  negara  dengan  menggunakan  pajak  sebagai sumber  pembiayaan  menunjukkan  ciri  negara  yang  mandiri,  karena tidak  bergantung  pada  pinjaman  luar  negeri.  Oleh  karena  itu  pajak merupakan  unsur  penting  dan  menjadi  sumber  utama  pendapatan negara.  Semakin  tinggi  potensi  pendapatan  negara  yang  bersumber dari  hasil  pajak  maka  akan  membantu  pemerintah  dalam  melakukan pembiayaan  pembangunan.  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) Merupakan  Jenis  Pajak  Badang  Usaha  yang  seluruh  atau  sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang  berasal  dari  kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola asset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan  desa.  Berbadasarkan  survey  dari  beberapa  BUMDes Kumu  Jaya  Bersama  ditemukan  akar  permasalahan  diantaranya, Pengelola  BUMDes  belum  mampu  tata  cara  pengelolaan  pajak, khususnya  pajak  Usaha  BUMDes.  Metode  pelaksanaan  yang dilakukan  agar  solusi  yang  ditawarkan  dapat  disalurkan  dengan  baik kepada  mitra  sesuai  yang  diharapkan,  maka  perlu  dilakukan penyuluhan,  Pendampingan  dan  pelatihan  dalam  bentuk  kegiatan pengabdian.  Kegiatan  pada  tanggal  09  November  2022,  yaitu  berupa pemberian materi Pelaporan Perpajakan BUMDes, Mulai dari login ke www.pajak.go.id sampai    submit  hasil  perhitungan  dan  pelaporan pajak BUMDes. Materi ini diberikan kepada pengurus BUMDes, agar pengurus  BUMDes  paham  dan  pandai  melakukan  perhitungan  dan pelaporan pajak BUMDes secara self-assessment. Sebelum melakukan pelaporan  pajak,  pengurus  BUMDes  diberikan  materi  terkait  cara Pelaporan Pajak BUMDes dengan SPT 1771.
PENDAHULUAN Pembangunan  suatu  negara  dengan menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan  menunjukkan  ciri  negara  yang mandiri,  karena  tidak  bergantung  pada pinjaman luar negeri, (Risman, 2013). Oleh karena  itu  pajak  merupakan  unsur  penting dan  menjadi  sumber  utama  pendapatan negara.  Semakin  tinggi  potensi  pendapatan negara  yang  bersumber  dari  hasil  pajak maka  akan  membantu  pemerintah  dalam melakukan pembiayaan pembangunan. Dari aspek  ekonomi  pajak  terbagi  menjadi  dua
fungsi utama, yakni pertama pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  dan  kedua  pajak  berfungsi  sebagai alat  yang  mengatur  kebijakankebijakan pemerintah  di  bidang  sosial  ekonomi, (Okfitasari A, 2021). Oleh karena itu, setiap warga Negara baik indovidu maupun badan usaha berkewajiban untuk  membayar pajak sebagai  bentuk  tanggung  jawab  kepada Negara.
e-ISSN 2623-2111
2623-212X
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Merupakan Jenis Pajak Badang Usaha yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  desa  melalui  penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk sebesar-besarnya  kesejahteraan  desa.  Pada umumnya  BUMDes  sama  halnya  dengan Badan  Usaha  lain  seperti  PT,  CV.  Hanya saja,  BUMDes  dimiliki  oleh  sebuah  desa. Oleh  karena  itu,  BUMDes  memiliki kedudukan  yang  sama  sebagai  wajib  pajak berbentuk Badan Usaha. BUMDes merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah  sebagai  alternatif  solusi  bagi desa untuk mengembangkan potensi sekonomi  desa  yang  memadukan  antara kemampuan manajerial pengelola BUMDes dengan  potensi  produksi  barang  dan  jasa yang  bisa  dikonsumsi  oleh  warga  desanya, (Budi, 2020).
Sebagai  suatu  badan  usaha  yang bertujuan untuk menghasilkan laba, BUMDes dipandang memiliki potensi yang besar  sebagai  sumber  penerimaan  baru. Tidak hanya bagi desa itu sendiri, BUMDes ke  depannya  dapat  menjadi  pendukung sumber  pendapatan  Negara  yang  baru. Sebagai  penyumbang  pendapatan  Negara otomatis  BUMDes  juga  menjadi  potensi baru sebagai objek pajak yang menjanjikan. Dalam  hal  ini,  pengenaan  pajak  untuk BUMDes  adalah  jenis  pajak  Badan  Usaha yang harus dibayarkan adalah PPh Pasal 21, PPh  Pasal  23,  PPh  Pasal  2  ayat  (2),  serta PPN  apabila  sudah  dikukuhkan  sebagai Pengusaha  Kena  Pajak,  Dengan  kehadiran BUMDes  dalam  jaringan  wajib  pajak nasional,  potensi  penerimaan  pajak  dari desa  juga  mengalami  peningkatan,  (Lubis, 2019).
Bagi  BUMDes  yang  melakukan pelaporan  pajak,  maka  BUMDes  akan mengenal istilah yang disebut dengan Surat
Pemberitahuan (SPT), yaitu surat digunakan  untuk  melaporkan  perhitungan dan  atau  pembayaran  pajak.  Kewajiban perpajakan  bagi  wajib  pajak  badan  paling lambat  tanggal  30  April  setiap  tahunnya. Sanksi  yang  diberikan  atas  ketelambatan pelaporan pajak sesuai dengan pasal 7 ayat (1)  Undang-Undang  Kententuan  Umum Perpajakan  berupa  denda  sebesar  Rp. 1.000.000.  Hal  ini,  dilakukan  agar  wajib
pajak tidak terlambat dalam pelaporan SPT. Namun  keterlambatan  ini  bukan  karena wajib  pajak  tidak  tertib  pelaporan  tetapi, pemahaman wajib pajak yang masih kurang tentang bagaiman menghitung dan menyusun  laporan  keuangan  sampai  pada pelaporan pajak. Kesadaran dan
pemahaman  masyarakat  Indonesia  tentang kewajiban perpajakan masih sangat kurang, masyarakat  memiliki  NPWP  dan  masih banyak  yang  belum  menyadari  bahwa kewajiban  perpajakan  melekat  setelah NPWP Dimiliki, (Susmonowati, 2022).
Dengan  berkembangnya  teknologi informasi,  memberikan  banyak  kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiba perpajakannya,  sejak  tahun  2014  telah diluncurkan  program  pelaporan  pajak dengan  SPT  Elektronik  (e-SPT)  dan e- filling oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang  diatur  dengan  Peraturan  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor:  PER-29/PJ/2014 tentang  tata  cara  penyampaian  Surat Pemberitahaun  Bagi  wajib  pajak  Badan dengan menggunakan formulir 1771 secara e-filling melalui website Direktorat Jenderal Pajak  dalam  melakukan  pengisian  dan pelaporan  serta  mempertanggungjawabkan perhitungan dan atau pembayaran pajaknya dengan  lebih  mudah,  cepat  dan  benar sehingga  terhindar  dari  keterlambatan dalam pelaporan.
Rambah  hilir  adalah  kecamatan  di Kabupaten  Rokan  Hulu,  Riau.  Kecamatan Rambah Hilir memiliki 13 desa diantaranya terdapat  Desa  Rambah.  Desa  Rambah merupakan  bagian  dari  desa  di  kecmaatan rambah hilir yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan desa lainnya. Di Desa Rambah telah berdiri BUMDes yang diberi nama BUMDes  Kumu  Jaya  Bersama  yang  telah didirikan  pada  tanggal  27  Februari  2015. Adapun  jenis  Usaha  BUMDes  Kumu  Jaya Bersama saat ini antara lain: 1. Unit Usaha Pinjam,  2.  Unit  Distribusi  Beras,  3.  Unit Mandiri  Link,  dan  4.  Unit  Kredit  Bank. Melihat  perkembangan  BUMDes  yang demikian  pesat  maka  potensi  pajak  yang bersumber  dari  usaha  BUMDes  cukup besar.  Potensi  pajak  yang  bersumber  dari usaha  BUMDes  cukup  besar  sehingga kegiatan  untuk  meningkatkan  pengetahuan melalui sosialisasi, pelatihan atau semacamnya  tentang  aspek  perpajakan
harus  gencar  untuk  dilakukan,  (Syiar Rinaldy, 2022)
Begitu pentingnya perpajakan maka kegiatan  untuk  meningkatkan  pengetahuan melalui sosialisasi, pelatihan atau semacamnya  tentang  aspek  perpajakan harus  gencar  untuk  dilakukan,  kerena banyak  wajib  pajak  melakukan  kesalahan dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan lebih  banyak  disebabkan  ketidaktahuan mengenai  aturan-aturan  perpajakan  yang berlaku, (Halim, 2014). Dalam pengelolaan dana BUMDes, pengurus mengalami kendala  yaitu  minimnya  pengetahuan  dan pemahaman  mengenai  BUMDes  dalam menentukan  jenis  perpajakan  yang  timbul dari setiap transaksi pengelolaan dana pada BUMDes, (Haris, 2020).
Berdasarkan  uraian,  di  atas.  Maka  sangat diperlukan  pengelanan  aspek  perpajakan dalam bentuk kegiatan pelatihan perhitungan  dan  pelaporan  pajak  pada BUMDes  Kumu  Jaya  Bersama  untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan
kewajiban  perhitungan  dan  pelaporan perpajakan.  Dengan  pemahaman  yang kurang  dari  wajib  pajak  berimplikasi terhadap  pengetahuan  wajib  pajak  dalam membayar pajak, (Putra, 2020).

## METODE KEGIATAN
Metode pelaksanaan yang dilakukan  agar  solusi  yang  ditawarkan dapat disalurkan dengan baik kepada mitra sesuai  yang  diharapkan,  maka  perlu dilakukan  penyuluhan,  Pendampingan  dan pelatihan dalam bentuk kegiatan pengabdian sebagai berikut:
1. Pelatihan
Pelatihan      yang      diberikan berupa      demonstrasi      secara langsung      mengenai.  Penyusunan Laporan  Keuangan,  Perhitungan  pajak dan pelaporan pajak dengan menggunakan  e-SPT.  Kegiatan  ini dilakukan  selama  6  kali  dengan  tujuan peserta  memahami  konsep  penyusunan laporan  sesuai  SAK  ETAP  dan Perhitungan pajak badan.
2. Uji Coba
Uji    coba    dilakukan    untuk melihat    capaian    hasil    kegiatan penyuluhan    dan  pelatihan.  Uji  coba terkait pencatatan pembukuan
keuangan dan perhitungan serta pelaporan  pajak  secara  online  melalui
e-spt dan E-filling
3. Rancangan monitoring dan Evaluasi Monitoring    dan    evaluasi dilakukan selama berjalanya program.    Tujuan    dari  pelaksanaan monitoring  dan  evaluasi  adalah  untuk mengetahui  sejauh  mana  pemahaman mitra    terhadap    penyusunan  laporan keuangan dan perhitungan serta pelaporan  pajak  secara online melalui
e-spt dan e-filling .
4. Partisipasi Mitra Peran mitra dalan bentuk pelaksanaan berupa kegiatan penyuluhan,  pelatihan,  dan  uji  coba yang  akan  diberikan  oleh  tim  pengusul dan  ikut  serta  dalam  pengambilan keputusan  akhir  untuk  menerapkan solusi yang ditawarkan. Mitra bertanggungjawab terhadap seluruh
pekerja  di  dalam  lingkungan  usahanya yang  dibantu  oleh  tim  pengusul  dan mahasiswa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pada  tanggal  09  November 2022,  yaitu  berupa  pemberian  materi Pelaporan Perpajakan BUMDes, Mulai dari login  ke www.pajak.go.id sampai    submit hasil  perhitungan  dan  pelaporan  pajak BUMDes.  Materi  ini  diberikan  kepada pengurus BUMDes, agar pengurus BUMDes  paham  dan  pandai  melakukan perhitungan  dan  pelaporan  pajak  BUMDes secara self-assessment. Sebelum melakukan pelaporan pajak, pengurus BUMDes diberikan  materi  terkait  cara  Pelaporan Pajak BUMDes dengan SPT 1771 ai.  Tahap 1(Tahap Persiapan) Sebelum login www.pajak.go.id ada  beberapa  hal yang perlu disiapkan:
a. Laporan  keuangan  berupa laporan  laba  rugi,  neraca dan daftar penyusutan
b. Laporan  laba  rugi,  neraca dan daftar penyusutan dijadikan bentuk file pdf
c. Laptop  yang  terkoneksi internet
d. Pastikan  perangkat  telah terdownload  app  Adobe Acrobat
 Tahap 2
Berikut langkah – langkah sebelum mengunduh SPT 1771: a. Buka situs www.pajak.go.id b. Masukkan NPW, kata sandi, serta kode keamanan, lalu klik login
c. Klik  pada  tab  Lapor  lalu klik ikon E-form
d. Setelah  itu  klik  Buat  SPT, isi data formulir, pilih tahun pajak,  isi  status  SPT,  lalu klik Kirim Permintaan
e. Terakhir  buka  dokumen  E- form  SPT  1771  yang  telah berhasil  di  unduh  melalui app Adobe Accrobat
 Tahap 3 (pengisian SPT 1771 Badan)
Setelah  dokumen  E-form SPT  1771  dibuka,  ikuti  langkah  – langkah untuk pengisian dan pelaporan SPT 1771 Badan :
a. Lengkapi  data  utama  pada halaman induk
b. Pilih Lamkhus 1A, lalu klik buka, isikan data penyusutan  fisikal  sesuai dengan  laporan  keuangan neraca c. Pilih  lampiran  VI,  di  isi apabila  terdapat  penyertaan modal  pada  badan  usaha lainnya
d. Pilih  lampiran  V,  bagian  A diisi dengan susunan pemegang saham, bagian B diisi dengan susunan pengurus komisaris e. Pilih lampiran IV, isi dengan  penghasilan  yang dikenai PPH Final & Penghasilan  yang  bukan merupakan objek pajak. f. Pilih  lampiran  III,  lengkapi dengan  data  pemungutan atau pemotongan pajak apabila tersedia
g. Pilih  lampiran  II,  isi  sesuai dengan  laporan  laba  rugi milik badan usaha
h. Pilih  lampiran  I,  pada  data peredaran usaha isikan pada
laporan keuangan laba rugi
i. Pada  lampiran  1  no  4,  isi apabila  ada  penghasilan dikenai PPh Final dan tidak termasuk objek pajak j. Pada lampiran 1 no 5, di isi bila  ada  koreksi  fisikal positif sesuai dengan ketentuan k. Pada lampiran 1 no 6, akan terisi oromatis sesuai dengan lampiran A1 l. Pilih  formulir  induk,  pada point  10  huruf  a,  isikan jumlah  pph  pasal  25  yang telah disetorkan selama periode tahun pajak SPT m. Formulir  induk  pada  point 11,  jika  terdapat  selisih yang menjadikan SPT kurang  bayar  WP  harus melakukan  penyetoran  atas kurang bayar tersebut.
n. Lalu  isi  tanggal  penyetoran pada point 12
 Tahap 4 (Submit SPT)
a. Pilih formulir induk lanjutan, pada kolom pernyataan  isikan  tanggal dan  tempat  pengisian  SPT &  isikan  nama  lengkap pengurus beserta NPWP
b. Klik  tombol  submit  pada bagian atas formulir induk
c. Anda  akan  diarahkan  pada halama unggah lampiran
d. Unggah  PDF  yang  sudah disiapkan
e. Sebelum  mengirim  SPT buka  e-mail  berisi  kode verifikasi  pada  email  yang terdaftar di akun djp anda
f. Isi  kode  verifikasi  pada kolom  tersedia  lalu  klik submit
Dan bukti lapor SPT bisa dilihat pada email masuk atau diberanda akun djp anda.

## Gambar 1. e-form spt 1771
Gambar 2. Kegiatan pkm peningkatan pengetahuan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan pada BUMDES KUMU JAYA

## BERSAMA DESA RAMBAH
Gambar 3. Kegiatan pkm peningkatan pengetahuan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan pada BUMDES KUMU JAYA

## BERSAMA DESA RAMBAH
Gambar 4.  Kegiatan pkm peningkatan pengetahuan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan pada BUMDES KUMU JAYA BERSAMA DESA RAMBAH
Gambar 5. Kegiatan pkm peningkatan pengetahuan wajib pajak dalam pelaporan
perpajakan pada BUMDES KUMU JAYA
BERSAMA DESA RAMBAH PENUTUP Pengabdian kepada masyarakat skema  program  kemitraan  masyarakat (PKM)  penelitian  ini  dilatar  belakangi setiap  warga  Negara  baik  individu  maupun badan usaha berkewajiban untuk membayar pajak  sebagai  bentuk  tanggung  jawab kepada  Negara,  Sebagai  suatu  badan  usaha yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  laba, BUMDes dipandang memiliki potensi yang besar  sebagai  sumber  penerimaan  baru.
Sebagai  penyumbang  pendapatan  Negara otomatis  BUMDes  juga  menjadi  potensi baru sebagai objek pajak yang menjanjikan. Dalam  hal  ini,  pengenaan  pajak  untuk BUMDes  adalah  jenis  pajak  Badan  Usaha yang harus dibayarkan adalah PPh Pasal 21, PPh  Pasal  23,  PPh  Pasal  2  ayat  (2),  serta PPN  apabila  sudah  dikukuhkan  sebagai
Pengusaha Kena Pajak. Dengan  berkembangnya  teknologi informasi,  memberikan  banyak  kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiba perpajakannya,  sejak  tahun  2014  telah diluncurkan  program  pelaporan  pajak dengan  SPT  Elektronik  (e-SPT)  dan e-
filling. Namun dengan diluncurkan program tersebut tentunya ada kendala yang dialami wajib  pajak  terutama  pada  BUMDes  yaitu pengelola  bumdes  belum  mampu  tata  cara pengelolaan  pajak,  khususnya  pajak  usaha
BUMDes.  Sejalan  dengan  kondisi  tersebut dan  menjawab  permasalahan  mitra  tip pengabdian masyarakat melakukan pelatihan perhitungan dan pelaporan perpajakan  di  BUMDes  Kumu  Jaya Bersama pada 09 November 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim,  A.  B.  (2014). Perpajakan:  Konsep, Aplikasi,  Contoh,  dan  Studi  Kasu. Jakarta: Salemba Empat.
Haris, N. M. (2020). Penguatan Pengelolaan Bumdes Melalui Pelaporan Perpajakan Di Desa Jono Kolora, Parigi Barat. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat , 5. Lubis, A. S. (2019). Berhadap Pada Badan Usaha  Milik  Desa,  Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
Okfitasari  A,  N.  N.  (2021).  Pendampingan Akuntansi Sederhana dan Perpajakan Bagi Pokja (PKM Pada BUMDes Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Klaten). Jurnal Budimas , 7.
Putra,  P.  D.  (2020).  Tingkat  Kesadaran Kepatuhan  Pajak:  Studi  Terhadap Badan  Usaha  Milik  Desa. Jurna Manajemen dan Keuangan .
Risman,  M.  (2013). Panduan  Praktisi Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah. Jakarta: Fokus Media. Susmonowati,  T.  (2022).  Peningkatan Pemahaman  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Melalui  Pelatihan  SPT Tahunan Orang Pribadi Bagi Karyawan  PT.BSI  Pro  Jakarta. Jurnal Komunikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat . Syiar  Rinaldy,  R.  G.  (2022).  Pengenalan Aspek  Perpajakan  Pada  Pelatihan Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Journal  Of  Training  And Community Service Adpertisi (JTCSA) , 5