## Studi Kualitatif tentang Jebakan Kemiskinan pada Masyarakat Pesisir di Pasuruan, Jawa Timur

## A Qualitative Study on Poverty Trap in Coastal Community of Pasuruan, East Java
*Aun Falestien Faletehan, Muchammad Firman Mauludin, Ahmad Khairul Hakim Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Diterima tanggal: 18 Maret 2022 Diterima setelah perbaikan: 28 Mei 2022 Disetujui terbit: 24 Juni 2022

## ABSTRAK
Kemiskinan cenderung menjadi problem sosial yang tidak bisa hilang di kalangan masyarakat pesisir. Studi yang difokuskan pada eksplorasi akar masalah kemiskinan di kawasan ini tampaknya tidak begitu banyak. Riset ini dilakukan di Desa Jatirejo, Jawa Timur dengan tujuan untuk menjelaskan karakteristik rumah tangga miskin di kawasan pesisir dan menganalisis faktor penyebab kemiskinan yang ada di sana. Melalui pendekatan kualitatif bergenre fenomenologi pada tahun 2021, riset ini memanfaatkan perangkat lunak ( software ) kualitatif NVivo 12 untuk menganalisis data lapangan yang berupa transkripsi wawancara, catatan lapangan ( field  notes ) observasi, dan dokumen kearsipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas masalah rumah tangga miskin di kawasan pesisir ternyata tidak hanya berkaitan dengan isu rendahnya sumber daya manusia atau ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya alam, tetapi juga adanya perangkap kemiskinan yang dibuat oleh pihak lain. Masyarakat pesisir dianggap miskin karena memiliki mata pencaharian yang tidak menguntungkan, beban utang rumah tangga yang makin besar, dan kualitas hidup yang rendah. Kondisi tersebut tetap langgeng karena mereka bergantung pada sumber daya laut, terjebak dalam perangkap tengkulak dan pemilik modal, dan memiliki kreativitas dalam usaha yang rendah serta pola pikir pengelolaan uang rumah tangga yang tidak efektif. Pengungkapan akar masalah kemiskinan di kawasan pesisir ini seyogianya bisa membantu pihak-pihak terkait (pemerintah, LSM, dsb.) dalam hal merumuskan strategi pengentasan kemiskinan secara jitu.
Kata Kunci: masyarakat pesisir; kemiskinan natural; kemiskinan kultural; kemiskinan struktural; rumah tangga miskin

## ABSTRACT
Poverty  tends  to  be  a  sustained  social  problem  in  coastal  communities.  Studies  focusing  on exploring the causes of poverty in this region seem lagging. Taking a research location in Jatirejo Village, East Java, this research aims to explain the characteristics of poor households in coastal areas and analyze the causes of poverty that exist there. Employing phenomenological-approach-based qualitative methods in 2021, this study utilizes qualitative software NVivo 12 in order to analyze data from interview transcripts, observation field notes, and archival documents. The results show that the complexity of the poverty problem for households in coastal areas is not only related to the issue of low quality of human resources or the inability to manage natural resources but also due to the existence of poverty traps made by other parties. Coastal communities are considered poor because they have unprofitable livelihoods, increasing household debt burden, and low quality of life. These poor conditions stay longer because of their dependence on marine resources, trapped in the decoy of capital owners, low creativity in business, and an ineffective household money management mindset. Disclosure of the causes of
* Korespondensi penulis: Email: aunfalestien@uinsby.ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.15578/marina.v8i1.10960

## BULETIN ILMIAH MARINA
SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
p-ISSN: 2502-0803 e-ISSN: 2541-2930 Nomor Akreditasi: 10/E/KPT/2019
poverty in this coastal area should be able to assist the relevant parties (government, NGOs, etc.) in formulating strategies for poverty alleviation in a precise manner.
Keywords: coastal communities; natural poverty; cultural poverty; structural poverty; poor households

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Penduduk miskin umumnya dinilai sebagai kalangan yang merasa lemah, baik secara alami maupun akibat terampasnya mata pencaharian mereka oleh pihak lain sehingga tidak mampu secara ekonomi atau dalam hal lain dan dianggap tertinggal dari masyarakat lainnya (Misturelli & Heffernan, 2010). Kemiskinan mempunyai makna yang multidimensional dan beberapa ahli memiliki banyak perspektif dalam mengukurnya. Apabila dilihat dari aspek tolok ukur, kemiskinan dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Foster, 1998; Rejekingsih, 2009). Apabila dilihat dari aspek penyebab kemiskinan, setidaknya ada tiga jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural (Sumodiningrat, 1998). Untuk mengukur masalah kemiskinan, biasanya digunakan sejumlah faktor yang multidimensional (Alkire & Foster, 2011; Alkire et al., 2017), seperti indikator kualitas hidup, kondisi kesehatan, dan aspek pendidikan.
Garis kemiskinan per rumah tangga merupakan gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2020, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga sehingga besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678,00/rumah tangga miskin/bulan (Badan Pusat Statistik, 2020).
Masyarakat pesisir adalah salah satu komunitas yang memiliki problematika sosial sendiri, termasuk dalam hal kemiskinan yang sering kali menjadi realita keseharian yang tidak terelakkan (Lázár et  al., 2020; Tobey & Torell, 2006). Studi tentang kemiskinan masyarakat pesisir tampak lebih kompleks karena berkaitan dengan faktor sosial dan institusional, tidak hanya isu ekonomi (Mussadun & Nurpratiwi, 2016; Robles-Zavala, 2014) atau berkenaan dengan
ketidakkreatifan mereka dalam menjaga keberlangsungan akses atas lingkungan dan sumber daya laut (Glavovic & Boonzaier, 2007; Lawson et  al., 2012). Artikel ini ditulis untuk mengeksplorasi lebih dalam isu tersebut. Fokus penelitian ini adalah rumah tangga miskin di desa pesisir pantai di Provinsi Jawa Timur. Riset ini didesain untuk menguak karakteristik dan penyebab kelanggengan rumah tangga miskin yang ada di desa pesisir pantai. Pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi penelitian disebabkan adanya kaitan dengan aspek kemiskinan juga. Jawa Timur sebenarnya tidak masuk dalam kategori provinsi miskin bilamana dilihat rasio persentase penduduk miskin dan jumlah total populasi penduduknya. Namun, jika dilihat dari perspektif jumlah penduduk miskin di tiap-tiap provinsi, Jawa Timur adalah provinsi yang memiliki penduduk miskin terbanyak se-Indonesia. Dalam laporan BPS, total penduduk miskin di Indonesia per Maret 2021 berjumlah sekitar 27,54 juta orang. Dari angka tersebut, penduduk miskin Indonesia paling banyak ditemukan di Provinsi Jawa Timur. Setidaknya ada 4,58 juta orang tergolong miskin di Jawa Timur dengan proporsi mencapai 16,6% dari total penduduk miskin nasional (Badan Pusat Statistik, 2021). Dengan mengacu pada angka tersebut, data ini akan membantu kami dalam menunjukkan adanya ragam kemiskinan yang bervariasi di level rumah tangga.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan karakteristik rumah tangga miskin perdesaan di kawasan pesisir dan menganalisis faktor penyebab kemiskinan yang ada di sana. Penemuan akar problem kemiskinan di masyarakat pesisir diharapkan dapat menjadi rumusan strategi pengentasan kemiskinan yang dirasa tepat dengan karakter masyarakat tersebut.

## Pendekatan Ilmiah
Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang memanfaatkan pengalaman hidup manusia sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial, budaya, politik, atau konteks sejarah (Flick, 2009; Khan, 2014). Peneliti fenomenologis
berusaha keras menggali bagaimana orang yang mengalami hal tersebut bisa memberikan makna terhadap pengalamannya sendiri dan sanggup menjelaskan bagaimana pengalaman atau fenomena tersebut bisa terbentuk. Walhasil, data yang dibutuhkan dari penelitian jenis ini adalah detail komprehensif dari pengalaman-pengalaman individu tersebut (Creswell, 2009).
Kriteria pemilihan lokasi riset didasarkan atas dua level. Pertama, pemilihan kabupaten dan desa dilakukan berdasarkan rekomendasi dinas sosial setempat dan juga dari basis data ( database ) Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial yang sering dijadikan acuan dalam menyebarkan bantuan sosial bagi rumah tangga miskin. Kedua, pemilihan kasus rumah tangganya dilakukan secara merata untuk mendapatkan data secara komprehensif. Studi ini mencakup variasi kasus luas rumah tangga miskin, mulai dari kategori keluarga yang kecil (2 orang), rumah tangga menengah (4—6 orang), dan rumah tangga besar (lebih dari 6 orang). Total 16 keluarga miskin telah diwawancarai. Status informan yang diwawancarai pun bervariasi yang dimulai dari suami atau istri. Periset ini juga mewawancarai suami dan istri secara bersamaan di 3 keluarga dari jumlah 16 keluarga miskin tersebut. Selain wawancara dengan keluarga miskin di lapangan, dalam studi ini juga diwawancarai kepala desa setempat dan aparatur desa terkait.
Pada akhirnya, lokasi penelitian rumah tangga miskin dalam kajian ini berada di desa pesisir pantai, yaitu Desa Jatirejo yang berada di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Desa ini memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi angkanya dalam sistem basis data DTKS di Kementerian Sosial untuk Kabupaten Pasuruan sehingga keberadaan rumah tangga yang tergolong miskin bisa ditemukan dengan mudah di desa ini. Berdasarkan data DTKS per oktober 2020, dari total 3.305 keluarga di Desa Jatirejo, terdapat 2.314 keluarga yang masuk dalam data DTKS dan  teridentifikasi  dalam  basis  data  penerima bantuan pemerintah, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH) (Kementerian Sosial, 2020). Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu selama 6 bulan, terhitung mulai 30 Maret sampai dengan 30 September 2021. Sebagai penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumen.
Teknik analisis data fenomenologis dalam studi ini dibantu dengan penggunaan perangkat lunak ( software ) analisis kualitatif QSR NVivo 12. Semua data mentah (transkripsi wawancara, catatan lapangan ( field  notes ) observasi, dan dokumen kearsipan) disimpan dan dikodekan secara sistematis dalam NVivo. Prosedur kualitatif diterapkan untuk membuat struktur data secara induktif dan melibatkan proses berulang untuk menyempurnakan kategori data analitik yang sedang berkembang. Pada tahap awal, pengodean terbuka ( open coding ) dibuat untuk merekam data dasar dari informan di lapangan. Selanjutnya, dilakukan pengodean lanjutan melalui integrasi dengan kode-kode serupa dari sumber informan lain ke tingkat kategori level kedua yang lebih teoretis (Creswell, 2009). Proses analisis data yang digunakan adalah spirit dari synthesizing sebagai sarana menggambarkan fenomena berdasarkan relasi berbagai aspek (Thorne, 2000). Pada fase akhir, muncul tema-tema yang lebih general sebagai integrasi dari sejumlah kode yang serumpun.

## KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA NELAYAN DESA JATIREJO

## Mata Pencaharian Kurang Menguntungkan
Desa Jatirejo memiliki lingkungan permukiman yang sangat padat dengan jumlah penduduk yang mencapai 12.825 jiwa dan tersebar di 3.305 keluarga, 13 RW, dan 64 RT. Hampir 90% warga Desa Jatirejo adalah nelayan pencari ikan di laut dan sebagian besarnya adalah anak buah kapal (ABK) dari perahu yang kecil (Desa Jatirejo, 2020). Warga yang memiliki perahu, atau biasa disebut dengan juragan perahu, juga memiliki taraf perekonomian hidup yang tidak jauh berbeda dari ABK. Hal itu terjadi karena kebanyakan perahu yang dimiliki berasal dari utang ke beberapa agen atau bos besar. Hampir semua properti yang berkaitan dengan laut berasal dari modal yang dipinjami agen. Jika nelayan mendapatkan penghasilan dari mencari ikan, sebagian besar penghasilannya akan masuk ke agen sebagai sarana mencicil utang. Hubungan antara nelayan dan tengkulak merupakan hubungan klasik patron-klien yang masih bertahan hingga saat ini dan terkadang diterjemahkan sebagai relasi eksploitatif atau asuransi sosial (Susilo, 2010, 2019). Desa Jatirejo memiliki tiga jenis profesi dalam bidang mata pencaharian di laut, yaitu nelayan ABK (yang tidak memiliki perahu dan hanya ikut bekerja di sejumlah juragan), juragan perahu (warga yang memiliki perahu dan menyediakan bekal operasional untuk
mencari ikan), dan pemilik modal atau agen-agen (bos besar yang biasanya memberikan pinjaman kepada warga untuk modal mencari ikan di laut sekaligus berperan sebagai tengkulak yang membeli tangkapan nelayan). Apabila dilihat dari jumlah 90% nelayan yang menjadi profesi utama di Desa Jatirejo, persentase ABK mungkin mencapai sekitar 60% dan 30% sisanya adalah juragan perahu (Desa Jatirejo, 2020). Adapun profesi di luar nelayan, yang berjumlah sekitar 10%, terbilang variatif mulai dari buruh pabrik, petani, pedagang, PNS, penjahit, perajin, guru swasta, tukang kayu, dan sopir.
Hampir semua warga miskin di Desa Jatirejo adalah ABK nelayan. Satu perahu yang pergi ke laut biasanya dinaiki 3 nelayan yang terdiri atas 2 ABK dan 1 juragan pemilik perahu. Penghasilan seorang nelayan rata-rata adalah sebesar Rp15.000,00 hingga Rp20.000,00 per hari sebagai upah buruh nelayan selama 12 jam di lautan. Jumlah pendapatan yang kecil tersebut dipakai untuk sebuah keluarga dengan istri bersama satu atau dua anak. Sebagai bekal sehari-hari, mereka kadang membeli rokok noncukai dengan tembakau kiloan yang dilinting sendiri untuk menghemat pengeluaran. Warga yang berperan sebagai juragan perahu juga bisa dikatakan tidak memiliki taraf ekonomi yang menengah juga. Hal itu terjadi karena mereka tidak sering mendapatkan untung banyak. Modal mereka sering habis sehingga tidak bisa menutup biaya operasional yang dipakai di tengah laut. Biasanya juragan menyediakan modal sebesar Rp100.000,00 setiap harinya untuk keperluan solar, makan, perawatan jaring, dan sejenisnya. Pada waktu musim paceklik ikan, mereka lebih sering merugi karena perolehan ikan yang sangat sedikit. Sebaliknya, ketika musim melimpahnya ikan, tengkulak atau agen justru “memaksa” membeli ikan tangkapan mereka dengan harga yang sangat murah. Beberapa kasus menggambarkan, ketika dalam situasi paceklik, 1 kg ikan kembung bisa dihargai Rp20.000,00. Namun, jumlah ikan yang diperoleh nelayan sangat sedikit dan tidak sampai sekilo dalam sehari. Sebaliknya, ketika musim panen melimpah, 1 kg ikan kembung bisa dihargai sangat murah, yaitu hanya Rp3.000,00. Seorang nelayan menceritakan bahwa perolehan tertingginya selama menjadi ABK nelayan adalah mendapatkan 30 kg ikan dalam waktu sehari. Rata-rata paling tinggi keuntungan bersih dari penjualan ikan yang diperoleh setiap hari untuk seorang ABK adalah sekitar Rp30.000,00.
Desa Jatirejo menerapkan sistem
pengupahan nelayan yang bervariasi. Jika satu perahu berisi tiga nelayan, biasanya tiap-tiap ABK membawa jaring ikan sendiri dan juragan juga membawa jaringnya sendiri dalam jumlah banyak. Juragan biasanya membawa mulai dari 10 hingga 20 jaring. ABK harus membantu juragan ketika mengangkat jaring ikan di tengah laut. Upah yang diperoleh ABK bukan berasal dari juragan, melainkan dari tangkapan jaring ABK sendiri yang nanti dijual ke tengkulak. Oleh karena itu, jika selama 12 jam di laut ABK tidak bisa menangkap ikan dengan jaringnya, ia akan pulang ke rumah tanpa membawa uang sepeser pun. Selain sistem tersebut, ada juga sistem bagi hasil yang diterapkan untuk perahu nelayan yang agak besar. Sistem itu menjelaskan bahwa semua keuntungan dari sehari mencari ikan akan dibagi menjadi tujuh bagian. Peruntukannya adalah 2 bagian diberikan ke dua ABK masing-masing, kemudian sisanya yang berjumlah 5 bagian diambil oleh juragan. Sistem itu berlaku ketika juragan menyediakan bekal semuanya, mulai dari solar, jaring, dan seterusnya. ABK juga tidak membawa jaring untuk menangkap ikan dalam sistem tersebut.
Nelayan Desa Jatirejo hampir setiap hari, kecuali pada saat cuaca yang ekstrem, selalu pergi ke laut. Laut yang menjadi tumpuan satu- satunya nelayan terkadang tidak bisa memberikan tangkapan ikan yang banyak. Keberadaan ikan di sekitar perairan laut di Desa Jatirejo amat minim. Bahkan, nelayan yang kebanyakan merupakan rumah tangga miskin tersebut sudah terbiasa melaut di wilayah yang jauh, seperti di daerah Lamongan, Tuban, Tulungagung, Probolinggo, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Mereka biasanya pergi selama sebulan. Terkadang mereka meminta surat jalan ke balai desa untuk jaga-jaga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan ketika berada di perairan tersebut. Seorang nelayan terkadang bisa mendapatkan uang sebesar Rp50.0000,00 hingga Rp70.000,00 per hari jika menemukan ikan. Kalau tidak menemukan ikan, mereka tetap pulang dengan tidak membawa apa-apa. Bahkan, ada sebagian kecil nelayan yang meninggalkan perahunya di laut karena marah akibat tidak mendapatkan apa-apa dan kehabisan solar. Sebuah studi mendemonstrasikan bahwa ketidakstabilan pekerjaan merupakan faktor penentu yang krusial dari kemiskinan rumah tangga (Filandri et al., 2019).
Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa akses terhadap kualitas pekerjaan dan jumlah pemasukan rumah tangga selalu menjadi
variabel yang penting dalam memengaruhi kemiskinan (Brummund et al., 2018; Nakamura & Avner, 2021; Nsowah-Nuamah et al., 2012). Upah nelayan ABK di Desa Jatirejo sangatlah minim dan tidak menentu di setiap harinya. Maka dari itu, istri terkadang membantu dengan bekerja serabutan, seperti membersihkan kotoran ikan-ikan kecil dengan mengeluarkan usus dan kotoran sebelum diolah lebih lanjut. Mereka diberi bayaran hingga Rp12.000,00 untuk setiap 1 kg ikan. Namun, karena ikannya berukuran kecil, proses membersihkan 1 kg ikan bisa membutuhkan waktu berjam-jam (berkisar 2—3 jam). Pekerjaan serabutan itu tidak mesti ada karena sangat bergantung pada tangkapan nelayan. Studi literatur memang menunjukkan adanya tingkat partisipasi yang tinggi oleh perempuan yang bekerja dalam struktur masyarakat yang miskin (Datta, 2015).

## Beban Utang Rumah Tangga Nelayan
Penghasilan harian nelayan ABK sangat sedikit dan tidak menentu, sehingga hampir semua rumah tangga miskin di Desa Jatirejo memiliki utang di toko kelontong di sekitar rumah. Mereka berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika suami sedang mencari ikan di laut. Harapannya adalah suami akan menutup utang tersebut ketika pulang dari laut. Ternyata, sering kali suami datang tanpa membawa keuntungan sehingga utang kebutuhan rumah tangga itu makin besar.
Nelayan memiliki hutang ke agen besar atau tengkulak, bahkan di toko kelontong. Utang jenis ini akan menambah kesulitan. Sebagai contoh, juragan perahu terkadang meminjam uang sebesar Rp100.000,00 sebagai modal untuk ke laut. Namun, terkadang mereka tidak bisa langsung membayar kembali utang tersebut karena tidak mendapatkan ikan di laut. Akibatnya, mereka akan meminjam uang lagi untuk modal mencari ikan pada keesokan harinya. Beberapa warga sampai terjerat utang dengan agen hingga puluhan juta, terutama apabila digunakan untuk modal awal pembelian perahu. Sistem tersebut sebagian besar justru merugikan nelayan karena nelayan akan selalu terjerat dengan kepentingan agen. Sebagai contoh, nelayan harus menjual ikan tangkapannya hanya kepada agen atau tengkulak yang memberikan modal pinjaman. Mereka harus menerima harga berapa pun yang ditawarkan tengkulak meski dengan harga yang murah. Nelayan tidak bisa menolak tawaran harga tengkulak karena merasa berutang budi dan masih
memiliki tanggungan utang yang belum terbayar. Hubungan patron-klien itu bisa mengarah pada bentuk hubungan eksploitatif atau asuransi sosial (Susilo, 2010, 2019) karena nelayan di satu sisi juga memerlukan bantuan dari tengkulak.
Sebagian kecil warga memang ada yang berhasil membayar utang, tetapi harus dengan kerja ekstra untuk menabung dan memaksa berhemat. Sejumlah kasus di rumah tangga menunjukkan bahwa dari total utang Rp5.000.000,00, mereka kadang baru bisa mencicil pembayaran sebesar Rp500.000,00 pada bulan depannya, kemudian mencicil lagi pada bulan selanjutnya.

## Kualitas Hidup Nelayan
Desa Jatirejo memiliki lingkungan yang sangat padat dengan jumlah penduduk yang mencapai 12.825 jiwa dan tersebar di 3.305 keluarga (Desa Jatirejo, 2020). Hampir setiap rumah tinggal berdekatan dengan rumah yang lain sehingga seolah-olah menunjukkan desa itu sedang mengalami kekurangan lahan. Ukuran rumah rata-rata juga tidak terlalu besar. Kondisi permukiman di kawasan tersebut masih tergolong kurang layak dan terkesan kumuh. Studi tentang permukiman kumuh pada tahun 2016 menjelaskan bahwa kumuhnya tata ruang di Desa Jatirejo disebabkan oleh faktor kependudukan pada tahun 2004—2014 yang menggambarkan beberapa fakta, seperti kepadatan penduduk yang meningkat, pengetahuan masyarakat yang masih kurang, perilaku masyarakat yang masih kurang disiplin, tingkat pendidikan penduduk yang sebagian besar adalah tamatan SD, pekerjaan penduduk mayoritas sebagai nelayan, pendapatan penduduk yang masih rendah, dan beban tanggungan keluarga yang rata-rata lebih dari empat orang dalam satu keluarga (Krisnajayanti & Zain, 2016). Dari kajian tentang perkembangan permukiman kumuh di Desa Jatirejo pada tahun (2004—2014), luas permukiman mengalami peningkatan sebesar 38,97% dari luas tahun 2004. Proses yang terjadi di dalam perkembangan permukiman kumuh diamati berdasarkan lamanya proses itu berlangsung, yaitu pemadatan dan penuaan. Dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan jumlah bangunan rumah sebanyak 944 unit atau 66,15%. Pemadatan permukiman kumuh masuk dalam tipe the  spatial  infilling  process  accretion , yaitu terjadi di luar daerah permukiman atau di lahan- lahan terbuka yang masih ada dan mempunyai kejelasan kepemilikannya. Permukiman yang mengalami penuaan adalah sebanyak 17 unit
rumah atau 18,48%. Kerusakan mayoritas terjadi pada atap rumah, dinding rumah, dan lantai rumah (Krisnajayanti & Zain, 2016).
Beberapa rumah di Desa Jatirejo pernah mendapatkan bantuan “bedah rumah” dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menjadi lebih layak huni. Banyak sekali rumah yang berukuran hanya 3x4 meter dan tidak memiliki kamar mandi sendiri. Selain gang kecil sebagai jalan utama desa, hampir di setiap sela-sela rumah terdapat akses jalan yang sangat kecil, yaitu berukuran kurang dari 1 meter untuk akses masuk perkampungan yang menghubungkan satu rumah dengan rumah yang lain. Jenis kepemilikan tanah di desa ini ada dua macam. Sebagian warga memang memiliki tanahnya secara sah. Sebagiannya lagi hanya menempati tanah milik desa. Mereka memang diizinkan oleh perangkat desa karena situasi darurat. Jika ada hal-hal tertentu, perangkat desa berhak mengambil kembali tanah tersebut, terutama ketika hendak mengubah fungsinya untuk kepentingan umum, seperti sekolah.
Warga Desa Jatirejo memiliki kualitas hidup yang rendah dalam aspek rumah layak huni, MCK, dan kepemilikan aset. Sebagian warga menumpang di MCK warga lain yang rumahnya lebih besar karena tidak semua rumah memiliki sumur. Kalaupun ada sumur, kedalamannya lebih dari 15 meter dan itu pun masih terasa asin. Selain itu, di kawasan yang paling padat, hampir semua rumah tangga miskinnya tidak memiliki sepeda motor. Tidak ada aset yang terlihat mewah di setiap rumah meski mereka masih memiliki perabotan rumah tangga yang seadanya, seperti televisi dan rice  cooker . Kualitas hidup yang rendah itu menjadi indikator yang paling mudah untuk menilai tingkat kemiskinan warga Desa Jatirejo secara multidimensional (Alkire & Foster, 2011; Watson et al., 2017), terlebih terkait dengan sedikitnya jumlah rumah huni yang layak (Baumstarck et  al., 2015; Nakamura & Avner, 2021).

## FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN RUMAH TANGGA NELAYAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab adanya rumah tangga miskin di Desa Jatirejo adalah karena empat hal. Pertama, mereka terlalu bergantung sepenuhnya pada sumber daya laut. Kedua, mereka terjebak dalam perangkap tengkulak dan pemilik modal dalam hubungan eksploitatif atau asuransi sosial. Ketiga, mereka kurang kreatif dalam mencari mata pencaharian.
Keempat, mereka tidak memiliki pola pikir pengelolaan uang rumah tangga yang efektif.

## Ketergantungan Nelayan terhadap Sumber Daya Laut
Warga Desa Jatirejo bercerita bahwa pada saat kakek dan neneknya masih hidup, mereka dapat mengambil ikan di pesisir laut pantai dengan mudah. Jumlah ikan pada saat itu masih melimpah. Namun, saat ini ikan hampir tidak bisa ditemukan di pesisir sekitar desa. Nelayan sampai rela pergi selama sebulan penuh untuk mencari ikan di daerah jauh, seperti Lamongan, Tuban, Tulungagung, Probolinggo, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Hal tersebut juga tidak menjadi jaminan untuk mendapatkan ikan yang banyak karena jumlah nelayan juga selalu meningkat. Mata pencaharian sebagai nelayan yang hanya bergantung pada mencari ikan, berdampak pada kepala rumah tangga hanya bisa mendapatkan uang sekitar Rp15.0000,00 hingga Rp20.000,00 setiap harinya. Jika cuaca sedang tidak aman, mereka tidak akan melaut sehingga mereka mulai berutang. Faktor lingkungan memang sangat memengaruhi tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir (Barbier & Hochard, 2019). Gambaran rumah tangga miskin di kawasan pesisir sangatlah kompleks karena selain berkaitan dengan rendahnya tingkat sumber daya manusia, seperti kurang kreativitas dan kemampuan mengelola keuangan, aspek penyebab lain adalah adanya faktor alam yang memaksa mereka untuk bekerja secara musiman (Lázár et  al., 2020). Aspek itu juga makin menjerembabkan mereka dalam lubang kemiskinan bilamana terjadi kerusakan atau degradasi lingkungan (Gao et al., 2021; van Wesenbeeck et al., 2015).

## Ketergantungan Nelayan terhadap Pemilik Modal
Sebagian besar nelayan Desa Jatirejo mencari modal kerja dengan berutang karena berasal dari keluarga yang tidak mampu. Selain berutang di toko kelontong yang ada di sekitar rumah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mereka juga berutang besar kepada agen atau tengkulak untuk kebutuhan modal nelayan atau untuk keperluan rumah tangga. Jumlah utangnya pun bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah akibat terlambatnya membayar utang selama bertahun-tahun. Mereka kadang gagal membayar utang karena tangkapan ikan di laut tidaklah mencukupi.
Sebagai imbas dari ketergantungan utang kepada tengkulak atau agen, nelayan harus menjual tangkapannya kepada tengkulak yang memberikan utang. Jika dijual kepada orang lain, tengkulak akan marah dan menyebarkan informasi kepada masyarakat sehingga nama baik nelayan menjadi buruk. Di sisi lain, nelayan kadang dipermainkan oleh tengkulak karena ikan tangkapan mereka dibeli tengkulak dengan harga yang sangat murah. Jika musim kelangkaan ikan terjadi, harga ikan bisa menjadi sangat tinggi. Namun, nelayan tetap tidak bisa meraup banyak keuntungan karena mereka hanya mendapatkan sedikit banyak, yaitu rata-rata 0,5—1 kilogram ikan setiap hari. Pada masa seperti itu, tengkulak bisa menghargai ikan kembung sampai dengan Rp20.000,00 per kg. Pada masa ikan melimpah, harga ikan justru turun drastis. Sejumlah permainan harga dan beberapa alasan di antara tengkulak (semisal alasan bahwa pabrik ikan sedang tutup sehingga ikannya sulit dijual atau stok ikan terlalu banyak), menjadikan ikan kembung bisa dihargai murah sampai hanya Rp3.000,00 per kg. Nelayan sendiri tidak bisa berkutik karena merasa berutang kepada tengkulak sehingga terpaksa menjual ikan dengan harga tersebut. Dalam kasus tersebut, nelayan akan makin miskin karena permainan tengkulak. Beberapa warga melabeli tengkulak dengan istilah “orang Cina hitam”. Hanya tengkulak yang makin kaya, sedangkan nelayan ABK makin miskin.
Fenomena hubungan nelayan dan tengkulak bisa dianggap sebagai hubungan patron-klien yang menjadi bentuk kemitraan tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Beberapa studi menjelaskan hubungan antara nelayan dan tengkulak ini dalam dua perspektif. Pertama, tampak gejala hubungan eksploitatif yang menggambarkan makin menumpuknya jumlah utang nelayan kepada tengkulak. Kondisi itu memaksa nelayan harus menyetujui permintaan tengkulak terkait dengan jual beli ikan tangkapan. Kedua, hubungan sosial-ekonomi antara nelayan dan tengkulak lebih tergambarkan sebagai hubungan sosial yang mutualistik dan cenderung berbentuk asuransi sosial bagi nelayan. Kondisi geografis  dan  struktur  masyarakat  akan  menjadi variabel penting dalam memengaruhi munculnya hubungan eksploitatif atau asuransi sosial. Misal, satu desa lebih menonjol sisi hubungan eksploitatifnya, sedangkan desa lain bisa jadi lebih tinggi aspek hubungan asuransi sosialnya (Susilo, 2010, 2019).
Studi empiris memang menunjukkan bahwa aspek yang menyebabkan kemiskinan adalah faktor sosial dan institusional (Robles-Zavala, 2014). Rumah tangga miskin pesisir ternyata bisa terjebak dalam kemiskinan secara langgeng karena adanya intervensi pihak lain, seperti para rentenir modal untuk nelayan. Kemiskinan sebagai konsep yang dinamis memang bisa dipahami bahwa seseorang yang miskin bisa jadi muncul akibat hak-haknya dirampas oleh orang lain. Sebuah studi menggarisbawahi sejumlah konsep, seperti kerentanan ( vulnerability ) dan perampasan ( deprivation ) yang sangat memengaruhi kondisi miskin. Kemiskinan, pada hakikatnya, bisa berupa perampasan mata pencaharian dasar yang harusnya dimiliki setiap orang (Misturelli & Heffernan, 2010).

## Kreativitas Usaha Rendah
Hampir semua warga Desa Jatirejo menjadi nelayan. Para pemuda juga terbiasa mengikuti tradisi masyarakat sehingga selepas lulus sekolah, mereka otomatis berusaha menjadi nelayan. Mayoritas warga tidak memiliki pandangan alternatif untuk mencari pekerjaan yang baru. Mereka tidak ingin terlepas dari laut. Ada beberapa warga yang ingin menjadi tenaga kerja di Malaysia, tetapi ternyata tidak direstui oleh orang tuanya. Ada sebagian yang mencoba menjadi pedagang satai, tetapi ternyata mengalami kegagalan usaha sehingga kembali lagi menjadi nelayan ABK. Warga Desa Jatirejo terbilang kurang kreatif dalam menekuni pekerjaan alternatif selain nelayan. Mereka selalu bekerja sebagai nelayan sehingga dikhawatirkan akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan ikan. Salah satu studi menunjukkan bahwa jika perilaku masyarakat dalam mencari ikan mengarah pada sifat yang destruktif atau merusak alam, justru berpotensi akan menambah kemiskinan di daerah tersebut (Cassels et  al., 2005). Bahkan, di Dusun Ujung Gunung yang menjadi pusat Desa Jatirejo dan berada dekat dengan lokasi balai desa, hanya ada satu orang yang berprofesi sebagai perajin hasil limbah laut. Perajin tersebut membuat kreasi suvenir atau cendera mata dari kerang atau bebatuan di pantai. Saat ini bisnis tersebut masih belum berkembang akibat pandemi sehingga pemasarannya pun sulit dilakukan. Usaha tersebut ditekuni semenjak perajin tersebut mengikuti pelatihan dari desa yang bekerja sama dengan salah satu instansi pemerintah. Sulitnya aspek
pemasaran juga dialami rumah tangga yang menjual kerupuk ikan.
Sebelum pandemi, sudah ada inisiatif dari aparatur desa untuk mengalihkan aktivitas nelayan sebagai usaha sampingan. Sebagai contoh, aparatur desa mencoba membuka potensi wisata bahari, semisal dengan mengembangkan rumah apung, rumah rehat, atau pasar apung di sekitar laut yang dekat dengan pesisir. Tujuannya adalah mengalihkan aktivitas atau menambah pekerjaan warga sehingga bisa mengoperasikan perahunya sebagai alat transportasi pengunjung untuk menyeberang menuju ke lokasi wisata. Namun, ide program yang sudah dibahas pada tahun 2019 itu kemudian terhenti akibat adanya pandemi Covid-19.

## Pengelolaan Uang Rumah Tangga Tidak Efektif
Salah satu kelemahan pola pikir di desa ini adalah pola hidup konsumtif dari sebagian warga bilamana memiliki uang yang banyak. Mereka cenderung menghabiskan uang yang diperoleh untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Faktanya, kebiasaan itu mulai tumbuh sejak dulu karena masyarakat merasa bahwa alam (kekayaan laut) selalu memberikan rezeki kepada mereka. Karakter nelayan berbeda dengan petani atau pedagang. Bagi nelayan, uang hari ini seharusnya dihabiskan untuk hari ini. Pada saat mendapatkan uang 1 juta rupiah, mereka lebih suka untuk menghabiskan uang tersebut sekaligus.Mereka bisa mencari lagi di laut untuk keperluan esok hari.
Pola pengelolaan keuangan dan gaya hidup konsumtif itu berpengaruh terhadap makin terpuruknya ekonomi rumah tangga karena warga miskin selalu mengalami kesulitan dalam mengumpulkan uang sebagai tabungan atau investasi. Apalagi, kebiasaan berutang di toko kelontong atau tengkulak justru mempersulit pengentasan kemiskinan di level rumah tangga.
Salah satu studi menyarankan adanya dua hal untuk membantu persoalan kemiskinan berkelanjutan di kalangan masyarakat nelayan. Pertama, nelayan tradisional sebaiknya diarahkan untuk memenuhi permintaan segmen pasar tertentu dan mereka harus dilindungi dari modernisasi nelayan skala besar. Kedua, pihak khusus yang berperan sebagai social  adapters atau kelembagaan akomodatif diperlukan untuk menghubungkan kepentingan nasional dengan
kebutuhan masyarakat lokal (Kurniawati et  al., 2021; Susilo, 2021). Peranan pihak khusus tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk membantu permodalan usaha nelayan agar bisa menghindari para tengkulak.

## PENUTUP
Secara umum, ada dua faktor yang berperan dalam melahirkan kemiskinan di desa pesisir, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan adanya keluarga miskin adalah rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya kreativitas dalam usaha, dan tidak efektifnya pola pikir pengelolaan uang rumah tangga. Di sisi lain, aspek eksternal menyebabkan lahirnya kemiskinan menjadi makin kompleks. Faktor eksternal yang sangat berpengaruh adalah keterbatasan sarana perekonomian di desa yang warganya terlalu bergantung sepenuhnya pada laut sebagai sumber penghasilan (padahal jumlah ikan di wilayah desa mereka justru makin sedikit). Di samping itu, mereka juga terjebak dalam perangkap tengkulak dan pemilik modal sehingga amat sulit untuk keluar dari zona kemiskinan.
Pola kemiskinan rumah tangga di desa pesisir mencakup tiga tipe kemiskinan, yaitu kemiskinan kultural, natural, dan struktural. Mereka masuk dalam kemiskinan kultural karena pola pikir dan kebiasaan mereka sendiri. Lalu, mereka semua masuk dalam kemiskinan natural karena alam yang mereka andalkan tidak lagi bisa memberikan sumber dayanya secara maksimal, seperti keterbatasan jumlah ikan yang ada di laut di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu, warga miskin pesisir juga masuk kategori miskin struktural karena mereka terus “dimiskinkan” oleh struktur sosial setempat akibat terjebak utang dan permainan harga oleh para tengkulak dan pemilik modal nelayan. Temuan dari artikel ini menawarkan penjelasan komprehensif terkait dengan rumitnya masalah kemiskinan di wilayah pesisir yang melibatkan aspek kultural, natural, dan struktural. Studi tentang kemiskinan dalam artikel ini juga memiliki nilai kekhasan karena difokuskan pada level keluarga atau rumah tangga sebagai unit sosial terkecil dan relasinya dengan aktor-aktor sosial lain di kawasan pesisir. Karena begitu kompleksnya akar masalah kemiskinan di pesisir, perlu adanya kerja sama yang efektif antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi lain terkait dengan penyelesaian problem sosial tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini terlaksana dengan baik berkat adanya dukungan dana dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021. Kemudian, penulis menyampaikan terima kasih kepada tim editor dan reviewer atas saran dan masukan untuk perbaikan makalah ini.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi tiap-tiap penulis terhadap pembuatan karya tulis ini adalah Aun Falestien Faletehan sebagai kontributor utama serta Muchammad Firman Mauludin dan Ahmad Khairul Hakim sebagai kontributor anggota. Penulis menyatakan bahwa penulis telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidi- mensional poverty measurement. Journal  of Public Economics , 95 (7–8), 476–487. https://doi. org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006.
Alkire, S., Roche, J.M., & Vaz, A. (2017). Changes over time in multidimensional poverty: Methodology and results for 34 countries. World Development , 94 , 232–249. https://doi.org/10.1016/j. worlddev.2017.01.011.
Badan Pusat Statistik. (2020). Persentase penduduk miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen. Retrieved from https://www.bps.go.id/ pressrelease/2020/07/15/1744/persentase- penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9- 78-persen.html.
Badan Pusat Statistik. (2021). Data  dan  Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2021 . Jakarta.
Barbier, E.B., & Hochard, J.P. (2019). Poverty-envi- ronment traps. Environmental  and  Resource Economics: The Official Journal of the European Association  of  Environmental  and  Resource Economists , 74 (3), 1239–1271. https://doi. org/10.1007/s10640-019-00366-3.
Baumstarck, K., Boyer, L., & Auquier, P. (2015). The role of stable housing as a determinant of pover- ty-related quality of life in vulnerable individuals. International  Journal  for  Quality  in  Health  Care: Journal  of  the  International  Society  for  Quality in  Health  Care , 27 (5), 356–360. https://doi. org/10.1093/intqhc/mzv052.
Brummund, P., Mann, C., & Rodriguez-Castelan, C. (2018). Job quality and poverty in Latin America.
Review  of  Development  Economics , 22 (4),
1682–1708. https://doi.org/10.1111/rode.12512.
Cassels, S., Curran, S.R., & Kramer, R. (2005). Do migrants degrade coastal environments? Migration, natural resource extraction and poverty in North Sulawesi, indonesia. Human  Ecology ,
33 (3), 329–363.
Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Approaches (3rd Edition). In SAGE Publications . California: SAGE Publications. https://doi.org/10.2307/1523157.
Datta, S.K. (2015). Rural poverty and female job participation: A case study of two districts in West Bengal. The  Bangladesh  Development  Studies , 38 (1), 55–76.
Desa Jatirejo. (2020). Buku  Profil  Desa  Jatirejo  Tahun 2020 . Jatirejo, Pasuruan.
Filandri,  M.,  Pasqua,  S.,  &  Struffolino,  E.  (2019).
Being working poor or feeling working poor? The role of work intensity and job stability for subjective poverty. Social  Indicators Research:  An  International  and  Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement , 147 (3), 781–803.  https://doi.org/10.1007/s11205-019- 02174-0.
Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research . London: SAGE Publications.
Foster, J.E. (1998). What is poverty and who are the poor?  Redefinition  for  the  United  States  in  the 1990’s - Absolute versus Relative Poverty. The American Economic Review , 88 (2), 335–341.
Gao, Q., Xu, H., & Yuan, B. (2021). Environmental change  and  fishermen’s  income:  is  there  a poverty trap Evidence from China’s coastal areas. Environmental  Science  and  Pollution  Research , 28 (43), 60676–60691. https://doi.org/10.1007/ s11356-021-14254-1.
Glavovic, B. C., & Boonzaier, S. (2007). Confronting coastal poverty: Building sustainable coastal livelihoods in South Africa. Ocean  and  Coastal Management , 50 (1–2), 1–23. https://doi. org/10.1016/j.ocecoaman.2006.07.001.
Kementerian Sosial. (2020). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  (DTKS)  Kabupaten  Pasuruan:  Periode Oktober 2020 .
Khan, S.N. (2014). Qualitative research method-Phe- nomenology. Asian  Social  Science . https://doi. org/10.5539/ass.v10n21p298.
Krisnajayanti, F., & Zain, I.M. (2016). Kajian permukiman kumuh di kawasan pesisir Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Swara Bhumi , 4 (2), 93–101.
Kurniawati, A., Yuliati, Y., & Susilo, E. (2021). Social adapter model: Development of coastal resources potential through empowerment of coastal communities in Watu Pecak Beach Lumajang District. Habitat , 32 (2), 54–62. https:// doi.org/10.21776/ub.habitat.2021.032.2.7.
Lawson, E.T., Gordon, C., & Schluchter, W. (2012). The dynamics of poverty-environment linkages in the coastal zone of Ghana. Ocean  and Coastal  Management , 67 , 30–38. https://doi. org/10.1016/j.ocecoaman.2012.05.023.
Lázár, A.N., Adams, H., Neil Adger, W., & Nicholls, R.J.
(2020). Modelling household well-being and poverty trajectories: An application to coastal Bangladesh. PLoS ONE , 15 (9 September), 1–23. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238621.
Misturelli,  F.,  &  Heffernan,  C.  (2010).  The  concept  of poverty: A synchronic perspective. Progress  in Development  Studies , 10 (1), 35–58. https://doi. org/10.1177/146499340901000103.
Mussadun, & Nurpratiwi, P. (2016). Kajian Penyebab Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kampung Tambak Lorok. Journal  of  Regional  and  City Planning , 27 (1), 49–67. https://doi.org/10.5614/ jrcp.2016.27.1.5.
Nakamura, S., & Avner, P. (2021). Spatial distributions of job accessibility, housing rents, and poverty: The case of Nairobi. Journal  of  Housing Economics , 51 (101743). https://doi.org/10.1016/j. jhe.2020.101743.
Nsowah-Nuamah, N., Teal, F., & Awoonor-Williams, M. (2012). Jobs, skills and incomes in Ghana: How was poverty halved? Comparative  Education ,
48 (2), 231–248.
Rejekingsih, T.W. (2009). Kemiskinan dan bagaimana memeranginya. AKSES:  Jurnal  Ekonomi  Dan
Bisnis , 4 (7), 56–65.
Robles-Zavala, E. (2014). Coastal livelihoods, poverty and well-being in Mexico. A case study of institutional and social constraints. Journal  of
Coastal Conservation , 18 (4), 431–448.
Sumodiningrat, G. (1998). Membangun  Perekonomian Rakyat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IDEA.
Susilo, E. (2010). Dinamika  Struktur  Sosial  dalam Ekosistem Pesisir . Malang: Universitas Brawijaya Press.
Susilo, E. (2019). Adaptor sosial dan kebudayaan maritim menuju integrasi peradaban nusantara (dipresentasikan dalam seminar nasional atas kerjasama antara Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya). Malang.
Susilo, E. (2021). How to bring the traditional fishermen into integrated management system for policy development in Indonesia. The 2nd International Conference  on  Fisheries  and  Marine  Research (ICoFMR) . Malang: Universitas Brawijaya.
Thorne, S. (2000). Data analysis in qualitative research.
EBN Notebook , 3 , 68–70.
Tobey, J., & Torell, E. (2006). Coastal poverty and MPA management in mainland Tanzania and Zanzibar. Ocean  and  Coastal  Management ,
49 (11), 834–854. https://doi.org/10.1016/j. ocecoaman.2006.08.002.
van Wesenbeeck, B. K., Balke, T., van Eijk, P., Tonneijck, F., Siry, H. Y., Rudianto, M. E., & Winterwerp, J. C. (2015). Aquaculture induced erosion of tropical coastlines throws coastal communities back into poverty. Ocean  &  Coastal  Management , 116 , 466–469. https://doi.org/10.1016/j. ocecoaman.2015.09.004.
Watson, D., Maître, B., Whelan, C. T., & Russell, H.
(2017). Poverty, economic stress and quality of life: lessons from the Irish case. International Review of Economics : Journal of Civil Economy , 64 (2), 125–143. https://doi.org/10.1007/s12232- 016-0265-0.